text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
anui hari tgl rabu, agra do01y him kol: subjek pemanen rajin eng, bidang serta nigrina nahiyah rahman staf komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan ada juni tahun lalu, upaya pa.temuan inti yang mengalami komisi untuk untuk mengidentifikasi dapat diambil. ear tan sana orang hilang dan keberadaan ruth sudah suaka menyimpulkan panji orde baru pimpinan korban tindak dilakukan sisdaneis bahwa american raymond soeharto, juga menyerap kekerasan kontras) dan leh pihak keluarga. adalah korban penuhi kan praktik serupa. sebuah santa serum upaya ini dilakukan angga 'paksa. kedua, kontras mencatat bah jakarta menerima dengan membuat lapor mereka juga menyimpan penghilangan paksa laporan desus hilangnya en ke meneteriap luar kan bahwa para pelaku terjadi pada sejumlah ruth rudangta sitepu. negeri dan markas besar adalah. anggota polisi kasus: pembantaian lx. dilaporkan hilang! kaponskn ri. namun" cabang khusus. kor sejak november sampai saat ini, pihak rekomendasi suaka ban): penembakan liste paling jaya, malaysia. keluarga belum mendapat untuk kedua kasus itu ritus sepanjang ruth menikah dengan kepastian ihwal nasib dan antara lain malaysia see korban): peristiwa joshua helmy, warga naga keberadaan ruth. meratifikasi sejuk tanjung priok pada malaysia, pada pada bulan yang sama lah instrumen hak asasi korban): peristiwa batam, kemudian pindah dengan menghilangnya manusia internasional. karangsari pada dan tinggal malaysia ruth, amri che mat, salah satunya konvensi korban): darurat operasi sejak sana, seba erik syiah, juga anti penghilangan paksa. militer dom) aceh pada ri hari ruth membantu dinyatakan hilang malaysia juga harus pasca dom seri yang, bekerja malaysia. sebelumnya, mematuhi hak atas kepe aceh pada tega saya pastor raymond koh bahan beragama, ber dan darurat militer aceh san teluk meno diculik pada februari ibadah, dan berkeyakinan pada (total kor cabang apa oleh serombongan sebagai salah satu ban): penghilangan paksa gan sean orang berpakaian hitam. hak fundamental warga aristotle asoka temuan ann komisi hak asasi negara. pihak berwenang papua: serta penculikan smg haa manusia malaysia sha malaysia harus segera dan penghilangan paksa para vai kam) mendugaadamodus membentuk gugus tugas aktivis pada junhieybeingmo ruth pada operandi yang mengarah khusus yang independen korban, antaranya lea pada penghilangan orang dan berstandar untuk dilepaskan, orang dite mentok, mean secara paksa untuk keep menyelidiki kasus peng selanjutis thn ska uga makes: tan poin kain: tersebut kemudian kiper penghilangan paksa nya banya mua dalem kuat dengan hasil penyu adalah sebuah tindak atau facebook messenger. didikan mereka terhadap yang termasuk kerja namun, sejak november kasus hilangnya amri dan hutan terhadap tema: keluarga ruth raymond, yang telah diri musiman. praktik penuhi malaysia mengaku tidak lis pada april tangan palem galaksi dapat melakukan kontak walau demikian, su makan hampir 2ap dengan ruth. pihak keju hakim belum melakukan negara dengan politik arga sumatera utara investigasi khusus untuk otoritarianisme, depo pun gagal menghubungi kasus ruth dan suami time, dan militerisme ruth melalui berbagai "nya. namun, dari laporan sebagai sebuah jenis saluran komunikasi. ruth penyelidikan kasus amri canaan dalam meja dan suaminya dinyatakan raymond, setidak stabilitas keamanan. hilang. tidaknya. ada bieber indonesia, sebagai sebuah negara yang,juga pernah www sambungan sumber tem hari tgl abu ppl him kol mika |
eeberapa, spies rorergh, bidang cara yikiroo rio christian masyarakat kem protes masyarakat atas pula alasan penolakan secara cepat, melakukan menyerukan ketidakadilan muncul kala upaya hukum peninjauan pembalikan mendasar, keadilan untuk tetapmenghukum bagi kembali oleh adalah dan melakukan berbagai bagi nurul setelah keluar tingkat kasasi. presiden tidak ditemukan adanya terobosan hukum untuk putusan peninjauan kem tidak dapat serta merta ovum (bukti baru) sering mencapai keadilan pada bali mahkamah agung menerbitkan grasi untuk tidak memenuhi syarat. masyarakat yang menjadi ma). putusanitumenguat bagi, mengingat salah kini praktis sudah tidak tujuan dari hukum itu se1 kan putusan kasasi ma, satu syarat pemberian ada upaya hukum yang diri. jika dipandang dalam yang menghukum bagi grasi adalah ancaman dapat dilakukan oleh bagi, sudut pandang megalitik, dengan pidana penjara hukuman tahun mengingat sebenarnya baik meskipun nyata nyata bulan dan denda sebesar atau lebih. bagi lan grasi maupun amnesti juga menjadi korban dan juta. polemik seru tas menempuh upaya bukan upaya hukum yang tidak berjasa keadilan untuk bagi hukum peninjauan tepat. grasi dan amnesti terjadi ketika pengadilan kembali karena ingin lebih tepat disebut sebagai pen tan tinggi mataram menahu memperjuangkan terobosan hukum. hobbs dan amnesti kum bagi dengan pidana kebenaran materiil. menyebutnya seba anus pihak fantasi tersebut, yang selanjutnya tampaknya hukum gai perwujudan dari model masyarakat luas bersela dikuatkan oleh pada dalamhalinimemang ketatanegaraan trias politi kat bagi harus ditebas tingkat kasasi dan penis tak memiliki standar (eksekutif, legislatif, dan kan, dan kini opsi untuk jalan kembali. yang pasti. stigma yudikatif) yang memang membebaskannya adalah seruan keadilan mun hukum tajam ikan kontrol tiap tiap menggunakan pendekatan cul karena nyata nyata bawah dan sistem, yang disebut checks hukum progresif dengan bagi sebagai korban jus tumpul and balances. pemberian grasi atau tru diposisikan sebagai atasbenar dalam kasus bagi, .amnesti. tampaknya, pelaku. kasus ini bermula benar pemberian grasi ataupun grasi lebih banyak hang ketika bagi merekam tele terjadi dalam kasus ini. amnesti merupakan ben (vulkan dampak negatif pon tidak senonoh kepala laporan bagi atas per. tuk checks and balances bagi preseden penegakan sekolah tempatnya bekerja cakupan mesum kepala fungsi eksekutif dan hukum. selain syaratnya sebagai bukti terjadinya sekolah tempatnya bekerja atau legislatif pada fungsi adalah hukuman atas pelecehan. karena malu, hingga saat ini tak kunjung yudikatif. baik grasi mau tahun, pada permohonan kepala sekolah melaporkan memasuki tahap penyidik pun amnesti yang akan grasi, bagi wajib mengaku bagi dengan an. sebaliknya, kacamata diusulkan sejatinya harus bersalah, yangartinya seka undang undang informasi megalitik justru digunakan dipandang dalam persen ligue akan menggugurkan dan transaksi elektronik para penegakhukumdalam tif progresif. sebagaimana laporan bagi polisi atas karena tanpa hak men kasus ini. kejaksaan justru diuraikan satjipto raharjo mantan kepala sekolahnya. distribusikan dan atau melakukan upaya hukum pada esensinya, selain itu, penjelasan mentransmisikan dan atau ketika bagi dibebaskan hukum dibuat. untuk undang undang membuat dapat aksesnya tingkat pengadilan nge melindungi. manusia itu nomor tahun ten informasi elektronik dan dengan dalih prosedur sendiri. tang grasi menyebutkan atau dokumen elektronik standar kejaksaan adalah mekanisme penerapan bahwa putusan peninjauan yang memiliki muatan wajib banding pada setiap hukum dengan pendekatan kembali tidak dapat diadu melanggar kesusilaan . putusan bebas. demikian progresif adalah mengubah kan grasi. sambungan sumber tempo hari tgl: rev junkai, jay drop kol subjek: gabe vel poo bidang cara bidang maa msg ang isi daging ara aaa tan tekuk aah dan kan 1aen anya tan abar enim nana seal tis roses kontras, misalnya, bila dalam pencegahan dan ngawi mira, korban ketiga, tim pun wa: akan formalitas dan lam gen rap menari, maa: sang des ika bund dugaan ketel bila kita eni ain arat pen pen nan ana sik ang ata ps. again fung seng arak tka eta ana maan bee anna eta pap panen eta sad besa ada kangen pia au, kalangan makan polda metro jaya berhasil ear anak2 mean sambungan sumber: tetapi hari tgl kam gui 2oro7ten november r09| him kol: subjek dpesemanati sasi aji kawin s7zrg, bidang pidie, desentralisasi, korupsi, dan investasi wahana kirana jaya desain institusi yang hasil survei politicaland suap antara pebisnis efisien, terma economic risk consultancy birokrat dikenal sejak suk dalam konteks perc) pada menu zaman orde baru. tradisi desentralisasi hingga ting bukan bahwa indonesia ini menjadi aturan main kat desa, mendorong kerja menempati posisi ketiga tak tertulis, bahwa untuk dina korupsi, yang antara sebagai negara terhirup mendapatkan proyek lain berupa tindak penyu antara negara asia pemerintah, pebisnis apan. dalam game theory, pasifik. asean pun harus membayar sejuk tindak penyuapan dirilis indonesia menjadi negara lah uang tertentu, khu rapikan sebagai situasi terkorupketigadenganskor susunya sebelum proyek the prisoners dilemma bad bawah myanmar dimulai, bahkan ketika equilibrium, ane bada dan vietnam haa mann rekanan kompetisi beer kong pera perkembangan yang ataulisensi,masing masing dea ane sabat alim mengejutkan adalah dapat menaikkan kans dibanding pada ket munculnya model suap dengan menyuap politikus juara esa" internal untuk mengisi skor jabatan jabatan tertentu lay hasil survei ini cukup sengan tarif tarif tertentu sen malah studi di" beri konsisten dengan posisi terutama pada tingkat bag anita belle secara global indonesia dalam kabupaten kota. semakin maju maupun berke pakan "gi hata bang, menunjukkan bahwa mng aed ana saba implementasi desentrali sap emg seperti ini, haa implisit sasi dan otonomi daerah ban engga memberikan lisensi telah mendiang dipaksa skor (dari skala member kepa berangka akuntabilitas skor bawah berupa pejabat daerah untuk lai teen yana kan barisan negara dengan melakukan korupsi ber jadi mela ses tingkat korupsi yang masih pantai demi pengembali bea perang eri jan relatif buruk. peringkat kan biaya suap yang telah matah indonesia asean dikeluarkannya. sebab, penyalahgunaan eka jauh bawah singapura kepala daerah pun menteri yag uang, (peringkat ke dunia dan1 suap demi alasan seru dalam asean), malaysia (sering pa, yakni mengembalikan agar bentuk. misalnya, kat ke dunia dan kedua biaya yang dikeluarkan png pemeras asean), tapi sudah lebih ketika mengikuti pemilih an, kronis, nepotisme, baik ketimbang thailand, kepala daerah. parokialisme, patronase, filipina, timor leste, data dari komisi penggelapan, dan punya vietnam, dan myanmar. pemberantasan korupsi ena sea bentuk korupsi yang menunjukkan bahwa sela ka ena paling umum dan terukur sampai september bahwa psi telah ter indonesia dalam satu komisi telah mena jadi semua tingkatan dekade terakhir ini ada ngawi kasus korupsi bag ira lah penyuapan, terutama kepala daerah, yang terdiri naa unas desa antara para pebisnis dan atas gubernur, rupa para cesa pejabat. pemberian suap ti, dan wali kota. dari yang melalui ama kepada pejabat dapat jenis kasusnya, terdiri atas berkaitan dengan proyek kasus suap gratifikasi dap poli vang serang maupun perizinan. perizinan, kasus punya sambungan tekno hari tal seni vovetboer 2a1) hiekei lahgunaan anggaran, pada tingkat pusat, kasus pengadaan barang perizinan investasi dapat diurus melalui. online ncu single submission oss). daerah, secara prinsip pungutan. satu kepala rana daerah yang berperkara apaan pan bisa saja terkena lebih dari diproses ptsp, meskipun sea duh semua daerah mene dalam upaya meng sean atasi korupsi, pemerintah tata dapat siang galrsaling sda mengisi dengan kpk. pemerintah dapat berfokus eta jokowi masih pada strategi pencegah baar an, sementara kpk pada perang hima penindakan. peraturan ngk: presiden nomor tahun net dus bala sega menyebutkan bahwa dansa fokus strategi nasional ena hensegahsw selirapsi dada lih vietnam ketimbang lah pada perizinan dan tata hana peconderadgan niaga, keuangan negara, hms singa storyid serta penegakan hukum wood: daranteraai birokrasi: mana naka gan gani berdasarkan data kpk peranan investasi term atas, kasus terbanyak jerih run dika kpk berkaitan dengan suap. sea ag) karena itu, pemerintah pari ipa emas melalui perlu lebih serius member nen undang undang nahi pengelolaan berizin an, yakni penyederhanaan perizinan dan percepat pelimpahan seluruh wewenang penerbitan izin menjadi satu pintu atau pelayanan terpadu satu pintu ptsp),baik pusat maupun daerah, member lakukan standar layanan perizinan seluruh dae rah, dan pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi yan layno, november him kol: subjek penanda kelima logat pare ora bidang tar kotak pandora amendemen kelima darul muzaggi acara amen semuanya sebagai lembaga situs komunikasi antara semen kelima tinggi yang menerapkan lembagaeksekutif danlegis undang undang prinsip saling .mengontrol latif dalam merumuskan dasar muncul kem (checks and balances). pun rencana pembangunan lima bali. walaupun mulanya konsep kedaulatan ini tahunan. kongresnya dapat sayup sayup, dengan dia dioperasionalkan secara berupa monitoring dan eva pertimbangan per vertikal dengan senantiasa luas satu tahunan. namun nya penguat kembali menyeimbangkan entitas oi arah pembangunan melalui wakil (baik eksekutif mau lan garis garis besar haluan pun legislatif) dengan enti tidak dapat memukul negara bhn), dalam tas terwakili (rakyat) mela kan presiden tanpa proses perkembangannya wacana lui prosedur permusyawa hukum melalui mahkamah itu menguat pada monde ratan dan perwakilan. konstitusi, sebagaimana haknya amendemen uud kedua, tetap menguat dinyatakan dalam sebagian elite menu kan sistem pemerintahan dan uud takkan wacana tersebut presidensial. ketiadaan sebaliknya, presiden dengan istilah perubahan lembaga tertinggi negara sidak dapat sama terbatas . tersebut sekaligus meru dan atau membubarkan terlepas dari kesuburan pakan fondasi bagi pre hewan perwakilan rakyat ban sidensialisme. presiden situasi ketika indikasi tidak bertanggung jawab konsolidasi demokrat kepada mpr karet diri tapa, eap atan ameralisme dpr dan maupun melegitimasi lih langsung oleh rakyat, hewan perwakilan daerah lembaga lembaga negara bukan oleh mpr seperti (dpd) parlemen. hal ini yang menguat belakangan, pra amendemen. maka, wacana amendemen kali wacana menghidupkan mengingat fungsi dpd seolah olah membuka kembali bhn hendaknya parlemen masih sebatas kotak pandora yang berisi tetap dalam koridor presi pemberi masukan bagi gambaran kecemasan,alih densialisme. dpr. padahal dpd sha alih harapan. bisa dipa dalam skenario lama, arusnya berperanlebih efek hami apabila publik berta bhn dipandang sebagai tif dalam memperjuangkan nya tanya mau dibawa dokumen sakral bawah aspirasi rakyat karena mana negeri ini. otoritas mpr sebagai proses kandidatnya tidak terlepas dari sejauh kekuasaan tertinggi naga melalui partai politik. mana rencana amendemen jelmaan seluruh rakyat ketika saluran aspirasi itu,ada beberapa hal yang vertretungsorgan des melalui dpr tersumbat perlu dipertahankan dari bilmens des staatsvolkes). karena batasan kebijakan hal hal yang telah dicapai sebagai mandataris mpr partai, dpd dapat menjadi sejak reformasi. (untergeordnet), presiden saluran alternatif untuk pertama, kedaulatan harus menjalankan bhn memecah kebuntuan. rakyat bawah supremasi dan putusan putusan alhasil, penguatan peran hukum. konsep kedalam majelis. apabila presiden dan fungsi dpd sangat rakyat, sebagaimana dianggapmelanggarhaluan penting, tidak hanya seba dinyatakan dalam amen negara, mpr bisa meminta gai membahas dan pemberi semen ketiga uud pertanggungjawaban pre masukan atau tertimbang hendaknya tidak ditembak side. dalam taraf lebih an, tapi juga secara aktif ikan lagi kepada majelis jauh, peluang pemakzulan turut serta menjadi legislasi permusyawaratan rakyat presiden sangat terbuka tor samping dpr. (mpr) seperti sebelum secara politik. keempat, agaknya amendemen. artinya, trias sementara itu, salah satu hubungan pemerintah politika sebagai mandat skenario alternatif untuk pusat dan daerah yang ris kedaulatan rakyat tetap menjawab kebiittuhan menempatkan provinsi dipertahankan dalam pos akan haluan negara yang sebagai wakil pemerintah setara. tidak ada lem: memungkinkan saat ini pusat daerah dapat sambungan him kol kol sumber: tempo hari tgl son member atan efektivitas dan sin kolonisasi pembangunan. kelima, mempertahankan dan tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. yang bersemangatkan demo rasi ekonomi. keenam, mempertahankan bentuk negara kesatuan republik indonesia. beberapa capaian dan usulan perbaikan tata kelembagaantersebut tentu masih membuka berdebat lebih lanjut. sisi lain, agenda agenda reformasi hendaknya tetap menjadi perhatian utama, seperti mempertahankan peri bahan militer dan politik: penguatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan neo time, serta penegakan konsolidasi demokrasi dan penguatan presidensial jangan sampai mundur mendekati oligarkisme, bahkan otoritarianisme: indikasi sederhana menguatnya oligarki atau pun otoritarianisme secara kelembagaan antaranya ruang yang besar bagi militer aktif untuk berdo litik atau mengisi pos pos penting eksekutif dan biro rasi, keberadaan lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak ter batas, serta pembatasan hak hak asasi warga naga yang makin besar. anasir untuk mengarahkan sistem politik dua mode poli tik itu perlu diwaspadai, khususnya dalam wacana amendemen kelimanak juli him kol: (to | maa keke bidang pte ana naa sur bring cra bel aga dyna taat pen des iyah abon aan mamalia surya pena sen maka ana ata neng aan saban aan era an lea patas ken sen haa .u kronik ite), yaitu sps. uda penelitian badan tersebut mica sina met ikan dan atau membuat mean sei bukan seb salah satunya ditebus amber ska len pena ena par den data giga oa. yen sta anne gas sana nana entah amanah kekerasan seksual. sambunganet pa. subjek bebas bidang acara pr. am, ii sin anomali vonis bebas sofyan rio christian sofyan basis bebas johannes koto, ataupun keputusannya berada murni, vonis idrus maryam, meskipun dalam rangkaian tindak pengadilan tindak sofyan tidak terbukti pidana korupsi jakarta menerima manfaat. pidana korupsi. remmelink tersebut langsung menit putusan pengadilan menguraikan bahwa bulan polemik masa jakarta tersebut .dapat terjadinya sebuah tindak rakyat. pertimbangan dikatakan sebagai aroma pidana dapat dilihat dari hakim untuk membekas li, mengingat kpk sudah akibat yang ditimbulkan kan sofyan adalah karena berulang kali menyusun dan penyebabnya yang sofyan dipandang tidak dakwaan berbantuan mau paling meyakinkan (ade punya niat jahat dantidak pun turut serta dengan 4te), yang dalam ilmu berpartisipasi secara aktif konstruksi yang sama, dan hukum dikenal sebagai untuk melakukan korupsi, tuntutan serta pembuat condition sine gua non. meskipun keputusan yang kpk tersebut diterima meskipun dalam per dibuatnya dipergunakan oleh pengadilan. bahkan sian ada adenium bahwa oleh pihak lain, seperti eni pengadilan jakarta juga hakim dianggap tahu saragih, johannes koto, berulang kali menyatakan hukumnya, putusan bebas ataupun idrus maryam, terdakwa tindak pidana pada kasus sofyan menu untuk melakukan korupsi. korupsi secara sah dan bukan bahwa masih ter pertimbangan tersebut meyakinkan bersalah 9apat ambiguitas atas meruntuhkan seluruh dalil sesuai dengan konstruksi pemahaman dan simple tuntutan, baik primer mau hukum yang digambarkan pegang atas keputusan pun subsider, yang disusun kpk dalam kasus sofyan. bisnis (business judgement) oleh jaksa penuntut umum vonisbebasmurni sofyan yang menjadi obyek tidak komisi pemberantasan merupakan bentuk ami pidana korupsi. tidak ada korupsi kpk). dengan guitar peradilan tindak standar ini menunjuk pertimbangan bahwa ihwal pidana korupsi. beberapa kan bahwa dalam peraih niat jahat adalah tidak bulan lalu, pengadilan tindak pidana korupsi adanya iktikad (kepada tindak pidana korupsi belum ada kepastian an) dan partisipasi aktif menjatuhkan vonis tahun hukum, dan hal ini seung untuk melakukan tindakan penjara kepada mantan guanya sangat berbahaya. korupsi, meskipun kupu direktur utama pertamina, dalam peradilan, sesuai tuan yang dibuat oleh karen agustiawan. dalam dengan undang undang sofyan merupakan obyek pertimbangan hukumnya, keetmemang setiap dari tindak pidana korupsi majelis hakim menyatakan, hakim memiliki kekuasan yang telah terbukti dalam meskipun karen tidak untuk mengadili dan, persidangan eni saragih, mendapat keuntungan, sebagai negara civil law, johannes: koto, maupun keputusan yang dibuatnya indonesigstidak menganut idrus maryam, tapi sofyan berakibat menguntungkan 25a$ binding force price tetap dipandang bukan pihak lain dan atau meru gent (putusan helanpnene sebagai bagian dari rang ikan negara. maka, hal umumnya mengikat hakim kanan kejahatan tersebut. tersebut tetap dipandang setelahnya). persoalannya, konstruksi hukum oleh sebagai perbuatan pidana. dunia peradilan. dibatasi kpk menempatkan niat jika mengacu pada oleh asas dubia pro reo, jahat dan partisipasi aktif putusan kasus karen, bahwa ketika dalam kera dinilai dari keputusan majelis hakim berpedoman guan, hakim harus member yang menjadi obyek tindak pada akibat (kerugian) dari bahkan terdakwa. artinya, pidana korupsi: sehingga sebuah keputusan yang hukum harus mempunyai sofyan dipandang sebagai dipandang sebagai partisi pedoman yang pasti. jika satu rangkaian dari tindak pasi aktif sehingga lembu hukum belum memiliki pidana korupsi yang dia keputusan dapat dikenai kepastian, akan tercipta bukan oleh eni saragih, tindak pidana, 'mengingat keraguan, dan hakim harus sumber tes hari tgl (lea, november za0) him kol membebaskan setiap ter dakwa. herbert lang menguraikan, banyaknya ambiguitas dalam peraih menunjukkan bahwa peradilan belum bebas dari kepentingan selain penegak kan hukum. putusan atas vonis bebas sofyan tersebut memang harus diuji kembali oleh mahkamah agung ma) pada tingkat jude jurist (menguji apakah terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh hakim). judex jurist juga berfungsi men cegah terjadinya ami guitar penegakan hukum yang berakibat tidak ada nya kepastian hukum dan masyarakat tidak demi wiki pedoman penegakan hukum yang jelas. jika tidak mene bukan kekhilafan hakim, vonis bebas sofyan dapat dikategorikan sebagai landmark decision yang mengubah paradigma penegakanhukum. putusan nantinya dapat djadi kan dasar pihak lain untuk mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. sebaliknya, jika dite bukan adanya kesalahan hakim, putusan ter sebut dapat mengemban ikan patron pemahaman paradigma hukum pidana sebab akibat sebagai mana digunakan dalam berbagai putusan tindak pidana korupsi sebelum nya. putusan nantinya diharapkan akan mampu menghindarkan ambigu tas penegakan hukum yang dapat berakhir pada ket dakpastian hukum. dalam hal ini, kpk harus melakukan upaya hukum. apa pun hasilnya nanti akan dapat memperbaiki situasi penegakan hukum yang ambigu. juga diharapkan mampu men jadikan kasasi oleh kpk ini sebagai momentum untuk membenahi personal art ambiguitas penegakan hukum. |
nn kawasan tanpa rokokkawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati indramayu, menimbangpaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan, bahwa udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga, balai nikah, dan ruang sidang ataustasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahragbtapan kawasan tanpa rokok pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok meliputi perkantoran pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, cc.tapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok. pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok (smoking area)secara fisik dan terletak luar bangunan utama, cc. paling dekat (lima) meter dari pintu masuk dan pintu keluar, dan paling dekat (lima) meter dari tempat orang berlalu lalang. tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada (l)iiikeseratus) dari total luas iklan, mencantumkan penandaan tulisan #ibu) meter dari batas luar pagar bangunan sekolah, tidak boleh melebihi ukuran (tujuhpuluh dua meter persegi): dan atau sg.(l) setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau: lembaga, danlakukan pembinaan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok sesuai dengan kewenangannya, dengan caramemberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, bekerjapadawewenang dan kewajiban bagian kesatu kewenangan skpd skpd berwenangmasang tanda rambu "dilarang merokok": melarang adanya sabak kawasan tanpa rokok, cc. menegur setiap orang yang merokok dikawasan tanpa rokokdalam rangkadapat membentuk satuan tugas pengawassanksi bagian kesatu sanksi administrasi pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok angkutan umum. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada danlanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau cc. pencabutan izin. dalam hal pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokokawasan tanpa rokok dikenakan sanksi administratif oleh bupati berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan atau cc. pernyataan tidak senang. bagian keduapadapadaindramayu nomor:indramayu tentang kawasan tanpa roko umbul umbul, neonadalah konser muatau penanggungsalinan no: l:istilahjawab bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakkan peraturan daerahat kesehatan masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatanama edi sudrajat tempat tanggal lahir umur jambi, april tahun agama islam pekerjaan purnawirawanil. nama sekuel samson tempat tanggal lahir umur ambon, april tahun agama kristen protestan pekerjaan wiraswastapu telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:kecamatan rokan hilir tps iii model (bukti guna menguatkan dalil dalilnya permohonan, pemohon dalam mengajukan bukti bukti tertulis dan pihak terkait saksi dari tingkat pps pkpi yaitu hatta saksi yang ada pada waktu pengumuman hasil penghitungan suara pada tanggal april nasrul, saksi dari partai lain ipni), aliran anggita, saksi adalah pihak terkait ketua pps sungai indah. dalam persidangan karena saksi lainya berupa saksi terkait, maka yang perlu hanya saksi yang terkait saja, yaitu saksi yang bernama aliran anggita. saksi dalam persidangan saksi mengatakan bahwa pencatatan dalam rekapitulasi ppk jatuh terjadi kesalahan penjumlahan. saksi mengatakan melakukan kesalahan tersebut terjadi karena saksi pada waktu itu kewalahan dalam pencatatan pencatatan data laporan dari tps seharusnya saksi mencatat hasil laporan dari tps yaitu tps tps ii, dan tps iii untuk tps saksi mencatat dalam laporannya terdapat suara, ternyata laporan dari tps belum tercatat sejumlah suara dari tps iii satu suara, oleh saksi dijumlahkan menjadi suara. mestinya hasil penghitungan suara dari tps tersebutberjumlah suara, tetapi yang tercatat olehnya hanya suara. guna membuktikan hal ini saksi pemohon menyerahkan bukti tps sungai indah. setelah terjadi kekurangan dalam penghitungan suara tersebut saksi menyeleksi kembali hasil suara tersebut, saksi mengetahui kesalahan penjumlahan tersebut setelah adanya penetapan yang diumumkan ppk. oleh saksi kesalahan tersebut langsung diperbaiki. akibat kesalahan penghitung hasil suara tersebut pkpi mengajukan keberatan, akan tetapi keberatan dari pkpi sampai sekarang belum saksi terimaguna memutus sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan batal penetapan kpu kabupaten rokan hulu tertanggal mei menyatakan pkpi memperoleh suara sebesar suara: menyatakan batal perolehan kursi padi dari daerah pemilihan rokan hulu menyatakan pkpi berhak memperoleh (satu) kursi untuk dprd kabupaten rokan hulu dari daerah pemilihan rokan hulu vi. dapil ogan komering ulu dprd kabupaten) pada tanggal mei kpu kabupaten ogan komering ogan komering ulu berupa penggelembungan suara pada partai amanat nasional pan) dari menjadi suara terjadi penambahan suara)mempengaruhi perolehan kursi pkpi baik untuk dpr, dprd provinsi maupun dprd kabupaten ogan komering ulu sebagai berikut bahwa dalam penetapan kpud tersebut, tercatat perolehan suara pkpi adalah sebesar suara dan dengan perolehan suara tersebut seharusnya berhak memperoleh (satu) kursi dari kursi yang tersedia dapil kabupaten ogan komering ulu namun hal tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan terjadinya penambahan perolehan suara pada pan dari suara sehingga menjadi suara, atau penambahan suara, yang berarti perolehan suara pan lebih besar dari perolehan suara pkpi: pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: bahwa pada tanggal april kpu kabupaten ogan komering ulu telah menetapkan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu, dimana selaku pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan suara dari kpu kabupaten ogan komering ulu, karena telah terjadi kecurangan (penambahan suara) salah satu parpol, guna menguatkan alasan alasan tersebut pemohon mengajukan bukti bukti laporan saksi panitia pemungutan suara pps) kelurahan muara musuh kecamatan hamba hilir bukti berdasarkan alasan alasan atas: menyatakan batal penetapan kpu ogan komering ulu tertanggal april menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut: pkpi memperoleh suara: dari dapil ogan komering ulu vii. dapil kabupaten lampung utara dprd kabupaten) pada tanggal april kpu kabupaten lampung utarakabupaten lampung utara berupa penggelembungan suara pada partai keadilan sejahtera pks) dari menjadi suara terjadi penambahan suara):lampung utara yang hasil perhitungannya sebagai berikut bahwa dalam penetapan kpu tersebut, tercatat perolehan suara pkpi adalah sebesar suara dan seharusnya berhak memperoleh (satu) kursi dari kursi yang tersedia dapil lampung utara hal tersebut tidak dapat terlaksana, dikarenakan oleh terjadinya penambahan suara pada pks sebesar suara dari menjadi suara, yang berarti lebih besar dari perolehan suara pkpi, guna menguatkan alasan alasan tersebut pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut hasil perhitungan suara desa kedaton bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr daerah kabupaten kota, model da1 dprd kab. kota bukti surat tindak lanjut surat atas nama syamsul irfan saksi pkpi kpu kabupaten lampung utara bukti berdasarkan hal tersebut,, menyatakan batal penetapan kpu lampung utara tertanggal april menetapkan perolehan suara yang benar sebagai berikut pkpi memperoleh suara,, dari dapil ogan komering ulu. sebagai berikut huruf dan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi undang undang tahun tentang pemilu anggota dprd,dpd dan dprd intinya secara tegas dis. dalam permohonan pemohon dengan register mahkamah konstitusi nomor php.c1 ii tertanggal mei secara tegas pemohon mendalilkan menyatakan keberatan terhadap penetapan kpu kabupaten takalar untuk daerah pemilihan dan tertanggal april tentang hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu penetapan kpu kabupaten merangin tanggal april tentang hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu penetapan kpu banyuasin tertanggal april tentang perolehan hasil suara partai politik peserta pemilu penetapan kpud rokan hulu tertanggal mei tentang hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu penetapan kpud kabupaten ogan komering ulu tertanggal april tentang hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dari kpu kabupaten ogan komering ulu: dan penetapan kabupaten kpu lampung utara tertanggal april tentang hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu berdasarkan uraian angka dan atas, permohonan pemohon jelas tidak memenuhi ketentuan huruf dan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk undang undang tahun tentang mahkamah konstitusia tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. hal ini secara bijaksana juga telah diterapkan mahkamah konstitusi republik indonesia dalam putusannya nomor php.a tertanggal mei atas perselisihan hasil pemilu dpd daerah pemilihan propinsi jambi atas nama zainal chalikin. selain tidak memenuhi ketentuan angka tiga atas, seandainyapun yang dimaksud dalam permohonan pemohon seandainya dapat dibenarkan adalah tentang penetapan kpu yang diumumkan secara nasional. dengan ini kpu kembali mohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesiahuruf dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. seandainya benar good non, telah terjadi penyimpangan terhadap proses perhitungan suara pemilu seperti yang didalilkan pemohon dalam permohonannya sesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd disebutkan bahwadan kpu apabila ternyata terdapat hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang pemilupinsi dan kpu pusat seketika itu juga mengadakan pembetulanberjenjang tps, pps, ppk, kpu kota kabupaten, kpu propinsi dan kpu pusat, apalagi didasarkan pada asumsi pemohon sajaselanjutnya seandainya benar yang didalilkan pemohon terdapat dugaan penambahan suara pada partai golkar sebesar suara, yakni dari suara menjadi suara. partai pdk dari menjadi suara (penambahan suara), dari menjadi (terjadi penambahan suara), pan dari menjadi suara, pks dari menjadi suara (lihat permohonan pemohon angka huruf dan halaman s d kecurangan penambah, maka menurut dan undang undang nomor tahun wargapada pengawas pemilu bawaslu).si diteruskan kpu. menimbang bahwa para amanat nasional pan) sebagai pihak terkait dengan ini mengajukan keterangan sanggahan tertulis dengan nomor registrasi php.c1 ii yang menyatakan(pkpi) sebagaimana tertuang dalam permohonan php.c1 mahkamah konstitusi dengan dasar dan alasan sebagai berikut bahwa keputusan kpu nomor sk kpu tahun tanggal mei tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tahun secara nasional pada dapil ogan komering ulu untuk pemilu anggota dprd kabupaten ogan komering ulu adalah ssebagaimana lampiran iv keputusan kpu sk kpu tanggal mei berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten ogan komering ulu provinsi sumatera selatan bukti terkait terhitung dan tercatat perolehan suara pihak terkait pan) maupun suara pada pemilu anggota dprd kabupaten ogan komering ulu pada dapil ogan komering ulu adalah sebagai berikut perolehan suara pan pihak terkait sebanyak suara perolehan suara pkpi pemohon sebanyak suara dengan angka bpp sebesar suara alokasi kursi suara pan maka suara, sedangkan pkpi memiliki suara suara. dengan demikian perolehan suara pan lebih tinggi dari perolehan suara pkpi olehkarena itu pan lebihan hukum sebagai dokumen pemilu tahun dan mengikat seluruh parpol termasuk pan dan pkpi: bukti terkait secara secara hukum syah dan mengikat perolehan suara yang ada pada bukti terkait diatas sesungguhnya telah sesuai dan persis sama dengan yang tercatat dalam berita acara rekapitulasi yang buat oleh kpu kabupaten ogan komering ulu berdasarkan rapat pleno bertanggal april (lihat bukti terkait hasil perhitungan suara tersebut dalam bukti terkait atas bukti dan sesuai serta persis sama dengan yang tertuang dan tercatat dalam berita acara rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten ogan komering ulu pada dapil ogan komering ulu model dprd kabupaten kota) bertanggal april berikut terlampir sertifikat halus perolehan suara model db dprd kabupaten kota bukti terkait pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jendraldprd kabupaten kota) tahun yang terdaftar komisi pemilihan umum kpu) berdasarkan penetapan nomor tahun tanggal desember tentang ketetapan partai politik sebagai peserta pemain umum tahun pemohon berkeberatan terhadap keputusan kpu nomor sk kpu tahun tentang penetapan hasil pemilu, anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dalam pemilu tahun secara nasional pada tanggal mei yang merugikan pemohon (tujuh daerah pemilihan dapil) sebagai berikut: dapilperolehan suara pada partai golkar sebesar suara, yakni dari menjadi suara: secara keseluruhan dapil takalar partai golkar tercatat memperoleh suara, seharusnya suara, sedangkan pkpi memperoleh suara. penggelembungan suara partai golkar tersebut mengakibatkan pkpi kehilangan perolehan kursi pada dapil takalar dari kursi sisa suara, surat bukti bertanda bukti terkait atas secara hukum sah dan mengikat karena: berita acara tersebut dilakukan dalam rapat pleno kpu kabupaten ogan komering ulu berdasarkan sertifikat rekapitulasi yang dilakukan ppk, karena itu sesuai dengan tahun berita acara tersebut tanda tangani seluruh unsur kpu kabupaten ketua dan anggota kpu kabupaten) sesuai dengan tahun berita acara tersebut dilakukan dengan dihadiri dan ditanda tangani oleh saksi parpol peserta pemilu (karena itu sesuai dangan tahun tidak ada keberatan dari parpol pada saat berita acara itu buat termasuk dari pkpi sampai tenggang waktu yang berikan sehingga dan tahun karena hal diatas maka kpu kabupaten ogan komering ulu telah menyampaikan salinan berita acara dimaksud kepada kpu provinsi sumatera selatan dan dihembuskan kepada kpu jakarta (karena itu telah sesuai dengan huruf (d) tahun bahwa hal hal diatas maka secara formal maupun materiil berita cara tersebut sah dan berkekuatan hukum sebagai dokumen pemilu tahun dan mengikat seluruh parpol termasuk bawaslu dan pkpi: menimbang bahwa pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut bahwa permohonan pemohon dengan registrasi tertanggal mei adalah sekedar pencatatan saja dibuka registrasi perkara mahkamah konstitusi atau brk akan tetapi bukan pengajuan permohonan diterima berkas permohonan pemohon, masalah perselisihan hasil pemilihan umum telah diajukan oleh pemohon adalah dalam waktu jam (3x jam, tiga kali dua puluh empat jam yaitu sesuai dari akta berkas perkara pada hari sabtu tanggal mei jam wib. bahwa dalam akta penerimaan akta perkara pemohon pada mahkamah konstitusi indonesia adalah telah terdaftar dengan registrasi tanggal mei pada jam wib, pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut. bahwa setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan dan dan undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi permohonan pemohon tersebut dinyatakan telah lengkap dan dapat dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi brk perhatikan form api dari mahkamah konstitusi ri, akta penerimaan berkas perkara yang ditandatangani oleh panitia mahkamah konstitusi oleh saudara ahmad fadli semadi, sh, hum. bahwa dengan adanya akta penerimaan berkas pemohon dari mahkamah konstitusi oleh panitia, tanggal jam wb. bahwa dengan pengajuan pemohon dan berkas permohonan perselisihan pemilihan umum tahun yang diajukan pemohon yang telah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. sesuai dengan harus dan peraturan berbicara pada mahkamah konstitusi pmk undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan memohon yang tertulis dilakukannya tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan undang undang yang ada yaitu pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan umum dari sekretariat jenderal mahkamah konstitusi pmk tanggal maret undang undang no, tahun tentang mahkamah konstitusi ri. oleh karena itu jawaban memohon dengan jawaban secara tertulis pada tanggal mei kh kpu dinyatakan tidak dapat diterima bahwa dengan adanya pemohon dari pemohon telah memenuhi syarat undang undang yang ada dan yang berlaku, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan kemudian jawaban dari memohon mohon dengan sendirinya dinyatakan tidak dapat diterima niet vankelijk verklaard bahwa pada pokoknya pangkalan kedua dari jawaban memohon dimana pemohon, telah melakukan penyimpangan proses perhitungan kecurangan, pengurangan, penambahan suara, dan lain lain pada daerah daerah pemilihan tingkat kabupaten setempat seluruh indonesia, dimana sesuai dan pasa199 perundangundangan tentang pemilihan umum bagi anggota dpr, dprd dan dpd, dimana memohon merasa keberatan atas permohonan pemohon tersebut adalah tidak memiliki alasan sama sekali. bahwa memohon mengatakan dalam dalilnya dimana terdapat kecurangan, pengurangan, penambahan suara dan lain lainya terdapat pada kpps, pps, ppk, kpu, kabupaten kota, kpu propinsi dan kpu pusat dimana pemohon dapat seketika mengadakan pembetulan dari perolehan suara dari perselisihan hasil pemilihan umum tersebut bahwa apa yang didalilkan oleh memohon pada butir diatas adalah tidak benar sama sekali, oleh karena permohonan pemohon dalam. bersidang ini telah mengajukan bukti bukti baik tertulis dan saksisaksi, sesuai undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi dan peraturan berbicara pada mahkamah konstitusi dengan peraturan pmi tanggal maret a,b,c,d dan bahwa dengan adanya bukti bukti tertulis yaitu dari sampai dengan dan saksi saksi yang diajukan tersebut persidangan pada mahkamah konstitusi atas daerah pemilihan anggota" dprd kabupaten kabupaten setempat oleh pemohon dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. bahwa adapun protes protes dan pangkalan dari partai politik termasuk partai keadilan dan partai persatuan indonesia pkp indonesia) atas masalah rekapitulasi dari pps, ppk, kpud, setempat dan lain lainya sampai saat ini tidak ada membawa hasil sama sekali, baik melalui bawaslu setempat, namun jika ada protes pada bawaslu setempat kadang kadang berpura pura memprosesnya lebih lanjut, akan tetapi, tidak membawa hasil yang baik memadai dan berakhir dengan sempurna, walaupun protes protes pangkalan pangkalan tersebut yang akhirnya diajukan oleh pkp indonesia hanya dianggap angin lalu saja sedangkan waktu proses jadwal pemilu ada tahap tahap penyelesaiannya. bahwa tidak jarang terdapat kpu daerah bawaslu dan pejabatpejabat dari pemilihan umum sering melakukan kecurangan tidak mau mengaku kesalahannya dan malahan pejabat pejabat pemilu tersebut melarikan diri sampai saat ini belum dapat diketemukan. berdasarkan dalil dalil tersebut, partai keadilan persatuan indonesia pkp indonesia), mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memutus sebagai berikut menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon secara keseluruhan. menyatakan batal keputusan maupun penetapan dari kpud dari kabupaten takalar, kpud kabupaten merangin, kpud kabupaten banyuasin, kpud kabupaten rokan hulu, kpud kabupaten komering hulu, dan kpud lampung utara untuk memperoleh kursi dari dprd kabupaten masing masing daerah setempat untuk pkpu anggota dpr, dpd,kpiuntuk masing masing daerah pemilihan: dapiltakalar pkpi ditetapkan memperoleh suara, sedangkan partai golkar memperoleh suara adalah salah karena seharusnya berjumlah suara, 5250n nnn nana. menimbang bahwa berdasarkan keputusan kpu sk kpu tahun ternyatgolkar suara, maka akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pkpi menimbang bahwa setelah mahkamah membandingkan buktimaupun partai golkar yang ditetapkan oleh kpu kabupaten takalar sama dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu, menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara pkpi untuk kursi dprd adalah sebesar suara, perolehandukung dalil dalil pemohon, nan ll. daerah pemilihantakalar pkpi memperoleh suara, sedangkan partai pdk memperoleh suara, seharusnya partai pdk memperoleernyata kesalahan yang didalilkan pemohon dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup anna ana nanah hanan hanan naa hall menimbang bahwa pemohon mengklaim bahwa perolehan suara pkpi untuk kursi dprd kabupaten takalar adalah sebesar suara, dan perolehan partai pdk suara, jumlahi. dapil meranginmerangin pkpi memperoleh sejumlah suara, adalah salah karena seharusnya sebesar suara, sedangkan pni marhaenisme tertulis seharusnya suara 5n0nn00nn0n50n nnnunnunan menimbang bahwa berdasarkan keputusan kpu sk kpu telah ternyata bahwa perolehan suara pkpi dapil merangi: n n0n 00n 00an kan nan nnn nnjumlah perolehan suara pkpi yang ditetapkan oleh kpu kabupaten merangin sama dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu, yaitu sebesar suara . menimbang bahwa pemohon mengklaim bahwa perolehan suara pkpi untuk kursi dprd kabupaten meranginguatkan dalil dalil pemohon, 52n0nn0n naiv. dapil banyuasin tidak dijelaskan) menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa penetapan kpu tanggal mei tentang hasil secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik dapil tidak dijelaskan) termasuk dalam wilayah kpu kabupaten banyuasin pkpi memperoleh suara, sedangkan pkb ditetapkan memperoleh suara adalah salah, karena pkb seharusnya sebanyak suara aan. lan lllallaln alan klan nanah alan ana ala halllla menimbang bahwa berdasarkan keputusan kpu sk kpu telah ternyata yang mendalilkan perolehan suara pkpi dapil tidak dijelaskan) termasuk dalam wilayah kpu kabupaten banyuasin sebesar suara, dengan demikian jika klaim pemohon bahwa pni marhenisme memperoleh suara, maka hal dimaksudrhitungan suara yang dilakukan oleh kpu, . jika perolehan suara partai golkar dikembalikan pada yang sebenarnya yakni maka partai golkar hanya memperoleh kursi dari kursi yang dialokasikan (dengan sisa suara sebesar suara), sehingga sisa suara partai golkar lebih kecil dari perolehan suara pkpi sebesar suara. jumlah suara sah dapil takalar suara, bpp pemohon berpendapat bahwa terdapat kesalahan hasil penghitungan suara, sehingga mengakibatkan pkpi tidak memperoleh kursi dprd kabupaten takalar, pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar, partai golkar memperoleh suara, sedangkan pkpi memperoleh suara. guna menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut: keputusan kpu nomor tahun tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilu tahun bukti berita acara penghitungan suara kpu kabupaten kota untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota takalar sulawesi selatan. (bukti berdasarkan hal tersebutimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara pkpi untuk kursi dprd kabupaten banyuasin adalah sebesar suara, sedangkan pni marhenisme memperoleh suara,yakinkan guna mendukung dalil dalil pemohon menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan pada dapil mana klaim yang dimaksud, oleh karena itu mahkamah berpendapat permohonan pemohon kabur (obscure libel), n5harus dinyatakan tidak dapat diterima, . ana nan lan lan all dapil rokan hulurokan hulu pkpi memperoleh sejumlah suara adalah salahrokan hulu, ian.pil rokan hulu dengan dokumen yang dikeluarkan oleh kpurokan huludapat mendukung dalil dalil pemohon: n5n05n000. anna vi. dapil ogan komering uluogan komering ulu pkpi memperoleh suara, sedangkan pan memperoleh suara terdapat kesalahan karena seharusnya pan memperoleh suara a22 5n5n00n00nn0nnnnnnn ogan komering ulu sebesar suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan pan seharusnya memperoleh suara, maka hal ituyang dikeluarkan oleh kpu kabupaten ogan komering ulu sama dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh uj, menimbang bahwa pemohon mengklaim bahwa perolehan suara pkpi untuk kursi dprd kabupaten ogan komering ulu adalah sebesar suara, dan perolehan pan suara, jumlah dimaksuddukung dalil dalil pemohon, nonavii. dapil lampunglampung utara pkpi memperoleh suara, sedangkan pks memperoleh suara adalah salah karena seharusnya pks memperoleh suara, 2222n0250 naam alam ann alalampung utara sebesar suara, dengan demikian jika klaim pemohon bahwa seharusnya pemohon memperoleh suara, dan pks memperoleh suara maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi pdip,erah pemilihan lampung utaralampung utara adalah sebesar suara, dan pks memperoleh suara, jumlahguna mendukung dalil dalil pemohon: menimbang bahwa dalam permohonan pemohon, khususnya tentang hal yang diminta, pemohon tidak secara tepat merumuskan permohonannya yang dan karenanya tidak terbukti, n0 nan manan nnmenimbang bahwa terlepas dari pertimbangan pertimbangan atas, memperhatikan permohonan pemohon, keterangan kuasa pemohon, bukti bukti yang diajukan pemohon dan keterangan keterangan lain yang berkaitan, mahkamah berpendapat bahwa kuasa pemohon tidak menguasai serta mengi substansi permohonan yang diajukan pemohon . 52n5nnn nnn mengadili: menyatakan permohonan pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin dari daerah pemilihan banyuasin dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi lampung dari daerah pemilihan lampung utara tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard): menolak permohonan pemohon untuk selebihnyadan soedarsono, s.h. masing masing sebagai anggotas.h. menyatakan suara partai golkar yang sebenarnya adalah sebesar suara dikurangi menyatakan partai golkar hanya memperoleh (enam) kursi dari kursi yang tersedia dapil takalar menyatakan pkpi dengan perolehan sebesar suara, berhak memperoleh (satu) kursi dprd kabupaten takalar dari dapil takalar ii. dapil kabupatensuara pada partai pdk sebesar suara, yakni dari suara menjadi suara: pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah partai pdk memperoleh suara, sedangkan pkpi memperoleh suara, sehingga partai pdk sesudah memperoleh kursi menurut bpp memiliki sisa suara yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perolehan suara pkpi sebesar suara. guna menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti berupa pernyataan keberatan saksi sertatakalar, model db dprd kab kota) buktiyatakan sisa suara partai pdk adalah sebesar suara, menyatakan pkpi memperoleh suara dan berhak memperoleh (satu) kursi dprd kabupaten takalar daerah pemilihan menyatakan partai pdk pada daerah pemilihan kabupaten takalar: hanya memperoleh (satu) kursi untuk dprd kabupaten takalar. il. dapil merangin dpr kabupaten) pada tanggal april kpu kabupaten merangin mengumumkan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu yang menurut pemohon terdapat kesalahan penulisan dapil merangin yakni pni marhaenisme memperoleh seharusnya suara, sedangkan pkpi memperoleh suara yang seharusnya suara, kesalahan tersebut terjadi pada pps kecamatan sungai mana yang seharusnya tertulis hanya suara. pemohon berkeberatan terhadap kesalahan penulisan dimaksud, karena kursi yang seharusnya menjadi hak pkpi beralih kepada pni marhaenisme: guna menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukapu kabupaten kota model db dprd kab kota bukti berdasarkan hal tersebut, pemohon penetapan kpu kabupaten merangin tertanggal april menetapkan suara yang benar sebagai berikut partai pni marhaenisme memperoleh suara sebesar suara, pkpi memperoleh suara sebesar suara: menyatakan pni marhaenisme tidak berhak memperoleh kursi dapil kecamatan merangin, menyatakan pkp indonesia berhak memperoleh (satu) kursi dprd kabupaten merangin dari dapil kecamatan sungai mana: iv. dapil banyuasin dprd kabupaten) pada tanggal april kpu kabupaten banyuasinbanyuasin berupa penggelembungan suara pada pkb dari suara, pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebesar suara sehingga pkpi seharusnya berhak mendapat kursi. namun, adanya penggelembungan suara pkb dari menjadi suara menyebabkan pkpi tidak mendapatkan kursi: guna menguatkan alasan alasan tersebut pemohon mengajukan bukti bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara sementara anggota dpr daerah kabupaten banyuasin bukti berdasarkan alasan tersebut atas, pemohon mekeputusan kpu kabupaten banyuasin tertanggal april menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: pkpi memperoleh suara: pkb memperoleh suara: menetapkan pkpi memperoleh kursi untuk dprd kabupaten banyuasin, dan pkb tidak memperoleh kursi. dapil kabupaten rokan hulu dprd kabupaten) pada tanggal mei kpu kabupaten rokan hrokan hulu berupa penggelembungan suara pada pkb dariper yang hasil perhitungannya sebagai berikut bahwa pada tanggal mei kpud kabupaten rokan hulu telah menetapkan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu, pemohon, keberatan terhadap hasil penghitungan suara dari kpu kabupaten rokan hulu karena sangat merugikan pkpi dalam perolehan kursi dprd kabupaten rokan hulu, disebabkan terjadi kecurangan dalam perhitungan suara dapil rokan hulu. bahwa kecurangan tersebut terlihat dari perolehan suara pkpi,perolehan suara pkp indonesia, tercatat oleh saksi perolehan suara pkpi adalah sebesar suara, namun dalam rekapitulasi ppk rambah samo hanya sebesar suara (terjadi pengurangan sebesar suara), akibat kesalahan tersebut pkpi kehilangan suara sebesar suara suara, sebagaimana penetapan kpud kabupaten rokan hulu, padahal perolehan suara pkpi adalah sebesar suara. pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalahsuara pkpi, tercatat oleh saksi, suara pkpi adalah sebesar suara, namun dalam rekap ppk rambah samo hanya sebesar suara (terjadi pengurangan sebesar suara). guna menguatkan alasan alasan tersebut pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikumodel c),kecamatan hamba hilir model c), |
kenabahwa sehubungan dengan telah diundangkannya peraturan daerahsuruan nomor tahun tanggal juli kerana, contoh bentuk perjanjian sewa perjanjian sewa ken tanah eks bengkok pemerintahkabupaten pasuruan kelurahan ee. oooodonennnkkan nomor . senen .xxx 20xx pada hari ini. tanggal . bulan. tahun been, bertempat badan keuangan daerah. yang bertandatangan dibawah ini nama il.kepadapemerintah kabupaten pasuruan pihak kedua telahditetapkan sebagai penyewa tanah aset pemerintah kabupaten pasuruan kelurahan see.eks bengkok asset pemerintah kabupaten pasuruan kelurahan. kecamatan . kabupaten pasuruan berupa.?klas ., seluas #. yang berlokasi pihak kedua dengan ini mengikatkan diri untuk membayar ll. rupiah) sebagai pembayaran uang sewa tanah eks bengkok kecamatan. kelurahan. keren. sangheks bengkok kecamatan seen. kelurahan. selama . lion, peraturan daerahbadan keuangan daerah yang selanjutnya singkat bkd adalah badan keuangan daerah kabupaten pasuruan. kepala badan keuangan daerah adalah kepala badan keuangan daerah kabupaten pasuruan selaku pejabat ketatausahaantujuan dan asas tujuan sewa tanah eks bengkok adalah untuk optimalisasi sewa tanah eks, asas akuntabilitas: dan asas kepastian nilai. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah sewa tanah eks bengkokbadan keuangan daerah, camat, dan lurah. sekretaris daerah selaku pengelola barang, sebagaimana dimaksud pada hurufb.nandatangani perjanjian sewa menyewa tanah eks bengkok, dan melaporkan pengelolaan tanah eks bengkok setiap akhir tahun anggaran kepada bupati. badan keuangan daerah selaku pejabat ketatausahaan barang, sebagaimana dimaksud pada huruf berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut membantu meneliti. melakukan pencatatan tanah eks bengkokpemanfaatan tanah eks bengkok, camat selaku pengguna barang sebagaimana dimaksud pada huruf, dan melakukan penelitian atas kelayakan permohonan sewa yang diusulkan oleh calon penyewa kepada pengelola barang permohonan kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang melalui kepala bkda. beserta dokumen foto lokasimelalui kepala bkd kepada sekretaris daerahbkd bersama dengan camat dan lurah melakukan penelitian dan penilaian secara wajar atas nilai sewa pasar atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa yang diusulkan oleh calon penyewa, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf bkd mengajukan usulan permohonan sewa tanah eks bengkok kepada pengelola barang untuk mendapatkan persetujuan, d.dalam hal pengelola barang menyetujui permohonan, maka pengelola barang menerbitkan surat persetujuan sewa tanah eks bengkok, surat persetujuan sewa tanah eks bengkokpengelola barang tidak menyetujui permohonan, pengelola barang, memberitahukan kepada calon penyewa tanah eks bengkok dengan disertai alasan, pengelola barang menindaklanjuti surat persetujuan sewa tanah eks bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf dengan melaksanakan proses sewa menyewa paling lambat (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh pengelola barangsekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah dengan penyewtanah. tps tarif pokok sewa fps faktor penyesuaian sewa, ditetapkan dengan keputusan bupati yo) danalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota cimahi yang tertib, teratur, nyaman, dan tentram, perlu adanya pengaturan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota beserta sarana dan pra sarana kota, bahwa untuk menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab, rasa memiliki dan disiplin diri setiap warga kota cimahi perlu menetapkan peraturan daerah kota cimahi yang mengatur tentang ketertiban umum. bab vii tertib pemilik dan penghuni bangunan setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong dengan rapih pagar hidup yang berbatasan dengan jalan.dan jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko atau rumah.. memelihara bangunan, tembok tembok dan pagar supaya tidak membahayakan jiwa orang lain. setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah kecuali bagi bangunan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. membuat gaduh sekitar tempat atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain kecuali atas ijin pemerintah daerah. menggunakan bangunan tidak sesuai dengan ijin dan peruntukannya. bab viii tertib sosial dan susila (l)trotoar dan tempat umum lainnya tanpa ijin tertulis dilarang berada dijalan, jalur hijau, taman dan tempat tempat umumabuk sehingga mengganggu ketertiban umum. setiap orang dilarang melakukan dan atau menyediakan tempat perjudian. setiap orang badan dilarang menawarkan diri sendiri atau orang lain untuk melakukan perbuatan tuna susila. menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan perbuatan tuna susila. membantu dan atau melindungi berlangsungnya perbuatan tuna susila. melepaskan sebagian seluruh pakaian yang dikenakannya sehingga terlihat aurat badannya. berada disatu tempat atau berpindah pindah tempat umum secara tetap sewaktu waktu hingga melewati batas waktu yang layak tanpa ada kejelasan kepentingan ditempat tersebut dengan penampilan mencolok, mengundang perhatian orang lain yang melihatnya untuk bersamanya melakukan perbuatan susila. memutar, menonton film video porno, atau menyediakan fasilitas kesempatan untuk pemutaran film video porno dan menjual menyewakan meminjamkan film video porno termasuk gambar, tulisan dan cerita por babpengawasan terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini. pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini ditugaskan kepada satuan polisi pamong praja dengan koordinasi dinas lembaga terkait. bab ketentuan pidana dan penyidikan jl)pelanggaran sebagaimana dimaksud pada tindak pidana atas pelanggaran kecualipada yang berlaku. (l) penyidik pegawai negeri sipil,eketertiban umum babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota cimahi: walikota adalah walikota cimahi,,,,,,,,,b maksud dan tujuan (l) peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai perangkat untuk memelihara, menegakkan dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap kota cimahi, menciptakan tata kehidupan kota yang tertib, teratur dan nyaman. bab iii tertib jalan setiap pejalan kaki harus berjalan atas trotoar, diwajibkan menggunakan sarana tersebut. (l) kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah, setiap orang dilarang membuat atau memasang pintu penutup jalan, membuang, memindahkan, membuat tidak berfungsinya rambu rambu lalu lintasrusak danbertempat tinggal atau tidur jalan, atas atau bawah jembatan. mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu lintas umum. mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban, becak atau delman dan sejenisnya dilarang melalui jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak dan delman,keputusan walikota, setiap orang badan hukum, menimbulkan pengotoran jalan dilarang menggunakan alat angkutan yang terbuka. bab tertib jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah, setiap orang dilarang melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak dan mengotori jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya. bertempat tinggal atau tidur. memanjat, memotong, menebang pohon, dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan hutan kota kecuali dalam keadaan darurat. (l) setiap orang yang dapat memangkas atau menebang pohon sebagaimana dimaksud huruf peraturan daerah ini terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada walikota atau pejabat berwenang. permohonan dimaksud harus disertai alasan pemangkasan atau penebangan pohon, lokasi pohon dan jumlah pohon yang akan dipangkas atau ditebang dan keterangan yang dipandang perlu. dikecualikan dari ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam ini, sepanjang yangjalan yang dikhawatirkan akan tumbang. pemberian ijin penebangan pohon yang dikuasai atau yang merupakan aset pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dikenakan kompensasi penggantian pemeliharaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan publikasi kayu yang ditebang. besarnya kompensasi penggantian biaya sebagaimana dimaksud ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab tertib sungai dan saluran setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur dipanggil, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran. mandi dan membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, bahan makanan, binatang, kendaraan atau benda benda disungai, dan saluran. mengambil air dari air mancur, kolampemerintah daerah,kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah. bab tertib usaha.melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol kadar lebih dari y0.. oesman sapta tempat tanggal lahir umur sukadana, agustus agama islam pekerjaan ketua umumnama ronggo skenario s.ip tempat tanggal lahir umur kalisat, mei agama islam pekerjaan sekretaris jenderaldalam hal ini diwakili oleh kuasanya nama jefferson dau, yang berkantor jl. bangka raya jakarta selatan nomor telepon ext. nomor faksimili nomor e mail nama eko prabowo, yang berkantor jl. bangka raya jakarta selatan nomor telepon ext. nomor faksimili nomor e mail berdasarkan surat kuasa khusus nomor: jdr ppd kh v tanggal mekuasanya: telahseharusnya memperoleh suara sah sebanyak bukan sebagaimana yang ditetapkan oleh kpu pusat berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuat sendiri secara tertutup oleh kpud nias selatan tanpa disaksikan oleh para saksi partai dengan menggelembungkan angka perolehan kepada beberapa partai dan mengurangi perolehan suara partai lainnya. salah satu contoh yang digelembungkan yaitu: partai pelopor semula memperoleh suara teluk dalam bahasa tetapi pada penetapan oleh kpu pusat berjumlah bukti dan untuk lebih jelasnya dpp ppd membuat perbandingan rekapitulasi sendiri melihat perbedaan perolehan suara yang sebenarnya dengan dengan perolehan suara yang dimanipulasi oleh kpud nias selatan buktiseharusnya memperoleh suara sah sebanyak saja (rangking kursi ke dari alokasi kursi tersedia). bukan sebagaimana hadirkan mark secara fiktif oleh kpud nias selatan. yang juga hadiah tersebut diberikan kepada partai serikat indonesia psi) dan partai pelopor. hadiah ini dapat dilihat pada partai serikat indonesia psi) semula hanya suara, kemudian menggelembung menjadi suara. partai pelopor semula hanya suara, kemudian menggelembung menjadi suara. dengan pemberian hadiah penggelembungan perolehan suara kepada beberapa partai, maka kehilangan untuk memperoleh (satu) kursi. yang kebolehannya didapatkan dari angka data data pps kecamatan lolowau dan ppk kecamatan lolomatua kabupaten nias selatan. bukti p 11a dan b). untuk lebih jelasnya dpd membuat perbandingan rekapitulasi sendiri untuk melihat pergeseran peringkat rangking atas perhitungan data tersebut diatas (angka perolehan real angka yang digelembungkan). bukti dan bahwa untuk seharusnya memperoleh suara sah sebanyak (kursi ranking ke dari alokasi kursi tersedia). berdasarkan angka perolehan suara sebelum pengumuman rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota oleh kpud kota sibolga pada tanggal april bukti namun oleh kpud kota sibolga pada penetapan pembagian perolehan kursi masing masing partai dan penetapan nama nama calon terpilih dprd kota sibolga, telah menetapkan lain. sehingga kehilangan (satu) kursi dprd kota sibolga akibat penggelembungan perolehan suara pada partai amanat nasional pan) dan partai penegak demokrasi indonesia padi) serta partai partai lainnya. hal ini dapat dilihat, dimana partai amanat nasional pan) semula hanya mendapat suara sebanyak namun pada penetapan akhir menggelembung menjadi dan partai penegak demokrasi indonesia padi) semula hanya suara namun pada penetapan akhir menjadi dengan naiknya angka angka pada partai lain, maka peringkat rangking perolehan kursi menjadi hilang (bergeser bilangan besar). propinsi kalimantan tengah. bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara dpr, daerah pemilihan dapil) kalimantan tengah untuk partai persatuan daerah ppd) kecamatan kapuas tengah, kabupaten kapuas seharusnya memperoleh suara sebanyak (bukan hanya berdasarkan perhitungan suara tps dari desa masakan, kayu bulan, kota baru, benda muntah, tapen, pun, merakit, manis, kaukus, baronang, baju, dandang, balai panjang, tumbang during, cangkang, kuburan, sei ingin, tumbang turun dan buyut jaya. bahwa dengan dasar tersebut terbukti partai persatuan daerah ppd) kehilangan suara sebesar oleh kpu kapuas. yang hanya memperhitungkan suara sebesar saja. hal tersebut membuktikan bahwa partai persatuan daerah ppd) tempat lain akan kehilangan suara sehingga merupakan bagian dari penyebab tidak dapat memperoleh kursi untuk dpr.( bukti bahwa hal ini sebagai salah satu penyebab partai politik peserta pemilu tanggal april kabupaten kapuas secara bersama sama membuat surat pernyataan menolak dan tidak menerima hasil pelaksanaan pemilu dan tidak menanda tangani berita acara hasil pemilu. surat pernyataan bersama tersebut ditanda tangani oleh partai bulan bintang pbb), partai merdeka, partai perhimpunan baru ppb), partai penegak demokrasi indonesia padi), partai perhimpunan nahdlatul ummah indonesia penuh), partai serikat indonesia( psi), partai patriot pancasila, partai buruh sosial demokrat bsd), partai damai sejahtera pds), partai karya peduli bangsa pkb), partai pelopor, partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi), partai nasional banteng kemerdekaan pnb) dan partai keadilan sejahtera. dengan demikian maka hasil perhitungan suara yang sah kabupaten kapuas yang dilakukan oleh kpu kabupaten adalah tidak valid dan tidak diakui kebenarannya. untuk itu demi kebenaran, keadilan dan tegaknya hukum dimohonka kapuas. bukti bahwa apa yang terjadi terhadap hasil perhitungan suara yang sah kabupaten kapuas, maka demikian pula terjadi kabupaten katingan sehingga menimbulkan adanya protes dan pengakuan sendiri dari panitia pemungutan suara pps) kelurahan pagatan hulu, kabupaten katingan tentang terjadinya kesalahan atau kekeliruan. dan untuk itupun dimohonkan agar dilakukan perhitungan ulang terhadap hasil perhitungan suara mulai tps, pps, ppk dan kpu kabupaten karena mengakibat bukti dan propinsi nanggroe aceh darussalam (nad) bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota daerah pemilihan dapil) aceh barat propinsi nanggroe aceh darussalam untuk nomor partai persatuan daerah ppd) seharusnya memperoleh suara sah sebanyak saja (rangking kursi ke dari alokasi kursi tersedia). berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan dan investigasi yang dibuat sendiri oleh dpc aceh barat dengan memakai data yang ada ditingkat ppk dan data data yang ada sistem informasi pengamanan pemilu polsek kaway xvi, polsek kecamatan pante ceuremen serta data bawaslu kecamatan meureubo. bukti p 19a, p 19d, p 19e, p 20b, p 20c, p 21b, dan bukan berjumlah (telah mark oleh kpud aceh barat) sebagaimana data model da dari ppk yang pada saat pembukaan amplop dan pembacaan jumlah angkanya pada rapat pleno terbuka kpud aceh barat tanggal s d april telah ditolak oleh beberapa saksi partai agar perhitungan perolehan suara dilaksanakan berdasarkan perhitungan data dari tingkat pps, (lihat surat bawaslu kabupaten aceh barat pws ab iv bukti p 19a, p 19b, p 19c, p 19d, p19 e, p 19f). ataupun berjumlah (kursi rangking ke dari alokasi kursi tersedia) sebagaimana rekapitulasi hasil perolehan suara untuk dprd kabupaten aceh barat yang diumumkan pada tanggal april hasil dari perhitungan intern kpud aceh barat sendiri. bukti p 20a, p 290b, 20c dan p 20d). dan atau berjumlah (kursi rangking ke dari alokasi kursi tersedia) sebagaimana pengumuman hasil perolehan suara masing masing partai dan pembagian kursi serta penetapan calon terpilih dprd kabupaten aceh barat dalam pleno kpu kabupaten aceh barat tertanggal mei yang angka perolehan suara beberapa partai yang telah digelembungkan oleh kpud aceh barat dengan melaksanakan perhitungan sendiri dan mengubah angka angka perolehan yang ada model da dari kecamatan tanpa diketahui oleh para saksi. bukti akibat manipulasi penggelembungan suara pada beberapa partai tersebut, maka peringkat rangking perolehan kursi untuk dprd kabupaten aceh barat bergeser bilangan besar (ranking kursi ke dari alokasi kursi tersedia). untuk lebih jelasnya dpp partai persatuan daerah ppd) melalui dpc partai persatuan daerah ppd) aceh barat membuat perbandingan rekapitulasi sendiri berdasarkan data perolehan real, dibandingkan dengan data yang dimanipulasi digelembungkan oleh kpud aceh barat. bukti propinsi sulawesi tengah bahwa hasil perolehan suara sah anggota dpr r.i dari daerah pemilihan propinsi sulawesi tengah untuk nomor seharusnya memperoleh suara sah sebanyak (rangking kursi ke dari alokasi kursi tersedia), berdasarkan rekapitulasi kpu propinsi sulawesi tengah yang datanya bersumber dari ppk. akan tetapi menurut penetapan hasil perolehan suara dpr daerah pemilihan sulawesi tengah oleh kpu pusat jumlah angka perolehan suara telah berbeda dengan data yang ada kpu propinsi sulawesi tengah. bukti dan untuk menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut bukti tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dpr dari kpu pusat, tanggal mei model dd bukti tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota nias selatan kecamatan lolowau dan kecamatan lolomatua lampiran model db bukti tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh kpu kabupaten kapuas. bukti dan tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dibuat oleh partai persatuan daerah ppd) dan partai golkar. bukti tentang laporan calon legislatif pdt. yosef yelemaken daerah kabupaten yahukimo, daerah pemilihan dapil bukti dan tentang foto copy media massa cendrawasih pos tanggal april, april dan april bukti tentang surat pernyataan (tiga) anggota ppk kecamatan lolomatua mahkamah konstitusi republik indonesia dan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dprd kabupaten kota nias selatan, kecamatan lolomatua. bukti p 11a tentang surat pernyataan (dua) anggota ppk ditambah (satu) orang anggota sekretariat ppk kecamatan lolowau dan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dprd kabupaten kota nias selatan, kecamatan lolowau. bukti tentang surat pengaduan beberapa partai atas tindakan ketua ppk lolowau bawaslu kabupaten nias selatan surat bawaslu kabupaten nias selatan bawaslu propinsi sumatera utara, surat kpu propinsi sumatera utara ketua kpud nias selatan, surat pernyataan dari seorang anggota kpud nias selatan mahkamah konstitusi republik indonesia, serta surat dan rekapitulasi bawaslu kecamatan lolomatua ketua bawaslu kabupaten nias selatan. bukti dan tentang rekapitulasi dpp partai persatuan daerah ppd) kecamatan lolowau dan lolomatua berdasarkan bukti dan bukti tentang rekapitulasi pps. bukti tentang pernyataan bersama partai politik. bukti tentang surat protes partai politik. bukti tentang pengakuan pps kelurahan pagatan hulu. bukti tentang berita acara dan sertifikat rekapitulasi kota sibolga (yang dilepas tanggal mei bukti p 18a dan p 18a.aabukti p 18b tentang perbandingan rekapitulasi perolehan suara dprd kab kota kota sibolga (yang dilepas tanggal mei bukti tentang surat protes terhadap kpu kota sibolga tentang perhitungan suara yang salah (yang dilepas tanggal mei bukti p 18f tentang berita acara dan sertifikat rekapitulasi kota sibolga (yang dilepas tanggal mei buktifftentang lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan kaway xvia tentang rekapitulasi lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan kaway xvi. .p 19b tentang lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan pante ceuremenc tentang lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan meureubod tentang daftar rencana jumlah tps, jumlah pemilih, kanonisasi keamanan dan re grouping tps kecamatan dalam kabupaten aceh barat pada pemilu p 19e tentang surat bawaslu kabupaten aceh barat nomor pws ab iv tertanggal april kepada ketua kpu kabupaten aceh barat perihal perhitungan ulang surat suara. p 19f tentang surat dpc ppd kabupaten aceh barat intl02 dpc ppd abixiiiiv tertanggal april kepada bawaslu aceh barat perihal penyimpangan data suara sah dp kabupaten aceh barat. tentang lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan kaway xvi, yang dikoreksi oleh ppk kecamatan kaway xvi pada tanggal april tanpa menghadirkan saksi partai politik. p 20a tentang rekapitulasi kpu kabupaten aceh barat tentang hasil perolehan suara untuk dprd kabupaten aceh barat, tertanggal april p 20b tentang surat pernyataan bersama dari dan unsur partai politik untuk meminta perhitungan ulang daerah pemilihan dapil) aceh barat tertanggal api12004. p 20c tentang surat kpu aceh barat kpu ab iv tertanggal april kepada ppk daerah pemilihan dapil) aceh barat perihal rekomendasi: perhitungan ulang. tentang surat kpu kabupaten aceh barat kpu abi v tertanggal mei kepada partai politik peserta pemilu tentang penetapan perolehan kurs dprd kabupaten aceh barat yang dilaksanakan tanggal mei p 21a tentang lampiran model db dprd kabupaten kota aceh barat, yang dibacakan oleh kpu kabupaten aceh barat dalam pleno penetapan perolehan kursi dprd kabupaten aceh barat yang dilaksanakan tanggal mei tentang surat pernyataan bersama partai politik tertanggal mei kepada mahkamah konstitusi republik indonesia perihal pelanggaran pemilu kabupaten aceh barat. tentang rekapitulasi yang dibuat oleh dpp ppd tentang rekapitulasi permohonan mahkamah konstitusi republik indonesia terhadap perolehan suara parpol daerah pemilihan aceh barat untuk anggota dprd kabupaten aceh barat. p 22as d april (lihat bukti p 19a, p 19b dan p 19c). p 22bapril (lihat bukti p 20a). p 22cmei (lihat bukti p 21a). .p tentang data dari sistem informasi pengamanan pemilu polsek kaway xvi. tentang rekapitulasi dpp ppd tentang pembuktian penyimpangan data perhitungan suara sah kecamatan kaway xvi, yang bersumber dari data bukti dan .p tentang rekapitulasi bawaslu kecamatan meureubo. tentang data rekapitulasi dpp ppd tentang hasil perhitungan ulang kecamatan meureubortanggal april nomor php.c1 11i permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima kembali oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari jumat tanggal junpersatuan daerah ppd) peserta pemilihan umum anggota dprba v tanggal mei tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal mei pukul wib tanggal mei tentang penetapan hasil penghitungan suara dprd kab. kota tahun untuk daerah pemilihan propinsi papua. propinsi sumatera utara, kabupaten nias daerah pemilihan kabupaten nias daerah pemilihan cc. propinsi nanggroe aceh darussalam kabupaten aceh barat, daerah pemilihan propinsi sulawesi tengahperihal rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota nias,makaian data oleh kpud nias dibandingkan dengan penghitungan yang datanya telah disesuaikan dengan yang sebenarnya oleh kpud nias sendiriniastangga128 api12004.nomor sk kpu tahun tanggal mei perihal rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten niasnjumlahan akhir (hanya data kecamatan) dibandingkan dengan penghitungan yang datanya telah dibetulkan disesuaikan penjumlahannya kecamatan) oleh kpud nias sendiri. bukti tentang model dpr ri. bukti tentang model e1 dpr daerah pemilihan dapil) sulawesi tengah. bukti tentang berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara dpr oleh kpu propinsi sulawesi tengah. bukti tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota oleh kpu pusat. bukti tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota oleh ppk kecamatan teluk dalam. bukti tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota oleh ppk kecamatan bahasa. bukti tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota oleh ppk kecamatan bahasa (data yang sebenarnya). bukti tentang perbandingan rekapitulasi partai persatuan daerah ppd) untuk melihat perbedaan suara yang sebenarnya dengan perolehan suara yang dimanipulasi oleh kpud nias selatan. pemohon berkesimpulan bahwa terbukti kpu pusat, kpu propinsi, kpu kabupaten kota, ppk dan pps tidak berkualitas dalam menentukan hasil perhitungan suara dan penentuan pembagian kursi bagi partai politik sehingga banyak merugikan partai politik, khususnya partai persatuan daerah. bahwa terbukti telah terjadi kecurangan dan tidak profesionalnya kpu pusat, kpu propinsi, kpu kabupaten kota, ppk dan pps yang banyak merugikan partai politik peserta pemilu bahwa terbukti partai persatuan daerah harus memperoleh kursi propinsi papua, daerah pemilihan dapil) papua dpr adalah (satu) kursi (rangking kursi ke dari alokasi kursi), atas nama obrien sitepu. berdasarkan hasil perolehan suara partai persatuan daerah ppd) sebanyak oleh kpu propinsi sulawesi tengahlakukan koreksi atas kesalahan penghitungan suara masing masing daerah pemilihan dapil) tersebut dan selanjutnyaba v tanggal mei tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara dpr dan keputusan kpu sk kpu tahun tanggal mei tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara dprd kabupaten kota tahun untuk daerah pemilihan propinsi papua. propinsi sumatera utara kabupaten nias daerah pemilihan dapil kabupaten nias daerah pemilihan dapil kabupaten nias selatan daerah pemilihan dapil kabupaten nias selatan daerah pemilihan dapil kota sibolga daerah pemilihan dapil propinsi kalimantan tengah kabupaten kapuas kabupaten katingan. propinsi nanggroe aceh darussalam, kabupaten aceh barat, daerah pemilihan dapil propinsi sulawesi tengah. menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar adalah sebagai berikut bahwa terbukti partai persatuan daerah ppd) harus memperoleh suara dan pembagian kursi sebagai berikut propinsi papua, daerah pemilihan dapil) papua dpr adalah (satu) kursi, atas nama obrien sitepu. berdasarkan hasil perolehan suara partai persatuan daerah ppd) sebanyak (rangking kursi ke dari alokasi kursi).. iv. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan penghitungan ulang perolehan suara sah dpr daerah pemilihan kalimantan tengpapunias selatanota sibolgpuas:tingan: menimbang bahwa sehubungan dengan keberatan keberatan pemohon dalam perkara php.c1 ii tersebut diatas, maka perlu disampaikan hal haldan dugaan mark suara beberapa pps kecamatan dan kabupaten kota:ng dan dprd. bahwa selainsecara hukumkeberatan pemohon terhadap penetapan kpu sk kpu tanggal mei untuk daerah pemilihan propinsi papua khususnya daerah pemilihan yahukimo dikarenakan terjadinya salah hitung propinsi papua. permohonan ini harus ditolak karena data pembanding yang digunakan oleh pemohon sebagai data yang benar menurut pemohon hanyalah berita cendrawasih pos dan data hasil rekapitulasi yang dibuat oleh partai persatuan daerah ppd) dan partai golkar sehingga bukan bukti autentik. keberatan pemohon terhadap penetapan kpu sk kpu2004 tanggal mei untuk daerah pemilihan dapil) kabupaten nias selatan dikarenakan terjadinya mark suara untuk partai serikat indonesia psi) dan partai pelopor. permohonan ini harus ditolak karena tidak berdasarkan bukti bukti yang cukup tetapi hanya berdasarkan dugaan atau asumsi semata dari pemohon, keberatan pemohon terhadap penetapan kpu sk kpu tanggal mei untuk daerah pemilihan dapil) kabupaten sibolga dikarenakan salah hitung kabupaten sibolga. permohonan ini harus ditolak karena sama sekai tidak jelas dan tidak ada bukti yang diajukan pemohon yang dapat mendukung keberatannya. keberatan pemohon terhadap penetapan kpu sk kpu tanggal mei untuk daerah kabupaten kapuas dikarenakan terjadi salah hitung beberapa tps kecamatan kapuas tengah. permohonan ini harus ditolak karena pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan pada saat perhitungan tps tps yang dikatakan pemohon terjadi salah hitung tersebut, padahal hal ini sudah diatur dalam tahun keberatan pemohon terhadap penetapan kpu sk kpu tanggal mei untuk daerah pemilihan dapil) katingan dikarenakan pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang diumumkan pada hari rabu tanggal mei pukul wib yang hasil perhitungannya terdapat kesalahan yang merugikan pemohon dengan uraian sebagai berikut propinsi papua. rekapitulasi hasil perolehan suara dpr dari daerah pemilihan propinsi papua untuk partai persatuan daerah ppd) dengan jumlah perolehan suara hanya terlihat dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara dari kpu pusat. bukti propinsi sumatera utara. perhitungannya bersumber dari data berita acara perhitungan ppk kecamatan gunung sitoli dan berita acara perhitungan ppk kecamatan hiliduho. bukti rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota daerah pemilihan dapil) nias provinsi sumatera utara, untuk partai persatuan daerah,, dasar penghitungan penjumlahannya hanya bersumber dari data berita acara perhitungan ppk kecamatan saja, yaitu kecamatan bawolato dan kecamatan idanogawo, tanpa menambahkan jumlah perolehan suara dari berita acara perhitungan pps kecamatan gido. bukti terjadi salah hitung salah satu pps yaitu pps pagatan hulu. permohonan ini harus ditolak karena sudah ada mekanisme keberatan setiap tingkatan pelaksanaan pemilu. pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan pada saat ituyang diajukan tidak sesuai dengpapua, nias selatan, sibolga, kapuas dan katingasebagaimana tersebut diatas dan dokumen dokumen dari komisi pemilihan umum kpu) sebagai berikut keputusan komisi pemilihan umum nomor sk kpu tentang penetapan hasil pemilihan anggota dpr, dpd, dprd propinsi, dan dprd kabupaten kota dalam pemilihan umum tahun tanggal mei keterangan tertulis komisi pemilihan umum kpu) untuk perkara nomor php.c1 yang disampaikan pada tanggal mei dan telah dibacakan persidangan mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal mei dan pada hari kamis tanggal mekeputusan komisi pemilihan umum kpu) nomor tahun tentang penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun surat kuasa ketua komisi pemilihan umum kpu) republik indonesia kepada kuasa hukum dalam perkara sengketa pemilihan umum php.c1 melawan dpp ppd selaku pemohon mengenai penetapan hasil pemilu secara nasional oleh kpu nomor sk kpu tanggal mei mahkamah konstitusiadalah ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai persatuan daerahahkamah membaca dan memeriksa dengan seksama permohonan serta bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa dalam permohonan pemohon yang asli pemohon hanya menyebutkan daerah pemilihan yaitu provinsi papua, kabupaten nias selatan dan kota sibolga provinsi sumatera utara, kabupaten kapuas dan kabupaten katingan provinsi kalimantan tengah, namun kemudian pemohon dalam perbaikannya telah menambahkan daerah pemilihan dapil) yaitu kabupaten nias daerah pemilihan dapil dan daerah pemilihan dapil provinsi sumatera utara, kabupaten nias selatan dapil provinsi sumatera utara, kabupaten aceh barat dapil provinsi nanggroe aceh darussalam nad), dan provinsi sulawesi tengah: menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan tahun dan dan pmk pmk yang dimaksud dengan perbaikan permohonan adalah untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan, tidak untuk menambah hal hal baru yang tidak dimohonkan pada permohonan asli, dengan demikian penambahan daerah daerah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan daerah pemilihan yang termuat dalam permohonan asli, sebagai berikut untuk daerah pemilihan provinsi papua dpr ri) menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan pemohon bukti dan tidak terdapat: menimbang bahwa bukti dan merupakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh pemohon sendiri dan bukan hasil penghitungan pps, ppk, kpud kabupaten maupun kpud propinsi, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan permohonan pemohon, menimbang bahwa berdasarkan berita cendrawasih post, pemohon mendalilkan seharusnya mendapat (satu) kursi untuk dpr bukti dan mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diambil dari berita koran tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah, menimbang bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh pemohon ataupun saksi partai pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap tingkat, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak, il. untuk propinsi sumatera utara daerah pemilihan dprd kabupaten nias selatan menimbang bahwa dari bukti bukti p 11a, p 11b, dan yang diajukan pemohon tidak satupun terdapat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun sertifikat rekapitulasi penghitungan suara, oleh karenanya mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan pemohon diragukan keabsahannya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah berpendapat pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak. daerah pemilihan dprd kabupaten sibolga menimbang bahwa kpu dalam persidangan perkara ini tidak menyerahkan alat alat bukti guna diperbandingkan dengan alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon, maka selain mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon, mahkamah juga mempertimbangkan alat alat bukti yang diajukan oleh kpu dalam persidangan perkara nomor php.c 11i sepanjang menyangkut daerah pemilihan sibolga pemilu anggota dprd kota sibolga, yang meliputi wilayah kecamatan sibolga utara dan sibolga kota, menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat alat bukti sebagaimana dimaksud atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa data hasil pemilu model da yang dibuat oleh ppk sibolga utara bergegas tanggal mei bukti p 18f. yang disampaikan oleh pemohon samnamun berbeda dengan data hasil pemilu model db yang dibuat oleh kpu kota sibolga yang diajukan kpu dalam persidangan perkara nomor php.c bukti data mana sama dengan lampiran iv keputusan kpu nomor sk kpu tahun yang dibuat oleh kpu pada tanggal mei maka mahkamah berpendapat bukti p 18f. dan bukti p 18a. lebih meyakinkan merupakan data dari ppk langsung yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang kurangnya (dua) orang anggota ppk sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun bahwa data hasil pemilu model da yang dibuat oleh ppk sibolga kota bergegas tanggal mei bukti p 18f. yang disampaikan oleh pemohon berbedsementara kpu tidak menyampaikan bukti berupa data hasil pemilu model da maka mahkamah berpendapat bukti p 18f. lebih meyakinkan karena: tidak terdapat modifikasi angka seperti terdapat pada bukti p 18a. untuk suara partai patriot pancasila kolom pps kelurahan pasar belakang (angka diubah menjadi angka dan kolom jumlah akhir (angka diubah menjadi angka tidak terdapat penambahan angka seperti terdapat pada bukti p 18a. untuk suara pbb kolom "pps kelurahan baru' (penambahan angka depan angka untuk suara ppd kolom 'pps pasar belakang' (penambahan angka depan angka dan untuk suara psi kolom 'pps kelurahan baru' (penambahan angka dan didepan angka dan kolom pps kelurahan pasar belakang (penambahan angka dan depan angka tidak terdapat penghapusan angka seperti terdapat pada bukti p 18a. untuk suara pbr kolom jumlah akhir: menimbang bahwa dengan menggunakan bukti p 18f. atau p 18a. ditambah dengan menggunakan bukti p 18f. data perolehan suara partai partai politik peserta pemilu daerah pemilihan sibolga menjadi berbeda dengan yang tercantum dalam lampiran iv keputusan kpu nomor sk kpu tahun yang dibuat oleh kpu pada tanggal mei mahkamah berpendapat bahwa, walaupun terdapat beberapa kesalahan penjumlahan yang kemudian dibetulkan oleh mahkamah, data perolehan suara berdasarkan bukti bukti pemohon tersebut lebih meyakinkan karena alasan alasan tersebut atas dan oleh karenanya mahkamah harus menyatakan batal lampiran iv keputusan kpu nomor sk kpu tahun yang dibuat oleh kpu pada tanggal mei sepanjang menyangkut hasil pemilu daerah pemilihan sibolga menimbang bahwa mahkamah telah menyatakan hasil pemilu dprd kota sibolga daerah pemilihan sibolga yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam bukti p 18f. atau p 18a. untuk ppk sibolga utara dan bukti p 18f. untuk ppk sibolga kota, dan bahwa mahkamah telah melakukan penghitungan kembali terhadap beberapa kesalahan penjumlahan, maka jumlah suara yang diperoleh masing masing partai politik peserta pemilu daerah pemilihan sibolga untuk pemilu anggota dprd kota sibolga sebagai berikut: jumlah jumlah jumlah utara kota pni marhaenisme ros bsd li pbb h34 pai partai merdeka jago ppp pupuk p73 pib pnb isya o partai demokrat pkpi padi ' hsg penuh pan r61 l12 pkb pkb pas pks hes pdi p l7g ps2 ha26 golkar pancasila ppl k26 ppd lte he7 oo l63 oo partai pelopor total menimbang bahwa data perolehan suara hasil penghitungan mahkamah adalah sebagaimana tercantum atas, maka berdasarkan perhitungan bawah ini pemohon tetap tidak berhak untuk memperoleh (satu) buah kursi: dari hasil penghitungan mahkamah berdasarkan fakta yang diajukan persidangan dengan menggunakan bpp suara, maka hasilnya adalah sebagai berikut: jumlah suara (kursi peringkatikursi pidana sah ib'pasarkan kasus b'pasarkan sibolgabpp suara sisa suara pni martaentsme2os pos ja bsd pbb tag partai ppp ise2z h73 pnb js4 partai ji. fi206 demokrat pkpi ' penuh pan pop pkb pes pkb pks w22 k22 pop pbr pd p ho dps j126 golkar h925 pancasila psi k26 pelopor p o ois jpn pop pelopor total pooh menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil yang dikemukakan dalam permohonannya oleh karena itu dan berdasarkan undang undang nomor tahun maka mahkamah harus menolak permohonan pemohon. ii. provinsi kalimantan tengah, dpr untuk kabupaten kapuas menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara ppk kecamatan kapuas tengah sejumlah suara, namun kpud kabupaten hanya sejumlah suara, sehingga pemohon merasa kehilangan suara, bukti namun pemohon beserta beberapa partai politik membuat surat pernyataan bersama menolak dan tidak menerima hasil pelaksanaan pemilu dan tidak menandatangani berita acara hasil pemilu. menimbang permohonan pemoho, mahkamah berpendapat permohonan pemohon bukan merupakan wewenang mahkamah konstitusi oleh karenanya tidak dapat diterima. untuk kabupaten katingan menimbang bahwa pemohon mendalil, mahkamah berpendapat bahwa dalil tersebut merupakan perkiraan pemohon yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. menimbang bahwa permohonan pemohon adalah untuk menghitung ulang hasil perolehan suara mulai dari tps, pps, ppk dan kpu kabupaten katingan, maka mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, undang undang dasar hal tersebut bukanlah kewenanganyatakanpr dari daerah pemilihan kabupaten kapuas propinsi kalimantan tengah dan untuk calon anggota dpr dari daerah pemilihan kabupaten katingan propinsi kalimantan tengah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), menolak permohonan pemohon selebihnyajumat, tanggal junidengan jumlah perolehan suara yang diperoleh dari kecamatan yaitu kecamatan teluk dalam dan kecamatan bahasa sebagaimana sk. kpu pusat sk kpu tahun tanggal mei buktidengan jumlah perolehan suara yang diperoleh dari kecamatan yaitu kecamatan lolowau dan kecamatan lolomatua sebagaimana lampiran model db dprd kabupaten kota yang dikeluarkan oleh kpud nias selatan. bukti, untuk partai persatuan daerah ppd), dengan jumlah perolehan suara hanya yang diperoleh dari kecamatan yaitu kecamatan sibolga kota dan kecamatan sibolga utara sebagaimana rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota oleh kpud sibolga tanggal april bukti propinsi kalimantan tengah. rekapitulasi hasil perolehan suara dpr, daerah pemilihan dapil) kalimantan tengah, untuk dengan jumlah perolehan suara hanya yang diperoleh dari kecamatan kapuas tengah, kabupaten kapuas, daerah pemilihan sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh kpud kabupaten kapuas bukti kabupaten katingan terjadi kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara yang sah. sebagaimana pengakuan dari panitia pemungutan suara pps) kelurahan pagatan hulu, kabupaten katingan tentang tid tid dr. hartono, sh, mcl, dewa gede laguna, sh, mh, tid tid maruarar siahaan, sh, soedarsono, sh. panitera pengganti, tid rizal, sh. terjadinya kesalahan atau kekeliruan tersebut sehingga merugikan bukti propinsi nanggroe aceh darussalam (nad). rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota daerah pemilihan dapil) aceh barat ii, propinsi nanggroe aceh darussalam nad), untuk partai persatuan daerah ppd) dengan jumlah perolehan suara (kursi rangking ke dari alokasi kursi). berdasarkan perolehan suara dari data ppk kecamatan yaitu kecamatan kaway, kecamatan meureubo dan kecamatan pante ceuremen. sebagaimana rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota oleh kpud kabupaten aceh barat. bukti p 20a, p 20b, p 20c dan 20d). propinsi sulawesi tengah rekapitulasi hasil perolehan suara dpr, daerah pemilihan dapil) sulawesi tengah, untuk partai persatuan daerah ppd) hanya memperoleh suara berdasarakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dpr, daerah pemilihan sulawesi tengah oleh kpu pusat. bukti pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan partai persatuan daerah ppd) yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai persatuan daerah ppd) hilang tidak ada untuk daerah pemilihan propinsi papua. propinsi sumatera utara kabupaten nias daerah pemilihan kabupaten nias daerah pemilihan. propinsi nanggroe aceh darussalam nad), kabupaten aceh barat, daerah pemilihan propinsi sulawesi tengah. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: propinsi papua. bahwa hasil perolehan suara sah anggota dpr dari daerah pemilihan dapil) propinsi papua untuk nomor partai persatuan daerah memperoleh suara partai berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dpr oleh kpu propinsi papua, dan hasil rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh partai persatuan daerah beserta partai golkar. bukti dan dimana sebagai salah satu bukti bahwa kehilangan perolehan suara adalah dengan hilangnya sebahagian suara atas nama calon legislatif ppd pdt. yosef yelemaken dari kabupaten yahukimo, daerah pemilihan bukti bahwa partai persatuan daerah pada perhitungan perolehan suara dpr memperoleh jumlah suara yang signifikan berdasarkan data yang dipublikasikan melalui media massa, yaitu cendrawasih pos, tanggal dan april dimana hal ini dapat membuktikan bahwa partai persatuan daerah ppd) seharusnya memperoleh (satu) kursi untuk dpr bukti dan propinsi sumatera utara.nomor partai persatuan daerah ppd) seharusnya memperoleh suara sah sebanyak (kursi rangking ke dari alokasi kursi tersedia). bukti berdasarkan berita acara keputusan pleno kpud nias tentang revisi penyesuaian rekapitulasi hasil perolehan suara dprd kabupaten kota, kabupaten. nias propinsi sumatera utara tertanggal april bukti dan surat kpud nias kepada kpu pusat dantersebut, dengan tetap memakai data yang bersumber dari lampiran model db tertanggal april atau data yang telah dinyatakan salah pemakaian data perolehan suarayang seharusnya diperoleh dari penghitungan berdasarkan sumber data gabungan penjumlahan akhir berita acara perhitungan pps kecamatan gunung sitoli dan berita acara perhitungan pps kecamatan hiliduho. bukti dan untuk lebih jelasnya partai persatuan daerah ppd) melalui dpc partai persatuan daerah ppd) kabupaten nias membuat perbandingan rekapitulasi sendiri berdasarkan perhitungan yang salah pemakaian data oleh kpud kabupaten nias dibandingkan dengan perhitungan yang telah dibetulkan disesuaikan datanya oleh kpud kabupaten nias sendiri. bukti untuk nomor partai persatuan daerah ppd) seharusnya memperoleh suara sah sebanyak (kursi ranking dari alokasi kursi tersedia). bukti berdasarkan berita acara keputusan pleno kpud nias dan penegasan pembetulan penyesuaian penjumlahan akhir hasil perolehan suara masing masing partai politik setiap daerah pemilihan dapil) nias. bukti dan serta maksud surat kpud nias kepada kpu pusat sertayang telah diterimanya tersebut. dengan tetap memakai data yang salah penjumlahan akhir oleh kpud nias. yang datanya bersumber dari lampiran model db tertanggal april atau data yang yang telah dinyatakan salah pemakaian data perolehan suara serta penjumlahandikarenakan penghitungan perolehan suara hanya dihitung dari kecamatan saja, yaitu hanya penggabungan penjumlahan akhir berita acara perhitungan ppk kecamatan idanogawo. tanpa menambahkan jumlah perolehan suara akhir berita acara perhitungan pps kecamatan gido. sehingga perolehan suara sah telah hilang sebanyak dengan kehilangan perolehan suara dan kursi pada penetapan dimaksud, sangat merugikan calon legislatif dan serta penetapan perolehan suara dprd kabupaten nias adalah cacat administrasi hukum. untuk lebih jelasnya melalui dpc kabupaten nias membuat perbandingan rekapitulasi sendiri berdasarkan perhitungan yang salah penjumlahan akhir (hanya kecamatan) oleh kpud nias, dibandingkan dengan perhitungan yang telah dibetulkan disesuaikan penjumlahannya kecamatan daerah pemilihan) oleh kpud nias sendiri. buktikementerian tahun pertama pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan menteri ini, merupakan bagian yeng tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. kedua pedoman umum sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan menteri ini digunakan sebagai acuan lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah dalaketiga lampiran peraturan menteri ini,kebijakan publik. keempat pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan menteri ini ditetapkan oleh masing masing lembaga pemerintah pusat dan daerah. kelima peraturan menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal april menteri negara pen artur negara, bum taufik effendi viigi orang banyak atau masyarakat luas atau publik.negara..terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri. keenam, kebijakan publik harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif. mengingat arti penting membangun suatu kebijakan lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu pedoman yang bersifat umum, yang dapat dipergunakan sebagai acuan bersama, dalam memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi kinerja kebijakan, dan merevisi kebijakan. maksud dan tujuan maksud pedoman umum ini adalah sebagai panduan dalambagi lembaga lembaga pemerintahan tingkat pusat dan daerah. tujuan pedoman umum ini adalah untuk mendorong terbangunnya kebijakan publik yang terintegrasi dan terarah lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah. sasaran sasaran pedoman umum ini adalah agar setiap aparatur pemerintah mempunyai visi dan kecakapan untuksetiap jenjang pemerintahan dan sektor pembangunan. ruang lingkuplangkah langkah formulasi kebijakan, langkah langkah implementasi kebijakan, dan langkah langkah evaluasi kinerja kebijakan dan revisi kebijakan publik. pengertian umum dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. publik adalah hal ihwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. kebijakan publik adalahuntuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. kebijakan publik mempunyai (dua) bentuk, yaitu peraturan yang termodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik depan publik. kebijakan publik yang termodifikasi adalah segenap peraturan perundang undangan tingkat pusat dan daerah. pernyataan pejabat publik adalah pernyataan pernyataan dari pejabat publik depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massatertentu.ditetapkan. evaluasi kinerja kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses yang mencakup penilaian suatu kebijakan publik yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu, yang mencakup evaluasi pada kinerja formulasi kebijakan, kinerja implementasi kebijakan, kinerja hasil atau manfaat yang dirasakan oleh publik, dengan memperhatikan faktor lingkungan kebijakan yang bersangkutan. revisi kebijakan publik adalah suatu kegiatan atau proses perbaikan suatu kebijakan publik tertentu, baik karena kebutuhan publik, maupun antisipasi kondisi masa depan. mh.lembaga pemerintah pusat dan daerah. proses publik adalah kegiatan pelibatan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan kebijakan publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan. lembaga pemerintah pusat adalah lembaga kepresidenan, kementerian koordinator, kementerian yang memimpin departemen, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non departemediskresi adalah kewenangan pejabat publik untuk menerapkan kebijakan publik secara berbeda sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan perundang undangan, wajib menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. ii. prinsip penyusunan kebijakan publik benar dalam proses, yaitu bahwa prosesnya harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan pihak yang seharusnya terlibat. benar secara isi, yaitu bahwa isi kebijakan: mengatur isu kebijakan yang harus diatur atau fokus kepada isu kebijakan: bukan merupakan kompromi politik dan atau ekonomi: langsung kepada masalah yang diatur: tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi atau setara, dan pastinya sinkron (tidak ada pertentangan satu sama lain). isi kebijakan, antara lain memuat: yang mengatur isi kebijakan (seperti aturan, batasan, larangan, insentif, dan sanksi dari pelanggaran kebijakan), waktu, proses, dan cara implementasi, termasuk dalamnya kerangka acuan diskresi bagi pelaksana kebijakan apabila menghadapi situasi yang luar biasa, sehingga memerlukan tindakan diskresi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan waktu untuk evaluasi (termasuk dalamnya tentang penyempurnaan kebijakan). benar secara politik etik, yaitu mengakomodasi para pihak yang terkait secara langsung dengan kebijakan, menerapkan prinsip prinsip pokok dalam good governance, sebagaimana dimuat pada huruf yaitu proses, dan memperhatikan kaidah kaidah moralitas dalam pembuatan kebijakan. benar secara hukum, yaitu bahwa kebijakan ini benar benar merupakan kaidah hukum, karenanya kebijakan publik bukan himbauan, melainkan memberikan batas batas aturan serta mencantumkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran atasnya, dan memberikan keadilan dan kesamaan depan hukum bagi publik. benar secara manajemen, isi dari kebijakan bersifat sistematis, dapat dilaksanakan, meskipun pelaksanaannya bukan oleh pemerintah, namun pemerintah dapat mengendalikan secara efektif, dan mempunyai manfaat dan impak (impact?) yang terukur. benar secara bahasa, yaitu bahwa setiap kebijakan publik indonesia harus menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, meskipun kebijakan itu hasil kerjasama dengan asing, dan kemudian seandainya perlu, diterjemahkan bahasa asing atau daerah: bahasa tersebut harus baik, yaitu bahasa yang dapat difahami publik dalam satu makna, dan benar, yaitu tidak terdapat penyimpangan terhadap logika bahasa. iii. bentuk, stratifikasi, dan sifat kebijakan publik bentuk kebijakan publik adalah: il. peraturan yang termodifikasi secara formal dan legal peraturan yang termodifikasi terdiri dari: serta peraturan pelaksana lainnya. pernyataan pejabat publik depan publik pernyataan pejabat publik dimaksud adalah pernyataan pernyataan dari pejabat publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, ataupun pernyataan pernyataan publik, termasuk dalamnya pernyataan kepada media massa depan publik. kriteria pernyataan pejabat publik: harus berisikan kebenaran, baik secara legal maupunkelembagaan bawahnya, sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan struktur atau kelembagaan bawahnya, dan sudah siap dengan manajemen implementasinya. apabila berkenaan dengan hal hal yang masih berkenaan dengan konsep, rencana atau wacana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakannya adalah konsep, rencana atau wacana. stratifikasi kebijakan publik, meliputi: kebijakan tingkat pusat, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional. kebijakan tingkat daerah, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah. sifat kebijakan publik, meliputi: kebijakan publik strategis politis, berkaitan dengan penetapan politik dan strategi dasar negara, yang menyentuh wewenang dan penyelenggaraan tugas lembaga pemerintah. kebijakan publik manajemen, berkaitan dengan pembentukan kebijakan pemerintah sebagai penjabaran terhadap politik dan strategi dasar pemerintahan. kebijakan publik teknis, sebagai acuan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran sasaran tertentu secara teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pada umumnya. iv. langkah langkah formulasi kebijakan publik menetapkan isu kebijakan. pada langkah ini, organisasi publik menetapkan suatu isu menjadi isu kebijakan. isu kebijakan adalah masalah dan atau kebutuhan dari masyarakat dan atau negara, yang sudah dan sedang muncul, dan masalah yang berpotensi besar untuk muncul masa depan, yang bersifat mendasar, mempunyai cakupan dan atau dampak yang luas, sehingga memerlukan pengaturan dari pemerintah. kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang muncul pada saat ini, dan kebutuhan yang berpotensi muncul masa depan, yang dapat bermula dari isu masyarakat atau muncul sebagai akibat munculnya kebijakan sebelumnya. sini, variabel tanggapan (responsiveness) diperlukan, dalam arti pemerintah harus tanggap menangkap isu kebijakan. berkenaan dengan isu kebijakan, dapat pula pemerintah menyerapnya dari aspirasi masyarakat, yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui forum tertentu yang digalang oleh pemerintah. waktu untuk menangkap isu kebijakan maksimal (tujuh) hari kerja. membentuk tim penyusun formulasi kebijakan publik. il. setelah pemerintah menangkap 'isu', maka perlu dibentuk timpermasalahan kebijakan, anggota yang menguasai hukum peraturan perundang undangan, anggota yang menguasai analisis kebijakan, dan anggota yang menguasai tata bahasa indonesia. men ind ynaan tarunundangan yang berlaku. melaksanakan tugas penyusunan pra kebijakan. tugas pra kebijakan adalah: merumuskan naskah akademik, yang berisi landasan landasan teoritis dan metodologis dari kebijakan yang akan dikembangkan. merumuskan draf nol kebijakan. bentuk draf nol tidak harus berbentuk melainkan hal hal yang akan diaturkebijakan maksimum (empat belas)hari kerja. proses publik pertama. setelah terbentuk, rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik, dalam empat jenjang. forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait. apabila dimungkinkan, perlubanyak dilakukan maksimal (tiga) kali dalam waktu paling lama (tiga puluh hari). proses publik kedupada tingkat tertentu, diskusi forum publik yang kedua ini melibatkan komisi atau bidang terkait lembaga legislatif. proses publik kedua dilakukan maksimal (tiga) kali dalam waktu paling lama (tiga puluh hari). proses publik ketiga. proses publik ketiga adalah diskusi dengan para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau yang terkena impak (impact) langsung, atau juga yang disebut sebagai kelompok sasaran (beneficiaries). diskusi ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan verifikasi secara sosial dan politik dari kelompok masyarakat yangproses publik keempat. proses publik keempat adalah diskusi dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh tokoh masyarakat,untuk membangun pemahaman publik (public awareness) terhadap rencana dibangunnya suatu kebijakan. tujuannya bukan untuk mendapatkan persetujuan seluruh peserta, melainkan untuk mendapatkan masukan kritisi dari publik terhadap kebijakan yang akan dibuat. pada diskusi forum publik yang keempat, materi diskusi dapat bersifat umum, atau tidak dalam bentuk formulasi melainkan dalam bentuk kebijakan umum. proses publik keempat ini diselenggarakan maksimal (dua) kali dalam waktu maksimal (tiga puluh hari). merumuskan draf final pertama. hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan sebagai materi penyusunan kebijakan yang akan dikerjakan oleh tim perumus. draf ini disebut sebagai draf formulasi draf maksimal (lima) hari kerja. menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus draf didiskusikan dan diverifikasi dalam diskusi kelompok terfokus (focused group discussion6 yang melibatkan instansi dinas terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur. diskusi kelompok terfokus fgd) dilaksanakan paling banyak (dua) kali dalam jangka waktu maksimal (sepuluh) hari kerja. merumuskan draf final kedua. informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok terfokus merupakan materi draf final kedua. tim perumus kemudian merumuskan draf yang merupakan draf final dari kebijakan. proses formulasi maksimal (lima) hari kerja. pengesahan (atau kelanjutan langkah legislasi). draf final ini kemudian disahkan oleh pejabat publik yang berwenang, atau untuk kebijakan berbentuk undang undang, dibawa kepada proses legislasi, sebagaimana telah diatur dalamdari seluruh proses formulasi kebijakan atas, sebuah kebijakan dapat diselesaikan dalam waktu lebih kurang (enam) bulan. sebagalangkah langkah implementasi kebijakan publik penyiapan implementasi kebijakan s.d bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan, baik dari kalangan pemerintah (birokrasi) maupun publik (masyarakat). tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara: penyebarluasan kepada publik melalui media massa elektronik, media cetak dan temu publik. implementasi kebijakan publik dilaksanakan tanpa sanksi (masa ujicoba) dengan jangka waktu selama bulan s.d tahun dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan (policy refinement?) apabila diperlukan. implementasi kebijakan publik dengan sanksi dilakukan setelahdilaksanakan evaluasi kebijakan. vi. langkah langkah evaluasi kinerja kebijakan publik perencanaan mempersiapkan rencana evaluasi, yang disusun paling lama (sepuluh) hari kerja, dan menentukan tim penilai, target evaluasi, dan metode evaluasi. pembentukan tim pembentukan tim evaluasi kinerja kebijakan yang berasal dari pejabat intern lembaga pemerintah, dibentuk paling lamalama karena mengikuti aturan peraturan perundangan, antara lain ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. rencana kerja setelah terbentuk tim, maka tim menyusun rencana kerja. proses penyusunan rencana kerja paling lama (sepuluh) hari kerja. proses evaluasi evaluasi kinerja kebijakan berbeda dengan riset kebijakan. evaluasi kinerja kebijakan lebih bersifat makro daripada mikro. oleh karena itu, sampel atau data uji petik untuk evaluasi kinerjadiselenggarakan maksimal (tiga) bulan. pelaporan hasil evaluasidengan melihat rangkaian proses evaluasi kinerja kebijakan atas, evaluasi kebijakan dapat dilaksanakan maksimal (enamkebutuhan evaluvii. langkah langkah revisi kebijakan publik revisi kebijakan diperlukan karena kebijakan publik adalah dinamis, serta kebijakan publik hadir dalam masyarakat yang dinamis. oleh sebab itu, pada kondisi tertentu, diperlukan perubahan kebijakan yang ada dalam rangka untuk adaptasi terhadap perubahan isu kebijakan yang muncul atau perlu diatur kembali, dan dalam rangka antisipasi terhadap isu kebijakan masa depan. proses revisi kebijakan merupakan gabungan antara evaluasi kebijakan dan formulasi kebijakan, dengan langkah sebagai berikut: penetapan perlunya revisi suatu kebijakan. penetapan dilakukan oleh pejabat publik yang terkait apabila terdapat kebutuhan yang kuat untuk melakukan revisi dari suatu kebijakan publik, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari pemerintah. pembentukan tim evaluasi kebijakan yang merangkap tim revisi, maksimal dalam waktu (tujuh) hari kerja. proses evaluasi kebijakan (lihat tentang evaluasi kebijakan,forum publik (instansi pemerintah luar lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut) maksimum (dua) kali dalam waktu paling lama (lima belas) hari. forum publik iii (mereka yang memperoleh impak (impact) secara langsung beneficiaries)) paling banyak diselenggarakan (dua) kali dalam waktu paling lama (lima belas) hari. forum publik (seluruh fihak terkait secara luas: tokoh tokoh. formulasi draf maksimal (lima) hari kerja. diskusi kelompok terfokus atau focused group discussion fgd) draf dilaksanakan paling banyak (dua) kali dalam jangka waktu maksimal (lima belas) hari. formulasi draf draf final) dilaksanakan maksimal (lima) hari kerja. pengesahan (untuk kebijakan yang bersifat bukan undang undang), oleh pejabat publik yang berwenang: atau dilanjutkan proses legislasi (untuk kebijakan yang bersifat undang undang). revisi kebijakan publik dapat dilaksanakan maksimal (sembilandengan kebutuhan pelaksanaan revisi kebijakan. namun demikian, apabila dapat dilakukan dan memenuhi kriteria maksimal (sembilan) bulan, dapat dinilai sebagai sebagai produk yang efisien dan efektif secara proses. fa uuyelenggarakan proses kebijakan publik, baik pada tahap formulasi, implementasi, evaluasi kinerja kebijakan, maupun revisi kebijakan publik secara tertib, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. selanjutnya, sebagai sebuah dokumen negara harus dijaga tingkat keamanannya baik secara substansikinerja kebijakan, dan revisi kebijakan publik, lembaga pemerintah pusat dan daerahkebijakan publik proses kebijakan publik evaluasi kebijakan formulasi implementasi nan agenda kebijakan kebijakan kinerja kebijakan pemerintah) revisi kebijakanformulasi kebijakan publik proses formulasi kebijakan publik penetapan kebijakan rumusan kebijakan keputusan kebijakan isu kebijakan persiapan pra kebijakan draw final) kebijakan publik masalah pemerintah proses bersama menangkapnya. legislasi gan naskah proses publik diska membentuk akademik kelompok #snoaaaa tim diskus publik fokus tujuan perumus bersama kebijakan forum feb) draw pakar kebijakan forum oral publik pemerintah kebijakan forum publik manfaat utama (beneficaries) forum umumkuadran bentuk kebijakan publik kuadran bentuk kebijakan publik luas pena, kebijakan kebaikan publik publik khusus luasan manna nana anna anna aan anna akibat iii keputusan keputusan organisasi organisasi publik publik sempit eksternal internal rendah tingkat tinggi kedaruratan keterangan: kuadran adalah lokasi dari kebijakan publik. bentuknya adalah undang undang, peraturan daerah, dan peraturan pejabat eksekutif yang mempunyai cakupan akibat yang luas. proses kebijakan dibuat dengan melibatkan partisipasi publik secara maksimal, waktu hingga pengesahan keputusan satu) sampai (enam) bulan. prosesnya melalui tahap sampai keputusan ini biasanya dibuat oleh presiden, pada tingkatkuadran ii: adalah lokasi dari kebijakan publik khusus, yaitu kebijakanpemerintah tingkat pusat dan daerah. isu yang diatur berkenaanmh. kebijakan ini biasanya dibuat oleh presiden dan kepala daerahdengan pemberian ijin kepemilikan lahan, restitusi pajak, pemberian ijin investasi, dan sejenisnya. keputusan dapat dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan unit direktorat atau dinas) yang terkait: waktu pembuatandan kepala daerah atau sering disebut sebagai pejabat administratif. namun demikian, terdapat sejumlah kebijakan pejabat politik yang ada kuadran ini. kuadran iv: adalah lokasi dari keputusan internal organisasi publik, namun tidak berkenaan dengan publik meskipun secara terbatas. bentuknya misalnya: keputusan berkenaan dengan terjadinya kebakaran kantor pemerintahan, pencurian, dan sebagainya. keputusan dibuat oleh pejabat yang ada tempat dengan memperhatikan pertimbangan mediator (arbiter): waktu penetapan hingga pengesahan keputusan dilakukan pada saat itu juga, dan dapat dilaksanakan langsung tanpa melalui proses formulasi kebijakan. kebijakan ini dibuat oleh setiap pejabat yang yang ditunjuk atau bertugas (in charge) pada saat kejadian. menteri negaratim penyusun formulasi kebijakan publik tim penyusun formulasi kebijakan publik keterangan: tim penyusun bersifat adoc, susunan tim adalah: ketua, yang dijabat pimpinan unit kerja terkait. (dua) anggota bidang teknis, yaitu anggota yang menguasai secara teknis atas substansi (isi) kebijakan. (satu) anggota bidang hukum, yaitu anggota yang menguasai hukum peraturan perundang undangan. (dua) anggota bidang kebijakan, yaitu anggota yang menguasai analisis kebijakan. (satu) anggota bidang bahasa, yaitu anggota yang ahli dalam tata bahasa indonesia. anggota tim diprioritaskan dari dalam birokrasi, khususnya ketua, anggota bidang teknis, bidang hukum, dan bidang kebijakan. hanya apabila sangat diperlukan, dapat mengundang ahli dari luar birokrasi, sebagai anggota.: undangan yang berlaku. menteri negara aus effendi kata pengantar dalam perspektif pendayagunaan aparatur negara, kebijakan publik meruimplementasi kebijakan proses implementasi kebijakan sosialisasi kebijakan bulan) tahun) disertai perbaikan kebijakan yodlicv refinement) pama ann penerapan dengan sanksi disertai pengawasan dan pengendalian palkesikebjaon (code akhir tahun3 dau sejak. diterapkan dengan sanksi)evaluasi kebijakan proses evaluasi kinerja kebijakan menteri negara nunrevisi kebijakan proses revisi kebijakan isu kebijakan persiapan pra revisi kebijakan masalah evaluasi rumusan kebijakan bersama pembentukan kebijakan revisi tim revisi (lihat evaluasi kebijakan tujuan kebijakan kebijakan) keputusan bersama kebijakan rekomendasi draf final) muatan revisi kebijakan reus kebijakan proses legislasi naskah diskus akademik proses publik kelompok sensasi revisi kebijakan diskus publi fokus forum! fgd) pakar draf formil revisi kebijakan pemerintah draf revisi kebijakan forum manfaat utama (benefiaaries) forum umum san menteri negara pendayagunaan aparatur negara, keren taufik effendi blur pra jadi nas: not menteri negara pendayagunaan aparatur negara jl. end. sudirman kav. jakarta sela menteri negara pendayagunaan aparatur negara berpusat! jl. end. sudirman kav. jakarta selatan pendahagi dan daftar isi hal kata pengantar daftar isi iti peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor: perend uan .co.comonnnneennensennan nan arena menanam latar belakang .oo.oooooooooco.co.coor.co wocoooooo. wo omnia maksud dan tujuan .o.ooo.ooooooooooo mnenneentannnanaa sasaran nenek nenek nenek menara enne anne ruang lingkup .eoooooooooco wenn nana nnamanananaananannnnannanamananan2 peng arti ian umum en. nne nenek nine nenek nana ii. prinsip penyusunan kebijakan publik .oeoooooocoooo woo iii. bentuk, stratifikasi, dan sifat kebijakan publik .i.i. bentuk kebijakan publik .o.oooooooooooooooo comoros stratifikasi kebijakan publik .ooooococoooo woomoooo sifat kebijakan publik .o.oooocoooooooooo.ooo wooooocmo iv. langkah langkah formulasi kebijakan publik .o.oooooooooo menetapkan isu kebijakan .ooo.voodoo wooooooocuaserta .ooooooccooooo woo woomuema proses publik kedua .io.oooooooooooooo wooooooooooomeunun proses publik ketiga .o.ooooooocooooooooooooooo woooooon g6. proses publik keempat .ooooooooococoo wooooooom merumuskan draf final pertama .ii.ooo.cooooooo menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus . merumuskan draf final kedua .o.o.oo.cooooooooooc pengesahan (atau kelanjutan langkah legislasi). langkah langkah implementasi kebijakan publik .o. vi. langkah langkah evaluasi kinerja kebijakan publik . perencanaan .ooo.o.ooooooooo. woo. woocannnan nanas bentukan tim ex.oooooocooococome nana main rencana senen. anne enneeneeenen enam ememamaanaamamaaaasamanemanmamaaaaa proses evaluasi .o.oooooooo.ooocoooo.o.coooooo oom pelaporan hasil evaluasi .ooooooooooocooooooooo vii. langkah langkah revisi kebijakan publik .horor.voodoo. viii. penutup w.oooooooooooeeeeee nenek nan nanas lampiran proses kebijakan publik lampiran iii proses formulasi kebijakan publik lampiran kuadran bentuk kebijakan publik lampiran tim penyusun kebijakan publik lampiran proses implementasi kebijakan lampiran vii proses evaluasi kinerja kebijakan lampiran viii proses revisi kebijaksi penetapan kebijakan, maka diperlukan suatu pedoman umum:menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per span tentang organisasi dan tata |
salinan ld tanlestarian dan pengembangan kesenian tradisional masyarakatkesenian tradisional tentang merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan pelestarian dan pengembangan kesenian cerminan atas identitas tradisional masyarakat indramayu daerah yang tumbuh, hidup, berkembang, dan berakar sesuai dengan nilai nilai kearifan lokal: bahwa keberadaan kesenian tradisional merupakan bagian hukum kekayaan kultural yang setda kabupaten indramayu mengandung nilai nilai kearifan lokal yang penting sebagai dasar pembangunan purwakarta dan kabupaten kepribadian, pembentukan subang dengan mengubah jati diri, serta ketahanan undang undang nomor sosial budaya masyarakat, tahun tentang sehingga perlu dilestarikan pembentukan daerah dan dikembangkan, daerah kabupaten dalam bahwa berdasarkan lingkungan propinsi djawa pertimbangan sebagaimana barat lembaran negara dimaksud dalam huruf dan republik indonesia tahun huruf perlu menetapkan nomor tambahan lembaran negara republik peraturan daerah tentang pelestarian dan indonesia nomor pengembangan kesenian undang undang nomor tradisional masyarakat tahun tentang hak indramayu, ciptaundang undang nomor undang undang nomor tahun tentang sistem tahun tentang pendidikan nasional pembentukan daerah daerah lembaran negara republik kabupaten dalam indonesia tahun nomor lingkungan propinsi djawa tambahan lembaran barat berita negara republik negara republik indonesia indonesia tahun nomor sebagaimana telah diubah undang undang nomor dengan undang undang tah tent nomor tahun tentang akun centang pembentukan kabupaten pemerintahan daerah lembaran negara republik bab vii memfasilitasi pengadaan sarana dan peran serta masyarakat prasarana kesenian tradisional untuk group kesenian. skpd yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam masyarakat berhak untuk berperan serta bertanggung jawab untuk sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan kesenian menghidupkan kegiatan kesenian sekolah tradisional. sekolah, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud meningkatkan apresiasi kesenian para siswa pada dilaksanakan melalui kegiatan dan guru sekolah sekolah, berkarya seni, mengupayakan tenaga pengajar bidang kesenian yang mempunyai keahlian dan menyajikan hasil karyanya sendiri maupun menguasai bidang kesenian tradisional, hasil karya orang lain, mengupayakan pemberian beasiswa bagi menumbuhkan apresiasi seni, dan siswa dan guru yang berprestasi dalam mendirikan perkumpulan seni. pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, mengadakan sarana kesenian sekolah sekolah, dan penyelenggara usaha kesenian wajib menampilkan kesenian tradisional pada setiap kegiatannya. menyelenggarakan kegiatan kesenian bersifat regional secara periodik dan berkesinambungan yang melibatkan guru, siswa, orangtua dan masyarakat. pemerintah daerah berkewajiban untuk mengadakan festival seni daerahnya. instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta berkewajiban untuk mementaskan bab pergelaran kesenian tradisional pada waktu pembinaan dan pengawasan waktu tertentu. tempat tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel yang ada daerah wajib mementaskan pergelaran kesenian pembinaan dan pengawasan terhadap tradisional dengan frekuensi yang memadai dan pelestarian dan pengembangan kesenian memberikan kontribusi yang layak kepada tradisional dilaksanakan oleh bupati melalui pelaku seni tradisional.ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban diatur dengan peraturan bupati. penyelenggara usaha seni, pemerintah daerah, instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, tempat tempat hiburan, usaha jasa makanan dan bab minuman serta hotel, sebagaimana dimaksud pembiayaan dalam dan diatur dengan peraturan bupati. bab viii pelestarian dan pengembangan kesenian kelembagaan tradisional didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, donatur, dan seniman mandiri, group kesenian, pendidik sumber lain yang sah dan tidak mengikat kesenian dan peneliti kesenian berfungsi sebagai sesuai dengan ketentuan peraturan mitra pemerintah daerah dalam upaya pelestarian perundang undangan. dan pengembangan kesenian tradisional. bab ketentuan sanksi bab xiii ketentuan penutupperaturan pelaksanaan peraturan daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang ditetapkan paling lambat (satu) tahun sejak undangan. diundangkannya peraturan daerah ini. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa teguran tertulis, denda administratif: dan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. pencabutan izin usaha. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengundangan peraturan daerah ini dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana penempatannya dalam lembaran daerah dimaksud pada diatur dengan kabupaten indramayu. peraturan bupati. bab xii ditetapkan indramayu ketentuan peralihan pada tanggal bupati indramayu, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pengelola usaha, instansi dan lembaga, masing cap ttdanna sophanah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah in: tahun nomor:penjelasan ii. demi peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun cukup jelas. tentang pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional cukup jelas. masyarakat indramayu cukup jelas. umum bahwa kesenian tradisional merupakan bagian dari khasanah budaya daerah dan cerminan cukup jelas.cal, bahwa keberadaan kesenian tradisional merupakan kekayaan cukup jelas.. huruf cukup jelas huruf huruf cukup jelas yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap karya seni adalah perlindungan hak huruf milik intelektual berupa hak cipta yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan cukup jelas peraturan perundang undanganmengirimkan duta kesenian luar daerah adalah luar wilayah huruf kabupaten indramayu masih dalam lingkup provinsi jawa barat atau masih dalam wilayah cukup jelas negara kesatuan republik indonesia atau luar wilayah negara kesatuan republik huruf indonesia. cukup jelas huruf huruf cukup jelas yang dimaksud peraturan perundang huruf undangan adalah peraturan dibidang hak atas kekayaan intelektual. cukup jelas huruf cukup jelas. cukup jelas huruf cukup jelas huruf huruf cukup jelas yang dimaksud dengan mengupayakan huruf beasiswa adalah mengusahakan pemberian beasiswa yang disesuaikan dengan cukup jelas kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah ditetapkan. huruf cukup jelascukup jelas. belanja daerah yang sudah ditetapkan. cukup jelas. huruf cukup jelas cukup jelas. huruf cukup jelaskepariwisataan lembaran nomor sebagaimana negara republik indonesia tahun nomor telah beberapa kali diubah tambah lembu terakhir dengan undang rei anan lembaran negara undang nomor tahun publik indonesia nomor tentang perubahan kedua atas undang undang peraturan pemerintah nomor nomor tahun tahun tentang tentang pemerintahan daerah pen selenggarakan lembaran negara republik kepariwisataan lembaran indonesia tahun nomor negara republik indonesia tambahan lembaran tahun nomor negara republik indonesia tambahan lembaga negara nomor republik indonesia nomor undang undang nomor peraturan daerah provinsi tahun tentang majelis jawa barat nomor tahun permusyawaratan rakyat, tentang pemeliharaan dewan perwakilan rakyat, kesenian lembaran daerah dewan perwakilan daerah provinsi jawa barat tahun dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran peraturan daerah provinsi negara republik indonesia jawa barat nomor tahun tahun nomor tentang tambahan lembaran negara penyelenggaraan republik indonesia nomorabah jawa barat nomor tahun tentang dinas daerah tentang pelestarian kabupaten indramayu warisan budaya jawa barat lembaran daerah kabupaten lembaran daerah provinsi indramayu nomor tahun jawa barat tahun seri sebagaimana nomor seri tambahan telah diubah dengan lembaran daerah provinsi peraturan daerah kabupaten jawa barat nomor indramayu nomor tahun peraturan daerah kabupaten tentang perubahan atas indramayu nomor tahun peraturan daerah kabupaten tentang indramayu nomor tahun penyelenggaraan izin usaha tentang dinas daerah pariwisata dan kebudayaan kabupaten indramayu lembaran daerah kabupaten lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun indramayu nomor tahun seripan dewan perwakilan rakyat daerah daerah kabupaten kabupaten indramayu indramayu lembaran daerah kabupaten indramayu nomor dan tahun seri. bupati indramayu satuan kerja perangkat daerah yang memutuskan selanjutnya disingkat skpd adalah satuan perangkat daerah lingkungan pemerintah menetapkan peraturan daerah tentang daerah yang membidangi kebudayaan dan pelestarian dan pariwisata serta yang membidangi pendidikan, pengembangan kesenian kebudayaan adalah keseluruhan sistem tradisional masyarakat gagasan, tindakan dan hasil karya manusia indramayu dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri dengan belajar, kesenian adalah karya estetik hasil babi perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa ketentuan umum dan karya yang hidup dan berakar dalam masyarakat baik tradisional maupun kontemporer, kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak ritmis, bunyi, dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud peran, rupa, atau perpaduan diantaranya dengan yang mengandung nilai, norma, dan tradisi daerah adalah kabupaten indramayu, yang berlaku pada suatu masyarakat secara pemerintah daerah adalah bupati dan run temurun perangkat daerah sebagai unsur kesenian daerah adalah kesenian masyarakat penyelenggara pemerintahan daerah. indramayu. bupati adalah bupati indramayu, seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan dewan perwakilan rakyat daerah yang logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, selanjutnya disingkat dprd adalah dewan bunyi, peran, rupa, atau perpaduan perwakilan rakyat daerah kabupaten diantaranya, indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu, pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan dan pemanfaatan kesenian pendidik kesenian adalah tenaga pendidik untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan gn: yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, nasional dan penguatan jati diri bangsa, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, pengembangan adalah upaya peningkatan instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang karya seni sehingga karya seni dapat sesuai dengan kekhususannya serta dipertahankan sebagai kebanggaan nasional berpartisipasi dalam menyelenggarakan dan penguatan jati diri bangsa, pendidikan dibidang kesenian, perlindungan kesenian adalah upaya peneliti kesenian adalah tenaga peneliti pencegahan dan penanggulangan yang dapat perseorangan, kelompok, perguruan tinggi, menimbulkan kerusakan, kerugian, atau lembaga swadaya masyarakat, lembaga kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain perbuatan manusia atau proses alam, yang memiliki kompetensi dan kewenangan pemanfaatan kesenian adalah upaya untuk melakukan kajian terhadap aspek penggunaan karya seni untuk kepentingan aspek kesenian secara ilmiah dengan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu menggunakan metode yang dapat pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian dipertanggungjawabkan, itu sendiri, penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku seniman adalah seseorang atau sekelompok usaha untuk memajukan kesenian dengan orang yang mempunyai aktifitas dan melakukan kegiatan pengemasan yang kreatifitas dalam bidang kesenian: bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyatuan, seniman mandiri adalah seseorang (individu) perekaman, maupun penyajian langsung serta yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas jasa yang bersifat komersial. dalam bidang kesenian dengan tidak terikat dalam satu adah organisasi seni manapun sanggar seni adalah wadah kegiatan (freelance): berkesenian, group kesenian adalah kumpulan seniman pentas seni adalah kegiatan pergelaran atau pelaku seni yang tergabung dalam kesenian baik secara perorangan maupun sebuah organisasi dan mendapat legalitas baik kelompok, formal maupun non formal, pergelaran kesenian adalah kegiatan yang memanfaatkan kesenian untuk kepentingan mempertunjukkan hasil karya seni tengah pariwisata, pendidikan agama, sosial, masyarakat, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, festival kesenian adalah suatu kegiatan yang cc. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyajikan dan mempertunjukkan berbagai melestarikan kesenian, khususnya kesenian bentuk karya seni yang memiliki kekhasan tradisional, masing masing, meningkatkan aktifitas kreativitas seniman pameran seni adalah kegiatan seniman yang dan meningkatkan apresiasi masyarakat memamerkan karya seni untuk masyarakat, terhadap kesenian daerah, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi bab hak hak kekayaan intelektual para seniman, arah dan tujuan meningkatkan profesionalisme pelaku seni dan penyelenggara kesenian daerah, dan mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif. pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional diarahkan pada usaha guna bab iii memperkokoh jati diri dan pembangunan identitas sasaran dan karakteristik kedaerahan yang berlandaskan pada nilai nilai kearifan lokal. sasaran dari peraturan daerah ini adalah berbagai bentuk dan jenis kesenian tujuan pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional yang ada, hidup, dan tradisional adalah berkembang daerah, melindungi kesenian tradisional dari acara dan peristiwa daerah yang kerusakan, kerugian, atau kepunahan yang pnp menggunakan kesenian tradisional sebagai diakibatkan oleh perbuatan manusia, bagian yang tidak terpisahkan, cc. seniman dan budayawan, pendidik ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kesenian, pelajar dan mahasiswa, peneliti jenis kesenian tradisional sebagaimana kesenian, group kesenian, sanggar seni, dimaksud pada huruf diatur dengan penyelenggara usaha kesenian serta peraturan bupati, masyarakat pelaku dan atau penikmat seni tradisional. bab pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud strategi dan ruang lingkupasa pendidik kesenian, peneliti kesenian, group kesenian, sanggar seni serta masyarakat pelaku pelestarian dan pengembangan kesenian dan atau penikmat seni tradisional. tradisional dilaksanakan melalui strategi mewujudkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah untuk pelajaran bidang studi kesenian, seni tradisional mempunyai karakteristik mengupayakan tenaga pendidik kesenian, berasal dari masyarakat yang diterima program dan bahan ajar kesenian, secara turun temurun berbasis adat menyediakan fasilitas pendukung bidang istiadat dan dilaksanakan secara periodik, kesenian, menggambarkan ekspresi komunal memfasilitasi seniman mandiri, group masyarakat, kesenian dan sanggar seni dalam digagas, ditumbuhkan, dan dimanfaatkan melaksanakan pengembangan kesenian, oleh orang indonesia asli, mengembangkan sistem penghargaan digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh kepada pihak pihak, menunjukkan orang indonesia asli dan orang asing yang mand yang bermanfaat tapa kepentingan mengaguminya. pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional, memanfaatkan ruang publik, instansi cc. seniman mandiri, group kesenian, sanggar pemerintah, swasta, gedung kesenian, hotel, seni, dan penyelenggara usaha kesenian. restoran, jasa pariwisata dan media massa ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup untuk menamai ikan atau mempublikasikan pelestarian dan pengembangan kesenian kesenian tradisional, tradisional sebagaimana dimaksud pada memfasilitasi kegiatan pentas seni, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pergelaran kesenian, festival kesenian tradisional dan pameran seni, asa seniman dalam berkarya seni, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pengembangan kesenian tradisional karya seni. sebagaimana dimaksud dalam dan perlindungan hukum terhadap karya seni dilakukan melalui sebagaimana dimaksud pada huruf penyebarluasan informasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pentas seni: perundang undangan. pergelaran kesenian, festival kesenian, dan pameran seni. ruang lingkup peraturan daerah meliputi pelestarian kesenian tradisional dilakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan melalui kesenian tradisional. mencatat, menghimpun, mengolah dan kegiatan pelestarian dan pengembangan menata informasi kesenian: kesenian tradisional sebagaimana dimaksud istri: pada dilakukan terhadap: registrasi, a.jenis kesenian tradisional yang hidup cc. revitalisasi, masyarakat, pewarisan, jenis kesenian yang dianggap hampir punah pendaftaran atas kekayaan intelektual, atau langka yang memiliki ciri khas daerah legalitas aspek budaya: dan selaras dengan nilai budaya daerah, dan ya, penelitian, dan pergelaran kesenian tradisional hotel, penegakan peraturan perundang restoran, instansi pemerintah, swasta dan undangan. lembaga publik lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian bab tradisional sebagaimana dimaksud pada wewenang dan tanggung jawab dan diatur dengan peraturan bupati. bupati mempunyai wewenang dan tanggung bab jawab terhadap pelestarian dan apresiasi kesenian pengembangan kesenian tradisional daerahapresiasi kegiatan kesenian tradisional dilakukan kebudayaan dan pariwisata serta skpd yang dalam bentuk membidangi pendidikan. festival kesenian tradisional yang diselenggarakan secara periodik: pergelaran kesenian tradisional yang skpd yang membidangi kebudayaan dan dilaksanakan pada acara acara tertentu, pariwisata sebagaimana dimaksud dalam kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai bertanggung jawab untuk sarana media apresiasi. melindungi kesenian yang sudah menjadi mengirimkan duta kesenian tradisional luar bagian dari kehidupan masyarakat. daerah, memanfaatkan berbagai jenis kesenian, sekolah sekolah melaksanakan pentas seni mengadakan publikasi dan promosi kesenian secara periodik, dan tradisional: d yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerahnya serta pendidikannyabahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara bab vii operasional penegakan peraturan daerah bagian pertama hasil operasi musisi atas pelanggaran peraturan daerah merupakan penerimaan daerah pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari persiapan pelaksanaan kegiatan operasi penindakan (pemanggilan) pemeriksaan dan penyelesaian petunjuk pelaksanaan operasional ppn, sebagaimana dimaksud ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota bagian kedua ruang lingkup dan syarat syarat operasional ruang lingkup operasional ppn penyidik pegawai negeri sipil), terdiri dari rencana dan kegiatan penyidikan administrasi penyidikan pembinaan, pengawasan dan pengendaliankehakiman dan ham dilantik sebagai ppn daerah mempunyai kartu tanda pengenal ppn yang diterbitkan oleh walikota ada surat perintah tugas dari sekretaris daerah atau pejabat yang berwenang. bab viii pembinaan pembinaan terhadap ppn, meliputi pembinaan umum pembinaan teknis pembinaan operasional pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalaumum sebagaimana dimaksud dilakukan oleh menteri dalam negeri. pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada dilakukan menteri kehakiman dan ham, polri dan kejaksaan agung. pembinaan operasional sebagaimana dimaksud padakeputusan walikotakembaran daerah kota cimahi tahunidik pegawai negeri sipilterhadap pelanggaran peraturan daerahidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturri adalah pejabat polisi negara republik indonesia, bab kedudukan, tugas dan wewenang (l) ppn berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui pimpinan unit organisasinya rincian tugas ppn sebagaimana dimaksud pada ini akan ditentukan dengan keputusan walikota ppn mempunyai tugas melakuk. (l) untuk melaksanakan tugas tersebuterda)bab iii hak dan kewajiban kepada ppn samping hak haknya sebagai pns sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang perubahan tahun tentang pokok pokok kepegawaian, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah penggeledahan rumah penyitaan barang bukti pemeriksaan saksi pemeriksaan tempat kejadian pemeriksaan surat surat membuat laporan pelaksanaan tugas kepada walikota melalui pimpinan unit organisasinya bab pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pp(l) i1 b)jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter ppn yang mutasi antar dinas, badan, kantor dan bagian lingkungan pemerintah daerah, keputusan mulainya diterbitkan oleh walikota dan pelaksanaannya dilaporkan kepada menteri kehakiman dan ham. (l)tidak lagi memenuhi syarat sebagai ppn meninggal dunia melanggar disiplin kepegawaian pemberhentian ppn sebagaimana dimaksud ini diusulkan oleh walikotaini harus disertaiegawai negeri sipil yang telah diangkat sebagai ppn daerah harus mempunyai kartu tanda pengenal, ppn yang diangkat dan mutasi sebagai pns, kartu tanda mengenalnya diterbitkan oleh walikota dan dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah kota atau kepala bagian hukum, masa berlakunya kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ini, berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun, terhitung tanggal dikeluarkannya. bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota (l), perpanjangan kartu tanda pengenal, harus diajukan (l) ppn sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah janji dan dilantik,, kata kata sumpah janji yang diucapkan sebagaimana dimaksud pada ini adalah sebagai berikut demi allah, saya bersumpah bahwa saya |
s6)0n0n000n0n000n lan i. nama adi season tempat tanggal lahir umur pekalongan, pebruari agama islam pekerjaan swasta kewarganegaraan wni alamat jl. swakarya bawah pondok labu cilandak jakarta selatan nomor telepon nomor faksimili nomor e mail ii. nama ir. music zainal miskin, mba. tempat tanggal lahir umur tegal, juli agama islam pekerjaan konsultan dosen kewarganegaraan wni alamat jl. teratai perum condong catur yogyakarta nomor tele c1 ! pada hari senin tanggal mei pukul wib telah mengemukakan hal hal sebagai berikut: nn0n0nnn annual pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai merdeka peserta pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahun yang terdaftar komisi pemilihan umum berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor tahun tentang penetapan partai politik menjadi peserta pemilihan umum anggota dpr, dprd propinsi, dan dprd kab kota . . daerah pemilihan kabupaten musi banyuasinupaten kota secara nasional yang diumumkan pada hari rabu, tanggal mei,kabupaten musi banyuasin daerah pemilihan musi banyuasin sebesar (seribu enam ratus) suarpkb data ppk caleg nomor mendapat suara data kpud mendapat suara oo. pkb data ppk caleg nomor mendapat suara data kpud mendapat suara caleg nomer mendapat suara data kpud mendapat suara pks data ppk caleg nomebr data ppk caleg nomor mendapat suara data kpud mendapat suara golkartriot pancasila data ppk gambar mendapat suara data kpud mendapat suara psi data ppk caleg nomor mendapat suara data kpud mendapat suara ppd data ppk gambaerbedaan antara data sah dari ppk dan kpud pada daerah pemilihan bulukumba mengakibatkan jumlah suara pemohon berkurang menjadi yang seharusnya untuk kecamatan rilau ale dan untuk kecamatan bulukumba berkurang menjadi yang seharusnya sehingga perolehan suara pemohon untuk daerah pemilihan bulukumba menjadi atau berada pada rangking dari kursi yang diperebutkan. bukan seperti yang ditetapkan oleh kpu kabupaten bulukumba, 500n00500000n000 nakal ann ann aman anndprd kabupaten kota untuk daerah pemilihan bulukumba menjadi hilang, pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: nan pdp untuk menguatkan alas alasan tersebut pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut: nan foto kopi surat komisi pemilihan umum kabupaten bulukumba set kpu blk iv tangal april perihal rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu bukti foto kopi berita acara rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan ppk) untuk daerah pemilihan bulukumba kecamatan bulukumba, dan kecamatan rilau ale, model da bukti foto kopi rekapitulasi penghitungan suara anggota dprd kabupaten bulukumba daerah pemilihan bulukumba lantaran, kandang), dengan lampiran: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk kandang, model da dan berita acara perhitungan surat suara tambahan yang digunakan dalam pemilu dprd ppk kecamatan kandang bukti foto kopi berita acara kesepakatan membuka kotak suara yang bermasalah bukti foto kopi berita acara pemeriksaan kotak suara dan perhitungan ulang surat suara hasil pemilu dprd bulukumba untuk daerah pemilihan bulukumba kecamatan bulukumba bukti foto kopi pernyataan sikap komite penyelamat aspirasi partai politik kabupaten bulukumba, tanggal april kepada ketua kpud kabupaten bulukumba dan ketua bawaslu kabupaten bulukumba bukti foto kopi penolakan atas keputusan kpud tentang rekapitulasi perhitungan pemilu legislatif model db yang dibuat oleh komite penyelamat aspirasi partai politik kabupaten bulukumba bukti foto kopi laporan pengaduan panas propinsi sulawesi selatan bukti foto kopi surat permintaan perhitungan ulang tingkat pps dan ppk daerah pemilihan yang dibuat oleh komite penyelamat aspirasi partai politik kabupaten bulukumba kepada ketua kpud bulukumba bukti foto kopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota bulukumba, propinsi sulawesi selatan bukti foto kopi surat pengawas pemilu kabupaten bulukumba kepada kpud bulukumba, nomor: bawaslu kab. blk iv tanggal april tentang permintaan rekapitulasi ulang tingkat ppkrekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bulukumba daerah pemilihan bulukumba bulukumba, rilau alex bukti foto kopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota tingkat panitia pemilihan kecamatan bulukumbulukumba kabupaten bulukumba. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara pemohon untuk daerah pemilihan bulukumba sebagai berikut: nama partai jumlah suara partai merdeka partai patriot pancasila pdp nui memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan putusan ini. iv. daerah pemilihan propinsi nusa tenggara timuradalah sebagai berikut: jumlah suara yang diperoleh pemohon untuk memperoleh kursi dprd propinsi nusa tenggara timur pada daerah pemilihan wilayah pemilihan kota kupang, kabupaten kupang, kabupaten rote ndao yakni sebesarpemohon untuk daerah pemilihan ntt tersebut2n nona, kota kupang suara kabupaten kupang suara kabupaten rote ndao suara jumlah suara bahwa kesalahan yang merugikan pemohon tersebut, hanya terjadi pada wilayah pemilihan kabupaten kupang yakni : pada wilayah ppk narasi barat terjadi penggelembungan suara partai persatuan daerah ppd)bukti tertulis ppd pada ppk narasi barat memperoleh sejumlahong barat laut terjadi pula penggelembungan ppdseperti pada bukti tertulis pada ppk among barat laut ppd memperoleh suara sebesarati befeo timur terjadi penurunan jumlah suara pemohon dari suara menjadi suara bukti dengan demikian pemohon kehilangan suara, jumlah suara yang diperoleh partai persatuan daerah untuk memperoleh kursi dprd propinsi nusa tenggara timur pada dapil ntt wilayah pemilihan kota kupang, kabupaten kupang, kabupaten rotendao yakni sebesar suara. pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga dapat merugikan pemohon dan menguntungkan partai persatuan daerah, karena dengan penambahan suara pada wilayah ppk narasi barat sebanyak suara dan ppk ambang barat laut sebanyak suara, maka partai persatuan daerah mendapat penambahan suara sebanyak pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk partai persatuan daerah adalah sebesar suara, yaitu dengan rincian sebagai berikut: kabupaten kupang suara (bukan kabupaten rotendao suara: untuk menguatkan alasan alasan tersebut pemohon mengajukan buku bukti sebagai berikut: n2 22m nona foto kopi berita acara rekapitulasi hasil suara komisi pemilihan umum kabupaten kupang untuk kabupaten kupang untuk memilih anggota dprd propinsi daerah pemilihan ntt model dprd prov bukti foto kopi sertifikat rekapitulasi perhitungan suara panitia pemilihan kecamatan narasi barat untuk pemilihan umum anggota propinsi ntt yang terdiri dari (a) pps, dan (b) tps bukti foto kopi surat pengantar camat narasi barat kepada bupati kupang nomor kab iv tertanggal, april tentang perolehan suara hasil pemilu tahun dari ppk narasi barat bukti foto kopi berita acara perhitungan suara panitia pemilihan kecamatan among barat laut untuk pemilihan umum anggota dprd propinsi ntt tertanggal selasa, april bukti foto kopi rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu tanggal april pada ppk amati befeo timur untuk dprd kabupaten kupang, dprd propinsi ntt dan dpr partai merdeka bukti foto kopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kota kupang, ntt bukti foto kopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kupang, ntt bukti foto kopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten rote ndao bukti foto kopi berita acara penghitungan suara ppk untuk pemilu anggota dprd kabupaten kota tingkat ppk kupang timur kabupaten kupang, tanggal april bukti foto kopi berita acara penghitungan suara kpu kota kupang untuk pemilu anggota dprd propinsi nusa tenggara timur daerah pemilihan ntt tanggal april bukti foto kopi hasil penghitungan suara pemilu propinsi nusa tenggara timur daerah pemilihan bukti foto kopi kliping: parlemen ntt akan dikuasai' golkar , radar timor, selasa, aprilpinsi nusa tenggara timur, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara pemohon untuk daerah pemilihan propinsi ntt sebesar (sembilan ribu enam puluh sembilan) suara, dan partai persatuan daerah sebesar suara (delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat)pada tanggal dan meiemohon telah memberikan ralat atas permohonannya untuk: (a) daerah pemilihan ntt melalui surat yang bernomor b 055dpn pm v tertanggal mei yang diserahkan kepada mahkamah konstitusi pada tanggal mei (b) daerah pemilihan kabupaten banyuasin sumatera selatan dan kabupaten bulukumba sulawesi selatan melalui surat yang bernomor dpn pm v tertanggal mei yang diserahkan kepada mahkamah konstitusi hadapan persidangan tanggal mei , menimbang bahwa pemohon telah memberikan tambahan bukti untuk daerah pemilihan kabupaten musi banyuasin, daerah pemilihan kabupaten banyuasin, daerah pemilihan kabupaten bulukumba dan daerah pemilihan propinsi nusa tenggara timur kepada mahkamah konstitusi melalui kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal mei n2n2 naa. menimbang bahwa pemohon telah memberikan ringkasan permohonan beserta beberapa tambahan bukti melalui surat dpn partai merdeka nomor: dpn pm vi dan dpn pm vi tanggal juni yang ditandatangani oleh wakil sekjen, untuk daerah pemilihan ntt banyuasin dan bulukumba yang diserahkan kepada mahkamah konstitusi melalui kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juni n5n552525n500000005.diserahkan kepada kepaniteraan mahkamah konstitusi melalui kuasa hukumnya ace kurnia, ag. pada hari rabu, tanggal mei pukul wib dan tanggal mei yang pada pokoknya memohon kepada mahkamah konstitusuntuk daerah pemilihan ntt kota kupang, kabupaten kupang dan kabupaten rote ndao), banyuasin kabupaten banyuasin: bulukumba dan bulukumba kabupaten kota bulukumba, dan musi banyuasin kabupaten musi banyuasin adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. menimbang bahwa kpu telah menyertakan (dua) orang dari ppk rantau bayur dan ppk banyuasin untuk memberi keterangan hadapan persidangan pada tanggal mei n2n2 menimbang bahwa pemohon telah mengajukan (dua) orang saksi, yaitu sdr. mohamad yamin dan idham khalid, keduanya anggota partai merdeka, yang telah memberikan kesaksiannya hadapan persidangan pada tanggal mei annapenetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor tahun sebagaimana disebutkan pemohon dalam surat permohonan, pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai merdeka, maka oleh karena itu berdasarkan huruf undang undang nomor tahun pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan tersebut, daerah pemilihan kabupaten musi banyuasinperolehan suara tiga kecamatan yang berada daerah pemilihan musi banyuasin kabupaten musi banyuasin bahwa: nnnnnnn nana data perolehan suara pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten musi banyuasin yang terdiri dari kecamatan sedayu, kecamatan sungai keruh dan kecamatan peluang adalah sejumlah suara berdasarkan bukti sedangkan menurut hasil penghitungan pemohon adalah sejumlah suara berdasarkan bukti sampai dengan namun data yang diajukan pemohon tersebut merupakan hasil penghitungan sendiri dan keterangan tertulis lain yang bentuk dan isinya tidak sesuai denganyang memperkuat dalil pemohoii. daerah pemilihan kabupaten banyuasin.menghitung perolehan suara kursi pemohon (berdasarkan rangking suara terbanyak) untuk daerah pemilihan kabupaten musi banyuasin,an kecamatan sedayu suara kecamatan sungai keruh suara kecamatan peluang suara jumlah suara untuk menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti tertulis berupa: 2222225n0 all naam nama alan nlnnannlnlal foto kopi berita acara rekapitulasi hasil suara komisi pemilihan umum untuk pemilu anggota dprd kabupaten musi banyuasin bukti foto kopi perolehan suara dprd kabupaten musi banyuasin kecamatan sungai keruh bukti desa rantau silang yang dibuat oleh ketua pps desa rantau silang, lukman kamar, untuk perolehan suara partai merdeka, desa sungai dua yang dibuat oleh ketua pps desa sungai dua, roshan, untuk perolehan suara partai merdeka: desa kertas yang dibuat oleh ketua pps desa kertas, tanpa nama, untuk perolehan suara partai merdeka, desa setia jaya yang dibuat oleh ketua pps desa setia jaya, indra, untuk perolehan suara partai merdeka, desa gajahmati yang dibuat oleh ketua pps desa gajahmati, khaled, untuk perolehan suara partai merdeka, surat keterangan muslimin, ketua pps desa mekar jaya kecamatan sungai keruh tentang perolehan suara desa mekar jaya mei dan surat keterangan siman, ketua pps desa jarak tentang arsip perolehan suara desa jarak, surat ketua pps kertasnya, ansor kepada ketua ppk kecamatan sungai keruh: surat pernyataan much. yamin tanggal april kecamatan yang berada daerah pemilihan banyuasin kabupaten banyuasin adalah sebagai berikut: n5n2nn00nn nona bahwa data perolehan suara kecamatan rantau bayur dan kecamatan banyuasin iii untuk partai persatuan nahdlatul ummah indonesia penuh) menurut rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten rantau bayur adalah sejumlah suara bukti sedangkan menurut pemohon adalah sebanyak suara bukti dan namun bukti adalah berupa keterangan tertulis yanguntuk memperkuat dalil pemohon, demikian juga bukti yang menurut pemohon membuktikan telah terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon kecamatan banyuasin iii pada rekapitulasi kpu kabupaten banyuasin tanggal april menjadi sejumlah suara, tidak dapat memperkuat dalil pemohon, karena bukti tersebut merupakan rekapitulasi yang bersifat sementara, .. lahan nnn lalu iti. daerah pemilihan kabupaten bulukumba menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti pemohon dan serta membandingkannya dengan bukti pemohon ternyata tidak terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara tingkat ppk kecamatan rilau ale yang menurut pemohon seharusnya suara berkurang menjadi suara. mahkamah berpendapat bahwa bukti pemohon tidak meyakinkan, khususnya untuk perolehan suara pemohon, karena terdapat keganjilan, yaitu penambahan angka depan dan atau belakang angka yang tertulis pada bukti sebagaimana diperlihatkan dengan cetak tebal pada tabel bawah ini: lan lllllllaanln lan nan nan lan nanah halal lan bukti bukti rekap versi yang dijadikan rekap versi yang dijadikan dasar kpu kab. bulukumba dasar pemohon or.) am66| go| cx) jumlah| menimbang bahwa pada bukti terdapat kesalahan penghitungan jumlah akhir perolehan suara pemohon sebagai akibat dari penambahan angka sebagaimana dimaksud atas, yaitu tertulis suara padahal seharusnya suara. menimbang bahwa bukti tidak meyakinkan maka berdasarkan bukti mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara pemohon yang benar adalah suaraiv. daerah pemilihan dprd propinsi nusa tenggara timur.daerah ppd) pada rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk anggota dprd propinsi ntt kpu kabupaten kupang, yaitu perolehan suara ppd ppk narasi barat tertulis suara, seharusnya suara bukti dan ppk among barat laut tertulis suara, seharusnya suara bukti namun demikian dalam berita acara sebagaimana tersebut pada bukti dan tidak tercantum adanya keberatan pemohon. sedangkan bukti yang berupa berita acara yang mencantumkan perolehan suara ppd sejumlah tidak ditandatangani oleh ketua maupun anggota ppk, yang berartiemohon ppk amati befeo timur pada rekapitulasi kpu kabupaten kupang bukti yaitu suara dari yang diajukan pemohon sebesar suara bukti namun demikian dalam berita acara sebagaimana tersebut dalam bukti tidak terbukti adanya keberatan pemohon dan tidak hadirnya saksi pemohon. sedangkan bukti merupakan bukti tertulis yang berisi penghitungan suara yang hanya ditandatangani oleh ketua ppk kecamatan amati befeo timur,: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. . demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan (sembilan) hakim mahkamah konstitusi pada hari jumat, tanggal juni dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, selasa, tanggal juni wib oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. sebagai ketua,. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon kuasanya,a.s. jayabaya, s.h., ll.m. prof. abdul mukthti.h. coret yang tidak perludesa pagar kaya pada tpsindang margetia jaya pada tps ,rukun rahayujaraks jayartai merdeka perorangan partai kecamatan peluang, sungai keruh dan sedayu, serta surat pernyataan lukman latin dan idham valid, s.h. tanggal april tentang suara partai merdeka kecamatan luang bukti foto kopi laporan team pemantau perolehan suara partai merdeka kelurahan desa kecamatan sedayu yang dibuat oleh nurlaila dan huni nawawi tetang perolehan suara partai merdeka kelurahan desa dari tps s.d dan kelurahan desa kecamatan sedayu dari tps s.d xiv bukti foto kopi rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten kota musi banyuasin propinsi sumatera selatausi banyuasin, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara pemohon untuk daerah pemilihan kabupaten musi banyuasin adalah sebesar (dua ribu seratus tiga) suara, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan putusan ini. daerah pemilihan kabupaten banyuasindaerah pemilihan kabupaten banyuasin sebesar (seribu enam ratus) suara, n25nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnkursi pemohon (berdasarkan rangking suara terbanyak) untuk daerah pemilihan banyuasin menjadi hilang. hilangnya peluang pemohon untuk memperoleh satu kursi daerah pemilihan banyuasin tersebut disebabkan: . . telah terjadi penggelembungan suara ppk rantau bayur yang diketuai oleh saudara tamsil haram, secara signifikan. laporan hasil penghitungan suara pemilu pada tanggal april yang juga dihadiri oleh saksi dari pemohon (saudara zainal padi) dan dari partai golkar sdr hamsyatun), yang ikut melihat, mencatat, serta menandatangani rekapitulasi penghitungan suara, ternyata berbeda dengan laporan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan kpu banyuasin pada tanggal april n05 nnnnnnnnnnnnnnl. bahwa perbedaan tersebut yang telah menutup peluang pemohon adalah pada perolehan suara penuh dari suara menjadi suara, partai golkar dari suara menjadi suara, dan partai pelopor dari suara menjadi para) aa. ala malam all lan ana alan ann anaknya penggelembungan suara tersebut seharusnya menjadi peluang untuk mendapatkan jatah kursi terakhir (ke jatuh pada pemohon, namun menjadi jatah bahwa tindak pidana penggelembungan suara tersebut telah pemohon laporkan bawaslu banyuasin, dan oleh bawaslu banyuasin telah diteruskan polres banyuasin tentang laporan tindak pidana pemilu. . pemohon berpendapat bahwa perhitungan perolehan pemohon untuk daerah pemilihan kabupaten banyuasin adalah sebagai berikut: . kecamatan rantau bayur suara, kecamatan banyuasin iii suara: jumlah seluruhnya suara. untuk menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut: n2n nona,surat dari kantor hukum chairul hadiah, rekan tentang penundaan penetapan caleg dprd banyuasin dari penuh bukti foto kopi surat pernyataan dasar kupon dkk, anggota ppk kecamatan rantau bayur tentang hasil penghitungan suara pemilu kecamatan rantau bayur bukti foto kopi surat bawaslu nomor bawaslu ba tanggal april tentang laporan tindak pidana pemilu bukti foto kopi surat kpu propinsi sumatera selatan nomor kpu.ss tanggal april tentang berkas susulan bukti fotokopi hasil penghitungan suara anggota dprd kabupaten banyuasin, propinsi sumatera selatanapril bukti foto kopi surat ppk kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin kepada kpu kabupaten banyuasin, nomor: ppk krt tanggal april perihal penyampaian hasil rekap penghitungan surat suara per pps oleh ppk bukti foto kopi tanda terima hasil rekap ppk kecamatan rantau bayur bukti foto kopi rekapitulasi hasil perhitungan suara sementara anggota dprd kabupaten banyuasin tanggal apriltanggal10 april bukti foto kopi catatan tangan saksi partai merdeka tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara ppk rantau bayur tanggal april bukti foto kopi surat dpd partai merdeka kabupaten banyuasin nomor: dpd.pm iv tanggal april perihal laporan indikasi kecurangan ppk kec. rantau bagus kepada ketua bawaslu kabupaten banyuasianyuasin, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar perolehan suara untuk daerah pemilihan kabupaten banyuasin sebagai berikut: . partai merdeka suara: penuh suara, partai golkar adalah suara: partai pelopor adalah suara. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan putusan ini. iii. daerah pemilihan kabupaten bulukumba. pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum kpu) sk kpu tahun tanggal mei pukul wib karena hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanggal april dilaksanakan tidak transparan sehingga hasil penghitungan tersebut mengalami penambahan dan pengurangan suara terhadap beberapa parpol tertentu, khususnya daerah pemilihan bulukumba dan bulukumba perbedaan data tersebut mempengaruhi perolehan suara beberapa partai politik yang merugikan pemohon, sehingga pemohon kehilangan (satu) kursi dprd kabupaten kota pada daerah pemilihan bulukumba lnl ana ana lilin nanah annual perbedaan data ppk yang cacat, kotor bekas tips ex dan terdiri dari dua versi khususnya daerah pemilihan bulukumba kecamatan rilau ale antaranya: kecamatan rilau ale versi l daerah pemilihan ii. pbb data ppk caleg nomor mendapat suara data kpud partai merdeka data ppk mendapat suara seharusnya data kpud pib data ppk kolom mendapat suara gambar dan kolom mendapat suara gambar data kpud mendapat suara seharusnya penuh data ppk kolom mendapat suara dan pada caleg nomor mendapat suara data kpud seharusnya pan data ppk pada kolom mendapat suara data kpud memperoleh suara seharusnya pbr data ppk kolom mendapat suara data kpud memperoleh suara seharusnya kecamatan rilau ale versi ll: partai merdeka data ppk memperoleh suara gambar seharusnya pib data ppk pada kolom mendapat suara penuh data ppk pada kolom mendapat suara pbr data ppk pada kolom mendapat suara kecamatan bulukumba daerah pemilihan bulukumba ii. pni marhaenisme data ppk mendapat suara data kpud mendapat suara pbb data ppk caleg nomor mendapat suara data kpud memperoleh suara pdker data ppk mendapat suara data kpud mendapat caleg nomor data ppk mendapat suara data kpud pib data ppk caleg nomor mendapat suara data kpud mendapat suara pnb data ppk gambar mendapat suara data kpud mendapat suara pkpi data ppk gambar mendapat suara data kpud mendapat suara penuhn data ppk gambar mendapat suara data kpud mendapat suara |
lapannan sumber epa ao1epe baru tol: hlm. kol: kode: kebijakan indah skink jakarta bisnis): ke bahkan pemberdayaan nelayan dan pijakan pemerintah in pembudidayaan ikan menjadi bab indonesia yang tidak kon tersendiri, juga ada bab tentang pen dunia terhadap sektor ke didikan, pelatihan dan penyuluhan. lautan dan perikanan kota man wan nilai juga mencakup penerapan peneliti dinilai menyebabkan pertambangan ilnmsergotan maya, akan relay huan dan teknologi bidang pelaut menjadi sangat miskin dan perikanan. dan terbelakang. selain itu, yang juga cukup fonda mental adalah keberadaan dan peran penyidik pegawai negeri sipil menteri kelautan dan perikanan, ppn) perikanan yang didukung rokhmin dari mengatakansecara tnial dan polri untuk melakukan garis besar penyebab kemiskinan penangkapan kapal illegal dan ma nelayan ada tiga hal yaitu faktor salah illegal fishing. alam karena sumber daya ikannya alhamdulillah pihak tni al dan tidak ada, kultural akibat malas polri legowo untuk kami ppn) ma atau tidak bisa tabung dan struk suk seperti juga bidang kehutanan rural karena kebijakan pemerintah ada ppn kehutanan, tegasnya yang belum kondusif. seraya mengatakan dalam rancang: penyebab kemiskinan nelayan undang undang perikanan juga karena struktural yaitu policy meme ditekankan agar permukiman ne lintah yang belum kondusif dan seba layan harus masuk dalam tata ruang gian besar penyebab nelayan meja nasional dan daerah. miskin|itu ada pada faktor struk sementara dirjen perikanan tang rural, katanya sela sela pemda kap dkp, husni manggabarani hasan daftarinfentarisasi masalah tempat terpisah mengungkapkan untuk rancangan undang undang instalasinya pada april mene ruu) perikanan dengan komisi iii bukan bukti sebanyak dokumen dpr ri jakarta, kemarin. perizinan perikanan palsu terdiri untuk itu, kata dia, aspek kebijakan dari izin usaha perikanan iup), makro berupa penyediaan aset eko surat penangkapan ikan spi) nomi produktif bagi nelayan itu nan dan satu dokumen surat persetujuan tanya akan dicakup dalam ruu per kapal pengangkutan ikan asing kanan pengganti undang undang bakpia). tahun tentang perikanan, selain itu juga menemukan bukti menurut dia, undang undang baru yakni hanya sebagian kecil hanya pengganti tahun itu kapal( )dari202kapalyangber nanti akan mencakup banyak hal asal dari luar negeri (diimpor) yang kas yang selama ini belum diatur al. betul betul dimiliki perusahaan masalah geografis yaitu batasan teri indonesia. jadi, sebagian besar se trial laut, kaitannya dengan un banyak kapal minggu dang undang otonomi daerah, me akan deletion certificate yangpalsu. mengenai budidaya, pengolahan dan selanjutnya, kata dia, sebanyak pemasaran yang dalamnya ada unit kapal terbukti menggunakan unsur bioteknologi dan perkembang surat galangan kapal surat veteran ilmu pengetahuan dan teknologi. gan tukang yang palsu dari sebanyak undang undang baru itu juga men kapal yang dilakukan klarifikasi cukup masalah konservasi untuk keabsahan perizinannya dan bebe maromnan mendukung pembangunanperikan rapa diantaranya juga menggunakan nmomuonmoonoonmwnnwmnann :bangko.doc secara berkelanjutan dan lestari. gross akte palsu. (na) |
kalkan naa pena rear pembajakan karya cipta tinggi akan distribusi produk audio visual jakarta bisnis): peng itu, dan belum tentu diteruskan in kemajuan bidang ki, tapi info usaha amerika serikat indonesia. masi itu mungkin belum sampai as. ingin berpartisipasi lang masalah ini kan ada kaitannya de kami telah memberikan masukan sung dalam distribusi pro ngan masih tingginya tingkat pembawa depperindag untuk diteruskan sian kan karya cipta indonesia. rekor user sebagai counter atas laporan duk audio visual indo kakap ara pada mencari pipa itu belum tentu diberi pipa user,"ujarnya. inersia tengah tingginya oleh user,"ujarnya. menurut dia, tingkat kesadaran pembajakan karya cipta pipa beranggotakan business soft orang indonesia akan pentingnya pen pasar dalam negeri. ware association bsa), motion picture dataran karya cipta sudah mulai tum association america inc. mpaa), buh. halit dapat dilihat dari jumlah recording industry association ame permohonan karya cipta yang terus menurut dirjen hak kekayaan in rica inc, entertainment software ame meningkat dari tahun tahun. intelektual depkes dan ham abdul bari rica dan association american pub pada tahun jumlah pemohon aged, keinginan produser produk audio fishers. nan karya cipta dari dalam dan luar visual dari tersebut sudah direka pipa menilai pelanggaran idi jn negeri tercatat sekitar setahun mendirikan oleh international intel donesiamasih serius karenatermasuk kemudian meningkat menjadi lecture property alliance pipa) kepa yangtingkatpembajakannyatertinggi dan tahun naik jadi user agar diteruskan kepada pe dunia. negara jain yang juga ter sedangkan pada tahun sudah perintah indonesia. masuk tingkatpembajakan a.l. agen mencapai selain ingin terlibatlangsungdalam tina, brasil, india, korea selatan dan daftarkan distribusi produk audio visual, mere thailand. juga menginginkan pemerintah in menurut dia, pengaruh pipa cukup dia mengakui pendaftaran karya indonesia memperlonggarlaranganinves kuat dan mereka mencoba menekan cipta tersebut tidak wajib dilakukan, tasi asing dalam bisnis media," ka negara mitradagang denganalasan namun abdul bari aged meminta kepa tanya kepada bisnis akhir pekanbaru. masih tingginya tingkat pelanggaran para pencipta supaya mendax dia mengemukakan bahwasebenar hajatan kekayaanintelektual( ki). tariannya agar memudahkan pembuka nyakeinginan itu sah sah saja asalkan "ipa tahun ini merekomendasikan tianbila terjadi persengketaan kamu sesuai dengan ketentuan hukum dan kepadaustr supaya indonesiamaju dian hari. mang undangan yang berlaku dalampriority watch list karena masih perlindungan hukum karya cipta indonesia. tingginya tingkat pembajakan," ujar secara otomatis sejak cipataanitu diu saya kurangtahubagaimanakebi nya. bukan dalam bentuk yangnyata. tapi, akan diperindah soal keterlibatan namun posisi indonesia dapat saja sebaiknya karya cipta itu tetap tidak langsungasing dalam pendistribusian keluar dari status priority watch list tarian agar memiliki kepastian hukum produk audio visual. sebaiknya ta bila user memandang sudah ada yang kuat," tambahnya. nyaman diperindah. bagi sayaasal kemajuan yang signifikan dalam pen perlindungan hukum atas sebuah kan mereka masuk sesuaidenganke takkan dan pelanggaran hukum ki. karya cipta, tambahnya, berlansung tentukan hukum yang berlaku in ten cabai selama hidup pencipta dan terus ber indonesia tidak menjadi masalah," ka langsung hingga tahun setelah pen tanya. ditanyakan soal masih tingginya ciptanya meninggal dunia. rekomendasi pipa kepada united tingkat pembajakan karya cipta, bari perlindungan hukum karya cipta states trade representative user) menegaskan bahwamasalahitu bukan indonesia sudah mengacu kepada soal pendistribusian produk audiovisual saja terjadi indonesia, tetapi sudah standar trip's trade related aspect aldi pasar dalam negeriitumasih dika menjadi isu global. intellectual property) agreement," oleh kantor perwakilan dagang indonesia sudah melakukan banyak tambahnya. (su) tah masakan mingguan edh kesal harakat :bangko.doc pondok |
gal pan reapa aaa pon mana maa maa esa kena bea menara rta sumber har ly, ono hari tgl: hem. kol:x kode: subjek menata paha kirinya ditembak agar'pekerjailegalitu berhenti. tuk memulangkan mereka. para kan nana antara:peluru yang item sukarelawanini dilatih secarafisik polisi malaysia.dalam bahkan, satu antaranya me ,. dan bela diri oleh tentara, polisi! ' tan . mengenai paha kiri yunus. malang danpetugasimigrasi malaysia rapid pendatang ilegal. suri terkapar. dua teman lain sebanyak ribu tenaga ker: tae nyajuga terkena peluru, tapi tak asing ilegal malaysia ber kuala lumpur ceritapiluten separah yunus. yang tak kena asal dari indonesia dan tang tenaga kerja indonesia tam bukan berarti selamat! sekitar antaranya tak digaji selama dua 'haknya belum akan berakhir. se orang lainnya yang datang . bulan. saya mengkhawatirkan telah nirmala boat, tenaga kerja kap. setelah polisi berlalu, yu majikan yang'mengontrak mere asal fioresyang dianiayamajikan .nus: dilarikan tehran temannya memanfaatkan situasi panas nya, kini yunus, pekerja asal en rumah sakit rawang, se disini, kata country coordinator 'de, flores, yang terkapar hos langer. hari itu juga dokter me migrant care malaysia, lembaga pital besar kuala lumpur hkd), mengeluarkan peluru dari pahanya. swadaya masyarakat yang ber paha kiri buruh bangunan itu lu sehari setelah dioperasi, yunus gerak bidang pekerja asing, parah karena ditembuspeluru dipindahkan hkl untuk pera alex only, kepada tempo news polisi malaysia dalam satu razia watanlebih lanjut sana,takada room melalui telepon kemarin: pendatang tanpa dokumen resmi. yang membujuknya. hanya ada menurut alex, para pekerja in yunus, yang dirawat wad johan ismail, sopir taksi asal flo indonesia itu ditampung barak lantai hkl, terlihat kurus dan res, yang banyak membantu. jo barak lapangan proyek konstruk memprihatinkan. dokter me , 'hannah yang melaporkan keadaan pembangunan universitas mang telah mengeluarkan peluru yunus atase ketenagakerjaan warsito, selangor, tempat mere yang bersarang paha buruh ba , kbri kuala lumpur, abdul malik. bekerja. tempat itu terletak agunan itu. yang membuatnya kasus yunus kini ditangani batang beruntai, wilayah purba dih, tak ada teman asal indonesia kombes dwi riyanto, yang ber taman antara selangor dan perak. yang datang menjenguknya sela tugas kuala lumpur. dwi migrant care sedang mem: menginap rumah sakit. ke mengaku sudah menjenguk. yu perjuangkan pembayaran gaji banyakan mereka tidak memiliki nus dan membicarakannya de pekerja ilegal itu. alex dokumen yang sah, kata yunus. ngan kepolisian dang wangi, akan mendatangi kontraktor bekerja tanpa dokumen yang kuala lumpur. dari keterangan . yang mempekerjakan. mereka. "sah itulah sebenarnya pangkal polisi, kami mengetahui ope yang dikhawatirkan alex, kon penderitaan yunus negeri tasi itu dijalankan oleh unit se traktor atau. subkontraktor itu ran. bekerja malaysia sejak rakan umum kepolisian pusat, puri ilegal. sanarada calo calo tahun lalu bersama beberapa te: kuala rumput, ujarnya kepada. subkontraktor, katanya. imannya tanpa dokumen. tapi tempo news room kemarin. karena tak dibayar, karateka menandai pantainya yunus dwi berjanji akan mengurus kerja itu kesulitan biaya un menghindari razia, suatu ketika yunus secepatnya. tapi, bagai tuk kembali indonesiakarena katak misasagi berkulit. mana pun ini agak sulit sebab tidak mempunyaibiaya. migrant hari nahas itu datang pada se korban tidak mempunyai doku care akan mengusahakan pem last diuapkan lalu men men serta tidak memiliki izin bayaran gaji mereka sebelum di jelang tengah hari, mendadak terjadi malaysia kata dwi. deportasi. memperkirakan enam orang polisi diraja malay cerita yunus mungkin hanya kontraktor harus membayar se (sia mengejar para pekerja ka secuilkisahsedihtenagakerjail kitar juta untuk para pe hasan rawang, selangor. meski" gal malaysia, yang jumlahnya kerja bangunan. tepatnya, alex tak siap, yunus dan beberapa te . sekitar ,2jutaorang. pemerintah tak bisa langsung menagih gaji imannya lari menghindari kejar malaysia kini sedang mengarah pekerja itu. majikan mereka polisi. beberapa kali polisi me: kan sukarelawan untuk memakan bertingkattingkat, ujar alex. lepaskan tembakan peringatan polisi dan petugas imigrasi un sangke muhamad nafi tnr bia bangko, l mai iot fe, kode. har "na blm. kol: 4p kode: sumber porter labaduna paru tol pma lm. 7kol: mmm mmm palsy diah ghe tan subjek sasana pelat hara bebas blu akhirnya dibahas dpr jakarta bisnis): tidak lazim. sebagatmamalazinnya, pemerintahan dpr : pemerintah mengajukan tim atas ruu akhir yang menjadi usul inisiatif dari dewan. turnya sepakat untuk namun karena pemerintah juga manga duduk bersama membahas i. ajukan ruu, maka pertandingan itulah (ruu perdagangandan yangakankitabahastanpamengajukan pelabuhan bebas batam. tim atas ruu inisiatif dpr, jelas dia. belut meski ruu perubahan keputusan maker komisi dpr dan mengatur mengenai ketentuan umum pemerintah kemarin menyepakati ran kawasan perdagangan dan pelabuhan . tangan jadwal pembahasan ruu perda '| bebas, namunpemerintahdan rspa gangan dan pelabuhan bebas batam pada kat untuk membahas terlebih dahulu masa kerja kabinet dan dpr 'saat ini, ruu kawasan batam. termasuk ruu perubahan epik tan, yang menjadi dasar umum perda : tenan mam, gangan dan pelabuhan bebas. yusril sendiri mengakui secara sistem: ketua komisi dpr suryadharma ali atik hal itu kurang tepat. ann sempat menyayangkan sikap pemeran ., dia bahkan sempat menyatakan 'unik tah yang lambat merespons pembahasan .nya pembahasan kedua ruu tersebut ' ruu tersebut. masa setelah satu setan: mengingat pembahasannya melibatkan gah tahun baru respon, jelasnya seusai empat menteri, yaitu.menkes, menkeu, maker.mengenai ruu itu kemarin. mendagri, dan memperindah.: nan: dalam maker tersebut, menkes yusril satu menteri menyelesaikan ruu iha mahendra juga sempat menjanjikan itu sudah biasa. ini malah dua ruu dia untuk menyelesaikan pembahasan kedua has oleh empat menteri. selama lima ta tersebut dalam masa pemerintahan hun menjabat, barusekarangsayameng . dan dpr saat ini sehingga dapat segera"' alaminya, ungkapnya. | : implementasi oleh pemerintahan baru: meski begitu, dia menjanjikan bahwa dan. diawasi oleh dpr yang baru. "pemerintah tetap akan satu suara sering seperti diketahui, masa tugas peter !|: berharap rtidakmenanyakanpen tahan akan berakhir pada oktober" dapat dari masing masing menteri kare sementara dpr berakhir pada akhir na'haltersebut akan menyita waktu. pe september. masa sidang ke' iii sendiri. perintahkan satu suara karena sudah akanmulaiberjalanpada16 agustus2004 berkoordinasi, tenasia. mendatang. terkait kontroversi ruu itu, menteri: yusril juga menyatakan akan mene . pedagangan dan perindustrian rini m.s. pakan ruu versi pemerintah sebagai soewandi sebelumnya mengatakan diri: tandingan ruu inisiatif dpr sehingga nya tetap tidak setuju seluruh batam di: tidak akan mengajukan tim (wakil meme tetapkan sebagai. ftz. nan lintah yang akan menjadi mitra dpr). saya bukannya tidak setuju batam untuk itu, dia mengakui hal tersebut dijadikan kawasan perdagangan bebas, nana naa enan kata ama kak gap komen maan sana mna mana kaa kana aan maan aan aan bara sumber joy bug hari tgb 72wn ot, bum. ikon: kode: ana mana mana tetapi yang saya tidak setuju adalah sel". .ruh batam dijadikan kawasan bebas," "katanya waktuitu. gan rinimengakudirinya memang tidak se tujujika seluruh kepulauan batam dija ikan kawasan perdagangan bebas, meng ingat tidak ada negara dunia ini yang mempunyai kawasanperdagangan bebas lebih dari kilometer persegi. sebelumnyajuga diberitakan draf ruu kawasan perdagangan bebas dan pela 'bulan bebas batam tidak mengatur pem belasan berbagai jenis pungutan penari maan negara bukan pajak pnb), se tentara ppn, bm, bea masuk dan cukaitetap diberlakukandiluarzona zo industri yang ditetapkan sebagai ftz. 5upon dan bm.uu kepabeanan. tang dan cukai tidak diberlakukan untuk. (perusahaan yang berada dalam zona z0ng industri yang: ditetapkan sebagai ftz. dengan demikian konsumsi oleh perusahaan maupun penduduk yang bera dadi luar ftz tetap dikenakan ppn, bm, bea masuk dan cukai," ujar se orang pejabat yang terlibat dalam pem . bahasan draf ruu tersebut. ta, berbeda dengan kawasan perdagangan bebas dari pelabuhan bebas sabang yang diberlakukan untuk seluruh sabang dan pulau pulau sekitarnya, kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas batam hanya berlaku untuk zona:zona tertentu 'ataubiasa disebutenclave. batam. ada tujuh zona yang terma suk dalam ftz, yaitu zona industri batu ampar, batam center (di nongsa): kabel (di nongsa), muka kuning (di sei bedug), sagulung(di sekupang), tanjung undang sekupang), dan zona industri sekupang. sedangkan pulau pulau yang masuk dalam ftz batam hanya pulau rembang dan pulau galang. (gak) c:langkaaus maan sumber veda hey, haru tgl telan blm. kol:j kode: subjek utara peg raman, ayah tumpang tindih izin lahan masih bermunculan naa pengusahamintatata pengusahamintatata hph uang wilayah kerja jakarta bisnis): penguasa tas batas wilayah kerja hak penguasa dephut transtoto handadhari meng sektor kehutanan me haan hutan hph)danhutanyangbisa akui terjadinya tumpang tindih lahan minta menhub menata kem dikelola,oleh masyarakat atau pemda. sejumlah daerah. terutama antara amar, pemerintah pusat harus membangun izinkan dikeluarkan pemerintah der bali batas wilayah kerja per kasi dengan daerah hak card ntah haan pemegang hph komunikasi dengan daerah agar tidal .adan pemerintah pusat. karenaitu, santan,p mo. terjadi tumpang tindih aturan dan wi kami tengah membicarakan persoalan mengingat banyaknya izin ayah kerja. tersebut, ujar dia. yang terbit diarea kerjanya. kasus tumpangtindihperizinanjuga. sebelumnya, menhub m.s kaban juga terjadi belum lama ini. izin hph sel 'mengakuihalyangsama. menurut dia, pemilik neraca wood, siti partai hektare oleh para bupati kalbar pihaknya akan membicarakan tertua budaya, mengatakan areal kerjanya kepada koperasi memunculkan masa matentangbatas kewenangan pemeran kalimantan timur banyak dikuasai lah. sejumlahlokasiyangdiberikanke : tah daerah dan pemerintah pusat. orang lain. pemda telah menerbitkan pada koperasi ternyata masih menjadi pernah dicabut beberapaizin diarealkamisehinggahu hmilikperusahaan kayu. akibatnya tan yang susah payah kami bangun di pemberian izin itu nyaris menimbulkan izin hph neraca kalimantan tebang orang, katanya di sela selama konflik horizontalantar penduduk dan timur pernah dicabut menhub pra lal bil halal masyarakat perhutanan in antara masyarakat dengan pengusaha kosa dengan alasan hph itu.belum indonesia(mpi) dengan menhub, kemarin. hph. memiliki izin definitif dari dephut. ke menurut dia, neraca sudah ber kepala dinas kehutanan kalbar pijakan menhub itu, kemudian benda usaha mengelola hutan sana sesuai arman malolongan, mengatakanpihak pat tentangan dari pemerintah daerah dengan ketentuan pemerintah. bahkan nya sudah meminta para bupati agar dan menakertrans waktu itu jacob nu perusahaantersebut sudah memperoleh meninjau kembali pemberianizin hph wealkarena terkait dengan tenaga sertifikat ekolabel dari lembaga ser seluas hektare. setelah itu, bupati kerja. ratifikasi internasional, smart wood. "juga agar melakukan pemetaan dan namun diakhir masa jabatannya, menurut partai, perusahaannya pengkajianyang lebih matang lagibaik menhub prakasa memberi izin per lah mengembangkan tanaman mean menyangkuttata gunalahan mikro,lo luasan areal kerja kepada neraca : 'ti yang mulai langka areanya yang kasi, potensi, prosedur, dasar hukum wood. tetapi setelah mendapattambah mencapai hektar itu. penebah maupun pohonnya. areal, perusahaan patungan antara ngan dilakukan secara teliti sehingga pemda yang disebut sebut telah me bercak milik budaya poo dan istri populasi pohonitu terjaga. nerbitkanizin hph hektaradalah nya partai budaya, dengan in namunbelakanganini, lanjut partai, kabupaten sintang, kapuas hulu, ke hutan tini menghadapi persoalan lain banyak perusahaan kecil yangbermun: tayang, bengkayang, landak, sanggau, yaitu lahannya banyak dikuasaiperusa .bulan areal kerjanya. ketika kami serta kabupaten pontianak. namun,. haan yang memiliki inti pemanfaatan 'tegur mereka bilang sudah mendapat "jumlah koperasi yang telah mendapat kayu ipk) dari bupati. izin dari bupati setempat. ini kan bisa kan izin hph belum diketahui secara pemerintah sekarang harusnya me .merusaktatananhutanyangsudah ka pasti, sebab kantor dinas kehutanan nagari masalah ini untuk memberi bangun dengan baik, katanya kalbartidak pernah mendapattembus jaminan kepastian usaha yang. sela oleh karenaitu, diameminta, menhub penerbitan izin itu. ini dikeluhkan investor, kata har m.s. kaban untuk menata kembali kepala pusat informasi. kehutanan tati. (dot msb) (g:bangko. doc fusiontitik sumber adas. bau hari tgl: fusi, blm. c77 kode jua kesehatan obat hirta konsekuensi implementasi ssn turun jakarta bisnis): harga ssn akan memberikan kepastian untuk menurunkan harga obat de jual obat diperkirakan pasar bagiprodusenfarmasisehing ngan persentase hingga meng akan turun hingga stilisasi industri yang saat ini ingat marjin keuntungan produsen sebagai konsekuensi logis 60k dapat maksimal hanya lebih dioptimalkan. jika kei kan diam dia menerangkan dengan meka bisa merugi. piementasikan. nisme asuransi kesehatan yang di karena itu, kata dia, jika aturan jalankanoleh askessaatini,per kesehatan menginginkan penurun namun industri farmasi nasional usahakan dituntutuntuk dapatkan harga hingga akan banyak menyatakan ketidaksanggupannya jual produk bawah harga pasar, perusahaan farmasi merugi sampai untuk menurunkan harga dalam bahkan kecenderungan yang kerja penurunan harga sebesar itu persentase sebesar itu. adalah produsen memberikan dis hanya bisa dilakukan kalau pemeran ketua umum gabungan perusak kon hingga berbeda dengan tah mampu membuat kebijakan yang haan farmasi indonesia far apotek yang hanya berkisar produknya usaha sehingga biaya eko masi) anthony ch. sunarko manga mekanisme asuransi, katanya,akan nomi tinggi bisa ditekan. akan pelaksanaan undang undang mengatur semua aspek mulai soal untuk saat ini, penurunan harga sistem jaminan sosial nasional besaranfee untuk dokterhinggaharga obat sulit sekali dilakukan namun: ssn), khususnya bidang kepe obat. bagi pelaku usaha yang tidak tidak menutup kemungkinan hal itu hutan, akan secara langsung akan mampu memenuhi tingkathargayang dapat dilaksanakan pada masa yang meningkatkan akses masyarakat ditentukan, maka penyelenggara mendatang, ketika konsumsi obat terhadap layanan medis dan kon asuransi tidak akan menggunakan nasional sudah tumbuh dan pemeran asumsi obat nasional. obat yang diproduksinya. tah mampu menciptakan iklim usaha namun konsekuensi dari semua sistem ini sudah berjalan aus yang kondusif, ujarnya. nya itu adalah bahwapelaku usaha thalia. produsen obat dapat menjual sementara direktur keuangan farmasi harus mampu menurun produknya sesuai harga pasar, na kimia firma' tbk syamsul arifin me harga obat hingga agar pro munketika ingin bergabung dengan tegaskan farmasi sedang men duanya bisa diserap oleh asuransi asuransikesehatan maka semuanya jalin kerja sama dengan ikatan dok kesehatan, ujarnya dalamacarasi diatur oleh asuransi dan penguasa ter indonesia idi) untuk mencari s0 laturahminasionalindustrifarmasi farmasi memang cenderungtidak fusi agar harga obat lebih terjangkau indonesia dan kepedulian far mempunyai bargaining power. konsumen, namun tidak membawa masi, pekan lalu. menanggapi hal ini, komisaris dampak yang negatif bagi industri. menurut anthony, sistem aturan utama kalbu firma benyamin banyak pelaku usaha yang berani kesehatan nasional yangmerupa setiawan mengatakan saatsekarang untuk menurunkan harga obat kan salah satu subsistem dalam sulit bagi industri farmasi nasional untuk kategori tertentu yang kebun lea tanaman &@:blank .doc fusion departemen hukum :. dan nan badan pembinaan hukum nabi jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur subyek mini era tuannya benar benar esensial bagi kan masyarakat, namun berapa banyak dan apa saja timnya masih dalam pembicaraan, tuturnya. dia menerangkan keterlibatan dokter sangat dibutuhkan untuk me tingkatkan akses obat oleh masa rakyat, karena merekalah yang dapat merekomendasikan obat sesuai de ngan daya beli masyarakat. kepala badan pengawas obat dan makanan bpom) sampurna manga akan penurunan harga obat meru pakan hal yang sangat mungkin di lakukan saat ini, bergantung efesien 'perusahaan dan dukungan meme lintah. dia mengakui saat ini banyakkebi akan pemerintah yang pemberat kan pelaku usaha antaranya soal perpajakan, banyaknya pungutan liar dan biaya transportasi yang ma hal, termasuk juga biaya jemaat timbang. pengiriman barang dari jakarta hingga surabaya saja, ada sekitar jembatan timbang, yang sekali timbang harus membayar rp25. katanya. bpom, tegas dia, akan mengusap hakan garuda insentif perpajakan bagi industri farmasi, misalnya, pa jak pertambahan nilai ppn) yang kini ditetapkan (rni) gmane anna ana anna nana ata c:bangkocatatan utang sumber : 90nymag hrebotntp bkb rafi 1g. him. kol: aa. kode: aan tanpa alias kepada agnes gaga ten har rano mampu port pan aap aa nan tindakan hukum sebelumpara pihak, dosa kepada koperasi ditambah bunga kasus kucuran dana seat memahami isi putusan yang sudah per tahun terhitung sejak fe tetap. berlari hingga pembayaranlunas. primer koperasi pegas merasakesalterhadapsikap indosat.'' dan seandainya jakpus kelak departemen pariwisata dan yang belum bersedia membayar sisa kanakan eksekusi pada maka teluk kasi utang sebesar rp13, .miliar dari indosat berkewajiban membayar telekomunikasi kucuran dana segar tersebut, kantor utangnya tidak kurang dari rp18, primkopparpostel sekarang hukum abdul malik rekan se miliar. laku kuasa primkopparseni pada penilaianpihak primkopparseniitu primkopparseni) kepada juni2004melayangkansuratpermo dibantah kantor hukum juniper gir conan sita eksekusi aset perseroitu sang partners, kuasa hukum in besar mati indosat tbk seb kepada ketua jakpus. dosa. dia mengatakan kliennya tetap us$ juta masih terus dalam suratitu disebutkan aset in menghormati isi putusan tersebut, dosatyangakandisitameliputikantor yakni sudah memenuhi panggilan berguru. pusat beserta sentral telepon inter ketua jakpus pada juni on. oi dan mengenai permohonan sita padahal pulasan mahkamah nasional yang terletak jl. medan eksekusi atas aset indosat, gersang perkara dah mempunyai ke merdeka barat dan sentral te sea nar merupakan pastikan hukum dan harus lemon seer bateman jaminan itusebabnyadiajugaberharappara segera diese kursi. malah mobil. pihak menghargai hak upaya hukum aset vital milik persero itu utang yang belum dibayar. lu. kliennya mengajukan pening akan terancam disita. namun, jakpus belum mengelu kembali pk) atas putusan yang namun, sejak memutus perkara akan penetapan terhadap pemohon dianggap bertentangan dengan fakta pada desember pengadilan anita, karena masih mempelajari sta negeri jakarta pusat jakpus) tus hukum aset) fisik yang, akan isi kesulitan kas but. apakah seluruh bangunan la. selalu eksekutor belum melaksanakan berat milik indosat tbk, menurut gugatan kantor hukum seksi. 'dalama abdul malik rekan, kasus itu lambatnya eksekusi itu, menurut atau kepunyaan pihak lain alam bermula dari indosat tbk mesin kang primkopparseni yang mem :' paritas sebagai kasula aan entitas terkait kami tidak sembarangan dalam jam uang kepada primdnparpostel atas sikap indosat yang dianggap tidak melaksanakan penyitaan. jika salah kooperatif terhadap isi putusan verse sita, akan berdampak buruk terra dolar as. but. perkaraitu sendiri, kata panitera pada februari sekjen padahal, ketua aksi made jakpus kepada. bisnis menanggapi eparpostel yangjuga komisaris uta karna sudah tiga kali memanggil pi:: tentang belum dikeluarkannya pen indosat, jonathan harapan, me hak indosat, sebagaimana surat pe , tajam sita eksekusi. '.temui sukarno selaku ketua prim tetapan tanggal25 bisa dibayangkan jika pengadilan kopparpostel untuk membicarakan mei agar perseroitu menghadap mengabulkan permohonan sita verse jai tersebut. dan melaksanakan putusan ayang but, aset vital indosat selanjutnya da pinjaman disepakati dengan peran isinya harus membayar sisa utang jam kondisi statusguo. secara hukum jian tangan gka pendek, dan pemda rp13, miliar ditambah bunga #per dalam pengawasan, dan tidak bisa saran dalam rupiah setelah sesuai ' tahun sejak februari dialihkan kepada pihak manapun kan kurs pasar yang berlaku saat itu. karena indosat belum juga meng sampai jakpus melaksanakan kapada februari depok hadap, pelaksanaaneksekusiitujadi eksekusi. ito koperasi karyawan deparpostel di. agak terhambat. sebabtidakmungkin sesuai bunyiputusan ma, eksekusi bank danamon sebesar jakpus serta merta melakukan 'itu'berkaitan dengan sisa utang in us$ dikucurkan kepada ata e:bangko.dee fusion indosat premis 'mdomerta kabar persoalan munisi ketika indosat melakukan pelunasan. pada saat me kkr ku tanggal pinjam kurs senilai rp7. satu do daan epa ker sang baba beban arah0 sar rp38. miliar guna pembayaran februari erubahja karena sudah disepakati meski atas pembelian valas senilai us$ nilai utang semula sebesar rp38, juta, lari selonsian cara keke miliar kemudian membengkak jadi dalam penyelesaian secara rp54, miliar, suka atautidak suka luaran, tulis jawaban itu, indosat persero itu mutlak harus mamba pada september telah mem yadnya.' beri tambahan pembayaran berupa karenamerasahanya berutangseni 0will sebesar rp3 miliar. hal itu rp38 mil jumlah yang lakukan sebagaimana permintaan dibayarkan pihak indosat. lempeng pad hkg akan utang. rp16, miliar bukan lai uda pohon ! karena keinginan primkopparseni, #1an seba aan! melainkan akibat lonjakannilaitukar spa dalil lagu cat pra dolar terhadap iah. sebutan| tapi perubahan itu diabaikan. pa rekonpensi indosat malah balik meng jha lah didepak dalam pan, kediaman jian, bahwa persero tersebut harus. sa: ni membayar sesuai kurs yang berlaku lai rp300 juta karena dianggap telah dipasar. selisih.yang dianggap seba nga melalui gaisisautang uterus dikejar prim rataan 1mediamassa. kopparseni agar indosat meluasnya. " akhir ko. jakpus pimpinan sampaiakhirnya, penguruskoperasi': majelis hakim! melalui lukman adam selaku ketua kaharuddin hasibuan dalam putusan mengajukan gugatan terhadap yang dibacakan pada april indosat tbk jakpus pada justru mengabulkan gugatan pihak september persero itu siang koperasi dan menolak gugatan rekan gap telah melakukan wanprestasi) pensi indosat. persero itu'dinyatakan perbuatan melawan hukum cedera. ann anya" janji sebagaimana diatur dalam kuh hanya saja sisa utang yang idkab data. make lis hakim yang meng: ulekan sebesar rp5, miliar hitam adil perkara penggugat primo bah bunga bank senilai 6fe.per tahun persen) meminta agar menghukum: saka tergugat sudah mem. tergugat indosat tbk) membayar bayar utang sebanyak rp38 miliar sisa utang rp16, miliar ditambah pada februari dan ditambah ganti rugi bunga bank senilai rp3 miliar pada september1999. per bulan sejak februari padatingkat banding pengadilan transaksi valas tinggi pt) jakarta majelis hakim sisi lain, kantor hukum luhut yang mengadili perkara itu pada mp. pangaribuan partners.yang pebruari menguat kan isi putu itu juk seba kuasa hukum indosat bahkan jumlah sisa utang yang muang sena harus dibayar secara tunai oleh indo pada saatitu, dalamjawabanatasgu ) gatal tersebut menolak kliennya telah: sat sesuai nominal gugatan pihak melakukan wanprestasi. serasi, yakni rp13, miliar hitam bahkan transaksi antara indosat bah bunga pertahun. sengan pihak koperasi bukan pinjam begitu juga putusan majelis hakim meminjam, melainkan transaksi jual. tingkat kasasi pimpinan foton beli valas. suprapto pada september .me mengingat sifatnya trans ksi valas, tegaskan amar yang sama. namun, lanjut jawaban luhut, pembayaran putusan jakpus maupun sesuai nominal sudah dilakukan oleh jakarta diperbaiki dalah konteksjum indosat. karenatidak ada perbuatan sisa utang dan ganti rugi bunga melawan hukum yang dilakukan bank. yakni, sebesar rp13, miliar kliennya dalam perkara tersebut, gan per tahun ar. maka dalil wanprestasi yang disebut bahkan dalam pertimbangan kan penggugat tidak beralasan, dia nya menyimpulkan bahwa berseteru aang majelis hakim untu meno span antara indosat dengan koperasi. lebih jauh disebutkan, mengingat secara hukum adalah kasus pinjam sudah ada kesepakatan antara indosat hal itu terkait tidak atau belum dan pengurus primkopparpostel saat "membayar lunas sisa utang persero nana daan itu, direktur keuangan indosat tersebut. dan pada putusannya juga. tbktelahberkirim surat pernah onan ditegaskan harus dibayar tunai. hadysusanto |
kementerian hukum dan ham badan pembinaan hukum signal jl. may. jen. sutomo, civilian jakarta timur sumber bisnis hartl kamis tel mko. bin kena anannealullo mennnannananannannenenan ana aro dera subjek b yn peleburan spekulasi peleburan jadi bpjs aan nea nata: san ee, pemaksaan merger bisa rangsang.rush olehnursyamsuddin doktor ilmu hukum' jaminan sosial unhas makassar kesepakatan pemeran: perlu bpjs. engan semua mau dipaksakan se tandingan dpr dalam. secara prinsip bpjs:memang sekaligus, jika anggaran pemeran: |. pembentukan badan: sangat diperlukan'untukmemm | tah tidak sanggup pengusaha. penyelenggara jaminan berikan jaminan sosial bagi sel dan pekerja yang ikut menang ental manja tuh rakyat indonesia sesuai pa gunanya. .: vo. sosial bpjs).menuai: "il alas uud' se peleburan keempat bumn ja nan kontroversi. ', "4x tiap orang berhak atas jaminan minat sosial'ini juga menimbun . deo ata sosial yang memungkinkan pe kan kekhawatiran dari pekerja. diberi bumn pengembangan dirinya secara utuh yang menyimpan. darinya da , mb. mustafa abu sebagai. manusia yang bermata '|| lam program jaminan hari tua bakrie bat". ketentuan dasar ini bert jht).di jatmsostek persero), menyampaikan" juan untuk mewujudkan kerdil akibatnya, dapat merangsang surat pim sosial bagi seluruh rakyat in pencairan dana jamsostek dalam mean jumlah bear (rust) dari para. menghendaki jika keempat ba . menurut dirut jamsostek hot: peserta, saat ini dana kelolaan dan yang sudah ada james bonar sinaga, pembahasan ruu. jamsostek sudah mencapai tek, aspen, sabri,dan bpjs hendaknya tidak dipaksa rp10 triliun. ar: akses) tetap:stand alone. ma? kam dan hanya sekadar menge dampak lanjutannya, banyak .| syarikat menilai pengesahan ( jar tenggat juli tetapi. institusi yang jadi korban, super ruu bpjs menjadi dengan pada akhirnya tidak bisa dilas perbankan nasional'tempat. memaksakan peleburan empat. ||disamakan seperti sistem ja dana jht itu disimpan akan me: bumn jaminan sosial, berisiko 'minat sosial nasional ssn). ngalam rus . sebab dana jht terhadap perekonomian nasional. perbatasan ruu bpjs perlu pe: merupakan hak pribadi (hak pri , sementara dpr menghendaki pahaman yang sama dan. mem: vat, perdata), jika terjadi dipaku 'bis adalah hasil peleburan ke | perhatikan kultur dan sejarah . . kan peleburan sulit bagi meme" "|. empat bumn yang.menangani keberadaan jaminan 'sosial di in lintah untuk mencegah dana itu. aneka asuransi seperti disebut indonesia. . ., tidak dicairkan. dana tersebut .atas. dpr melihat langkah itu asosiasi pengusaha indonesia harus dikembalikan jika pekerja sakan efisien dan dapat mena indo) sendiri menyarankan menariknya. ''ngawi masalah jaminan sosial || agar pemerintah kembali banyak kalangan sudah, mem: dalam satu wadah. juan utama ssn yang awalnya peringatkan pemerintah dan adalah jaminan kesehatan. ja dpr, bahwa.para pekerja.yang. mta kap era dia bim pai aia maa koni sdi ama pama maa gama kan taman anda tam d': bangko.doc dodo bean sumber: bag: menjadi peserta jamsostek akan unsur asing sebagaimana dia pengajian yang mendalam dan menarik perannya bumn ter ,rakan ketua federasi serikat meminta masukan dari pakar. "sebut jika. ruu bpjs yang me: pekerja si) bumn abdul la: pakar jaminan sosial, semi ikatan keempat: jami tie alami. yang perlu dilakukan melakukan sinkronisasi terhadap sean sean ami pemerintah dan dpr.adalah. substansi hukum yang terdapat sak sistem nian sosial yang |' membentuk bpjs baru untuk: dalam undang undang yang ada adah ada pemerintah dan dpr.: menangani masyarakat miskin dengan tahun esnya peduli dengan sua dan terlantar ide membentuk sebagai rujukan pelaksanaan ja . fre suara tak ininya yang cu duabpj dan minat sosial nantinya. kup bat jakut potensial melebur empat secara struktural, diperlukan rutan lahan baru ipm bum yang sudah kajian yang komprehensif terra '. kan permata pan ada merupakan dap undang undang yang sudah penarikan' dana jii t akan me kejam ide elib. ada dengan tahun timbulkan masalah lain, terra eponim lawrence m. tentang hukum acara pada dap dana friedman ah na, berkenaan dengan struktur per mad. ali, (aparat) penegak hukum yang bumn yang mp1 lapar .nonlikuid age akan diberikan kewenangan law en .yang dini (raa been ran enforcement menurut undang un lestarikan pn. paling tidak ada dang tersebut. apabila kew pada bidang lia tiga.faktor yang | tangan penegakan hukum yang arti, serba memengaruhi .,| diberikan kepada aparat penegak beber te. lha pelaksanaan hukum tidak berjalan maka s0o ' dun sun hukum three jurinya.pemerintah dan dpr. flemerus legal merevisi tahun yang disewa ca) bisnis adi purdiyanto sya yakni. ev1 kan, tentu. s a kami stem), kni. malaysia, kewenangan. pe akan dia tia pertama, the kawasan hukum jaminan sosial bukan penyu pir structure.of.a system its skeletal dilakukan oleh the social sec alan secara. frame work, the permanent city organization socio, perlu mendadak shape the institutional body bulan keselamatan sosial per: untuk meme tie system, the touch, rigid bones' peso)). socio ini ditunjuk sebagai tuhan dewa that keep the process flowing badan pendakwah oleh jabatan jiran bumn within bounds . struktur adalah kerajaan malaysia pada tanggal tesebut kepada pesertanya. kerangka atau angkanya, bagian januari untuk pelaksana . penjualan gedung dalam status || yang tetap bertahan, bagian yang kan akta keselamatan sosial . sewa jog menimbulkan memberi semacam bentuk dan socio sebagai badan penyu salat aru, nantinya belum |: batasan terhadap keseluruhan). tenggara jaminan sosial diberikan masalah, hant ya. ram.pen kedua, the substance com . kewenangan melakukan tindak eat institusi dana, posed substantive rules and pendakwaan (melalui pegawai pensiun yang sudah adakan tulis about flow institutions sho pemeriksa) terhadap perusahaan dilebur yang dapat berdampak behave. aturan, norma, dan yang melanggar hukum jaminan terjadinya pemutusan'hubungan pola perilakunya manusia sosial malaysia. . pun besar besaran, "|: yang berada dalam sistem itu). kita tidak perlu malu untuk : ken perbedaan kon ketiga, the legal culture, system mencontoh negara jiran dan ber masa matang sirip prog their beliefs, values, ideas, and. alih dari sistem hukum eropa. yang sudah: man expectations. kultur hukum kontinental (peninggalan bulan tema pak risiko ininya, seperti adalah sikap manusia terhadap da) sistem hukum anglosaxon' termasuk dan hukum darusistem hukum ke yang dianut oleh kerajaan malay risiko bawa meera buran ker 'perayaan, nilai, pemikiran, ser sia. dota bumn itu: ji.ta harapannya). perlu kiranya dpr dan meme dadap keempat kesana batu kanan lintah lebih dulu mendengar dis harus hatithati logo perlu kajian want. kursi publik tentang rencana pe harus hati hati |. secara substansial, pemerintah maa bumn jaminan .bertahan harus hati hati de. dan dpr melakukan kesepakatan: anggota dpr hanya ber ngan kes 'tersebut dan || an pembentukan dua bpjs baru cas sebagai pembuat dan ngan kesepakatan tersebut dan dilakukan peleburan serta". tugas sebab maa berlangsung sei mempan pan yan dna pong paksaan dari segelintir orang bumn yang' ada. seyogianya: yang mengguncang negara dalam pembentukan bpjs baru pemerintah harus melakukan nantinya. ini. apalagi disinyalir adanya irinaniin nnnnanpennn sumber : 0after uda option haring: bit, reo l:til kode: ch, aga ka, bad ban s2n mm semenmemamsemaannnn quote pidana nan amnesti intebmam maa town nana ara 90al yoon kec amnesti. inter jakarta antara): tim menurut irham, pihak lbh me pengacara lbh medan dan tidak akan tinggal diam dalam dal: ktu menyikapi masalah eksekusi ayo alam waktu lekat akan dya yang dalam hal ini. pihak ke melaporkan eksekusi jaksaanyangtak maumenghadir mati ayodhya kepada kan para pengacara. amnesti internasional kami tetap menempuh jalur hu yang berkedudukan kum bai pidana maupun perdata terhadap kejaksaan dantermasu inggris, sementara ibu melalui jalur politik tingkat inter meja, nasional," tegas irham yang manga av: kar mati merasa terpukul akibat, tidak! ayodhya merupakan dihadirkan dalam eksekusi matt momentum yang baik kliennya. dalampenegakan sementaraitu, pakar hukum dari hukum. universitas hasanuddin prof ahmad ali mengatakan eksekusi mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap ayodhya terhadap ayodhya yang dianggap. merupakan momentum yang baik melanggar ketentuan itu akan di dalam penegakan hukum. bnn sampaikan pada amnesti interna w signal," ujar irham buana nakuti itu momentum yang sangat baik on, direktur lbh medan, kemarin. dalam penegakan hukum," katanya ayodhya prasad chamber, tepi tentang implikasi eksekusi buku dinamai warga india dalam kasus man mati terhadap ayodhya. ali heroin telah dieksekusi | yang juga anggota komnas ham matilei anggota brimob polda mengatakan bahwa pihaknya sumut dilapangan tembak polonia sangat mendukung terhadap pelak medan, kamis pukul wib. santan hukuman mati tersebut. terpidana mati tersebut item . saya mendukung, saya sangat bak dengan senjata laras panjang pro terhadap eksekusi hukuman mon organik oleh regu penembak mati terhadap para pelaku kerja mahir dengan jarak meter dan hutan yang luar biasa," katanya. langsung menembus bagian jan menurut ali, terdapat empat ma maa uso gam jenis kejahatan luar biasa yang tung ayodhya. setelah tujuh menit patutdihukum mati, yaknibandar dia langsung terkulai. ayodhya di atau pengedar narkoba, koruptor tembakmatidalamkeadaanmata kakap, pelaku terorisme, dan pe .nyaditutup dengan kainwarnahi . langgar ham berat. dia ana jar tam dan disandarkan pada sebuah bahwa keempat jenis pejabat pohon kayu canada lokasi ek luar biasa tersehutsangat meng: seksi tersebut. selanjutnyajenazah ayodhya yang dia memberi contoh banyaknya dibungkus plastik warna hitam orang, khususnya generasi muda, bertuliskan polisi" dibawa rsu yang telah mati dan rusak karena dr. pirngadi medan untuk ditutup memakai narkobasehinggasangat sitimdokterdan seterusnyadima , tepat bila para pengedar narkoba kaman pekuburan muslim ja . dijatuhi hukuman mati . lan thamrin medan. c:langkahlamat hip amd beta amin name alor mmi ant lapan maa uan banana ann nata sumber hari tgl: hlm. kol: kode: subjek bau maa nan naa ali menambahkan pernyataan presiden megawati yang menolak. salah yang relatif. setiapgrasipelakukejahatannar lalu, bagaimana dengan orang koba merupakan sikap.yangrefor . yang membunuh dengan sengaja mis. sementara terhadap korup seluruh anggotakeluargayangber torkakapyangmerugikankeuang jumlah orang, apakahitu mampu annegarajugapatutdihukummati siswi?' katanya. panin kalau seseorang yang memiliki sebagaimana diatur dalam un heroin dan bisamencelakaan dang undang tahun ten begitu banyak.orang, katanya, tang pemberantasan tindak pi @langit tentu saja tidak bisa lilin dana korupsi. fungi dengan alasan kemanusiaan, menurut dia, untuk itu negeri tak dipedulikan ue. ini tidak peduli dengan komentar terkait dengan itu, ketua mah: uni eropa, apalagi sampai mem kalah agung ma) bagi manan pengaruhi hukum positif yang di menilai pernyataan uni eropa soal .anut. kalaupun akhirnya kita ha eksekusi mati terhadap ayodhya rus menghilangkanhukuman mati, tidak perlu dipedulikan karena maka itu bukan karena pengaruh sistem hukum mereka berbeda mereka," katanya. dengan yang dianut indonesia. dia mengatakan hukum positif sistem kita memang berbeda, terbaru yang dimiliki indonesia, dengan sistem uni eropa," kata yaitu korupsi, psikoterapi bagi menandai gedung pengadilan ka, anti terorisme, dan negeri batam, saat dimintai ko anti korupsi dan pelanggaran pan mental mengenai pernyataan uni ham berat juga masih menganut eropa soal pelaksanaan hukuman hukuman maksimal berupa hu mati terhadap ayodhya, kemarin. kuman mati. menurut bagi, dunia sekarang ayodhya ditangkap pihak yang ini memang terbagi dua soal hu ': berwajib hotel garuda plaza kuman. mati, yaitu yangmasih me . medan, sumut februari terapkan hukuman maksimal be , dituduh memiliki heroin rupa hukuman mati danyangtidak yang dibawa dua warga thailand, lagi mengenal hukuman mati.: below prasyarat dan among si negara kita dan negara lainterma " riak. suk masih mengenal hukuman mati, sedangkan uni eropa tidak," 'katanya. sedangkansoaltudinganadanya unsur melanggar kemanusiaan dalam hukuman.mati, bagi me nyatakan hal itu merupakan ma c:langka. dec pondok |
departemen kehakiman dan hah badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur bar dil! mamrwemeraanaanan mmo maen mom angan akan nan pameran ana enne maag sumber panen iko hari tgl: hlm. kol:tu a &. kode: ena stars lan don ket era jaranan kmi mani subjek kia perkasa aan sea ban nsr tangan dihapus' diamengingkapkanbeberapa waktulalu jakarta bisnis): kecil ke '$.telah dilakukan pertemuan antara ditjen mungkin pemerintah akan pajak, ditjen bea dan cukai, diperindah menghapus ppn produk serta dan depan membahas persoalan tersebut mian karena halit dilakukan sekretariat kabinet.( setkab). suntuk melindungi petani, meski dalam pertemuan tersebut, kata erwin, tim khusus sudah dibentuk un diperindah yang diwakili oleh dirjen indus tuk mengkaji kamu ngk di tri kimia argo dan hasil hutan ikan) de ha pai but. perintah mengusulkan agar ppn produk iya pajak ter sebut. ' pertanian dihapus, namun menurutnya hal. . pajak pertambahan nilai ppn verse berseru hanya merupakan program peta bat sebelumnya: but kami lakukan justru untuk melindungi dia dirjen ikan) mengatakan bahwa. petani. karenajikatidak dilakukan maka program tersebut adalah program pej abad tanpa dikenakan pajak hingga akan meru sajasuntuk ditindaklanjuti. akhirnya kita ikan petani, ujar tenaga pengkaji bidang perpajakan dirjen pajak erwin silitonga #@pakai untuk membuat tim'khusus. kepada bisnis. bnn tim khusus yangterdiri dari diperindah, selain itu, dia menegaskan, permintaan ditjen pajak, ditjen bea dan cukai serta .penghapusan ppn itu kemungkinan besar depan akan mengkaji secara kompeten. justru bukanmuncul daripetani, namundari sif kemungkinan penghapusan ppn produk kalangan pedagang yang merasakeberatan pertanian. langkah tim ini sendiri diperiksa karena harus mengurangi keuntungan. kan akan memakan waktu yang cukup lama. nm, pada prinsipnya produk pertanian dari: masih panjang tanganpetani sama sekalitidak dikenakan ppn, sehingga petani tidak dibebankan: dirjen ikan diperindah benny wahyudi ppn. saat ini sering terjadi pedagang yang mengelak ketika ditanya mengenai kembung seharusnya membayar ppn justru member. kanan penghapusan ppn produk pertanian. tuan bahkan biaya tersebut kepada petani. itumasih panjang, kitamemangingin selain itu, erwin mengatakan persoalan !'' tersebut dihapustapi tentunya harusdibi rendahnya pendapatan petani bukankah (arakan, katanya disela sela kunjungan ppn yang dikenakan pada produk serta presiden megawati'ke kawasan berikat nian, namun kacamata. rantai atau kebijakan nusantara.pekan lalu. ind tata niaga yang selama ini justru menit: menurut dia, usulan diperindah untu bulan ekonomi biaya tinggi, menghapuskan ppn tersebut karena adanya oleh sebab itu dia mengatakan, harusnya laporan dari asosiasi yang merasa keberatan kajian secara akademis dimana letak per ' dengan ppn untuk produk pertaniankare sialan sebenarnya sehingga pemerintah ' na beberapa produk pertanian cukup mem dak.hanya menuruti keinginan para peng berikan kontribusi besar bagi devisanegara. usaha saja untuk mendapatkan keuntungan dalam rdp antara asosiasi petani teh 'lebih. nana indonesia dengan komisi iii, ketua apa pln lan naam ama men cg: bangko. dos fusion pp.ul: hlm. kol: kode: subjek pdm den bana . tindomendesak pemerintah segeramengha pu span ppn bagi komoditas teh yang mere ka'jual. sastinihargajualpucuktehharnyamenca pai rp500 per kilogram sementara ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani mencapai rp900 per kilogram sehingga petani sama sekali tidak mendapatkan keun tangan. ditambah lagi dengan membayar ppn, itu tentunya memberatkan kami. dari.hasil rdp tersebut, komisi iii me menyimpulkan bahwa pemerintah harus sec pautnya mengkaji penghapusan ppn untuk produk pertanian mengingat petani mulai merasa kesulitan dengan. beban ppn itu. sebelumnya dirjen perdagangan luar negeri depperindag, sudah mengatakan keputusan tersebut memerlukan ketel batan antardepartemen terkait, sehingga depperindag tidak dapat memutuskan sen diri kendati bertindak sebagai departemen. teknis bidang perdagangan. menurut sudah, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penghapusan ppn itu adalah berdasarkan status seba .gai produk strategis, pernyataan sudah tersebut terkait cermin than ketua umum asosiasi kakao indonesia. asking), zulhefi kumbang yang meng . harapkan agar keputusan penghapusan: ppn itu dilakukan sebelum terbentuknya pemerintahan baruang pan undangan kode ang cari pel: bem. kol: sumber soil tedpnupi haruitol: cog subjek awan aan ana nana pemerintah sederhanakan proses 1zina hti jakarta bisnis): pemeran tor untuk berinvestasi bidang hti kayu, sedangkan pasokannya kini ber tah akan memperbaiki atau katanya dalam acara maker pemda kurang sehingga memotivasi kelompok menyederhanakan prosedur agunan kehutanan regional yog tertentu untuk mencuri kayu. ani jakarta, yang dikutip antara. menurut dia, dengan telah diamond perizinan hutan tanaman dia mengatakan tune hutan und dana tahun industri etti) untuk mundo: dia mengatakanluas hutantanaman men undang undang tahun indonesia tahun lalu baru mencapai menjadi undang undang tahun rong pertumbuhan investasi ,5utama. tentang adanya hirarki yangjelas sektor itu. menurutnya,jikaprogram hutan antara pemerintah provinsi dengan pe naman tersebut berhasil maka selain perintah kabupaten kota dan keluar kepala pusat informasi kehutanan, bisa menjadi sumber alternatif bahan kannya berbagai regulasi oleh pemeran dephut, transtoto handadhari manga baku industri perkayuan, hutan tana tah pusat untuk mempermudah pela akan saat ini upaya untuk mamba manga dapat mengurangi anggaran kanan investasi, investor hti diharap gun prosedur investasi bidang keju bencana alam yang kini setiap tahun kantertarik untuk masuk kesektorini. tananitu sedang digarap. mencapai rp8 miliar. sementara itu ketua umum masa nantinya, matarantaiprosedurlebih dan jika berhasil, maka kontribusi rakyat perhutanan indonesia mpi) su sederhana, sehingga menekan biaya hti kapan diharapkanakanmenca radja meminta dephut memberi dan menghemat waktu bagi calon in pai us$ miliaratau sekitar rp45tri jaminan kepastian hukum yangjelasun vektor, katanya kepada bisnis ja lin pada kata menhub tanpa tuk menarik minat investasi para pe karta, kemarin. merinci perhitungan kontribusiitu. modal yangberminat membangun bisnis menurut dia, jika prosedur atau me hutan tanaman indonesia. anime investasi bidang hti mudah. banyak hambatan industri kehutanan masuk dalam dan jelas bisa dipastikan bakal banyak namun, kata kaban, untuk sukses daftar black list lembaga keuangan investor yang menanamkan modalnya nyatergetjumlah idi indonesiajuga dalam negeri, padahal bisnis hutan kesektoritu. kalaubanyakinvestasidi perlu adanyakerjakerasdan kemauan tanaman membutuhkan modal yang bidang hti, maka target pemerintah bersama semuapihak, baikitupemerin cukup besar dan risiko yangtinggi, ka untuk membangun 10jutahabisadicapai tah pusat maupun daerah. tanya kepada bisnis. dalam waktu lima tahun, kata dia. dia mengakui pembangunan sektor karena itu, kata dia, mpi meminta . dengan penambahan luas areal hti kehutanan indonesia seating sedang pemerintah bisamemberijaminan ber seluas juta tanah air, menu menghadapi banyak hambatan, walau usaha investasi bidang hutan tanam rut transtoto, maka kebutuhan bahan pun disadaribahwasejak1970 sektor an. bila jaminan itu bisa diberikan baku industri sektor kehutanan bisa kehutanan menjadi salah satu tulang dephut, target pembangunan juta penuhi dari hutan tanaman. jika hal punggung dalam pembangunan rasio hektare hutan tanaman bisa dicapai, itu bisa terjadi, maka pengambilan ba nal. katanya. banbakukayu dihutan alambisadi menhub menyebutkan kondisi hutan dia mengatakanjaminan yang kiper tekan, katanya. alam seluas juta ha indonesia bukan dari pengusaha adalah kepada dari yogyakarta, menhub m.s. kaban terus mengalami degradasi karenaitu ian hukum dan keamanan berusaha jugamengatakanhal senada. menurut perlusegeradibangunhutantanaman. dari pemerintah baik pusat maupun dia, sistem mekanismeprosedurinvesta pembangunan hutantanamanitujuga daerah: jangan sampai pengusaha yang sederhana untuk menghindari diharapkan dapat mengurangipencuri yang menanam hutan tanaman tidak praktik kkn yang menimbulkan kayu dari hutan alam. sebab yang bisa menikmati hasil panenan karena ekonomi biaya tinggi. menjadi permasalah dalam pencurian dikuasai masyarakat adat dan perusak penyederhanaan aturan investasi hti, kayu diantaranya banyaknya cermin haan lain yang memperoleh izin dari (akan memberikanstimulanbagiinves than bahan baku kayu bagi industri daerah. (dot) na: aan naa dan ann ic:bangko.doc fusion |
laln sumber pedoman hari tol: oper blm. kol kode: subjek (wa peron suara daya pat daya has nan p.t pada sebuah pertemuan forum pemerintah kini melakukan konsultasi: menuju perlindungan hu ' inventarisasi berbagai doku kum atas ekspresi budaya dan pence aan tahuan tradisional belum lama ini mentari mengenai sumber 'terungkapbetapa besarnya nilaieko . ana h stat noms yang telah dipetik oleh indus bnn daya genetika, pengetahuan trifarmasi dan kosmetika negara maju tradisional, dan ekspresi atas sumber daya dan pence tan na: tahuantradisional masyarakatlokal. folklor yang telah menjadi. agus sarwono, salah seorang pem ama bicara yang tampil pada forum itu: public domain. mengungkapkan data danfakta bahwa pan negara maju telah'menikmati keun inventarisasi itu dirasa.perlu, #angan berkisar us$ miliar mengingat mulai tumbuhnya (7s$ miliar. atas pemanfaatan kesadaran masyarakat menge . genetic resources, traditional known " nai pentingnya ketersediaan joe danfolhlore negara berkembang sistem perlindungan hukum untuk produk farmasi. yang memadai bidangitu. indonesia, misalnya, sejumlah tingginya keinginan masyarakat industri jamu nasional sudah lama untuk memberikan perlindungan hu . memanfaatkan pengetahuan tradisi kum atas sumber dayah,pence naj masyarakat lokal bidang obat tahuan tradisional dan folklorantara khatan dengan memanfaatkan sumber lain didasarkan atas pertimbangan nilai ekonomi dan pengembangan daya yang tersebar seantero raster bangsamelaluiekspresi budaya nusantara. tradisional. . perusahaan jamu, begitu juga de aspek ekonomi tampaknya meja .j' ngan beberapa perusahaan farmasi .dipemicuutamapendorongorangse nasional mulai memproduksi produk gera membuat peraturan apakah da herbal dengan mengambil bahan baku lam bentuk undang undang ataupun dari tumbuh tumbuhan yang berman aturan setingkat menteri untuk mem faatuntuk kesehatan, telah menikmati berikanperlindungan terhadap sum keuntungan besar. ber daya hi, pengetahuan trade , namun, sayangnya masyarakat signal dan folklor. lokal yang notabene adalah pemilik selama bertahun tahun genetic pengetahuan tradisional bidang resources, traditional knowledge dan obat obatan tidak mendapat apa apa folklore masyarakat negara berke : atas keuntungan yang diraih oleh bang telah dimanfaatkan secara eko industri jamu dan perusahaan farmasi. noms oleh negara maju tanpa mem pemanfaatan pengetahuan trade berikan sumbangan manfaat kepada signal bidang obat obatan indo masyarakat lokal, yangnotebene ada " nesiaoleh industrijamu mencapai se lah pemilik dari genetic resources, kitar rp3 triliun atau seperenam dari traditional knowledge dan folklore: ana tanpa maan anna naa sana maa naa one kan ana mena ann gie laun anasu snn sumber hari tgl: hlm. kol: kode: nnsepnme porn can dada pan dada memahami pena spn maa ana san dana naa manan psa sana pap ana ana subjek tobat obat kimia. tapi, coba kitabalikt akankah hal seperti ini dibiarkan perti ini dibiarkan. bertanya apakah yang telah mereka terus berlanjut? jawabnya, tentutidak. pada masyarakat lokal, ntuk itulah sejumlah pakar dari ber yang notabene adalah pemilik pence bagai kalangan kini sudah membentuk satuan taditimal ip tanya ag," perhimpunan indonesia untuk ber dosen hukum pada uniter lindungan ekspresi budaya tradisional. indonesia. perhimpunan itu nantinya bert sulit membuktikan gas memberi masukan dan akan ber memang sulit untuk membuktikan hara siapa pemilik atas pengetahuan trade ' menyuarakan betapa pentingnya berlin pada masyarakat lokal yang 'dungan terhadap genetic resources bersangkutan. kita tidak tahu siapa hint dge ignore. penemu atau pemilik pengetahuan adan ale pra tentang tumbuh tumbuhan sambil ipo world intelektual property tayang berkhasiat untuk obat obatan, organization) kini telah melakukan tapi, satu hal yang pasti adalah payauntuk menghimpun masukkan bahwa pengetahuan tradisional ma ari negara berkembang anggota orga syarikat lokal itu sudah turun temu isasi itu berkenaan dengan berlin run dan dimanfaatkan oleh berusaha dungan sumber daya genetika, pence ranjau untuk memproduksi ramuan tahuan tradisional dan folklor untuk ituuntuk kesehatan. membentuk satu guideline. bukan itu. saja, bahkan menurut guideline itu nantinya akan meja agus mengutip website european pa acuan bagi negara anggota dalam tent office, sebanyak genetic re menetapkan perlindungan hukum, sources dantraditional knowledge in yang sesuai dengan kondisi masing indonesia telah dipatenkan olehperusa masing negara anggota. haan farmasi dan kosmetika jepang pemanfaatan nilaiekonomidari eropa. pengetahuan tradisional dan folklor genetic resources dan traditional. udah lama dibicarakan dunia in knowledge berkaitan dengan tanaman internasional, tapi hingga kini belum indonesia yang dipatenkan eropa &9a titik temu antara negara maju itu antara lain seperti temu kunci, jan negara berkembang. sri gading, sidowayah, orang aring negaramajuselalumenolakkonsep (untuk hair tonic), cabe jawa, konsep pengetahuan tradisional dan brotowali, bunga cangkok, menikah, folklore iaj negara sambiloto, kunci pepet dan lain lain. penari yang, aduk oleh negara industri farmasi dunia, menurutnya, posisi tawar menawar aini bisa menghemat biaya sekitar enam sehingga masalah masalah bing sampai delapan kali karena mean huan tradisional dan folklore balata dapatkan informasi. dari pengetahuan, tidak ada titik temanya,"kat: tradisional bidang obat obatan. eksploitasi genetic pesona dengan pengetahuan tradisional traditional knowledge mas kab masyarakat lokal negara berkembang, lokaloleh industri maju tidak saja maka industri farmasitidak perlu jadi indonesia, tapi juga ban rak gimelakukanrisetawaluntuk mene negara. balikan pemanfaatan ben: bukan sumber daya untuk tahuan tradisional dan generic se. dan folklore itu.seri por bahan baku obat, tapi mereka cukup dahan itu sering ber mengambil data data yang sudah ada, pabar pengadilan seperti kasus pengetahuan tradisional bidang sebuah aha india). obat obat benar benar telah diman : mem ercis pat pan ewr grace) ratakan oleh perusahaan asing untuk" biji ngere dipanen berkaitan dengan ara guna kepentingan mereka sendiri." oleh orang india pedesaan mata berbagai keperluan. c:blank . dos punk departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional "jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber hari tgl: hlm. kol: kode: aan ana aan ana ana aan subjek buana au a denginpatenitu, timbullah mono seizin ika, tambahnya, upaya pem poli oleh grace, namun hal ikuti batasan patenitujuga dapat dilakukan gak adil bagi masyarakat india kare dengan cara pendekatan jalur diplo pohon neemt banyak digunakan matik. sebuah perusahaan kosmetik oleh masyarakat india. paten verse jepang juga pernah menarik dan. but kemudian digugat pengadilan membatalkan paten sumbar daya dan dimintakan pembatalannya. untuk bahan baku kosmetika banyak kasus. yang berasal indonesia,"kata insan. nan sementara itu agus sarwono ber kasustersebut hanyalah salah satu pendapat. sulit bagi masyarakat in contoh perkara berkaitan dengan indonesia mengajukan tuntutan hukum genetic resources, traditional known pembatalan patenterhadapperusaha edge. banyak perkara lain yangterja jepangyangmematenkan sumber antara industri negara maju dengan daya dari dalam negeri eropa. masyarakat lokal pemilik generic tidak ada bukti kepemilikan atas resources dan traditional knowledge. pengetahuan tradisional padamasya masyarakat india tersebut konon rakyat lokal, sehingga sulit mengklaim dapat mengajukan gugatan dalam bahwa suatu pengetahuan tradisi ' kasus pohon need itu karena mere nal itu adalah milik masyarakat lo sudah memiliki dokumen yang da kal," katanya. '. tt, menurut agus, jika masalah itu di pat membuktikan bahwa genetic persengketaan, maka yang kiper resources dan traditional knowledgeitu tanyakan oleh pemilik patenituadalah adalah milik mereka. kas zone apa bukti tertulisnya. masyarakat" tengah kasus gene jokalkitatidak memiliki buktitertulis. tic resources, traditional knowledge sumberdaya dan pengetahuan, indonesiakan dipatenkan oleh per tradisional itu uan usahakan farmasi jepang di. eropa. tan nn, sangan hanya menyarankan supaya mungkinkah bagi indonesia atau sebelum orang asing memanfaatkan syarikat lokal yang merasa memiliki: pengetahuan tradisional, khususnya ny dapat mengajukan gugatan! bidang obat obatan dan folklore ter jika indonesiamemilikibuktiawal (ehir dahulu mereka harus mendapat yang menunjukkan paten sumber daya kan izin.atau persetujuan dari tori itu dan pengetahuan tradisi . publik langsa yaitu milik indonesia, maka dapatsaja isinitu menurut dia,dimaksudkan dimintakan pembatalan dengan cara ntuk melakukan pengawasan atas" baik baik melaluinegosiasiataulobby. penggunaan sumber daya genetika, jika ditempuh proses hukum dengan pengetahuan tradisional dan folklore cara mengajukan gugatan pembatas indonesia oleh orang asing an, menurut praktisi insan budi mau suwanten jana,yangmenanganimasalalahhak suwanun cemar atas kekayaan intelektual ki), . manewnosotan naa tidak efisien karena biaya untuk:itu terlalu besar.' kita bisa saja minggu gatperusahaan jepang itu, tapi perlu juga dipikirkan biaya untuk proses: hukumituakan mahal. c:bangko.dos pondero dannngnn apn mem. kol: kode: sumber : video depan haru tgl: kali v g .ikon: mana mal nella kel nln mamennnna semen katana aan subjek hal pengembangan menamakan kota nan min dra nata mara esa pera nan daan mean anna ana dan ena naa ana btn dam pengembang e procurement agar diprioritaskan' jakarta bisnis): ka ketua tim koordinasi tele barang jasa pemerintah se jangan praktisi mendesak pe matikan indonesia( titi) un sekaligus mendorong terwujud perintah memberikan priori tuk segeramemberikansurat nya masyarakat informasi tas pengembangan bagi sis rekomendasikepada ordines indonesia sebagai salah satu teme procurementyangtelah sebagai. bentuk pembinaan modal dalam percaturan glo memiliki hak cipta sebagai bagi perusahaantersebut. validasi, papar dia. bentuk.tanggung jawab da pada saat kami pelaku khusus untuk sistem na lam penegakan indo kan presentasipertamakali, signal procurement dari kesia. pak syamsul arif diam ordines, harun menjelaskan harun jones mattalitti, ping pak j.b kristiani se: aplikasi itu dirancang bisa dirut ordines perusak sekretaris menkominfo) me . diterima seluruh lapisan de haan pengembangan sistem mang pernah menjanjikan. ngan menganut konsep ce e procurement, menilai ben akanmengeluarkansuratre pat, hemat, aman, mudah, tuk tanggung jawab peter rekomendasi kepada ordines. prosedural, integral dan on indah itu, hendaknya diu kamimengharapkaninibisa line. bukan dengan memberikan segera direalisasikan. sementara model operasi rekomendasi bagi pengen : dia mengingatkan meme aponline nya, tutur dia, sis bangsoftware yang telah me: "rintahjuga harusberhati ha tem nasional e procurement miliki hak cipta. tidalamimplementasie pro memberikan dua alternatif yang terjadi justru seba : current karena termasuk kepada.calon penggunayakni linknya. adaperusahaanyang proyek besar yang harus menggunakan server lokal produknya tidak punya hak nyalebihmengedepankanma ataujasa service provider. cipta justru yang diberikan salah penegakan hak dengan model ini, calon rekomendasi. kalau seperti atas kekayaan intelektual), pengguna dapat menyerupai : ini,dimanaletakpembinaan harunmenandaskanpene kan dengan kemampuannya nya, tandanya. kepada se japan e procurement sudah apakahakan menyiapkan usai pemaparan sistem na: mendesak indonesia ter infrastruktur sendiri atau me .' signal procurement kan utamauntuk mendorong nyawa service provider. tor kominfo kemarin. laksanakan e government se sistem yang kami kembang nasional. procurement bagaisalah satupilarmenu kan lebih fleksibel karena adalah aplikasi yang diem 'jugoodgovernance meski memang diarahkan untuk bangka ardinejuntukpeng lum ada cyber law. membantu pemerintah. adakan barang jasa pemeran : selainitu, tambahnya, ada dengan menggunakan na: tah secara elektronik serba nyasisteme procurement signal e procurement, harun sis internet yangtelah tidak ga'akan memotivasi sirusa mengatakan selain dapat tarian hak ciptanya dep ha'masyarakat melalui per menghemat anggaran, juga keadaan ham dengannomor luasan kesempatan untuk akan meningkatkan prof sertifikat ki: menjadi pengusahapenyedia nasionalisme,transparansi, efi harun menyatakanpihak barang jasa pemerintah. sisi, efektifitas, dan akun nya juga mengharapkan iniwujudpartisipasisek stabilitas pada proses peng menteri kominfo syamsul tor swasta terhadap upaya adakan barang jasa pemeran maarif) yang juga sebagai. perbaikansistempengadaan tah. (jha) manu aan bangka, doc fusion |
pan aan departemen kembali man dak ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur naa oni pma. li) sumber penbnlttp jebaitap por (tgl: kemal pep lon daya tarik batam: ber. tar ipa fasilitas tuk mencabutkeistimewaanpulauni pemerintah telah mencabut idak ada lagi ungkapan satu per satu, ujar smith abdullah, kebanggaandaribangsaini ketua otorita batam, kepada bisnis fasilitas pembebasan pajak karenatidak ada satu dae kemarin. ken nila: rah pun indonesia yang '' kendati benih benih penolakan pertambahan nilai ppn) menjadi symbol kerangka mulai tumbuh kalangan penguasa dan pajak penjualan barang tanindustri dan investasi. ha, namun batam masih bersyukur dan batam yang menyandang pre pemberlakuan ppn dan pn itu mewah pn bm) batam dikait pun kini sebentarlagiakan tidak diterapkan bagi seluruh komedi secara bertahap mulai disamakan dengandaerahkepabean yang ada daerah ini. pa, lain indonesia: dalam salinan tahun januari. bagaimana nasib bagaikan petir siang bolong, itupada dijelaskan pemungutan otorita batam dan sebagianpengusa ppn dan dimulai per batam selanjutnya! tentunya tidak dapat menyerbu januari pada tiga komoditi yakni nyiakan kekecewaannya dengan dike kendaraan bermotor, berupa luarkannya kebijakan barutersebut. | : segala jenis kendaraan bermotor ibarat hantu yang selama ini tidak baik roda dua atau lebih, rokok diharapkan penampakannya, justru dan hasil tembakau lainnya, awal tahun menjadi mimpi buruk serta minuman beralkohol. bagi sebagian orang yang berkenan kemudian pada die tangan pulauini. bon bukan, tahap kedua per maret, can padahal enam.bulan terakhir ini, barangelektronik, berupa barang x1. perhatian seluruh penghuni pulau elektronik yang menggunakan batam tengah terkonsentrasi pada: tenaga baterai dan listrik juga pembahasan draft free trade akan dikenakan. zone, tapi kenapa tiba tiba muncul satu hal penting yang harus kebijakan yang mencabut fasilitas menjadi perhatian, adalah dam pajak ini, demikian kira kira ungkap pak tersebut terhadap iklim kebingungan dari pengusaha. investasi batam yang kini terlepas dari itu, tentunya berada dalam ketidakpastian adalah institusi yang paling kecewa karena mengharapkan status dan merasakan dampak dengan pno hukum. aa. tentang pemberlakuan ppn sebagian kalangan menilai, dan pn batam tersebut. upaya pencabutan fasilitas pajak akan keras yang telah dilakukan untuk menghilangkan keistimewaan menyakinkan pemerintah akan pen batam dan menyebabkan iklim tiangnya status hukum pulau cerpen usaha semakin tidak kondusif. duduk jiwa ini. tapi sebagian lagi justru me berbagai catatan prestasi yang rambut gembira keputusanini berhasil ditorehkan otorita batam. karena dengan demikian akan dalam menjaga arus investasi asing, mereduksi aktivitas illegal khu susunya terhadap tiga komoditi dan pertumbuhan ekonomi batam tersebut. dalam lima tahun terakhir, any untuk kendaraan bermotor, dianggap seperti selembar kertas khususnya mobil jelas member kosong. hb. maksimal jamuan ppn dan pn akan kami sudah berupaya maksimal, memaksa para importir illegal w w eameeemem api pem tetap bersikeras un c:bangko goe fusion departemen kehakiman dan ham badan pembinaan hukum nasional yor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber sam bun nan ngen hari tgl1 empat, v,op hm. kol: untuk menutup usahanya kare tidak bisa bagi bea semua itu, menurut pemerintah, ha dengan harga murah. nya wujud ketakutan tanpa ada lan dasar berpikir yang rasional. persaingan sehat beberapa kalangan menilai akan persaingan tentunya akan terjadi lonjakan harga harga pasaran bertambah sehat bagi importir pasca pemberlakuan ini. tapi itu pun resmi walaupun hargajual akan yupanyasudah diantisipasi pemerintah, sedikit lebih tinggi. namun, seti sebab tanpa ppn pun harga harga haknya kalangan menengah atas batam sudah menggila. yang menjadi target market . beberapa kalangan menilai akan pengusaha mobiltetaptidak akan me terjadi lonjakan harga harga dipasaran rasakan dampak pemberlakuan kom pasca pemberlakuan itu. tapi panen pajak ini. rupanya sudah diantisipasi pemerintah, ton sebab tanpa ppn pun harga harga demikian juga dengan rokok dan batam sudah menggila. maa beralkohol. kedua item diperindah pernah melakukan arang itu sama sekali tidak meja jut kebutuhan primer masyarakat survai, dan hasilnya kup ama relnya sehingga walaupun harga kan sebab selama tidak dipungutnya git tidak akan berpengaruh terra ppn dan pn batam ternyata pola hidup masyarakat batam yang harga harga masih jauh lebih mahal tetap mengkonsumsi sembako seba. dibandingkan jakarta dan daerah gimana daerah lain indonesia. pabean lain, ujar erwin silitonga, ke samping itu, bagi kalangan indus pala pengawas dan pengkajian pe tri yang berorientasi ekspor tetap akan layanan perpajakan ditjen pajak. mendapatkan fasilitas bebas ppn dan survey itu, ungkap erwin, meja pn khususnya bagi barang kena pijakan bagi pemerintah dalam pajak yang diimpor untuk diolah memutuskan pemberlakuan dan menjadi barang untuk diekspor. pn batam. hanya saja, bagi pengelola kawasan apapun argumentasi yang coba industri mesti mengajukan pemohon dilontarkan oleh pengusaha disini se kepada pemerintah untuk mengubah perginya sudah diberikan jawaban kawasannya menjadi kawasan berikat nya oleh pemerintah melalui ditjen dan terbebas dari pembebanan pajak. pajak maupun ditjen bea cukai. masih terlalu dini bila menilai suka tidak suka, sudah kisah dituakan menyurutkan minat investor kan. seluruh jajaran bea cukai dan untuk masuk batam, tapi juga ma kantor pelayanan pajak pun sudah sih terlalu pagi bila pitu akan mem bersiap siap untuk melaksanakan tu berikan jaminan iklim usaha akan associ memungut rupiah dari setiap semakin kondusif batam. arus masuk kendaraan bermotor, ro sungguh tidak beralasan akan ada kok, dan minuman beralkohol. hengkang besar besaran dari indus demi kepentingan nasional, tentu tri asing batam dengan pencatu nya segenap bangsa indonesia ingin tan fasilitas pajak ini, sebab industri agar adanya pemerataan setiap su asing tersebut tetap mendapatkan dut wilayah ini dalam memberikan fasilitas seperti layaknya kawasan kontribusi pajak bagi negara. tapi da berikat. lam konteks kedaerahan, sah sah saja juga tidak beralasan bila penyerap bila masyarakat batam juga bersih ppn akan menyebabkan upah bu ras untuk menolak pemberlakuan ruh semakin tinggi karena harga tersebut. rangka terkoneksi secara signifikan. sono putra c:bangko. doc piisnok nenek ana |
perahu aippes sumber y8 .c ndbnesiohary tol: deal, hlm. kol: kode: ketika pengidap menanti pat depkes dan ham merancang halnya, obatan obatan untuk penyakit me matikan itu umumnya masih dilindungi pa peraturan pemerintah (pp) soal ten. sebenarnya "da upaya dari pemerintah tata cara pemakaian paten oleh naa memprotes uksi obat untuk hiv aids pemerintah. dengan begitu dalam negeri. tapi, tampaknya hal itu ti bia dak mudah karena terganjal paten, sering diharapkan magyar akan dapat belum memungkinkan memproduksi obat itu tanpa izin dari pemilik paten. taangpikpas beberapa peak .|. kita tabu bahwa paten itu adalah hak eks: farmasi, obat obatan, vaksin klasik yang diberikan oleh negara kepada in vektor (penemu) atas hasil temuannya bi dengan harga lebih murah. tekno asi untuk menemukan atau mendapatkan pa direktur p2ml ditjen member tama rantauan penyakit menular dan ten itumemang bukan perkara mudah kare pemukiman lingkungan ppm perlu biaya riset yang cukup mahal dan dan depkes) hakim rach memakan waktu relatif lama. mat dalam satu seminar ja dengan hak eksklusif yang diberikan oleh karta belum lama ini menge negara kepada penemu paten, termasuk obat, makanan bahwa epidemi hiv aids bebe maka pemegang paten itu dapat melakukan rapa wilayah mengalami peningkatan cukup eksploitasi terhadap hasil temuannya apakah berarti. untuk memproduksi, menjual atau mence halit, menurut dia, dapat dilihat daripada akan kepada pihak lain melalui perjanjian nya prevalensi yang bermakna dalam tiga lisensi dengan membayar royalti. tahun terakhir provinsi kalbar, sumut pihak manapun tidak boleh begitu saja dan sulut. memakai paten yang sudah terdaftar, kare jika respons terhadap halit kurang, epi paten tersebut dilindungi oleh undang demi itu akan bergerak menjadi generalized undang. atau epidemi yang parah dan menyeluruh," indonesia, perlindungan terhadap paten katanya. berlangsung selama tahun. selama jang dia memperkirakan kelompokrisikoting waktu itu, pemegang paten dapat menit penyakit hiv aids indonesia sudah mati hak eksklusifnya. kisah juta hingga juta orang. angka itu cukup menakjubkan bagi indonesia. ada pembatasan dalam pantauan departemen kesehatan, meskipun pemegang paten itu memiliki hak pola penyebaran penyakit berbahaya itu ti eksklusif, hal itu ada perbatasannya antara dak lagi dominasi melalui hubungan seks hak paten itu sendiri dengan negara yang al, tapi sudah menyebar melalui pengguna memberi hak eksklusif. jarum suntik. mengingat hak eksklusif timbul karena menurut data, pada sekitar pe pemberian oleh negara kepada pemegang penyebaran hiv aids adalah melalui hubung paten, maka negara dalam hal ini pemeran seksual, tapi sejak penyebarannya tah dapat melakukan terobosan terhadap melalui hubungan seksual hanya hak eksklusif itu tanpa mengurangi keren untuk itulah, menurut rachmat, pemeran tangan pemegang paten,. tah melalui depkes sudah berusaha untuk jika pemerintah suatu negara berkenan menghambat laju pertumbuhan dengan ber dak dan memandang perlu pemakaian ter bagai cara, termasuk pengobatan terhadap hadap paten itu, dapat saja dilakukan dengan pasien pengidap hiv aids. alasan demi kepentingan masyarakat luas, sayangnya, upaya pemerintah itu tam meskipun pemerintah dapat memakai haknya belum maksimal karena harga obat paten terdaftaritu dengan dalih demikepen untuk penyakit tersebut cukup mahal. pa tangan umum dan atau untuk dalam keadaan anna maan aan nan aman get hari tgl: kafir, mlm. kol: kode: subjek www darurat, namun kebijakan itu tidak meng dirjen hak kepada abaikanatau mengesampingkankepentingan dan ham pen aman iran kepada pemegang paten itu dapat saja kah dat mutan oleh pemerintah jtu diberikan semacam imbalan sebagai kompeni pp). sasi atas pemakaian paten oleh pemerintah. draf kebutuhan obat untuk pe internet dan premi sakit hiv aids, misalnya, pemerintah polri dan dephankam. terakhir tim ini benarnya dapat saja melaksanakan paten muda akan lalu, sei ain win sana hai maa ikan setneg untuk ditandatangani oleh dalam negeri. alasannya, penyakit residen," kata bari hiv aids dah wabah, hita ata bari kepada bisnis belum emang sulit untuk menentukan era dalam ran demi kepentingan umum atau dalamkeadaan dituakan hap nga penataan eng jantan jaran pa nakanoleh pemerintah: tata cara pengajuan yang masih dilindungi oleh undang un pelaksanaan paten oleh pemberi dang. dan biaya tahunan. gta hen epa untuk kasus hiv aids, misalnya, sudah dalam rpp itu sudah ditetapkan paten layak dikatakan penyebaran penyakit itu patenapasaja yang dapat dilaksanakan oleh sudah mewabah. (ae pemerintah, yaitu invensi atau penemuan dengan demikian, pemerintah dapat me bidang senjata api, perlengkapan militer maka paten guna memproduksi obat amunisi, bahan peledak militer, senjata hiv aids dalam negeri. jika itu dapat mia, senjata biologi, senjata nuklir dilakukan, diharapkan harganya lebih murah dan terjangkau oleh pasien. asn nee sebenarnya pertemuan tingkat menteri selain itu, juga diatur bahwa dalam hal negara anggota wto yang diselenggarakan pemerintah berpendapat ada kebutuhan doha, @atar, pada sudah adakesa mendesak untuk kepentingan masyarakat "maan pendapat soal pemakaian obat obat kate, akan damn hani da pat dilakukan oleh pemerintah. paten yang dapat dilaksanakan dalam mala penyet ngga negara butuhkan mendesak itu mencakup produk basa negara anggota wto sudah sepakat farmasi yang diperlukan untuk menunggu melakukan interpretasi terhadap beberapa tie os luas. kit dalam trade related aspect in wingman coodmukes eos peran kan telectual property trip's) agreement. peta laen ata pisa interpretasi itu pada intinyanegara dapat nga putar sasak rand mengambil langkah langkah untuk mesin harapan harga obatnya dapat 'lebih murai, fungi kesehatan warganya dengan metro menurut pejabat itu, dengan adanya pp: diksi obat obat untuk penyakit bersifat me itu nanti, pemerintah dapat menggunakan wahai 2oleh yang kan dino amad indonesia timbul pertanyaan sekarang bagaimana span pantura halnya kalau paten itu belum terdaftar pekat aan umat paarikrai? pap sepat digunakan obat obat tertentu untuk kepentingan cara yang tepat untuk itulah adalah de pain kena obat hanya: mewabah lainnya dengan hargajauhlebi meanaramdaklulan arariimpon teng murah, tambahnya tata sebagai kompensasi pemakaian paten itu, jelasnya, pemerintah akan memberikan se landasan hukum jumlah orange sapa untuk memberikan landasan hukum da sang paten. imbalan sini agak ti lam melaksanakan paten oleh pemerintah, shah dengan #eaa emak kini dirancang sebuah peraturan pemeran mep bma diajukan secara tertulis oleh instansi meme tah (rpp) soal tata cara pelaksanaan paten batang merah oleh pemerintah. bana lega par jan dengan adanya itu, diharapkan akan kekayaan intelektual aan memungkinkan masyarakat mendapatkan dalam pengajuan permohonan itu, menu beberapa obat dan produk farmasi yang masih rut draf itu, instansi yang bersangkutan dilindungi undang undang dengan harga harus memuat judul, nama pemohon, nomor lebih murah permohonan, alasan pelaksana dan jangka "aa ear waktu pelaksanaan patenan agunan man sumber peri indo hari tgl: ktzfui blm. kol: kode: subjek permohonan pemakaian paten itu akan cita menjelaskan kebutuhan mendesak disampaikan oleh ditjen hak kekayaan in untuk kepentingan kesehatan umum antara intelektual depkes dan mkepadapresiden lain obat obatan yang masih dilindungi un melalui menteri untuk mendapat persetujuan dang undang yang digunakan untuk meng: pelaksanaan paten oleh pemerintah itu hadapi penyakit mewabah. dilakukan dengan memberikan semacam obat obat itu bisa diproduksi dalam imbalan kepada pemegang paten, yang be negeri melalui penggunaan paten oleh meme sahnya ditetapkan dengan keputusan presi lintah," katanya. den. menurut data ditjen hak kekayaan in intelektual depkes dan ham, jumlah pero berhak menggugat conan pendaftaran paten dari dalam dan timbul pertanyaan sekarang bagaimana luar negeri dalam tiga tahun terakhir cen jika pemegangpatenitutidak bersediamene dering meningkat. rima besar imbalan yang sudah ditetapkan pada jumlah permohonan paten baru oleh presiden? tercatat sebanyak setahun kemudian rancangan itu mengatur bahwa meme meningkat menjadi sedangkan pada gang paten berhak mengajukan gugatan tahun lalu sudah mencapai pada pengadilan niaga. bersifat final perlu dicatat, meskipun pemegang paten ana mengajukan gugatan karena tidak sepakat cita juga mengatakan keputusan meme soal besar kompensasi.yang diberikan, na tinta untuk menggunakan paten bersifat mun hal itu tidak menghentikan pemeran final. tah untuk menggunakan paten itu. meskipun pemegang paten tidak setuju artinya, pemerintah tetap melaksanakan dengan jumlah imbalan atas pemakaian paten itu, meskipun kasus itu sedang dita paten,tapihalitutidakakan menghentikan ngawi pengadilan. kegiatan produksi dalam negeri," tuturnya. hal ini tampaknya didasari untuk keren jika pemilik paten tidak setuju dengan tangan umum karena makin cepat produksi sejumlahimbalan yang ditetapkan oleh meme lintah, kata konsultan itu, pemilik dapat . mengajukan keberatan melalui pengadilan obat obatan itu, maka akan baik dampaknya niaga. bagi masyarakat. sayangnya ketentuan pemakaian paten logikanya, jika menunda produksi pala oleh pemerintah belum ada aturan pelak menunggu hingga sampai putusan peng sanadnya, padahal aturan itu mendesak adilan berkekuatan tetap, maka sama saja supayamasyarakat mendapatkan akses obat dengan makin memperpanjang derita pasien murah," tambahnya. dan mempercepat penyebaran penyakit. cita mengemukakan bahwa pemilik paten apalagi, menurut konsultan hak atas ke memilik hak eksklusif untuk melakukan eks kayan intelektual ki) cita priapantja, politisi terhadap patennya dan melarang sejak paten berlaku efektif sejak hak lain untuk menggunakannya. tercatat sekitar paten bidang farmasi. namun, tambahnya, pemegang paten itu pemerintah atas pertimbangan untuk wajibmelaksanakan paten yang sudah ternak' kepentingan umum dan kebutuhan amat tar itu. jika pemilik tidak melaksanakan mendesak, maka dapat saja menggunakan nya, dia menambahkan, maka terhadappaten paten yang dilindungi oleh undang undang yang terdaftar itu dapat dikenakan lisensi asalkan untuk kebutuhan mendesak dan ke. wajib. pentungan umum," katanya ketika dihubung bisnis. susanti gemar c:bangko.:4sis indonesia hari tgl: cod, 0y blm. kol: kode: kanibalisme sektor berikan makassar bisnis): menteri perekonomian daerah selalu mengacu pa perikanan dan kelautan roh peningkatan pendapatan asli daerah pad) min dari mengungkapkan se dan pengembangan sektor usaha yang mem jak zaman orde baru hingga saat. sana bid pengembangan sektor ini kanibalisme antarbintang usa perikanan yang akan berkesinambungan ha atau industri sektor per rus mengacu kepada kriteria kriteria seperti kanan dan kelautan masih terus adanya leading sector dan tata ruang usa berlangsung. atau industri yang baik. disamping itu, tambah rokhmin, pemda agunan ekonomi wilayah harus member dia mengatakan akibat kondisi sepertiitu timbangan aspek pencemaran, penyerap sejumlah industri yang melibatkan banyak tenaga kerja dan lainnya. dengan tenaga kerja dari kalangan masyarakat ke kriteria kriteria seperti itu tidak akan ter cil tidak dapat berkembang secara baik bah jadi kanibalisme sektor perikanan, kata kan cenderung makin terpuruk. nya. seperti yang terjadi sulsel, industri rokhmin menambahkan sebagai upaya pe tambak udang sebelumnya menjadi tulang perintah untuk meminimalisir fenomena punggung perekonomian daerah iniakhirnya kanibalisme industri perikanan tersebut pi terpuruk, katanya makassar kemarin. haknyatelah mengajukan rancangan ke munculnya fenomena tersebut, kata roh lautan dan revisi tentang perikanan. min, bersumber dari pengelolaan tata ruang sementara itu ketua departemen budi industri yang tidak memperhitungkan ber daya rumput laut gabungan pengusaha bagai aspek sosial dan ekonomi, perikanan indonesia gappindo), safari dia mengatakan untuk mengatasi alini azis husain mengatakan fenomena kanibal maka program pembangunan sektorperikan lime terjadi karena pemerintah tidak mam depan harus ada penetapan leading menata perkembangan industri disektor sector setiap wilayah. perikanan. kalau leading sector nya tambak udang ada satu bidang industri dalam mata ran atau budidayarumputlaut, makasektorusa tai industri perikanan kita yang begitu be lainnya harus mendukung, katanya. sar kapasitas produksinya karena tumbuh kemudian, kata rokhmin, tata ruang in secara tidak terkendali sementara ada bi putri baik industri pengolahan perikanan dang yang tidak tumbuh dengan baik. maupun yang lainnya tidak boleh dengan ketua gappindo yohanes kimono meng mudah diubah ubah tanpamempertimbang usulkan depan kebijakan pembangunan kan dampak yang ditimbulkan. sektor perikanan dan kelautan harus men selain itu, sambung dia, pembangunan didahulukan kepastian hukum. perekonomian satuprovinsiataukabupaten jikatidak, justru akan membuatinvestor tidak hanya mengejar pertumbuhanekononi enggan masuk sektor perikanan. mereka yang tinggi dalam waktu singkat. menjadi takut, karena usahanya terganggu era otonomi daerah, ukuran maju atau terusik, ujar dia. (msb k5) c:bangko.doc pondok |
eng,nama inap meta maa akan bea saman sumber fat batur lana ann nanga miateblantubid lie aah bena hari tgl: aa eny hlm. kol : ) kode: kpi bahas4rpp penyiaran jakarta bisnis): komisi izin penyelenggaraan lem dangkal lembaga penyiaran menjadi isu utama dalam penyiaran indonesia kpi) bagi penyiaran selama ini swasta bersifat komersial peraturan perizinan lomba membahas empatrancangan diterbitkan oleh ditjen postel, baik radio maupun televisi penyiaran," ungkapnya. peraturan pemerintah( rpp) tapi denganterbitnyauu swasta. . . sampaikan,katanya,sedi ! .tentang penyelenggaraan pe tentang penyiaran lembagapenyiarankomu hitnya surat surat pero nyiakan lembaga penyiaran izin diserahkan pada kpi. ini nias merupakan lembaga honanizinpenyiaran masuk publik, lembaga penyiaran yang memerlukanperaturan. penyiaran berbentuk badan kpi, baik radio dan tele .: swasta, lembaga penyiaran pendukungnya," katanya.: hukum indonesia dan di visi juga untuk perizinan komunitas serta lembaga saat debat publik mengenai dirikan oleh komunitas ter yang baru, perpanjangan penyiaran berlangganan. empat rpp yang diadakan tentu yangbersifatindepen maupun perpindahan fre keempat peraturanterse pada juli juli den,sertalembagapenyiaran kursi. but, menurut ketua kpi vic menurut dia, dalam berlangganan yang bidang volume industri penyiar 'tor melayang, akan meng penyiaran tertera usahanyahanyamenyeleng an, terutama televisi sudah 'atursemuahalmengenaitata. uraiantentangjasa penyiar gerakan jasa penyiaran. sedemikian tinggi dan sa |cara.penyelenggaraan pe andimaksudadalahpenyiar mengenai isu dalam per ham sahamnya pasar mo .nyiakan pada lembaga pe an radio dan penyiaran tele . aturan perizinan secara dal dinilai cukup baik. jadi .nyiaranyangada,pemodal visi yang diselenggarakan umum, victor menjelaskan diperlukan perundangan |an serta sampai pada masa oleh lembagapenyiaranpub 'ada'beberapa hal yang perlu yang mengatur tata cara pe "lah sanksi administratifbagi lik, swasta, komunitas dan diperhatikan sepertiketerli penyelenggaraannya." yang melanggar ketentuan. lembagapenyiaran berulang batan daerah dan'masyarat beberapa indikator seder dalam pembahasan kanan. kat dalam pemberian izin. hana dari besaran industri empat rpp itu, lanjut dia, p,.: in . serta mengenai otoritas, we penyiaranterlihatpada data terungkap mengenai member berbadan hukum wenang dan keputusan ber belanja iklan yang men 'rian izin penyelenggaraan untuklembagapenyiaran sama. capai rp17 triliun. sedang: 'penyiaran djuga biayahak publik adalah lembaga pe prosedur pemberian izin, kan atau sekitar rp10 penggunaan spektrum fre .nyiakan yang berbadan hu prinsip satu pintu sertaizin triliundipergunakan tele 'kursi serta. pembiayaan hak kum dan didirikan oleh naga alokasi dan penggunaan visi dan rp900 miliar atau penyelenggaraanpenyiaran. yakni rri dan tvri, se spektrumfrekuensiradioju untuk radio. (tri) paman mana c:bangko.doe pondok |
behind, departemen kehakiman dan ham ri. balan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber anang pena maan sumber menu open dip linptnto. bedenlupy put lunak hum, rol: xii kode: ban: asuransi tetap dan pailit" jakarta bisnis): menjadi sekitar anak kronologis gugatan pailit prudential direktur asuransi firdaus rp349 juta. mtonaots gugatan pare tengah jaelani menegaskan firdaus manga maret lee boon siong, konsultan asal malaysia lewat kuasa akan menutup presse umunya lucas partners mengajukan gugatan pailit. perusahaan asuransi tetap) jak prudential ka omenesanmekonnsan muda terancam #gugatan dalil susinidikarenakan april2004 kurator yuhelson menginstruksikan pembekuan rekening dan tidak hanya prudential life. pengisian form .:. penghentian operasi prudential assurance selama yang salah. irs april2o04 hakim pengawas pengadilan niaga membatalkan tindakan: ili revisi. hen kitebom uber men kepailitan belum direvisi. sementara itu, api prudentalberperasi kemal dunia mengabulkan kasasi pruldenitla' dan membatalkan vonis) tar lama mengungkapkan (ae pal mereka (direksi prudential life prudential tidak |&juta2004 tiga pemegang polis link sok hia, dick sigung, assurance sudah melaporkan masa ingin melalaikan dan david sigung mengajukan gugatan pailit. lah gugatan tersebut kepada kami. kewajibannya ter tapi, selama kepailitanbelumdi hadap nasabah. sumber: dariberbagaisumber (revisi maka ancaman gugatan pailit tapi, ada klausul tetap akan menghantui industri asu yang mereka langgar sehingga kerja 'amendemen kepailitan tersebut, rasi, jelas firdaus kemarin. sengketa, jelasnya. tegas dia. dia menyatakan hal itu mengamen gugatan pemegang polis sumut cornelius berharap semua asosiasi tari permohonanpailit yangdiajukan tersebut menandai sebulan lepasnya seia sekata dalam mendukung upaya pemegangpolisproduk ulinkyaitu. prudential dari lilitan persoalan gu tersebut. jadi,semuaharussiapber ny. sok hia, david sigung, dan gatanpailit.kalimantan agennya lee korban agar amendemen kedai dick sigung, warga pematang sian boon siong. prudential sempat dipilih lisan bisa sukses, tegasnya. tar, sumut, yang diajukan peng kannada april namun ting secara terpisah, ketua akui frans adilan niaga jakarta pusat, juli katbanding, mahkamah agungmeme suhusilawane tetap optimistik revisi langkan prudential. kepailitan bisa dituntaskan dpr mereka mengajukan klaim karena pada tahun ini. revisi kepailitan sek nie, suami sok hia, sekali dukungan asosiasi1 a.l. memuat krusial yaitu ke gus ayah dari dick dan david sigung secara terpisah ketua tim sosial pilihan perusahaan asuransi harus yang menjadi tertanggungtambahan sasi revisi kepailitan melalui menkeu. meninggal dunia. cornelius simanjuntak menyatakan langkah ini, menurut frans, me namun prudential hanya mamba asuransijiwarelatifrentandibanding mang lantas dicurigai bahwa usaha, yar sebagian. sampai juni ada 'kanasuransiumumdalamhal gugatan asuransi ingin berlindung balik utang prudential yang jatuh tempo pailit. meneken. padahal tidak seperti itu. dan dapat ditagih sebesar rp16 juta. karena itu, kami laut asosiasi kami sudah sering berteriak teriak adapunjika dihitungmanfaatasuran asuransi umum indonesia|, haji menggugat depkes agar menindak di'masa mendatang yang jatuh asosiasi asuransi jiwa indonesia) tegasperusahaanasuransiyangtidak tempo seketika, utang prudential berupayakerasuntuk menyukseskan benar, jelas dia. ens) aa c:bangko. doc pondok |
lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. cek dan atau billet giro kosong. transaksi. penarik. daftar hitaengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa sehubungan dengan perubahan ketentuan mengenai billet giro dan, bahwa untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan cek dan atau billet giro sebagai instrumen pembayaran, perlu penguatan aspek keamanan, kehati hatian, dan perlindungan bagi pengguna melalui penyempurnaan tata cara ketatausahaan dan pengawasan dalam penggunaan cek dan atau billet gibboo. beberapa ketentuan dalamlembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran billet giro kosong, memberikan akses kepada bank indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, sarana fisik, dan aplikasi pendukung, yang terkait dengan ketatausahaan dhn penarik cek dan atau billet giro kosong, dan menindaklanjuti hasil pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kepatuhan diatur dalam surat edaran bank indonesia. kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan sesuai dengan tata cara dan batas waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal bank tidak menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada bank tetap wajib menyampaikan laporan berkala paling lama (tiga puluh) hari sejak batas waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas waktu penyampaian laporan diatur dalamyang terlambat ataulaporan dan paling banyak sebesar rp15. (lima belas juta rupiah). dalam hal bank tidak menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang melakukan pelanggarandiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank harus melakukan pembinaan terhadap seluruh pemilik rekening bank yang bersangkutan dalam rangka penggunaan cek dan atau billet giro. dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada bank berwenang membekukan hak penggunaan cek dan atau billet giro termasuk melakukan penutupan rekening giro, meskipun identitas pemilik rekening tidak tercantum dalam dhn. pembekuan hak penggunaan cek dan atau billet giro atau penutupan rekening giro sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal: bank meragukan kredibilitas pemilik rekening, terdapat permintaan dari pemilik rekening, atau cc. terdapat permintaan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pembekuan atau penutupan rekening giro sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis kepada pemilik rekening. pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, alasan penolakan terhadap cek dan atau billet giro serta ketatausahaan penarik cek dan atau billet giro kosong yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, tetap diproses dengan mengacu padaan ketentuan pelaksanaannyamaksud dalam kitab undang undang hukum dagang.yang menerbitkan cek danatas gabungan badan dan atau perorangan. rekening khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh bank tertarik bagi penarik yang memiliki rekening giro yang telah ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenai sanksi berupa pencantuman identitas pemilik rekening dalam dhnu pemindahbukuan atas cek dan atau billet giro yang masih beredar. dana adalah saldo efektif pada rekening giro atau rekening khusus penarik, termasuk fasilitas cerukan dari bank tertarik. bank tertarik adalah bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan cek dan atau billet giro. pemegang adalah nasabah: pemegang cek yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana, atau penerima billet giro yang memperoleh pemindahbukuan dana,dan atau billet giro oleh penarik. tanggal penarikan adalah tanggal yang tercantum pada cek atau billet giro dan merupakan tanggal diterbitkannya cek atau billet giro. penunjukan adalah penyerahan cek dan atau billet giro oleh pemegang kepada bank tertarik baik melalui kliring oleh bank penagih maupun melalui loket bank tertarik (over the counter). bank penagih adalah bank yang menerima cek dan atau billet giro dan melakukan penagihan kepada bank tertarik melalui kliring. daftar hitam individual bank yang selanjutnya disingkat dhi adalah daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh bank yang mencantumkan data penarik cek dan atau billet giro kosong. kantor pengelola daftar hitam nasional yang selanjutnya disingkat pdh adalah kantor yang ditetapkan olehingkat dhn adalah informasi mengenai data penarik cek dan atau billet giro kosong, yang dikompilasi oleh bank indonesia sesuai dengan dhi yang disampaikan oleh pdhkliring adalah proses perhitungan atas tagihan sejumlah dana yang dilakukan antarpeserta sistem kliring nasional bank indonesia dalam layanan kliring warkat debit dari satu pengirim tagihan kepada satu penerima tagihan yang disertai dengan fisik warkat debitcek dan atau billet giro kosong adalah cek dan atau billet giro yangkeadaan darurat adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan pemilik rekeningketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:wajib menatausahakan cek dan atau billet giro yang telah diberikan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penarik wajib telah menyediakan dana yang cukup pada bank tertarik, dengan ketentuan: untuk cek, pada saat ditunjukkan kepada bank tertarik, dan untuk billet giro, sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu penunjukan. ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk: cek yang ditunjukkan telah dibatalkan oleh penarik, cek yang ditunjukkan telah dasawarsa, dan atau billet giro yang ditunjukkan tidak dalam tenggang waktu efektif. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan danapenarik tidak dapat membatalkan cek dan atau billet giro selama tenggang waktu penunjukan. pembatalan cek oleh penarik sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan setelah tenggang waktu penunjukan berakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan cek diatur dalam surat edaran bank indonesia. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: cek dan atau billet giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhidana tidak cukup, rekening giro telah ditutup, atau rekening khusus telah ditutupdalam hal: unsur cek atau syarat formal billet giro tidak dipenuhi, cek telah dasawarsa:, cek dibatalkan setelah tenggang waktu penunjukan berakhir, pencantuman tanggal efektif billet giro tidak dalam tenggang waktu penunjukan, billet giro ditunjukkan tidak dalam tenggang waktu efektif, atau cek dan atau billet giro diduga palsu atau dimanipulasi. kategori cek dan atau billet giro kosong terhadap cek dan atau billet giro yang diblokir pembayarannya ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal bank tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan cek dan atau billet giro dengan alasan selain yang ditetapkan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada bank tertarik harus dapat mempertanggungjawabkan penolakan cek dan atau billet giro tersebut dan melaporkannya kepada bank indonesia. ketentuan lebih lanjutcc. pengkategorian cek dan atau billet giro kosong terhadapalamtertarik yang melakukan penolakan cek dan atau billet giro dengan alasan diduga palsu atau dimanipulasi wajib menahan dan menunda pembayaran cek dan atau billet giro. penahanan dan penundaan pembayaran cek dan ataucek dan ataucek dan atau billet girotertarik wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam dan atau penahanan sebagaimana dimaksud dalam kepada pemegang atau bank penagih. bank tertarik wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam kepada penarik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan alasan penolakan dan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada danmaupun tidak langsung. dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada bank wajib: menyampaikan laporan berkala, menyampaikan laporan insidental, cc. memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang diperlukan terkait dengan ketatausahaan dhn penarik cek dan atau nama drs. ok. fauzi jamil, alamat jalan sultan hasyim, rw siak, pekerjaan pegawai negeri sipil: nama tengku muhazza: alamat jalan wonosari gang kutilang, rw tangerang tengah, pekanbaru, pekerjaan wiraswastkhusus tanggal april memberi kuasa kepada dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h., merlin, s.h., dan bachtiar dipanggang, s.h., para advokat pada dr. muhammad amrun i1. komisi pemilihan umum kpu) kabupaten siak, berkedudukan jalan sultan ismail nomor siak sri indrapura, provinsi riau: berdasarkan surat kuasa agus salim sebagai ketua kpu kabupaten siak bertanggal april memberi kuasa kepada daniel tanpa musik, misbahuddin gasma, s.h, vinsensius ranteallo, s.h., bonifasius gunung, s.h., samsudin, s.h., dan kristiani musik, s.h., para advokat pada kantor hukum partnershipmemohon, i1. nama drs. syamsuar, si: tempat, tanggal lahir jumrah, juni alamat jalan kurnia nomor pekanbaru, pekerjaan pegawai negeri sipil: nama drs. allegri, si: tempat, tanggal lahir rokan, maret alamat jalan balai kadang ii, rw kelurahan kampung rempah, kecamatan siak, kabupaten siak: pekerjaan pegawai negeri sipildobel amir, s.h., kn, heru widodo, s.h., hum, robinson, s.h., totok prasetiyanto, s.h., dan dimas pradana, s.h., para advokat pada alfonso partners,tesis pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" walaupun kabupaten siak tentang hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan calon bupati wakil bupati kabupaten siak terpilih periode batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemungutan suara ulang(vide bukti p 1j: menyatakan tidak sah dan bataivide bukti p 3j: menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten siak periode dengan rinciandrs. syamsuar, dan drs. allegri, tengku muhazza menyatakan dan memerintahkan agar komisi pemilihan umum kabupaten siak menyelenggarakan pemberian suara ulang dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten siak periodedrs. syamsuar, dan drs. allegri, siartu tanda penduduk ktp) atas nama drs. ok. fauzi jamil, bukti .a: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama tengku muhazza,surat pernyataan yang dibuat oleh mohammad nascar pada tanggal april bukti p 7abcd: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh petri pada tanggal maret bukti p 7e: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh abdul latif pada tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh zulkadriman pada tanggal april bukti p 8a: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh andri siswanto pada tanggal april bukti p 8b: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh turing pada tanggal april bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh tasiun pada tanggal april bukti p 9a: fotokopi surat dari lembaga swadaya pengawasan daerah kepada) nomor kepada kab. siak lp iv tanggal april yang ditujukan kepada ketua tim okada, bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh afrizal sani pada tanggal maret bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh syair pada tanggal april bukti p 11a: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh eli robin alias ibu linda pada tanggal april bukti fotokopi surat laporan yang dibuat oleh syamsiah tanggal april bukti p 12a: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh adek herman pada tanggal april bukti surat pernyataan yang dibuat oleh ahmad rangka sati pada tanggal april bukti p 13a: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh aston jaksa dewa napitupulu pada tanggal april bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh irwandi pada tanggal april bukti p 14a: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh yusuf nurrohman pada tanggal april bukti p 14b: fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh nasir pada tanggal april bukti fotokopi surat keterangan berdomisili nomor skb pp tanggal januari dusun rawa tepak, desa pangkalan pisang, kecamatan koto nasib: bukti p 15a: fotokopi surat keterangan berdomisili nomor skb pp tanggal januari dusun sialang tumbang, desa pangkalan pisang, kecamatan koto nasib: bukti p 15b: fotokopi surat keterangan berdomisili nomor skb pp tanggal januari dusun sei padang, desa pangkalan pisang, kecamatan koto nasib: bukti p 15c: fotokopi daftar pemilih tetap pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tps desa pangkalan pisang, kecamatan koto nasib, bukti fotokopi surat pernyataan, tanggal april bukti fotokopi surat pernyataan, tanggal april bukti fotokopi berita acara klarifikasi tanggal april bukti fotokopi dpt bermasalah pada pilkada siak periode s.d selain itu, pemohon mengajukan orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal april dan mei pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: h.m. abu bakar saksi adalah salah satu bakal calon peserta pemilukada kabupaten siak, saksi sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari partai ppen, namun akhirnya ppen beralih mendukung pasangan hadi yulian agus effendi, saksi selanjutnya melaporkan bahwa ada kelengkapan administrasi yang tidak dipenuhi oleh pasangan calon lain, pemohon melaporkan kepada kpu, namun tidak digubris. saksi selanjutnya melaporkannya kepada bawaslu, namun juga tidak ditindaklanjuti. akhirnya saksi melapor kepada penyidik kepolisian resor siak: abdul latif saksi adalah kepala sekolah sma ash solar @lobi tualang, diselenggarakan seminar peningkatan mutu pendidikan se kabupaten siak. acara tersebut mengumpulkan guru, termasuk utd, pegawai, tk, sd, dan seluruh kepala sekolah, yang dihadiri syamsuar pihak terkait). pada kesempatan itu ketua pgri dan dispora menyampaikan bahwa syamsuar adalah calon bupati masa depan. pada saat penutupan ulang tahun pgri. ketua pgri menyatakan bahwa istri calon wakil bupati alfredi adalah guru, karena itu guru guru diminta mendukung syamsuar alfredi. petri pada saat acara ulang tahun pgri kecamatan tualang, acara dibuka oleh kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga yang dihadiri oleh syamsuar, mohammad nascar saksi bekerja stasiun lokal siak, saksi meliput acara silaturahmi pgri pada bulan oktober kecamatan mandau, hasil liputan saksi diminta oleh pemohon sebagai alat bukti, namun saksi tidak mengetahui apa apa: zulkadriman saksi adalah ketua desa pinang sebatang timur kecamatan tualang: saksi dipilih sebagai ketua untuk periode saksi diarahkan oleh kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut namun saksi menolak, selanjutnya saksi dipanggil oleh kepala dusun, lalu diberhentikan sebagai ketua rt, digantikan oleh sekretaris rt, andri siswanto saksi adalah ketua rw desa pinang sebatang timur, kecamatan tualang: saksi dipilih untuk periode namun belum habis masa jabatan, saksi diarahkan oleh kepala dusun untuk memilih pasangan calon nomor urut namun menolak, saksi diberhentikan dari jabatan ketua rt, tasiun saksi dipanggil oleh ketua bernama bahari johar, diinformasikan bahwa akan ada pertemuan kantor camat: kantor camat, ada ketua lain yang juga dipanggil dan dikumpulkan ruang sekcam. diinformasikan agar mempermudah proses pembuatan ktp, dan diingatkan bahwa untuk mempermudah pembuatan ktp tersebut atas bantuan pak syamsuar: dalam pelaksanaan pembuatan ktp, saksi menerima kurang lebih orang permohonan ktp, dengan waktu pembuatan hanya hari, turing saksi adalah ketua rto1 rwo2 dusun bunut, desa pinang sebatang timur, kecamatan tualang, saksi dipilih sebagai ketua untuk masa jabatan saksi diminta untuk mendukung pasangan calon nomor urut namun saksi menolak: selanjutnya saksi diminta untuk mengembalikan stempel dan diberhentikan sebagai ketua rt, adek herman tps kelurahan tualang, kecamatan tualang terjadi keributan antara saksi dengan seorang pemilih bernama john tamba yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain: john tamba sebelumnya telah memilih sehingga terdapat tanda tinta hijau jari kiri: kartu yang digunakan atas nama orang lain tidak ditemukan karena telah bercampur: syair saksi tinggal desa suak, saksi menerima sembako berisi beras kilo dan gula dua kilo dari pihak terkait: masing masing kepala keluarga menerima bungkus sembako, eli rosi saksi berasal dari minas barat, kecamatan minas, sebelum pemilihan, saksi diajak oleh sekdes bernama ayang bahari, bersama syamsuar dan alfredi lahan desa suku sakai, alfredi memberikan uang rp. kepada masyarakat suku sakai, syamsuar mengingatkan agar tidak lupa memilih nomor saksi diberi uang sejumlah rp. syamsiah saksi adalah warga rw desa pinang sebatang timur, kecamatan tualang: saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut saksi melihat ada kotak suara yang telah terbuka sebelum penghitungan suara, saksi menemukan ada kotak suara yang tidak terdapat formulir dalamnya, pada saat sidang pleno, saksi pasangan calon nomor saksi pasangan calon nomor saksi pasangan calon nomor tidak mau menandatangani karena menemukan adanya indikasi kecurangan, ahmad rangka sati saksi menyaksikan tps desa tualang ada mobil adanya yang berlogo pasangan calon nomor urut dalam mobil, saksi melihat ada kepala dusun yang bernama raja hot: johar situ saksi menerima beras dan gula masing masing dan dibungkus plastik dari tim pasangan calon nomor urut syahril abu bakar saksi adalah ketua dewan pakar partai hanura provinsi riau, partai hanura mendukung pasangan ok muhazza, saksi menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara karena menemukan kejanggalan kejanggalan dedi irawan saksi adalah pengurus partai demokrat sebagai tim pemenangan dari tim koalisi pasangan ok muhazza, saksi bertugas mengkoordinir saksi saksi lapangan, terkait dengan temuan temuan pelanggaran: saksi telah melaporkannya bawaslu, salah satunya adalah perusakan baliho pasangan calon nomor urut yang terjadi pada tanggal maret supriyanto saksi adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi bertugas rekapitulasi perhitungan suara versi tim ok muhazza, saksi menemukan adanya lonjakan dpt, terdapat selisih sejumlah jiwa, padahal lonjakan populasi penduduk hanya sekitar jiwa, muhammad tarmizi saksi adalah anggota pkk kelurahan sungai apit, kecamatan sungai apit, tim pemenangan pasangan calon nomor urut mengurus kartu keluarga kk) gratis, pada tanggal februari ada orang yang mengurus kk, masing masing bernama marlin, roni, dan ridwan dari desa pariwara dan desa lalang kecamatan sungai lalang feri suara saksi adalah koordinator saksi pasangan ok muhazza kecamatan sungai apit yang terdiri dari tps, namun saksi masing masing tps tidak memperoleh salinan dpt: yusuf nurrohman saksi adalah koordinator saksi pasangan ok muhazza kecamatan bunga raya: masing masing saksi tps tidak memperoleh salinan dpt: namun dpt tetap ada yang ditempel tiap tiap tps: aston jaksa dewa napitupulu saksi melihat tumpukan baliho pasangan calon nomor urut gedung astaga kantor camat kandis pada bulan maret saksi sudah melapor kepada bawaslu dan ppk, bawaslu mengatakan bahwa baliho itu dikirim dari pekanbaru dan salah alamat: saksi mengetahui adanya pemilih yang memilih bukan menggunakan hak pilihnya tps kelurahan simpang belut, kecamatan kandis. hal ini dilakukan oleh rasi santri dan ditinjau: saksi melapor bawaslu dan langsung bawa kantor bawaslu: saksi pemohon tps tps kecamatan kandis tidak memperoleh salinan dpt: eridani saksi mendapatkan surat domisili dari ketua setempat, surat domisili tersebut saksi terima menjelang pemilihan: rilis saksi adalah koordinator saksi pasangan ok muhazza tingkat kabupaten, saksi menjelaskan bahwa saksi tps tidak mendapatkan salinan dpt: saksi mengetahui bahwa ada baliho pasangan calon nomor urut yang dirobek oleh tim pasangan calon nomor urut hal ini sudah dilaporkan kepada bawaslu. bawaslu memutuskan bahwa pelaku penyobekan tidak bersalah: hj. nurani saksi adalah istri dari calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut pemohon): saksi menolak dalil pihak terkait yang menyatakan bahwa saksi mengikuti acara aliansi pita putih indonesia appi) dengan memanfaatkan tenaga pns kecamatan sabak auh: appi adalah organisasi sosial yang bergerak bidang menurunkan angka kematian ibu, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten siak melalui dana apbd kabupaten siak. sebelumnya, telah diterbitkan oleh bupati siak, darwin a.s. pada tahun atas mufakat pegawai negeri sipil yang terdiri dari tenaga medis, dokter, dan perawat kabupaten siak dan kecamatan untuk ikut duduk dalam kepengurusan appi:, bakti sosial yang dilaksanakan oleh appi bukan merupakan program pasangan calon nomor urut saksi menghindari anggapan bawa acara tersebut merupakan bentuk dukungan suami saksi selaku kandidat calon wakil bupati dengan tidak menghadiri pembukaan bakti sosial yang digelar appikabupaten siakapril dengan nomor php.d 1ixmenguraikan hal halpril yang pada pokoknya menguraikan hal halnama pasangan calon partai pendukung kursi keterangan yulian, sos, dan partai karya peduli bangsa memenuhi syarat ir. said agus effendi dukungan ,68y6 partai pengusaha dan suara sah pemilu pekerja indonesia legislatif kabupaten partai peduli rakyat nasional siak partai barisan nasional partai perjuangan indonesia baru partai kedaulatan.h. dan partai demokrasi indonesia memenuhi syarat rusdaryanto perjuangan (lima) kursi. dukungan kursi partai buruh (satu) kursi. dprd kabupaten siak hasil pemilu drs. syamsuar, dan partai amanat nasional memenuhi syarat drs. allegri, (lima) kursi. dukungan kursi partai golongan karya dprd kabupaten (empat) kursi siak hasil pemilu partai keadilan sejahtera (tiga) kursi partai persatuan pembangunan (tiga) kursidan partai demokrat (empat) memenuhi syarat tengku muhazza kursi kursi dprd hasil partai gerakan indonesia pemilihan umum raya (dua) kursi legislatif kabupaten partai hati nurani rakyat siak tahun (satu) kursi sumber data: berkas pencalonan model b kwk kpu dan model dprd kab.dilaksanakan pada tanggal sampai dengankabupaten siak dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal april pada pukul wib sampai denganmodel db kwk.kpu): keputusan kpuyulian, sos, dan ir. said agus effendi loan ente asap jang said muhammad sh. dan rusdaryanto urut drs. syamsuar, dan drs. allegri, urutiak dilaksanakan pada tanggal april sekitar pukul wib sampai dengan:demikian pula dalamhun tanggal april permohonan pemohon tersebut:poin halaman uraian dan dalil pemohon tanggapan memohon dalil pemohon pemilih menggunakan kartu pemilih bahwa dalil pemohon tersebut poin iv. .c. bukan miliknya (bukan atas nama yang adalah tidak benar dan mengada ada halaman bersangkutan) untuk memberikan suara oleh karena tidak dapat menjelaskan tps tps tps kel. dan menguraikan siapa yang perawan, kecamatan tualang menggunakan dan kartu pemilih siapa yang digunakan. hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan dalam formulir pada saat penghitungan suara tps tps tps kelurahan perawan, kecamatan tualang dalil pemohon hilangnya formulir dalam kotak bahwa dalil pemohon yang poin iv. .c. suara tps tps dan tps menyatakan bahwa formulir halaman kelurahan perawan, kecamatan hilang dalam kotak suara tps tualang tps dan tps kelurahan perawan, kecamatan tualang adalah tidak benar dan mengada ada oleh karena formulir tersebut ada dalam sampul model yang disediakan oleh kpu kabupaten siak dalam keadaan tersegel. dalil pemohon pembukaan paksa tanpa kehadiran mengenai dalil pemohon yang poin iv. .c. saksi saksi dari pasangan calon tps menyatakan bahwa telah terjadi halaman kelurahan karawang, kecamatan pembukaan paksa tanpa kehadiran tualang saksi saksi dari pasangan calon tps kelurahan perawan, kecamatan tualang adalah tidak benar dan asumsi semata oleh karena pemohon tidak menjelaskan pembukaan paksa apa yang dimaksud. memohon pudalil pemohon penggunaan atribut foto pasangan calon dalil pemohon tersebut adalah tidak poin iv. .c. nomor urut pasangan drs. benar dan mengada ada oleh karena halaman syamsuar, dan drs. allegri, tidak menjelaskan untuk apa atribut si) pada saat pencoblosan tps foto yang dimaksud, siapa dan desa tualang, kecamatan tualang, berapa orang yang menggunakan pendistribusian atribut kampanye atribut. kantor camat kandis oleh pasangan calon nomor urut dalil pemohon tidak diberikannya dpt kepada para bahwa dalil pemohon yang poin iv. .c. saksi pasangan calon kecamatan menyatakan bahwa tidak hal. kerinci kanan, kecamatan bunga raya, diberikannya dpt kepada para saksi dan kecamatan siak. pasangan calon kecamatan kerinci kanan, kecamatan bunga raya, dan kecamatan siak adalah tidak benar dan mengada ada oleh karena faktanya salinan dpt (a4) telah diberikan kepada tea tps). dalil pemohon penerbitan surat keterangan domisili tentang dalil pemohon yang poin iv. .c. untuk dipergunakan dalam pemilukada menyatakan bahwa ada penerbitan hal. kab. siak periode bagi warga surat keterangan domisili pada yang tidak terdaftar dalam dpt dan beberapa dusun desa pangkalan tidak memiliki ktp kabupaten siak pisang kecamatan koto wasit untuk dusun rawa tepak, dusun sialang dipergunakan dalam pemilukada tumbang, dusun sei padang dan kabupaten siak adalah tidak benar. dusun suak tanduk dalam wilayah desa pangkalan pisang kecamatan faktanya adalah keterangan domisili koto wasit. hanya diberikan kepada warga calon pemilih yang telah berdomisili sekurang kurangnya bulan sebelum daftar pemilih sementara diumumkan hal ini sesuai dengan ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun yaitudalil pemohon penambahan jumlah pemilih ilegal dalil pemohon yang menyatakan poin iv. hal. terjadi penambahan pemilih sebanyak adalah tidak benar. faktanya memohon telahberdasarkan data yang diberikan oleh dinas kependudukan dan catat sipil kabupaten siak selanjutnya dipertandingkan dengan daftar pemilih tetap dpt) pada pemilihan umum presiden tahun yaitu sebanyakiakknenam orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: irwan sugiarto seluruh pemilih tps desa pangkalan pisang berjumlah pemilih: karena sudah berdomisili lebih dari enam bulan: sudarso desa saksi, pemilih tambahan berjumlah pemilih dari tps karena sudah berdomisili lebih dari enam bulan: burhanuddin gayo, tps formulir tidak hilang tetapi tidak dimasukkan dalam kotak suara, syaiful bakri tps kelurahan perawan, kecamatan tualang ada yang menyatakan, terdapat pemilih yang menggunakan undangan orang lain untuk memilih tetapi setelah diperiksa nama wilson sebagai pemilih tidak ada, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon: sukiman bahwatidak benar dan tidak ada pencongkelan kotak suara, sabar sinagapril pada pokoknya menguraikan hal hal,( (ot suara san moo mmm s2 ag0re|nggal apriltanggal februari pemohon adalah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten siak dengan nomor urutsiak periodepada tanggal april diapril yang mana permohonan. keterlibatan orang pns guru) bahwa dalil pemohon adalah dalam sosialisasi pasangan calon tidak benar, karena fakta yang nomor urut yang terjadi sebenarnya adalah: acara dengan kecamatan tualang dan kecamatan pgri kecamatan tualang dan mandau, kecamatan sungai apit dan kecamatan mandau adalah acara kecamatan siak. halal halal lingkungan pgri dan,tetangga rt) dikarenakan tidak memilih bahwa dalil pemohon dalam pasangan calon nomor urut yang permohonannya adalah tidak terjadi kecamatan: benar mengada ada karena tidak pernah ada pemberhentian kecamatan tualang, desa pinang terhadap ketiga ketua rukun sebatang timur rt. rw. tetangga sebagaimana didalilkan kecamatan tualang, desa pinang oleh pemohon faktanya adalah sebatang timur rt. rw. ketua rukun tetangga yang kecamatan tualang, desa pinang bersangkutan telah habis masa sebatang timur rt. rw. jabatannya dan tidak terpilih kembali untuk masa jabatan pama, iv. .a. tentang kemudahan proses dalil pemohon tidak benar, pembuatan ktp dan kartu karena good non, tentang keluarga menjelang pemilukada pembuatan ktp merupakan sebagai strategi memperkuat basis program pemerintah daerah yang dukungan pasangan calon nomor tidak ada kaitannya dengan urut pemilukada. terlebih, bahwa syaramenggunakan obat tidak benar dan menyesatkan, oleh obatan milik negara rsud karena faktanya meskipun benar kabupaten siak) yang dilakukan ada pengobatan gratis, namun oleh pasangan calon nomor urut hanya untuk orang dan bukan saat kampanye yang terjadi di| untuk orang sebagaimana kecamatan kota nasib: didalilkanhh, iv. .b. pemberian uang saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bahwa dalil pemohon adalah nomor urut yang dilakukan tidak benar, karena pihak terkait kecamatan sungai apit dalam bentuk tidak pernah membagikan sembako kepada desa suak sembako kepada desa lanjut dan pemberian uang suak lanjut kec. sungai apit, rp1. untuk diberikan kepada tidak juga memberikan uang penduduk lahan minas asal: rp1. untuk diberikan kepada penduduk lahan,, iv. .c. pelanggaran penyelenggaraan berdasarkan pada formulir pemberian suara tps tersebut tidak ada catatan keberatan yang diajukan oleh iv. .c. pemilih menggunakan kartu pemilih saksi pemohon. justru pasangan bukan miliknya tps tps salon yang memperoleh suara tps kelurahan perawan, terbanyak dan menang kecamatan tualang kecamatan tualang adalah pemohon ii, dengan meraih sebanyak suara .c. papa sedangkan pihak terkait hanya kelurahan perawan, kecamatan mendapatkan sebanyak tualangpasangan calon nomor urut pada saat dalil pemohon adalah tidak pencoblosan tps desa benar, justru sebaliknya pemohon tualang dan pendistribusian atribut lah yang menggunakan identitas kampanye kantor camat kandis saksi dan alat peraga contoh oleh pasangan calon nomor urut kertas suara serta tanda pengenal bergambar calon nomor urut kecamatan tualang dan kecamatan lainnya,para saksi pasangan calon dalil pemohon adalah tidak kecamatan kerinci kanan, benar, oleh karena saksi pihak kecamatan bunga raya, dan terkait diberikan dpt kecamatan siak kecamatan kerinci kanan, kecamatan bunga raya dan kecamatan siak. iv. .c. penambahan jumlah pemilih bahwa meskipun dalil tersebut ilegal ditujukan kepada memohon, namun pihak terkait perlu terjadi penambahan jumlah pemilih menegaskan, bahwa tidak ada sebanyak pemilih kabupaten siak satupun pasangan calon yang menjelang pemilukada1. adalah tidak benar, oleh karena a4. tentang perencanaan tidak pernah ada perencanaan sistematis pihak terkait sistematis dari pihak terkait dan tidak bekerja sama dengan siar. pernah ada kerjasama pihak terkait darwin bupati siak) vide dengan sdr. darwin bupati siak) perbaikanacara dalil tersebut adalah tidak benar, oleh program pendidikan pemerintah karena kehadiran sdr. syamsuar tentang pemantapan kkg mgp, dalam kegiatan yang berlangsung sungai apit siak, bahkan sempat tanggal desember tersebut berbicara dalam kontek dalam kedudukan selaku ketua berkampanye yang jelas jelas isi dewan penasihat miskin himpuivsiak memohon)divide bukti p 1j, yang diumumkan pada tanggal aprilempat puluh sembilan ribu tujuh puluh enamiak tahunksndtumanmaasidngundamo drs. syamsuar, dan drs. allegri, drs. h.ok. fauzi jamil dan tengku muhazzpasangan drs. syamsuar, dan drs. allegri, sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu (lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) suara daripada perolehan suara pasangan yang lain. pidatonya mengungkapkan jangan pengembang kurikulum indonesia membeli kucing dalam karung, kabupaten siak), bukan sebagai artinya drs. syamsuar mengajak pasangan calon nomor urut agar para komponen guru guru bahkan pada saat itu memohon memilih dirinya sebagai bupati siak belum membuka pendaftaran depan, pasangankec. oleh karena selain kegiatan halal sungai mandau yang dipimpin oleh halal yang dilaksanakan pada idul fitri kari yaris selaku ketua pgri yang telah mentradisi, kegiatan tersebut juga kepala dinas pariwisata, seni, berlangsung pada bulan oktober budaya dan olah raga kab. siak, jauh sebelum tahapan rinaldi saleh dan pika lainnya. pemilukada diselenggarakan. singkatnya pemohon mendalilkan adapun tentang kehadiran sdr kari yaris menyampaikan pesan syamsuar, selain karena belum politik yang mengarahkan dukungan dimulainya tahapan pemilukada dan kepada sdr. syamsuar, dan dalam belum ada penetapan pasangan setiap acara sdr. syamsuar selalu calon, tidak lain karena faktor diberikan kesempatan untuk kedekatan sdr syamsuar selaku memberikan sambutan politik: ketua dewan penasehat miskin himpunan pengembangididikan pengulangan dari dalil kec. sungai apit, syamsuar menghadiri acara penutupan namun demikian, perlu pihak terkait pemantapan kkg mg mata tegaskan, bahwa kegiatan yang pelajaran se kec. sungai apit yang berlangsung pada desember dihadiri oleh camat dan pika sama sekali tidak ada kaitannya sungai apit serta kadis pendidikan, dengan pemilukada. kadistingkat bahwa dalil tersebut tidak benar dan kabupaten sampai desa sebagai kabur, oleh karena pemohon tidak tim pendukung atau relawan dapat menyebutkan siapa saja dengan mengkoordinasi ikan pns pejabat tingkat desa, kapan dan diantaranya kepala kepala dinas dalam kegiatan apa merekarelawan bahwa dalil tersebut tidak benar dan untuk pemasangan atribut berupa kabur, oleh karena pemohon tidak spanduk kampanye pasangan dapat menyebutkan siapa saja pns calon nomor urut yang dimaksud, kapanmuda, bahwa dalil pemohon adalah tidak kecamatan bunga raya benar, karena pada saat itu sdr. melakukan sosialisasi kepada hasan patani sedang berada seluruh perangkat desa untuk rumahnya kota siak sri indrapura, memenangkan pasangan calon kec. siak. dengan begitu dalil nomor urut dan setelah selesai pemohon yang mendasarkan pada narsis membagi bagikan uang keterangan sukarno dengan mana acara tersebut dihadiri oleh mengatakan bahwa dirinya hasan patani, menyaksikansdr. termin mengatakan ada uang termin, sdr. marjin maupun yang dititipkan oleh marjin rp. rosdiyanti bukanlah anggota atau untuk rosdiyanti untuk bagian dari tim koalisi rakyat bersatu. memilih pasangan calon nomor terlebih lagi kecamatan bunga urut rayaraya, bahwa dalil pemohon adalah tidak rabu maret sekitar pukul benar, mengada ada dan tidak jelas wib, telah dilakukan karena pemohon tidak menyebutkan pembagian rokok oleh tim sukses secara tegas mengenai siapa yang pasangan nomor urut warga membagi bagikan rokok dan siapa setempat bernama haryono saat yang menerima rokok tersebut. atas itu menyaksikan kejadian tersebut kejadian tim pemenangan tim melakukan protes keras terhadap koalisi rakyat bersatu) pasangan tindakan tim sukses pasangan calon nomor urut tidak pernah calon nomor urut kepada mendapat teguran dari bawaslu bernama studio dan panwaslukada. sehingga dalil sdr. studio hanya menjawab pemohon ini pun harus dengan enteng bahwa itu hanya dikesampingkan:desa daun telah mengada ada karena faktanya sdr. membagi bagikan uang antara parwa sukrosa adalah keponakan lain kepada warga bernama dari kepala desa daun yang parwa sukrosa rp. kebetulan tidak mempunyai pekerjaan sembari menegaskan untuk dan kepada sdr. parwa sudah sering mendapat bantuan berupa uang dari memilih pasangan calon nomorterjadi bahwa dalil tersebut selain kabur juga pencongkelan pengrusakan kotak tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, suara oleh tim pasangan calon oleh karenaketua dalil tersebut tidak benar, karena koalisi rakyat bersatu sebagai faktanya tim sukses pasangan calon ketua koalisi rakyat bersatu yang nomor urut pada hari kamis dibentuk pihak terkait adalah sdr. tanggal april membawa hasan basri, bukanlah sdr orang pemilih yang tidak berhak jawara harian sebagaimana didalilkan pemohon ii. didalam tim tps kel. simpang buku, sukses pihak terkait tidak terdapat rimba raya, kec. kandis:seharusnya dalil pemohon adalah tidak benar, atau ktp dan gratis secara karena good non, tentang pembuatan instan. selanjutnya sekcam ktp merupakan program pemerintah mengatakan program tersebut daerah yang tidak ada kaitannya akan berlanjut apabila warga denganvide bahwa dalil tersebut selain kabur juga perbaikan permohonan halamanbenar, sesungguhnya dilakukan pihak terkait oleh karena memang laporan laporan tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu yang disampaikan pemohon kepada kabupaten siak, sehingga selain bawaslu tidak cukup bukti sehingga melanggar butir tidak dapat ditindaklanjuti. juga merugikan pemohon. vide perbaikan permohonan halaman tentang pemberitaan koran haluan riau bahwa mengenai pelayanan ktpdengan bahkan pemohon tidak dapatimei yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: amri syarif tidak ada pemecatan orang ketuaketua memalsukan tanda tangan kepala dusun untuk kegiatan gotong royong fiktif dan meminta uang kepada donatur, lineatus mulailah saksi adalah,pad:ketuanya istri dari wakil bupati pasangan calon nomor urut dr. krisnanto wibowo saksi bukanlah pns maupun bekerja rumah sakit siak tetapi dokter swasta, saksi terlibat dalam pengobatan gratis tanggal maret koto nasib yang diminta oleh pasangan syamsuar, saksi merencanakan daftar obat yang diadakan oleh wakil bupati pasangan calon nomor urut roni rahmat saksi adalah camat kandis, dan efektivitas,iv. bahwa dengan kpu kabupaten siak mengeluiak: pada tanggal april seluruh pejabat pejabat kabupaten siak diundang oleh calon wakil bupati pasangan calon nomor urut yangakhir rapat,saksi menjelang pemilukada tidak pernah mengumpulkan rt, rw, seluruh perangkat, untuk diarahkan salah satu calon, dan membagi uang, saksi diundang untuk pembentukan ketua karang taruna sub dusun: hasan foton saksipasangan calon,dan ktp sejumlah , : tidak ada pembuatan ktp yang gratis,, mahoni tanggal maret ada kegiatan paud dan bekerjasamasyamsuar hadir hadir sebagai penasihat miskin: wanita tidak ada pemberian uang kepada suku sakai,adanya organisasi baru yang mewadahi guru guru dalam bidang kurikulum: roy lesmana saksi tidak pernah mengajak dan menghimbau peserta pertemuan guru guru dan paud untuk memilih syamsuar pada pemilukada kabupaten siak tahun menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis bawaslu kabupaten siak dalam persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:tualang dan sei mandau dalam acara pgrisungai apit dalam acara kkg, sd., mi, ts, sma ma smk: kasus 1l. .a. terkait keterlibatan pegawai negeri sipil dalam sosialisasi pasangan calon kabupaten siak dalam acara dialog bersama dibidang pendidikan agamaterkait pengobatan gratis saat kampanye dengan menggunakan obat obatan milik negara rsud kabupaten siak) kecamatan koto nasib yang dilakukan oleh pasangan nomor1l. terkait pemberian uang saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor kecamatan sungai apitpelanggaran pelanggaran yang ditangani panwaslukada siak namun tidak termasuk dalam permohonan nomor php.d ix dan nomor php.d ix kampanye diluar jadwal (dilakukan dimalam hari), pelapor adalah abdul wahab dan terlahir pasangan calon yulian, sos., si.) sudah diproses dan diteruskan gakkumdu dengan nomor: kl bawaslu kada iv tanggal april diduga merusak alat peraga pasangan calon lain, pelapor rilis s.h., terlahir wahidin, istana, johan, pd., sdh diproses tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, berkas diproses dengan nomor: bawaslu kada iv dpp, tanggal april diduga melakukan kampanye gelap (black campaign), pelapor ramai kodam, s.e., dan mustafa kamal hut., terlahir diduga pasangan calon nomor sudah diproses tetapi pelapor tidak bersedia menjadi pelapor dan tidak dapat mengadakan saksi saksi, sehingga kasusnya tidak dapat ditindaklanjuti, berkas diproses dengan nomor bawaslu kada iv dpp, tanggal april kasus tps kelurahan perawan kecamatan tualang tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak dapat menunjukan bukti bahwa surat undangan untuk memilih (model atas nama orang lain yang digunakan terlahir untuk mencoblos tidak ada, pemberkatan nomor bawaslu kada iv dpp, tanggal april kasus tps desa rawang kao kecamatan lubuk dalam tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi saksi yang dihadirkan pelapor tidak mau memberikan kesaksiannya. pemberkatan nomor: bawaslu kada iv dpp, tanggal april:iakpasangan caloelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" dalam pemilukada kabupaten siak periode dapat diuraikan berikut ini: iv. .a. netralitas penyelenggara pemerintahan pns iv. .a. keterlibatan (sembilan ratus tujuh puluh enam) orang pegawai negeri sipil (guru) dalam sosialisasi pasangan calon nomor urut yaitu drs. syamsuar, dan drs. allegri, yang terjadi kecamatan tualang dan mandau, kecamatan sungai apit, dan kecamatan siak bukti ,p 7a, 7b, p 7c, p 7d, p 7ej iv. .a. karena menolak mengarahkan warganya untuk memilih pasangan calon nomor urut (pasangan drs. syamsuar, dan drs. allegri, si), maka kepala desa memecat (tiga) orang ketua rukun tetangga rt) kecamatan berikut ini: bukti p 8a, p 8bl: kecamatan tualang, desa pinang sebatang timur rt. rw. kecamatan tualang, desa pinang sebatang timur rt. ,rw. kecamatan tualang, desa pinang sebatang timur rt. ,rw. iv. .a. kemudahan proses pembuatan ktp dan kartu keluarga menjelang pemilukada sebagai strategi memperkuat basis dukungan pasangan calon nomor urut bukti p 9aj: iv. .b. praktik politik uang (money politics) iv. .b. pengobatan gratis bagi sekitar (tiga ratus) orang penduduk dengan menggunakan obat obatan milik negara rsud kabupaten siak) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (pasangan drs. syamsuar, dan drs. allegri, si) saat kampanye yang terjadi kecamatan koto nasib bukti p 10j, kepala daerah dan wakil kepada daerah kabupaten siak periode (vide bukti d(vide bukti pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten siakakapril hari kamis tanggal april danpemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilukada kabupaten sitanggal april dan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan hal hal selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: i3.15jkeseluruhan dalil dalil pemohon, dan mengajukan eksepsi:dan mengajukan enam orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal meiapril yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal april, dan (ii) permohonan pemohon kabur,rekaman videomei yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara: i3 menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah disampaikan keterangan tertulis bawaslu kabupaten siak, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara,dengan pendiriannya masing masing: pendapat mahkamah dalam eksepsi i3. menimbang, terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait bahwarekaman video, keterangan saksi saksi dari para pihak, keterangan tertulisketerlibatan pegawai negeri sipil guru dalam sosialisasi pihak terkait yang terjadi kecamatan tualang, kecamatan mandau, kecamatan sungai apit, dan kecamatan siak (vide bukti dan bukti p 7a sampai dengan bukti p 7e berupa foto dan surat pernyataan, serta keterangan saksi abdul latif, petri, dan mohammad nascar), terhadap dalil guo, pihak terkait dalam keterangannya menyatakan, acara dengan persatuan guru republik indonesia pgri) kecamatan tualang dan kecamatan mandau adalah acara halal halal lingkungan pgri dan diadakan pada tanggal september sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilukada oleh kpu kabupaten siak, selain itu, pihak terkait dalam kesimpulannya menyatakan, pada acara acara tersebut tidak ada permintaan dukungan dari syamsuar pihak terkait) dalam keikutsertaannya pada pemilukada kabupaten siak tahun namun syamsuar hadir sebagai undangan dalam kapasitas selaku penasihat himpunan pengembangan kurikulum indonesia miskin) (vide bukti pt dan bukti pt serta keterangan saksi saksi bernama lineatus mulailah, samsudin, drs. ikhwanuddin, dan sofyan), bawaslueterlibatan pegawai negeri sipil dalam sosialisasi pihak terkait: mahkamah menilai, bantahan pihak terkait beralasan hukum, sehingga dalil pemohon guo tidak terbukti. selain itu, bahwa pemohon mendalilkan adanya pemecatan tiga orang ketua rukun tetangga rt) karena menolak untuk mengarahkan warganya agar memilih pihak terkait. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti bukti p 8a, dan bukti p 8b berupa surat pernyataan zulkadriman, andri siswanto, dan turing yang kemudian bersaksi dalam persidangan, pihak terkait dalam kesimpulannya menjelaskan, pemberhentian zulkadriman sebagai ketua adalah karena banyak mengadakan rapat gotong royong fiktif sambil meminta sumbangan kepada para donatur dengan mengatasnamakan kepala dusun pertiwi (vide bukti pt dan keterangan saksi doni kepala dusun pertiwi)l. menurut pihak terkait, pemberhentian tersebut didasarkan pula pada banyaknya pengaduan warga. pengangkatan adnan sebagai pengganti adalah berdasarkan rapat musyawarah desa pinang sebatang timurdan keterangan saksi amri syarif kepala desa): pihak terkait juga menjelaskan, andri siswanto telah habis masa jabatannya sebagai ketua dan diangkat robi darwis sebagai pengganti sementara yang7a dan keterangan saksi amri syarif kepala desa)|: menurut pihak terkait, pemberhentian terhadap turing adalah karena tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku pengurus dengan baik dan pengangkatan nasir sebagai penggantinya adalahpts tentang pengangkatan pejabat pengurus rw dusun bunut dan(vide bukti pt dan keterangan saksi amri syarif kepala desa)), mahkamah menilai, bantahan pihak terkait beralasan hukum. selain itu,kemudahan proses pembuatan kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk) menjelang pemilukada sebagai strategi memperkuat basis dukungan pihak terkait (vide bukti dan bukti p 9a berupa surat pernyataan dan laporan temuan lembaga swadaya pengawasan daerah kepada) kabupaten siak dan keterangan saksi tasiun): pihak terkait dalam kesimpulannya menyatakan, rencana untuk mempermudah pembuatan ktp dan merupakan program pemerintah daerah yang tidak ada kaitannya dengan pemilukada. pembuatan ktp dan bagi warga kabupaten siak tetap dikenakan biaya, yaitu untuk kepengurusan ktp dikenakan biaya sebanyak dan sebanyak (vide keterangan saksi muasal dan abdullah hamil): mahkamah menilai danpraktik money politic seperti pengobatan gratis bagi sekitar orang penduduk dengan menggunakan obat obatan milik negara rumah sakit umum daerah kabupaten siak) yang dilakukan oleh pihak terkait saat kampanye kecamatan koto nasib (vide bukti berupa surat pernyataan afrizal sani) dan pemberian sembako saat kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait yang dilakukan kecamatan sungai apit kepada kepala keluarga desa suak lanjut, serta pemberian uang sebanyak kepada setidaknya orang penduduk lahan minas asal (vide bukti berupa surat pernyataan syair dan bukti berupa surat pernyataan eli rosi). untuk membuktikan dalil guo, pemohon mengajukan saksi saksi bernama johar situ dan eli rosi: pihak terkait dalam kesimpulannya menyatakan, benar ada pengobatan gratis, namun hanya untuk orang dan bukan untuk orang (vide bukti pt obat obatan yang dibagikan pun bukanlah milik rumah sakit umum daerah kabupaten siak, namun dibeli apotek dan honor para tenaga medis dibayar oleh pihak terkait dengan menggunakan dana pribadi (vide bukti pt bantahan pihak terkait tersebut dikuatkan keterangan saksi saksi bernama ir. toni chandra dan dr. krisnanto wibowo, menurut pihak terkait, dirinya tidak pernah membagikan sembako kepada kepala keluarga desa suak lanjut kecamatan sungai apit dan tidak pernah memberikan uang sebanyak rp1. untuk orang penduduk lahan minas asal (vide keterangan saksi wanita): panwaslukadaampanye pengobatan gratis dan pemberian uang kecamatan sungai apit, mahkamah menilai, bukti bukti yang diajukan pemohon hanya menunjukkan kejadian yang bersifat sporadis belaka dan pemohon tidak cukup membuktikan terjadinya money politic yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. selain itu, tidak diketahui signifikansi atas perolehan suara masing masing pasangan calon: bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan kartu pemilih bukan miliknya dan hilangnya formulir dalam kotak suara tps tps dan tps kelurahan perawan, kecamatan tualang serta pembukaan paksa tanpa kehadiran saksi saksi tps kelurahan perawan, kecamatan tualang (vide bukti berupa penerimaan laporan syamsiah dan bukti p 12a berupa surat pernyataan adek herman, serta keterangan saksi syamsiah), memohon dalam jawabannya menyatakan, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dalam formulir pada saat penghitungan suara tps tps dan tps kelurahan perawan, kecamatan tualang divide keterangan saksi syaiful bakri ketua kpps tps kelurahan perawan, kecamatan tualang)|. memohon dalam kesimpulannya menjelaskan, burhanuddin gayo (anggota ppk kecamatan tualang) telah menyatakan dalam persidangan bahwa formulir milik kpps telah dicocokkan dengan formulir milik bawaslu dan tidak ada perbedaan angka dan tidak dipersoalkan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi ppk kecamatan tualang (vide bukti sampai dengan bukti terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi, memohon menyatakan hal tersebut tidak benar. memohotersebut (vide keterangan saksi burhanuddin gayo), mengenai pemilih yang menggunakan kartu undangan orang lain, memohon menyatakan hal tersebut tidak benar. dalam kesimpulannya, memohon menyatakan, saksi syaiful bakri telah menerangkan dalam persidangan bahwa pemilih tps kelurahan perawan atas nama wilson memang tidak menggunakan haknya. hal tersebut juga dibuktikan dengan kolom nama wilson yang tidak dicontreng oleh petugas sebagaimana nama nama lain yang menggunakan haknya (vide bukti pihak terkait dalam kesimpulannya menyatakan, berdasarkan formulir tps tersebut, tidak ada catatan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon. selain itu, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan menang kecamatan tualang adalah pasangan calon nomor urut dengan meraih suara, sedangkan pihak terkait hanya mendapatkan sebanyak suara: bawaslu kabupaten siak dalam keterangan tertulis menyatakan, terdapat kasus tps kelurahan perawan, kecamatan tualang yang tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak dapat menunjukkan bukti surat undangan untuk memilih atas nama orang lain, mahkamah menilai, pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya. selain itu, seandainya pun benar dalil pemohon guo, tidaklah signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon: bahwa pemohon mendalilkan adanya penggunaan atribut foto pihak terkait pada saat pencoblosan tps desa tualang, kecamatan tualang (vide bukti berupa surat pernyataan ahmad rangka sati atas adanya mobil merk adanya yang terdekat foto pihak terkait dekat tps dan keterangan saksi ahmad rangka sati dalam persidangan), serta adanya pendistribusian atribut kampanye kantor camat kandis oleh pihak terkait (vide bukti p 13a dan keterangan saksi aston jaksa dewa napitupulu): pihak terkait dalam kesimpulannya menjelaskan, adanya atribut kampanye pihak terkait berupa baliho kantor kecamatan kandis adalah luar sepengetahuan pihak terkait sebagaimana keterangan saksi adrian, dan setelah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu, ternyata merupakan kesalahan kirim:dpt tidak diberikan kepada para saksi pasangan calon kecamatan kerinci kanan (vide bukti berupa surat pernyataan irwandi), kecamatan bunga raya (vide bukti p 14a berupa surat pernyataan yusuf nurrohman), dan kecamatan siak (vide bukti p 14b berupa surat pernyataan nasir). untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi saksi antaranya, rilis, feri suara, dan yusuf nurrohman, memohon dalam jawabannya menyatakan, salinan dpt (a4) telah diberikan kepada ti, yaitu tps, pihak terkait menyatakan, saksi pihak terkait kecamatan kerinci kanan, kecamatan bunga raya, dan kecamatan siak telah diberikan salinan dpt,adanyaun sei padang, dan dusun suak tanduk dalam wilayah desa pangkalan pisang kecamatan koto nasib (vide bukti dan bukti p 15a sampai dengan bukti p 15c, serta keterangan saksi eridani): dalam jawabannya, memohon menyatakan, keterangan domisili hanya diberikan kepada warga calon pemilih yang telah berdomisili sekurang kurangnya enam bulan sebelum daftar pemilih sementara diumumkan (vide keterangan saksi irwan sugiarto dan sudarso). hal tersebut sesuai dengan ketentuan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yang menyatakan,pemohon mendalilkanemohon dalam jawabannya menyatakan, memohonpemilih berdasarkan data yang diberikan oleh dinas kependudukan dan catat sipil kabupaten siak untuk selanjutnya disandingkan dengan daftar pemilih tetap dpt) pada pemilihan umum presiden tahun yaitu sejumlah pemilih.pemilih (vide buktipemilih: pihak terkait dalam kesimpulannya menyatakan, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan pada saat rapat pleno penetapan dpt oleh memohon. selain itu, good non, seandainya benar terdapat penambahan jumlah pemilih ilegal suara dikurangi suara menjadi suara adalah tidak berdasar hukum: iv. .b. pemberian uang saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (pasangan drs. syamsuar, dan drs. allegri, si) yang dilakukan kecamatan sungai apit dalam bentuk sembako (beras kilogram, gula kilogram) kepada kepala keluarga desa suak lanjut, pemberian yang sejumlah untuk diberikan kepada setidaknya untuk orang penduduk lahan minas asal bukti a). iv. .c. pelanggaran penyelenggaraan pemberian suara iv. .c. pemilih menggunakan kartu pemilih bukan miliknya (bukan atas nama yang bersangkutan) untuk memberikan suara tps tps tps kelurahan perawan, kecamatan tualang bukti ,p 12a), iv. .c. hilangnya formulir dalam kotak suara tps tps tps kelurahan perawan, kecamatan tualang (vide bukti iv. .c. (vide bukti iv. .c. penggunaan atribut foto pasangan calon nomor urut (pasangan drs. syamsuar, dan drs. allegri, si) pada saat pencoblosan tps desa tualang, kecamatan tualang bukti p 13j, pendistribusian atribut kampanye kantor camat kandis oleh pasangan calon nomor urut bukti p 13aj, iv. .c. tidak diberikannya dpt kepada para saksi pasangan calon kecamatan kerinci kanan bukti p 14j, kecamatan bunga raya bukti p 14aj, kecamatan siak bukti p 14bj: iv. .c.an sei padang, dan dusun suak tanduk dalam wilayah desa pangkalan pisang kecamatan koto wasit bukti p 15a, p 15b, p 15cj. iv. .c. penambahan jumlah pemilih ilegalagpihak terkait tidak beralasan hukum: dalil dalilerdasarkan segenap uraian pelanggaran pemilukada kabupaten siak periode yang terindikasi sengaja dibiarkan demi kemenangan pasangan calon nomor urut atas nama pasangan drs. syamsuar, dan drs. allegri, si, maka seharusnya hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten siak periodemoamuammads1 santunan drs. syamsuar, dan drs. allegri, drs. h.ok. fauzi jamil dan tengku muhazza petit kehadiran (dua) pasangan calon bupati wakil bupati dalam pemilukada kabupaten siak sebagai pemohon dalam sidang mk kabupaten siakiakiakyolanda usman pekerjaan jabatan wiraswasta alamat dusun mekar ii, desa buntulia selatan, kecamatan marisa, kabupaten pohuwato, provinsitobing siahaan, s.h. nur taman, s.h. jerryanto tulungalo, s.h. selanjutnya disebut sebagai .adapun nomor menyebutkan:: perangkat desa, anggota badan persyaratan desa,,,, ancaman yang dikenakan terhadap terdakwa iriyolandaverifikasiyebutkan::eyolanda usmanyang terdaftar komisi pemilihan umum kpu):ukti gubernuidan mei sebagai berikut: bukti putusan pengadilan limboto nomor pid. pemilu pn. lbt tanggal januari putusan pengadilan tinggi gorontalo nomor pid.pemilu pt.glo tanggal januari buktiatim relawanpada pokoknya sebagai berikut:,, ibu hana hasanah fadel muhammad, hemat: saksi adalah pns, yang harus netral, dan tidak boleh mendukung calon, saksi dimutasikan dari kepala sekolah sdn mulailah sdn mulamahu sebagai guru kelastt surat pernyataan pengunduran diri budi doku sebagai pns:surat keputusan,,ffoto perubahan pamflet hana hasanah fadel muhammad setelah rapat dengan bawaslu, bukti pt ffoto dalam kalender hana hasanah fadel muhammad yang bermasalah dan yang sudah diperbaiki: bukti pt f: bukti pt surat pernyataan pengunduran diri budi doku sebagai pns:digorontalo terkait dengan pemberhentian dengan hormat pns a.n. budi doku) yaitu prof. dr. jasmin tulipama 0aespan.mk v yang kemudian registrasi pada hari rabu:nam pasca jae aaaa pewsantatersp jaran tmn pak (haratasananrasemmunammad tak oadi,:aaaa poesaare jatim hasen won, jabar jasa ranatasananradeanammad ear7 ya|konndauaman |oso joo (remmisansaia jomsuara rahmayadi jay,:yadistiker foto kampanye atas nama hana hasanah fadel muhammad dan perbaikan stiker foto guo bukti pemohon: dan bukti pihak terkait hana hasanah fadel muhammad: pt s.juga kepada turut terkait rahmayadi jaha) karena pemohon tidak dapat menunjukan secara pasti adanya keterlibatan pihak terkait. oleh karena itu, sikap kpu yang tidak mencoret turut terkait dari daftar calon tetap dpd adalah beralasan, pelanggaran pelanggaran administratif yang didalilkan dalam permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum, selain itu, pelanggaran administrasi tersebut telah diperbaiki oleh pihak terkait sebelum pemilu sesuai dengan arahan dari bawaslu:cap registrasi yang tertulis halaman depan, berdasarkan:: dengantidak mempengaruhi terpilihnya calon anggota dpdberdasarkan ketentuan nomor tahun jumlah anggota dpd untuk setiap provinsinya adalah (empat): bahwavinsi yang bersangkutan: bahwa berdasarkan dalil pemohon pada halaman pemohon membandingkan perolehan suara menurut kpu dengan perolehan suara menurut pemohon dengan menggunakan tabel sebagai berikut: perolehan suara pemohon baik menurut memohon kpu) maupun pemohon sendiri adalah sama yaitu suara, bahwa yang membedakan adalah rangking perolehan suara pemohon yang menurut penetapan memohon kpu) menduduki rangking sedangkan menurut pemohon menduduki rangking hal ini disebabkan perolehan suara hana hasanah fadel mohamad, rahmayadi jaya masing masing dianggap (nol). bahwa disamping itu pemohon dalam petitumnya (halaman mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar menetapkan elnino husein, st. m.si, a.d. khal drs. dewi sartika hemat dan amir adam sh. berhak menjadi anggota dpd provinsi gorontalo. bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut sudah dapat dipastikangorontalo, karena: sekalipun perolehan suaranya ditetapkan sesuai permohonan pemohon, rangking pemohon berada pada urutan bukan empat besar, pemohon sendiri tidak pernah minta agar majelis hakim mahkamah konstitusi menetapkan pemohon sebagai calon dpd yang berhak atas kursi dpd dari provinsi gorontalo. berdasarkan uraian di, bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pemilu dilakukan oleh orang calon dpd yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon, yaitu sebagai berikut kampanye yang dilakukan terpidana irfan angle alias irfan dan terpidana husein papaya, lurah hepuhulawa untuk peserta pemilu a.n. rahmayadi jaha. penggunaan keterangan palsu yang dilakukan oleh calon dpd utusan provinsi gorontalo a.n. budi doku dari nomor urut berupa pengajuan persyaratan sebagai calon anggota dpd yang tidak benar yang seharusnya diajukan pada bulan juli namun baru diajukan pada tanggal januari kampanye yang dilakukan oleh calon anggota dpd utusan provinsi gorontalo atas nama hana hasanah fadel muhammad karena telah menggunakan alat peraga kampanyenya berupa gambar bersama pejabat dengan pakaian dinas atau kebesarannya atau atribut jabatan. bahwa dalil pemohon tersebut hanyalah bersifat asumsi dan tidak dapat dibuktikan secara nyata. bahwa disamping itu kalau pun berpengaruh bisa berpengaruh positif bagi memohon dan dapat pula berpengaruh negatif, sehinga apa yang dikemukakan oleh pemohon bukanlah sesuatu yang dapat memberikan kepastian hukum. petit:mei pukul wibtanggal mei komisi pemilihan umum provinsi gorontalo menguraikan hal hal sebagai berikut: tentang pencalonan rahmayadi jaha pemohon yolanda usman mengajukan keberatan terhadap rahmayadi jaha,, yakni irfan angle lurah bolihuangga) dan husain papaya lurah hepuhulawa),ani::slamet warsito tempat tanggal lahir pati, juli pekerjaan wiraswasta alamat jalan diponegoro nomor rt. rw. kelurahan pati lor, kecamatan pati, kabupaten pati, jawa tengah nama sri mulyani tempat tanggal lahir pati, maret pekerjaan dosen alamat desa ngurenrejo rt. rw. kecamatan wedarijaksaendang yulianto s.h., m.h., miftahul ikhwan aa, s.h., dan oktan maka, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum endang yulianto, s.h., m.h., partners yang berkantor jalan tebet dalam jakarta selatan,dalam pemilihan bupati wakil bupati pati diperlukan data kegiatan tahapan yang diusulkan untuk ditunda. yang mana memohon belum melampirkanyang diusulkan penundaan sebagaimana tersebut bukti namun faktanya memohon baru mampu menetapkan tahapan, jadwal dan program penundaan yang dimaksud pada tanggal april melalui keputusan komisi pemilihan umum pati sebagaimana disebutkan dalam bukti bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, memang memohon telah melaksanakan ketentu, namun sampai dilakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun yang diselenggarakan oleh memohon bahkan sampai gugatan permohonan ini diajukan mahkamah konstitusi surat penetapan berkaitan dengan penetapan penundaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati tahun belum pernah diterbitkan oleh menteri dalam negeri. bahwa meskipun memohon belum mendapatkan surat penetapan dari menteri dalam negeri sebagai ketentuan yang harus dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada tahun kabupaten pati, memohon tetapjadikan memohonsalah satu amar putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor php.d ix tertanggal agustus adalahfaktanya memohon tidak mampu melaksanakan amanat amar putusan mahkamah konstitusi tersebut. hal ini dibuktikan memohon baru dapat melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati pada tanggal juni memang benar memohon melakukan penundaan namun memohon tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya dilakukan penundaan baik sebagian ataupun seluruhnya yaitu adanya penetapan dari menteri dalam negeri sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah (bukti dengan demikian penundaan yang dilakukan memohon terhadap penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati (bukti dan bukti adalah inkonstitusional atau cacat hukum sehingga seluruh pelaksanaan, keputusan atau penetapan atau semua akibat hukum lainnya yang timbul akibat penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati adalah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara tidak sah. bahwa untuk melaksanakan amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix memohon pada tanggal april menerbitkandasar memohon untuk mencetak surat suara yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan psu pilkada pati yang diselenggarakan pada tanggal juni bahwa berdasarkbukti di . sehingga atas dasar ketentuan tersebut, maka surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati seharusnya sama seperti yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten pati putaran pertama kecuali kolom peserta pasangan calon calon bupati dan wakil bupati kabupaten pati nomor urut yang dahulu diisi oleh senarai, s.e, m.m. dan tejo purnomo diganti dengan pasangan calon imam euros, m.m. dan joko, pd., serta keteraamar putusan nomor php.d.ix bahwa dalam syarat keputusan memohon (bukti lampiran angka ke (dua) maupun dalam lampiran angka (sepuluh) disebutkan bahwa letak juduladalah terletak bagian luar atas pojok kanan surat suara. namun pada kenyataannya surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada pati tanggal juni adalah tidak sesuai dengan surat suara yang ditentukan oleh keputusan memohon (bukti surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut letakberada bagian bawah pojok kiri dalam posisi terbalik (bukti atas perubahan tersebut memohon tidak pernah meminta persetujuan dan tidak pernah disosialisasikan kepada para pasangan calon peserta pemungutan suara ulang pemilukada pati bahwa sebagai akibat dari perubahan tersebut selain tidak sesuai ketentuan yang berlaku yang mengaturnya, kami menilai sangat berpotensi akan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemungutan suara ulang pemilukada pati dan merugikan pasangan calon lainnya. hal ini dikarenakan letak kolom yang akan ditandatangani ketua kpps tepat berada dalam kolom kotak suara salah satu pasangan calon yaitu kolom nomor dikuatkan ketika ketua kpps menandatangani surat suara tersebut sebelum diberikan kepada pemilih untuk memberikan hak suaranya terjadi kerusakan yang ditimbulkan dari penandatangan tersebut (misalnya saja surat suara tertembus baik secara sengaja maupun tidak sengaja). akibat yang ditimbulkan jika hal tersebut terjadi adalah surat suara tersebut akan dinyatakan rusak ketika pemilih yang menggunakan hak pilihnya memilih selain pasangan yang berada kolom (karena terdapat lebih dari satu tanda kolom yang berbeda). surat suara yang dipergunakan pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati yang mendasarkan padabagian tak terpisahkan dari surat keputusan (bukti seharusnya selain perubahan pada kolom pasangan calon nomor urut yang semula atas nama senarai, s.e., m.m dan tejo pramono digantikan oleh imam euros, m.m. dan joko, pd., pd., serta penulisan pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun diganti dengan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun adalah tetap dengan surat suara yang dipergunakan dalam penyelenggaraan psu pilkada pati (bukti bahwa atas perubahan surat suara (bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan (bukti tersebut kami menduga adalah kesengajaan dan sudah direncanakan oleh memohon. karena dalam perkembangannya ternyata memohon sudah mengetahui perubahan atas surat suara tersebut dan melakukan pembiaran, bahkan terkesan menutup tutupnya. bahkan pelipatan surat suara yang lazimnya dilakukan oleh memohon beserta jajarannya dengan menggunakan pihak ketiga, terhadap surat suara guo kelipatannya lakukan percetakan dimana surat suara tersebut cetak. atas dasar dugaan kesengajaan dan terencana dalam hal penyimpangan bentuk surat suara tersebut, terhadap temuan itu dilaporkan pada bawaslu pilkada kab. pati oleh endang yulianto, s.h., m.h. dan supir santoso, s.h selaku kuasa hukum pasangan calon nomor urut (satu) pada hari rabu tanggal juni pukul dengan tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada vi (bukti yang diterima oleh saudara suparman. sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut keesokan harinya memohon mengundang ke enam pasangan calon peserta psu pilkada pati berserta team kampanyenya untuk dilakukan koordinasi. dalam rapat koordinasi memohon tidak bisa memberikan alasan atau atas pertimbangan apa dilakukan perubahan terhadap surat suara tersebut, yang pada akhirnya pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut (satu), pasangan calon nomor urut (dua), pasangan calon nomor urut (tiga), dan pasangan calon nomor urut (enam) menghendaki pemungutan diundur untuk memberi waktu kepada memohon untuk memperbaiki surat suara. karena tidak ada keputusan maka memohon sensors koordinasi tersebut dan berjanji akan memberikan keputusan paling lama jam wib, namun hingga pelaksanaan memohon tidak pernah memberikan klarifikasi apapun. memohon hanya memberikan pernyataan secara lisan bahwa pelaksanaan psu pilkada pati tetap dilaksanakan dan bagi yang tidak puas silahkan ajukan gugatan mahkamah konstitusi. bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pemilihan umum merupakan dokumen negara yang keberadaannya diatur dan dijamin oleh suatu peraturan perundang undangan, yang tentu saja tidak boleh dirubah tanpa melalui ketentuan ketentuan yang mengaturnya demi kepastian hukum. tindakan memohon yang telah merubah surat suara guo tanpa dasar hukum mengakibatkan surat suara guo yang dipergunakan dalam psu pemilukada kabupaten pati yang dilaksanakan pada juni merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh memohon yang mengakibatkan surat suara pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pati tidak sah atau batal demi hukum. memohon telah melanggar asas asas penyelenggaraan pemilu bahwa memohon telah melanggar asas asas penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati terutama asas kepastian hukum dan keterbukaanmemohon tidak mendasarkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang atas peraturan pemerintah tindakan memohon yang melegalisasi penyelenggaraan psu pilkada pati yang tidak sesuai ketentuan perundang undangan yang dilakukan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai konsekuensi bangsa indonesia sebagai negara hukum. selain itu tindakan memohon yang melanggar asas keterbukaan karena memohon mengetahui dengan jelas dan terang bahwa surat suara yang hendak digunakan dalam pelaksanaan psu pilkada pati adalah tidak sesuai spesifikasi surat keputusan kpu kabupaten pati (vide bukti terhadap hal ini memohon melakukan pembiaran dan tidak disosialisasikan kepada para pasangan calon peserta psu pilkada pati perihal ketidak sesuaikan tersebut, bahkan memohon menutup nutupi penyimpangan tersebut dari para pasangan calon peserta psu pilkada pati maupun dari publik hingga pada akhirnya temuan terhadap penyimpangan tersebut ditemukan oleh tim advokasi pemohon dan melaporkannya kepada bawaslu kada kabupaten pati kelalaian memohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah melanggar asas ketelitian, kehati hatian dan kecermatan (zorgvuldingheidsbeginsel) dalam membuat atau mengambil kebijakan penyelenggaraan psu pilkada pati telah mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada pati cacat hukum. kesimpulan bahwa surat keputusan komisi pemilihan umumdan surat keputusan kpu kab.adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena memohon tidak mendasarkan proses penundaan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuinyatakanhingga pelaksaan penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati selesai dilaksanakan sampai dengan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dengan mengeluarkan, bahkan hingga gugatan ini diajukan mahkamah konstitusi, memohon belum pernah mendapatkan penetapan penundaan jadwal, tahapan dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang pilkada pati dari menteri dalam negeri. bahwa memohon telah dengan sengaja merubah format surat suara yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas. seharusnya surat suara yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan psu pilkada pati adalah surat suara yang format dan spesifikasinya sesuai dengan ketentusurat suara merupakan dokumen negara yang merupakan salah satu unsur yang teramat penting dari suatu pelaksanaan pemilihan umum, yang tentu saja keberadaannya dijamin oleh perundang undangan untuk menjamin kepastian hukum. berkaitan dengan hal tersebut peraturan kpu nomor tahun meedomani ketentuan ini dan ditetapkan oleh dengan keputusan kpu provinsi atau kpu kabupaten kota . jadi sangatlah jelas bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan psu pilkada pati (vide bukti tanggal juni tersebut adalah dan oleh karenanya hal tersebut berakibat surat suara pemungutan suara cacat hukum sehingga dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. bahwa memohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah melanggar asas asas penyelenggaraan pemiluutama asas kepastian hukum dan keterbukaan. ketidakhati hatian, ketidak teliti dan ketidak permata memohon telah mengakibatkan cacat hukum dari seluruh penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati karena memohon mengabavide buktivide buktvide bukti bahwa sebagai akibat kelalaian memohon telah mengakibatkan keseluruhan penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan cacat hukum, sehingga keseluruhan penyelenggaraan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. petit berdasarkan keseluruhan uraian atas, pemohon memohon majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan memutus perkara guomenyatakan cacat hukum dan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum keseluruhyang diselenggarakan memohon pada hari sabtu tanggal juni sebagaimana tercantum dalam lampiran kpu kabupaten pati nomor pts kpu. kab. pati menyatakan surat suara yang sah dan berlaku dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tanggal juni adalahnyatakan tidak sah atas surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten pati psu pemilukada) pada juni dikarenakan tidak sesuai denganmerintahkan kepada memohon agar melaksanaksesuai dengan proseduratau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan ketanggal april bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten pati kepada ketua dprd kabupaten pati nomor perihal usulan penetapan penundaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati, tertanggal november bukti fotokopi surat ketua dprd kabupaten pati nomor kepada gubernur jawa tengah perihal pengusulangubernur jawa tengah nomor kepada menteri dalam negeri perihal usulmenteri dalam negeri dalam hal ini direktur,, membaca keterangan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten pati, berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mkdan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal juni yang diterima kepaniteraankj)| junjendral otonomi daerah nomor otda kepada gubernur jawa tengah, perihal penundaan pemungutan suara ulang, tertanggal november bukti fotokopi surat gubernur jawa tengah nomor kepada bupati pati, perihal penundaan pemungutan suara ulang, tertanggal desember bukti fotokoprtanggal aprilsurat suara yang dipergunakan untuk pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun dan surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun bukti fotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan bawaslu kabupaten pati nomor panwaslukada vi bukti fotokopi peraturan komisi pemilihan umum nomor tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pilkada dan wakilkan:desember bukti fotokopi foto foto pemasangan baliho. selain itu, pemohon mengajukan (empatwahyudi saksi adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut tim pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tetap memasang baliho baliho seluruh desa, serta menggunakan radio, dan televisi sebagai alat kampanye: pada tanggal juni pukul saksi menerima laporan dari anggota tim bahwa surat suara yang tidak sama dengan surat suara pada waktu pemilukada sebelumnya, pemalsuan surat suara sudah dilaporkan kepada kepolisian, namun saat saat saksi dipanggil untuk bersaksi, saksi diminta untuk pulang, karena akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada panas. purwa wijaya tim pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut memasang gambar gambar dirinya tengah kota, dan hal ini dibiarkan oleh memohon: surat suara yang tidak sama dengan surat suara yang sebelumnya dan posisi kolom tandatangan kpps terbalik, yaitu sebelah kiri, padahal sebelumnya sebelah kanan. milik muslihat ariyanto saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut ada baliho baliho yang terpasang daerah pemilihan dan hal ini, namun saksi tidak melaporkan kepada yang berwenang, surat suara yang digunakan berbeda format dengan surat suara pada pemilukada muhammad bisri daerah pemilihan kecamatan margoyoso ditemukan banyak alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut saksi mendengar sendiri ada kampanye melalui radio pas fm, dan bos fm, serta kampanye simpang lima tv: saksi hanya melapor kepada pimpinan saksi, saksi mengikuti rapat kpu untuk arahan mengenai tugas dan kewenangan saksi, namun saksi tidak mendapat penjelasjuli yang menguraikan hal hal sebagai berikut: i. dalam eksepsi: bahwa permohonan pemohon harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat syarat formal suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang kuasa khususfakta fakta dalam permohonan pemohon yang menjadikan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan antara lain adalah sebagai berikut bahwa, surat kuasa yang dipergunakan oleh kuasa pemohon untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa slamet warsito dan sri mulyani) dalam mengajukan permohonan keberatan dalam perkara itis adalah merupakan surat kuasa umum yang tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, dengan fakta fakta sebagai berikut: bahwa surat kuasa pemohon dibuat dan ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa pada tanggal juni yaitu (tujuh) hari sebelum psu dilaksanakan pada tanggal juni bahwa surat kuasa pemohon ditandatangani pada tanggal juni padahal objek permohonan yang digugat dan dimohonkan pembatalan berupa keputusan kpu kabupatenbaru ditetapkan oleh memohon pada tanggal juni bahwa, surat kuasa pemohon tanggal juni ternyata diberikan kepada kuasa pemohon untuk dan atas nama sertaihan bupati dan wakil bupati pati tahun dan tidak dimaksudkan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai pemohon mahkamah konstitusi, bahwa surat kuasa pemohon tanggal juni cacat formal karena tidak memenuhi ketentuan sema nomor tahun 1971tanggal januari juncto sema nomor tahun tertanggal oktober yang mensyaratkan surat kuasa khusus wajib menyebutkan tiga hal prinsip yakni: menyebutkan kompetensi relatif, pengadilan mana kuasa itu pergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa: menyebutkan identitas pihak yang berperkara dan kedudukan para pihak (sebagai pemohon penggugat dan memohon tergugat), menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara: mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa: bahwa, ketiga syarat tersebut secara kumulatif wajib tercantum dalam surat kuasa khusus, dan apabila salah satu tidak terpenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut dinyatakan cacat formil, serta tidak sah. akibat ketidakabsahan surat kuasa khusus menyebabkan surat gugatan yang ditandatangani oleh penerima kuasa dinyatakan tidak sah. (baca buku karangan yahya harahap, sh. dengan judul hukum acara perdata", penerbit grafika, halaman dan halaman bahwa ternyata dalam surat kuasa pemohon tanggal juni tidak menyebut identitas pihak yang berperkara dan kedudukan para pihak serta tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai pokok perkara yang disengketakan hal ini menjadikan surat kuasa pemohon tanggal juni tidak sah: bahwa objek permohonan pemohon ternyata bukan merupakan objek perselisihan pemilukada yang dimaksud dalam ketentuan pmk yaitu akan tetapi objek permohonan juga meliputi keputusan tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara ptun) untuk menghadirinya yaitu: keputusan kpu nomor tanggal november tentang penundaan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun dan keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab. pati tanggal april tentang perubahan keputusan kpu kabupaten pati nomor tahun yang nyata nyata tidak berpengaruh pada hasil hitungan perolehan suara pemohon dalam pemilukada pati, bahwa dalam permohontetapkan memohon, dan tidak disertai permintaan petit untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon padahal hal itu disyaratkan dalam ketentuan huruf angka dan angka pmk berdasarkan alasan atas maka wajib ain hukumnya bagi mahkamahbahwa meskipun dalam beberapa putusannya mahkamah konstitusi telpandangan mahkamah tersebuthalaman bahwaix sehingga berdasarkan ketentuan pmk permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya, bahwa, berdasarkan pandangan dalam beberapa putusan mahkamah yang kami uraikan atas maka seharusnya dalam dalil alasan permohonan pemohon harus menguraikan pengaruh pelanggaran pelanggaran hukum yang terjadi dalam pemilukada dengan hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada sehingga pada akhirnya mahkamah dapat menilai tingkat kerugian serius pemohon akibat adanya pelanggaran pelanggaran hukum dalam pemilu atau pemilukada. bahwa, karena dalam permohonannya pemohon tidak mampu menguraikan pengaruh pelanggaran yang didalilkan dengan hasil peringkat perolehan suara pemohon, maka permohonan pemohon haruslah tolak untuk seluruhnya karena tidak sejalan deng (vide dasar permohonan pemohon halaman bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix karena dalam petit permohonan nomor pemohon meminta agar mahkamah memerintahkan memohon untuk melakukan penetaphal ini adalah mustahil dilaksanakan karena bertentangan dengan putusan mahkamah nomor php.d ix yang salah satu kamarnya menyatakan:: bahwa formulasi permohonan pemohon menyalahi hukum acara yang diatur dalam pmk bahwa sesuai ketentuan pmk maka keberatan mengenai sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah harus diajukan dalam format permohonan namun yang terjadi dalam perkara guo keberatan pemohon mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ajukan mahkamah dalam format gugatan hal ini terbukti dengan fakta dalam permohonan pemohon halaman pojok kiri atas dengan perihal:juga pada permohonan pemohon halaman paragraf paling bawah yang berbunyi: dengan ini mengajukandengan alasan alasan sebagai berikut. bahwa mengenai kesalahan formulasi dan penyebutan istilah keberatan sengketa php perkara guo, majelis hakim konstitusi dalam sidang panel tanggal juli telah mengingatkan dan memberi kesempatan kepada kuasa pemohon untuk mengadakan perbaikan, namun kenyataannya pemohon tetap mengajukan keberatan perselisihan php dengan format gugatan, bukan permohonan sebagaimana atur dalam pmk sehingga permohonan pemohon bertentangan dengan pmk dan demi tertib hukum acara maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard): il. dalam pokok perkara bahwa jawaban memohon pada bagian eksepsi atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan jawaban memohon mengenai pokok perkara permohonan pemohon, oleh karena itu dianggap termuat dan terbaca kembali pada jawaban pokok perkara permohonan, bahwa memohon menyatakan menolak seluruh dalil dalil permohonan pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui dalam jawaban memohon, bahwa dalil pokok permohonan pemohon halaman angka romawi nomor yang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati tahun inkonstitusional , adalah tidak benar dan tidak beralasan: bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon halaman angka romawi nomor yang menyatakan, pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati tahun adalah inkonstitusional , memohon menyampaikan jawaban sebagai berikut: bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilukada kabupaten pati pada tanggal juni adalah guna memenuhi dan melaksanakan isi amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal agustus yang kamarnyadari bunyi isi amar putusan mahkamah tersebut tidak terdapat satu amar pun yang memerintahkanpati tahun paling lambat hari sejak amar putusan guo dibacakan, sebagaimana didalilkan oleh pemohon: bahwa tidak adanya perintah mahkamah kepada memohon untuk melaksanakan psu pemilukada kabupaten pati dalam waktu (sembilan puluh) hari tersebut, hal ini dipertegas dengan surat mahkamah konstitusi kepada pj. bupati pati. surat mahkamah tersebut bernomor pan.mk tanggal maret sebagai jawaban atas surat pj. bupati pati kepada mahkamah. (vide bukti bahwa meskipun dalam amar putusan mahkamah nomor php.d ix tidak memberikan batasan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilu bupati dan wakil bupati pati, memohon komisi pemilihan umum kabupaten pati telah berusaha keras agar pelaksanaan psu dilakukan secepatnya dan kalau memungkinkan dilaksanakan sebelum waktu (sembilan puluh) hari sejak putusan guo dibacakan. guna pelaksanaan psu tersebut memohon kpu kab. pati telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten pati untuk menanyakan kesiapan anggaran pelaksanaan psu tersebut. setelah memohon melakukan koordinasi pemerintah kabupaten pati menyatakan bahwa anggaran biaya penyelenggaraan pemungutan suara ulang telah disediakan apbd perubahan yang sedang dalam tahap pembahasan dprd kabupaten pati, berikutnya memohon kpu kabupaten pati menetapkantahun yang salah satu dictum surat keputusan tersebut memohon menjadwalkan bahwa pelaksanaan psu akan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal november (vide bukti bahwa meskipun pihak pemerintah kabupaten pati telah menyediakan anggaran pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati tahun melalui apbd perubahan namun kenyataannya terjadi keterlambatan dalam pembahasan dan penetapan apbd perubahan kabupaten pati tahun sehingga meskipun jadwal pelaksanaan psu pemilukada kab. pati telah ditetapkan yaitu pada hari sabtu, tanggal november namun psu tidak dapat dilaksanakan pada hari sabtu tanggal november karena tidak adanya anggaran untuk melaksanakan psu sebagai akibat motornya pembahasan dan penetapan apbd perubahan kabupaten pati tahun oleh dprd kabupaten pati yang diketuai oleh senarai, s.e.,m.m. ketua dprd kab. pati), bahwa karena memohon belum tidak memiliki anggaran pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati tahun sebagai akibat dari motornya pembahasan dan penetapan apbd perubahan kabupaten pati tahun oleh dprd kab. pati, maka dengan sangat terpaksa dikarenakan alasan keterlambatan anggaran, kpu kabupaten pati menunda pelaksanaan pemungutan suara ulang untuk sebagian tahapan yang belum dilaksanakan dengan menerbitkanserta mengirimkan surat kepada ketua dprd kabupaten pati nomor tanggal november tentang permohonan penundaan sebagian tahapan pemungutan suara ulang (vide bukti oleh dprd kabupaten pati surat tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor tentang pengusulan penundaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (vide bukti bahwa selanjutnya setelah dprd kabupaten pati menetapkan besaran anggaran untuk pelaksanaan psu dalam apbd kabupaten pati tahun maka memohon pada tanggal april melanjutkan tahapan pelaksanaan psu yaitu dengan menerbitkmulanya sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun disebutkan mengenai objek perselisihan pemilihan umum kepala daerah pemilukada) adalah sebagai berikut: objek perselisihan pemilukada adalah berupnamun demikian dalam perkembangannya mahkamah konstitusi mk) selaku pengawal konstitusi dan demokrasi telah memberikan terobosan hukum dengan memberikan putusan putusan tentang perselisihan pemilukada dimana objek perselisihan pemilukada tidak lagi terbatas padsebutkan atas, bahwa putusan terkait dengan perselisihan pemilukada dengan objek luar hasil penghitungan suara tersebut antara lain adalaherdemikian pula dengan putusan dalam keputusan memohon tersebut telah pula disampaikan kepada dprd kabupaten pati (vide bukti bahwa berdasarkan uraian uraian atas, memohon kpu kabupaten pati) telah melakukan langkah langkah untuk melaksanakan psu sesuai perintah mahkamah dalam putusan nomor php.d ix dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku khususbahwa berdasarkan jawaban memohon atas maka dalil permohonan pemohon yang menyatakan mahkamah memerintahkan memohon untuk melaksanakan psu dalam waktu (sembilan puluh) hari sejak putusan nomor php.d ix dibacakan serta dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati didasarkan atas dasar hukum yang inkonstitusional, dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar: bahwa, adalah tidak benar dan tidak beralasan, bahwa, terhadapmemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut: bahwa mengenai design maupun bentuk surat suara yang dipergunakan dalam psu sebelum dilakukan pencetakan surat suara, memohon kpu kabupaten pati) pada tanggal juni telah memintakan persetujuan kepada seluruh pasangan calon atau tim kampanye yang mewakili dalam bentuk penandatanganan validasi dalam lembar master surat suara yang berupa bentuk design surat suara yang sama persis dengan surat suara yang dicetak dan digunakan dan tidak mengalami perubahan seperti yang dialihkan oleh pemohon (vide bukti bahwa berita tentang validasi master surat suara dan adanya persetujuan pasangan calon tersebut dimuat surat kabarign surat suara (vide bukti bahwa setelah terjadi pernyataandengan alasan bahwa design surat suara yang dipergunakan dan telah divalidasi disetujui oleh pasangan calon dan kpu kabupaten pati berpotensi untukersebut sangat kecil terjadi),poin item bahwa pemeriksaan surat suara pada pemungutan suara ulang pemilu bupati dan wakil bupati pati, oleh ketua kpps bahwa surat suara tersebut dalam keadaaan baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara secara lebar lebar dihadapan pemilih, yang kemudian disampaikan kepada pemilih dalam keadaan lipatan kembali dipedomani, sert (vide bukti bahwa atas keberatan dan laporan dari pihak pemohon kepada panwaslukada kabupatenyang intinya menyatakan bahwa: surat suara yang digunakan tetap, dan posisi tanda tangan kpps dibelakang logo kpu (tidak formulir kpps belakang gambar pasagar tanda tangan kpps, bahwa, atas dasar rekomendasi bawaslu kabupaten pati, memohon kpu kabupaten pati kabupaten pati (vide bukti yang isinya sebagai berikut:serta mengisi dan menandatanganinya , pada halaman depan surat suara. sedangkan tulisan serupa yang dicetak pada surat suara tidak perlu isi desa kelurahan kecamatan banana ketua kpps pakan tanda tangan, dalam pelaksanaannya upaya memohonbahwa: tidak terdapatyang tidak dibalik gambar foto pasangan calon): surat suara tidak sah relatif sangat kecil dan sebanding persentase dengan pemilukada pada putaran pertama, yaitu atau yos, partisipasi pemilih pada psu cukup tinggi yaitu atau y6: suara sah sangat tinggi, yaitu dari jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilihnya (vide bukti pasangan h.m. slamet warsito, s.t., m.mt dr. sri mulyani unggul kecamatan, yaitu kecamatan tlogowungu, kecamatan tayu, kecamatan dukuhseti, pasangan imam euros, djoko, unggul: pasangan haryanto, s.h., m.m., budiyono unggul: bahwa berdasarkan keseluruhan jawaban memohon tersebut atas maka tidak terbukti adanya kesengajaan maupun keadaan memohon merubah surat suara yang dipergunakan dalam psu pemilukada kabupaten pati dan surat suara yang pergunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kab. pati tanggal juni adalah sah: bahwa dalil pokok permohonan pemohon halaman nomor yang menyatakan memohon telah melanggar azas asas penyelenggaraan pemilu , adalah tidak benar dan tidak beralasan dengan alasan sebagai berikut: bahwa, penyelenggaraan psu pemilukada kabupaten pati pada tanggal juni dilaksanakan oleh memohon kpu pati adalah guna memenuhi dan melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tanggal agustus yang salah satu kamarnya menyatakan,pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati pada tanggal juni selain didasarkan pada putusan mahkamah nomor php.d ix tanggal agustus juga pasarkan pada peraturan perundang undangan terkait antara lain: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan peraturan pelaksanaan terkait antara lainsegala peraturan perundang undangan, maupun peraturan dan keputusan komisi pemilihan umum kpu) terkait lainnya. segala tindakan dan keputusan memohon dalam pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati selalu pasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga adalah tidak benar dalil permohonan pemohon yang menyatakan memohon melanggar asas asas penyelenggaraan pemilu dalam pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati: bahwa, dalam melaksanakan psu pemilukada kabupaten pati, memohon telah melaksanakan ketentuan dengan fakta bahwa memohon telah mengusulkan penundaan tahapan pelaksanaan psu kepada dprd kabupaten pati dengan surat nomor dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat dprd kabupaten pati nomor tanggal november perihal pengusulan penundaan psu pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun dan atas surat tersebut gubernur jawa tengah telah mengusulkan kepada menteri dalam negeri dengan surat nomor tanggal november perihal usul penundaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun adanya surat gubernur jawa tengah nomor tanggal november kepada menteri dalam negeri tersebut menjadi bukti bahwa memohon telah melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun sehingga dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak melaksanakan sehingga pelaksanaan psu inkonstitusional karena melanggar azas kepastian hukum adalah tidak benar, bahwa, karena kondisi riil kabupaten pati yang tidak memungkinkan memohon untuk melaksanakan psu karena tidak adanya sebagai akibat motornya pembahasan dan penetapan apbd perubahan kabupaten pati, maka sesuai kewenangannya memohon menerbitkan keputusan kpu(vide bukti bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan memohon melanggar asas keterbukaan adalah tidak benar dengan dalil jawaban mengenai surat suara sebagaimana telah memohon uraikan pada sampai dengan atas, bahwa memohon menolak seluruh dalil alasan alasan permohonan pemohon karena tidak ada satupun dali alasan permohonan pemohon mampu menguraikan korelasi signifikansi pelanggaran hukum pemilukada yang dialihkan yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara pemohon dalam pemilu atau pemilukada sebagaimana dimaksudkan mahkamah dalam putus, berdasarkan keseluruhan jawaban memohon atas, memohon mohon kepada majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang kamarnya sebagai berikut: dalam eksepsi: menerima eksepsi dari memohon komisi pemilihan umum kabupaten pati) untuk seluruhnya, menyatakan eksepsi memohon komisi pemilihan umum kabupaten pati) dapat diterima dan beralasan hukum: ii. dalam pokok perkara permohonantkelijke verklaard), atau,juli yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti yaitu berupa: bukti fotokopi surat mahkamah konstitusi nomor span.mk perihal penjelasan, tertanggal maret bukti fotokopi suratkpu kabupaten pati nomor ter: fotokopi surat gubernur jawa tengah nomor tertanggal desember perihal penundaan pemungutan suara ulang: fotokopi surat bupati pati nomor tertanggal desember perihal penundaan pemungutan suara ulang, bukti fotokopi surat dari ketua dprd kabupaten pati nomor tertanggal november perihal pengusulan penundaan pemungutan suara ulang psu) pemilihan umum bupati dan wakil bupati pati tahun bukti fotokopi surat keputusan kpu kabupaten pati nomor kpu kab. pati iv tertanggal april perihal pemberitahuan penyelenggaran psu pemilu bupati dan wakil bupati pati tahun fotokopi suratsuara yang sudah divalidasi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun fotokopi daftar hadir rapat koordinasi dalam rangka validasi surat suara pemungutan suara ulang psu) pemilu bupati dan wakil bupati pati: bukti fotokopi kliping koran suara merdeka hari senin, mei tentang enam cabup sepakat surat suara, bukti fotokopi surat kpu kabupaten pati nomor kpu kab pati tertanggal juni perihal rekapitulasi hasil penghitungan suara psu tingkat kecamatan: bukti fotokopi surat panwaslukada kabupaten pati nomor panwaslukada vi tertanggal juni perihal surat suara psu pemilukada kabupaten pati:keputusan kpu kabupaten pati nomor pts kpu kab. pati tertanggal aprilfotokopi surat keputusanbukti fotokopi surat pernyataan saksi saksi,,::erkara pemilukada gubernur wakil gubernur jawa timur yang untuk pertama kalinya memberikan putusan yang memerintahkan adanya penghitungan suara ulang daerah pemilihan tertentu. bahkan putusan untuk perselisihan pemilukada kabupaten bengkulu selatan tahun menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih setelah pemungutan suara ulang gagal dilaksanakan komisi pemilihan umum setempat. bahwa dengan adanya terobosan hukum tersebut, maka kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan pemilukada pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan dalam tugas dan fungsi selaku pengawal konstitusi dan demokrasi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan sebagai berikut: .stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi : bahwa berkaitan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan dan putusan perkara perselisihan pemilukada kabupaten pati tahun dengan objek permohonan adalah:keputusan kpujuli yang menguraikan keterangannya sebagai berikut: dalam eksepsi eksepsi obscura libel bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam perihal permohonannya adalah mengenaibahwa berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun angka mahkamah konstitusi hanya mengenal adanya permohonan, dan bukan gugatan: bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terbukti bahwa permohonan pemohon adalah tidak jelas, tidak berdasar dan kabur, sehingga::: nama calon nama calon wakil bupati bupati keterangan haryanto, s.h., m.m. budiyono penulisan urutan nama pasangan calon ditulis imam euros, m.m. joko, pd. pd. berdasarkan urutan pasangan calon pada ir. sri merditomo, m.m. karbida, s.h. saat mendaftarkan didaftarkan kpu kartini santai, s.e., kabupaten pati sri susah, s.h., m.m. hasan, s.h., m.m.suara slamet wasit, b.e., s.t., m.t. dan dr. hj. sri mulyani, dra. m.m. imam euros, m.m. dan joko, pd. pd. ir. sri merditomo, m.m. dan karbida, s.h. sri susah, s.h., m.hdalam pokok permohonan pemohon poin (satu)benar. pemohon salah membaca amar putusan mahkamah konstitusi perkara nomor php.d ix karena dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tidak ada satu amar pun yang menyebutkan untuk memerintahkan kepadakabupaten pati tahun yang harus dilaksanakan paling lambat (sembilan puluh) hari sejak amar putusan mahkamah konstitusi perkara nomor php.d ix diucapkan, bahwa dalam pokok permohonan pemohon poin (dua), pemohon mendalilkan yang intinya bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati oleh memohon telah dirubah dipindahkan yaitu letak kotak kolom logo kpu dan tanda tangan kpps bagian lembar belakang sudut bawah pojok kanan dengan posisi terbalik. atas perubahan pemindahan tersebut dengan posisi yang sedemikian rupa pemohon patut menduga ada kesengajaan yang dilakukan oleh memohon yang berpotensi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon peserta psu pemilukada kabupaten pati dan merugikan pasangan lainnya, namun kenyataannya, yaitu: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (satu) h.m. slamet warsito, s.t., m.t., dan dr. sri mulyani unggul (tiga) kecamatan, yaitu: kecamatan tlogowungu, kecamatan tayu, kecamatan dukuhseti, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) imam euros, m.m. dan djoko, pd. unggul (sepuluh), pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (lima) haryanto, s.h., m.m., dan budiyono unggul (delapan)rejo, kecamatan luwak, kecamatan tangkis,telah mengikuti pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati djawab, bahwa memohon kpu kab. pati) juga telah melaksanakan amar putusan mahkamah konstitusi nomor, menyatakan permohonan pemohon ditolak,yatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pati nomor urut (lima) haryanto, sh., m.m., dan budiyono adalah pemenang dalam pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pating indra surya. hum., nomor span.mk perihal penjelasan,bahwa keputusan komisi pemilihan umum nomordanyang diterbitkan oleh memohon adalah bentuk kegagalan memohon dalam melaksanakan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati tahun guna melaksanakan putusan nomor php.d ix tanggal agustus dan juga inkonstitusional karena dalam menerbitkan keputusan tersebut memohon tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam. bahwa atas dasar yang telah nyata inkonstitusional, memohon tetap melaksanakan kegiatan pemilukada kabupaten pati hingga kemudian menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum. hal tersebut tentu saja telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pada gilirannya dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat kabupaten pati. karena itu pemohon mengajukan permohonan ini guna memperoleh kepastian hukum. bahwa oleh karena itu objek permohonan pemohon ini adalah keputusan keputusan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh memohon tersebut yang tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap putusan nomor php.d ix tanggal agustus dan lebih lanjut keputusharyanto, s.h., m.m., dan budiyono nomor undi v perihal undangan, tertanggal mei bukti pt fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten pati ke perihal pemberitahuan hasil rapat koordinasi,vi perihal pencabutan penerusan laporan pelanggaran pidana pemilukada,haryanto, s.h., m.m.,: selain itu, pihak terkait mengajukan seorang saksi, yang didengarkan keterangannya persidangan pada tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: muhammad saksi memilih tps desa sambiloto, saksi adalah ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi hadir mendampingi pasangan calon nomor urut saat validasi surat suara kpu kabupaten pati, permasalahan desain surat suara baru diketahui pada tanggal juni saat rapat koordinasi seluruh pasangan calon. rapat berlangsung gaduh, disertai keberatan pasangan calon lain: pasangan calon nomor urut tetap meminta kpu kabupaten pati untuk tetap melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai jadwal,!keputusan memohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan pada gilirannya merugikan hak hak politik warga masyarakat kabupaten pati. il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohonketentuan pmkpemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pati dalam pemilukada tahun yang ditetapkan antara lain berdasarkan: keputusan kpu kabupaten pati nomor tahun tanggal julpati tahun keputusan kpu kabupaten pati nomor tahun tanggal jupati tahun putaran kedua. cc. keputusan kpupati dalam hal ini pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pati dengan nomor urut bahwa dengan demikian pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan pemilukada. karena itu pemohon dengan sendirinya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini sehingga sepatutnya permohonan ini dapat diterima:(vide bukti bukti pt karena penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati dinilapemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati ditetapkan oleh memohon berdasarkbeserta laporannya (vide bukti bukti pt dengan demikianjuni hari jumat,dengan demikii3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten patempat orang saksi,tidak memenuhi syarat formal, permohonan pemohon salah objek, permohonan pemohon obscura libel(sembilan belas) orang saksi dan pemberi keterangan yang didengarkan keterangannya persidangan mahkamah tanggal juli dan juli yangkanobscura libelsatu orang saksi didengarkan keterangannyapada persidangan tanggal juli mahkamah telah mendengar keterangan kepala kepolisian resor kabupaten pati, dan pada tanggal juli mahkamah juga menerima keterangan tertulis dan berkas pendukung dari panitia pengawas pemilu kabupaten pati yang disampaikan melalui badan pengawas pemilu, yang menguraikan hal hal yang selengkapnya dalam bagian duduk perkara, namun karena diserahkan setelah perkara guo selesai diperiksa, maka tidak perlu dipertimbangkanbahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal karena surat kuasa pemohon dibuat sebelum pemungutan suara ulang, dan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai pasangan pasangan calon bupati kabupaten pati bukan untuk mengajukan keberatan mahkamah konstitusi, mahkamah telah memeriksa surat kuasa dimaksud, dan berpendapat bahwa surat kuasa demikian telah memenuhi persyaratan untuk berbicara mahkamah konstitusi: bahwa terhadap eksepsi memohon bahwa permohonan pemohon salah objek, mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf dan paragraf atas terkait kewenangan mahkamah: bahwa terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait bahwa permohonan pemohon obscura libel, karena tidak menguraikan dengan jelas pelanggaran pelanggaran hukum yang terjadi dan pengaruh pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara pemohon, mahkamah berpendapat eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga mahkamah akan mempertimbangkan bersama sama pokok perkara: dalam pokok permohonan i3tilaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilukada kabupaten pati tahun adalah inkonstitusional, surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara ulang tidak sal. tenggang waktu permohonan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan telah diatur dengan tegas dalam undang undang nomor tahun junto dan pmkpati tahun ditetapkan memohon pada jum'at, junsenin, juni iv. pokok pokok permohonan pemohon adapun pokok permohonan pemohon sehubungan adanya sengketa pemilukada didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut: pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilukada kabupaten pati tahun adalah inkonstitusional. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix tertanggal agustus yang salah satu amar putusannyauntuk melaksanakan amar putusan tersebut, kemudian memohonbuktidikarenakan memohon tidak dapat melaksanakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam keputusannya i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) pemilukada kabupaten pati tahun inkonstitusional, dan melanggar asas kepastian hukum, karena memohon melakukan penundaan psu tidak disertai dengan penetapan penundaan oleh menteri dalam negerpemohon juga mendalilkan bahwa memohon menyelenggarakan psu melewati tenggang waktu hari. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti berupa surat keputusan kpu kabupaten pati dan surat surat lain terkait dengan penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan psu pemilukada pati tahun serta penundaannya, terhadap dalil pemohon, memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah dalam putusannya tidak pernah membatasi pelaksanaan psu selama hari, dan memohon juga telah berupaya agar pelaksanaan psu segera terselenggara, namun penundaan harus terjadi karena pemerintah kabupaten pati terlambat membahas dan menetapkan apbd perubahan, sehingga penyelenggaraan psu ditunda. memohon telah melakukan prosedur sebagaimana diamanatkan dengan mengajukan usul penundaan tahapan pelaksanaan psu kepada dprd kabupaten pati (vide bukti bukti yang ditindaklanjuti dengan surat dprd kabupaten pati kepada gubernur jawa tengah (vide bukti bukti dan gubernur jawa tengah telah pula bersurat kepada menteri dalam negeri (vide bukti pihak terkait juga membantah dalil pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa psu pemilukada kabupaten pati tahun tetap konstitusional karena dilaksanakan sesuai aturan. terhadap aturan yang mensyaratkan adanya penetapan dari menteri dalam negeri, menurut pihak terkait, hal ini adalah aturan yang ditujukan dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya: setelah memeriksa permohonan pemohon, dan bukti bukti pemohon, mahkamah menemukan bahwa pemohon tidak melakukan upaya hukum terhadap surat keputusan kpu yang menetapkan penundaan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, padahal pemohon atau pihak pihak manapun yang berkeberatan dapat melakukan gugatan kepada pihak yang berwenang atas surat keputusan yang dinilai merugikan pihaknya. sisi lain, memohon telah mengajukan usulan penundaan psu pemilukada kabupaten pati kepada dprd, sebagaimana diamanatkan oleh dan dilanjutkan gubernur, dan menteri dalam negeri. namun saat proses berjalan, memohon telah mendapat kepastian anggaran dari pemerintah daerah kabupaten pati, sehingga pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati harus segera dilaksanakan. oleh karena pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati merupakan perintah mahkamah, yang apabila dapat segera terselenggara, maka akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, karena penetapan kepala daerah yang definitif adalah bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memiliki pemimpin daerah, dan merupakan pemenuhan asas tertib administrasi pemerintahan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan yang hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah, seperti pengesahan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, maka keputusan memohon untuk segera melaksanakan putusan mahkamah tersebut dapat dibenarkan: terhadap dalil penyelenggaraan psu yang melewati tenggat waktu hari, mahkamah dalam amar putusan nomor php.d ix tidak menentukan tenggat waktu pelaksanaan psu pemilukada kabupaten pati. samping itu kepaniteraan mahkamah telah merespon surat pj. bupati kabupaten pati dengan surat nomor pan mk perihal penjelasan (vide bukti yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi yang dilaksanakan lewat tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam putusan, tidak mengurangi keabsahan putusan tersebut. dengan demikian maka dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa surat suara yang dipergunakan dalam pemungutan suara tidak sah karena surat suara yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan saat pelaksanaan pemilukada pati sebelumnya, yang berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon, hal ini menurut pemohon telah melanggar asas keterbukaan, ketelitian, kehati hatian, dan kecermatan. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan berupa surat suara yang digunakan saat psu, aturan yang berkaitan dengan spesifikasi surat suara pemilukada kabupaten pati, dan bukti laporan kepada bawaslu. pemohon juga mengajukan saksi wahyudi, purwa wijaya, milik muslihat ariyanto, dan muhammad bisri yang keterangannya didengarkan persidangan, terhadap dalil pemohon guo, memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, bahwa memohon telah meminta persetujuan kepada seluruh pasangan calon atau tim kampanye yang mewakili terkait surat suara yang akan digunakan pada psu dalam bentuk validasi master surat suara, baik foto, nama, gelar, serta bentuk dan design surat suara. saat validasi tidak ada keberatan dari pasangan calon, namun pada tanggal juni pemohon mengajukan keberatan yang dilaporkan kepada panwaslukada kabupaten pati, dan terhadap keberatan ini, memohon telah menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pasangan calon, panwaslukada, kapolres, dan pj. bupati yang pada intinya tetap menggunakan surat yang ada, dengan terlebih dahulu mensosialisasikan kepada ppk, pps dan kpps, bahwa surat suara yang akan digunakan terlebih dahulu dibuka dan diperlihatkan kepada pemilih, untuk memastikan tidak ada kerusakan. memohon juga menghadirkan dua orang saksi dan (enam belas) penyelenggara pemilu tingkat ppk, pps dan kpps dari beberapa kecamatan, yang memberi keterangan pada persidangan mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan kepada ppk, pps dan kpps, dan pelaksanaannya diawasi, pihak terkait menanggapi dalil pemohon guo, bahwa memohon telah mengikuti himbauan dari panwaslukada kabupaten pati untuk menyerahkan surat suara yang telah ditandatangani kpps secara terbuka kepada pemilih, dan ditunjukkan bahwa surat suara yang akan digunakan tidak mengalami kerusakan. memohon juga telah mengeluarkan surat edaran kepada ppk, pps, dan kpps agar surat suara diteliti sebelum digunakan, dan juga memohon telah mensosialisasikan hasil rapat koordinasi. pihak terkait menghadirkan saksi muhammad yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon telah melakukan validasi surat suara kepada pasangan calon, keberatan terhadap serta suara baru dilakukan pada tanggal juni dan memohon telah menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyelesaikan permasalah surat suara: terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat bahwa tidak ada aturan yang melarang perubahan bentuk dan design surat suara dalam pemungutan suara ulang, pun dalam putusan mahkamah nomor php.d ix tidak melarang perubahan bentuk dan design surat suara. indikasi kesengajaan yang menguntungkan pasangan calon tertentu dengan mengubah design surat suara, sebagaimana didalilkan pemohon, menurut mahkamah harus dinilai dari upaya yang telah dilakukan oleh memohon. mahkamah menilai sebelumnya memohon telah memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan calon untuk melakukan validasi surat suara. mahkamah tidak menafikan kemungkinan khilafnya memohon untuk memberitahukan mana letak perubahan surat suara secara detail, dan juga kemungkinan ketidaktelitian pasangan calon untuk mengamati bentuk dan design surat suara secara saksama. terhadap potensi kerusakan surat suara akibat perubahan design, mahkamah menilai memohon telah melakukan antisipasi dengan baik, yaitu mengumpulkan semua pihak yang terkait, baik pasangan calon, panwaslukada kabupaten pati, dan kapolres kabupaten pati, beserta pj. bupati untuk membahas permasalahan guo, yang akhirnya diambil keputusan agar sebelum dipergunakan, surat suara diteliti, kemudian, ditunjukkan dengan cara membukanya hadapan pemilih, lalu mempersilahkan pemilih untuk mencoblos, dan hal ini telah disosialisasikan kepada ppk, pps, dan kpps, baik secara berjenjang, maupun secara tertulis dengan adanya(vide bukti terhadap potensi kerusakan surat suara akibat perubahan design yang menyebabkan surat suara dinyatakan tidak sah, sehingga berpotensi merugikan perolehan suara pemohon, mahkamah melihat data yang memohon sampaikan, bahwa surat suara tidak sah dalam psu pemilukada kabupaten pati berjumlah atau suara. seandainyapun dalil pemohon benar, bahwa perubahan design surat suara menguntungkan pasangan calon lain, pada kenyataannya selisih perolehan suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua mencapai suara, sehingga surat suara yang tidak sah jika diasumsikan menjadi milik salah satu pasangan calon peringkat atau tidak akan signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. dengan demikian dalil pemohon tersebutyunita ramadan tersebut, maka memohon kemudian menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pati(bukti sebagai kelanjutan dari penundaan tersebut memohon pada tanggal april menerbitk(buktidalam dinyatakan: bahwabahwa berkaitan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam bukti memohon menerbitkan surat kepada ketua dprd kabupaten pati pada tanggal november dengan nomor surat perihal usulan penetapan penundaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (bukti yang kemudian ditindak lanjuti oleh ketua dprd kabupaten pati dengan mengirimkan surat kepada gubernur jawa tengah tanggal november nomor surat perihal pengusulan penundaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (bukti atas usulan penundaan tersebut gubernur jawa tengah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat kepada menteri dalam negeri republik indonesia pada tanggal november nomor surat perihal usul penundaan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati pati tahun (bukti yang pada intinya memberi petunjuk bahwa kpud kabupaten pati dapat menempuh penundaan dengan mekanisme sebagaimana tertuang dalam poin (satu) huruf huruf dan huruf surat kpu provinsi jawa tengah, yaitu: segera menyelenggarakan rapat pleno untuk memutuskan penundaan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati tahun yang dituangkan dalam berita acara: menerbitkan keputusan atas penundaan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati tahun melaporkan dan menyerahkan keputusan kpu kabupaten pati tentang penundaan pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pati tahun kepada pimpinan dprd kabupaten pati untuk segera disampaikan kepada gubernur jawa tengah melalui bupati pati, selanjutnya diusulkan kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan penetapan. bahwa menteri dalam negeri dalam hal ini direktur jendral otonomi daerah atas surat dari gubernur jawa tengah tersebut mengirimkan surat balasan dengan nomor surat otda tertanggal november perihal penundaan pemungutan suara ulang (bukti yang dalam angka (dua) dan angka (tiga) disampaikan hal sebagai berikut: angka untuk itu, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penundaan tahapan pemilihan bupati wakil bupati, sebagai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi nomor php.d 1x tanggal agustus diperlukan kegiatan tahapan yang diusulkan untuk ditunda, karena dalam surat tersebut belum jelas dicantumkan waktunya. angka agar jadwal hasil perubahan tersebut operasional dan pasti, diminta bantuan saudara untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara kpu kabupaten pati dengan pemerintah daerah kabupaten pati dalam membahas perubahan dimaksud, dan melaporkan pelaksanaannya kepada menteri dalam negeri dalam kesempatan pertama. menanggapi surat kementerian dalam negeri republik indonesia (bukti gubernur jawa tengah mengirim surat kepada bupati pati tanggal desember dengan nomor surat perihal penundaan pemungutan suara ulang (bukti yang mana isi surat tersebut intinya sebagai bahan pertimbangan kementerian dalam negeri untuk menetapkan penundaan tahapan2j nama said muhammad, s.h: pekerjaan wiraswasta: alamat jalan ronggowarsito ujung, nomor pekanbaru, riau: nama rusdaryanto, pekerjaan wiraswasta: alamat jalan tengku bey, gang utama nomor kelurahan simpang tiga, kecamatan bukit raya, pekanbaru rahmat zaini, s.h: maritimus amin, s.h: fathullah, s.h: nazaruddin, s.h: zulfikar rio, s.h: yulian, s.h: sakhroji, s.h: advokat dan konsultan hukum pada kantor law office rahmat zaini, s.h associates, beralamat jalan ranjang nomor simpang empat) pekanbaru, riau, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal aprilsiak berkedudukan jalan sultan ismail nomor siak sri indrapura, kabupaten siak, provinsi riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada daniel tanpa musik, s.h., misbahuddin gasma, s.h., vinsensius ranteallo, s.h.: bonifasius gunung, s.h.: mona bidi, s.h. samsudin, s.h.: justin tampubolon, s.h.: kristiani musik, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum partnership advocates and legal consultantstanggal april bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . memohon, i1. nama drs. syamsuar, si, pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan kurnia nomor pekanbaru, nama drs. allegri, si, pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan balai kadang ii, kelurahan kampung rempah, kecamatan siak, kabupaten siak: rudy alfonso, s.h: samsul huda, s.h: dobel amir, s.h., kn: heru widodo, s.h., hum, robinson, s.h: satu palkhusus bertanggal aprildalam hal ini sesungguhnya adalah pasangan calon nomor urut bahwa apa apa yang diungkapkan didalam uraian polita permohonan ini adalah kecurangan dan pelanggaran secara sistematik, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut terhadap penyelenggaraan pemilukada kabupaten siak yang diselenggarakan tanggal april yang berakibat langsung terjadinya penggelembungan suara untuk pemenangan pasangan calon nomor urut hal ini dapat dibuktikan secara hukum beberapa peristiwa yang terjadi lapangan sesuai dengan surat pernyataan dan keterangan para saksi tersebut atas: bahwa dari pelanggaran atas, salah satunya telah dilaporkan oleh pantas sihombing kepada pihak bawaslu setempat sesuai bukti laporan tertanggal april dengan membawa bukti asli daftar pemilih tetap dpt) atas nama rezeki santri yang telah dipergunakan oleh sdr. pakaian sihombing serta surat undangan memilih telah dipergunakan judika mana atas nama ridwan ditinjau namun pihak bawaslu tidak terlihat sedikitpun untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut: bahwa bentuk pelanggaran dan kecurangan yang sesungguhnya telah dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut secara sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana disebutkan atas oleh bawaslu kabupaten siak ternyata tidak ditindaklanjuti sehingga hal tersebut selain melanggar ketentuan butir undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, juga berakibat sangat merugikan pemohon: bahwa apa yang pemohon ungkapkan atas telah mendapat sorotan keras kepada camat setempat dan pula telah diberitakan dalam harian koran haluan riau pada hari kamis, tanggal maret yang pada inti pokoknya menyatakan dalam tajuk berita bahwa pelayanan kartu tanda penduduk keliling disaat panasnya suhu politik siak menimbulkan indikasi adanya kepentingan politik pihak tertentu. bahwa sesuai dengan berita harian tersebut dengan tegas awalnya sengaja direkayasa oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten siak: bahwa telah terjadi perhitungan suara bagi para pasangan calon tiap tingkat kecamatan sebagaimana rekapitulasi perhitungan suara memohon terdapat selisih suara dan tidak sesuai dengan hasil formulir pemohon, dan juga penghitungan real count yang berbasis pada kegiatan ilmiah dan konstitusional serta mendapat perlindungan sesuai dan serta uud karena dalam kontek hukum ini sesuai hasil selisih penghitungan suara pemilukada tersebut sangat merugikan pemohon dan dapat dibuktikan secara hukum, bahwa jelaslah terbukti telah terjadi pelanggaran pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sangat melanggar asas uber dan judul serta peraturan perundangan dalam proses pemilukada kabupaten siak dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan keberatan pemohon juga sangat beralasan hukum karena memohon berikut jajaran ppk, pps dan kpps tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum baik sebelum maupun setelah pemungutan suara, selain itu terdapat keterlibatan anggota bawaslu mengamputasi hak hak kepercayaan pemohon, terjadi intimidasi, kampanye terselubung memanfaatkan jabatan, memobilisasikan pegawai negeri sipilmilih antar tps dalam satu kecamatan serta pelanggaran pengrusakan kotak suara dalam keadaan disegel. bahwa oleh karena terbukti telah dilakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif, terkait dalam proses pemilukada kabupaten siak yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut maka sudah sepatutnya mahkamah konstitusi membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten siak tahun nomor dan nomor tahun tanggal april dan mendiskualifikasi kemenangan pasangan calon nomor urut sertaiak periode ataucalon dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih serta untuk menegakkan asas pemilukada yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan pemilukada ulang kabupaten siak yang meliputi dan kecamatan pusako. petit berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka mohon berkenan mahkamah memeriksa dan memutuskan: dalam pokok perkara:sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama syamsuar dan allegri:siak, memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memerintahkan kpu kabupaten siak untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut yaitu said muhammad, s.h, dan rusdarysubsidak tahun bukti fotokopi ktp atas nama said muhammad dan rusdaryanto, bukti fotokopi surat pernyataan saksi atas nama sukarno adanya pembagian uang sejumlah rp. kepada semua dan aparat lainnya, bukti fotokopi surat pernyataan kesaksian money politic atas nama krisdayanti menerima uang rp. supaya keluarga yang bersangkutan memilih pasangan calon nomor urut bukti fotokopi model kwk penerimaan laporan nomor pan kds atas nama pantas sihombing:pernyataan atas nama mohammad nascar telah melakukan liputan atau rekaman visual sosialisasi yang dilakukan pasangan calon nomor urut yang didukung oleh pns, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama andri siswantopernyataan atas nama zulkadrimanyang bertanda tangan atas nama tasiun yang menyatakan proses pembuatan ktp dan kartu keluarga yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama abdul rahmansyah yang menerima dua surat panggilan untuk mencoblos, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yunior yang menyatakan ikut mencoblos pada pemilukada kabupaten siak walaupun tidak mempunyai ktp kk kelurahan sungai apit: bukti fotokopi model c6 kwk.kpu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atas nama narendra, bukti fotokopi kliping koran haluan riau, tanggal maret ktp keliling dinilai sarat kepentingan politik dvddvd sosialisasi kampanye terselubung pada acara forum dialog pendidikan agama kabupaten siak bukti dvd sosialisasi kampanye terselubung pada acara halal halal sempena hut pgri kecamatan sungai mandau bukti dvd sosialisasi kampanye terselubung syamsuar desa lalang bukti dvd sosialisasi kampanye terselubung syamsuar: bukti dvd sosialisasi kampanye terselubung syamsuar pada acara hut pgri tualang, bukti dvd sosialisasi kampanye terselubung syamsuar pada acara rumah saudara natal abas mujur), bukti dvd menggunakan undangan formulir milik orang lain: bukti dpt bermasalah dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten siak tahun selain itu, pemohon mengajukan (dua belas) orang saksi didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal april dan mei menerangkan sebagai berikut: narendra saksi mendapat dua surat undangan untuk memilih tetapi saksi hanya memilih dengan satu undangan, yang mana untuk undangan lagi diserahkan kepada bawaslu: saksi melakukan pengecekan beberapa tps dan ditemukan pemilih ganda, zen tps kelurahan perawan, kecamatan perawan, saksi melihat dan menegur adanya pemilih yang mencoblos dengan menggunakan kartu undangan memilih bukan atas nama yang bersangkutan dan masalah tersebut telah dibuat berita acaranya oleh bawaslu, pantas sihombing saksi mempunyai dua surat undangan untuk memilih atas nama saksi dan istri tetapi saksi hanya mempergunakan satu surat undangan untuk memilih atas nama yang bersangkutan: saksi melihat tim syamsuar membawa orang untuk mencoblos dengan mempergunakan nama orang lain dan orang tersebut dibawa kepada bawaslu dan telah diserahkan kepada polisi, leonardo pasaribu pada saat minggu tenang, kepala desa mengadakan silaturahmi yang dihadiri orang, saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu: dua kotak suara dicongkel lengsernya: strandi saksi, dan istri serta tetangga tidak mendapat kartu undangan untuk memilih: saksi melaporkan kejadian tersebut kepada rt, rw, ketua kpps, kepala desa tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan, saksi disuruh untuk menurunkan baliho pasangan calon nomor urut tetapi baliho untuk pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut tidak ada masalah apa apa: yusuf nasution daerah saksi ada pemasangan instalasi listrik gratis, yang diinstruksikan oleh salah satu tim sukses kandidat nomor yang bernama iwan tanjung: parwa sukrosa tanggal april saksi dan temannya dijumpai oleh tim pemenang pasangan calon nomor urut dengan membagi uang sejumlah rp. dan mengatakan tolong besok bantu pilih nomor urut haryono adanya penyuapan dengan pemberian bungkus rokok yang dilakukan sulit (suruhan dari tim pasangan calon nomor urut kepada bapak roni sono dan putranya dengan alasan pemberian itu diharuskan untuk mencoblos nomor urut bapak haji syamsuar: bachtiar. saksi mendengar dan melihat bapak zen mengintrogasikan orang yang mempunyai kartu yang bukan hak pilihnya, rony sayang bapak sulit, mengantar bungkus rokok dan mengatakan jangan lupa nomor ya . saksi melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh masyarakat: sriganti tanggal aprilnomor urut atas nama lincheria butar butar, tps desa bukit agung, nama pemilih atas nama rita wati menggantikan rasmi panjaitan, rasmi manurung menggantikan suharto, dan telah dilaporkan bawaslu, kyoto saksi penduduk pelalawan kasih surat undangan untuk memilih pasangan calon nomor urut dan diberi uang rp. oleh orang yang tidak dikenal: i2yulian, sos, partai karya peduli bangsa memenuhi dan ir. said agus partai pengusaha dan pekerja syarat effendi indonesia dukungan partai peduli rakyat nasional suara partai barisan nasional sah pemilu partai perjuangan indonesia baru legislatif kabupaten partai kedaulatan siakh. partai demokrasi indonesia memenuhi dan rusdaryanto perjuangan (lima) kursi. syarat partai buruh (satu) kursi. dukungan kursi dprd kabupaten siak hasil pemilu drs. syamsuar, partai amanat nasional (lima) kursi memenuhi dan drs. allegri, partai golongan karya (empat) syarat kursi. dukungan partai keadilan sejahtera (tiga) kursi dprd kursi. kabupaten partai persatuan pembangunan siak hasil (tiga) kursi. pemilupartai demokrat (empat) kursi memenuhi dan tengku muhazza partai gerakan indonesia raya syarat kursi (dua) kursi dprd hasil partai hati nurani rakyat (satu) pemilihan kursi umum legislatif kabupaten siak tahun sumber data berkas pencalonan model b kwk kpu dan model dprd kabupatenmodel db kwk.kpu): keputusan komisi pemilihan umumomisi pemilihan umummbaca keterangan tertulis panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah kabupaten siakprill. tentang kedudukan hukum pemohon (legal standing) yulian, sos, dan ir. said agus effendi nomor urut nomor urut drs. allegri,omisi pemilihan umum kabupaten siak dilaksanakan pada tanggal april sekitar pukul wibadapusalah objek (error object) dan kabur (obscura libel) bahwa permohonan pemohon salah objek atau setidak tidaknya kabur karena pemohonbahwa selain salah objek permohonan pemohon tersebut juga kabur karena pemohon tidak dapatrmohonan pemohon salah objek dansalah objek da,hal. pemohon menemukan kpps kec. sungai bahwa dalil pemohon masih sangat sumur apit, bunga raya, tualang dan kandis dengan dan terkesan mengada ada sebab sengaja mengabaikan persyaratan sebagai semestinya pelanggaran yang dimaksud pemilih, yaitu memiliki ktp, dan harus oleh pemohon seyogianya diuraikan terdaftar dalam dpt, bahkan di temukan dengan jelas dan rinci tentang siapa, beberapa orang yang memiliki kartu pemilih dimana dan kapan tepatnya pelanggaran ganda, dimaksud terjadi, jika pemohon tidak mampu mengabaikannya dengan jelas maka mohon dikesampingkan dalil pemohon tersebut: dalil kecamatan daun poin hal. perusakan kotak suara yang terjadi pada hari bahwa dalil pemohon tersebut adalah jumat tgl. april sekitar pk. wib, tidak benar dan mengada ada karena warga setempat bernama leo saldo pasaribu hanya didasarkan pada asumsi saksi leo telah melihat kejadian pencongkelan saldo pasaribu mengingat terdapat sedikit pengrusakan kotak suara yang diduga cacat pada kotak suara tersebut padahal dilakukan oleh tim pasangan calon urut cacat dimaksud karena usia kotak suara sehingga menimbulkan protes keras dan yang telah lekang oleh waktu dan karena keributan, telah lama digunakan akan tetapi untuk kondisi pengalamannya tetap baik good non tidak ada formulir keberatan tps (c3) yang diisi oleh saksi pemohon: dalil c3. kecamatan kandis, hal. desa simpang buku rimba raya kecamatan kejadian yang sesungguhnya adalah kandis, kamis tanggal april sekitar pemilih bernama pantas sihombing pk1. wib, oleh warga setempat bernama datang hendak mencoblos dengan pantas sihombing: menyaksikan kejadian menggunakan kartu undangannya dan bahwa jawara harian ketua koalisi rakyat kartu undangan milik istrinya, namun bersatu sebagai tim sukses pasangan calon ketika pantas sihombing hendak nomor urut membawa orang pemilih menggunakan kartu undangan istrinya, tps kelurahan simpang buku rimba raya saat itu petugas kpps tps kecamatan kendi. selanjutnya petugas tps mengetahui dan melarangnya. namun setempat memanggil marga santri, kemudian pantas sihombing berdalih dan sihombing, ditinjau dan marga mana untuk menyatakan bahwa ada dua kejadian yang mencoblos. padahal nama nama tersebut kurang lebih sama seperti yang dialaminya bukanlah nama orang orang yang sebenarnya namun diperbolehkan untuk memilih: sesuai dalam daftar undangan untuk memilih c6), dalil kecamatan koto gosip, hal. peristiwa pemilihan terjadi desa buatan ii, kejadian yang sesungguhnya adalah ada kecamatan koto gosip, warga bernama abdul dua orang pemilih bernama rahmasyah telah menerima dua surat rahmasyah yang satu desa buatan undangan yaitu untuk desa buatan dan dan yang lainnya desa pangkalan desa pangkalan pisang. surat tersebut pisang, namun kemudian pemilih yang dibagikan oleh seseorang dengan memberi berada desa buatan yang pesan agar memilih calon dengan nomor urut memperoleh undangan c6), namun setelah dikonfirmasi yang bersangkutan meskipun memperoleh dua undangan namun hanya sekali menggunakan hak suaranya good non tidak ada laporan keberatan kepada panas, dalil c5. kecamatan sungai apit, hal. peristiwa yang terjadi desa sungai apit, dalil pemohon tersebut adalah tidak benar kecamatan sungai apit, seorang warga dan mengada ada namun untuk itu kami bernama yunior menerangkan bah wa akan mengajukan saksi untuk membantah meskipun dirinya tidak mempunyai ktp dan dalil pemohon dimaksud good non tidak namun telah dibagikan surat undangan ada laporan keberatan kepada panas. untuk memilih pasangan calon nomor urut dalil c6. kecamatan tualang, hal dari pelanggaran atas, salah satunya telah bahwa tentang keberatan pemohon dilaporkan oleh pantas sihombing kepada dimaksud telah diproses central pihak bawaslu setempat sesuai bukti laporan gakumdu akan tetapi tersangka pantas tertanggal april dengan membawa bukti sihombing melarikan diri sehingga asli dpt atas nama rezeki santri yang telah kemudian kasus ini menjadi tidak jelas digunakan oleh sdr. pakaian sihombing serta karena telah lewat waktu hari. selain itu surat undang memilih telah dipergunakan dalil pemohon tersebut adalah tidak benar judika mana atas nama ridwan ditinjau dan mengada ada oleh karena faktanya namun pihak bawaslu tidak terlihat sedikitpun pantas sihombing, sar. pakaian untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, sihombing, sdr. judika mana dan ridwan semenjak yang disebutkan pemohon bukan warga kecamatan tualang melainkan warga kecamatan kandis, dalil c6. kecamatan tualang, hal telah terjadi perhitungan suara bagi para bahwa bukti sampel dari penghitungan pasangan calon ditiap tingkat kecamatan suara versi pemohon adalah tidak benar sebagaimana rekapitulasi perhitungan suara karena tidak didukung oleh hasil memohon terdapat selisih suara dan tidak perhitungan suara formulir yang sesuai dengan hasil formulir pemohon dan dibuat oleh petugas kpps setiap tps juga penghitungan real count yang berbasis dalam kecamatan sampel yang pada kegiatan ilmiah dan konstitusional: disebutkan pemohon, dalil c6. kecamatan tualang, halaman . keberatan pemohon juga sangat beralasan dalil dan alasan pemohon dimaksud hukum karena memohon berikut jajaran adalah mengada ada dan masih sangat ppk,pps dan kpps tidak menjalankan sumur karena tidak menguraikan secara tugasnya sesuai dengan hukum baik sebelum jelas dan rinci tentang pelanggaran yang maupun setelah pemungutan suara, selain itu dituduhkan kepada ppk, pps,kkp dan terdapat keterlibatan anggota pan walu bawaslu karenanya atas alasan dan dalil mengamputasi hak hak kepercayaan pemohon, dimaksud mohon agar dikesampingkan: terjadi intimidasi, kampanye terselubung memanfaatkan jabatan, memobilisasi pns milih antar tps dalam satu kecamatan.dst :bahwa berdasarkanaka selanjutnya pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini.permohonan keberatan inill. tentang tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menentukan permohonan diajukan dalam tengganghingga dalam hal ini permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, bahwa rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten siak atas rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten siak juncto keputusan komisi pemilihan umumukada kabupaten siak tahun tanggal april dan permohonan keberatan pemohon guo didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada jumat, april dengan demikian, permohonan keberatan ini diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pokok permohonan bahwa dalam pokok permohonan ini, pemohon tetap menyatakan pemilukada kabupaten siak berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan umum, kepentingan umum, keterbukaan,(lima) orang penyelenggara pemilukada dan (satuirwan sugiarto ketua ppk kecamatan koto nasib): seluruh pemilih tps desa pangkalan pisang berjumlah pemilih: sudarso desa saksi, pemilih tambahan berjumlah pemilih dengan tps, burhanuddin gayo anggota ppk kecamatan tualang): tps formulir tidak hilang tetapi tidak dimasukkan dalam kotak suara, syaiful bakri ketua kpps kecamatan tualang) tps kelurahan perawan, kecamatan tualang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt mendapat undangan untuk memilih tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, sukiman ketua ppk kecamatan daun) bahwatidak benar dan tidak ada pencongkelan kotak suara, sabar sinaga ketua ppk kecamatan kandis)pihak terkait pasangan calon atas nama drs. syamsuar, dan drs. allegri, mengajukan tanggapan tertulis bertanggal april yang diserahkan persidangan mahkamah hari rabu tanggal april pada pokoknya:iota suara sah zil.proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. namun karena dapat dibuktikan secara hukum adanya pelanggaran pelanggaran secara sistematik, terstruktur, dan masif maka pemohon mengemukakan alasan alasan keberatan sebagaimana berikut:dari hasil penghitungan pasangan calon pemilukada kabupaten siak sesuai berita acara dan keputusan memohon bertanggal april sebagai berikut: yulian, sos, m.s.i lr. said agus effendi dengan perolehan suara akhir (enam ribu empat ratus empat puluh lima) suara, said muhammad, s.h rusdaryanto dengan perolehan suara akhir (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara: drs. syamsuar, m.s.i. drs. allegri, m.s.i. dengan perolehan suara akhir (lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) suara: drs. ok. fauzi jamil tengku muhazza dengan perolehan suara akhir (tiga puluh lima ribu empat ratus lima belas) suara: bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon telah menetapkan pemenangan pasangan calon nomor urut drs. syamsuar, m.s.i dan drs. allegri, bukan merupakan cerminan dari hasil pemilu yang sesuai dengan asas uber' dan juri' sebagaimana yang disebutkan atas, melainkan dari rangkaian proses pemilukada yang sarat dengan kecurangan kecurangan pelanggaran berupa politik uang, penggelembungan suara, penggelembungan data pemilih, pemanfaatan fasilitas negara, dan pengerahan aparatur pemerintah, yang pelanggaran tersebut dalam permohonan ini termasuk pelanggaran hukum yang bersifat sistematis, terstruktur, dan bersifat masif. adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut: pelanggaran bersifat sistematis a1. pelanggaran yang bersifat sistematis sangat jelas terlihat dengan adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh pasangan calon nomor urut bekerja sama dengan saudara darwin bupati siak) serta parav1. keterlibatan orang pns bahwa dalil pemohon adalah guru) dalam sosialisasi tidak benar, karena fakta yang calon urut sebenarnya adalah: acara pasangan lain nomor urut dengan pgri kecamatan yang terjadi kecamatan tualang dan kecamatan tualang dan kecamatan mandau adalah acara halal mandau, kecamatan sungai apit halal lingkungan pgri dan dan kecamatan siak.:bahwa dalil pemohon dalam tetangga rt) dikarenakan tidak permohonannya adalah tidak memilih pasangan calon nomor benar mengada ada karena tida pernah ada yang terjadi pemberhentian terhadap ketiga kecamatan: ketua rukun tetangga sebagaimana didalilkan oleh powintayi liwet papar pemohon faktanya adalah kecamatan tualang, desa pinang ketua rukun tetangga yang sebatang timur rt. rw. bersangkutan telah habis masa kecamatan tualang, desa pinang jabatannya dan tidak terpilih sebatang timur rt. rw. kembali untuk masa jabatan selanjutnya, dalil pemohon tidak benar, iv. .a. tentang kemudahan proses karena good non, tentang pembuatan ktp dan kartu pembuatan ktp merupakan keluarga menjelang pemilukada program pemerintah daerah sebagai strategi memperkuat yang tidak ada kaitannya basis dukungan pasangan calon dengan pemilukada. terlebih, bahwa syarat nomor urutidak benar dan menyesatkan, menggunakan obat obatan milik oleh karena faktanya meskipun negara rsud kabupaten siak) benar ada pengobatan gratis, yang dilakukan oleh pasangan namun hanya untuk orang calon nomor urut saat| dan bukan untuk orang kampanye yang terjadi sebagaimana didalilkan kecamatan kota nasib,: iv. .b. pemberian uang saat kampanye bahwa dalil pemohon adalah yang dilakukan oleh pasangan tidak benar, karena pihak calon nomor urut yang membagikan "sembako pada dilakukan kecamatan sungai desa suak lanjut apit dalam bentuk sembako kec. sungai apit, tidak juga kepada desa suak lanjut memberikan uang dan pemberian uang rp1. rp1. untuk diberikan untuk diberikan kepada kepada penduduk lahan penduduk lahan minas asal,:: iv. .c. pelanggaran penyelenggaraan pemberian suara iv. .c. pemilih menggunakan kartu berdasarkan pada formulir pemilih bukan miliknya tps tps tersebut tidak ada tps tps kelurahan catatan keberatan yang perawan, kecamatan tualang diajukan oleh saksi pemohon. iv. .c. hilangnya formulir dalam justru pasangan calon yang kotak suara tps tps memperoleh suara terbanyak tps kelurahan perawan, dan menang kecamatan kecamatan tualang tualang adalah pemohon ii, dengan meraih sebanyak suara sedangkan pihak terkait hanya mendapatkan sebanyakdalil pemohon adalah tidak pasangan calon nomor urut benar, justru sebaliknya pada saat pencoblosan tps pemohon ii 'lah yang desa tualang dan menggunakan identitas saksi dan alat peraga contoh kertas pendistribusian atribut syara serta tanda pengenal kampanye kantor camat bergambar calon nomor urut kandis oleh pasangan calon kecamatan tualang dan nomor urut kecamatan lainnya:dalil pemohon adalah tidak para saksi pasangan calon benar, oleh karena saksi pihak kecamatan kerinci kanan, terkait diberikan dpt kecamatan bunga raya, dan kecamatan kerinci kanan, kecamatan siak kecamatan bunga raya dan kecamatan siak. iv. .c. penambahan jumlah pemilih ilegal terjadi penambahan jumlah pemilih bahwa meskipun dalil tersebut sebanyak pemilih kabupaten ditujukan kepada memohon, siak menjelang pemilukada namun pihak terkait perlu menegaskan, bahwa tidak ada satupun pasangan calon yangdalah tidak benar, oleh aa. tentang perencanaan karena tidak pernah ada sistematis pihak terkait perencanaan sistematis dari pihak bekerja sama dengan sdr. terkait dan tidak pernah ada darwin bupati siak) kerjasama pihak terkait dengan vide perbaikan sdr. darwin bupati siak)dalil tersebut adalah tidak benar, acara program pendidikan oleh karena kehadiran sdr. pemerintah tentang pemantapan syamsuar dalam kegiatan yang kkg mgp, sungai apit siak, berlangsung tanggal desember bahkan sempat berbicara dalam tersebut dalam kedudukan kontek berkampanye yang jelas selaku ketua dewan penasihat jelas isi pidatonya miskin himpunan pengembang mengungkapkan jangan kurikulum indonesia kabupaten membeli kucing dalam karung, siak), bukan sebagai pasangan artinya drs. syamsuar calon nomor urut bahkan pada mengajak agar para komponen saat itu memohon belum guru guru memilih dirinya membuka pendaftaran pasangan sebagai bupati siak depan:oleh karena selain kegiatan halal kec. sungai mandau yang halal yang dilaksanakan pada dipimpin oleh kari yaris selaku idul fitri telah mentradisi, kegiatan ketua pgri yang juga kepala tersebut berlangsung pada bulan dinas pariwisata, seni, budaya oktober jauh sebelum dan olah raga kab. siak, tahapan pemilukada rinaldi saleh dan pika diselenggarakan. lainnya. singkatnya pemohon adapun tentang kehadiran sdr mendalilkan kari yaris syamsuar, selain karena belum menyampaikan pesan politik dimulainya tahapan pemilukada yang mengarahkan dukungan dan belum ada penetapan kepada sdr. syamsuar, dan pasangan calon, tidak lain karena dalam setiap acara sdr. faktor kedekatan sdr syamsuar syamsuar selalu diberikan selaku ketua dewan penasehat kesempatan untuk memberikan miskin himpunan pengembang sambutan politik,lgulangan dari dalil pendidikan kec. sungai apit, syamsuar menghadiri acara namun demikian, perlu pihak penutupan pemantapan kkg terkait tegaskan, bahwa kegiatan mata pelajaran se kec. (yang berlangsung pada sungai apit yang dihadiri oleh desember sama sekali tidak camat dan pika sungai apit ada kaitannya dengan serta kadis pendidikan, kadis pemilukada.a@vbahwa dalil tersebut tidak benar tingkat kabupaten sampai desa dan kabur, oleh karena pemohon sebagai tim pendukung atau tidak dapat menyebutkan siapa relawan dengan mengkoordinasi saja pejabat tingkat desa, kapan ikan pns diantaranya kepala dan dalam kegiatan apa mereka kepala dinasbahwa dalil tersebut tidak benar relawan untuk pemasangan dan kabur, oleh karena pemohon atribut berupa spanduk tidak dapat menyebutkan siapa kampanye pasangan calon saja pns yang dimaksud, kapan nomor urutcamat: sdr. adi santoso camat bunga raya, sdr. romi camat tualang sdr. kaharuddin camat sungai apit, sdr. rony rahmad, sdr. rinaldi camat minas, sdr. imron camat sungai mandau, sdr. agus camat daun, sdr. juara camat siak dalam kegiatan kegiatan kunjungan dan acara resmi yang berkedok silaturahmi atau halal bil halal yang menggunakan fasilitas pemerintah dan pejabat negara, antaranya adalah pengerahan dengan politisasi birokrasi pemerintah oleh kepala dinas pendidikan bernama drs. irfan usman, pd. yang berkedok acara pemantapan kegiatan kkg mgm, tk, sd.mi, smp m ts, sma. dan smk kabupaten siak yang diselenggarakan kecamatan sungai apit yaitu dengan mensosialisasikan pasangan calon nomor urut luar jadwal kampanye dengan cara menghimpun komponen guru guru se kabupaten siak yang dihadiri oleh kepala dinas pariwisata kabupaten siak, camat sungai apit, kepala unit pelayanan teknis dinas pendidikan kecamatan sungai apit, juga dengan sengaja menghadirkan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yang semua ini merupakan kegiatan kepentingan politik dengan cara penyalahgunaan wewenang (abuse power) untuk mendukung calon bupati dan wakil bupati nomor urut dengan cara yang tidak prosedural dalam acara orientasi program dinas pendidikan tersebut yaitu dengan sengaja tidak menghadirkan wakil bupati (incumbent) drs. fauzi jamil yang mempunyai kapasitas untuk mewakili bupati dalam acara tersebut sebagai sosialisasi program pendidikan pemerintah kabupaten siak, sehingga dalam kontek hukum, acara tersebut jelas menggunakan dana pemerintah yang disalahgunakan menjadi sarana yang bertujuan untuk mensosialisasikan pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dan kehadiran pasangan calon nomor urut pada acara tersebut sangat tidak jelas kewenangannya, untuk itu pemohon sangat berkeberatan. bahwa pada acara program pendidikan pemerintah tentang pemantapan kegiatan kkg mgm, sungai apit siak dengan menghadirkan drs. syamsuar sebagai calon bupati nomor urut sama sekali tidak ada hubungan dalam acara tersebut apalagi beliau bukan pejabat apapun pemerintahan kabupaten siak sehingga dalam kapasitas apa beliau dan lagi pula bukan incumbent untuk memberikan wejangan wejangan program pemerintah, bahkan sdr. drs. syamsuar sempat berbicara dalam kontekbahwa dalil pemohon adalah muda, kecamatan bunga raya tidak benar, karena pada saat itu melakukan sosialisasi kepada sdr. hasan patani sedang berada seluruh perangkat desa untuk rumahnya kota siak sri memenangkan pasangan calon indrapura, kec. siak. dengan nomor urut dan setelah begitu dalil pemohon yang selesai narsis membagi mendasarkan pada keterangan bagikan uang mana acara sukarno dengan mengatakan tersebut dihadiri oleh hasan bahwa dirinya menyaksikan patani,termin mengatakan sdr. termin, sdr. marjin maupun ada uang yang dititipkan rosdiyanti bukanlah anggota oleh marjin rp. untuk atau bagian dari tim koalisi rakyat rosdiyanti untuk memilih bersatu. terlebih lagi pasangan calon nomor kecamatan bunga raya urutbahwa dalil pemohon adalah raya, rabu maret tidak benar, mengada ada dan sekitar pukul wib, telah tidak jelas karena pemohon tidak dilakukan pembagian rokok menyebutkan secara tegas oleh tim sukses pasangan mengenai siapa yang membagi nomor urut warga bagikan rokok dan siapa yang setempat bernama haryono menerima rokok tersebut. atas saat itu menyaksikan kejadian tim pemenangan tim kejadian tersebut melakukan koalisi rakyat bersatu) pasangan protes keras terhadap calon nomor urut tidak pernah tindakan tim sukses mendapat teguran dari pasangan calon nomor urut panwaslukada. sehingga dalil kepada bawaslu bernama pemohon ini pun harus studio dan sdr. studio hanya dikesampingkan, menjawab dengan enteng bahwa itu hanyabesa daun telah mengada ada karena faktanya membagi bagikan uang sar. parwa sukrosa adalah antara lain kepada warga keponakan dari kepala desa bernama parwa sukrosa rp. daun yang kebetulan tidak sembari mempunyai pekerjaan dan kepada menegaskan untuk memilih sar parwa sudah sering mendapat bantuan berupa uang pasangan calon nomor daribahwa dalil tersebut selain kabur terjadi pencongkelan juga tidak dapat diklarifikasi pengrusakan kotak suara kebenarannya, oleh karena oleh tim pasangan calondalil tersebut tidak benar, karena ketua koalisi rakyat bersatu faktanya sebagai tim sukses ketua koalisi rakyat bersatu yang pasangan calon nomor urut dibentuk pihak terkait adalah sdr. pada hari kamis tanggal hasan basri, bukanlah sdr april membawa orang jawara harian sebagaimana pemilih yang tidak berhak didalilkan pemohon ii. didalam tps kel. simpang buku, tim sukses pihak terkait tidak rimba raya, kec. kandis, terdapatdalil pemohon adalah tidak seharusnya atau ktp dan benar, karena good non, tentang gratis secara instan. pembuatan ktp merupakan selanjutnya sekcam program pemerintah daerah yang mengatakan program tersebut tidak ada kaitannya dengan akan berlanjut apabila wargagobahwa dalil tersebut selain kabur vide perbaikan permohonan halaman jugasesungguhnya dilakukan pihak benar, oleh karena memang terkait tidak ditindaklanjuti oleh laporan laporan yang disampaikan bawaslu kabupaten siak, sehingga pemohon kepada bawaslu tidak selain melanggar butir cukup bukti sehingga tidak dapat juga merugikan ditindaklanjuti. pemohon. (vide perbaikan permohonan halaman tentang pemberitaan koran haluan bahwa mengenai pelayanan ktp riaubahkan pemohon tidak dapat dengans. syamsuar, dan drs. allegri,epasangan calon atas nama drs. syamsuar, dan drs. allegri, mengajukan (dua puluh satuamri syarif kepala desa pinang sebatang timur) tidak ada pemecatan orangbahwa orang ada atau tidak ada pemilukada kabupaten siak akan tetap diberhentikan karena masa jabatannya telah habis, memalsukan tanda tangan untuk bergotong royong tetapi kenyataan lapangan meminta uang kepada donatur: lineatus mulailah saksi sebagai:,diketuai ibu dari wakil bupati pasangan calon nomor urut dr. krisnanto wibowo yang bersangkutan bukan pns maupun bekerja rumah sakit siak tetapi dokter swasta: yang bersangkutan terlibat langsung pada pengobatan gratis tanggal maret kota gosip yang diminta oleh pasangan syamsuar dan saksi hanya merencanakan daftar obat yang diadakan oleh wakil bupati nomor urut roni rahmat yang bersangkutan sebagai camat kandis: pada tanggal april seluruh pejabat pejabat kabupaten siak diundang oleh calon wakil bupati nomor urut yang kebetulanterakhir rapatkepala dinas pu)kepala desa kemuning muda) saksi menjelang pemilukada tidak pernah mengumpulkan rt, rw, seluruh perangkat, dan saksi arahkan salah satu calon, dan membagikan uang: saksi diundang untuk pembentukan ketua karang taruna sub dusun. hasan foton yang bersangkutanrp. dan ktp sejumlah rp. tidak ada pembuatan ktp yang gratis.. mahoni tanggal maret ada kegiatan paud dan yang diajak olehyang mana kurikulum tersebut belum diketahui oleh seluruh kepala sekolah: syamsuar hadir hadir sebagai penasihat miskin karena korelasinya sangat positif. berkampanye yang jelas jelas isi pidatonya mengungkapkan jangan membeli kucing dalam karung, artinya, drs. syamsuar jelas jelas mengajak agar para komponen guru guru memilih dirinya sebagai bupati siak depan: bahwa selain itu adalah acara halal bil halal pgri pada bulan oktober kecamatan sungai mandau yang dihadiri oleh seluruh guru se kecamatan sungai mandau. acara tersebut langsung dipimpin oleh kari yaris selaku ketua pgri yang juga merangkap kepala dinas pariwisata, seni, budaya dan olah raga kabupaten siak. acara tersebut juga dihadiri oleh camat sungai mandau bernama rinaldi saleh dan pika lainnya. pada hari yang sama rombongan menggelar acara yang sama kecamatan tualang bertempat mesjid raya baitul ridho perawan. pada dua acara tersebut diatas sdr. syamsuar diberi kesempatan untuk mensosialisasikan diri. dari bukti fisik video rekaman yang pemohon peroleh sangat jelas saudara kari yaris kepala dinas pariwisata) menyampaikan pesan politik yang mengarahkan dukungan kepada saudara syamsuar, dengan bantuannya. bahkan lebih jelas lagi, pada setiap acara tersebut saudara syamsuar sengaja diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan politik, antaranya untuk meminta dukungan secara langsung kepada hadirin. selain itu, hari yang sama digelar juga acara sosialisasi rumah salah seorang warga bernama mujur tepatnya desa tualang. a4. bahwa pada tanggal desember bertempat kecamatan sungai apit tepatnya halaman kantor utd pendidikan setempat saudara syamsuar juga yang diselenggarakan oleh utd pendidikan setempat yang dibiayai dengan menggunakan anggaran apbd. dari bukti fisik rekaman video yang pemohon miliki, acara tersebut dihadiri oleh camat dan pika sungai apit, serta rombongan pejabat dari kabupaten siak antaranya, se kecamatan tersebut: pelanggaran bersifat terstruktur bahwa dari pelanggaran yang ditemukan bersifat terstruktur, yaitu antara lain dengan pengerahan pejabat dari tingkat kabupaten sampai desa sebagai tim wanita tidak ada pemberian uang kepada suku sakai.dalam kegiatan halal halal organisasi baru yang mewadahi guru guru dalam bidang kurikulum. roy lesmana tanggal maret saksi tidak pernah mengajak, menghimbau orang, peserta pertemuan guru guru dan paud untuk memilih syamsuar pada pemilukada kabupaten siak tahun i2sebagai berikut: bahwa dugaan money politic desa jati, kecamatan bunga raya pada hari rabu, tanggal april untuk memilih pasangan calon nomor urut tidak ada dilaporkan kepada panwaslukada disemua tingkatan dan tidak ada temuan, bahwa narsis kepala desa kemuning muda kecamatan bunganya melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa, kaur dan untuk memenangkan nomor urut serta membagi bagikan uang tidak ada dilaporkan kepada panwaslukada terdekat dan tidak ada temuan oleh bawaslu, bahwa tidak pernah dilaporkan panwaslukada terdekat dan tidak ada temuan kasus pencongkelan pengrusakan kotak suara padadmenjadi kewenangan mahkamah konstitusiakiakertanggal april sedangkan permohonan pemohon diajukan pada hari jumat, tanggal aprilyang ditetapkan oleh memohon pada hari selasa tanggal april sehingga batas waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari jumat tanggal april yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan yaitu pada hari selasasistematis pelanggaran dilakukan denganarahan pejabanya kecamatan bunga raya, kecamatan daun, kecamatan kandis, kecamatan koto gosip, kecamatan sungai apit, dan kecamatan tualang:dua belas) orang saksi yang masing masing bernama narendra, zen, pantas sihombing, leonardo pasaribu, strandi, yusuf nasution, parwa sukrosa, haryono, bachtiar. rony sayang, sriganti, dan kyoto telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal april dan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang memilih dengan menggunakan atas nama orang lain yangmemohon mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan keterangan lisan, yang secara pendukung atau relawan dengan mengkoordinasikan pegawai negeri sipil antaranya kepala kepala dinas kabupaten siak, sebagaimana tersebut atas, bahwa jajaran pns juga dilibatkan sebagai relawan untuk pemasangan atribut berupa spanduk kampanye pasangan calon nomor urut bahwa telah dilakukan kegiatan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil untuk pembuatan ktp dan gratis dengan syarat mendukung dan memenangkan kandidat calon bupati nomor urut bahwa pemohon menemukan kpps kecamatan sungai apit, bunga raya, tualang, dan kandis dengan sengaja mengabaikan persyaratan sebagai pemilih, yaitu memiliki ktp, dan harus terdaftar dalam dpt, bahkan ditemukan beberapa orang yang memiliki kartu pemilih ganda, bahwa pemohon menemukan kepala desa kemuning muda kecamatan bunga raya yang bernama sdr. narsis melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dan setelah acara sosialisasi, kepala desa membagi bagikan uang kepada seluruh aparat desa tersebut yang dihadiri juga oleh politisi partai bulan bintang bernama sdr. hasan patani dari partai koalisi pendukung pasangan calon nomor urut pelanggaran bersifat masif pelanggaran yang bersifat masif sangat jelas dapat dibuktikan karena pelanggaran tersebut terjadi semua kecamatan dengan jumlah kasus pelanggarannya cukup signifikan, antaranya terjadi sebagai berikut: kecamatan bunga raya politik uang, sebagaimana diterangkan oleh saksi sdr. termin dengan menyatakan ada uang yang dititipkan oleh sdr. marjin sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) untuk ibu krisdayanti untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa pemohon menemukan adanya pembagian rokok gratis desa jati baru, kecamatan bunga raya pada tanggal april sekitar pukul wib, yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut warga setempat bernama haryono saat itu menyaksikan kejadian tersebut melakukan protes keras terhadap tindakan tim sukses pasangan calonsalah objek (error object) dan kabur (obscura libel). dalam pokok permohonan bahwa dalil pemohon masih sangat sumur dan terkesan mengada ada serta tidak benar: bahwa bukti sampel dari perhitungan suara versi pemohon adalah tidak benar karena tidak didukung oleh hasil perhitungan suara formulir yang dibuat oleh petugas kpps setiap tps dalam kecamatan sampel yang disebutkan pemohon: bahwa, i3 menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, msatu) orang saksi dan (lima) orang penyelenggara pemilukada kabupaten siak, masing masing bernama sudarso, irwan sugiarto, burhanuddin gayo, syaiful bakri, sukiman, dan sabar sinaga yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal mei pada pokoknya menerangkan bahwa ditemukannya beberapa orang yang mencoblos dengan menggunakan nama orang lain, keteranganpihak terkait pasangan calon atas nama drs. syamsuar, dan drs. allegri, telah mengajukan keterangan tertulis dan menyampaikan keterangan lisan, yang secarasalah objek (error object): permohonan pemohon telah lewat waktu, permohonan pemohon kabur (obscura libel): i3itu bukti pt sampai dengan bukti pt serta mengajukan (dua puluh satu) orang saksi, masing masing bernama amri syarif, doni, lineatus mulailah, samsudin, drs. ikhwanuddin, sofyan, dr. toni chandra, dr. krisnanto wibowo, roni rahmat, irving kahar arifin, narsis, hasan foton, abdul wahab, hasan basri, adrian, muasal, sos, abdullah hamil, mahoni, wanita, dra. uefa dilayani, roy lesmana a.p, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal mei pada pokoknya menerangkan tidak ada unsur kampanye yang dilakukan pasangan calon nomor urut pada saat pertemuan halal halal pgri, kegiatan guru guru tk, keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara: i3menerangkan dalil dalil permohonan pemohon tidak dilaporkan kepada bawaslu dan tidak ada temuan oleh bawaslu: i3. menimbang bahwa pemohon, memohon, dan pihak terkait,dankewenangan mahkamah, tenggang waktubersifat sistematis, terstruktur, dan masif yaitu: pelanggaran sistematis pelanggaran dilakukan oleh pasangan calon nomor urut,erahan pejabat oleh pasangan calon nomor urukk lain: kecamatan bunga raya, adanya politik uang untuk memilih pasangan calon nomor urut kecamatan daun, adanya politik uang dan perusakan kotak suara, kecamatan kandis, tim sukses pasangan calon nomor urut membawa orang pemilih yang tidak berhak mencoblos tps kelurahan simpang buku rimba raya, kecamatan kandis, kecamatan koto gosip, adanya warga mendapat dua surat undangan: kecamatan sungai apit, adanya warga yang tidak mempunyai ktp dan namun mendapat surat undangan model kecamatan tualang, adanya pembuatan ktp dan yang gratis,surat tulisan dan rekaman video dari masing masing pihak, keterangan tertulis bawaslu kabupaten siyang bersifat sistematismohammad nascar yang telah membuat rekaman visual sosialisasi yang dilakukan pasangan calon nomor urut yang didukung oleh pns, bukti berupa rekaman videoberupa rekaman video sosialisasi kampanye terselubung pada acara hut pgri, kecamatan sungai mandau namun pemohon tidak mengajukan sak, pihak terkait dalam tanggapannya menolak dalil pemohon yang menyatakan: bahwa tidak pernah ada perencanaan sistematis dari pihak terkait dan tidak pernah ada kerja sama pihak terkait dengan bupati siak maupun para camat: bahwa halal halal yang dihadiri syamsuar merupakan tradisi umat islam siak dalam menjalin silaturahmi hari raya idul fitri dan peristiwa tersebut terjadi jauh hari sebelum syamsuar mencalonkan diri sebagai pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten siak, bahwa kehadiran syamsuar dalam kegiatan kkg mgm yang diselenggarakan kecamatan sungai apit, tanggal desember sebagai penasihat himpunan pengembang kurikulum indonesia miskin) kabupaten siak bukan sebagai calon bupati nomor urut bahkan pada saat itu memohon belum membuka pendaftaran pasangan calon, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada arahan dari syamsuar kepada para guru untuk memilih dirinya sebagai bupati siak: bahwa dalam pemilukada kabupaten siak, perolehan suaradengan perolehan sebanyak suara: untuk membuktikan tanggapannya pihak terkait mengajukan bukti pt berupa suratberupa surat undangan halal halal idul fitri tanggal september bukti pt berupa surat undangan pembukaan kegiatan peningkatan kompetensi guru tanggal maret dan saksi saksi yang bernama lineatus mulailah, samsudin, ikhwanuddin, sofyan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: lineatus mulailah, bahwa saksi sebagai ketua panitia peningkatan kompetensi guru dan paud se kecamatan tualang dan syamsuar datang dalam kegiatan tersebut sebagai penasihat miskin: samsudin, bahwapada acara tersebut karena diundang oleh panitia karena yang bersangkutan sebagai penasihat miskin, syamsuar tidak meminta dan menghimbau untuk memilih yang bersangkutan pada pemilukada kabupaten siak, ikhwanuddin, bahwa tidak ada unsur kampanye yang dilakukan syamsuar dalam rangka halal halal masjid baitul ridha kecamatan tualang, tanggal september sofyan, bahw dan bapak syamsuar sebagai penasihat miskin cabang kabupaten siak diundang oleh panitia, mahkamah setelah menilai bukti tertulis pemohon dan alat bukti pihak terkait, mahkamah berpendapat mohammad nascar yang membuat surat pernyataan tetapi tidak diajukan dalam persidangan mahkamah untuk menerangkan bawah sumpah bahwa apa yang nyatakan adalah benar sehingga keterangannya harus dikesampingkan, dan terhadap kebenaran isi rekaman video sepanjang mengenai kegiatan sosialisasi atau kampanye terselubung oleh pasangan calon nomor urut dalam acara kegiatan kkg guru guru se kecamatan sungai apit dan pada acara hut pgri, kecamatan sungai mandau, dibantah oleh saksi pihak terkait samsudin dan sofyan yang menerangkan bawah sumpah dalam persidangan bahwa kehadiran syamsuar adalah karena diundang oleh panitia dalam kedudukan sebagai penasihat miskinterstrukturtasiun tentang adanya proses pembuatan ktp dan desa tualang, kecamatan tualang, kabupaten siak yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dan saksi yang bernama sriganti yang pada pokoknya menerangkanpasangan calon nomor urut terhadap dalil pemohon tersebut, memohon dalam jawabannya menyatakan dalil pemohon masih sangat sumur dan terkesan mengada ada sebab seharusnya pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon seyogianya diuraikan dengan jelas dan rinci tentang siapa, mana dan kapan pelanggaran dimaksud terjadi. untuk membuktikan jawabannya, memohon mengajukan bukti berupa surat edaran nomor edr kpud tentang petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan suara tps namun memohon tidak mengajukan saksyebutkan siapa pejabat tingkat desa, kapan dan dalam kegiatan apa mereka dikerahkan serta calon bupati adalah pasangan calon nomor: bahwa pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja pns yang dimaksud, kapan dan mana pemasangan atribut yang melibatkan pns dan apa akibatnya bagi perolehan suara pasangan calon, bahwa dalil pemohon yang mendasarkan pada keterangan sukarno dengan mengatakan dirinya menyaksikan kepala desa, saudara narsis, melakukan sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut sembari membagi bagikan uang mana pada acara tersebut hadir saudara hasan patani adalah hanya asumsi dari pemohon karena faktanya saudara patani tidak melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh saudara narsis: untuk membuktikan tanggapannya, pihak terkait mengajukan saksi bernama narsis pada pokoknya menerangkan tidak ada pengumpulan aparat desa dan pembagian uang, namun yang terjadi adalah rapat pemuda pembentukan karang taruna sub dusun dan kelompok pemuda tani desa kemuning muda: mahkamah setelah menilai alat bukti pemohon dan saksi pihak terkait serta keterangan panwaslukada kabupaten siak menyatakan bahwamasif dengan alasan alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam paragraf pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti bukti bukti dan bukti berupa surat pernyataan menerima uang, pembuatan ktp dan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, mendapat dua surat undangan untuk memilih, ikut memilih walaupun tidak mempunyai ktp dan kk, bukti berupa rekaman video tentang penggunaan undangan milik orang lain untuk memilih, dan saksi yang masing masing bernama narendra, pantas sihombing, leonardo pasaribu, parwa sukrosa, haryono, dan rony sayang, pada pokoknya menerangkan bahwa politik uang yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon nomor urut mendapat dua surat undangan untuk memilih, tim syamsuar membawa orang lain untuk mencoblos dengan mempergunakan nama orang lain, dan kotak suara yang dicongkel lengsernya, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan jawaban sebagai berikut: bahwa kotak suara tersebut cacat karena usia kotak suara yang telah lama digunakan akan tetapi kondisi pengamatannya tetap baik, tidak ada formulir keberatan yang diisi oleh saksi pemohon, bahwa pemilih yang bernama pantas sihombing datang untuk mencoblos dengan mempergunakan kartu undangannya sendiri dan kartu undangan istrinya namun petugas kpps tps mengetahui dan melarangnya. namun pantas sihombing berdalih dan menyatakan ada dua kejadian yang kurang lebih sama seperti yang dialaminya namun diperbolehkan untuk memilih: bahwa ada dua orang pemilih yang bernama rahmasyah yang satu desa buatan dan yang lainnya desa pangkalan pisang, namun pemilih yang berada desa buatan yang memperoleh dua undangan setelah dikonfirmasi hanya sekali menggunakan hak suaranya dan tidak ada laporan keberatan bawaslu: memohon mengajukan bukti berupa rekapitulasi daftar pemilih pemilukada kabupaten kota siak, tanggal april dan penyelenggara pemilukada bernama sukiman dan sabar sinaga yang menerangkan pada pokoknya tidak benar pencongkelan pengrusakan kotak suara, tps simpang belut. memang ada pemilih yang menggunakan kartu pemilih milik orang lain dan masalah tersebut sudah dilaporkan bawasluihak terkait menolak dalil pemohon yang menyatakan ada uang rp. yang dititipkan marjin untuk rosdiyanti karena saudara termin, marjin, rosdiyanti bukanlah anggota atau bagian dari tim koalisi rakyat bersatu. terlebih lagi kecamatan bunga raya, pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilukada kabupaten siak, bahwa pemohon tidak dapat menyebutkan kapan dan mana kejadian pengrusakan kotak suara tersebut, siapa subjek yang merusak serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon, bahwa pembuatan ktp dan merupakan program pemerintah daerah yang tidak ada kaitannya dengan pemilukada. seandainya benar ada program pembuatan ktp dan gratis, tidak dapat dipastikan pembuatan ktp dan tersebut untuk memilih pihak terkait. apalagi pihak terkait bukanlah incumbent yang mempunyai kekuatan untuk menggunakan kekuasaannya, untuk membuktikan tanggapannya, pihak terkait mengajukan saksi saksi bernama muasal, abdullah akmil, dan wanita yang pada pokoknya menerangkan tidak ada pembuatan ktp gratis dan tidak ada pembagian uang untuk suku sakai: mahkamah setelah menilai alat bukti pemohon dan saksi pihak terkait, serta keterangan bawaslu kabupaten siak menyatakan bahwa pokok . menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penghitungan suara yang tidak sesuai dengan formulir yang dimiliki oleh pemohon dan tidak sesuai dengan penghitungan real count down. untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak mengajukan alat bukti sama sekali, baik bukti tertulis maupun saksi: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan jawaban yang menyatakan penghitungan suara versi pemohon adalah tidak benar karena tidak didukung oleh hasil penghitungan suara berupa formulir yang dibuat oleh petugas kpps setiap tps dalam kecamatan yang disebutkan pemohon. memohon mengajukan bukti dan bukti berupa formulir da2 kwk.kpukada kabupaten siak kecamatan koto nasib dan kecamatan bunga raya: pihak terkait dalam tanggapannya membantah dalil pemohon tersebut dan menyatakan pemohon tidak dapat menunjukkan tps dan desa mana terdapat perbedaan hasil penghitungan suara dan berapa selisihnya. untuk nomor urut kepada bawaslu bernama sdr. studio, dan sdr. studio hanya menjawab dengan enteng bahwa itu hanya pelanggaran kampanye biasa. selanjutnya, datang sdr. agus subseri selakubseri untuk bersembunyi, setelah itu camat beserta tim sukses pasangan calon nomor urut datang lokasi pembagian rokok, kecamatan daun politik uang, yaitu pada hari selasa april kepala desa daun yang bernama sdr. samar telah membagi bagikan uang antara lain kepada warga yang bernama sdr. parwa sukrosa dan sdr. adam sebesar rp. (empat ratus ribu rupiah), dengan menegaskan agar jangan lupa memilih pasangan calon nomor urut perusakan kotak suara, yang terjadi pada hari jumat, april sekitar pk. wib, dengan kesaksian warga setempat bernama sdr. leo saldo pasaribu telah melihat langsung kejadian pencongkelan pengrusakan kotak suara yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut sehingga menimbulkan protes keras dari masyarakat dan terjadi keributan, namun setelah diklarifikasi pada pihak kecamatan setempat agar persoalan hukum ini segera diusut tuntas sepihak yang berwajib, namun pihak aparat kecamatan setempat atas kejadian tersebut tidak ditanggapi dan sangat terlihat jelas pihak kecamatan sangat berpihak kepada calon dengan nomor urut sehingga persoalan ini tidak dilanjutkan, dan lagi pula masyarakat setempat sangat awam tidak mengerti masalah ini harus diselesaikan bagaimana dan pada akhirnya didiamkan saja, kecamatan kandis desa simpang buku rimba raya, kecamatan kandis, tepatnya pada hari kamis april sekitar wib, warga setempat bernama sdr. pantas sihombing menyatakan kesaksiannya dengan tegas atas kejadian yang dilakukan oleh oknum sdr. jawara harian yaitu sebagai ketua koalisi rakyat bersatu dan juga dapat dipastikan sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut membawa orang pemilih yang tidak berhak tps kelurahan simpang buku, rimba raya, kecamatan kandis. selanjutnya petugas tps setempat memanggil marga santri, sihombing, marga ditinjau, dan marga mana untuk mencoblos. padahal, membuktikan tanggapannya pihak terkait tidak mengajukan alat bukti sama sekali, baik bukti tertulis maupun saksi. bawaslu kabupaten siak dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak ada laporan kepada bawaslu tentang pokok permasalahan yang dimohonkan pasangan calon nomor urut oleh karena itu, mahkamah berpendapat dalil pemohon harus dikesampingkan: i3. menimbang dari seluruh rangkaian pertimbangan mahkamah pada paragraf sampai dengan paragrafsiak secara sistematis, terstruktur, dan masif tidak terbukti secara hukum,siakseluruh wilayah kecamatan kabupaten siak tidak beralasan hukum: i3,nama nama yang dipanggil dari enam orang tersebut bukanlah nama orang orang yang sebenarnya sesuai dalam daftar undangan untuk memilih berdasarkan kartu tanda memilih kecamatan koto gosip peristiwa pemilihan yang terjadi desa buatan ii, kecamatan koto gosip, warga yang bernama sdr. abdul rahmansyah mengakui telah menerima dua surat undangan yaitu untuk desa buatan dan desa pangkalan pisang. surat tersebut dibagikan oleh seseorang dengan memberi pesan agar memilih calon dengan nomor urut kecamatan sungai apit peristiwa yang terjadi desa sungai apit, kecamatan sungai apit, seorang warga yang bernama sdr. yunior menerangkan bahwa meskipun dirinya tidak mempunyai ktp dan kartu keluarga namun telah dibagikan surat undangan untuk memilih pasangan calon nomor urut oleh kepala desa. kecamatan tualang adapun peristiwa yang diketahui langsung oleh saksi sdr. tasiun umur tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil guru, menerangkan bahwa beliau adalah mantan ketua yang turut diundang kantor camat menyangkut dengan program yang disampaikan oleh sekretaris kecamatan yang bernama sdr. muasal untuk menyampaikan pembuatan ktp dan gratis tanpa prosedur yang seharusnya atau ktp dan gratis secara instan. selanjutnya sekcam juga mengatakan program tersebut akan berlanjut apabila warga mau memilih pak haji syamsuar) sebagai bupati siak, hadir pada kesempatan tersebut kadisdukcapil kepala dinas kependudukan dan catatan sipil) yang bernama sdr. wan bukhari, kemudian pada hari berikutnya datanglah petugas disdukcapil untuk melakukan pemotretan foto ktp kepada warga yang ingin membuat ktp (dengan sistem jemput bola): bahwa semua akumulasi pelanggaran pemilukada dengan mengerahkan aparatur pemerintah yang telah disebutkan diatas adalah berakibat langsung terhadap hasil penghitungan suara yang telah sesuai dengan ketentuan nomor tahun yang menyatakan: |
j)ewi sartika hemat pekerjaan jabatan: wiraswasta alamat jalan mui bunga nomor kel. humggaluwa, kec. limboto kabupaten gorontalo, prov.pemohonu,kepada: cahyaning tertatih s.h., m.h. turkiye, sh. antonius budi satria, s.h. selanjutnya disebut sebagai dan pihak terkait,yang terdaftar komisi pemilihan umum berdasarkan keputusan komisi guo. sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon. petit menyatakan majelis hakim mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan inil pukul wibkonstitusi pada tanggal mei komisi pemilihan umum provinsi gorontalo menguraikan hal hal sebagai berikut. pencalonan rahmayadi jaha pemohon dewi sartika hemat mengajukan keberatan terhadap rahmayadi jaha ini, yakni irfan angle lurah bolihuangga) dan husain papaya lurah hepuhulawa).usainnomor menyebutkan . ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubenur bank indonesia. pejabat badan usaha milik negara badan usaha milik daerah. pegawai negeri sipil. anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia. kepala desa. perangkat desa. anggota badan persyaratan desa..yaitu:: tidak menggunakan hak pilihnya.. cc. memilih partai politik peserta pemilu tertentu.: meninggal dunia. mengundurkan diri. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota.yang berbunyi. ancaman yang dikenakan terhadap terdakwa irfdewi sartika hemat berbunyi. berbunyiyaknimenyebutkan,.adewi sartika hemat,.,, dan dprd juncto peraturan kpu nomor tahun bukti gubernur gorontalo terkait dengan pemberhentian dengan hormat pns a.n. budi doku)kptsikpu tanggal melsebagai berikut: bukti putusan pengadilan limboto nomor pid. pemilu pn. lbt tanggal januari bukti :skrelawan timyang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:: ibu hana hasanah:bahwabahwa. bahwa saksi adalah pns, yang harus netral, dan tidak boleh mendukung calon bahwa akhirnya saksi dimutasikan dari kepala sekolah sdn mulailah sdn mulamahu sebagai guru kelas02 pid. pemilu pt.glo tanggal januari a.n terdakwa husain papaya alias hani bukti tt surat pernyataan pengunduran diri budi doku sebagai pns,:, yaitu prof. dr. jasmin tuli,yaituyaman want anton (sekitar, fat jams paman pfpewsaniarenac jam jam.nphphoto perubahan pamflet hana hasanah fadel muhammad setelah rapat dengan bawaslu, bukti pt phphoto dalam kalender hana hasanah fadel muhammad yang bermasalah dan yang sudah diperbaiki: bukti pt ph, bukti pt surat pernyataan pengunduran diri budi doku sebagai pns,jamjammemssssss monsta lens pasa per ppensamatenee jaa jana pra hana hasanah fadel jpn taman jam,ememusnwen anak jaa hana hasanah fadel ben penata josketetapan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tanggal mei tentang penetapan hasil pemilihan umum dpr, dpd, dprd provinsi, dandan suara rahmayadi jahsesetelahfoto stiker kampanye atas nama hana hasanah fadel muhammad dan perbaikan foto stiker guo bukti pemohon: dan bukti pihak terkait hana hasanah fadel muhammad: pt s tersebut,. sedangkan pihak terkait dr. budi doku telah melakukan pendaftaran calon anggota dpd provinsi gorontalo bertanggal juni bukti pihak terkait budi doku: pt dan disusul dengan surat pernyataan pengunduran dirinya sebagai pegawai negeri sipil model f6 dpd bertanggal juni bukti pihak terkait budi doku: pt karenanya pendaftaran dan pernyataan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil sudah sesuai dengan undang undang dan peraturan kpuketerlibatan pihak terkait, pelanggaran pelanggaran administratif yang dilakukan oleh turut terkait sebagaimana didalilkan oleh pemohon tidak terbukti menurut hukum karena telah diperbaiki oleh pihak terkait sesuai dengan arahan bawaslu. sedangkan pendaftaran dan pernyataan pengunduran diri dr. budi doku sebagai pegawai negeri sipil adalah telah sesuai dengan undang undang dan peraturan kpuuntuk melaksanakan putusan ini..tanggal mei jam wib vide cap registrasi pada surat permohonan nomor p mks vprematur pemohon dalam permohonannya halaman angka danbudi doku dr, nomor urut yang diduga telah membuat keterangan palsu dan atau menggunakan surat surat palsu dalam mengajukan persyaratan sebagai calon anggota tetap dpd utusan provinsi gorontalo, dan dugaan tindak pidana tersebut baru akan dilaporkan pada penyidik polda gorontalo. selanjutnya pemohon dalam permohonannyahana hasan fadel muhamad, nomor urut karena diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor. terhadap dugaan pelanggaran itu telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi gorontalo pada tanggal februari menurut pemohon perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pemilu tersebut sangat mempengaruhi perolehan hasil suara pemohon. dalil pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah tidak berdasar atas hukum dengan alas "putusan pengadilan" dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaphana hasan fadel muhamad. dengan demikian permohonan pemohoerselisihan hasil pemilihan umum php)sehingga tidak ada perbedaanperolehan suara menurut kpu dan menurut pemohon. vide permohonan halaman table perolehan suara dan kursi dpd provinsi gorontalo). selanjutnya pemohon dalam permohonannya halaman s d angka s d pada pokoknya mendalilkannana hasan fadel muhamadccperaturan mahkamah konstitusi nomor tahun objek permohonan pemohon yang merupakan keberatan pemohon mengenai terpilihnya anggota dpd provinsi gorontalo atas nama hana hasanah fadel muhamad: rahmayadi jaha: budi doku yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pemilu,", sebagai yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun oleh karenanyaoleh karena objek permohonan guo bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum php), dengan demikian majelis hakim mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara dari permohonyang diajukan oleh: nama andi muhammad irwan matahari, si. pekerjaan anggota dprd provinsi sulawesi selatan alamat jalan dr. wahidin sudirohusodo nomor sungguminasa, kabupaten gowa, provinsi sulawesi selatan nama andi takdir hasyim, s.e. pekerjaan anggota dprd kabupaten sinjai alamat jalan persatuan raya nomor kelurahan biringere, kecamatan sinjai utara, kabupaten sinjai, provinsi sulawesi selatdalam hal ini memberi kuasa kepada hartawan sup, s.h., amerullah, s.h., ali rizal, s.h., dan muh. antar, s.h. m.h., selaku advokat pengacara dan penasihat hukum pada kantor law firm idham chalid rekan attorney, consultancy, lawyer, training research) yang berkedudukan hukum jalan yos sudarso nomorl05 lf ich .iv bertanggal aprilselaku advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum mappinawang rekan ,mei selanjutnya disebut sebagai . iii. memohon:.dan windu wijaya, s.h., selaku advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum boer and partners" yang berkedudukan hukumkuasa bp v tanggal mei selanjutnya disebut sebagai . li. pihak terkait:sinjaii1selasperbaikan permohonan tersebut kepada mahkamah melalui kepaniteraan mahkamah paling lambat pada hari selasa, tanggal mei pukul wib dan jika sampai tenggat waktu yang ditentukan pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dimaksudoleh karenanya, menurut mahkamah, perbaikan permohonan pemohon telah lewat waktu, sehingga mahkamah, dalam perkara guo, akan mempertimbangkan dalil dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan awal pemohon bertanggal april menimbang bahwa pada pokoknya pemohon keberatan atas surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sinjai memohon) berupsurat tulisansurat tulisan bertandan keputusan memohonmohon salah objek (error object) kareumum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sinjai periode tahun ditetapkan pada hari kamis 'memohon periode tahun beri1 tanggal februari buktiterhadap objek permohonan pemohon berupa: berita acara nomor pilbup bagtertulistertulis bertanda keputusan memohon nomor pilbup pts kpu kab iv yang oleh pemohon dinyatakan sebagai keputusan tentang rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah sinjai tahun bertanggal april yang sebenarnya adalahbukanlah merupakan objek sengketa pemilukada berupadan selanjutnya mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara guo berdasarkan objek permohonan pyangmenimbang bahwa walaupun demikian, dengan mendasarkan pada putusan nomor php.d viii tanggal agustus pemilukada kabupaten belitung timur)i terbukti mengesampingkan hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas dalam dan uud dengan carasinjairi pihak terkait, saksi saksi dari pemohon, memohon, dan pihak terkait, dan keterangan tertulis dari panwaslukada kabupaten sinjai, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: memohon menetapkan keputusanpada tanggal oktober yang kemudian diubah dengan keputusan nomor pilbup pts kpu. kab tentang perubahan atas keputusan komisyang pada bagian lampiran masing masing keputusan tersebut, khususnya pada program kegiatditentukan pada waktu yang sama yaitu januari sampai dengan januari memohon, pada januari menitu dari partai hati nurani rakyat hanura) dan partai golongan karya yang mengusulkan bakal calon bupati andi haryanto massarappi, s.h., m.h. dan andi massalinri latief, sos. (vide alat bukti tertulis bertanda yang dalam berkas tersebut terdapat dokumen, antara lain: surat pencalonan yang ditandatangani oleh kedua partai politik tersebutsemua dokumen tersebut atas khususnya pada bagian partai hanura ditandatangani oleh ketua dpc kabupaten sinjai, muh. idris, s.e. dan wakil sekretaris dpc kabupaten sinjai, irwan, pd, pemohon andi muhammad irwan matahari, si. dan andi takdir hasyim, s.e.)yaitu, partai hati nurani rakyat hanura), partai bulan bintang pbb), partai kedaulatan pk), dan partai peduli rakyat nasional ppen) pada januari hal ini sebagaimana tercantum dalam: surat pencalonan yang ditandatangani oleh keempat partai politik tersebut (vide alat bukti tertulis bertanda berita acara dpc hanura kabupaten sinjaing diterima oleh ketua kpu kabupaten sinjai, sofyan hamid (vide alat bukti tertulis bertanda semua dokumen tersebut atas ditandatangani oleh wakil ketua dan sekretaris partai politik dpc kabupaten sinjai, kecuali partai hanura ditandatangani oleh wakil ketua dpc kabupaten sinjai, ir. ariyanto dan sekretaris dpc kabupaten sinjai, vita wahyudiani,: huruf dan huruf juncto pkpu menyatakan bahwameliputi:erdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana tersebut atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pada masa pendaftaran bakal pasangan calon, terdapat fakta bahwa partai hanura mengajukan dukungan kepada dua pasangan calon yaitu bakal pasangan calon andi haryanto massarappi, s.h., m.h. dan andi massalinri latief, sos. pada tanggal januari dan bakal pasangan calon andi muhammad irwan matahari, si. dan andi takdir hasyim, s.e. pemohon) pada tanggal januari terhadap dua pengusulan bakal pasangan calon dari partai hanura tersebut yang ditandatangani oleh ketua dan wakil sekretaris serta wakil ketua dan sekretaris, dengan mendasarkan pada pkpu serta diperkuat dengan alat bukti tertulis bertanda: bukti berupa surat dpc partai hanura kabupaten sinjai kepada dpd partai hanura provinsi sulawesi selatan nomor dpc hanura sji perihal keterangan, bertanggal januari pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa pejabat sekretaris dpc partai hanura kabupaten sinjai atas nama vita wahyudiani tidak pernah datang memenuhi undangan panggilan baik resmi atau tidak resmi ketua dpc untuk menandatangani surat pencalonan surat dukungan kepada calon yang diusung dpc partai hanura kabupaten sinjai yaitu haryanto massarappi, s.h., m.h.: bahwa vita wahyudiani tidak berdomisili menetap setiap saat wilayah kabupaten sinjai tetapi berdiam dan bertempat tinggal kota makassar, setelah diteliti, ternyata vita wahyudiani memiliki konflik kepentingan dengan calon yang diusung dpc partai hanura kabupaten sinjai yaitu haryanto massarappi, s.h., m.h. tersebut, karena suami vita wahyudiani yang bernama takdir hasyim, s.e. juga berkeinginan mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati pada pemilukada kabupaten sinjai tahun dan ada kecenderungan vita wahyudiani berkeinginan mendukung pencalonan suaminya tersebut: oleh karenanya, surat pencalonan oleh dpc partai hanura kabupaten sinjai bertanggal januari tersebut ditandatangani oleh ketua dpc partai hanura kabupaten sinjai, muhammad idris, s.e. dan wakil sekretaris dpc partai hanura kabupaten sinjai, irwan, hadapan ketua dan anggota kpu kabupaten sinjai memohon). bukti berupa surat dpd partai hanura provinsi sulawesi selatan kepada ketua dpc partai hanura kabupaten sinjai nomor hanura sulsel perihal keterangan, bertanggal januari yang juga dihembuskan kepada kpu kabupaten sinjai memohon), pada pokoknya menyatakan bahwa surat nomor dpc hanura sji guo adalah resmi dan sah. selain itu, dpdnomor dpc hanura sji guo, maupun tindakan tindakan serta langkah langkah yang diambil oleh ketua dpc partai hanura kabupaten sinjai terkait perihal pokok laporan dalam surat nomor dpc hanura sji tersebut, menurut mahkamah, berdasarkan bukti dan atas, selain sebagaimana ditentukan oleh pkpu bahwa, telah ternyata pula tidak terdapat perubahan kepengurusan partai hanura sejak dibukanya pendaftaran hingga ditutupnya masa pendaftaran bakal pasangan calon, dan dpd partai hanura provinsi sulawesi selatan juga telah menegaskan dan sekaligus menganggap sah tindakan dari ketua dpc dan wakil sekretaris dpc partai hanura kabupaten sinjai yang mengusulkan andi haryanto massarappi, s.h., m.h. sehingga tindakan memohon yang meloloskan andi haryanto massarappi, s.h., m.h. dan andi massalinri latief, sos. tersebut, menurut mahkamah, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagaimana disebutkan atas. terlebih lagiselain itu, menurut mahkamah, bahwa adanya dua pengusulan bakal pasangan calon oleh partai hanura adalah diakibatkan dari inkonsistensi dukungan yang dilakukan oleh pengurus partai hanura itu sendiri, i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, menurut mahkamah, tidak terdapat rangkaian fakta dan bukti yang meyakinkan mahkamah bahwbakal pasangan calon tertentu. adapun mengenai penetapan penundaanertanggal februari yang ditetapkan oleh pengadilan tata usaha negara makassar dalam putusan penetapan nomor ptun. mks bertanggal april (vide alat bukti bertanda tidak dapat serta merta menjadi bukti bahwa pemohon sudah pasti menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada kabupaten sinjai tahun menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait tentang pemohon tidak mempunyaselain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum, i4. tenggang waktu pengajuan permohona:(buktimenolak eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnyabadan pengawas pemilihan umum bawaslu r.i.a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten sinjai tahun masa jabatan tahun komisi pemilihan umum kpu) kabupaten sinjai, invasi memohon, telah menerbitkanl(!anna kepada komisi pemilihan umum kpu) kabupaten sinjai,haabukti: pilgub pts kpu kabsuaiandi muhammad irwan matahari, si. yakni, formulir model formulir model b1, formulir model b2, formulir model bb6, formulir model lakon, formulir keterangan dari kpp, formulir model dokumen naskah visi dan misi: sesuai bukti dokumen kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun a.n. andi takdir hasyim copykiranya sangat penting untuk diketahui, sementara tahapan sebagaimana dimaksud pada angk ??: pilgub pts kpu kab bertanggal oktober .(bukti bahwa pertanyaan pemohon sebagai dimaksud pada angka atas, berkenaan diterbitkannya surats,sebagaimana dimaksud pada angka dan angka iv.melalui kepaniteraan paling lambat pada hari selasa, tanggal mei pukul wib dan jika sampai pada kesempatan dimaksud tidak menyerahkan perbaikan permohonan. bahwa memohon pada tanggal januari telah melakukan klarifikasi, diantaranya: kepada dewan pimpinan pusat dpp) partai hati nurani rakyat hanura) jakarta dalam hal melaksanakan tahapanpemohon sehubungan dengan adanya dokumen dukungan pencalonti nurani rakyat hanura), yang menurut dugaan pemohon, kemungkinan ditemukannya oleh memohon keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan oleh gabungan partai politik dan atau pemohon: bahwa menurut dugaan pemohon, klarifikasi yang dilakukan oleh memohon sebagaimana dimaksud pada angka atas, adalah terpaut dengan kelengkapan dokumen dukungan pencalonan pemohon dari partai hati nurani rakyat hanura) yang menurut memohon, diduga mengidap terkualifikasi dukungan ganda , berhubung oleh karena, selain pemohon yang menggunakan kelengkapan dokumen berkas dukungan pencalonannya dari partai hati nurani rakyat hanura) juga ada dugaan pemohon, bahwa kemungkinan haryanto massarappi, sh., mh. dan massalinri latief, sos. yang telah ikut didaftarkan pula kepada memohon melalui dukungan gabungan partai politik partai hati nurani rakyat hanura) dan partai golkar) sebagai bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati sinjai periode oleh pimpinan cabang partai hati nurani rakyat hanura) kabupaten sinjai sekalipun dalam dokumen pendaftarannya hanya ditandatangani oleh ketua dan wakil sekertaris telah menggunakan pula dokumen dukungan pencalonannya dari partai hati nurani rakyat hanura), bahwa adanya dugaan pemohon akan kemungkinan sebagai yang dimaksud pada angka iv. dan angka iv. atas, berhubung oleh karena dpp partai hati nurani rakyat hanura) pada tanggal juni telah menerbitkan surat keputusanyang mengesahkan saudara haryanto mazda, s.h., m.h. sebagai calon bupati dan saudara andi takdir hasyim, s.e. sebagai calon wakil bupati sinjai provinsi sulawesi selatan periode bukti bahwa dengan demikian, dari bukti yang dimaksud pada angka iv. atas, betapa terang benderang menunjukkan bahwa dpp partai hati nurani rakyat hanura) memang benar pada tanggal juni telah memberi dukungan pencalonan kepada saudara haryanto mazda, sh., mh. sebagai calon bupati) berpasangan dengan saudara andi takdir hasyim, sebagai calon wakil bupati) sinjai provinsi sulawesi selatan periode akan tetapi bukan kepadahwa oleh karena itu, baik haryanto massarappi, sh., mh., maupun andi takdir hasyim, se, tatkala, secara sendiri sendiri menggunakan surat keputusan dpp partai hanura, nomor: skep e dpp hanura vi tanggal jundimaksud untuk tujuan dan atau maksud lain yang menyalahi, baik berkenaan dengan obyek maupun subyek yang dimaksud dari diterbitkannya surat dpp partai hanura tersebut itisdan sdr. andimaka, menurut hukumencalonan pasangan calon yang dimaksud, dan karana itu pula berimplikasi hukum terhadap tidak sahnya pencalonanyang menggunakan alas hukum surat keputusan dpp partai hanura, nomor: skep e dpp hanura vi tanggal juni dimaksud, bahwa sekalipunasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka atas, berhubung oleh karena, kemungkinan adanya kekurangan kelengkapan dokumen pencalonan diantara pasangan calon tersebut. maka adalah penting kiranya agar memohon dapat memastikan siapakah??? sesungguhnya yang didukung diusung oleh partai hanura sebagai bakal pasanganoleh partai hanura. mengingatyang menegaskan bahwabahwa sesuai dengan hasil klarifikasi memohon sebagai dimaksud pada angka diperoleh penegasan bahwa dppadalah sa.e. sebagai calon wakil bupati sinjai provinsi sulawesi selatan invasi adalah pemohon.pula turut dihadiri oleh bawaslu kabupaten sinjai, bahwa terhadapsebagaimana dimaksud pada angka atas, telah sesuai dengan perintaholeh karena itu, mengikat secara hukum baik memohon maupun pemohon: bahwa masih dalam rangkaian penegasan dpp partai hanura berkenaan penetapan nama yang didukung dan atau diusung oleh partai hanuradpp partai hanura telah menerbitkan pula surat nomor: dpp hanura i perihal persetujuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sinjai, ditujukan kepada ketua dpd partai hanura provinsi sulawesi selatan, bertanggal januari bukti yang pada pokoknya menguatkan surat surat dpp partai hanura sebelumnya, dengan memberikan persetujuan kepada andi muhammad irwan matahari, si. dan andi takdir hasyim, se., sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sinjai provinsi sulawesi selatan, bahwa berdasar iso jure maupun iso facto yang telah diuraikan dalam angka iv. angka iv. dan angka iv. atas, nyatakan kiranya menurut hukum, bahwukanlah calon pasangan bupati dan wakil bupati sinjai'yang telah memperoleh persetujuan dari partai hati nurani rakyat hanura). keadaan ini jelas berimplikasi hukum pada tidak sahnya seluruh dokumen kelengkapan pencalonan haryanto massarappi, sh., mh. sebagai calon bupati berpasangan dengan massalinri latief, sos. sebagai calon wakil bupati sinjai provinsi sulawesi selatan periode yang sumber dan asal usulnya pencalonannya berasal dari partai hati nurani rakyat hanura), bahwa kiranya penting untuk diketahuelain pemohon, juga haryanto massarappi, sh., mh. dan massalinri latief, sosnamedata bahwa gabungan partai politik yang mendaftarkan dan atau mengajukan haryanto massarappi, sh., mh,. dan massalinri latief, sos. dimaksud adalah gabungan partai politik yanmam janternyata, setelah dilakukannya klarifikasi oleh memohon kepada dpp partai hanura jakarta pada tanggal januari disertai terbitnyaturut dihadiri oleh bawaslu kabupaten sinjai, diperoleh penegasan bahwa dpp hanura hanya memberi dukungan persetujuan dan atau merekomendasikan sde., sebagai calon wakil bupati sinjai provinsi sulawesi selatan periode atas penegasan tersebut, maka dengan demikian dukungan pencalonan dari dpp partai hanura harus dikeluarkan dari gabungan partai pendukungbahwa dengan dikeluarkannya partai hanura dari gabungan partai politik yang mendukungmaka praktis partai pendukung pencalonan haryanto massarappi, sh., mh. dan massalinri latief, sos. dimaksud, tersisa hanya memperoleh dukungan dari partai golongan karya golkar) saja. yang jumlah perolehan kursinya dprd kabupaten sinjai adalah sebanyak (empatharyanto massarappi, sh., mh. dan massalinri latief, sos., bahwa dengan keadaan sedemikian itu, maka seharusnya memohon, sudah harus menggugurkanahwa memohon, berselang sehari setelah melaksanakan klarifikasi pada tanggal januari kepada dpp partai hanura jakarta. maka memohon pada tanggal januarip.sebelum waktu pelaksanaselesai waktu pelaksanaannya pada tanggal tersebut. dpd partai hanura provinsi sulawesi selatan pada tanggal februari telah menerbitkan surat nomor a c dpd hanura sulsel ii perihal: penguatan dan pengesahan calon bupati dan wakil bupati sinjai, ditujukan kepada ketua kpud kabupaten sinjai bukti yang pada pokoknya menegaskan tentang surat pencalonan sdr. andi muhammad irwan matahari, sebagai (calon bupati sinjai) dan sdr. andi takdir hasyim, sebagai (calon wakil bupati sinjai), yang ditandatangani oleh sdr. irianto sebagai wakil ketua dpc partai hanura kabupaten sinjai dan vita wahyudiani sebagai sekretaris dpc partai hanura kabupaten sinjai adalah sah, berdasarkan: surat dpp partai hanura no: dpp hanura tentang persetujuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sinjai terhadap sdr. andi muhammad irwan matahari, sebagai calon bupati sinjai dan sdr. andi takdir hasyim, sebagai calon wakil bupati sinjai bukti surat dpp partai hanura no: dpp hanura !! tentang petunjuk organisasi terkait pencalonan kepala daerah kabupaten sinjai. bahwa dpd partai hanura provinsi sulawesi selatan pada tanggal pebruari juga telah mengeluarkan surat keputusandr. ir. ariyanto sebagai pelaksana tugas it.) dpc partai hanura kabupaten sinjai (bukti bahwa memohon, invasi andi muhammad irwan matahari, si. dan a.m. takdir hasyim, se. pada tanggal pberpasangan dengan andi takdir hasyim, se), yang semula dinyatakan oleh memohon,andi muhammad irwan matahari, si. dan andi takdir hasyim, se.)bukti berikut ini merupakan uraian sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon awal bertanggal aprilbahwa sekalipun memohon pada tanggal januari melalui surat nomor: pilgub kpu kab ,emohon(vide bukti bahwa khusus, prihal terhadap adanya kelengkapan dokumen yang menyertai pencalonannura oleh dpc partai hanura kabupaten sinjai melalui surat nomor: a c dpc hanura kab.sinjai1 perihal: penyampaian pembatalan dukungan, ditujukan kepada ketua kpud kab. sinjai, bertanggal februari ditandatangani oleh sar. ir. ariyanto ago dan vita wahyudiani selaku ketua dan sekretaris dpc partai hanura kabupaten sinjai yang sah bukti pada pokoknya menyampaikan pendaftaran yang dilakukan oleh sar. idris, dan irwan karena dengan mengatasnamakan ketua dan sekretaris dpc partai hanura sinjai, bertanggal januari dianggap batal dan tidak sah. berdasarkan: berita acara nomor:ertanda ketua umum dan sekretaris jenderal partai hanura bukti surat dpp partai hanura nomor: dpp hanura ! tentang persetujuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sinjai bertanda ketua umum dan sekretaris jenderal bukti penguatan dan pengesahan calon bupati dan wakil bupati sinjai nomor: a c dpd hanura sulsel ii tertanda ketua dan sekretaris dpd hanura sulawesi selatan bukti surat keputusan nomor skep dpd hanura sukses! ii tentang pelaksana tugas plt) dpc partai hanura kabupaten sinjai provinsi sulawesi selatan bertanda ketua dan sekretaris dpd hanura sulawesi selatan bukti bahwa dari, dan ditetapkan oleh memohon sebagai pasangan calonl,tanggal februari (bukti sebagai berikut:,.erdasarkan berita acara pleno nomor pilgub ba i1 bertanggal februari (bukti yang dikeluarkan oleh memohonharyanto massarappi, sh., mh. dan massalinri latief, sos, dalam hal pelaksanaan pendaftarannyacalonan dari partai hati nurani rakyat hanura) sedang baik iso jure maupun iso facto partai hati nurani rakyat hanura) sama sekali tidak memberikan persetujuan dukungan berkenaan pencalonan haryanto massarappi, sh., mh. dan massalinri latief, sos, sebagai bakal calon pasangatersebut. partai hati nurani rakyat hanura) berkenaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati sinjai dimaksud, hanya memberi persetujuan dukungan kepada pemohonengan mencantumngabaikan: berita acara nomor pilgub ba !erkenaan penegasan dukungan dpp partai hanura kepada andi muhammad irwan matahari, si. dan andi takdir hasyim, sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati sinjai periode (bukti: ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang berbunyi: : ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang berbunyi: menetapkan calon bupati walikota yang telah memenuhi persyaratan ,ketentuan berbunyi:bahwa andaikata, memohon konsisten mematuhi ketentuan ketentuan sebagai dimaksud pada angka iii.haryanto massarappi, sh., mh. ddan iv. atas, berkenaanihanura, sebagaimana disebutkan berikut ini: dpp partai hanura telah menyampaikan surat kepada memohon, nomor dpp hanuraiiditujukan kepada dkpp, tanggal februari yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas keputusan kpu kabupaten sinjai yang menetapkan haryanto massarappi, sh., mh. berpasangan dengan massalinri latief, sos sebagai pasangan yang diusung oleh partai hanura dan meminta kepada dkpp, kpu, dan bawaslu republik indonesia untuk menghentikan proses pemilukada kabupaten sinjai provinsi sulawesi selatan karena telah terjadi pelanggaran kode etik dan peraturan perundang undangan pemilukada kabupaten sinjai provinsi sulawesi selatan bukti dpc partai hanura kabupaten sinjai telah menyampaikan surat nomor: a c dpc hanura kab.sinjai!ditujukan kepada kpu kab. sinjai dan bawaslu kab. sinjai yang pada pokoknya dpc partai hanura kabupaten sinjai menyatakan keberatan atas keputusan penetapan pleno kpu sinjai nomor pilgub ba i dan meminta hasil klarifikasi kpu kabupaten sinjai sehubungan dengan hasil penetapan tersebut secara tertulis, serta meminta penundaan tahapan pilkada sinjai sampai pasangan calon yang diusung dpc partai hanura ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada kabupaten sinjai tahun bukti bawaslu kabupaten sinjai kemudianpada pokoknya menyatakan menolak hasil pleno kpu sinjai yang menetapkan nama nama calon bupati dan wakil bupati sinjai, oleh karena terdapat beberapa nama nama pasangan calon bupati dan wakil bupati sinjai yang diusung oleh parpol ditetapkan oleh kpud kabupaten sinjai tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh kpu sinjai yang dihadiri langsung oleh bawaslu jakarta (bukti bawaslu kabupaten sinjai telah menyampaikan surat dengan nomor bawaslu kab pilgub l1iv. r.i.) jakarta. (bukti dan atas laporan tersebut, bawaslu telah melakukan kajian hukum setelah mencermati bukti dan hasil klarifikasi sesuai kajian nomor tl iv bawaslu bukti dengan kesimpulan: ketua dan anggota kpu kabupaten sinjai menetapkan pasangan haryanto massarappi, s.h., m.h. dan massalinri latief, sos, sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilu kada kabupaten sinjai tahun dengan mengesahkan salah satu partai politik pengusung yaitu partai hanura telahetua dan anggota kpu kabupaten sinjai tidak menetapkan pasangan andi muhammad irwan matahari, andi takdir hasyim, s.e. yang telah memperbaiki surat pencalonannya dengan penandatanganan surat pencalonan pada form model b1, b2 kwk.kpu yaitu plt. ketua dan sekretaris dpc partai hanura kabupaten sinjaikesimpulan atas kajian hukum bawaslu tersebut, pada angka iv.bukti pemohon telah mengajukan gugatanmks, pengadilan tata usaha negara makassar, pada tanggal april bukti dan telah mengeluarkan penetapan bukti yang kamarnya: menetapkan:andi muhammad irwan matahari, si. dan andi takdir hasyim, s.haryanto massarappi, s.h., m.h. dan massalinri latief, sos. selambat lambatnya (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan. demikian permohonan keberatan ini diajukan, jika majelis hakimsurat keputusan kpu kabupaten sinjai nomor pilgub pts kpubuktp a fotokopi ktp andi muhammad irwan matahari, si.: bukti p b fotokopi ktp andi takdir hasyim, se.: bukti fotokopi surat pencalonan, tanpa nomor, tanggal januar, bertanggal januari andi muhammad irwan matahari, si. dan andi takdir hasyimirwan matahari, si.)takdir hasyim, s.e.), bukti fotokopi:keputusan dpp partai hanuraberita acara kpu kabupaten sinjaianggal januari bukti fotokopi surat dpp partai hanura nomor: dpp hanura i tanggal januari perihal: persetujuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sinjai, bukti fotokopi surat kpu kabupaten sinjai nomor: pilbup kpu kab tanggal januari perihal: penyampaian hasil verifikasi tahap bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan daerah partai hati nurani rakyat dpd hanura) provinsi sulawesi selatan nomor:tanggal februari bukti fotokopi surat dewan pimpinan daerah partai hati nurani rakyat dpd hanura) provinsi sulawesi selatan nomor a c dpd hanura sulsel ii tanggal februari perihal: penguatan dan pengesahan calon bupati dan wakil bupati sinjai: bukti fotokopi kelengkapan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun tanggal januari andi muhammad irwan matahari, si., dan andi takdir hasyim, s.e), bukti fotokopi surat dewan pimpinan cabang dpc) partai hati nurani rakyat hanura) kabupaten sinjai nomor: a c dpc hanura kab.sinjai i1 tanggal februari perihal: penyampaian pembatalan dukungan: bukti fotokopi berita acara kpu kabupaten sinjai nomor:kpu kabupaten sinjasurat dewan pimpinan pusat dpp) partai hanura nomor: dpp hanura!!i tanggal februarbukti fotokopi surat dewan pimpinan cabang dpc) partai hanura kabupaten sinjai nomor: a c dpc hanura kab.sinjai i1 bertanggal februaribukti fotokopi surat pengantar bawaslu kabupaten sinjai nomor: bawaslu kab pilgub tertanggal februari perihal:bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten sinjai nomor: bawaslu kab pilbup ll tanggal februari tanggal februari perihal: undangan klarifikasi, bukti fotokopi keputusan dprd kabupaten sinjai nomor:tanda terima dokumen pengaduan pemohon kepada dkpp, tanggal februari beserta laporan pengaduan pelanggaran kpu kabupaten sinjai sulawesi selatan, tanggal februari bukti fotokopi tanda terima laporan keberatan atas hasil pleno kpud kabupaten sinjai tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun kepada badan pengawas pemilihan umum bawaslu), bertanggal februari bukti fotokopi rekomendasi bawaslu nomor bawaslu iv tanggal april perihal: rekomendasi bawaslu, bukti fotokopi rekomendasi bawaslu kabupaten sinjai nomor bawaslu sin iv bertanggal april perihal: rekomendasi: bukti fotokopi gugatan pemohon., tanggal april bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai hati nurani rakyat partai hati nurani rakyat, beserta lampiran laporannya, bukti fotokopi petunjuk pelaksanaan tata cara pemilihan kepala daerah partai hati nurani rakyat: untuk mendukung dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan seorang saksi bernama abdul waris valid, yang didengarkan keterangannya bawah sumpah pada persidangan mahkamah tanggal mei dan mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi adalah sekretaris dpd partai hanura provinsi sulawesi selatan: dukungan dpp partai hanura dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten sinjai adalah kepada pasangan andi muhammad irwan matahari dan andi takdir hasyim: awalnya dpp partai hanura sempat merekomendasikan pasangan calon andi haryanto dan andi takdir hasyim, lalu terjadi permasalahan dengan partai golongan karya sebelum pendaftaran. karena partai golongan karya mengajukan haryanto dan massalinri, padahal partai hanura tidak pernah mengeluarkan dukungan untuk pasangan calon tersebut: andi haryanto yang awalnya direkomendasikan saat mendaftar tidak memilih andi takdir hasyim sebagai wakilnya, namun orang lain dari partai golkar, penggantian calon wakil bupati dilakukan oleh partai golkar tanpa memberitahukan kepada partai hanura: dpp partai hanura mengambil keputusan untuk mengganti rekomendasi yang pernah diterbitkan, yaitu. pergantian rekomendasi dilakukan setelah pendaftaran, pendaftaran andi irwan matahari dan andi takdir hasyim diterima oleh memohon, selanjutnya ada verifikasi oleh memohon kepada dpp pada tanggal januari dan dalam verifikasi tersebut dpp partai hanura menandatangi berita acara verifikasi yang menyatakan bahwa dpp partai hanura mendukung pasangan andi irwan matahari dan andi takdir hasyim: keputusan yang dibuat oleh kpu dengan menerima pasangan calon andi haryanto dan massalinri adalah cacat hukum, karena partai hanura tidak pernah mengeluarkan dukungan untuk keduanya, hanura memperoleh tiga kursi dprd sinjai, partai kedaulatan memperoleh satu kursi, partai bulan bintang memperoleh satu kursi, ppen memperoleh satu kursi. jumlah total menjadi enam kursi, sehingga dapat memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan calon, dpp partai hanura telah berkirim surat kepada dpd, dan dpd meneruskan surat kepada dpc, dpc hanura yang menandatangi pencalonan andi haryanto dan andi massalinri adalah ketua dpc muhammad idris dan wakil sekretaris dpc: ada surat dari dpd partai hanura sulawesi selatan yang ditujukan kepada kpu kabupaten sinjai tentang penguatan dan pengesahan calon bupati dan wakil bupati sinjai bernomor a c dpd hanura sulsel untuk mengangkat ketua dpc partai hanura harus ditempuh mekanisme musyawarah cabang, dan yang mengeluarkan adalah dpd partai tingkat provinsi. menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidanganpemohon, dengan yang telah diputus oleh dalam perkara perkara php yang telah disebutkan atas, bahwa pemohon keliru pada poin ii. jika mengutip dalil putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal november yang menyatakan: bahwa dalam beberapa perkara pemilukada yang pernah diperiksa oleh mahkamah terdapat pula . bahwa gugatan pemohon pada ptun makassar sampai saat ini masih dalam proses pembuktian, hingga berbeda dengan kasus kasus yang telah diputus oleh ptun pada kasus yang pemohon dicontohkan1:uu12(nar memohon mengeluarkan nomor, memohon haruslah secara bulat menerima rekomendasi tersebut. bahwa memohon membantah dalil pemohon pada poin dan akan menguraikan sebagai berikut: bahwa tidak benar dalil pemohon pada sebab berdasar sebab berdasar pada huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang menyatakan: menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal kabupaten kota...bahwa klarifikasi kepada dewan pengurus pusat dpp)nyelenggara pemilihan umum: bahwa dalil pemohon pada poin poin poin poin poin dan poin dengan ini memohon kemukakanidibawah kepemimpinan sdr. muh. idris. bahwa demikian pula dalil pemohon pada tidak berdasar, mengingat pasangan calon yang telah didaftarkan tidak bisa dicabut atau dibatalkan pencalonannya sebagaimana penegasan dan yang menyatakan: : bahwa berdasarkpu provinsi atau kpu kabupaten kota dilarang menerima perubahan kepengurus pada masa pendaftaran kpu kabupaten sinjai, pasangan calon haryanto massarappi, sh.,mh dan massalinri latief, sos mendaftar pada tanggal januari yang berarti lebih dahulu daripada pasangan pemohon. dengan demikian jelaslah bahwa tidak lolosnya pemohon sebagai calon dalam pemilukada kabupaten sinjai karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undanga tanggal metahun tanggal april (beserta laporannya), bukti fotokopi:januari (beserta laporannya),berita acara kpu kabupaten sinjai nomor pilbup ba x1t 9a fotokopi berita acara kpu kabupaten sinjai nomor pilbup ba x11 tentang hasil penerimaan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati sinjai tahun bukti fotokopi berita acara kpu kabupaten sinjai nomor pilbup ba i tentang yang dikeluarkan oleh kpu sinjaianggal februari bukti fotokopi berita acara kpuanggal september beserta laporannya): bukti fotokopi surat pencalonan nomor (tidak ada) haryanto massarapi, sh.,mh dan massalinri latief, sos.), tanggal januari (beserta laporannya) bukti fotokopi surat keterangan dpc hanura kabupaten sinjai nomor dpc hanura sji i anggal januarindi haryanto massarappi, s.h., m.h. dan andi massalinri latief, sos..m. irwan matahari, si., si. dan takdir hasyim, s.e.), bukti fotokopidan andi takdir hasyim, s.e.). selain itu, memohon juga mengajukan tujuh: menimbang bahwa pihak terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada:ajukan satu orang ahli yaitu endang susastra, yang didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan hari senin, tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,selain ahli( pasangan calon nomor urut musa rasyid, muchtar mappatoba, asamma| pesmgancatn name pala pesan perolehandiajukan oleh pemohon. ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon il1. bahwa para pemohon adalah bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati sinjai periode tahun yang secara sah telah mengikuti seleksi pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten sinjai tahun melalui pencalonan partai politik. bahwapemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil pemilukada mahkamah konstitusi. sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x tanggal november yang pertimbangan hukumnyadan putusan mahkamahil1konstitusi nomor php.d vii1 tanggal november bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal november dalam pertimbangan hukumnya!h.a. muh. anis asia, s.e., si. tempat, tanggal lahir biker, maret pekerjaan pns alamat jalan batu raya lorong gandengan kelurahan palopo, kecamatan panakkukang, kota makasar, provinsi sulawesi selatan nama muh. yahya, s.h., m.h. tempat, tanggal lahir sinjai, maret pekerjaan pns alamat jalan puri taman sari blok nomor kelurahan kasasi kasasi, kecamatan rappocini, kota makasar, provinsi sulawesi selatanmei memberi kuasa kepada drs. arman remy, ms., s.h., m.h., m.m., bulan hn, s.h., yasin, s.h., umar hasan, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum arman bulan associates beralamatberdasarkan surat kuasa khusus komisi pemilihan umum kabupaten sinjaimodal eder tualang, s.h., para advokat pada kantor hukum mappinawang rekan beralamat jalan topaz raya ruko zamrud blok makasar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . memohon,tanggal mewindu wijaya, s.h., selaku para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum boer partners, beralamat rasa office park blok komplek rasa episentrum, jalan pbr: suara dam pkb: suara, maka total suara: suara yang presammenya kurang dari jumlah paling sedikit (lima belas keseratus), bahwa partai barnes yang mengusung labirin yahya berpasangan fajar anwar, adalah pengurus yang telah menjadi pengurus partai demokrat kabupaten sinjai dengan jabatan koordinator bidang pemuda dan olahraga sebelum pendaftaran kpu sinjai pada tanggal januari (bukti dengan demikian tidak memenuhi yang dipersyaratkan oleh undang undang, bahwa penegasan penggugat pemohon, sebagai yang dimaksud, dan maksud ketentuan peraturan komisi pemilihan umum kpu) nomor tahun juncto keputusan kpu sinjai nomor pilbup pts kpu kab tanggal oktober tentang pedoman teknis pencalonan, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berbunyibahwa setelah tahapan klarifikasi clrimyang waktu pelaksanaannya mulai tanggal selesai tanggal bahwa memohon tergugat telah menyampaikan hasil verifikasi tahap pertama melalui surat pilbup kpu kap. pada tanggal januari bukti, dimana tergugat telah menyatakan memenuhi syarat ms) untuk kelengkapan partai politik dalam surat pencalonan pernyataan melalui nomor pilgub kpu kab vide bukti sesekarang ini, bahwa sekalipun memohon tergugat pada tanggal januari melalui suratnya nomor pilgub kpu kab buktiini verifikasi tahap yang dimaksud, terhadap kelengkapan dokumen pemohon penggugat tidak pernah pernah disampaikan kepada para penggugat. ini artinya, baikifso factomaupunifso jure seluruh kelengkapan dokumen pemohonbukti bahwa fakta fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan atas, penggugat pemohon betapa meyakini bahwa penggugattergugattergugat ' memohon pada tanggal februari , haryanto massarappi, sh., mh. berpasangan massalinri latief, sos, anri, andi seto gadhysta asap, sh., ll.m. berpasangan drs. muchtar mappatoba, pd, drs. lukman asal, berpasangan dengan dr. jamaluddin, si, muhammad hasan basri ambarawa berpasangan sulthan, s.h., m.h.: mukhlis isma, s.e., si. berpasangan dr. h.a. musa rasyid, si. labirin yahya, sos berpasangan fajar anwar, se.: drs. syamsul gambar ar, si. berpasangan dr. ir. siti marwah juri, si.bertanggal februari yang dikeluarkan dish tergugat memohon dimaksud maka pemohon penggugat sangat berkeberatan dengan dasar dan alasan bahwa, selain tergugat memohon tidak mencantumkan dan atau memasukkan nama penggugat pemohon sebagai peserta pemilu bupati dan wakil bupati sinjai tahun juga oleh karena tergugat memohon telah mencantumkan atau memasukkan nama andi seto gadhysta asap, s.h., ll.m. berpasangan dengan drs. muchtar mappatoba, dan labirin yahya, sos berpasangan dengan fajar anwar, sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat ms) sebagai peserta pemilu bupati .dan wakil bupati sinjai tahun bahwa keberatan penggugat pemohon sebagaimana dimaksud atas, adalah sangat beralasan hukum, oleh karena tindakan memohon tergugat menerbitkan berita acara pleno nomor pilgub. peraturan komisi pemilihan umum kpu) tahun tentang pedoman teknis pencalonan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa memohon tergugat melanggar nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan huruf d' memohon telah menetapkan keputusan kpu kab.oleh karena itu sangat beralasan hukum dinyatakan bahwa pemilukada sinjai tahun ulang. vide bukti1j, tanggal juni tentang hal yang sama yangmemohon tergugat, hal tersebut menunjukkan betapa pelaksanaan pemilukada sinjai tahun yang hingga kini telah menetapkan pasangan calon terpilih adalah cacat hukum dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan. (vide bukti bahwa berdasarkan uraian dan dalil dalil diatas, maka bersama ini kami mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan pemohon penggugat untuk seluruhnya, membatalkan keputusan memohon tergugat nomor pilgub pts kpu kab iv tanggal april tentang pasangan calon terpilihmemohon tergugat untuk melaksanakan pemilukada ulang kabupaten sinjai periode tahun memerintahkan kepada memohon tergugatmemohon tergugat untuk mengembalikan hak konstitusional pemohon penggugat sebagai peserta melalui jalur gabungan partai politik dalam pelaksanaan pemilukada ulang bupati dan wakil bupati sinjai periode tahun atau apabila yang mulitp: bukti fotokopi tanda terima berkas pendaftarandaftar bakal calon bupati dan wakil bupati sinjai periode bukti fotokopi penyampaian hasil verifikasi tahap nomor pilbup kpu kab tanggal januari. anis asia, se., si.:ammad yahya, s.h., m.h.: bukti fotokopi tanda terima lakon) laporan harta kekayaan pejabat negara bakal calon bupati sinjai tahun h.a. muh anis, s.e., si: bukti fotokopi tanda terima surat keputusan kemenkumham nomor hh .aha11. tahun tentang pengesahan perubahan ad art dan kepengurusan dpp ppen hasil musyawarah nasional: bukti fotokopi tanda terima kelengkapan berkas a.n. h.a. muh. anis, se., si., dan muh. yahya, sh., mh.: bukti . fotokopi tanda terima surat penegasan dpp ppen nomor a1 dpp ppen sk dpd 1i tentang susunan nama nama pengurus dpd ppen kab sinjai tanggal januari fotokopi surat dpp ppen nomor dpp ppen ii tanggal februari perihal penegasan: fotokopi surat keputusan dpp ppen nomor dpp ppen rek tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati kab sinjai periode tanggal januari bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor bawaslu kab sin tanggal februari bukti fotokopi undangan untuk menghadiri penyampaian perubahan tahapan tata cara pencalonan pemiluundangan klarifikasi bawaslu nomor und bawaslu!! tanggal maret bukti fotokopi berita acara klarifikasi bawaslu: bukti fotokopi rekomendasi bawaslu nomor bawaslu iv bukti fotokopi pernyataan sikap bawaslu kabupaten sinjai atas pengumuman kpu tentang nama nama calon bupati dan wakil bupati periode bukti fotokopi tanda bukti laporan polisi nomor lp skt tanggal maretlukman asal dan h.a. jamaluddin:mukhlis isma dan h.a. musa rasyid,aru rijal junaidi dan zainuddin datang: bukti fotokopi putusan nomor dkpp pke ii dkpp: bukti fotokopi gugatan intervensi ptun: bukti fotokopi salinan resmi putusan ptun perkara kpu nomor ptun mks: bukti fotokopi rekomendasi dprd kabupaten sinjai nomor dprd tahun bukti fotokopi rekomendasi bawaslu nomor bawaslu sin iv bukti fotokopi berita acara model db.kwk.kpu rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilu bupati dan wakil bupati sinjai tahun tingkat kabupaten kota oleh kpu kabupaten kota tanggal april bukti s.d. fotokopi gabungan partai politik pengusung calon bupati dan bukti wakil bupati sinjai, selain itu, pemohon mengajukan tigaandi rifai saksi adalah tim sukses pemohon: pada tanggal januari saksi mendaftarkan pemohon kpu sinjai dan menerima hasil verifikasi persentase dukungan sebesar pada tanggal februari saksi menerima hasil verifikasi dari kpu sinjai yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan saksi tidak menerima pemberitahuan tentang kekurangan syarat tersebut, saksi telah melaporkan hal tersebut bawaslu dan pasangan pemohon telah diminta klarifikasi terkait ketidaklolosan tersebut: selain itu saksi juga melaporkan hal tersebut dkpp dan ptun dan hingga saat ini masih dalam proses. muhammad amir saksi adalah ketua dpc partai barnes yang kan oleh dpp partai barnes, bahwa menurut saksi partai barnes memang mendukung pemohon dalam pemilukada sinjai. jamaluddin kami saksi adalah ketua dpc ppen kabupaten sinjai, partai ppen mendukung pencalonan pemohon dan menurut saksi seharusnya lolos verifikasierror object)objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon .dan dalih pemohon sebagaimana dituangkan dalam permohonannya guo kecuali apa yang rasa saidtertulisyang menyatakan antara lai:: memohon haruslah secara bulat menerima rekomendasi tersebut. bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin (tiga) yang menyebutkan gabungan partai politik yang mendukung pemohon sebanyak (dua puluh) parpol. sebab berdasarkan formulir model b kwk.kpu partai politik, surat pencalonan ditandatangani oleh partai politik, dimana partai karya peduli bangsa pkb) adalah partai politik yang tidak disebutkan dalam surat permohonan pemohon. bahwa memang benar pemohon telah melakukan pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan kepada memohon beserta impiannya tertanggal januari bahwa memohon membantah dalil pemohon pada poin sebab tidak sesuai dengan ketentuan huruf yang menyatakandaerah yang bersangkutan. bahwa parpol yang memberikan dukungan pencalonan pada formulir pencalonan, namun dalam gugatannya hanya mengklaim parpol adalah tidak semuanya sah mendukung pemohon. sebab ada parpol yaitu masing masing partai barnes pkb dan ppn juga memberikan dukungan pada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama labirin yahya, sos dan andi fajar anwar, dan satu parpol memberikan dukungan pada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama andi seto adhisty asap, sh, llm dan muchtar mappatoba, yaitu ppen. bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil pemohon pada poin sembilan) yang menyatakan: tergugat memohon telah mengabaikan dan mengesampingkan keputusannya dewan kehormatan penyelenggara pemilu ri, nomor: dkpp.pke ii . . bahwa dalil pemohon yang keberatan dengan tidak diloloskannya pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun tidak ada kaitannya dengan putusan dkpp berupa teguran kepada memohon, bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin dan akan menguraikan sebagai berikut: bahwa berdasarkan surat dpp partai barnes nomor sp dpp p.barnes i tertanggal januari perihal penegasan bahwa saudara labirin yahya, sos sebagai calon bupati dan saudara h.a. fajar anwar, sebagai calon wakil bupati periode sesuai keputusan nomor: sr dpp p.barnes xii dan kepengurusan dewan pimpinan cabang kabupaten sinjai adalah: ketua ibrahim sekertaris kaharuddin bendahara goswami sesuai surat keputusan nomor skep dpd p.barnes xii bahwa berdasarkandimana hasil klasifikasinya adalah keabsahan surat keputusan kepengurusan dpc partai barisan nasional kab. sinjai sesuai surat keputusan nomor: skep dpd p.barnes xi1 tanggal desember yang ditandatangani oleh ketua umum ir. h.m. irfan, mm: bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat ir. irfan, selaku ketua umum dpp partai barisan nasional barnes) yang menyatakan bahwa surat keputusan nomor: sk plt dpp barnes xii tanggal desember tidak pernah dikeluarkan oleh dpp partai barnes sebagaimana yang dipergunakan oleh pemohon: bahwa menyangkut dukungan pkb, berdasarkan surat keputusan dpp partai karya peduli bangsa nomor skep dpp pkb xi1 tentang persetujuan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten sinjai dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun menetapkan sdr. labirin yahya, sos sebagai calon bupati dan sdr. andi fajar anwar, sebagai calon wakil bupati kabupaten sinjai tertanggal desember surat dpd pkb provinsi sulawesi selatan nomor: pkb sul sel xii perihal permohonan rekomendasi calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun a n bapak labirin yahya., sos dan bapak andi fajar anwar., untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati sinjai periode bahwa berdasarkan berita acara nomor:diputuskan keabsahan surat keputusan kepengurusan dpc pkb kabupaten sinjai, bahwa pernyataan sekjen dpp pkb hartanto dalam klarifikasi tanggal januari menganulir dpp pkb nomor: skep dpp pkb iv tentang pengesahan susunan pengurus dewan pimpinan daerah dan dewan pertimbangan partai karya peduli bangsa kabupaten sinjai masa bakti dalam klarifikasi tersebut sekjen pkb mayjen tni marinir (purn) hartanto menuliskan kalimat: dokumen ini dipalsukan dari surat keputusan skep dpppkpb 1v dengan mengganti nama nama susunan pengurus. bahwa adapun dukungan ppn, berdasarkan surat dpp partai persatuan nasional ppn) nomor: um dpp ppn perihal sosialisasi perubahan nama yang ditandatangani oleh ketua umum dr. oesman sapta dan sekretaris jenderal ratna ester tobing, sh, mh, yang menyatakan tentang perubahan nama partai persatuan daerah menjadi partai persatuan nasional berdasarkan surat pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia sehingga semua tindakan yang masih menggunakan dan mengatasnamakan ppd dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, bahwa berdasarkan formulir pencalonan model model dan model pemohon masih mempergunakan nama dan cap stempel ppd sedangkan formulir pencalonan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati a n labirin yahya, sos dan h.a. fajar anwar, adalah sah berdasarkan surat keputusan nomor: sk dpp ppn k k. x1 tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang partai persatuan nasional kabupaten sinjai: bahwa mengenai dukungan ppen, berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor:dengan ketua umum touching dan sekretaris jenderal roller sitorus bahwa berdasarkan lampiran surat keputusan dpw partai peduli rakyat nasional nomor sk dpw ppen ss vii1 tanggal agustus tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan daerah partai peduli rakyat nasional kabupaten sinjai dimana ketua adalah saifuddin, dan sekertaris adalah tarawangsa mappakalu, se. sementara dukungan untuk pemohon ditandatangani oleh jamaluddin karim selaku ketua dan fatmawati selaku sekertaris yang bukan pengurus ppen kabupaten sinjai yang sah. bahwa berdasarkan surat dewan pimpinan wilayah dpw ppen) kabupaten sinjai yang ditujukan pada ketua kpud kab. sinjai perihal surat pencalonan nomor: dpd ppen sji dengan mengajukan nama pasangan calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun a n seto hadist asap, sh. llm dan drs. muchtar mappatoba, pd, bahwa dengan tidak sahnya dukungan (empat) parpol yang memberikan dukungan kepada pemohon maka syarat minimal dukungan jumlah suara tidak memenuhi, sehingga tidak dapat menjadi peserta pemilukada kabupaten sinjai periode bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin dan poin sebab berdasarkanhasil verifikasi diterima oleh tim pemenangan pemohon atas nama sofyan, demikian halnya pada penyampaian verifikasi tahap pada tanggal februari diterima oleh irvan: bahwa tidak benar dalil pemohon pada poin sebab berita acara pleno nomor pilbuphasil dari verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh memohon, dengan berdasar padaengan demikianertanggal april bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten sinjai nomor:,kabupaten sinjai nomor:(beserta laporannya), bukti fotokopi berita acara nomor pilbup ba !.(beserta laporannya),angka dinyatakan bahwa: php anggota dpr, dpd, dan dprd: php presiden dan wakil presiden, php kepala daerah. ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati wakil bupati berdasarkan pendaftaran tanggal januari dan selanjutnya diverifikasi tanggal januari nomor pilbup kpu kab perihal: penyampaian hasil verifikasi tahap setelah verifikasi tahap dilakukan maka verifikasi tahap diberi kesempatan kepada pasangan calon untuk memperbaiki syarat calon yang tidak memenuhi syarat (tms sampai tanggal februari namun hal ini tidak dilakukan oleh kpu sinjai sampai ditetapkannya peserta calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilukada sinjai tahun sesuai hasil penetapan kpu sinjai nomor pilbup ba i1 tanggal januari bahwa berdasarkanago kpud sinjai bahwa tindakan pihak memohon ag:: php anggota dpr, dpd, dan dprd, php presiden dan wakil presiden: php kepala daerah. sehingga pemohon mempunyai legal standing pembatalan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) sinjai nomor pilbup pts kpu kab iv tanggal april pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati sinjai dalam pemilu bupati sinjai tahun nama pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati terpilih labirin yahya sos dan fajar anwar se. bahwa oleh karena berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, pemohon memeliki kedudukan hukum (legal standing) dan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan ini harus diterima: iii. alasan alasan permohonan bahwa pemohon adalah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun melalui jalur gabungan partai politik, berdasarkan: surat pencalonan model b kwk kpu (pkpu nomormodel b1 kwk kpu (pkpu nomo, pkpu (vide bukti bahwa menurut surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sinjai nomor: pilgub pts kpu kab t berupaoesman muchtar mappatoba, sameperseorangan, berlangsung mulai tanggal dan selesai tanggal bahwa pemohon, selaku pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sinjai tahun dalam mengikuti proses pemilukada kabupaten sinjai berdasar pelaksanaan bagian program kegiatan angka pedoman hurufmasing masing partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) suara partai karya perjuangan pakar pangan) suara partai perhimpunan indonesia baru ppi) suara partai penegak demokrasi indonesia padi) suara partai nasional banteng kerakyatan pnb) suara partai persatuan nasional ppn) suara partai nasional indonesia marhenisme pni m) suara partai pemuda indonesia ppi) suara partai pengusaha pekerja indonesia pipi) suara partai demokrasi pembaruan pdp) suara partai barnes suara partai buruh suara partai pelopor suara partai matahari bangsa suara partai nui suara partai indonesia sejahtera pis) suara partai serikat indonesia psi) suara partai merdeka suara partai ppen suara partai patriot suara total suara suara dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh suara atau sama dengan y65 suara kepada komisi pemilihan umum kpu) kabupaten sinjai: tergugat, sesuai surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sinjai nomor pilgub pts kpu kab025.pada nomor pelaksanaan bagian program kegiatan angka pencalonan, huruf h:., memohon telah nyata menyalahgunakan kewenangannya dengan sengaja menerima pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati andi seto gadis asap, sh, llm berpasangan drs muchtar mappatoba pd, yang didaftarkan oleh gabungan partai pada tanggal januari diantaranya partai amanat nasional pan) suara, partai peduli rakyat nasional ppen) suara dan partai gerindra suara, sehingga jumlah suara suara. vide bukti demikian pula labirin yahya, s.sos berpasangan h.a fajar anwar yang didaftarkan oleh partai gabungan pada tanggal januari diantaranya partai demokrat suara), partai bintang reformasi pbr) suara, partai pkb suara dan ppd ppn suara sehingga jumlah suara dan partai barnes suara. pkpu nomor tahun junto kupu sinjai nomor tahun kpu kabupaten sinjai dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon dan hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan lebih awal oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah vide!bukti bahwa dari uraian dalil dalil diatas, menunjukkan betapa tergugat memohon mengabaikan ketentuan yang seharusnya dihormati selaku penyelenggara pemilukada sinjai tahun terutama dalam proses pelaksanaan tahapan, program dan tata cara pelaksanaan pemilukada sinjai tahun bahwa terkait dengan hal tersebut, memohon telah mengabaikan dan mengenyangkan keputusannya dewan kehormatan penyelenggara pemilu ri, nomor dkpp.pke ii tertanggal pebruari yang dibacakan pada tanggal maret yang amar putusannya sebagai berikutdst memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi sulawesi selatan untuk menindak lanjuti putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilumemohon mengesampingkan keputusan dewan perwakilan rakyat dprd)njai, maka mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan guo: pendapat mahkamahdan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sinjai nomor pts kpu.kab. kwk!! il1 tentang pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten sinjai tahun tanggal aprilinjai nomor pts kpu.kab. kwk il tentang pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten sinjai tahun tanggal aprilkwk. kpu) dan bukan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sinjai nomor pts kpu.kab. kwk iii tentang pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten sinjai tahun tanggal april (vide bukti bukti pt 1j. selain itu, menurut mahkamah, penerbitasehingga seandainya puputusan nomor php.d ximodel db kwk. kpu), catatan pelaksanaansinjaiinjai tahun tingkat kabupaten sinjai lampiran model db1 kwk.kpu) tanggal dua puluh lima bulan april tahun dua ribu tiga belas (vide bukti bukti bukti pt 2j, tanpa nomor, tertanggal dua puluh lima bulan aprilkabupaten sinjaiinjai, bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh pemohon adalah, i3.6ji4.hani dhani anggota kpud sinjai sebagai berikut: ketua dan anggota kpudpebruari sampai ad. menindak lanjuti putusan pengadilan tata usaha negara ptun) nomor gyang amat ironis sekali karenitergugatbahwa tergugat memohon kembali mengenyangkan rekomendasi bawaslu republik indonesia, nomor bawaslu iv yang bersifat sangat segera, yang tujukan kepada tergugat memohon ketua kpud sinjai, tertanggal april (vide bukti bahwa memohon dalam hal melaksanakan tahapan "maka menurut hasil penelitian tergugat memohon yang diberitahukan kepada para penggugat pemohon, bahwa terhadap berkas pencalonan penggugat pemohon, telah memenuhi syarat untuk persyaratan partai politik dan yang tidak memenuhi syarat tms) adalah kelengkapan administrasi penggugat berdasarkan hasil verifikasi pertama yang dilakukan tergugat pada tanggal januari nomor pilbup kpu (vide bukti bahwa penggugat pemohon tidak pernah lagi mendapat pemberitahuan tentang tahapan hasil verifikasi tahap kedua sampai tergugat mengeluarkan penetapan dan pengumuman kpupilbup ba !i1 bahwa oleh karena pencalonan andi seto gadhysta asap, sh., ll.m. berpasangan dengan drs. muchtar mappatoba, dan labirin yahya, sos berpasangan dengan h.a. fajar anwar: bahwa dengar, demikian, ini artinya pencalonan dan atau dukungan dari partai peduli rakyat nasional ppen) terhadap andi seto gadhysta asap, sh., ll.m., gadhysta asap, sh.,dan drs. muchtar mappatoba, tersisa hanya berasal dari dukungan pan dan partai gerindra jumlah perolehan suaranya pada pemilu yaitu :() suara sah, paling sedikit (lima belas keseratus) sehingga pencalonan andi seto gadhysta asap, ll.m. drs. muchtar mappatoba,, tersebut,tidak memenuhi jumlah suara sah sebagaimana yang dipersyaratkan, vide bukti bahwa dengan demikian pula pencalonan dan atau dukungan dari partai barnes dan partai persatuan nasional ppn) terhadap labirin yahya, sos berpasangan dengan fajar anwar, s.e. sebagai bakal pasangan calon bupati sinjai adalah partai pengusung penggugat yang lebih awal mendaftarkan yaitu pada tanggal januari bukti vide pkpu. atas nama ibrahim selaku ketua partai barnes kabupaten sinjai. maka praktis partai pendukung pencalonan. labirin yahya, sos berpasangan dengan fajar anwar, se" tersisa hanya partai demokrat jumlah suaranya: suara, |
jaandi akbar fitriyadi pekerjaan swasta alamat jalan bali mataraman rw manggarai selatan tebet, jakarta selatan sebagai pemohon nama nadya masykuria pekerjaan ibu rumah tangga orang tua murid alamat jalan menteng atas selatan menteng atas, setia budi, jakarta selatan sebagai pemohon il: nama hilang tauhid pekerjaan karyawati orang tua murid alamat jalan setia budi vii nomor rw setia budi, jakarta selatan sebagai lll pemohon ill, nama mono pekerjaan swasta orangtua murid alamat jalan rawamangun muka barat kelurahan rawamangun, kecamatan pulogadung, jakarta timur sebagai pemohon iv, nama lodewijk saat pekerjaan dosen universitas negeri jakarta alamat jalan kunci nomor kelurahan kayu putih, kecamatan pulogadung, jakarta timur sebagai 2n5 . pemohon nama bambang wisuda pekerjaan swasta alamat villa pulang mas blok rw bambu apus, pulang, tangerang selatan sebagai 2n2n5n5050505055 . pemohon vi, nama febri hendri antoni arif pekerjaan swasta alamat jalan kalibata timur kalibata, pancoran, jakarta selatan sebagai . pemohon vii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada alvin kurnia palma, s.h.: emerson yutbo, s.h.: wahyu bagian, s.h.: febri diasah, s.h.: wahyudi djafar, s.h.: donald fariz, s.h.: iki dulang, s.h., m.h.: matilda hasibuan, s.h.: sulistiono, s.h.: zainal abidin, s.h.: tanding bawah purabaya, s.h.: abdul kadir wokanubun, s.h.: agustinus carlo lumbanraja, s.h.: ikana indah barnasaputri, s.h.: dan andi muttagien, s.h., kesemuanya adalah advokat dan pembela hukum publik, yang tergabung dalam tim advokasi anti komersialisasi pendidikan , memilih domisili hukum kantor indonesia corruption watch icw), jalan kalibata timurbaca dan mendengar keterangan pemerintah: membaca keterangan dewan perwakilan rakyat, dengan keberadaselain itu, pemohon iv, pemohon pemohon dankeberadaan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional.telah terpenuhi oleh para pemohon, bahwa selanjutnya,pemohon yaitu andi akbar fitriyadi sebagai warga negara dan orang tua dari zufaryaskur akbar telah dirugikan hak konstitusionalnya karena meskipun tinggal hanya berjarak kurang lebih dari meter dari sekolah dasar negeri menteng sdn menteng rabi jakarta yang berada jalan tegal nomor jakarta pusat dan menerapkan satuan pendidikan bertaraf internasional namun tidak dapat bersekolah sekolah tersebut karena berasal dari keluarga sederhana dan tidak mampu membayar biaya pendaftaran, biaya pendidikan, biaya lain yang ditetapkan oleh pihak sekolah tersebut. bahwa pemohon pada mei atau periode pendidikan pernah menyerahkan formulir pendaftaran nomor mo2 (vide bukti atas nama anak dari pemohon kepada sdn rabi menteng jakarta. pada saat penyerahan formulir pendaftaran, bagian petugas penerimaan siswa baru sdn rabi menteng jakarta menjelaskan kepada pemohon mengenai sekolah sdn transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. sejak proses pemilihan ketua komite tidak disajikan laporan pertanggung jawaban keuangan dengan berbagai alasan yang dibuat. rabi sma paling tidak terdapat lima penerimaan uang, pertama melalui rekening komite sma bank mandiri untuk pembayaran sdb dan rsb. kedua, menerima langsung uang dari orang tua atau siswa loket sekolah, baik pembayaran sdb maupun rsb. ketiga, penerimaan dan pengeluaran kelas internasional. keempat, penerimaan dan pengeluaran kelas cb. kelima, penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah, seperti bantuan operasional pendidikan dan pembayaran listrik, telp, dan sebagainya. dari lima penampungan uang sma yang diketahui dan bisa dikontrol oleh komite sma hanya satu rekening bank mandiri, yaitu dari kelas reguler. selain itu pengurus komite sama sekali tidak mempunyai akses untuk mengetahui apalagi melakukan kontrol sesuai fungsi komite. oleh karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas, maka melalui salah seorang orang tua siswa sma yang bekerja bpk dki jakarta, kami mohon bantuan untuk dilakukan audit investigasi. hasilnya amat mengejutkan karena walaupun yang diaudit sangat terbatas, terdapat uang orang tua rekening liar diduga rekening pribadi kepala sekolah sebesar rp1, miliar yang tidak dicatat dan tidak tercatat dalam pembukuan sekolah ataupun komite. bpk mengatakan, ini hanya kesalahan administrasi. sementara komite berpendapat sebaliknya, ada indikasi tindak pidana korupsi, kalau tidak dilakukan audit, uang itu pasti hilang. keinginan komite untuk membenahi keuangan sekolah yang mayoritas bersumber dari masyarakat, dilakukan dengan menyurat kepada kepala bpk dki supaya dilakukan audit investigasi dan dibuatkan tata kelola keuangan sma yang pasti berguna bagi rabi lainnya. meminta kepada kepala sekolah tidak boleh menerima langsung uang dari orang tua siswa dan sumbangan, tetapi semuanya harus melalui bank. komite supaya mempunyai akses untuk mengontrol penerimaan dan penggunaan uang dari kelas internasional, kelas akan tetapi semuanya tidak diterima oleh kepala sekolah. kelima, rabi sekolah atas sekolah. uud bab tentang pendidikan dan kebudayaan menegharusnya biaya pendidikan semua jenjang yang dilaksanakan oleh pemerintah murah dan berkualitas karena pembiayaannya sudah ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. akan tetapi era reformasi ini pembayaran itu justru mahal. ini contoh bahwa guru guru itu menerima honor dari komite. terus kemudian itu contoh bahwa kepala sekolah menerima rp. juga tidak ada dasar hukumnya tapi kita harus membayarnya. kemudian terus lagi contohnya, itu juga rekapitulasi. sampai komite harus membayar penanggulangan tawuran. jadi semua dibayar oleh komite dan itulah sebabnya mengapa mahal. surat kepala sekolah karena ada yang mengatakan bahwa kepala sekolah tidak tahu menahu tentang pembayaran. itu buktinya kepala sekolah menulis surat kepada orang tua supaya membayar untuk menerima rapor itu harus membayar tentang sdb atau pun rsb. sma jakarta puluhan tahun sudah berdiri dan dikenal sebagai sekolah unggulan, sekolah favorit. setelah ditetapkan sebagai rabi tak ubahnya ada sekolah atas sekolah. kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru guru dan karyawan pns, sudah digaji negara. adanya rabi orang tua siswa melalui komite sekolah harus lagi menggaji mereka. begitu juga penyediaan fasilitas gedung, ruangan kelas, komputer, dan sebagainya, sudah ditanggung negara, orang tua harus lagi ikut menanggung. alasan diadakannya rabi untuk meningkatkan kualitas atas standar nasional, kenyataannya tidak bisa dicapai karena guru gurunya itu itu juga, kurikulumnya tidak ada perubahan yang signifikan, dan budaya sekolah tidak berubah. maka jangan heran kalau kualitas rabi masih seperti yang dulu sebelum menjadi rabi. yang beda ada layanan sertifikat internasional yang merujuk kepada cambridge university, tetapi tidak berkaitan dengan peningkatan kualitas dan konsekuensinya harus membayar mahal karena memakai nama cambridge dan mendapat sertifikat dan guru bahasa inggris yang sudah tentu harus mengeluarkan devisa, padahal saksi ahli dari pemerintah menegaskan rabi untuk menyetop keluarnya devisa. penutup. alasan adanya rabi untuk memberi layanan kepada anak anak pintar sebenarnya tidak relevan karena sekolah yang berlabel rabi dan non rabi sudah didirikan kelas cb, kelas akselerasi. mereka yang cerdas diarahkan masuk kelas itu dengan masa pendidikan yang dipercepat untuk jenjang pendidikan sd, smp, dan sma. heru harsono sekolah kami dimulai pada tahun anak kami diterima skip rawamangun melalui tes penyaringan. setelah satu setengah bulan kemudian kami diundang dan dikumpulkan aula dan disodorkan kertas kosong yang diatasnya diberi materai untuk kesediaan membayar uang masuk rp. dengan spp rp. per bulan. pada saat itu, terjadi keributan dan kami menyatakan keberatan. akibat dari keberatan itu, kami yang diikuti oleh beberapa orang tua murid yang lain, mulai timbul intimidasi yang terjadi terhadap anak anak kami. intimidasi itu terkoordinir dan spontan yang dilakukan oleh sesama teman kelasnya. kelas sampai ada yang mengatakan, eh, kamu jangan sok ngawur deh, belum bayar saja mau ngawur ngawur itu kalau terjadi, mereka pada saat kerja kelompok. yang kedua, kalau mau masuk kelas pintar, bayar dulu dong! jadi, sekolah kami ini ada kelas unggulan, kelas orang pintar, kelas tidak pintar, dan kelas yang kurang pintar, luar ada juga kelas akselerasi. dan ketiga, ada anak kami dibilang, bayar dulu dong, antar kalau kita enggak bisa jalan kalau enggak bayar, kita enggak bisa jalan jalan, payah lu! dan yang paling miris terjadi kelas murid yang bernama ajeng kristina abigail, sekarang kelas mendapat ejekan yang bersifat sara dari teman sekelasnya. dia mengatakan, hei, kristen miskin, kalau enggak bayar sekolah, kelas kita nanti tidak bisa ikut belajar luar kelas! itu yang antara sesama murid. dan tidak cukup dari itu, dengan itu guru pun ikut mengintimidasi putra putri kami. depan kelas mereka mengatakan, kelas akan dimatikan karena sekolah tidak punya uang untuk bayar listrik. setelah itu, bagi murid yang belum membayar uang sekolah tidak boleh ikut kegiatan sekolah. dan kadang terucap, sekolah ini bagus, pakai ac, terkenal, rabi, jadi boleh dong kalau dimintai bayaran. kalau mau gratis, sekolah tempat lain saja, sekolah yang biasa biasa saja, jangan sini! dan lebih miris lagi, profesi guru sekolah kami sudah menjadi debt collector, sering menagih langsung murid depan kelas sambil berkata, zaman sekarang tidak ada yang gratis, jakarta kencing saja bayar, apalagi sekolah rabi. kalian kan sekolah diantar pakai mobil, punya rumah, dan pakai hp, masa kalian enggak mau bayar uang sekolah? yang enggak bayar uang sekolah, tidur kolong jembatan saja! kemudian, guru kalau menjelang terima rapor akan mengatakannya, bagi yang tidak membayar uang sekolah, rekornya akan ditahan. sehingga ada mobilisasi orang tua murid mengantre depan loket untuk membayar uang sekolah karena mereka khawatir rekornya akan ditahan. dan terakhir, bulan kemarin, ada anak kelas yang bernama farhan. untuk mengikuti ujian susulan, itu dipersulit karena dia ikut susulan karena dia baru kena demam berdarah, sampai dia nangis rumah dan mengeluh kepada orang tuanya. tidak cukup dengan guru guru mengintimidasi anak kami, kemudian dilakukan juga oleh komite sekolah. komite sekolah, mereka melambangkan atau mengumumkan daftar nama pembayaran uang sekolah tempat yang strategis, contohnya pintu gerbang, depan kelas, mana dalam daftar pembayaran tersebut tercantum juga nama nama murid yang tidak atau belum membayar. sesudah itu, tidak mengizinkan beberapa murid untuk mengikuti kegiatan pelantikan pramuka. padahal dalam pramuka mengandung banyak nilai nilai pendidikan berkarakter. yang kedua, tidak mengizinkan sama, kelas untuk mengikuti pelajaran matematika dengan cara diusir dan disuruh belajar luar kelas. kebetulan juga disaksikan oleh pihak komnas anak, perlindungan anak yang kebetulan waktu itu berkunjung sekolah. ketiga, menghalangi murid bernama punti, bunga, kevin, sama masuk sekolah, mereka dicegat gerbang sekolah. baru memperoleh masuk kelas setelah seluruh murid yang lain telah masuk ruang kelas masing masing. tidak cukup dari pihak orang tua, dari sesama murid, dari komite, dari guru, pihak dinas kecamatan pun ikut mengintimidasi orang tua murid dengan mengumumkan kepada seluruh warga sekolah bahwa kami orang tua murid yang tidak membayar dicap sebagai kelompok pengacau, mungkin karena sikap kami yang tidak mau membayar banyak diikuti oleh orang tua murid yang lainnya. yang kedua yang miris sekali birokrasi dinas pendidikan, meminta kepada gubernur dki untuk menghentikan atau mencabut kami sebagai warga dki, surat dengan suku dinas. yang ketiga, memerintahkan kepala sekolah agar mengeluarkan anak anak kami dari sekolah sesuai dengan surat instruksi kepala seksi dinas kecamatan tahun juga terlampir, sehingga menggembar atau menyegel sekolah agar kami tidak dapat mengadakan kegiatan sekolah yang biasanya kami suka melakukan hari sabtu, ada fotonya juga, dan kami juga mengalami diskriminasi terhadap anak kami, anak kami dihambat untuk dapat turut mengevaluasi hasil kbm putra putri kami dengan cara tidak diberikannya soal soal yang telah diujikan, sehingga kami tidak mengetahui kebenaran hasil dari anak anak kami. kedua, dianulirnya anak anak yang sudah diterima melalui tes dikarenakan orang tua murid yang bersangkutan tidak mampu melunasi pada waktu yang sudah ditentukan, itu tertulis surat inspektorat nomor juga terlampir. dan ketiga, pindahnya salah satu murid kelas iii bernama arif rahman pada tahun sekolah lain dikarenakan sering ditagih atau diminta pembayaran uang sekolah oleh komite sekolah dan pihak sekolah sehingga membuat ketidaknyamanan dan rasa malu siswa tersebut. keempat, tidak diperkenankan putra putri kami mengikuti remedial atau perbaikan sehingga nilai putra putri kami rapor tidak maksimal. kelima, tidak diberikannya kesempatan kepada murid murid yang tidak membayar uang sekolah untuk mengikuti lomba lomba yang diadakan tingkat lokal, kecamatan, kota madya, maupun provinsi karena kami sudah diberi tahu yang ikut, yang ikut, kami tidak tahu dan tidak pernah terjadi penyaringan. keenam, adanya kelompok kelas, yaitu kelompok kelas yang diperuntukkan bagi anak pintar, kelas anak kurang pintar, dan kelas anak tidak pintar. kami pun juga sudah menanyakan kepada dinas dengan surat kami nomor tertanggal juli juga terlampir. kurikulum, sama dengan sekolah reguler lainnya tidak berbeda. mata pelajarannya maupun baik ktp nya, bahkan reguler yang lain yang tidak rabi ada keunggulan lokal yaitu ekskul angklung dan tari tradisional, kami juga sudah melampirkan buktinya. dan manajemen rapor, ada rapor yang ditulis, menggunakan pensil, bahkan ada yang dikosongkan, penempatan nilai pada rapor tidak transparan, kami sudah juga melayangkan surat kepada pihak dinas tahun bulan april tanggal dan tanggal tapi sampai saat ini kami tidak pernah mendapat jawabannya. manajemen sekolah, tidak ada rotasinya guru yang sudah tahun sampai tahun bertugas sekolah tersebut, dalam kurun waktu tahun dari hingga telah mengalami pergantian kepala sekolah sebanyak lima kali, mana kami sampai saat ini tidak tahu alasan dari pemindahan tersebut dan berdampak merugikan putra putri kami dalam mengikuti kbm sekolah. pihak sekolah membuat anggaran fiktif yang bernama kelebihan jam mengajar itu juga terjadi sekolah kami, pak muslim dari sma sehingga orang tua murid harus menanggung beban anggaran sebesar rp750. per tahun, namun sejak diterimanya surat inspektorat pemerintah nomor tanggal april butir tiga, oleh pihak sekolah menyiasati dengan mengubah pos anggaran kjm tersebut menjadi pos anggaran insentif guru yang nilainya berkisar sama. tidak transparansinya pengelolaan manajemen dan tata kelola dana pendidikan, baik dana dari apbn, apbd, block grant, dan dana masyarakat berpotensi timbul perilaku korup tingkat satuan pendidikan. materi kurikulum, anak anak kami selama lima tahun ini diberikan pendidikan yang menggunakan buku buku yang menterinya tidak pantas untuk anak anak sd, karena buku buku tersebut berisi kekerasan, perselingkuhan serta mengajarkan kepada murid murid bagaimana caranya merusak rumah tangga orang dan sadisme. buku pelajaran lbj juga kami cantumkan disini untuk kelas satu sampai kelas lima, penerbit widya utama. kami juga sudah menanyakan pihak dinas, tapi dari tahun juga tidak ada tanggapan karena sekolah ini adalah sekolah rabi, maka anak anak kami menggunakan buku cetak lebih dari satu macam dalam mengikuti kbm sekolah, mana sering membuat murid bingung dikarenakan isi informasi buku yang satu dengan yang lainnya berbeda dan membuat anak anak tidak dapat memperoleh kepastian informasi yang benar. contoh buku ips, agama hindu masuk nusantara pada abad pertama, buku yang satu, pada abad keempat. kemudian, kitab kartajaya pada masa kerajaan kediri, buku yang satu pada kerajaan tarumanegara, masjid baiturrahman tahun dibangun, buku yang satu abad dan masih banyak lagi kesalahan kesalahan yang membingungkan putra putri kami dalam menempuh ilmu. mengenai permasalahan mutu, buku, dan proses pengadaan, kami sudah mencoba dan berpartisipasi dengan menanyakan kepada kepala dinas pendidikan, dengan nomor surat tanggal juli dan nomor tanggal agustus tapi, sampai saat ini juga tidak mendapat jawaban. untuk hasil tahun kami sudah melayangkan juga kepada bapak menteri pendidikan dan kebudayaan nasional, mengenai hal hal sebagai berikut. mempertanyakan hasil evaluasi rabi, kami melalui surat nomor tanggal mei sampai sekarang belum juga dijawab. sesudah itu, kedatangan bapak menteri sekolah anak kami secara mendadak tahun yang sampai hingga saat ini, kami tidak tahu apa maksud dan tujuan, serta hasilnya. sehingga menjadi bahan candaan antara orang tua murid, seperti permainan jelangkung, mana dalam permainan jelangkung itu ada ucapan, jelangkung, jelangkung, datang tidak diundang, dan pulang tidak diantar. kami sudah menanyakan surat kami nomor tanggal oktober tahun belum juga dijawab. kami sebagai stakeholder dari jalannya pendidikan jakarta, khususnya dan indonesia umumnya, merasakan dan mengalami sesungguhnya pemerintah belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan karena kami harus diwajibkan atau dibebankan membayar mahal untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan dan itu bertentangan dengan undang undang dasar, konstitusi, wajib belajar tahun. sekolah rabi, hampir muridnya mengikuti timbel luar sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah rabi tidak dapat menjamin tentang mutu yang diberikan dan menjamin untuk mendapatkan hasil akhir pendidikan yang berkualitas karena untuk mendapatkan itu, anak anak kami harus timbel luar sekolah. sekolah rabi, peserta didiknya yang berasal dari lingkungan sekitarnya sedikit sekali. sehingga menutup warga sekitarnya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan secara gratis. keempat, menimbulkan potensi konflik sosial atau swastanisasi. antara satu dengan yang lainnya, seperti tawuran atau penyerangan sekolah regular terhadap sekolah rabi menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan dari pemerintah pada persidangan tanggal maret sertumum manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, karena. selanjutnya dalam ayah disdanvisi dan misi pendidikan nasional serta kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan nasionalya saing pendidikan indonesia dalam skala global. dalam era informasi dan komunikasi saat ini, manajemen produksi dan sumber daya manusia bertumpu pada teknologi digital dan jejaring (networking) dengan orientasi global. hal ini menuntut perlunya pergeseran prioritas dan diversifikasi sasaran program pendidikan dengan pendekatan inovatif dan kreatif yang memungkinkan indonesia dapat berperan aktif dalam percaturan global tanpa kehilangan jati diri. il. kedudukan hukum (legal standing) para dinyatakandan nomor puumenyataara pemohon mendalilkan bahwa sisdiknas bertentangan dengan pembukaan, dan dan uud sehingga pemberlakuan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional bagi para pemohonsisdiknas terhadap uu1i1 dan nomor puu iii para pemohon adalah warga negara indonesia yang menurut mereka hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung atas berlakunya sisdiknas, yaitu: pemohon andi akbar fitriyadi) adalah warga negara indonesia dan orang tua dari zufaryaskur akbar, pada tanggal mei melakukan pendaftaran untuk tahun ajaran negeri menteng, jakarta pusat, yang berstatus rabi. pemohon mengurungkan pendaftaran anaknya zufaryaskur akbar setelah mendapat informasi dari petugas penerimaan siswa baru negeri menteng bahwa kegiatan siswa sekolah tersebut sebagian dibiayai oleh orang tua siswa. pemohon nadia masyukuria) adalah warga negara indonesia dan orang tua dari kabilah, siswa smp negeri jakarta yang berstatus rabi, unair asli, dan ngurah hanafi, siswa negeri menteng, jakarta pusat, yang berstatus rabi. kabilah menjadi korban kebijakan pihak smp negeri jakarta rabi), yang telah memungut sumbangan rutin bulanan srb) sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah) dan sumbangan peserta rabi menteng. inti dari penjelasan itu adalah bahwa apabila bersekolah sdn rabi menteng akan mengikuti banyak kegiatan mana kegiatan ini sebagian dibiayai dari orang tua murid. dengan kata lain bahwa sekolah membutuhkan biaya untuk kegiatan peningkatan mutu dan lain sebagainya yang dipungut dari orang tua murid. karena alasan kemampuan finansial pemohon yang hanya pekerja biasa, tentu pungutan pungutan itu memberatkan. akhirnya dengan sangat terpaksa pemohon mengurungkan niat untuk menyekolahkan anaknya sekolah tersebut: bahwa pemohon yaitu nadia maskulin sebagai warga negara indonesia dan orang tua dari kabilah siswa smpn rabi jakarta) unair asli, dan ngurah hanafi (siswa sdn rabi menteng) yang telah dirugikan hak konstitusionalnya karena tingginya biaya pendidikan sekolah yang menerapkan satuan pendidikan bertaraf internasional . bahwa pemohon dan anak dari pemohon, yaitu kabilah siswa smpn rabi jakarta) merupakan korban dari kebijakan pihak sekolah smpn rabi jakarta yang memungut sumbangan rutin bulanan srb) sebesar dan sumbangan peserta didik baru sdb) , . adanya kebijakan sumbangan tersebut tidak pernah disampaikan atau ada pemberitahuan dari pihak sekolah kepada pemohon maupun orang tua lainnya. kebijakan tentang sumbangan baru disampaikan (dua) bulan setelah anak pemohon bersekolah. upaya yang dilakukan pemohon untuk mengajukan keberatan dan keringanan membayar sumbangan hingga saat ini juga tidak dipenuhi oleh pihak sekolah smpn rabi jakarta. biaya atau sumbangan pendidikan sekolah rabi yang dinilai memberatkan pemohon diterapkan sekolah anak pemohon yaitu unair asli, dan ngurah hanafi yang bersekolah sdn rabi menteng, bahwa pemohon iii yaitu hilang tauhid sebagai warga negara indonesia dan orang tua dari muhammad alfa fathullah dan muhammad adil berjuang yang telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya perlakukan diskriminatif atau swastanisasi yang diterima anaknya yang bersekolah smpn rabi jakarta yang menerapkan satuan pendidikan bertaraf internasional . bahwa anak pertama pemohon yaitu muhammad alfa fathullah, siswa kelas smp rabi jakarta, meskipun bersekolah berlabel rabi, namun faktanya pihak sekolah membagi didik baru sdb) sebesar rp. (tujuh juta rupiah) yang diberitahu setelah proses belajar mengajar berjalan dua bulan. pihak sekolah tidak pernah menanggapi permohonan keringanan biaya yang diajukan oleh pemohon ii. biaya atau sumbangan pendidikan yang memberatkan pemohon juga terjadi negeri menteng, jakarta pusat, tempat unair asli dan ngurah hanafi sekolah. pemohon iii hilang tauhid) adalah warga negara indonesia dan orang tua dari muhammad alfa fathullah dan muhammad adil berjuang. muhammad alfa athailah, siswa kelas smp negeri jakarta rabi). walaupun bersekolah rabi, tetapi faktanya berada kelas regular yang ac nya sering mati dan gurunya kurang berkualitas, sementara kelas rabi ac nya selalu berfungsi dan guru gurunya berkualitas. muhammad adil berjuang, siswa kelas smp negeri jakarta, ditempatkan pada kelas rabi, hat mana membebani pemohon iii karena wajib membayar sumbangan rutin bulanan srb) dan sumbangan peserta didik baru sdb). pemohon mono) adalah warga negara indonesia dan orang tua siswa, karyawan dan menjabat sebagai sekretaris aliansi orang tua murid peduli pendidikan indonesia appi). pemohon lodewijk saat) adalah warga negara indonesia, dosen fakultas ilmu pendidikan, universitas negeri jakarta dan aktif koalisi pendidikan. pemohon bambang wisuda) adalah warga negara indonesia dan aktivis pendiri sekolah tanpa batas dan melakukan advokasi bidang pendidikan. pemohon vii febri hendri antoni arif) adalah warga negara indonesia, bekerja lembaga swadaya masyarakat indonesian corruption watch icw) dengan jabatan koordinator divisi monitoring pelayanan publik yang aktif melakukan advokasi bidang pendidikan. pemerintah memberikan tanggapan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagai berikut ini. pemerintah berpendapat bahwa para pemohon, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat, tidak secara spesifik (khusus) menyebutkan atau menjelaskan hak dan atau kewenangan konstitusional apa dari para pemohon yang dirugikan atas pemberlakuan sisdiknas, padahal dan mensyaratkan uraian spesifik dan jelas mengenal hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. oleh karena itu, permohonan para pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan sebagaimana ditentukan oleh undang undang. para pemohon tidak mempunyai hak konstitusional atas berlakunya sisdiknas, karena yang mempunyai hak konstitusional dengan ketentuan tersebut adalah setiap anak indonesia yang masih dalam usia sekolah. sedangkan pemohon s.d. pemohon adalah orang tua siswa dan pemohon s.d. pemohon vii adalah aktivis. dengan kata lain, para pemohon tidak mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud negara republik indonesia dalam kaitannya dengan sisdiknas. pemohon s.d. pemohon sebenarnya menurut hukum hanya dapat bertindak dalam pengajuan permohonan pengujian ini untuk mewakili anak anak mereka yang masih dalam usia sekolah dan hal itu harus disebutkan secara tegas dalam permohonan. pemohon s.d. pemohon dengan kedudukan sebagai orang tua siswa, lebih tepatnya anak anak para pemohon, tidak mempunyai halangan sama sekali untuk masuk satuan pendidikan bertaraf internasional rabi), karena rabi bersifat terbuka dan tidak diskriminatif. sisdiknas tidak memberikan pembatasan berdasarkan kemampuan ekonomi, orang kaya atau miskin sama sama mempunyai hak untuk masuk rabi. masuk rabi adalah hak konstitusional setiap anak indonesia. bagi siswa (peserta didik) yang tidak mampu secara ekonomi akan diberikan bantuan pendidikan dan atau beasiswa oleh pemerintah. dengan kata lain pemohon s.d. pemohon tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh berlakunya sisdiknas, karena tersebut tidak memuat hambatan atau pembatasan bagi anak anak para pemohon untuk masuk rabi. oleh karena itu, pemohon s.d.sementara pemohon s.d. pemohon vii tidak mempunyai kepentingan dengan berlakunya sisdiknas, karena mereka tidak berkedudukan sebagai orang tua dan tidak mempunyai anak untuk masuk rabi. pemohon s.d. pemohon vii adalah aktivis dart lembaga swadaya masyarakat yang tidak mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan rabi. oleh karena itu, pemohon s.d. pemohon viitidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara berlakunya sisdiknas dengan kerugian konstitusional yang faktual atau potensial akan terjadi terhadap para pemohon. seharusnya para pemohon mempunyai tujuan (causa) yang jelas dengan mengajukan permohonan pengujian tersebut, agar mereka menjadi pemohon yang beritikad baik. pemberlakuan sisdiknas tidak menimbulkan atau akan menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. ketentuan sisdiknas tidak menghilangkan, mengurangi, atau menghambat hak anak anak dari para pemohon untuk masuk rabi. berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka menurut pendapat pemerintahill. penjelasan pemerintah atas pokok permohonan pengujian merujuk pada permohonan, para pemohon pada pokoknya menyatakan alasan permohonan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional: bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa: bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: menimbulkan dualisme sistem pendidikan indonesia, merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, menimbulkan diskriminasi dan swastanisasi dalam bidang pendidikan: dan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa indonesia. selanjutnya, para pemohon menyatakan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana diatur dalam sisdiknas bertentangan dengan pembukaan, asal dan uud sisdiknas". berkenaan dengan permohonan pengujian sisdiknas terhadap uud tersebut, terlebih dahulu pemerintah menjelaskan mengenai satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional sbi). sbi yang saat ini masih berupa rintisanindonesia sampai saat ini belum memiliki sekolah bertaraf internasional:, misalnya kawasan asia seperti singapura, malaysia, filipina, cina, korea selatan, taiwan, jepang, dan sebagainya, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan daya saing global. sekolah bertaraf internasionalpada tahun ajaran jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sehingga berjumlah sekolah, sedangkan jumlah sekolah berstatus rabi seluruh indonesia saat ini mencapai sekolah, dengan rincian sebanyak smp sebanyak sma sebanyak dan smk sebanyak siswa rabi berasal dari seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan orang mampu atau kurang mampu secara ekonomi dengan penerimaan siswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi akademik. misalnya, sebanyak untuk smp rabi tahun dari seluruh siswa tidak dikenakan pungutan biaya uang pangkal dan sebanyak ,74y6 tidak dipungut biaya bulanan (bukti terlampir). mereka yang tidak dikenakan pungutan adalah siswa yang berasal dari kelompok masyarakat yang tingkat ekonominya belum memadai (kurang mampu). rabi menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa pengantar. namun, dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu dapat menggunakan bahasa inggris dan atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar. bahkan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, sejarah, dan muatan lokal harus menggunakan bahasa pengantar bahasa indonesia. dalam penilaian hasil belajar, siswa rabi diperlakukan sama dengan siswa sekolah lainnya, yaitu sama sama wajib mengikuti ujian nasional, untuk menilai pencapaian kompetensi.untuk itu, salah satu langkah yang ditempuh adalah menyelenggarakan rabi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki: kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi tertentu dari negara maju: daya saing komparatif tinggi: cc. kemampuan bersaing dan berperan aktif secara global, baik dalam berbagai lomba maupun kerja, dan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing, khususnya bahasa inggris, serta menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi tanpa kehilangan jadi din sebagai bangsa indonesia. selanjutnya, pemerintah memberikan penjelasan dan atau tanggapan terhadap pokok permohonan pengujian yang diajukan oleh para pemohon sebagai berikut ini. satuan pendidikan bertaraf internasional tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa untuk melaksanakan amanat.mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang", yaitu sisdiknas. undang undang ini menegaskan fungsi pendidikan nasional adalahbangsa. oleh karena itu, seluruh pengaturan yang dimuat dalam sisdiknas secara filosofis, substantif, dan normatif diarahkan pada kecerdasan kehidupan bangsa. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan kebijakan dan program program pendidikan yang mampu mewadahi keberagaman kemampuan peserta didik agar potensi masing masing peserta didik berkembang secara optimal sehingga menjadi manusia yang badan dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulagam kemampuan anak tersebut dapat diwadahi dalam satuan pendidikan atau program yang memang sengaja dirancang untuk itu. oleh karena itu, pemberian layanan pendidikan yang beragam bukanlah suatu diskriminasi tetapi justru merupakan layanan pendidikan yang diperlukan untuk mewadahi kenyataan adanya keragaman taraf kemampuan yang membutuhkan pula beragam layanan pendidikan. standar nasional pendidikan snp) harus dipahami dengan tepat, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun angk". ketentuan ini, secara operasional harus dimaknai bahwa akan ada sejumlah sekolah yang belum mencapai kriteria snp: yang sudah memenuhi snp, dan yang melampaui snp. hal ini memiliki implikasi bahwa sekolah sekolah yang masih dibawah snp harus diusahakan memenuhi snp, dan yang telah memenuhi snp harus diberi peluang dan fasilitasi untuk melampaui snp. pendidikan nasional secara bertahap harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksudkan dalam sisdiknas, yang pada gilirannya akan mampu membangun kehidupan bangsa yang cerdas. dalam kaitan ini, semua rabi harus didorong dan difasilitasi untuk secara bertahap menjadi sekolah bertaraf internasional yang tidak lain dari satuan pendidikan nasional yang memiliki kinerja dan budaya mutu unggul baik dalam proses maupun hasil lulusannya. dengan demikian, satuan pendidikan yang difasilitasi untuk menjadi sekolah yang kualitasnya atas snp itulah yang dimaksud oleh undang undang sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional rabi). sistem pendidikan nasional harus selalu adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal terutama perubahan lingkungan secara global. dengan kata lain, frasa bertaraf internasional harus dimaknai sebagai patok duga (benchmark) yang berfungsi untuk memacu peningkatan mutu pendidikan nasional. adalah suatu kekeliruan apabila frasa bertaraf internasional dipahami secara komutatif sebagai merendahkan snp. rabi sangat mengutamakan kemampuan peserta didik sesuai kecerdasannya dan tidak mengutamakan faktor ekonomi, tetapi lebih mengutamakan potensi kemampuan anak antara lain kecerdasan, bakat, dan minat yang beragam. keberagaman dalam potensi dan kemampuan itu yang perlu diwadahi dengan layanan pendidikan yang beragam agar masing masing mencapai kemampuan secara optimal. dalam penerimaan peserta didik baru smp dan sma rabi, nilai peserta didik dijadikan pertimbangan utama. dalam rangka memberikan layanan optimal diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. namun, tidak berarti bahwa kriteria memadai itu selalu dimaknai dalam bentuk uang sehingga dianggap mahal. beban ini harus menjadi tanggung jawab utama dari penyelenggara pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah), khususnya untuk biaya investasi dan biaya operasi. pengaturan dan penyelenggaraan rabi tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan rasa nasionalisme sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud dan sisdiknas, tetapi justru memberi kesempatan bagi peserta didik yang mempunyai potensi dan kemampuan atas rata rata untuk mengembangkan diri menjadi manusia cerdas sebagai harapan bangsa masa depan agar bangsa indonesia dapat berdiri setara dan bersaing dengan bangsa lain dalam kehidupan globalsemangat mencerdaskan kehidupan bangsa. satuan pendidikan bertaraf internasional tidak bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa negara republik indonesia dibentuk, antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan uud menurut uud bahwa setiap orang. kemudian, menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. ketentuan tersebut meletakkan landasan sistem pendidikan nasional untuk memberikan layanan pendidikan yang beragam sesuai keragaman kemampuan, kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik (siswa). layanan pendidikan yang beragam bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan. hal ini sesuai dengan prinsip prinsip dasar konvensi hak hak anak sebagaimana telah disahkan dengan keputusan presiden nomor tahun antara lain, meliputi prinsip nondiskriminasl dan kepentingan yang terbaik bagi anaknak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam uud dan konvensi hak hak anak. sisdiknas dan berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang menentukan bahwa setiap warga negara yang berusia tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. untuk menjamin pemenuhan hak warga negara tersebut, menetapkan bahwa pemerintah dan ataurabi diselenggarakan atas amanat uud dan sisdiknas. sesuai ketentuan sisdiknas, pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. menentukan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional pads semua jenjang pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.negara telah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dari apbn dan apbd. sisdiknas menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. ketentuan ini memberikan landasan bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. kemudian ditentukan dalasumber pendanaan. pendidikan dari masyarakat antara lain dapat berupa sumbangan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan. sehingga dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan rabi merupakan hal yang legal dan wajar sesuai dengan kemampuan masing masing. dalam rangka mewujudkan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan uud pemerintah telah menjabarkan tujuan tersebut dalam rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan. penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan indonesia cerdas dan kompetitif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. untuk merealisasikan maksud tersebut kebijakan pembangunan pendidikan nasional disusun secara konkrit, terencana dan berkesinambungan. arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun adalah peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik (guru dan dosen), peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan lpt) dan lulusannya: pemberdayaan kepada sekolah dan pengawas sekolah: penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa: pengembangan pendidikan yang bisa membentuk manusia berjiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha, penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan: peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan: penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi dibidang pendidikan, penyediaan buku teks berkualitas dan murah: rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, penguatan kemitraan strategis antara dunia pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha: penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal, akselerasi pembangunan pendidikan daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana, dan penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan kelas menjadi kelas reguler maupun kelas rabi. perlakuan yang diterima oleh kelas reguler seringkali berbeda dengan kelas rabi. anak pemohon yang berada kelas reguler seringkali mengeluhkan air conditioned ac) yang sering mati, penempatan guru yang kurang berkualitas dan tidak memberikan semangat bagi murid muridnya. hal ini berbeda dengan kelas rabi yang selalu menyala dan diajarkan oleh guru guru yang berkualitas. anak kedua pemohon, yaitu muhammad adil berjuang, siswa kelas smp rabi jakarta, masuk melalui sistem online (bukan melalui seleksi dari pihak sekolah) pada awal masuk pemohon berharap ditempatkan pada kelas reguler namun kemudian pihak sekolah berubah menjadi kelas rabi. perubahan ini berdampak pada kewajiban bagi orang tua untuk membayar sumbangan rutin bulanan srb) dan sumbangan peserta didik baru sdb) yang dinilai memberatkan pemohon. pihak sekolah smp rabi jakarta juga tidak transparan dan akuntabel memberikan kejelasan kepada pemohon maupun orangtua siswa mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dikumpulkan dari siswa maupun pemerintah, bahwa pemohon mono) dan pemohon body saat) sebelumnya pernah menjadipemohon perkara nomor puu vii dalam putusannya mahkamah mengakui legal standing dari pemohon dalam perkara guo putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii bahwa para pemohon sebagai warga negara yang membayar pajak kepada negara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional yang kemudian diwujudkan dalam bentuk rabi dan sbi karena: biaya untuk rabi dan sbi berasal dari apbn yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara. pemohon adalah warga negara yang setiap tahunnya membayar pajak. biaya atau bantuan yang berasal dari apbn apbd kepada rabi dan sbi yang besar setiap tahun diduga atau berpotensi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan. dalam upaya peningkatan layanan bagi masyarakat, yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. layanan pendidikan melalui rabi merupakan salah satu strategi jangka panjang yang visioner dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. untuk itu pemerintah telah memberikan dukungan dan pembinaan kepada semua satuan pendidikan termasuk rabi antara lain: (a) pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian: (b) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan: (c) peningkatan kualitas manajemen sekolah: (d) pelaksanaan pendidikan karakter, (e) pengembangan bahan ajar, (f) subsidi biaya operasional: subsidi biaya investasi sekolah ruang kelas baru, rehabilitasi, dll): dan (h) pengiriman siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam forum intemasionaikewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. bahkan apabila sisdiknas ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kekosongan pegangan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan visioner). satuan pendidikan bertaraf internasional tidak menimbulkan dualisme sistem pendidikan indonesiasebagaimana diatur dalam sisdiknasdanghanya merupakan bagian dari sistem pendidikan, yaiformal terdiri atas pendidikan dasar dan smp), pendidikan menengah (smnsmk), dan pendidikan tinggi. sementara yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. rabi adalah strategi untuk mencapai mutu yang unggul serta tahapan menuju sekolah bertaraf internasional. dengan demikian rabi merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional. sisdiknas menyatakketentuan tersebut telah jelas dan tegas menggarisbawahi bahwa yang dikembangkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah adalah satuan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan bukan merupakan sistem tersendiri karena rabi adalah satuan pendidikan yang sudah mencapai standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan tertentu. rabi menggunakan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan substansi dan proses pembelajaran negara maju. rabi sama sekali tidak menggunakan kurikulum dari negara lain, tetapi menggunakan kurikulum nasional sesuai ketentuan sisdiknas yang menyatakan bahwatelah mengembangkan kerangka dasar kurikulum yang dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan rabi. dalam menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, kurikulum rabi sama dengan kurikulum sekolah lainnya yang dilakukan melalui program pendidikan karakter, penguatan jati diri bangsa dan semangat ke bhinneka tunggal ika an. berdasarkan uraian atas, rabi merupakan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional tidak menimbulkan dualisme sistem pendidikan indonesia. satuan pendidikan bertaraf internasional tidak merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan sisdiknas menentukan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri pendidikan dan kebudayaan. sementara dalam ditentukan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, termasuk rabi, merupakan tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah serta tidak diserahkan kepada mekanisme pasar. sisdiknaskemudian menentukan bahwalaksanakan ketentuan tersebut telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan. dan menyatakan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam apbn dan apbd setiap tahun anggaran sekurang kurangnya dialokasikan dari belanja negara dan belanja daerah. oleh karena itu, tidak benar penyelenggaraan rabi merupakan bentuk baru liberalisasi (meliberalisasi).anggaran pendidikan tersebut diberikan kepada semua satuan pendidikan, termasuk rabi. dengan demikian tidak benar bahwa telah terjadi liberalisasi dalam penyelenggaraan rabi: dari uraian atas, jelas bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan indonesia, termasuk rabi, merupakan tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah. dengan demikian, rabi tidak merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan indonesia. satuan pendidikan bertaraf internasional tidak menimbulkan diskriminasi dan swastanisasi dalam bidang pendidikan salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut sisdiknassebagaimana ditentukan dalam prinsip ini didasarkan pada uud khususnya yang menyatakan setiap orang berhak bebas dart perlakuan yang bersifat diskriminatif dan deklarasi umum hak asasi manusia universal yang menegaskan bahwaketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan ini menamai rumusan norma dalam demi sisdiknas. secara psikologis peserta didik (siswa) dapat dibedakan dalam kelompok peserta didik yang berkemampuan kurang, peserta didik yang berkemampuan sedang, dan peserta didik yang berkemampuan tinggi. keadaan ini telah diwadahi oleh sisdiknas, antara lain dengan adanya, sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. perbedaan kondisi ini menuntut diversifikasi perlakuan dalam pemberian layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. jika peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan atau bakat yang tinggi tidak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan tingkat kecerdasannya, justru merupakan perlakuan yang tidak adil. layanan pendidikan yang terdiversifikasi sesuai dengan potensi atau tingkat kecerdasan peserta didik bukanlah suatu diskriminasi. hal ini ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bahwa memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda bukanlah diskriminasi. pengembangan rabi dilakukan secara bertahap. bagi sekolah yang belum mampu menyelenggarakan rabi secara keseluruhan dapat memulai dengan satu kelas dan secara bertahap dikembangkan untuk seluruh kelas dalam satuan pendidikan. pertahanan pengembangan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan kemampuan manajemen sekolah. dalam kondisi ini, pemerintah dan atau pemerintah daerah memfasilitasi sekolah yang bersangkutan agar seluruh kelas dalam satuan pendidikan itu memenuhi persyaratan menjadi rabi. penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional atau rabi tidak akan menimbulkan diskriminasi dan swastanisasi, karena pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan sisdiknas. karena itu setiap anak indonesia berhak memperoleh pendidikan rabi. bagi yang tidak mampu secara ekonomi disediakan kuota sekurang kurangnya dua puluh persen dari jumlah peserta didik, dan mereka mendapat bantuan pendidikan atau beasiswa dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. berdasarkan uraian atas, sangat jelas bahwa sisdiknas tidak menimbulkan diskriminasi dan swastanisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. satuan pendidikan bertaraf internasional tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa indonesia sisdiknas menentukan secara tegas bahwa bahasa indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. kemudian menentukan bahwaain itu, undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan menetapkan bahwa bahasa indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. kedua undang undang tersebut telah memberikan jaminan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik. kata "dapat" pada sisdiknas menunjukkan pilihan bukan keharusan. sesuai ketentuan sisdiknas bahwa satuan pendidikan tertentu, termasuk rabi, dapat menggunak. dalam praktisnya, semua rabi yang ada menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa pengantar utama. pengguna rabi tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang berbahasa indonesia, masih banyak aspek lain seperti wawasan kebangsaan, rasa, dan perilaku kebangsaan lainnya seperti genetik, budaya, kebiasaan, keyakinan agama, iklim sekolah, yang menjadi determinan pembentukan rasa kebangsaan atau nasionalisme. rasa kebangsaan dan cinta tanah air tidak harus dimaknai secara sempit, tetapi rasa kebangsaan dan cinta tanah air harus ditumbuhkembangkan dalam konteks hidup berdampingan antar bangsa negara dalam kehidupan global. kemampuan peserta didik bidang bahasa inggris danlatau bahasa asing lainnya tidak mengurangi komitmen perlindungan terhadap bahasa indonesia. perlindungan bahasa indonesia sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun dilakukan melalui berbagai usaha seperti pembinaan, penelitian, pengembangan, dan pengajaran bahasa indonesia. bahkan upaya pengembangan dan peningkatan fungsi bahasa indonesia sebagai bahasa internasional membutuhkan sumber daya manusia indonesia yang menguasai bahasa asing. salah satu tujuan negara indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan uud adalahini, diberikan pelajaran bahasa inggris danlatau bahasa asing lainnya agar bangsa indonesia mampu berkomunikasi secara aktif dan memiliki wawasan yang luas dalam pergaulan internasional. indonesia sebagai bangsa memiliki banyak kearifan dan keunggulan lokal berbagai bidang yang bermakna sebagai jati diri bangsa. kearifan dan keunggulan lokal tersebut dapat meningkatkan peradaban, harkat, dan martabat manusia sehingga layak disebarluaskan dan dipromosikan dunia internasional. penyebarluasan dan promosi kearifan dan keunggulan lokal itu menjadi media pengenalan jati diri bangsa indonesia. dalam konteks ini, diperlukan penguasaan bahasa asing. berdasarkan uraian atas, sangat jelas bahwa sisdiknas tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa indonesia tidak akan lemah mempunyai strategi visioner bidang pendidikan untuk mewujudkan insan indonesia cerdas dan berwawasan internasional. berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana diutarakansisdiknas terhadap uudtotallima) orang ahli dan (enamapril tanggal mei dan tanggal mei sebagai berikut: ahli pemerintah slamet penyelenggaraan pendidikan selalu dituntut untuk pertama meningkatkan pemerataan kesempatan yang meliputi persamaan kesempatan, aksesibilitas, keadilan atau kewajaran. kedua, meningkatkan mutu, relevansi, kolaborasi, dan juga daya saing. yang ketiga, meningkatkan efisiensi baik internal maupun eksternal. secara filosofis, spi menganut pandangan eksistensialisme dan esensialisme sekaligus. pandangan eksistensialisme menyatakan bahwa pendidikan harus mengembangkan eksistensi peserta didik dan bukan menamparnya. eksistensi peserta didik berbeda beda dalam dimensi jiwa dan raganya sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang memiliki perbedaan. sehingga meskipun peserta didik diberi peluang yang sama, akan selalu ada perbedaan pencapaian prestasi belajar. pendidikan harus mampu menjamin keadilan atau kewajaran. keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang empunya. keadilan mengandung implikasi adanya perbedaan perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik, misalnya adalah adil atau wajar secara etis moral, jika peserta didik diperlakukan menurut kemampuan bakat dan minatnya. adalah adil pula jika demi membuka akses dan pemerataan kesempatan, peserta didik yang menonjol prestasinya dari daerah daerah tertentu menurut standar kelompoknya diberikan peluang untuk mencapai suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan hal yang sama juga berlaku untuk mengangkat status anak anak yang kurang beruntung. kemudian pandangan esensialisme menyatakan bahwa pendidikan harus berfungsi untuk memajukan masyarakat bukan steril darinya dan karenanya harus selaras dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan masyarakat baik, lokal, nasional, regional, maupun internasional. kapanpun indonesia sangat memerlukan peserta didik yang memiliki kecerdasan untuk mengelola kekayaan sumber daya indonesia yang sangat melimpah menjadi . selain itu juga menjadi warga negara yang berhati diri indonesia dan menjadi warga dunia yang secara proaktif ikut memajukan dunia. tentu saja hal ini memerlukan sdm yang berkualitas tinggi dan sekolah bertaraf internasional, dan sbi merupakan salah satu wadahnya. dengan demikian, sbi memiliki semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. sebenarnya penyelenggaraan satuan pendidikan yang dirancang bermutu tinggi sudah diselenggarakan sejak pelita sampai sekarang. dalam kurun waktu tersebut sejumlah istilah sekolah telah digunakan untuk menamakan sekolah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah yang bermutu tinggi bagi anak anak yang memiliki kecerdasan atas rata rata. sekolah kita pada dasarnya kita dikategorisasikan menjadi yaitu adalah sekolah yang bawah standar nasional pendidikan disebut standar pelayanan minimal, kemudian sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yaitu ssn, dan sekolah yang telah melampaui standar nasional pendidikan disebut sbi. pengkategorian sekolah menjadi sbm, ssn, sbi bukan dimaksudkan untuk mengkastanisiasi sekolah, tetapi lebih dimaksudkan untuk memberi bantuan atau fasilitasi atau intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing masing kategori sekolah. jadi intervensinya tidak satu cara untuk semua atau satu ukuran untuk semua dalam bahasa inggrisnya adalah one size for all, tetapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing masing kategori sekolah yang bersangkutan. sekolah sekolah yang telah dinyatakan sebagai rabi harus melakukan upaya upaya untuk melampaui smp dan mencari pengayaan yang dilakukan melalui strategi patok duga atau benchmarking dengan sekolah sekolah unggul atau sekolah sekolah favorit baik dari dalam maupun luar negeri. perlu disampaikan sini, arti sbi masih banyak disalahartikan dan kemungkinan itu karena kurangnya komunikasi kebijakan secara merata kepada semua stakeholders dalam pendidikan, dan juga bisa juga karena kurang akurat dalam melakukan komunikasi kebijakan, bisa juga karena kurang konsisten dalam melakukan komunikasi kebijakan. bahwa sbi sekolah bertaraf internasional itu sama dengan standar nasional pendidikan plus pengayaan. standar nasional pendidikan itu adalah jati diri indonesia, adalah karakteristik indonesia, karenanya sebenarnya sbi pada dasarnya yang pokok adalah standar nasional pendidikan plus tambahan. karena pada dasarnya pendidikan indonesia tidak steril dengan perkembangan global. oleh karena itu kita tidak boleh katak bawah tempurung mengaku sudah hebat, tetapi sesungguhnya ketika kita benchmarking kita bandingkan dengan sekolah sekolah dari negara maju kita kalah jauh. oleh karena itu kita tidak tergolong orang yang sekedar hanya preservation melulu, tapi juga mempunyai budaya atau kultur progresif mana standar nasional pendidikan plus tambahan tambahan dan tambahan tambahan itu kita cari melalui benchmarking terutama adalah sekolah sekolah yang lebih hebat dari indonesia ini. semua sbi harus memenuhi persyaratan standar nasional. diharapkan melampaui tetapi kalau kita itu menunggu sampai sekolah sekolah itu melampaui, kita hitung, pernah itu hitung hitungan dengan pak indra jati, tahun lagi barangkali, kalau semuanya diharapkan memenuhi karena dana kita terbatas. karena itu, dipilihlah beberapa sekolah dan akhirnya sekolah sekolah yang sudah ditunjuk menjadi rabi, ternyata dia masih harus menambah berbagai standar standar, baik itu standar sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan karena pada dasarnya mereka masih memerlukan tambahan dana. itulah sebabnya, semua sekolah yang sudah ditunjuk rabi itu ada biaya atau bantuan yang berasal dari apbn apbd kepada rabi dan sbi yang besar setiap tahun tidak digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan siswa, namun untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik sekolah meskipun rabi dan sbi menerima dana bantuan dari apbn apbd namun pada prakteknya pihak sekolah masih memungut biaya pendaftaran, biaya gedung dan biaya pendidikan setiap bulannya kepada calon siswa maupun siswa yang belajar sekolah tersebutsistem pendidikan nasional dan hubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yang dikatakan dengan pembukaan, dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa jelas pemberlakuan undang undang nomor tahunalasan alasan permohonan falsafah dan sistem pendidikan indonesia istilah falsafah pendidikan nasional memang tidak ditemukan dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, dan juga tidak dalam undang undang tentang sistem pendidikan sebelumnya. dengan kata lain, rumusan falsafah pendidikan nasional memang tidak ada secara tersurat dalam undang undang sistem pendidikan nasional atau produk hukum yang lainnya. namun demikian, hal itu bukan berarti indonesia tidak memiliki dasar pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, karena dalam undang undang tentang sistem pendidikan nasional sisdiknas) indonesia jelas tercantum tentang: rumusan tentang pendidikan dan pendidikan nasional: dasar pendidikan nasional, dan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. kenaikan biaya tetapi memang untuk melengkapi itu. karena selama ini memang belum sempurna seluruhnya untuk menjadi rabi. ada standar kompetensi lulusan, standar isi atau kurikulumnya, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar proses, standar pengelolaan, dan juga standar penilaian. semua harus dilampaui oleh siapa pun yang menamakan rabi. dan sebelum dia ditunjuk menjadi rabi diverifikasi dulu, apakah memang sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau belum rabi memang namanya sekolah bertaraf internasional, harus tidak boleh steril dengan perkembangan global. semua sbi itu harus memahami, mengi, dan juga melaksanakan perkembangan perkembangan global yang diinternalisasikan sbi. sudah bukan rahasia lagi karena berbagai perkembangan dunia, perkembangan global, itu kita sudah merasakan kalau kita tidak melakukan langkah langkah proksi, kita akan tertinggal dengan sendirinya. bahwa sbi itu pada dasarnya untuk anak anak atas rata rata. dan karena itu memang tidak layak kalau anak anak atas rata rata diperlakukan seperti anak anak yang mungkin kurang pintar. itu adalah melanggar hak asasi manusia, kita harus memperlakukan sesuai dengan kodratnya perbedaan individu. pada dasarnya penyelenggaraan sbi memang sudah sejak awal direncanakan untuk bisa menghadapi era globalisasi, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang benar benar tidak hanya mampu tapi juga sanggup untuk berkolaborasi, bekerja sama dan juga bersaing dengan negara negara lain yang kita sudah bukan barang asing lagi, mana indonesia kalau tidak menyiapkan diri, seperti malaysia, seperti singapore kita akan dilanda oleh sejumlah ribuan mahasiswa asing yang akan indonesia, dan itu sudah diratifikasi dalam wto karena saya juga tidak tahu kenapa dahulu salah satunya wto itu adalah list nya adalah pendidikan, yang harus diinternalisasikan, itu sebentar lagi kita tidak bisa menolak karena pada dasarnya, pada time, pada waktu saat itu kita tidak bisa apa apa karena memang sudah, kita sudah meratifikasinya. indonesia juga harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, bukan untuk sekedar globalisasi, tapi untuk bisa mampu mengelola sumber daya yang ada indonesia. indonesia mempunyai sumber daya manusia yang jumlahnya juta, itu kalau tidak dikelola dengan baik, beban. berdasarkan alasan alasan tersebut, sbi penting dikembangkan indonesia, yang tentu saja harus berangkat dari kondisi dan kepentingan nasional saat ini, dan yang akan datang, yang mampu mempertebal nasionalisme dan yang mengembangkan keunggulan lokal, berdasarkan pilar pilar kesatuan dan kesatuan indonesia yaitu pancasila, undang undang dasar, nkri, bhinneka tunggal ika. tapi, juga berbagai kebutuhan kebutuhan nasional atau karakteristik nasional itu juga kita penuhi melalui sbi ini. pengembangan sbi diarahkan untuk menghasilkan insan indonesia cerdas, berhati diri indonesia, dan juga bisa berkolaborasi, dan berkompetisi secara sehat, baik pada tingkat regional, internasional, melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan sbi. pada dasarnya pendirian sbi, pengembangan sbi punya visi misi juga tujuan, tetapi semua yang ditulis sini pada dasarnya adalah menginduk kepada visi misi dan tujuan pendidikan nasional, tidak pernah kita akan menyimpang dari itu karena itu adalah titik tolak kita bangsa indonesia. rabi adalah rintisan sekolah bertaraf internasional. karena memang pada dasarnya sekolah sekolah yang ada memang kita rintis supaya menjadi sbi dengan ukuran ukuran yang sudah dibuat oleh kementerian pendidikan yang intinya adalah mengembangkan muatan lokal, jati diri indonesia, diperkaya dengan muatan muatan regional dan internasional yang dilakukan melalui benchmarking atau pertandingan, atau pembandingan dengan sekolah sekolah yang lebih bagus dari kita, khususnya luar negeri. pengayaan bukanlah yang utama, tapi adalah standar nasional pendidikan yang pokok. pengayaan kalau memang kita kalah, kita percaya. tapi pada bidang bidang yang kita ada, mereka ada. yang kita punya, mereka tidak punya, tidak perlu karena itu pendidikan kita sudah mempunyai keunggulan komparatif yang tidak ada negara lain. bahwa sbi sama dengan standar nasional, sebagai jati diri indonesia plus pengayaan atau mungkin pendalaman, atau mungkin penambahan. indrajaya sidi rangking negara negara lainnya sebagai ilustrasi disampaikan dalam tabel dari tabel terlihat dengan jelas korelasi yang sangat kuat antara daya saing suatu bangsa dengan index pembangunan bangsa dan income per capita bangsa tersebut. index pembangunan suatu bangsa atau hdi ditentukan atas dasar penilaian sektor pembangunan yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. kita harus membangun pendidikan yang berkualitas yang dapat meningkatkan daya saing bangsa artinya pendidikan yang mencerdaskan yang kemudian akan meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan bangsa kita. kita melihat bagaimana sesungguhnya para guru melakukan dialog dialog dengan anak anak, bagaimana anak anak sungguh sungguh dalam menerima pembelajaran, bagaimana ict dimanfaatkan, bagaimana joyful learning, active learning dimanfaatkan. pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat memiliki sekolah sekolah berkualitas lebih banyak lagi yang dapat akses oleh siswa siswa kita yang tentunya mencerdaskan dan dapat mengangkat daya saing bangsa dalam dunia global yang pada akhirnya mensejahterakan bangsa, yang jelas sekolah seperti ini pasti tidak murah dan pada saat itu anggaran depdiknas belumlah dan berbagai masalah masalah yang kita hadapi bukan hanya mutu tetapi berbagai tantangan yang ada. tetapi kita harus berbuat dan melangkah, tidak bisa menunggu sampai semuanya sempurna baru berbuat, akan sangat sangat terlambat. indonesia memang mempunyai situasi yang sangat unik, tantangan pembangunan pendidikan sangatlah besar dengan spektrum masalah yang luas jika diukur dari jenjang pendidikan masih banyak guru guru kita yang belum mempunyai kualifikasi untuk menjadi pendidik yang kompeten. ini adalah presentasi guru guru bersertifikat pendidik terhadap jumlah guru, kita masih terbatas yang ikut sertifikasi sedang dilakukan. kedua, sisa guru belum memenuhi syarat disertifikasi masih ada kira kira guru, tantangan dari guru saya kita masih banyak. lebih dari guru guru kita masih missed match. artinya mengajar bukan pada bidang studi yang dikuasainya, beberapa tempat masih ditemui kekurangan guru, sekolah sekolah kita masih banyak yang perlu direhabilitasi, dan seiring dengan bertambahnya penduduk sekolah sekolah baru pun harus dibangun. tidak semua sekolah sekolah kita mempunyai sarana, prasarana seperti laboratorium ataupun perpustakaan yang memadai. belum lagi pengelolaan pendidikan dalam moda desentralisasi memberikan banyak tantangan yang harus diselesaikan dengan cepat antara lain capacity building pengelola pendidikan daerah, dilain pihak kita sudah berhadapan dengan tantangan global yang tidak bisa dielakkan lagi artinya selain menyelesaikan berbagai masalah pendidikan yang ada kita juga harus menyiapkan peserta didik kita untuk dapat bersaing dalam dunia global meneruskan estafet pembangunan bangsa. sebenarnya anak anak indonesia telah dididik oleh banyak kurikulum, jadi kita sebenarnya anak anak indonesia tidak hanya dididik oleh satu kurikulum. banyak kurikulum pada kenyataannya luar dan dalam negeri, banyak putra putri indonesia mengikuti pendidikan luar negeri seperti australia, jerman, amerika, inggris, jepang, dan lain sebagainya. ketika mereka kembali indonesia ijazah dan transkrip akademi mereka diteliti untuk kemudian diakui, diakreditasi oleh depdiknas dengan berbekal pengakuan depdiknas mereka dapat melanjutkan pendidikannya indonesia. hal ini merupakan praktik yang umum dunia internasional, dalam negeri pun sebagian dari anak anak indonesia mengikuti pendidikan pondok pesantren gontor atau yang sejenis, yang memiliki kurikulum yang berbeda atau kmi kuliatul mw'alilin al islamiyah) berbeda dengan kurikulum nasional alumni gontor pun diterima, diakui diberbagai negara seperti mesir, saudi arabia, malaysia, dan negara lainnya. oleh karena itu dengan melihat spektrum masalah pada saat itu tantangan bangsa, dana yang ada, situasi pendidikan kita, dan dunia global yang tidak bisa dielakkan maka berbagai kebijakan kemudian ditempuh untuk mulai membangun sekolah sekolah berkualitas yang dapat memberikan kemampuan bagi anak anak indonesia bersaing dalam dunia global. kebijakan tersebut antara lain membuka kesempatan bagi anak anak indonesia mengikuti pendidikan sekolah internasional yang ada indonesia yang semula diperuntukan hanya untuk orang asing saja. ini bagaikan sekolah luar negeri tetapi lokasinya dalam negeri. membangun sekolah nasional plus, yaitu sekolah sekolah dengan kurikulum nasional yang diberi muatan plus, seperti teknologi informasi dan komunikasi, desain, komunikasi visual, inggris, dan lain sebagainya. konsep ini pada umumnya diikuti oleh sekolah sekolah swasta yang ada. kenapa konsep ini kita laksanakan, karena kalau kita memulai dari awal membangun sekolah baru, recruit new teacher dan semuanya, kita enggak ada uang, uangnya akan habis diserap untuk itu semua, tapi kita memanfaatkan yang ada, kita revitalisasi, kita tingkatkan untuk melihat bagaimana perilaku anak anak kita yang kemudian dilakukan continuous improvement. dan pada tahun pemerintah mulai membangun rintisan sekolah berstandar internasional. semua kebijakan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan indonesia, untuk mencerdaskan bangsa, mengangkat harkat dan martabat bangsa, tetap berakar pada budaya bangsa, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan dunia global, menunggu semuanya siap dan sempurna akan sangat sangat terlambat. kita perlu melangkah dan berbuat membangun sekolah sekolah yang berkualitas yang dapat diakses oleh semua anak bangsa. penggunaan kata internasional bukan dimaksudkan untuk menghilangkan budaya bangsa atau karena kita tidak percaya diri atau ikut ikutan kurikulum negara lain, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa mutu pendidikan yang diberikan haruslah mampu memberikan kompetensi yang mencerdaskan peserta didik sekaligus dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara mana pun tanpa menghilangkan jati diri bangsa. rabi dibangun dengan konsep untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang berdaya saing, yang dapat diakses oleh siapa saja melalui proses seleksi. dia menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya. tidak melupakan akar budaya bangsa, justru dalam era global ini nasionalisme dan jati diri bangsa harus diperkuat dan yang utama. rabi justru bagian dari upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dengan benchmark yang jelas. tetap menjaga nasionalisme dan karakter bangsa, pemerintah pusat dan daerah berkontribusi dalam pembiayaan rabi tidak menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat. dia tidak boleh diskriminatif, berbagai skema pembiayaan bagi siswa tidak mampu telah dilaksanakan oleh sekolah sekolah rabi. tidak ada masalah dengan penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa kedua atau english second language. gontor dan berbagai pesantren telah menggunakan sejak lama bahsa inggris dan bahasa arab dalam proses belajar mengajar dan sama sekali tidak meluncurkan nasionalisme atau jati diri bangsanya. sebagai salah seorang dosen yang ikut menata para kepala sekolah rabi pada beberapa kesempatan saya melihat semangat dan antusiasme yang besar untuk mencapai mutu yang tinggi yang kita lihat dari capaian ujian nasional, olimpiade, lomba lomba, atau melanjutkan perguruan tinggi terkemuka dalam dan luar negeri. kalaupun dalam tataran pelaksanaan masih dijumpai kelemahan, maka kelemahan tersebut kita perbaiki dan sempurnakan bersama. kita melakukan continuous improvement, sehingga rabi menjadi sbi yang disegani, yang menjadi andalan bangsa, yang dapat diakses oleh semua peserta didik. justru pada rabi inilah siswa siswa cerdas dari teman teman kita yang kurang mampu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. ibrahim musa pertama, latar belakang pembiayaan pendidikan. dalam literature, paling tidak ada konsepsi. ada dua konsep tentang pendidikan, yaitu pendidikan sebagai investasi dan pendidikan sebagai konsumsi. pendidikan dikatakan sebagai investasi karena melalui pendidikan, seorang memperoleh kompetensi yang digunakan sebagai modal untuk meningkatkan penghasilan masa yang akan datang. biaya pendidikan merupakan investasi yang akan menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan nonekonomi dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perolehan dari bunga bank. ini konsep dasar perhitungan ekonominya. pendidikan dikatakan juga sebagai konsumsi. karena melalui pendidikan, seseorang bukan sekadar memperoleh kompetensi untuk modal kerja, tapi juga untuk mendapatkan kepuasan waktu memenuhi mata pendidikan, kemudian kebanggaan selama mengikuti pendidikan. malahan untuk tingkat pendidikan dasar, program pendidikan dianggap sebagai hak asasi, dan kewajiban negara untuk memelihara dan mengembangkan potensi, dan pribadi anak bangsa, sehingga menjadi program wajib belajar. itulah dasarnya wajib belajar itu merupakan kewajiban dari pemerintah. terlepas dari anggapan bahwa pendidikan sebagai investasi atau pun konsumsi, pendidikan merupakan kegiatan produksi kompetensi yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sumber daya pendidikan yang mencakup sumber belajar, yaitu guru, kurikulum, bahan ajar. kemudian sarana dan fasilitas belajar, yaitu ruangan tempat belajar, komputer, sarana praktik, laboratorium, dan perpustakaan, serta dukungan administrasi dan manajemen. untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu sebagai prestasi ataupun konsumsi, diperlukan dukungan sumber daya pendidikan yang memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan seperti dicantumkan dalam sisdiknas. yang merupakan jaminan agar dapat terjadi proses pembelajaran yang efektif, produktif, menyenangkan, dan memberdayakan peserta didik. persyaratan pembiayaan pendidikan bagi penyelenggaraan pendidikan sebagai investasi dan konsumsi dengan standar nasional atau pun standar internasional, mempunyai implikasi terhadap sistem pendanaan pendidikan. selain untuk menjamin mutu layanan pendidikan pada tingkat suatu pendidikan, sistem layanan pendidikan harus memenuhi prinsip prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyediaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengelolaan dana pendidikan. ditegaskan dalam dan prinsip keadilan berupa kebijakan tentang keberpihakan dan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam pendanaan pendidikan. prinsip kecukupan berupa kebijakan tentang dana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. prinsip berkelanjutan adalah sistem pendanaan pendidikan yang menjamin keberlangsungan proses pendidikan sehingga peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan. prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi mengacu pada sistem pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan yang menjamin dicapainya hasil pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun finansial. sistem pendanaan pendidikan yang sesuai dengan upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, serta memenuhi prinsip prinsip keadilan, kecukupan, keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengolahan pendanaan menuntut perlu dikembangkannya rumus pendanaan pendidikan yang visioner. rumus pendanaan pendidikan yang visioner memuat komponen pembiayaan dan satu pembiayaan pendidikan yang memungkinkan dicapainya mutu layanan dan kegiatan pendidikan sesuai standar nasional, serta memudahkan penggunaannya oleh penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dan pengelola pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. kedua adalah tentang bagaimana mengembangkan rumus pendanaan? karena ini dengan memahami konsepnya rumus ini, baru kita bisa memahami mengapa biaya pendidikan bertaraf internasional harus seperti itu? ada dua pendekatan yang dapat dipakai dalam pengembangan rumus pendanaan pendidikan. pendekatan pertama, bertolak dari kemampuan penyediaan dana pendidikan secara historis. historical funding formula, dengan menggunakan jumlah peserta didik, headcount (hitung per kepala) sebagai dasar pengalokasian dana pendidikan kepada setiap satuan pendidikan. aplikasi dari rumus pendanaan pendidikan berdasarkan pendekatan historis dan jumlah peserta didik menyatakan dalam bentuk alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja untuk investasi dan operasional, yang kita sebut namanya line item budgeting sudah dirinci, biaya operasional dirinci berdasarkan jenis pengeluaran berupa gaji upah pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung dan peralatan, dan belanja perjalanan. walaupun pendidikan berbasis pengeluaran, menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasikan komponen pembiayaan mana yang mempengaruhi kinerja pendidikan secara signifikan. informasi tentang kurangnya dana operasional, misalnya personalia atau nonpersonalia, tidak dapat secara langsung menjelaskan komponen biaya operasional yang mana yang menyebabkan kurangnya efektifnya penyelenggaraan pendidikan. untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan komponen pembiayaan mana yang paling mempengaruhi kinerja pendidikan digunakan pendekatan pengembangan rumus terhadap pendanaan pendidikan berbasis kegiatan, yaitu pengembangan rumus pendidikan berbasis kegiatan yang dinamakan activity led funding formula yang menggunakan bobot pekerjaan penuh penyelenggara pendidikan berdasarkan persyaratan kurikulum pendidikan sebagai dasar pengalokasian dana. crunch sic!) alexander dalam mcmahon, mengenai bukunya, financing education overcoming efficiency and @quality, menyarankan agar dalam menyusun rumus pendanaan yang berkeadilan, perlu menggunakan pendekatan berbasis kegiatan yang memenuhi persyaratan, kecukupan dana untuk menyelenggarakan kegiatan kegiatan pokok pembelajaran. pemerataan antarsekolah. upaya penyeragaman fiskal untuk mengatasi perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat. penyelenggaraan program pendidikan khusus dan program remedial. faktor diseconomy soft skill, seperti kecilnya jumlah peserta didik karena letak geografis terpencil. kemampuan pemerintah yang terbatas. perbedaan tingkat kejahatan antarwilayah. rumus pendanaan pendidikan berbasis kegiatan disusun berdasarkan asumsi akan hubungan fungsional antara kegiatan pokok pendidikan, sarana pendidikan, satuan harga pendidikan, dan kebijakan tentang mekanisme pendanaan dalam kegiatan produksi pendidikan. penyelenggaraan kegiatan pokok pendidikan atau kegiatan belajar mengajar, kemudian penyelenggaraan ekstrakulikuler, pemberian pembimbingan, pengawasan, tidak akan optimal jika tidak didukung dengan sarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal. sarana pendidikan yang bermutu dapat diperoleh jika memenuhi syarat biaya satuan pendidikan sesuai harga barang dan jasa pasar secara nasional atau pun regional. berdasarkan hasil studi dan simulasi, biaya satuan pendidikan untuk smp sesuai standar nasional pendidikan dengan siswa orang, rombongan belajar, kurikulum pendidikan menggunakan sistem kredit semester yang semester adalah rp8. untuk per anaknya atau sekitar us$ per siswa per tahun, yaitu untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pokok pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan. biaya tersebut menjadi rp9. atau sekitar us$ jika ditambah dengan biaya untuk beasiswa siswa miskin dan dana kompensasi mutu berupa biaya remedial. biaya satuan ini kurang dari biaya satuan negeri chicago, amerika serikat, yang efisien pada tahun yaitu sekitar us$ dengan gaji guru us$ per tahun atau sekitar us$ per bulan, dengan siswanya, tersebut, siswanya hasil studinya lena file dan teman temannya yaitu measuring school efficiency using school level data dalam school based financing dari suara tidak terdengar jelas). studi ini dilaksanakan pada tahun biaya satuan pendidikan untuk sampai kota adalah seperti dilakukan dalam tabel berikut hanya sana kurang jelas, tapi sini dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa untuk komponen gaji gurunya yaitu rp3. kemudian untuk sarana pendidikan rp1. kemudian penunjang kbm, kemudian tata usaha dan operasi administrasi rp1. kegiatan ekstrakurikuler rp1. jumlahnya rp8. ditambah dengan biaya kompensasi kemiskinan yaitu rp540. per siswa. kemudian, untuk biaya remedial yaitu rp720. per siswa dengan jumlahnya rp9. biaya penyelenggaraan pendidikan smp negeri rsb surakarta. profil biaya satuan yang disajikan dalam sidang mahkamah ini merupakan salah satu contoh biaya penyelenggaraan pendidikan pada smp yang merupakan rintisan untuk dikembangkan menjadi berstandar internasional yang ada kota surakarta. tujuan sajian adalah untuk memberikan perbandingan dengan biaya satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. data ini dikumpulkan langsung pada bulan desember pada tahun yang lalu. fasilitas pendidikan yang ada, struktur biaya pendidikan pada smp negeri surakarta yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional, mencakup bahkan, indonesia juga telah merumuskan apa yang disebut sebagai sistem pendidikan nasional, serta prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai berikut: bahwa, pengertian pendidikan dirumuskan sebagai berikunya butir sisdiknas)isdiknas makna dasar pendidikan bahwa batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda antara satu dengan lainnya. perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang menandainya. dari segi bahasa, pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik, dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan latihan dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya poerwadarminta, bahwa berdasarkan sisdiknas, dibiaya operasi personalia dan nonpersonalia seperti biaya untuk guru, sarana dan prasarana, dan kegiatan ekstrakurikuler. fasilitas pembelajaran mencakup bahan bangunan, perpustakaan, lahannya yaitu seluas atau hektare, meter persegi atau per anaknya per anak per pegawai jatuhnya meter persegi. lahan yang terbangun koma atau kira kira meter meter persegi per siswa, lahan untuk fasilitas lapangan bermain, olahraga, sarana belajar meter atau kira kira meter persegi per siswa, kemudian lahannya masih hak pakai dari pemda kotamadya. memperhatikan fasilitas pendidikan pada smp negeri surakarta, memang sudah mengenai smp dan layak untuk dikembangkan menjadi bertaraf internasional. tadi luas tanahnya hektare untuk siswa dan seterusnya. dan ini kemudian dengan memiliki satu siswa memiliki buku untuk mata pelajaran, memiliki lab, dan sebagainya. dan setiap ruangan mempunyai lcd sendiri. struktur biaya pendidikan. struktur biaya pendidikan pada smp negeri surakarta, disusun berdasarkan struktur standar nasional pendidikan. smp itu ada standarnya, jadi ternyata dihitung berdasarkan struktur standar nasional pendidikan itu, ditambah standar lingkungan, dan standar biaya. ini yang merupakan yang smp plus x nya. x nya sini adalah standar lingkungan dan standar budaya. dua komponen struktur biaya pendidikan tersebut merupakan ciri khas dari smp negeri surakarta yang dikembangkan menjadi berstandar internasional. biaya pendidikan pada smp negeri surakarta adalah seperti dirangkum dalam tabel berikut. sini standar isi, jadi biaya yang dipergunakan untuk standar isi itu rp8. untuk standar proses rp296. standar kompetensi kelulusan rp207. standar pendidikan rp250. yaitu termasuk gaji. standar sarana prasarana rp1, miliar. kemudian, standar pengelolaan rp155. standar pembiayaan, nah ini gaji guru, rp2, miliar termasuk standar pembiayaan. standar penilaian, rp171. standar lingkungan rp114. standar budaya rp50. sehingga jumlahnya rp5, miliar dan biaya satuan secara keseluruhan rp10. kalau dikeluarkan gaji gurunya, maka standar biaya operasi nonpersonalia adalah rp5. biaya satuan ini mendekati biaya satuan total, termasuk biaya untuk kompensasi kemiskinan dan kompensasi mutu yaitu rp9. dibandingkan dengan smp. jika dibandingkan dengan biaya satuan smp dengan siswa orang, pelajar yang memiliki lab ipa, lab bahasa, lab komputer, dan ruang serba guna yaitu rp8. tidak termasuk biaya kompensasi kemiskinan, biaya satuan pada smp negeri surakarta yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional, memang sedikit lebih tinggi dari smp. hal ini sebagai konsekuensi dari adanya tambahan standar lingkungan dan standar budaya yang satuan luar biaya untuk gaji guru juga sedikit lebih tinggi dibandingkan biaya smp kota yaitu rp5. per siswa per tahun. sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan untuk menjadi bertaraf internasional dan sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan, dan bahwa tambahan biaya untuk investasi, biaya operasi personalia dan nonpersonalia pada satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan local, dapat bersumber dari: satu, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. dua, orang tua atau wali peserta didik. tiga, masyarakat luar orang tua atau wali peserta didik. empat, pemerintah. lima, dari pemerintah daerah. enam, dari pihak asing yang tidak mengikat. dan tujuh, dari sumber lain yang sah. secara keseluruhan, dana pendidikan yang ada atau yang digunakan pada smp negeri surakarta ini adalah rp5, miliar, ini bersumber dari apbd kota yaitu (suara tidak terdengar jelas) rp2, miliar. kemudian, bkmk yaitu rp100. jumlahnya adalah jadi rp2, miliar ini mewakili dari seluruh anggaran, yang bersumber dari bos, yang katanya bos akan memenuhi semua biaya personel. dari pusat itu rp445. dari provinsi, rp431. yang jumlahnya jadi rp343. per tahun atau sekitar y6. jadi, dana bos itu baru hanya mencukupi untuk kemudian, dari masyarakat yang akumulasi melalui komite sekolah, berupa sumbangan penerimaan awal tahun rp662. atau dan bulanan yaitu rp1, miliar atau y6. jumlahnya adalah rp2, miliar, yang seluruhnya dari seluruh anggaran yang bersumber dari masyarakat. sekolah dasar negeri menteng menempati satu unit gedung standar yang dipakai bersama dengan taman kanak kanak negeri basuki, dengan jumlah ruang kelas sebanyak lokal, dan daya tampung siswa dengan ketentuan tentang rasio murid dan guru. gedung negeri menteng dibangun pada tahun kondisinya saat ini, bangunan utama, secara kondisi belum berubah, namun masalah kebersihan dan keindahan gedung ini tetap terpelihara. fasilitas pembelajaran terdiri dari ruang teori, ruang kelas, unit ruang kelas, ruang lab satu unit, perpustakaan satu unit, lab bahasa satu unit, ruang kepala sekolah satu unit, ruang guru satu unit, ruang komputer satu unit, ruang koperasi sekolah satu unit, jumlah siswa orang terdiri dari ruang belajar. guru tetap orang, dan guru honor orang, didukung oleh tenaga administrasi. struktur biaya pendidikan, struktur biaya pendidikan smp negeri jakarta, disusun berdasarkan struktur kegiatan pokok struktur biaya pendidikan ini dapat dilihat langsung seperti dalam tabel dari data tabel ini, diketahui bahwa jumlah dana yang ada pada negeri ini adalah rp3, miliar dan biaya per siswa per tahun adalah rp7. biaya satuan operasional ini lebih rendah, dari biaya satuan hasil simulasi untuk smp kota, yaitu rp8. per siswa per tahun. dalam euforia kebebasan kampanye politik, kita menyaksikan janji janji muluk para politisi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, bahkan hingga pendidikan menengah gratis. namun dalam kenyataannya, setelah terpilih menjadi wakil rakyat, atau pun kepala pemerintahan, janji tersebut sulit untuk dipenuhi terutama apabila ingin melaksanakannya sesuai biaya satuan pendidikan, yang memenuhi ketentuan snp. dari hasil studi simulasi, rumusan satuan pendidikan dan fakta lapangan, kebutuhan daya yang diperlukan sebagai pendidikan dasar gratis, jauh dari ketersediaan dana. pada tahun pdb kita ada rp7, triliun. anggaran penerimaan belanja negara tahun tersebut, yaitu rp1, triliun, anggaran pendidikan yaitu sekitar rp127 triliun. sedangkan kebutuhan dana bagi penyelenggaraan pendidikan untuk rp26. anak sd. kemudian, rp12. untuk anak smp tsanawiyah, jumlahnya adalah sebesar rp416 triliun. dan dana ini untuk memenuhi dana penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar yang gratis tersebut, diperlukan anggaran sebesar dari pdb atau dari apbn dan apbd. kesimpulan, pertama, biaya penyelenggaraan rabi masih dalam kerangka struktur biaya pendidikan berdasarkan snp. yang kedua, tidak ada liberalisasi pendidikan sbi. pemerintah dan pemerintah daerah, membiayai sesuai dana yang tersedia dan masyarakat membantu dalam pendanaan sesuai keinginan akan mutu layanan pendidikan yang bertaraf internasional. undang undang nomor tahun tidak melarang ketentuan pembukaan dan undang undang dasar tahun masalah yang sesungguhnya bukanlah liberalisasi pendidikan sbi, tetapi rendahnya alokasi dana pendidikan untuk mengenai snp. berdasarkan keterbatasan anggaran, salah satu alternatif untuk menjamin ketersediaan kecukupan dana bagi penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sesuai snp yang sepenuhnya dibiayai oleh negara, perlu terapkan pajak pendidikan sebagai bagian dari pajak kekayaan secara progresif yang memayungi peran serta masyarakat dalam pendana pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar. pajak pendidikan secara progresif adalah penetapan pajak dengan tarif yang beda, baik keluarga yang berpenghasilan kecil atau yang mempunyai kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, seperti keluarga prasejahtera mana mereka tidak akan dikenai pajak pendidikan. pihak lain bagi yang mempunyai penghasilan tinggi, memiliki kekayaan yang besar, akan dikenai pajak pendidikan yang tinggi. dengan demikian, akan ada jaminan bahwa masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis karena biaya pendidikan mereka ditanggung melalui pajaknya orang kaya. negara maju seperti amerika serikat, biaya pendidikan wajib belajar tahun dari sampai kelas xii ditanggung bersama oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, dan masyarakat tingkat distrik. biaya pendidikan oleh masyarakat tingkat distrik dilaksanakan dengan penerapan pajak kekayaan profit tax secara progresif yang ditetapkan oleh dewan pendidikan distrik, yang dipilih oleh rakyat secara langsung, bahkan kepala dinas pendidikan school distrik school district superintendent dipilih oleh pendidikan distrik, bukan ditunjuk oleh gubernur. mekanisme pendidikan dasar gratis seperti ini, tentu dapat kita terapkan indonesia. jika amerika bisa, tentu kita bisa, asalkan kita memiliki kesadaran, kemauan, keikhlasan untuk berpihak kepada kepentingan rakyat yang banyak. udin winataputra dalam konteks pemikiran untuk pendidikan, kita selalu melihat persoalan pendidikan tidak dalam kacamata yang atomistic, tetapi kita, kami selalu melihat persoalan secara systemic, secara eklektik. pendidikan dari pandangan reconstruction philosophy education yang selalu mengajak para pengamat untuk melihat persoalan ini secara utuh dari cara pandang filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. pertama adalah kerangka cara pandang kami. yang kedua adalah bagaimana sistem pendidikan nasional dalam perspektif kecerdasan kehidupan bangsa. bagaimana pentingnya koherensi eklektik dengan menggunakan cara pandang rreconstructive philosophy education. dan yang terakhir bagaimana pendidikan bertaraf internasional dilihat sebagai satu modus dalam rangka menjalankan prinsip prinsip yang diterima dalam dunia pendidikan, dalam sistem pendidikan nasional. sistem pendidikan nasional merupakan dimensi yang selalu menjadi wahana dalam ilmu pendidikan yang merupakan ontologi dan sekaligus sosiologi dari pendidikan. ilmu pendidikan sebagai wahana yang sangat normatif, tetapi juga deskriptif, serta filosofis, dan selalu melihat persoalan pendidikan tidak dalam kacamata hari ini, tetapi pendidikan harus dilihat dari kacamata hari esok. dalam perspektif sistem pendidikan nasional dan dalam konteks ilmu pendidikan nasional, kita sudah sama sama memahami bahwa berbagai teori psikologi telah diadopsi sebagai cara pandang yang digunakan dalam ilmu pendidikan. misalnya, bahwa dalam ilmu pendidikan kita sudah mengadopsi teori tentang potensi, tentang herediter, tentang altitude. untuk itu, maka sistem pendidikan telah memegang satu kredo, dan ini berlaku secara universal. kredo ini merupakan akademi convictions, sekaligus bagi para ahli pendidikan. dunia pendidikan telah menerima kredo bahwa pendidikan harus memperlakukan anak didik dalam konsepsi individual differences dan pendidikan harus diperlakukan sebagai layanan yang merupakan educational differentiation yang mewajibkan sistem pendidikan memberikan layanan pendidikan yang beragam sesuai dengan keragaman potensi dan lingkungan peserta didik. proses pendidikan mengadopsi aneka layanan. seperti diketahui bahwa kita juga mengadopsi prinsip prinsip individuals and interaction, independent learning, homogeneous grouping, selfish learning, continuous progress, automatic promotion, remedial program, accelerated learning, semua itu sudah menjadi bagian yang inheren dalam sistem pendidikan seluruh dunia. dalam konteks indonesia, bapak pendidikan nasional hajar dewantara menerima prinsip individual differences dan educational differentiation ini. sebagaimana beliau katakan dalam dokumen bahwa pendidikan harus ditujukan untuk memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak didik yang kita selaras dengan dunianya. selanjutnya bahwa pendidikan sebagai alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan, beliau menggunakan istilah natuurlijke. lebih lanjut ditegaskan oleh hajar bahwa pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak anak itu agar mereka menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya. oleh karena itu, maka layanan pendidikan tidak bisa dan tidak boleh dilakukan dengan cara serba sama, yang tepat adalah melayani kodrat beserta didik yang berbeda satu dari yang lainnya adalah yang berbeda keadaan jiwa asli menurut kodratnya itu seperti dikatakan menurut hajar dewantara adalah layanan yang terdiversifikasi. konsepsi pendidikan yang memperlakukan massa sebagai individu (individual education the mass), mana sekelompok anak peserta didik dianggap dan diberi perlakuan yang sama harus diubah menjadi pendidikan masal untuk individu (mass education individual), mana dalam kelompok setiap anak diperlakukan secara individual sehingga dapat dilayani sesuai dengan kemampuannya. prof. suyanto, ph. yang mewakili pemerintah pada saat memberikan opening statement bahwa bila dipetakan secara statistik massa, anak peserta didik akan terdistribusi normal menurut kurva, mana sebagian kecil akan yang berkemampuan kurang, sebagian besar berkemampuan sedang, dan sebagian kecil berkemampuan tinggi. layanan pendidikan yang terdiversifikasi menurut kemampuannya secara kelompok, malah seharusnya layanan secara individual merupakan suatu keniscayaan. yang harus dihindari adalah membiarkan masing masing individu atau kelompok besar tetap berada pada kelompoknya. proses pendidikan yang baik adalah proses pemberdayaan dan kebudayaan peserta didik yang memungkinkan setiap individu ada kelompok beserta didik bergerak semakin meningkat menjadi berkemampuan lebih baik. itulah salah satu makna dari upaya proses kecerdasan bangsa. dalam konteks itulah, mengapa sisdiknas, sebagaimana termaktub imperatif sekolah bertaraf internasional, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, sekolah dengan keunggulan lokal. semua itu diangkat dari suasana kebatinan pembukaan uud tentang kecerdasan kehidupan bangsa yang secara filosofis digagas oleh hajar dewantara sebagai pendidikan yang sesuai dengan kodrat dan keadaan anak, kesempurnaan hidup keadaan jiwa yang asli, serta mendidik anak sebagai upaya mendidik bangsa. seperti itulah ilmu pendidikan secara filosofis melihat hakikat peserta didik dan layanan pendidikan dalam konstruksi, konsistensi, dan koherensi pemaknaan penerapan individual differences dan educational differentiation melalui bentuk diversifikasi layanan pendidikan. pada bagian lain juga dirujuk beberapa konsep pendidikan lifelong learning, kemandirian belajar, menghargai perbedaan individu lain. semua itu sejatinya merupakan implikasi dari diterimanya kredo pendidikan, yakni individual differences dan educational differentiation, yang perlu diwujudkan dalam bentuk diversifikasi layanan pendidikan. ada paradoks, kadang kadang ada paradoks yang dilihat oleh masyarakat pada umumnya. bahwa konstruksi filsafat pendidikan nasional harus diliat secara utuh dan koheren dengan pancasila dan uud yang menjadi dasarnya. konstruksi gagasan utuh, instrumentasi, dan praksis pendidikan nasional indonesia yang berdasarkan pancasila seyogianya dikaji dan dipahami dengan menggunakan kerangka filosofi eklektik reconstructed philosophy education. bahwa konstruksi filsafat pancasila yang menjadi dasar pendidikan nasional, merupakan konstruksi pemikiran eklektik atau multidimensional, yang menempatkan manusia indonesia dalam konteks kohesi dan koherensi hubungannya dengan tuhan yang maha esa dan dengan manusia lain secara adil dan beradab guna membangun keutuhan indonesia melalui penerapan semangat musyawarah mufakat menuju perwujudan keadilan sosial yang paripurna. karena itu, makna satu sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam secara philosophie mengandung makna eklektik multidimensional. karena itu, secara philosophie sukar dipahami oleh siapa pun untuk mengatakan bahwa konsepsi bertaraf internasional merupakan perwujudan dari satu atau dua filsafat keilmuan itu. karena itu, keseluruhan konsep, instrumentasi, dan praksis pendidikan nasional seyogianya didudukkan dalam konteks pemikiran eklektik pancasila dan uud pendidikan nasional sebagai proses pemberdayaan dan kebudayaan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana termaktub dalam seyogianya dimaknai secara philosophie dan continuum eclectic. perenialisme, yakni filosofi yang menekankan pada pewarisan nilai luhur (truth, goodness, beauty). esensialisme yang menekankan pada conservation culture, progresivisme yang menekankan pada pemberdayaan individu, dan rekonstruksionisme yang meletakkan, yang menekankan pada pembangunan masyarakat secara interaktif. karena itu, konsepsi sekolah bertaraf internasional seyogianya dipahami secara filsafat pendidikan eklektik dalam rangka diversifikasi layanan pendidikan untuk mewadahi perwujudan individual differences dan educational differentiation, yang telah menjadi jiwa dari sistem pendidikan nasional indonesia. tentang pengunaan bahasa inggris sebagai salah satu bahasa dalam rangka rintisan sekolah bertaraf internasional. secara filosofis keilmuan pendidikan tidak akan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa karena masih banyak aspek wawasan, rasa, dan perilaku kebangsaan yang lainnya, seperti genetik, kebiasaan, keyakinan agama, iklim sekolah, budaya masyarakat yang tidak dimanifestasikan dalam bahasa yang menjadi determinan dalam pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. bahasa indonesia sebagai bahasa negara tetap menjadi bahasa pengantar pendidikan. bahasa inggris dan bahasa asing lainnya hanya digunakan sebagai komunikasi keilmuan yang bersifat universal dalam komunikasi sosial dan dalam konteks pergaulan antarbangsa, seperti selalu diperankan oleh bung karno, nasionalisme indonesia harus ditumbuhkembangkan dalam taman sarinya kehidupan antarbangsa. dari sudut pandang konstruksi keilmuan dan filsafat pendidikan sebagai berikut. pertama, keseluruhan upaya negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan sistem pendidikan yang memberi peluang bagi berkembangnya layanan pendidikan terdiversifikasi. dalam konteks kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai individu yang memiliki kodrat, perbedaan, kemampuan, individual. sebagai alat dan masyarakat, komponen bangsa, dan warga negara yang harus prospektif, visioner. oleh karena itu, secara filosofi keilmuan pendidikan dan secara psikologi pedagogis dapat dikemukakan sebagai berikut. yang pertama, adalah ide dan instrumentasi satuan bertaraf internasional, secara filosofis dan keilmuan, konsisten dan koheren, dengan semangat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena hal itu merupakan salah satu bentuk diversifikasi layanan pendidikan yang dirintis untuk mewadahi perbedaan kemampuan peserta didik. yang keduengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui rintisan penyediaan diversifikasi layanan pendidikan sesuai dengan perbedaan kemampuan peserta didik yang praktisnya perlu terus disempurnakan. yang ketigan konsepsi satu sistem pendidikan yang mewadahi keberagaman layanan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. yang keempat dengan konsepsi individualitas layanan pendidikan yang justru sangat diperlukan untuk pemberdayaan potensi peserta didik secara optimal. yang kelima, dengan konsepsi pendidikan masal untuk individu yang serba aneka (mass education individual) bukan pendidikan yang memperlakukan kelompok peserta didik secara serba sama (individual education the mass). jadi, hal itu bukan suatu diskriminasi, apalagi sebagai swastanisasi yang secara keilmuan dan konsep pendidikan, nomenklatur itu malah tidak dikenal. yang terakhir adalah ide dan instrumentasi satuan pendidikan bertaraf internasional, satuan pendidikan secara filosofis dan keilmuan pendidikan tidak berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang berbahasa indonesia karena bahasa pengantar pendidikan tetap bahasa indonesia, sedangkan bahasa inggris hanya digunakan sebagai komunikasi keilmuan dalam konteks antarbangsa. sebagai kesimpulan akhir, bahwa secara filosofis dilihat dari filsafat dan ilmu pendidikan dan suasana kebatinan sisdiknas, konsepsi dan praksis instrumentasi sekolah bertaraf internasional harusnya sudah konsisten dan koheren atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan nilai moral dan norma, serta visi yang terkandung dalam pembukaan dan yang oleh pemohon dirujuk. yohanes gunawan permohonan ini adalah pengujian sisdiknas terhadap pembukaan uud dan beberapa dari uud berpegang pada versus pembukaan dan beberapa dalam uud pertama, jika ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi, yaitu huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, situ disebutkan bahwa menurut m.j. langeveld pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan segala kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan tindakannya menurut pilihannya sendiri. hajar dewantara mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak anak yang kita didik selaras. sementara john dewey merumuskan education all one growing, has end beyond self, pendidikan adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir balik dirinya. dalam proses pertumbuhan ini anak mengembangkan diri tingkat yang makin sempurna atau life long education, dalam artian pendidikan berlangsung selama hidup. pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk mengatakan anak manusia dunia peradaban. juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan otentik, supaya anak mengenali jati dirinya yang unik, mampu bertahan memiliki dan melanjutkan atau mengembangkan warisan sosial generasi terdahulu, untuk kemudian dibangun lewat akal budi dan pengalaman karton, bahwa selanjutnya neng muhadjir merumuskan pendidikan sebagai upaya terprogram dari pendidik membantu subyek didik berkembang tingkat yang normatif lebih baik dengan cara baik dalam konteks positif muhadjir, bahwa kemudian harmoni memberikan definisi pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak dapat membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, sehingga kehadirannya tengah tengah masyarakat akan bermakna dan berfungsi secara optimal harmoni, bahwa dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya agar dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal. dengan demikian pendidikan pada intinya menolong tengah tengah kehidupan manusia. pendidikan akan dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia. bahwamahkamah konstitusi itu. dalam undang undang nomor tahun sekali lagi, jika ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi, maka sana dikemukakan bahwa mahkamah konstitusi dalam menguji undang undang terhadap uud tidak menggunakan undang undang lain sebagai dasar pertimbangan. jadi bahwa mahkamah konstitusi betul betul harus melihat versus pembukaan dan uud jadi, tidak menggunakan undang undang lain sebagai dasar pertimbangan. perkara mahkamah konstitusi nomor puu x ternyata tidak saja undang undang, melainkan peraturan perundang undangan lain bawah undang undang yang dimohonkan sebagai dasar pertimbangan. antara lain, ada macam peraturan perundang undangan lain selain undang undang dan juga peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, bahkan kebijakan dari sebuah sekolah sekolah bertaraf internasional. yang digunakan sebagai bahan pertimbangan selain sisdiknas, itu adalah undang undang nomor tahun halaman yang tidak jelas relevansinya. yang kedua, undang undang tentang apbn, halaman dalam permohonan. undang undang tentang pajak, halaman dalam permohonan. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. undang undang nomor tentang ratifikasi international covenant economic, and social, cultural rights, halaman dan nomor tahun tentang snp standar nasional pendidikan), halaman permendiknas nomor tahun rencana strategis kementerian pendidikan nasional, lihat halaman konsep ditjen mandikdasmen, halaman kebijakan smpn rabi jakarta tentang sumbangan rutin bulanan dan sumbangan peserta didik baru, lihat halaman permohonan. berdasarkan uraian atas, jelas bahwa berbagai argumentasi yang dikemukakan dalam perkara ini, yang menggunakan peraturan perundang undangan selain sisdiknas sebagai dasar pertimbangan, tidak boleh diterima dalam perkara ini. selain itu, penggunaan peraturan perundang undangan bawah undang undang, misalnya peraturan pemerintah untuk mendukung argumentasi sisdiknas bahwa bertentangan dengan uud mengandung arti bahwa peraturan perundang undangan bawah undang undang itu pun bertentangan dengan uud pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap uud bukan merupakan kompetensi absolut dari mahkamah konstitusi. yang kedua, masalah substansi dari sisdiknas ini. seperti sudah kita ketahui bersama bahwa sisdiknas, sana dikemukakan bahwa pemerintahdalam penjelasan resmi sisdiknas itu tidak ada penjelasan autentik terhadap jadi, kalau kita ada keraguan, atau tidak jelas, atau tidak lengkap, tidak bisa kita kemudian memberikan penafsiran sendiri terhadap sisdiknas tersebut. yang kedua, kalau ini tidak berhasil, rechtsvinding (penemuan hukum), menyediakan konstruksi hukum yang terdiri dari yang pertama adalah konstruksi arguments contrary, yang kedua adalah konstruksi analogis, dan yang ketiga adalah konstruksi penghalusan hukum (rechtsverfijning). dengan menggunakan penafsiran gramatikal, yaitu berdasarkan arti atau kata kalimat, kemudian penafsiran autentik berdasarkan penjelasan resmi dalam undang undang, dalam hal ini sisdiknas dan tidak menggunakan undang undang lain. serta penafsiran sistematis juga dalam hal ini menggunakan undang undang sisdiknas tidak menggunakan peraturan perundang undangan yang lain, maka diperoleh pengertian sisdiknas sebagai berikut. yang pertama, kata sekurang kurangnya satu satuan pendidikan berarti bahwa tidak semua satuan pendidikan harus bertaraf internasional. yang kedua, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional pada semua jenjang. berarti harus diselenggarakan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. yang ketiga, . satuan pendidikan yang bertaraf internasional, kalimat itu berarti bahwa satuan pendidikan tersebut menggunakan standar internasional setelah standar nasional pendidikan yang sifatnya wajib dipenuhi. sisdiknas yang menyatakan, adanya standar nasional, jadi ini adalah nasional pendidikan. artinya, dia berlaku baik sekolah bertaraf nasional maupun sekolah bertaraf internasional harus memenuhi sisdiknas, yaitu kewajiban satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan tanpa kecuali tercantum dalam sisdiknas yang mengaturpendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. bahwa kalau sebuah satuan pendidikan bertaraf internasional, bukan berarti bahwa standar nasional pendidikan ini tidak berlaku. kalau semua satuan pendidikan mau menyelenggarakan pendidikan indonesia, maka tidak terkecuali harus memenuhi kedelapan standar nasional pendidikan ini. selanjutnya, penjelasan jadi sisdiknas menyatakan bahwa peningkatan kedelapan standar itu harus dilakukan secara berencana dan berkala. dan situ, dalam penjelasan resmi dikemukakan bahwa peningkatan itu adalah untuk meningkatkan pertama, keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia. jadi ini diamanatkan oleh penjelasan resmi autentik dari sisdiknas, yang berlaku juga bagi sekolah bertaraf atau satuan pendidikan bertaraf internasional. jadi harus dikembangkan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal. jadi artinya satuan pendidikan bertaraf internasional harus meningkatkan keunggulan lokal, harus membela kepentingan nasional, harus berkeadilan, dan harus juga menjalankan atau memenuhi daya saing bangsa atau kompetisi antar bangsa. dengan demikian berdasarkan penjelasan sisdiknas, standar nasional pendidikan satuan pendidikan yang bertaraf internasional maupun yang bertaraf nasional harus ditingkatkan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa. adalah masuk akal apabila satuan pendidikan yang ditingkatkan pada taraf internasional, maka digunakan standar pendidikan dari taraf internasional demi kepentingan kompetisi antarbangsa. sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa satuan pendidikan bertaraf nasional yang hendak menghasilkan pelaut. maka satuan pendidikan tersebut diwajibkan memenuhi standar yang ditetapkan atau oleh international maritime organization atau imo. jika tidak dipenuhi standar imo tersebut, maka para pelaut tersebut akan ditolak bekerja sebagai pelaut baik perusahaan nasional maupun perusahaan, apalagi perusahaan yang sifatnya internasional. lingkungan perguruan tinggi indonesia, sekarang ada lebih perguruan tinggi indonesia, maka sudah terdapat belum sampai dua telapak tangan artinya bawah ada perguruan perguruan tinggi yang sudah masuk dalam kancah atau memenuhi standar internasional. diantaranya adalah saya kira universitas gajah mada mana prof. mahfud sebagai anggota mba nya, dia universitas gajah mada sudah pada taraf internasional dengan program studi, mahasiswa, dan anggarannya kali anggaran sultan yogyakarta. upaya untuk mencerdaskan bangsa sehingga mampu berkompetisi secara global adalah upaya yang mulia dan terlampau naif apabila dikatakan bahwa upaya tersebut adalah upaya yang neoliberalisme. adapun keunggulan lokal kepentingan nasional dan keadilan sebagaimana dimaksud atas, jadi tadi saya sebutkan bahwa menyatakan bahwa baik satuan pendidikan nasional maupun internasional, itu harus dikembangkan untuk memenuhi keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa. kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka keragaman potensi daerah dan lingkungan. itu ada dalam sisdiknas huruf jadi, tidak benar bahwa semuanya berstandar oecd atau negara maju. justru keragaman potensi daerah dan lingkungan menurut ketentuan sisdiknas, saya tidak menggunakan undang undang lain, itu harus menjaga keragaman potensi daerah dan lingkungan, termasuk satuan pendidikan yang bertaraf internasional yang beroperasi indonesia. masih dalam dalam huruf bahwa kurikulum disusun dalam kerangka persatuan nasional dan nilai nilai kebangsaan. ini berlaku bagi sekolah nasional maupun sekolah bertaraf internasional. selanjutnya, memang dalam permohonan disebutkan bahwa karena satuan pendidikan tersebut bertaraf internasional, dikhawatirkan bahwa kemudian pendidikan agama, iman, dan takwa itu lekang dari peserta didik. hal ini, secara hukum, tidak diperkenankan. sisdiknas, kurikulum pendidikan dasar dan menengah, wajib memuat pendidikan agama, dua, pendidikan kewarganegaraan, diwajibkan oleh undang undang. kemudian, wajib juga ilmu pengetahuan sosial, wajib juga seni dan budaya. jadi, tidak mungkin lekang karena ini kewajiban yang ditetapkan oleh sisdiknas. kurikulum pendidikan tinggi karena tadi sekolah bertaraf atau satuan pendidikan pada taraf internasional, bisa juga pada perguruan tinggi. maka, perguruan tinggi, menurut sisdiknas, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama. yang kedua, adalah pendidikan kewarganegaraan. bahkan, sekarang kalau saya tidak khilau, menteri pendidikan dan kebudayaan telah menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini ditambah dengan pendidikan pancasila. sini, huruf kecil. karena itu, ini nama generik. karena itu, nama mata kuliahnya bisa berbunyi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. kemudian, penjelasan tentang sisdiknas, yang mulia, pendidikan agama ini resmi dari sisdiknas, penjelasan autentik, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa pada tuhan yme, serta berakhlak mulia. ini berlaku baik sekolah nasional maupun internasional. pendidikan kewarganegaraan dimaksud membentuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, berlaku untuk sekolah nasional maupun internasional, jika dia beroperasi indonesia. bahan kajian mencakup bahasa indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, dengan pertimbangan bahwa bahasa asing, terutama bahasa inggris, merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global. jadi, tidak bisa dikatakan bahwa dengan internasional lalu bahasa indonesia menjadi berserabut karena bahkan bahasa daerah itu diwajibkan dalam sisdiknas. dengan demikian berdasarkan standar nasional pendidikan tersebut, standar kecerdasan bangsa dan peningkatannya pada peserta didik satuan pendidikan bertaraf nasional dan internasional adalah sama karena semuanya harus memenuhi snp, pengembangannya pun harus berdasarkan sisdiknas. jadi, tidak benar kalau dikatakan bahwa yang bertaraf nasional, maka tingkat kecerdasannya itu kemudian lebih rendah daripada yang bertaraf internasional karena standar minimnya semuanya sama. dengan demikian, tidak benar dan menyesatkan apabila dinyatakan bahwakehidupan bangsa. karena pernyataan ini menyatakan bahwa kalau tidak bertaraf internasional, maka kecerdasan bangsa itu akan tidak terwujud. keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional, telah mengakibatkan pengingkaran terhadap kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. ini tidak terbukti karena semuanya harus memenuhi delapan standar minimum dan pengembangannya pun sama. kesimpulannya pertama, penggunaan undang undang selain yang sedang diuji, dilarang dilakukan sebagai dasar pertimbangan.ejauh ini belum dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi. permohonan ini menggunakan berbagai macam peraturan perundang undangan selain peraturan perundang undangan lain, selain yang sedang diuji sebagai dasar pertimbangan. bahwa peraturan pelaksanaan sisdiknas dan peraturan lainnya bertentangan dengan uud pengujian peraturan perundang undangan lain, selain undang undang, jika memang terdapat pertentangan dengan uud bukan kompetensi absolut dari mahkamah konstitusi, sehingga ini harus diajukan pengadilan yang cocok untuk ini. sisdiknas, tidak hanya mengatur tentang jenjang pendidikan dasar dan menengah, tapi juga mengatur tentang jenjang pendidikan tinggi. sehingga adalah tidak adil jika ada permohonan dari bidang pendidikan jika tidak ada permohonan dari jenjang pendidikan tinggi, namun jenjang pendidikan tinggi terkena akibat pelarangan satuan pendidikan tinggi bertaraf internasional. sehingga ahli berpikir kembali, bagaimana beberapa perguruan tinggi yang sudah masuk taraf internasional. yang berikutnya karena standar internasional pendidikan dan peningkatannya berlaku, baik untuk satuan pendidikan bertaraf nasional maupun satuan pendidikan bertaraf internasional, maka tidak benar pernyataan bahwa penyelenggaraanbangsa. yang berikutnya, secara murni, artinya tanpa menggunakan peraturan perundang undangan lain, sisdiknas tidak bertentangan dengan pembukaan dan uud yang terakhir, apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa peraturan pelaksanaan dari sisdiknas bertentangan dengan uud janganlah kemudian sisdiknas dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi. lebih baik peraturan pelaksanaan sisdiknas, yang diubah agar sesuai dengan uud sekali mahkamah konstitusi menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap maka pendidikan bertaraf internasional selamanya tidak akan pernah diwujudkan indonesia. saksi pemerintah suprapto saksi sebagai kepala sekolah smp muhammadiyah yogyakarta. pelaksanaan rabi smp swasta mandiri. jadi rabi ini adalah rabi mandiri. apa yang dimaksud rabi mandiri adalah seluruh biaya dan sebagainya adalah tidak dari pemerintah, melainkan diusahakan dari sekolah itu sendiri dengan menggalang dari orang tua siswa, maupun wali siswa. sekolah dapat menerima bantuan dari manapun, namun sifatnya bebas tidak terikat, dan hal ini belum pernah didapat baik dari luar negeri, maupun yang lainnya karena sifatnya adalah bebas mono suko. pelaksanaan penyelenggaraan memberikan subsidinya adalah dengan subsidi silang. apa yang dimaksud subsidi silang adalah mereka yang mampu bisa menyampaikan yang lebih, mereka yang kurang, bisa membayar sekelasnya. bahkan mereka yang memiliki kartu keluarga miskin, kalau kota yogyakarta itu ada makin, keluarga miskin itu bebas dari semua pungutan apa pun, termasuk istilahnya rp1, pun tidak membayar. yang dijadikan dasar untuk itu hanya bos, yaitu bantuan dari pemerintah yang bersifat bos itu, yang dijadikan dasar untuk memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah. selanjutnya, bagi orang tua yang tidak mau membayar, dalam arti menyatakan tidak mampu, maka sekolah mengadakan kajian khusus, dan mengadakan kunjungan rumah atau home visit. dari pernyataan itu, dari kenyataan itu ada yang menyampaikan hal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. artinya, dia memiliki fasilitas yang dianggap cukup, tapi mengaku keluarga miskin. ini untuk sekolah swasta cukup jeli menghadapi seperti itu. tapi ending nya, akhirnya terjadi istilahnya pendekatan yang persuasif. artinya, anak tersebut tetap sekolah seperti biasa, demikian juga orang tuanya diberi penjelasan, dan akhirnya pelaksanaannya adalah tidak ada perbedaan bagi siswa yang orang tuanya mempunyai tanggung jawab sekolah yang belum diselesaikan tersebut. hanya saja nanti pada akhirnya, kalau dia sudah lulus dan sebagainya, dipersilakan untuk mempertimbangkan tanggung jawab yang telah disampaikan itu. namun, andai kata terjadi sesuatu hal, sekolah sifatnya minta doa restu, mudah mudahan bapak, ibu orang tua siswa, nanti kalau putranya sudah sukses, punya ekonomi yang banyak, silakan sumbangkan smp muhammadiyah atas nama pribadi, tapi untuk sekolah, bukan untuk guru dan karyawan, apalagi kepala sekolah. jadi istilahnya, datang baik, pergi juga dinyatakan dengan baik, dan terima kasih atas perhatiannya menyekolahkan sekolahan kami. inilah yang dijaga dengan toleransi yang berkarakter pancasila dan undang undang dasar sekolah tetap melaksanakan dan menerima siswa yang mempunyai cacat inklusi, maupun cacat layanan khusus, itu pun juga kami buka. nah, untuk itu ternyata tidak ada masalah. nah, dengan adanya seperti ini, maka kerja sama dengan dispora dinas pendidikan olahraga) itu adalah yang mengelola anak anak inklusi, dan hal ini tempat kami ada seorang. dan dengan adanya pendekatan persuasif, tidak ada masalah juga. ada istilah rabi class. sehingga dapat dibandingkan antara yang rabi yang sudah dikelola swasta itu, maupun dengan yang swasta mumi. keduanya tidak pernah terjadi sesuatu yang signifikan, artinya yang kontradiksi, artinya terjadi pengelompokan atau hal hal yang sifatnya diskriminasi karena saya perlakukan sama. cuma kepala sekolah harus sering dan guru, karyawan harus sering memberikan layanan bahwa kamu adalah semuanya sama, dalam arti pelayanan. selanjutnya sekolah juga memiliki program budaya lokal internasional. jadi sekolahan kami pada saat setelah ulangan bersama itu, maka baik rabi maupun lainnya adalah terjun dunia pertanian mulai dari membajak, mengolah tanah, dan sekaligus nanti diceritakan mulai dari penanaman sampai dengan jadi makanan. itu diceritakan yang rabi nanti juga sharing dengan yang lain. jadi tukar, tukar laporannya itu dan hal ini adalah menambah wacana suatu sekolahan tersebut, mana bisa muatan lokal diangkat menjadi internasional, sehingga anak, oh, caranya menanam padi seperti ini, lalu kalau inggriskan seperti ini, oh, caranya membudidayakan salak pondok seperti ini. lalu kalau itu diperkenalkan kepada orang asing harusnya demikian ini. demikian juga cara mendeteksi adanya lapisan lapisan tanah yang ada pantai parangtritis itu kan luar biasa hebatnya. sehingga situ anak anak satu malam dua hari itu, mulai dari siang dan malam itu kami ajak, lihatlah angin yang berhamburan kerasnya, seperti itu. kalau itu ditangkap, kamu belajar dengan bahasa asing dengan teori teori dari luar, kamu akan bisa mengolah itu temuan lokal akan menjadi temuan internasional. dan ini pun bantul sudah ada namanya penemuan tenaga angin dengan kincir angin. suatu hal yang menarik. bahkan pada waktu terjadi rabi terjadi adanya outbound itu saya memprediksi, nanti, andai kata kita terjadi tsunami, lalu apa yang kamu terjadi? apa yang kamu lakukan? karena apa? gelombang laut itu punya kekuatan luar biasa. ini teorinya kalau indonesia enggak ada, tapi kalau teorinya berasal dari bahasa asing itulah perlunya kamu belajar bahasa asing. dan kebetulan selang satu minggu itu, terjadi tsunami aceh dan terjadi gempa bumi jogja. ini sungguh sungguh terjadi. belum lagi pendidikan karakteristiknya kami tanamkan mulai dari penanaman keagamaan sejak mereka masuk pintu gerbang sampai dalam, yaitu seluruh all activities students adalah stopping. yang ada adalah membaca gurun bersama sama baik guru, karyawan, dan seluruhnya, sehingga pintu gerbang ditutup hanya untuk menenangkan jiwa untuk menjadi pendidik yang baik bagi guru, untuk menjadi siswa yang baik sebelum ilmu itu masuk, ditata dulu mentalnya dengan keagamaan. bisa dibuktikan, dari jam sampai dengan jam menit. yang bedanya bahwa anak rabi itu semakin pd, artinya baik dari segi kemampuan berbeda ditambah dengan materi kebiasaannya itu. dan samping itu dari pihak masyarakat senang terhadap program tersebut, walaupun dengan sistem pelayanan menggunakan tes disaring. karena masuk rabi itu diharapkan sesuai dengan petunjuk itu adalah nilai rata ratanya walaupun nanti ada anak yang cacat fisik dan lain lain, boleh, ndak masalah, pengertiannya itu begini, yang saya terima itu dan yang saya yakini. bahwa rabi itu adalah ssn plus. punya itu apa saja? boleh budaya, boleh science, boleh apa pun, misalnya ada olimpiade lain lainnya, itu biasanya dicarikan dari rabi dulu, setelah itu tidak mampu baru dilimpahkan yang lainnya. olimpiadenya itu kan ada dua macam. ada olimpiade khusus yang rabi, ada olimpiade yang umum. nah, untuk itu kalau olimpiade yang rabi harus yang rabi, yogyakarta menyampaikan seperti itu, dan yogyakarta ada dua. satu, smp muhammadiyah yogyakarta, yang kedua adalah smp penguji luhur yogyakarta. artinya dari ada bola kabar seperti itu, kita diwacanakan, lalu kita bicara dengan persyarikatan. karena smp muhammadiyah itu bawah persyarikatan, bahwa pendidikan pada akhirnya(bukti sistem pendidikan nasional bahwa pengertian sistem berasal dari bahasa latin (system) dan bahasa yunani (sistema) yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat daimyo, sistem juga merupakan kesatuan bagian bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item item penggerak. bahwa dalam hal lembaga atau organisasi persekolahan, sistem dapat berarti elemen sekolah yang saling berhubungan, yang melakukan kegiatan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi dalam sekolah yang bertujuan untuk memperoleh satu kesamaan informasi, keputusan bersama, pendapat, tujuan dan sasaran dalam membangun kehidupan sekolah secara utuh dan menyeluruh. elemen elemen yang ada sekolah meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, program keahlian, bengkel atau laboratorium, dewan guru, wali kelas, siswa, orang tua siswa, tata usaha, dan komite sekolah. diharapkan seluruh elemen tersebut mempunyai kesamaan informasi, keputusan, pendapat, tujuan dan sasaran dalam menjalankan sistem kehidupan sekolah secara utuh daimyo, bahwa oleh karenanyabahwalalu dari persyarikatan mengadakan pendekatan, akhirnya dapat mendapatkan tugas seperti itu, bedanya itu kalau yang umum itu sekitar rp. an, kalau yang rabi rp250. karena kelasnya juga beda. siswanya beda, jadi kami memang mengusahakan kalau bisa kerja sama dengan perguruan tinggi itu guru yang ada situ itu dilatih bicara bahasa inggris yang bagus, lalu mengajar yang bagus, sehingga guru itu mempunyai kemampuan plus. siapa tahu dia mendapatkan tugas atau menjadi guru asing negara kita akhmad sholihin saksi sebagai kepala rabi menteng jakarta pusat, sdn rabi menteng dalam proses ppdb, sekolah tidak melakukan pemungutan biaya pendaftaran alias gratis. karena semua pendaftaran dilakukan secara online. untuk syarat syarat ppdb berpedoman pada keputusan kepala dinas antara lain tentang umur dan berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan. jadi, tidak hanya bagi orang orang yang dekat dengan sekolah saja, tetapi semua orang yang memenuhi persyaratan secara administratif. selama ini rasio pendaftar dengan daya tampung tidak seimbang, pengalaman kami biasanya rasio itu bisa mencapai satu berbanding lima. oleh karena itu, sdn menteng jakarta mengadakan proses seleksi. materi seleksi tersebut disusun oleh tim yang terdiri dari guru guru dan guru guru kelas yang ditunjuk oleh dinas pendidikan provinsi dki jakarta yang materinya disesuaikan dengan kurikulum taman kanak kanak. setelah proses seleksi dilakukan, nilai hasil seluruh peserta di upload website ppdb dinas pendidikan provinsi dki jakarta, untuk diolah dan ditentukan kelulusannya oleh dinas pendidikan provinsi dki jakarta. setelah itu baru diumumkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru melalui website ppdb dki. ini jelas bahwa hasil seleksi ppdb ini tidak ada hubungannya dengan masalah sumbangan peserta didik baru atau hal apapun mengenai keuangan. jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa pendaftaran peserta didik baru dipungut biaya, itu adalah sebuah kebohongan besar karena proses ini selalu dipantau terus oleh dinas pendidikan provinsi dki jakarta dan bersifat online. ppdb sdn menteng biasanya dilaksanakan pada bulan mei sebelum tahun pelajaran baru dimulai. bahwa isu komersialisasi rugbi. sesuai dengan surat edaran kepala dinas provinsi dki jakarta bahwa untuk memenuhi biaya operasional dan pemenuhan sarana prasarana sekolah demi memenuhi standar rabi, maka rabi menteng dapat menghimpun atau meminta sumbangan pendidikan dari masyarakat peduli pendidikan. kami ingin sampaikan bahwa yang disebut masyarakat peduli pendidikan itu tidak hanya orang tua murid, tetapi kita juga menghimpun kepedulian dari dunia usaha dan dunia industri yang ada jakarta ini. kegiatan menghimpun atau meminta sumbangan pendidikan dari masyarakat ini dilakukan oleh komite sekolah, bukan oleh kepala sekolah maupun oleh guru. dan sumbangan itu bersifat tidak memaksa atau bersifat sukarela. ketentuan mengenai besarnya sumbangan masyarakat peduli pendidikan orang tua siswa adalah hasil musyawarah antara komite sekolah dengan orang tua siswa berdasarkan pada program sekolah yang dibahas pada komite sekolah. pelaksana rapat komite sekolah oleh pengurus komite sekolah bersama dengan orang tua siswa peserta didik baru, dilakukan pada bulan oktober, sementara penerimaan kelas itu dilakukan pada bulan mei dan juni. oleh karena itu, jadi ini jelas bahwa tidak ada hubungan antara penerimaan peserta didik baru dengan sumbangan yang diberikan oleh orang tua. walaupun pada saat rapat komite sekolah ditentukan rata rata jumlah sumbangan setiap siswa, tetapi replikanya yang ada tidak semua sumbangan sama karena kita menganut sistem subsidi silang. artinya bahwa yang punya membantu yang tidak punya, yang kaya membantu yang miskin. ini menjadi sistem sdn rabi menteng bahkan ada siswa yang kita digratiskan, sama sekali dalam pembiayaan pendidikan dan keperluan siswa yang bersangkutan justru dibantu oleh sekolah, seperti buku buku dan alat alat pelajaran lainnya. kepada siswa yang bersangkutan pun kita perlakukan sama dengan siswa yang lain tanpa membeda bedakan, bahkan karena mereka mempunyai potensi dibidang tertentu seperti olahraga, maka mereka sering mewakili sekolah untuk berkompetisi mengikuti kegiatan dan lomba sesuai dengan kemampuan dan talenta yang dia miliki. nilai nilai yang dijadikan dasar untuk semua mata pelajaran pun sama, yaitu berdasarkan nilai nilai pancasila dan undang undang dasar tahun apalagi kalau kita lihat pelajaran pkn dan ips ada kompetensi dasar khusus yang membahas tentang konsep dan implementasi nilai nilai pancasila dan undang undang dasar tahun kami juga mempunyai program yang kami sebut dengan belajar sumber belajar langsung. misalnya, siswa kami ajak belajar langsung lembaga lembaga negara, seperti kpu, dpr, mahkamah konstitusi, dan komnas ham. hal itu dimaksudkan agar siswa mendapatkan pengalaman langsung dari sumbernya dan tidak bersifat teoritik saja dalam belajar. untuk pelajaran ipa dan matematika memang diseimbangkan dengan baling, yaitu dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa inggris. jadi, kami tekankan tidak meninggalkan bahasa indonesia. hal ini dimaksudkan agar anak mampu berkompetisi ketika mengikuti ajang kompetisi tingkat internasional. kita tahu bahwa salah bahasa internasional adalah bahasa inggris. oleh karena itu, anak anak kita kita sekali salah satu bahasa itu. dalam program sekolah kita pun rutin mengadakan upacara bendera pada hari senin dan hari hari besar nasional bahkan dalam lomba tata upacara bendera, rabi beberapa kali menjadi juara dalam kompetisi. hal ini membuktikan bahwa rabi tetap mempunyai jiwa nasionalis dan cinta tanah air yang tinggi. pada pelajaran seni musik, kami juga mengajarkan lagu lagu wajib dan lagu lagu daerah. kami juga mempunyai grup musik tradisional betawi gambang kromong) yang merupakan musik tradisional betawi. bahkan beberapa kali grup musik gambang kromong itu bisa mengiringi kompetisi lomba abang dan none jakarta. ini membuktikan bahwa rabi menteng jakarta adalah pelestari budaya bangsa yang mempunyai nasionalisme yang tinggi. kami juga mengajarkan seni tari tradisional indonesia, samping tari kreasi yang baru. bahkan delegasi sdn menteng jakarta sudah beberapa kali keluar negeri bawah aov, yaitu sebuah lembaga bawah unesco pbb sebagai duta budaya bangsa indonesia untuk mengikuti festival dan kompetisi tingkat internasional dengan hasil yang menurut kami luar biasa, tiga kali, tahun dan tahun pula duta budaya dari menteng selalu mendapatkan awards dan best performance. yang keempat, dikatakan bahwa rabi miskin dengan prestasi. ingin kami sampaikan bahwa untuk memfasilitasi pengembangan diri siswa secara optimal, sekolah membuat program yang bersifat akademik dan mampu non akademik. dalam hal prestasi sdn rabi menteng pun meraih peringkat terbaik. mulai dari tingkat lokal, nasional, regional asia tenggara dan juga internasional. misalnya, dalam olimpiade sains dan math mendapat medali perunggu. kemudian kejuaraan karate pelajar se asia, mendapatkan medali emas. kejuaraan perenang tingkat pelajar tingkat nasional mendapatkan berpuluh puluh medali emas dan kejuaraan robotic asean singapore kita juga mendapatkan best performance. belum lagi prestasi yang tingkat kotamadya maupun prestasi yang sangat banyak jumlahnya dan tentu saja tidak ada waktu bagi kami untuk menjelaskan sini dan itupun dilaksanakan rabi provinsi lain, yang mulia. informasi ini kami dapatkan karena rabi indonesia itu mempunyai net working. pop riyadi saksi sebagai kepala smp negeri kota magelang provinsi jawa tengah. rabi adalah salah satu bentuk inovasi dan percepatan dalam peningkatan mutu pendidikan serta pemberian layanan pendidikan yang merupakan pengkategorian satuan pendidikan yang masih menjadi bagian sistem pendidikan nasional. adanya rabi smp kota magelang, juga memberikan semangat kepada masyarakat magelang, dan para peserta didik untuk lebih berprestasi, baik itu bidang akademik maupun bidang nonakademik. dengan adanya rabi ini justru kualitas sekolah kami semakin meningkat karena kualitas para pendidik, tenaga kependidikan, orang tua serta peserta didik menjadi lebih baik dan lebih terpacu untuk memajukan sekolah. adanya rabi smp kota magelang adalah merupakan satu model pembelajaran para pendidik. pendidik kami akan semakin aktif, kreatif, inovatif untuk merangsang peserta didik, mengembangkan kemampuannya optimal mungkin. model model presentasi, diskusi kelompok, e learning, dan lain sebagainya merupakan model pembelajaran yang dilakukan sekolah kami. selanjutnya bidang manajemen sekolah juga semakin baik, sehingga keterlibatan para stakeholder sekolah juga semakin meningkat, kepercayaan masyarakat lebih baik. hal ini berdampak positif terhadap layanan pendidikan karena kami melaksanakan manajemen berbasis sekolah. memberdayakan masyarakat yang transparan, yang partisipatif, sehingga manajemen smp kota magelang juga didokumentasikan dalam bentuk video best practice oleh direktorat smp dan dijadikan model manajemen secara nasional. rabi smp kota magelang menyebabkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terus ditingkatkan. sehingga dapat memberikan layanan yang semakin berkualitas, yang berdampak pula kepada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. seperti kompetensi profesional para pendidik kami dalam keahliannya semakin meningkat. kompetensi pedagogisnya, metode pembelajarannya semakin meningkat pula. adapun warga masyarakat magelang pun berhak untuk mendapatkan pendidikan. bahkan tidak hanya masyarakat magelang tetapi masyarakat sekitarnya. apabila pendaftar lebih banyak dari daya tampung, maka kami melaksanakan seleksi. rata rata pendaftar tempat kami lebih dari orang. padahal kami hanya menerima orang, sehingga kami harus melaksanakan seleksi. bahwa satuan pendidikan rabi bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. tanggapan kami, smp negeri magelang melaksanakan pendidikan yang berhubungan dengan hak hak asasi manusia. memberikan kebebasan peserta didik untuk berekspresi, mengembangkan ide ide kreatif, berkarya, mengembangkan budaya bangsa ini, dan tidak ada perbedaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. antara lain yang kami lakukan pada mata pelajaran agama, kami melakukan juga dalam kurikulum kami ada pelajaran pendidikan agama, semua agama kami layani. pelajaran pkn diharapkan mengembangkan jiwa kebangsaan. setiap hari senin, hari hari besar, kami pun juga melakukan upacara bendera agar jiwa kebangsaan juga tetap terjaga. pada mata pelajaran seni dan budaya, juga tetap kami lakukan, kita ajarkan, diharapkan tetap menjaga budaya dan jati diri bangsa indonesia. pelajaran bahasa jawa karena kami jawa tengah, harapan bahasa ibu tetap terjaga, serta menjaga warisan budaya bangsa ini. rabi smp kota magelang lebih mengembangkan kepribadian peserta didik yang utuh dengan pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan terintegrasi dengan mata pelajaran. pada kegiatan sehari hari diharapkan semakin meningkatkan kepribadian peserta didik untuk menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, tanggung jawab, jujur. hal ini yang kami lakukan dengan pengembangan kepribadian dengan layanan bimbingan konseling, layanan ekstrakurikuler, layanan manajemen. pengembangan disiplin, tanggung jawab dengan kegiatan kegiatan kepramukaan, bela diri, pencak silat, karate, dan lain sebagainya. pengembangan karir masa depan anak anak, kami ada kegiatan yang namanya carrier day. pengembangan sosial, ada social activity. pengembangan kreativitas siswa dengan kegiatan small project, dan masih banyak lagi. yang ketiga, bahwa rabi menimbulkan dualisme sistem pendidikan indonesia. tanggapan kami bahwa rabi smp tidak menggunakan kurikulum internasional, tetapi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan smp kota magelang. smp kota magelang dalam pembelajaran sehari hari menggunakan bahasa indonesia. hanya terbatas pada mata pelajaran matematika, ipa, disampaikan dengan bilingual. artinya dua bahasa, bahasa indonesia dan bahasa inggris, bukan sepenuhnya bahasa inggris. maksimal untuk bahasa inggrisnya. smp kota magelang tidak membeli lisensi akreditasi dari luar negeri, dari ibo, dari cambridge, tidak. kami melaksanakan kurikulum nasional dengan tes ujian nasional, dan juga tes ujian yang dibuat oleh direktorat smp, bukan dari luar negeri. bahwa rabi adalah bentuk baru liberalisme pendidikan. tanggapan kami bahwa smp kota magelang tidak melakukan pungutan kepada orang tua, tetapi orang tua berpartisipasi dalam bentuk sumbangan secara ikhlas yang dinyatakan dalam bentuk tulisan sendiri. bukti terlampir surat pernyataan contoh orang tua. orang tua menulis sendiri pernyataan ditulis sendiri, tidak dibuatkan bangko oleh sekolah. rabi smp kota magelang membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang miskin, jelas yang tidak mampu jelas tidak menyumbang. yang mampu saja ada yang tidak menyumbang. rabi smp kota magelang mengusahakan beasiswa untuk siswa siswa yang tidak mampu, antara lain beasiswa miskin, beasiswa prestasi, bahkan transpor siswa. kami berusaha bekerja sama dengan bank kota magelang, dengan alumni, dengan masyarakat, bahkan bapak ibu guru pun, serta karyawan juga ikut memberikan beasiswa kepada anak anak kami. osis smp kota magelang melaksanakan kepedulian sosial dalam bentuk social activity, membantu orang orang miskin. pakaian dibantu, buku, kacamata dibantu, bahkan rumah orang tua yang tidak mampu pun dibedah, modal usaha diberikan dalam rangka untuk mengembangkan sosial anak anak peserta didik kami, jadi sumbangan dari orang tua itu adalah yang mau menyumbang. bahwa rabi menimbulkan diskriminasi dan swastanisasi dalam bidang pendidikan. tanggapan kami rabi smp kota magelang dalam mengadakan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan mendasarkan pada tes tertulis mata pelajaran, tes tertulis terpadu, dan bonus prestasi kejuaraan, tidak mendasarkan pada kemampuan finansial orang tua serta besaran sumbangannya, serta tidak dilaksanakan tes wawancara untuk mengukur kemampuan orang tua tidak kami lakukan. rabi smp kota magelang dalam penerimaan siswa baru tidak diskriminatif termasuk juga tidak membeda bedakan keluarga mampu, miskin, ras, suku, golongan, agama, pejabat dpr, dan lain sebagainya tidak. bukti terlampir pada leaflet ppp yang kami aturan. rabi smp kota magelang tidak mendiskriminasikan dalam pembagian kelas, kelas dibagi bagi yang pintar, yang kurang, dan seterusnya tidak. tetapi dilaksanakan secara acak dan rata dalam kemampuannya sehingga diharapkan siswa saling memberi dan menerima satu sama dengan yang lainnya. yang enam, bahwa rabi berpotensi menghilangkan jati diri bangsa yang berbahasa indonesia. tanggapan kami rapi smp kota magelang dalam pembelajaran sehari hari menggunakan bahasa indonesia, mata pelajaran matematika, dan ipa tadi maksimal hanya untuk bahasa inggrisnya. adanya rabi prestasi smp kota magelang semakin bagus terbukti sebelum rabi nilai ujian nasional diperingkat tingkat provinsi jawa tengah tetapi setelah rabi selalu menjadi peringkat provinsi jawa tengah bahkan tingkat nasional tahun kami bisa mencapai peringkat nasional, dan tahun terakhir kemarin peringkat nasional untuk sekolah negeri. prestasi yang lain, yang mulia. kalau sebelum rabi kami belum pernah mendapatkan prestasi tingkat professional sekarang alhamdulillah meski baru beberapa kali sudah mencapai tingkat internasional. medali emas olimpiade nasional kami raih juga, medali perak olimpiade, medali perunggu, olimpiade tingkat nasional bahkan tingkat internasional pun kami mendapatkan yakni aero international robotic olimpiade. kami pernah anak anak kami turki untuk presentasi lomba robotic international, matematika juga tingkat internasional. adapun perbedaan ssn dan rabi secara umum kami aturan bahwa rabi prinsipnya adalah standar nasional pendidikan, sama tetapi ada penguatan, ada lebihnya. lebihnya antara lain standar kompetensi lulusan. kalau snn standar kompetisi lulusan itu hanya poin tetapi rabi selain selain ditambah poin lagu. itu adalah kompetensi dalam bidang it. yang kedua, kompetensi ketangguhan, kreatifitas, kedisiplinan, itu yang kalau lebih. rabi jelas kemampuan dalam bidang bahasa asing, bahasa inggris lebihdibandingkan sekolah standar nasional. yang tiga, yang lebih lagi adalah kemampuan dalam bidang ict. ict tidak hanya digunakan untuk belajar ict tetapi ict sudah dimanfaatkan untuk mengakses pembelajaran. prestasi yang lain anak kami juga diundang oleh british council taiwan karena kegiatan connecting classroom online, ini adalah prestasi. anak kami diundang juga untuk lomba internasional lukis singapore. hal ini menunjukan bahwa rabi banyak kelebihannya. standar proses bahwa active learning merupakan andalan kami. anak adalah yang aktif untuk belajar dengan memanfaatkan learning, electronic learning nya. standar penilaian, yang mulia, kami tidak mengambil penilaian dari luar negeri, kami memanfaatkan penilaian berbasis online meskipun masih dalam rintisan dan kami memanfaatkan penilaian dan diuji oleh direktorat psp. standar pengelolaan kami memiliki sister school dengan sekolah sekolah lain dalam negeri. luar negeri ada tetapi tidak harus luar negeri. prabowo kepala sma negeri tangerang, salah satu sma rabi provinsi banten yang berlangsung sejak dari tahun saksi ditugaskan sebagai kepala sma negeri tangerang sejak sekolah tersebut ditetapkan sebagai rabi, sehingga mudah mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh tentang sebelum rabi itu berjalan dan setelah rabi itu berjalan. sma negeri tangerang ini bahwa sebelum ada rabi, itu ada dua kelas khusus yang intinya adalah mempersiapkan anak anak yang memiliki potensi lebih dibandingkan yang lainnya untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. kemudian pada tahun saksi ditugaskan sekolah tersebut. oleh pak walikota, saksi diberikan arahan supaya menyukseskan program rabi ini. kemudian kami ini mengadakan bincang bincang seperti ini, komunitas kami. jadi apa sih itu rabi? kemudian bagaimana strategi kita gitu, untuk mencapai itu. ada beberapa hal yang menjadi garis bawah kami sebagai kepala sekolah waktu itu. yang pertama, rabi itu adalah sebagai suatu peningkatan mutu. jadi, kami itu sudah ada dua kelas yang dianggap mutunya jauh lebih baik dibandingkan dengan kelas kelas yang lainnya karena kami ada kelas, itu dua kelas ini adalah cikal bakal dari sekolah yang dikatakan peningkatan mutu. tapi setelah ada rabi, kami sepakat bahwa itu akan dilebur, standar pelayanannya adalah sama dengan dua kelas itu. sehingga sampai sekarang ini kami tidak lagi mengenal ada kelas rabi atau seluruhnya pelayanannya adalah sama, yaitu kelas rabi. itu kami laksanakan sejak tahun pelajaran setelah kami pelajari betul betul, kami menggunakan pelayanan yang sama untuk semua kelas. sehingga kalau dalam pemohon itu mengatakan ada semacam perbedaan, kami sudah tidak ada perbedaan sejak tahun bahwa walaupun rabi biaya pendidikan tidak boleh mahal, maka kami akan menghitung ulang. dua kelas itu yang awalnya adalah ada uang sumbangan awal tahun, besarnya ada yang rp3. sampai rp7. spp nya juga lumayan besar. sejak tahun sampai sekarang, setiap siswa baru itu sekolah kami cukup membayar spp rp350. dan uang osis yang ditetapkan oleh osis, yaitu rp120. per tahun. sehingga siswa baru yang masuk sekolah kami, itu cukup membayar rp470. dan ini merupakan harga yang cukup terjangkau. karena tangerang ini rata rata semua sudah punya motor dan cicilan motor tahun itu kira kira rp. jadi saksi kira jauh lebih murah dibandingkan dengan cicilan motor sekolah kami dan alhamdulillah sampai tahun ini, kami masih bisa mempertahankan pembiayaan seperti tersebut. dan ternyata pembiayaan kami ini juga banyak sekali dibantu oleh alumni, oleh apbd, dan sebagainya. tangerang itu ada dua cirinya siswa tidak mampu, yaitu pertama, dia memiliki namanya kartu multiguna. kartu yang dikeluarkan pemerintah daerah bahwa siswa tersebut tidak mampu dan itu wajib dibebaskan. lalu yang kedua adalah yang memang meminta secara khusus kepada kami bahwa anak ini tidak mampu. dan itu kami sudah lakukan dengan tidak terlalu banyak berbelit birokrasi, cukup menghadap kepada sekolah, kemudian dibuktikan dengan surat pengantar dari kelurahan, maka dia sudah pasti dijamin dari bukunya dan seragamnya, itu dibebaskan oleh kami. dari tahun pembelajaran kami menggunakan bahasa indonesia dan tidak menggunakan bahasa inggris diperkenalkan sebagai terminologi keilmuan. artinya apa? istilah istilah tertentu yang khas bahasa inggris, itu wajib dikuasai oleh anak anak. kemudian juga, kami juga memperkenalkan bahasa indonesia ini komunitas luar negeri. karena kebetulan kami ini memiliki sister school australia dan kami memilih sekolah yang mengajarkan bahasa indonesia sana, yaitu bubur dan juga macksville. dalam kerja sama kami ini, kami diminta untuk mengembangkan pembelajaran bahasa inggris budaya untuk mereka dan mereka kami minta untuk mengembangkan pembelajaran bahasa inggris kami, sehingga kerja sama ini, kedua duanya sangat menguntungkan. kemudian juga kami mempunyai kewajiban untuk sister school ini adalah untuk mengajarkan budaya budaya indonesia kepada mereka. sehingga mereka kalau datang indonesia, itu wajib menampilkan apa yangoleh karenanya. bahwa oleh karena pendidikan nasional indonesia berakar pada nilai nilai budaya yang terkandung pada pancasila. nilai pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. nilai nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif tetapi lebih penting pencapaian afektif. lebih jauh lagi pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat kecerdasan dalam pemberdayaan yang optimal mungkin (bukti bahwa karenanya terdapat dua hal yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional indonesia. pertama, adalah pandangan tentang manusia indonesia. filosofis pendidikan nasional memandang manusia indonesia sebagai: makhluk tuhan yang maha esa dengan segala kiprahnya, sebagai makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya: dan sebagai makhluk sosial dengan segala tanggung jawab yang hidup dalam dipelajari ketika kita datang sana. jadi, kalau kita datang australia, kita mengajarkan misalnya tari saman. nanti mereka kunjungan kami, mereka harus menampilkan tari saman itu. ketika mereka datang indonesia, mereka wajib berbahasa indonesiakan sebaliknya. kemudian juga bahwa andai kata ada gugatan bahwa rabi itu katanya bisa mengurangi rasa kebangsaan, saya kira sudah dijelaskan oleh ahli ahli terdahulu seperti sekolah kami. kpop kami, kurikulum kami, dan ini kami lampirkan, mahkamah yang kami hormati ya. itu sama dengan sekolah sekolah lain, hanya ada pengayaan ya, pengayaan yaitu dari cambridge. jadi, caranya adalah kami mengadakan pemetaan. cambridge punya apa, kita punya apa. ternyata hanya sedikit bedanya kami itu dengan cambridge itu, yaitu dalam hal kedalamannya. ulasim saksi adalah orang tua siswa yang bernama maulana aziz martadinata kelas xii ipa sma negeri tangerang. sekolah rabi dan biayanya masih terjangkau oleh saksi, yaitu uang spp nya rp350. per bulan dan uang osis rp120. per tahun, dan saksi berharap kelak nanti mendapat beasiswa sekolah luar negeri. saksi sebagai orang tua hanya bisa memfasilitasi dan men support keinginan dia. sekarang anak saksi diterima jalur pmk uin jakarta. agus salim berdasarkan pengalaman, dalam workshop atau bimbingan teknis yang diikuti secara rutin oleh kami para rabi merupakan sebuah kegiatan koordinasi, simbolisasi, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh smp telah dijelaskan secara tegas bahwa pengklasifikasian menjadi tiga kategori itu, antara lain sekolah yang mutunya dibawah smp disebut sbm atau sekolah potensial, sekolah yang mutunya memenuhi atau sama dengan smp disebut ssn, dan tiga, sekolah yang mutunya melampaui smp disebut sbi. sedangkan rabi adalah sekolah landasan yang dikembangkan untuk menjadi sbi. smp lumajang berpendapat bahwa pengklasifikasian tersebut bukan dimaksudkan untuk membeda bedakan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan evaluasi pada akhir tahun kegiatan sesuai dengan kebutuhan setiap kategori sekolah tersebut, khusus smp lumajang yang masih berkategori rabi diharapkan bahkan diwajibkan mampu melampaui atau standar nasional smp dengan mengembangkan diri melalui back marking dengan sekolah sekolah unggul dari dan dalam atau luar negeri dengan tidak meninggalkan atau menghapus jati diri sekolah yang sudah ada sesuai dengan kearifan dan keunggulan lokal. smp negeri lumajang lereng gunung semeru lumajang, tepatnya jalan h.o.s. tjokroaminoto lumajang. sejak tanggal februari dengan nomor c3 kep telah ditetapkan sekolah berkategori rabi. rabi adalah think globally and act locally. dalam implementasi pelaksanaan program rabi lumajang majelis sekolah kami, kami menjalankan smp plus yang diperdalam, diperkaya, dikembangkan, dan diperluas atau think globally dengan tetap berdasarkan pancasila, undang undang dasar nkri, dan boneka tunggal ika, serta mempertahankan dan melestarikan keunggulan lokal atau act locally. sebuah gambaran think globally dan act locally, kami klaim ini satu satunya smp yang memiliki kreativitas, inovasi, bagaimana cara mengkompilasi antara seni tradisional dengan it. ketika itu kami melihat bahwa anak kami yang sudah gandrung dengan terasa seni gamelan luar biasa luar mereka. seni gamelan dianggap sebagai seni yang ndes, miliknya orang tua, yang sudah out date, ini cukup memprihatinkan. maka kami dewan dewan guru mencoba untuk mengoreksi bagaimana anak anak ini tetap senang dengan dunia it, dengan cara tidak dengan juga senang dengan dunia gamelan yang tradisional, maka muncullah gamelan kita yang kita sebut gamelan it. tidak ada iso yang kami miliki iso: kami tunjukkan masyarakat bahwa smp lumajang merupakan sekolah yang bisa melayani masyarakat dengan baik, maka kami oleh pak bupati lumajang diberikan sebuah penghargaan sebagai pelayan publik tingkat kabupaten yang baik. dengan demikian masyarakat semakin gandrung dengan kami, oh, ini toh rabi, yang berbudaya, tingkat kelembagaan prestasi, tingkat gurunya prestasi, tingkat anak prestasi. jadi rabi yang kami miliki adalah rabi yang benar benar rabi yang berbudaya. berkaitan dengan penggunaan bahasa. kami tetap menjunjung tinggi penggunaan bahasa indonesia dan bahasa daerah. bahasa indonesia adalah bahasa yang bisa menunjukkan bangsanya. bahasa daerah yang bisa menunjukkan bahasa adalah kebudayaannya. dinamika perkembangan bahasa internasional, kami berpendapat bahwa jangan sampai menggusur sebagian besar dari siswa siswi kami. pendidikan muatan lokal kami lestarikan seiring dengan tetap aksinya bahasa indonesia sebagai bahasa nasional dan penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa internasional. sekolah kami, bahasa jawa sebagai muatan lokal wajib dibiasakan dua jam per minggu bagi kelas vii, kelas viii, dan kelas ix. bahasa mandarin sebagai muatan lokal pilihan disejajarkan dua jam per minggu bagi kelas vii. bahasa arab sebagai muatan lokal pilihan, disejajarkan dua jam per minggu. bagi kelas viii, bahasa inggris sebagai mata pelajaran wajib, disejajarkan empat jam dan lima jam untuk kelas vii, kelas viii, dan kelas ix. bahasa indonesia lima jam per minggu bagi kelas vii, kelas viii, dan kelas ix. pembelajaran bahasa lokal, bahasa jawa, bahasa nasional, bahasa indonesia, dan bahasa asing, bahasa inggris, mandarin, dan arab, belajar secara berimbang dalam rangka pelestarian bahasa lokal dan nasional. smp lumajang tidak mengukur kualitas pembelajaran dari penguasaan bahasa asing saja, akan tetapi dari bahasa daerah dan bahasa indonesia. smp lumajang menyadari baik bahasa daerah maupun bahasa nasional tidak akan pernah dikesampingkan dalam pelajaran sekolah. dengan pemaknaan bahasa yang ditempatkan dengan semestinya, yakni bahasa daerah untuk membangun identitas kedaerahan, bahasa nasional untuk membangun identitas nasional dan semangat cinta tanah air, bahasa asing dibangun dimaknai sebagai langkah mempersiapkan siswa menjadi bagian dari warga masyarakat dunia (think globally). rabi ini memang benar benar melakukan program yang benar benar bagus. maka sayang kalau kami harus mendengarkan bahwa beberapa hal yang terkait masalah masalah persoalan rabi itu harus diangkat setinggi tingginya. menimbang bahwa mahkamah telah membaca keterangan dari dewan perwakilan rakyat tanpa tanggal bulan meisisdiknaisdiknas. adapun bunyi sisdiknas yaituisdiknassisdiknas, pada pokoknya sebagai berikut: satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan semangat uud tahun khususnya berkaitan dengan kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara tidak hanya berkaitan dengan dibuatnya sisdiknas namun juga berkaitan dengan penjaminan hak hak warganegara dapat terealisasi. negara berkewajiban untuk menyiapkan segala fasilitas dan anggaran yang cukup sehingga warganegara dapat mengakses pendidikan dengan baik dan layak. (vide permohonan guo halamansebagai fasilitator. (vide permohonan guo halaman sbi dan rabi menimbulkan dualisme sistem pendidikan karena sistem pendidikan nasional menjadi sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan bertaraf internasional. bahwa kedua sistem pendidikan tersebut memiliki perbedaan yaitu sekolah bertaraf internasional menggunakan kurikulum internasional dan menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa inggris sebagai pengantar. (vide permohonan guo halaman. (kajian hotel coleman konsultan pendidikan british council dan pengajar pada universitas leeds inggris tahun mestinya indonesia menyiapkan siswa berwawasan internasional yang bangga terhadap budaya bangsanya. bahwa bahasa inggris memang diakui sebagai bahasa internasional, dan mengembangkan dan menggunakan bahasa indonesia sekolah sekolah. (vide permohonan guo halaman. setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak dibatasi secara diskriminatif oleh ekonomi, kedudukan sosial seseorang, namun dalam prakteknya seleksi yang dilakukan oleh sbi dan rabi tidak saja memperhatikan kemampuan intelektual namun juga menyeleksi kemampuan finansial dari orangtua calon siswa. hal ini karena pihak rabi atau sbi memungut uang pangkal, uang gedung dan uang pendidikan. bahwa larangan adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan diatur dalam kovenan pbb tentang hak ekonomi, sosial, budayham (vide permohonan guo halamanmaka hal ini kemudian akan berdampak kepada aspek penggunaan kurikulum asing.. bahwa pada saat filosofi, tujuan dan desain program diimpor dari negara lain. dalam hal ini negara negara oecd, maka filosofi, tujuan dan desain program belum. sementara kurikulum merupakan proses pengembangan, revisi, perawatan. (vide permohonan halaman para pemohon beranggapan ketentuan sisdiknas bertentangan dengan dan uud yang berbunyiyanguud yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan hadapan hukum, ddanuud yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa indonesiasisdiknassisdiknas. bahwatelah jelas bahwa sisdiknas menentukan jenjang pendidikan bertaraf internasional bukan merupakan satu satunya satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, sehingga setiap orang harus mendapatkan pendidikan dalam satuan pendidikan yang bertaraf internasional. sisdiknas merupakan pengembangan dari satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk menjadi bertaraf internasional dan bersifat pilihan atau alternatif sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan satuan pendidikan bertaraf internasional tersebut. dengan tidak mendapatkan pendidikan sekolah bertaraf internasional, setiap orang masih dapat menempuh pendidikan satuan pendidikan lainnya dengan mutu pendidikan yang berstandar nasional sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi setiap orang sisdiknas). berdasarkan uraisisdiknas terhadap permohonan pengujian sisdiknas, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: dalam pembukaan uudoleh karena itu salah satu aspek pembangunan nasional yang dilaksanakan saat ini adalah pembangunan bidang pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. pendidikan merupakan suatujalankan amanat uud pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat membentuk undang undang tentang sistem pendidikan nasional. pembentukan undang undang tentang sistem pendidikan nasional didasarkan pada pertimbanganmasyarakat yang pluralistik baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup dan segi kemajuan negara kesatuan republik indonesia tengah tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. kedua, pandangan filosofis pendidikan nasional pandang sebagai pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lain dalam masyarakat. berdasarkan landasan filosofis pendidikan nasional tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional indonesia hendaknya mengimplementasikan arah: sistem pendidikan nasional indonesia yang bertumpu pada norma persatuan bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi dan memelihara keutuhan bangsa dan negara. sistem pendidikan nasional indonesia yang proses pendidikannya memberdayakan semua institusi pendidikan agar individu dapat menghargai perbedaan individu lain, suku, ras, agama, status sosial, ekonomi dan golongan sebagai manifestasi rasa cinta tanah air. dalam hal ini pendidikan nasional dipandang sebagai bagian dari upaya nation character building bagi bangsa indonesia. sistem pendidikan nasional indonesia yang bertumpu pada norma kerakyatan dan demokrasi. pendidikan hendaknya memberdayakan pendidik dan lembaga pendidikan untuk terbentuknya peserta didik menjadi warga yang memahami dan menerapkan prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. prinsip kerakyatan dan demokrasi harus tercermin dalam input proses penyelenggaraan pendidikan indonesia. sistem pendidikan nasional indonesia yang bertumpu pada norma keadilan sosial untuk seluruh warga negara indonesia. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan menjamin pada penghapusan bentuk diskriminatif dan menjamin terlaksananya pendidikan untuk semua warga negara tanpa kecuali. sistem pendidikan nasional yang menjamin terwujudnya manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratis, cinta tanah air dan memiliki tanggung jawab sosial yang berkeadilan. dengan demikian pancasila menjadi dasar yang kokoh sekaligus ruh pendidikan nasional indonesia. dan global perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. selanjutnya dalam rangka menghadapi era globalisasi yang tidak mungkin lagi dihindari, pembentuk undang undang mengantisipasi dengan membuat sejumlah kebijakan yang diharapkan mampu menyiapkan bangsa indonesia dalam menghadapi kompetisi global. kebijakan yang paling strategis adalah dengan merintis penerapan program pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah yang memungkinkan lulusannya siap berkiprah dalam kancah percaturan dan kompetisi global. sekolah tersebut kemudian disebut sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional atau yang lebih dikenal sbi dan rabi. penyelenggaraan rabi sbi tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi justru memperkuat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu berkompetisi dan tidak tertinggal dengan system pendidikan negara lain. dalam sisdiknas disebutkan secara eksplisitpermohonannya para pemohon beranggapan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat uud khususnya berkaitan dengan kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa, seharusnya negara berkewajiban untuk menyiapkan segala fasilitas dan anggaran yang cukup untuk warga negara sehingga dapat mengakses pendidikan dengan baik dan layak, dpr tidak sependapat dengan para pemohon dan dpr berpandangan bahwa hak pendidikan adalah hak asasi setiap manusia yang telah dijamin dalam pembukaan uud maupun dalam batang tubuh, sehingga setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, memilih pendidikan dan pengajaran dan uud prinsip pendidikan adalah untuk semua, setiap warganegara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. program wajib belajar merupakan realisasi hak untuk memperoleh pendidikan dan mengadakan pemerataan kesempatan pendidikan. lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa rabi dan sbi tidak menimbulkan anggapan diskriminasi dan swastanisasi dalam bidang pendidikan, karena seleksi penerimaan calon siswa yang dilakukan oleh sbi dan rabi memperhatikan kemampuan intelektual dan mengedepankan kompetensi calon siswa. sekolah bertaraf internasional dan rintisan sekolah bertaraf internasional diperuntukan bagi setiap orang dengan tidak ada pengecualian bahkan untuk orang yang tidak mampu dibebaskan dari pungutan biaya sekolah, hal ini sejalan dengan uud yang, bahkan sekolah bertaraf internasionaldiwajibkan untuk mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik wni yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit dari jumlah seluruh peserta didik. dengan demikian anggapan para pemohon bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan. demikian pula dengan penggunaan kurikulum, undang undang guo telah menjawab tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan baik secara nasional maupun global. sisdiknas mengatur bahwa sistem pendidikan mengacu kepada standarddan berdasar undang undang guo ditentukan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional. oleh sebab itu sistem pendidikan pada setiap jenjang pendidikan hendaknya mengacu pada standard nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan. bahwa atas dasar ketentuan tersebut anggapan adanya dualisme sistem pendidikan adalah tidak tepat. kurikulum telah disusun, dikembangkan, diperluas, diperdalam melalui adaptasi dan adopsi indicator pendidikan dari negara negara maju. sehingga setiap peserta didik mempunyai kualitas kompetensi sesuai standar nasional pendidikan namun diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi negara oecd atau negara maju lainnya. jadi harus memenuhi standar nasional terlebih dahulu kemudian dikembangkan menjadi bertaraf internasional, hal ini bukan berarti kurikulum nasional lebih rendah mutunya daripada kurikulum asing. hasilnya diharapkan siswa siswa sbi dan rabi memiliki daya saing komparatif yang tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal tingkat internasional. salah satu landasan yang digunakan untuk merumuskan sistem pendidikan nasional antara lain adalah landasan sosial dan budaya. dari sisi sosial dan budaya pendidikan adalah wahana untuk membentuk manusia indonesia yang berbudaya dan berdaya. pendidikan merupakan perangkat sosial yang penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang beradab. peserta didik dididik untuk menghargai budaya bangsa indonesia, oleh karena itu dalam proses belajar dan mengajar sbi dan rabi tetap menggunakan bahasa indonesia dan bahasa pengantar bahasa inggris dan atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional hanya bagi mata pelajaran tertentu (sistem bilingual). kemudian untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa indonesia, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, dan muatan lokal tetap menggunakan bahasa pengantar bahasa indonesia. anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan sisdiknas menimbulkan diskriminasimenurut dpr, undang undang guo tundang undang guo tidak bersifat diskriminatif dan terkait dengan pengujian sisdiknas, dpr berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma oleh satuan pendidikan yang bersangkutan yang menimbulkan anggapan adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan.sistem pendidikan nasional deng menyatakan sisdiknas tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan sisdiknas tetap mempunyai kekuatan hukum mengikdan pemerintah pada tanggal juniisdiknas),sisdiknsebagai perorangan warga negara indonesia adalah para pembayar pajak (bukti yang hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya sisdiknaseralihkan atau tidak lagi terjadi. oleh karena itu menurut mahkamah para pemohon mempunyaketentuan sisdiknas yang selengkapnyabertentangan dengan konstitusi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:, satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan: satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan,: sinaro rahmad, sudarto, darmin vinsensius, abdul char, bagus tanwin, itoe hadiah, daud jusuf, h.a.r. miliar, darmaningtyas dan saksi retno listyarti, murni umar serta heru harsono yang keterangannya telah termuat dalamselengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat pertentangan sisdiknas dengan dan uud i3. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pemerintah mengajukan ahli: slamet, indra dati sidi, ibrahim musa, udin winataputra, yohanes, dan saksi suprapto, akhmad sholihin, pop riyadi, prabowo, ulasim, dan agus salim, yang telah didengar keterangannya depan persidangan yang keterangannya telah ditertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan oleh para pemohon dan pemerintah, hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan guo adalah apakahdalah bertentangan dengan konstitusi? i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara republik indonesia, sebagaimana terdapat dalam. uud juga menentusetiap warga negara berhak mendapat pendidikan (vide dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (vide samping itu,adalah termasuk hak asasi manusia (vide yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pembunuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah (vide oleh karena demikian pentingnya pendidikan dalam perspektif uud undang undang dasar menentu(vide pada tingkat undang undang, sisdiknas juga menentuahkamah dalam putusan nomor puu iii tanggal oktober halaman berpendapatselain itu, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu vii tanggal desember pada halaman mahkamah mempertimbangkan bahwa,i3. menimbang bahwa dengan dasar filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan atas, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara.asas asas pokok pendidikan nasional bahwa asas pendidikan, berarti adalah sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. khusus indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. antara asas tersebut adalah asas tut wuri handayani, asas belajar sepanjang dan asas kemandirian dalam belajar. (bukti bahwa asas tut wuri handayani merupakan inti dari sistem among perguruan. asas yang dikumandangkan oleh hajar diantara ini kemudian dikembangkan oleh drs. r.m.p. sostrokartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu ing ngarai sung sung todo dan ing madya mangun kargo. kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas yaitu: ing ngarai sung todo (jika depan memberi contoh) ing madya mangun kargo (jika tengah tengah memberi dukungan dan semangat) tut wuri handayani (jika belakang memberi dorongan) bahwa asas belajar sepanjang (life long learning) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long education). kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horisontal. dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik masa depan. dimensi horisontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar sekolah dengan pengalaman luar sekolah. bahwa asas selanjutnya adalah asas kemandirian dalam belajar. dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. visi misi pendidikan nasional bahwa sesungguhnya, visi misi sistem pendidikan nasional bangsa indonesia adalah: (bukti. oleh karena itu pendidikan nasional indonesia harus berakar pada nilai nilai budaya yang terkandung pada pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. nilai nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif,::i3i3. menimbang bahwa selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan atas, dengan adanya pembedaan antara sekolah sbi rabi dengan sekolah non sbi rabi, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. menurut mahkamah pembedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama sama sekolah milik pemerintah. mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model sbi rabi karena pembedaan perlakuan antara sbi rabi dengan sekolah non sbi rabi, menunjukan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah sbi rabi dengan sekolah non sbi rabi dan antarsiswa yang bersekolah kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan. sbi rabi mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non sbi rabi. implikasi pembedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus sbi rabi saja yang menikmati kualitas rata rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus sbi rabi, sementara sekolah yang berstatus sbi rabi adalah sangat terbatas. menurut mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada.nyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa pembedaan. akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. menurut mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata, i3. menimbang bahwa selain pertimbangan atas, pada faktanya, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus sbi rabi harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non sbi rabi. hal demikian terkait dengan adanya peluang sbi rabi memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah sbi rabi. walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah sbi rabi, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak anak yang sangat cerdas, sehingga anak anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah sbi rabi. menurut mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan uud menurut mahkamah,kan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi,hamdan zeldachmad nowikmaria farida indrawi akil mochtar ttd. ahmad fadli semadi pendapat berbeda (d penting opinion) hakim konstitusi achmad nowiksistem pendidikan nasional?. unsur unsur yang terdapat tersebut atas ialah: pemerintah dan atau pemerintah daerah. menyelenggarakan cc.undang undang guo, menurut para pemohon dianggap: bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, bertentangan dengan kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa. menimbulkan dualisme sistem pendidikan indonesia. bentuk baru liberalisasi pendidikan. menimbulkan diskriminasi dan swastanisasi dalam pendidikan. menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa indonesia. menurut uuddst. pengujian ini dimaknai oleh mahkamah sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut proses dibentuknya undang undang dan dapat pula sebagai pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut materi undang undang. pengujian terhadap undang undang guo bersifat materiil. dengan demikian harus dilihat apakah unsur unsur yang terdapat dalam undang undang guo, mengandung pertentangan dengan pembukaan dan atau dalam uud. jika dilihat dari redaksi kalimat tersebut, tidak ada kata kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi keberatan para pemohon.yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang undang. mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam uud bagaimana mungkin mendirikan sekolah yang bertaraf internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? justru sekolah sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. sebaliknya bersekolah sekolah yang tidak bermutu adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran. bahwa tidak ada juga unsur dalam undang undang guo yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. juga tidak ada kata kata dalam tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa indonesia yang berbahasa indonesia. jika ada upaya yang lebih serius mengajarkan bahasa asing (bahasa inggris) itupun tidak lepas dari praktek pengajaran bahasa inggris yang selama ini kurang berhasil. berapa ribu mahasiswa perguruan tinggi walaupun telah belajar bahasa inggris selama tahun sejak smp dan sma tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut dengan baik. kita harus mampu meneladani para tokoh tokoh bangsa indonesia yang merintis kemerdekaan menguasai berbagai bahasa asing dengan baik, berkat pendidikan yang bermutu, baik bahasa inggris, belanda maupun perancis. penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami literatur literatur bahasa asing yang mencerdaskan mereka dan menyadarkan mereka akan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa indonesia, adalah berlebihan. orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan untuk mengenyahkan bahasa indonesia, tetapi karena kebutuhan akan bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih baik. buktinya karena penguasaan bahasa yang kurang baik, kita lebih banyak mengekspor pekerja pekerja kasar luar negeri. menyedihkan juga, betapa banyak tenaga dosen yang tidak mampu menulis artikel dalam jurnal internasional yang terakreditasi karena kendala bahasa asing, sehingga tidak dapat memenuhi jabatan guru besar. apakah kewajiban demikian dianggap menggerogoti jati diri bangsa? dalam era globalisasi ini kita bukan hanya menjadi warga negara indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga dunia lainnya. penilaian bahwa penggunaan bahasa inggris sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa indonesia yang berbahasa indonesia adalah ketakutan yang berlebihan. bahkan banyak pesantren, perguruan tinggi agama negeri atau swasta para santri dan mahasiswa diwajibkan berbahasa arab atau bahasa inggris tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbahasa indonesia. salah satu pemerintahan kabupaten jawa timur malah berani mewajibkan bahasa mandarin diajarkan sekolah sekolah, sekali lagi hal ini bukan untuk mengenyahkan bahasa indonesia, tetapi karena menyadari semata mata untuk menangkap masa depan mereka yang lebih baik, karena besarnya pengaruh china bidang ekonomi. jika yang disalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah nomenklatur. penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi. sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli kualitas eksport , atau ini barang import , maksudnya hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik. banyak survei internasional yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi kita berada pada ranking rendah. adalah wajar dalam dunia yang hampir tidak mengenal batas ini, kita bercita cita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi yang diakui oleh dunia internasional. negara negara maju pendidikan yang bermutu telah menjadi industri yang banyak memberikan lapangan kerja bagi warga negaranya. dari mendengar keterangan ahli para pemohon dan pemerintah serta saksix yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal februari pada pokoknya sebagai berikut: pendahuluan penindasan selalu memberikan pelajaran dan trauma bagi korbannya. ungkapan inilah yang mendasari para pendiri bangsa indonesia, ketika pertama kali bangsa indonesia berhasil menjebol kerangkeng penjajahan. karenanya, ungkapan ungkapan bernuansakan ideologi pembebasan menjadi sebuah pijakan yang kuat. dorongan untuk bebas dan merdeka ini kemudian tercermin pada uud sebagai dasar hukum pembentukan negara indonesia. semangat anti penindasan dan kolonialisme dalam konstitusi itu kemudian membebankan kewajiban kepada negara untuk memenuhi seluruh hak hak rakyatnya. secara jelas dan tegasmelaksanakan amanat konstitusi: .memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. melaksanakan visi misi: . nation and character building. dalam makna manusia sdm, bangsa) yang berbudaya dan beradab, serta berkarakter luhur (bermoral) yang menjadi landasan bangsa negara yang jaya! membudayakan nilai dasar negara pancasila sebagai asas kerohanian bangsa, jiwa bangsa dan jatidiri nasional sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat, sebagai identitas dan integritas bangsa dan sdm indonesia. visi misi demikian hanya terwujud melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh sistem filsafat termasuk filsafat pendidikan indonesia yakni filsafat pancasila. pelaksanaan pendidikan nasional senantiasa berdasarkan dan berorientasi kepada potensi natural dan kultural (sosiobudaya bangsa), dalam nkri potensi dimaksud meliputi: potensi natural: geografi dan semua kandungannya (sumber daya alam) termasuk geostrategis kenegaraan indonesia: bahwa nusantara indonesia berwatak kelautan dan agraris, khatulistiwa yang kaya hutan alam tropis. potensi natural ini melahirkan budaya kehidupan: mengembangkan pertanian rakyat sebagai modal dasar (sumber daya alam sda) ekonomi rakyat pedesaan: (sda pertanian). mengembangkan sda kelautan dengan mengembangkan sdm nelayan sebagai subyek dan bagian dari ekonomi kerakyatan (sda kelautan), yang didukung iptek canggih dan mantap. meningkatkan perhatian demi kesejahteraan kaum buruh (pekerja) sebagai potensi sdm kekaryaan. pertambangan dan kehutanan: perdagangan. potensi sosiokultural: terutama warisan nilai nilai luhur budaya bangsa (filsafat pancasila, bahasa nasional dan khasanah budaya lainnya) untuk dikembangkan dan diwariskan sebagai asas asas normatif nasional. pengembangan nilai nilai peradaban: mulai filsafat, hukum, politik, sampai teknologi (iptek). praktek selama ini banyak lowongan beasiswa belajar pada perguruan luar negeri tinggi yang baik kualitasnya, tidak bisa dipenuhi oleh anak didik kita karena kelemahan bahasa asing. apabila perkataan bertaraf internasional dalam guo dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan tersebut, tetapi mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi. seperti yang dikatakan oleh hans kersen bahwa . that judicial review legislation the basis very vague and unclear constitutional human rights problematic because high degree law making power will transferred from legislature the court. ini berarti mahkamah diberi wewenang oleh pembuat undang undang untuk memberikan tafsiran yang tepat sesuai dengan konsitusi. hal hal yang ideal memang sering kali tidak lepas dari kesuburan, tetapi hal demikian tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seperti yang dikatakan oleh joseph raz: complete realization the ideal impossible part, because some vagueness inescapable. having said this, worth noting that linguistic vagueness (.e.g, legal standart formulated vague languange) does not all cases lead legal indeterminacy?. sulit memahami dari konteks yuridis mana dari tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi karena apa yang ditemukan sebagai keberatan para pemohon adalah gejala gejala dalam dunia praktek pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, bukan normalnya yang mengandung arti liberalisasi atau diskriminasi. pengujian atas norma bukanlah pengujian atas praktek norma tersebut yang merupakan kasus kasus yang terjadi dalam masyarakat. mungkin normalnya sudah baik tetapi prakteknya tidak sama baiknya dengan norma tersebut, hal itu tidak mungkin dibatalkan. misalnya semua orang percaya bahwa filosofi kita yang disebut pancasila baik, tetapi banyak praktek korupsi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan pancasila. pertanyaannya apakah pancasilanya yang harus diganti? contoh lain, uud menyatakan menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden . jika menteri menteri yang diangkat tersebut ternyata kurang bagus prestasinya apakah uud yang dibatalkan atau menterinya yang harus diganti. jelas rumusan yang baik tidak selalu diikuti dengan praktek yang baik. mengapa orang tidak kembali pada pendapat salah seorang founding fathers kita, sekalipun uud kurang sempurna, yang penting ada semangat yang baik untuk melaksanakannya. dari perjalanan pelaksanaan undang undang orang dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk bangsa ini. yang kurang baiklah yang yang harus diperbaiki. demikian juga undang undang guo, jika dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka yang diperbaiki prakteknya dan atau peraturan pelaksanaannya, bukan membatalkan undang undang guo, karena. yang didalilkan oleh para pemohon adalah kasus kasus konkrit. jika yang menimbulkan swastanisasi peraturan pelaksanaannya atau kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan bawah undang undang (misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen) maka wewenang pembatalannya berada pada mahkamah agung. dalam praktek mahkamah telah banyak menolak pengujian terhadap kasus konkrit yang diajukan sebagai berikut: putusan nomor puu x, (halaman putusan nomor puu ix(halaman putusan nomor puu ix dan undang undang nomor tahun bahw bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum: (halaman putusan nomor puu ixputusan nomor puu viii bahwa, dalam pengujian undang undang 'putusan nomor puu vii, (halaman putusan nomor puu vii(halaman putusan nomor puu vii. berdasarkan bukti bukti tersebut atas, maka jelas bahwa apa yang diajukan oleh para pemohon adalah kasus kasus konkrit, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. oleh sebab itu mengabulkan permohonan para pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena mahkamah dalam berbagai keputusan tersebut atas telah menolak permohonan yang merupakan kasus konkrit. pembatalan tersebut juga akan berdampak kerugian pada upaya mencerdaskan bangsa karena: rabi sbi masih dalam bentuk percobaan pilot proyek (cermati kata kata . untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional?.) maka pembubaran rabi rsi merupakan keputusan yang prematur yang akan banyak menimbulkan kerugian atas investasi anggaran belanja negara yang digunakan untuk membiayai pilot proyek tersebut, serta menggagalkan upaya perbaikan mutu pendidikan pada umumnya. pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi akan semakin sulit dicapai dan akan memperluas jurang perbedaan kualitas pendidikan jawa bali dan luar jawa bali) antar daerah indonesia pada umumnya. dalam jangka panjang justru akan menimbulkan diskriminasi mutu pendidikan antara daerah yang telah maju pendidikannya dengan daerah yang belum maju pendidikannya yang tidak menjembatani. perhatikan kata kat). untuk daerah daerah luar jawa merupakan kesempatan emas untuk memajukan pendidikannya karena sekolah yang bermutu tidak terkonsentrasi jawa saja. penghapusan rabi sbi justru menyuburkan larinya anak anak luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat sambutan dengan tangan terbuka. padahal semakin bersatunya pendidikan dalam negeri akan semakin berdampak positif pada sektor sektor lain,kita semakin manjadi tuan negeri sendiri. hal hal yang menjadi kelemahan rabi dan sbi sebenarnya dapat diperbaiki tanpa membatalkan upaya perbaikan mutu pendidikan lewat rabi dan sbi. mengharapkan peningkatan mutu pendidikan secara instant dan sekaligus sempurna serta memuaskan semua orang adalah mustahil. perbaikan mutu pendidikan merupakan investasi jangka panjang, justru rabi sbi merupakan upaya nyata dan hasil positif perbaikan pemerataan mutu pendidikan, sekalipun masih mengandung kelemahan. berdasarkan argumentasi tersebut atas, seharusnya permohonan ini ditolak. panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n. rintisan sekolah bertaraf internasional dalam pengantar mengenai rabi yang dilansir dirjen pendidikan dasar bukti disebutkan bahwa lahirnya ide rintisan sekolah bertaraf internasional didasari oleh era globalisasi yang menuntut kemampuan daya saing yang kuat antar negara dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk. keunggulan manajemen pengembangan sdm dapat mempengaruhi dan menentukan bagus tidaknya kinerja bidang pendidikan. dan keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat internasional, akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini. bahwa mengingat fakta globalisasi yang menuntut persaingan ketat itu, pemerintah indonesia telah membuat rencana rencana strategis untuk bisa turut bersaing. salah satunya adalah target strategis kementerian pendidikan nasional kemdiknas), bahwa pada tahun diharapkan mayoritas bangsa indonesia merupakan insan cerdas komprehensif dan kompetitif (insan kamil). bahwa visi jangka panjang tersebut, kemudian ditempuh melalui visi kemdiknas periode s.d yaitu:, dan dijabarkan dengan kelima misi kemdiknas yang biasa disebut (lima) k , yaitu: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitaslmutu dan relevansi layanan pendidikan) kesetaraan memperoleh layanan pendidikan: dan kepastian keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan, sudah banyak program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh kemdiknas, salah satunya adalah sekolah bertaraf internasional sbi). program sbi ini berada bawah naungan direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah, kementerian pendidikan nasional, dan dilaksanakan oleh keempat direktoratnya, yaitu: direktorat pembinaan dan sd, direktorat pembinaan smp, direktorat pembinaan sma, dan direktorat pembinaan smk. bahwa berdasarkan data kementerian pendidikan nasional hingga september jumlah sekolah berstatus rabi seluruh indonesia saat ini mencapai sekolah. dengan rincian sekolah dasar sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (bukti bahwa secara definitif, sbi adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan (snp) yang meliputi,kedelapan aspek snp ini kemudian diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, dan diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota organization for economic co operation and development (oecd) dan atau negara maju lainnya, yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, serta diyakini telah mempunyai reputasi mutu yang diakui secara internasional. dengan demikian, diharapkan sbi mampu memberikan jaminan, bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil hasil pendidikannya lebih tinggi standarnya daripada snp. penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat nasional maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan. bahwa kedelapan snp atas disebut indikator kinerja kunci minimal ikk). sementara standar pendidikan dari negara anggota oecd disebut sebagai unsur atau indikator kinerja kunci tambahan ikut), yang isinya merupakan pengayaan, pendalaman, penguatan dan perluasan dari delapan unsur pendidikan tersebut. landasan filosofis sbi rabi selanjutnya, dalam pengantar rabi, dirjen pendidikan dasar menyatakan bahwa penyelenggaraanketika mengimplementasikan kedua filosofi itu, empat pilar pendidikan yaitu, learning know, learning do, learning live together, and learning be, merupakan patokan berharga bagi penyelarasan praktik praktik penyelenggaraan pendidikan indonesia. maksudnya, pembelajaran tidak hanya memperkenalkan pengetahuan (learning know), tetapi juga harus bisa membangkitkan penahan dan mendorong penerapan nilai nilai tersebut (learning do) yang dilakukan secara kolaboratif (learning live together) dan menjadi peserta didik yang percaya diri dan menghargai dirinya (learning be). keempat pilar ini harus ada mulai dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai pada penilaiannya. bahwa hingga saat ini, mayoritas sekolah bertaraf internasional masih berstatus rintisan. dan ketika masih rintisan, sekolah diharapkan dapat berupaya memenuhi snp dan mulai merintis untuk mencapai ikut sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. pencapaian pemenuhan ikut sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah, guru, komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang lain. liberalisasi pendidikan dasar berdasarkan uraian dirjen pendidikan dasar atas, rabi sbi dapat dikatakan memiliki paham filsafat neoliberalisme. rabi sbi merupakan sebuah konsep pendidikan yang mengacu bergantung pada oecd organization for economic co operation and development) atau negara maju lainnya, dan oecd berpaham filsafat neoliberalisme. bahwa adapun paham neoliberalisme tentang negara, manusia dan pendidikan adalah sebagai berikut: menurut paham neoliberalisme, negara adalah sebuah pasar (negara berorientasi pasar), negara dilihat sebagai pencipta pasar, negara yang berorientasi pasar berbasis neoliberal mewajibkan negara untuk mengurangi pengeluaran bagi kesejahteraan bersama atau kesejahteraan umum seperti pendidikan. menurut paham neoliberalisme, manusia adalah individu yang memiliki kerinduan dan kebutuhan yang didominasi oleh kepentingan diri sendiri dan bermotivasi untuk bersaing. paham ini mewajibkan negara untuk menciptakan individu yang berjiwa entrepreneurship dan bersaing bebas dalam pasar global. dengan demikian individu yang kuat dan memiliki pengetahuan yang memadai, dialah yang menang dan menikmati fasilitas mewah. paham ini mewajibkan negara untuk menciptakan predator predator baru serta terorisme baru dalam masyarakat global, selanjutnya, menurut paham neoliberalisme, pendidikan adalah komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar demi keuntungan uang atau status individu. keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan mencerminkan hakikat pasar. pengetahuan dilihat hanya sebagai bentuk modal atau human capital. pendidikan mementingkan pengetahuan sebagai modal. sehinga muncullah kapitalisme pengetahuan. jadi bahaya laten dari paham neoliberalisme adalah mereduksi negara, manusia, budaya, pendidikan, dan pengetahuan pada kepentingan pasar bebas. bahwa dalam neoliberalisme, masyarakatimanusia sama dengan pasar, demokrasi disamakan dengan pilihan konsumen, dan kepentingan umum digantikan oleh kepentingan individu. oleh karena itu pendidikan dikelola menurut jiwa korporasi dan dikelola oleh provider asing dalam suatu pasar bebas global. korporatisasi pendidikan berbasis neoliberal menyebabkan pendidikan berubah dari lembaga sosial menjadi lembaga industri (industriliasisasi pendidikan), dari lembaga publik lembaga privat (privatisasi pendidikan), dari pendekatan memanusiakan manusia secara utuh kepada pendekatan manusia sebagai komoditas global (human capital) yang didasarkan pada pasar neoliberal dan mekanisme manajerial baru. dengan demikian lembaga pendidikan dijadikan sebagai komoditas global. mekanisme pasar global membentuk ketidakadilan baru dalam mengakses pendidikan negara negara berkembang. pada akhirnya akan membentuk hierarki dan stratifikasi kelas sosial baru berdasarkan persaingan siapa yang menang, dialah yang menang. satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa bahwa ketentuan tentang satuan pendidikan yang bertaraf internasional yang kemudian melahirkan rabi atau sbi menyebabkan pertentangan dengan uud terutama terkait keberadaan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. para pemohon berpendapat bahwa keberadaan guo telah menimbulkan pertentangan dengan uud dengan alasan alasan konstitusional sebagai berikut: undang undang guo selengkapnya berbunyi sebagai berikut, ketentuan tersebut bertentangan dengan pembukaan, dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang lengkapnya berbunyi:asa negara adalah bahasa indonesia bahwa, bahwa, bahwabunuh: bahwa: bahwa ketentuan satuan pendidikan bertaraf internasional juga menyebabkan cara pandang yang keliru bahwa sesuatu yang bersifat nasional itu lebih rendah daripada internasional bahwa pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor tahun telah menetapkan standar pendidikan nasional yang meliputi standar: isi: proses sarana dan prasarana, tenaga pendidik: sistem evaluasi kompetensi lulusan: dana dan manajemen. jika standar ini terpenuhi maka mutu pendidikan nasional kita akan meningkat dan dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara manapun. bahwa tanpa diberi label bertaraf internasional pendidikan nasional indonesia mutunya harus tidak kalah dengan mutu pendidikan negara lain manapun, termasuk negara maju, bahwa pembukaan uud secara tegas mengamanatkan upaya mencerdaskan bangsa. mencerdaskan bangsa bukan untuk segelintir warga yang berkemampuan finansial melainkan untuk sebanyak mungkin warga bangsa: bahwa pemerintah dalam menyusun ketentuan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam bentuk rabi dan sbi tidak memiliki konsep yang jelas atau absurd. pemerintah menyebutkan tujuan program rabi dan sbi antara lainpadahal menggunakan standar kompetensi dari luar negeri belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa indonesia dan tidak memberikan jaminan bahwa pendidikan nasional yang akan dikembangkan akan berhasil: bahwa asumsi dasar penyelenggaran rabi tersebut ditepis oleh prof. sinaro surakhmad, guru besar pendidikan yang menyebutkan ukuran keberhasilan pendidikan indonesia ialah sejauh mana pendidikan nasional merupakan usaha yang relevan ditinjau dari amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. sejauh mana pendidikan mendatangkan kesejahteraan pada bangsa ini. sejauh mana pendidikan berhasil membangun sebuah bangsa yang bermartabat, kokoh dan maju. selama semua itu tidak tercapai, pendidikan nasional tidak bermakna apa apa dan tidak patut dibanggakan, peringkat manapun letaknya dalam perbandingan dengan negara manapun dunia ini (bukti bahwa selanjutnya dasar filosofis rabi sbi juga berbeda dengan dasar falsafah pendidikan nasional. rabisementara itu, pendidikan nasional dilandasi dandengan demikian landasan falsafah diselenggarakannya rabi tersebut secara jelas telah bertentangan dengan semangat bangsa indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud terutam pendidikan merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia. pengenalan dan kenikmatan hak sosial dan politik, seperti kebebasan atas perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia . salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa . pendidikan merupakan salah satu sarana dalam upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa . pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa guna menciptakan sumber daya manusia yang tangguh untuk melanjutkan keberlangsungan dan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. sebab itu, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. pengutamaan factor manusia dalam proses pendidikan tersebut diharapkan mempunyai implikasi bagi pengembangan kehidupan masyarakat baik secara sosial, kultural, ekonomi, ideologi dan sebagainya. berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia bukan hanya sekadar hidup (to live) tetapi juga bereksistensi (to exist), sehingga memiliki kebebasan dalam memilih dan melakukan tindakan. oleh karenanya, menghasilkan manusia yang merdeka, pendidikan harus menjadi bagian dari proses pembebasan dan pemberdayaan. pengembangan wacana manusia yang merdeka adalah ideal dari pendidikan sesungguhnya. wacana ini mesti menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan yang berisi pemberdayaan. sudah menjadi semacam postulat bahwa wahana yang paling strategis bagi pengembangan manusia yang mempunyai mentalitas merdeka dan empowered adalah pendidikan. secara umum, tujuan pendidikan adalah membangun manusia seutuhnya. beberapa tokoh besar dunia pernah mengutarakan tujuan pendidikan dalam berbagai kajiannya. plato dalam bukunya republik menyatakan, tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara. karena itu pendidikan dan politik tidak bisa dipisah pisahkan. selanjutnya sarana untuk mencapai rakyat adil dan bahagia (kebahagiaan setinggi tingginya bagi jumlah orang sebanyak banyaknya) ialah pendidikan . pakar lain yang juga mengkaji masalah tujuan pendidikan adalah kohnstamm, yang menyatakan, tujuan pendidikan ialah membantu seseorang yang tengah berusaha memanusiakan diri sendiri guna mencapai ketentraman bathin yang paling dalam, tanpa mengganggu atau membebani dirinya . informasi, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, hak untuk dipilih dan memilih, atau hak atas kesetaraan kesempatan atas pelayanan publik, tergantung pada sekurang kurangnya suatu tingkat pendidikan minimum. sejalan dengan itu, banyak hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan pembayaran yang setara untuk pekerjaan yang setara, hak untuk membentuk serikat buruh atau hak untuk mengambil bagian dalam kebudayaan, untuk menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan, hanya dapat dilaksanakan secara berarti setelah seseorang memperoleh tingkat pendidikan minimum, pendidikan bertujuan memperkuat hak asasi manusia. walaupun tujuan dan sasaran system pendidikan mungkin berbeda beda menurut konteks nasional budaya, politik, agama, sejarah, namun ada kesepakatan umum yang muncul dalam hukum internasional bahwa toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan ciri utama dari masyarakat yang berpendidikan. contohnya, negara negara yang telah meratifikasi kovenan ekonom, termasuk indonesia, setuju bahwa pendidikan haruslah diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia sepenuhnya serta rasa memiliki martabat dan hendaknya mengarah pada penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar , bahwa oleh karenanya, hendaknya pendidikan bertujuan memungkinkan setiap manusia untuk mengembangkan martabat dan kepribadiannya secara bebas, sehingga secara aktif dapat berpartisipasi dalam suatu masyarakat yang bebas dan dapat mengupayakan hidup yang toleran dan menghormati hak asasi manusia, tujuan dan sasaran pendidikan ini diakui dan ditetapkan dalam uud, yang mana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. oleh karenanya,hal yang sama juga dideklarasikan dalam deklarasi umum hak asasi manusia universal yang menyatakanpendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa bangsa dalam memelihara perdamaian , ketentuan yang lebih rinci juga dapat ditemui dalam konvensi hak anak, yang telah diratifikasi(bukti yang menyepakati bahwa pendidikan anak hendaknya ditujukan kepada: pengembangan kepribadian anak, bakat bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuhi mereka, (a) pengembangan penghormatan terhadap hak hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan dasar dan prinsip prinsip yang diabadikan dalam piagam perserikatan bangsa bangsa, (b) pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai nilainya sendiri terhadap nilai nilai nasional dari negara mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri, (c) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang orang asal pribumi, (d) pengembangan untuk menghargai lingkungan alam. pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggungjawab dan kewajiban khusus negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa diskriminasi dan harus memerangi semua ketidaksetaraan yang ada dan akan muncul dalam mengakses dan mengenyam pendidikan tersebut, baik dengan cara pembuatan peraturan maupun dengan cara cara lain: uud ham, kovenan ekonom dan konvensi hak anak tersebut menciptakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan tindakan langsung. berdasarkan kovenan ekonom dan konvensi hak anak, kewajiban kewajiban ini ditentukan sebagai kewajiban kewajiban yang progresif , yaitu bahwa setiap negara peserta harus berusaha untuk mengambil langkah langkah untuk mencapai hasil yang maksimal dari sumber daya yang dimilikinya , dengan tujuan mewujudkan pemenuhan hak yang dimaksud secara progresif. ketentuan ketentuan ini menetapkan beberapa hal berikut sebagai kewajiban atas hasil (obligation result): pendidikan dasar hendaknya bebas dan wajib bagi semua, pendidikan lanjutan hendaknya tersedia dan terjangkau oleh semua orang, disamping itu, pendidikan yang bebas biaya dan bantuan keuangan untuk orang orang yang membutuhkan hendaknya dilakukan secara progresif: pendidikan tinggi hendaknya dapat dijangkau oleh semua orang berdasarkan pertimbangan kemampuannya, pendidikan yang bebas biaya hendaknya diupayakan secara progresif, pendidikan dasar hendaknya diintensifkan pelaksanaannya bagi orang orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar yang lengkap, program program pendidikan khusus hendaknya diadakan bagi penyandang cacat, pemberantasan buta huruf dan kebodohan. dengan demikian,telah mengakibatkan pengingkaran terhadap kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan indonesiafrasa satu sistem pendidikan nasional dapat diartikan bahwa hanya ada satu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan indonesia yaitu satu sistem pendidikan nasional. satu sistem pendidikan nasional ini harus digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan semua satuan pendidikan indonesia: bahwamenyebabkan terjadinya dualisme sistem pendidikan indonesia yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan (bertaraf) internasional, bahwa kedua sistem pendidikan ini memiliki perbedaan setidaknya dari aspek kurikulum. dalam pelaksanaannya sekolah bertaraf internasional berorientasi kepada kurikulum internasional dan menggunakan bahasa internasional dalam hal ini bahasa inggris sebagai bahasa pengantar, bahwa dalam proses penyusunan kurikulum pendidikan suatu negara harus berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik negara itu dan tidak mengambil kurikulum dari negara lain yang belum tentu sesuai dan dapat diterapkan indonesia, bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam rabi atau sbi tidak menggunakan kurikulum nasional namun justru menggunakan kurikulum internasionalhal ini diakui oleh menteri pendidikan nasional, nuh yang menyatakan salah satu penyebab biaya pendidikan sekolah rabi mahal karena sekolah harus membeli lisensi akreditasi dari luar negeri, misalnya dari lembaga pendidikan cambridge (bukti bahkan untuk mengikuti ujian cambridge, setiap siswa harus membayar sekitar juta per mata pelajaran. ujian umumnya mencakup lima mata pelajaran. (bukti dampak rintisan sekolah bertaraf internasional bahwa dalam bab xiv sisdiknas disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengembangkan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional., maka hal ini kemudian akan berdampak kepada aspek penggunaan kurikulum asing, (bukti bahwa pada saat filosofi, tujuan dan desain program diimpor dari negara lain, dalam ini negara negara oecd, maka filosofi, tujuan dan desain program belumlah ini. sementara kurikulum merupakan proses pengembangan, revisi, perawatan,: bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar yang dapat diperoleh dari program sbi ini: program ini kelihatannya tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya lemah. dengan menyatakan bahwa sbi snp maka sebenarnya konsep sbi ini tidak memiliki bentuk dan arah yang jelas. tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, dan diperdalam dari konsep tersebut. jika konsep ini secara jelas menyatakan mengadopsi atau mengadaptasi standar pendidikan internasional seperti cambridge ice atau ib, maka akan lebih jelas mana arah dan tujuan dari program ini. dikdasmen membuat rumusan model pembinaan sbi tersebut yaitu: model sekolah baru newly developed), model pengembangan pada sekolah yang telah ada existing school), model terpadu, dan model kemitraan. konsep ini berangkat dari asumsi dan anggapan yang salah tentang penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dan hubungannya dengan nilai total. penggagas mengasumsikan bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa inggris maka guru harus memiliki total2 padahal tidak ada hubungan antara nilai total dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa inggris. skor total yang tinggi belum menjamin kefasihan dan kemampuan orang dalam menyampaikan gagasan dan pengetahuannya dalam bahasa inggris. banyak orang yang memiliki nilai toeflx500 yang lebih fasih berbahasa inggris dibandingkan dengan orang yang memiliki nilai total intinya, menjadikan nilai total sebagai patokan dan acuan keberhasilan pengajaran hard science pada sekolah bertaraf internasional adalah asumsi yang keliru. total lebih cenderung mengukur kompetensi seseorang, padahal yang dibutuhkan guru sekolah bilingual (dwi bahasa) adalah penampilannya, dan penampilan ini banyak dipengaruhi oleh faktor faktor non linguistic. total bukanlah ukuran kompetensi pedagogi (pendidikan). penyusun konsep ini nampaknya juga tidak memahami bahwa tidak semua guru, terutama guru pns bisa dijadikan fasih dan mahir berbahasa inggris, apalagi harus mengajar dengan menggunakan bahasa inggris meskipun orang tersebut diminta untuk tinggal dan hidup negara yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa sehari hari. sebagai contoh, bahkan masih banyak guru kita berbagai daerah yang belum mampu menggunakan bahasa indonesia dengan fasih dan lancar dalam mengajar. sebagian dari guru kita negara ini masih menggunakan bahasa daerahnya dalam mengajar meskipun tinggal dan hidup lingkungan yang menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa pengantar. dengan penekanan pada penggunaan bahasa inggris sebagai medium instruction kelas oleh guru guru yang baik kemampuan penguasaan materi, pedagogi, apalagi masih berjuang untuk belajar bahasa inggris jelas akan membuat proses belajar mengajar menjadi kacau. program ini jelas merupakan eksperimen yang beresiko tinggi yang belum pernah diteliti dan dikaji secara mendalam pengaruhnya tapi sudah dilakukan ratusan sekolah. kritik paling mendasar sepertinya adalah kesalahan asumsi dari penggagas sekolah ini bahwa sekolah bertaraf berstandar internasional itu harus diajarkan dalam bahasa asing (khususnya dengan menggunakan bahasa inggris) dengan menggunakan media pendidikan modern dan canggih seperti laptop, infocus, dan lain lain. padahal negara negara maju seperti jepang, perancis, finlandia, jerman, korea, italia, dll, tidak perlu menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar jika mereka ingin menjadikan sekolah mereka sebagai sekolah yang bertaraf internasional. sekolah kita pun sebenarnya tidak perlu harus mengajarkan materi hard science dalam bahasa inggris supaya dapat dianggap bertaraf internasional. kurikulumnyalah yang seharusnya bertaraf internasional atau dalam kata lain tidak bawah kualitas kurikulum negara lain yang sudah maju. jadi fokus kita adalah pada penguatan dan pembenahan kurikulumnya. kesalahan mendasar lain adalah pendapat dan anggapan bahwa sekolah bertaraf berstandar internasional hanyalah bagi siswa yang memiliki standar kecerdasan tertentu. kurikulum yang bertaraf internasional dianggap tidak bisa diterapkan pada siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rata rata, apalagi bawah rata rata. ini juga mengasumsikan bahwa snp standar nasional pendidikan) hanyalah bagi mereka yang memiliki tingkat kecerdasan rata rata dan atas rata rata. dengan program sbi ini depdiknas memberikan pandangan persepsi yang keliru kepada para orang tua, siswa, dan masyarakat bahwa sekolah sekolah yang ditunjuknya menjadi sekolah rintisan internasional tersebut adalah sekolah yang akan menjadi sekolah bertaraf berstandar internasional dengan berbagai kelebihannya. padahal kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai atau bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada. bahwa berdasarkan pandangan secara filosofis, apakah sebenarnya tujuan dari program sbi? apabila yang hendak dituju adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan output atau hasil keluaran pendidikan, maka mengadopsi (menggunakan) atau berpatokan pada sistem ujian cambridge ataupun bukanlah jawaban yang efektif dan efisien. bahkan sebenarnya menggerakkan semua potensi terbaik pendidikan indonesia untuk berpatokan sistem cambridge adalah sebuah pengkhianatan dan tindakan kekeliruan terhadap tujuan pendidikan nasional itu sendiri. negara negara maju seperti singapura, australia, new zealand, dan negara negara maju lainnya, pemerintah negara tersebut tidak membiarkan dan mengizinkan sistem pendidikan luar ataupun internasional seperti cambridge ataupun masuk dan digunakan dalam kurikulum sekolah dan proses pembelajaran sekolah mereka. hanya sekolah yang benar benar merupakan sekolah berstatus sekolah international dengan siswa asing luar saja yang boleh menggunakan dan menerapkan sistem pendidikan lain. sedangkan semua sekolah harus menggunakan kurikulum dan sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga lembaga pendidikan lainnya, karena mereka berpendapat bahwa pendidikan dirancang untuk mempersiapkan siswa agar berbakti kepada negara dan berpedoman atau berpatokan pada sistem yang dirancang untuk kepentingan bangsa dan negara mereka. pandangan filsafat pendidikan terhadap sekolah bertaraf internasional, wahyu swasta sipayung (bukti )): bahwa merebaknya rintisan sekolah berstandar internasional berbagai kota tanah air, sepertinya menjadi jawaban memuaskan atas minimnya sekolah yang berkualitas dan berstandar internasional. dengan mengandalkan kurikulum yang konon dicoba standarkan dengan kurikulum sekolah beberapa negara maju semacam amerika serikat, singapura, dan australia, rabi yang mencakup jenjang sampai sma mencoba menghadirkan empat perbedaan mendasar bila dibandingkan dengan sekolah "biasa": pengajaran dengan menggunakan bahasa inggris, kualitas input siswa yang unggul, tenaga pengajar yang mumpuni, dan infrastruktur pembelajaran yang lebih lengkap dan canggih: bahwa terdapat satu pertanyaan mendasar menyangkut rintisan sekolah berstandar internasional rabi) yang sepertinya luput dari pengamatan banyak kalangan: apakah sebenarnya sekolah berstandar internasional itu benar benar riil ada? bahwa apabila memang rabi mengklaim berpatroli pada sekolah negara dunia pertama, semestinya kita pertama tama perlu melihat secara detail bagaimana sebenarnya "kehidupan" sekolah negara acuan tersebut kompas edisi yogyakarta, rabu, agustus (bukti bahwa australia adalah satu contoh kasus yang perlu ditengah. sekolah sekolah australia, baik itu public school (sekolah negeri) atau private school (sekolah swasta), praktis tidak pernah menyatakan diri berstandar internasional. semua sekolah, terutama jenjang pendidikan dasar, tidak ada embel embel internasional namanya. canberra, misalnya, hanya ada satu sekolah yang "agak berbeda", dalam artian sekolah tersebut menyatakan diri sebagai sekolah "bilingual" mana bahasa perancis dijadikan bahasa pengantar sekolah tersebut, berbarengan dengan bahasa inggris. namun, sekolah tersebut juga tidak pernah menyatakan dirinya berstandar internasional. yang umum australia, menyangkut terminologi internasional, adalah diserahkannya sebutan internasional pada siswa non australia, atau acap dikenal dengan international student. jumlah siswa internasional pun relatif tidak banyak mengingat yang masuk kategori ini adalah siswa yang bersekolah dengan biaya sendiri. termasuk dalam golongan ini adalah anak dari mahasiswa asing yang belajar australia, bahwa melihat fakta bahwa negara maju seperti australia yang tidak pernah mendeklarasikan sekolah sekolahnya sebagai berstandar internasional dan model kurikulum pendidikan dasar negara dunia pertama yang malah terkesan "lunak" dan moderat bagi para siswa, maka ada dua pertanyaan besar yang patut diajukan dari menjamurnya rabi indonesia. pertama, rabi hanyalah semacam titik singgung antara "industrialisasi" dunia pendidikan indonesia dan mentalitas baru (baca: prestise sosial) dari orangtua murid yang umumnya kaum menengah atas itu, bahwa demikian juga jepang, salah satu negara anggota oecd. jepang dianggap oleh sebagian pemikir jepang sebagai konsep yang tidak jelas. apalagi dengan keinginan untuk mendapatkan akreditasi dari badan khusus jepang tentang status keinternasioanalan rabi tersebut mendapat tanggapan yang sangat kritis karena tidak ada badan akreditasi sekolah jepang atau lembaga akreditasi akreditasi an level pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pengelola rabi (bukti jepang sama sekali tidak mengenal istilah sekolah internasional maupun nasional. menurut pandangan pakar pendidikan jepang, pendidikan bukanlah barang elit yang harus diberikan hanya kepada sebagian anak yang pandai saja. tetapi pendidikan adalah sebuah hak yang harus diterima oleh semua anak dengan kualitas yang sama. memang mereka mengakui bahwa anak yang pandai perlu difasilitasi secara lebih baik, tapi bukan dengan mendirikan sekolah berstandar internasional mengikuti standar negara lain. seorang profesor jepang menceritakan bahwa kondisi ekonomi indonesia saat ini sama dengan kondisi jepang tahun 60an 70an, saat itu apk dan smp jepang telah mencapai sementara apk sma masih yang dilakukan pemerintah jepang bukanlah mendirikan sekolah unggul tetapi membangun sekolah sekolah dengan fasilitas yang sama yang bisa mendidik anak anak tanpa ada perbedaan. yang karenanya dapat disaksikan fasilitas sekolah jepang hampir sama dengan kualitas yang memadai proses pembelajaran. profesor tersebut kemudian menanyakan mengapa indonesia tidak mencoba untuk mempersiapkan pendidikan untuk semua warganya dengan kualitas yang sama seperti halnya jepang? seandainya dana negara sedikit, dana itu harus dinikmati bersama oleh rakyat. barangkali itu akan lebih baik bagi rakyat indonesia, daripada membuat sekolah internasional, sementara itu, bahasa pengantar rabi yang umumnya berorientasi pada bahasa inggris, cepat atau lambat, akan semakin menggerus bahasa lokal dan bahasa nasional kita, yang akan berujung pada memudarnya kepribadian dan karakter lokal dan nasional manusia indonesia. inggrisisasi" berbagai lembaga, siegel dan juga guinness telah pensinyalan akan menuntunnya keberadaan bahasa jawa ketika proses indonesianisasi begitu gencar dilakukan dan ketakutan siegel dan guinness sepertinya menjadi semakin nyata pada era kekinian. dalam skala lebih luas, eksistensi bahasa indonesia sebagai bahasa nasional kita juga kian terancam oleh bahasa mainstream dunia. ketidakberdayaan bahasa lokal dan "kegagalan" bahasa nasional menjadi penanda (signifies) dari ketidakmampuan sebuah bangsa mempertahankan jati dirinya. ironisnya, salah satu faktor yang berkontribusi menggerus bahasa lokal dan nasional itu justru ada wilayah paling strategis: dunia pendidikan: maka, kemudian patut dipertanyakan, apakah rabi itu sebenarnya dilatarbelakangi tujuan mulia untuk memajukan sistem pendidikan nasional kita dan turut menunjang pembangunan nasional indonesia atau malah dipicu oleh "inferioritas" kita sebagai bangsa yang tertinggal dengan negara lain: bahwa oleh karenanya perenungan mendalam dan rasa keberpihakan kepada anak anak yang dididik harus kita lakukan. bahwa pendidikan itu adalah untuk anak anak, agar mereka menjadi manusia dewasa dan berakhlak lingkungannya, bukan pendidikan agar negara diakui oleh negara lain sebagai negara maju, atau agar diakui sebagai anggota oecd. juga bukan barang jualan yang harus dijual mahal kepada rakyat. pendidikan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat, sementara tokoh besar pendidikan indonesia, hajar dewantara menyatakan, pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala . permasalahannya kemudian adalah, amanat, pesan dan tugas yang dibebankan kepada negara sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan uud tersebut diingkari dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional atau dikenal juga dengan sisdiknas, khususnya (bukti yang mana dalam sisdiknas ini konsep pendidikan nasional disimpan dan berbeda dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan uud dan uud sisdiknas menyebutrangka merealisasikan sisdiknas, pemerintah menteri pendidikan nasional mengeluarkan(bukti dalam peraturan tersebut definistandar pendidikan negara majuadalah,ini secara jelas bertentangan dengan falsafah pendidikan nasional, yang manbahwa keberadaan satuan pendidikan yang bertaraf internasional selain satuan pendidikan nasional kenyataannya tidak sejalan atau bertentangan dengan semangat uud yang pada intinya menekankan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam rabi atau sbi merupakan bentuk dari pengabaian kewajiban negara untuk membiayai sepenuhnya pendidikan dasar sebagaimana diatur uud yang secara tegas menyebutkan negara wajib membiayai pendidikan dasar, ketika negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar melalui satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam rabi atau sbi dan membiarkan pihak sekolah rabi dan sbi untuk memungut biaya pendidikan kepada masyarakat, maka hal ini dapat diartikan sebagai bentuk baru liberalisasi pendidikan, bahwa jiwa dan semangat rabi dan sbi merupakanprakteknya rabi dan sbi, bahwa pengelolaan sbi harus memenuhi standar pengelolaan yang diperkaya dengan standar pengelolaan sekolah negara anggota oecd dan negara maju lainnya, menerapkan system managemen mutu iso dan iso versi terakhir, menjalin kemitraan dengan sekolah unggul dalam dan atau negara maju, serta. begitupun dengan izin pendiriannya yang mensyaratkan berbadan hukum pendidikan dan telah bekerjasama dengan salah satu satuan pendidikan atau lembaga pendidikan internasional, bahwa dijadikannya sistem manajemen mutu iso dan iso versi terakhir sebagai pedoman pengelolaan rabi sbi membuktikan bahwa rabi sbi ini diperlakukan sebagai suatu korporasi, bukan lagi sebagai institusi pendidikan yang memiliki misi social kemanusiaan. sini jelas sekali pendidikan menjadi bagian dari komunitas yang diperdagangkan oleh karena itu pengelolaannya pun mengikuti sistem pengelolaan korporasi. sehingga tidak heran banyak biaya yang selanjutnya dibebankan terhadap orang tua siswa, sisi lain, acuan pada negara anggota oecd juga tidak jelas karena masing masing negara seperti jepang, australia, selandia baru, amerika serikat, kanada, inggris, jerman, perancis, dan sebagainya mengembangkan sistem pendidikan sendiri yang satu dan lainnya berbeda. lalu negara anggota oecd mana yang akan menjadi kiblat pendidikan rabi sbi indonesia? bila amerika dan eropa sebagai acuannya, negara negara tersebut sekarang telah terbukti gagal dengan adanya krisis ekonomi yang mendera mereka. apakah indonesia akan mengikuti kegagalan mereka?: legal policy yang merupakan implementasi dari sisdiknas jelas sekali bertentangan dengan semangat pembukaan uud yaitu melindungi segenap wargjuga bertentangan dengan uud karena ternyata kata bertaraf internasional itu sendiri sudah menunjukkan ada dua atau lebih system pendidikan yang dikembangkan, sehingga secara mudah dapat dikatakan bahwa itu bertentangan dengan uud yang mengamanatkan penyelenggaraan dan pengusahaan satu sistem pendidikan nasional: melihat praktek rabi sbi memunculkan kegelisahan bahwa sistem pendidikan tersebut akan menghancurkan sendi sendiri kemanusiaan, kegotong royongan, dan bahasa maupun budaya masyarakat setempat bahwa uud menunjukkan peran pendidikan yang sangat penting sehingga merupakan salah satu hak asasi dari setiap warga negara indonesia tanpa diskriminasi. hal ini berarti setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak dibatasi secara diskriminatif oleh kemampuan ekonomi ataupun kedudukan sosial seseorang. sistem pendidikan nasional hendaknya memberikan kesempatan sebesar besarnya untuk mengembangkan pribadi peserta didik sesuai dengan kiprahnya masing masing. inilah sistem pendidikan nasional yang demokratis, bahwa citra yang melekat kepada sekolah bertaraf internasional membuat sekolah sekolah tesebut menjadi sekolah favorit dan unggulan setiap daerah. oleh karenanya dinilai wajar jika sekolah selektif dalam menerima siswanya. namun prakteknya dasar seleksi yang dilakukan pihak rabi atau sbi tidak saja memperhatikan kemampuan intelektual dari siswanya namun juga kemampuan finansial dari orang tua siswa. hal ini karena pihak sekolah rabi atau sbi memungut biaya tambahan seperti uang pangkal, uang gedung dan uang pendidikan bulanan kepada siswanya. kondisi ini menyebabkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) tidak dapat bersekolah rabi atau sbi meskipun memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. hanya siswa dari keluarga kaya yang memiliki kesempatan bersekolah rabi atau sbi, bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional dalam pelaksanaannya telah bertindak diskriminatif dan melanggar hak bagi warga negara indonesia khususnya terhadap siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya, bahwa hak atas pendidikan telah diuraikan dalam international covenant economic social cultural rights icsc) mana kovenan ini telah diratifikasi dengan undang undang nomor tahun tentang ratifikasi international covenant economic social cultural rights. pada turunan kovenan terdapat pendapat umum (general comment) yang harus diperhatikan oleh negara. negara melalui pemerintah wajib memperhatikan empat indikator yang penting terdiri dari (empat): ketersediaan lembaga pendidikan, aksesibilitas, aksesibilitas, dan adaptibilitas, bahwa konvensi pbb tersebut berkaitan dengan upaya penghapusan terhadap diskriminasi secara garis besar menekankan kewajiban hukum dari pemerintah terhadap hak atas pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut (bukti availability (ketersediaan), mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan: pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah: dan pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli accessibility (keterjangkauan), berarti pemerintah harus menghapuskan praktik praktik diskriminasi jender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan pemerintah tidak sekedar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal. keterjangkauan itu berkenaan dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. hak atas pendidikan seyogianya diwujudkan secara progresif agar pendidikan wajib dan tanpa biaya dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dan mempermudah akses untuk melanjutkan pendidikan setelah wajib belajar, acceptability (keberterimaan), mempersyaratkan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme bagi guru, tetapi cakupan yang sesungguhnya jauh lebih luas dari yang dicontohkan tersebut. penjaminan tersebut harus ditetapkan, dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta. keberterimaan dapat diperluas melalui pemberdayaan peraturan perundang undangan tentang hak asasi manusia: penduduk asli dan minoritas berhak memprioritaskan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. sementara itu, pelarangan terhadap hukuman fisik harus dilakukan dengan mengubah metode metode pembelajaran dan penerapan disiplin sekolah. persepsi yang muncul tentang anak anak sebagai subjek yang berhak atas pendidikan dan berhak dalam pendidikan telah diperluas batasannya dalam hal keberterimaannya yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran, yang sekarang ini lebih dipertimbangkan dalam perspektif hak asasi manusia: adaptability (bersesuaian), mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan konvensi tentang hak hak anak. hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapkan bahwa anak adalah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka. karena ham tidak berdiri sendiri, kesesuaian menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan memberdayakan ham tersebut melalui pendidikan. hal ini memerlukan analisis lintas sektoral atas dampak pendidikan terhadap hak asasi manusia, misalnya, memonitor tersedianya pekerjaan bagi lulusan dengan cara melakukan perencanaan terpadu antarsektor terkait, bahwa keberadaan satuan pendidikan bertaraf internasional telah mengabaikan empat prinsip kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak anak atas pendidikan. pada prinsip availability (ketersediaan), satuan pendidikan bertaraf internasional pada faktanya tidak menyediakan pendidikan tanpa biaya (gratis) bagi semua siswa termasuk yang berasal dari golongan tidak mampu. pada prinsip accessibility (keterjangkauan) satuan pendidikan bertaraf internasional pada faktanya tidak menjangkau seluruh siswa dengan semua latar belakang dan golongan khususnya siswa yang berasal dari golongan tidak mampu. pada prinsip acceptability (keberterimaan), satuan pendidikan bertaraf internasional tidak menggunakan bahasa indonesia dalam proses belajar mengajar bagi siswa yang berwarna negara indonesia, namun justru menggunakan bahasa inggris yang bukan bahasa ibu dari para siswa. pada prinsip adaptability (bersesuaian), kurikulum atau standar yang digunakan dalam sekolah yang menerapkan satuan pendidikan bertaraf internasional yaitu kurikulum negara maju tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa indonesia, bahwa larangan adanya diskriminasi dalam bidang pendidikan juga diatur dalam kovenan perserikatan bangsa bangsa tentang hak ekonomi sosial budaya. dalam kovenan hak hak ekonomi sosial budaya menyebutkan: negara negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan pendidikan. mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan perserikatan bangsa bangsa untuk memelihara perdamaian. negara negara peserta perjanjian ini mengakui bahwa, dengan maksud hendak mencapai relasi sepenuhnya atas hak ini: (a) pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia bebas untuk semua orang, (b) pendidikan lanjutan dalam bentuk bentuk yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknis dan kejuruan harus tersedia secara umum dan mudah didapat untuk semua orang dan sarana yang sesuai, dan khususnya dengan pengenalan yang lebih maju tentang pendidikan yang bebas, (c) pendidikan tinggi hendaknya secara sama dapat dimasuki oleh setiap orang, atas dasar kecakapan, dengan sarana yang memadai dan khususnya dengan pengenalan yang maju tentang pendidikan yang bebas, (d) pendidikan fundamental hendaknya didorong atau diintensifkan sejauh mungkin untuk orang orang yang tidak menerima atau menyelesaikan seluruh waktu pendidikan sekolah dasar: (e) pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan hendaknya secara efektif diteruskan, sistem beasiswa yang sesuai hendaknya dibentuk dan kondisi sarana staf pengajar hendaknya terus diperbaiki. negara negara peserta perjanjian ini menghormati kebebasan orang tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolah anak anaknya, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan minimum seperti yang dibuat atau disetujui oleh negara dan untuk menjamin pendidikan agama dan moral anak anak sesuai dengan keyakinan mereka. tidak ada bagian dari ini yang dapat ditafsirkan sebagai kebebasan perorangan dan organisasi untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, yang sesuai dengan, ketaatan pada prinsip yang dinyatakan dalam ini, tenang keperluan bahwa pendidikan yang diberikan pada lembaga tersebut sesuai dengan standar minimum seperti yang dibuat oleh negardisingkat ham, ham, . ham,l, dan tingkat kecerdasannya angka hambahwa keberadaan sekolah bertaraf internasional sekolah negeri yang diskriminatif juga bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam sisdiknas yang menyebutbahwa keberadaan rabi sbi yang menciptakan penggolongan dalam aktivitas pendidikan merupakan bentuk pelanggaran hak atas pendidikan, mana warga negara mempuyai hak sama dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana diatur sisdiknas: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu , bahwa penekanan bahasa inggris pada sekolah bertaraf internasional seperti rabi dan sbi juga melahirkan diskriminasi berbasis bahasa dan pembagian kelas dalam sistem pendidikan. siswa siswa yang memiliki kemampuan bahasa inggris akan menjadi siswa kelas satu , sedangkan siswa siswa yang tidak mampu akan menjadi siswa kelas dua : bahwa berdasarkan data kemendiknas, dalam kurun waktu sampai kemdiknas sudah mensubsidi rabi menjadi sbi dengan total bantuan dana sebesar kurang lebih triliun (bukti selain dana dari kemendiknas, rabi dan sbi juga telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah dan dari masyarakat: bahwa kemudian sekolah atau pendidikan bertaraf internasional menyebabkan lahirnya diskriminasi kebijakan dan pendanaan dari pemerintah. data forum indonesia untuk transparansi anggaran citra) menyebutkan pemerintah pusat pada tahun mengalokasikan dana rabi sbi mencapai miliar, sementara untuk sekolah standar nasional atau umum yang jumlahnya lebih banyak hanya miliar (bukti hal ini dengan jelas menunjukkan pembedaan perlakuan pemerintah dalam mengadvokasi dana rabi sbi, karena ternyata terhadap sekolah rabi sbi yang jumlahnya lebih sedikit, justru diberikan bantuan dengan angka lebih besar, daripada angka bantuan terhadap terhadap sekolah reguler yang jumlah sekolahnya lebih banyak: bahwa upaya pemerintah tetap memberikan alokasi dana atau subsidi bagi rabi sbi meskipun telah memiliki sekolah bagus, gedung mewah dengan sarana lengkap juga menimbulkan ketidakadilan dan perlakukan diskriminatif bagi sekolah reguler yang mengalami kerusakan dan minim sarana prasarana. data kemendiknas tahun menyebutkan dibutuhkan biaya yang besar untuk memperbaiki sekolah yang rusak hingga triliun untuk memperbaiki atau ruang kelas rusak dan atau ruang smp rusak (bukti bahwa selain membuka potensi lahirnya diskriminasi, satuan pendidikan bertaraf internasional melalui rabi dan sbi juga menyebabkan terjadinya swastanisasi (penggolongan) dalam bidang pendidikan. hanya siswa dari keluarga kaya atau mampu yang mendapatkan kesempatan sekolah rabi atau sbi (sekolah kaya atau elit). sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin) hanya memiliki kesempatan diterima sekolah umum (sekolah miskin). selain itu muncul pula kasta dalam sekolah seperti yaitu sbi, rabi dan sekolah reguler. bahkan dalam satu lingkungan sekolah juga muncul kasta kelas rabi maupun kasta kelas reguler. swastanisasi mengingatkan pada sistem kolonial yang membeda bedakan antara pendidikan untuk bumi putera, pendidikan untuk timur asing, dan pendidikan untuk kaum penjajah: bahwa dengan demikian satuan pendidikan bertaraf internasional telah bertentangan dengan semangat huruf dan uud yang pada intinya mengatur hak bagi warga negara untuk mendapatkan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan melalui rabi dan sbi juga berpotensi menyebabkan hilangnya jati diri bangsa dan keluar dari semangat dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila dan uudhal ini terjadi karena proses pendidikan rabi atau sbi ditekankan kepada mata pelajaran bahasa inggris, matematika dan fisika serta penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar sekolah yang dikelola pemerintah akan mengurangi makna bahasa indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana dirumuskan dalam uud yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa indonesia , bahwa dari sudut pandang sosiolinguistik, dengan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar, pada hakekatnya sedang menguatkan bahasa inggris tersebut dan pada saat yang sama melemahkan bahasa indonesia. selain itu, penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dalam kelas rabi juga bisa memperlambat pencapaian para murid. bahasa pengantar dan karakter lulusan yang hendak dibangun dari sekolah bertaraf internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian indonesia, bahwa kajian yang dilakukan hotel coleman konsultan pendidikan dari british council dan pengajar universitas leeds, inggris pada tahun tentang rabi pada intinya menyebutkan. mestinya indonesia menyiapkan siswa berwawasan internasional dengan bangga terhadap budaya bangsanya. bukan dengan mengubah cara penyampaian pelajaran menggunakan bahasa inggris. berdasarkan riset serupa korea dan thailand, penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar sekolah ternyata tidak efektif sehingga kemudian ditinggalkan (bukti bahwa bahasa inggris memang diakui sebagai bahasa internasional dewasa ini, mengembangkan dan menggunakan bahasa indonesia sekolah sekolah. negara maju seperti jepang dan negara berkembang yang sedang meningkat seperti cina dan india tetap menghormati bahasa nasionalnya. pepatah indonesia menyatakan: bahasa menunjukkan bangsa. menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu tugas pendidikan nasional dan kewajiban yang perlu dipertahankan demi menjaga keutuhan dan jati diri bangsa indonesia, bahwa penekanan bahasa inggris bagi siswa sekolah rabi atau sbi merupakan penghianatan terhadap sumpah pemuda tahun yang menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa indonesia. selain itu dengan adanya aturan bahwa bahasa indonesia hanya dipergunakan sebagai pengantar untuk, yaitu pancasilaeberapa mata pelajaran seperti pelajaran bahasa indonesia, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, dan muatan local rabi sbi, maka sesungguhnya keberadaan rabi sbi secara sengaja mengabaikan peranan bahasa indonesia dan bertentangan dengan uud yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa indonesiaundang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional bertentangan dengan pembukaan, dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun oleh karenanya undang undang nomor tahun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat: memerintahkan dpr dan atau pemerintah untuk melaksanakan putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang mahkamah konstitusex ago bono,bukti fotokopi berita online, kemdiknas akan evaluasi rabi diknas akan evaluasi rabi): bukti fotokopi press release kaki: audit (investigatif) dana sekolah rabi dan sbi" juni menerangkan dalam kurun waktu sampai bukti fotokopi laporan dugaan kasus korupsi dana block grant rabi sdn rabi rawamangun indonesia corruption watch: juni bukti fotokopi berita online, pemerintah perlu segera audit rabi sbi , okezone.com, juni ttp: kampus.okezone.com read pemerintah perlu segera audit rabi sbi, bukti fotokopi berita online, dana rabi disalahgunakan , okezone.com, maret dana rabi disalahgunakan, bukti fotokopi ktp para pemohon, bukti fotokopi npp para pemohon: bukti fotokopi bukti pendaftaran zufaryaskur akbar (anak pemohon pada sekolah rabi yaitu sdn menteng rabi, jakarta selatan: bukti fotokopi bukti sebagai siswa kabilah smpn rabi jakarta), unair asli sdn menteng rabi jakarta), dan ngurah hanafi sdn menteng rabi jakarta) yang merupakan anak dari pemohon ii: bukti fotokopi bukti sebagai siswa: muhammad alfa fathullah smpn rabi jakarta), dan muhammad adil berjuang smpn rabi jakarta) yang merupakan anak dari pemohon iii: bukti bukti pemohon sebagai sekretaris aliansi orang tua murid peduli pendidikan indonesia appi). bukti kegiatan appi dalam kampanye dan pemantauan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan praktek korupsi yang terjadi sekolah: bukti fotokopi bukti pemohon sebagai pengajar fakultas ilmu pendidikan universitas negeri jakarta. bukti aktivitas koalisi pendidikan dalam melakukan kajian dan pemantauan terhadap kebijakan pendidikan nasional, bukti fotokopi bukti pemohon sebagai staff indonesia corruption watch dengan jabatan koordinator divisi monitoring pelayanan publik, beserta tulisan tulisan yang pernah dibuatnya, bukti fotokopi buku pendidikan nasional: strategi dan tragedi, oleh sinaro surakhmad, penerbit kompas, halamanbukti fotokopi berita online, pemerintah akan beli lisensi akreditasi rabi , antara, juli beli lisensi akreditasi rabi, bukti fotokopi berita online, beli lisensi asing tidak tepat", kompas, juli lisensi. asing. tidak. tepat, bukti fotokopi pendidikan berbasis hak asasi: penyederhanaan persyaratan hak asasi manusia global proyek kerja sama antara pelapor khusus perserikatan bangsa bangsa pbb) tentang hak atas pendidikan dan biro pendidikan wilayah asia pasifik unesco), penyusun: katrina tomasevski, penerbit biro pendidikan wilayah asia pasifik unesco, bangkok, halaman bukti fotokopi berita online, rabi, bikin timpang alokasi anggaran , kompas, maret bukti fotokopi berita online, sekolah rusak masih jadi masalah pelik , kompas, maret bukti fotokopi berita online indonesia's international standard schools': what are they for?, hotel coleman, paper presented the 8th language and development conference, dhaka, june international standard schools what are they for indonesias international schools what gareth they for, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional: bukti fotokopi paradigma dan sistem pendidikan indonesia, drs. sultan, m,si, opini kabar indonesia, maret penulis adalah kandidat doktor ilmu manajemen umi makassar). lihat: kabar indonesia.com berita.php? pit paradigma dan sistem # pendidikantdi indonesia&dn bukti fotokopi landasan pendidikan nasional, oleh awal badan, desember lihat: blogspot.com landasan pendidikan nasional.html, bukti fotokopi landasan dan asas asas pendidikan serta penerapannya, hartono, desember http: fatamorghana.wordpress.com bab iii landasan dan alas asas pendidikan serta penerapannya, bukti fotokopi visi misi sistem pendidikan nasional untuk kebangkitan indonesia menghadapi globalisasi liberalisasi dan postmodernisme, wawasan nation and character building), prof. dr. mohammad noor syam, malang, april makalah disajikan dalam musyawarah nasional badan koordinasi lembaga dakwah kampus, kampus universitas negeri malang april bukti fotokopi pengantar rintisan sekolah bertaraf internasional, website dirjen pendidikan dasar kemendiknas http: diknas.kemdiknas. go.id content rabi pengantar pengantar ri.html, bukti fotokopi dampak rabi sbi, oleh ken sanjaya, januari lihat: rabi sbi.htm comment bukti fotokopi pandangan filsafat pendidikan terhadap sekolah bertaraf internasional, oleh wahyu swasta sipayung, kamis, november lihat: http: spend antropologi09.blogspot.com pandangan :filsafat pendidikan terhadap .html: bukti fotokopi rabi: rintisan sekolah berbasis inferioritas?, duyun kusdianto, lihat kompas edisi yogyakarta, rabu, agustus bukti fotokopi rabi sekolah jepang, oleh murni ramli, agustus lihat sekolah jepang.html#ixzz bar, selain itu, para pemohon mengajukan (sembilan) orang ahli dan (tigamei dan tanggal mei sebagai berikut: ahli para pemohon prof. sinaro rahmad yang pertama, pendidikan internasional adalah istilah yang netral. merugikan tidak, menguntungkan juga tidak. tetapi jika istilah ini dikaitkan dengan satu konsep yang hidup atau dengan satu sistem yang hidup, maka tidak akan menjadi netral lagi. karena yang menjadi bersatu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh unsur unsur yang ada dalam sistem: yang kedua, ada peristiwa peristiwa atau kebijakan kebijakan penting dalam sistem pendidikan indonesia yang memungkinkan orang memberikan tafsirannya berbeda beda. tetapi oleh karena interpretasi itu dikaitkan dengan satu sistem yang berbeda, maka timbul persoalan: rintisan pendidikan sekolah internasional atau sekolah internasional adalah konsep yang tidak ada dunia, kecuali indonesia saja. konsep ini tidak pernah, tidak dikaitkan dengan konsep sistem pendidikan nasional. undang undang sisdiknas memang memungkinkan orang menafsirkan semacam itu. tetapi, dilihat dari segi nasionalisme, maka konsep ini tidak menguntungkan berdirinya suatu sistem pendidikan yang nasional, saksi berusaha mencari apakah ada yang namanya menteri pendidikan internasional? saksi mempersoalkan, menteri pendidikan internasional memikirkan adanya ujian pendidikan internasional. jadi sebaiknya kita beserta dengan rakyat indonesia seluruhnya memikirkan untuk sementara meniadakan atau memikirkan bahwa apa yang dikemukakan oleh departemen pendidikan adalah suatu kekeliruan saja dijawab dari pengertian rabi dan sbi seharusnya tidak dipersoalkan ketika indonesia sedang sibuk sibuknya mengembangkan apa yang disebut sistem pendidikan nasional, bahwa sistem nasional ini belum sempurna. tetapi menyempurnakan itu dengan jalan menciptakan pendidikan internasional, itu tidaklah wajar. sebagaimana juga terjadi mana pun dunia ini. amerika yang mempunyai sistem pendidikan internasional tidak pernah mengharapkan sistem pendidikan internasional dibuat sedemikian rupa supaya sistem nasional amerika menjadi bagus. sistem nasional amerika adalah sistem nasional yang setiap hari diperbaiki, bukan karena sistemnya adalah sistem internasional: bahwa kita merugikan diri sendiri dan dengan jalan melibatkan, atau mengaktifkan sistem pendidikan internasional pada saat ini. terutama oleh karena standar yang digunakan oleh departemen pendidikan adalah misalnya oecd. oecd bagaimana pun bagusnya adalah bagus untuk oecd, tapi belum tentu bagus untuk indonesia. yang bagus untuk indonesia adalah sistem pendidikan indonesia yang dihasilkan oleh orang indonesia. bagus atau tidak bagus ditinjau dari oecd bukan masalah, tapi bagus atau tidak bagus harus ditinjau dari pendidikan nasional sendiri, bahwa sistem internasional ini unseen, itu tidak benar, atau tidak merugikan, atau tidak menguntungkan. hanya apabila dikaitkan dengan konteks tertentu, dia akan tiba tiba menjadi aktif, saksi mengharapkan justru kebijakan itu ditekankan kepada persoalan bahwa aceh, maluku, irian, itu berhak mendapat sebagai jati dirinya. orang aceh, harus menjadi orang aceh. orang maluku, harus menjadi orang maluku. tetapi pada saat yang sama, semuanya ini mempunyai kewajiban menjadi bangsa indonesia. kalau kita mengusahakan kepada pendidikan yang bersifat internasional, itu akan menjadi kurang penting atau sama sekali tidak mementingkan apa apa lagi: yang terakhir, bahasa memang satu waktu bunyi, satu waktu teknik, satu waktu adalah tanda tanda, tapi bahasa itu selalu merupakan pikiran. bahasa itu selalu merupakan kebudayaan. bahasa itu selalu merupakan bangsa sendiri. kalau itu tidak ada, maka tidak ada bangsa ini. nah, untuk situ sebenarnya pengaruhnya banyak karena indonesia yang lebih banyak air daripada daratnya ini sekarang, sesungguhnya terdapat sekitar bahasa yang membuat orang lebih suka berbahasa daerah daripada berbahasa nasional, pendekatan pendekatan yang sekarang ini lebih banyak kepada bahasa asing, dapat membuat bahwa pendidikan indonesia pada saat ketika kita berbicara mengenai pendidikan sebagai hak dan tidak sebagai barang dagangan, akan menjadi lebih kurang nilainya, bahwa apa yang dirintis oleh indonesia sekarang ini sama dengan salah satu negara dunia ini. ini unik sekaligus bahwa ini mungkin bukan pilihan yang terbaik untuk membina pendidikan nasional indonesia. sudarto founding fathers dalam pembukaan undang undang dasar menegaskan, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan asal semua orang indonesia sekolah, tapi sekolahnya jam sudah bubar dan yang lainnya membaca, mendengar, dan mengingat, kemudian ujian nasional, tetapi untuk transform indonesian society determinism modern reviewed democratic. karena pada waktu kita itu proklamasi kita itu tertinggal tahun dibandingkan peradaban dunia yang dikuasai oleh iptek pada pertengahan abad ke ukurannya adalah pada waktu isc newton menemukan temuannya itu beliau lebih tahu dari saksi, itu abad ke itb baru berdiri jadi dalam bayangan soekarno hatta dan founding father mengapa merumuskan yang mengatakan pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional, schooling system, schooling system yang taraf sekolah mana pun juga. dalam pandangan founding fathers setelah indonesia merdeka itu sekolahnya sd nya sama dengan europe school, sma sama dengan poland school. jadi semua anak indonesia harus mengikuti sekolah seperti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu . apabila dalam itu dikatakan, setiap daerah mempunyai sekolah paling tidak satu, jika satu kabupaten satu sd, berapa anak yang bisa masuk? berapa anak usia sebuah kabupaten? hanya satu berarti very discrimination yang bertentangan dengan sendiri yang harus demokratis, itu sendiri disalahkan oleh sekolah bertaraf internasional. jika sma mungkinkah, sma satu kabupaten satu mungkin, tapi kalau satu kabupaten itu satu sd, anaknya siapa yang masuk itu. jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pandangan kami adalah domain all indonesian people rights, international tidak kalah. sebagai negara kebangsaan, founding fathers diikuti semua negara, inggris, jerman, amerika serikat, seluruh dunia masih ada sekolah untuk anak anaknya mereka, ada american school, dutch school, ada british school. indonesia pun begitu, belanda ada sekolah indonesia belanda, jepang ada sekolah indonesia jepang, moscow ada sekolah indonesia moscow, dulu. mesir ada sekolah indonesia, singapore ada sekolah indonesia, bukan karena singapore adalah sekolah baik supaya anak indonesia belajar suasana indonesia belajar suasana indonesia build nation, build school. kok tiba tiba kok sekolahnya sendiri supaya bahasanya asing, supaya guru gurunya pake model dari cambridge model. esensinya bahwa sekolah bertaraf internasional sebenarnya bertentangan dengan niat negara kebangsaan. build nation, build school, make all indonesian people proud untuk menjadi orang indonesia. dalam suasana ke indonesian. mengenai negara kesejahteraan, seluruh dunia mengakui negara kesejahteraan itu sekolah tidak membayar. tiba tiba sekolah bertaraf internasional itu layarnya mahal, dan diberi subsidi lebih daripada sekolah lain. berarti plan, itu menentang ketentuannya sendiri. ketentuan sendiri yang ada tentang wajib belajar, pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya . samping bertentangan dengan maunya founding fathers, mencerdaskan kehidupan bangsa, melewati sekolah yang benderang. kalau benderang itu ada yang ada lapangan olah raganya, ada laboratoriumnya, ada perpustakaannya, ruang kerja guru, ruang kerja kepala sekolah, ada nantinya. saksi bertanya sudah berapa persen yang punya seperti itu? padahal sengaja dirumuskan, negara memerintahkan sekurang kurangnya untuk memenuhi kebutuhan. pernahkah dihitung kebutuhannya? sudah tahu berapa kebutuhannya? kelihatannya belum pernah dihitung. bukan salahnya kemendiknas, tetapi salahnya dpr sana yang mengajukan anggaran. tahunya tidak pernah dihitung, berapa sebenarnya kebutuhan supaya delapan standar itu dipenuhi betul seluruh indonesia? dan kapan terpenuhi dan mulai kapan itu? tiba tiba uangnya untuk sekolah bertaraf internasional sekian. berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti undang undang dasar, pemerintah wajib membiayainya bukan membantu. semua peraturan pemerintah termasuk tahun tidak pernah ada statement, pemerintah membiayai, pemerintah membantu. sejak pusat sampai daerah hanya membantu. padahal undang undang mengatakan, wajib membiayainya. darmin vinsensius bahwa konseptualisasi rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional sebagai komoditas pendidikan internasional yang standardisasi osd atau negara maju lainnya, sesungguhnya bertentangan dengan pembukaan undang undang dasar karena rsb, sbi hanya mencerdaskan warga negara untuk mengalihkan negara kebangsaan kesejahteraan kepada negara yang berbasis kapitalis neoliberal dan tenaga kerja ilegal untuk bersaing secara bebas pada ekonomi global kapitalisme neoliberalisme. ada enam hal bahwa konsep rabi dan sbi bertentangan dengan pembukaan undang undang dasar khususnya alinea yang keempat, yakni: rabi, sbi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. rabi, sbi hanya melindungi dan menjamin anak anak yang lolos sensor melalui tes seleksi standardisasi, mengabaikan hak hak setiap warga negara. rabi, sbi justru membuka peluang kepada modal asing untuk menjaring anak anak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. rabi, sbi mengabaikan kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sebab substansi rabi, sbi adalah pendidikan sebagai komoditas global berbasis nilai kapitalisme neoliberal. pendidikan sebagai barang publik atau lembaga sosial menjadi lembaga industri pasar yang kita kenal industrialisasi pendidikan, magnetisasi pendidikan, dan komersialisasi pendidikan. pendidikan dikomersialkan sebagai transaksi jaksa komersial berdasarkan makna generalis baru seperti standardisasi. sekali lagi rabi, sbi mengabaikan kesejahteraan umum karena rabi, sbi merupakan bentuk privatisasi dan magnetisasi yang paling radikal pada abad ke ini. rabi, sbi, bukannya mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan hanya menimbulkan stratifikasi sosial baru karena hanya mendidik dan mengajar anak anak yang berkualitas dan memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. rabi, sbi mengabaikan mencerdaskan kehidupan bangsa. doktrin rabi, sbi adalah menyiapkan tenaga untuk masuk dalam perusahaan multiinternasional. rabi adalah kampanye internasionalisasi ekonomi pasar kapitalis neoliberal. rabi, sbi mengabaikan kemerdekaan kebebasan manusia sebagai manusia seutuhnya sebab rabi, sbi yang berpaham kapitalis neoliberal mereduksi manusia hanya sebagai human capital. kebebasan manusia hanya sebatas kebebasan individu untuk bersaing dan berkompetisi, sehingga menghasilkan, siapa yang kuat, dialah yang menang, yang pada gilirannya adalah darwinisme sosial. rabi, sbi menciptakan kebebasan individual untuk memilih (free choice) berdasarkan kekuatan finansial. rabi, sbi menciptakan ketidakadilan sosial, menghalangi setiap warga negara untuk menikmati pendidikan yang berkualitas dan bermutu. dampak dari modifikasi pendidikan internasional dan global adalah meningkatnya ketidakadilan internasional. rabi, sbi mengabaikan perdamaian abadi sebab rabi, sbi lebih mementingkan persaingansistem pendidikan nasional terhadap pembukaan,yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta yang dimuat dalam uud bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara yang peduli terhadap pendidikan nasional dan pemenuhan hak warga negera indonesia atas pendidikan yang layak dan berkualitas, sertapendidikan nasional berdasarkan nilai nilai konstitusionalisme uud sehingga pengajuan pengujian sisdiknas terhadap pembukaan, danupaya siapa yang kuat, dia yang menang. menciptakan manusia menjadi serigala bagi yang lain, bukan kolonisasi dan romanisasi. rabi, sbi menciptakan suatu negara baru yang menurut pandangan saya adalah negara neoliberalisme kapitalisme, sehingga rabi dengan mudahnya mengacu pada oecd dan negara maju lainnya. menurut penelitian kami, paham oecd adalah terusan atau warisan dari paham globalisasi neoliberalisme kapitalis. konstitusi mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat sistem pendidikan nasional, bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi untukkemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. hanya dengan sistem seperti itu, maka warga negara indonesia, negara indonesia, boleh ikut ambil bagian dalam percaturan dunia. sebagai kesimpulan, rabi, sbi bertentangan dengan konstitusi karena rabi, sbi menyiapkan warga negara indonesia bukan untuk menjadi warga negara yang berkembang dan sejahtera, tetapi untuk menjadi warga negara neoliberalisme kapitalisme, abdul char pemerintah telah mendirikan lebih dari rabi seluruh indonesia. rencananya, setelah melalui evaluasi yang dilakukan secara bertahap selama tahun, maka nanti yang lulus evaluasi akan diresmikan menjadi sbi sekolah bertaraf internasional), tetapi katanya yang tidak lulus diturunkan kembali menjadi sekolah standar nasional. jadi, berarti sekolah standar nasional lebih rendah daripada rabi. dewasa ini meskipun sbi belum ada, tetapi beberapa rabi sudah dibuat kelas kelas khusus yang disebut kelas internasional dengan mengadopsi kurikulum yang dari luar negeri. jadi, sudah berbeda dengan yang kelas kelas rabi lainnya. selanjutnya rabi digunakan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa indonesia dan bahasa inggris. bahasa indonesia yang sudah dipraktikkan untuk mata pelajaran ilmu ilmu sosial dan bahasa inggris untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan biologi. bahasa indonesia yang kita tahu berasal dari bahasa melayu dan yang sudah sejak berabad abad yang lalu menjadi lingua franca nusantara. jadi menjadi bahasa perhubungan, dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia memiliki tiga status sekaligus, yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa persatuan, dan sebagai bahasa negara. sebagai bahasa nasional disandang sejak munculnya kebangkitan nasional pada awal abad ke dan sebagai bahasa persatuan, disandang sejak adanya sumpah pemuda pada tahun yang mengatakan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa indonesia. dan sebagai bahasa negara, disandang sejak ditetapkannya dalam undang undang dasar sebagai bahasa persatuan, artinya bahasa indonesia adalah jati diri atau identitas nasional bangsa kita. jadi kita dikenal sebagai orang indonesia karena punya bahasa indonesia. sebagai bahasa persatuan, diharapkan bahasa indonesia bisa mempersatukan semua suku bangsa yang ada indonesia. dan sebagai bahasa negara adalah satu satunya bahasa yang harus digunakan untuk menjalankan administrasi kenegaraan, termasuk sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. apa perbedaan bahasa nasional dan bahasa negara? negara negara yang penduduknya multietnis seperti indonesia, memang ada persoalan bahasa nasional dan bahasa negara. kebetulan indonesia lebih beruntung karena bahasa negara dan bahasa nasionalnya wujudnya satu, yaitu bahasa indonesia. tapi papua nugini, bahasa nasionalnya tok pisan namanya. bahasa nasional tok pisan, bahasa negaranya bahasa inggris. jadi, administrasi kenegaraan dijalankan dalam bahasa inggris. filipina mengakui adanya bahasa nasional, yaitu bahasa filipino, yang bersumber dari bahasa tagalog, salah satu bahasa daerah filipina. bahasa negaranya ada dua, bahasa filipino dan bahasa inggris. malah sebelum tahun ditambah bahasa spanyol. jadi, betapa rutenya menjalankan administrasi negara dengan dua bahasa ini. tetapi karena bahasa filipino tidak pernah menjadi l lingua franca dan bahasa inggris pernah jadi lingua franca, jadi bahasa inggris lebih dominan, lebih banyak digunakan. kita bandingkan dengan tetangga kita yang dekat, singapore. singapore juga mengakui punya bahasa nasional, yaitu bahasa melayu. tapi bahasa negaranya empat, bahasa melayu, bahasa mandarin, bahasa tamil, dan bahasa inggris. jadi, kalau kita berhubungan dengan pemerintah singapore, boleh saja dalam bahasa melayu, boleh dalam bahasa inggris, boleh dalam bahasa mandarin karena bahasa negaranya empat. fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, tampaknya indonesia tidak ada masalah. yang menjadi masalah ialah fungsinya sebagai bahasa negara, banyak rongrongan yang dihadapi bangsa indonesia berkenaan dengan bahasa negara, apalagi zaman sekarang katanya era globalisasi. termasuk juga rongrongan dengan digunakannya bahasa inggris sebagai bahasa pengantar rabi, meskipun tidak semua mata pelajaran. jauh sebelum undang undang nomor tahun terbit, para pakar bahasa indonesia sudah sepakat, dalam seminar bahasa nasional bahwa indonesia ini ada tiga bahasa, bahasa indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. bahasa indonesia adalah alat komunikasi antarsuku bangsa. bahasa daerah adalah alat komunikasi antarsuku. dan bahasa asing adalah alat komunikasi antarbangsa atau alat untuk menimba ilmu, atau menggali ilmu. jadi menimba ilmu. hal ini tidak jauh berbeda dengan undang undang nomor tahun mengatakan bahwa bahasa indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. mengatakan, bahasa asing, termasuk inggris boleh digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran tertentu untuk mendapatkan kompetensi berbahasa asing itu. misalnya, guru bahasa inggris atau dosen bahasa inggris boleh mengajarkan bahasa inggris dalam bahasa inggris, supaya siswanya mempunyai kompetensi berbahasa inggris, juga dengan jurusan bahasa arab, atau bahasa jerman, atau bahasa asing lainnya. mengatakan, bahasa asing boleh digunakan dalam satuan pendidikan asing, yang mendidik warga negara asing. contoh sini mungkin jakarta ada international school atau juga ada gandhi school karena siswanya semuanya orang asing. jadi, murid muridnya adalah orang asing. dalam teori tentang bahasa ibu dikatakan bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh anak sejak bayi dan bahasa ibu itu sudah diuraikan. artinya, sudah terekam dalam saudarinya, sehingga tidak mungkin lupa. malah dalam teori psikolinguistik dikatakan juga, menandai pantainya orang berbahasa kedua, tidak akan lebih baik daripada bahasa pertama. jadi, bahasa pertama tidak bisa dilupakan, sehingga orang bermimpi pun dalam bahasa pertama. undang undang nomor tahun mengatakan bahwa pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa indonesia. mengembangkan artinya melengkapi bahasa indonesia, sehingga menjadi bisa digunakan untuk segala ilmu pengetahuan. misalnya dengan melengkapi kosakata, melengkapi istilah supaya bisa dipakai untuk segala ilmu pengetahuan, itu artinya mengembangkan. membina artinya menyebabkan masyarakat indonesia pandai berbahasa indonesia dan samping pandai juga mempunyai rasa cinta dan bangga memiliki bahasa indonesia. dengan digunakannya bahasa inggris sebagai salah satu bahasa pengantar rabi, hal ini bisa menghambat rasa cinta. anak anak memang bisa diajar untuk berbahasa indonesia dengan baik karena mereka menginginkan nilai yang baik. tapi mendidik mereka untuk menjadi cinta kepada bahasa indonesia, rasanya sulit. apalagi saat ini masyarakat indonesia sudah sangat gandrung terhadap bahasa inggris. penggunaan bahasa inggris pada rabi itu mempunyai dampak yang kurang baik bagi pembinaan bahasa. mengenai bahasa inggris sebagai mata pelajaran, bahwa bahasa inggris memang harus dikuasai oleh anak anak kita dengan lebih baik. bukan alasan supaya gengsi, tapi ilmu ilmu sekarang masih datang dalam bahasa inggris, dalam bahasa asing, termasuk bahasa inggris. kalau misalnya kita sudah punya satu lembaga yang seperti dimiliki jepang, jadi ada lembaga penerjemahan. jadi semua buku asing datang indonesia, langsung diterjemahkan, langsung diterbitkan, barangkali penguasaan bahasa asing tidak perlu lagi. anak anak jepang sudah bisa belajar apa saja dalam bahasanya sendiri, tidak usah belajar bahasa asing dulu. bahwa sebetulnya yang harus dikejar bukanlah bahasa asingnya, tetapi ilmunya. jepang, korea, cina adalah negara negara yang sekarang sudah menjadi raksasa. mereka maju bukan karena bahasa asing, tapi karena mereka menguasai ilmunya. jadi yang penting kita harus membeli ilmu seluas luasnya, sebanyak banyaknya kepada anak anak kita. pertama, bahwa penggunaan bahasa inggris sebagai salah satu bahasa pengantar rabi, pertama melanggar undang undang dasar bahwa bahasa indonesia wajib digunakan sekolah. lalu juga melanggar undang undang nomor tahun dan kedua, penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar sekolah, itu juga memberi dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk membina bahasa indonesia, pembinaan akan terhambat karena bahasa inggris, anak anak pasti akan lebih bangga berbahasa inggris daripada berbahasa indonesia. saya pernah mendengar sendiri salah satu kelapa gading kata gurunya, kalau kamu bisa berbahasa indonesia cuma bisa ngomong sama orang indonesia, tapi kalau kamu bisa berbahasa inggris bisa ngomong dengan orang asing, nah, ini kan penanaman rasa cinta kepada bahasa inggris, ketiga, undang undang nomor mengatakan bahwa harus diusahakan meningkatkan fungsi bahasa indonesia sebagai bahasa internasional. kapan bisa dicapai kalau dalam negeri saja bahasa indonesia disia siakan, artinya digunakan secara tidak menurut amanat konstitusi. bagus tanwin saksi adalah dosen fakultas psikologi universitas indonesia mengajar mata kuliah psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, filsafat manusia, dan juga metode pengukuran alat ukur. pendidikan adalah hak warga negara dan itu dijamin oleh undang undang dasar. pendidikan yang dimaksud dalam undang undang dasar, tentunya pendidikan dalam arti yang sesungguhnya, bukan pendidikan setengah setengah, atau melebih lebihkan, sehingga merepotkan dan mungkin membuat pembelajaran jadi berantakan. mutu pendidikannya juga yang bagus untuk semua orang. pemerintah, mestinya memperjuangkan kesetaraan mutu, kesamaan mutu kepada setiap orang. kalau ada kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, maka sekolah yang lebih jelek ditingkatkan mutunya. satuan pendidikan bertaraf internasional pada konsepnya, meskipun niatnya baik tapi kita susah membuktikannya, bertujuan membedakan satu kelompok orang dari kelompok orang lainnya. bahwa satu kelompok orang ingin dibuat lebih bagus. entah karena dasarnya mereka lebih cerdas, entah karena mereka lebih kelihatan prestasinya dan sebagainya. usaha itu disahkan atau bahkan dilegalkan dalam undang undang, usaha seperti itu jelas jelas bertentangan dengan asumsi bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan setiap orang harusnya mendapatkan pendidikan yang mutunya baik, setara untuk semua orang. satuan pendidikan bertaraf internasional bertujuan menghasilkan orang dengan kualitas yang berbeda dari yang lain. dasarnya tidak terlalu jelas dalam undang undang maupun dalam pembahasan banyak ahli dan pihak pemerintah. usaha usaha beberapa pemimpin dunia yang terkenal kekejamannya untuk mengupayakan diciptakannya ras ras unggul, seperti nazi jerman apa pun tujuannya baik atau buruk, merupakan persoalan etis dan bisa melanggar etika. berusaha menghasilkan manusia yang lebih unggul dari manusia yang lain. dalam literatur psikologi pendidikan kontemporer, dalam riset risetnya ditemukan bahwa pembentukan pemikiran, perolehan pengetahuan, peningkatan kompetensi, lebih optimal terjadi melalui interaksi dan dialog antara siswa, kalau kita bicara tentang sekolah, dengan rekan rekannya yang lebih tinggi kemampuannya dan juga dengan guru atau fasilitator yang menjadi asisten. guru bisa membantu memfasilitasi pembelajaran, rekan rekan siswa yang lebih pintar atau lebih banyak pengetahuannya bisa membantu rekan rekannya yang lebih sedikit pengetahuan dan keterampilannya untuk meningkatkan kemampuan. dengan interpelasi pikiran, kemudian belajar. justru sekarang ada usaha untuk melakukan membuat kelas kelas multi age dan multi ability, artinya orang orang dari umur yang berbeda dijadikan satu kelas dengan kemampuan yang berbeda juga. karena situ terjadi interaksi yang akan saling meningkatkan, tentu design dan metode pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa, dirancang khusus supaya pembelajaran terjadi. tapi kalau design nya sudah bagus, metodenya sudah bagus kemudian dibandingkan mereka yang bergabung dengan teman teman yang beragam kemampuannya dan mereka yang hanya belajar bersama orang orang yang setara kemampuannya, maka yang beragam ini jauh lebih baik hasilnya. bahwa usaha untuk memfasilitasi, mendorong, dan menghasilkan orang orang atau siswa siswa yang lebih baik melalui satuan pendidikan bertaraf internasional justru jadi persoalan, yang dinilai mampu, entah mampu dari keuangan maupun kemampuan, dia akan jadi lebih baik tapi yang lain makin tertinggal. justru perpaduan pembauran mereka ini yang diperlukan untuk mengangkat yang lain, yang lebih sedikit kemampuannya sehingga lebih berkembang. kemudian dari segi praktiknya, ada banyak yang mengklaim bahwa sekolah ini berhasil menerapkan standar bertaraf internasional. banyak juga yang bilang kami tidak memungut biaya, kami menyediakan beasiswa. kalau kita pakai penalaran induksi, mungkin dari kasus, ada empat kasus yang berhasil sisanya tidak berhasil. maka penularannya sangat lemah dan itu musti dicek datanya secara lengkap, supaya kita bisa membuat kesimpulan yang lebih kuat. tetapi problema dalam keseharian, dalam observasi, penelitian, dan pembicaraan dengan orang tua, ada banyak masalah sana. memang sekolah bisa bilang, kami tidak memaksa murid ini untuk mengikuti sekolah bertaraf internasional. kalau untuk sekolah yang hanya membuka program bertaraf internasional, mereka juga bilang, kalau enggak sekolah, sekolah kami enggak apa apa, bisa pilih yang lain . tapi kita coba bayangkan kondisi psikologis dari orang tua dan siswa, yang sudah mengantri mau masuk sekolah, betapa repot orang tua harus menyekolahkan anaknya. sekolah biasa saja sudah mahal, apalagi sekolah dengan taraf internasional, lepas ada beasiswa atau tidak. ini ada kekerasan yang halus, yang kalau dalam istilah pierre bourdieu disebut kekerasan simbolik. kekerasan yang halus, yang membuat korban merasa dengan sukarela untuk menerimanya. itoe chodidjah mengacu kepada uud bahwa tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan saksi sebagai warga negara indonesia mempunyai kewajiban untuk membantu pelaksanaan hal tersebut. sebagai seorang pendidik, ahli meyakini bahwa pekerjaan mendidik adalah memberikan kemampuan kepada umat manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya, sehingga apabila ada yang salah mereka tidak akan kembali. menelusuri dikembangkannya program sbi rabi dan menjadi bagian dari prosesnya, terutama dalam pelatihan pelatihan guru membuat ahli semakin melihat dengan jelas bahwa kedudukan undang undangnya sampai pada proses belajar mengajar kelas mengandung kejanggalan kejanggalan yang merugikan masyarakat pengguna pendidikan. sebuah dokumen atau undang undang terbukti tepat atau tidaknya adalah pada saat implementasikan. apalagi jika itu mengatur pendidikan yang langsung menyangkut kehidupan manusia, hasil dari produk hukum yang menyangkut pendidikan hanya akan terlihat setelah anak berperan dalam kehidupan luas, bukan sekedar ketika mereka lulus dari sekolah atau memenangkan berbagai kejuaraan saja. keterlambatan dalam menganalisa produk hukum yang menyangkut pendidikan anak pada usia sekolah berakibat fatal. karena perkembangan setiap individu tidak dapat ditarik mundur untuk diperbaiki. tujuan yang tertera pada undang undang kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus diuji dari implementasi dan output yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar pada tataran dokumen. dalam hal ini ahli menggaris bawahi sekolah sekolah yang mendapatkan pembiayaan langsung dari dana negara melalui apbn maupun rapid. oleh sebab itu, undang undang yang menyangkut pendidikan implementasikan sebelum undang undang itu diimplementasikan secara luas, seharusnya dilakukan pengujian terhadap undang undang tersebut dalam sup yang kecil dan dilakukan analisa cermat tidak sekedar tambal sulam. perlu diingat bahwa ketika berbicara sbi rabi ini maka berbicara secara nasional yang secara geografis disadari bahwa letak indonesia begitu beragamnya. sehingga yang perlu dipikirkan adalah secara nasional, bukan satu sekolah satu sekolah. dalam laporan john clerg, yaitu seorang peneliti yang dibawa oleh british council indonesia atas penelitiannya pada tahun tentang sbi disampaikan bahwa sebaiknya program sbi ini diselenggarakan terlebih dahulu dalam jumlah yang dapat dikendalikan, yaitu dalam jumlah sepuluh sekolah misalnya. kemudian, sekolah tersebut menjadi contoh sekolah sekolah lain yang ada disekitarnya dan sebelumnya sekolah sekolah tersebut harus dipantau secara ketat dalam penyelenggaraannya. sejak dikeluarkannya kebijakan sbi rabi, bahwa tadinya tidak ada r nya, hanya sbi saja. namun, kemudian dalam praktiknya belum sampai pada titik yang memungkinkan untuk sbi, maka kemudian ada keluar r nya, rintisan. saat ini terdapat lebih dari sekolah dengan predikat ini. yang perlu dipertanyakan adalah apakah sudah ada kajian cermat yang menunjukan bahwa upaya mencerdaskan kelompok kecil anak anak yang memang sudah cerdas ini melalui sekolah sbi rabi benar benar berdampak signifikan terhadap output nya. membicarakan apakah undang undang mengenai sbi rabi tepat atau tidak, tidak bisa dilakukan hanya sekedar pada tataran dokumen undang undangnya. hal itu bagaikan menggambar atas air, tetap harus dilakukan tinjauan aplikasi secara menyeluruh dan luas. perjalanan antara sisdiknas sampai pada kegiatan ruang kelas adalah perjalanan yang sangat berliku, menanjak, dan begitu sulitnya. karena kita berbicara proses mendidik anak, yang tidak cukup dengan sekadar menunjukkan dokumen dokumen saja bahwa ini sekolah sudah ter iso, dan sebagainya, tetapi menyangkut bagaimana proses dalam kelas ketika guru mengajar, itu yang menjadi utama yang meningkatkan kualitas. dan situ saya berikan gambar kecil yang dilihat dari kacamata undang undang maka terlihat lebih sederhana, padahal perjalanan sebenarnya tidak sesederhana itu. jika pada kesaksian sebelumnya oleh ahli pemerintah disampaikan bahwa rabi tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, faktanya mari kita hitung lebih banyak yang mana jumlah anak yang sudah cerdas, dan akan lebih diceraikan dibandingkan dengan jumlah anak yang terpaksa tidak mencerdaskan karena faktor geografis karena faktor keturunan atau kecerdasan, dan karena faktor finansial? sehingga sebenarnya pengelompokkan tersebut menurut ahli membuat anak anak yang punya kesempatan untuk muncul menjadi cerdas tidak muncul. disampaikan juga bahwa rabi adalah untuk menampung anak anak berkebutuhan khusus karena kecerdasannya lebih tinggi dibanding dengan rata rata anak lainnya. hli mempertanyakan, ukuran apa yang digunakan? bagaimana dengan jumlah anak yang putus sekolah? adakah mungkin antara mereka terdapat anak anak yang juga cerdas yang secara tidak langsung terbunuh kecerdasannya? dalam pengalaman ahli menangani anak anak putus sekolah yang ada jalanan, banyak sekali mereka yang cerdas dalam menghadapi hidupnya, hanya mereka memang tidak tertampung secara formal lembaga lembaga pendidikan. bukti bahwa penyusunan sisdiknas tidak diawali dengan riset lapangan yang cermat adalah masih banyak kabupaten dan kota yang sampai saat ini belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memulai program ini. apakah sudah ada hitungan yang dapat memprediksi kapan seluruh kabupaten dan kota tanah air memiliki sekolah bermutu rabi? apa dampaknya terhadap sekolah sekolah sekitarnya yang bahkan belum berstatus ssn sekali pun? paparan bapak women pada simposium sbi tahun lalu, yang mengatakan bahwa situ ada klausul, teaching and learning math and science and vocational subject conducted both english and bahasa indonesia, sekolah rabi maupun sbi. kemudian pada berikutnya laman badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan serta penjaminan mutu pendidikan pada bagian program kerja yang berjudul, program kerja pendidikan guru bertaraf internasional bidang pipa, dinyatakan pada salah satu persyaratannya adalah guru mampu melaksanakan proses belajar mengajar dalam bahasa inggris secara efektif dengan diberikan angka total ini adalah naif sekali untuk tidak tahu bahwa sekarang total itu tidak ada yang angkanya karena bukti dari ets yang menunjukkan bahwa saat ini sejak tahun nilai total yang ratus ratusan, tidak ada. karena total itu sudah berubah pada tahun kemudian menjadi online pada tahun yang skornya hanya dari sampai saat ini, yang ada namanya total ibt yang nilainya paling tinggi nah ini kalau kita terus menggembar gemborkan bahwa total terdapat kejanggalan dalam sistem dan alat yang digunakan pada proses penerimaan dan evaluasi akhir. untuk masuk sekolah sekolah rabi sbi, siswa harus mengikuti berbagai sistem saringan karena apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penegakkan nilai nilai konstitusionalismeara pemohon yang terdiri adalah perorangan warga negara indonesia, dibuktikan dari kartu tanda penduduk (bukti dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur huruf (a) dan (c) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sudah terpenuhi, bahwa, para nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional terhadap pembukaan, dandengarkan tadi paparan dari smp magelang bahwa dari jumlah sekian yang diterima ada sekian yang mendaftar, maka otomatis yang ditarik adalah kelompok kelompok sarinya. kesimpulan para peneliti tersebut menyampaikan bahwa penerapan bilingual sekolah sekolah indonesia memerlukan pembenahan yang menyeluruh dalam unsur sumber daya pengajar dan bahan ajar. hasil penelitian telah dibukukan melalui dua kali simposium yang membahas rabi, utamanya menyangkut penggunaan bilingual dalam proses belajar mengajar. karena bahasa inggris menjadi icon sekolah sekolah sbi rabi, maka kemampuan guru dalam menggunakan bahasa inggris untuk mengajar terutama matematika dan ipa menjadi penting. pengembangan materi ajar dalam dua bahasa juga tidak dapat dielakkan. namun kenyataannya sampai saat ini kompetensi guru bahasa inggris sebagai tolak ukur kemampuan menggunakan bahasa inggris bagi guru mata pelajaran lain masih pada kategori yang secara umum rendah. hal ini bisa dibuktikan melalui data statistik, maupun pengalaman lapangan yang sehari hari bertemu dengan guru guru, terutama guru guru bahasa inggris. pertama, mengirim guru untuk mengikuti kursus bahasa inggris jangka pendek yang apabila menkursuskan guru bulan nanti sudah bisa ngejar pakai bahasa inggris padahal sangat tidak cukup. mengikutsertakan guru pada pelatihan yang bersifat sporadic yang menurut ahli seharusnya dilakukan pelatihan secara cermat sesuai dengan kebutuhan untuk memampukan anak berpikir bukan hanya memampukan anak anak menang lomba olimpiade. jika ada pelatihan gabungan rata rata jumlah pesertanya melebihi kapasitas pelatihan untuk skill berkisar bahkan ahli pernah dihadapkan pada guru satu provinsi untuk bisa mengajar dalam bahasa inggris dan itu dari sd, smp, sma, smk. waw saya bilang, kalau pekerjaan ini diserahkan kepada pelatih unggul dari negara lain sekalipun dia tidak akan bisa melakukannya karena dalam hari diminta membiasakan lebih dari orang untuk ngejar pakai bahasa inggris ketika dia diajak ngomong how are you today i'm fine saja susah, dan hal ini patut menjadi perhatian yang sangat mendalam dari pemerintah. dalam hal ini seolah olah unsur kemampuan berbahasa adalah satu satunya yang diperlukan padahal ada unsur pedagogi dalam mengajar bidang lain dalam bahasa asing yang tak kalah pentingnya misalnya tehnik merangsang berpikir dalam bahasa inggris, sudahlah teman teman guru dalam bahasa indonesia melakukan hal tersebut sehingga kemudian bisa mentransferkan itu dalam bahasa inggris. kemudian tehnik memancing siswa untuk menyampaikan kembali apa yang diajarkan dan seterusnya. meminta siswa untuk mampu bertanya adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dengan kemampuan berbahasa yang terbatas, bahkan ketika bahasa indonesianya pun itu tidak mudah. bagaimana dengan bahan ajar? bahan ajar tiga dari tiga mata pelajaran, mata pelajaran matematika, mata pelajaran ipa, dan mata pelajaran bahasa inggris. kelas smp, smp kelas semester ini adalah buku pelajaran ipa yang mana sebelah kiri ada dalam bahasa indonesia, sebelah kanan ada dalam bahasa inggris. kemudian yang berikutnya adalah contoh matematika mana terjemah dan teman teman ahli yang sering mengajar privat rabi mengatakan, itoe ini apa ya, kok anak anak smp kelas disuruh belajar kaya gini, bahasa inggris, ini bahasa inggrisnya rem sama bahasa inggrisnya ini, itu banyak yang salah dalam teknis . lantas secara kontradiktif, pelajaran bahasa inggrisnya, berikutnya. karena guru bahasa inggris atau orang orang yang menulis materi bahasa inggris menganut bahwa itu belum ada pelajaran bahasa inggris maka pelajaran bahasa inggrisnya simpel ini, how are you today, fine thank you, what your name?. ditinjau dari segi pedagogi pengajaran dalam dua bahasa penerjemahan menimbulkan kebingungan bagi anak dalam berpikir. apakah isi yang harus dikuasai atau bahasa? bahasa adalah alat berpikir. pada saat kita menyampaikan sesuatu kita memutuskan otak kita, bahasa apa yang kita pakai untuk menyampaikan sesuatu yang sedang kita pikirkan. ahli lebih gampang loncat dari bahasa inggris bahasa malang sebenarnya, daripada bahasa indonesia. salah kaprah menggunakan bahasa inggris seperti ini, tiada hari tanpa belajar, day learning, learning day. oh, goodness. brave! , aku malu datang terlambat, shame. capaian cita cintamu setinggi langit, reach your aspiration sky high, what it?. kurikulum internasional apa itu? banyak negara sekolah sekolah berkelas dunia (world class school), the world class school itu digunakan banyak tempat. jadi ahli pikir pada saat pertama kali ahli mendengarkan bahwa world class school itu tidak ada, ada. justru orang tidak menggunakan internasional karena istilah internasional digunakan untuk sekolah sekolah yang menampung anak anak dari berbagai kewarganegaraan. maka jika jakarta international school menampung anak anak dari berbagai warga negara dan sekolah sekolah inggris yang disebut international school adalah anak anak imigran yang belum bisa berbahasa inggris maka mereka harus masuk international school itu terlebih dahulu atau sekolah sekolah swasta yang memang sengaja dibuat sangat elit dengan menggunakan apa yang disebut ib. atau international bachaloreat indonesia sudah ada sekolah international bachaloreat yang membeli lisensi dari international bachaloreat dan semuanya adalah sekolah swasta. yang memang layak layak saja kalau swasta mah karena itu memang didanai sendiri. yang dipahami sekolah rabi, kurikulum internasional adalah cambridge, padahal itu adalah kurikulum untuk tes yang dijual oleh salah satu unit pelayanan dari university cambridge dan bukan dari sistem universitas cambridge. tetapi adalah cambridge international examination centre. kesimpulan, pertama, adalah undang undang yang menyangkut sekolah tidak dapat dievaluasi pada tataran dokumen tanpa menyentuh implementasi dan output, tidak mungkin. rabi, sbi, dilandasi oleh undang undang yang tidak berpihak kepada keadilan dalam perolehan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang merata. karena persiapannya yang kurang cermat, maka evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan sbi, rabi, sporadis, tidak holistik, dan cenderung membuat sekolah menerjemahkan kata internasional dengan bahasa inggris dan keterampilan keterampilan ekstrakulikuler lainnya. jika dilihat dari praktek pelaksanaan proses penyelenggaraan program rabi, maka muncul persepsi bahwa program ini merupakan kebohongan publik. karena masyarakat yang mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah rabi, sebagian besar hanya mengerti bahwa rabi membedakan anak anak mereka dari kelompok anak anak yang lain yang tergolong kurang cerdas tanpa kritis terhadap proses pembinaan berbagai aspek kecerdasannya. yang banyak dituntut orang tua saat ini adalah transparansi sistem keuangan, bukan sistem pendidikannya. bagi kebanyakan anak indonesia, bahasa indonesia adalah bahasa kedua setelah bahasa ibu. dalam jangka waktu tertentu, posisi bahasa indonesia sebagai bahasa persatuan dikhawatirkan akan menjadi bahasa kaum bawah yang membedakan mereka dari anak anak dari kelompok elite terpelajar. mari kita berhenti melihat pendidikan indonesia, sebagaimana orang buta meraba gajah. mari kita lihat secara holistik bahwa kita menyiapkan anak anak indonesia yang akan mengemban amanah undang undang dasar dan pancasila pada zaman mereka, bukan saat ini. dated josef ahli sangat menentang sistem pembelajaran rabi dan sbi, dan karena itu ahli menuntut supaya pemerintah secepatnya membubarkan, meniadakan keberadaan kedua lembaga pendidikan tersebut dari bumi indonesia yang merdeka dan berdaulat. ahli menuntut pembubaran rabi dan sbi berdasarkan beberapa alasan naluriah. pertama, ada cara pembelajaran kedua lembaga persekolahan itu yang terang terangan melanggar konstitusi yaitu penggunaan bahasa asing dalam hal ini bahasa inggris, sebagai bahasa pengantar formal dalam pembelajaran fak fak eksakta tertentu antara lain matematika dan fisika. yang dilanggar adalah dari uud asli yang berbunyi, bahasa negara, ialah bahasa indonesia. memang tidak ada atau konstitusi kita yang secara eksplisit menyebut bahwa bahasa nasional kita, yaitu bahasa indonesia, harus pula dijadikan bahasa pengantar dalam pembelajaran sekolah sekolah negeri. namun ada yang menegaskan bahwa, ahli quote,. this quote. ini adalah bunyi ahli menganggap wajar sekali bahkan merupakan satu keniscayaan bila pengajaran sekolah sekolah negeri, sekolah sekolah nasional menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar resmi. negeri merdeka mana pun dunia ini, jadi dikatakan internasional melakukan hal ini untuk membuktikan self respect selaku negara berdaulat dan bangsa yang merdeka. ahli menuntut pembubaran rabi dan sbi berdasarkan alasan naluriah kedua. penggunaan bahasa asing dalam hal ini bahasa inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran, terang terangan tanpa ledeng aling aling telah mengkhianati sumpah pemuda tahun sumpah yang secara resmi kita nobatkan dan akui merupakan tonggak sejarah kedua dari perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia. bahwa pada tanggal oktober tahun itu, sekumpulan pemuda pemudi terpelajar kita mengadakan sumpah, berupa pilihan kesatuan wilayah yaitu bersumpah darah satu. pilihan kesatuan politis, berbangsa satu, dan pilihan kesatuan budaya, menjunjung tinggi bahasa persatuan yang semuanya disebut indonesia dengan hikmat dan kebanggaan. pilihan bahasa indonesia sebagai bahasa persatuan punya makna yang mendalam dan pengertian yang sungguh mendasar. bahasa merupakan ekspresi dan prestasi kultural yang terpenting dari komunitas human adalah bahasa yang melambangkan konsensus yang mendasari suatu komunitas dan sebagai media komunikasi yang mengkondisikan kehidupan bersama. untuk menunjukkan bobot kekuatan suatu bahasa sebagai ekspresi dari suatu konsensus dan media komunikasi, akan ahli utarakan renungan dari aristotle. menurut filosof besar ini, bila makhluk makhluk binatang diberi kemampuan alami oleh sang pencipta alam semesta untuk mengutarakan, mengungkapkan rasa gembira, dan kemarahan melalui bunyi suara, hanya makhluk manusia yang berkemampuan berkat bunyi suara yang disepakati untuk mengkomunikasikan buah pikirannya tentang apa yang konstruktif atau destruktif tentang baik atau buruk, tentang tepat atau keliru, tentang adil atau tak adil, dan dengan begitu menempatkan komunitas human dalam perumahan atau kompleks permukiman. bahasa adalah ekspresi dari pilihan bebas manusia dengan kata lain, bahasa merupakan suatu fakta kebiasaan yang disepakati oleh para penggunanya tengah tengah keanekaragaman bentuk linguistik yang menyatakan pikiran sama, konsep yang sama. berkat fungsi kultural dari bahasa, manusia manusia dapat memperluas domain dari hak kewajiban mereka, yaitu menentukan masalah masalah kepemilikan, menerapkan nilai dari benda benda dan mengatur hubungan dependensi yang menimbulkan berbagai bentuk kekuasaan. pendek kata, bahasakan yang merupakan faktor utama dari kesatuan dan persatuan. melalui bahasa terwujud apa yang kini disebut identitas kultural dari suatu komunitas human, sebab pada akhirnya manusia terbentuk lebih banyak oleh bahasa ketimbang bahasa terbentuk oleh manusia. dengan kata lain, keindonesiaan manusia indonesia, baik selaku makhluk (human) maupun dan lebih lebih selaku warga negara (citizen), pada akhirnya dibentuk oleh bahasa indonesia. remark ini menjadi pengantar bagi alasan malaria ahli yang ketiga, yang mendasari tuntutan ahli untuk membubarkan rabi dan sbi secepat mungkin sebelum terlambat. para perumus dan pengambil keputusan politik untuk membangun rabi dan sbi, adalah telah keliru. orang orang inggris dan amerika maju, bukan karena mereka berbahasa inggris, tetapi berhubung mereka mengi nilai nilai kemajuan zaman dan melalui jalur pendidikan formal, membiasakan anak didik mereka sedini mungkin untuk menggali, mengenal, mempelajari, menguasai, mengi, dan menerapkan nilai nilai yang diakui berguna bagi dia, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa, dan negaranya. dalam pembiasaan kultural yang konstruktif inilah bangsa inggris dan amerika yang bangga pada kenasionalannya masing masing. sudah tentu menggunakan bahasa inggris, bahasa nasional mereka, bahasa sehari hari mereka, bahasa ibu mereka sebagai media komunikasi. namun, tetap saja yang membuat anak anak inggris dan amerika bisa maju, bukan karena penggunaan bahasa inggris itu, tetapi kemampuan mengi dan menerapkan nilai nilai kemajuan yang disejajarkan tadi dalam kehidupan sehari hari. bahwa bahasa inggris bagi orang amerika dan orang australia sebenarnya tidak sama. hanya penggunaan hampir serupa, paling sedikit berbeda dalam ucapan dan tulisan. lalu, bahasa inggris yang mana yang ahli pakai, yang harus kita pakai. ahli pernah menghadiri konferensi internasional, mana hadir guru besar amerika dan guru besar inggris. guru besar amerika menyeletuk, don't understand what are you speaking about. orang inggris mengatakan, course sir, because speak english not american. dengan menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran matematika misalnya, anak didik kita sekaligus dibebani oleh dua masalah pokok yang cukup pelik hingga menekan physical, menimbulkan masalah psikologis yang sebenarnya tidak perlu. pertama, masalah penguasaan sistem matematika yang dalam dirinya sudah merupakan vak, yang tidak gampang dipahami apalagi dikuasai penularannya. kedua, untuk memahami matematika dengan baik, anak didik harus berani bertanya. namun, bagaimana bisa merumuskan pertanyaan yang tepat dalam bahasa inggris yang bukan merupakan bahasa hidupnya sehari hari, sedangkan matematika pada dasarnya merupakan suatu bahasa akademik tersendiri. matematika sekaligus merupakan vak instrumental dan vak final. matematika adalah vak final karena merupakan suatu pengetahuan tersendiri antara pengetahuan pengetahuan lain yang perlu dipelajari dan dikuasai. matematika adalah vak instrumental, berhubung diberikan untuk bisa memahami ilmu pengetahuan lain, yaitu fisika, kimia, dan lain lain. dilihat dari sudut guru juga ada masalah, guru yang lancar berbahasa inggris tidak dengan sendirinya membuat dia tambah mahir dalam bermatematika, baik matematika sebagai mata pelajaran instrumental dan mata pelajaran final. maka, ahli khawatir cara pembelajaran yang khas internasional rabi dan sbi akan berdampak negatif. kalaupun tidak destruktif bagi kita semua, anak didik menjadi minder, bermentalitas islander, hilang kebanggaan nasionalnya. sedangkan mereka ini, secara natural yang akan menjadi andalan eksistensi negara kesatuan republik indonesia masa masa mendatang. ada cerita, seorang ibu yang katanya kaget mendengar anaknya mengucapkan, hate the bahasa, saya benci bahasa, maksudnya bahasa indonesia. rupanya dalam batin anak ini, dia sungguh menyesal tidak dilahirkan sebagai anak inggris. bagaimana anak ini bisa diharapkan menjadi warga negara andalan, menjadi generasi penerus negeri tercinta ini, dia salah asuhan, tapi salah siapa? ada pemenang nobel dari jepang yang tidak menguasai dengan baik bahasa inggris, tetapi ternyata mampu menguasai dengan baik ilmu fisika, dan karena itu diberi hadiah nobel. ahli tahu benar, tidak sedikit lulusan dari itb dan fakultas teknik kita lainnya, mampu meraih gelar doktor atau ph. dengan predikat cum laude, bahkan summa cum laude lembaga pendidikan tinggi luar negeri. padahal kita semua tahu bahwa para pelajar bidang ilmu ilmu eksakta dan kedalaman pada umumnya relatif lemah berbahasa inggris, tapi mereka bisa menguasai vak vak yang berat itu oleh karena dijelaskan dalam bahasa ibu mereka, dan dia bisa menanyakan persis apa yang tidak dia ketahui. lalu apakah sebenarnya ukuran yang tepat dari internasional sistem pendidikan nasional? mengapa bahasa inggris sebagai bahasa pengantar? mengapa tidak bahasa perancis atau bahasa jerman? padahal prestasi keilmuan dan teknologi dari pembelajaran kedua negara eropa barat ini tidak lebih rendah daripada prestasi keilmuan dan teknologi negara negara anglo saxon yang berbahasa inggris. jepang dan cina yang kini mulai kita kagumi kemajuan anteknya, tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pembelajaran sekolah sekolah mereka. sungguh patut disesalkan mengapa pemerintah nasional penguasa negara kita yang justru memelopori penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pembelajaran sekolah sekolah yang didirikan dan dikelolanya. kalau hal ini dijalankan oleh lembaga pendidikan swasta, mungkin masih pantas dimaafkan. jangan heran kalau negeri tercinta ini mulai menyusup persekolahan asing yang tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta asing, tetapi pemerintah asing itu sendiri, walaupun tidak secara terang terangan. perancis, ahli belajar sana tahun. setahu ahli, janganlah orang asing, swasta nasional saja tidak diizinkan mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan. pendidikan adalah urusan prerogatif, monopolistik dari pemerintah sebab pendidikan nasional sana tidak hanya bertujuan membentuk manusia perancis yang cerdas, tetapi bertujuan sekaligus menempa anak perancis menjadi citizen, menjadi citizen, menjadi warga negara yang handal, yaitu yang kukuh berbudaya nasional, berbudaya france. ahli menuntut pembubaran rabi dan sbi berdasarkan alasan naluriah yang lain lagi, yaitu yang keempat. alasan ini tampil benak ahli setelah mengetahui bahwa standar pendidikan negara maju yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran rabi dan sbi adalah standar kompetensi salah satu sekolah terakreditasi negara negara anggota oecd yaitu organization for economic cooperation and development. sikap ini sungguh belahan, menertawakan. oecd adalah sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan dari negara negara industrial maju. keanggotaannya tertutup bagi negara negara belum maju, termasuk indonesia. jadi dengan memandang standar sana, apakah kita menganggap perlu menyiapkan anak anak indonesia untuk bisa diterima sebagai pegawai lembaga itu? ahli tahu persis bahwa semua negara maju anggota oecd, lembaga pendidikannya dipertahankan bersifat nasional. artinya menggunakan bahasa nasional masing masing sebagai bahasa pengantar, pembelajaran vak apa saja. kalau pun mereka berusaha memperbaiki atau meningkatkan mutu pendidikan nasionalnya atas pertimbangan apa pun, mereka berkonsultasi kepada unesco, bukan kepada oecd, yaitu lembaga pbb yang bertugas khusus mengurus dan menangani masalah masalah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan, dan kaitannya satu sama lain. indonesia adalah anggota penuh dari unesco, punya duta besar tersendiri unesco yang pada atasnya direkrut dari para pejabat jajaran kementerian pendidikan dan kebudayaan. mengapa kita tidak menelaah saja publikasi dari lembaga dunia ini? yang dengan setia dan terbuka memuat hasil hasil seminar, simposium, dan pendapat perorangan dari para ahli bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan. untuk apa kita menjadi anggota lembaga prestisius ini? untuk apa kita dengan setia membayar iuran keanggotaan kalau kita tidak berniat memanfaatkan ide ide cemerlang yang dipaparkan dan digodok lembaga ini. masih ada alasan naluriah kelima yang mendasari tuntutan ahli untuk membubarkan rabi dan sbi. pendidikan sudah ditetapkan oleh konstitusi dan konstitusional sebagai salah satu jalur pemerataan, peningkatan akal budi warga kita, jadi menerapkan asas egaliter dalam pelaksanaan pendidikan. sedangkan melalui aneka keistimewaan yang ditopang oleh aneka jenis pendanaan yang sudah mulai dipertanyakan efektivitas dan penggunaannya, rabi dan sbi dengan sengaja menimbulkan kekuasaan kalangan warga yang justru mau dihapus oleh revolusi kemerdekaan nasional, bahkan telah dirintis egalitarisme itu arah mana sejak sebelum kemerdekaan oleh beberapa tokoh pendiri negara kesatuan republik indonesia willem iskandar tapanuli selatan dalam sekolah guru yang dibukanya, muhammad safe'i minang kabau, dengan indonesia never has school dan hajar dewantara dengan taman siswanya. swastanisasi yang dilakukan oleh rabi dan sbi dengan sengaja menyiapkan dua jenis pokok warga negara, kelompok pertama dibuat cerdas begitu rupa hingga kelak bisa menjadi peserta aktif dalam proses pembangunan nasional dengan segala imbalannya. kelompok kedua disiapkan menjadi sekadar menjadi penonton belaka dalam proses pembangunan nasional tidak wong. mengingat hal ini dilakukan oleh sekolah sekolah negeri, sekolah pemerintah, berarti pemerintah telah melanggar asas demokrasi pendidikan, yang ukuran pelaksanaannya adalah kenaikan mutu pendidikan yang semakin tinggi untuk jumlah anak didik yang semakin banyak, dan dalam jumlah yang semakin banyak ini terdapat anak anak dari kalangan keluarga yang tidak berada dari keluarga miskin, dengan kata lain tidak dibenarkan adanya komersialisasi pendidikan, jenjang pendidikan mana pun. jika ahli menuntut pembubaran rabi dan sbi secepat mungkin, bukan berarti ahli menolak usaha peningkatan mutu pendidikan kita taraf internasional, juga jangan disimpulkan bahwa ahli tidak setuju pada pembelajaran bahasa asing, termasuk bahasa inggris lembaga pendidikan kita, baik pemerintah maupun swasta, baik pusat maupun daerah. pemerintah harus berusaha meningkatkan mutu pendidikan karena selain hal ini telah diamanatkan konstitusi, juga demi penghargaan real dari negara bangsa lain terhadap bobot intelijensi, dan kecakapan teknologi dari warga kita kancah pergaulan internasional mana globalisasi yang kian merajalela. yang ahli tentang adalah cara yang dipilih dan standar yang dipakai dalam usaha peningkatan mutu tersebut. cara dan standar yang ahli anggap terlalu simplektisara pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia adalah para pembayar pajak (bukti selain itu, pemohon dan pemohon adalah warga negara indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung atas berlakunya undang undang nomor tahun yang diuji. pemohon iii hingga pemohon juga concern dalam melakukan advokasi bidang pendidikan, yang terdiri dari: pemohon yaitu andi akbar fitriyadi, merupakan warga negara indonesia yang bekerja sebagai swasta. pemohon adalah orang tua dari zufaryaskur akbar. pemohon merupakan orang tua yang pernah mendaftarkan anaknya pada sekolah rabi yaitu sdn menteng rabi jakarta selatan (bukti pemohon yaitu nadia masykuria, merupakan warga negara indonesia yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. pemohon adalah orang tua dari kabilah, unair asli, dan ngurah hanafi. pemohon merupakan orang orang tua yang anaknya bersekolah rabi. anak pertama pemohon yaitu kabilah adalah murid kelas smpn rabi jakarta. anak kedua, unair asli adalah murid kelas sdn menteng rabi jakarta, dan anak ketiga dari pemohon yaitu ngurah hanafi adalah murid kelas sdn menteng rabi jakarta (bukti pemohon iii yaitu hilang tauhid, merupakan warga negara indonesia yang bekerja sebagai karyawati. pemohon adalah orang tua dari muhammad alfa fathullah dan muhammad adil berjuang. pemohon para pendiri dan penyelenggara sistem pembelajaran rabi dan sbi tidak punya kearifan untuk membedakan, tidak punya kearifan untuk membedakan antara memahami (to comprehend) dan membenarkan (to justify). apa yang kita pahami baik negeri lain, betapa pun majunya tidak dengan sendirinya bisa dibenarkan untuk diterapkan begitu saja negeri kita ini. jadi harus dibedakan antara memahami dan justify. bila lembaga pendidikan betul betul hendak dijadikan bagian organik dari bangsa, memang seharusnya begitu, hendaknya perlu disadari bahwa keberhasilan kerjanya lebih banyak ditentukan oleh kebudayaan nasional, mana lembaga pendidikan berada secara alami ketimbang oleh pedagogi yang secara artifisial dimasukkan dalam sistem pendidikan. ahli pun tidak menolak bahasa asing sekolah, bahasa bahasa asing memang pantas disejajarkan sekolah tetapi sebagai mata pelajaran biasa samping fak fak lainnya, bukan lalu difungsikan sebagai bahasa pengantar pembelajaran menggantikan bahasa indonesia. menurut ukuran unesco, lembaga pbb yang mengurus kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. bahasa indonesia sudah memenuhi syarat bahasa modern karena bahasa indonesia sudah bisa dipakai untuk membahas hal hal dan tema yang abstrak seperti ilmu pengetahuan dan filosofi. memang kadang kadang telinga kita ada kedengaran campuran kita pakai, atom, neuron, proton, tapi kan itu memang datang dari luar negeri, tidak perlu kita terjemahkan. sama dengan kalau orang inggris harus menerjemahkan pemprov atau lemper. tidak bisa dalam bahasa inggris itu harus dalam bahasa indonesia. jadi bahasa gado gado itu bukan ukuran bahwa bahasa itu tidak sempurna karena kita ambil yang keasliannya. bahasa asing perlu dipelajari karena merupakan jendela dunia (the window the world) yang dapat memperluas pengetahuan visi kita sehingga tidak menjadi seperti katak bawah tempurung. hanya kita perlu selektif dalam mengadakan pilihan bahasa mana yang perlu dipelajari dan jenjang pendidikan yang mana. sebab dalam memilih itu, kita sebenarnya menentukan bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita sendiri melihat kita dalam tataran dunia tersebut. putusan yang kita ambil dengan sendirinya menjadi koordinat bagi langkah kita maju depan, ukuran apakah kita sudah melenceng dari tujuan semula atau tidak. ahli telah mengalami nikmat penguasaan bahasa asing yang dahulu ahli peroleh ketika duduk bangku sekolah menengah berbahasa belanda zaman kolonial. ahli anak tiga zaman, bahasa belanda, inggris, france, dan german yang diajarkan milo yaitu kepada saya. ternyata sangat membantu ahli dalam memperluas visi kehidupan, mendalami semua pengetahuan yang dipaparkan dalam bahasa bahasa tersebut. aristotle murid yang setia dari plato sangat mengagumi plato. walau begitu dia mengatakan amicus plato, sed magis amica veritas, saya mencintai plato, tapi saya mengkritiknya karena saya lebih cinta pada kebenaran. analog dengan itu ahli mengatakan, amicus magistrat sed magis amica veritas, ahli cinta pada pemerintah tapi lebih cinta pada kebenaran, dan kebenaran itu sesuai tadi yang disebut dalam sumpah. h.a. miliar keahlian dalam filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan, masalah sbi dan rabi ini dalam hubungan dengan negara indonesia tidak terlepas dari perubahan global dewasa ini. yang kedua, indonesia mempunyai filsafat pendidikan yang unggul dalam menghadapi perubahan global seperti yang telah dirumuskan oleh founding fathers kita, hajar dewantara yang berkaliber internasional. melihat perubahan global yang terjadi dewasa ini, mana pendidikan tidak terlepas dari perubahan ini. penelitian internasional mengenai perubahan global itu banyak sekali. ahli ambil salah satunya adalah buku yang diterbitkan tahun yang lalu oleh laurence smith, the world sana dia jelaskan mengenai empat masalah yang dihadapi dunia: pertambahan penduduk. keterbatasan sumber daya alam. perubahan iklim. globalisasi. ahli tidak menjelaskan mengenai pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber daya alam, dan perubahan iklim. ini semuanya merupakan masalah dalam perundingan rio tentu bulan depan rio janeiro. bagaimanakah masalah globalisasi? bagaimanakah posisi indonesia dalam menghadapi perubahan global ini? ada empat kemungkinan. pertama, kita dihanyutkan oleh arus globalisasi. kedua, kita bisa melawan arus globalisasi. jadi kita pakai koteka semua sini, itu kita menentang arus globalisasi. ketiga, kita berposisi sebagai kandang burung, kita bersiul siul, tetapi kita dalam kurungan burung, tidak bisa bikin apa apa, sebagai penonton. atau kita mencari identitas bangsa kita sebagai bangsa yang besar mana kita berada. dalam ini kita lihat dulu negara kita ini, bangsa kita ini mempunya tiga modal yang sangat besar, yaitu: kekayaan alam atau modal sumber daya alam. kekayaan budaya atau modal kebudayaan. modal sumber daya manusia. kita kembali roh undang undang dasar dalam bab xvi yang mengatur mengenai pendidikan nasional. kita ingat dalam sejarah, pembentukan bab xiii ini yang diketuai oleh hajar dewantara dengan anggota anggotanya, prof. dr. husein djajadiningrat, prof. dr. miskin, prof. ir. suseno, prof. dr. bagus hadikusumo, dan kh. masyhur. ketuanya adalah hajar dewantara. kembali kepada ajaran hajar dewantara yang menjiwai perumusan bab xiii ini. kita ketahui bab xiii ini ketika dimajukan oleh panitia kecil pada juni sidang pleno badan persiapan kemerdekaan indonesia dan diterima secara aklamasi. kita ketahui hajar dewantara menjadi menteri pendidikan nasional yang pertama. inti dari teori kebudayaan hajar dewantara ialah teori triton, yaitu konvergensi, konsentrasi, dan kontinuitas. apa yang dimaksudkan dengan teori konvergensi, teori kontinuitas, dan teori yang ketiga ini. sini akan kita lihat mana tempatnya sbi yang telah ditolak oleh bapak daud yusuf. jiwa dari bab xiii ini ialah pendidikan berdasarkan kepada kebudayaan nasional. ini adalah ajaran inti hajar dewantara dan oleh sebab itu, kekeliruan ketika kebudayaan itu dilemparkan pariwisata menjadi komoditifikasi. ini disebabkan karena pemikiran mengenai kebudayaan itu telah dikomersialisasikan. terjadi komoditifikasi, komersialisasi akibat pemikiran liberalisme dan korporatisasi pendidikan nasional dan kekeliruan ini sudah revisi oleh pemerintah dengan kembalinya kebudayaan habitat pendidikan. karena pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. pendidikan nasional berdasarkan kebudayaan nasional, tidak ada tempat yang lain. roh pendidikan nasional, pertama adalah pendidikan berdasarkan kepada kebudayaan nasional. kedua, kebudayaan terus berkembang secara kontinuitas. ketiga, pengakuan atas kebudayaan sendiri dalam mengadopsi unsur unsur kebudayaan asing. inilah filsafat kemerdekaan kebudayaan dan bukan koordinasi. dewantara mengatakan bahwa perjuangan nasional kita itu bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan kebudayaan. kemerdekaan kebudayaan artinya kita mengakui akan nilai kebudayaan sendiri dan bukan disamakan dengan kebudayaan yang lain, inilah hukum konfrendensi, mengakui akan kebudayaan masing masing dunia ini, tetapi semua kebudayaan itu menuju kepada satu arah titik yaitu kemanusiaan. jadi bukan sebaliknya, sbi itu menghilangkan indentitas sejarah budaya masing masing, dia menuju kepada satu kebudayaan yaitu kebudayaan oecd. jadi inilah dosa besar yang dibikin oleh sbi dan rabi. kita mempunyai kebudayaan yang tinggi bukan kebudayaan jiplakan seperti yang kita gunakan sebagai dasar mendirikan sbi. kebudayaan dan pendidikan itu berkembang dalam dunia global berdasarkan triton ini. jadi inilah yang kita harus pegang, dan mengapa sbi itu bertentangan dengan roh undang undang dasar pertama, dia menggunakan benchmark dari negara negara industri oecd. kedua, sbi tidak mengakui kemerdekaan kebudayaan. dan ketiga, menggerus nasionalisme dan rasa sosial peserta didik. coba kita lihat apa yang dikatakan oleh bapak pendidikan nasional yang diumumkannya secara asli dalam bahasa belanda. dewantara merumuskan mengenai pendidikan nasional sebagai berikut. saya bacakan dalam bahasa belanda meskipun bahasa bendanya bengkok barangkali. tentunya pak daud mengerti betul ini, ahli menggunakan bahasa belanda). ini adalah rumusan asli dari dewantara mengenai masalah ini. kalau sekolah sekolah kita hanya semata mata ditujukan kepada pembinaan intelek, hanya semata mata, atau memperluas ilmu pengetahuan, maka akan lahirlah manusia manusia yang tanpa jiwa ahli menggunakan bahasa belanda). oleh sebab itu, mempunyai pengaruh yang sedikit sekali kepada pembentukan watak dari manusia indonesia dan pada pembentukkan perasaan sosial. nah sekarang kita mengebor gemborkan pendidikan watak, tetapi kalau pendidikan nasional kita itu hanya mementingkan intelek kita itu, maka ini akan bertentangan dengan jiwa undang undang dasar pendidikan mengenai pendidikan nasional. jadi sbi dan rabi itu jelas jelas bertentangan dengan roh undang undang dasar roh pendidikan nasional yang sejalan dengan perkembangan ilmu pendidikan kritis, yang modern dewasa ini yang baru sekitar berumur dua dekade. bangsa bangsa yang besar mempunyai pemikiran pemikiran yang kaliber gede seperti berhasil mengenal paulo free, bapak revolusi pendidikan dunia atau amerika mengenal kiri atau apple atau canada mengenal kitchen tetapi kita mengenal dewantara yang jauh lebih besar, sebab pemikiran pemikiran terdahulu yang kritis ini jauh sebelumnya telah dirumuskan oleh pendidik nasional kita, hajar dewantara. ini merupakan suatu kebanggaan, kita mempunyai ahli ahli feodal kritis, generasi muda yang ada sekarang seperti saudara lodipart yang menganjurkan mengenai pemikiran modern dalam ilmu pendidikan, itu sejalan sebenarnya dengan apa yang telah diajarkan oleh dewantara, tahun yang lalu. seperti kita lihat misalnya, bagaimana bangsa bangsa dewasa ini, dalam arus feodalisasi tetap mempertahankan rasionalitas. kita lihat apa yang terjadi eropa sekarang ini, pemikiran sosialisme yang sedang tumbuh atau arab span yang melanda negara negara arab dewasa ini. ajaran mengenai keberadaan kebudayaan nasional itu telah diajarkan oleh dewantara, tahun yang lalu. inilah kebanggaan kita, dan kebanggaan ini jangan genus oleh pemikiran yang keliru, mendirikan sbi atau rabi, yang menafikan kebudayaan indonesia. fedoalisasi ini menolak paham liberalisme. oleh sebab, paham ini menganjurkan atau kita lihat dalam arus yang tadi melalui arus globalisasi, globalization without soul, globalization antibodi. ini yang diajarkan oleh prof. meter dari university maryland. pendidikan tidak terjadi dalam ruang kosong, tetapi dalam ruang yang berbudaya. yang kedua, pengakuan akan budaya setiap bangsa yang unik, merupakan kerendahan berbudaya. inilah yang disebut identitas suatu bangsa, atau karakter bangsa, yang berdasar kepada kebudayaan bangsa. dan inilah yang kita maksudkan dengan pendidikan karakter bangsa indonesia. dan bapak daud jusuf mengatakan, hasil dari pendidikan nasional bukan hanya kemajuan intelek, tetapi culture personality, culture man, and culture born. inilah yang kita tuju dengan pendidikan nasional. pertama, teori triton dalam perkembangan kebudayaan. teori konvergensi mengakui akan titik tolak yang bukan sama, tetapi tujuan yang sama, ini merupakan asas kemerdekaan kebudayaan, bukan bahasa inggris atau budaya oecd, atau bukan iso tetapi kebudayaan indonesia sebagai titik tolak dalam pembangunan bangsa kita ini. yang kedua, asas konsentrasi. kita selalu bertolak dari akar budaya kita sendiri, kebudayaan sendiri bukan kebudayaan asing. sebab kalau kita mengambil kebudayaan asing sebagai titik tolak, maka yang terjadi keterasingan budaya atau (suara tidak terdengar jelas), kita berserabut dari akar kita, dan kita menjadi the lonely crowd, manusia yang terasing. ketiga, kontinuitas. kebudayaan kita berkembang, tidak menutup diri dari hal hal yang positif dan namakan dan terluar. oleh sebab itu, kita memerlukan kreatifitas, inovasi, entrepreneur, jadi bukan saja entrepreneur pribadi, tapi juga untuk social entrepreneur untuk mengembangkan kebudayaan kita. dan itu juga berarti kebudayaan pendidikan nasional. sebagai kesimpulan, pertama, pemerintah telah melihat kekeliruan dalam era reformasi, yaitu sejak yang lalu, kebudayaan telah kembali habitat pendidikan nasional. dengan demikian seharusnya, renstra diknas perlu direvisi. amandemen keempat undang undang dasar tahun itu sendiri lebih menjelaskan lagi, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan, aslinya pendidikan. oleh sebab, pendidikan itu inklusif dalam kebudayaan nasional. rabi, yang menghasilkan man intellect bukan man culture, seperti yang dirumuskan oleh bapak daud jusuf. yang kita tuju adalah manusia yang berkarakter indonesia, bukan berkarakter inggris. ketiga, paham liberalisme pendidikan yang berdasarkan kepada kekuatan pasar, yang mendasari pendidikan nasional sbi, diganti dengan pendidikan yang mengikuti roh uud yaitu man indonesian culture yang berjiwa gotong royong, bukan berjiwa persaingan yang saling mematikan, ini adalah prinsip neo darwisnisme sosial hanya yang kuat, hanya yang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi semua anak indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. darmaningtyas ahli setuju dengan saksi dari pemerintah bahwa yang menjadi domain uji materi ini adalah yang berkaitan dengan undang undang dasar. tetapi saksi agak berbeda sedikit, menurut saksi, maupun permendiknas, terutama yang mengatur mengenai rabi, itu tetap relevan karena keduanya itu merupakan implementasi dari undang undang. semua yang belajar hukum tahu bahwa undang undang hanya bisa diimplementasikan melalui dan juga permen karena itu relevan. dan menanggapi beberapa argumen tentang ketidakkonsistenan atau ketidaksinkronan antara yang mengatur rabi dengan undang undang dasar, itu terutama kalau kita lihat dari permendiknas nomor tahun sekali lagi bahwa itu adalah relevan dengan sisdiknas karena itu bagian dari implementasi sisdiknas. kalau kita lihat permendiknas itu, dari segi konsep jelas bahwa rabi itu adalah sekolah yang mempunyai taraf nasional tetapi diperkaya dengan mutu tertentu yang berasal dari negara negara oecd atau organization for economic corporation and development, atau negara maju lainnya. pertanyaannya adalah sistem pendidikan negara oecd yang mana yang akan dipakai untuk memperkaya? karena semua tahu amerika serikat, australia, selandia baru, inggris, jerman, perancis, dan lain lain, memiliki sistem pendidikan masing masing, mereka tidak tunggal sistem pendidikannya. sehingga bila kita mengacu salah satu negara misalnya amerika, pertanyaannya mengapa kita mengacu pada amerika? tapi bila kita merujuk pada semua anggota oecd, berarti kita menciptakan sistem pendidikan yang gado gado. kecuali itu, orientasi negara negara oecd juga keliru besar ketika negara negara tersebut sekarang mengalami krisis, amerika serikat, uni eropa mengalami krisis berkepanjangan dan saya kira semua tahu bahkan jepang, australia termasuk negara yang mengalami yang sekarang ini mengalami peningkatan angka pengangguran. jadi kalau kita ingin mengacu sana, apakah kita akan mengantarkan bangsa indonesia juga jatuh dalam keterpurukan atau paling tidak krisis ekonomi? ahli lebih menghargai negara negara seperti brazil, cina, india, negara negara yang termasuk negara berkembang, tapi mereka bangga dengan kultura sendiri dan sekarang mereka menjadi kekuatan ekonomi besar dunia, begitu. sehingga ahli kira mereka tidak bangga dengan bahasa inggrisnya, tetapi mereka bangga dengan kultur dan bahasanya sendiri dan sekarang kita tahu bahasa mandarin justru kita impor. jadi, menurut ahli jauh lebih elegan kalau kita mengembangkan bahasa indonesia kita dan memperkuat perekonomian kita, lalu bangsa bangsa lain datang indonesia dan ingin belajar bahasa indonesia atau bahasa indonesia diimpor. mereka impor untuk dipelajari supaya mereka ketika datang indonesia, itu sudah mahir berbahasa indonesia. kedua, masih dalam permendiknas itu. tujuan rabi atau sbi yang hanya diarahkan untuk meningkatkan daya saing, salah satunya dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu, dan bentuk penghargaan internasional lainnya. ini sungguh mereduksi makna konstitusi negara yang mengamanatkan kecerdasan bangsa karena tugas kecerdasan jauh lebih tinggi daripada sekedar mengumpulkan piala atau medali. bila sekedar untuk mendapatkan medali, tidak perlu membentuk rabi atau sbi, tapi cukup membuat program yang seperti yang dilakukan oleh prof. yohanes surya yang sudah terbukti mampu mengantarkan putera puteri indonesia memperoleh medali perunggu hingga emas tingkat internasional, tanpa harus mengorbankan hak konstitusi warganya. malah konon kabarnya program prof. yohanes surya ini kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. ketiga, soal kurikulum yang menerapkan satuan kredit semester sks) untuk smp dan smk atau sma, sementara yang non sbi memakai sistem paket. menurut saya ini jelas menciptakan dua sistem pendidikan, jadi tidak satu sistem pendidikan seperti yang diamanatkan dalam undang undang dasar. apalagi ketika harus mempergunakan proses pembelajaran negara negara oecd atau negara maju lainnya, jelas tidak sejalan dengan amanat para founding fathers kita karena para founding fathers kita, terutama bisa kita lacak dalam subpanitia pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh hajar dewantara dengan para anggotanya terdiri dari prof. husein djajadiningrat, prof. miskin, prof. musical, prof. agus hadikusumo, dan kiai masker. mereka merumuskan mengenai landasan pendidikan depan, yang kemudian itu disahkan menjadi bahan dari perumusan sampai uud diantaranya mengamanatkan. dalam garis garis adab perikemanusiaan seperti terkandung dalam pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran nasional dan bersendi agama dan kebudayaan bangsa, serta menuju arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat, kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak puncak kebudayaan daerah daerah seluruh indonesia bangsa dengan tidak menolak bahan bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembang atau memperkaya kebudayaan. bila sbi justru mengamanatkan untuk mengadopsi proses pembelajaran negara negara oecd atau negara maju lainnya, maka sbi itu historis karena rumusan yang dibuat oleh kelompok subpanitia pendidikan dan pengajaran itulah yang menjadi dasar rumusan sampai uud penggunaan bahasa asing atau bahasa inggris atau bahasa asing lain sebagai pengantar untuk mata pelajaran, kecuali untuk mata pelajaran bahasa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, dan muatan lokal, jelas bertentangan dengan semangat sumpah pemuda tahun yang telah berikrar, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu tanah air indonesia, bangsa indonesia, dan bahasa indonesia. sumpah pemuda itu ingin menjadikan bahasa indonesia sebagai bahasa modern. kemampuan bahasa indonesia sebagai bahasa modern telah diakui oleh unesco karena menurut unesco bahasa indonesia telah mampu untuk membahas hal hal yang sifatnya abstrak. uud juga secara tegas menyatakan, bahasa negara ialah bahasa indonesia. institusi pendidikan sebagai institusi tempat bersamanya seluruh warga wajib mengemban amanat konstitusi untuk mempertahankan dan mengembangkan keberadaan bahasa indonesia sebagai bahasa negara, bukan justru mengabaikan lantaran rasa minder dan ingin mengembangkan bahasa lain, terutama inggris. indonesia perlu meniru negara negara seperti thailand, vietnam, kamboja, myanmar, atau negara negara asia timur lainnya yang selalu bangga dengan bahasa dan kebudayaannya. kalau kita thailand, kita susah sekali mendapatkan tulisan dalam huruf latin, mereka semua dalam huruf thai. tetapi kita tahu produk thailand, produk pertaniannya merajai indonesia. jadi, ahli kira kalau mau menginternasional tidak harus dengan mengorbankan bahasa kita. lalu legal policy yang mengatur bahwa sbi juga diberikan hak untuk mempekerjakan tenaga asing sebagai pendidikan paling banyak dari keseluruhan jumlah pendidik, jelaspertama, persoalan ini, undangan untuk guru asing itu sendiri merampas hak untuk bekerja yang seharusnya dimiliki oleh warga indonesia. kedua, tidak mungkin tercipta keadilan dalam sbi karena guru dari warga asing jelas akan dibayar kali lipat dari guru warga negara indonesia. dengan diinginkannya bangsa asing menjadi tenaga pendidik seluruh indonesia, sesungguhnya kita telah menyerahkan kedaulatan kita kepada bangsa asing. sebab para tenaga pendidik asing tersebut tentu akan membawa nilai nilai yang mereka anut negara asal mereka untuk ditanamkan kepada murid murid indonesia dan nilai nilai tersebut belum tentu sejalan dengan semangat pancasila dan undang undang dasar hanya indonesia persoalan pendidikan itu justru diserahkan kepada bangsa asing. dengan demikian, jelas bahwa rabi dan atau sbi bertentangan dengan uud legal policy masih kaitannya dengan permendiknas nomor tahun yang memberikan kebebasan kepada sbi untuk memungut biaya merupakan orang tua yang anaknya bersekolah rabi. anak pertama pemohon yaitu muhammad alfa fathullah adalah murid kelas smpn rabi jakarta dan muhammad adil berjuang adalah adalah murid kelas smpn rabi jakarta (bukti pemohon yaitu mono, merupakan warga negara indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta dan juga orang tua siswa. selain aktif dan menjabat sebagai sekretaris aliansi orang tua murid peduli pendidikan indonesia appi), pemohon juga concern melakukan kampanye dan pemantauan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan praktek korupsi yang terjadi sekolah dengan tujuan agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan dengan baik (bukti pemohon yaitu lodewijk saat, merupakan warga negara indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar fakultas ilmu pendidikan universitas negeri jakarta (sebelumnya bernama institut kejuruan ilmu pendidikan jakarta). pemohon juga aktif koalisi pendidikan yang melakukan kajian dan pemantauan terhadap kebijakan pendidikan nasional (bukti pemohon yaitu bambang wisuda, merupakan warga negara indonesia yang bekerja aktivis pendidikan dan pendiri sekolah tanpa batas. pemohon merupakan individu yang aktif dalam melakukan advokasi bidang pendidikan dalam ranah jurnalistik atau diskusi diskusi formal, dan juga melalui tulisan tulisan ilmiah dan media massa, pemohon vii yaitu febri hendri antoni arif, merupakan warga negara indonesia yang bekerja sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat indonesia corruption watch dengan jabatan koordinator divisi monitoring pelayanan publik. pemohon merupakan individu yang aktif dalam melakukan advokasi bidang pendidikan baik melalui pelatihan, pemantauan, pendampingan dan atau melalui diskusi diskusi formal, dan juga melalui tulisan tulisan ilmiah dan media massa (bukti bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa pemohon pemohon ii, dan pemohon iii merupakan korban atas berlakunya ketentuan dalam rabi dan serta pemohon iii sampai dengan pemohon vii merupakan individu individu yang concern dengan kepentingan pendidikan nasional. oleh sebab itu jelas bahwa kepentingan konstitusional para pemohon telah dirugikan pendidikan, untuk menutupi kekurangan biaya atas standar yang didasarkan pada rp rks dan ras, jelas bertentangan dengan konstitusi. mengingat sbi itu juga dikembangkan tingkat pendidikan dasar yaitu dan smp. keenam, sisdiknas yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sbi legal policy sebagai implementasi dari sisdiknas yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sbi harus menerapkan sistem manajemen mutu iso dan iso versi terakhir, jelas bertentangan dengan pembukaan uud yang mengamanatkan tugas negara adalah mencerdaskan bangsa. tugas mencerdaskan itu adalah tugas luhur atau lebih bersifat kenabian. tugas kenabian itu tidak memperhitungkan untung rugi secara materiil, tapi pertimbangan utamanya adalah seberapa banyak warga republik indonesia yang telah mencerdaskan. dengan menerapkan sistem manajemen mutu iso versi terakhir, berarti sbi bukan sebagai bagian upaya pemerintah mencerdaskan warganya, tapi menempatkan institusi pendidikan sebagai barang komoditas. oleh karena itu, pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip prinsip manajemen industri. ini jelas melenceng sekali dari konstitusi negara bahwa tugas negara adalah menjamin hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata. ketujuh, legal policy yang mengamanatkan agar sbi menjalin kemitraan dengan sekolah unggul dalam dan atau negara lain, sesungguhnya sbi telah melakukan stratifikasi atau yang saya sebut sebagai penguasaan antarsekolah. bahwa sekolah sekolah unggul menjalin kerja sama dengan sekolah sekolah unggul dan sekolah sekolah pinggiran melakukan kerja sama dengan sekolah sekolah pinggiran pula. padahal pendidikan itu adalah arena terbuka untuk membangun integrasi sosial maupun bangsa, bukan untuk menciptakan segregasi sosial berdasarkan status ekonomi maupun sosial. sistem pendidikan yang mendorong tumbuhnya segregasi sosial tersebut sudah ditolak banyak negara, termasuk oleh amerika serikat yang liberal itu. tapi justru hal yang ditolak oleh banyak negara itu sekarang dikembangkan oleh pemerintah melalui sbi maupun rabi. kedelapan, amanat bahwa sbi untuk, dan seni, juga mereduksi makna pendidikan nasional yang dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa. bila bangsa sudah cerdas, maka prestasi tingkat nasional dan internasional itu adalah konsekuensi logis atau merupakan hasil kecerdasan, bukan menjadi tujuan. yang menjadi tujuan utama adalah cerdasnya seluruh warga indonesia. argumentasi bahwa sbi dimaksudkan untuk menampung anak anak yang memiliki kecerdasan lebih atau pandai juga gugur ketika pada kualitasnya yang dilabeli rabi itu adalah sekolah sekolah yang sejak masa orde baru dulu unggul atau favorit. artinya tanpa dilabeli dengan rabi pun, sekolah sekolah itu sudah unggul dan telah menjadi pilihan bagi warga yang pintar untuk dimasuki. hanya saja ketika belum dilabeli rabi atau sbi, sekolah sekolah tersebut dapat diakses oleh seluruh warga tanpa hambatan ekonomi, sekarang setelah dilabeli dengan rabi, itu menjadi sulit bagi semua warga. tidak ada hal yang siginifikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekolah sekolah yang sudah unggul sejak dulu itu ketika dilabeli rabi, kecuali hal. menggelontorkan uang ratusan juta rupiah dengan dana pinjaman dari luar negeri. memberikan kebebasan kepada sekolah sekolah tersebut untuk melakukan pungutan kepada murid. ini bahaya dari sbi. setelah menyimak substansi sisdiknas, serta membaca permendiknas sebagai bentuk implementasi dari maupun melihat praktik lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat mengenai mahalnya biaya pendidikan rabi. maka rabi maupun sbi merupakan anak haram dalam sistem pendidikan nasional karena memang tidak punya dasar konstitusi yang jelas, tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, serta tidak memperlakukan pendidikan serta memperlakukan pendidikan sebagai komoditas, maka rabi itu tidak patut dilanjutkan. selain penjelasan atas, beberapa hal bawah ini dapat memperkuat argumen pemohon mengenai pentingnya dibatalkannya rabi. rabi sbi membuat warga minder sejak dini karena menganggap bahwa yang modern, yang maju, dan yang hebat hanyalah mereka yang menguasai bahasa inggris saja. sehingga mereka cenderung akan mengutamakan penguasaan bahasa inggris dengan mengabaikan keberadaan bahasa indonesia terlebih bahasa daerah. padahal kita tahu perancis bangsa yang sangat bangga dengan bahasanya, tetapi produk pesawat mereka airbus menjadi saingan terberat dari boeing yang produk amerika yang berbahasa inggris. jadi, tidak ada relevansi antara penguasaan bahasa inggris dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. saksi dari bahasa tadi sudah menjelaskan yang paling penting adalah semangat untuk maju atau (suara tidak terdengar jelas). rabi melihat kemajuan berdasarkan pandangan yang keliru, yaitu pembelajaran sesuatu dalam bahasa inggris dianggap sebagai yang paling hebat. padahal inggris dan amerika serikat maju bukan karena bahasa inggris, tapi karena mengi kemajuan dan bernalar secara ilmu pengetahuan. ketika fisikawan jepang peraih hadiah nobel juga dikenal sebagai orang yang tidak bisa berbahasa inggris. perancis sampai sekarang dikenal sebagai negara yang amat bangga dengan bahasanya sendiri, tapi sekali lagi produk pesawat airbus mereka menjadi saingan terberat dari boeing. rabi mengingkari sumpah pemuda yang menjadikan semangat bahasa indonesia sebagai bahasa modern. rabi berbahaya karena menghancurkan geo nasionalisme seperti yang dibawa oleh sumpah pemuda dan rabi ini mendorong arah tekno nasionalisme, sementara itu ilmu pengetahuan harus bebas dari rasialis. jadi tidak boleh bahwa hanya yang berbahasa inggris yang akan unggul dan percaya atau tidak, rabi secara perlahan akan kemerosotan mutu pendidikan nasional, bagaimana logikanya? sederhana saja. diajar dengan bahasa indonesia kadang kadang diselingi bahasa daerah supaya lebih mudah ditangkap, daya serap murid tidak pernah mencapai apalagi diajar dengan bahasa inggris, yang mengajar bingung, yang diajar juga tambah bingung, pasti daya seratnya turun bawah akhirnya lama lama rabi dan sbi justru kemerosotan kualitas pendidikan nasional. saksi para pemohon retno listyarti saksi menjadi guru pertama tahun dan sampai dengan mengajar sma labschool rawamangun. kemudian, pada tahun menjadi pegawai negeri dan ditempatkan smp negeri jakarta barat. pada tahun mutasi sma negeri jakarta, sampai sekarang guru sma jakarta utara yang berstatus rabi. alumni sma negeri masuk sma tahun lulus dari sekolah itu pada tahun pada saat sd, saksi sudah mendengar bahwa sma adalah sekolah unggul, sekolah hebat, sehingga saksi menginginkan waktu itu untuk bersekolah sana. ketika smp, berjuang untuk tembus sana karena ketika itu masuk sma negeri sudah sangat sulit, sehingga kompetensi untuk nilai sangat tinggi. ketika saksi masuk sekolah bayar spp rp. per bulan, dan tidak membayar uang masuk sama sekali. tapi kualitas pengajaran sekolah itu sangat luar biasa, dan berdasarkan pengamatan, alumninya, mereka semua menjadi manusia yang sukses dan unggul. tahun sampai saksi pernah dobel mengajar labschool rawamangun, dan juga menjadi honorer sma negeri ketika itu, sma juga belum bayarannya, belum mahal. saat itu bayarannya kalau dihitung dari lulus sampai mengajar, sebenarnya kenaikan itu adalah wajar berdasarkan inflasi. saksi sempat tidak mengajar sana karena ketika itu menjadi pns dan tidak bisa endotel karena mengajar daerah grogol. sementara sma berada daerah tanjung periuk karena terlalu jauh, tidak mau lagi menjadi honorer sana dan murni menjadi pegawai negeri smp negeri sampai kemudian meyakinkan diri untuk pindah almamater. ketika pindah pada tahun sma negeri jakarta sudah memungut bayaran ketika itu adalah rp150. rp150. dan itu cukup tidak naik beberapa saat, sampai pada tahun sma negeri karena tidak ada negeri lain yang unggulan, tentu utara. sehingga sma yang menurut saksi sudah unggul sebelum rabi juga, kemudian bl kan. ketika menjadi rabi, situlah mulai bayaran terus naik, sebenarnya tidak kalau dibanding dengan rsb lain masih termasuk murah, sekolah saksi sekarang rp. perubahan drastis adalah pada benda benda atau istilahnya fasilitas. kalau dahulu mungkin tidak ada wifi, sekarang sudah ada, sehingga kita semua sma negeri itu bisa mengakses internet manapun. dahulu ketika mengajar pada tahun belum ada pendingin ruangan, tapi kemudian setelah menjadi rabi muncullah pendingin ruangan. dahulu, tidak ada klinik mana dokter ada seminggu dua kali, tapi sekarang kami punya klinik dan siapa saja, guru, murid, yang mau berobat bisa pada dua hari dalam satu minggu itu. dahulu tidak ada lcd kelas, tapi, sekarang seluruh lcd berada ruangan kelas, bahkan sekarang seluruh ruangan kelas kami ada cctv yang bisa dipantau oleh kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah dari ruangannya. yang pertama adalah bahasa inggris, jadi bahasa inggris diajarkan oleh guru asing, kemudian kimia, fisika, biologi, dan satu lagi matematika. itu baru menggunakan guru native untuk kelas internasional. tetapi untuk kelas rabi, khusus untuk pelajaran bahasa inggris juga diajarkan oleh guru native. guru native pun harus mereka yang berkebangsaan ditentukan juga eropa dan minimal adalah australia. kami pernah menggunakan filipina, dan itu dinyatakan tidak sesuai dengan mutu, jadi diganti dari australia. tidak tahu kenapa disebut native, tapi situ memang disebutkan bahwa dilengkapi oleh guru native. native itu memang mengajar bahasa, antara lain bahasa, tetapi bahasa yang dimaksud sini memang bahasa inggris. sedangkan untuk empat mata pelajaran lain, itu campuran, kalau mau ujian baru mengundang guru asing, tapi kalau ujian cambridge, tapi kalau pembelajaran biasa khusus sekolah kami. sebenarnya kalau rabi lain masih menggunakan guru asing, tapi kalau sma negeri tidak menggunakan guru guru kami, tapi diminta memberikan pengantar bahasa inggris. jadi, untuk guru yang kemudian tidak bisa memang dioleskan, waktu itu selama satu tahun lia kelapa gading. untuk bahasa indonesia kurang, kemudian pelajaran sosiologi tidak ada kelas internasional. kelas internasional juga tidak belajar ips, tidak belajar ekonomi, tidak belajar geografi. mereka hanya belajar pkn, agama, lima mata pelajaran tadi yang saya sebut tik mereka belajar teknologi informasi, tapi tidak belajar pelajaran pelajaran ips. kalau kelas rabi itu kami menggunakan namanya ktp plus. ktp plus itu sebenarnya kalau ktp berlaku untuk seluruh sekolah regular yang bukan rabi, tapi kami ada nilai tambah. nilai tambah disesuaikan dengan budaya dan kondisi sekolah memang. misalnya, sma nilai punya adalah kami kebetulan sekolah berbudaya lingkungan, kemudian karena kami sudah rintis bahkan sebelum rabi untuk peduli lingkungan. yang kedua adalah sekolah bersih transparan dan profesional atau kami meningkatnya dengan btp. itu adalah dua keunggulan kami. terakhir, kami mengembangkan keunggulan itu adalah maritim. karena kami berada pinggir teluk jakarta, sehingga kami kemudian mengambil ciri khas daerah dan itu baru rintis tahun yang lalu, yaitu maritim. itu kami sebut sebagai kurikulum ktp plus, tapi kalau untuk kelas internasional selain ktp, dia masih memperoleh yang disebut dengan curriculum cambridge. cambridge itu, mereka harus beli buku buku sendiri. buku bukunya itu buku cambridge, dan berbahasa inggris. buku buku itu kalau untuk dua puluh paket saja, misalnya semester lalu yang saksi tahu, pembeliannya rp. itu ditransfer karena memang itu pembeliannya melalui cambridge, setiap orang, setiap bulan paket siswa tadi untuk lima mata pelajaran, rp. karena saksi melihat kwitansinya untuk pembayaran itu. tetapi mereka punya ujian, yaitu ujian cambridge, ujian cambridge untuk mata pelajaran yang lima tadi, satu orang, satu mata pelajaran rp. setiap semester. saksi tidak bisa memberikan data pasti. tetapi beberapa siswa yang masih korespondensi dengan saksi via email. dari sisi pembelajaran memang mengajar rabi maupun kelas internasional sama. ketika harus menggunakan media film, ketika harus menggunakan media media lain seperti internet atau bermain peran dan lain lain, semua persis sama. baik itu kelas internasional maupun rabi. tapi kalau mata pelajaran ipa tadi, kan untuk kelas internasional semua berbeda jumlah jam. karena mereka tidak belajar ips, tapi hanya belajar ipa. sehingga seluruh mata pelajaran ipa itu lebih banyak. hanya saja tampaknya perlakuan istimewa dan pemakluman sering dilakukan kelas internasional, rabi untuk sma hanya sepuluh dki. sehingga kami memang suka saling mengobrol terutama guru yang satu mata pelajaran dengan saksi. memang jauh berbeda bayarannya, tapi kalau sma dari sepuluh sekolah itu, sma yang terendah yaitu uang masuknya dengan uang bulanan sebesar per orang. murni umar sewaktu menjadi ketua komite sma periode serta sebagai orang tua siswa sma rabi, dan sma non rabi tentang praktik rintisan sekolah bertaraf internasional sekolah tersebut. sma adalah sekolah unggulan, terletak kawasan kebayoran baru berdekatan dengan sma kedua duanya adalah sekolah unggulan. yang salah dalam masalah rabi itu, sekolah unggulan ditempelkan rabi. seperti sma kemudian menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik. adapun permasalahan yang ditimbulkan, pertama adalah permasalahan pemerataan pendidikan. pendidikan indonesia sejatinya adalah untuk semua (education for all). oleh karena itu, harus bisa diikuti oleh seluruh bangsa indonesia, murah dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan uud akan tetapi dalam implementasi rintisan sekolah bertaraf internasional, tidak mewujudkan adanya unsur pemerataan pendidikan. pertama. dari segi nama, sekolah bertaraf internasional. orang miskin itu ada budaya rendah diri, dengan nama internasional itu sendiri orang enggak mau masuk. jadi artinya ini memang nama internasional itu menimbulkan persoalan. seperti yang saksi sampaikan, sekolah yang sudah unggulan, sudah baik ditempelkan. jadi akhirnya tidak menghasilkan yang namanya pemerataan pendidikan. kedua. dari aspek pembayaran yang disebut sumbangan peserta didik baru sdb), sebelumnya disebutkan adalah iuran peserta didik baru, kemudian sumbangan rutin bulanan, anak anak miskin mustahil bisa bersekolah sekolah rabi. ketika anak saksi sekolah sana, rabi, harus mencuci. saksi pernah menjadi anggota dpr walaupun tidak lama, dosen, doktor, dan saksi harus melakukannya seperti itu, apalagi orang orang miskin. sebagai contoh sini kelas regular. sumbangan peserta didik baru sma adalah rp11. saksi mengajar uin syarif hiduplah, itu tidak sebesar itu pembayarannya. apalagi unas juga sekolah swasta, tidak sebesar itu. ini sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah dki yang sangat banyak uangnya, kenapa mahal seperti itu? kemudian sumbangan rutin bulanan rp425. menurut saksi ini juga mahal. kelas akselerasi sumbangan peserta didik baru rp11. kemudian sumbangan rutin bulanan rp1. kelas internasional tahun pertama pembayarannya rp31. kemudian tahun kedua pembayarannya rp24. tahun ketiga pembayarannya rp18. besarnya jumlah pembayaran pada sekolah rabi merupakan bukti bahwa rintisan sekolah bertaraf internasional telah menjadi sarana komersialisasi pendidikan. padahal sma dan sekolah sekolah pemerintah yang berlabel rabi sudah mendapat pembiayaan besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. permasalahan kedua adalah keadilan dalam pendidikan. pendidikan seharusnya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, sesuai sila kelima pancasila. sekolah pemerintah yang mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, tidak boleh ada swastanisasi, diskriminasi, dan ketidakadilan, akan tetapi rabi telah menciptakan ketidakadilan. pertama. ketidakadilan antara siswa yang kaya dan yang miskin. sebagaimana dikemukakan atas, hanya mereka yang kaya yang bisa memasuki pendidikan rabi yang sangat mahal dibanding sekolah non rabi. sebagai perbandingan sma kebetulan anak saksi sekolah situ, istri saksi juga sekolah situ. sekarang ini peserta didik baru rp5. bandingkan dengan rp11. tadi. kedua. ketidakadilan antarkepala sekolah dan guru guru pns sekolah berlabel rabi dan non rabi. sebagai gambaran besaran gaji guru pns dan karyawan pns sesuai peraturan pemerintah yang menggunakan anggaran apbn dan apbd bahwa penghasilan seorang guru, gaji pokok sekitar rp4. tunjangan kinerja daerah rp3. tunjangan remunerasi rp2. sertifikasi rp3. dengan adanya rabi, maka orang tua siswa melalui komite harus membayar lagi honor kepala sekolah, guru guru pns, dan karyawan pns. setiap pertengahan bulan tempat saksi pernah menjadi ketua komite, harus membayar tunjangan dan hari raya, padahal tidak ada dasar hukumnya. katanya kesepakatan antara komite dan sekolah, ini bentuk lain dari swastanisasi pendidikan. sebagai gambaran, kepala sekolah sma menerima honor dari komite. kelas reguler sebelumnya ada yang memberitahukan pada saksi, ketika komite memutuskan rp. per bulan tambahannya. kemudian utusan datang rumah saksi sebelumnya sampai rp. per bulan. kemudian kelas internasional, ini laporan dari orang tua pada saksi, juga menerima kepala sekolah itu rp. kemudian dari kelas juga menerima rp. per bulan. ketiga, ketidakadilan antarsekolah. sama sama sekolah pemerintah, segala kebutuhan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah melalui apbn dan apbd, seperti pembangunan gedung sekolah, renovasi, biaya telepon, listrik, atk, tetapi rabi mendapat rp. per tahun, katanya sudah turun sebagiannya, kemudian bantuan operasional pendidikan bop) rp. per siswa, dan bisa memungut biaya yang sangat mahal dari orang tua. keempat, dengan orang tua siswa. rabi adalah program pemerintah, tetapi yang menanggung biaya rabi dan sangat mahal adalah orang tua siswa, masyarakat sebagai gambaran. total anggaran pendapatan dan belanja sekolah sma sekitar rp15 miliar, sebanyak rp. miliar bersumber dari orang tua, pemerintah menanggung biaya miliar. ini tidak adil dengan kualitas rabi seperti yang saksi gambarkan tadi, serta pengelolaan keuangan yang jauh dari standar internasional. ketiga permasalahan kualitas pendidikan, untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas internasional tidak harus menggunakan nama rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional. menggunakan nama rabi dan sbi pada sekolah sekolah pemerintah telah menyesatkan masyarakat. realitas menunjukan bahwa sby tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas sekolah. kalau barometer untuk mengukur berkualitas tidaknya sekolah, dari ujian nasional dan ujian seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, maka sma negeri berlabel rabi belum terbukti lebih berkualitas dibanding sekolah non rabi. bukti pertama, tingkat kelulusan tertinggi sma dki jakarta tahun adalah pertama sma santa ursula lapangan banteng. kedua, sma kristen bpk penabur. ketiga, sma labschool kebayoran, ketiganya adalah sekolah swasta. bukti kedua, kelas internasional sma tahun pernah dua siswa tidak lulus ujian nasional gelombang pertama. bukti ketiga, hampir siswa sma sesudah naik kelas, kelas ikut bimbingan belajar luar sekolah, bahkan ada yang sudah masuk bimbingan belajar mulai dari kelas xi. logikanya kalau tujuan rabi untuk meningkatkan kualitas supaya melebihi standar nasional, maka seharusnya siswa siswi tidak perlu ikut bimbingan belajar. akan tetapi, kita bisa bayangkan berapa orang yang lulus kalau tidak ikut bimbingan belajar. jadi orang tua sudah membayar mahal, anaknya harus bimbingan belajar lagi. bukti empat, lebih menukik lagi bahwa untuk bisa masuk itb, hampir tidak ada kaitannya dengan rabi. contohnya, anak saksi sekolah sma bulungan, jakarta selatan, sekolah non rabi. bisa lulus ujian masuk itb karena sejak naik kelas sudah ikut bimbingan belajar, dan makin dekat ujian nasional, dan ujian masuk itb, makin intensif timbulnya. demikian juga anak saksi yang sekolah sma bisa diterima belajar university malaya karena memenuhi syarat, yaitu nilai ujian nasional atas rata rata dan total nya mencapai itu dicapai karena sangat intensif ikut bimbingan belajar, serta kursus bahasa inggris sejak sd, smp, dan sma, jadi tidak ada kaitannya dengan rabi. permasalahan pengelolaan keuangan. rintisan sekolah bertaraf internasional sejatinya dalam pengelolaan keuangan harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang dialami, dilihat, dan disaksikan rabi sma jauh panggang dari api. padahal sebagaimana dikemukakan atas, mayoritas pembiayaan rabi sma bersumber dari masyarakat atau orang tua, akan tetapi tidak adaentry octavia tempat tanggal lahir jakarta, oktober pekerjaan karyawan swasta alamat jalan menteng nomor rt rw menteng, kota bogor barat, bogor selanjutnya disebut .cbooo oo. pemohon nama abisal demos makahekum tempat tanggal lahir bandung, februari pekerjaan karyawan swasta alamat banteng utama nomor rt rw sidoharjo, ngaglik, sleman, yogyakarta selanjutnya disebut. pemohon ii, nama irwan sofyan tempat tanggal lahir bogor, desember pekerjaan pelajar mahasiswa alamat kelapa dua, rt rw tugu, manggis, depok selanjutnya disebut .ooo womomomoomoomo pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agustus memberi kuasa kepada heri sutrisno, s.h., edy christiyono nugroho, s.h., daru supriyanto, s.h., pradana berbudi, s.h., dan achmad deva permana, s.h., kesemuanya advokat yang tergabung dalam tim pembela kretek tpk) yang beralamat jalan tebet barat dalamehilaris haryono, firmansyah, simpati, khalid, dr. hakim soribada pohan, dan abdillah hasan sebagai para pihak terkait, memeriksa bukti bukti dari para pemohon dan pihak terkait: mendengar keterangan ahli dari para pemohon dan ahli serta saksi pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon, pemerintahatau tidak berbuatuud mengaturnorma konstitusi yang termaktub dalam ketentuan tersebut,dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, ketiga norma konstitusi tersebut diatur lebih lanjut dalam yangebih lanjut mengaturerbunyiberbunyi:bahwa, norma konstitusi mengatur tentang rokok sebagai identitas tradisional dan budaya masyarakat dan merupakan produk legal yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang undangan. tembakau dan cengkeh sangat terkait sebagai bahan baku utama industri rokok, sehingga tembakau merupakan salah satu bahan baku terpenting dari produk rokok, diatur lebih lanjut dalam penjelasan nomor tahun tentang perkebunan disebutkan: kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, dan tembakau. ketentuan ini mengandung makna bahwa industri hasil tembakau merupakan industri prioritas seperti industri berbasis agro. nomor tahun tentang cukai yang menyebutkan cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari : etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya:utusan mahkamah konstitusi nomor puu vii mengenai uji materiil huruf penyiaran, pada bagian pendapat mahkamah, menyatakani poin halaman bahwa dalam pendapatnya tersebut, jelas mahkamah konstitusi mengakui bahwa rokok sebagai produk yang legal, dan kegiatan merokok merupakan budaya yang hidup masyarakat indonesia. lebih lanjut dalam putusan tersebut juga, mahkamah konstitusi menyatakan:, . dst . (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii poin halaman bahwaundang undang nomor tahun tentang kesehatan: bahwa nomor tahun tentang kesehatan lahir sebagai undang undang yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. terkait dengan keberadaan rokok dan kegiatan merokok, dalam kesehatan dapat dilihat adanya pembatasan terhadap kegiatan merokok yang dilakukan dengan cara memberlakukan kawasan tanpa rokok, nomor tahun tentang kesehatan menyatakan:, tempat ibadah: angkutan umum: tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. penjelasan nomor tahun menyebutkbahwa,undang undang nomor tahun beserta penjelasannya,dan angkutan umum.: bahwa,: bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian dapat adalah 'mampu', 'sanggup', 'boleh', 'mungkin'hal mana apa yang diatur dalam penjelasan (sepanjang kata 'dapat) nomor tahun jelas menunjukkan adanya makna yang tidak tegas. arti dari kata dapat dalam rumusan penjelasan nomor tahun lebih bersifat fakultatif bahwa menurut maria farida indrawi suprapto dikenal adanya, yang merupakan kalimat kalimat normatif, tidak deskriptif atau deklaratif. dalam tata bahasa indonesia yang baku kalimat normatif biasa disebut kalimat imperatif. tetapi karena tidak semua perintah adalah norma yang berlaku, maka untuk menunjukkan bahwa kalimat itu mengandung norma maka disebut kalimat normatif, tidak imperatif. kalimat hukum yang normatif (rechtnormzin) biasanya ditandai dengan adanya kata kerja bantu harus atau dapat. dari susunannya orang segera mengetahui bahwa kalimat itu mengandung suruhan (melakukan), larangan (tidak melakukan), pembebasan (boleh tidak melakukan), atau mengizinkan (boleh melakukan): maria farida indrawi suprapto, ilmu perundang undangan dasar dasar dan pembentukannya', paniscus, yogyakarta, hal (vide bukti fakta mana, bahwa kata 'dapat dalam rumusan penjelasan nomor tahun mengandung atau memberikan tafsir pembebasan (boleh tidak melakukan), atau mengizinkan (boleh melakukan). dengan demikian, kata dapat! dalam rumusan penjelasan nomor tahunomor tahun mengandung makna yaitu perintah yang tidak wajib tidak harus untuk menyediakan tempat khusus merokok pada tempat umum, tempat kerja dan tempat lainnya bagi perokok sebagai kawasan untuk merokoklakukan kegiatan merokok sebagaimana diatur berdasarkan uud bahwa pemberlakuan dan penerapan ketentuan penjelasan nomor tahun dengan adanya kata dapat, yang bersifat fakultatif',dihadapan hukum: bahwa fakta sebagaimana dijelaskan atas, terhadap ketentuan penjelasan (sepanjang kata dapat ),kesehatan, diganti dengan kata harus , yang mengandung makna yang tegas dan tidak interpretatif, bahwa kata dapat dalam rumusan penjelasan nomor tahun berdasarkan fakta atas,, bahwa peraturan perundang undangan mengatur dan menjamin rokok adalah identitas masyarakat yang diakui dan dilegalkan keberadaan serta penggunaannya, sehingga setiap orang boleh memakai atau menggunakannya. atas dasar hal tersebut, maka para pemohon sebagai perokok atau orang yang memakai rokok harus mendapatkan pengakuan dan jaminan serta bebas dari rasa takut dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu: norma konstitusi yang mengatur tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi pemohon berupa hak untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, tidak terlihat dalam penjelasan nomor tahunomor tahun mengenai penyediaan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya, dengan adanya kata dapat , menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon karena tiada jaminan bagi para pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya, bahwa fakta sebagaimana dijelaskan atas terhadap ketentuan penjelasan (sepanjang kata 'dapat) nomoryaitu bertentangan dengan uud sebagaimana ditentukan dalam nomor tahunpenjelasan (sepanjang kata dapat) nomor tahun bertentangan dengan, undang undang dasar oleh karena itu ketentuan penjelasan (sepanjang kata 'dapat') nomor tahun adalah inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyaprimer menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para pemohon menyatakan bahwa materi muatan dalam penjelasan (sepanjang kata 'dapat) nomor tahun tentang kesehatan bertentangan dengan, uud menyatakan materi muatan dalam penjelasan (sepanjang kata 'dapat)majelis hakimkartu tanda penduduk ktp) para pemohon: bukti fotokopi surat keterangan kerja: bukti fotokopi kutipan buku reduksi kekuasaan eksekutif bidang peraturan pengganti undang undang perpu) yang ditulis oleh somali: bukti fotokopi kutipan buku negara hukum, demokrasi, dan konstelasi ketatanegaraan indonesia, yang ditulis oleh ellada chaidir, bukti fotokopi kutipan buku hukum tata negara dan pilar pilar demokrasi serpihan pemikiran hukum, media, dan ham , yang ditulis oleh jimmy asshiddigie: bukti fotokopi kutipan kamus besar bahasa indonesia, bukti fotokopi kutipan buku ilmu perundang undangan dasar dasar dan pembentukannya yang ditulis oleh maria farida indrawi suprapto. selain itu, para pemohon mengajukan (dua) ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal november dan desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. eprints salam setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan segala sesuatu yang menjadi hak hak kemanusiaannya, seperti hak untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan, salah satu hak kemanusiaan manusia adalah mengkonsumsi barang, termasuk dalamnya pangan atau mengkonsumsi minuman serta hiburan yang diperjualbelikan secara legal, termasuk berhak mengkonsumsi rokok, pemerintah perlu menjamin kepastian terhadap seseorang yang mengkonsumsi rokok atau barang yang diperjualbelikan secara legal: penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan,konsumsi rokok: kata dapat dalam penjelasenjadi bersifat multi tafsir dan tidak mengikat: bahwa kata dapat dalam kalimat tersebut bisa merugikan konsumen perokok, oleh karenanya guo ditinjau kembali. prof. yusril iha mahendra baik negara yang menganut sistem hukum eropa continental maupun anglo saxon serta negara negara yang dapat dikategorikan menganut sistem hukum islam, peraturan perundang undangan tingkat undang undang atau act tidak mempunyai penjelasan: norma ialah apa yang terkandung dalam bukan dalam penjelasannya: dalam sejarah lahirnya uud pengesahan uud hanya ada pada saja. penjelasan uud tidak pernah disahkan oleh ppi. bahkan penjelasan uud baru muncul beberapa bulan setelah diterbitkan secara terpisah dalam berita republik indonesia tahun sesudah amandemen konstitusi sejak tahun uud tidak lagi mempunyai penjelasan, sehingga uud hanya terdiri atas pembukaan atau mukadimah dan bahwa kebiasaan membuat penjelasan dalam sebuah undang undang masih menimbulkan kontroversial: dalam lampiran undang undang nomor tahun ditegaskan bahwa penjelasan tidak boleh membuat norma, tidak boleh menjelaskan sesuatupenjelasan (sepanjang kata dapat) undang undang nomor tahun tentang kesehatanyang bertentangan dengan norma, tidak boleh mengatur norma tersendiri, tidak boleh membuat sesuatu yang berbeda atau menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam norma dalam , penjelasan hanya berfungsi untuk menjelaskan saja, misalnya, penjelasan kata kata, istilah istilah asing, atau istilah istilah teknis, yang tidak dipahami oleh orang awam yang dirasa perlu untuk dijelaskan supaya orang mengerti dalam membaca norma tersebut. tetapi norma tersebut tidak dapat mengatur dan tidak diperbolehkan untuk mengatur norma tersendiri: penjelasan mengandung norma yang bersifat tentatif, yaitu: ketentuan penjelasan mengatur norma tersendiri yang berbeda dengan ketentuan sekiranya pemohon ini mengajukan pengujian formil, maka ahli berpendapat ketentuan penjelasan batal demi hukum karena bertentangan dengpenjelasan (sepanjang kata "dapat") undang undang nomor tahun tentang kesehatan (untuk selanjutnya disebut kesehatan) bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (untuk selanjutnya disebut uud dengan alasan sebagai berikut:ini menurut para pemohonberbuat atau tidak berbuat,bahwa menurut para pemohon ketentuan guo bertentangan dengan uud yang menyatakan "orma konstitusi inibahwa menurut para pemohon, ketiga norma tersebut atas (1a,1b,1c) diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yaitu sebagaimana terdapat dalam:" undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan". undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan " depan hukum sebagai manusia pribadi mana saja berada". undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan. bahwa menurut para pemohon, kata "dapat" dalam rumusan penjelasan kesehatan mengartikan bahwa pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dibenarkan untuk menyediakan atau tidak menyediakan tempat khusus merokok, artinya bahwa kata "dapat" merupakan perintah yang "tidak wajib tidak harus" untuk menyediakan tempat khusus merokok pada tempat umum, tempat kerja, dan tempat lainnya bagi perokok sebagai kawasan untuk merokok. hal ini menunjukkan makna yang tidak tegas dan bersifat fakultatifpemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: menurut pemerintah bahwa para pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya ketentuan guo, karena para pemohon sebagai perokok tetap dijamin haknya untuk merokok dengan syarat dilakukan tempat tempat yang telah ditentukan, sehingga tidak mengganggu masyarakat yang tidak merokok. oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan guo tidak bertentangan denganurut pemerintah bahwa merokok bukanlah merupakan hak asasi manusia, karena merokok bukan merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (non derogable rights), bukan merupakan hak yang diberikan oleh tuhan secara kodrati sejak lahir, sehingga pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok merupakan bentuk pengaturan dari pembentuk undang undang sehingga tidak bertentangan denganbelum ada penelitian yang menyatakan budaya merokok merupakan identitas budaya dan kebiasaan masyarakat tradisional indonesia yang harus dipertahankan, namun sebaliknya telah banyak penelitian ilmiah yang menyatakan bahaya merokok terhadap kesehatan manusia yang bukan hanya kepada yang menghinanya (perokok aktif) melainkan juga terhadap orang sekitarnya yang menghirup asap rokok (perokok pasif), sehingga pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok pada undang undang guo tidak bertentangan dengan uud yang menyatakan "identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." oleh karena itu, menurut pemerintah perlu dipertanyakan: apakah kepentingan para pemohon sudah tepat sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan penjelasan kesehatan (sepanjang kata "dapat"? apakah terdapat kerugian konstitusional para pemohon tersebutuntuk diuji?leluasaan untuk merokok tempat yang telah ditetapkan sehingga ketentuan guo tidak bertentangan dengan dan uud untuk itu, menurut pemerintah, permohonan paraguo yang dimohonkan untuk diuji. oleh karena ituketentuan. namun demikian,lpenjelasan (sepanjang kata "dapat") undang undang nomor tahun tentang kesehatan, yang menyatakan: kesehatan, tempa kerja: dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. penjelasan kesehathadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, cast ketentuan penjelasan kesehatan (sepanjang kata dapat undang undang guo, keterangan dan argumentasi pemerintah mengacu opening statement pemerintah dalam permohonan pengujian dengan register nomor puu ix yang dimohonkan oleh saudara entry octavia, dkk.pengertian hak asasi manusia menurut angka undang undang nomor tahun tentangk asasi manusia menurut jan paterson (dari komisi ham pbb) dalam teaching human rights, united nations sebagaimana dikutip baharuddin lupa menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. pengertian hak asasi manusia menurut john locke adalah hak hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati. pelanggaran hak asasi manusia menurut angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang,tujuan pemerintah menerbitkan ketentuan guo adalah dalam rangka melaksanakan amanah konstitusi. hal ini merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak untuk hidup (right life) sesuai dengan jaminan uud yang berbunyi "kewajiban untukrupakan kewajiban setiap orang tanpa terkecuali. hal ini sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". hal mana lingkungan yang sehat berarti juga adalah udara yang bebas dari asap rokok, bahwa pemberlakuan dan atau penempatan ruangan khusus perokok tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya pada dasarnya belum menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,, khususnya bagi perokok pasif. bahwa menurut para pemohon, ketentuan guo dipersepsikan bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dengan diberlakukannya ketentuan guo maka hal ini membatasi hak asasi orang untuk merokok. akan tetapi menurut pemerintah, merokok bukanlah suatu hak asasi manusia karena sebagaimana pengertian tentang ham yang terdapat dalam angka dan angka atas, merokok bukanlah hak yang diberikan langsung oleh tuhan dan ketika seseorang itu tidak merokok, dia tidak akan mati karenanya. akan tetapi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat jelas merupakan hak asasi manusia, karena merupakan pemberian langsung dari tuhan dan seseorang tidak dapat hidup tanpa lingkungan hidup yang bersih dan sehat. disini jelas bahwa "hak asasi manusia komunal mengalahkan hak asasi manusia individu."kuasaan untuk merokok tempat yang telah ditetapkan. makna kekuasaan yang dimaksud atas adalah berupa kebebasan yang diberikan oleh undang undang kesehatan terhadap para pengelola tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya untuk menyediakan atau tidak menyediakan tempat khusus merokok sesuai kemampuannya. selain itu, kata "dapat" merupakan kebijakan pembentuk undang undang untuk membuat suatu aturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek keadilan, mengingat secara faktual terdapat masyarakat perokok dan masyarakat yang tidak merokok. hal ini sejalan dengan keterangan ahli dari pihak terkait widyastuti suryo) yang menyatakan. kata "dapat"pun." menurut pemerintah apabila permohonan para pemohon dikabulkan dengan menghilangkan kata "dapat" maka penjelasan kesehatan mempunyai makna "kewajiban" bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok. dengan demikian, bertentangan dengan substansi kesehatan yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok. berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan penjelasan kesehatan (sepanjang kata "dapat") tidak bertentangan dengan ketentumemberikan perlindungan kesehatan masyarakat secara seimbang atas bahaya produk tembakau. iv. tanggapan pemerintah atas keterangan ahli saksi yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait dalam persidangan tanggal november dan desember para pemohon telah mengajukan (dua) orang ahli sedangkan pihak terkait telah mengajukan (dua) orang ahli dan (tiga) orang saksi. terhadap keterangan ahli tersebut, pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: terhadap keterangan ahli dari pemohon: adrianus salam yang pada pokoknya ahli menyampaikan hal hal sebagai berikut: il. kedudukan hukum para pemohon (legal standing)salah satu hak kemanusiaan manusia adalah mengonsumsi barang barang, termasuk dalamnya pangan, atau mungkin mengonsumsi minuman dan hiburan yang diperjualbelikan secara legal. dalam hal ini, sebagai contoh adalah manusia juga berhak mengonsumsi rokok karena rokok diperjualbelikan secara legal. memang terdapat sejumlah polemik yang mengatakan bahwa merokok itu merugikan kesehatan dan asap yang bertebaran sekitar orang merokok bisa mengganggu kesehatan orang yang tidak merokok sekitar perokok tersebut. namun, hal itu bukan berarti bahwa orang tidak boleh merokok, itulah sebabnya dalam konteks yang sejajar dan seimbang, para perokok pun berhak mendapatkan perlindungan untuk tetap boleh merokok. jika melihat undang undang nomor tahun tentang kesehatan, maka ketentuan dan penjelasannya jelasonsumsi rokok. kata "dapat" dalam ketentuan penjelasan bersifat multitafsir dan tidak mengikat. kata "dapat" dalam ketentuan guo ini merugikan konsumen. pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli tersebut, karena substansi dari undang undang guo sesungguhnya secara tegas menyatakan kawasan tanpa rokok, hal ini berarti kawasan yang dimaksudkan tersebut jelas dimaksudkan untuk meragukan antara kawasan tanpa rokok dengan keinginan para pemohon agar disediakan tempat khusus untuk merokok kawasan tanpa rokok. terkait keterangan ahli dari pemohon: yusril iha mahendra, khususnya mengenai adanya keraguan bahwa apakah merokok termasuk dalam kategori identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud dalam uud ,sehingga ahli berpendapat bahwa uud tidak tepat menjadi batu uji. terhadap adanya keraguan ahli tersebut atas, menurut pemerintah telah sesuai dengan keterangan pemerintah pada bagian legal standing sehingga permohonan para pemohon, khususnya terkait dengan ketentuan penjelasan undang undang guo adalah kabur (obscura libel). terhadap keterangan ahli dan saksi dari pihak terkait, pemerintah sependapat dan menyerahkan kepada mahkamah konstitusi untuk menilainya, menyatakan ketentuan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatanntuan undang und(sepanjang kata dapat ) dari kesehatan. adapun bunyi kesehatan yaitu:tetapkan. adapun bunyi penjelasan kesehatan yaitukesehatan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, menurut para pemohonkesehatan. (vide: permohonan guo hal. bahwa, para pemohon beranggapankesehatan,. (vide: permohonan guo hal. bahwa, menurut para pemohon. (vide: permohonan guo hal. bahwa, menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian dapat adalah mampu , sanggup , boleh , mungkin . sehingga apa saja yang diatur dalam penjelasan sepanjang kata dapat dalam kesehatan, jelas menunjukkan adanya makna yang tidak tegas. arti dari kata dapat dalam rumusan penjelasan guo lebih bersifat fakultatif (vide: permohonan guo hal. bahwa, para pemohon beranggapan kata dapat dalam rumusan penjelasan kesehatan, secara jelas dan nyata melanggar hak konstitusional para pemohon. karena para pemohodan tempat kerja. vide: permohonan guo hal. para pemohon beranggapan ketentuan penjelasan kesehatan bertentangan dengan dan uud tahunpenjelasan kesehatan terhadap permohonan pengujian penjelasan kesehatan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut:. untuk mewujudkan hal tersebut konstitusi uud memberikan jaminningkatkan derajat kesehatandan rehabilitasi yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan yang pengaturannya kemudian dituangkan dalam kesehatan. dalam rangka upaya preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan uud kesehatan mengatur pembatasan kegiatan merokok dengan menentukan kawasan tanpa rokok pada tempat tempat tertentu seperti yang yang ditentukan pada kesehatantetapkan. pembatasan kawasan tanpa rokok ditentukan dengan pertimbangan bahwa merokok selain dapat merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain sekitarnya yang mengakibatkan kesehatan orang lain terganggu. bahwa, terhadap pokok permohonan para pemohon mengenai dalil yang menyatakan bahwa kata dapat pada penjelasan kesehatan telah menghilangkan atau setidak tidaknya berpotensi menghilangkan hak konstitusional para pemohon, dpr berpandangan bahwa untuk memahami ketentuan penjelasan kesehatan tidak dapat secara parsial tetapi harus dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan batang tubuh yaitu yang pada prinsipnya menentukan bahwa untuk kawasan tertentu bebas tanpa rokok. hal tersebut mengandung makna bahwa pada kawasan tertentu orang dilarang untuk merokok karena akan merugikan hak orang lain. setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi dengan demikian kebebasan seseorang dalam menjalankan kebebasannya harus memperhatikan batasan yang ditentukan oleh dengan maksud untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. dengan demikian pelarangan merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditentukan sudah sejalan dengan nilai nilai konstitusi. penjelasan dalam undang undang bersifat tambahan norma atau complementary norm. dari sisi teknik perundang undangan, penjelasan dibuat apabila dipandang perlu. penjelasan tidak boleh mengurangi atau melebihi norma yang ada dalam batang tubuh, dalam hal penjelasan mengurangi atau melebihi batang tubuh, maka yang berlaku adalah batang tubuhnya. merupakan norma yang bersifat memaksa bukan bersifat alternatif atau fakultatif. oleh karena itu menjadi kewajiban untuk menentukan tempat khusus tempat merokok tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnypenjelasan undang undang guo tidak bertentangan dengan dan uud tahun menyatakan penjelasan undang undang guorta keterangan principal pihak terkait, dr. hakim soribada pohan, yang pada pokoknya sebagai berikut: alasan dan dasar hukum keterlibatanuntuk perkara dengan nomor puu ix yang menguji penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan sepanjang kata dapat yang diajukan oleh pemohon principal atas: bahwa apa yang dimintakan oleh pemohon principal, yakni meminta agar mahkamah konstitusi mendelegitimasikan kata dapat yang terdapat pada penjelasan dengan mempertentangkan ketentuan tersebut dengan uud yang mengatur tentang kepastian hukum bagi tiap warga negara, yang mengatur tentang perlindungan untuk bebas dari ancaman ketakutan, serta yang mengatur tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, merupakan sesuatu yang tidak memiliki dasar dan korelasi sama sekali, bahwa adapun penjelasan berbunyisehingga menurut hemat kami, apabila permohonan uji materil pemohon principal tersebut kabulkan, maka penjelasan akan berbunyi, khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok : bahwa beranjak dari kekhawatiran akan kaburnya penafsiran terhadap isi dan ketentuan penjelasan atas serta pentingnya perlindungan masyarakat dari bahaya dan dampak tembakau dan produk turunannya, sehingga kemudian solidaritas advokat publik untuk pengendalian tembakau sapta indonesia) yang bertindak untuk dan atas nama saudara hilaris haryono, saudara firmansyah, saudari simpati, saudari khalid, saudara dr. hakim soribada pohan, dan saudara abdillah hasan kemudian mencoba untuk mengambil bagian dalam proses persidangan guo dengan menjadi pihak terkaitmemberikan ruang yang jelas bagi setiap individu yang merasa terkait baik langsung atau tidak langsung untuk ikut berperan aktif dalam proses persidangan guna melindungi dan mempertahankan hak hak konstitusionalnya, fakta fakta hukum tentang tembakau dan kawasan dilarang merokok bahwa secara yuridis, fakta tentang tembakau termasuk segala produk turunannya merupakan produk yang mengandung zat adiktif, merupakan sebuah fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi (nomor fate) mengingat undang undang nomor tahun tentang kesehatanbukti pt 1j, bahwa fakta tentang adiktif'nya tembakau ini kemudian diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi pada perkara nomor puu viii yang mengukuhkan fakta hukum bahwasanya tembakau adalah zat adiktif, sebagaimana termuat dalam pertimbangan mahkamah halaman poin yang menyatakan bahwa pembentukan nomor tahun tentang kesehatan sebagaimana kemudian ditentukan dalam dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan bukti pt bahwa bukti lain yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat bahaya tembakau dan produk turunannya adalah dengan melihat fakta bahwasanya tembakau maupun produk turunannya merupakan produk yang berbeda, sehingga kemudian juga harus diperlakukan berbeda. terhadappenjelasan nomor tahun sebagaimana dimaksud dan penjelasannya, (vide bukti bahwa pemohon dan pemohon adalah perorangan dan perokok pengguna tempat umum. pemohon iii adalah perorangan yang bekerja pada suatu instansi swasta. (vide bukti bahwa pemohon s.d. pemohon iii adalah para pemohon yang semuanya adalah warga negara indonesia: bahwa dengan adanya ketentuan penjelasan nomor tahun yang menyatakaka ketentuan penjelasan (sepanjang kata 'dapat) nomor tahun tersebut potensial merugikan hak konstitusional para pemohon, bahwa ketentuan penjelasan (sepanjang kata dapat) nomor tahun merupakan bentuk pembatasan terhadap hak hak konstitusional para pemohon, sehingga ketentuan tersebut potensial merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara indonesia, adanya ketentuan penjelasan (sepanjang kata dapat) nomor tahun yang mengatur tentang penyediaan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, maka hak konstitusional para pemohon untuk merokok tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya tersebut potensial terhalang oleh adanya kata 'dapat dalam rumusan penjelasan nomor tahun produk produk yang dianggap memiliki karakteristik tertentu, negara mengenakan cukai pada produk tersebut (dalam hal ini adalah tembakau dan produk turunannya). huruf undang undang nomor tahun tentang cukaibukti pt 3j: bahwa bentuk pemberlakuan yang berbeda terhadap tembakau dan produk turunannya ini juga dapat dilihat dari adanya regulasi yang melarang para perokok aktif untuk melakukan aktifitas merokok pada daerah daerah tertentu, sebagaimana termuat dalam yang berbunyi, kawasan tanpa rokok antara lain' bukti pt 4j, bahwa pengaturan mengenai kawasan dilarang merokok juga termaktub dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan juncto perda provinsi dki jakarta nomor tahun tentang pengendalian pencemaran udara, yang secara spesifik memberikan penjelasan tentang wilayah wilayah publik yang tergolong dalam kawasan dilarang merokok seperti tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum bukti pt 5j, bahwa pembedaan perlakuan terhadap tembakau dan produk turunannya merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana jaminan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan, "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bukti pt 6j:, hal mana lingkungan yang sehat berarti juga adalah udara yang bebas dari asap rokok, bahwa upaya perlindungan terhadap hak hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah republik indonesia dengan menerbitkan peraturan atas sejalan dengan amanat yang harus dilakukan oleh indonesia sebagai negara yang menjalankan tujuan negarturut dalam perdamaian dunia. dan sebagai bagian dari komunitas dunia indonesia adalah pihak yang ikut aktif memelopori lahirnya framework convention tobacco control fcc), sebuah traktat internasional yang diinisiasi who, dimana secara jelas menyatakan, tiap pihak harus memberlakukan dan menerapkan wilayah hukum negara masing masing sebagaimana ketentuan hukum nasionalnya, dan secara aktif mempromosikan memberlakukan dan penerapan upaya legislative, eksekutif, administratif dan tindakan lain yang efektif pada tingkat yurisdiksi lainnya, untuk memberikan perlindungan terhadap paparan asap rokok dalam ruang ditempat kerja, angkutan umum, tempat tempat umum tertutup dan ditempat umum lainnya bukti pt bahwa apa yang diwajibkan oleh konvensi dan atau traktat serta undang undang atas, pada dasarnya merupakan bagian dari pemenuhan hak untuk hidup (right life), sebagaimana termuat dalam undang undang dasar yang berbunyi, setiap orang berhak untuukti bahwa larangan merokok tempat umum dan atau larangan untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok yang diatur secara jelas dalam huruf juncto peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor tahun tentang pengendalian pencemaran udara yang menyatakan, kawasan tanpa rokok antara lain tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan bahwa kemudian, sebagai upaya untuk melindungi warga jakarta dari bahaya asal rokok, maka gubernur dki jakarta yang dalam hal ini dilakukan oleh bapak dr. ing. fauzi bowo kemudian mengaplikasikan pemberlakuan kawasan dilarang merokok ini dalam sebuah regulasi daerah yakni peraturan gubernur nomor tahun tentang perubahan terhadap peraturan gubernur nomor tahun tentang kawasan dilarang merokok, bahwa atas usaha yang telah dilakukan oleh bapak dr. ing. fauzi bowo dengan menginisiasi regulasi yang mengatur tentang kawasan dilarang merokok wilayah provinsi dki jakarta, membuahkan prestasi tersendiri, dimana kemudian who memberikan penghargaan atas komitmen bapak gubernur dr. ing. fauzi bowo dalam konteks pengendalian tembakau wilayah provinsi dki jakarta, sebagaimana termuat dalam harian pos kota tanggal mei bukti pt 9j, bahwa untuk memberi pemahaman tentang bagaimana tata cara pemberlakuan kawasan dilarang merokok wilayah provinsi dki jakarta, maka kemudian badan pengelola lingkungan hidup daerah bold) provinsi dki jakarta mengeluarkan panduan praktis pelaksanaan kawasan dilarang merokok untuk tempat umum dan tempat kerja bukti pt 10j, bahwa terkait dengan pemberlakuan kawasan dilarang merokok, lembaga demografi universitas indonesia mengeluarkan penelitian komprehensif tentang kawasan dilarang merokok bukti pt 11j, bahwa upaya memberi perlindungan warga dari bahaya asap rokok ternyata berbanding lurus dan atau sejalan dengan keinginan masyarakat indonesia. hal ini terbukti dari hasil survey (delapan) kota besar indonesia yang dilakukan oleh yayasan lembaga konsumen indonesia lki) tahun tentang dukungan masyarakat terhadap kebijakan spesifik untuk menanggulangi penggunaan tembakau indonesia yang mencakup: melarang iklan rokok dan produk tembakau mewajibkan pesan peringatan yang lebih tegas dan lebih terlihat pada produk tembakau melarang merokok semua tempat umum dan tempat kerja yang tertutup melarang penjualan rokok kepada anak anak yang berusia dibawah tahun menaikkan pajak produk tembakau dan sebagian dan penerimaan pajak didedikasikan bagi program untuk mencegah penggunaan tembakau kalangan anak anak dan memberikan bantuan bagi perokok yang ingin berhenti merokok mewajibkan iklan untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya kesehatan yang disebabkan oleh tembakau bukti pt 11j, bahwa selain hasil penelitian atas, dukungan masyarakat terhadap pemberlakuan kawasan dilarang merokok tempat umum juga dapat dilihat dari hasil penelitian smoke free parks taman margasatwa ragunan yang dilakukan oleh saudara bagus hary haryanto, dimana didapat sekitar pengunjung dari responden taman margasatwa setuju jika taman margasatwa dijadikan sebagai kawasan bebas asap rokok bukti pt bahwa dalam praktiknya, keinginan serupa untuk terlindungi dari paparan asap rokok perokok tempat tempat umum juga mendapat perhatian dari beberapa pemerintah daerah, dimana beberapa daerah indonesia kemudian mengadopsi langkah serupa dengan menerbitkan regulasi daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan walikota dan atau bentuk regulasi lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh provinsi sumatera selatan dan kota bogor jawa barat, bahwa kemudian beberapa institusi negara dan atau kementerian juga berinisiatif melakukan langkah serupa yakni mendukung pemberlakuan kawasan dilarang merokok tempat umum. fakta ini dapat dilihat dari huruf peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor menkes pb i tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok, makabukti pt bahwa berdasarkan poin poin atas, maka sangat jelas sekali jika memberlakukan kawasan dilarang merokok pada tempat tempat umum merupakan tugas dan tanggung jawab negara sebagai bentuk upaya perlindungan negara terhadap warga negara, dan adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi jika tempat kerja, tempat umum, serta tempat lain yang menjadi pusat kegiatan masyarakat banyak harus tunduk pada aturan aturan atas, bahwa secara prinsipil, seluruh regulasi atas tidak bertujuan untuk menghentikan dan atau melarang sama sekali perokok untuk merokok melainkan hanya mengalihkan tempat untuk merokok saja, karena ketentuan peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri mor menkes pb i tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok menjelaskan secara rinci tempat dan atau lokasi yang dapat digunakan perokok untuk merokok, yakni,disimulasikan dengan baik: terpisah dari gedung tempat'ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas, jauh dari pintu masuk dan keluar: jauh dari tempat orang lalu lalang bukti pt 14j:, bahwa selain memberikan batasan yang jelas tentang kawasan tanpa rokok untuk skala nasional, negara juga memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengaplikasikan ketentuan atas dalam lingkup regulasi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat sesuai deng, bahwa sesuai dengan butir ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menyatakanbukti pt 15j, bahwa negara memberi kewenangan pada daerah untuk mengatur hal hal yang dianggap perlu untuk kemajuan daerahnya sebagaimana jaminan undang undang dasar yang menyatakann hak hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa bukti pt 16j, bahwa selain itu, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah secara implisit juga memberikan batasan yang sangat jelas sekali tentang hal hal dan atau kewenangan pemerintah pusat, yakni "urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dimaksud pada meliputi: politik luar negeri: pertahanan, keamanan, musisi: moneter dan fiskal nasional: agama bukti pt 17j, bahwa berdasarkan poin poin atas, sangatlah tepat jika persoalan menghadirkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah: bahwa adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya (notice fate) sekaligus merupakan curia novi ius (the court knows the law) jika merokok membahayakan bahkan dapat mengakibatkan kematian. bahaya merokok tidak hanya akan dirasakan oleh perokok saja, melainkan juga oleh orang orang sekeliling perokok. bahkan perokok pasif rentan jadi korban penyakit akibat rokok karena menghisap asap sampingan yang kali lebih berbahaya dari yang dihisap perokok. dengan kata lain, merokok (terlebih tempat umum) akan menghalangi hak untuk hidup seseorang merupakan hak yang utama (supreme rights) yang tidak boleh diabaikan dalam situasi bagaimanapun, termasuk keadaan darurat sekalipun, bahwa fakta tentang bahaya asap rokok bagi orang orang disekitarnya, ternyata tidak hanya akan berbahaya bagi second hands smoke saja, melainkan juga akan berdampak pada third hands smoke, sebagaimana termuat dalam kutipan harian the newyork times januari yang menyatakan, that's the term being used described the invisible yet toxic brew gases and particles changing smokers hair and clothing, not mention cushion and marketing, that singers long after second hands smoke has cleared form room. the residu includes heavy metals, karsinogen and even radioactive materials that young children can get their hands and invest, especially they're crawling playing the floor bukti pt 18j: bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon principal dalam perkara guo, dengan meminta agar tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya diberi kekhususan dengan menempatkan ruangan khusus merokok dalamnya selain bertentangan dengan banyak regulasi atas, juga patut dianggap tidak manusiawi karena memberlakukan ruangan khusus untuk merokok dan sy, bahwa pemberlakuan ruang khusus merokok dalam ruangan tertutup dan atau penerapan sistem ventilasi pada dasarnya tidak akan mengatasi masalah karena ruang khusus merokok tidak akan memberikan perlindungan dari paparan asap rokok orang lain, sebagaimana termuat dalam paket pengembangan kawasan tanpa rokok pedoman untuk advokat, yang diterbitkan oleh tobacco control support center ikatan ahli kesehatan masyarakat icsc bakmi) bukti pt 19j, bahwjustru memberi pemahaman yang sangat jelas sekali bahwasanya setiap warga negara indonesia harus mendapat perlakuan yang sama dan atau tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak nya, termasuk didalamnya adalah pemenuhan dan perlindungan dari bahaya asap rokok perokok, bahwa untuk menghindari adanya perlakuan yang berbeda (dalam hal ini adalah perlakuan antara perokok dan bukan perokok), dan demi kepentingan umum yang lebih besar lagi yakni melindungi warga masyarakat dari bahaya asap rokok, serta sebagai bentuk kepatuhan warga negara terhadap regulasi yang telah dibuat oleh negara, maka dirasa tepat jika seluruh ruangan dan atau tempat tertutup yang menjadi pusat aktifitas banyak orang tanpa terkecuali harus diberlakukan sebagai tempat yang bebas asap rokok: bahwa demikian halnya jugajustru menjelaskan bahwasanya masyarakat memiliki hak untuk terbebas dari ketakutan akan bahaya asap rokok perokok yang merokok dalam ruangan umum, bahwa sampai dengan saat ini, negara belum mengatur dan atau menyatakan serta menetapkan dalam sebuah dokumen hukum yang sah bahwasanya merokok merupakan bagian dari hak asasi. pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan sesuatu sepanjang tidak bertentangan dan atau menyinggung hak orang lain, bahwa uud yang berbunypada dasarnya tidak berkaitan secara langsung dengan pembahasan terhadap perkara guo, karena jika pemohon principal berpendapat bahwa merokok merupakan bagian dari hak masyarakat tradisional, menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah merokok merupakan bagian dari kehidupan masyarakat tradisional indonesia, dan masyarakat tradisional mana yang hendak diwakili oleh pemohon principal, bahwa berdasarkan data dan fakta atas, maka kami memohon pada ketua mahkamah konstitusi untuk menolak seluruh permohonan pemohon principal dan atau memutuskan hal hal lain yang dianggap perlu demi kepentingan pemenuhan hak konstitusional masyarakat indonesia: i2. menimbang bahwa untuk menguatsehatan: bukti pt fotokopi putusan perkara nomor puu viii tentang pengujian terhadap tembakau sebagai zat adiktif yang diputus oleh mahkamah konstitusi republik indonesia: bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang cukai: bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bukti pt fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan: bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, bukti pt fotokopi who framework convention tobacco control, bukti pt fotokopi undang undang dasar bukti pt fotokopi kliping koran tentang pemberian penghargaan terhadap bapak dr. ing. fauzi bowo dari who atas komitmen untuk pengendalian tembakau: bukti pt fotokopi buku panduan praktis pelaksanaan kawasan dilarang merokok yang diterbitkan oleh badan pengelola lingkungan hidup provinsi dki jakarta, bukti pt fotokopi hasil penelitian lembaga demografi universitas indonesia tentang aspek aspek penting penerapan aturan kawasan dilarang merokok, bukti pt fotokopi hasil penelitian kota indonesia yang dilakukan oleh lki tentang dukungan masyarakat terhadap pemberlakuan kawasan dilarang merokok, bukti pt fotokopi hasil penelitian tentang smoke free ragunan yang dilakukan oleh bagus hary haryanto, bukti pt fotokopi hurufbutir undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti pt fotokopi undang undang dasar bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bukti pt fotokopi harian the newyork times, edisi januari bukti pt fotokopi buku paket pengembangan kawasan tanpa rokok pedoman untuk advokat yang diterbitkan oleh icsc bakmi. selain itu, pihak terkaitmahkamah pada tanggal desember dan desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi pihak terkait fuad berada saksi adalah ketua bidang penyuluhan dan pendidikan pada salah satu organisasi penggiat masalah merokok: bahwa asap rokok mengandung banyak penyakit dan racun yang sedikitnya terdapat empat ratus jenis senyawa kimia yang merupakan kimia beracun, asap rokok adalah produk dari pembakaran rokok yang dalamnya terkandung racun racun. asap rokok sangat berbahaya bagi orang yang merokok dan berbahaya bagi orang lain yang menghisap asap rokok: kawasan tanpa rokok berguna untuk melindungi mereka yang tidak merokok dari asap rokok. karena orang yang tidak merokok mempunyai hak untuk menghirup udara yang bersih dan sehat sehingga perlu adanya kawasan tanpa rokok, ruang khusus merokok dimaksudkan untuk menghindarkan para nonperokok dari asap rokok orang lain, bahwa ruang rokok dalam gedung tidak efektif memberikan perlindungan, karena orang yang berada dalam ruang merokok tersebut cenderung membuka dan menutup pintu yang dapat menimbulkan asap rokok tetap mencemari udara sekitarnya, bahwa berdasarkan uraian atas membuktikan bahwa para pemohon nomor tahunruang rokok seharusnya luar gedung karena ruang dalam gedung umumnya berpendingin ruangan dan sirkulasi udaranya tertutup. tulus abadi saksi adalah anggota pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia lki): bahwa diperlukan adanya satu kawasan tanpa rokok yang berfungsi melindungi perokok pasif yang selama ini menjadi korban perokok aktif yang sering merokok tempat tempat publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan responden sebesar mendukung adanya penerapan kawasan tanpa rokok, bahwa prioritas penerapan kawasan tanpa rokok adalah pusat pelayanan kesehatan, angkutan umum, tempat belajar mengajar, pusat pusat belanja, serta gedung kantor pemerintah dan kantor swasta, bahwa dukungan baik nonperokok maupun perokok terhadap penegakkan kawasan tanpa rokok sangat kuat: secara umum masyarakat menyadari bahwa asap rokok membahayakan bagi kesehatan orang yang bukan perokok: bahwa penegakan kawasan tanpa rokok menjadi sesuatu yang urgent untuk diregulasikan, baik level nasional maupun level daerah: bahwa regulasi yang mengatur kawasan tempat rokok masih minimalis karena prinsipnya semua tempat masih boleh untuk merokok kecuali tempat tempat tertentu. ahli pihak terkait nani dilayani ahli adalah kepala bidang pemberdayaan kesehatan masyarakat dinas kesehatan kota bogor, bahwa definisi kawasan tanpa rokok sama dengan definisi tempat yang dinyatakan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok, bahwa memberi udara yang bersih dan sehat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merupakan upaya untuk mencegah perokok pemula, bahwa kegiatan kegiatan penerapan dan penegakan perda kawasan tanpa rokok ktr) kota bogor dimulai pada tahun setelah perda tersebut disahkan dengan berbagai kegiatan penerapan dan implementasinya, ahli selalu melaksanakan sosialisasi tentang bahaya rokok dan perda ktr kepada seluruh masyarakat kota bogor: ahli melakukan juga pelatihan pengelola dan pengawas ktr serta melaksanakan operasi simpatik kota bogor: ahli melakukan monitoring penerapan kawasan tanpa rokok delapan kawasan kota bogor setiap tiga bulan sekali dan melakukan tindak pidana ringan piring) atas pelanggaran perda ktr setiap satu sampai dua bulan sekali: penerapan kawasan tanpa rokok dilaksanakan mall, sekolah, kampus, tempat kerja dan tempat ibadah yang ada bogor: ahli melakukan penegakan terhadap perda nomor tahun melalui tindak pidana ringan, yaitu disidang dan denda tempat. implementasi penegakan perda sudah dilakukan, antara lain tempat tempat angkutan umum dan mall: bahwa penerapan kawasan tanpa rokok kota bogor sudah memberikan dampak terhadap perubahan perilaku sehat, dalam peraturan walikota bogor telah mengatur tempat untuk merokok luar gedung, terbuka, dan tidak beratap serta dengan ukuran tertentu. widyastuti suryo bahwa tidak ada batas aman bagi perokok pasif terhadap asap rokok, karena rokok dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi pengguna, bahwa penyakit penyakit yang disebabkan oleh asap rokok adalah penyakit penyakit yang berhubungan secara kausal dan ada yang diduga kuat disebabkan oleh asap rokok orang lain, bahwa asap rokok dalam ruangan tidak bisa dibatasi, artinya bahwa smoking dan nonsmoking area tidak efektif. studi salah satu airport century, amerika menunjukkan bahwa kebijakan larangan merokok century yang membatasi tempat umum dan tempat airport untuk tidak merokok, perbatasannya tidak ketat: bahwa ventilasi dan filtrasi udara tidak mampu mengeliminer partikel partikel kecil dan gas asap rokok, penyediaan ruang merokok dalam gedung tidak dapat mengontrol rembesan racun asap rokok ruangan lain: kawasan tanpa rokok tidak melarang orang merokok sejauh tidak merugikan hak bukan perokok atas lingkungan sehat yang dijamin undang undang: aturan hukum indonesia memberikan toleransi optimal sepanjang kata dapat pada penjelasan yang perlu dimaknai sebagai tempat khusus luar gedung yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok: kata dapat akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah yang sudah berpikiran lebih maju dan bertekad menempatkan diri sejajar dengan negara negara dunia, bahwa hak perokok untuk merokok tidak sama dengan hak untuk mencemari udara dengan racun yang mengancam hak hidup orang lain:, kata dapat pun. saksi suksesi saksi sangat tidak setuju adanya ruangan khusus untuk merokok, saksi melihat ada ruang khusus untuk merokok tidak berfungsi secara efektif ketika berbelanja sebuah salah satu mall jakarta, saksi melihat orang merokok dalam ruangan khusus merokok dan tanpa disadari asap rokok dapat luar melalui pintu yang terbuka dan melalui alat penyaring udara, saksi sebagai warga negara sangat menginginkan kenyamanan ketika berada luar rumah bersama keluarga: saksi sebagai perokok pasif mempuyai hak untuk menghirup udara yang bersih dan lingkungan yang sehat, saksi sebagai warga dki jakarta mendukung kawasan tanpa rokok dan tanpa adanya ruang khusus untuk merokok. menimbang bahwadanpenjelasan khususnya kata dapakata "dapat" dalam penjelasanengan alasan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: bahwa kata dapat dalam penjelasan mengandung atau memberikan tafsir pembebasan (boleh tidak melakukan) atau mengizinkan (boleh melakukan) . kata dapat dalam penjelasamengandung makna yaitu perintah yang tidak wajib atau tidak harus menyediakan tempat khusus merokok pada tempat umum, tempat kerja dan tempat lainnyarokok sebagaimana diatur berdasarkan uud bahwa pemberlakuan dan penerapan penjelasan dengan adanya kata dapat', yang bersifat fakultatifhadapan hukum: bahwa penjelasan sepanjang kata dapat'aradiganti dengan kata harus yang mengandung makna yang tegas dan tidak interpretatif, bahwa kata dapat dalam penjelasan: bahwa norma konstitusi yang mengatur tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi para pemohon berupa hak untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya, tidak terlihat dalam penjelasamengenai penyediaan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, dengan adanya kata dapat , menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon karena tidak ada jaminan bagi para pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya.ahli para pemohon, keterangan saksi dan ahli pihak terkait, serta bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kata dapat dalam penjelasan yang menurut pararokok adalah merupakan produk legal, atau sekurang kurangnya, tidak dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. namun demikian, bahan baku rokok adalah tembakau yang mengandung zat adiktif yang dalam perspektif kesehatan dianggap mengganggu kesehatan, baik bagi perokok maupun orang orang yang berada disekitarnya karena asap rokok tersebut dapat mencemari udara atau tempat rokok dikonsumsi (vide keterangan ahli pihak terkait, widyastuti suryo atas dasar hal tersebut maka negara dengan menggunakan instrumen hukum mewajibkan kepada produsen dan pengimpor rokok untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya merokok divide bahkan melarang untuk merokok tempat tempat tertentu sebagaimana diatur dalam menimbang bahwa menetapk,yang antinomik antara perokok dan masyarakat lingkungannya. dalam keadaan yang demikian negara,: menimbang, bahwa pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungannya supaya tidak tercemar oleh rokok. dan penjelasannya mempersempit ruang publik yang diperkenankan untuk merokok dengan mengatur tempat khusus untuk merokok , antara lain, bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. menurut para pemohon,nomor tahun utamanya penjelasan nomor tahun (sepanjang kata dapat'), karena para pemohon potensial tidak dapat menggunakan hak nya untuk merokok pada tempat umum, tempat kerja, dan tempat lainnya. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan penjelasan nomormateriil ini. iii. alasan permohonan uji materiil bersesuaian dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiyek permohonan para pemohon, mengajukan uji materiil terhadap berlakunya: penjelasan (sepanjang kata 'dapat) undang undang nomor tahun tentang kesehatan: terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat: bahwa dan penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, antara lain, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (vide angka dalam pengamanan zat adiktif, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. untuk itu pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok wilayahnya, (vide termasuk, antara lain, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya (vide pengaturan yang demikian menurut mahkamah tepat karena merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat dan lingkungannya,kanterhadap: i3 menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dalil para pemohon bahwa kata dapat dalam penjelasanachmad edi subiantoalasan permohonan adapun keberatan keberatan para pemohon terkait terbitnya undang undang nomor tahun tentang kesehatan tersebut, antara lain: negara indonesia adalah negara hukum :(vide bukti,z, demokrasi dan konstelasi ketatanegaraan indonesia, cetakan pertama, kreasi total media, yogyakarta, hal (vide buktigi independen dan tidak memihak (independent and imperial)jami, media dan ham, cetakan kedua, konstitusi press, jakarta, hal (vide bukti:asasi manusia, bahwa jaminan hak asasi tiap tiap orang, uudmengaturuntuk berbuat |
stengah tahun yang diajukan oleh: nama pribadi, tempat, tanggal lahir masa, juni pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan ciliwung nomor rw padang harapan, bengkulu nama drs. wasit balik tempat, tanggal lahir karang tinggi, maret pekerjaan swasta alamat jalan kenari nomor rw kelurahan anggur dalam, kecamatan ratu sambal, bengkuluberdasarkan surat kuasa bertanggal februari memberi kuasa kepada a.h. wakil kamal, s.h., m.h., iqbal tawarkan pasaribu, s.h., evi elvira dita, s.h., agusta rachman, s.h., desi wahyuni, s.h., abdul syakir, s.h., dan fernandes marissa, s.h., para advokat yang tergabung dalam tim advokasi pribadi wasit balik yang beralamat jalan ciliwung nomor rw bengkulu untuk bertindak secara bersama sama atau sendiri sendiri: selanjutnya disebut sebagai . pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah berkedudukan jalan raya bengkulu curup km. desa bakau, bengkulu tengah: berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk bertanggal februari memberi kuasa kepada said muhammad, s.h., m.h., yang kemudian berdasarkan surat kuasa khusus substitusi nomor sk n. gs. bertanggal februari memberikan kuasa substitusi kepada arif susanto, s.h., dewi kemalasan, s.h., m.h., syahril siregar, s.h., dan yudi trisnaamijaya, s.h.: berdasarkan surat kuasa bertanggal februari memberi kuasa kepada husni thamrin, s.h., julia, s.h., guntur rambe, s.h., misbahuddin gasma, s.h., daniel tanpa musik, s.h., satu rally, s.h., dan vincensius ranteallo, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum husni thamrin, s.h., dan rekan yang beralamat jalan murai nomor kelurahan kebun peran, kecamatan ratu sambal, kota bengkuluferry, s.h. tempat, tanggal lahir bengkulu, oktober pekerjaan swasta alamat jalan basuki rahmat nomor rw sukamerindu, kecamatan sungai serut, kota bengkulu nama sabri, sos tempat, tanggal lahir kembang seri, desember pekerjaan wiraswasta alamat kembang seri, kecamatan talang empat, kabupaten bengkulu teng,::engkulerlu pihak terkait tegaskan lebih dahulu, sengketa pemilukada yang diajukan pemohon adalah terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilukada putaran kedua atas pemungutan suara tanggal februari sehingga terhadap peristiwa hukum atau kejadian yang terjadi. oleh karenanya, terhadap dalil dalil pemohon sepanjang yang menyangkut pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak terkait dan terjadi pada pemilukada putaran pertama adalah tidak relevan dan harus ditolak, atau setidak tidaknya dikesampingkan.veabupaten bengkulu tengah sebagaimana diuraikan berikut inibahwa bupati kabupaten bengkulu bahwa dalil guo adalah tidak benar. utara yang bernama imron rosyidi dalam pemilukada putaran kedua, tidak merupakan dewan pengarah pakar ada nama imron rosyidi dalam dewan pada tim kampanye pasangan calon pengarah dalam tim kampanye pihak nomor urut terkait. bahwa proses pemilukada kabupaten bahwa dalil pemohon adalah tidak bengkulu tengah putaran kedua ini benar, perlu pihak terkait jelaskan telah dicederai dengan perbuatan bahwa dalam pemilukada kabupaten perbuatan curang dengan cara bengkulu tengah putaran kedua telah mobilisasi dan penggalangan pegawai berjalan sesuai dengan prosedur yang negeri sipil dan pejabat struktural ada. pihak terkait sama sekali tidak skpd oleh bupati kabupaten pernah memobilisasi pns dan pejabat bengkulu utara bernama imron struktural skpd bengkulu utara. rosyidi paman kandung calon justru pemohonlah yang melakukan bupati pasangan calon nomor urut mobilisasi seluruh pns dan skpd bernama ferry) untuk pemenangan kabupaten bengkulu tengah untuk pasangan calon nomor urut memenangkan pasangan calon nomor notabene masih memiliki pengaruh urut pribadi wasit balik). pelibatan yang luar biasa untuk mempengaruhi pns dan skpd untuk mendukung calon masyarakat kabupaten bengkulu bupati nomor terjadi sangat terstruktur tengah dalam pemenangan pasangan dan sistematis, yang dipimpin langsung calon nomor urut bernama ferry, oleh nana suara dalam kedudukan s.h. dan sabri, sos., sebagai pj. bupati bengkulu tengah) bersama dengan sekda bengkulu tengah melibatkan dan mengajak jajaran skpd, parimron rosyidi bupati bengkulu bahwa dalil pemohon adalah tidak utara yang juga merupakan paman benar, bahwa tidak ada tim keluarga kandung ferry ramli calon bupati yang dibentuk oleh imron rosyidi pasangan calon nomor urut telah sebagaimana dalil guo pemohon dan membentuk tim keluarga bengkulu tidak ada pelibatan pns bengkulu tengah bengkulu utara yang utara dalam pemenangan pihak koordinator oleh mutakhir hamid terkait. asisten pemda bengkulu utara) dan bahwa tim kampanye calon bupati idrus albar asisten ill pemda nomor urut semuanya telah bengkulu utara) yang didalamnya didaftarkan kpu kabupaten bengkulu terdapat nama pns pejabat kabupaten tengah, sehingga tidak ada tim lain yang bengkulu utara untuk memenangkan dibentuk oleh pihak terkait apalagi pasangan nomor turut ferry bentuk oleh bupati bengkulu utara, sabri) pada pemilukada kabupaten tetapi dalil ini merupakan pengingkaran bengkulu tengah. pembentukan tim oleh pemohon karena justru pemohonlah keluarga tersebut melibatkan pejabat yang melakukan mobilisasi seluruh pns struktur dinas dan atau badan dan skpd kabupaten bengkulu kabupaten bengkulu utara ini sebagian tengah untuk memenangkan pasangan besar pernah bertugas bengkulu calon nomor urut pribadi wasit balik). tengah atau pernah menjadi pejabat pelibatan pns dan skpd untuk ketika bengkulu tengah masih bagian mendukung calon bupati nomor terjadi dari bengkulu utara atau pns yang sangat terstruktur dan sistematis, dengan memang berasal dari bengkulu tengah melibatkan dan dipimpin langsung oleh nana suara pj. bupati bengkulu tengah) bersama dengan sekda dan kepaldapun nama nama pns dan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar pejabat struktural skpd lingkungan dan mengada ada, bahwa pns dan pemda bengkulu utara yang terlibat pejabat struktural lingkungan pemda pemenangan pasangan calon nomor bengkulu utara tidak pernah terlibat urut ferry sabri) yang terdapat dalam pemenangan calon nomor dan dalam surat bupati tersebut adalah setelah pihak terkait konfirmasi kepada mutakhir hamid asisten pns yang disebutkan dalam dalil guo. kabupaten bengkulu utara), bahwa tidak benar dalil pemohon yang merupakan koordinator kabupaten mengatakan bupati kabupaten bengkulu bengkulu tengah, utara membuat surat penugasan d2. hermanto ali kabar umum terhadap skpd dilingkungan kabupaten kabupaten bengkulu utara), bengkulu utara. semua nama nama merupakan koordinator kecamatan yang disebutkan pemohon sebagai pihak pagar jati, kabupaten bengkulu yang terlibat merupakan hal hal yang tengah dan tim penghubung, dikarang karang oleh pemohon sendiri idrus albar asisten iii kabupaten tentang posisi dan keterlibatan pejabat bengkulu utara), merupakan bengkulu utara, justru sebaliknya koordinator kabupaten bengkulu struktur demikian terjadi lingkungan tengah, kabupaten bengkulu tengah yang eddy firdaus staff ahli kabupaten dilakukan oleh pj. bupati bengkulu bengkulu utara), merupakan tengah nana suara) mengerahkan koordinator kecamatan taba seluruh skpd dan pns lingkungan pengunjung, pengunjung, bengkulu kabupaten bengkulu tengah untuk tengah memenangkan pemohon. hendri kisinjer camat air padang,, bahwa mereka yang dituduhkan oleh kabupaten bengkulu utara) pemohon tidak pernah mendapatkan haryadi kadis diknas kabupaten surat dari bupati bengkulu utara untuk bengkulu utara) memenangkan pasangan calon nomor fauzi, kadis kehutanan urut ataupun menjadi koordinator kabupaten bengkulu utara), pemenangan kecamatan kecamatan merupakan koordinator bengkulu tengah. bahwa fakta yang kecamatan merigi sakti: terungkap justru salah satu pns agus barisan camat kota argamakmur haryanto) yang dituduh oleh pemohon kabupaten bengkulu utara), sebagai koordinator pemenangan merupakan koordinator ill pasangan calon nomor urut adalah kecamatan merigi sakti: sepupu dari pemohon pribadi). untuk membuktikan bantuannya ini iwan halida kepala kesbangpol pihak terkait akan mengajukan saksi kabupaten bengkulu utara), dan bukti dalam persidangan merupakan mahkamah. koordinator kecamatan karang dengan demikian dalil pemohon ini tidak tinggi kubang, kabupaten beralasan dan harus ditolak mahkamah, bengkulu tengah, rahmat riyanto kepala bpbd kabupaten bengkulu utara). haryanto ishak camat air besi, kabupaten bengkulu utara)kecamatan pematang iii, kabupaten bengkulu tengah,d1.... harian ali pns bengkulu utara adik hermanto ali) berasal dari pagar jati, bengkulu tengah. tangani pns mantan kepala dinas sosial bengkulu utara). juhirjo pns mantan camat ketahun, bengkulu utara) mundo kabar penanaman modal mantan camat padang jaya kabupaten bengkulu utara) badrul kasubbag distribusi dan pemasaran pemda bengkulu utara) wijaya kabid fisika bappeda bengkulu utara) jp. siregar kabar administrasi hukum pemda bengkulu utara) masuda staff ab. dan penyehatan lingkungan dinas bengkulu utara) yusuf pns kpu bengkulu utara) keluarganya berasal dari kelurahan taba pengunjung, bengkulu tengah. lisan kepala dinas koperasi bengkulu utara).,,. budi anwar pns pemda bengkulu utara) bahwa mobilisasi pns dan pejabat bahwa dalil permohonan pemohon tidak struktur skpd oleh bupati bengkulu mengandung fakta dan kebenaran sama utara nampak jelas adanya fakta sekali, karena hermanto ali tidak pernah kecurangan berupa pembagian money diminta atau disuruh untuk membagikan politik yang dilakukan oleh ferry sabri uang kepada siapapun sepanjang pada putaran dan setelah pemilukada berhubungan dengan pemilukada kabupaten bengkulu tengah putaran kabupaten bengkulu tengah. salah seorang tim sukses pasangan untuk membuktikan bantuannya ini calon nomor urut (akan dibuktikan pihak terkait akan mengajukan saksi dalam persidangan pembuktian) dituduh dan bukti dalam persidangan menggelapkan uang sebesar rp. mahkamah. oleh hermanto ali kabar dengan demikian dalil pemohon ini tidak umum kabupaten bengkulu utara yang beralasan dan harus ditolak mahkamah,s uang tersebut tidak dibagikan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut money politic). bahwa lebih dahsyat lagi mobilisasi pns bahwa dalil pemohon guo adalah tidak dan pejabat struktur skpd oleh bupati benar dan mengada ada, bahwa bengkulu utara yaitu adanya undangan pemohon tidak mengerti asal usul tertulis acara pertemuan menjamu balik kegiatan balik berdoa dilakukan oleh berdoa) yang ditanda tangani dr. ir. keluarga besar imron rosyidi bukan imron rosyidi bupati bengkulu utara) atas nama bupati bengkulu utara, tetapi halaman rumah tafsir desa kebun atas nama seluruh keluarga besar yang lebar desa induk dari desa genting ada bengkulu tengah dan dilakukan sabuk) kecamatan pematang tiga, bukan hanya baru kali ini saja, karena kabupaten bengkulu tengah pada hari dilakukan setiap tahun. minggu, tanggal januari acara bahwa dalam undangan tersebut tidak tersebut dihadiri sekitar orang. acara ada tanda tangan imron rosyidi tersebut merupakan upaya pemenangan melainkan tanda tangan aladin dan penggalangan yang dilakukan oleh harun. imron rosyidi bupati bengkulu utara) bahwa tidak benar pertemuan tersebut yang merupakan paman kandung dari dihadiri lebih dari orang dan tidak ferry pasangan calon nomor urut benar apabila acara tersebut merupakan untuk memenangkan pasangan calon penggalangan pemenangan pasangan nomor urut dalam acara pertemuan bupati tetapi lebih kepada acara tersebut mengundang tokoh pemuda, syukuran karena putaran pertama tokoh masyarakat, kepala desa, anggota pilkada telah selesai dilaksanakan. dprd kabupaten bengkulu tengah. bahwa tidak benar ada pidato kampanye dalam acara tersebut juga hadir dari calon bupati tetapi pidatonya saudara haryadi kadis diknas bengkulu berupa mohon kepada semua keluarga utara), ferry ramli, calon bupati besar untuk tetap mendoakan sehat pasangan calon nomor urut selalu, karena ini acara keluarga tidak bersama dengan bupati bengkulu utara boleh ada yang kampanye karena semua imron rosyidi) serta beberapa anggota orang sedang mengintai kita , dan tidak dprd kabupaten bengkulu tengah ada orang yang bernama tawa melalui rahmat all, feri haryadi), lagu lagu nyanyiannya mengajak saudara basandi kadis bengkulu masyarakat memilih pasangan calon utara) dan mutakhir hamid asisten nomor urut pemda bengkulu utara), pada saat untuk membuktikan bantuannya ini acara tersebut bupati bengkulu utara pihak terkait akan mengajukan saksi dan ferry bergantian menyampaikan dan bukti dalam persidangan pidato agar putaran kedua memilih dan mahkamah. mensukseskan pasangan calon nomor dengan demikian dalil pemohon ini tidak urut salah satu tim sukses ferry beralasan dan harus ditolak mahkamah,ahwa pada tanggal januari bahwa dalil pemohon adalah tidak imron rosyidi bupati bengkulu benar, faktanya pihak terkait tidak utara) dan ferry ramli pasangan pernah masuk desa kertapati calon nomor urut masuk desa maupun membagi bagikan uang kepada kertapati dan membagikan uang warga desa kertapati ataupun sebanyak juta serta gulung tikar. menjanjikan apabila terpilih akan kemudian ferry ramli berjanji jika dia membangun jalan hotmix, karena pada terpilih, akan membangun jalan hotmix tanggal januari tersebut pihak dari desa kertapati sampai desa pagar terkait berada jakarta. jati dan bila ferry menang maka akan untuk membuktikan bantuannya ini lebih memuluskan jalan bagi imron pihak terkait akan mengajukan saksi rosyidi untuk menjadi gubernur dan bukti dalam persidangan bengkuluminggu februari bahwa dalil pemohon adalah tidak (bertepatan dengan hari pertama benar, tuduhan pns bengkulu utara kampanye putaran kedua, akhmad yang melakukan kampanye keliling rockin telah melihat pejabat bengkulu desa punggung beringin kecamatan merigi utara: basandi kadis bengkulu sakti adalah tidak benar, setelah pihak utara), barisan camat kota terkait klarifikasi kepada yang argamakmur bengkulu utara), idrus bersangkutan bahwa mereka tidak pernah albar asisten ill bengkulu utara), desa tersebut maupun berkeliling berkeliling mengkampanyekan pasangan mengkampanyekan pasangan calon calon nomor urut1 (satu) ferry nomor urut1 (satu) ferry, bahwa sabri wilayah bengkulu tengah kecamatan merigi sakti tidak ada nama tepatnya desa punggung beringin desa punggung beringin. fakta tersebut kecamatan merigi sakti, bengkulu semakin menguatkan bahwa dalil tengah. ketiga pejabat itu pemohon adalah mengada ada dan tidak mengacungkan telunjuk (simbol nomor beralasan menurut hukum. urut keluar dari jendela mobil kepada untuk membuktikan bantuannya ini masyarakalebih jelas lagi terjadi mobilisasi bahwa dalil pemohon adalah tidak pns dan pejabat struktur skpd benar, setelah pihak terkait klarifikasi dengan diadakan acara do'a syukuran kepada hermanto ali, bahwa syukuran yang diselenggarakan tanggal tersebut tidak ada hubungannya dengan februari oleh hermanto ali, karena mobilisasi pns dan struktur skpd dan telah diangkat sebagai kabar umum bukan karena hermanto ali diangkat pemda kabupaten bengkulu utara. acara sebagai kabar umum pemda tersebut digelar rumah orang tua kabupaten bengkulu utara, tetapi hermanto ali didesa pagar jati syukuran tersebut dilakukan karena kecamatan pagar jati, kabupaten untuk mensyukuri pembangunan kembali bengkulu tengah. padahal hermanto all kantor camat pagar jati karena peristiwa kabar umum bengkulu utara) diangkat kebakaran dan tidak ada masyarakat menjadi kabar umum terhitung sejak pagar jati yang terlibat masalah hukum februari karena peristiwa kebakaranacara do'a syukuran yang bahwa dalil pemohon adalah tidak benar diselenggarakan tanggal februari dan mengada ada, dalam acara doa oleh hermanto ali tersebut, syukuran tersebut tidak ada merupakan upaya penggalangan untuk penggalangan untuk memenangkan memenangkan pasangan calon nomor pasangan calon nomor urut urut seluruh perlengkapan tenda, bahwa seluruh perlengkapan tenda, kursi, kursi, hiburan organ tunggal, makan, hiburan organ tunggal, makan, minum minum didatangkan dari bengkulu dibayar atas nama pribadi hermanto ali utara. acara syukuran tersebut dihadiri dan tidak ada hubungannya dengan oleh imron rosyidi bupati bengkulu pemilukada, mengenai lokasi pemesanan utara), ferry ramli sabri pasangan perlengkapan tersebut, dikarenakan untuk calon nomor urut1), mian wakil bupati lebih memudahkan dalam pemesanan bengkulu utara, dan buyung satria, dan efisiensi waktu karena hermanto ali ketua dprd bengkulu utara. acara berdomisili argamakmur. do'a syukuran hermanto ali kabar bahwa dalam acara tersebut saudara umum) tersebut juga dihadiri pejabat mutakhir hamid tidak pernah bengkulu utara yaitu mutakhir hamid mengucapkan kalimat seperti yang asisten bengkulu utara), basandi dituduhkan oleh pemohon. kepala bengkulu utara), ikhwan untuk membuktikan bantuannya ini halida kepala kesbangpol bengkulu pihak terkait akan mengajukan saksi utara), agus haryanto kepala bappeda dan bukti dalam persidangan bengkulu utara), edi firdaus staff ahli mahkamah. bupati bengkulu utara), rahmat all, dengan demikian dalil pemohon ini tidak hanaldin, budi, ibnu hajar, suharto beralasan dan harus ditolak mahkamah, (seluruhnya anggota dprd bengkulu tengah) dalam kata sambutannya mutakhir hamid mengatakan bahwa suar sehari kajian pada bahwa dalil pemohon adalah tidak benar tanggal januari sekitar pukul dan mengada ada, setelah pihak terkait wib bertemu dengan dengan klarifikasi kepada yang bersangkutan, camat kerkap, bengkulu utara bernama bahwa camat kerkap atas nama darwis darwis dan lurah purwodadi kecamatan tidak pernah mengatakan kepada suar kota arga makmur, bengkulu utara sehari kajian agar dalam pemilukada bernama rais maris rumah kediaman kabupaten bengkulu tengah harus bapak syari taba pengunjung, memilih calon dari suku rejang dan bengkulu tengah. dalam pertemuan mendukung ferry ramli bupati pasangan tersebut darwis menyampaikan kepada calon nomor urut tetapi hanya saksi agar dalam pemilukada kabupaten membahas masalah perguruan dan camat bengkulu tengah harus memilih calon kerkap tidak pernah mengatakan hal dari suku rejang dan mendukung ferry seperti yang dituduhkan oleh pemohon. ramli bupati pasangan calon nomor untuk membuktikan bantuannya ini urutanggal februari bahwa dalil pemohon adalah tidak benar, mutakhir hamid sekitar pukul faktanya adalah pada tanggal februari wib pagi hari, datang desa batu mutakhir hamid tidak pernah beruang kecamatan pematang tiga, datang desa batu beruang kecamatan dengan mengendarai kendaraan dinas pematang tiga, tetapi masuk kantor untuk menemui dan mengajak sejak pagi dan kembali pada sore warga supaya memilih pasangan calon harinya sesuai dengan jam kerja. nomor urutuncak mobilisasi pejabat bahwa dalil pemohon tidak benar dan struktural skpd dan pns pada hari mengada ada. bahwa pada tanggal pemungutan suara) tanggal februari tersebut seluruh pejabat structural hampir seluruh pejabat struktural berada tempat kerja dan melakukan skpd dan pns kabupaten bengkulu aktivitas pekerjaan seperti biasanya, utara tidak masuk kerja karena mengenai siaran berita yang dimobilisasi bengkulu tengah untuk menyatakan bahwa seluruh pejabat memenangkan pasangan calon nomor struktural skpd dan pns kabupaten urut hal mana fakta hukum tersebut bengkulu utara tidak masuk kerja karena dibuktikan dengan berita (tv dimobilisasi bengkulu tengah untuk lokal group jawa pos) pada tanggal memenangkan pasangan calon nomor februari (hari pemungutan suara) urut adalah tidak benar. menurut yang menggambarkan pns dan pejabat keterangan para skpd yang memang bengkulu utara tidak berada kantornya tetap masuk kerja pada tanggal masing masing. berita tersebut berjudul februari mereka membenarkan diduga jadi tim sukses, pejabat b.u bahwa pada tanggal tersebut bengkulu utara) ramai benteng datang kantor dinas mereka, tetapi bengkulu tengah). berita ini ditayangkan karena kedatangan reporter tersebut pada hari sabtu tanggal februari tanpa ada konfirmasi sebelumnya maka pukul wib pada acara para skpd tersebut tidak mau menemui laporan daerah tv. dalam acara reporter tersebut. tersebut dikatakan bahwa pns pejabat bahkan perlu pihak terkait sampaikan eselon atau setingkat dengan kepala kepada mahkamah tentang keberpihakan dinas pemkab dan skpd bengkulu kepada pemohon, yakni dilakukan utara yang sepi karena ramai ramai pergi dengan cara menayangkan acara dialog kabupaten bengkulu tengah untuk pasangan calon nomor urut7 live memenangkan pasangan calon nomor tanggal februari pada hari urut ferry sabri). dari satuan pertama masa tenang, yang telah ditegur kerja perangkat daerah skpd) yang oleh panwaslukada kabupaten bengkulu terdiri dari badan dan kantor sebanyak tengah dengan surat nomor badan kantor, dinas sebanyak pawaslukada bt tertanggal dinas, dan hanya kepala dinas yang februari (bukti terlampir). berada kantor yaitu kepala dishutbun untuk membuktikan bantuannya ini fauzi), kepala dinas koperasi lisan), pihak terkait akan mengajukan saksi kepala dinas sosial dan kepala dan bukti dalam persidangan kesbangpol. mahkamah. dengan demikian dalil pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak mahkamah: bahwa sebagian besar pegawai negeri bahwa dalil pemohon adalah tidak benar sipil dan pejabat badan dan atau dinas dan mengada ada, bahwa pns dan yang aktif berada kabupaten pejabat struktural lingkungan pemda bengkulu tengah untuk memenangkan bengkulu utara tidak pernah terlibat pasangan calon nomor urut ferry dalam pemenangan pasangan calon ramli sabri selama tahapan nomor urut dan setelah pihak terkait pemilukada bengkulu tengah, konfirmasi kepada pns yang disebutkan diantaranya adalah: dalam dalil guo. basandi kepala dinas pekerjaan bahwa sebaliknya struktur demikian umum bengkulu utara), terjadi lingkungan kabupaten romli effendi hamid kabid bina bengkulu tengah yang dilakukan oleh pj. marga dinas bengkulu utara), bupati bengkulu tengah nana suara) dan sebagian besar pns mengerahkan seluruh skpd dan pns dilingkungan dinas bengkulu lingkungan kabupaten bengkulu tengah utara, untuk memenangkan pemohon. lurah purwodadi bernama untuk membuktikan bantuannya ini muhammad rais:. pihak terkait akan mengajukan saksi cho listen pak kadis tenaga dan bukti dalam persidangan kerja dan transmigrasi bengkulu mahkamah. utara) beserta sebagian besar pns dengan demikian dalil pemohon ini tidak jajarannya: beralasan dan harus ditolak mahkamah,.,,: badrul kasubbag distribusi dan pemasaran pemda bengkulu utara),: sibarani kabar adm pemerintahan pemda bengkulu utara): wijaya kabid fisika bappeda bengkulu utara): jp. siregar kabar administrasi hukum pemda bengkulu utara),:hermanto ali kepala bagian umum pemda bengkulu utara) beserta sebagian besar pns jajarannya: agus haryanto kepala bappeda) pemda bengkulu utara,: makmur bengkulu utara,pasangan rumah linda kelurahan taba pemohon pribadi wasit balik) pengunjung untuk mengambil uang kelurahan taba pengunjung, kecamatan sejumlah rp. tiga juta taba pengunjung yang bekerja untuk tim seratus sembilan puluh ribu rupiah) pemenangan pemohon khususnya untuk dibagikan kepada pemilih supaya membagi bagikan uang untuk pemilih. mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa tidak benar keterangan ferry sabri), pada saat mau muhammad asri bertemu dengan pulang, didepan pintu bertemu dengan rais maris rumah linda pada tanggal rais maris lurah purwodadi februari sekitar pukul kecamatan kota arga makmur karena rais maris sejak hari rabu bengkulu utara) yang bertanya "apa tanggal februari sedang yang dikerjakan disini lalu saksi menjawab menengok orang tuanya yang sakit sakit "saya ambil uang untuk dibagikan kepada dan dirawat dirumah sakit, baru keluar pemilih'. setelah itu rais maris rumah sakit pada tanggal februari menjawab cocok ituwijaya pns bahwa dalil pemohon adalah tidak benar bengkulu utara), naik rumah turun rumah dan mengada ada karena saudara warga desa padang betah mulai dari wijaya, saudara. linda dan saudara hari jum'at tanggal februari rahmat riyanto adalah pns pada saat itu wijaya mengendarai mobil dinas kabupaten bengkulu utara dan tidak ada plat merah selain itu wijaya hubungan kepentingan dengan pns bengkulu utara) pada malam hari pelaksanaan pemilukada kabupaten (tanggal februari simpang bengkulu tengah, terlebih lagi dapat desa aturan mumps (masih wilayah mempengaruhi warga untuk menentukan kecamatan pondok kelapa) sedang pilihannya kepada salah satu pasangan berkumpul dan mengajak warga didaerah calon dalam pemilukada kabupaten tersebut untuk memilih pasangan calon bengkulu tengah. nomor urut mereka berkumpul sampai terlebih pada saat pemungutan suara jam malam. para pemilih memberikan hak pilihnya bahwa pada hari (tanggal februari dalam keadaan merdeka tanpa dan linda pns bengkulu utara tanpa paksaan dari pihak manapun, desa padang betah kecamatan perolehan suara pihak terkait tps pondok kelapa memasak nasi dan tps sebagaimana didalilkan pemohon mengajak massa makan bertempat adalah murni hasilkan dari proses tps (satu) desa padang betah dan demokrasi yang jujur dan uber. untuk menyuruh warga memilih pasangan membuktikan bantuannya ini pihak calon nomor urut terkait akan mengajukan saksi dan bukti bahwa pada tanggal februari dalam persidangan mahkamah. melihat rahmat riyanto kepala bpbd dengan demikian dalil pemohon ini tidak bengkulu utara mengendarai mobil dinas beralasan dan harus ditolak mahkamah,pada tanggal februari bahwa dalil pemohon adalah tidak benar saksi melihat pns bengkulu utara yaitu dan mengada ada karena saudara edi edi firdaus, yusuf, juhirjo dan rais firdaus, saudara yusuf, saudara juhirjo kelurahan taba pengunjung. dan saudara rais adalah pns pada kesemuanya adalah pns pemda kabupaten bengkulu utara dan tidak ada bengkulu utara berkeliling wilayah hubungan kepentingan dengan tersebut sedang mengajak warga untuk pelaksanaan pemilukada kabupaten memilih pasangan calon nomor urut bengkulu tengah, terlebih lagi dapat dan tanggal februari saat mempengaruhi warga untuk menentukan penghitungan suara tps kelurahan pilihannya kepada salah satu pasangan taba pengunjung, saksi melihat pns calon dalam pemilukada kabupaten bengkulu utara yaitu yusuf dan edi bengkulu tengah. firdaus lokasi tps tersebut, sekitar terlebih pada saat pemungutan suara pukul wib sedang melakukan para pemilih memberikan hak pilihnya pemantauan untuk pemenangan dalam keadaan merdeka tanpa dan pasangan calon nomor urut tanpa paksaan dari pihak manapun, perolehan suara pihak terkaitksi melihat saudara edi bahwa dalil pemohon adalah tidak benar firdaus staff ahli bupati bengkulu dan mengada ada karena saudara edi utara) pada malam pemilukada benteng firdaus adalah pns pada kabupaten februari kelurahan taba bengkulu utara dan tidak ada hubungan pengunjung kecamatan taba pengunjung kepentingan dengan pelaksanaan dengan mengendarai mobil warna silver pemilukada kabupaten bengkulu hingga pukul wib dini hari. saksi tengah, terlebih lagi dapat mengiringi mobil yang dikendarai edi mempengaruhi warga untuk menentukan firdaus sampai rumah mertuanya pilihannya kepada salah satu pasangan pasar bawah kelurahan taba calon dalam pemilukada kabupaten pengunjung. keesokan harinya bengkulu tengah. februari saksi melihat edi firdaus fakta yang terjadi adalah edi firdaus berada kelurahan taba pengunjung, pada tanggal februari memang dan pada saat penghitungan suara berada kelurahan taba pengunjung, tepatnya tps sedang melakukan untuk menengok saudaranya (sepupu) pemantauan untuk pemenangan yang sedang sakit desa tersebut, dan pasangan calon nomor urut saksi saudara edi firdaus sama sekali tidak sempat menyaksikan kendaraan edi pernah mempengaruhi warga untuk firdaus diparkir sebuah warung yang memilih pihak terkait. berseberangan dengan tps dan tak terlebih tps desa taba pengunjung lama setelah itu edi firdaus ini pihak terkait kalah dari pemohon dan meninggalkan lokasikitar pukul wib tps desa dan mengada ada, karena saudara pekik nyaring melihat indarsyah kepala indarsyah adalah pns pada kabupaten bkd kabupaten bengkulu utara) berada bengkulu utara dan tidak ada hubungan tps tersebut yang sedang melakukan kepentingan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan saudara pemilukada kabupaten bengkulu indarsyah ditengah kerumunan tengah, terlebih lagi dapat masyarakat mengantri untuk mencoblossabtu tanggal bahwa dalil pemohon adalah tidak benar februari sekitar pukul wib dan mengada ada karena saudara saksi melihat saudara sujindro, s.s sujindro, s.s adalah pns pada (pns bkd bengkulu utara) depan kabupaten bengkulu utara dan tidak ada rumah bapak all barakah berdiri hubungan kepentingan dengan diantara masyarakat yang sedang pelaksanaan pemilukada kabupaten menunggu antrian pencoblosan tps bengkulu tengah, terlebih lagi dapat desa pekik nyaring danbelum pencoblosan sekitar jam dan mengada ada, faktanya bahwa wib pagi hari hermanto ali kabar hermanto ali tidak pernah membagi umum pemda bengkulu utara) bagikan uang kepada salah satu tim memberikan uang sebesar rp. sukses pihak terkait. hermanto ali pada kepada salah seorang tim sukses saat tersebut memang berada pasangan calon nomor urut rumahnya argamakmur kabupaten dirumahnya (akan dibuktikan dalam bengkulu utara, tidak berada kab persidangan pembuktian), dan dalam bengkulu tengah. amplop yang berisikan uang tersebut untuk membuktikan bantuannya ini terdapat kartu nama pasangan dan pihak terkait akan mengajukan saksi disuruh untuk mencoblos pasanganmalam sabtu tanggal bahwa dalil pemohon adalah tidak benar februari menjelang pilkada dan mengada ada karena bapak surano benteng, saksi melihat bapak achraf bukanlah anggota tim sukses pihak kabid diknas bengkulu tengah dan terkait dalam pemilukada kabupaten sekaligus ketua pgri bengkulu bengkulu tengah. terlebih tps tengah) datang kerumah pak surano desa taba pengunjung pihak terkait kasi kurikulum dan kesiswaan diknas kalah jumlah perolehan suaranya dari bengkulu tengah dan juga merupakan pemohon dengan demikian dalil tim sukses pasangan calon nomor pemohon ini tidak beralasan. urut ferry sabri) dengan ditemani bahwa achraf tidak pernah menitipkan oleh beberapa orang temannya dan uang surano dan surano tidak pernah orang personil brimob. setelah lama membagi bagikan uang tps iv. bertamu rumah bpk surano, untuk membuktikan bantuannya ini datanglah anggota koramil taba pihak terkait akan mengajukan saksi pengunjung yang membubarkan dan bukti dalam persidangan pertemuan tersebut sekitar pukul mahkamah. wib. atas kedatangan bapak achraf dengan demikian dalil pemohon ini tidak rumah bapak surano tersebut, beralasan dan harus ditolak mahkamahbahwa sebelumnya juga terdapat fakta bahwa dalil pemohon tidak beralasan adanya undangan tertulis nomor: karena tuduhan tuduhan sebagaimana 0rg pgri kab xx tertanggal diungkapkan pemohon dalam dalilnya ini september yang ditanda tangani adalah peristiwa yang terjadi sebelum achraf selaku ketua pgri bengkulu pelaksanaan pemilukada kabupaten tengah yang mengundang acara bengkulu tengah tahun putaran pertemuan guru pns dan guru honorer pertama. sehingga tidak ada se kabupaten bengkulu tengah sma relevansinya dengan permohonan guo. kecamatan talang empat dengan demikian dalil pemohon ini tidak kabupaten bengkulu tengah tanggal beralasan dan harus ditolak mahkamah:bahwa kemudian terdapat fakta atas bahwa dalil pemohon tidak beralasan penggalangan yang dilakukan achraf karena tuduhan tuduhan sebagaimana tersebut achraf menerima teguran dari diungkapkan pemohon dalam dalilnya ini atasannya karena achraf terlibat dalam adalah peristiwa yang terjadi sebelum pemenangan pasangan calon nomor urut pelaksanaan pemilukada kabupaten hal tersebut membuktikan bahwa bengkulu tengah tahun putaran achraf selaku ketua pgri bengkulu pertama, sehingga tidak ada tengah melakukan kampanye untuk relevansinya dengan permohonan guo memenangkan pasangan calon nomor dan cukup beralasan hukum untuk urut ferry sabri) dikesampingkan. bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada ada serta hanya bersifat asumsi karena saudara achraf tidak perdengan adanya rangkaian fakta bahwa dalil pemohon adalah tidak benar atas, membuktikan keterlibatan achraf dan tidak jelas karena pemohon tidak dalam pemenangan pasangan calon menjelaskan maksud dari pembagian nomor urut hal tersebut berhubungan uang (good non) dimaksud. erat dengan keterangan saksi benama untuk membuktikan bantuannya ini jon kendi yang melihat pada malam pihak terkait akan mengajukan saksi sabtu tanggal februari dan bukti dalam persidangan menjelang pilkada benteng, saksi mahkamah. melihat bapak achraf kabid diknas dengan demikian dalil pemohon ini tidak bengkulu tengah dan sekaligus ketua beralasan dan harus ditolak mahkamah: bahwa bupati kabupaten bengkulu bahwa dalil pemohon adalah tidak benar utara bernama imron rosyidi tersebut karena hanya merupakan asumsi dari pernah terbukti melibatkan pejabat pemohon belaka yaitu dengan struktural skpd dan pns secara menghubungkan fakta pelanggaran dari sistematis, terstruktur dan masif dalam perkara nomor php.d ix pemilukada kabupaten bengkulu utara dengan perkara guo. kemudian tahun dengan cara melibatkan dan pemohon berasumsi bahwa pelanggaran memobilisasi pns dan pejabat struktural serupa terjadi dalam pelaksanaan dinas badan kabupaten bengkulu utara pemlikuda kabupaten bengkulu tengah untuk memenangkan dirinya. hal tahun fakta ini terjadi dalam perkara tersebut sebagaimana terbukti dalam lain yang sudah barang tentu tidak dapat dokumen putusan mahkamah konstitusi dijadikan sebagai dasar dalam nomor. php.d ix tentang permohonan guo, karenanya mohon dalil perkara perselisihan hasil pemilihan pemohon ini dikesampingkan mahkamah:fda terbukti secara hukum memiiki hubungan kausalitas dengan pilkada dan'bahwa dalil pemohon tidak benar dan dan pasangan calon nomor urut tidak berdasar karena perolehan suara adalah sebesar suara. dengan pihak terkait dalam pelaksanaan adanya pelanggaran serius yang pemilukada kabupaten bengkulu dilakukan oleh bupati kabupaten tengah tahun dapat melalui bengkulu utara bernama imron rosyidi proses pemilu yang demokratis tanpa yang juga paman kandung ferry calon ada pelanggaran yang bersifat bupati pasangan calon nomor urut sistematis, terstruktur dan masif terlebih dengan cara memobilisasi dan dilakukan oleh pihak terkait. hubungan menggalang pejabat struktural skpd keluarga pihak terkait dengan bupati dan pns keluarga bengkulu tengah bengkulu utara nyata nyata tidak bengkulu utara jelas telah terjadi secara mempengaruhi perolehan suara pihak terstruktur, sistematis, dan masif. hal terkait. hal mana dibuktikan dengan tersebut telah menguntungkan perolehan fakta bahwa pada putaran pertama suara pasangan calon nomor urut dan pemilukada kabupaten bengkulu merugikan pemohon tengah tahun pemohon yang memperoleh suara terbanyak pemenang. hasil pemungutan suara dalamlah melakukan politik uang bahwa pada hari jum'at tanggal bahwa dalil pemohon adalah tidak benar februari sekitar pukul wib dan mengada ada, faktanya adalah nurul akhyar iskandar sekretaris tim aksa merupakan koordinator kecamatan kampanye ferry sabri sekretaris dan merupakan jurnal kecamatan partai golkar kabupaten bengkulu merigi sakti untuk pemenangan calon tengah) menggunakan mobil jenis sekaligus bertugas merekrut saksi xena berwarna silver dengan nomor untuk tps pada pilkada kabupaten polisi al, mendatangi rumah bengkulu tengah putaran pertama dan nurul aksa koordinator tim kampanye putaran kedua. sehingga kedatangan ferry sabri kecamatan merigi sakti) tim pemenangan calon nomor desa komering kecamatan merigi rumah nurul aksa adalah menyampaikan sakti. akhyar iskandar memberikan surat mandat untuk saksi tps yang uang kepada nurul aksa uang yang tertinggal surat aslinya kantor dpd jumlahnya diperkirakan rp. partai golkar kabupaten bengkulu (kurang lebih dua puluh tengah, sekaligus menyerahkan juta rupiah). uang tersebut dibagi dana biaya photo copy berita acara bagikan oleh nurul aksa kepada pemilih. serta biaya transportasi saksi yang berkerja tps masing masing se kecamatan merigi saktiorban tim nomor urut ferry bahwa dalil pemohon adalah tidak benar sabri) bernama suparman pada dan mengada ada yang menuduh bahwa tanggal februari telah korban tim nomor kecamatan merigi membagi bagikan amplop sebanyak pelindung bernama suparman membagi buah yang masing masing amplop berisi bagi uang sebesar rp. rp. kepada warga desa sebanyak amplop, justru sebaliknya jambu kecamatan merigi pelindung tim pemohon yang membagi bagi uang, dengan tujuan untuk memilih pasangan namun salah dalam membagi bagikan calon nomor urut ferry sabri).pasangan calon nomor urut pemohon) sehingga pendukung pasangan calonsetelah bahwa dalil pemohon adalah tidak benar pemilukada kabupaten bengkulu dan mengada ada, setelah pihak terkait tengah putaran salah seorang tim klarifikasi kepada hermanto ali, yang sukses pasangan calon nomor urut bersangkutan menerangkan bahwa dia (akan dibuktikan dalam persidangan tidak pernah menuduh orang pembuktian) dituduh menggelapkan menggelapkan uang juta dan uang sebesar rp. oleh hermanto ali tidak pernah terlibat dalam hermanto all kabar umum kabupaten proses apapun dalam pelaksanaan bengkulu utara yang juga merupakan pilkada kabupaten bengkulu tengah, koordinator kecamatan pagar jati apa lagi menjadi koordinator kabupaten bengkulu tengah dan tim kecamatan pagar jati. penghubung)rumah linda kelurahan taba pasangan pemohon pribadi wasit balik) pengunjung untuk mengambil uang kelurahan taba pengunjung, sejumlah rp. tiga juta kecamatan taba pengunjung yang seratus sembilan puluh ribu rupiah) bekerja untuk tim pemenangan untuk dibagikan kepada pemilih supaya pemohon khususnya membagi bagikan mencoblos pasangan calon nomor urut uang untuk pemilih. ferry sabri), pada saat mau bahwa tidak benar keterangan pulang, didepan pintu bertemu dengan muhammad asri bertemu dengan rais maris lurah purwodadi rais maris rumah linda pada tanggal kecamatan kota arga makmur februari sekitar pukul bengkulu utara) yang bertanya "apa karena rais maris sejak hari rabu yang dikerjakan disini?! lalu saksi menjawab tanggal februari sedang sakit "saya ambil uang untuk dibagikan kepada dan dirawat dirumah sakit, baru keluar pemilih. setelah itu rais maris rumah sakit pada tanggal februari menjawab cocok itu'aksi bernama yunus diberi uang benar, karena dusun arga indah oleh lahir lana kepala dusun desa tidak ada tim sukses pihak terkait yang arga indah il) sebesar rp. bernama lahir lana (seorang kepala untuk memilih pasangan calon nomor dusun), karena semua struktur pejabat urut kemudian ujang sari warga mulai dari pj. bupati hingga kepala dusun desa arga indah blok juga mendukung pasangan calon nomor urut memberikan uang sebesar rp. yang mendapat perintah langsung dari untuk memilih pasangan calon nomor pj. bupati kabupaten bengkulu tengah urut nana suarekitar pukul wib, saksi bernama benar, bahwa pemohon telah desy karton telah menerima mendalilkan timses pihak terkait (amplop) yang berisikan selembar kartu melakukan pembagian uang oleh jaya nama pasangan calon nomor urut saputra, faktanya bahwa jaya saputra ferry sabri) dan uang tunai bukan kardes tim pasangan calon , dari saudara jaya saputra nomor urut dan justru jaya saputra kardes tim pasangan calon nomor yang menerima uang dari dedi ariyanto urut untuk mata pilih keluarga saya (keponakannya sendiri) dan menurut berjumlah (dua) orang dedi ariyanto dia menerima uang dari miskin alias bikin anggota tim pemenangan pasangan pasangan calon nomor urut yang tergabung pada lembaga paska lah seorang tim sukses bahwa dalil pemohon adalah tidak benar pasangan calon nomor urut (akan dan sangat tidak berdasar, karena jaya dibuktikan dalam persidangan saputra bukan koordinator desa tim pembuktian) telah menerima uang pemenangan pihak terkait apa lagi sebesar rp. dari jaya saputra membagi bagi uang untuk pemenangan kardes tim pasangan calon nomor tim pasangan calon nomor urut pada urut desa pagar jati) dan dibagikan putaran kedua pilkada kabupaten kepada kader tps yang benama bengkulu tengah putaran kedua tahun madhuri (sebesar rp. , ): heroik afrizal (sebesar rp. untuk membuktikan bantuannya ini adil fitri (sebesar rp. , ), pihak terkait akan mengajukan saksi yang oleh masing masing orang dan bukti dalam persidangan tersebut dibagikan kepada pemilih mahkamah. dengan demikian dalil pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak mahkamah: bahwa firmansyah melihat secara bahwa dalil permohonan pemohon langsung hanaludin anggota dprd sangat tidak berdasar dan tidak dapat bengkulu tengah), pada tanggal dibuktikan kebenarannya, karena februari pukul wib desa hanaludin tidak terlibat dalam tim pagar jati membagi bagikan uang pemenangan pasangan calon nomor kepada pemilih untuk memilih pasangan urut dan tidak pernah terlibat dalam calon nomor urut proses pembagian uang yang berhubungan dengan pilkadawarga bernama radial disuruh bahwa dalil permohonan pemohon tidak oleh tim sukses pasangan calon |jelas dan kabur, karena tidak nomor urut yang bernama madi menjelaskan tentang locus dan tempus untuk mencoblos pasangan calon kejadian, kemudian tim pemenangan nomor urut radial mencoblos pasangan calon nomor urut tidak ada mewakili hewani (ayahnya) yang yang bernama madi sebagai mana menjadi tki malaysia. madi berjanji tuduhan pemohon apalagi menyuruh akan memberikan uang kepada radialdalil pemohon guo sangat pasangan calon nomor urut dijanjikan sumur dan tidak berdasar, karena pihak kalau keluarga, anaknya, dan atau terkait pt) tidak pernah membuat janji dirinya akan diangkat menjadi cons jika kampanye soal pns apa lagi imbalan pasangan calon nomor urut menang, setelah mendukung pihak terkait, tetapi sebagai imbalan telah memilih pemohonlah yang selalu menjanjikan pasangan tersebutpemohon mendalilkan seluruh pasangan calon nomor urut dalilnya merupakan pembalikan fakta dijanjikan akan diberi modal dagang" dengan menuduh pihak terkait jika pasangan calon nomor urut melakukan janji janji kepada pemilih, menang, sebagai imbalan telah memilih sementara semua tuduhan pemohon pasangan tersebutpasangan calon nomor urut casus pemohon, sujindro pns bkd bengkulu utara): berasal dari desa pekik nyaring kecamatan pondok kelapa, bengkulu tengah: (vide bukti bahwa mobilisasi pns dan pejabat struktur skpd oleh bupati bengkulu utara nampak jelas adanya fakta kecurangan berupa pembagian money politic yang dilakukan oleh ferry sabri pada putaran dana uang tersebut tidak dibagikan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut (money politic) (vide bukti bahwa lebih dahsyat lagi mobilisasi pns dan pejabat struktur skpd oleh bupati bengkulu utara yaitu adanya undangan tertulis acara pertemuan menjamu balik berdoa) yang ditandatangani dr. ir. imron rosyidi bupati bengkulu utara)ahwa terdapat fakta berdasarkan bahwa dalil pemohon adalah tidak laporan akuntan independen terhadap benar, bahwa fakta yang benar adalah laporan penerimaan dan penggunaan suharto sebagai anggota dprd dana kampanye pemilihan umum kepala bengkulu tengah tidak pernah daerah dan wakil kepala daerah tahun memberikan sumbangan dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil kepada pasangan calon nomor tetapi bupati ferry, dan sabri, sos suharto atas nama cv. central motor serta tim kampanye kabupaten pernah memberikan sumbangan yang bengkulu tengah. ditemukan (tiga) ditandatangani oleh direktur atas nama penerimaan sumbangan uang yang tidak suharto. that, yaitu diatas jumlah maksimum sedangkan ery erwin yulian bendahara berdasarkan ketentuan dan peraturan tim kampanye nomor juga tidak yang berlaku, ketentuannya adalah memberikan sumbangan atas nama sumbangan perorangan maksimum pribadi, akan tetapi melalui cv. lima sebesar , . adapun yang bertepatan direkturnya adalah eri sumbangan tersebut adalah sebagai erwin yulian. berikut: kemudian akhyar iskandar sebagai suharto (anggota dprd bengkulu sekretaris tim kampanye pasangan tengah dari partai golkar) nomor tidak pernah memberikan ery erwin yulian bendahara tim sumbangan kepada calon bupati dan kampanye nomor urut kabupaten wakil bupati, tetapi akhyar iskandar bengkulu tengah) sebagai direktur cv. asri akhyar iskandar sekretaris tim menandatangani pemberian sumbangan kampanye nomor urut kabupaten kepada tim pasangan calon nomor bengkulu tengah juga sekretaris untuk membuktikan bantuannya ini partai golkar bengkulu tengah)yang memberikan sumbangan masing dalil pemohon keliru, karena yang masing orang sebesar memberikan sumbangan bukan masing seratus juta rupiah).tas fakta penerimaan bahwa dalil permohonan guo sumbangan uang melanggar hukum sebenarnya terjadi pada putaran tersebut maka pemohon mengirim surat pertama pilkada bengkulu tengah nomor iw benteng xi tertanggal tahun bukan putaran kedua desember kepada pilkada bengkulu tengah tahun panwaslukada bengkulu tengah perihal tetapi laporan pemohon bawaslu pelanggaran yang dilakukan oleh kabupaten bengkulu tengah tidak dapat pasangan calon ferry, sabri, dilanjutkan karena syarat untuk laporan sos sebagai penerima sumbangan sebagai pelanggaran tidak memenuhi serta suharto, ery erwin yulian dan unsur karena laporan dari pemohon akhyar iskandar sebagai pemberi sudah dasawarsa sehingga laporan sumbangan karena memberikan atau tersebut tidak dapat diterima oleh menerima sumbangan dana kampanye bawaslu bengkulu tengah. dari perseorangan yang melebihi batasan bahwa dalil pemohon tidak beralasan maksimum.elanjutnya panwaslukada bengkulu bahwa dalil pemohon tidak beralasan tengah mengirimkan surat nomor karena fakta fakta sebagaimana panwaslukada bt xi1 diungkapkan pemohon dalam dalilnya ini tertanggal desember kepada adalah peristiwa yang terjadi sebelum tim kampanye calon bupati dan wakil pelaksanaan pemilukada kabupaten bupati pribadi, dan drs. h.m. wasit bengkulu tengah tahun putaran balik perihal: hasil pleno panwaslukada pertama. sehingga tidak ada terhadap dugaan pelanggaran. relevansinya dengan permohonan guo. menerangkan bahwa: bahwa dalil permohonan guo panwaslukada bengkulu tengah sebenarnya terjadi pada putaran sebelum masuknya laporan pelapor pertama pilkada bengkulu tengah tidak mengetahui sama sekali tahun bukan putaran kedua tentang adanya dugaan pelanggaran pilkada bengkulu tengah tahun dana kampanye sebagaimana tetapi laporan pemohon bawaslu dimaksud dalam laporan pelapor. kabupaten bengkulu tengah tidak dapat hal ini dikarenakan kpu kabupaten dilanjutkan karena syarat untuk laporan bengkulu tengah tidak pernah sebagai pelanggaran tidak memenuhi menyampaikan laporan informasi unsur karena laporan dari pemohon tentang hasil audit akuntan publik sudah dasawarsa sehingga laporan kepada panwaslukada bengkulu tersebut tidak ditindaklanjuti oleh tengah dan tidak dipublikasikan bawaslu bengkulu tengah melalui media massa. untuk membuktikan bantuannya ini bahwa panwaslukada bengkulu pihak terkait akan mengajukan saksi tengah menyimpulkan laporan dan bukti dalam persidangan pelanggaran tersebut tidak dapat mahkamah. diproses karena dasawarsa. dengan demikian dalil pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak mahkamah, bahwa dari rangkaian fakta diatas bahwa dalil pemohon adalah tidak benar terdapat fakta bahwa kpu bengkulu dan mengada ada dan salah mendalilkan tengah telah melakukan telah terjadi persekongkolan antara pihak persekongkolan dengan pasangan terkait pt) dengan pihak memohon calon nomor urut atau secara secara institusi, dan pemohon keliru sengaja menutup nutupi pelanggaran menuduh pihak terkait dan memohon dalam hal penerimaan dana kampanye melakukan pelanggaran, padahal secara oleh pasangan ferry sabri dengan personal pemohonlah yang berusaha cara tidak mengumumkan hasil audit selalu ingin memanfaatkan kewenangan laporan penerimaan dan penggunaan memohon untuk melakukan dana kampanye lapak) kepada publik pelanggaran pelanggaran demi sesuai dengan nomor tahun memenangkan pemohon, karena tentang pemerintahan daerah faktanya wasit balik calon wakil bupati pasangan calondapat fakta ferry, bahwa dalil pemohon adalah tidak melakukan pelanggaran serius yaitu aktif benar, mengenai aktifnya kembali ferry, kembali sebagai ketua dprd bengkulu sebagai ketua dprd bengkulu tengah pasca pemilukada putaran satu tengah pasca pemilukada putaran padahal status ferry, adalah sebagai pertama dikarenakan setelah putaran calon bupati. ferry, juga secara pertama selesai kpu memohon) belum melawan hukum melakukan kegiatan menetapkan kapan tahapan putaran yang mengatasi namakan jabatannya kedua akan dilaksanakan. sebagai ketua dprd bengkulu tengah. bahwa masuknya kembali ferry mengetahui hal tersebut tim paslon dikarenakan adanya surat dari sekian nomor urut melaporkan pelanggaran nomor set dprd x yang tersebut bawaslu bengkulu tengah isinya agar mempertimbangkan agar dapat dengan nomor surat: o1 iw aktif kembali dprd kabupaten benteng xi tertanggal bengkulu tengah, karena belum ada november kepastian kapan tahapan keduferry, aktif bahwa mengenai aktif kembali ferry kembali sebagai ketua dprd bengkulu pasca pemilukada putaran pertama tengah pasca pemilukada putaran satu sudah ditindaklanjuti dan dikaji oleh sebagaimana tertuang dalam berita panwaslukada kabupaten bengkulu acara hasil rapat pleno panwaslukada tengah dan sudah teruskan kpu kabupaten bengkulu tengah nomor kabupaten bengkulu tengah dan sudah lap hpp bt xii tertanggal ditindaklanjuti oleh kpu bengkulu desember tentang dugaan tengah, namun tidak mempunyai pelanggaran yang dilakukan oleh keterkaitan dengan kegiatan pasangan calon nomor urut ferry, pemenangan pemilukada putaran kedua sh) yaitu melakukan kegiatan tugas untuk kepentingan pihak terkait. sebagai ketua dprd bengkulu tengah. dalam kesimpulannya bawaslu bengkulu tengah menyatakanklarifikasi bawaslu bahwa mengenai aktifnya saudara ferry bengkulu tengah terhadap sekretaris dprd kabupaten bengkulu tengah dprd bengkulu tengah mizwar, sh) sesuai keterangan mizwar sh, memang dinyatakan bahwa aktifnya saudara ferry benar saudara ferry masuk pada ramli, sebagai pimpinan dprd tanggal november setelah bengkulu tengah adalah dari tanggal mendapat surat dari sekian nomor novembebahwa terdapat fakta, sekretaris dprd bahwa dalil pemohon guo adalah tidak bengkulu tengah mizwar, sh) telah benar, sekretaris dprd tidak pernah melakukan kebohongan pada saat melakukan kebohongan pada saat memberikan keterangan bawaslu memberikan keterangan kabupaten bengkulu tengah yang panwaslukada kabupaten bengkulu dilakukan pada tanggal desember tengah, karena apa yang telah saat itu mizwar, memberikan diungkapkan oleh mizwar, telah keterangan palsu yang mengatakan sesuai dengan fakta bahwa memang bahwa aktifnya saudara ferry ramli, saudara ferry ramli, aktif dprd sebagai pimpinan dprd bengkulu bengkulu tengah adalah dari tanggal tengah adalah dari tanggal november mengenai fakta yang november adapun fakta diuraikan oleh pemohon mengenai iklan kebohongan oleh mizwar, tersebut dan berita media cetak tidak dapat dapat dibuktikan dengan dijadikan dasar untuk menentukan apakah berita media cetak harian bengkulu lazuardi, bohong atau tidak. ekspress tertanggal november dengan judul ferry:bahwa dalil pemohon adalah tidak tengah tidak menindaklanjuti rekomendasi benar, dapat pihak terkait jelaskan panwaslukada bengkulu tengah, mengenai rekomendasi panwaslukada sebagaimana dimaksud dalam bap bengkulu utara nomor nomor lap hpp bt xii panwaskada bt xi1 tanggal terdengan mengirimkan surat kepada pihak terkai, ii.melakukan pelanggaran pelanggaran, sebagaimana fakta hukum berikut:, kota bengkulu, alamat tersebut adalah fiktif. bahwa pemohon melakukan pelanggaran secara manomor urut casus1i1(vide ptcasus pemohon..pasangan calok (politik uang) miliar bahwa pemohon telah melakukan pelanggaran money politik (politik uang) secara menyebar dan masif seluruh kabupaten bengkulu tengah yang diantaranya yaitu: bahwa saudara feri gunawanaudarapasangan calon nomor urutaudarapasangan calon nomor urut dan saksi sebagai komandan lagunya. bahwa saudara feriaudararp.ri sebesar rp. pekik nyaring, panca mukkamaudara,. dan irwan mengendarai mobil adanya new warna putih nomor.se.ri: roti tanggal februari mendapat bagian rp. (tiga puluh lima juta rupiah) dari ipasangan calo:..audara haryadi kadis diknas bengkulu utara), ferry ramli, s.h.audara(vide bukti bukti p 9a, bukti bukti p 10a, bukti bukti p 11a, bukti p 11b, bukti p 11c). bahwarp. (vide bukti bahwa pada hari minggucalon nomor urut (satu) ferry sabri wilayah bengkulu tengah tepatnya desa punggung beringin, kecamatan merigi pelindung (vide bukti bahwa lebih jelas lagisebesar rp. tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibagikan kepada masyarakat. pembagian uang sebesar rp. oleh pemohon kepada saudaragucalon nomor urut casus pemohon, yang sebelumnya, saudarapasangan calonpasangan calonasangan calon nomor urut pribadi wasit balik) pada tanggal februari i.pasangan calon, antara lain:pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten bengkulu tengah tahun (akan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi) mahkamah konstitusi.pasangan calon nomor urut bahwa saudarapasangan calon nomor urutcamat karang tinggi,nanti),.audaracalon nomor urut dalam acara tersebut. berdasarkan uraian keterangan tertulisgurp.atas, telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan materangan pihak terkait sebagai fakta hukum yang sebenarnya dengan mengabulkan seluruh petit yang dimohonkan oleh pihak terkait. iv. petit berdasarkan alasan alasan yuridis atas, memohon agar mahkamah konstitusinota kesepakatan politik mou) antara calon bupati nomor urut atas nama pribadi pemohon) dengan kepala desa curup: bukti fotokopi surat keputusan kpugkulu tengah, ter.( model db kwk kpu),tentang komposisi dan personalia tim kampanye ferry ramli sabri, sos calon bupati dan wakil bupati bengkulu tengah periode tertanggal januari (beserta lampiran), bukti fotokopi surat teguran panwaslukada kabupaten bengkulu tengah nomor panwaslukada bt ! yang ditujukan kepada pimpinan redaksi penyiaran bengkulu, tertanggal februari bukti fotokopi surat sekda pemerintah provinsi bengkulu nomor yang ditujukan kepada asisten pemerintahan kabupaten bengkulu utara, tertanggal februari bukti fotokopi surat kpu kabupaten bengkulu tengah nomor kpu bt x11 perihal pemberitahuan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama ferry, s.h dan sabri, sos, tertanggal desember bukti fotokopi berita acara klarifikasi panwaslukada kabupaten bengkulu tengah tertanggal desember yang meminta keterangan kepada mizwar, s.h sekian dprd kabupaten bengkulu tengah), bukti fotokopi surat sekretariat dprd kabupaten bengkulu tengah nomor set dprd x perihal penyampaian ketentuan tata tertib dprd kabupaten bengkulu tengah, tertanggal oktober yang ditujukan kepada ferry sh, bukti fotokopi surat pernyataan dari suharto, se: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama eri erwin yulian, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama akhyar iskandar: bukti fotokopi surat pernyataan warga masyarakat kabupaten bengkulu tengah atas nama: owari sulit, jaya saputra, suparman marta wijaya, dedi ariyanto, eko sugiarto, endang suyanto, nasrul julia, sudirman, syafruddin, endang irawan: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ma'ruf, kepala desa talang pauh: bukti fotokopi daftar nama warga yang mendapatkan uang dari pemohon yang dibagikan oleh fery gunawan yang totalnya sebanyak juta dan lampiran bukti telah mencoblos pasangan calon nomor urut bukti fotokopi laporan pengaduan tim pemenangan ferry ramli nomor tp ferrari ii s yang ditujukan kepada panwaslukada kabupaten bengkulu tengah tertanggal februari beserta lampiran dokumentasi pelanggaran pelanggaran yanng dilakukan pasangan calon nomor urut bukti fotokopi berita koran harian rafflesia ekspres dengan judul salah satu kandidat selingkuh istri orang , bukti fotokopi surat pernyataan yang menyatakan bahwa para sekdes dan pns kabupaten bengkulu tengah tidak pernah mendukung pasangan calon nomor urut bukti fotokopi kliping koran hari senin februari dengan judul berita pascapilkada, pejabat gelisah dan hari selasa januari dengan judul diduga ada oknum camat terlibat politik praktis : bukti fotokopi kliping koran dengan judul jadi kandidat bupati, ferry ramli nonaktif sekian: ferry sudah cuti , dan tim ferry bantah kampanye terselubung : bukti fotokopi kliping koran tentang ketidaknetralan kepala desa rindu hati sutan mukhlis), bukti fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani beberapa guru dan pns bengkulu tengah: bukti fotokopi kliping koran dengan judul berita tim pribadi klaim unggul persen dan empat polisi diperiksa beserta lampiran dokumentasi foto mobil yang ditahan: bukti fotokopi hasil monitoring dan sosialisasi timus: bukti fotokopi undangan acara syukuran, tanggal januari bukti fotokopi surat panwaslukada kabupaten bengkulu tengah nomor panwaslukada bt perihal berita pariwara pasangan cabup cawabup bengkulu tengah tertanggal februari beserta lampiran kliping koran kampanye pasangan calon nomor urut media massa, selain itu, pihak terkait mengajukan (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: mutakhir hamid saksi adalah asisten pemda bengkulu utara: tidak ada arahan bupati bengkulu utara untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilukada bengkulu tengah karena tidak ada keterkaitannya, saksi tidak pernah bertugas sebagai koordinator dan mengkoordinir pns untuk memenangkan pasangan calon nomor urut saksi tidak pernah berkampanye pada saat selamatan rumah hermanto ali: pada tanggal februari saksi berada kantor untuk mengikuti rapat: saksi membantah semua keterangan saksi pemohon, darwis saksi adalah camat kerkap: saksi membantah keterangan saksi pemohon bahwa saksi berkampanye untuk pasangan calon nomor urut saksi diajak rais mari lurah pasar purwodadi kecamatan kota arga makmur, bengkulu utara) untuk mampir rumah syari dan diperkenalkan pada suar dan syari. saksi tidak pernah berkampanye pada saat itu, edi firdaus saksi adalah staf ahli bupati bengkulu utara, saksi adalah penduduk bengkulu utara, mobil saksi parkir depan rumah dan tidak digunakan semalaman: saksi berkunjung rumah mertua karena mengunjungi keluarga sedang sakit bersama istri: saksi tidak mempengaruhi pemilih pada saat pencoblosan. saksi ada tps pada saat penghitungan suara: hermanto ali saksi adalah kabar. umum kabupaten bengkulu utara: saksi tidak pernah bernyanyi dan berpidato. hanya menyampaikan sambutan sebagai tuan rumah syukuran mewakili adik saksi yaitu mutakhir hamid. saksi tidak berkampanye, saksi tidak pernah memberi uang kepada sanjaya melalui residen agar memilih pasangan calon nomor urut chairman saksi adalah kepala desa curup: saksi diminta agusta untuk menandatangani nota kesepakatan politik pada tanggal februari intinya bila pasangan calon nomor urut menang akan diberi uang untuk membangun mesjid: pada tanggal februari saksi diberi uang oleh agusta untuk dana operasional kepala desa, saksi belum ditagih oleh agusta: achraf saksi adalah ketua pgri kabupaten bengkulu tengah: saksi berada desa taba pengunjung karena teman bernama don siregar rumah surano untuk bersilaturahmi dengan adik don siregar bernama tumbuh siregar (anggota brimob) dan mengajak hartono, ada petugas polisi afrizal yang datang, tetapi saksi tidak diusir karena tidak melakukan apa apa, kemudian datang anggota koramil berbincang dengan saksi dan disampaikan agar tidak berkumpul sampai tengah malam, tuduhan jon kendi bahwa saksi memberi uang atau bingkisan tidak benar: fery gunawan saksi ditugaskan sebagai tim sniper untuk membagikan uang dari pasangan calon nomor urut uang tersebut telah dibagikan kepada masyarakat, saksi ditelepon ibu meri (istri pribadi pasangan calon nomor urut untuk mengambil uang agar dibagikan kepada pemilih yang akan mencoblos pasangan calon nomor urut uang rp10 juta yang diambil telah dibagikan kepada masyarakat:, kecamatan pagar jati, kabupaten bengkulu tengah. padahal hermanto ali kabar umum bengkulu utara) diangkat menjadi kabar umum terhitung sejak februari (vide bukti bukti bukti p 15a): bahwa pada acara do'a syukuran yang diselenggarakan tanggal februari oleh hermanto ali tersebut, merupakan upaya penggalangan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut seluruh perlengkapan tenda, kursi, hiburan organ tunggal, makan,minum didatangkan dari bengkulu utara. acara syukuran tersebut dihadiri oleh imron rosyidi bupati bengkulu utara), ferry ramli sabri pasangan calon nomor urut mian wakil bupati bengkulu utara, dan buyung satria, ketua dprd bengkulu utara. acara do'a syukuran hermanto ali kabar umum) tersebut juga dihadiri pejabat bengkulu utara yaitu mutakhir hamid asisten bengkulu utara), basandi kepala bengkulu utara), ikhwan halida kepala kesbangpol bengkulu utara), agus haryanto kepala bappeda bengkulu utara), edi firdaus staff ahli bupati bengkulu utara), rahmat ali, hanaldin, budi, ibnu hajar, suharto (seluruhnya anggota dprd bengkulu tengah) dalam kata sambutannya mutakhir hamid mengatakan '',(vide bukti bukti p 16a), bahwa suar sehari kajianapak santrais saksi adalah lurah purwodadi kecamatan argamaknur, pada tanggal februari saksi mendapat telpon dari orang tua taba pengunjung: saksi sholat mesjid depan rumah linda. saat itu ada moh. asri. saksi tidak pernah memberi uang dan mengatakan cocok itu : ma'ruf saksi adalah kepala desa talang pauh: pada tanggal februari saksi menerima uang juta rupiah dari ibu meri (istri pribadi pasangan calon nomor urut dikatakan untuk honor ronda: pada tanggal februari saksi mengembalikan uang juta rupiah melalui ferry gunawan, sedangkan uang juta rupiah telah terpakai untuk honor ronda, ismail saksi adalah camat karang tinggi: saksi diarahkan oleh ruspandi kepala badan) agar memilih pasangan calon nomor urut saksi diajak oleh tafsirudin kabid. mutasi) untuk mendukung pasangan calon nomor urutberdasarkan bukti dan bukti maka pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa pemilukada kabupaten bengkulu tengah putaran kedua tahun kewenangan mahkamah bahwa benar dan terbukti permohonan perkara guo merupakannar dan terbuktbenar dan terbukti(ferry,s.h dan m.sabri,s. sos.) bahwa benar dan terbuktidanenar dan terbukti. bahwa berdasarkan bukti (skl1 tertanggal februari yang isinya menyampaikan kepada kpu bengkulu tengah bahwa tim kampanye pasangan calon bupati wakil bupati, ferry ramli dan sabri tidak ada perubahan), benar dan terbukti. bahwa benar dan terbukti berdasarkan bukti. bahwa benar dan terbukti berdasarkan bukti: bahwa berdasarkan bukti telah membuktikan adanyadiantaranyaagar jati, bengkulu tengah.: sebelumnya pernah menjadi plt. camat pagar jati, bengkulu tengah. idrus albar asisten iiiondok kelapa, bengkulu tengah: eddy firdaus sta::::,,:: badrul kasubbag distribusi dan pemasaran pemda bengkulu utara):: wijaya kabid fisika bappeda bengkulu utara), jp. siregar kabar administrasi hukum pemda bengkulu utara):::. bahwa saksi pihak terkait bernama mutakhir hamid asisten pemda bengkulu utara) telah membantah adanya pembentukan tim keluarga benteng bengkulu utara. kehadiran dan keterangan mutakhir hamid sebagai saksi yang diajukan oleh pihak terkait justru membuktikan mutakhir hamidketerangan saksi pemohon bernama sanjaya dalam persidangan telah membuktikan adanya keterlibatan hermanto ali kabar umum pemda kabupaten bengkulu utara) dalam pemenangan pasangan calon nomor urut yaitu adanya politik uang berupa pemberian uang sebesar rp. tiga ratus ribu rupiah), dan uang sebesar rp. (sepuluh juta rupiah). dan berdasarkan bukti hermanto ali merupakan koordinator kecamatan pagar jati dan tim penghubung dalam tim keluarga benteng bengkulu utara. hermanto ali kepala bagian umum pemda bengkulu utara) beserta sebagian besar pns jajarannya. dan berdasarkan bukti membuktikan hermanto ali beserta sebagian besar pns jajarannya bagian administrasi umum dan perlengkapan pemda bengkulu utara tidak masuk kantor, dan hanya (tiga) orang pns saja yang masuk kantor pada saat hari pemungutan suara pemilukada bengkulu tengah tanggal februari kehadiran dan keterangan hermanto ali sebagai saksi yang diajukan oleh pihak terkait justru membuktikan hermanto alip 9a, p 10a, p 11a, p 11b, dan p 11c dan saksi pemohon bernama marwan dan sahirmansyah telah terjadi mobilisasi pns dan pejabat struktur skpd oleh bupati kabupaten bengkulu utara, dengan cara membuat acara pertemuan menjamu (balik berdoa) yang undangan acara tersebut ditanda tangani dr. ir. imron rosyidi bupati bengkulu utara). acara tersebut diadakanerdasarkan bukti dan membuktikan perolehan suara pemohon kalah dengan perolehan suara pihak terkait kecamatan pematang tiga kabupaten bengkulu tengah. dan terhadap adanya acara pertemuan menjamu balik berdoa) tersebut, pihak terkait tidak membantahnya dalam persidangan. bahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbukti. bahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbukti pada hari minggu,urut (satu) ferry sabri wilayah bengkulu tengah tepatnya desa punggung beringin kecamatan merigi sakti. bahwa berdasarkan bukti p 15a, p 16a dan saksi pemohon bernama sakitan dan isa masih (berdasarkan bukti isa masih merupakan koordinator penggalangan khusus dan juru kampanye daerah pada tim kampanye pasangan calon nomor urut yang didaftarkan kpu), membuktikan telah kecamatan pagar jati, kabupaten bengkulu tengah. padahal hermanto ali kabar. umum bengkulu utara) diangkat menjadi kabar umum terhitung sejak februari terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait telah membantah dengan menghadirkan saksi bernama hermanto ali dan mutakhir hamid. namun terhadap keterangan saksi tersebut tidaklah meyakinkan. saksi pihak terkait tersebut justru mengakui adanya acara yang dituduhkan oleh pemohon, dan mengakui kurang lebih orang hadir, yang didalamnya juga dihadiri oleh para pejabat pns kabupaten bengkulu utara, pasangan calon nomor urut dan saksi pihak terkait mengakui dikecamatan pagar jati, pasangan calon nomor urut menang bahwa berdasarkan saksi pemohon suar sehari kajian, telah benar dan terbuktipk. syaterhadap dalil pemohon tersebut dibantah oleh saksi pihak terkait bernama rais dan darwis, namun keterangan saksi tersebut tidaklah meyakinkan. justru saksi pihak terkait tersebut mengakui bahwa memang ada pertemuan dengan saksi pemohon suar sehari kajian. kehadiran dan keterangan darwis sebagai saksi yang diajukan oleh pihak terkait justru membuktikan darwsaksi pemohon bernama rapikudin telah benar dan terbukti pada tanggal februari mutakhir hamid sekitar pukul wib pagi hari, datang desa batu beruangdan saksi pemohon juga melihat mobil dinas masuk kecamatan pematang tiga yang dikendarai oleh mutakhir hamid mantan camat pematang tiga yang sekarang bertugas(vide bukti bahwa terdapat fakta, tanggal februari mutakhir hamid sekitar pukul wib pagi hari, datang desa batu beruang,(vide bukti bahwa (vide bukti video berita (tv lokal group jawa pos): bahwa: (vide bukti bukti bengkulu utara) sambil lewat mengapung agungkan telunjuk yang merupakan simbol nomor urut kepada warga yang berada diluar rumah. terhadap dalil pemohon telah dibantah oleh saksi pihak terkait bernama mutakhir hamid, bahwa saksi sedang berada kantor rapat dengan kabar pemerintahan. keterangan tersebut tidaklah meyakinkan karena mobil dinas saksi pihak terkait tersebut justru terlihat desa batu beruang kecamatan pematang tiga pada tanggal februari dan berdasarkan bukti perolehan suara pemohon kalah kecamatan tersebut. bahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbukti terjadi. bahwa berdasarkan bukti sampai dengan bukti telah benar dan terbukti,, lurah purwodadi bernama muhammad rais::agus haryanto kepala bappeda) pemda bengkulu utara:,makmur bengkulu utara, bahwa berdasarkan saksi pemohonterhadap dalil pemohon tersebut telah dibantah oleh pihak terkait. namun keterangan saksi pihak terkait tersebut tidaklah meyakinkan karena terdapat kontradiksi (pertentangan) antara bantahan pihak terkait dalam jawabannya dengan keterangan saksi pihak terkait rais maris persidangan. dalam jawaban pihak terkait halaman dikatakan saksi rais maris sejak tanggal februari sampai dengan februari dirawat rumah sakit, namun dalam keterangan persidangan saksi menyatakan justru pada tanggal februari sedang mengunjungi mertuanya yang sedang sakit kelurahan taba pengunjung kecamatan taba pengunjung dan saksi pihak terkait tersebut mengakui bertemu dengan saksi pemohon muhammad asri. kehadiran dan keterangan rais maris sebagai saksi yang diajukan oleh pihak terkait justru membuktikan rais martelah benar dan terbukti.berdasarkan keterangan saksi pemohon sutan nurdin js, s.e dalam persidangan telah benar dan terbuktidandalam persidangan saksi pemohon menerangkan bahwa perolehan suara pemohon kalah tps tersebut. bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon jon kendi dalam persidangan telah benar dan terbukti melihat sdr.terhadap tuduhan dalil pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi pihak terkait bernama edi firdaus. namun keterangan saksi pihak terkait tersebut tidaklah meyakinkan karena justru mengakui bahwa pada tanggal februari memang berada taba pengunjung dan pada tanggal februari berada tps dan tps taba pengunjung, dan saksi juga mengetahui hasil perolehan suara dua tps tersebut, dimana pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak tps dan tps selisih suara masing masing pasangan calon berbeda tipis. kehadiran dan keterangan edi firdaus sebagai saksi yang diajukan oleh pihak terkait justru membuktikan edi firdaudan telah benar dan terbuktidr.bukti p 44a, dan p 44b telah benar dan terbukti pada hari sabtu tanggal februari sekitar pukul wib saksi melihat sdr. sujindro, s.s pns bkd bengkulu utara) depan rumah bapak ali barakah berdiri diketerangan saksi pemohon bernama jon kendi dalam persidangan telah benar dan terbuktiterhadap dalil pemohon tersebut telah dibantah oleh saksi pihak terkait bernama achraf. namun keterangan saksi tersebut tidaklah meyakinkan karena saksi justru mengakui adanya peristiwa tersebut. kehadiran dan keterangan achraf sebagai saksi yang diajukan oleh pihak terkait justru membuktikan achrafbukti terhadap dalil ini saksi pihak terkait tidak membantahnya dalam persidangan, bahwa benar dan terbukti berdasarkan bukti. terhadap dalil ini saksi pihak terkait tidak membantahnya dalam persidangan, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon jen kendi dalam persidangan telah benar dan terbukti adanyajon kendi tersebutberdasarkan bukti p 60a, dan telah benar dan terbuktike orang warga yang sakit tersebut adalah mendingan, senarai, ariana, wahyu, rasi dan sadar. ke, tanggal februari telah ikut memilih (mencoblos) pasangabahwa terhadap murid murid yang memilih tersebut terdapat fakta terdaftar dalam daftar siswa sdn kecamatan pematang tiga. dalam daftar siswa sdn kecamatan pematang tiga tersebut terdapat nama siswa siswi a....: (vide bukti bukti lurah purwodadi bernama muhammad rais, (vide bukti, (vide bukti(vide bukti, (vide bukti burma kepala badan pkb bengkulu utara beserta sebagian besar pns jajarannya: (vide bukti rachmat riyanto kepala badan penanggulangan bencana daerah beserta sebagian besar pns jajarannya, (vide bukti darul kepala didenda bengkulu utara beserta sebagian besar pns jajarannya, (vide bukti: (vide bukti hermanto ali kepala bagian umum pemda bengkulu utara) beserta sebagian besar pns jajarannya: (vide bukti agus haryanto kepala bappeda) pemda bengkulu utara, (vide bukti haryadi kadis diknas) pemda bengkulu utara, (vide bukti pegawai, honorer tks dinas pertanian dan peternakan kabupaten bengkulu utara, (vide bukti oo. akmaludin dan sebagian besar pns dilingkungan badan lingkungan hidup blh) bengkulu utara, (vide bukti barimansyah camat kota argamakmur bengkulu utara,terhadap tuduhan dalil pemohon tentang ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan anggota kpps tps genting sabuk, memohon membantah dengan menghadirkan saksi ketua pps bernama rafi'i. namun keterangannya tersebut tidaklah meyakinkan karena saksi bukanlah orang yang berkompeten untuk menjawab peristiwa yang terjadi tps genting sabuk. dan keterangan yang diberikan saksi memohon tersebut tidaklah meyakinkan.dengan nomor lap hpp bt !lon nomor:nomor urut dan membuktikan ada ppk pagar jat:dimana seharusnya alat peraga surat suara itu utuh tetapi pada kenyataannya pada kotak pasangan nomor urut satu: bahwa berdasarkan telah benar dan terbukti: bahwa berdasarkan telah benar dan terbuktibahwa berdasarkan telah benar dan terbukti: bahwa berdasarkan telah benar dan terbukti: bahwa berdasarkan telah benar dan terbukti isi surat kpu bengkulu tengah nomorbahwa berdasarkan telah benar dan terbuktiberdasarkan telah benar dan terbukti: bahwa berdasarkan telah benar dan terbuktibahwa berdasarkan dan bukti telah benar dan terbukti terdapat fakta ketidak profesional: bahwa berdasarkan bukti dan telah benar dan terbuktitanggal oktober dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada bengkulu tengah putaran dua.berdasarkan bukti dan telah benar dan terbuktibahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbuktinomor urut ferry sabri).bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon bernamabahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbuktibahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbukti,: heroik afrizal (sebesar rp. , ): adil fitri (sebesar rp. , ), yang oleh masing masing orang tersebut dibagikan kepada pemilih: bahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbuktibahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbukti:,berdasarkan bukti telah benar dan terbukti(seratus juta rupiah). bahwa berdasarkan bukti dan p 89a telah benar dan terbukti1berdasarkan bukti telah benar dan terbukti:bahwa dari rangkaian fakta diatas terdapat fakta bahwa kpu bengkulu tengah telah melakukan persekongkolan dengan pasangaberdasarkan bukti telah benar dan terbuktilon nomor urut melaporkan pelanggaran tersebut bawaslu bengkulu tengah dengan nomor surat iw benteng xi tertanggal november bahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbukti terdapat fakta ferry,tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut ferry, shbukti telah benar dan terbuktibahwa berdasarkan bukti telah benar dan terbukti terdapat fakta, sekretaris dprd bengkulu tengah mizwar, sh (vide bukti bahwa:simpang(vide bukti bahwa(vide bukti berita media cetak harian bengkulu ekspress tertanggal november dengan judul ferry: tugas saya tetap dijalankan , iklan media cetak harian rakyat bengkulu11 tertanggal desember bantahan atas tuduhan pihak terkait terhadap pemohontidak benar pemohon melakukan black (kampanye hitam) untuk menjatuhkan pihak campaign. bahkan pemohon baru terkait melalui media massa surat kabar mengetahui ada surat kabar harian harian rafflesia express tanpa tanggal, dengan rafflesia express bengkulu. judi salah satu kandidat bupati bengkulu tengah selingkuh istri orang , sedangkan bahkan sesungguhnya pemohon lah surat kabar harian rafflesia express adalah yang menjadi korban black campaign faktanya adalah media masa yang sengaja dan sudah dilaporkan kepada bawaslu dibuat oleh pemohon dengan tujuan hanya surat tanda terima laporan bawaslu untuk kepentingan pemilukada putaran kedua nomor lap hpp bt dan salah satu isinya memberikan isu negative tertanggal februari bukti kota bengkulu, alamat tersebut fiktif secara masif dengan cara kampanye luar pelanggaran kampanye diluar jadwal. jadwal melalui media cetak dan elektronik kunjungan kantor media massa koran, dan radio) yang ada kota bukanlah kategori pelanggaran. bengkulu serta menggunakan sarana pemberitaan terhadap kunjungan itu parameter, antara lain: adalah atas inisiatif dari pihak media bahwa pada tanggal januari massa. pemohon melakukan kampanye melalui media cetak koran bengkulu ekspres: sampai saat ini tidak ada teguran baik halaman tanggal januari dengan lisan maupun tertulis dari bawaslu judul berita road show cabup cawabup bengkulu tengah terhadap kegiatan pribadi wasit media salah satu isinya tersebut. kunjungan graha pena rakyat bengkulu, kunjungan graha pena bahwa tidak benar acara live bengkulu ekspress, kunjungan radio merupakan kampanye pemohon. justru republik indonesia dan radar bengkulu acara tersebut merupakan acara yang serta bengkulu dan esa (tv lokal menayangkan dan menceritakan bengkulu): kehidupan pemohon, yang diantaranya pemohon menjelaskan bahwa tidak bahwa pemohon mencuri start kampanye pernah ditangkap kpk atau dipanggil dalam kampanye putaran kedua yang dan diperiksa oleh kpk terkait tugas jadwalnya hanya hari yang dimulai pada tugas pemerintahan. tanggal februari tetapi pemohon telah melakukan kampanye sebelum jadwal sampai saat ini tidak ada teguran lisan yang ditentukan oleh memohon secara ataupun tertulis untuk pemohon dari gencar melalui media cetak maupun media bawaslu terhadap dalil pihak terkait elektronik oleh memohon secara gencar tersebut. melalui media cetak maupun media elektronik dan melakukan silaturahmi bahwa tidak benar pemohon melakukan dengan berbagai media sebagai pasangan kampanye dimasa tenang. karena calon, sampai saat ini kami tidak mengetahui bahwa ada berita tanggal februari bahwa pada tanggal februari pikiran rakyat bengkulu, halaman melalui siaran live tv, saat hari pertama dengan judul pdip dukung pribadi masa tenang pencoblosan tanggal wasit . februari sengaja sampai saat ini tidak ada teguran lisan menayangkan acara dialog dengan calon ataupun tertulis kepada pemohon dari bupati urut incaran pemohon dan bawaslu bengkulu tengah terhadap terhadap pelanggaran tersebut, pihak terkait dalil pihak terkait tersebut.disusun membentuk angka tujuh sebagai simbol nomor urut pasangan pemohon, selain itu pemohon juga melibatkan anak anak sekolah dan aparat kepolisian dengan cara menemui kapolsek pondok kelapa: bahwa pemohon melakukan kampanye dinya menghimbau dan memerintahkan kepada seluruh kader dan pengurus agar pemohon: pemohon memanfaatkan pertemuan guru guru bahwa tidak benar pemohon paud yang dikoordinir oleh ketua paud se memanfaatkan pertemuan guru guru kabupaten bengkulu tengah pada tanggal paud tanggal januari desa januari desa pondok kelapa, pondok kelapa kecamatan pondok kecamatan pondok kelapa. bahwa pada kelapa. pertemuan tersebut awalnya membahas agenda paud dan mengenai izin pendirian faktanya sampai saat ini tidak ada paud tetapi ditengah acara salah satu teguran lisan ataupun tertulis kepada pasangan calon pemohon yang sengaja hadir pemohon dari bawaslu bengkulu dalam pertemuan tersebut memperkenalkan diri tengah terhadap dalil pihak terkait sebagai pasangan calon yang akan bertarung tersebut: kampanye terselubung yang dilakukan oleh bahwa tidak benar pemohon melibatkan pemohon desa talang pauh kecamatan camat dalam pertemuan itu. bukti pondok kelapa pada tanggal januari a). yang dihadiri oleh dan melibatkan camat kecamatan pondok kelapa dan salah satu faktanya sampai saat ini tidak ada pasangan calon nomor urut pemohon) teguran lisan ataupun tertulis kepada bernama meriam dan didampingi kuasa hukum pemohon dari bawaslu bengkulu pemohon desy wahyuni, dan evi elvira, tengah terhadap dalil pihak terkait tepatnya mushola mardotila dalam tersebut pengajian ibu ibu desa talang pauh. bahwa pemohon sengaja memberikan bahwa tidak benar pemohon kebohongan publik melalui lembaga konsultan bekerjasama dengan lembaga kemenangannya yang bernama paska" konsultan kemenangannya yang yang berkerja sama dengan trias politika bernama paska yang berkerja telah mendahului hasil keputusan kpu dengan sama dengan trias politika telah cara mengumumkan bahwa pemohon telah mendahului hasil keputusan kpu. memenangkan pemilukada putaran kedua koran harian rakyat bengkulu, bengkulu faktanya sampai saat ini tidak ada ekspress, radar utara pada tanggal februari teguran lisan ataupun tertulis kepada sebelum hari pemilihan dan hal ini sangat pemohon dari bawaslu bengkulu merugikan pihak terkait karena sangat tengah terhadap dalil pihak terkait mempengaruhi perolehan suara: tersebut bahwa pemohon telah melakukan pelanggaran bahwa tidak benar pemohon secara terorganisir dan sangat sistematis membentuk ormas anak dalam dengan cara membentuk ormas bernama bersatu . anak dalam bersatu' pimpinan arsyad pemohon tidak memiliki hubungan hamzah tim pemenangan pemohon pada dengan ormas anak dalam bersatu putaran ke ll yang bekerja dengan bertugas tersebut.c (politik uang) miliar rupiah bahwa pemohon telah melakukan pelanggaran bahwa tidak benar pemohon melakukan money politic politik uang) secara menyebar pelanggaran money politic milyar. dan massif seluruh kabupaten bengkulu saksi pihak terkait yang bernama feri tengah yang diantaranya yaitu: gunawan tidak ada hubungan dengan bahwa sdr. feri gunawan tanggal pemohon maupun tim kampanye februari hari jum'at sekitar pukul pemohon. siang telpon oleh meriam (istri pribadi pemohon) untuk datang kerumah pengakuan feri gunawan bahwa pemohon jalan ciliwung nomor rt. tanggal februari hari jum'at rw. bengkulu, sekitar pukul sekitar pukul siang telpon oleh hingga pukul siang, sdr. feri meriam (istri pribadi pemohon) untuk gunawan bertemu dengan meriam istri datang kerumah pemohon jalan pemohon dan didampingi oleh konsultan ciliwung nomor rt. rw. pemenangan pemohon paska' bengkulu, sekitar pukul hingga berdiskusi tentang pembagian uang pukul siang, sdr. feri gunawan tambahan kepada pemilih kabupaten bertemu dengan meriam adalah upaya bengkulu tengah agar memilih nomor urut pihak terkait untuk melakukan rekayasa dengan perincian rp. untuk yang keji terhadap pemohon. setiap pemilih. bahwa inti pembicaraan meriam istri faktanya tanggal februari pemohon berkata toko ndak ado pitis tersebut meriam istri pribadi calon artinya orang sudah tak berduet , yang bupati nomor urut berada jakarta dimaksud meriam istri pemohon adalah dan baru pulang dari jakarta dan tiba kandidat nomor urut sudah tidak punya bengkulu sekitar pukul wib duit. sedangkan seluruh kepala desa malam. sudah kita berikan duit masing masing rp. (lima belas juta). silahkan bahwa keterangan saksi pihak terkait sdr. feri gunawan sekarang datang bernama feri gunawan tidak gedung toyota milik agung automata meyakinkan. bahkan terjadi kontradiksi jalan pangeran natadirja bengkulu (pertentangan) dimana saksi ma'ruf menjumpai pak irwan untuk mengambil kepala desa talang pauh) dalam sebesar rp. milyar dan bagikan kepada persidangan menerangkan bahwa uang pemilih kita nomor urut dan saksi tersebut untuk akomodasi dan honor sebagai kondang lagunya. hansip bukan untuk dibagikan kepada pemilih. bahwa irwan atas perintah meriam istri pemohon menyerahkan uang miliar bahwa faktanya sampai saat ini tidak rupiah kepada roti, tenda, dodi, sukan, ada panggilan atau laporan bawaslu feri, aidan (anak kepala desa pagar bengkulu tengah tentang dalil pihak dewa) pecahan seratus ribu rupiah dalam terkait tersebut. kantong plastik assoc warna putih, uang tersebut ikatannya bertuliskan bca, fakta bahwa tuduhan pembagian uang kemudian dibagi bagikan kepada milyar rupiah hanyalah rekayasa tanpa bukti diperkuat dengan kesaksian roti sebesar memohon akbp haris kapolres rp. bengkulu utara) persidangan yang ferri sebesar menerangkan rp. bahwa untuk pemilukada putaran zaitun sebesar kedua tidak ada pelanggaran baik rp. pidana dan atau administratif yang tenda sebesar sampai pada proses gakkumdu rp. bahwa pemohon tidak mengetahui dodi sebesar tentang pelanggaran yang dituduhkan rp. pihak terkait yang mendalilkan sisanya ada pada sukan melakukan politik uang oleh pemohon rp . dengan melibatkan aparat kepolisian. bahwa selain pemohon melalui istri pemohon, semua tim yang membagikan bahwa faktanya sampai saat ini tidak uang diberi fasilitas berupa kendaraan ada panggilan kepada pemohon dari motor dan mobil yang terdiri dari toyota bawaslu bengkulu tengah tentang adanya, daihatsu xena dan suzuki katana. panil pihak terkait tersebut. bahwa setelah pembagian uang tersebut kami berpisah dan masing masing justru media massa memberitakan menjalankan turun desa untuk menemui pernyataan ketua bawaslu bengkulu pemilih dan membagikan uang tersebut tengah bernama kernel yang kepada pemilih, sedangkan teman teman menyatakan perkara tersebut tidak yang lain berangkat sesuai dengan tujuan terbukti mengandung unsur masing masing sesuai dengan daftar pelanggaran. pemilih yang ada: faktanya perolehan suara pemohon bahwa terjadi pelanggaran dengan cara dihampiri seluruh desa yang disebutkan melakukan politik uang oleh pemohon dibagi money politic yaitu di: dengan melibatkan aparat kepolisian dan desa panca multi ditangkap oleh masyarakat antara lain timses pemohon bernama sukan tps dusun pulau beringin mengendarai daihatsu xena warna hitam nomor. dan irwan mengendarai talang pauh mobil adanya new warna putih nomor. yang dikawal oleh personil pasar pedati kepolisian dari polda bengkulu bernama kripto lisan, kripto marbun, padang betah bristol edi sugandi, bristol beni tps ulu danau candra mengendarai suzuki katana warna merah nomor lv, desa taba tps tanjung sakti gantung kecamatan merigi sakti, sabtu dini hari sekitar pukul tanggal desa kembang ayun februari dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak desa sidodadi rp. (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) daftar nama pemilih yang akan desa sri kuncoro dijumpai untuk dibagikan uang desa sunda kelapa sebanyak desa abu desa talang oseng sakit kecamatan pondok kelapa, daftar nama pemilih disemua kecamatan bukti se kabupaten benteng yang disusun dalam kalah dengan pihak terkait. dalil pihak wap warna putih bertuliskan nama fusi terkait yang menuduh pemohon suryani. pgn bahwa dalam catatan timses pemohon melakukan money politic tidak beralasan yang tertangkap sukan dan irwan) telah membagikan uang kepada juru bayar bahwa terdapat fakta desa talang dibeberapa tempat dan dibagikan kepada tengah kecamatan pematang tiga dan masing masing timses, antara lain: kecamatan pematang tiga perolehan feri gunawan diserahkan uang suara pemohon kalah dengan pihak rp. (tiga puluh juta terkait dalil pihak terkait yang rupiah) tanggal februari untuk menuduh pemohon melakukan money dibagikan desa, antara lain desa politic tidak beralasan talang pauh, panca mukti,. roti tanggal februari mendapat bagian rp. , (tiga puluh lima juta rupiah) dari irwan dan sukan akan dibagikan kecamatan pematang tiga yang akan dibagikan kepada orang pemilih. buyung kumis tanggal februari mendapat titipan sebesar rp. (sepuluh juta) dari sukan dan irwan yang akan dibagikan desa tanjung sakti, pulau beringin kecamatan pondok kelapa kabupaten bengkulu tengah yang akan dibagikan untuk pemilih: tenda dan dodi tanggal februari mendapat titipan uang sebesar rp. (seratus delapan puluh juta rupiah) dari irwan dan sukan yang akan dibagikan kepada pemilih dua kecamatan yaitu kecamatan bahwa seluruh uang diserahkan kepada bahwa dengan dalil ini, kembali pihak saksi telah dibagikan kepada semua pemilih terkait menunjukkan rekayasanya. hingga pukul siang tanggal karena foto pasangan calon nomor februari yang dapat menunjukkan urut pada surat suara tidak bukti telah mencoblos pemohon pribadi) menggunakan topi. dengan menunjukkan potongan topi pribadi yang ada pada surat suara khususnya justru foto pasangan calon ferry desa talang pauh dan desa pasar pedati, sabri yang menggunakan topi. serta beberapa orang diantaranya bersedia menandatangani bukti telah menerima berdasarkan dalil ini dan dibantah oleh uang: pemohon dengan bukti terdapat fakta bahwa pihak terbitlah yang sesungguhnya telah melakukan pembagian uang dengan cara menyuruh pemilih menyetorkan sobekan topi foto kandidat nomor urut sebagai bukti telah memilih nomor urut dengan imbalan sejumlah uang. bahwa pemohon telah terbukti secara masif bahwa tidak benar pemohon melakukan melakukan politik uang dengan cara politik uang untuk kepala desa yang membagikan uang kepada setiap kepala bersuku jawa pondok kelapa. desa kabupaten bengkulu tengah. meriam istri pemohon melalui suharto faktanya perolehan suara pemohon menyerahkan uang kepada kepala desa kalah dengan perolehan suara pihak yang bersuku jawa kecamatan pondok terkait kecamatan pondok kelapa kelapa,jum'at sekitar pukul wib saksi dan penuh rekayasa. diminta oleh meriam istri pemohon untuk dalil ini hanya berdasarkan pengakuan meminta kembali uang yang telah tanpa bukti yang kuat. diserahkan kepada kades talang pauh pemohon sangat menentang praktik bernama maruf sebesar rp. praktik money politic dalam pemilukada (ima belas juta rupiah). sekitar pukul bengkulu tengah. hal itu dibuktikan malam saksi mendatangi kepala desa dengan himbauan pemohon agar talang pauh dan meminta uang yang telah masyarakat memberikan hak suaranya diserahkan oleh suharto atas perintah sesuai hati nurani dan jangan meriam istri pemohon. saksi hanya terpengaruh politik uang menerima uang dari kepala desa talang pauh sebesar rp. (sepuluh juta faktanya desa talang pauh rupiah) karena menurut kepala desa talang perolehan suara pemohon kalah dengan pauh bernama ma'ruf uang sebesar perolehan suara pihak terkait. rp. (lima juta rupiah) telah dibagikan kerp. pakai kwitansi kepada suharto disaksikan oleh fery pembagian uang sebesar rp. bahwa tidak benar kuasa hukum (lima juta rupiah) oleh pemohon kepada pemohon memberikan uang rp. saudara chairman selaku kepala desa (lima juta rupiah) kepada curup, yang diserahkan melalui tim kepala desa chairman. yang menurut suksesnya yang saat ini juga menjadi kuasa dalil pihak terkait uang itu adalah untuk pemohon dalam persidangan guo atas sebagai dana operasional kepala desa nama agusta rahman, yang diikrarkan untuk memenangkan pasangan nomor sebagai dana operasional kepala desa invasi pemohon. untuk memenangkan pasangan nomor invasi pemohon, yang sebelumnya faktanya perolehan suara pemohon saudara chairman selaku kepala desa didesa curup kecamatan merigi sakti curup kecamatan merigi sakti diminta kalah telak dengan perolehan suara menanda tangani surat perjanjian dengan pihak terkait judul nota kesepakatan politik tertanggal februari yang kemudian perjanjian berkenaan dengan perjanjian itu tersebut warming notaris sari indra, memang benar dilakukan antara sh. notaris bengkulu (saksi kepala pemohon dan chairman. perjanjian desa dan bukti otentik surat perjanjian tersebut menurut pemohon bukan akan pihak terkait ajukan pada saat perjanjian yang masuk kategori pembuktian) pelanggaran. bahkan perjanjian itu secara tegas tercantum kata kata agar masyarakat aktif menciptakan pemilukada yang jujur dan adil serta bebas dari praktik money politic.kecamatan pondok kelapa sebesar money politic desa pulau beringin rp. (dua juta lima ratus ribu tps dusun pulau beringin desa rupiah) yang dibagikan kepada warga pasar pedati). dusun pulau beringin dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut faktanya perolehan suara pemohon tps dusun pulau beringin desa pasar pedbagian uang desa tanjung heran bahwa tidak benar pemohon melakukan kecamatan taba pengunjung kepada money politic desa tanjung heran masing masing warga sebesar rp. kecamatan taba pengunjung. pada tanggal februari dengan ajakan agar memilih nomor urut faktanya perolehan suara pemohon pemohon): desa tanjung heran kecamatan taba pengunjungtimses pemohon desa arga bahwa tidak benar pemohon melakukan indah kecamatan pagar jati bernama aris money politic desa arga indah telah membagikan uang kepada saksi kecamatan pagar jati. sebesar rp. (seratus ribu) tepatnya los pasar pada malam hari sekitar pukul faktanya perolehan suara pemohon wib sambil mengatakan tolong pilih desa arga indah kecamatan pagar nomor pribadi wasit balik) pada pilkada jati kalah dengan perolehan suara pihak putaran ii, dan saksi telah ikut memilih terkait bukti tps dan mencoblos pribadi wasit balik pemohon):kukan politik uang bahwa tidak benar pemohon melakukan tanggal februari dengan cara money politic desa rendah kandis sistematis dan profesional semua desa kecamatan pagar jati. kabupaten bengkulu tengan dengan membentuk simpul simpul atau koordinator bahwa tidak ada nama miskin alias bikin desa yang akan membagikan uang kepada yang menjadi tim pemohon. setiap pemilih, pemohon membagikan politik uang tersebut melalui konsultan bahwa pada pemilukada bengkulu pemenangan pemohon paska yang tengah baik putaran pertama maupun salah seorang anggota timnya adalah putaran dua tim kampanye pemohon bernama miskin alias bikin dengan cara tidak membentuk simpul simpul seperti membagikan uang dalam amplop yang yang didalilkan pihak terkait. telah dalem secara rapi berisi masing masing rp. (seratus ribu) sebanyak bahwa tidak ada orang yang bernama amplop kepada saksi bernama owari owari sulit sebagai tim atau simpul sulit simpul nomor desa rendah tim pemohon kandis, uang tersebut diserahkan rumah makan tugu hui bengkulu dan juga faktanya perolehan suara pemohon memberikan uang minyak sebesar desa rendah kandis kecamatan pagar rp. jpada tanggal februari pukul money politic desa layang lekat wib desa layang lekat kecamatan kecamatan pagar jati. pagar jati miskin alias bikin bertemu dengan saksi dedi ariyanto dan berkata bahwa tidak ada nama miskin alias bikin kamu mau kemana? apakah mau yang menjadi tim pemohon. mendukung dan memilih pribadi wasit pemohon) pada sabtu nanti , karena ada faktanya perolehan suara pemohon kecocokan miskin alias bikin menyerahkan desa layang lekat kecamatan pagar amplop berisi uang rp. (seratus jati kalah dengan perolehan suara pihak ribu) kepada saksi yang akan dibagikan terkait bukti kepada teman teman saksi, kemudian saksi telah membagikan amplop berisi uang pemohon sangat menentang praktik tersebut salah satunya kepada jaya praktik money politic dalam pemilukada saputra. bahwa berdasarkan keterangan bengkulu tengah. hal itu dibuktikan kesaksian dari jaya saputra pada tanggal dengan himbauan pemohon agar februari sekitar pukul wib masyarakat memberikan hak suaranya saksi menerima amplop amplop satu pucuk sesuai hati nurani dan jangan amplop berisi uang rp. (seratus terpengaruh politik uang ribu) dari saudara dedi ariyanto bertempat rumah saksi sebagai bujukan untuk memilih bahwa faktanya sampai saat ini tidak nomor pribadi wasit balik) pada tanggal ada panggilan kepada pemohon dari februari bawaslu bengkulu tengah tentang ll. bahwa pemohon melalui timses dan bahwa tidak benar pemohon melakukan simpul atau koordinator pemohon desa money politic desa kertapati mudik kertapati mudik kecamatan pagar jati kecamatan pagar jati. bernama telah menyerahkan uang sebesar rp. kepada saksi bahwa tidak ada nama yang bernama martawijaya sekitar pukul menjadi tim pemohon. wib dikecamatan pematang gubernur bengkulu kota yang akan dibagikan kepada faktanya perolehan suara pemohon pemilih desa kertapati mudik sebanyak desa kertapati mudik kecamatan pagar orang untuk memilih pemohon pada jati kalah dengan perolehan suara pihak tanggal februaribernama eli suara desa komering, money politic desa komering, kecamatan merigi sakti, telah datang kecamatan merigi sakti. kerumah saksi suparman. sekitar pukul wib tanggal februari dengan bahwa tidak ada nama eli suara yang menyerahkan uang rp. (tiga ratus menjadi tim pemohon. ribu rupiah) untuk orang pemilih antara lain untuk saksi sendiri, isteri saksi dan faktanya perolehan suara pemohon anak saksi. bahwa eli suara meminta desa komering, kecamatan merigi sakti saksi sekeluarga memilih nomor urut dengan perolehan suara pihak terkait pemohon) pada hari sabtu tanggal bukti februari kemudian saksi memilih tps desa komering, sekitar pukul pemohon sangat menentang praktik wib dan memilih pribadi wasit balik nomor praktik money politic dalam pemilukada urutbahwa tidak benar pemohon melibatkan johan pns sebagai mesin pemenangan dalam hartono, razak kabid bpbd badan kampanyenya untuk memenangkan dirinya, penanggulangan bancana daerah kabupaten antara lain: bengkulu tengah, usman, pns pada dinas bahwa pada tanggal februari pertanian kabupaten bengkulu tengah, rohani sekitar jam wib siang ada diskusi pegawai dinas kesehatan kabupaten bengkulu bahwa saksi melihat saudara,(vide bukti bahwaaudara (vide bukti bukti bukti dan bukti bahwa pada hari sabtu tanggal februari sekitar pukul wib saksi melihat saudara sujindro, s.s pns bkd bengkulu utara) depan rumah bapak ali barakah berdiri (vide bukti bukti p 44a, bukti p 44b): bahwa pada tanggal februari sebelum pencoblosan sekitar jam wib pagi hari hermanto ali kabar umum pemda bengkulu utara) memberikan uang sebesar rp. kepada salah seorang tim sukses pasangan calon nomor urut dirumahnya (akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian), dan dalam amplop yang berisikan uang tersebut terdapat kartu nama pasangan calon nomor urut dan disuruh untuk mencoblos pasangan calon nomor urut (vide bukti bahwaantara johan hartono kadis tengah, ismail camat karang tinggi, arman perhubungan kabupaten bengkulu camat merigi sakti, span sekretaris tengah dengan ahmad pd. kadis kecamatan pematang tiga, mukhlis kepala lingkungan hidup bengkulu tengah desa rindu hati kecamatan taba pengunjung, desa bakau yang berisi tentang camat kecamatan taba pengunjung, musa pemenangan pribadi wasit balik harahap alias pang, pns kantor bupati putaran kedua pemilihan kepala daerah bengkulu tengah untuk memenangkan wakil kepala daerah bengkulu tengah pemohon. tahun (akan dibuktikan berdasarkan keterangan saksi) bahwa faktanya sampai saat ini tidak ada mahkamah konstitusi: panggilan kepada pemohon dari bawaslu bahwa pemohon telah melibatkan bengkulu tengah tentang dalil pihak terkait jajaran struktural pns atas nama razak tersebut. kabid bpbd badan penanggulangan bancana daerah kabupaten bengkulu bahkan sebaliknya dalam persidangan tengah yakni dengan cara aktif mahkamah konstitusi saksi pihak terkait bersama pejabat bengkulu tengah bernama ismail camat karang tinggi) mendatangi rumah pribadi pemohon) mengakui bahwa sejak putaran ismail terlibat yang membicarakan masalah menjadi tim pihak terkait. pemenangan urut kehadiran dan keterangan ismail sebagai saksi bahwa sdr. usman, pns pada dinas yang diajukan oleh pihak terkait justru pertanian kabupaten bengkulu tengah membuktikan ismail memiliki hubungan membagi bagikan kain sarung sebanyak kepentingan dalam pemenangan pihak terkait (dua belas) potong merek priadi dalam pemilukada bengkulu tengah pemohon) kepada keluarga besar bapak suwardi diurut didesa pekikkarang tinggi, ismail diperintahkan jika mau jadi camat dan ditandatangani, kamu harus mendukung pemohon dan pemohon menang kecamatan karang tinggi camat merigi sakti arman) mengetahui adanya keterlibatan pns bengkulu tengah yaitu dengan dibuatnya penandatanganan surat kesepakatan dengan kepala desa curup untuk memenangkan pemohon denga dijanjikan membangun masjid yang ditandatangani pribadi pemohon) pengacaranya agusta rahman, sh, 9gditonjolkan dari pekerjaannya. bahwa kepala, bantuan beras miskin (hat menginventarisir dan mengkoordinasikan warga untuk mendukung pemohon. bahwa musa harahap alias pang, pns kantor bupatiini) dengan timses pemohon bernama sukan dan i desa taba gantung kecamatan merigi sakti, sabtu dinihari sekitar pukul wib tanggal februari dengan barang bukti uang pecahan seratus ribuan sebanyak rp. sepuluh juta empat ratus ribu rupiah adanya pembagian desa pondok kubang bahwa tidak benar bahwa sampai adalah tim kecamatan pondok kubang yang dilakukan pihak terkait desa batu raja kecamatan oleh timses pribadi untuk membagi uang pondok kubang. kepada masyarakat yang memerintahkan sdr. lahir, tetapi lahir tidak mau, kemudian bahwa faktanya desa baturaja kecamatan uang tersebut diberikan kepada sampai pondok kubang perolehan suara pemohon untuk dibagi warga desa baturaja. kalah dengan perolehan suara pihak terkaiada pertemuan antara pribadi pemohon) bahwa tidak benar ada pertemuan antara dan tim suksesnya dengan pj. bupati pribadi pemohon) dan tim suksesnya dengan bengkulu tengah nana sugiana dan pj. bupati bengkulu tengah nana sugiana dan beberapa pns cafe panda resto kota beberapa pns cafe panda resto kota bengkulu, milik keluarga agustin bengkulu, milik keluarga agustin najamudin. najamudin. bahwa pihak terkait menyampaikan tuduhan yang secara jelas tidak berdasarada kegiatan pembagian door prize bahwa tidak benar ada kegiatan pembagian yang disisipi dengan kampanye yang door prize yang disisipi dengan kampanye yang dilakukan oleh ibu meri (istri pribadi) dengan dilakukan oleh ibu meri (istri pribadi) dengan mengatasi namakan nota pada waktu mengatasi namakan nota. sebelum masa kampanye. bahwa ibu meriam bukanlah pengurus notaada pertemuan sisi kabupaten bengkulu bahwa tidak benar ada kampanye terselubung tengah bertempat taba terancam bertempat taba terancam kecamatan kecamatan karang tinggi dengan karang tinggi dengan melakukan pembagian melakukan pembagian door prize dan door prize. kampanye terselubung oleh nomor urut dalam acara tersebuberdasarkan uraian tentang bantahan atas tuduhan pihak terkait terhadap pemohon tidaklah terbukti dan meyakinkan, sehingga patut untuk dikesampingkan. kesimpulanatau oleh karena dalam persidangan pembuktian telah terbukti dan meyakinkan telah terjadi mobilisasi dan keterlibatan pejabat struktural skpd dan pns kabupaten bengkulu utara kecamatan pematang tiga dan kecamatan pagar jati serta terjadi ketidaknetralan dan ketidak profesional anggota kpps tps desa genting sabuk kecamatan pematang tiga, dimana akibat pelanggaran tersebut telah mempengaruhi perolehan suara dimana perolehan suara pasangan calon nomor urut memperoleh suara tertinggi kecamatan pematang tiga dan kecamatan pagar jati, maka mohon mahkamah untukkecamatan pematang tiga dan kecamatan pagar jatpermohonan pemohon sangat kabur dan tidak jelas dan bukanlah merupakan kewenangan mahkamah konstitusi bahwa memohon tetap tegas pada jawaban keterangan awal bahwa substansi permohonan pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formil maupun materiil sengketa pemilukada, karena seluruh dalil pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa seluruh dalil pemohon tidak terdapat uraian yang jelas mengenai kausalitas antara pelanggaran pelanggaran dengan komposisi hasil pemilukada kabupaten bengkulu tengah, dalam hal ini pemohon tidak dapat membuktikan serta tidak terdapat data dan fakta mengenai kekeliruan perhitungan hasil perolehan suara dengan menunjukkan secara jelas tempat penghitungan suara tps) dan kesalahan dalam penghitungan suara yang berimplikasi keihubungkan dengan ketentuan huruflebih tegasmk dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maka telah jelas dan nyata seluruh dalil pemohon cacat substansi sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata serta telah mengikat secara hukumbengkulu tengah tahun putaran kedua adalah final dan mengikat, sebagai berikut: perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua mamasa kepala daerah (dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh persen) (dua puluh delapan lima ratus lima puluh). puluh sembilan koma nol tiga persen sehingga pasangan calon nomor urut an. ferry, dan sabri, sos memperoleh suara suara dan atau selanjutnya kpu kabupaten bengkulu tengah dalam rapat pleno pada tanggal februari menetapkan pasangan calon nomor urut a.n. ferry, dan sabri, sos sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih bukti bahwa selain cacat substansi,administratif maupun pidana. bahwa jenis pelanggaran tahapan pemilukada yang dimaksud pemohon tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara pemilu, komisi pemilihan umum kpu) kabupaten bengkulu tengah dan bawaslu kabupaten bengkulu tengah. komisi pemilihan umum berkewajiban menyelesaikan pelanggaran, apabila berdimensi administratif dan kepada bawaslu kabupaten bengkulu tengah apabila berdimensi pidana pemilukada, yang selanjutnya dilimpahkan kepada gakkumdu dalam yurisdiksi kabupaten bengkulu tengah, kejaksaan setempat kabupaten bengkulu utara dan diajukan pengadilan negeri wilayah hukum kabupaten bengkulu utara untuk mendapatkan putusan (mekanisme gakkumdu). jadifakta hukum berdasarkan keterangan saksi saksi ahlngkulu tengah tahun putaran kedua dalam perkara ini, maka pemohon, memohon dan pihak terkait mengajukan saksi saksi dan ahli dalam persidangan mahkamah sebagai berikut: pemohon telah mengajukan orang ahli dan orang saksi yang telah memberikan keterangan depan persidangan tanggal dan tanggal maret memohon telah mengajukan orang saksi dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal maret antara lain: saksi akbp harris budiharto mantan kapolres bengkulu utara) bahwa secara umum proses pemilukada bengkulu tengah berjalan dengan aman dan lancar dan tidak terdapat gangguan atau peristiwa yang menonjol. hanya ada perkara yang memenuhi unsur yang masuk gakkumdu polres bengkulu utara itupun diputarkan pertama sementara diputarkan kedua nihil. bahwa pada pemilukada bengkulu tengah baik putaran pertama maupun putaran kedua tanggal februari pihak polres bengkulu utara memasang kunci gembok tambahan pada seluruh kotak suara selain kunci gembok yang dipasang oleh kpu bengkulu tengah. pihak kepolisian resort bengkulu utara juga menempatkan petugasnya untuk mengamankan seluruh tps guna mengamankan proses pemungutan suara (tps) dengan sistem maksudnya tps dijaga orang anggota kepolisian dan orang lintas. saksi tafsir ketua ppk talang empat) bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk talang empatpleno selesai, saksi pemohon mengisi form keberatan yang pada intinya keberatan atas hasil penghitungan dibeberapa tps tetapi saksi pemohon tidak dapat menunjukkan formulir kwk. saksi arsip ketua ppk merigi pelindung) bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk merigi pelindungi hasil rekapitulasi ppk merigi pelindung. saksi rustam candi ketua ppk merigi sakti) menerangkan pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk merigi sakti hasil rekapitulasi ppk merigi sakti. saksi raffi ketua pps genting sabuk) bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa genting sabuk berlangsung lancar dan tidak ada keberatan protes baik saksi pasangan calon nomor urut maupun saksi pasangan calon nomor urut pemohon). bahwa tps genting sabuk kecamatan pematang tiga daftar pemilih tetap sebanyak pemilih, seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya dan surat suara cadangan terpakai karena ada pemilih dari tps lain. bahwa tidak ada pemilih anak anak yang melakukan pencoblosan tps desa genting sabuk kecamatan pematang tiga.maret dan keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam risalah sidang. ii. fakta hukum berdasarkan bukti surat bahwa uraian yang disampaikan pada bagian ini berhubungan uraian sebelumnya, memohon menolak dengan tegas dalil pemohon, sesuai dengan maksud dalam dan peraturan perundang undangan tentang sengketa hasil pemilukada, antara lain tapi tidak terbatas pada: dan, selanjutnyaiimohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti sampai bukti sebagaimana telah diserahkan dalam persidangan pada tanggal maret bahwa memohon mengajukan bukti bukti surat terkait penyelenggaraan yang telah dilakukan memohon, dalam hal ini mengenai data data hasil penghitungan pemilukada, baik tingkat pps, ppk maupun data rekapitulasi final yang diberi(vide bukti bahwapasangan calon(vide bukti bukti bahwa kemudian (vide bukti tanda sampai sebagaimana telah diserahkan dalam persidangan pada tanggal mareterdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada rudy alfonso, s.h., samsul huda, s.h., m.h., adi mandar, s.h., hum, dobel amir, s.h., kn, heru widodo, s.h., hum, nowrap haris, s.h., humdan melissa christians, s.h., para advokat dan konsultan hukum padakabupaten bengkulu tengafebruaribahwa dengan adanya rangkaian fakta atas, membuktikanbernama jon kendi(vide bukti1tbahwa pihak terkait untuk menguatkan bantuannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti pt sampai dengan bukti pt sebagaimana telah diserahkan dan disahkan pada persidangan tanggal maret bahwa memohon telah mengajukan bukti surat yang valid sejak tahapan awal pemilukada, pemilihan sampai rekapitulasi hasil pemilihan untuk membantah dalil dalil pemohon. bahwa berkaitan dengan hal itu memohon telah mengajukanmenyatakan seluruh saksi yang hadir, dalam hal ini juga termasuk saksi dari pihak pemohon telah menandatanganinya serta tidak mengajukan keberatan. bahwa (bukti s.d. bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang paripurna guna membuktikan bahwa memohon telah melaksanakan pemilukada sebagaimana diamanatkan oleh undang undang, selain daripada itu, guna memperkuat pembuktian dari alat bukti surat tersebut, memohon juga telah mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan depan persidangan bawah sumpah yang menyatakan membenarkan isi materi. bahwa dengan alat bukti yang paripurna dalam hal ini alat bukti surat yang dikuatkan dengan alat bukti saksi, maka menjadi tidak logis mengada ada dalil dari pihak pemohon yang menyatakan memohon telah berlaku tidak netral dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua, dalil pemohon tersebut justru semakin membuktikan dan mencederai piagam deklarasi damai siap kalah siap menang (buktidikuatkan dipertegas oleh saksi serta berdasarkan dokumen piagam deklarasi damai siap kalah siap menang beserta keterangannya (bukti maka telah jelas dan nyata serta sah menurut hukum tahapan dan prosesyang diselenggarakan kpu bengkulu tengah dalam hal ini memohon telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan. kesimpulan bahwa. bahwa penyelenggaraan pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedubukan merupakan sengketa hasil pemilukada tetapi mempermasalahkan hal lain yang berada diluar lingkuptahun putaran kedua kabupaten bengkulu tengah berjalan dengan sukses, terbukti dengan ditetapkannya (sebelas) pasangan calon bupati dan wakil bupati pada putaran pertama dan (dua) pasangan yang maju pada putaran kedua kabupaten bengkulu tengah serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi (diputarkan pertama partisipasi pemilih dan partisipasi pemilih pada pada putaran kedua), yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses,orang warga yang sakit tersebut adalah mendingan, senarai, ariana, wahyu, rasi dan sadar.bahwa memohon telah melaksanakantelengkulu tengah secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan perlakuan yang sama dan sederajat terhadap semua pasangan calon: bahwa memohon sependapat dengan pemohon bahwa memang benar komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah telah menerbitkan surat keputusan nomor tahun terputaran kedua berdasarkan hasil rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah yang dilakukan secara jujur, adil dan profesional. bahwa memohon menegaskan bahwa kenyataannya pada saat pemungutan suara tps yang ada seluruh kabupaten bengkulu tengah semua saksi saksi pemohon yang hadiradanya pelanggaran dengan menyatakan memohon dan perangkat memohon tidak netral serta merekayasa dalam rekapitulasi perolehan suara harus dikesampingkan. bahwa berdasarkan bukti bukti diatas, telah terbukti memohon telah melaksanakan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua telah sesuai dengan aturannya serta berjalan lancar dan tertibkomisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah memohon)am permohonannya,ahwa apa yang didalilkan oleh pemohon, dimana pasangan nomor urut (satu), melakukmelakukan politik uang, apabila dianggap bentuk pelanggaran pemilukada, seharusnya dilaporkan kepada panas pemilukada bengkulu tengah untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang undangan: bahwa seluruh proses dan tahapan pemilukada kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua, dan adil tanpa adanya kekacauan yang terstruktur, masif, dan sistematis, bahwa berdasarkan uraian tanggapan atas permohonan pemohon sebagaimana telah kami uraikan atas, kami juga memohonkan kepada yang muliatau jika mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono),fakta fakta persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat s.d. dan orang saksi serta ahli irman putra sidin, sh.maret memohon mengajukan alat bukti surat s.d. dan (lima) orang saksi yang keterangannya disampaikan secara lisan didepan persidangan, sebagaimana termuat dalam risalah sidang mahkamah konstitusi tanggal maret pihak terkait mengajukan alat bukti surat pt s.d. pt dan (sepuluh) orang saksitanggal maret analisis fakta hukum dan tanggapan terhadap pokok. bahwa terhadap penegasan yang disampaikan pihak terkait tentang dalil dalil pemohon yang mengangkat peristiwa hukum atau kejadian, tidak diajukan keberatan oleh pemohon, justru sebaliknya, disetujui oleh majelis hakim dalam persidangan hari selasa tanggal maret sebagai dalil yang tidak relevan dan karenanya, cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan. bahwa sebelum pihak terkait menyampaikan uraian kesimpulan terhadap satu persatu dalil pemohon secara detail, pihak terkait secara umum menyimpulkan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan keseluruhan dalilnya. pemohon hanya terfokus pada pembuktian mengenaidengan menghadirkan (sepuluh orang) saksi yakni: azhar sehari kajian, jon kendi, sutan nurdin, muh. asri, rapikudin, irwandi, sahirmansyah, sakitan, isa masih, dan sanjaya. kesemuanya menerangkan soal, dan (tiga) dari saksi tersebut yakni muhamad asri, john kendi dan sanjaya menerangkan mengenai money politic yang dilakukan oleh pns bengkulu utara. keterangan mengenai money politic ini bersifat parsial dan sporadis (tidak masif). mengenai money politic tipe ini, mahkamah melalui berbagai putusannya yang telah memiliki yurisprudensi tetap menyatakan bahwa tidak bisa dipastikan, pihak yang menerima uang menjatuhkan pilihannya pada pihak yang memberi uang. dengan demikian dalil pemohon mengenai money politic yang mempengaruhi keterpilihan pemenang mohon dikesampingkan mahkamah. bahwa selanjutnya mengenai tuduhan pemohon terdapatnya mobilisasi pejabat struktural skpd dan pegawai negeri sipil oleh bupati kabupaten bengkulu utara imron rosyidi) juga tidak dilandasi oleh argumentasi hukum yang sesuai dengan prinsip hukum pemilukada. seandaipun benar good non sejumlah pns bengkulu utara dikerahkan agar masyarakat memilih nomor urut maka tidaklah bisa dipastikan seberapa jauh pengaruhnya mengingat pns tersebut: tidak memiliki struktur kekuasaan kabupaten bengkulu tengah, sehingga tidak dapat menjanjikan dan menjalankan program untuk masyarakat diluar wilayah kekuasaanya. sesuai fakta persidangan pns yang dituduh, kehadirannya kabupaten bengkulu tengah bersifat pribadi dan tidak menggunakan simbol simbol kedinasan. sesuai fakta persidangan pns yang dituduh berdomisili dan memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat kabupaten bengkulu tengah yang merupakan daerah pemekaran. sesuai fakta persidangan, daerah kabupaten bengkulu tengah merupakan daerah penyangga yang menjadi perlintasan bagi masyarakat menuju ibukota provinsi bengkulu. bahwa argumentasi pihak terkait diatas, sesuai dengan yurisprudensi mahkamah yang juga dikutip oleh pemohon (hal nomor sebagaimana termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d 1x tentang perkara pemilukada kabupaten bengkulu utara dimana mahkamah berpendapat fakta hukum (melibatkan dan . analog dengan pertimbangan hukum mahkamah tersebut, dalam perkara guo seandainyapun pns bengkulu utara yang dituduh pemohon berjumlah orang tersebut dikerahkan (vide dalil pemohon halaman bukti oleh imron rosyidi, tidak dapat dipastikan pengaruhnya mengingat selisih suara perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebesar lebih lanjut lagi seandainya pun pns tersebut benar memberikan uang, sesuai fakta persidangan pemberian uang bersifat sporadis dan partial. dengan demikian pengerahan pns bengkulu utara tidak bersifat signifikan mempengaruhi terpilihnya pihak terkait sebagai pemenang. bahwa dari keseluruhan dalil pemohon yang berjumlah (delapan puluh tujuh) dalil baik yang ditujukan terhadap pihak terkait maupun terhadap memohon, pemohon dalam persidangan hanya menyampaikan (delapan) dalil pembuktian yakni: dalil nomor yang ditujukan kepada pihak terkait dan (satu) dalil tuduhan ditujukan kepada memohon dengan menghadirkan (sepuluh) orang saksi. kesemua dalil tersebut berkaitan dengan tuduhan mobilisasi pns bengkulu utara sebagaimana bantahan pihak terkait diatas. sisanya sebanyak (tujuh puluh sembilan tuduhan) hanya dibuktikan dengan alat bukti surat berupa fotokopi berita, surat pernyataan yang tidak bernilai sebagai alat bukti. dengan demikian dalil hanya dibuktikan dengan (satu) alat bukti sehingga tidak memenuhi syarat minimal (dua) alat sesuai hukum acara pembuktian. bahwa argumentasi pihak terkait sebagai terurai diatas patut dipertimbangkan oleh mahkamah, untuk membuktikan hal itu pihak terkait akan menyimpulkan dalil tuduhan pelanggaran yang dikemukakan pemohon secara satu demi satu, akan pihak terkait analisis secara hukum berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada alat bukti surat dan saksi, khusus terhadap dalil dalilmenganalisis dan menanggapi atasdengan uraian sebagai berikut: dalil pemohon keterangan pihak terkaitterhadap dalil pemohon angka dan tentang bupati bengkulu utara sdr imron rosyidi yang dinyatakan telah memimpin kabupaten bengkulu utara dalam (tiga) periode dan merupakan paman kandung dari pihak terkait, adalah irrelevant dengan sengketa pemilukada kabupaten bengkulu tengah yang diajukan pemohon, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan. terbukti persidangan pembentukan tim kekerabatan yang dituduh pemohon hanyalah asumsi semata dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada calon urut tidaklah didasarkan pada kekerabatan. terungkap persidangan, saksi hermanto ali saling perbantahan dengan saksi sanjaya karena mendukung pasangan calon yang berbeda padahal keduanya memiliki hubungan keluarga dimana sanjaya adalah keponakan sepupu dari hermanto ali. terhadap dalil pemohon angka bahwa dalil guo adalah tidak benar. bahwa bupati kabupaten bengkulu dalam pemilukada putaran kedua, tidak utara yang bernama imron rosyidi ada nama imron rosyidi dalam dewan merupakan dewan pengarah pakar pengarah dalam tim kampanye pihak pada tim kampanye pasangan terkait, sebagaimana bukti pt berupa calon nomor urut surat keputusan nomor sk tp ferrari bt tertanggal januari tentang komposisi dan personalia tim kampanye ferry ramli, dan sabri, sos calon bupati dan wakil bupati bengkulu tengan periode sehingga dalil guo tidak terbukti menurut hukum. terhadap dalil angka tentang dalil guo merupakan fakta hukum ketua tim kampanye pihak terkait yang benar dan tidak perlu dibantah, adalah kakak kandung bupati oleh karena tidaklah ada keterkaitan bengkulu utara imron rosyidi dan antara hubungan kakak beradik dengan angka tentang undang undang pelanggaran yang dituduhkan oleh pembentukan kabupaten bengkulu pemohon, satu dan lain hal, memang tengah tidaklah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait. terhadap dalil pemohon angka pemohon tidak mengajukan saksi untuk bahwa proses pemilukada membuktikan dalilnya dalam kabupaten bengkulu tengah persidangan dan hanya mengajukan putaran kedua ini telah dicederai alat bukti surat yang berupa surat dengan perbuatan perbuatan pernyataan dibawah tangan yang tidak curang dengan cara mobilisasi dan mempunyai nilai pembuktian. penggalangan pegawai negeri dalil ago dibantah pihak terkait sipil dan pejabat struktural skpd bahwa itu tidak benar, dan dikuatkan oleh bupati kabupaten bengkulu dengan menghadirkan saksi saksi utara benama imron rosyidi mutakhir hamid, darwis, edi paman kandung calon bupati firdaus, hermanto ali, chairman, pasangan calon nomor urut achraf, yang pada pokoknya bernama ferry) untuk menerangkan bahwa pihak terkait pemenangan pasangan calon sama sekali tidak pernah memobilisasi nomor urut notabene masih pns dan pejabat struktural skpd memiliki pengaruh yang luar biasa bengkulu utara. untuk mempengaruhi masyarakat justru pemohonlah yang melakukan kabupaten bengkulu tengah mobilisasi pns dan skpd yang dipimpin dalam pemenangan pasangan langsung oleh nana suara pj. bupati calon nomor urut bernama bengkulu tengah) bersama dengan ferry, s.h. dan sabri, sos., sekda bengkulu tengah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut yang pihak terkait buktikan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi atas nama ismail dan alat bukti bukti surat vide pt pt pt pt dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. terhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan saksi: moh. asri imron rosyidi bupati bengkulu dan telah dibantah oleh pihak terkait utara paman kandung ferry dengan mengajukan saksi sdr mutakhir ramli calon bupati pasangan hamid, darwis, edi firdaus dan calon nomor urut telah hermanto ali yang pada pokoknya membentuk tim keluarga menerangkan bahwa tidak ada tim bengkulu tengah bengkulu keluarga yang dibentuk oleh imron utara yang koordinator oleh rosyidi dan tidak ada pelibatan pns mutakhir hamid asisten pemda bengkulu utara untuk memenangkan bengkulu utara) dan idrus albar pihak terkait. asisten iii pemda bengkulu utara) keterangan pihak terkait diperkuat yang didalamnya terdapat nama dengan alat bukti pt berupa surat pns pejabat kabupaten bengkulu keputusan nomor sk tp utara untuk memenangkan ferrari bt i tertanggal januari pasangan calon nomor urut tentang komposisi dan personalia fery sabri) pada tim kampanye ferry ramli, dan pemilukada kabupaten bengkulu sabri, sos calon bupati dan wakil tengah. pembentukan tim keluarga bupati bengkulu tengan periode tersebut melibatkan pejabat struktur tidak ada nama nama dinas dan atau badan kabupaten pns pejabat bengkulu utara dalam tim bengkulu utara ini sebagian besar kampanye pihak terkait, sehingga dalil lemah bertugas bengkulu ago tidak terbukti menurut hukum. terhadap dalil angka tentang pemohon mengajukan bukti surat nama nama pns dan pejabat yang tidak pernah diklarifikasi dan struktural skpd lingkungan dikuatkan dengan keterangan saksi pemda bengkulu utara yang terlibat pemohon maupun saksi pihak terkait, pemenangan pasangan calon sedangkan pihak terkait membantah nomor urut yang terdapat dalam dengan mengajukan saksi saksi surat bupati tersebut adalah: mutakhir hamid asisten dan mutakhir hamid hermanto ali, yang pada pokoknya hermanto ali menyatakan bupati imron rosyidi tidak idrus albar pernah membuat dan membentuk tim eddy firdaus keluarga, saksi saksi tidak pernah hendri kisinjer mendapatkan tim keluarga dan tidak haryadi pernah diperintahkan untuk terlibat dalam fauzi, pemilukada bengkulu tengah. barisan dengan demikian, dalil pemohon guo iwan halida tidak terbukti menurut hukum. darwis dan seterusnya: terhadap dalil angka tentang dalil guo merupakan dalil pelanggaran mobilisasi pns dan pejabat struktur yang terjadi pada putaran pertama yang skpd oleh bupati bengkulu utara irrelevant dan cukup beralasan hukum nampak jelas adanya fakta untuk dikesampingkan. kecurangan berupa pembagian dengan demikian dalil pemohon ini tidak money politic yang dilakukan oleh beralasan dan harus ditolak mahkamah, ferry sabri pada putaran dan seterusnya, terhadap dalil angka tentang pemohon mengajukan bukti surat mobilisasi pns dan pejabat struktur p 9a, p 10a, s d p 11c yang tidak skpd oleh bupati bengkulu utara pernah diklarifikasi dan dikuatkan dengan yaitu adanya undangan tertulis acara keterangan saksi pemohon maupun pertemuan menjamu balik berdoa) saksi pihak terkait pemohon mengajukan yang ditanda tangani dr. ir. saksi: marwan, dan sahirmansyah, imron rosyidi bupati bengkulu akan tetapi saksi saksi pemohon utara) halaman rumah tafsir tersebut menerangkan dalam pertemuan desa kebun lebar desa induk dari tanggal januari hanya diundang desa genting sabuk) kecamatan secara lisan dan hanya diikuti oleh pematang tiga, kabupaten orang, bukan orang sebagaimana bengkulu tengah pada hari minggu, didalilkan pemohon, kemudian menuju tanggal januari acara desa genting sabuk. saksi tersebut dihadiri sekitar orang. marwan, menerangkan hanya acara tersebut merupakan upaya mengenal satu pejabat bengkulu utara, pemenangan dan penggalangan yakni mutakhir hamid, asisten dan yang dilakukan oleh imron rosyidi acara tersebut untuk syukuran atas bupati bengkulu utara) yang pemekaran desa genting sabuk. merupakan paman kandung dari pihak terkait membantah dengan ferry pasangan calon nomor urut menghadirkan saksi mutakhir hamid untuk memenangkan pasangan yang menyatakan bahwa keterangan sdr calon nomor urut dalam acara marwan adalah tidak benar, pertemuan tersebut mengundang sehingga dengan demikian dalil tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pemohon guo tidak terbukti menurut kepala desa, anggota dprd hukum.lterhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan bukti surat pada tanggal januari yang tidak pernah diklarifikasi atau imron rosyidi bupati bengkulu dikuatkan dengan keterangan saksi utara) dan ferry ramli pasangan pemohon maupun saksi pihak terkait. calon nomor urut masuk desa pemohon tidak mengajukan saksi untuk kertapati dan membagikan uang membuktikan dalilnya dalam sebanyak juta serta gulung tikar. persidangan. kemudian ferry ramli berjanji jika bahwa dalil pemohon adalah tidak dia terpilih, akan membangun jalan benar, faktanya pihak terkait tidak hotmix dari desa kertapati sampai pernah masuk desa kertapati desa pagar jati dan bila ferry maupun membagi bagikan uang kepada menang maka akan lebih warga desa kertapati ataupun memuluskan jalan bagi imron menjanjikan apabila terpilih akan rosyidi untuk menjadi gubernur membangun jalan hotmix, karena pada bengkulu tanggal januari tersebut pihak terkait berada jakartaminggu februari yang tidak pernah diklarifikasi dan (bertepatan dengan hari pertama dikuatkan dengan keterangan saksi kampanye putaran kedua, akhmad pemohon maupun saksi pihak terkait, rockin telah melihat pejabat sedangkan pihak terkait membantah bengkulu utara: basandi kadis dengan mengajukan saksi saksi bengkulu utara), barisan mutakhir hamid asisten dan camat kota argamakmur bengkulu hermanto ali, yang pada pokoknya utara), idrus albar asisten iii menyatakan pada tanggal februari bengkulu utara), berkeliling adalah acara syukuran selamatan mengkampanyekan pasangan calon dan tidak ada hubungannya dengan nomor urut (satu) ferry sabri pemilukada kabupaten bengkulu wilayah bengkulu tengah tengah. tepatnya desa punggung beringin pemohon tidak mengajukan saksi untuk kecamatan merigi sakti, bengkulu membuktikan dalilnya dalam persidangan tengah. ketiga pejabat itu dan hanya mengajukan alat bukti surat mengacungkan telunjuk (simbol yang berupa surat pernyataan dibawah nomor urut keluar dari jendela tangan yang tidak mempunyai nilai mobil kepada masyarakat pembuktian. bahwa dalil pemohon adalah tidak benar, tuduhan pns bengkulu utara yang melakukan kampanye keliling desa punggung beringin kecamatan merigi sakti adalah tidak benar, setelah pihak terkait klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa mereka tidak pernah desa tersebut maupun berkeliling mengkampanyekan pasangan calon nomor urut (satu) ferry, bahwa kecamatan merigi sakti tidak ada nama desa punggung beringin. fakta tersebut semakin menguatkan bahwa dalil pemohon adalah mengada ada dan tidak beralasan menurut hukumlebih jelas lagi terjadi mobilisasi pns p 15a yang tidak pernah dan pejabat struktur skpd dengan diklarifikasi dan dikuatkan dengan diadakan acara do'a syukuran yang keterangan saksi pemohon maupun diselenggarakan tanggal februari saksi pihak terkait, sedangkan pihak oleh hermanto ali, karena terkait membantah dengan mengajukan telah diangkat sebagai kabar saksi saksi mutakhir hamid asisten umum pemda kabupaten bengkulu dan hermanto ali, yang pada utara. acara tersebut digelar pokoknya menyatakan pada tanggal rumah orang tua hermanto ali februari adalah acara syukuran didesa pagar jati kecamatan pagar selamatan dan tidak ada hubungannya jati, kabupaten bengkulu tengah. dengan pemilukada kabupaten bengkulu padahal hermanto ali kabar tengah, bahwa syukuran tersebut tidak umum bengkulu utara) diangkat ada hubungannya dengan mobilisasi menjadi kabar umum terhitung pns dan struktur skpd dan bukan sejak februari karena hermanto ali diangkat sebagai kabar umum pemda kabupaten bengkulu utara, tetapi syukuran tersebut dilakukan karena untuk mensyukuri pembangunan kembali kantor camat pagar jati karena peristiwa kebakaran dan tidak ada masyarakat pagar jati yang terlibat masalah hukum karena peristiwa kebakaran tersebutsaksi atas nama pada acara do'a syukuran yang sakitan yang pada pokoknya diselenggarakan tanggal februari menerangkan ada acara syukuran oleh hermanto ali tersebut, tanggal februari tetapi tidak merupakan upaya penggalangan memenangkan mengenai dalil guo dan untuk memenangkan pasangan hanya mengenal mutakhir hamil, calon nomor urut seluruh sedangkan pihak terkait membantah perlengkapan tenda, kursi, hiburan dengan mengajukan saksi saksi organ tunggal, makan, minum mutakhir hamid asisten dan didatangkan dari bengkulu utara. hermanto ali, yang pada pokoknya acara syukuran tersebut dihadiri menyatakan pada tanggal februari oleh imron rosyidi bupati adalah acara syukuran selamatan bengkulu utara), ferry ramli dan tidak ada hubungannya dengan sabri pasangan calon nomor urut pemilukada kabupaten bengkulu mian wakil bupati bengkulu tengah bahwa dalil pemohon adalah utara, dan buyung satria, ketua tidak benar dan mengada ada, dalam dprd bengkulu utara. acara do'a acara doa syukuran tersebut tidak ada syukuran hermanto ali kabar penggalangan untuk memenangkan umum) tersebut juga dihadiri pasangan calon nomor urut pejabat bengkulu utara yaitu bahwa seluruh perlengkapan tenda, kursi, mutakhir hamid asisten hiburan organ tunggal, makan, minum bengkulu utara), basandi kepala dibayar atas nama pribadi hermanto ali bengkulu utara), ikhwan halida dan tidak ada hubungannya dengan kepala kesbangpol bengkulu pemilukada, mengenai lokasi pemesanan utara), agus haryanto kepala perlengkapan tersebut, dikarenakan untuk bappeda bengkulu utara), edi lebih memudahkan dalam pemesanan firdaus staf ahli bupati bengkulu dan efisiensi waktu karena hermanto ali utara), rahmat ali, hanaldin, budi, berdomisili argamakmur. ibnu hajar, suharto (seluruhnya bahwa dalam acara tersebut sdr. anggota dprd bengkulu tengah) mutakhir hamid tidak pernah dalam kata sambutannya mutakhir mengucapkan kalimat seperti yang hamid mengatakan acara ini jangan dituduhkan oleh pemohon. dianggap kampanye walaupun hari dengan demikian dalil pemohon ini tidak ini adalah hari pertama kampanye terbukti dan harus ditolak mahkamah,' terhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan bukti surat suar sehari kajian pada yang tidak pernah diklarifikasi dan tanggal januari sekitar pukul dikuatkan dengan keterangan saksi wib bertemu dengan dengan pemohon maupun saksi pihak terkait, camat kerkap, bengkulu utara sedangkan pihak terkait membantah bernama darwis dan lurah purwodadi pemohon membantah dengan kecamatan kota arga makmur, mengajukan saksi atas nama darwis bengkulu utara bernama rais maris camat kerkap) yang menyatakan rumah kediaman bpk. syari taba bahwa tidak pernah mengajak suar pengunjung, bengkulu tengah. sehari kajian agar dalam pemilukada dalam pertemuan tersebut darwis kabupaten bengkulu tengah haruscalo(vide bukti(vide bukt (vide buktimenyampaikan kepada saksi agar memilih calon dari suku rejang dan dalam pemilukada kabupaten mendukung ferry ramli bupati pasangan bengkulu tengah harus memilih calon nomor urut tetapi hanya calon dari suku rejang dan membahas masalah perguruan dan saksi mendukung ferry ramli bupati tidak pernah mengatakan hal seperti yang pasangan calon nomor urut dituduhkan oleh pemohontanggal februari dan saksi atas nama rapikudin, mutakhir hamid sekitar pukul sedangkan pihak terkait membantah wib pagi hari, datang desa pemohon membantah dengan batu beruang kecamatan pematang mengajukan saksi atas nama mutakhir tiga, dengan mengendarai hamid yang menyatakan bahwa pada kendaraan dinas untuk tanggal februari mutakhir hamid menemui dan mengajak warga tidak pernah datang desa batu supaya memilih pasangan nomor beruang kecamatan pematang tiga, urut tetapi masuk kantor sejak pagi dan kembali pada sore harinya sesuai dengan jam kerja.uncak mobilisasi pejabat struktural yang tidak pernah diklarifikasi dan skpd dan pns pada hari dikuatkan dengan keterangan saksi pemungutan suara) tanggal pemohon maupun saksi pihak terkait, februari hampir seluruh sedangkan pihak terkait membantah pejabat struktural skpd dan pns pemohon membantah dengan kabupaten bengkulu utara tidak mengajukan saksi atas nama mutakhir masuk kerja karena dimobilisasi hamid, edi firdaus, darwis, hermanto ali bengkulu tengah untuk yang kesemuanya menyatakan bahwa memenangkan pasangan calon pada tanggal tersebut seluruh pejabat nomor urut hal mana fakta hukum struktural berada tempat kerja dan tersebut dibuktikan dengan berita melakukan aktivitas pekerjaan seperti (tv lokal group jawa pos) pada biasanya, mengenai siaran berita tanggal februari (hari yang menyatakan bahwa seluruh pejabat pemungutan suara) yang struktural skpd dan pns kabupaten menggambarkan pns dan pejabat bengkulu utara tidak masuk kerja karena bengkulu utara tidak berada dimobilisasi bengkulu tengah untuk kantornya masing masing. berita memenangkan pasangan calon nomor tersebut berjudul diduga jadi tim urut adalah tidak benar. menurut sukses, pejabat b.u bengkulu utara) keterangan para skpd yang memang ramai benteng bengkulu tengah). tetap masuk kerja pada tanggal berita ini ditayangkan pada hari februari mereka membenarkan sabtu tanggal februari bahwa pada tanggal tersebut pukul wib pada acara laporan datang kantor dinas mereka, tetapi daerah tv. dalam acara karena kedatangan reporter tersebut tersebut dikatakan bahwa tanpa ada konfirmasi sebelumnya maka pns pejabat eselon atau para skpd tersebut tidak mau menemui setingkat dengan kepala dinas reporter tersebut. pemkab dan skpd bengkulu utara bahkan perlu pihak terkait sampaikan yang sepi karena ramai ramai pergi kepada mahkamah tentang keberpihakan kabupaten bengkulu tengah kepada pemohon, yakni dilakukan untuk memenangkan pasangan dengan cara menayangkan acara dialog calon nomor urut ferry sabri). pasangan calon nomor urut live dari satuan kerja perangkat tanggal februari pada hari daerah skpd) yang terdiri dari pertama masa tenang, yang telah ditegur badan dan kantor sebanyak oleh panwaslukada kabupaten bengkulu badan kantor, dinas sebanyak tengah dengan surat nomor dinas, dan hanya kepala dinas pawaslukada bt tertanggal yang berada kantor yaitu kepala februari (bukti pt pt pt dishutbun fauzi), kepala dinas dengan demikian dalil pemohon ini tidak koperasi lisan), kepala dinas terbukti dan harus ditolak mahkamah, sosial dan kepala kesbangpol. terhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan bukti surat sebagian besar pegawai negeri sipil s d yang tidak pernah diklarifikasi dan pejabat badan dan atau dinas dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang aktif berada kabupaten pemohon maupun saksi pihak terkait, bengkulu tengah untuk sedangkan pihak terkait membantah memenangkan pasangan calon pemohon membantah dengan nomor urut ferry ramli sabri mengajukan saksi atas nama rais selama tahapan pemilukada dan haryanto ali yang pada pokoknya bengkulu tengah, diantaranya menerangkan bahwa pns dan pejabat adalah: struktural lingkungan pemda basandi bengkulu utara tidak pernah terlibat romli effendi hamid dalam pemenangan pasangan calon muhammad rais:. nomor urut cho listen pak bahwa sebaliknya struktur demikian indarsyah terjadi lingkungan kabupaten lahir bengkulu tengah yang dilakukan oleh pj. burma bupati bengkulu tengah nana suara) rachmat riyanto mengerahkan seluruh skpd dan pns darul lingkungan kabupaten bengkulu tengah rosdiyansyah untuk memenangkan pemohon. hermanto untuk membuktikan bantuannya ini agus haryanto pihak terkait mengajukan bukti pt haryadi pt pt pt akmaludin: dengan demikian dalil pemohon ini tidak barimansyahjum'at tanggal februari dan saksi atas nama asri yang pada sekitar pukul wib saksi pokoknya menerangkan mengenai bernama muhammad asri datang kejadian pada pemilukada putaran rumah linda kelurahan taba pertama sedangkan pihak terkait pengunjung untuk mengambil uang membantah pemohon membantah sejumlah rp. tiga juta dengan mengajukan saksi atas nama seratus sembilan puluh ribu rupiah) rais yang menerangkan bahwa tidak untuk dibagikan kepada pemilih benar keterangan muhammad asri supaya mencoblos pasangan nomor bertemu dengan rais maris rumah urut ferry sabri). pada saat linda pada tanggal februari mau pulang, didepan pintu bertemu sekitar pukul bertanya "apa yang dengan rais maris lurah dikerjakan disini?! lalu saksi menjawab "saya purwodadi kecamatan kota arga ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih! makmur bengkulu utara) yang setelah itu rais maris menjawab bertanya "apa yang dikerjakan disini cocok itu' sambil tertawa. lalu saksi menjawab "saya ambil bahwa dalil pemohon ago tidak benar uang untuk dibagikan kepada pemilih'. dan mengada ada, faktanya muhammad setelah itu rais maris menjawab asri adalah tim pemenangan pasangan cocok itu sambil tertawa. pemohon pribadi wasit balik)wijaya pns yang tidak pernah diklarifikasi dan bengkulu utara), naik rumah turun dikuatkan dengan keterangan saksi rumah warga desa padang karena pemohon dalam persidangan betah mulai dari hari jum'at tanggal tidak mengajukan saksi untuk februari saat itu wijaya menguatkan dalil guo. mengendarai mobil dinas plat merah bahwa dalil pemohon adalah tidak benar selain itu wijaya pns dan mengada ada karena sdr. wijaya, bengkulu utara) pada malam hari seri. linda dan sdr. rahmat riyanto (tanggal februari adalah pns pada kabupaten bengkulu simpang desa aturan mumps (masih utara dan tidak ada hubungan wilayah kecamatan pondok kepentingan dengan pelaksanaan kelapa) sedang berkumpul dan pemilukada kabupaten bengkulu mengajak warga didaerah tersebut tengah, terlebih lagi dapat untuk memilih pasangan calon mempengaruhi warga untuk menentukan nomor urut mereka berkumpul pilihannya kepada salah satu pasangan sampai jam malam. calon dalam pemilukada kabupaten bahwa pada hari (tanggal bengkulu tengah. februari linda pns bengkulu terlebih pada saat pemungutan suara utara desa padang betah para pemilih memberikan hak pilihnya kecamatan pondok kelapa dalam keadaan merdeka tanpa dan memasak nasi dan mengajak massa tanpa paksaan dari pihak manapun, makan bertempat tps (satu) perolehan suara pihak terkait tps desa padang betah dan menyuruh tps sebagaimana didalilkan pemohon warga memilih pasangan nomor urut adalah murni hasilkan dari proses demokrasi yang jujur dan uber. untuk bahwa pada tanggal februari membuktikan bantuannya ini pihak melihat rahmat riyanto kepala terkait akan mengajukan saksi dan bukti bpbd bengkulu utara mengendarai dalam persidangan mahkamah. mobil dinas plat merah, disimpan dengan demikian dalil pemohon ini tidak pt. bio menuju kecamatan terbukti dan harus ditolak mahkamah,terhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan bukti yang pada tanggal februari saksi tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan melihat pns bengkulu utara yaitu dengan keterangan saksi karena dalam edi firdaus, yusuf, juhirjo dan persidangan, pemohon mengajukan rais kelurahan taba pengunjung. saksi atas nama sutan nurdin yang kesemuanya adalah pns pemda keterangannya dibantah oleh saksi pihak bengkulu utara berkeliling wilayah terkait atas nama edi firdaus yang pada tersebut sedang mengajak warga pokoknya membantah tuduhan pemohon untuk memilih pasangan calon dan tidak pernah mengajak masyarakat nomor urut dan tanggal yang sedang antri tps memilih februari saat penghitungan pasangan nomor urut suara tps kelurahan taba terlebih pada saat pemungutan suara pengunjung, saksi melihat pns para pemilih memberikan hak pilihnya bengkulu utara yaitu yusuf dan edi dalam keadaan merdeka tanpa dan firdaus lokasi tps tersebut, tanpa paksaan dari pihak manapun, sekitar pukul wib sedang perolehan suara pihak terkait tps melakukan pemantauan untuk sebagaimana didalilkan pemohon adalah pemenangan pasangan calon murni hasilkan dari proses demokrasi nomor urut|. terbukti dan harus ditolak mahkamah: terhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan bukti yang saksi melihat sdr. edi firdaus staff tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan ahli bupati bengkulu utara) pada dengan keterangan saksi karena dalam malam pemilukada benteng persidangan pemohon mengajukan februari kelurahan taba saksi atas nama sutan nurdin yang pengunjung kecamatan taba keterangannya dibantah oleh saksi pihak pengunjung dengan mengendarai terkait atas nama edi firdaus yang mobil warna silver hingga pukul pada pokoknya membantah tuduhan wib dini hari. saksi mengiringi pemohon dan menyatakan bahwa pada mobil yang dikendarai edi firdaus tanggal februari saksi tidak pernah sampai rumah mertuanya pasar berkeliling kelurahan taba pengunjung bawah kelurahan taba pengunjung. pada pukul mobilnya sejak sore keesokan harinya februari diparkir halaman rumah mertuanya saksi melihat edi firdaus dan tidak dipakai sampai pagi dan tidak berada kelurahan taba pernah melakukan pemantauan tps pengunjung, dan pada saat iv. penghitungan suara tepatnya tps bahwa dalil pemohon adalah tidak benar sedang melakukan pemantauan dan mengada ada karena sdr. edi untuk pemenangan pasangan calon firdaus adalah pns pada kabupaten nomor urut saksi sempat bengkulu utara dan tidak ada hubungan menyaksikan kendaraan edi firdaus kepentingan dengan pelaksanaan diparkir sebuah warung yang pemilukada kabupaten bengkulu berseberangan dengan tps dan tengah, terlebih lagi dapat tak lama setelah itu edi firdaus mempengaruhi warga untuk menentukan meninggalkan lokasi pilihannya kepada salah satu pasangan calon dalam pemilukada kabupaten bengkulu tengah. fakta yang terjadi adalah edi firdaus pada tanggal februari memang berada kelurahan taba pengunjung, untuk menengok saudaranya (sepupu) yang sedang sakit desa tersebut, dan saudara edi firdaus sama sekali tidak pernah mempengaruhi warga untuk memilih pihak terkait. terlebih tps desa taba pengunjutanggal februari s d yang tidak pernah diklarifikasi sekitar pukul wib tps dan dikuatkan dengan keterangan saksi desa pekik nyaring melihat karena pemohon dalam persidangan indarsyah kepala bkd kabupaten tidak mengajukan saksi untuk bengkulu utara) berada tps menguatkan dalil guo. tersebut yang sedang melakukan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar pemungutan suara dan sdr. dan mengada ada, karena sar. indarsyah ditengah kerumunan indarsyah adalah pns pada kabupaten masyarakat mengantri untuk bengkulu utara dan tidak ada hubungan mencoblos mengucapkan "jangan kepentingan dengan pelaksanaan lupa color nomor kepada pemilukada kabupaten bengkulu orang yang akan memasuki bilik tengah, terlebih lagi dapat suarasurat pada hari sabtu tanggal februari p 44a,b yang tidak pernah diklarifikasi sekitar pukul wib saksi dan dikuatkan dengan keterangan saksi melihat sdr. sujindro, s.s pns karena pemohon dalam persidangan bkd bengkulu utara) depan tidak mengajukan saksi untuk rumah bapak all barakah berdiri menguatkan dalil ago diantara masyarakat yang sedang bahwa dalil pemohon adalah tidak benar menunggu antrian pencoblosan dan mengada ada karena sar. tps desa pekik nyaring dan sujindro, s.s adalah pns pada mengucapkan "jangan lupa kabupaten bengkulu utara dan tidak ada color nomor kepada orang hubungan kepentingan dengan yang akan memasuki bilik suara pelaksanaan pemilukada kabupaten bengkulu tengah, terlebih lagi dapatyang pada tanggal februari tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan sebelum pencoblosan sekitar jam dengan keterangan saksi karena dalam wib pagi hari hermanto ali persidangan, pemohon mengajukan kabar umum pemda bengkulu saksi atas nama sanjaya yang utara) memberikan uang sebesar keterangannya dibantah oleh saksi pihak rp. kepada salah seorang terkait atas nama hermanto ali yang tim sukses pasangan calon nomor menerangkan bahwa saksi tidak pernah urut dirumahnya (akan dibuktikan memberikan uang kepada sanjaya dan dalam persidangan pembuktian), pada tanggal februari saksi berada dan dalam amplop yang berisikan rumahnya arga makmur kabupaten uang tersebut terdapat kartu nama bengkulu utara pasangan calon nomor urut dan dengan demikian dalil pemohon ini tidak calon nomor urut terhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan bukti yang pada malam sabtu tanggal tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan februari menjelang pilkada dengan keterangan saksi karena dalam benteng, saksi melihat bpk. achraf persidangan, pemohon mengajukan kabid diknas bengkulu tengah saksi atas nama jon kendi yang dan sekaligus ketua pgri bengkulu keterangannya dibantah oleh saksi pihak tengah) datang kerumah pak terkait atas nama achraf yang pada surano kasi kurikulum dan pokoknya menerangkan bahwa kesiswaan diknas bengkulu tengah kedatangan saksi bersama don siregar dan juga merupakan tim sukses rumah surano hanya untuk pasangan calon nomor urut silaturahmi dan menemui adik don ferry sabri) dengan ditemani siregar yang sedang berjaga pam oleh beberapa orang temannya dan pilkada) desa taba pengunjung. orang personil brimob. setelah surano bukanlah anggota tim sukses lama bertamu rumah bapak pihak terkait dalam pemilukada surano, datanglah anggota koramil kabupaten bengkulu tengah. bahwa taba pengunjung yang achraf tidak pernah menitipkan uang membubarkan pertemuan tersebut surano dan surano tidak pernah sekitar pukul wib. atas membagi bagikan uang tps iv. kedatangan bapak achraf terlebih tps desa taba pengunjung rumah bapak surano tersebut, pihak terkait kalah jumlah perolehan bapak achraf menitipkan uang suaranya dari pemohon dengan bapak. surano yang berasal dari demikian dalil pemohon ini tidak tim pasangan calon nomor urut beralasan. kemudian pada keesokan harinya dengan demikian dalil pemohon ini tidak kurang lebih sekitar pukul terbukti dan harus ditolak mahkamah,terhadap dalil angka bahwa dalil guo merupakan tuduhan sebelumnya juga terdapat fakta pelanggaran yang terjadi pada putaran adanya undangan tertulis nomor: pertama yang irrelevant dan cukup 0rg pgri kab xx beralasan hukum untuk dikesampingkan. tertanggal september yang dengan demikian dalil pemohon ini tidak ditanda tangani achraf selaku beralasan dan harus ditolak mahkamah,nomor urut terhadap dalil angka bahwa bahwa dalil pemohon tidak beralasan kemudian terdapat fakta atas karena tuduhan tuduhan sebagaimana penggalangan yang dilakukan diungkapkan pemohon dalam dalilnya ini achraf tersebut achraf menerima adalah peristiwa yang terjadi sebelum teguran dari atasannya karena pelaksanaan pemilukada kabupaten achraf terlibat dalam pemenangan bengkulu tengah tahun putaran pasangan calon nomor urut hal pertama, sehingga tidak ada tersebut membuktikan bahwa relevansinya dengan permohonan guo achraf selaku ketua pgri dan cukup beralasan hukum untuk bengkulu tengah melakukan dikesampingkan. kampanye untuk memenangkan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar pasangan calon nomor urut dan mengada ada serta hanya bersifat ferry sabri) asumsi karena sdr. achraf tidak peyang dengan adanya rangkaian fakta tidak pernah diklarifikasi dan dikuatkan atas, membuktikan keterlibatan dengan keterangan saksi karena dalam achraf dalam pemenangan persidangan, pemohon mengajukan pasangan calon nomor urut hal saksi atas nama jon kendi yang tersebut berhubungan erat dengan keterangannya dibantah oleh saksi pihak keterangan saksi benama jon terkait atas nama achraf yang pada kendi yang melihat pada malam pokoknya menerangkan bahwa sabtu tanggal februari kedatangan saksi bersama don siregar menjelang pilkada benteng, saksi rumah surano hanya untuk melihat bpk. achraf kabid diknas silaturahmi dan menemui adik don bengkulu tengah dan sekaligus siregar yang sedang berjaga pam ketua pgri bengkulu tengah) pilkada) desa taba pengunjung. datang kerumah pak surano kasi surano bukanlah anggota tim sukses kurikulum dan kesiswaan diknas pihak terkait dalam pemilukada bengkulu tengah) dengan ditemani kabupaten bengkulu tengah. bahwa oleh beberapa orang temannya dan achraf tidak pernah menitipkan uang orang personil brimob bertujuan surano dan surano tidak pernah untuk membagi bagikan uang dari membagi bagikan uang tps iv. pasangan calon nomor urut dengan demikian dalil pemohon ini tidak ferry sabri) terbukti dan harus ditolak mahkamah: terhadap dalil angka bahwa bahwa dalil pemohon adalah tidak benar bupati kabupaten bengkulu utara karena hanya merupakan asumsi dari bernama imron rosyidi tersebut pemohon belaka yaitu dengan pernah terbukti melibatkan pejabat menghubungkan fakta pelanggaran dari struktural skpd dan pns secara perkara nomor: php.d 1x sistematis, terstruktur dan massif dengan perkara guo. kemudian dalam pemilukada kabupaten pemohon berasumsi bahwa pelanggaran bengkulu utara tahun dengan serupa terjadi dalam pelaksanaan cara melibatkan dan memobilisasi pemlikuda kabupaten bengkulu tengah pns dan pejabat struktural tahun fakta ini terjadi dalam perkara dinas badan kabupaten bengkulu lain yang sudah barang tentu tidak dapat utara untuk memenangkan dirinya. dijadikan sebagai dasar dalam hal tersebut sebagaimana terbukti permohonan guo, karenanya mohon dalil dalam dokumen putusan mahkamah pemohon ini dikesampingkan mahkamah, konstitusi nomor php.d 1terhadap dalil angka bahwa bahwa dalil pemohon tidak benar dan selisih suara antara pemohon dan tidak berdasar karena perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait dalam pelaksanaan adalah sebesar suara. dengan pemilukada kabupaten bengkulu adanya pelanggaran serius yang tengah tahun dapat melalui dilakukan oleh bupati kabupaten proses pemilu yang demokratis tanpa bengkulu utara bernama imron ada pelanggaran yang bersifat rosyidi yang juga paman kandung sistematis, terstruktur dan masif terlebih ferry calon bupati pasangan calon dilakukan oleh pihak terkait. hubungan nomor urut dengan cara keluarga pihak terkait dengan bupati memobilisasi dan menggalang bengkulu utara nyata nyata tidak pejabat struktural skpd dan pns mempengaruhi perolehan suara pihak keluarga bengkulu tengah terkait. hal mana dibuktikan dengan bengkulu utara jelas telah terjadi fakta bahwa pada putaran pertama secara terstruktur, sistematis, dan pemilukada kabupaten bengkulu massif. hal tersebut telah tengah tahun pemohon yang menguntungkan perolehan suara memperoleh suara terbanyak pemenang. pasangan calon nomor urut dan hasil pemungutan suara dalam merugikan pemohonuksesnya telah melakukan politik uang tehadap dalil angka bahwa pemohon tidak mengajukan saksi untuk pada hari jum'at tanggal membuktikan dalilnya dalam persidangan februari sekitar pukul dan hanya mengajukan alat bukti surat wib akhyar iskandar sekretaris yang tidak pernah diklarifikasi tim kampanye ferry dan dikuatkan dengan keterangan saksi sabri sekretaris partai golkar pemohon maupun saksi pihak terkait. kabupaten bengkulu tengah) bahwa dalil pemohon adalah tidak benar menggunakan mobil jenis xena dan mengada ada, faktanya adalah nurul berwarna silver dengan nomor polisi aksa merupakan koordinator kecamatan als mendatangi rumah dan merupakan jurnal kecamatan nurul aksa koordinator tim merigi sakti untuk pemenangan calon kampanye ferry sabri sekaligus bertugas merekrut saksi kecamatan merigi sakti) desa untuk tps pada pilkada kabupaten komering kecamatan merigi sakti. bengkulu tengah putaran pertama dan akhyar iskandar memberikan uang putaran kedua. sehingga kedatangan kepada nurul aksa uang yang tim pemenangan calon nomor jumlahnya diperkirakan rp. rumah nurul aksa adalah menyampaikan (kurang lebih dua surat mandat untuk saksi tps yang puluh juta rupiah). uang tersebut tertinggal surat aslinya kantor dpd dibagi bagikan oleh nurul aksa partai golkar kabupaten bengkulu kepada pemilih. tengah, sekaligus menyerahkan dana biaya photo copy berita acara serta biaya transportasi saksi yang berkerja tps masing masing se kecamatan merigi saktikorban tim nomor urut ferry membuktikan dalilnya dalam persidangan sabri) bernama suparman pada dan hanya mengajukan alat bukti surat tanggal februari telah yang tidak pernah diklarifikasi dan membagi bagikan amplop sebanyak dikuatkan dengan keterangan saksi buah yang masing masing pemohon maupun saksi pihak terkait. amplop berisi rp. kepada bahwa dalil pemohon adalah tidak benar warga desa jambu kecamatan dan mengada ada yang menuduh bahwa merigi pelindung dengan tujuan korban tim nomor urut kecamatan untuk memilih pasangan calon merigi pelindung bernama suparman nomor urut ferry sabri). membagi bagi uang sebesar rp. sebanyak amplop, justru sebaliknya tim pemohon yang membagi bagi uang, namun salah dalam membagi bagikannomor urut pemohon) sehingga pendukungdalil guo merupakan tuduhan terdapat fakta setelah pemilukada pelanggaran yang terjadi pada putaran kabupaten bengkulu tengah pertama yang irrelevant dan cukup putaran salah seorang tim beralasan hukum untuk dikesampingkan. sukses pasangan calon nomor dengan demikian dalil pemohon ini tidak urut (akan dibuktikan dalam beralasan dan harus ditolak mahkamah, persidangan pembuktian) dituduh menggelapkan uang sebesar rp. oleh hermanto allterhadap dalil angka bahwa pemohon mengajukan bukti surat pada hari jum'at tanggal dan saksi atas nama asri yang pada februari sekitar pukul pokoknya menerangkan mengenai wib saksi bernama muhammad asri kejadian pada pemilukada putaran datang rumah linda kelurahan pertama sedangkan pihak terkait taba pengunjung untuk mengambil membantah pemohon membantah uang sejumlah rp. tiga dengan mengajukan saksi atas nama juta seratus sembilan puluh ribu rais yang menerangkan bahwa tidak rupiah) untuk dibagikan kepada benar keterangan muhammad asri pemilih supaya mencoblos bertemu dengan rais maris rumah pasangan nomor urut ferry linda pada tanggal februari sabri), pada saat mau pulang, sekitar pukul bertanya "apa yang didepan pintu bertemu dengan dikerjakan disini?! lalu saksi menjawab "saya rais maris lurah purwodadi ambil uang untuk dibagikan kepada pemilih! kecamatan kota arga makmur setelah itu rais maris menjawab bengkulu utara) yang bertanya cocok itu' sambil tertawa. "apa yang dikerjakan disini?, lalu saksi bahwa dalil pemohon ago tidak benar menjawab "saya ambil uang untuk dan mengada ada, faktanya muhammad dibagikan kepada pemilih. setelah itu asri adalah tim pemenangan pasangan rais maris menjawab cocok itu' pemohon pribadi wasit balik) sambil tertawa.aksi bernama yunus diberi uang dan hanya mengajukan alat bukti surat (vide bukti (vide bukti bahwa terhadap murid murid yang memilih, kecamatan pematang tiga, (vide bukti (vide bukti (vide bukti (vide buktioleh lahir lana kepala dusun yang tidak pernah diklarifikasi dan desa arga indah ii) sebesar dikuatkan dengan keterangan saksi rp. untuk memilih pemohon maupun saksi pihak terkait. pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon adalah tidak benar, kemudian ujang sari warga karena dusun arga indah tidak ada desa arga indah blok juga tim sukses pihak terkait yang bernama memberikan uang sebesar rp. lahir lana (seorang kepala dusun), untuk memilih pasangan karena semua struktur pejabat mulai dari calon nomor urut pj. bupati hingga kepala dusun mendukung pasangan calon nomor urut yang mendapat perintah langsung dari pj. bupati kabupaten bengkulu tengah nana suarekitar pukul wib, saksi dan hanya mengajukan alat bukti surat bernama desy karton telah yang tidak pernah diklarifikasi dan menerima (amplop) yang berisikan dikuatkan dengan keterangan saksi selembar kartu nama pasangan pemohon maupun saksi pihak terkait. calon nomor urut ferry bahwa dalil pemohon adalah tidak sabri) dan uang tunai benar, bahwa pemohon telah dari saudara jaya saputra kardes mendalilkan timses pihak terkait tim pasangan calon nomor urut melakukan pembagian uang oleh jaya untuk mata pilih keluarga saya saputra, faktanya bahwa jaya saputra berjumlah (dua) orang bukan kardes tim pasangan calon nomor urut dan justru jaya saputra yang menerima uang dari dedi ariyanto (keponakannya sendiri) dan menurut dedi ariyanto dia menerima uang dari miskin alias bikin anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang tergabung pada lembaga paska salah seorang tim sukses membuktikan dalilnya dalam persidangan pasangan calon nomor urut dan hanya mengajukan alat bukti surat (akan dibuktikan dalam persidangan yang tidak pernah diklarifikasi dan pembuktian) telah menerima uang dikuatkan dengan keterangan saksi sebesar rp. dari jaya pemohon maupun saksi pihak terkait. saputra kardes tim pasangan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar calon nomor urut desa pagar dan sangat tidak berdasar, karena jaya jati) dan dibagikan kepada kader saputra bukan koordinator desa tim tps yang benama madhuri pemenangan pihak terkait apa lagi (sebesar rp. , ): heroik membagi bagi uang untuk pemenangan afrizal (sebesar rp. , ): tim pasangan calon nomor urut pada adil fitri (sebesar putaran kedua pilkada kabupaten rp. , ), yang oleh masing bengkulu tengah putaran kedua tahun masing orang tersebut dibagikan kepada pemilihfirmansyah melihat secara membuktikan dalilnya dalam persidangan langsung hanaludin anggota dan hanya mengajukan alat bukti surat dprd bengkulu tengah), pada yang tidak pernah diklarifikasi dan tanggal februari pukul dikuatkan dengan keterangan saksi wib desa pagar jati pemohon maupun saksi pihak terkait. membagi bagikan uang kepada bahwa dalil permohonan pemohon pemilih untuk memilih pasangan sangat tidak berdasar dan tidak dapat calon nomor urut dibuktikan kebenarannya, karena hanaludin tidak terlibat dalam tim pemenangan dan tidak pernah terlibat dalam proses pembagian uang yang berhubungan dengan pilkada kabupaten bengkulu tengwarga bernama radial disuruh membuktikan dalilnya dalam persidangan oleh tim sukses pasangan calon dan hanya mengajukan alat bukti surat nomor urut yang bernama madi yang tidak pernah diklarifikasi dan untuk mencoblos pasangan calon dikuatkan dengan keterangan saksi nomor urut radial mencoblos pemohon maupun saksi pihak terkait. mewakili hewani (ayahnya) yang bahwa dalil permohonan pemohon tidak menjadi tki malaysia. madi |jelas dan kabur, karena tidak berjanji akan memberikan uang menjelaskan tentang locus dan tempus kepada radial kejadian, kemudian tim pemenangan pasangan calon nomor urut tidak ada yang bernama madi sebagai mana tuduhan pemohon apalagi menyuruhbanyak saksi yang juga pemilih maupun bukti tertulis untuk membuktikan pasangan calon nomor urut dalilnya dalam persidangan dijanjikan kalau keluarga, anaknya, bahwa dalil pemohon ago sangat sumur dan atau dirinya akan diangkat dan tidak berdasar, karena pihak terkait menjadi cons jika pasangan calon pt) tidak pernah membuat janji nomor urut menang, sebagai kampanye soal pns apa lagi imbalan imbalan telah memilih pasangan setelah mendukung pihak terkait, tetapi tersebut pemohonlah yang selalu menjanjikan(vide pdan banyak saksi yang juga pemilih bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya pasangan calon nomor urut dalam persidangan. dijanjikan akan diberi modal bahwa pemohon mendalilkan seluruh dagang" jika pasangan calon dalilnya merupakan pembalikan fakta nomor urut menang, sebagai dengan menuduh pihak terkait imbalan telah memilih pasangan melakukan janji janji kepada pemilih, tersebut sementara semua tuduhan pemohonurutnomor urut invasi pemohon)terhadap dalil angka bahwa bahwa dalam persidangan pemohon terdapat fakta berdasarkan laporan tidak mengajukan saksi untuk akuntan independen terhadap membuktikan dalilnya mengenai laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye yang penggunaan dana kampanye diterima ferry sabri yang melebihi pemilihan umum kepala daerah dan ketentuan undang undang, dengan wakil kepala daerah tahun demikian sesuai hukum acara dalil pasangan calon bupati dan wakil haruslah dianggap tidak terbukti sama bupati ferry, dan sabri, sos sekali karena hanya didukung dengan serta tim kampanye kabupaten (satu) jenis alat bukti surat (vide bukti bengkulu tengah. ditemukan (tiga) p 89a, sehingga tidak penerimaan sumbangan uang yang memenuhi minimal (dua) alat bukti tidak that, yaitu diatas jumlah sesuai ketentuan hukum acara maksimum berdasarkan ketentuan pemilukada. dan peraturan yang berlaku, sebaliknya pemohon justru membuktikan ketentuannya adalah sumbangan dalil bantahan dengan mengajukan bukti perorangan maksimum sebesar pt pt dan pt yang , . adapun sumbangan membuktikan sumbangan dana tersebut adalah sebagai berikut: kampanye yang diterima ferry sabri suharto (anggota dprd sesuai dengan ketentuan undang bengkulu tengah dari partai undang. golkar) ery erwin yulian bendahara tim bahwa terbukti dalil pemohon adalah kampanye nomor urut tidak benar, bahwa fakta yang benar kabupaten bengkulu tengah) adalah suharto atas nama cv. central akhyar iskandar sekretaris tim motor pernah memberikan sumbangan kampanye nomor urut yang ditandatangani oleh direktur atas kabupaten bengkulu tengah nama suharto. juga sekretaris partai golkar sedangkan ery erwin yulian sebagai bengkulu tengah) direktur cv. lima kemudian akhyar iskandar sebagai direktur cv. asri menandatangani pemberian sumbangan kepada tim pasangan calon nomor uruyang pemohon tidak mengajukan saksi untuk memberikan sumbangan masing membuktikan dalilnya dalam persidangan masing orang sebesar dan hanya mengajukan alat bukti surat , (seratus juta yang tidak pernah diklarifikasi dan rupiah). dikuatkan dengan keterangan saksi pemohon maupun saksi pihak terkait. dalil pemohon keliru, karena yang memberikan sumbangan bukan masingbahwa ketentuan peraturan yang berlaku batas maksimal sumbangan dana kampanye atas nama perusahaan adalah juta rupiatas pemohon tidak mengajukan saksi untuk fakta penerimaan sumbangan uang membuktikan dalilnya dalam persidangan melanggar hukum tersebut maka dan hanya mengajukan alat bukti surat pemohon mengirim surat nomor dan p 89a yang tidak pernah iw benteng xi tertanggal diklarifikasi dan dikuatkan dengan desember kepada keterangan saksi pemohon maupun panwaslukada bengkulu tengah saksi pihak terkait. perihal pelanggaran yang dilakukan bahwa dalil permohonan ago oleh pasangan calon ferry, sebenarnya terjadi pada putaran sabri, sos sebagai penerima pertama pilkada bengkulu tengah sumbangan serta suharto, ery erwin tahun bukan putaran kedua yulian dan akhyar iskandar sebagai pilkada bengkulu tengah tahun pemberi sumbangan karena tetapi laporan pemohon bawaslu memberikan atau menerima kabupaten bengkulu tengah tidak dapat sumbangan dana kampanye dari dilanjutkan karena syarat untuk laporan perseorangan yang melebihi batasan sebagai pelanggaran tidak memenuhi maksimum. unsur karena laporan dari pemohon sudah dasawarsa sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima oleh bawaslu bengkulu tengahagoselanjutnya pemohon tidak mengajukan saksi untuk panwaslukada bengkulu tengah membuktikan dalilnya dalam persidangan mengirimkan surat nomor dan hanya mengajukan alat bukti surat panwaslukada bt xi1 yang tidak pernah diklarifikasi dan tertanggal desember dikuatkan dengan keterangan saksi kepada tim kampanye calon bupati pemohon maupun saksi pihak terkait. dan wakil bupati pribadi, dan bahwa dalil pemohon tidak beralasan drs. h.m. wasit balik perihal: hasil karena fakta fakta sebagaimana pleno panwaslukada terhadap diungkapkan pemohon dalam dalilnya ini dugaan pelanggaran. menerangkan adalah peristiwa yang terjadi sebelum bahwa: pelaksanaan pemilukada kabupaten panwaslukada bengkulu bengkulu tengah tahun putaran tengah sebelum masuknya pertama. sehingga tidak ada laporan pelapor tidak relevansinya dengan permohonan guo. mengetahui sama sekali tentang bahwa dalil permohonan guo adanya dugaan pelanggaran sebenarnya terjadi pada putaran dana kampanye sebagaimana pertama pilkada bengkulu tengah dimaksud dalam laporan tahun bukan putaran kedua pelapor. hal ini dikarenakan pilkada bengkulu tengah tahun kpu kabupaten bengkulu tetapi laporan pemohon bawaslu tengah tidak pernah kabupaten bengkulu tengah tidak dapat menyampaikan dilanjutkan karena syarat untuk laporan laporan informasi tentang hasil sebagai pelanggaran tidak memenuhi audit akuntan publik kepada unsur karena laporan dari pemohon panwaslukada bengkulu sudah dasawarsa sehingga laporan tengah dan tidak dipublikasikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh melalui media massa. bawaslu bengkulu tengah bahwa panwaslukada bengkulu dengan demikian dalil pemohon ini tidak tengah menyimpulkan laporan beralasan dan harus ditolak mahkamah, pelanggaran tersebut tidak dapat diproses karena dasawarsa. terhadap dalil angka bahwa dari pemohon tidak mengajukan saksi dan rangkaian fakta diatas terdapat fakta bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya bahwa kpu bengkulu tengah telah dalam persidangan. melakukan persekongkolan dengan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar pasangan calon nomor urut atau dan mengada ada dan salah mendalilkan secara sengaja menutup nutupi telah terjadi persekongkolan antara pihak pelanggaran dalam hal penerimaan terkait pt) dengan pihak memohon dana kampanye oleh pasangan secara institusi, dan pemohon keliru ferry sabri dengan cara tidak menuduh pihak terkait dan memohon mengumumkan hasil audit laporan melakukan pelanggaran, padahal secara penerimaan dan penggunaan dana personal pemohonlah yang berusaha kampanye lapak) kepada publik selalu ingin memanfaatkan kewenangan sesuai dengan nomor tahun memohon untuk melakukan tentang pemerintahan daerah pelanggaran pelanggaran demi memenangkan pemohon, karena faktanya wasit balik calon wakil bupatiterhadap dalil angka bahwa bahwa dalam persidangan pemohon terdapat fakta ferry, melakukan tidak mengajukan saksi untuk pelanggaran serius yaitu aktif membuktikan dalilnya mengenai ferry, kembali sebagai ketua dprd melakukan pelanggaran yaitu aktif bengkulu tengah pasca pemilukada kembali sebagai ketua dprd kabupaten putaran satu padahal status ferry, bengkulu tengah pada saat statusnya adalah sebagai calon bupati. masih sebagai calon bupati. dengan ferry, juga secara melawan demikian sesuai hukum acara dalil hukum melakukan kegiatan yang haruslah dianggap tidak terbukti sama mengatasi namakan jabatannya sekali karena hanya didukung dengan sebagai ketua dprd bengkulu (satu) jenis alat bukti surat (vide bukti tengah. mengetahui hal tersebut tim dan sehingga tidak paslon nomor urut melaporkan memenuhi minimal (dua) alat bukti pelanggaran tersebut bawaslu sesuai ketentuan hukum acara bengkulu tengah dengan nomor pemilukada. surat o1 iw benteng xi1 sebaliknya pemohon justru berhasil tertanggal november membuktikan dalil bantuannya dengan mengajukan bukti pt ,pt dan pt yang membuktikan ferry, tidaklah melakukan pelanggaran denganbukti dalil pemohon adalah tidak benar, mengenai aktifnya kembali ferry, sebagai ketua dprd bengkulu tengah pasca pemilukada putaran pertama dikarenakan setelah putaran pertama selesai kpu memohon) belum menetapkan kapan tahapan putaran kedua akan dilaksanakan. bahwa masuknya kembali ferry dikarenakan adanya surat dari sekian nomobahwa dalam persidangan pemohon terdapat fakta ferry, aktif kembali tidak mengajukan saksi untuk sebagai ketua dprd bengkulu membuktikan dalilnya mengenai ferry, tengah pasca pemilukada putaran melakukan pelanggaran yaitu aktif satu sebagaimana tertuang dalam kembali sebagai ketua dprd kabupaten berita acara hasil rapat pleno bengkulu tengah pada saat statusnya panwaslukada kabupaten bengkulu masih sebagai calon bupati bahwa tengah nomor lap mengenai aktif kembali ferry pasca hpp bt xi tertanggal pemilukada putaran pertama sudah desember tentang dugaan ditindaklanjuti dan dikaji oleh pelanggaran yang dilakukan oleh panwaslukada kabupaten bengkulu paslon nomor urut ferry, sh) tengah dan sudah teruskan kpu yaitu melakukan kegiatan tugas kabupaten bengkulu tengah dan sudah sebagai ketua dprd bengkulu ditindaklanjuti oleh kpu bengkulu tengah. dalam kesimpulannya tengah, namun tidak mempunyai bawaslu bengkulu tengah keterkaitan dengan kegiatan menyatakan: pemenangan pemilukada putaran kedua bahwa dugaan pelanggaran untuk kepentingan pihak terkait. tersebut termasuk dalam dengan demikian dalil pemohon ini tidak pelanggaran administrasi beralasan dan harus ditolak mahkamahterhadap dalil angka bahwa bahwa mengenai aktifnya sdr. ferry berdasarkan klarifikasi bawaslu dprd kabupaten bengkulu tengah bengkulu tengah terhadap sesuai keterangan mizwar sh, memang sekretaris dprd bengkulu tengah benar sdr. ferry masuk pada tanggal mizwar, sh) dinyatakan bahwa november setelah mendapat aktifnya sdr. ferry ramli, sebagai surat dari sekian nomor set pimpinan dprd bengkulu tengah dprd x (vide pt yang isinya adalah dari tanggal novemberterhadap dalil angka bahwa pemohon tidak mengajukan saksi untuk terdapat fakta, sekretaris dprd membuktikan dalilnya dalam persidangan bengkulu tengah mizwar, sh) dan hanya mengajukan alat bukti surat telah melakukan kebohongan pada yang tidak pernah diklarifikasi dan saat memberikan keterangan dikuatkan dengan keterangan saksi bawaslu kabupaten bengkulu pemohon maupun saksi pihak terkait. tengah yang dilakukan pada tanggal bahwa dalil pemohon guo adalah tidak desember saat itu mizwar, benar, sekretaris dprd tidak pernah memberikan keterangan palsu melakukan kebohongan pada saat yang mengatakan bahwa aktifnya memberikan keterangan sdr. ferry ramli, sebagai panwaslukada kabupaten bengkulu pimpinan dprd bengkulu tengah tengah, karena apa yang telah adalah dari tanggal november diungkapkan oleh mizwar, telah adapun fakta kebohongan sesuai dengan fakta bahwa memang siar. oleh mizwar, tersebut dapat ferry ramli, aktif dprd bengkulu dibuktikan dengan: tengah adalah dari tanggal berita media cetak harian november mengenai fakta yang bengkulu ekspress tertanggal diuraikan oleh pemohon mengenai iklan november dengan dan berita media cetak hanya judul ferry: tugas saya merupakan media yang digunakan oleh tetap dijalankan" pemohon untuk menjatuhkan pihak terkait, iklan media cetak harian bahwa mengenai tuduhan rakyat bengkulu berupa iklan menyalahgunakan jabatannya untuk ucapan selamat hut propinsi melakukan upaya kampanye dengan bengkulu tahun pada menggunakan fasilitas dan uang negara tanggal november diantaranya dalam bentuk iklan yang terdapat nama ferry ramli, mengatasi namakan ketua dprd sebagai ketua dprd bengkulu bengkulu tengah adalah sangat tengah. mengada ada. bahwa dprd kabupaten iklan media cetak harian bengkulu tengah tidak pernah meminta radar pat petulai berupa iklan untuk memasang iklan harian radar pat ucapan selamat hut propinsi petulai pada tanggal desember. bengkulu tahun pada dengan demikian dalil pemohon ini tidak tanggal november beralasan dan harus ditolak mahkamah,terhadap dalil angka bahwa pemohon tidak mengajukan saksi dan sampai saat ini kpu bengkulu bukti surat untuk membuktikan dalilnya tengah tidak menindaklanjuti dalam persidangan, sebaliknya pihak rekomendasi panwaslukada terkait dapat membuktikan bahwa bengkulu tengah, sebagaimana rekomendasi panwaslukada bengkulu dimaksud dalam bap nomor lap utara nomor hpp bt xii tertanggal panwaskada bt xi1 berdasarkan bukti pt yang diajukan pihak terkait. dengan demikian dalil pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak mahkamahkesimpulanterbukti melakukan pelanggaran pelanggaran, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan berikut pemohon terbukti melakukan black campaign dan pelanggaran kampanye masa tenang pemohon terbuktil. merapi ujung nomor panorama, kota bengkulu, alamat tersebut adalah fiktif. dalil ini diperkuat dengan alat bukti pt bahwa pemohon melakukan pelanggaran secara masurut invasiinvasi pemohon. dalil ini diperkuat dengan alat bukti pt pt ,ptdalil ini diperkuat dengan alat bukti ptdalil ini diperkuat dengan alat bukti pt, dalil ini diperkuat dengan alat bukti ptdalil ini diperkuat dengan alat bukti pt pemohon terbukti melakukan pelanggaran money politic (politik uang) miliar rupiah genting sabuk. didalam dpt genting sabuk terdapat nama bagi (vide bukti(vide bukti bukti p 60a): (vide bukti bahwa tim pasangan calon nomor urut telah melapor bawaslu bengkulu tengah dengan nomor lap hpp btangan calon nomor urutbahwa pemohon terbukti telah melakukan pelanggaran money politic politik uang) secara menyebar dan massif seluruh kabupaten bengkulu tengah. untuk membuktikan dalil ini pihak terkait telah menghadirkan saksi ferry gunawan, saksi ma'ruf dan saksi chairman serta didukung dengan alat bukti surat pt pt dan pt dengan demikian dalil pihak terkait terbukti sesuai fakta persidangan sebagai berikut bahwa persidangan sdr feri gunawan menerangkan padadrnomordrnomor dan saksi sebagai komandan lagunya. bahwa sdr ferydrmiliar rupiahi gunawan sebesar rp. pekik nyaring, panca mul)team indr. keterangan saksi ferry gunawan ini dibenarkan oleh saksi ma'ruf yang juga pernah datang kerumah meriam istri pribadi pemohon) mengambil uang dan dirumah tersebut juga sudah ada beberapa kepala desa dan irwan mengendarai mobil new adanya warna putih nomor, dalil ini diperkuat dengan alat bukti pty, roti tanggal februari mendapat bagian rp. (tiga puluh lima juta rupiah) dari ir,,dalil ini diperkuat dengan alat bukti pt,. dalil ini diperkuat oleh saksi atas nama fery gunawan dan maruf alat bukti pt pembagian uang sebesar rp. oleh pemohon kepada sar.agnomor urut invasi pemohon, yang sebelumnya, sdrdalam persidangan agusta rahman tidak membantah keterangan saksi chairman. dengan demikian dalil pihak terkait mengenai hal ini terbukti sebagaimana keterangan saksi chairmanribadi wasit balik) pada tanggal februariurut pemohon terbukti melibatkan pns sebagai mesin pemenangan putaran kedua bahwa terbukti sebagaimana keterangan saksi ismail, dan alat bukti surat pt pt pt terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut bahwa saksi ismail jabatan camat karang tengah kabupaten bengkulu tengah menerangkan diarahkan oleh salah satu satu skpd bernama drs. ruspandi yang mengajak saksi memenangkan pemohon nomor urut pengarahan dan ajakan untuk memilih pemohon juga dialami saksi pada saat mengambil petikan kenaikan pangkat, hal ini dilakukan oleh kabid mutasi bkd kabupaten bengkulu tengah bernama tafsirudin cil)ke ll pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten bengkulu tengah tahunnomor urut bahwa sdr.pelibatan pns yaitu camat karang tinggi yang bernama:dr.:lil ini diperkuat dengan alat bukti ptdr.dalil ini diperkuat dengan alat bukti ptdalil ini diperkuat dengan alat bukti ptnomor urut dalam acara tersebut. berdasarkan uraian kesimpulanagdiatas, telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massimpulan pihak terkait sebagai fakta hukum yang sebenarnya dengan mengabulkan petit yang dimohonkan oleh pihak terkaityang pada pokoknya menerangkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilukada kabupaten bengkulu tengahpasangan calon1 dan mendapat undangan klarifikasi dengan nomor register laporan panasdanpemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bengkulu tengahbengkulu tengah putaran kedua ditetapkan oleh memohonfebruari hari senin, februari dan hari selasa, februari karena sabtu februari dan ahad februar(vide bukti dan bukti i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilukada kabupaten bengkulu tengah tahun putaran keduasatu orang ahli dan orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret dan maretdan tidak jelaslima orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maretmaretkabur dan tidak jelas, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf serta paragraf selain itu, eksepsi tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga pengajuannya dalam eksepsi terlalu dn ahli dari para pihak, keterangan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten bengkulu tengahmobilisasi pegawai negeri sipil pns) dan pejabat satuan kerja perangkat daerah skpd) oleh bupati bengkulu utara imron rosyidi) yang merupakan paman kandung ferry, s.h. pihak terkait) untuk berkampanye dan melakukan politik uang. begitu juga politik uang dilakukan oleh pihak terkait: untuk membuktikan dalil guo, pemohon mengajukan bukti antaranya, bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan bukti berupa surat pernyataan, surat keputusan sk) tim kampanye pihak terkait, rekaman video berita, kliping berita, dan daftar absensi kehadiran pns, serta saksi saksi suar sehari kajian, jon kendi, sutan nurdin j.s., s.e., muhammad asri, rapikudin, marwan, s.p., sahirmansyah, muhamad akbar sakitan, s.h., kisah masih, dan sanjaya: pihak terkait dalam kesimpulannya menyatakan, dalam pemilukada kabupaten bengkulu tengah putaran kedua, tidak ada yang bernama imron rosyidi dalam susunan dewan pengarah tim kampanye pihak terkait (vide bukti pt selain itu, pihak terkait menyatakan, tidak pernah memobilisasi pns dan pejabat struktural skpd kabupaten bengkulu utara (vide keterangan saksi mutakhir hamid, darwis, edi firdaus, hermanto ali, chairman, dan achraf). menurut pihak terkait, justru pemohon yang melakukan mobilisasi pns dan skpd yang dipimpin oleh nana suara pj. bupati bengkulu tengah) bersama dengan sekretaris daerah bengkulu tengah (vide bukti pt bukti pt bukti pt dan bukti pt sehubungan dengan dalil adanya politik uang, pihak terkait membantah dan mengajukan saksi rais dan achraf yang membantah keterangan bahwa dirinya telah melakukan politik uang, panwaslukada kabupaten bengkulu tengah dalam keterangan tertulis menyatakan, tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan atau temuan dalam pemilukada kabupaten bengkulu tengah terkait dalil pemohon tentang adanya mobilisasi dan penggalangan pns dan pejabat struktural spk oleh bupati kabupaten bengkulu utara bernama imron rosyidi. sehubungan dengan kegiatan menjamu balik berdoa) yang diadakan oleh imron rosyidi desa kebun lebar dan acara do'a syukuran yang diselenggarakan hermanto ali, panwaslukada kabupaten bengkulu tengah menerangkan, panwascam pematang tiga dan panwascam pagar jati telah melakukan pengawasan dan tidak terdapat acara atau kegiatan kegiatan kampanye. selain itu, panwaslukada kabupaten bengkulu tengah juga tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan atau temuan dari panas tingkat kabupaten kecamatan desa terkait dalilmana seharusnya alat peraga surat suara itu utuh tetapi pada kenyataannya pada kotak pasangan calon nomor urutpemohon terjadinya politik uang. hal demikian dikuatkan pula dengan keterangan saksi dari memohon akbp. harris sudarto mantan kapolres bengkulu utara) yang menyatakan dalam pemilukada putaran kedua tidak ada pelanggaran pidana yang diproses oleh gakkumdu, mahkamah menilai, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.. demikian juga dengan bukti bukti lain yang tidak meyakinkan karena dapat dibantah dengan bukti bukti pihak terkait dan pelanggaran yang didalilkan jika pun ada, bersifat sporadis dan parsial: i3. bahwa pemohon mendalilkan memohon tidak profesional dan tidak netral yang ditunjukkan dengan adanya kotak suara tidak tersegel, pemilih tidak berhak memilih, penggunaan nama alias bagi pasangan calon, pemilih tidak dapat undangan memilih, pemilih tidak terdaftar dalam dpt, dan alat peraga yang tidak utuh, untuk membuktikan dalil guo, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti berupa surat pernyataan, daftar siswa, foto kotak suara, kliping koran, specimen surat suara, ijazah, model c1, daftar pemilih tetap dpt), dan surat tanda terima laporan panwaslukada, memohon dalam kesimpulannya menyatakan, dari keseluruhan atau tps kabupaten bengkulu tengah, semua saksi pasangan calon hadir baik dari pemohon dan pihak terkait dan semuanya telahserta tidak mengajukan keberatan (vide bukti sampai dengan bukti dan keterangan saksi saksi tafsir, arsip, rustam candi, dan raffi). selain itu, terkait dengan adanya dalil kotak suara tidak tersegel, memohon mengajukan saksi akbp harris budiharto mantan kapolres bengkulu utara) yang menyatakan bahwa pada pemilukada bengkulu tengah putaran pertama dan putaran kedua, polres bengkulu utara memasang kunci gembok tambahan pada seluruh kotak suara, selain kunci gembok yang dipasang oleh kpu bengkulu tengah dan pihak kepolisian resort bengkulu utara juga menempatkan aparat disetiap tps dalam rangka mengamankan proses pemungutan suara (tps), terkait dengan penggunaan nama alias bagi pasangan calon, memohon dalam keterangannya menerangkan, berdasarkan berita acara rapat pleno penulisan nama dalam surat suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bengkulu tengah tahun nomor ba kpu bt bertanggal september memutuskan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bengkulu tengah boleh menggunakan nama kecil atau nama alias serta nama orang tua yang dikenal dalam masyarakat. pasangan calon dapat juga memakaipasangan calon bupati dan wakil bupati (vide bukti memohon mengajukan surat nomor kpu bt ix bertanggal september kepada seluruh pasangan calon untuk merespons mengenai penulisan nama dan gelar akademik paling lambat tanggal september (vide bukti terhadap surat yang dikirimkan oleh memohon tersebut,, bahwa para pasangan calon menyampaikan surat balasan yang pada pokoknya merespons surat memohon tersebut dengan mengirimkan nama nama,, bahwa pihak terkaitsh pada nama calon bupati ferry , serta ada penambahan gelar s. sos dan nama kecil buyung pada calon wakil bupati sabri , bahwa pemohon mengirimkan nama pribadi, dan drs. h.m wasit balik. berdasarkan kartu tanda penduduk, pada calon bupati hanya tertulis pribadi berarti ada penambahan gelar akademik yaitu si. demikian pula calon wakil bupati muhamad wasit balik berarti ada penambahan gelar akademik, yaitu drs dan penambahan gelar keagamaan yaitu haji bahkan ada pengurangan nama muhamad disingkat dengan huruf (vide bukti dan laporannya), bahwa karena seluruh pasangan calon telah mengirimkan nama nama yang harus dicantumkan, maka memohon membuat specimen surat suara yang memuat foto pasangan calon serta nama yang diusulkan oleh pasangan calon dan tidak ada satu pasangan calon maupun tim suksesnya merasa keberatan dengan ditandatanganinya specimen surat suara tersebut oleh masing masing pasangan calon maupun oleh tim suksesnya (vide bukti menurut memohon, tidak ada keberatan ataupun protes dari pemohon, sehingga memohon tetap mencetak surat suara putaran kedua sesuai dengan foto dan nama sebagaimana surat suara putaran pertama, hanya ukuran kertasnya yang lebih kecil karena hanya dua pasangan calon yang maju putaran kedua (vide bukti panwaslukada kabupaten bengkulu tengah dalam keterangannya menyatakan, tidak menerima laporan dari masyarakat dan atau temuan panas terhadap beberapa kejadian yang didalilkan pemohon. adapun tentang adanya laporan dari pemohon, tujuh laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, tujuh laporan administrasi lainnya telah diteruskan kepada kpu kabupaten bengkulu tengah untuk ditindaklanjuti: bahwa panwaslukada kabupaten bengkulu tengah telah menerima tembusan surat dari kpu kabupaten bengkulu tengah terkait penambahan nama alias dan telah mendapatkan penjelasan bahwa penambahan nama dan gelar tidak mengubah substansi nama yang tercantum dalam kartu tanda pengenal, adanya persetujuan rapat pleno, dan terdapat enam pasangan calon yang memanfaatkan kebijakan kpu tersebut, termasuk pemohon dan pihak terkait: bahwa panwaslukada kabupaten bengkulu tengah tidak pernah menerima laporan dari siapapun dan tidak menemukan adanya orang pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt pemilukada kabupaten bengkulu tengah. hanya terdapat laporan bahwa warga lingkungan tps dan tps desa pondok kelapa tidak terdaftar dalam dpt dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada putaran pertama. laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan masuk kategori pelanggaran pidana dan telah diproses sampai tingkat kejaksaan negeri arga makmur, mahkamah menilai, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak dapatserta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. surat pernyataan yang diajukan pemohon, tidak dapat dijadikan bukti sempurna tanpa didukung bukti bukti lain yang kuat. demikian juga bukti bukti lainnya justru yang lebih benar adalah bukti bukti yang diajukan oleh memohon. mengenai penggunaan nama alias dan permasalahan dpt, mahkamah berpendapat, hal demikian sama sama dilakukan oleh pemohon maupun pihak terkait, sehingga kerugian tidak dapat ditentukan hanya dialami oleh salah satu pihak saja, sehingga tidak diketahui signifikansinya terhadap hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. dengan demikian, dalil pemohon guo tidak terbukti: bahwa pemohon mendalilkan sumbangan dana kampanye pihak terkait melebihi ketentuan undang undang (vide bukti sampai dengan bukti memohon dalam keterangannya menyatakan, memohon tidak menutup nutupi malahan mengumumkan papan pengumuman (vide bukti sampai dengan bukti sehingga semua pasangan calon dapat membacanya. pemohon juga tidak mengajukan keberatan pada putaran pertama. setelah kalah pada putaran kedua barulah pemohon mengajukan keberatan: bahwa panwaslukada kabupaten bengkulu tengah telah menindaklanjuti laporan pemohon terhadap sumbangan dana kampanye pihak terkait dengan melakukan klarifikasi, akan tetapi panwaslukada memutuskan bahwa laporan tersebut dihentikan tidak dapat ditindaklanjuti karena telah kadaluwarsa, mahkamah menilaiharus ditolak, bahwa pemohon mendalilkan ferry, s.h. pihak terkait) melakukan pelanggaran dengan aktif kembali sebagai ketua dprd kabupaten bengkulu tengah padahal status masih sebagai calon bupati (vide bukti sampai dengan bukti bahwa panwaslukada kabupaten bengkulu tengah telah menindaklanjuti laporan pemohon dan telah memutuskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran administrasi pemilukada dan meneruskan kepada kpu kabupaten bengkulu tengah untuk menindaklanjutinya. menurut panwaslukada, kpu kabupaten bengkulu tengah telah menindaklanjuti penerusan dan rekomendasi dari panwaslukada dengan mengeluarkan surat pemberitahuan teguran keras terhadap terlahir ferry, s.h. (vide keterangan tertulis panwaslukada kabupaten bengkulu tengah): memohon dalam keterangannya menyatakan telah menindaklanjuti rekomendasi panwaslukada tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak terkait, yaitu melakukan tugas sebagai ketua dprd kabupaten bengkulu tengah dengan mengirimkan rekomendasi berupa surat yang ditujukan kepada pihak terkait pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada ferry, s.h.(vide bukti mahkamah menilai, dalil pemohon guo yang hanya berhubungan dengan pelanggaran administrasi dan tidak menunjukkan adanya hubungan dengan signifikansi perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga harus ditolakolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga harus ditolak(vide bukti bahwa, (vide bukti bahwa(vide bukti bahwa, (vide bukti bahwa (vide bukti bahwa, (vide bukti bahwa isi surat kpu bengkulu tengah nomor kpu bt 1(vide bukti p 74a), bahwa, (vide bukti bahwa(vide bukti bahwa terdapat fakta ketidakprofesionalan(vide bukti bukti bahwaangan calon nomor urut (. (vide bukti bukti,dengan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah nomor:(vide bukti bukti bahwacalon nomor urut ferry sabri). (vide bukti bahwa(vide bukti bahwa(vide bukti bahwa (vide bukti bahwa heroik afrizal (sebesar rp. , ) adil fitri (sebesar rp. , ), yang oleh masing masing orang tersebut dibagikan kepada pemilih (vide bukti bahwa(vide bukti bahwa (vide bukti:caloseratus juta rupiah). (vide bukti bahwa(vide bukti bukti 89a): selanjutnya(vide bukti bahwa dari rangkaian fakta atas terdapat fakta. bahwas.h.angan calon nomor urut melaporkan pelanggaran tersebut bawaslu bengkulu tengah dengan surat nomor iw benteng xi tertanggal november (vide bukti bahwa terdapat fakta ferry, s.h.ii tertanggal desember tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut ferry, s.h.angan calon nomor urut ferry, dan sabri, sos) (vide bukti bahwaaudara ferry ramli, sebagai pimpinan dprd bengkulu tengah adalah dari tanggal november (vide bukti bahwa terdapat fakta, sekretaris dprd bengkulu tengah mizwar, s.h.audara ferry ramli, s.h.berita media cetak harian bengkulu ekspress tertanggal november dengan judul ferry.hv(vide bukti bahwa terdapat fakta, ferry dibantu sekretaris dprd bengkulu tengah mizwar, sh) telah menyalahnamakan ketua dprd bengkulu tengah. (vide buktii1 tertanggal desember(vide bukt, menyatakan batal demi hukum (void initio)ymendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama ferry, s.h dan sabri, sos dalam pemilukada kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua tersebut: menetapkan pemohon yang merupakan pasangan calon nomor urut atas nama pribadi, dan drs. h.m. wasit balik sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua,se kabupaten bengkulu tengahlam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala derah kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua, tertanggal februartertanggal februari bukti fotokopi dokumen resmi pembentukan tim keluarga benteng bengkulu utara, bukti fotokopi surat pernyataan sanjaya tertanggal februari bukti fotokopi surat undangan menjamu (balik mundo'a), bukti p 9a fotokopi surat pernyataan marwan tertanggal februari bukti fotokopi surat undangan menjamu (balik mundo'a), bukti p 10a fotokopi surat pernyataan sahirmansyah tertanggal februari bukti fotokopi surat undangan menjamu (balik mundo'a), bukti p 11a fotokopi surat pernyataan atas nama gabarudin tertanggal februari bukti p 11b foto masyarakat yang hadir pada saat acara menjamu (balik mundo'a) hadir pada hari minggu, tanggal januari: bukti p 11c fotokopi kliping koran harian radar utara jawa pos group) tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan supardi saparudin tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan akhmad rockin tertanggal februari bukti fotokopi kliping berita koran harian radar utara jawa pos group) tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan sakitan tertanggal februari bukti p 15a fotokopi surat undangan yang diterima sakitan untuk hadir padaisa masih tertanggal februari bukti p 16a fotokopi surat undangan yang diterima isa masih: bukti fotokopi surat pernyataan suar sehari kajian tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan rapikudin tertanggal februari bukti rekaman video berita (tv lokal group jawa pos) pada tanggal februari bukti fotokopi absensi pns dinas bengkulu utara hari jumat tanggal februari bukti fotokopi absensi pns dinas bengkulu utara hari jumat tanggal februaribukti fotokopi absensi kantor kelurahan pasar purwodadi bengkulu utara bulan februari bukti fotokopi absensi dinas tenaga kerja dan transmigrasi bengkulu utara tertanggal februari bukti fotokopi absensi badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan daerah bengkulu utara tanggal februari bukti fotokopi absensi dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata bengkulu utara tanggal februari bukti fotokopi absensi badan pkb bengkulu utara beserta sebagian besar pns jajarannya tanggal februari bukti fotokopi absensi badan penanggulangan bencana daerah bengkulu utara beserta sebagian besar pns jajarannya tanggal februari bukti fotokopi absensi didenda bengkulu utara beserta sebagian besar pns jajarannya tanggal februari bukti fotokopi absensi rsud argamakmur bengkulu utara bengkulu utara tanggal februari bukti fotokopi absensi bagian umum pemda bengkulu utara tanggal februari bukti fotokopi absensi agus haryanto kepala bappeda) pemda bengkulu utara bulan februari bukti fotokopi absensi diknas pemda bengkulu utara tanggal februari bukti fotokopi absensi pegawai, honorer tks dinas pertanian dan peternakan kabupaten bengkulu utara tanggal februari bukti fotokopi absensi badan lingkungan hidup blh) bengkulu utara tanggal dan februari bukti fotokopi absensi kantor camat kota argamakmur bengkulu utara bertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan muhammad asri tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan darussalam tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan sutan nurdin js, bertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan jon kendi bertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan ardiansyah trisha putra tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan tulus basuki tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan aran syahrul tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan abidin tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan body efendi tertanggal februari bukti p 44a fotokopi surat pernyataan suwardi tertanggal februari bukti p 44b fotokopi surat pernyataan warsito tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan sanjaya tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan jon kendi tertanggal februari bukti fotokopi surat undangan nomor org pgri kab xx tertanggal september bukti fotokopi kliping advertorial koran harian rakyat bengkulu jawa pos group) tanggal september bukti fotokopi surat teguran nomor depok bertanggal september bukti fotokopi surat pernyataan mimpi ketua kpps tps genting sabuk kecamatan pematang tiga tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan candi diketahui oleh dewasa tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan santri kiki bin saklar diketahui oleh dewasa tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan lisa diketahui oleh dewasa tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan ica trisnawati diketahui oleh dewasa tertanggal februari bukti fotokopi daftar siswa sdn. kecamatan pematang tiga: bukti fotokopi surat pernyataan jenriyanto tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan gabarudin tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan cimahi (tuna wicara) diketahui oleh marwan, s.p. tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan bagi diketahui oleh marwan, tertanggal februari dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk.kpu) atas nama bagi yang tidak digunakan oleh bagi: bukti fotokopi model dan laporannya tps desa genting sabuk kecamatan pematang tiga, bukti p 60a fotokopi dpt tps desa genting sabuk kecamatan pematang tiga, bukti fotokopi surat keterangan bulan kepala desa pematang tiga lama tertanggal februari:2012,: bukti foto, bukti foto kotak suara yang diturunkan pinggir jalan: bukti fotokopi surat pernyataan bandursyah tertanggal februari bukti fotokopi surat kpu bengkulu tengah nomor kpu bt ix tertanggal september bukti p 74a foto kopi ijazah sd, smp, smu, sarjana dan ktp pasangan calon nomor urut ferry sari, bukti fotokopi specimen surat suara yang mencantumkan nama calon kepala daerah ferry ramli, dan calon wakil kepala daerah sabri buyung): bukti fotokopi surat pernyataan warga pemilih: bukti fotokopi kliping berita pikiran harian rakyat bengkulu sabtu desember yang berjudul ribuan warga benteng hilang hak pilih , bukti fotokopi kliping berita pikiran harian rakyat bengkulu rabu, desember berjudul kades pondok kelapa resmi tersangka dpt : bukti fotokopi surat tim pasangan calon nomor urut pribadi wasit balik) kepada bawaslu bengkulu tengah dihembuskan kpu bengkulu tengah nomor iw benteng il bertanggal desember bukti fotokopi daftar pemilih dimana terdapat pemilih yang semula masuk pada dpt pilgub bengkulu tetapi oleh kpu bengkulu tengah tidak dimasukkan pada dpt pemilukada bengkulu tengah, bukti fotokopi surat pernyataan ribuan tertanggal februari dan foto kopi ktp atas nama ribuan, bukti foto pembagian uang money politic oleh: bukti fotokopi surat pernyataan danang riyanto tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan yunus tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan desy karton tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan firmansyah tertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan radial tertanggal februari bukti fotokopi bukti laporan akuntan independen abdul hamid dan khairunnas: bukti fotokopi surat nomor iw benteng xi tertanggal desember bukti p 89a fotokopi surat mabes polri nomor um bareskrim tertanggal januari bukti fotokopi surat nomor panwaslukada bt x11 tertanggal desember bukti fotokopi surat nomor iw benteng xi tertanggal november bukti fotokopibukti fotokopi berita media cetak harian bengkulu ekspress tertanggal novemberdan kliping koran media cetak harian rakyat bengkulu pada tanggal november bukti fotokopi nota kesepakatan politik memorandum understanding) dengan chairman tertanggal februari bukti fotokopi dokumen model da kwk.kpu kecamatan pagar jati, bukti fotokopi dokumen model da kwk.kpu kecamatan pematang tiga, bukti fotokopi surat tanda terima laporan bawaslu nomor lap hpp bt tertanggal februari bukti fotokopi surat undangan yang diterima heroik saprisal untuk hadir pada acara do'a syukuran hermanto ali kabar umum),heroik saprisal tertanggal februari bukti fotokopi kliping koran harian rakyat bengkulu, radar kepahiang, radar pat petulai, radar utara, bengkulu ekspress dan radar bengkulu tanggal februari bukti fotokopi kliping koran radar utara jawa pos group) tanggal februari berupa ucapan terimakasih ferry, s.h. sabri: bukti fotokopi kliping koran radar utara jawa pos group) tanggal februari bukti fotokopi nama dan foto kandidat pada surat suara yang diserahkan oleh tim kampanye pemohon kepada dodi hermansyah. pd. (anggota kpu bengkulu tengah): bukti foto foto pejabat bengkulu utara dan bengkulu tengah yang hadir bersama sama tim sukses pihak terkait pada saat sidang perkara nomor php bukti fotokopi surat pernyataan atas nama desi wahyuni, s.h. dan evi elvira dita tertanggal maret bukti fotokopi kliping koran radar utara tertanggal february memuat muslihat tolak pengajian disebut kampanye , bukti fotokopi bukti scan kartu nama pihak terkait yang terdapat pada amplop yang berisi uang rp. yang diberikan kepada saudara sanjaya: bukti fotokopi model tps dan tps desa tanjung heran kecamatan taba pengunjung, bukti fotokopi model tps desa komering kecamatan merigi sakti, bukti fotokopi model tps desa curup kecamatan merigi sakti: bukti fotokopi model da kwk.kpu kecamatan pondok kelapa bengkulu tengah, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama riki supriyadi tertanggal maret dan tiket pesawat lion air atas nama ibu meriam, jakarta bengkulu, selain itu, pemohon mengajukan satu orang ahli dan (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret dan maret yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: keterangan ahli pemohon dr. irmanputra sidin, s.h., m.h. dalam salah satu hasil riset tentang pemaknaan politik "ketatanegaraan dari sebuah proses pemekaran daerah indonesia ternyata terdapat kurang lebih (dua puluh dua) makna pemekaran daerah indonesia, makna pemekaran itu terkelompokan menjadi dua, yaitu pertama, pemaknaan pemekaran yang bermakna substantif dan kedua, pemaknaan pemekaran yang bias dissubstantif yang masing masing pula terbagi lagi pada dua dimensi, yaitu level pusat dan level daerah. ada empat makna substantif level pusat yakni: politik memecah belah konsentrasi separatis: politik percepatan pembangunan: politik desentralisasi, dan politik menjaga integrasi nkri. ada tujuh makna substantif politik level daerah, yakni politik peningkatan kesejahteraan: politik peningkatan layanan publik, politik desentralisasi: dan politik mengatasi rentang kendali, politik pembangunan wilayah, politik percepatan pembangunan, dan politik level daerah mengenai pemekaran daerah, yakni: politik identitas etnis, politik indentitas agama, politik kontestasi elit lokal: politik pengembalian kejayaan sejarah, politik involusi administrasi: politik free rider (ditunggangi), dan politik uang. ada makna bias dissubtantif politik level pusat mengenai pemekaran daerah, yakni: politik penginapan sumber daya lokal, politik mencari popularitas, politik partai memenangkan pemilu: dan politik uang syafruddin, m.a. pemetaan makna politik pemekaran daerah indonesia pasca orde baru ): pemaknaan politik ketatanegaraan pemekaran yang bermakna bias atau dissubtantif pada level daerah yang penting difokuskan adalah antaranya politik kontestasi elit lokal, yaitu pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elit lokal. elit lokal yang kalah bersaing pemilukada, tidak mendapat kursi dprd dan birokrasi biasanya mempelopori usulan pemekaran daerah. daerah induk kadang menang, namun tak jarang daerah induk mengalah (mendukung pemekaran) asalkan dirinya tidak diganggu selama menjabat. selain itu, ada yang disebut politik free rider (ditunggangi) yaitu pemekaran daerah sering kali ditunggangi kepentingan berbagai elit daerah dan pusat untuk berbagai kepentingan,mulai dari kepentingan ekonomi dan politik. syafruddin, m.a pemetaan makna politik pemekaran daerah indonesia orde baru ): seiring dengan perjalanan waktu, kontruksi sengketa pemilihan kepala daerah semakin menemukan definisi operasionalnya dalam setiap putusan putusan yang diambil oleh mk. namun semakin ditemukan definisi operasionalnya, semakin tumbuh pula berbagai varian atau modus pelanggaran yang bisa ternilai merusak prinsip konstitusionalitas pemilu yang belum bergeser dari paradigma definisi operasional konstitusi tentang pelanggaran pemilukada yang bisa membatalkan hasil pemilukada seperti yang didefinisikan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan putusannya: pelanggaran dimaksud menurut mahkamah konstitusi:termasuksyarat sejak awal: namun, jikalau, yaitu jujur dan adil. prinsip konstitusi sesungguhnya maka segala struktur kekuas jikalau kita masih sepakat bahwa struktur kekuasan negara haruslah netral dalam sebuah kontestasi pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasan penyelenggaran pemilu saja yang harus netral atau kitan haruslah netral: disadari penggunaan struktur kekuasan guna pemenangan pemilu sesungguhnya bisaemilukada namun juga pasangan non incumbent. namun disadari pula potensi peluang besar untuk menggunakan struktur kekuasan lebih besar pada incumbent, karena instrumen kebijakan untuk mengenakan struktur kekuasan guna kepentingan pemenangnya pada periode berikutnya jauh lebih besar. walaupun sekali lagi harus tidak linear seperti itu dari berbagai fenomena fenomena pemilukada indonesia yang selalu menguntungkan incumbent, perkembangan yang menarik adalah pemilukada daerah pemekaran muncul dalil bahwa kepala daerah daerah induk yang ingin meloloskan salah satu pasangan calon daerah pemekaran. mencermati dalil ini, maka hal ini tidak terlalu aneh jikalau kita mengambil satu poin hasil riset akan makna politik ketatanegaraan dari pemekaran yang masuk dalam kelompok bias atau negatif. ada korelasi dengan makna pemekaran sebagai sarana berburu struktur kekuasaan lokal oleh elit elit yang bisa jadi tidak hanya sebatas relasi irisan kepentingan politik, tetapi relasi kekerabatan yang sifatnya kekeluargaan: kedua kepentingan ini baik politik maupun kekerabatan bisa tercampur menjadi kontestasi elit lokal yang sesungguhnya masih dalam ruang kekerabatan untuk kemudian selain membangun dinasti. keuntungan lainnya berimplikasi terbangunnya secara terstruktur kantung kantung suara. hal ini tentunya adalah investasi tersendiri buat pemilu berikutnya baik legislatif lokal maupun pusat termasuk pemilukada yang lebih tinggi yang bisa jadi gejala ini masih dalam rumpun politik free rider atau politik kontestasi elit lokal akan pemaknaan politik ketatanegaraan dari sebuah pemekaran, instrumen kekuasan yang melekat kepala daerah induk inilah bisa disalahgunakan meski tidak otomatis selalu akan dan pasti disalahgunakan untuk pemenangan kelompoknya atau kerabatnya daerah pemekaran. namun, kalaupun hal itu mau dilakukan maka fokusnya yang paling mendekati adalah penggunaan perangkat keras, yaitu struktur perangkat daerah dibanding perangkat lunak seperti kebijakan pembangunan. namun sebagai catatan kaki bagi kami bahwa janji membangun sarana atau prasarana yang bisa digunakan masyarakat misalnya membangun jalan jikalau kelakterpilih tidaklah termasuk pelanggaran, tetapi bagian dari program atau komitmen jabatan yang akan dijalankan: penggunaan perangkat keras, misalnya penggunaan satuan perangkat daerah yang kemudian pasti kecenderungan adalah akan terjadi mobilisasi satuan perangkat daerah lainnya guna pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. ujung ujungnya hal ini pun akan beranak pinak berupa pelanggaran pelanggaran berikutnya, misalnya politik uang, terganggunya netralitas atau independensi birokrasi dengan modus mobilitas birokrasi atau penggunaan satuan kerja perangkat daerah seperti kepala dinas, kepala bagian, camat hingga sekretaris desa dan pns dan honorer. hal ini kemudian berdampak dengan lahirnya cucu dan cicit pelanggaran berikutnya yang bisa berupa intimidasi termasuk dalamnya adalah janji promosi. semua ini tentunya bukan hanya menggangu proses pemilukada judul namun yang utama sangat mengganggu profesionalisme birokrasi yang berusaha bangkit dari keterpurukannya selama ini. sebagai catatan bahwa pelibatan mobilisasi birokrasi guna pemenangan calon tertentu daerah pemekaran dengan janji promosi sangat mungkin dilakukan karena ketentuan tentang): oleh karenanya, jikalau, meski kemudian akan mengalami gagal, maka mahkamah konstitusi tidak mungkin bisa dibiarkan berpangkat tangan. jikalau lebih dari tiga orang pejabat satuan kerja perangkat daerah misalnya kepala bagian, asisten atau staf ahli dan seterusnya bisa terbukti dilibatkan dalam pemenangan tim pasangan calon kepala daerah baik daerah induk ataupun daerah pemekaran dan itu terbukti, maka hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai upaya terencana berupa terstruktur yang pasti akan dirancang sistematis. apalagi jikalau kemudian berhasil dibuktikan bahwa kepala daerah induk ternyata adalah bagian dari struktur organisasi tim pemenangan salah satu pasangan calon daerah pemekaran, maka tentunya hal ini bisa menjadi pertanda bahwa jalur pemilukada kita belum berada dalam lajur uber dan judul seperti dalam uud ironisnya lagi, makna politik ketatanegaraan akan intensi pemekaran wilayah selama ini akan berada pada lajur dissubstantif alias bias. bahwa ternyata pemekaran bukanlah untuk proses percepatan pembangunan atau peningkatan kesejahteraan, atau peningkatan layanan publik, bukanlah proses mendekatkan rakyat dengan negaranya melainkan pemekaran adalah objek politik dari kontestasi elit yang ingin disalurkan yang bisa jadi merupakan ladang investasi politik, konstruksi masif tersebut berf adalah melanggar prinsip konstitusionalitas pemilu. dalam konteks ini maka signifikansi suara menjadi hal yang tidak penting lagi untuk dipertimbangkan guna membatalkan hasil pemilukada. oleh karenanya, jikalau sebuah pelanggaran sudah terbukti terstruktur dan atau terjadi secara masif dengan konstruksi lokus yang tergambar atas, maka sesungguhnya hal ini sudah menjadi taruhan masa depan demokrasi indonesia depan. namun jikalau selisih perolehan suara tipis, untuk kemudian pelanggaran itu hanya ternilai sporadis, maka tentunya signifikansi perolehan suara sebagai akibat pelanggaran sporadis itupun sesungguhnya bisa menganulir hasil pemilukada. keterangan saksi pemohon suar sehari kajian saksi adalah saksi pemohon pada rapat ppk taba pengunjung, saksi adalah warga desa lubuk sini, kecamatan taba pengunjung, pada hari minggu tanggal januari pukul saksi kebetulan melihat konvoi kendaraan desa kertapati, kecamatan pagar jati, saksi melihat bupati kabupaten bengkulu utara, imron rosyidi dan camat aga makmur dalam konvoi dengan menunjuk jari yang merupakan simbol pasangan calon nomor urut pihak terkait). saksi juga melihat konvoi tujuh kendaraan desa rena kandis, kecamatan pagar jati, kabupaten bengkulu tengah, pada tanggal januari pukul saksi bertemu darwis camat kerkap kabupaten bengkulu utara) dan rais maris lurah pasar purwodadi kecamatan kota arga makmur, bengkulu utara) rumah syari (tokoh masyarakat kecamatan taba panjang) yang mengajak saksi mendukung pihak terkait: jon kendi saksi adalah warga kelurahan taba pengunjung, kecamatan taba pengunjung, saksi adalah bagian keamanan kecamatan taba pengunjung dan tim sukses pemohon: pada tanggal februari pukul saksi melihat edi firdaus (staf ahli bupati bengkulu utara) kelurahan taba pengunjung, kecamatan taba pengunjung: keesokan harinya, saksi melihat edi firdaus ada tps iii kelurahan taba pengunjung mengobrol dengan masyarakat pada jam dan tps pada jam pada tengah malam tanggal februari achraf kabid. diknas bengkulu tengah) beserta beberapa orang dan dua personil brimob berkunjung rumah surano dan mengadakan pertemuan. saksi melihat achraf menyerahkan tas hitam kepada surano: saksi melapor polisi dan kodim, sehingga pertemuan dibubarkan: keesokan harinya, saksi melihat surano berkeliling tps kelurahan taba pengunjung. sutan nurdin j.s., s.e. saksi adalah wiraswasta: pada tanggal februari pukul saksi melihat edi firdaus dan beberapa pns kabupaten bengkulu utara lainnya lewat jalan kelurahan taba pengunjung, padahal kabupaten bengkulu utara tidak libur, keesokan harinya, pada tanggal februari edi firdaus dan yusuf mengacungkan satu jari kepada warga yang antri untuk mencoblos tps ill kelurahan taba pengunjung. muhammad asri saksi adalah tim keluarga pihak terkait, saksi bertugas mendata pemilih tps desa pajak taba pengunjung, pada saat putaran saksi diberi bingkisan oleh hamzah seorang pns dari tim pihak terkait: pada tanggal oktober menjelang putaran pertama, hamzah membagi uang uang kepada masyarakat dekat tps, pada tanggal oktober setelah putaran pertama, saksi bertemu hamzah pondok sawah milik dulhania, hamzah mengatakan ingin menjadi camat lagi dengan mendukung pasangan calon nomor urut menjelang pemilukada putaran kedua, sofyan dari tim keluarga pihak terkait meminta saksi menemui marina dari tim sukses pihak terkait dan diberi uang untuk dibagikan kepada keluarga saksi, pada saat saksi menemui bertemu marina, saksi bertemu rais kembali pns dari kabupaten bengkulu utara) dan rais kembali meminta saksi memilih pihak terkait. rapikudin saksi adalah warga desa batu beruang, kecamatan pematang tiga, bengkulu tengah,dengan mengacungkan tangan dari dalam mobil:kali ini dengan tidak mengacungkan tangan dari dalam mobil: desa pematang tiga bukan berada perlintasan jalan, sehingga masuk dalam wilayah. marwan saksi adalah warga tanjung kepahiang, kecamatan pematang tiga, kabupaten bengkulu tengah: pada tanggal januari saksi diundang oleh bupati bengkulu utara imron rosyidi untuk mengikuti acara selamatan atau syukuran desa genting sabuk, para undangan berangkat dari posko pihak terkait berkongsi dengan mobil dan motor yang diikuti oleh pejabat pemda, diantaranya mutakhir hamid asisten pemda bengkulu utara) menuju desa genting sabuk, konvoi mampir rumah sawah desa karang pao dan imron rosyidi mengajak masyarakat sekitar orang untuk memilih pasangan calon nomor urut dengan cara berkata, jangan lupa pilih nomor konvoi kemudian berangkat menuju desa kerta pati. desa kerta pati, imron rosyidi mengajak masyarakat sekitar orang untuk memilih pasangan calon nomor urut sebelum bernyanyi pada organ tunggal, kepala desa mengatakan agar masyarakat memilih pasangan calon nomor urut sahirmansyah pada tanggal januari dalam syukuran bupati bengkulu utara imron rosyidi, haryadi kadis. diknas bengkulu utara) mengacungkan satu jari, terdapat kata sambutan bupati bengkulu utara imron rosyidi yang meminta agar kabupaten bengkulu tengah dipimpin orang rejang. muhamad akbar sakitan, s.h. saksi adalah warga desa arga indah ii, kecamatan parigi sakti, kabupaten bengkulu tengah: pada tanggal februari saksi mendapat undangan dari hermanto ali kabar. umum pemda bengkulu utara) untuk mengikuti syukuran: banyak kendaraan plat dinas (merah) dan bupati pns bengkulu utara mengikuti acara: mutakhir hamid asisten pemda bengkulu utara) memberi sambutan yang intinya mengajak masyarakat mendukung pasangan calon nomor urut kisah masih saksi adalah juru kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal februari saksi mendapat undangan untuk mengikuti acara hermanto ali, saksi mendengar sambutan mutakhir hamid asisten pemda bengkulu utara) oleh bupati bengkulu utara imron rosyidi yang intinya menghimbau masyarakat mendukung pasangan calon nomor urut sanjaya saksi adalah warga desa taba rendah, kecamatan pagar jati, kabupaten bengkulu tengah. pada saat rumah, rasyid mengatakan ada titipan uang dari hermanto ali serta meminta agar saksi memilih pasangan calon nomor urut dan memberi saksi uang menimbang bahwa memohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal maret yang telah didengar dandalam eksepsi(selanjutnya disebut pmk adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh pihakmk,i tanggal agustusni perkara nomor php.d viii bertanggal juli perkara nomor php.d viii tanggal juni dalam pokok permohonan bahwa permohonan keberatan pemohon pada tanggal februari menyampaikan (empat) hal pokok yang menjadi dasar permohonan keberatan yaitu: mobilisasi dan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam pemenangan pasangan calon nomor urut memohon dan perangkat pemohon telah tidak netral. pasangan calon nomor urut telah melanggar ketentuan non aktif sebagai ketua dprd kabupaten bengkulu tengah. telah terjadi kampanye hitam kepada pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa pada persidangan perdana hari jum'at tanggal maret pihak pemohon telah melakukan perbaikan permohonan keberatan sehingga keberatan pemohon menjadi (lima) hal pokok antara lainmemohon dan perangkat memohon tidak professional dan tidak netral sehingga menguntungktelah melakukan politik uang. sumbangan dana kampanye yang diterima ferry, dan sabri, sos melebihi ketentuan undang undangoleh karena dalam sidang perkara guo telah pula hadir pihak terkait, dan (limperkaratengah tahun putaran kedua komisi pemilihan umum)tengah secara adil, jujur, (vide bukti s.ddan laporannya (vide bukti s d bahwa oleh karena tidak ada keberatan semua saksi seluruh tempat pemungutan suara, memohon menganggap proses pemilihan umum kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah sudah berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga memohon melanjutkan tahapan pemilukada dengan menyelenggarakan pleno rekapitulasi penghitungtahun putaran kedua, sebagaimana berita acara nomor ba tanggal februari (vide bukti dilanjutkan dengan menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah nomor tahun terdan ditindaklanjuti dengandan telah dibuatkan baliho yang besar dipasang kantor kpu kabupaten bengkulu tengah memohon) sehingga dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat kabupaten bengkulu tengah (vide bukti bahwa karena tahapan dan proses pemilihan umum bupati wakil bupati kabupaten bengkulu tengah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan sebagai berikut: bahwa seluruh saksi yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut maupunkepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah, termasuk juga seluruh.laporannya. bahwa sebelum memohon menjawab (lima) hal pokok keberatan pemohon diatas, perkenalkanbengkulu tengah, adalahtengahtengahtengah. bahwa adapun keberatan keberatan pemohon yang telah didaftarkan mahkamah konstitusi dengan nomor php.d x akan ditanggapi sebagai berikut: dalil pemohon jawaban bantahan memohon1 dalil poin bahwa dalam dpt tps desa genting sabuk bahwa dalil pemohon tersebut hal kecamatan pematang tiga berjumlah tidak benar, sebab berdasarkan pemilih. bahwa pemilih atas nama candi, santri dpt tps desa genting kiki, lisa, ica trisnawati (seluruhnya siswa sd), sabuk nama candi, santri kiki, tanwin (sedang dipenjara), cimahi dan bagi lisa dan ica trisnawati ada dalam (keduanya tidak memberikan hak suara) terdapat dpt tetapi bukanlah anak anak dpt. bahwa dalam proses pemungutan suara adalah orang dewasa yang kabupaten bengkulu tengah tps desa berusia tahun dan genting sabuk terdapat fakta sebagai berikut mencoblos pada tps genting tabung, sedangkan tanwin, pada saat hari pencoblosan tanggal februari anggota kpps desa cimahi dan bagi melakukan genting sabuk sundari, muslimin, hadi pencoblosan. pemohon juga tidak wijaya, kusmandi, mukmin dan bubarkan) mengajukan keberatan pada saat dengan didampingi anggota lintas hansip pemungutan dan penghitungan mendatangi warga yang sakit untuk suara sebagaimana formulir memilih dengan membawa surat suara dan ternyata nihil (vide bukti kotak suara. dan t 1a) ke6 orang warga yang sakit tersebut adalah bahwa terhadap warga yang mendingan, senarai, ariana, wahyu, rasi tidak menggunakan hak pilihnya dan sadar. merupakan haknya, sedangkan dalil pemohon yang menyatakan warga yang sakit tersebut tidak tanwin sedang dipenjara) dan menggunakan hak suaranya, tapi surat cik mahi terhadap warga yang suara untuk warga yang sakit itu color tidak mempergunakan hak pilih, oleh sundari, muslimin, hadi wijaya, dalil yang mengada ada. kusmandi, mukmin dan bayaran (anggota kpps desa genting sabuk) untuk bahwa tidak benar dalil pasangan calon nomor urut ferry pemohon yang mengatakan ada sabri). surat suara tersebut telah mereka anggota pps dibantu lintas color sendiri perjalanan sebelum sampai yang melakukan pencoblosan kerumah pemilih yang sakit tersebut. akan dibuktikan pada saat ada sisa surat suara yang tidak terpakai pembuktian, dicoblos oleh sundari, muslimin, hadi bahwa tidak benar ada sisa wijaya, kusmandi, mukmin, bubarkan kertas suara yang tidak terpakai (anggota kpps) untuk pasangan calon dicoblos oleh anggota kpps, nomor urut akan dibuktikan persidangan nantinya. benar telah melihat orang anggota kpps desa genting sabuk sundari, muslimin, bahwa tidak benar anggota hadi wijaya, kusmandi, mukmin, bubarkan) kpps ada menerima uang menerima uang masing masing sebesar rp. sebesar (dua ratus dari kaharuddin alias tapi ribu rupiah) dari kaharuddin mantan kades tambang) yang merupakan alias tapi (akan dibuktikan pada koordinator kecamatan pematang tiga saat persidangan) pasangan calon nomor urut ferry bahwa terhadap pemblokiran sabri), jalan yang dilakukan oleh warga pada malam hari sebelum pemilihan desa genting sabuk, pada tanggal februari warga desa malam hari sebelum pemilukada genting sabuk melakukan blokir menutup dilakukan adalah tidak benar jalan dengan menggunakan batang pohon (akan dibuktikan pada saat kelapa dengan maksud supaya perbuatan persidangan) bagi bagi uang yang dilakukan tim sukses bahwa tidak benar ada anak pasangan calon nomor urut tidak diketahui anak yang bernama candi, oleh orang luar, santri kiki, lisa dan ica trisnawati karena mereka bukan anak anak lagi tapi sudah dewasa karena telah berusia tahun dan mereka telah ikut memilih tapi tidak atas permintaan anggota pps dan kpps genting sabuk karena mereka telah dewasa mereka menggunakan haknya, dan tidak benar mereka imbalan rp. (dua ratus ribu rupiah) dan memilih pasangan calon nomor urut1, karena dalam proses pemungutan suara pada tanggal februari tidak ada keberatan atas tuduhan tersebut terutama saksi dari pemohon, kalau memang ada anak anak yang masuk tps untuk memberikan suara pada pemilu kepala daerah bupati dan wakil bupati sudah sangat pasti saksi saksi terutama saksi pemohon akan mengajukan keberatan tapi pada kenyataan keberatan tidak diajukan sampai selesainya penghitungan suara tps desa genting sabuk dan kotak suara dikunci dan disegel baik oleh petugas kpps tps genting sabuk dan petugas dari kepolisiancandi murid pematang kelas idem poin haldalil poin bahwa santri kiki bin saklar murid idem poin haldalil poin bahwa lisa murid pematang kelas idem poin haldalil poin bahwa ica trisnawati murid pematang idem poin haldalil poin bahwa terhadap murid murid yang memilih idem poin hal17, dalil poin bahwa terdapat fakta, pada tanggal februari bahwa berdasarkan dokumen 40hal17 ada siswa yaitu santri kiki, ica kwk dan laporannya tidak trisnawati, lisa, dan candi yang mencoblos ada keberatan dan protes dari tps genting sabuk. saksi saksi terutama saksi pemohon, sejak dibukanya tps dari pukul sampai dengan ditutupnya pemungutan suara pada pukul wib, juga pada saat penghitungan suara dari pukul sampai dengan pukul wib bahkan pada saat perekaman(vide bukti bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon adalah dalil yang tidak benar karena semua tahapan pemungutan dan penghitungan suara tps desa gending sabuk sudah dilaksanakan oleh memohon dengan sangat terbuka dan transparan sehingga saksi saksi menanda tangani dan tidak mengajukan keberatan pada formulir c1 kwk. sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus tolak mahkamah. dalil poin bahwa gabarudin menerangkan pemilih idem poin hal bedalil poin bahwa cimahi (tuna wicara), warga desa idem poin hal17dalil poin bahwa bagi, warga desa tanjung kepahiang idem poin hal18dalil poin bahwa dalam model dan laporannya tps bahwa berdasarkan dokumen 44hal18 desa genting sabuk kecamatan pematang kwk dan laporannya tidak ada tiga, menerangkan seluruh pemilih sebanyak keberatan dan protes dari saksi pemilih yang terdapat pada dpt desa saksi terutama saksi pemohon, genting sabuk memberikan hak suaranya pada sejak dibukanya tps dari pukul tanggal februari telah terjadi sampai dengan ditutupnya pemberian suara oleh siswa secara tidak sah pemungutan suara pada pukul dan terjadi pencoblosan secara tidak sah oleh wib, juga pada saat kpps tps desa genting sabuk karena penghitungan suara dari pukul faktanya tanwin, cimahi, bagi tidak datang sampai dengan pukul tps pada saat pemungutan suara tanggal wib bahkan pada saat perekaman februaridalil poin bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara atas idem poin hal18dalil poin bahwa tim pasangan calon nomor urut telah bahwa dalil pemohon tersebut hal18 melapor bawaslu bengkulu tengah dengan adalah dalil dalil pembenaran nomor lap hpp bt i1 dan mendapat tanpa melihat fakta lapangan undangan klarifikasi dengan nomor register dan dalil ingin menang sendiri. laporan panas, dengan saksi bernama bahwa pada waktu rapat pleno oktavelis dan akhmad rockin. menerangkan ppk merigi sakti, ppk bahwa kotak yang berisi surat suara dari seluruh pematang tiga dan ppk pagar tps tidak ada pada saat pleno ppk merigi sakti jati akan dimulai ada telah tanggal februari yang dibacakan hanya disepakati oleh ppk, panas arsip rekap yang dipegang pps. keberatan kecamatan juga saksi saksi baik saksi paslon tidak diakomodir, hal tersebut saksi nomor urut maupun saksi membuktikan ada keberpihakan ppk merigi nomor urut pemohon) untuk sakti kepada pasangan calon nomor urut dan tidak membuka kotak suara membuktikan ppk merigi sakti tidak profesional tetapi disepakati untuk membaca dalam menjalankan tugasnya: c1 kwk apabila ada yang tidak sesuai antara c1 kwk milik pps, milik panas dan c1 kwk milik saksi saksi maka barulah c1 kwk yang terdapat dalam kotak dibuka. (vide bukti s.d bukti bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap c1 kwk milik pps, panas dan saksi saksi tidak terdapat perbedaan antara c1 kwk tersebut sehingga tidak perlu dibuka kotak suara. bahwa penghitungan terhadap c1 kwk dengan tidak membuka kotak tersebut tidak menambah dan mengurangi suara masing masing pasangan calon baik itu pasangan calon nomor urut maupun pasangan calon nomor urut pemohon).hal18mengenai dalil ini hal19 melapor bawaslu bengkulu tengah nomor pemohon tersebut adalah tidak lap hpp bt dan mendapat undangan benar oleh karena sekretaris klarifikasi dengan nomor register laporan kecamatan karang tinggi panas dengan saksi bernama rinaldi. bukanlah perangkat memohon menerangkan bahwa ada keberpihakan dan bukanlah kewajiban hatilah sekretaris kecamatan sekcam) memohon membuktikan karang tinggi kepada ferry sabri pasangan perbuatan yang dilakukan oleh calon nomor urut pada saat pleno ppk sekretaris kecamatan karang karang tinggi tanggal februari fakta tinggi tersebut.menguntungkan keberpihakan itu adanya upaya hatilah pasangan calon. sekcam untuk menghalang halangi saksi sehingga dengan demikian dalil mendapatkan lembar keberatan. bahkan lembar pemohon tersebut harus tolak keberatan itu dibawa pulang oleh sekcam mahkamah.terhadap dalil pemohon 50hal19 melapor bawaslu bengkulu tengah nomor pada poin poin dan poin lap hpp bt dan mendapat yang menyatakan undangan undangan klarifikasi dengan nomor register pleno ppk merigi pelindung, laporan panas: dengan saksi bernama ppk talang empat dan ppk danang dan erwin. menerangkan bahwa pematang tiga undangan pleno undangan pleno ppk merigi pelindung dengan ppk dengan sengaja tidak sengaja tidak disampaikan kepada tim disampaikan kepada tim kampanye pribadi wasit. hal tersebut kampanye pemohon ditanggapi membuktikan ada keberpihakan ppk merigi sebagai berikut pelindung kepada pasangan calon nomor urut bahwa dalil yang disampaikan dan membuktikan ppk merigi pelindung tidak oleh pemohon adalah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. benar, yang benar adalah undangan telah disampaikan oleh ketiga ppk tersebut dan ada bukti penerimaan undangan dari tim kampanye pribadi wasit balik sekaligus hasil klarifikasi dari bawaslu51hal19 melapor bawaslu bengkulu tengah nomor lap hpp bt !19bahwa dalil yang disampaikan hal20 melapor bawaslu bengkulu tengah nomor pemohon adalah dalil yang tidak lap hpp bt dan mendapat benar karena pemohon tidak undangan klarifikasi dengan nomor register dapat membuktikan serta merta laporan panas dengan saksi benama keberpihakan kpps, pps, dan bambang mindoro. menerangkan bahwa terjadi bawaslu berpihak kepada salah pembiaran pelanggaran oleh petugas kpps, satu pasangan calon, sebab pps dan panas lapangan tps desa seluruh kelengkapan untuk aturan mumps kecamatan pematang tiga pada pemungutan dan penghitungan pagar tps ditempel contoh alat peraga suara telah terpasang dengan berbentuk surat suara ukuran cm, baik dan tidak ada alat peraga dimana seharusnya alat peraga surat suara itu sebagaimana didalilkan utuh tetapi pada kenyataannya pada kotak pemohon telah berlubang pasangan calon nomor urut satu ferry (bolong). bahwa setelah sabri) sudah berlubang (bolong). petugas terpasang seluruhnya anggota kpps tps desa aturan mumps kecamatan kpps melakukan pembacaan pematang tiga tidak melaksanakan pembacaan sumpah dan bersiap melakukan sumpah. hal tersebut membuktikan ada tugas, kerusakan pembuangan keberpihakan kpps, pps dan panas pada waktu kpps lapangan tps desa aturan mumps melaksanakan tugas sudah kecamatan pematang tiga kepada pasangan luar pengawasan kpps karena calon nomor urut dan membuktikan kpps, alat peraga sebagaimana pps dan panas lapangan tps desa didalilkan pemohon terletak jauh aturan mumps kecamatan pematang tiga tidak dari tempat petugas kpps profesional dalam menjalankan tugasnya, bertugas. sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus tolak mahkamah. dalil poin bahwa terdapat juga fakta adanya kotak suara bahwa dalil pemohon adalah hal dalam keadaan tidak terkunci dan tersegel tidak benar dan tidak berdasar, tps desa talang lambung kecamatan merigi bahwa kotak suara ditembak pelindung. bahwa setelah penghitungan suara dengan kunci rangkap dua, satu selesai dan tps ditutup, kotak suara masih dipegang oleh pihak kepolisian dalam keadaan tidak terkunci dan disegel: resort bengkulu utara bengkulu tengah belum ada kepolisian resort) dan satunya lagi dipegang oleh pihak memohon komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengah) sehingga tidak mungkin perangkat memohon dapat melakukan hal hal sebagaimana yang didalilkan pemohon. dalil yang disampaikan pemohon adalah dalil yang mengada ada dan tidak logis sehingga kami mohon dalil tersebut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. dalil poin bahwa terdapat fakta adanya kotak suara dalam idem poin 55hal20dalil poin bahwa terdapat fakta adanya kotak suara yang idem poin hal20dalil poin bahwa selain itu juga terdapat warga bernama bahwa dalil pemohon adalah hal20 bandursyah yang terdaftar dalam dpt tapi tidak tidak jelas dan kabur karena mendapatkan formulir undangan untuk tidak menyebutkan desa mana memilih) sehingga dia dan keluarga kehilangan dan tps berapa nama yang yang hak untuk memilih. dialihkan oleh pemohon tersebut berada. sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus tolak mahkamah. dalil poin bahwa terdapat fakta adanya surat kpu bahwa dalil pemohon adalah tidak hal20 bengkulu tengah nomor klub ix benar, berdasarkan berita acara tertanggal september perihal rapat pleno penulisan nama pemberitahuan. surat kpu bengkulu tengah dalam surat suara pemilihan yang tujukan kepada pasangan calon kepala umum kepala daerah dan wakil daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepala daerah kabupaten bengkulu tengah dan dihembuskan kepada bengkulu tengah tahun ketua dprd kabupaten bengkulu tengah dan nomor iba kpu bt panas kabupaten bengkulu tengah tersebut tanggal september yang berisi tentang pemberitahuan bahwa masing memutuskan bahwa pasangan masing pasangan calon dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepada kpu kabupaten bengkulu tengah nama, kepala daerah kabupaten nama alias dan nama lain yang kenal dalam bengkulu tengah boleh masyarakat, serta gelar yang harus muat menggunakan nama kecil atau didalam kertas surat suara: nama alias serta nama orang tua yang dikenal dalam masyarakat, bahwa pasangan calon dapat menggunakancalon bupati dan wakil bupati. (vide bukti bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno nomor ba kpu bt tanggal september memohon menyampaikan surat kpu bt ix tanggal september 2011kepada seluruh pasangan calon untuk merespon mengenai penulisan nama dan gelar akademik paling lambat tanggal september bukti bahwa atas surat yang dikirimkan oleh memohon (vide bukti. bahwa seluruh pasangan calon menyampaikan surat balasan atas surat memohon nomor kpu bt ix tanggal september yang pada pokoknya merespon surat memohon tersebut dengan mengirimkan nama nama dengan. bahwa untuk pasangan calon nomor urut1pada nama calon bupati ferry serta ada penambahan gelar sos dan nama kecil buyung pada calon wakil bupati sabri. bahwa untuk pasangan calon nomor urut pemohon) mengirimkan nama pribadi, dan drs. h.m wasit balik, berdasarkan kartu tanda penduduk calon nomor urut adalah calon bupati hanya tertulis pribadi berarti ada penambahan gelar akademik yaitu demikianpun untuk calon wakil bupati kartu tanda penduduk tertulis muhamad wasit balik berarti ada penambahan gelar akademik yaitu drs dan penambahan gelar keagamaan itu haji bahkan adayang menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon pada putaran kedua adalah sebagai berikut: kepala daerah dan wakil kepala jumlah akhir daerah ratus delapan puluh), atau (lima puluh koma sembilan puluh tujuh persen) balik lima puluh) atau (empat puluh sembilan koma nol tiga persen)s.h dan sabri, sos.), bahwapengurangan nama muhamad disingkat dengan huruf (vide bukti dan laporannya). bahwa karena seluruh calon telah mengirimkan nama nama yang harus dicantumkan maka memohon membuat specimen surat suara yang memuat poto pasangan calon serta nama yang diusulkan oleh pasangan calon. bahwa setelah specimen surat suara dibuat maka para pasangan calon atau tim suksesnya dipanggil oleh memohon untuk meminta persetujuan atas surat suara tersebut kepada pasangan calon, pada waktu meminta persetujuan tersebut tidak ada satu pasangan calon maupun tim suksesnya merasa keberatan ini dibuktikan dengan ditanda tangannya specimen surat suara tersebut oleh pasangan calon maupun oleh tim suksesnya. (vide bukti bahwa pada putaran kedua pemilu kepala daerah bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah tahun tidak ada keberatan ataupun protes dari pihak pemohon baik poto maupun nama nama pasangan calon yang maju putaran kedua sehingga memohon tetap mencetak surat suara sesuai dengan poto dan nama sebagaimana surat suara putaran pertama hanya ukuran kertasnya yang lebih kecil karena hanya dua pasangan yang maju putaran kedua. (vide bukti bahwa dalil pemohon yang menyatakan specimen surat suara bertentangan dengan peraturan kpu nomor tahun yang menyebutkan nama pasangan calon pada daftar calon dan surat suaraadalah merupakan inkonsistensi dari pemohon ini dikarenakan pemohon sendiri membuat nama yang tidak sesuai dengan ktp dan juga kalau pemohon keberatan dengan penulisan nama pasangan calon yang haruslah dilakukan sejak memohon mengirimkan surat nomor kpu bt ix tanggal september bukan pada saat sekarang setelah pemohon kalah dalam penghitungan suara pada putaran kedua., dalam hal ini pemohon tidak dapat membuktikan kerugian pemohon akibat pembuatan dan pencetakan surat suara, terbukti pada waktu putaran pertama pemohon mendapatkan suara terbanyak dengan nama dan photo pemohon dan pihak terkait yang tertulis pada surat suara adalah sama dengan nama dan photo pemohon dan pihak terkait yang digunakan pada waktu putaran kedua. hal ini juga tidak bertentangan dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus tolak mahkamah. dalil poin bahwa isi surat kpu bengkulu tengah nomor idem poin haldalil poin bahwa permintaan kpu bengkulu tengah hal sebagaimana dimaksud dalam surat kpu idem poin bengkulu tengah nomor kpu bt 1, dalil poin bahwa dalam specimen surat suara pemilihan idem poin hal'on pada daftar calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam katu tanda penduduk ktp) sebagaimana dimaksud da'am pasa huruf dan hunt: dalil poin bahwa adanya kesengajaan kpu kabupaten idem poin hal'toke karet yang terkenal bengkulu tengah, dalil poin bahwa terdapat fakta ketidak profesional kpu bahwa dalil pemohon adalah tidak hal bengkulu tengah dan jajarannya dalam hal benar dan tidak berdasarkan pendataan pemilih yang semula masuk pada karena berdasarkan rekapitulasi dpt pilgub bengkulu tetapi oleh kpu daftar pemilih tetap bengkulu tengah dan jajarannya secara sengaja kabupaten bengkulu tengah tidak dimasukkan pada dpt pemilukada pada pemilihan umum gubernur bengkulu tengah. dan wakil gubernur propinsi bengkulu tertanggal juni jumlah daftar pemilih tetap jumlahnya sebanyak (enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua) sementara rekapitulasi jumlah terdaftaroleh kpu kabupaten bengkulu tengah tahun jumlah dpt jumlah sebanyak (tujuh puluh tiga ribu delapan puluh enam). (vide bukti bahwa dalil pemohon yang menyatakan pemilih tidak dimasukan dalam dpt pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah adalah hal ang mengada ada, apabila tidak dimasukkan dalam dpt pemilukada maka dpt pemilukada bengkulu tengah adalah yang merupakan dpt pilgub dikurangi adalah pemilih. bahwa pada kenyataannya dpt pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah adalah sebanyak berarti apabila dpt pilgub sebanyak maka ada penambahan jumlah dpt sebanyak pemilih. jadi sangat tidak masuk akal dalil pemohon menyatakan memohon tidak memasukkan pemilih malahan memohon berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar menambah pemilih untuk dpt pemilukada kabupaten bengkulu tengah. bahwa pada putaran pertama daftar pemilih tetap sebagaimana rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah oleh kpu kabupaten bengkulu tengah tahun tidak dipermasalahkan oleh pihak pemohon sehingga berdasarkan surat dari panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten bengkulu tengah nomor panwaslukada tanggal januari dpt pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu tengah putaran kedua adalah menggunakan dpt pemilukada putaran pertama. (vide bukti dari penjelasan dan fakta tersebut atas, tidak bisa dikatakan memohon tidak netral, karena hal itu merupakan tugas dari bawaslu. sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus tolak mahkamah. dalil poin bahwa atas fakta terdapat pemilih yang idem poin hal1i tanggal desember , dalil poin bahwa faktanya, sampai saat ini tidak ada idem poin 65hal22dalil poin bahwa jika kpu bengkulu tengah memiliki idem poin haltelah melakukan politik uang bahwa dalil tersebut atasanitia pengawas pemilu. ketentuan undang undang dalil poin bahwa terdapat fakta berdasarkan laporan bahwa memohon tidak menutup 18hal24 akuntan independen terhadap laporan nutupi melainkan mengumumkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye papan pengumuman vide bukti pemilihan umum kepala daerah dan wakil s.d semua kepala daerah tahun pasangan calon pasangan calon dapat bupati dan wakil bupati ferry, dan sabri, membacanya, dan sekali lagi sos serta tim kampanye kabupaten bengkulu kalau pemohon tidak setuju tengah. ditemukan (tiga) penerimaan kenapa tidak diajukan keberatan sumbangan uang yang tidak that, yaitu diatas pada putaran pertama, tapi jumlah maksimum berdasarkan ketentuan dan setelah kalah pada putaran kedua peraturan yang berlaku, ketentuannya adalah barulah keberatan mengajukan sumbangan perorangan maksimum sebesar keberatan. bahwa dalil pemohon , . adapun sumbangan tersebut tersebut tidak berdasar dan adalah sebagai berikut: mengada ada karena seluruh suharto (anggota dprd bengkulu tengah dana kampanye pasangan calon dari partai golkar) telah audit oleh akuntan publik ery erin yulian bendahara tim dan hasil dari audit akuntan publik kampanye nomor urut kabupaten tersebut telah memohon bengkulu tengah) umumkan. akhyar iskandar sekretaris tim kampanye bahwa dalil keberatan yang nomor urut kabupaten bengkulu tengah diajukan pemohon ini adalah pada juga sekretaris partai golkar bengkulu pemilukada putaran pertama, tengah) sedangkan yang dimohonkan oleh pemohon nomor tim advokasi pribadi wasit balik adalah keberatan terhadap pemilukada putaran kedua tertanggal februari jadi untuk putaran pertama waktu untuk menyampaikan keberatan sudah habis. karena tidak ada gugatan pada putaran pertama itu berarti setuju. bahwa baru setelah pasangan calon nomor urut kalah suara pada putaran kedua mencari cari kesalahan. semoga menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia dalam menyikapi permohonan keberatan ini. bahwa keberatan pemohon tidak relevan dengan hal permohonan keberatan yang dimohonkan keberatan hasil perolehan suara putaran kedua tapi yang didalilkan putaran pertama. oleh karena itu, mohon ditolak, dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.il poin yang memberikan sumbangan masing masing idem poin hal24 orang sebesar , ( seratus juta rupiah). dalil poin bahwa atas fakta penerimaan sumbangan uang idem poin 80hal24ang melebihi batasan maksimum. dalil poin selanjutnya panwaslukada bengkulu tengah idem poin 81hal24 mengirimkan surat nomor panwaslukada bt xiidalil poin bahwa dari rangkaian fakta diatas terdapat fakta idem poin hal.undang undang dalil poin bahwa terdapat fakta ferry, aktif kembali bahwa terhadap dalil pemohon hal. sebagai ketua dprd bengkulu tengah pasca tersebut, khususnya terhadap poin pemilukada putaran satu sebagaimana tertuang halaman kami selaku dalam berita acara hasil rapat pleno memohon memberikan tanggapan panwaslukada kabupaten bengkulu tengah sebagai berikut nomor lap hpp bt xii tertanggal bahwa tidak benar dalil pemohon desember tentang dugaan pelanggaran yang menyatakan memohon tidak yang dilakukan oleh paslon nomor urut ferry, menindaklanjuti rekomendasi sh) yaitu melakukan kegiatan tugas sebagai panwaslukada tentang dugaan ketua dprd bengkulu tengah. dalam pelanggaran yang dilakukan kesimpulannya bawaslu bengkulu tengah pasangan calon nomor urut menyatakan: yaitu melakukan tugas sebagai bahwa dugaan pelanggaran tersebut ketua dprd kabupaten bengkulu termasuk dalam pelanggaran administrasi. tengah, hal ini sudah merekomendasikan kepada kpu bengkulu ditindaklanjuti oleh memohon tengah untuk menindaklanjuti dugaan dengan mengirimkan rekomendasi pelanggaran administrasi yang dilakukan berupa surat yang ditujukan oleh paslon nomor urut ferry, dan kepada pasangan calon bupati sabri, sos) dan wakil bupati ferry dan sabri nomor kpu bt x il 2011yang pada intinya berisi pemberitahuan kepada ferry,vide bukti, menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat berita acara nomor ba dan laporannya tentang hasil pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calonanggal februarimenetapkan pasangan calon nomor urut atas nama ferry, dan sabri, sos sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten bengkulu tengah tahun putaran kedua: bahwa (vide bukti bahwa (vide bukti bahwa bengkulu tengah telah dibentuk secara resmi pada tanggal juni dengan disahkan rancangan undang undang ruu) tentang pembentukan kabupaten bengkulu tengah untuk menjadi undang undang. rancangan undang undang yang telah disahkan oleh dpr tersebut akhirnya ditandatangani oleh presiden soesilo bambang yudhoyono menjadi undang undang nomor tahun pada tanggal juli bahwa proses pemilukada kabupaten bengkulu tengah putaran kedua ini telah dicederai dengan perbuatan perbuatan curang dengan cara mobilisasi dan penggalangan pegawai negeri sipil dan pejabat struktural skpd oleh bupati kabupaten bengkulu utara bernama imron rosyidi paman kandung calon bupati pasangan calon nomor urut bernama ferry) untuk pemenangan pasangan calon nomor urut notabene masih memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mempengaruhi masyarakat kabupaten bengkulu tengah dalam pemenangan pasangan calon nomor urut bernama ferry, s.h. dan sabri, sos.: bahwa, (vide bukti bahwa adapunterdapat dalam surat bupati tersebutagar jati, bengkulu tengah:, sebelumnya pernah menjadi plt. camat pagar jati, bengkulu tengah, idrus albar asisten iiiondok kelapa, bengkulu tengah: eddy firdaus staf,i!selain itu, memohon mengajukan (lima) orang saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: tafsir saksi adalah ketua ppk kecamatan talang empat, pada saat rekapitulasi, hadir semua saksi pasangan calon dan terdapat keberatan pasangan calon nomor urut pemohon), tidak ada kejadian pada saat pemungutan suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani. arsip saksi adalah ketua ppk kecamatan parigi linda: pada saat rekapitulasi, hadir semua saksi pasangan calon dan tidak terdapat keberatan, tidak ada kejadian pada saat pemungutan suara, kampanye, dan lain lain. rustam candi saksi adalah ketua ppk kecamatan parigi sakti: pada saat rekapitulasi, hadir semua saksi pasangan calon dan tidak terdapat keberatan, saksi memantau tps. tidak ada kejadian pada saat pemungutan suara, kampanye, dan lain lain. raffi saksi adalah ketua pps dusun genting sabuk, semua pemilih terdaftar mencoblos, nama nama yang didalilkan pemohon masih bawah umur sudah dewasa dan terdaftar dpt: pada saat pencoblosan, saksi pasangan calon hadir termasuk ada ppl dan kepolisian, dan tidak ada keberatan: tanwin tidak terdapat dalam dpt karena sedang penjara, sedangkan raskin dan swim terdaftar dalam dpt dan mencoblos, enam orang sakit didatangi petugas rumah agar mencoblos. akbp harris sudarto pada saat pemilukada bengkulu tengah, saksi menjabat sebagai kapolres: kepolisian telah melakukan rencana pengamanan dengan menggunakan kebijakan dua kunci gembok: metode pengamanan menggunakan model tps, polisi, dan lintas, kepolisian juga mendapatkan satu kopi formulir penghitungan dan dilakukan penghitungan versi kepolisian: dalam penyelenggaraan pemilukada tidak ada masalah, perkara pemilukada bengkulu tengah putaran kedua tidak ada kasus yang ditindaklanjuti oleh gakumdu. menimbang bahwa pihak terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal maret yang didengarkan dan disampaikan dalam persidangan tanggal maretengkulu tengah dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten bengkulu tengah tahun dengan nomor urut (satu) sesuai keputusananggal agustus dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu tengahtengah tahun bahwa pada tanggal februari memohon komisi pemilihan umum kabupaten bengkultengahdandengan perolehan suara sebagai berikut: perolehan pribadi, dan drs. hm. wasit mso ama bahwa berdasarkananggal februari pihak terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau pasangan calon terpilih dalam pemilukada bengkulu tengah tahunbengkulu tengah tahun dan meminta agar mahkamah konstitusi menyatakan batal demi hukumtengah tahun model db kwk) tanggal februarengkulu tengah sesuai surat keputusan memohon nomor tahun engkulu tengah tahun mahkamah konstitusi republik indonesiaengkulu tengah adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh mahkamah: |
kj)dra. hj. sri rahayu pekerjaan anggota dpr fraksi pdi perjuangan periode alamat jalan negara nomor kota malang nama drs. ec. rb. priyatmoko tomo, pekerjaan anggota dprd kota malang fraksi pdi perjuangan periode alamat jalan sukorejo nomorndy firasat, s.h., m.h, martin hamonangan, s.h., m.h, anthony lj. rata, s.h., hadi susanto, slang, berkedudukan jalan bantaran nomor kota malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu. kota bertanggal juni memberi kuasa kepada samsul huda, s.h., dan: syamsudin salawat palette, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada yar law firm attorney law, beralamat gedung warnai 3th floor suite jalan proklamasimohamad anton pekerjaan swasta alamat jalan logo indah nomor rt. rw.rt. rw.h., dan syarif hiduplah, s.h., mba: para advokat konsultan hukum pada art partner law office yang beralamat menara kuningan 8th floor jalan h.r. rasa said blok kav jakarta, baikbahwa unsur unsbahwa peraturan kpu nomor tahun hurufsebelum hari dan tanggal pemungutan suara bahwa dalam perkara guo subjek pelaku tindak pidana politik uang sudah jelas yaitu sdr. mohamad anton beserta tim kampanyenya karena perbuatan politik uang yang dilakukan dalam bentuk pengundian door prize dalam acara kampanye panggung terbuka. bahwa sebagaimana peraturan kpu nomor tahun huruf menyebutkan adanya klausul berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum tanggal pemungutan suara. bahwa dalam perkara guo pelanggaran dilakukan pada saat kampanye putaran pertama (tanggal mei jadwal kampanye selama hari mei s d mei masa tenang tiga hari mei s d mei pemungutan suara tanggal mei sedangkan jangka waktu untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap yang dihitung dari penanganan oleh panas sampai pelaksanaan putusan pengadilan tinggi membutuhkan waktu (tujuh puluh dua) hari. bahwa apabila memperhatikan kejadian tindak pidana pemilu oleh pasangan calon nomor urut sejak tanggal mei dan pemungutan suara tanggal mei maka hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum perihal pembatalan calon yang melakukan money politik karena peraturan kpu nomor tahun huruf maupun nomor tahun mensyaratkan harus terlebih dahulu adanya putusan berkekuatan hukum tetap. bahwa aturan hukum tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan dikarenakan disyaratkan untuk mendapat putusan berkekuatan hukum tetap sebelum pelaksanaan pemungutan suara. padahal pengusutan tindak pidana pemilukada membutuhkan waktu hari. bahwa sehubungan dengan kampanye dengan cara menggelar panggung terbuka merupakan kegiatan yang sangat penting bagi calon dan calon pemilih, karena calon selain menyampaikan rencana program kerja (visi dan misi) juga melakukan ajakan kepada calon pemilih untuk memilih calon. bahwa akan tetapi apabila terjadi pelanggaran money politic oleh calon saat kampanye terbuka,hal ini juga berarti: pasangan calon yang secara nyata melakukan politik uang pada saat kampanye terbuka (selama hari) tidak akan membawa akibat dicoret dibatalkan sebagai peserta pemilukada karena untuk pencopotan calon membutuhkan syarat adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memakan proses hukum selama (tujuh puluh dua) hari. selain itu berdasarkan peraturan kpu nomor tahun huruf yang pada intinya menyebutkan pencopotan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, hal ini menunjukkan semakin tidak mungkin dilakukan pencopotan terhadap pasangan calon yang melakukan politik uang. bahwa dalam nomor tahun tentang pemerintah daerah perihal sanksi pidana politik uang disebutkan dalamsepuluh jutamemperhatikan unsur unsur pidana dalam nomor tahun juncto maka secara nyata tersebut merupakan depict formil yaitu:berdasarklam disebutkanbahwa apabila nomor tahun juncto dihubungkan dengan nomor tahun maka pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diberhentikan, karena ancaman pidana penjara dalam nomor tahun juncto maksimal hanya (enam belas) bulan, dengan perincian: yaitu (dua belas) bulan yaitu: bulankampanye atas panggung terbuka tidak akan mampu diselesaikan dengan perangkat hukum keadilan prosedural. bahwa kalaupun misal ada pelanggaran money politic oleh pasangan calon dilakukan pada tanggal april (tanggal penetapan pasangan calon) maka hal tersebut juga tidak akan dapat dilakukan pencopotan terhadap calon yang melakukan money politic. dikarenakan membutuhkan waktu (tujuhpuluh dua) hari untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu pada tanggal juni sedangkan diketahui pemungutan suara dalam pemilukada kota malang dilakukan pada tanggal mei"bahwa sejalan dengan pendapat schaff dalam bukunya election for sale (sebagaimana dalil angka atas) pemerintah melalui direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri, djohermasyah djohan menyatakan resah terhadap praktik money politic dalam pilkada yang membawa akibat kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi: berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian dalam negeri, sejak hingga akhir mei kepala daerah yang tersandung kasus korupsi jumlahnya fantasi yaitu orang. direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri, djohermasyah djohan, mengatakan, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah jika pemilihan kepala daerah, khususnya tingkat kabupaten kota, tetap berlangsung. kalau persentase sudah mencapai persen. sepanjang pilkada secara langsung terutama pilkada kabupaten kota, kami menduga dapat menembus angka akhir tahun menurut dia, tingginya jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dikarenakan biaya pilkada terbilang mahal. mulai dari pendaftaran, kampanye, bahkan jika sudah terpilih pun harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit. besarnya uang yang dikeluarkan, lantas dijadikan penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan anggaran dan korupsi. kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan. ini angka yang tidak main main, ini memisahkan kita semua, tegas djohermansyah. selain biaya politik yang tinggi, kecenderungan masyarakat memilih kepala daerah bukan karena program calon, melainkan karena materi yang diberikan oleh calon yang dipilih, juga turut andil atas maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.(vide bukti bahwa apabila dalam kampanye panggung terbuka pasangan calon yang membagikan door prize dengan simbol nomor (enam) yang antara lain terdiri dari: (enam) buah sepeda motor, (enam) buah mesin cuci, (enam) buah sepeda gunung, (enam) tiket umroh gratis, (enam) buah kipas angin dll tidak membawa akibat hukum pencopotan pasangan calon, maka dapat dipastikan dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang kota malang atau daerah lain, maka panggung terbuka kampanye akan dihiasi dengan barang barang door prize yang lebih mewah dibanding yang terjadi dalam pilkada kota malang saat ini. bahwa secara nyata pasangan calon nomor urut telah melakukan politik u. hal ini sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii1 bahwa dengan demikianadalah tidak sah, batal, dan tidak mengikat. bahwa sebagai akibat pembatalan perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut tersebut serta berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu kota tanggal mei selain pasangan calon nomor urut tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara atas (tiga puluh proses), sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh tps kota malang yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara atau dan pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara atau bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang seluruh tps kota malang tersebut, diperintahkan kepada kpu, bawaslu, memohon, kpu provinsi jawa timur, bawaslu jawa timur, dan bawaslu kota malang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya,mbatalkiii. mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama, mohamad anton dan sutiaji, sebagai pemenang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota malang. iv. memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps yang diikuti oleh pemohon dan pasangan calon nomor urutota malang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya, vukti tanda terima dari memohon tanggal mei yang diberikan kepada pemohon mengenajadwal kampanye dan daerah kampanye untuk pasangan calon, bukti fotokopi artikel tentang kampanye pasangan calon aji pada tanggal meiklienblimbinglowokwarusukun: bukti fotokopi artikel tentang kampanye pasangan calon pada tanggal mei wilayahwilayah kecamatan blimbing: bukti fotokopi artikel tentang kampanye pasangan calon aji pada tanggal mei wilayah kecamatan lowokwaru: bukti fotokopi artikel tentang kampanye pasangan calon aji pada tanggal mei wilayah kecamatan sukun, bukti kupon door prize kampanye pilkada umroh bersama abah anton dan suami dengan nomor serijurnal konstitusi yang diterbitkan oleh mahkamah konstitusi volume nomor juni isinya: kutiphalamanbukti fotokopi artikel pernyataan ketua panwasnlu kota malang, sdr. azhari husein, yang dimuat lensa indonesia.com, bukti fotokopi artikel akhir tahun kepala daerah korupsi gy9ig9 pada tanggal yang berjudul akhir tahun kepala daerah korupsi diprediksi capai orang : bukti fotokopi undangan klarifikasi nomor bawaslu kota malang vi tanggal juni dari panwaslukada kota malang yang ditujukan kepada sar. haris budi kuncahyo, ag.,mendengar keterangan saksi saksi pengan permohonan bertanggal juni yang diterima dalam persidangan tanggal juni yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: kewenangan mahkamah bahwa permohonan guo perihal pembatalan permohonan keputusan kpu kota malangpasangan calon jl, berikut berita acara klarifikasi yang dibuat oleh panwaslukada kota malang tertanggal junipasangan calon jl,: bukti fotokopi satu bundel kupon door prize kampanye pilkada umroh bersama abah anton sutiaji yang dibagikan tim pemenang kepada peserta kampanye (calon pemilih) denganartikel tentang jalan sehat yang diselenggarakan pada tanggal maret dalam rangka hut partai gerindra, bukti fotokopi artikel tentang kegiatan ziarah wali limo gratis yang diselenggarakan oleh pasangan calon aji (h. mohamad anton dan sutiaji) yang dimuat harian radar malang, jumat maret selain itu, pemohon juga mengajukan seharis budi kuncahyo saksi beralamat jalan joo raharjo blok ib, mejosari, lowokwaru, kota malang: bahwa pasangan calon nomor urut aji pihak terkait) dalam masa kampanye membagikan kupon door prize yang diundi dengan hadiah serba dan hadiah hiburan. yang membagikan adalah azhar, tim sukses pasangan calon nomor urut pada tanggal mei saksi menghadiri kampanye tersebut dan ikut mengatur lalu lintas, dalam kampanye tersebut diumumkan pemenangnya akan tetapi tidak tahu siapa pemenangnya, saksi telah melaporkan hal tersebut kepada panas pada tanggal juni bertemu dengan fajar santosa, akan tetapi tidak ditindaklanjuti: saksi mengetahui bahwa bawaslu berpendapat bahwa kupon undian door prize tidak termasuk kategori money politicsetiap orang harus memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi: bahwaangka pmk menentukan pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilukada . selanjutnya angka menjelaskan bahwa pemohon adalah pasangan calon pemilukada : ketentuan ketentuan tersebut atas memberikan batasan terhadap orang orang yang dapat menjadi subject itis dalam perkara perselisihan hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: bahwa benar berdasarkan keputusan memoho(bukti bahwa namun demikian dalam permohonannya, pemohon telah lalai dengan tidak menguraikan legal standing pemohon dalam mengajukan permohonan guo. fakta bahwa pemohon adalah pasangan calon belum cukup untuk membuktikan bahwa pemohon memiliki legal standing dalam perkara guo. kelalaian ini mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan hukum dan kepentingan hukum pemohon, dalam kapasitas apa pemohon mengajukan permohonan guo. bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam perkara guo. oleh karena permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum, permohonan error object bahwa selain syarat subject itis, terdapat pula syarat object itis yaitu mengenai hal apa yang dapat dipersengketakan dalam perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi.". bahwaapabila dicermati secara seksama, objek permohonan yang diajukan oleh pemohon adalahbahwahanya merupakan objek turunan dan bukan objek utama. dengan demikian maka permohonan pemohon salah objek atau error object. oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum, bahwa syarat subject itis dan object itis adalah syarat kumulatif. sebagai syarat kumulatif maka kedua syarat tersebut harus ada dan melekat pada setiap pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi. ketiadaan salah satunya menyebabkan seorang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk berperkara mahkamah konstitusi. dalam perkara guo pemohon tidak memenuhi baik syarat subject itis maupun syarat object itis oleh karenanya menjadi jelas dan terang bahwa pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara guo, dalam pokok permohonan bahwa hal hal terungkap dalam eksepsi dianggap terulang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkandan oleh karenanyabahwa mencermati permohonan pemohon dengan seksama, sesungguhnya isu hukum yang dikemukakan pemohon adalah adanya praktik politik uang atau money politic yang diduga dilakukan oleh pihak terkait dengan cara pembagian hadiah door prize dengan simbolisasi nomor urut enam yang dilakukan pada saat kampanye terbuka pihak terkait. isu hukum ini sesungguhnya diarahkan kepada pihak terkait dan menjadi domain pihak terkait untuk menjawabnya. namun hal itu tidak menghalangi memohon untukbahwa sesungguhnya penyelengaraan pemilihan umum walikota dan wakil walipenyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil waliu walikota dan wakil walikotappt. yang merupakan bakal pasangan calon perseorangan,::,, partai amanat nasional, partai bulan bintang, partai peduli rakyat nasional, partai keadilan dan persatuan indonesia, partai persatuan daerah: partai persatuan indonesia, partai republikan: partai merdeka, partai kebangkitan nasional ulama: partai buruh: partai pelopor, partai bintang reformasi: partai persatuan pembangunan, partai persatuan nahdlatul ummah,, partai keadilan sejahtera, partai hati nurani rakyat:enamvide : pasangan calon mohamad anton dan sutiaji,,walikota dan wakil wali(bukti hasil pengundian nomor urut tersebut kemudian diplenokan oleh memohon pada tanggal april yang kemudian dituangkan keputusan memohon:: nomor urut pasangan calon mohamad anton dan sutiaji: bahwa sebelum bertarung dalam kontestasi pemilihan umum walikota dan wakil walikota malang tahun para pasangan calonwalikota dan wakil walikota malang tahun bahwa pada masa kampanye, bawaslu kota malang menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon. atas temuan tersebut, panwaslukada kota malang mengeluarkan rekomendasi yang dituangkan dalam:di (bukti dana (bukti bahwa terkait dengan surat dari bawaslu kota malang sebagaimana tersebut atas dapat memohon jelaskan dan uraikan kronologis penyiapan atas surat tersebut sebagai berikut: bahwa surat surat bawaslu kota malang tersebut atas diterima memohon pada tanggal mei sebagaimana dalam catatan buku penerimaan surat masuk kpu kota malang, bahwa pada tanggal mei surat sebagaimana dimaksud atas, oleh memohon (dalam hal ini saudara zainuddin, selaku pokja kampanye) dipelajari dan kemudian disampaikan kepada komisioner lainnya untuk menentukan langkah langkah apa yang harus diambil, bahwa setelah mempelajari isi keseluruhan dari surat bawaslu tersebut, memohon berkesimpulan untuk berkoordinasi dengan bawaslu kota malang guna meminta bukti bukti yang ada sebagai bahan untuk mengambil keputusan: bahwa pada tanggal mei bertempat rumah makan prambanan bersamaan dengan rapat koordinasi tentang distribusi logistik pemilukada kota malang tahun antara memohon, bawaslu kota malang, kepolisian, ppk, camat dan pihak pihak yang lainnya, memohon setelah acara sebagaimana dimaksud atas meminta kepada bawaslu kota malang untuk dapat memberikan bukti bukti sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi bawaslu kota malang: bahwa bawaslu kota malang berjanji akan segera menyerahkan bukti bukti sebagaimana yang diminta oleh memohon: bahwa sampai dengan masa berakhirnya masa kampanye terbuka (pada tanggal mei bukti bukti sebagaimana dimaksud atas belum juga diserahkan kepada kpu kota malang. bahwa setelah rangkaian peristiwa atas, memohon mempertimbangkan beberapa hal: bahwa sebelum mengambil sebuah kesimpulan atas sebuah pelanggaran administratif kampanye, memohon memandang perlu untuk melakukan klarifikasi pada pihak pihak yang berkepentingan, dalam hal ini bawaslu kota malang selaku pemberi rekomendasi dan pemilik bukti bukti, dan pihak pihak yang diduga melakukan pelanggaran. bahwa dalam proses klarifikasi yang pada akhirnya memohon harus mengeluarkan sebuah sanksi, memohon berpedoman pada bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. bahwa sampai dengan masa berakhirnya kampanye terbuka (tanggal mei proses klarifikasi pada alat bukti sebagaimana yang direkomendasikan oleh bawaslu kota malang belum dapat memohon lakukan mengingat alat bukti yang dibutuhkan oleh memohon belum juga diserahkan oleh bawaslu kota malang. bahwa mempertimbangkan hal hal tersebut atas memohon belum dapat mengambil sebuah kesimpulan atas rekomendasi yang diberikan oleh bawaslu kota malang. bahwa selain rekomendasi tersebut atas, bawaslu kota malang, tidak pernah memberikan rekomendasi mengenai pelanggaran pelanggaran serius dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota malang tahun tidak pula ada rekomendasi yang berkaitan dengan pengundian door prize yang dilakukan oleh pihak terkait: bahwa pelaksanaan pemungutan suara 'girimkan saksinya untuk memantau jalannya pelaksanaan pemungutan suara tps.: bahwa. demikian pula terhadap keseluruhan proses penyelengaraan pemilihan umum walikota dan walikota malang tahun tidak ada satupun rekomendasi panwaslukada kota malang tentang adanya pelanggaran serius yang terjad(pasangan nomor (empat),walikota dan wakil walikota malang tahun:::tanggal mei yang menetapkan pasangan calon mohamad anton dan sutiaji sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota malang tahun bahwa meskipun pemilihan umum walikota dan wakil walibakalkeberatan terhadaptahun, umum, bebas dan rahasia uber) serta jujur dan adil (judul):l) eksepsi memohon berdasarkan hukum: (iii) permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar sertatanggal oktobertanggal april,adijl: bukti fotokopi surat nomor bawaslu kota malang tentang penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh paslon do:menimbang bahwa pihak terkaityangber,oleh karenanya permohonan itis dapat diterima. dalam eksepsi': demikian pula berdasarkan ketentuan angka,juncto pmkdua ketentuan guo maka sangat jelas dan tegas bahwa yang menjadi objek (utama) permohonan perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon. dengan demikian dalam pengajuan permohonan php objek (utama) permohonan sebagai pintu masuk pengajuan keberatan keberatan atas hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah berita acara dan atau keputusan komisi pemilihan umum memohon), dalam hal ininamun apabila mencermati objek (utama) dalam permohonan itis, yang menjadi objek (utama) permohonan itis adalahdangkan objek kedua permohonansebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, mahkamah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan dalam pemeriksaan tersebut mahkamah wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan. berkaitan dengan hal itu dalam sidang pertama tanggal juni mahkamah telah memberikan nasihat kepada pemohon, salah satunya adalah agar pemohon memperhatikan dengan baik dan cermat objek permohonan sebagaimana yang tercantum pada perihal perbaikan permohonan dan karenanya telah memberikan kesempatan lagi kepada pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan yang kedua kalinya. namun kenyataannya dalam perbaikan yang kedua pemohon tetap tidak merubah objek permohonan dan atau tetap menjadik (utama) permohonan (object itis) bahwa sebagaimana ketentuan juncto pmk sebagaimana diuraikan atas yang menjadi objek (utama) permohonan adalah penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon. bahwa memang benar pemohon pada perbaikan permohonannya telah menambahsebagai objek perselisihan, akan tetapi pemohon tetap menempatct itis atau objek (utama) dalam permohonannya, oleh karena dalam permohonan itis yang menjadi objek utama permohonan bumaka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dan pmk tersebut atas, permohonan pemohon adalah salah objek (error object), karena pemohon tidak menjadikan objek (utama) permohonan adalah pembatalan atas.dasarkan bukti tanda terima tertanggal mei (vide bukti pemohon menerima surat dari memohon yang terdiri dari:permohonan pemohon didaftarkan mahkamah konstitusi pada tanggal juni.(vide bukt"door prize oleh pasangan calon nomor urut dalam kampanye akbar panggung terbuka yang sama sekali tidak dijadikan sebagai temuan pelanggaran pemilu oleh panitia pengawas pemilu. bahwa pendaftaran bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota kota malang tahun dilaksanakan berdasark.(vide bukti bahwa dengan demikian jelas dan nyata permohonan pemohon error object oleh karenanya permohonan pemohon haruslah ditolak atau(alasan keberatan pemohon guo pada pokoknya adalah pihak terkait dianggap telah melakukan praktik politik uang (money politic), yakni dengan cara ketika pihak terkait melakukan kampanye rapat umum disertai dengan pemberian hadiah (door prize) dengan cara pengundian: menurut pemohon hal tersebut dimaksudkan untuk membangun persepsi publik, apabila masyarakat ingin punya sepeda motor, ingin punya televisi, ingin umroh gratis cobloslah nomor urut hal yang demikian itu, menurut pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah nomortentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun nomor tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemilihan kepala daerah, keliru apabila pemohon berpendapat atau beranggapan bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut merupakan bentuk praktik politik uang, sehingga bertentangan dengan ketentuan nomor dan ketentuan nomor serta ketentuan ketentuan lainnya yang disebutkan oleh pemohon dalam dalil dalilnya tersebut, bahwa kampanye dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota malangmenawarkan visi, misi, dan program pasangan calon peserta pemilukada kota malang tahun sesuai ketentuan angka nomor bahwa melalui kampanye masing masing pasangan calon paslon). hal mana sesuai ketentuan nomor bahwa visi dan misi serta program paslon tersebut agar dapat bersosialisasi secara luas masyarakat, maka berbagai cara dilakukan oleh paslon dan atau tim kampanye pasdengan hati nurani dan atau sesuai pilihannya berdasarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh paslon bersosialisasi secara luas masyarakat: demikian pula halnya yang dilakukan oleh tim kampanye pihak terkait agar masyarakat tertarik menghadiri kampanye rapat umumrapat umum dimaksud tim kampanye pihak terkait disertai kegiatan gerak jalan sehat berhadiah (door prize) dengan cara diundi, yakni dengan cara nomor peserta gerak jalan dikumpulkan oleh panitia dan pengundian hadiah (door prize) tersebut dilakukan ditengah acara kampanye hingga berakhirnya acara kampanye. karenanya tidak logis dan keliru apabila pemohon beranggapan bahwa apabila ingin punya sepeda motor, ingin punya sepeda gunung, ingin punya televisi, ingin umroh gratis harus mencoblos nomor urut pihak terkait). sebagaimana pula keliru apabila ingin melihat artis atau menonton panggung hiburan gratis harus nobles nomor urut paslon yang bersangkutan. apabila peristiwa guo harus dinarasikan dengan kata kata, yang benar adalah apabila ingin berpeluang punya sepeda motor atau punya sepeda gunung atau punya televisi atau umroh gratis maka hadirlah kampanye pihak terkait. sebagaimana apabila ingin melihat artis atau menonton panggung hiburan gratis maka menghadiri kampanye paslon yang sedang berkampanye dimaksud tersebut, bahwa dengan demikian jelas, yang dapat mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya adalah visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh paslon dan sama sekali bukan hadiah (door prize) atau bukan karena artis atau panggung hiburannya atau dengan kata lain, hadiah (door prize), artis ataupun panggung hiburan bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih menentukan pilihannya, melainkan untuk mempengaruhi pemilih agar hadir dalam kampanye pasangan calon dan mendengarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon, bahwa selain itu, penerima hadiah (door prize) juga terbatas. yakni, dari setiap kegiatan kampanye rapat umum yang dibarengi dengan kegiatan gerak jalan sehat, panitia melakukan pengundian hadiah (door prize) berupa (satu) pemenang door prize umroh, (tiga) pemenang door prize sepeda motor, (tiga) pemenang door prize sepeda gunung, (tiga) pemenang kulkas, (tiga) pemenang televisi, (tiga) pemenang rice cooker, (tiga) pemenang kipas angin, (tiga) pemenang kompor gas, (sepuluh) pemenang setrika dan (sepuluh) payung, bukan masing masing sebanyak (enam) hadiah (door prize) sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon maupun sebagaimana yang tercantum pada kupon door prize kampanye bukti pt 10j. memang benar dalam kupon tercantum macam macam hadiah dengan masing masing pemenangnya adalah (enam) orang pemenang, jumlah hadiah yang tercantum pada kupon tersebut semula dimaksudkan untuk seluruh kegiatan kampanye (dua) kali putaran, namun dalam pelaksanaannya kemudian pembagian hadiah door prize setiap kegiatan adalah seperti yang tersebut atas. sehingga pemenang hadiahnya menjadi lebih banyak dan pemenang rohnya menjadi (sepuluh) orang bukan (enam) orang sebagaimana yang tercantum pada kupon dan seluruh door prize dimaksud sudah diceritakan kepada para pemenangnya, kecuali door prize berupa umroh yang rencananya diberangkatkan pada tanggal juli bukti pt 11j. bahwa dengan demikian pemenangnya sangat terbatas, yakni pemenang dalam setiap kegiatan kampanye adalah sebanyak (empat puluh dua) orang. sehingga seandainya penerima hadiah tersebut dimaksudkan agar mencoblos pihak terkait, good non, maka sasarannya hanya kepada pemenangnya saja atau sekitar (empat puluh dua) pemenang atau seandainya pengundian hadiah itu dilakukan setiap kegiatan kampanye, yakni sebanyak (sepuluh) kali kegiatan kampanye sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, maka hanya terdapat orang pemenang dan hal itu sama sekali tidak signifikan terhadap keterpilihan pemohon mengingat selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait sebanyak (sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan) suara: bahwa lagipula undian umroh juga tidak dilakukan karena semata mata kepentingan pemilukada saja, melainkan dilakukan oleh mohammad anton (kini walikota malang terpilih) secara periodik dalam kegiatan istighosah bersama yang telah berlangsung lebih dari (empat) tahun terakhir, yang setiap tahunnya tidak kurang dari (enam puluh) orang ramah istighosah yang diberangkatkan umroh dengan cara diundi, bahwa lagipula sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dan pada kenyataannya pemberian hadiah tersebut dilakukan dengan cara pengundian. artinya hadiahnya tidak diberikan secara langsung kepada seluruh yang menghadiri kampanye melainkan melalui pengundian dan siapapun yang berhasil memenangkan undian, hadiah dimaksud telah menjadi hak pemenangnya sebagai prestasi keikutsertaannya dalam kegiatan gerak jalan sehat dan kehadirannya dalam acara kampanye. sehingga pemenangnya tersebut tidak dapat dibebani syarat apapun termasuk syarat harus nobles pihak terkait. bahkan tidak menutup kemungkinan yang tertarik untuk datang dalam acara kampanye rapat umum yang diselenggarakan oleh pihak terkait bukan saja pendukung pihak terkait melainkan dapat saja pendukung atau tim sukses pasangan calon lain yang datang semata mata berharap mendapatkan hadiah (door prize) dan jika benar mendapat hadiah maka tidak ada jaminan yang bersangkutan akan mencoblos pihak terkait. bahkan dapat jadi yang datang tidak hanya masyarakat kota malang, melainkan masyarakat luar kota malang yang tidak memiliki hak pilih: bahwa pemohon nampaknya kurang memahami makna ketentuan tentang pemerintahan daerah dan ketentuan yang digunakan oleh pemohon sebagai dasar keberatannya. bahwa yang dimaksud oleh ketentuan dan ketentuan guo, yang dilarang adalah pemberian janji atau uang atau materi lainnya secara langsung kepada pemilih dengan imbalan prestasi atau dengan syarat mencoblos atau memilih paslon yang bersangkutan. sehingga pemberian janji atau uang itulah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih: hal mana sangat berbeda dengan pengundian hadiah (door prize) pada acara kampanye pihak terkait, prestasi atau syarat pemenangnya adalah harus hadir dalam acara kampanye bukan harus nobles pihak terkait. oleh karena itu pemberian hadiah (door prize) dengan cara pengundian bukan merupakan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan nomor dan ketentuan nomor guo. karena itu pula, kampanye yang diselenggarakan oleh pihak terkait dimaksud bukan merupakan pelanggaran kampanye dan atau bukan pula merupakan praktik politik uang (money politic) sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh pemohon: bahwa seandainya tata cara kampanye guo dinilai sebagai pelanggaran, good non, maka sesungguhnya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan tersebut dianggap telah terbukti apabila didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. hal mana sesuai ketentuan berbunyiketika pihak terkait menyelenggarakan kampanye rapat umum yang diselingi dengan pengundian hadiah (door prize) sama sekali tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dan atau teguran laporan baik dari pasangan calon lain, termasuk pemohon maupun dari bawaslu dan atau dari memohon. hal mana karena menurut hukum kampanye rapat umum yang diikuti dengan pengundian hadiah (door prize) adalah bukan atau tidak termasuk salah satu jenis pelanggaran kampanye sebagaimana diatur secara limitation dalam ketentuan dan nomor dan atau bukan pula pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan dimaksud tersebut atas dan ketentuan ketentuan lainnya yang disebutkan oleh pemohon dalam dalil permohonannya: bahwa oleh karena faktanya kampanye rapat umum yang diikuti dengan pengundian hadiah (door prize) bukan termasuk pelanggaran praktik politik uang dan atau tidak termasuk pula salah satu jenis pelanggaran kampanye sebagaimana diuraikan tersebut atas, maka dasar dasar hukum larangan pelanggaran politik uang (money politic) dan atau pendapat pendapat ahli tentang pelanggaran politik uang (money politic) dan akibat hukumnya serta mengenai jangka waktu penegakan hukum tindak pidana pemilukada sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalilnya dimaksud menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan: bahwa seandainya pengundian hadiah (door prize) dimaksud dianggap telah merupakan pelanggaran kampanye, good non, maka sanksi pelanggaran tersebut sama sekali tidak mempengaruhi atau berpengaruh dapat dibatalkannya perolehan suara hasil pemilukada kota malang tahun lebih lebih dapat didiskualifikasikannya pasangan calon sebagaimana yang didalilkan dan dituntut secara keliru oleh pemohon dalam permohonannya. sebab selain pemohon tidak menguraikan hubungan dan pengaruhnya antara pelanggaran dimaksud dengan perolehan suara masing masing pasangan calon, sesungguhnya sanksi pelanggaran kampanye telah diatur secara limitation dalam ketentuan nomor berdasarkan ketentuan guo sanksi yang paling berat adalah penghentian kampanye selama masa kampanye oleh kpud dan sama sekali bukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kota malang, bahwa lebih dari itu, seandainya pengundian hadiah (door prize) yang diadakan pada saat kampanye dianggap sebagai money politic, good non, maka itupun sama sekali tidak berakibat adanya perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara masing masing pasangan calon. mengingat selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait adalah sebanyak suara: bahwa mengenai money politics, akil mochtar, sh. dalam makalahnya yang berjudul mahkamah konstitusi dan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang tanggal november pada halaman (delapan) menuliskan sebagai berikut: dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka. bahwa pandangan guo sejalan dengan putusan mahkamah nomor php.d x yang diucapkan pada tanggal desember sebagaimana tertera pada halaman yang berbunyi:. bahwa memperhatikan pendapat tersebut atas dan apabila dibandingkan dengan dalil keberatan pemohon, maka dalil keberatan pemohon dalam permohonan itis menjadi jelas dan nyata bahwa dalil keberatan pemohon sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, bahwa selain dari itu, telah ternyataota malang tahun antara jumlah perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan suara semua tps se wilayah kota malangberdasarkan seluruh uraian tersebut atasmalang tahun serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara peserta pemilukada kota malang tahu, dan masif, serta tidak mempengaruhi atau berpengaruh terhadap hasil penghitungan perolehan suara masing masingobjek permohonan salah: permohonan pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. bahwa berdasarkan(vide buktiyang diusung oleh (tiga) partai politik sebagai berikut: partai demokrasi indonesia perjuangan pdi perjuangan). partai damai sejahtera pds) partai serikat indonesia psi)(vide bukti adalah sebagai berikut: nomor urut pasangan calon atas nama dwi cahyono, dan muhammad nur uddin, spt. nomor urut pasangan calon atas nama dra. hj. sri rahayu dan drs. ec. rb. priyatmoko tomo, mm. nomor urut pasangan calon atas nama dra. hj. heri puji utami, m.a.p dan ir. sofyan edi maroko nomor urut pasangan calon atas nama mujair dan ir. lunar mulya hk,mm nomor urut pasangan calon atas nama drs. agus dono wibawanto, hum dan ir. arif, hs,mt nomor urut pasangan calon atas nama mohamad anton dan sutiaji bahwa pasangan calon mohamad anton dan sutiaji) pasangan calon nomor urut telah melakukan kampanye menggelar panggung terbuka (vide bukti dengan perincian sebagai berikut: pada tanggal mei melakukan kampanye wilayah kecamatan kedungkandang. (vide bukti pada tanggal mei melakukan kampanye wilayah kecamatan klien. (vide buktimalang nomor kpu kota vi1malang tahun bukti pt berita acara nomor ba !i11walikota dan wakil walikota malang tahunlapfotokopi keputusan kpu: bukti pt fotokopi tanda bukti penyetoran biaya perjalanan ibadah umroh untuk (sepuluh) orang,yudo riyanto, saksi adalah sekretaris tim sukses pasangan calon nomor urut beralamat jalan kol. sutiyoso nomor kelurahan gadang, kecamatan sukun, kota malang, benar bahwa pasangan calon nomor urut membagikan kupon undian door prize tiap kecamatan: pembagian kupon undian door prize dimaksudkan agar pada saat kampanye banyak dihadiri oleh masyarakat dengan acara gerak jalan sehat, semua kupon diundi, tidak ada yang langsung ditukar hadiah: saksi telah melakukan konsultasi dengan kpu bahwa pembagian kupon door prize pada saat kampanye dibenarkan asalkan ada kegiatan yang mengikutinya seperti halnya gerak jalan sehat, anggota tim sukses pihak terkait ada yang telah diklarifikasi oleh panas akan tetapi tidak ada tindak lanjut: hari yulianto saksi beralamat jalan tolo tengah, kelurahan mulyorejo, kecamatan sukun, kota malang: saksi mendapatkan kupon dari teman dan dibagikan kepada warga tetangga saksi: saksi sebagai pemenang undian dan mendapatkan hadiah umrah dan akan diberangkatkan pada tanggal juli hadiah yang diterima saksi tidak mempengaruhi pilihan saksi, van tri anarko beralamat jalan ramayana iii c kelurahan difoto, kecamatan lowokwaru, kota malang, saksi mendapat hadiah door prize inch ketika mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut saksi merupakan simpatisan pasangan calon nomor urutsebagaimana perbaikan permohonan pemohon bertanggal juni adalah permohonan pembatalanbjek permohonaneksepsi tentang salah objek error object)salah objek (error object) dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, jelas bahwa objek sengketa pemilukada yang dimaksud (object ittertanggal dua puluh delapan bulan mei tahun dua ribu tiga belas,memohonbahwa objek permohonan yang diajukan oleh pemohon adalahmenimbanglang sesuai deng. dengan demikian eksepsi memohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukumlang tahunmalang tahun ditetapkan oleh memohon berdasarklepas dari eksepsi memohon dan pihak terkait, karena permohonan pemohon diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan, dan hal tersebut tidak termasuk dalam eksepsi memohon dan pihak terkait maka permohonan pemohon diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan bawah ini:akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentuk, permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonanpada tanggal mei melakukan kampanye wilayah kecamatan blimbing.pada tanggal mei melakukan kampanye wilayah kecamatan kedungkandang (vide bukti pada tanggal mei melakukan kampanye wilayah kecamatan blimbingbahwa dalam kampanye kampanye tersebut atas yang dihadiri ribuan massa, pasangan dan tim kampanyenya menggelar panggung terbuka. selain itu pasangan juga membagikan banyak hadiah kepada peserta kampanye dengan simbolisasi door prize nomor urut (vide bukti bahwa simbolisasi nomor urut terhadap hadiah door prize tersebut dimaksudkan untuk membangun persepsi publik, apabila masyarakat ingin punya kulkas, ingin punya sepeda motor, ingin punya televisi, ingin punya rice cooker, ingin punya sepeda gunung, ingin punya kompor gas, ingin umroh gratis maka cobloslah nomor urut bahwa sebagaimana pemberita(vide bukti bahwa berdasarkan peraturan bawaslu nomor tahun struktur pengawas pemilu kota malang terdiri dari:rizki amalipanggung terbuka yang dilakukan pasangan calon nomor urut dengan membagi bagikan door prize sama sekali tidak menjadi temuan pelanggaran pemilu oleh bawaslu kotaik money politic. bahwa selain itu yang patut disayangkan dalam hal ini adalah sikap memohon maupun bawaslu kota malang justru melegalkan praktik politik uang dalam bentuk door prize. hal ini secara tegas disampaikan oleh ketua paswanlu kota malang sdr. azhari husein sebagai berikut: . pasangan yang bagi bagi doorprice atau hadiah saat berkampanye, tidak masuk kategori money politics.(vide bukti dasar hukum larangan politik uang money politic) bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahpasangan calon nomor urut telah melakukan money politican daerah junctosebagaimanayaitu hasil pemilu tidak legitimate: politisi yang terpilih dapat jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan bahkan mendaur ulang politisi korup melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic konstituen (wrong incentive) kualitas perwakilan merefleksikan diri mereka yang dibayar tidak berdaya dan miskin menghalalkan sumber sumber dana kotor, jangka waktu penegakan hukum tindak pidana pemilukada bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilukada sejak temuan bawaslu maupun pelaporan membutuhkan jangka waktu sampai pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut: tahapan penegakan hukum tindak pidana jangka waktu pemilukada temuan pelaporan bawaslu perbawaslu hari nomor tahun panas memerlukan keterangan tambahan perbawaslu nomor hari tahun penyidikan kepolisian dan pelimpahan berkas hari pengembalian berkas kepada penyidik hari ama penyampaian kembali hari ari berkas jpu nomor tahun pelimpahan berkas jpu hari ari nomor tahun pemeriksaan, persidangan, penjatuhan hari nomor tahun putusan pengajuan permohonan hari ari banding nomor tahun pelimpahan berkas per hari ari pohonan banding oleh nomor tahun pemeriksaan, persidangan dan penjatuhan putusan hari nomor tahun penyampaian hasil putusan dan hari nomor tahun jpu pelaksanaan putusan hari ari dan nomor tahun total waktu yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah (tujuh puluh dua) hari. dasar hukum pembatalan calon terkait politik uang bahwa berdasarkansebagai berikutbahwa berdasarkan peraturan kpu nomor tahun disebutkan sebagai berikut: |
nj rempelopor dengan pengurus: nama eko suryo santoso pekerjaan ketua umum partai pelopor alamat jalan pemangsaan timur jakarta pusat nama ristiyanto pekerjaan sekretaris jenderal partai pelopor alamat jalan pemangsaan timur jakarta pusat masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal bersama dewan pimpinan pusat partai pelopor, bertindak untuk dan atas nama partai peloporselanjutnya disebut: . pemoh sebut: n500 nona,ly rowelcis,s.h. nurdayani,s.h. ayu agung, sos., s.h.,i1. komisi pemilihan umum daerah kabupaten tulang bawang, berkedudukan tulang bawang, selanjutnya disebut nn enne turut memohon komisi pemilihan umum daerah kabupaten ogan ilir, berkedudukan indralaya, selanjutnya disebut nn alan alan nanah turut memohon il: komisi pemilihan umum daerah kabupaten banyu asin, berkedudukan banyu asin, selanjutnya disebut nn lan lan allen alan nnnnnnl lee turut memohon iii: bahwa pada saat rekapitulasi ppk kecamatan padang sidempuan utara yang bertempat kantor ppk kecamatan padang sidempuan utara terjadi pelanggaran hukum, dimana ppk kecamatan padang sidempuan utara membuka kotak suara dan melakukan penghitungan pagi buta sekitar pukul wib. kegiatan penghitungan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas uber dan judul.emohon, pemohon memperoleh suara, sedangkan menurut pemohon seharusnya memperoleh suara. pemohon dirugikan sebanyak suara dikurangi suara sama dengan suara. bahwa berdasarkan rekapitulasi model yang disusun oleh pemohon, terbukti telah terjadi pelanggaran pemilu yang mengakibatkan pemohon partai pemohon. lagipula dalam bukti bukti pt perolehan suara pemohon hanya berjumlah suara, yaitu suara untuk partai dan suara untuk caleg pemohon nomor urut atas nama hj. jadilah siregar, untuk pembuktian kecamatan padang sidempuan hutaimbaru yang didalilkan bahwa pemohon memperoleh suara, pemohon tidak mengajukan model melainkan hanya mengajukan model bukti p 4d) buatan milik sendiri yang dalamnya tertulis pemohon memperoleh suara, terhadap bukti tersebut mahkamah berpendapat, tidak dapat dijadikan bukti yang sah oleh karena selain bukan merupakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh kpu, juga tercatat jumlah perolehan suaranya, yaitu suara lebih banyak daripada perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon yaitu suara, dalam petit, pemohon mendalilkan memperoleh suara dan bukan suara yang berarti selisih suara padahal dalam polita pemohon mendalilkan kehilangan suarasanggau kalimantan barat)suara yang hilang tersebut terjadi kecamatan rindu suara kecamatan beliau suara kecamatan cangkang suara jumlah suara cc. terhadap permohonan pemohon, turut memohon memberikan jawaban bahwa pemohon tidak merinci tps tps mana saja perolehan suaranya hilang, hanya secara global untuk tiga kecamatan. selain itu saksi dari pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara kecamatan: bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya pemohon mengajukan empat bukti, yaitu bukti p 5a, p 5b dan p 5c: dalam bukti p 5a, p 5b dan p 5c model pemohon memperoleh suara di: kecamatan perindo suara kecamatan beliau suara kecamatan cangkang tps kelurahan cangkang suaraada bukti yang sama sekali tidak ditandatangani oleh kpps dan saksi saksi, banyak terdapat coretan dan tipe ex, formulir da, bukan merupakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh kpu, melainkan buatan pemohon sendirikarang anyar pemohon mengklaim memperoleh suara dapil kabupaten karang anyar dan bukan suara, sehingga kehilangan suara jumlah suara jumlah kursi nama partai menurut menurut pemohon pemohon terhadap permohonan pemohon, turut memohon memberikan jawaban sebagai berikut:dak ada keberatan pada seluruh tingkatan yang diajukan oleh saksi partai pelopor pemohon). kehilangan suara pemohon tidak ada muasalnya, perolehan suara yang diklaim pemohon dikurangi sesuai rekapitulasi turut memohon vi, selisihnya bukan suara sebagaimana didalilkan pemohon, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan tiga bukti, yaitu bukti bukti p 6a dan bukti p 6b. bukti berupa data salinan bawaslu kabupaten karang anyar yang berupa salinan lampiran formulir model kecamatan tasikmadu, kecamatan jaten dan kecamatan kebakramat, serta model db dprd kabupaten kota, terhadap bukti bukti atas mahkamah menilai tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena bukti tersebut bukanlah bukti resmi yang dikeluarkan oleh kpu, melainkan data yang dibuat oleh panitia pengawas pemilihan umum kabupaten karang anyar yang tidak berwenang memberikan data perolehan suara peserta pemilurbukti dan tidak beralasan,elas dirugikan dengan berkurangnya atau hilangnya suara yang sesungguhnya sudah terdata model penghitungan kpu kota padang perhitungan menurut pemohon sidempuan sesuai dengan model suara suara suara suara suara suara suara suara suara suara merdeka suara suara pkb suara suara pku suara suara suara suara pelopor suara suara bahwa berdasar hal tersebut diatas bila dipertandingkan dengan rekapitulasi perhitungan yang dibuat oleh pemohon, yang berdasar rekapitulasi model terbukti telah terjadi penggelembungan suara untuk partai politik tertentu. sementara pemohon kehilangan suara berdasarkan data dikurangi berdasarkan rekap kpu kota padang sidempuan sama dengan suara. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon nyata nyata dirugikan atau kehilangan suara secara massif sebanyak suara dapil kota padang sidempuan sumatera utara. bahwa pelaksanaan pemilu legislatif dapil iii (tiga) kota padang sidempuan pemohon partai pelopor) dirugikan atas hilangnya suara sebanyak dapil sanggau kalimantan barat: jumlah suara jumlah kursi nama partai menurut menurut pemohon pemohon golkar demokrat pkb pan pds pnbsuara pemohon sebanyak suara kecamatan rindu, sebanyak suara kecamatan beliau, sebanyak suara kecamatan cangkang. karang anyar jawa tengah: kena jumlah suara jumlah kursi nama partai menurut menurut pemohon pemohon bahwa pemohon seharusnya memperoleh suara dapil (empat) kabupaten karang anyar bukan suara. sesuai dengan dan data salinan lampiran kecamatan tasikmadu, kecamatan jaten, kecamatan kebakkramat, sehingga suara pemohon berkurang sebesar suara: tulang bawang lampung daerah pemilihan (satu) yang diumumkan pada hari rabu tanggal april ogan ilir sumatera selatan daerah pemilihan (satu) yang diumumkan pada hari sabtu tanggal april banyu asin sumatera selatan daerah pemilihan (lima) yang diumumkan pada hari jumat tanggal april padang sidempuan sumatera utara daerah pemilihan (satu) yang diumumkan pada hari selasa tanggal april sanggau kalimantan barat daerah pemilihan satu) yang diumumkan pada hari karang anyar jawa tengah daerah pemilihan (satu) yang diumumkan pada harsuara, bukan suara. ogan ilir, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara dapil tingkat kabupaten, seharusnya suara, bukan suara banyu asin, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya suara, bukan suara. padang sidempuan, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya suara, bukan suara. sanggau, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya suara, bukan suara. karang anyar, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya suara, bukan suara. perolehan kursi(dua) kursi, bukan (satu) kursi. ogan ilir, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara dapil tingkat kabupaten, seharusnya (satu) kursi, bukan kosong kursi. banyu asin, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya kursi, bukan kursi. padang sidempuan, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya kursi, bukan kursi. sanggau, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya kursi, bukan kursi. karang anyar, sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten, seharusnya kursi, bukan kursi.mei dan tanggal juni masing masing sebagai berikut:,(dokumen yang terbitkan oleh kpupasat dan pasat kuh perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu atautulang bawartai amanat nasional pan) pada ranking memperoleh suara, sedangkan dugaan penggelembungan terhadap pan tidak ada bukti data akurat dari tps yang terjadi penggelembungan, tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan. desa pertanding,. bahwa menurut memohon, gugatan pemohon terlalu berlebihan dan mengada ada dan tidak disertai dengan pengajuan jumlah angka penggelembungan yang dimohonkan oleh pemohogugatan pemohon tentang perolehan suara pemohon dapil kabupaten banyu asin seharusnya berada dalam rankingiri data i1. komisi pemilihan umum daerah kabupaten padang sidempuan, berkedudukan kota padang sidempuan, selanjutnya disebut nn turut memohon iv: komisi pemilihan umum daerah kabupaten sanggau, berkedudukan sanggau, selanjutnya disebut nn malala halal ala halal hal lalat turut memohon komisi pemilihan umum daerah kabupaten karang anyar, berkedudukan karang anyar, selanjutnya disebut: lana nana nana turut memohon vi. i1. pihak terkait partai buruh yang diwakili oleh muchtar pakpahan dan sonny pudjisasonotanah tinggi jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada muchtar pakpahan, hotmaraja nainggolan dkk, berdasarkan surat kuasa bertanggal mei selanjutnya disebut: lala ala lala lelah aneh lahan palatal pihak terkait i1. pihak terkait partai amanat nasional pan) yang diwakili oleh sutrisno bashir dan zulkifli hasanwarung buncit raya nomor jakarta selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada materialis akbar, surya media dinasti dkk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni selanjutnya disebut: pihak terkait ii:itabel selisih suara perolehan suara pemohon desa model model selisih. tebing suara pagar suara,memohon, selisih lebih suara dan selisih kurang suara dari partai pelopor, gerindra dan ppp tidak mengakibatkan perubahan peringkat ranking perolehan suara secara signifikan untuk menentukan perolehan kursi, bahwa menurut pemohon, pelaksanaan pemilu kabupaten banyu asin khususnya dapil yang terdiri dari kecamatan banyu asin iii dan rantau bayur terjadi berbagai pelanggaran termasuk penggelembungan ribuan suara. bahwa menurut memohon, tuduhan gugatan dari pemohon telah terjadi penggelembungan ribuan suara adalah terlalu mengada ada tanpa bukti dan data yang jelas. bahwa menurut pemohon, ppk rantau bayur tidak menyerahkan rekapitulasi kepada kpu kabupaten dan saksi serta adanya protes yang berlanjut dan menjurus pada tindak kriminal dalam bentuk pengrusakan kantor camat dan rekapitulasi yang tertempel papan pengumuman dijadikan bahan penetapan penghitungan suara. bahwa menurut memohon, ppk rantau bayur telah menyerahkan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu legislatif model da da a, da da plant) kepada kpu kabupaten banyu asin pada tanggal april jam wib. kantor kpu kabupaten banyu asin. selanjutnya kepada masing masing saksi memohon tidak mengetahui secara pasti apakah hasil rekapitulasi ppk diserahkan dan diumumkan oleh ppk atau tidak, dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan ppk rantau bayur. bahwa sepengetahuan memohon, tidak ada tindakan pengrusakan kantor camat sebagai sekretariat ppk saat itu, dikarenakan sampai saat ini tidak ada laporan atau pengaduan tentang pengrusakan kantor camat atau ppk kepada pihak kepolisian. bahwa memohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu calon anggota dprd kabupaten kecamatan rantau bayur berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan oleh ppk yaitu model da dengan membandingkan dengan model da a dan da plant) sebagai data cross check. bahwa memohon mengakui dan membenarkan bahwasanya ppk rantau bayur tidak hadir saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten dari kecamatan rantau bayur tingkat kpu kabupaten. bahwa menurut memohon, gugatan pemohon terlalu berlebihan dan mengada ada. walaupun selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan model (tps) dengan model (ppk) beberapa desa yang dimaksud dalam gugatan pemohon dikabulkan, tidak akan berpengaruh terhadap peringkat ranking perolehan suara pemilu dapil kabupaten banyu asitempat pemungutan suara tps) prosedur penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tps dilaksanakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara tempat pemungutan suara pada hari kamis, april yang disaksikan para saksi dari peserta pemilu dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara pada hari telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. disamping itu, bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara tersebut juga telah diawasi oleh pengawas pemilu lapangan, pemantau pemilu dan disaksikan oleh berbagai elemen masyarakat. selanjutnya bahwa prosedural dan mekanisme hasil pemungutan dantelah sesuai dan sah sebagaimana dalamtingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) ppk telah melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi suara berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara yangsesuai dengankemudian bahwa ppk telah melalui prosedural dan mekanisme peraturan yang berlaku dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi dituangkan dalamsesuai dengan formulir model da dprd kabupaten kot, dan formulir model da dprd kabupaten kota. tingkat kpu kabupaten kota rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kota, kpu kota padangsidimpuan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para saksi peserta pemilu, bawaslu dan pemantau pemilu kota padangsidimpuan telah sesuai dengan undang undang nomor tahun dan juncto peraturan kpu nomor tahun penghitungan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada point (b) selanjutnya dilakukan rekapitulasi padapartai politik serta perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kota kedalam formulir lampiran db dprd kabupaten kota).pada saat menghitung ulangrekapitulasi ppk kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru, telah sesuai dengan perundang undangan dan peraturan penyelenggaraan pemilu tahun dengan adanya rincian sertifikat perolehan hasil pemiluk itu tps kelurahan incar maupun ppk hutaimbaru.(suara pada tingkat ppk, yakni dikecamatan rindu sebanyak suara, kecamatan beliau sebanyak suara dan kecamatan cangkang mengoreksi bahwa dapat dilihat semua hasil suara yang dimulai dari tps sampai kepada penetapan suara oleh kpu kabupaten sanggau yang mana seluruh rekapitulasi dan berita acara tersebut jadikan sebagai barang bukti yang dapat dikomprontir keabsahannya atau dapat dijadikan bukti pembanding apabila pemohon dapat menguraikan dan membandingkan bukti bukti pemohon dalam persidangan inijawaban turut memohon kpu kabupaten karang anyar) tentang pelaksanaan pemilu legislatif dapil kabupaten karanganyar, pemohon dirugikan atas hilangnya suara sebanyak suara. pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untukdan memohon mahkamah konstitusi untuk memerintahkan komisi pemilihan umum menetapkan bahwa rekapitulasi atau penghitungan suara yang benar adalah penghitungan pemohon yang seharusnya suara bukan suarapelaksanaan penghitungan suara tingkat tempat pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan dan komisi pemilihan umum kabupaten karanganyar telah sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tingkat tempat pemungutan suara sesuai dengan nomor tahun dan dan dan penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota dprd kabupaten kota dilaksanakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam tempat pemungutan suara pada hari tanggal pemungutan suara kamis april dengan disaksikan oleh saksi peserta pemilu yang mencatat pelaksanaan penghitungan suara tersebut. selain itu juga diawasi oleh pengawas pemilu lapangan serta disaksikan dan dipantau oleh pemantau pemilu dan masyarakat. hasilmodel dprd kabupaten, model c1 dprd kabupaten, dan lampiran model c1 dprd kabupatenpukul wib, dengan nomor php.c vii dan telah diperbaiki pada tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut:.bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun danomisi pemilihan umum kabupaten kota. namun,banyak suara dan versi menurut pemohon sejumlah suara tanpa menyebut tps mana saja terjadinya selisih hasil perolehan suara. rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh turut memohon didasarkan pada undang undang nomor tahun dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun maka keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karanganyar nomor tahun yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun adalah sah dan memiliki kekuatan hukumpadang sidempuan. bahwa dalam permohonandari semula suara menjadi suara kecamatan hutaimbaru kehilangan suara yang semula suara menjadi suara., kota padang sidempuan. bahwa dalam permohonannyaotiadalah6b yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal mei dan tanggal juni sebagai berikut: surat keputusan menteri hum dan ham nomor .um. tahun dan berita negara jumat mei daftar bukti dapil tulang bawang lampung p 1a: surat keberatan dan melaporkan keberatan kepada bawaslu gakumdu kabupaten tulang bawang, nomor: happily pp tgl. april surat pernyataan para saksi tentang keberatan penghitungan oleh kpud tulang bawang. disetujui oleh anggota kpu pusat. model asli sebagai alat bukti p 1b: rekapitulasi da kecamatan way serdang. rekapitulasi da kecamatan mesuji rekapitulasi da kecamatan tanjung raya rekapitulasi da kecamatan rawa jitu rekapitulasi da kecamatan panca jaya rekapitulasi da kecamatan simpang pematang rekapitulasi na kecamatan p 1c: surat pernyataan ketua ppk kecamatan mesuji, surat pernyataan ketua ppk kecamatan tanjung raya, surat pernyataan ketua ppk kecamatan rawa jitu utara. surat pernyataan ketua bawaslu kecamatan mesuji timur. surat pernyataan kpps dari desa dari kecamatan mesuji timur. surat pernyataan kpps dari desa kecamatan mesuji daftar bukti dapil ogan ilir sumatera selatan model desa sudi mampir surat pernyataan dari parpol model ds. pertandingan rekapitulasi pertandingan dari baginya model ds. soal batu p 2a: surat pengaduan dpc pp iv p 2b: pernyataan bersama parpol p 2c: data lampiran da rincian penetapan dari suara parpol ppk kecamatan indralaya selatan dan ppk kecamatan indralaya utara partai dihampiri daftar bukti dapil banyu asin sumatera selatbanyu asin model dan model p 3a: ppk rantau bayur terbukti melambungkan suara koran berita pagi, sabtu april p 3b: rekapitulasi penghitungan suara oleh panas kabupaten banyu asin p 3c: surat pernyataan lainnya ketua ketua dan anggota ppk rantau bayur. p 3d: surat pernyataan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kabupaten banyu asid kabupaten banyu asin daftar bukti dapil kota padang sidempuan rincian model da kecamatan padang sidempuan utara p 4a: model desa incar kec. padang sidempuan utara p 4b: model da kecamatan padang sidempuan utara tidak sesuai dengan p 4c: model da kecamatan padang sidempuan hutaimbaru tidak sesuai dengan p 4d: model daftar bukti dapil kabupaten sanggau kalimantan barat model db rincian perolehan suara partai politik dan calon dprd kabupaten kota dan suara tidak sah kpu kabupaten kota sanggau. surat laporan kepolisian tentang pemalsuan dokumen. forum lintas parpol dan penegak keadilan. p 5a: model. wilayah kecamatan perindo p 5b: model. wilayah kecamatan cangkang p 5c: model. wilayah kecamatan beliau kasus kabupaten karang anyar jawa tengah data salinan oleh bawaslu kabupaten karang anyar jawa tengah. p 6a: data salinan lampiran p 6b: data salinan perolehan kursi selain bukti tertulis pemohon juga menghadirkan (sembilanabupatenkabupaten dan padkabupatenbahwa pelaksanaan pemilu berjenjang dari tps pps sampai dengan ppk berlangsung aman, tertib sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. suara pemohon hilang kecamatan mesuji timur yang seharusnya suara menjadi surat suara kecamatan mesuji berdasarkan formulir da jumlah suara pemohon seharusnya suara menjadi suara, kecamatan tanjung raya, berdasarkan surat suara da pemohon seharusnya memperoleh suara, tetapi hilang menjadi suara. rekap suara pemohon kecamatan way serdang sebanyak suara, kecamatan mesuji sebanyak suara,di kecamatan tanjung raya sebanyak suara, kecamatan rawa jitu utara sebanyak suara, kecamatan panca jaya sebanyak suara, kecamatan simpangada pemilih yang tidak terdaftar dpt namun ikut memilih. saksi tidak diberikan formulir mulai tps, ppk, kpu kota padang sidempuan. saksi dapil ppk dan kpu namun tidak diberikan form da dan kpu. ppk kecamatan padang sidempuan utara melakukan penghitungan pada pukul pagi. saksi melaporkan kepada kpu tetapi tidak ditindaklanjuti.i2.t. dan seterusnya yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah disahkan muka sidang sebagai berikut: daftar bukti turut memohon kpu kabupaten ogan ilir sumatera selatan) tt model lampiran rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten ogan ilir. tt model lampiran kecamatan indralaya. tt model lampiran) kecamatan indralaya utara. tt model desa soal batok empat tps. tt model desa pertandingan dua tps. tt model desa sudi mampir lima tps. daftar bukti turut memohon kpu kabupaten banyu asin) tt model dprd kabupaten tps desa lesung. tt model dprd kabupaten tps desa muara abab. tt model dprd kabupaten tps tanjung menang. tt model dprd kabupaten tps desa srikaya. tt model dprd kabupaten tps desa sungai lilin. tt model dprd kabupaten tps desa padas. tt model dprd kabupaten tps desa kemang benalu. tt model dprd kabupaten tps desa tebing abang. tt model da dprd kabupaten ppk rantau bayur. tt model dprd kabupaten dapil kpu banyu asin. daftar bukti turut memohon kpu kabupaten sanggau) t.t. sertifikatpr dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tingkat kabupaten kota tahun komisi pemilihan umum kabupaten sangat t.t. keputusan kpu kabupaten sanggauanggau dan perolehan suara sah calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sanggau pada pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun t.t.ly desa atau sebutan lainnya kelurahan.iliilibuaybuayokokokoknyitnyitgampang duampang duuluulutinggalai tinggru lombaru lombromromalamalamlallalembayaembayaharapan makmuharapan makmuupupuulnggapanggapahahakanggasanggasnihil.( model da dprd kabupaten kota tju karembalcarndu ribunaringindosrahayulemria model da b dprd kabupaten kotaseruniunmulyaempsebut model da a dprd pematang sebanyak suara dan kecamatan mesuji timur sebanyak bukan suara dan berada pada rangkingmpatanggiserapatoremarauelampangkape model da a dprd kabupaten kota dan model da b dprd kabupaten kota turut memohon kpu kabupaten sanggau mengajukan bukti tambahan t.t. .t. yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah disahkan muka sidang, sebagai berikut: t.t. surat mandat saksi para pelopor ppk rindu atas nama antonius balen t.t. daftar hadir saksi dalam rapat pleno ppk rindu. t.t. daftar hadir saksi dalam rapat pleno ppk beliau. samping bukti tertulis, turut memohon menghadirkandari turut memohon (kpu kabupaten sanggau) thomas ketua ppk kecamatan perindo) rekapitulasi penghitungan kecamatan beliau telah dilakukan sesuai prosedur. saksi dari partai pelopor ppk tidak mengajukan keberatan ketika dilakukan rekapitulasi suara ppk. partai pelopor memperoleh sebanyak suara kecamatan beliau. jumlah pemilih dpt sebanyak orang. saksi dari partai pelopor bukan syahril, tetapi antonius balen berdasarkan surat kuasa saksi yang ditandatangani oleh ketua dpc partai pelopor kabupaten sanggau. lusin anggota ppk kecamatan beliau) partai pelopor memperoleh suara kecamatan beliau. ppk beliau, tidak ada saksi dari partai pelopor. daftar bukti turut memohon kpu kabupaten padang sidempuan tt a@kabupaten kota tahun model dprd kab kota)1dprd kabupaten kota), rincian perolehan suara partai politik dan calon dprd kota padangsidimpuan dan suara tidak sah kpu kabupaten kota lampiran model db 1dprd kabupaten kota)dprd kabupaten kota). tt 'hutaimbaruhutaimbaru,hutaimbaru.utara:utara:utara.embah lubuk manikembah lubuk manik tps s dembah lubuk manik tps s dembah lubuk manik tps s dembah lubuk manik tps s dlopo marialopo maria tps 1lopo marilopo maripalopo maria tpssipabangunsipabangunsipabangusipabangusipabangunjaejaejaejaejae tps s dpadanghutapadangpadangpadang) kabupaten kota kelurahan desa hutapadangsingolisingolisingolisingolisingoliriaman sarandriaman saranariaman saranriaman sarana tps s d tps rincian perolehan suara sah suara tidak sah bahwa pemohon seharusnya memperoleh kursi bukan kursi dapil kabupaten ogan ilir. selisih suara tersebut berada terbesar desa soal batok, kecamatan indralaya utara. bahwa pemohon telah mengadukan kpu kabupaten ogan ilir kepada panas dan panas telah mengeluarkan pernyataan bahwa kpu kabupaten ogan ilir telah melakukan rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya akibat rekapitulasi atau penetapan pengumuman hasil pemilihan umum anggota dprd kabupaten ogan ilir tersebut partai pelopor yang seharusnya memperoleh kursi dprd tergeser akibat penggelembungan suara partai lain. bahwa berdasarkan perhitungan, pemohon memperoleh suara masuk pada urutan ke bergeser menjadi urutan ke bukti surat pernyataan bersama dari sembilan partai. dapil banyu asin sumatera selatan jumlah suara jumlah kursi nama menurut menurut partai pemohon pemohonariaman saranubuk rayubuk rayaubuk rayubuk rayubuk rayimbaruhutaimbaruimbaruimbaruhutaimbaruinjaman tpsinjamaninjamainjamainjaman tps s d tps tincarincarincar kelurahan desa incar tps tttt surat keputusan dpc partai pelopor kota padangsidimpuan tentang mandat saksi kpu kota padangsidimpuan. tt surat mandat dpc kota padangsidimpuan partai pib, untuk saksi kpu kota padangsidimpuan. tt surat mandat dpc ppp kota padangsidimpuan, untuk saksi kpu kota padangsidimpuan. tt daftar hadir saksi peserta pemilu legislatif tahun kantor kpu kota padangsidimpuan, tgl. s d april tt daftar saksi rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk padangsidimpuan hutaimbaru, aprilutara. tt surat mandat dpc kota padangsidimpuan partai pib, untuk saksi ppk padangsidimpuan utara. tt surat mandat dpc ppp kota padangsidimpuan, untuk saksi ppk padangsidimpuan utara.hutaimbaru. selain bukti tertulis, turut msaksi dari turut memohon kpu kota padang sidempuan khoiruddin sinaga ketua ppk kecamatan padang sidempuan utara) saksi partai pelopor menghadiri proses penghitungan suara kecamatan, sehingga mendapatkan formulir model da penghitungan suara dilakukan jam setelah kotak suara seluruh kelurahan dikumpulkan, sehingga jika ada yang mengatakan penghitungan dilakukan jam pagi adalah tidak benar, dapat dibuktikan dengan melihat berita acaranya. pembukaan kotak suara kecamatan dibuka oleh ketua kpps nya, disaksikan oleh saksi, pps dan bawaslu. dilakukan penghitungan ulang kecamatan, karena jumlah pemilih dalam dpt sebanyak orang, sedangkan suara sah dan tidak sah lebih dari suara. kode pohan anggota ppk kecamatan padang sidempuan utara) ketika kertas plant tps kelurahan incar dibuka, jumlah suara partai politik berjumlah dua kali lipat untuk semua partai politik karena jumlah dpt tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, maka dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara. pada malam hari tanggal april dilakukan penghitungan ppk kecamatan padang sidempuan utara. daftar bukti turut memohon kpu kabupaten karang anyar) tt kpu kab. karanganyar tahun tt formulir model db dprd kabupaten formulir model db dprd kabupaten lampiran model db dprd kabupaten tt formulir model da dprd kabupaten formulir model da dprd kabupaten lampiran model da dprd kabupaten untuk dapil tt formulir model da a dprd kabupaten formulir model da b dprd kabupaten ppk tasikmadu tt formulir model da a dprd kabupaten formulir model da b dprd kabupaten ppk jaten tt formulir model da a dprd kabupaten formulir model da b dprd kabupaten ppkse pps papaiumangerangrejngonosobjirakkalangidagringo kec. jatenetisronojuranjarharjoalastuwo kec. kebakkramakananagmilakaruuloslanggatenwuluh kec. kebakkramat tt rekapitulasi saksi partai pelopor pada penghitungan perolehan suara pemilu legislatif pps se daerah pemilihan karanganyar i2. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait partai amanat nasional pan) dan partai buruh, masing masing mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda pt sampai dengan pt dan pt sampai dengan pt yang telah dimeteraikan secukupnya dan sudah disahkan muka sidang sebagai berikut: daftar bukti pihak terkait partai amanat nasional pan) pt berita acara rekapitulasi hasil perolehanemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suarapt pemberitahuanpt model dprd kab kota yaitu berita acara nomor ba kpu oi v tentangpt formulir pernyataan saksi dan kejadian khusus, bahwa dalam lembaran ini pada tidak ada keberatan keberatan dari para pt lembaran da1 laporannya,cnn until daftar bukti pihak terkait partai buruh pt berita acara perhitungan ulang perolehan suara tps satu kelurahan incar kecamatan padang sidempuan utara dalam pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah pt formulir model dprd kabupaten kota tps desa incar kecamatan psp ut| i3. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang undang tahun tentang mahkamah konstitusikabupaten tulang bawang seharusnya suara bukan suara. dengan demikian partai pelopor kehilangan suara. bahwa berdasarkan model da pemohon seharusnya memperoleh suara, bukan suara. kecamatan mesuji pemohon seharusnya memperoleh suara, bukan suara, kecamatan tanjung raya pemohon seharusnya memperoleh suara bukan, bukan suara dan berada pada rangking dapil banyu asin sumatera selatan: jumlah suara jumlah kursi nama menurut menurut partai pemohon pemohon bahwa perolehan suara pemohon partai pelopor) dapil lima) kabupaten banyu asin seharusnya berada dalam rangking (tujuh). bahwa penggelembungan suara partai lain yaitu, ppp dan gerindra berada beberapa desa kecamatan rantau bayur, sebagaimana tabel berikut: partai jumlah penggelembungan suara desa tanjung menang suara musi mabes pawai. pertandingan rekapitulasi perolehan suara ppk dengan formulir modelew total suara pemohon yang hilang kecamatan rantau bayur desa) dapil kota padang sidempuan sumatera utara jumlah suara jumlah kursi nama menurut menurut partai pemohon pemohon bahwa terdapat perbedaan penghitungan suara yang dilakukan ppk dengan data yang mengakibatkan perbedaan hasil rekapitulasi kpud kota padang sidempuan dengan data perhitungan suara menurut kpu, partai pelopor memperoleh suara sedangkan perolehan suara menurut pemohon sebesar suara berdasarkan data sehingga pemohon kehilangan suara sebanyak suara. dengan demikian pemohon berada pada peringkat dan berhak memiliki satu kursi dapil padang sidempuan dapil kabupaten sanggau kalimantan barat kena jumlah suara jumlah kursi nama partai menurut menurut pemohon pemohonberita acara (c sebanyak suara kecamatan rindu, suara kecamatan beliau, suara kecamatan cangkang. dapil kabupaten karang anyar jawa tengah: jumlah suara jumlah kursi nama partai menurut menurut pemohon pemohonbogan ili menyatakan permohonan obscura libelmasih tetapi tidak disebutkan berapa jumlah angka penggelembungan. desa pertandingan kecamatabel rekapitulasi perolehan suara tps tps dan kecamatantotal suara pemohon yang hilang kecamatan rantau bayur desa) bahwa sertifikat rekapitulasi dari ppk ada penjumlahan suara yang salah, akibatnya berselisih suara (seharusnya suara menjadi suara). bahwa pelaksanaan pemilu banyu asin khususnya dapil yang terdiri dari kecamatan kecamatan banyu asin iii dan kecamatan rantau bayur) terjadi berbagai pelanggaran termasuk penggelembungan ribuan suara. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kabupaten banyu asin yang dilakuka kabupaten banyu asin. dapil kota padang sidempuan sumatera utara kena jumlah suara jumlah kursi(tadesa model model selisih lesung suara jumlah suara selanjutnya, bahwa memohon mengakui terjadi selisih perolehan hasil suara partai pelopor sebagaimana tabel berdasarkan bukti data model (tps) dan model (ppk) (bukti terlampir) partai pelopor) ,kpu kabupaten kotasaat hitung ulang dengan membuka itu tps1(satu) kelurahan incar maupun ppk hutaimbaru bukti tt s d(dua)enam ratus tujuh puluh empat) suara pada tingkat ppk yakni dikecamatan rindu sebanyak seratus delapan belas) suara, kecamatan beliau sebanyak seratus delapan puluh lima) suara dan kecamatan cangkang tiga ratus tujuh satu). dan tidak dapat menampilkan apakah pemohon telah melakukan keberatan pada semua tingkatan.imengkoreksi dijawaban turut memohon (kpu kabupaten karang anyar) tentang pelaksanaan pemilu legislatif dapil (empat) kabupaten karanganyar, pemohon (partai pelopor) dirugikan atas hilangnya suara sebanyak (enam ratus tujuh puluh empat) bukti tt ) bukti ttbukti ttsuara,jumlah suara dan versi menurut pemohon sejumlah suara tanpa menyebut tps mana saja yang terjadi selisih hasil perolehan suarakota padang sidempuan. bahwa dalam gugatan poin awal(dari menjadi kecamatan hutaimbaru kehilangan suara, (dari suara menurut data rekapitulasi pemohon menjadi suara)d. bahwa dalam gugatannama menurut menurut pee ber bawa fan pala lama palosmosal lam palm dam ama informan (sm dal tam bahwa partai pelopor kota padang sidempuan pada pemilu daerah pemilih kota padang sidempuan, tepatnya pada tps kelurahan incar, kecamatan padang sidempuan utarai3. menimbang bahwa para saksi pemohon bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: dapil. saksi menerangkan bahwuntuk semua daerah pemilihan dapil) bahwa karen sehingga permohonan pemohon kabur (obscura libel), menimbang terhadap eksepsi memohon, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guo tidak tepat menurut hukum, karena sudah memasuki ranah materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan, sehingga harus dikesampingkan.enam dapil, sebagai berikut: dapil kabupaten tulang bawang lampung) bahwa perolehan suara pemohon dapil kabupaten tulang bawang seharusnya suara, dan bukan suara, sehingga pemohon kehilangan suara tiga kecamatan, dengan perincian sebagaimana tabel sebagai berikut: (kecamatan (vesi memanen vesi pemeran ssh tanjung raya jumlah selisih bahwa turut memohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan jawaban tertulis sama sekali, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti p 1b dengan rincian perolehan sebagai berikut: kecamatan way serdang suara kecamatan mesuji suara kecamatan tanjung raya suara kecamatan rawa jitu utara suara kecamatan panca jaya suara kecamatan simpang pematang suara kecamatan mesuji timur suara jumlah suara dari bukti p 1b model da, ternyata perolehan suara pemohon sama sebagaimana yang tertera atas, klaim pemohon bahwa kecamatan mesuji, memperoleh suara, tetapi dikurangi menjadi kecamatan tanjung raya memperoleh suara, tetapi dikurangi menjadi suara dan kecamatan mesuji timur memperoleh suara, tetapi dikurangi menjadi suara, tidak terbukti oleh karena pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan pengurangan perolehan suara pemohon ketiga kecamatan tersebutharus dinyatakan ditolak. dapil kabupaten ogan ilir sumatera selatan) dalam polita permohonan, pemohon mendalilkan memperoleh suara, dan bukan suara, ada juga polita yang mendalilkan pemohon memperoleh suara, tetapi dalam petit pemohon mendalilkan memperoleh suara, dan bukan suara: terhadap dalil pemohon atas turut memohon mengajukancc. sebelum menilai pokok permohonan, mahkamah lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi turut memohon. dari dua versi yang berbeda atas, mahkamah menilai bahwa dalil pemohon yang menyebutkan memperoleh suara, dan bukan suara, kemudian mendalilkan pula kehilangan suara, tetapi dalam petit memohon ditetapkan memperoleh suara dan bukan suara, merupakan permohonan yang rancu dan kabur karena tidak terdapat kesesuaian antara polita dengan petit sehingga eksepsi turut memohon dikabulkan. dengan demikian permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima:. dapil banyu asin pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh suara dapil kabupaten banyu asin, dan bukan suara, sehingga pemohon berada pada peringkat ketujuh, pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara partai ppp dan gerindra yang berada beberapa desa kecamatan rantau bayur, yaitu::erhadap dalil pemohon atas, turut memohon iii mengajukan jawaban yang bersifatmahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon sudah cukup jelas, sehingga eksepsi turut memohon iii harus dikesampingkan, untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti, yaitu bukti bukti p 3a, bukti p 3b, bukti p 3c dan bukti p 3d, bukti merupakan bukti model dari delapan desa kecamatan rantau bayur, kabupaten banyu asin yaitu, desa lesung, desa tanjung pasir, desa muara abab, desa tanjung menang, desa srikaya, desa sungai lilin, desa padas, desa kembang jalu. dari seluruh bukti yang diajukan dari kabupaten banyu asin, hanya bukti dari desa tanjung menang tps dan tps yang dapat dibaca, sedangkan yang lain tidak terbaca karena kabur, tidak ada tanda tangan, tipe ex dan banyak coretan, sehingga tidak terbukti berapa perolehan suara dari pemohon, ppp dan partai gerindra, pemohon juga mendalilkan kehilangan perolehan suara seperti tabel berikut: desa tebing abang eesasatanca debut ppk suara tang desa pagar bulan pemesanan debut ppk suara lang desa kejagung bedasarkan menurut suara lang desa lesung eesasartanca menurut ppk suara hang total suara pemohon yang hilang empat desa kecamatan rantau bayur, untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti dan bukti p 3d: dalam bukti model desa kejagung memperoleh suara, desa tebing abang suara, desa pagar bulan memperoleh suara dan desa lesung memperoleh suara: terhadap bukti pemohon tersebut, mahkamah menilai bahwa dalil pemohon yang menyatakan memperoleh suara desa pagar bulan dan suara desa lesung, ternyata salah karena desa pagar bulan pemohon hanya memperoleh suara dan desa lesung hanya memperoleh suara buktiota padang sidempuan sumatera utara) dalam polita permohonan, pemohon mendalilkan memperoleh suara, dan bukan suara, tetapi dalam petit pemohon mendalilkan memperoleh suara, dan bukan suara,artai politik partai pelopor) partai pelopor memperoleh suara, sedangkan menurut pemohon berdasarkan data model perolehan suara partai pelopor adalah suara. sehingga partai pelopor dirugikan sebanyak suara dikurangi suara sama dengan suara, terhadap dalil pemohon atas, turut memohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilu termasuk penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan diawasi oleh panas. karena jumlah pemilih dalam dpt sebanyak orang, sedangkan suara sah dan tidak sah lebih dari suara, maka dilakukan penghitungan ulang kecamatan padang sidempuan utara yang dilakukan oleh turut memohon. penghitungan ulang tersebut dibuatkan berita acara yang tertuang dalam berita acara penghitungan ulang (vide bukti tt. dan bukti pt. untuk membuktikan dalil dalilnya khusus untuk kecamatan padang sidempuan utara, pemohon mengajukan bukti p 4a model dan model dalam bukti tersebut tertulis partai pemohon memperoleh suara dan caleg pemohon nomor urut atas nama hj. jadilah siregar memperoleh suara, mahkamah menilai bahwa terhadap bukti tersebut, tidak dapat dijadikan bukti yang sah, oleh karena pada ruang tempat tanda tangan kpps, ada yang hanya dibubuhi dua tanda tangan, ada yang hanya satu tanda tangan, tanda tangannya berbeda, dan ada yang tipe ex, meskipun itu bukan pada kolomanuari dari husni thamrin dan dedi mujizat yang berdasarkan surat kuasa, bertanggal januari memberi kuasa kepada: mukhlis mukhtar, s.h: kaharuddin, s.h, hendri saputra, s.h.i: mufakat, s.h.ianuarjanuari telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang dihadiri oleh pemohon dan memohon, bahwa pada tanggal januari kepaniteraan mahkamah konstitusi telah menerima surat dari pemohon, bertanggal januari yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan nomor php.d xi bahwa pada tanggal januari telah dilaksanakan sidang pemeriksaan perkara yang dihadiri oleh memohon, tanpa dihadiri oleh pemohonjanuari telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan nomor php.d xhp.d xiselatan tahuntiga puluh satukuasanyaakil mochtar muhammad alim ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan |
ap) pee aaa undang u nt:felongtapa peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah tentang perubahan atas keputusan presiden nomor tahun tentang pembentukan komisi pemilihan ursus dan organisasi dan tata kera sekretariat umum komisi pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomer tahun tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perwakilan sekretariat umum komisi pemilihan umum propinsi, kabupaten kota nomor tahun tentang pedoman pengajuan dan penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik. bp. dharma bhakti jakarta |
aoa gil lernyapew ami panitia pengawas pemilihan umum kumpulan peraturan pengawasan pemilu keputusan panas pemilu dan panitia pengawas pemilu kecamatan. keputusan panas pemilu tahun tentang tata cara pelaporan pelanggaran pemilu keputusan panas pemilu tahun tentang klasifikasi pelanggaran pemilu keputusan panas pemilu tahun tentang mekanisme pengawasan pemilu keputusan panas pemilu tahun tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilu scanned with cam scanneropo republika |ji6 ji8 j2. isuarakarya sal subyek: pile colok dependen bukan calon kepala daerah. pada sampai pada ke mgr oleh saldiisra ' orang undang dasar uud) simpulan bahwa dosen hukum tata negara fakultas sebagai hukum dasar (basics law)tidak sal tekan hukum universitas andalas unand), membatasi calon kepala daerah hanya aman padang melalui jalur partai politik. beta pp uud yang menyatakan: uber geng ita tuan nur, bupati, dan walikota masing masing hang wakil sebagai kepala pemerintah daerah pro pera konstitusi mk) membuka visi, kabupaten, dan kota dipilihsecara partai "en ialuralternatifuntuk meng demokratis. cenderung tesis oh! ajukan diri tetapi pasangan calon kepala berbeda dengan pemilihan kepala dae tay daerah dan wakil kepala daerah. jika se nan lang memang me wakil presi tah besi sya haa oleh uud uud mangkat dominasi partai politik peserta pemilihan umum, naa alias jalur tunggal residen dan wakil presiden dies aan leh partai politik atau gabungan partai dalam pengajuan clan bera kang politik peserta pemilihan umum. karena daa nebak untuk kru edan gelagat pemeran pemilihan kepala daerah diletakkan da dean apt dan inieemiah partai politik setelah pu lam frasa 'dipilih secara demokratis, meraih seg koran kepala daerah. tuan mk, saya untuk menjadi calon pengajuan calon kepala daerah hanya pel: resistensi pri por kepala daerah (dan wakil kepala daerah) melalui partai politik jelas ja tik adalah mempersalahkan yang via jalur perseorangan berada dalam akan konstitusional yang kokoh. akan bahwa serius. dari serangkaian sebetulnya, yang dipersoalkan ogan naa bertentangan dengan uud ket tangan yang disampaikan melalui ini tidak hanya pijakan konesittsionisl idak punya kekuatan hukum me akan yan entah dan sejumlah proses pengajuan calon kepala daerah tidak punya agung lak partai politik rtidakikhlasmeneri yang rapuh. tetapi, dominasi partai poli angkat para terbuka kepala daerah melaui jalur per tik dalam pengusulan calon kepala dae menimbulkan kerumitan serangan. karena itu, pemerintah dan rah memunculkan banyak. ios pda pemilihan kepala daerah yang te partai politik sedang mempersiapkan menyimpang. misalnya, sebagian partai po ngah atau akan dilangsungkan. tidak tepi khusus untuk membunuhi calon litik memperjualbelikan hasil pemilihan ngah cul pendapat lain bernada umum anggota legislatif kepada mereka hanya ang atm kel undang dana dominasi partai politik yang berminat menjadi kepala daerah. maag daerah terutama yang reformasi total pengisian jabatan ke tidakbisa dibantah, selama ini, dominasi pilihan kepa calon perseorangan, maka ala daerah dari pola pemilihan dengan partai politik dalam pengajuan calon terkait ang paling beruang wakilan (via dprd) menjadi kepala daerah semakin membenarkan wa, kta era secara langsung telah mene aksioma power tends corrupt, absolute gung jawab. resistensi canada, yang akan partai politik sebagai pemainnya wer corrupt berbahaya galah keengganan tamak diketahui, melalui pemilihan gubernur paling utusan dalam undang undang nomor ta dki jakarta cukup menindaklanj adi jumlah dukungan iza tentang pemerintahan daerah untuk menjelaskan aaa perseorangan. mes calon kepala daerah penyimpangan ter ss kgt setelah putusan dia hanya dapat diajukan oleh partai politik sebut. kagum tanya, alam upaya harus dipaku atau gabungan partai politik. resistensi partai babak mempercepat calon persen dengan pembatasan tersebut, partai pan langkah itu penting dilakukan politik menjadi satu satunya pintu untuk kata ban untuk menjaga konstitusionalitas peri rr|i3 jia |is jie |1i8 ls, januari pebruari maret april kolom: juni juli agustus september oktober november desember lahan kepala daerah setelah putusan mk. no32 tambah lagi, mulai masa no24 2003tentang me sidang pada bulan agustus ini, konsen nyatakan, putusan punya kekuatan rasi dpr akan lebih terfokus pada pe hukum tetap sejak selesai diucapkan da penyelesaian rancangan undang undang lam sidang pleno terbuka untuk umum. bidang politik. membunuh calon perseorangan karena revisi tidak sekalipun kenya mungkin untuk diselesaikan dalam tem akan yang sesingkat singkatnya, presiden seharusnya menerbitkan peraturan pe bertentangan de perintah pengganti undang undang fee ngan uud ti perpu). melihat kondisi dan kebutuhan dakpunyakekuatan proses pencalonan kepala daerah se hukum mengikat, jumlah daerah, penerbitan perpu meme aan putusan tetap nui klausul dalam hal ihwal keren ega mensyaratkan du tangan yang memaksa sebagaimana dungan minimal un dipersyaratkan dalam uud tuk menjadi calon ppa perseorangan. me namun amat disayangkan, presiden turut mk, dukung tidak akan menerbitkan perpu batas mi minimal perlu 'animal dukungan bagi calon seseorang "sm kan agar terjadi ke an. padahal, dibandingkan dengan bebe keseimbangan dengan rapa perpu yang pernah ada (salah satu pen partai politik yang nya, perpu no1 tentang perubahan aa: disyaratkan mem atas kehutanan), perpu tentang batas kena punyaijumlah wakil minimal calon perseorangan jauh lebih minimal tertentu memenuhi klausul 'hal ihwal genting dprd atau jumlah yang memaksa'. lebih celaka lagi, perolehan suara mi kpu juga tidak mau menerbitkan regu nimaltertentuuntuk jadi tentang batas minimal calon persen mtiyok dapat mengajukan tangan. pasangan calon ke strategi berikutnya, membuat persia pala daerah. ratan batas minimal yang tidak mungkin karena resistensi terhadap putusan dipenuhi oleh kalangan yang berminat mk, pengaturan calon syarat dukungan menjadi calon perseorangan. dalam be minimal akan digunakan olehpartaipoli berapa hari belakangan mulai terdengar tik untuk membunuh calon seseorang bahwa pemerintah dan dpr akan men an. melihat kecenderungan yang ada, dorong angka (dari jumlah pemilih) upaya membunuh calon perseorangan sebagai batas dukungan minimal. saya tidak hanya menjadi strategipartaipolitik percaya, janganlah peminat calon persen tetapi juga merupakan strategi meme orangan, partai politik pun akan result lintah. setidaknya, ada duastrategiyang mendapat dukungan kalau sama akandigunakan membunuh calonkepala sama dipersyaratkan untuk mendapat daerah yang tidak menggunakan jalur kan dukungan pemilih sebelum pena partai politik. loan. strategi pertama yang akan digunakan dengan demikian, angka djadi untuk membunuh calon perseorangan kan sebagai batas minimal dukungan ba itu dengan memaksakan persyaratan calon perseorangan amat tidak rasional talas metal perubahan dan potensial menata: hak warga masalahnya bukan mengubah negara untuk mendapatkan kesempatan namun lebih pada tenggat yang sama dalam pemerintahan. demi waktu yang diperlukan untuk merevisi memenuhi hak untuk memberikan ke no32 berkaca padasikappar sempalan tersebut, batas lebih masuk tai politik, tidak mungkin menyelesaikan akal dan akan lebih"mengarahkan per revisi dalam satu atau kembangan demokrasi negeri ini. lalu, dua bulan depan. bisajadi,sisa waktu siapa yang akan menyelamatkan calon ini tidak cukup untuk merevisi perseorangan? bangko,doc pondok ana kala rentan naam lapan anp itn mana pen sumber boyer baru tgl: lap pata. kol: kti a. kode: subjek lecslwsi bua tan ena jakarta media): pemerintah oa . didesakuntuk menghapuskan in intervensi lembaga donatur asing |. ata beta dan kelompok negara negaradari |( kata. anggas bag utara dalam proses pembuatan. nina or, undang undang uu), terutama |. age a05 dalam proses legislasi yang sari menyangkut bidang pengelolaan (uu sumber dayaalam. menurut penilaian direktur eks kutip wahana lingkungan hidup walhi) chalid muhammad, hal ini: dianggap rawan konflik kepentingan ( dengan masyarakat luas. selain itu, intervensi asing dikhawatirkan da indah nba gabah dia pat mengganggu upaya pelestarian sedang dig dpf sumber daya alam. ruu pengelolaan sumber daya air pada' harusnya perubahan fundamen uun pang kan ming serum selama ini jarig dihasilkan ha pe. nya untuk mengakomodasi aspek seharian. ekonomi semata dar, mengodekan jeng kan intervensi lembaga donatur asing. pemerintah melupakan pro bak teks terhadap kepentingan masyarat europe tentang sumber daya sda) bank dunia sutan kat luas dan upaya 'pelestarian programa itu untuk pembaruan hukum bidang sda indonesia kesia. alam, ujarnya saat dihubungi media aan men jakarta, kemarin. die sedia bnypemaa pi wer sector. lan ao). kendala dalam pemantauan pro san ton ses pembuatan karena komisi lady migas. united states agency for international dpr yang membidani kebijakan bia (im development usaid) berkomitmen memberikan utang us$ juta guna. hanya kurang memiliki cukup info pantai agar parahnya lagi, proses dengar benda pat untuk tahap finalisasi kebijakan itu juga tidak melibatkan? multisel holder. kalangan yang diundang untuk membahas rancangan itu biasanya pihak yang berkepentingan segala ora: okk an, ungkapnya. c:bangko. sox p)a ligan hari tgl: rabu, i o him, ob: kxt kode: subjek c:bangko. doc p)seok |
s0jio republika pon lan lor suara karya ats tstateatera januari maret april (sy media indonesia mei juni juli agustus ( & bisnis indonesia september oktober november desember korantempo bersambung, ohimcx kolom subyek: goes adm ins pers agama administrasi agama oleh satu kopi sing masing dalam waktu bersamaan. danboleh melakukan regulasi kandidat doktor australian national dua teori itu menegaskan ranah publik agama dalam ranah publik, university anu) canberra merupakan 'milik warga negara atau tapi pada waktu yang sama dosen uin jakarta masyarakat dan karenaitu negara tidak memberi kebebasan me nasi, same raman memiliki hak untuk mencampurnya, percayai atau mengekspor apalagi melakukan pembatasan atau ikan keyakinan itu dalam ra pembicaraan sejauh mana pelarangan. nah pribadi. negara berhak melarangaliran sedangkan dalam tradisi eropa, ranah apa konsekuensi pere agama yang dianggap publik jauh dari pengertian itu. daan nomenklatur ranah aan menyimpang menarik untuk jatinegara negara eropa, negara me publikasi administrasi aga ditelaah. itu menjadi penting setelah pakan medium utama bagi interaksi indonesia? suatu yang dikeluarkan larangan bagi ibadah antarmasyarakat dan individu. negara anomali meminta negara 'le n9 y| islamiyah dan aliran sejenis oleh memilikiotoritas menengahi yang men p45 tangan' dalam penataan paksaan dan pemerintah daerah yang jadi persoalan atau memenuhiharapan kehidupankeagamaan din wing berdasarkanfatwamui. sebagianpihak secara umum. logikanya sebagai kon indonesia, seperti terjadi as. mengkhawatirkan pelaranganituada trak sosial, negara memiliki legitimasi sistem hukum memberi ruang lah puncak gunung dari rumitnya untuk mengeluarkan aturan bagi mas: bagi negara meregulasi ke hubungan agama dan negara. lahatumumataumenjadijembatanatas hidupkan keagamaan bahkan menentu salah satu problem awal dari perda kan agama mana yang bisa mendapat batan itu adalah tentang definisi 'ranah perlindungan dan bantuan secara legal. publik. agama bisa menjadi bagian bunga angsa pelarangan aliran sempalan yang paling inherent dalam ranah ini. lai asa bertanggung jawab terlepas dari apakah aliran aliran itu dalam demokrasi amerika serikat as), @asal yang bersifatlegal maupun mengajarkan sesuatu yang 'sesat bagi adanya mainstream teori. pertama, yang praksis dari masyarakat madani. masyarakat atau mendefinisikan aliran dikembangkan alexis tocgueville ranah ranah tempat tertentu sehingga 'dicap sesat, masa dan evan carney yakni ranah har kan oboriie rakyat tidak dibenarkan anarkis. seperti publik merupakan ranah semua orang an'ayananuntuksemua. merusak atau menghakimi pemimpin bebas berdiskusi dan menyampaikan negara bertanggung jawab atas meter atau pengikut ajaran ajaran yang dicap se: aturan umum. implikasinya, negara pendapat atau menjadi bagian dari ke b . desa lombok tertentu dan mengontrol hal dalam studi regulasi beberapa hal yang menyangkut malahan umum ang atau makan negara, idepelaranganatau pembatasan secara mandiri. secara legal atas hal hal yang terhadap penyebaran ajaran agama ter kedua, ranah publik seperti diungkap menyangkutranahpublikjika tentu atau ide tentang pelarangan pe hannah arent robert putra mangsa mani dan penting. imb godaan agama bukan sesuatu yang jurgen habermas dan pap ena, tea mara asing. sebab, itu bisa ditemukan ero sela benhabib ranah publik pa, seperti inggris, prancis, dan jerman. adalah masyarakat madani itu sendiri aan gan aga ' jika ditelaah, secara legal, beberapa ranah publik. dalam yang berkembang dalam proses kritis. konstitusi eropa, istilah pe ranah publik adalah tempat individu instrumen internasional yang telah di boleh mengekspresikan kebebasan yang nari adil mang wtn pemerintah indonesia, seperti beragam dalam kapasitas mereka ma yon tingkatan benguk dilan eksis covenant for civil aaout kompas |1o republika jis surakarta tes: kolom: subyek: political rights, memberikan ruang bagi organisasi atau menyatakan sebuah aliran "ma sebagai organisasi aliran terlarang gan setelah mendapat pertimbangan dari dan diatur dalam hukum yang tidak ' ketiga lembaga. artinya, lembaga lain diskriminatif, berlaku untuk semua aan beri bawah otoritas presiden tidak demi kelompok dan individual secara semi wiki wewenang membubarkan atau pe bang, dan untuk melindungi kepe larangan engan lamaran umum, ketertiban, kesehatan, menunggu kaidah regulasi itu, jika skb atau moralitas atau hak hak sunda telah dikeluarkan dan atau presiden mental, dan kebebasan yang lain. telah melakukan tindakan presiden ter jika syarat syarat atas kita terima hadap ala sena sila sebagai alasan bagi pelarangan beberapa gimana diatur namun orga ajaran agama tanah air dewasa ini, isasi itu terus melanggar ketentuan, sulit untuk mengatakan pelarangan itu jagergkaia menarik, anggota, mai memenuhi syarat tadi. penetapan pre kana merang: oni snn bin side ps pidana penjara selama lamanya lima menyebutkan, barangsiapamelanggar sun. la, ketentuan tersebut dalam (yakni artinya, ang kriminalisasi pen dengan sengaja muka umum mela dan ggpa dilakukan jika skb men bukan kegiatan yang menyimpang dari teri dan atau tindakan presiden tidak pokok ajaran agama) diberi perintah hitndahkaa, secara hukum tidak men dan peringatan keras untuk menahan jadi landasan dasar bagi penuntutan ikan perbuatannya itu dalam suatu ke persidangan sebelum terbukti aliran itu putusan bersama menteri agama, menodai kehormatan an menteri jaksa agung, dan menteri da tita yang menjadi kekhawatiran kita lam negeri. itu menjelaskan ketikan prosedur dan kaidah hukum tidak konsisten diikuti. lebih menikah pelarangan ajaran atau kegiatan kea hadirkan jika penyelesaian kasus kasus gamawan hanya dilakukan setelah men aliran agama bersifat instan, palliative, teri agama, jaksa agung, dan menteri tanpa melihat secara utuh untuk me dalam negeri membuat surat perintah ' . menuhitekanankelompoktertentu, dan dan peringatan keras bagi organisasi menjadi komoditas politik. apalagi da tersebut. lam beberapa kasus terjadi unjuk ke apakah pelarangan selama ini me buatan' organisasi tertentu yang seolah menuai prosedur hukum tersebut? olahdibenarkanmengatasnamakanper jawabannya, hampir dipastikan surat jangan menegakkan kemurnian keputusan bersama tidak pernah dike agama. padahaljelas, sebagai organisasi luaran ketiga kantor tersebut. sebab, kemasyarakatan, lembaga lembaga kecenderungan mengeluarkan surat penekan' itu bukanlah suprastruktur larangan didasarkan keinginan massa yang memiliki keunggulan dalam me ketimbang kaidah prosedur hukum. tentukan hukum. inilah pekerjaan ru apalagi sesuai dengan 2itu, hanya mah kita bersama untuk membenahi presiden yang dapat membubarkan or tertib dan kualitas hukum!" bangko,doc pondok |
pa,surat permohonan bertanggal april dari para pemohon, yakni: wahyudi, s.h., ketua umum lembaga swadaya masyarakat indonesia bersatu lsm ib): endang iskandar ar., b.a., sekretaris jenderal lembaga swadaya masyarakat indonesia bersatu lsm ib), dalam hal ini memberi kuasa kepada yuri palammai, s.h., amran alauddin, s.h., alias ismail, s.h., dan anton topik, s.h., bertindak untuk dan atas nama para pemohon, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal aprilapril bahwa terhadapapril tentang penunjukan panel hakim, ketetapan ketua panel hakim nomor puu v bertanggal april tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bahwa para pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan bertanggal mei perihal permohonan penarikan kembali pencabutan perkara nomor puu v yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia pada tanggal mei bahwa terhadap permohonan penarikan kembali pencabutan perkara nomor puu v tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim konstitusi tanggal mei telah memutuskan bahwa penarikan kembali pencabutan pero cncabutantarik kembali dicabut, menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan guo, memerintahkan kepada panitera untuk mencatat penarikan kembali pencabutanjimmy asshiddigie panitera pengganti, alias ngapain.d, tempat tanggal lahir padang, desember pekerjaan seniman aktivis alamat jalan pinang ranti nomor rw kelurahan pinang ranti, kecamatan makasar, jakarta timuradvokat pada kantor hukum awk partners yang beralamat menara karya 28th floor, jalan h.ahli dan pemberi keterangan informandumterakhir bertanggal februari dan diterimadan terhadap dan dan uud1945pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah tahun selanjutnya. penggunaan penyesuaian tahun (mid term) ini akan bermanfaat untuk membuat tidak ada kepala daerah yang merasa terlalu dirugikan karena jika pun harus dimajukan tidak akan lebih dari tahun, dan jika pun harus diundurkan tidak juga akan lebih dari tahun: bahwa penghematan yang dapat dilakukan jika pemilihan umum ini dapat dilakukan serentak, antara lain dengan formula tahunan tersebut sudah diakui oleh banyak pihak. republika (online, menulis, biaya resmi penyelenggaraan pemilu, misalnya diyakini bisa menyusut drastis karena akan mengurangi honor penyelenggara pemilu. selama ini, honor penyelenggara pemilu merupakan komponen terbesar biaya pemilu. honor ini memakan hingga persen dana pemilu. besarnya honor ini terkait jumlah tempat pemungutan suara tps) indonesia sangat banyak, mencapai ribu. setiap tps ini ditunggu tujuh orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps). dengan demikian, total jumlah anggota kpps ini sekitar juta orang. jika honor setiap anggota kpps dirata ratakan ribu per orang, maka biaya yang dibutuhkan untuk satu pemilihan, katakan presiden, adalah triliun. itu belum pula termasuk honor anggota panitia pemilihan pemungutan suara pps). ada tiga anggota pps untuk setiap dari desa kelurahan indonesia, sehingga total anggota pps adalah orang. kalau setiap anggota pps ini diberi honor ribu per orang, maka diperlukan dana sekitar miliar. itu belum pula termasuk honor anggota panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan mana setiap kecamatan ada lima anggota ppl: honor anggota panitia pengawas lapangan ppl), yang jumlahnya orang per desa: honor bawaslu kecamatan, yang jumlahnya tiga orang per kecamatan, dan biaya biaya honor lainnya untuk kesekretariatan dan sebagainya, hal ini tentu belum dikaitkan dengan berapa kali pemilihan itu berlangsung, serta harus menempuh berapa putaran. riset pendahuluan pemohon memperlihatkan beberapa variasi data. komisioner divisi humas kpu, dr. ferry kurnia rizkiyansyah, s.i.p, si, menyatakan jika pemilu anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd dilaksanakan serentak maka terjadi efisiensi dan efektivitas, setidaknya dalam tujuh hal: pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, perlengkapan tps, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur. jumlah dana yang bisa dihemat dan digunakan untuk pemenuhan hak hak konstitusional lain warga negara berkisar sampai trilyun rupiah. dan jika pemilihan umum kepala daerah dapat dilaksanakan serentak maka penghematan bisa meliputi sampai trilyun rupiah. anggota dpr dari fraksi pdi perjuangan, arifin wibowo, mengkalkulasi jika pemilu digelar serentak akan menghemat dana sekitar triliun, atau sepersepuluh apbn dan apbd, dan sekitar triliun biaya yang dikeluarkan partai dan pihak lain republika online, angka yang paling ekstrem, pernah disampaikan jusuf kalla. jika pemilu kepala daerah digelar serentak saja, dia memperkirakan ada dana sebesar miliar dolar atau triliun rupiah yang bisa dihemat. ini mencakup yang berasal dari apbn dan apbd untuk kepentingan penyelenggaraan pilkada hingga uang yang digelontorkan para kandidat republika, pemilu serentak juga akan mengurangi militansi pada hanya satu calon kepala daerah, pengurangan biaya kampanye karena dapat dilakukan bersama sama, serta amat berkurangnya para donatur atau tukang yang bermaksud menanam modal terlebih dahulu dan selanjutnya akan mendapatkan aneka proyek dengan cara cara yang korupsi. memang pemilihan umum kepala daerah tidak dinyatakan harus dilakukan secara serentak dalam uud namun fakta empiriknya dalam hal: politik transaksional, biaya kampanye yang amat tinggi, politik uang, korupsi politik yang cenderung langsung mengikuti masa pemerintahan (sampai kompas mencatat pernyataan humas kementerian dalam negeri bahwa hanya dari provinsi saja, sudah pejabat daerah berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, yang pada umumnya terkait dengan kasus korupsi), serta konflik dan kekerasan antar pendukung atau dengan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah, membuat seluruh elemen bangsa (termasuk peneliti komunikasi politik dan hakim konstitusi) harus memberikan perhatian serius! hakim konstitusi dr. anwar usman, s.h., m.h. (dalam orasi ilmiah berjudul menegakkan konstitusi dan pembenahan sistem hukum untuk mewujudkan pembangunan indonesia yang bermartabat pada sidang senat terbuka wisuda xix program sarjana sekolah tinggi ilmu hukum sunan giri, malang, jawa timur, menegaskan meski perubahan uud sudah dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, namun hukum sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita tersebut tidak dapat berlangsung serta merta seiring dengan diubahnya konstitusi. oleh sebab itu langkah selanjutnya adalah dengan mewujudkan pembenahan sistem hukum. berpendapat setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait itu yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. sebagai tambahan, menurut hakim konstitusi dr. hartono, s.h., mcl., tentu saja konstitusi tidak boleh dilihat sebagai sebuah batu besar yang kaku dan sudah menjadi pondasi sebuah bangunan. jika demikian, maka akan terlalu rigid bahkan mati. padahal, konstitusi adalah nilai nilai yang menjiwai. sebagai nilai, bisa terus tumbuh dan berkembang, berdialog dengan perkembangan masa negara hukum, demokrasi, dan mahkamah konstitusi , kuliah umum untuk mahasiswa program magister ilmu hukum program pascasarjana universitas jambi, artinya, bangsa indonesia sedang menunggu hal hal apa yang bisa disampaikan oleh para hakim konstitusi untuk mendorong upaya upaya konsolidasi menuju pemilihan kepala daerah serentak, yang antara lain lahir sebagai hasil sertaan pengujian undang undang ini: bahwa original intent dan uud dapat kita temukan ketika anggota mpr yang menyusu dalah merupakan fakta empirik pula bahwa tidak ada satu kesimpulan atau alternatif apa pun yang diminta oleh anggota panitia hoc ataupun peserta sidang sidang selanjutnya untuk ditampilkan bersama dengan rumusan yang sekarang dikenal sebagai dan uud (untuk kemudian dilakukan pemilihan atau voting terhadapnya), original intent tersebut dapat kita lihat diantaranya dalam,: bahwa samping itu sejalan dengan uud dan esensi pernyataan ini:harusnya dipergunakan untuk membangutelah akan mengalami kerugian konstitusionalnya karena pemilu dilaksanakan lebih dari satu kali dalam kurun tahun seperti yang dialami pemohon pada pemilihan umum saat itu pemohon sedang menyelesaikan riset disertasinya dan harus bolak balik antara belanda (utamanya nijmegen) dan indonesia. sebagai pemilih aktif, pemohon sudah berusaha sekeras mungkin menyesuaikan jadwal risetnya sehingga dapat berada jakarta untuk melaksanakan hak memilih pada pemilu dpr, dpd, dan dprd april serta pemilu presiden dan wakil presiden juli sejalan dengan tekanan riset yang makin ekstensif menjelang penyelesaian disertasi, pemohon yang sedang berada nijmegen belanda tidak dapat pulang indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dpr, dpd, dan dprd pada april karena alasan ekonomi untuk membeli tiket pesawat pada waktu itu (yang makin mahal harganya jika jadwal keberangkatan terus harus disesuaikan). esensi pernyataan ini: jika pemilihan umum dilaksanakan sesuaimaka sesungguhnya konstitusi sudah menjamin untuk mempermudah warga negara, seperti pemohon, merencanakan hanya satu kali atau satu jadwal setiap lima tahun untuk melaksanakan hak untuk memilih: bahwa akhirnya pemohon mengeluarkan segala daya dan upaya (dana, waktu, energi) untuk menempuh perjalanan nijmegen den haag agar dapat menggunakan hak pilihnya kedutaan besar indonesia. sesampainya sana, pemohon harus berupaya menjelaskan kondisi yang dialami serta harus mengupayakan adanya fax kartu pemilih serta surat undangan untuk memilih dari indonesia, esensinya: pemohon nyaris kehilangan hak pilihnya karena praktek pemilihan umum tidak menjalankan amanat konstitusi tentang pemilihan umum setiap lima tahun sekali (serentak): bahwa seperti pemohon, amat banyak warga negara lain, dengan aneka latar belakang kehidupan dan pekerjaan, pasti juga bisa memiliki berbagai kegiatan dan perjalanan yang sana sini harus disesuaikan (yang kadangkala relatif situasional atau mendadak). karena itulah konstitusi secara prinsipil dan cerdas telah memperhitungkannya dan menyatakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali (serentak). dan pada tataran praktik ketika pemilihan umum tidak dilaksanakan sesuai amanat konstitusi, terjadilah perbedaan yang amat signifikan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum dpr, dpd, dan dprd dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden. fakta empirik tahun memperlihatkan, pada pemilupada pemilu untuk pemilihan umumesensinya:amat besar. pada tahun selisihnya pemilih. pada tahun selisihnya pemilih: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas telah nyata beberapa hak konstitusional pemohon yanguud hak konstitusional pemohon sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih yang telah dijamin tegas dalam dan uud khususnya terkait dengan political efficacy kecerdasan berpolitikpbn apbd yang digelontorkan untuk pelaksanaan pemilihan umum yang tidak serentak:bahwa meskipun dan telah pernah dimintakan pengujian hadapan mahkamah seperti sebagaimana dalam putusan nomor puu vi dan dalam putusan putusan mahkamah yang lain: namun demikian, berdasarkan ketentuantas dasar tersebut,sebagai berikut bawah ini. alasan konstitusionalnya merupakan sesuatu yang baru yakni: hak warga negara untuk memilih yang terdapat dalam hak hak warga negara yang dijamin konsitusisemuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat dan namun kini seutuhnya harus disebut sebagai hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilihan umum serentak sebagaimana diamanatkan oleh uud negara republik indonesiawakil presiden. kadangkala juga disebut straight ticket. atau warga negara dapat menggunakan political efficacy nya untuk memilih calon presiden wakil presiden yang tidak berasal dari partai yang sama dengan anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga masa depan: kepala daerah). pemilihan ini semata mata dalam ilmu komunikasi politik modern didasarkan pada karakter yang disampaikan melalui narasi komunikasi politik tentang bagaimana pemimpin tersebut membuat rencana program yang mendahulukan kepentingan warga negara: hak konstitusional dan kenyataan empirik ini sebetulnya telah diakui oleh pemerintah yang diwakili oleh denny indralaya, sh., ll.m., ph. d., staf khusus presiden, yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis (pada persidangan tanggal januari perkara nomor puu vi denny indralaya antara lain mengatakan: selanjutnya : hak warga negara untuk memilih secara efisien pada pemilihan umum serentak terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak. tentu hal ini amat erat kaitannya dengan partisipasi politik warga negara untuk memilih.(yang bisa berarti warga negara yang terhambat dalam penggunaan waktu, energi, dan biaya untuk melaksanakan hak pilihnya) amat signifikan. pada tahun selisihnya pemilih. pada tahun selisihnya pemilih: pada sisi efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, berdasarkan riset pendahuluan pemohon, perhitungan pemborosan penyelenggaraan pemilu tidak serentak (berasal dari apbn apbd, dan juga pajak warga negara) bisa berkisar antara hingga trilyun rupiah dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden dibuat terpisah dengan pemilu anggota dpr d dan dpd, atau sampai berkisar hingga trilyun (karena pemilu kepala daerah tidak dapat dilaksanakan secara serentak pula). sementara itu uud berbunyi. kemudianuud adalah salah satu bukti bahwa indonesia menganut negara kesejahteraan (social service state). dalam kerangka berpikir negara kesejahteraan, negara bukan hanya berurusan dengan masalah pemberian jaminan kepada individu supaya dapat melaksanakan hak hak politiknya, tetapi juga meliputi berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. dengan demikian, penyelenggaraan pemilu yang dilakukan tidak serentak sehingga tidak efisien melanggar atau mengganggu pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta untuk hidup dalam sistem perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan dan berkelanjutan dan uud dengan keseluruhan alasan konstitusional untuk pengujian yang baru ini, maka tidak dapat lagi dinyatakan kebenaran tunggal bahwa pemerintahan sistem presidensial hanya akan stabil dan efektif jika mendapat basis dukungan dari dewan perwakilan rakyat, yang harus melalui pemilihan umum anggota dpr terlebih dahulu untuk menentukan dukungan tersebut yang disimbolkan dengan presidential threshold . lagipula, sekalipun angka angka presidential threshold ini merupakan legal policy yang sah, mengandung kesalahan logika serius dalam ilmu komunikasi politik. persyaratan perolehan kursi paling sedikit dari jumlah kursi dpr tidak langsung berarti basis dukungan untuk pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif, mengingat luar mereka bisa terdapat yang tidak mendukung, terutama jika kebijakan dan program presiden tidak mengutamakan kepentingan warga negara. apalagi perolehan suara sah nasional, yang dapat saja berarti gabungan dari suara partai partai yang tidak berhasil duduk dpr (tak memenuhi parliamentary threshold), tentu bukan merupakan basis dukungan dpr untuk pemerintahan presidensial yang stabil dan efektif. atas itu semua, pengalaman empirik presiden yang memiliki sekretariat gabungan dpr (merupakan gabungan sekitar dari kursi dpr) menunjukkan hal yang sangat berbeda. presiden sering mengeluh atas kinerja kabinetnya yang dibentuk dengan pertimbangan koalisi dpr sekretariat gabungan tersebut), dan dalam beberapa ajuan program pemerintah presiden seperti rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, sekretariat gabungan dpr ternyata tidak merupakan basis dukungan untuk lolosnya program tersebut. beberapa kalangan peneliti komunikasi politik kadangkala mengaitkan aneka threshold ini dengan sebagian isi kuliah umum hakim konstitusi dr. ahmad fadli semadi, s.h., hum. (yang diselenggarakan oleh program doktor ilmu hukum universitas islam sultan agung semarang, bahwa hukum dibentuk oleh negara sedangkan negara ujungnya manusia sebagai pelaksananya, dimana manusia memiliki nafsu dan tendensi maka karenanya mereka harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kehendak yang kuat mengawal kehidupan bernegara secara benar. namun sejarah telah membuktikan banyak hukum yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan bisa jadi karena rasa takut, dan lain lain. sebagian peneliti komunikasi politik lain dapat pula mempertandingkan kebijakan threshold ini dengan pembentukan berbagai peraturan daerah yang merupakan kelanjutan dari pemekaran wilayah sebagai buah reformasi, yang menekankan perlunya pelaksanaan otonomi daerah dengan pembentukan peraturan daerah. dalam konteks kajian perempuan, menurut hakim konstitusi prof. dr. maria farida indrawi, s.h., m.h., semula peraturan peraturan ini mewacanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan dalih moral dan akhlak. namun, dalam perumusannya justru menampilkan peraturan yang menyudutkan dan mengekang aktivitas perempuan pidato kunci berjudul pengaturan dan penegakan hukum terhadap perempuan pada pengetahuan dari perempuan: prosiding konferensi tentang hukum dan penghukuman , kerjasama komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan dengan program studi kajian wanita program pascasarjana universitas indonesia). demikian pula presidential threshold ini semula mungkin diwacanakan untuk menghasilkan presiden wakil presiden dengan pemerintahan yang berkualitas (stabil dan efektif), namun dalam perumusannya justru dapat menampilkan peraturan yang menyudutkan dan menghalangi kesempatan bagi tampilnya calon presiden yang berkualitas: hanya alasan konstitusional yang baru ini yang sejalan dengan original intent mereka yang terlibat dalam perubahan undang undang dasar yang jelas menyebut istilah pemilu serentak atau pemilu lima kotak , serta hanya alasan konstitusional yang baru ini yang sejalan dengan salah satu kesepakatan tentang arah perubahan uud yang disepakati oleh seluruh fraksi pada sidang umum mpr yaitu: sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul betul memenuhi ciri ciri umum sistem presidensial), tentu saja bisa terdapat argumen yang mengatakan: untuk membangun demokrasi yang lebih baik tidak disangkal dibutuhkan biaya yang besar serta proses yang panjang (antara lain dengan pemilihan umum yang berkali kali). namun argumen yang lebih benar adalah: pembangunan demokrasi yang seperti itu tidak hanya boros (karenanya menghilangkan pemenuhan hak hak konstitusional lainnya dari warga negara), tapi juga tidak efisien sehingga dapat mengganggu pelaksanaan hak pilih dan partisipasi politik, serta sekaligus mengingkari kesepakatan tentang arah perubahan uud dan original intent (penyusun perubahan) undang undang dasar negara republik indonesia dan karenanya bertentangan dengan dan dan dan uud1945demi kepentingan publik. esensinya: pembicaraan tentang calon presideadanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak juga sering dikaitkan dengan penghematan serta pencegahan korupsi politik, bersamaan dengan pencegahan politik uang yang bisa mencapai ratusan triliun. namun manfaat manfaat sertaan ini punasa depan, setidaknya seorang pakar yang sudah diwawancarai dalam riset pendahuluan oleh pemohon telah menyatakan bahwa jika negara menyediakan sistem political financing sekitar trilyun rupiah disertai dengan pembatasan pembatasan pengeluaran partai politik, maka pencegahan biaya politik yang tinggi terkait dengan korupsi politik dapat dilakukan secara signifikan: konteks yang kronis ini sebagai perbandingan misalnya terdapat pula dalam aneka konflik perkebunan yang merusak aneka daerah dan diwarnai kontestasi bisnis dan hak asasi manusia. hakim konstitusi prof. dr. achmad nowiki, s.h. dalam makalahnya (pada diskusi dan peluncuran buku dengan tema konflik perkebunan: kontestasi bisnis dan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh elsa, antara lain menyatakan, negara seharusnya melakukan hal hal yang substantif dengan cara menghindari dan mencegah dikeluarkannya keputusan keputusan serta tindakan yang menyebabkan kerugian baik bagi negara maupun rakyat yang berhubungan dengan perkebunan. selanjutnya melakukan regulasi terhadap peraturan maupun keputusan yang merugikan kepentingan rakyat. esensinya: dalam political financing pun dibutuhkan peranan negara menyangkut hal hal yang substantif untuk mencegah terjadinya kerugian rakyat lebih jauh: khususnya ketika korupsi politik terus terjadi untuk pembiayaan politik, mengakibatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih jauh dari harapan (di tengah kontestasi bisnis survei konsultan politik dengan kecerdasan berpolitik warga negara):erdasarkan norma konstitusi tersebut maka konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilu,menyatakan bahwa(satu tarikan nafas) dan dengan mengamanatkan agar pemilualam undang undang , sehingga seharusnya diatur dengan satu undang undang yaitu undang undang tentangbahwa uudimaksud dan uud tersebut atas: bahwa ketika melihat perdebatan yang terjadi saat pembahasan ketentuan mengenai pemilu dalam proses perubahan uud untuk pemilu presiden dan wakil presiden pendapat yang menguat adalah dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. pendapat ini dikemukakan, baik dalam pembahasan bab mengenai pemilu maupun mengenai pemilu presiden dan a). ada argumentasi yang mendukung pendapat tersebut. pertama dari sisi anggaran pemilu serentak akan menghemat biaya pelaksanaan pemilu sehingga tidak akan membebani rakyat. kedua, dengan pemilu serentak diharapkan presiden yang terpilih berasal dari partai pemenang pemilu, sedangkan dalam memilih anggota dpr dan dprd rakyat juga mempertimbangkan presiden dan wakil presiden yang diusung. ketiga, pemilu presiden dan wakil presiden secara serentak dengan pemilu legislatif akan memperkecil resiko dampak sosial dan politik. kuatnya pendapat pelaksanaan pemilu serentak juga tercermin dari adanya usulan khusus dalam yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak lima tahun sekali. dalam rancangan kata serentak juga sempat masuk sebagai salah satu asas pemilu dalam bersama sama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. namun akhirnya kata serentak dihapuskan dengan pertimbangan akan diatur lebih lanjut dalam undang undang. pertimbangan lainnya terkait dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah yang harus disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah yang berbeda beda. hal ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemilu kepala daerah memang tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan secara serentak dengan pemilu nasional. pembahasan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak juga terjadi pada saat pembahasan pembahasan melahirkan rumusanfrasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum pada saat pembahasan merujuk pada waktu sebelum pelaksanaan pemilu legislatif janedjri gaffa. politik hukum pemilu. jakarta: congress, hal.ihan umumu dalam kurun waktu tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, lalu pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa semua penjelasan atas saling menunjang dan membuat makin jernih untuk memahami berbagai pertimbangan yang bisa menjegal pemilihan umum serentak. misal,atas anggota dpr dan anggota dpd yang dipilih melalui pemilu sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd harus didahulukan dari pemilu presiden. ini kurang relevan dan terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan pemilu secara bersama sambegitu pula argumentasi yang mengatakan: penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd lebih dahulu dari pada pemilu presiden dan wakil presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan, juga sulit untuk diterima, karena baru berlangsung dua kali (tahun danoleh karena telah nyata nyata bertentangan dengan uud maka ketentuan:dan yang berbunyi:yang berbunyiilpres yang berbunyi,secara mutasi mutans bertentangan dengan uud karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilu serentak sesuai uud dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. permohonan pemeriksaan prioritas mengingat tahapan pemilihan umum telah berjalan dan beberapa bulan lagi akan menjelang tahap pengusulan nama nama calon legislatif, dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum tidak serentak yang masih melanjutkan praktek yang bertentangan dengan konstitusi serta original intent penyusun konstitusi perubahan undang undang dasar,hukum: bersamaan dengan itu, hasil riset awal yang dilakukan pemohon, antaranya wawancara dengan beberapa komisaris komisi pemilihan umum, memperlihatkan bahwa kpu siap melaksanakan pemilu lima tahun sekali atau serentak atau pemilu lima kotak sesuai dengan konstitusi, tahun,ffendi ghazali, ph. d., mps pemohon)bahwa latar belakang pendidikan pemohon adalah sarjana (skomunikasi politik sekaligus politik komunikasi warga negara,bukti fotokopi npp atas nama effendi ghazali, ph. d., mps pemohon): bukti fotokopi artikel pemilu serentak yang mana? oleh didik supriyanto serentak yang mana oleh didik supriyanto: bukti fotokopi pernyataan tokoh lintas agama, jakarta, septemberu anggota dpr, dpd, dprd tahun sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan kpu nomor tahun selain itu, pemohon mengajukan keterangan (tiga) orang ahli atas nama irman putra sidin, hadi muluk, didik supriyanto, dan keterangan informandum slamet effendy yusuf yang telah dibaca dan didengarkan dalam persidangan tanggal maret serta keterangan tertulis ahli saudi isra, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: irman putra sidin pertanyaan awal yang rumit untuk dijawab dari perkara ini adalah apakah pemilu yang dilaksanakan selama ini pemisahan pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah pemilu yang inkonstitusional? apakah kemudian hasilnya itu melahirkan legislatif dan presiden yang juga inkonstitusional? jawabannya, tentu tidak dengan mudah dijawab dengan teori sebab akibat, karena sesungguhnya konstitusi itu sendiri punyapada prinsipnya prinsip konstitusional open legal policy bukanlah kertas kosong yang bisa ditulis apa saja pembentuk undang undang. harus ada dasarnya, motifnya, tujuan atau terdapat kebutuhan konstitusional untuk menentukan pilihan pilihan itu. inilah yang disebut konsep akuntabilitas konstitusi bagi para pembentuk undang undang hadapan konstitusi. jikalau ternyata tidak ada kebutuhan konstitusional atau ternyata dasar, motif, atau tujuan hukum dibalik pilihan model tersebut ternyata tidak terbukti, atau kebutuhan konstitusional ketika pilihan itu dibuat pada masa tertentu ternyata sudah tak dibutuhkan lagi maka tentunya pilihan tersebut sesungguhnya bisa menjadi inkonstitusional pada masa depan. kondisi seperti ini bisa saja tergolong pada masanya sebagai hal yang kemudian secara nyata nyata telah bertentangan dengan konstitusi. tentunya konsep pemikiran ini disepakati jikalau kita sepakat bahwa konstitusi sebagai pusat gravitasi dalam mendesain proses demokrasi bahkan mendesain proses bernegara. dalam putusan nomor puu vi setidaknya pilihan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu dpr, dprd dan dpd dibenarkan karena sebuah teori kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. pertanyaannya apakah kemudian konstitusi harus terus bertahan dengan konstruksi karena sudah kebiasaan selanjutnya kemudian hari bahwa kebiasaan ketatanegaraan itu secara nyata mulai dirasakan merugikan hak konstitusional warga atau perlahan mendestruksi konstitusi, maka kebiasaan tersebut terus saja dianggap kebiasaan yang tetap konstitusional? tentunya apa yang diceritakan oleh pemohon dalam pengalaman empirisnya adalah bisa jadi cermin yang bisa mewakili, bahwa sebuah pilihan kebijakan, yang dulu konstitusional karena dinilai sebagai kebiasaan atau konvensi, kini perlahan mulai menampakkan gejala secara nyata merugikan hak konstitusional warga negara (the living constitution) dalam dua periode pemilu, sudah cukup masanya untuk menilai bahwa apakah pilihan model pemilu seperti yang kita lakukan selama ini sudah berdaya guna dan berhasil guna sebagai jawaban atas motif, tujuan, dasar atau kebutuhan konstitusional balik munculnya pilihan tersebut. hal inilah kemudian akan coba diurai bahwa setidaknya ada beberapa motif, alasan, tujuan kebutuhan yang melatarbelakangi pembentuk undang undang guna menentukan model pilihan pelaksanaan pemilu tak serentak. motif atau dasar inilah yang kemudian mendapatkan basis pembenaran konstitusional sebagai kebiasaan dalam putusan puu vi yang lalu diantaranya.milu serentak berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah: pemilu tak serentakakan menimbulkan kerepotan dan kesulitan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemil, setidaknya alasan inilah yang menjadi motif atau dasar atau kebutuhan konstitusional pembentuk undang undang dibalik pilihan pemilu tak serentak tersebut. pertanyaannya, apakah motif ini masih relevan tengah dua periode pemilu dan kemarin? jikalau ternyata motif diatas sudah tidak relevan lagi, maka tidak ada alasan guna mengobservasi kebiasaan ini guna tetap masih menjadi produk konstitusional. perlahan diyakini bahwa kebiasaan ini perlahan namun pasti mendestruksi hak hak konstitusional rakyat seperti yang digambarkan pemohon, yang kemudian ternyata juga diyakini bahwa destruksi konstitusi tersebut cenderung bergerak masif akibat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. bahwa motif pertama mengenai kemungkinan lebih dari dua pasangan calon presiden jikalau pemilu dilakukan serentak, nampaknya sudah tak relevan. selama ini pemilu legislatif didahulukan juga menghasilkan lebih dari dua pasangan calon, bahwa kemudian pasangan sby buono terpilih dalam satu putaran, bukan karena pemilu dilaksanakan tak serentak tapi karena popularitas dan elektabilitas pasangan ini memang mendominasi ketika pemilu kemarin. bahwa alasan pemilu serentak menggangu pemerintahan juga merupakan alasan paranoid, karena pemerintahan itu terganggu dari berbagai macam aspek, bukan karena pemilu. begitu pula bahwa pemilu serentak bisa menyulitkan penyelenggara pemilu, seandainya ternyata alasan ini terbantahkan bahwa pemilu serentak atau kotak justru semakin mempermudah penyelenggaraan pemilu maka motif hukum ini pun sudah kehilangan basisnya, untuk tetap mempertahankan pilihan model pelaksanaan pemilu seperti saat ini sebagai konstruksi kebiasaan ketatanegaraan yang harus tetap konstitusional. alasan yang mungkin klenik adalah bahwa selain legitimasi rakyat, presiden juga harus mendapatkan dukungan dpr. seperti diketahui bahwa presiden terpilih mendapatkan dukungan dpr melalui kontrak politik yang kemudian diberikan nama dengan sekretariat gabungan, yang melebihi bahkan nyaris kurang lebih kekuatan politik dpr. kontrak politik ini diperolehnya setelah yang bersangkutan terpilih menjadi pasangan presiden. artinya, kalau berbicara dukungan dpr, maka hal tersebut bisa dibangun setelah seluruh pelaksanaan pemilu rampung, atau setelah presiden terpilih dan parlemen terbentuk dalam sebuah pemilu yang dilakukan serentak. lain pihak, diketahui bahwa dukungan dpr yang begitu besar bagi presiden saat ini, melalui sekretariat gabungan bahkan diperkuat dengan instrumen kontrak politik koalisi, ternyata tidak memberikan jaminan pemerintahan presidensial akan menjadi tenang. relasi politik yang hingar bingar antara kekuatan politik dari parpol dan parlemen tetap terjadi. hal ini salah satu konsekuensi demokrasi yang menimbulkan ketegangan pada dimensi politik namun tidak pada dimensi konstitusi misalnya bukunya relasi antar lembaga presiden dan dpr. bagaimanapun, harus disadari bahwa kekuatan partai politik, tak bisa mengingkari hak konstitusional anggota dpr yang dimilikinya secara personal dan dijamin olehanggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang dan uud hak inilah sesungguhnya menjadi hambatan besar kontrak koalisi politik seperti yang lakukan presiden saat ini dengan kekuatan parpol dpr, sehingga apapun bunyi kontrak itu, hak konstitusional anggota dpr tak mampu terderogasi oleh kontrak tersebut. hal ini disebabkan karena parpol tidak memiliki hak konstitusional dalam lingkup dpr. bahkan, seperti yang kita lihat dalam fenomena terakhir saat ini, presidensial kita mengalami sedikit galau ternyata bukan karena kekuatan oposisi dpr tapi karena kisruh internal paspornya sendiri, yang akhirnya memberikan kesan presidensial kita menjadi lemah akibat, mendua, antar urus negara dan urus parpol. bahwa sesungguhnya sistem kita bukanlah parlementer, yang bisa membuat jatuh bangunnya kekuasaaan pemerintahan begitu cepat akibat minimnya dukungan dpr. ambil contoh, bahwa meski anggota dpr atau seluruh kekuatan fraksi dpr, saat ini ingin menjatuhkan presiden wakil presiden misalnya kasus century, maka tidaklah otomatis kekuasaan itu akan jatuh. inilah perbedaan ketika uud yang lama, bahwa presiden bisa jatuh hanya karena sudah tak mendapatkan dukungan politik parlemen seperti era soekarno, atau abdurrahman wahid. namun, setelah perubahan uud maka ada variabel antara yang sangat kuat antara relasi dpr dan presiden dalam konstruksi pemakzulan. variabel antara ini yang harus mengverfikasi hal tersebut, bahwa dpr bisa mengusulkan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden jikalau terbukti melakukan korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. proses pembuktian tersebut juga mengggunakan pisau bedah yang paling tinggi yaitu uud oleh mahkamah konstitusi. jadi bisa dibayangkan, seorang presiden wapres yang terpilih tanpa dukungan dpr sekalipun, sangat sulit dijatuhkan tengah jalan. paling yang muncul diawal pemerintahan adalah kegaduhan politik, namun kemudian secara alamiah karena kedua lembaga ini saling membutuhkan perlahan akan menemukan irisan irisan kepentingan dan harapannya irisan kepentingan itu bukan kepentingan pragmatis politik sekedar takut dijatuhkan tengah jalan namun adalah kepentingan kenegaraan seperti kepentingan ideologis bidang ekonomi, sosial, budaya guna mensejahterakan rakyat hal inilah bukti bahwa alasan atau motif hukum yang dipakai guna menentukan pilihan pemilu tak serentak tersebut sesungguhnya tidak bisa lagi dipertahankan. oleh karenanya basis kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan yang menjadi pembenaran konstitusional selama ini akan pemilu tak serentak sesungguhnya sudah kehilangan basis konstitusionalnya. oleh karenanya salah satu cara mengakhiri kebiasaan ini adalah melakukan verifikasi konstitusi. bahwa uud menyebutartinya bahwa ruang lingkup konstitusional pemilu yang imperatif adalah menyelenggarakan pemilu baik dalam lingkup legislatif maupun eksekutif. dari konsep ini uud sesungguhnya menegaskan bahwa pelaksanaan dari ruang lingkup konstitusional pemilu itu adalah setiap tahun sekali. salah satu yang prinsipil bahwa sebuah kehidupan bernegara bukan sekedar pemilu, yang setiap tahun bisa dilaksanakan dalam kurun waktu tahun itu, guna melakukan pengisian kelembagaan negara. prinsip utama bernegara adalah bagaimana negara bisa memberikan pengurusan dan pelayanan yang maksimal kepada warganya. jadi, pemilu bukanlah keutamaan dalam konstitusi sebuah negara, sehingga harus dilakukan berkali kali, apalagi jikalau logika, bisa pemilu kali maka bisa kali, karena menyangkut pengisian kelembagaan yang berbeda beda. oleh karenanya dengan verifikasi konseptual pemilu menurut konstitusi dan pelaksanaanya menjadi sekali dalam tahun, atau pemilu menjadi serentak, justru akan semakin menguatkan posisi partai partai politik sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. partai politik yang terdaftar menjadi peserta pemilu, kembali merasakan keistimewaan tersebut, dengan model purifkasi konstitusi ini. verifikasi ini mengembalikan hak konstitusional parpol guna mengajukan pasangan calon presiden sebelum pelaksanaan pemilu uud dengan keistimewaan ini, parpol dapat meminimalisir fenomena kawin paksa guna mengusulkan pasangan calon, yang bisa membuat rumah tangga presidensial terpilih tidak harmonis. oleh karenanya sebuah pemilu yang dilakukan kotak adalah bentuk verifikasi konstitusi sebagai jawaban atas tidak terbukanya motif dasar kebutuhan dibalik pilihan pemilu tak serentak selama ini. verifikasi konstitusi model seperti ini, tidaklah serta merta diartikan bahwa pemilu yang sudah berlangsung adalah inkonstitusional, dan hasilnya juga inkonstitusional, tapi saat ini ternyata ada kebutuhan konstitusional guna mendesain kembali atau memurnikan kembali pemilu tersebut dengan melakukan verifikasi. salah satu alasannya bahwa motif dibalik pilihan model pemilu terpisah selama ini ternyata bisa jadi hanyalah mimpi buruk pembentuk undang undang bangtan terbukti secara nyata, dan harapannya mahkamah inilah menjadi garda konstitusi yang melakukan verifikasi itu. hadi muluk psikologi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai lima yang mempelajari tingkah laku manusia, terutama tingkah laku yang berkaitan dengan politik seperti: pengambilan keputusan, pertimbangan politik, perilaku memilih, partisipasi politik, baik yang dilakukan oleh elit politik ataupun massa atau masyarakat kebanyakan. salah satu studi yang sangat menarik perhatian ahli psikologi politik adalah perilaku memilih (voting behavior). perilaku memilih dalam sudut pandang psikologi lebih banyak ditelaah dari segi kognisi, afeksi (perasaan), dan motivasi dari individu. namun kognisi, afeksi dan motivasi pemilih tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang melingkupi para pemilih tersebut studi donated rnberg dan sore goldberg dalam bukunya, the political system matters: social psychology and voting behavior sweden and the united states european monographs social psychology, memperlihatkan bahwa disain sistem sangat mempengaruhi para pemilih. pada intinya dalam bukunya tersebut mereka memperlihatkan bahwa pemilih harus dipermudah oleh disain sistem untuk memberikan suara. salah satu faktor yang penting juga adalah soal memperjelas kedekatan antara posisi ideologis partai dan kandidat dengan pemilih. disain sistem pemilihan yang terlalu banyak dengan polarisasi partai, isu dan waktu yang tercerai berai akan membingungkan pemilih dana menentukan pilihan, yang nanti pada ujungnya akan mengakibatkan rendahnya motivasi orang untuk datang bilik suara (tercermin dari tingkat voter turnout yang rendah). belakangan hipotesis tentang perlunya mempersempit jarak ini ditemukan oleh heather still dalam tesis tentang jarak waktu pemilihan (temporal proximity). dalam studinya ini soil berhasil membuat perhitungan bahwa jarak antar pemilu pemilu paling efektif kalau dilakukan mendekati format keserentakan (concurrent) daripada pemilu yang berjarak panjang (misal: berjarak tahun, bulan atau minggu). dalam konteks pemilihan presiden (presidential election) dan pemilihan angggota legislatif legislative election) yang serentak ternyata coastal effect (pemilih memilih presiden dan legislator dari partai yang sama) kadang terjadi, kadang juga tidak terjadi. maka isu penyerentakan pemilu tidak lagi didasarkan untuk mengurangi efek kisaran jas, namun lebih didasarkan argumen efisiensi waktu, biaya dan beban kognitif para pemilih dan usaha memperkuat sistem checks and balances dari dua institusi ini (presiden dan parlemen). sistem presidensial pada hakikatnya mempunyai filosofi yang berbeda dari sistem parlementer. dalam sistem presidensial, penekanan diletakkan pada presiden sebagai lembaga eksekutif dengan parlemen (lembaga legislatif) sebagai pengontrol. dua lembaga ini langsung mendapat mandat dari rakyat lewat pemilihan langsung. jadi dalam sistem presidensial, pemilihan presiden lebih diutamakan (major election), baru kemudian diikuti oleh pemilihan anggota legislatif. untuk kasus indonesia, memang agak anomali. sistem politik kita sebenarnya tidak terlalu jelas apakah lebih bersifat parlementer ataukah bersifat presidensial. sebelum amandemen uud presiden tidak dipilih langsung tetapi dipilih oleh anggota mpr (anggota dpr terpilih dan utusan golongan) yang bersidang untuk memilih presiden. setelah amandemen uud khususnya 22eterasa jelas bahwa original intent dari uud adalah pemilihan yang bersifat serentak. karena sebenarnya kita sudah mau meninggalkan sistem pemilihan umum yang hanya memilih anggota legislatif. kita sudah berketetapan untuk memperkuat lembaga kepresidenan, dimana pada uud dijelaskan bahwa presiden tidak bisa membubarkan parlemen dan parlemen juga tidak bisa membubarkan presiden tanpa ada bukti melanggar konstitusi. hanya saja dalam praktiknya saat ini indonesia, dengan sistem pemilihan presiden yang term pemilihan nya harus menunggu dulu hasil pemilihan anggota legislatif, dan bahkan syarat pengunungan presiden diberi ambang batas (presidential threshold) oleh partai atau gabungan partai politik, maka sebenarnya presiden yang maju sudah tersandera oleh koalisi partai pendukungnya. dalam konteks sistem multi partai indonesia, maka koalisi pengusung presiden sudah sejak awal sangat ditentukan oleh politik "dagang sapi" (transaksional) yang membuat biaya pengunungan presiden menjadi sangat mahal, dan harga ini harus dibayar oleh presiden ketika dia terpilih dengan tidak mengutamakan kepentingan rakyat (mendukung kepentingan koalisi partai pendukung beserta "tukang" nya). jika pemilihan presiden didahulukan, baru setelah itu pemilihan anggota legislatif, maka presiden tidak tersandera oleh koalisi politik. atau yang terbaik diserentakkan saja, maka banyak keuntungan yang akan didapat dari disain yang seperti ini, terutama dari segi psikologi politik. pertama. dengan cara ini partai politik akan sungguh sungguh mempersiapkan paket yang menarik antara presiden dan susunan anggota legislatif dalam satu paket pemilihan. kondisi ini jauh lebih ideal bagi partai partai untuk secara sungguh sungguh mengedepankan ideologi dan platform partai, serta menghilangkan peluang kompromi (politik dagang sapi) ideologi politik demi sebuah koalisi mengusung presiden. kondisi straight ticket akan didapat kalau memang partai politik serius mendekatkan presiden dan platform partai, beserta susunan anggota legislatif dalam suatu paket dan waktu yang bersamaan. kedua. pemilihan serentak, apalagi digabungkan juga dengan pemilihan kepala daerah akan mengurangi kelemahan psikologis (psychologicalfatigue) para pemilih, yang terus menerus dalam waktu beberapa bulan harus kembali bilik suara. pemilihan yang terlalu sering akan membuat rakyat bingung, capek, dan menurun motivasinya untuk ikut pemilihan umum. pemilu serentak dalam beberapa studi (misal lihat saba nikolenyi, political studies, volume issues februari berhasil menaikkan partisipasi politik (voter turn out). sudah selayaknya indonesia memulai usaha penyerentakan pemilu dimulai tahun tahun terdekat ini. paling tidak beberapa alasan diatas inilah yang bisa kita pakai untuk memperkuat argumen urgensi diadakannya pemilu serentak. didik supriyanto problem akut dan solusi komprehensif: penyelenggaraan pemilu legislatif yang disusul pemilu presiden, lalu pemilu kepala daerah yang berserakan waktunya, menimbulkan permasalahan akut bagi pemilih, partai politik dan penyelenggara. penyelenggaraan pemilu serentak merupakan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah kompleksitas proses pemilu, rendahnya efektivitas pemerintahan basil pemilu, dan jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. pemilu serentak dan sistem presidensial: secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. inti konsep itu adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari pemilihan. tujuannya untuk menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen. maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapatkan dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak perlu pemilu serentak, karena sekali pemilu, sudah memilih anggota legislatif sekaligus pejabat eksekutif. sebab, partai politik atau koalisi partai politik yang menang pemilu atau menguasai mayoritas kursi parlemen, berhak menunjuk perdana menteri beserta pejabat eksekutif lainnya. stabilitas dan efektivitas pemerintahan demokratis: meskipun sistem pemerintahan presidensial menerapkan periode kekuasaan pasti (fix system), dan sistem pemerintahan parlementer sewaktu waktu bisa bubar akibat eksekutif tidak lagi mendapat dukungan parlemen, namun survei terakhir menunjukkan justru sistem pemerintahan parlementer lebih stabil dan efektif daripada sistem pemerintahan presidensial. sebabnya jelas, eksekutif mendapat dukungan legislatif. kerangka konseptual sistem pemerintahan dan sistem pemilu. dalam sistem parlementer, pemilu legislatif dengan sendirinya menghasilkan pemerintahan efektif karena partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen berhak membentuk pemerintahan. dalam sistem presidensial terdapat pemilu legislatif sebagai basis legitimasi anggota legislatif, dan pemilu eksekutif sebagai basis legitimasi pejabat eksekutif. karena terdapat dua jenis pemilu, dalam sistem presidensial sering terjadi divided government, karena partai atau koalisi partai yang menguasai eksekutif berbeda dengan partai atau koalisi partai yang menguasai legislatif.hentikannya praktek pemilihan umum yang tidak menjalankanahwa pemohon juga membuat berbagai acara televisi tentang penegakan konstitusi tersebut, antara lain tiga serial talkshow bbm berusaha bersama mencari solusi) indosiar dengan topik ayo kembali pemilu serentak , serta terakhir juga tulisan kompas, oktober dengan judul menjajaki pemilu serentak : bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang selalu aktif melaksatl korupsi:selalu aktif berbicara sistem pemilu dan divided government. divided government bukan disebabkan kombinasi sistem multipartai dan sistem pemilu proporsional dengan sistem presidensial (karena kombinasi sistem dipantai dan sistem pemilu mayoritarian distrik dengan sistem presidensial pun juga menyebabkan divided government), tetapi lebih karena penempatan pem legislatif sebagai pemilu mayor dan pemilu eksekutif sebagai pemilu minor. coastal effect dalam pemilu serentak. apabila penyelenggaraan pemilu eksekutif dibaringkan atau diserentakkan waktunya dengan pemilu legislatif akan menimbulkan coastal effect, yaitu (hasil) pemilihan pejabat eksekutif akan mempengaruhi (hasil) pemilihan anggota legislatif, sehingga kemenangan pejabat eksekutif tertentu dalam pemilu eksekutif akan diikuti oleh kemenangan partai atau koalisi partai pendukung pejabat eksekutif tersebut dalam pemilu legislatif. dengan demikian kemungkinan terjadinya divided government dapat dihindari sehingga pemerintahan hasil pemilu akan efektif bekerja. kompleksitas proses penyelenggaraan pemilu pemilih tidak rasional. bagi pemilih, pemilu legislatif yang memilih wakil lembaga perwakilan dpd, dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota), tidak memungkinkan mereka menjadi pemilih rasional. pada pemilu misalnya, untuk memilih wakil mereka harus menghadapi partai politik yang menawarkan sampai calon. sementara bagi pemilih, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah menimbulkan kebingungan dan merusak akal sehat. sebab, persaingan ketat antarpartai pada pemilu legislatif, tabah tiba berubah menjadi koalisi untuk merebut kursi presiden dalam pemilu presiden. jarak waktu pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah memang lama, tetapi koalisi pencalonan pemilu kepala sudah mengganggu hubungan emosional mereka dengan partai atau elit partai. inilah yang menimbulkan benih benih ketidakpercayaan rakyat kepada partai politik karena mereka merasa partai pemain mainkan hati nurani rakyat. partai politik konflik berkelanjutan. bagi partai politik peserta pemilu, pemilu legislatif merupakan pekerjaan besar yang menimbulkan kekisruhan karena partai harus mengajukan puluhan bahkan ratusan ribu calon anggota legislatif dalam waktu pendek. akibatnya partai tidak bisa selektif dan cenderung asal asalan dalam mengajukan calon. bagi kader partai politik sendiri, pemilu legislatif tidak cukup memberikan latihan berkompetisi secara intensif karena pemilu terjadi setiap lima tahun sekali. sementara bagi partai politik, pemilu presiden merupakan sumber konflik akibat perebutan pengajuan pasangan calon antarfaksi. setelah konflik elit nasional reda, partai politik menghadap! konflik partai daerah yang berkelanjutan, karena pengajuan pasangan calon kepala daerah berlangsung hampir setiap hari sepanjang tiga tahun setelah pemilu presiden. akibatnya partai politik lebih sibuk mengurusi konflik internal daripada anggota atau konstituennya. penyelenggara menanggung beban tak seimbang. bagi penyelenggara pemilu, pemilu legislatif merupakan pekerjaan yang unmanageable. untuk mengurusi juta pemilih yang tersebar seluruh penjuru tanah air dengan kondisi geografis yang berbeda beda penyelenggara pemilu harus menyediakan lebih dari juta lembar surat suara dengan varian sesuai dengan jumlah daerah pemilihan. oleh karena itu masalah data pemilih tidak akurat, perlengkapan belum tersedia pada hari tps, serta surat suara rusak dan tertukar, akan selalu terjadi. prosedur penghitungan suara yang rumit dengan volume besar, juga menjadi sumber kesalahan penghitungan atau kelambatan penghitungan. sementara itu bagi penyelenggara pemilu, pemilu presiden dan pemilukada merupakan pekerjaan ringan, namun menelan biaya berlipat akibat adanya putaran kedua. pemborosan dana negara. format penyelenggaraan pemilu dari pemilu legislatif dilanjutkan pemilu presiden, lalu pemilu kepala yang berserakan waktunya, memboroskan dana negara luar biasa. komponen biaya terbesar pemilu adalah honor petugas, yang mencapai dari total anggaran setiap pemilu. oleh karena itu semakin banyak pemilu diselengarakan semakin besar jumlah dana yang dibebankan kepada keuangan negara. format penyelenggaraan pemilu saat ini sepertinya hanya ada tiga pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilukada. padahal undang undang memungkinkan terjadinya tujuh pemilu, yaitu: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, pemilu gubernur putaran pertama, pemilu gubernur putaran kedua, pemilu bupati walikota putaran pertama dan pemilu bupati walikota putaran kedua. efektivitas pemerintahan dan kinerja partai politik koalisi pendukung pemerintah rapuh. pasangan sby kalla yang memenangkan pemilu presiden dan pasangan sby boediono yang memenangkan pemilu presiden sama sama tidak efektif dalam menjalankan roda pemerintahan. waktu dan tenaga mereka habis untuk mengurusi manuver partai politik dpr. meskipun sby kalla maupun sby boediono sama sama didukung oleh koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi dpr, namun tetap dukungan itu tidak solid. selalu saja terdapat partai atau beberapa partai koalisi yang menentang rencana kebijakan yang diajukan pemerintah. mengapa koalisi partai pendukung pemerintah rapuh? pertama, koalisi dibangun bukan berdasarkan ideologi atau platform politik, tetapi lebih karena hasrat untuk menguasai jabatan jabatan pemerintahan. kedua, partai partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk membangun koalisi dan merumuskan platform politik, karena partai partai baru menjajaki koalisi setelah hasil pemilu legislatif diketahui, yang jarak waktunya hanya bulan dengan pencalonan presiden. ketiga, kehadiran anggota koalisi baru setelah pemilu presiden putaran pertama, atau setelah pemilu presiden berakhir, justru menambah kerumitan bangunan koalisi. keempat, karena partai partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon, maka mereka cenderung hendak mendikte pasangan calon terpilih. ini konsekuensi logis atas penempatan pemilu legislatif sebagai mayor dan pemilu presiden sebgai pemilu minor dalam sistem presidensial. ,. kontrol pemilih rendah. format pemilu saat ini menempatkan periode pemilu legislatif setiap lima tahun sekali. jarak waktu lima tahun dari satu pemilu pemilu berikutnya, menghilangkan daya kritis pemilih untuk mengontrol kinerja partai politik melalui pemilu. alumninya, pemilih akan menghukum partai politik yang kinerjanya buruk (mulai dari tidak menepati janji kampanye sampai dengan terlibat skandal korupsi) pada pemilu berikutnya. kinerja buruk partai politik paling banyak diketahui dan dirasakan pemilih terjadi pada tahun kedua atau ketiga masa kerja. namun pada masa itu, pemilih tidak bisa menghukum partai politik secara efektif, karena pada waktu itu tidak ada pemilu. akan tetapi ketika pemilu datang kembali pada tahun kelima, catatan buruk kinerja partai politik sudah menghilang, baik karena pemilih sudah lupa, kinerja partai politik secara keseluruh memburuk, maupun pemilih silau oleh kampanye. akibatnya pemilih tidak efektif menjatuhkan "palu godam" kepada partai politik, sehingga partai politik tidak terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. urusan lokal perbaikan. pemilu legislatif yang diselenggarakan untuk memilih anggota dpr, dpd serta dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, menyebabkan isu isu lokal terpinggirkan oleh kampanye pemilu nasional, sehingga pemilih menggunakan "pertimbangan nasional" untuk memilih anggota parlemen lokal. akibatnya banyak calon yang tidak menguasai masalah lokal dan tidak miliki kompetensi menduduki kursi dprd. kondisi demikian menambah kepala daerah semakin berani melepaskan diri dari kontrol dprd, jika pun ada hambatan dan tantangan dprd, hal itu akan segera selesai dengan politik transaksional. kesimpulan solusi taktkompleksitas penyelenggaraan pemilu. pemilih menghadapi lebih sedikit peserta pemilu dan calon sehingga memungkinkan mereka bersikap rasional. partai politik lebih mudah menyiapkan calon anggota legislatif, juga lebih mudah mengendalikan konflik internal yang diakibatkan pengajuan pasangan calon presiden dan pasangan calon kepala daerah. kader kader partai juga mempunyai waktu kompetisi lebih intensif karena terdapat dua kali pemilu dalam kurun lima tahun. penyelenggara pemilu lebih mudah mengelola penyelenggaraan pemilu karena beban pekerjaan pemilu menjadi lebih ringan pada satu momen pemilu, dan lbl seimbang antarpemilu dalam periode limatahunan. dari sisi anggaran terjadi penghematan dana negara yang luar biasa, karena pembayaran honor petugas pemilu hanya dua kali saja. solusi strategdampak politik pascapemilu. pertama, pemilu serentak akan menciptakan coastal effect sehingga calon pejabat eksekutif terpilih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen. partai atau koalisi partai pendukung pemerintah akan solid karena mereka bersama sama berjuang untuk memenangkan pemilu. selalu itu, partai partai politik mempunyai waktu cukup lama untuk membangun koalisi, mereka bisa merumuskan platform politik yang menjadi panduan berkuasa, dan membagi bagi kursi kekuasaan secara lebih sehat. hal yang sama juga terjadi dalam dalam pemilu kepala daerah. iapun terjadi politik transaksional antara pejabat eksekutif dengan anggota legislatif, lokasinya bisa dipersempit pada partai partai koalisi pendukung pemerintah. namun bukan berarti mereka bisa berbuat apa saja, sebab partai partai yang calonnya kalah, secara otomatis akan menjadi oposisi. partai partai oposisi dipaksa bekerja keras untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberikan alternatif, sebab jika tidak mereka tetap akan kalah dalam pemilu berikutnya. kedua, pemilu serentak nasional yang disusul pemilu serentak daerah dua atau tiga tahun berikutnya, membuat pemilih bisa secara efektif menjatuhkan sanksi kepada partai politik yang kinerjanya buruk. sebab jika pemenang pemilu serentak nasional kinerjanya buruk, maka pemilih akan cenderung menghukum mereka pada saat pemilu serentak daerah, atau sebaliknya. pemisahan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak daerah memudahkan pemilih untuk bersikap rasional dalam memeberikan suara, karena pada saat pemilu serentak daerah mereka tidak dipengaruhi oleh kampanye pemilu serentak nasional, demikian juga sebaliknya. partai politik dan kader kader partai politik juga terdorong untuk bekerja keras, karena mereka mempunyai kesempatan dua kali dalam kurun lima tahun untuk berkompetisi dalam pemilu. tidak melanggar konstitusi. memperhatikan uudukan berarti bahwa pemilu legislatif harus berjalan lebih dahulu baru kemudian pemilu presiden. karena pengertian "peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum," berarti pemilu sebelumnya, bukan terbatas pada pemilu legislatif sebelumnya. dengan demikian menyatukan pemilu dpr, dpd dan pemilu presiden, tidak melanggar konstitusi karena pasangan calon presiden bisa diajukan oleh peserta pemilu lima tahun sebelumnya. konstitusi juga tidak melarang penyatuan pemilu dprd dengan pemilu kepala daerah. konstitusi hanya menegaskan bahwa anggota dprd dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun, sedang terhadap kepala daerah dikatakan bahwa mereka dipilih secara demokratis. informandum slamet effendy yusuf hal hal yang berkaitan dengan uud maupun uud hampir seluruhnya disahkan pada sidang tahunan kecuali yang berkaitan dengan uud pembahasan khusus tentang pemilihan presiden dan wakil presiden khususnya yang berkaitan dengan cara dipilih dilaksanakan pada tanggal september oleh panitia hoc badan pekerja mpr. pada rapat itu, badan pekerja mpr mencoba untuk melihat dan memperdebatkan gagasan tentang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. ketika sudah disepakati, maka kemudian dipertanyakan, dipilih mana? apakah dalam suatu pemilihan presiden khusus atau dalam suatu rezim pemilu yang lengkap? dalam perdebatan, saya pernah mencoba menyelesaikan persoalan dengan mengambarkan pemilihan umum dan saya gambarkan ada lima kotakpanitia hoc kemudian menghasilkan rumusan, yaitu: pemilihan umum dilaksanakan tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adildewan perwakilan rakyat daerah. sini tidak disebut daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota, tapi dalam praktik akan terjadi begitu karena itu akan menjadi perlu kotak. pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah diikuti oleh partai politik. pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah diikuti oleh calon partai politik dan calon perseorangan. pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan, sedangkan terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang undang. sesudah hasil tersebut disahkan oleh panitia hoc, disahkan menjadi hasil badan pekerja, maka akan dibawa dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat tahun sidang ketika hasil tersebut disampaikan kepada anggota sidang, cce hid mengatakan, dalam bab dalam pemilihan umum, bab dalam halaman sana pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, betul. dewan perwakilan daerah, betul. tiba tiba nyelonong presiden dan wakil presiden. ini saya tidak mengerti karena setahu saya dan seingat saya, general election beda dengan presidential election, tidak ada kaitan dengan pemilihan presiden. jadi mohon penjelasan. pada waktu itu saya merupakan ketua sidang dan mengatakan, terima kasih, pak cce. saya enggak tahu yang harus menjelaskan tapi. sehingga digambarkan nanti ada kotak. jadi kotak ituwakil presiden. jadi gambarsaudi isra sesuai ketentuan uud pemilihan umum indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun untuk memilih anggota dpr, dpd, dprd propinsi dan dprd kabupaten kota dan pemilu presiden dan wakil presiden. namun demikian, merujuk pengalaman pemilu dan pemilu anggota dpr, dpd, dprd dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. dalam hal ini, pemilu presiden wakil presiden diselenggarakan setelah pelaksanaan pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. keinginan mengembalikan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden dalam waktu yang bersamaan memiliki basis konstitusional yang kuat dan mendasar terutama memulihkan amanat uud yang eksplisitadanya frasa setiap lima tahun sekali , penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden secara terpisah mengandung masalah konstitusional serius. apabila dirujuk perdebatan yang terjadi ketika perubahan uud terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilu, misalnya, fraksi kebangkitan bangsa f kb) menyampaikan sebagai berikut: . pemilu yang dilaksanakan pada tingkat nasionaltim penyusun naskah komprehensif proses dan hasil perubahan uudpemilihan umum, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, jakarta, hlm. sekalipun terdapat berbagai pandangan mengenai jadwal pemilu ketika melakukan perubahan uud pandangan tersebut dapat dikatakan sebagai cara untuk memberikan pemaknaan yang tepat bagaimana sesungguhnya kaitan antara pemilu legislatif dengn pemilu presiden wakil presiden. jamak dipahami, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, mandat rakyat melalui pemilu disalurkan dengan cara langsung kepada pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. sebagai salah satu kesepakatan saat mengubah uud untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial dan merujuk ketentuan uud segala peraturan perundang undangan yang lebih harus sesuai dengan uud artinya, dengan alasan apapun para pembentuk undang undang dpr dan pemerintah) tak boleh menyimpang ketentuan yang diatur dalam uud bahkan, legal policy pembentuk undang undang pun tidak dapat dijadikan alasan untuk mereduksi pengaturan dalam uud sebetulnya, pemisahan jadwal pelaksanaan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan eksekutif (presiden wakil presiden) tidak akan merupakan perdebatan konstitusional serius sepanjang hasil yang lain tidak menegaskan proses yang lain. namun yang terjadi dengan model dipraktikkan saat ini, hasil pemilu legislatif menjadi dasar untuk membatasi hak pilih warga negara dalam pemilu presiden wakil presiden dengan menggunakan ambang batas tertentu (presidential threshold). karena argumentasi memilih dan mempertahankan sistem presidensial, pilihan.melacak sikap dari beberapa partai politik besar dpr dan sekaligus keinginan mereka untuk mempertahankan jadwal penyelenggaran pemilu yang terpisah, sulit berharap para pembentuk undang undang untuk mengembalikan makna hakiki uud oleh karena itu, agar proses pemilu semakin hari tidak makin menjauhmahkamah konstitusi, kita tidak perlu lagi berhasil hari berdebat soal presidential threshold. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presidenaprilmenurut pemohon berdasarkan ketentuan dan uud mengamanatkan bahwa pemilihan umum diatur dengan undang undang bukan dalam undang undang , dengan demikian maka pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden seharusnya diatur dengan satu undang undang. bahwa pemilihan umum dpr, dpd dan dprd serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara tidak bersamaan, oleh pemohon dinilai berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemborosan dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan umum. singkatnya pemohon berpendapat bahwa ketentuan dandan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kepada publik mengenai semua kegiatan advokasi publik dan penelitian yang dilakukan,transaksional yang terjadi berlapis lapis (bertingkat tingkat), umumnya antara partai politik dengan individu yang berniat menjadi pejabat publik, serta antara partai politik untuk pengisian posisi pejabat publik tertentu. dikaitkan dengan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum presiden wakil presiden), politik transaksional bisa terjadi sampai kali, yakni: pada saat mengajukan calon calon anggota legislatif, pada saat mengajukan calon presiden calon wakil presiden karena ketentuan presidential threshold: setelah diketahuinya hasil putaran pertama pemilihan umum presiden (jika dibutuhkan putaran kedua): pada saat pembentukan kabinet, pada saat membentuk semacam koalisi dewan perwakilan rakyat yang kemudian menjadi sejenis prototipe untuk koalisi dewan perwakilan rakyat daerah (tingkat dan ii), antara lain untuk alokasi jabatan dan sebagainya, biaya politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya, dalamnya terdapat komponen biaya promosi publikasi dan kampanye yang amat berlebihan menteri dalam negeri gamawan fauzi menyebutkan bahwa untuk kampanye pemilihan umum kepala daerah jawa timur telah dihabiskan biaya sekitar trilyun rupiah, dalam acara ilc hut one, februariundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presideatas materi permohonan yang dimohonkan untuk uji terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya menginginkan agar pemilihan umum dpr, dpd, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah dilaksanakan secara bersamaan, pemerintah dapat memberikan penjelasanggota dpr, dpd dan dprd dan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presidenud denganlanjutnyacalon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. prasyarat ini mengkondisikan adanya partai politik atau gabungan partai politik mana yang berhak mengajukan calon. hal tersebut dapat dilakukan jika pemilu dpr, dpd, dan dprd dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemilu presiden dan wakil presiden. dengan demikian, tidak memungkinkan untuk menyatukan undang undang pemilu dpr, dpd, dan dprd dengan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden. kodifikasi antara undang undang pemilu dpr, dpd, dan dprd dengan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden sulit untuk dilakukan mengingat kedua pemilu tersebut mempunyai momen dan teknis pemilu yang berbeda. hal ini juga terjadi dengan undang undang pemilukada yang dipisahkan dalam undang undang tersendiri karena secara sistem juga berbedaara pemohon yaitu dan dan tersebut menggunakan frasa pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pemilu dpr dpd dan dprd danketentuan pilpres menyatakan bahwa. bahwa pengaturan yang demikian merupakan delegasi kewenangan terbuka (legal policy) oleh pembentuk undang undang, hal ini dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut dalam undang undangbentuk undang undang dengan terlebih dahulu pemilu legislatif dan kemudian pemilu presiden. terdapat beberapa pertimbangan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak dibaringkan, antara lain:):. dalamrtimbangan teknis penyelenggaraan pemilu, apabila pemilu dilaksanakan secara simultan bersamaan antara pemilu legislatif dan pilpres bahwa ketentuan mengenai calon pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen luar usulan partai politik pernah diajukan uji materi dan putus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ii tanggal juli putusan nomor puu tanggal oktober putusan nomor puu i1 mahkamah konstitusi perseorangan atau calon independen luar pasangan calon yang diusulkan parpol atau gabungan parpol.terkait dengan gugatan judicial review angka dan tahun mk, pemerintah berpendapat bahwa tersebut tidak bertentangan dengan uud secara keseluruhan.ng menjadi pertimbangan pengaturan pelaksanaan pemilu presiden setelah pemilu legislatif yaitu::lebih lanjut mahkamah konstitusi dalam putusan puu vi telah memberikan pendapatnya terkait ketentuan pilpres yang menyatakan'dalam ketentuan uud menyatakan bahwa . hal ini dapat diartikan bahwa mekanisme pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan setelah pemilihan pemilu dpr, dpd dan dprd, karena secara logis calon presiden dan wakil presiden merupakan usulan dari parpol peserta pemilupelaksanaan pemilihan umum baik pemilu dpr, dpd dan dprd serta pemilu presiden dan wakil presiden untuk membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan indonesia yang lebih baik. mengingat pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih anggota legislative tahun akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun lagitahun yang sejalan dengan uud dan mengharapkan mahkamah konstitusi dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil adilmaret yang (poros) pembiayaan politik partai dikaitkan dengan komisi dari anggarantidak ditetapkannya atau diperbuatnya sistem presidensial yang sesungguhnya. menurut prof. dr. moh. mahfud m.d., s.h., dasar dan struktur ketatanegaraan indonesia. yogyakarta: universitas islam indonesia press, hal. dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat beberapa prinsip, antara lain: kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif), pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen dpr) karena parlemen dan pemerintah sejajar: menteri menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden: eksekutif dan legislatif sama sama kuat. sistem pemerintahan republik indonesia berdasarkan uud adalah sistem presidensial. beberapa ciri penting sistem pemerintahan presidensial indonesia antara lain: presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar (vide uud presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (vide uud masa jabatannya tertentu (vide uud presiden diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan pilprespemilu presiden dan wakil presiden yang dianggapnya bertentangan dengan dan uudpemilu presiden dan wakil presiden pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang merasa bahwa hak hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya dan dan pilpres dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut dalam permohonannya, pemohon menyatakan dirinya adalah perorangan warga negara indonesia yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya dan dan pilpres, karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya selama berada luar negeri. bahwa menurut pemohon ketentuan guo pilpres yang pada intinya mengatur penyelenggaraan pemilu menjadi dua kali pelaksanaan pemilu (tidak serentak) yakni pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd serta pemilu presiden dan wakil presiden bertentangan dengan uud bahwa pelaksanaan pemilu yang lebih dari satu kali tersebut telah menimbulkan banyak akibat yang merugikan hak konstitusional warga negara. pertama, kemudahan bagi warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya secara efisien terancam. kedua, dana untuk menyelenggarakan pemilu yang tidak serentak menjadi amat boros dan seharusnya digunakan untuk memenuhi hak hak konstitusional lain warga negara: bahwa menurut pendapat pemohon karena pilpres bertentangan dengan uud tahun maka ketentuan dan dan pilpres secara mutasi muntandis bertentangan dengan uud tahun karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilu serentak sesuaipemilu presiden dan wakil presiden terhadap permohonan pengujian atas dan dan pemilu presiden dan wakil presiden, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa uudta cara pemilihan umum presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang. bahwa landasan konstitusional pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tersebutuud tahun tidak mengatur secara rinci mengatur itu pengaturan lebih lanjut diamanatkan diatur dalam sebuah undang undang. berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahunengan pembentukan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden: bahwa dalam penjelasan umum pemilu presiden dan wakil presiden menguraikan mengenai alasan perlunya dibentuk guo:? : bahwa mengenai pelaksanaan pemilihan umum serentak dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum mpr, dpr, dpd, dan dprd,sebagaimana dikehendaki oleh pemohon dalam permohonan guo, menurut pendapat dpr dalam konstitusi tidak ada norma yang mengatur secara tegas mengenai waktunya harus bersamaan, hanya kurun waktunya yang disebutkan yaitu lima tahunan. bahwa terhadap konstitusionalitas ketentuan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu vi halaman telah berpendapat bahwa:d dan dpr: bahwa dengan demikian ketentuan sama sekali tidak bertentangan dengan uud tahun oleh karenanya ketentuan dan pemilu presiden dan wakil presiden yang merupakan ketentuan lanjutan dari secara mutasi mutans juga tidak bertentangan uud tahun bahwa berdasarkan pada dalil dalil tersebut atas, dewan perwakilan rakyat republik indonesia memohon kiranyi2.5j menimbang bahwa pemohon menyampaikanngujian konstitusionalitas,knidan terhadap dan dan dan uud dengan demikian,warga negara indonesia yang selalu aktif mengguanti korupsi,dan selalu aktif berbicara kepada publik mengenai semua kegiatan advokasi publik dan penelitian yang telah dilakukan (vide bukti bahwa, sejalan dengan dan uud menurut pemohon,seharusnya dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan publik lainnya,mendalilkan, hak konstitusional pemohondan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan: prinsip ke (menurut prof. dr. moh. mahfud m.d., s.h. tersebut), bahwa eksekutif dan legislatif sama sama kuat, sering disalahmaknakan menjadi suatu kebutuhan nyata bahwa presiden wakil presiden dalam sistem presidensial bahkan sebelum dia dipilih langsung oleh rakyat sudah membutuhkan basis dukungan dari dewan perwakilan rakyat dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan, padahal penelitian berkelanjutan ilmuwan komunikasi politik dan politik makin menemukan hal hal sebagai berikut: dalam sistem presidensial, presiden wakil presiden terutama harus mengutamakan kepentingan warga negara yang memilihnya secara langsung, tentu akan sangat baik jika kepentingan akumulasi anggota parlemen mendukung program dan tindakan presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara. namun dalam hal akumulasi anggota parlemen tidak mendukung program dan tindakan presiden yang mengutamakan kepentingan warga negara, maka presiden harus tetap memilih melakukan program dan tindakan yang mengutamakan kepentingan warga negara, walaupun itu berarti harus berhadapan dengan akumulasi anggota parlemen. keterikatan warga negara dengan pemimpinnya dewasa ini, jika dipahami secara luas, terutama kepada karakter: nya terhadap warga negara, yang sampai kepada warga negara melalui narasi komunikasi politik (antara lain: murphy dkk. journal communication international communication association): terdapat teori presidential) coastal effect, yakni setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya. didik supriyanto pemilu serentak yang mana?dalam uud hak konstitusional pemohon sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih yang telah dijamin dalam dan uud khususnya terkait dengan kecerdasan berpolitik (political efficacynggaran pendapatan belanja negara anggaran pendapatan belanja daerah yang dibelanjakan untuk pelaksanaan pemilihan umum yang tidak serentakdan pembayar pajak (vide bukti dan buktimeskipun dan pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya hadapannamun demikian,emikian jugenurut mahkamah, permohonan yang telah diputus pada putusan mahkamah nomor puu vi bertanggal februari pada pokoknya menggunakan dasar konstitusional dan serta uud sedangkan permohonan guo mengunakan dasar pengujian dan dan dan uud dengan argumentasi berbeda yang akan dipertimbangkan selanjutnya, sertmengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden dari perseorangan dan isu lainnya. dengan demikian menurut mahkamah, berdasarkan dan dhkamah dapat mengadili permohonan guo. i3 menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:konstitusi mengamanatkan hanya ada satu pemilihan umumdan dengan mengamanatkan agar pemilihan umumiatur dalam undang undang , sehingga seharusnya diatur dengan satu undang undang, yaitu undang undang tentang pemilihan umum: bahwa uud menegengan ketentuan dan uudihan umum dalam kurun waktu tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, lalu pemilihan umum presiden dan wakil presiden, oleh karena telah nyata nyata bertentangan dengan uud maka dan secara mutasi mutans bertentangan dengan uud karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan pemilihan umum serentak sesuai uud dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.samping itu, pemilihan umum yang tidak serentak adalah pemborosan anggaran yang sangat besar dan tidak efisien. oleh karena itu, menurut pemohon, pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tersebut bertentangan dengan danketerangan lisan tertulis ahli irman putra sidin, hadi muluk, didik supriyanto, dan saudi isra, dan keterangan informandum slamet effendy yusuf, selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, sertamenerangkan tetap pada pendiriannya, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presiden melalui kuasanyaapril yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei dan dewan perwakilan rakyat dpr)maret yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang pada pokoknya baik presiden dan dpr menyatakan, ketentuan dan dan tidaklahdan keterangan informandum pemohon, keterangan presiden, keterangan dpr, kesimpulan pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut mahkamah, pengujian konstitusionalitas dalam permohonan guo dikelompokkan atas (dua) isu, yaitu: norma yang menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pilpres) dilakukan setelah, yaitu dan norma yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu dan dan bahwa berkaitan dengan pengelompokan norma ini, permasalahan utama yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah terlebih dahulu adalah apakah penyelenggaraan pilpres yang dilakukan setelah penyelenggaraan pemilu anggota lembaga perwakilan bertentangan dengan konstitusi? i3.15j menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan pokok persoalan yang diajukan pemohon, mahkamah terlebih dahulu mengemukakandalam putusan tersebut mahkamah, antara lain, mempertimbangkan:''. i3 menimbang bahwa menurut mahkamah, putusan nomor puu v(mengenai pelantikan atau pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden, berdasarkan ketentuanpr atau dpr. menurut mahkamah, secara rasional berdasarkan penalaran yang wajar dan praktik ketatanegaraan maka pengucapan sumpah anggota dpr dan dewan perwakilan daerah pada periode tersebut lebih dahulu dilaksanakan, sesudahnya presiden dan wakil presiden periode baru bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh sungguh hadapan mpr. jadi penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan baik secara serentak maupun tidak serentak tidaklah mengubah agenda pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden sebagaimana dilaksanakan selama ini, i3oleh didik supriyanto, diunduh februari membahas pernyataan sugar tentang coastal effect, yang akan diperoleh jika pemilu dilaksanakan serentak. sebagai contoh pemilu serentak mulai diterapkan brassil menjadi kekuatan ekonomi dunia. sukses brasscot mainwaringstill presidential cocktails: closer look. presentasi pada national conference the midwest political science association southern california political institutions conference) memperlihatkan hasil studi pada banyak negara dan menemukan bahwa: melengkapi teori presidential) coastal effect, peneliti komunikasi politik dan politik juga dapat menekankan political efficacy kecerdasan berpolitik) dalam memperkuat sistem presidensial. clifford bob jurnal political communication, resensi terhadap mannheim), dibaca dalam konteks yang lebih luas, antara lain menyatakan bahwa analisis komunikasi politik juga terarah pada bagaimana individu (warga negara) dapat menyampaikan pesannya dengan struktur keyakinannya sendiri dan bagaimana dapat memilih sebaliknya (mengubah ubahnya). skowronek presidential leadership political time: reprise and reappraisal. kansas: university press kansas, hal. menggambarkan bahwa kecerdasan berpolitik tentang kepresidenan sering hanya tampak sebagai perbedaan kecil saja dalam memandang mana kekuasaan presiden diletakkan pada sistem politik. esensinya: pada sistem presidensial, sering terjadi'maksud penyusun perubahan uud dalam rumusan uud pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden pilpres). selain itu, dengan mempergunakan. menurut mahkamah, dalam memaknai ketentuan uud mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma uud untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma uud sebagai konstitusi yang tertulis:anggotauntuk memilih secara cerdas dan efisien. dengan demikian pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas, i3 menimbang bahwa terhadap isu konstitusionalitas yang kedua yaitu dan dan menurut mahkamah karena tersebut merupakan prosedur lanjutan dari maka seluruh pertimbangan mengenai mutasi mutans menjadi pertimbangan pula terhadap tersebut, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum.i3., i3. menimbang bahwa meskipun permohonan pemohon beralasan menurut hukum, mahkamah harus mempertimbangkan pemberlakuan penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini,,: merujuk pada putusan nomor puu iv dan putusan nomor puu ii1satu hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi maria farida indrawi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), ketua, ttd hamdan zelda anggota anggota, ttd ttd arief hid ahmad fadli semadi maria farida indrawi hartono ttd ttd muhammad alim anwar usman ttd materialis akbar pendapat berbeda (dissenting opinion) i6. pendapat berbeda dissenting opinion) hakim konstitusi maria farida indrawi tepat hampir lima tahun yang lalu, mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas dalam putusan nomor puu vi bertanggal februari mahkamah telah menyatakan, .kedudukan adalah konstitusional . hal demikian didasari bahwa yang selengkapnyadianggappengalaman yang telah berjalan adalah pilpres dilaksanakan setelah pemilu anggota lembaga perwakilan: putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent uud memang menentukan agarsama sama atau serentak . mahkamah kala itu menyadari, metode penafsiran original intent bukanlah segala galanya. metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma peraturan perundang undangan. akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang undangan terutama dalam usaha menemukan hukum (rechtsvinding), menurut saya, original intent merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini perubahan uud akan tetapi gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normalnya, sehingga menurut saya original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma undang undang terhadap uud apabila metode penafsiran original intent digunakan terhadapmaka mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihanengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan dalam rezim pemilihan umum, sehingga mahkamah tidak berwenang untuk menghadirinya karena original intent nya tidak demikian. konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi mahkamah terhadap putusannya tetap terjagamudian uudaturan aturan tersebut dirumuskan pada perubahan ketiga uud yang juga menghasilkan norma kesalahpahaman tentang bagaimana memandang kekuasaan presiden, ketika warga negara tidak dapat memilih berdasarkan struktur keyakinannya, atau bahkan ketika warga negara ingin memilih sebaliknya. ini berarti: hanya pada pemilu serentak yang melaksanakan bersamaan pemilihan umum presiden wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif pusat dan daerah), juga dewan perwakilan daerah (serta selanjutnya pemilihan umum kepala daerah) warga negara dapat membuat sistem checks balances menurut keyakinannya sendiri. syarat seperti ini dalam komunikasi politik menentukan kualitas sebuah pemilihan umum dalam sistem presidensial. mengenai kualitas dari pemilihan umum, pastilah juga merupakan kepedulian dari banyak elemen bangsa. hakim konstitusi dr. hamdan zelda, s.h., m.h., sebagai keynote speaker pada seminar nasional menuju pemilihan umum kepala daerah yang bersih dan demokratis universitas muria kudus yang diselenggarakan oleh program magister ilmu hukum, antara lain menyatakan bahwa pemerintah berkualitas adalah cerminan dari pemilu berkualitas. demikian pula sebaliknya, apabila pemerintah dinilai tidak dapat menyejahterakan rakyat, maka hal tersebut adalah muara dari proses pemilihan yang tidak sesuai amanat konstitusi: tidak dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah (sementara ini berjumlah dalam pemilihan umum yang juga serentak. misalnya dengan mengambil formula artinya: kurang lebih pemilihan umum kepala daerah bisa dilaksanakan serentakpemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah: kurang lebih pemilihan umum kepala daerah lainnya bisa dilaksanakan tahun kemudian mid term), serta siklus pemilihan umum kepala daerah yang sudah jatuh tempo berikutnya dilaksanakan bersamaanyang dilanjutkan dengan ketentuan uud ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang , berdasarkan ketentuan tersebut, menurut saya, secara delegasi uud telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk undang undang dpr dan presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk undang undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsuku pemilihan dengan pemilihan yang lain. selain itu, aturan presidential threshold sebagaimana tercantum dalamjuga merupakan kebijakan hukum terbuka yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum, baik pemilu anggota lembaga perwakilan atau pilpres. bila pembentuk undang undang menginginkan pemilu anggota lembaga perwakilan atau pilpres dilaksanakan serentak, maka presidential threshold tetap dapat diterapkan. sebaliknya threshold tersebut juga dapat dihilangkan bila presiden dan dpr sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendakinya. pelimpahan kewenangan secara delegasi (delegate van wetgevingsbevoegheid) kepada pembentuk undang undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum memang perlu dilaksanakan karena terdapat hal hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh uud karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat terlalu teknis. selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu uud adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum sehingga pengaturan yang bersifat prosedural dan teknis dilaksanakan dengan pembentukan undang undang, terkait dengan hal tersebut, saya konsisten dengan pendapat mahkamah dalam putusan nomor puu vi bertanggal februari yang menyatakan,terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu anggota lembaga perwakilan dan pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang undang. berdasarkan hal hal tersebut atas, saya berpendapat, permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. panitera pengganti, ttd luthfi widodo eddykam avenger ane im kol sx subjek: cr7um berhari, des po7i3 bidang a 7a7e.appmag ebert gani suryahudaya koalisi yang gemuk ruang inilah yang menjadi bila partai politik dewan menjadi pilih motor bagi kesejahteraan perwakilan rakyat berhak joko widodo atau jangka panjang daninova sil dikonsolidasikan maka jokowi untuk mengawali karena ada permintaan rakyat juga akan person periode pemerintahan terhadap perluasan peran validasi? jawabannya tentu keduanya. tak cukup negara yangdikontrololeh saja tidak. ini karena ting hanya dengan kursi men partisipasi masyarakat. kat kepercayaan terhadap teri, beberapa partai dan demonstrasi besar dpr rendah. organ pendukung juga besaran beberapaharisebe apa yang terjadi saat ini diberi jatah wakil menteri. lum pelantikan presiden justru berdampak negatif secara kasatmata, banyak jokowi didiagnosis sebagai terhadap stabilitas karena kalangan melihat hal ini salah satu kekhawatiran memperparah ketidak sebagai upaya jokowi utama akan stabilitas poli perayaan publik kepada menjaga stabilitas politik. tik jokowi. padahaltuntut institusi politik. indikasi salah satu argumennya, mahasiswa dan masa yang muncul memperlihat ini akan memperbanyak fakta sipil tidak terletak kan bahwa konsolidasi elite pada menjungkirbalikkan yang terjadi) aan lot. dengan fleksibel pasa ten apem menyudutkan kepentingan produk perundangan yang masyarakat. misalnya, pintu koalisi, jokowi dirasa sidak memenuhi kebebasan undang undang informasi mampu menjaga dukung hak sipil dan tidak sesuai dan transaksi elektronik aga aan dengan semangat antik tetap dibiarkan terus politik ditentukan tuan manja nek oleh kenemidasi elite poli setelah dilantik, ketik kebebasan dergenna bang menjawab tuntutan undang undang sistem belum bee bean itu, jokowi justru hanya nasional ilmu pengetahuan acemoglu, profesor eko mera hanan elang nomi dari massachusetts kan nge eerannaan aa, (perak institute technology: elite partai politik saling akademis. target robinson shm rene era sama ilmu politik dari university atan dengan bermain nara juga terkena imbasnya. chicago, melansir buku pada perabotan gita. get pos sea bun the narrow corridor pena: kon deng lea can eta ona dana open kepada keenan alat jual kepentingan jang profesional. penyusunan. arya kapendektanpamembuka kabinet berdampak menu man apa ruang partisipasi masa tuanya kepercayaan diri tne ana rakyat. manuver ini sama pasar, ekspresi yang teri corridor kedua sekali tidak menempatkan hat hari pengumuman lumen bahwa kendbasah ada pesek melainkanpenontonsema apabila ketidakperca sebagai kebutuhan dasar ta. aan itu dibiarkan terus maan setan menyala yang perlu dibayar ada meningkat, yang terjadi. aam karena jah stabilitas itu sendiri. adalah polarisasi pangkat era tan tita kera konsolidasi yang lebih antara elite dan masa rela diperlukan bukanlah antar rakyat. polarisasi tersebut tan berita elite melainkan antara elite tidak akan membuat meme sana manga sae ama dan masyarakat. apakah tuhan kebutuhan masa sambungan sumber jeong hari tgl kam, november2ng hlm kol rakyat berjalan sebagai mestinya, karena akan mengakibatkan masing masing kelompok hanya akan berinvestasi politik pada satu pihak dengan tujuan untuk meniadakan pihak yang lain. ketimbang: meredakan tensi, kapasitas negara untuk menyeleksi kan konflik justru akan semakin berkurang. ruang untuk populisme. ekstrem masa mendatang akan semakin terbuka. politik yang stabil bukan berarti tanpa protes. justru kestabilan sedang terjadi pada ruang sempit, seperti disebut oleh acemoglu dan robinson, karena masyarat kat yang diam tidak akan melahirkan permintaan atas pemenuhan kebun tuhan barang publik yang semakin beraneka ragam. dengan kata lain, negara dapat berkembang pena rohnya bukan karena isi kepala seorang presiden, melainkan karena ada partisipasi permintaan dari publik. hal ini hanya. bisa terwujud apabila ada kebebasan yang dijamin oleh negara. apabila kondisi sekarang dibiarkan terus, negara akan cenderung depots. pertumbuhan bisa saja tetap terjadi, tapi tidak inklusif dan akuntabel. pertumbuhan hanya dipa oleh relasi klientelistik dan kekerabatan elite. pertumbuhan depots tidak akan menciptakan kestabilan dalam jangka panjang dan justru akan memberatkan masyarakat. orde baru telah mengajar kan kepada kita tentang hal itu. kondisi saat ini berta arakan dengan ide besar jokowi untuk membangun indonesia maju. terlalu banyak inkonsistensi antara narasi visi politik dan kebijakan serta kupu tuan politik. masyarakat cenderung dikambinghi taman dalam berbagai permasalahan, padahal sumbernya ada pada sis tem yang membatasi akses partisipmasa) lao gio y.o bidang reuni adhi nugroho penerapan teknologi padahal seperlima eks hanya, yang kerja p:: pada indus por jawa barat berasal malah sebaliknya. tri nasional tengah dari produk tekstil, paling hengkangnya nissan menjadi sorotan. peta jalan tinggi antara komoditas dan pepsi baru baru ini making indonesia yang ekspor lainnya. imbasnya, menambah panjang catat diluncurkan presiden joko daya saing produk manu keengganan perusahaan widodo, belum mampu faktur kita semakin jauh multinasional berinvestasi mendongkrak kinerja tertinggal. pertumbuhan indonesia. sebelumnya, manufaktur nasional. cita ford, panasonic, toshiba, cita menjadi besar keju (ian dan general motors sudah atan ekonomi dunia pada kian pan target lebih dulu angkat kaki. tampaknya bakal sulit tools untuk menarik kembali diwujudkan. untaian minat investor asing, bank ada dua hal yang meja kamar lab indonesia bi) memang penyebabnya. pertama, mpe asia kas suku bunga acuannya belum semua pelaku pera menjadi persen pada industri siap menggunakan. sean oktober ini keempat teknologi modern. nilai aht hap kalinya menurunkan indonesia industry elak dibandingtata siku bunga dalam empat readiness index indi rata dunia maps), bul akhir. dal masih bercokol angka malaysia maps), atau bulan terakhir. dalam dari maksimal singapura mpeg). jangka pendek, langkah ini artinya tingkat kesiapan rimpangnya kualitas terbukti berhasil. setelah kita aka sedang sedang internet antara wilayah pengumuman kebijakan saja barat dan indonesia oleh ana juga menjadi pekerjaan harga. saham gabungan rumah yang, harus die (hsg) langsung menguat rasi manufaktur terbesar tente olah pemerintah peran dan aliran modal dalam negeri. sekilas tam presiden jokowi: tanpa asing lapan pak biasa, padahal mence akses internet yang mera miliar. bahkan. sebab, analognya ta, digi validasi industri dengan suku bunga yang berita kalau industri kelas daerah mustahil tercipta. rendah, penyaluran kredit kakap saja belum siap, apa melihat situasi ini, lantang dara ena kabarindustrikelasteri pemerintah seharusnya industri diprediksi bakal mati kun sambi berfokus pada investasi meningkat. pelaku industri bantah manik ikal bidang teknologi. aliran bisa memanfaatkan kredit nya santi mengisi kain modal dari pelaku industri perbankan untuk perlu tenun jawa barat itu terkemuka dunia mutlak masih mengandalkan pro diperlukan guna menutup sumber daya manusia. puisinya dari putaranroda kesenjangan dan mundo dalam jangka panjang kayu alat tenun bukan rong:transfer teknologi (alert tak bisa mesin. hingga kini, belum perusahaan lokal. cara itu bea menunda pembangun ada tanda tanda model ditempuh singapura hing infrastruktur digital. isasi, apalagi digitalisasi, menjadi negara dengan karena itu, industri kita teknologi. jauh panggang teknologi paling maju tengah menanti berhasil dari api bila berbicara soal asia tenggara. palapa ring. megaproyek senilai hampir tri sambungan sumber hari tgl him kol tempo kamis, november 10x tan ton run padmami, november aon kol subjek: desa peri bidang muda desa fiktif dio oktana jakarta ketua komisi kalaukasusiniterjadijuga ini dewan perwakilan rakyat, daerah lain, tidak 'menu man aan era desa ahmad doli kurnia, meng tup kemungkinan komisi paru diakomodasi sebagai pemerintahan pang anggap pemerintah telah akan membuat panitia penerima dana desa lewat maen dalam negeri kecolongan dalam meme khusus yang membahas keputusan keren harusnya maa san verifikasi desa penerima permasalahan ini, kata islam negeri nomor penyelesaian masalah tw, dana sehingga muncul dia. politikus golkar ini tahun .tentang rin dugaan adanya puluhan juga meminta kementerian is nama kode dan aan desa berada desa fiktif. dia mengapa dalam negeri berkoordi mah desa tahun tangan mereka, kata poli kan kementerian dalam nasi dengan kepolisian anggota dpr dari sula tikus nas dem ini. dia tak negeri seharusnya ikut republik indonesia untuk besi tenggara, ridwan bae masa membayangkan mili bertanggung jawab atas mengusut dugaan akal pendapat dengan abad rupiah uang negara dugaan adanya desa fiktif ,jalan pembentukan desa doli kurnia. menang tidak sta tersebut. pengawasan desa fiktif guna mendapatkan gap kementerian dalam . pena kalau secara administrasi berada dana desa. lae. negeri serta kementerian aing direktorat jenderal bi informasi desa burma desa, pembangunan dae lai kelapa sand pemerintahan desa ke salah ini digelindingkan rah tertinggal, dan trans fiktif, dihapus mera dalam negeri, jeh menteri kenangan migrasi harus bertanggung matah sri mulyani indrawi, dua jawab. ada laporan main depan pekan lalu. sri mulyani tanda tangan saja, tanpa saga menduga puluhan desa ada peninjauan langsung semua. desa dengan fiktif itu menerima dana lapangan, kata dia. terkoordinasi dengan ke desa setiap tahun. desa menurut ridwan, pem mma" desa, pemda desa yang diduga abal abal bentukan maupun kondisi guna daerah tertinggal, itu, antara lain, berada kasi desa seharusnya mela dan transmigrasi. ahmad konawe. tercatat ada lui verifikasi secara ber doli berpendapat pemetik desa yang diduga burma jenjang, dari kabupaten, saan itu perlu secepatnya .salah. desa:desa itu 'ter provinsi, hingga kemenag dilakukan untuk emas bentuk berdasarkan per rian. dia juga mengkritik ikan kasus dugaan de aturan daerah konawe pendamping desa yang fiktif kabupaten nomor tahun ten tidak melaporkan temuan konawe, sulawesi teng tang pembentukan dan kejanggalan lapangan. tidak terjadi der pendefinisian desa desa semua pihak mulai dari rah lain. dalam wilayah kabupaten bupati sampai tin: ahmad doli khawatir konawe. biarlah bara kasus dugaan desa fik meski terbentuk sejak gung jawab mengenai hal tif tidak hanya terjadi desa desa itu did ini ujarnya. konawe. untuk emas baru diusulkan ke anggota dpr lainnya ikannya, kata dia, komisi menteri dalam negeri syarif abdullah alkadrie. pemerintahan. berencana untuk ditetapkan sebagai menduga terjadi keerom memanggil menteri dalam penerima dana desa pada bahan administrasi dari negeri tito karnav: denolras, perempuan, bidang ani soetjipto gerakan perempuan sebesar persen, formatif dan justru terre merupakan bagian dewan perwakilan rakyat gemini oleh logika politik integral yang ikut daerah provinsi per arus utama. kita melihat serta membangun per sen, dewan perwakilan tumbuhnya perjuangan layanan terhadap rezim rakyat daerah kabur kaukus perempuan partai otoriter orde baru. prinsip ten kota persen, politik ataupun kaukus dasar demokrasi, seperti dan dewan perwakilan perempuan parlemen, yang kesetaraan, kebebasan, daerah persen. terjebak dalam agenda otonomi, dan kedaulatan, ini capaian tertinggi partai dan ikut terbelah adalah prinsip serupa yang sejak reformasi. mengikuti ideologi partai. digenggam oleh gerakan namun politik perempuan anggota partai itu. kini, setelah lebih representasi prem selama ini tunduk kepada dari tahun demokrasi puan ini gagal memberi instruksi partainya dan indonesia berproses, apa kontribusi positif terra lebih memperjuangkan implementasi nilai dap produk legislasi yang agenda partai daripada orasi tersebut telah berpihak pada penentu ikut memenuhi kebutuhan pinak pada sepenting agenda perempuan. dan agenda perempuan perempuan dan kolom gerakan konservatif marginal. dpr ode agama sela ataukah justru mentor benua benar misalnya, gagal lima tahun terakhir ken hamba hani mengesahkan rancangan politisasi identitas tersebut rasi elektoral telah undang undang telah menimbulkan panti menghaltikak elite politik nga kekerasan sasi yang cukup menikah apn seksual, rancangan hadirkan dan ikut meme undang undang pekerja cah gerakan perempuan. homogen, dengan latar rumah tangga, serta polarisasi gerakan prem belakang kelompok yang rancangan undang puan dalam pemilihan pre memiliki kekayaan dan undang kesetaraan dan side antara gerakan hubungan kekerabatan. keadilan gender. erhakcartak damkar demokrasi menjadi ber gerakan perempuan sandi dan ibu bangsa biaya tinggi dan semakin ranah politik elektoral juga pendukung jokowi ma'ruf sulit bagi mereka yang gagal tersambung dengan amin, adalah contoh serba tidak memiliki modal eko kepentingan perempuan dari kasus ini. untuk bisa terpilih ranah non elektoral, narasi konservatisme menjadi anggota parlemen seperti. perjuangan ibu bernuansa agama juga atau kepala daerah. hal ibu petani kendeng yang meluas. mereka 2aktif ini mencederai prinsip menolak pembangunan mengangkat narasi tan keadilan, karena kualifikasi pabrik semen rembang dengan terhadap gagasan kandidat sering menjadi dan mama aleta daun yang kesetaraan, keadilan, kepe pertimbangan terakhir. melawan penambangan bahan, dan otonomi yang kebijakan afirmatif marmer nusa tenggara disuarakan oleh para akti kuota belah untuk timur. ranah elektoral dan vis perempuan promo perempuan meta kopi elektoral masih dipan rasi. narasi tandingan itu meningkat. data hasil dang sebagai ranah tepi adalah konsep ketahanan pemilu "legislatif sah yang membuat perlu keluarga. mereka juga gen menunjukkan jumlah angan ranah elektoral car mendorong perempuan enteng (oran kehilangan esensi trans untuk kembali rumah sambungan sumber hari tgl him kol tempo senin member dan menjalankan peran prinsip kesetaraan tradisional sebagai ibu dalam teori demokrasi rumah tangga. liberal mengabaikan rea gerakan tersebut meluas lintas keberagaman yang kalangan organisasi interseksional tersebut. perempuan. agendanya kesamaan identitas ketua kembali melestarikan sub bulan sesama perempuan koordinasi perempuan, yang tidak menjamin antara dilihat sebagaisesuatu yang mereka secara otomatis kodrati. gerakan seperti terbangun solidaritas dan aliansi cinta keluarga kesadaran kritis untuk indonesia, indonesia tanpa mendorong perlawanan pacaran, dukungan per terhadap semua bentuk esai usia dini untuk subordinasi. pendekatan mencegah zina, dan sikap interseksional tidak lagi toleran dengan poligami, ega team adalah bentuk manifestasi yang berlawanan dengan elektoral atau antara agen agenda gerakan perempuan politik dan non politik. yang melawan subordinasi gagasan interseksionali yang berakar pada nilai pat tas bisa menjadi lensa baru eparki. pertarungan narasi untuk menjawab tantang dan narasi tandingan bagaimana perempuan disebarkan lewat situs dan arena politik bisa akunyangbernuansa hijrah, ons tantangan masa kini. anti feminis, dan menolak ang kal rancangan undang undang tasi antara gerakan prem penghapusan kekerasan puan dan seksual. arak' hs13 crenshaw jadi bagian integral untuk melihat konsep klasik, yang mengisi ruang demokrat memandang subordinasi tis guna merespons perempuan lewat penjelas tuntutan untuk tunggal yang memisah ana ear kan antara isu gender dan kan sepenting ras, agama, etnis, serta eko jga menelan nomi sebagai sesuatu yang terutama bagi terpisah, gagal melihat mereka yang kompleksitas keberagaman paling tersisih, mino identitas perempuan yang titan, dan marginal. saling berkaitan (interseks si) antara satu identitas dan identitas lai hari tgl sena, premier xo1g him kol subjek person akan purna duslomd bidang pa irwan wisanggeni hampir setiap tahun kondisi pelemahan per omnibus law adalah suatu penerimaan pajak ekonomi global yang rancangan undang undang tidak mencapai merembet pada perekono yang mencakup lebih dari target yang dipatok meme mian nasional ini berdiam satu aspek yang digabung lintah. memang penyebab pak terhadap penerimaan menjadi satu undang utamanya adalah fak pajak pada kondisi undang. tor penurunan ekonomi. ini tercermin dari data ada beberapa hal yang menurut badan pusat kementerian keuangan memberikan kebaruan statistik, pertumbuhan yang mencatat realisasi omnibus law, misalnya ekonomi indonesia pada penerimaan pajak per menghapus pajak peng kuartal beradapada oktober baru mencapai hasilan ph)atas dividen level persen secara triliun, atau dalam dan luar negeri apa tahunan (year year atau persen dari target apbn bila dividenitu ditanamkan yoy). angka tersebut jauh yang sebesar dalam bentuk investasi melambat dibanding period triliun, serta masih tum indonesia. demikian juga yang sama tahun sebe buh sebesar persen warga negara indonesia umumnya (kuartal yoy. realisasi penerimaan wni) yang tinggal luar yang sebesar persen pajak ada kembung negeri melebihi hari yoy. ini juga merupakan kanan hanya akan berada gan sudah menjadi wajib laju pertumbuhan ekonom pada angka persen pajak negara tersebut yang paling kecil sejak atau triliun tak lagi menjadi wajib kuartal hingga triliun. pajak indonesia. bagaimana dengan kon selain faktor struktur ada pula keringanan isi ekonomi dunia? dana ekonomi, faktor lainnya sanksi pembetulan surat moneter internasional yang ikut mempengaruhi pemberitahuan tahunan imf) telah memangkas penerimaan pajak mung (spt) atau masa, .ter proyeksi pertumbuhan kin adalah peraturan utama bagi mereka yang ekonomi global pada pajak. upaya upaya harus kurang bayar atau dalam sebesar persentase terus dilakukan agar dapat masa pembetulan spt. poin menjadi persen. memberikan ruang purba pemeririta# menurunkan imf juga memangkas pro ikan pada peraturan per sanksi per bulan menjadi seksi pertumbuhan eko ajakan. . pro rata, yakni suku bunga nomi pada menjadi rencana omnibus law persen saja. bahkan pajak yang sedang di, saat ini denda persen per bank dunia meramalkan bulan). sanksi denda itu pertumbuhan ekonomi pajak tentunya merupakan bunkan menjadi persen negara berkembang turun sebuah jalan keluar alter untuk faktur pajak yang level terendah dalam naif dalam upaya meng tidak dibuat atau faktur empattahun terakhir sebe atasi persoalan tersebut. pajak yang tidak disetor sar4 persen pada tepat waktu. selain .itu, perusahaan sambungan digital diharuskan menu faktor lain yang akan gut, menyetor, dan mela menunjang dan meningkat peran pajak pertambahan kan kepatuhan wajib pajak nilai ppn) kepada tori adalah tarif pajak. beberapa tas pajak untuk mence penelitian menjelaskan gah penghindaran pajak. bahwa penurunan tarif: pemerintah menghapuskan dapat meningkatkan kepa definisi badan usaha tetap tuhan wajib pajak. tarif but) sebagai klasifikasi pajak yang rendah akan wajib bagi perusahaan mendorong perekonomian digital yang beroperasi dengan efek berganda ter indonesia. nantinya, defi hadap meningkatnya daya nisi but tak lagi didasari beli masyarakat. tarif pajak kan pada kehadiran fisik. yang menurun. akan mem artinya, meskipun perusak berikan manfaat kenaikan haan digital tidak memiliki penerimaan pajak. teori kantor cabang, mereka arthur caffer menjelaskan, tetap mempunyai wajib akan terjadi peningkatan pajak. pemerintah akan terhadap penerimaan pajak menggunakan skema sig secara jangka panjang jika nificant economic presents. tarif pajak turun. itulah kira kira intisari segala upaya perlu terus dari omnibus law pajak. dilakukan agar dapat mem beberapa kajian men berikan terobosan untuk jelaskan wajib pajak perintah cenderung akan patuh pajak. seperti kata pepatah apabila ada sanksi. hal prancis, pemungutan pajak ini senada dengan pan itu seperti seni mencabut dangan hans elemen, ahli bulu tanpa hukum dan filsuf austria, mera sakit. yang menyatakan bahwa sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang tetap kan oleh tatanan hukum. omnibus law memberi kan kejelasan yang positif sehubungan dengan sanksi pajak sehingga: memberi kan ruang kepatuhan bagi wajib pajak dalam kelak kanakan hak dan wajib perawakannya. selain pembenahan per aturan pajak, kontrol peri laku (control belief) adalah faktor terakhir yang akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak. theory planned behaviour menyatakan soal hal verse but. kewajiban membayar pajak tentu akan tempe ngarai bagaimana wajib pajak akan berperilaku: semakin mendukung atau kah semakin menghambat niat wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. menurut penelitian, sanksi pajak akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban per pasuk. mati alata, september yag him kol: subjek: enu rasi maha bidang pedang demonstrasi mahasiswa rasi farhan gerakan dipilih sebagai serupa juga: terjadi di ja usaha.maha titik kumpul karena demi karta, bandung, cirebon. ngb sui kalangan, pada gerakan men pan,dan samarinda benahutih. dengan jadi salah satu lokasi basis malang, jawa timur, suda bun mahasiswa aksi mahasiswa untuk me sepanjang jalan tugu ing memadati simpang. sumbangkan rezim orde sekitar gedung dewan colombo gerakan, baru. dijalan itu pula, perwakilan rakyat daerah yogyakarta, kemarin siang. seorang aktivis mahasiswa kota malang berubah men hari massa juga datang universitas santa dharma jadihitam ribuanmahasis dari sejumlah kampus, bernama moses gatotkaca mengenakan pakaian sepert universitas gajah tewas saat berunjuk rasa. hitam sebagai simbol du mada, uriwetsitas negeri pertimbangan historis itu terhadap matinya pem yogyakarta, untveratas lah yang membuat mereka berantakan korupsi santa dharma. dan uni mena: ikditnissaitu din demokrasi veritas atma jaya rica gerakan memanggil indonesia. spanduk besar menyebut rektor sejumlah. kam aksimahasiswadi. jelas kritik mereka: kpk pus menyatakan tidak men bandung berkonsep dilemahkan, hutan dibakar, dukung aksi mahasiswa itu was gedung dprd. demokrasi dikebiri tapi'hal'tersebut tidak me jawa barat. aksi verse kepada tempo, farhan mengurangi antusiasme maha but sempat ricuh setelah mengatakan bahwa gerak siswa untuk turun jalan. upaya ribuan mahasiswa mahasiswa itu diinisiasi sejumlah mahasiswa dari memasuki gedung. wakil oleh sejumlah aktivis pers kampus luar yogyakarta rakyat dihalangi polisi. pun yogyakarta mereka misalnya. muhasisun uni polka terbuka akibat ban resah terhadap rentetan veritas slamet riyadi su ika pha bhs upaya pelemahan member sukacita' itu mengendarai, jakarta, ribuan ma rantauan korupsi serta sepeda motornya sejauh beasiswa dari berbagai pemberantasan demokrat kilometer menuju yog kampus memusatkan si, dari pemulihan pemain jakarta dem: mengikuti aksi kompleks paris pin komisi pemberantasan akw. mahasiswa angkatan men, senayan, jakarta, korupsi yang bermasalah, itu menyatakan tidak naa ai, mhaakatif, pengesahan revisi undang: bisa terima jika dpr dan mahasiswa universitas undang kpk, hingga pemerintah meramu kbbi indonesia, manik. marga tangan kitab undang pem mengabaikan suara rakyat aksi kemarin diikuti oleh undang hukum pidana sibuk mau diam saja ribuan mahasiswa dari. ikat berantakan alah. kami ujar adi karta. rencananya, aksi mahasiswa sudah satu gelombang demonstran pemerintah sekarang tidak terjadi yogyakarta. aksi. benar"kata farhan. sambungan sumber any haka tgi gaga, gertemiber ang! mtmkoi tersebut dilanjutkan hari ini dengan melibatkan massa yang lebih besar. menurut manik. aksi juga akan meluas berbagai kota karena para mahasiswa saat memiliki sikap yang sama aksi ini muncul karena ada keresahan ber sama para mahasiswa atas kondisi saat ini, ujarnya. menteri koordinator politik. hukum, dan ke amanat wiranto menyatu kan ndak sepakat dengan langkah demonstrasi yang dilakukan mahasiswa berbagai: daerah menurut dia, ada langkah yang lebih baik dan bisa dipaku kan mahasiswa. ada satu jalur jain vang lebih ter hormat. lebih etis. kirim perwakilan bicara dengan institusi yang memang perlu mendengarkan api rasi masyarakat, ujar dia, kemarin. itaore, tema motm true subjek asal aca bidang eko cahyono peneliti sajogyo institute akan lalu, koran analisis telah lama mem hubungan manusia manu dan hilang. padahal yang tempo mengaji peringatkan bahwa daya sia, manusia alam, dan hilang itu tak bisa semua 'kan komentar dan dukung dan daya tampung manusia tuhan sekaligus kalkulasi secara ekonomi pendapat berbagai ekologis pulau jawa rawan sebagai satu mantra. kita inquiry nasional komnas pihak mengenai ragam ambruk java mengambil secukupnya ham, persoalan agraria. namun walhi, tapi pulau untuk keberlanjutan kei masalah dan konflik sedikit yang menguraikan ini masih terus dibebani depan generasi berikutnya. agraria juga merupakan akar masalahnya. menurut tambahan industri eks hubungan manusia satu rangkaian dari enda hemat saya, setidaknya atraktif baru. kasus pem dengan tanah dan sumber pan masalah historis yang ada tiga akar masalah dan bangunan pabrik semen agrarian pada dasarnya belum terputus hingga konflik agraria, yakni (a) pegunungan kars kendeng, berlapisdankompleks,dari kini. konflik agraria peta paradigma modifikasi jawa tengah, dan industri hubungan bersifat sosial, wilayah hutan jawa, sumber agraria, (b) penyu tambang emas tumpang ekonomi, budaya, dan eko misalnya, adalah warisan derhanaan hubungan pitu banyuwangi, jawa logis sampai religio magis konsep perhutanan ilmiah manusia dan tanah airnya, timur, dapat menjadi con (spiritual). proyek pem un. (c). kelanjutan residual toh ritualnya. bangunan kerap mence ala jerman yang dipakai konsekuensi ketimpangan pada beberapa kasus peranakan hubungan kolonial belanda dan dite struktural agraria. justru terjadi kombinasi tersebut jadi sekadar ruslan hingga kini. salah setidaknya ada tiga paradigma development &ifa naa sati adalah maa balistik dan konservasi mencabut paksa manusia papa belang onta dalam proyek berlapis tersebut yang ber . man, bukan potensi pura pariwisata dan aneka jenis ujung pada konflik agraria solusi dalan pengelolaan ena aan semata proyek hijau. proyek itu polanya, hutan untuk pelestarian. kedua, seolah olah demi tujuan rusak dan hilangnya beragam krisis dan ke aan yang konservasi dan pelestarian tanah, hutan, sumber air, timbangan agraria pede ria padi seb ipa dan pasi. hidup masyarat aan akibat proyek per a. ara timnya adalah perampasan katdianggapselesai dengan tambangan, perkebunan pen bangunan, ketiga, hijau (green stabbing). atas mekanisme ganti rugi dan men adalah pepulaak, parah cara hama ekowisata, eco park, dan sejenisnya. padahal kelanjutan dari pengkaji pandang, holistik bahwa geopark, dan lain lain, hilangnya kebun sagu bagi tangan sanak agraria map flora fauna, dan hak dasar masyarakat adat masyarakat papua, misal sejak regulasi ketiga kta lingkungannya adalah atau lokal boleh digusur nya,berartipulalenyapnya tersebut lahir seiring satu kesatuan ekosistem. dandiabaikan( sajogyolns budaya, tradisi, nilai, dan naa hilangnya satu unsur akan minute, kedua para dimensi spiritual. sebab, len genap opa mengguncang sendi unsur sigma ini memiliki desa pohon sagu adalah filsafat pan. sentral lainnya twitter and bitter, maan dasar bahwa sumber hidup, bukan semata sum tersebut justru mereduksi agraria sebagai aset boleh ber pangan. dir mendali 'animasi namun watak kebijakan modifikasi seperti maka, saat konflik agra gat dari undang undang nas carnggadesgtayaa maka diperlukan suatu muncul tak dapat eigene lean mentalist. penanda uta . isasi menegaskan batas mini tr terobosan perubahan realisasi semata demi meme mna bis saksi paradigma pembangunan tuhan hak (ganti rugi yang pebjokketan tanah industri senna karin dan sedilandasnaloeko benipajatan penyelesaian hingga. kini upaya eksploitatif atas sumber politik. prinsipnya hukum yang adil. tapi reaktif atas masalah ini yakin mila lebih dari "its yakni tuo elus tuntas jika pun agraria. misalnya, menjaga keseimbangan hutan pengembalian ruang tete salak sindoletif hidup mereka yang rusak kebijakan nasional agraria, sambungan sumber: tenar tempat hari tgl senin, feb etg him kol: nana sas rank anapo hari tgl: selama, jum hlm kol: subjek pop tanur bidang : aa w kepolisian, kejaksaan, kurnia ramadhan residen joko widodo pimpinan kpunharus ada satu isu yang rasa pimpinan kpk. p menandai bersiap menghadapi ber nya selalu mengemuka dan kedua setiap orang ngawi keputusan bagai upaya pihak pihak patut menjadi perhatian dengan latar belakang apa presiden nomor54 tahun yang ingin melemahkan tiap kali pergantian pim pundengansendirinyaakan tentang pembentukan lembaga antirasuah ini. pinang kpk berlangsung. berstatus sebagai penyidik panitia seleksi calon sebut saja ancaman revisi banyak pendapat kenya mam pimpinan komisi undang undang kpk dan akan komisioner kpk penuntut ketika tepi pemberantasan korupsi rancangan kitab undang mesti berasal dari institusi ema pimpinan kpk. (kpk) masa jabatan tahun undang hukum pidana, penegak hukum tertentu. aang kpk 2023padapertengah yang materinya seakan saya ingin menjelaskan rea isap antara mei lalu. lembar baru akan ingin 'menghapus beberapa bantahan terra pts bea ap: pemberantasan. korupsi kewenangan yang selama dap asumsi yang tak ber mar pen akan segera dimulai, yakni ini dimiliki oleh kpk. dasar tersebut. untuk menjadi pim mencari figur figur terbaik pena adan sina .figur figur barang bangsa untuk melanjutkan penegak hukum yang ber kepolisian dan gi: denah estafet kepemim sifat dinamis. tak jarang kejaksaan sebaiknya diberi yang pinang kpk empat tahun konflik internal mence dadakan institusinya rawan konflik kepentingan depan. ruak tengah publik. masing masing. hal ini kesimpulan ini didasari sudah menjadi rahasia misalnya, pada pertengahan mengingat potret buram sejumlah oknum kepolisian umum bahwa menjadi april lalu, mayoritas penegak hukum yangmasih yang beberapa kali terbukti seorang pemimpin lem pegawai mengeluhkan belum banyak berubah. melanggar kode etik ketika bagi antikorupsi bukan kinerja petinggi kedeputian lembaga survei indonesia bertugas kpk. misalnya, perkara mudah. berbagai penindakan yang dituang ada akhir tahun lalu aris budiman, yang secara ancaman seakan akan kan dalam sebuah petisi merilis data bahwa lomba terang terangan benda sudah menjadi santapan untuk pimpinan kpk. isu yang paling berpotensi tani panitia angket tanpa dalam keseharian, dari yang saat itu berkembang melakukan pungutan liar ikan dari pimpinan kpk: kriminalisasi tanpa dasar adalah adanya demanded dalam pelayanan birokrasi rel hana hukum yang jelas hingga penanganan perkara, adalah kepolisian. adapun merusak barang bukti upaya kekerasan. sebut kebocoraninformasi,perla kejaksaan berada urut salah satu perkara. figli saja penetapan tersangka kuan khusus kepada saksi, bawah dalam hal ting diduga bertemu dengan abraham samad, bambang dan pembiaran dugaan kat kepercayaan publik. tuan guru bajang, yang widjojanto, chandra pelanggaran berat. maka, jadi, seharusnya kepala kasusnya justru sedang hamzah, dan bibit samad. pimpinan kpk nanti harus kepolisian dan jaksa dalam pengusutan lebih ditambah ancaman bom mempunyai kemampuan agung menjadikan hal ini lanjut oleh kpk. yang diterima oleh agus manajerial dan pengelola sebagai prioritas, bukan persoalan konflik rahardjo dan laude sumber daya manusia justru senen dong pane gan sebenarnya dapat syarif pada awal tahun ini. yang baik. dong mengirimkan wakil dipahami dengan mudah terbaiknya untuk menjadi oleh masyarakat. jika sambungan sumber: tempo hari gi: masa, juni sae him kol:: kami jun z01y him kol subjek per7e nya. photo hee day jap bidang taro cod pertemuan prabowo megawati bakal memicu gejolak koalisi arkhelaus wisnu jakarta sejumlah umum partai gerindra edhie tapi, saya bilang, semua kalangan menilai perti prabowo dan sekretaris keputusan nanti presiden mean antara ketua umum jenderal partai gerindra terpilih. karena pada beliau partai demokrasi indonesia ahmad mulai. adapun lah sebenarnya hak peraga perjuangan megawati megawatididampingi kepala tif itu ada, bukan pada saya. soekarnoputri dan ketua badan intelijen negara kalau menyampaikan usul, umum partai gerindra budi gunawan, sekretaris saran, saya bisa menyamai prabowo subianto bisa jenderal pdi perjuangan kan, ujar megawati. menimbulkan gejolak koa hasta kristiyanto, menurut arya, gesekan list partai pendukung joko. sekretaris kabinet pramono internal partai kali widodo ma'ruf amin. anung, puan maharani, jokowi ma'ruf sudah peneliti dari departemen dan muhammad pranala mulai tampak saat pim politik center for strategic prabowo. pinang partai golkar, partai and international studies dalam pertemuan itu, nas dem, partai kebangkitan csis), arya fernandes, mereka berbincang sambil bangsa, dan partai persatuan mengatakan pertemuan menikmati nasi goreng buat pembangunan melakukan prabowo dan megawati megawati. luar biasa nasi pertemuan kantor dpp menunjukkan sikap pdi orangnya. saya sampai nam partai nas dem pada senin perjuangan yang sedang bah, ujar prabowo. seusai jalu. dalam pertemuan yang mencari bentuk koalisi pertemuan, prabowo mengi tidak melibatkan megawati dengan mengajak gerindra riskan lukisan bung karno maupun petinggi pdi untuk bergabung dalam sedang naik. kuda untuk perjuangan itu, disepakati barisan pendukung meme megawati. prabowo tidak bahwa mereka tidak akan lintah. sisi lain, sebagian mengungkapkan pembicara menambah anggota koalisi. partai pendukung jokowi dalam pertemuan itu. dua hari kemudian, per ma'ruf belum setuju dengan megawati mengaku ber temuan antara megawati wacana masuknya gerindra hit mengundang prabowo dan prabowo digelar tanpa koalisi. efeknya, konflik untuk hadir dalam kongres haa libatkan partai anggota politik koalisi jokowi pdi perjuangan yang bakal akan mengeras, kata arya digelari bali, agustusnanti. direktur pusat studi jakarta, kemarin. dia juga menyatakan verse politik universitas indonesia, prabowo menemui menjadi perantara. jika aditya perdana, mengatakan megawati kediamannya prabowo hendak bertemu pertemuan prabowo dan jalan teuku umar, jakarta lagi dengan presiden joko megawati berpotensi menang pusat, kemarin. prabowo widodo. 'katakan resistansi sebagian datang bersama wakil ketua sambung hari tgl kami, jus him kol subjek: ito. masyaratarn bidang pram jabat suatu putusan aan le! pat 11m fasal mena kurap). karena itu aan ses esa ana be. kastil: sudah mengajukan per gotham pan keadilan tete ana oleh para pencari keadilan. kan: jani "epa kain tana makna yang teri bandung bae nan, alam mengadili perkara ray knp oak keadilan memiliki dalah memberikan rasa amnesti: politik tentram alah sat beni nan tak kembali semana penahan hakim, sbagaicorong keadilan pada. intinya mawar. ann tan, yang er! care anta baja k2. dans nan tan ann makan eta gerakan putusan hakim tidak dam jaa par pengadilan, pihak selain memberikan per ata tatanan lindungan hukum kej sada harakat ketertiban umum dan age pena asn tid ati kaca aah sambungan sumber tempo hari tgl: kam, tuli eran tempo hari tgl: kam, juni hlm kol: h. subjek mirei tanam gpo rai bidang sh: gen miko ginting. juni tanggapan itu sema dugaan tindak pidana sen aturan dalam jar fakultas kin menunjukkan bahwa bidang teknologi informasi hanya maa hukum universitas pengaturan terhadap dan transaksi elektronik dan prinsip, pala pelita harapan, rizky karo bukti elektronik penting dilakukan sesuai dengan angan privasi karo, menanggapi tulisan untuk disetarakan oleh ketentuan hukum acara an, kel saya kolom pendapat pemerintah, dpr, serta pidana. frasa di bidang publik, pel koran tempo sebelumnya. lembaga penegak hukum teknologi informasi dan keutuhan data. tulisan saya sebelumnya dan peradilan. selain itu, transaksi elektronik ini jadi mengangkat masalah setidaknya dalam satu tidak ditemukan dalam asasdanpri winata: urgensi memperkuataturan pandangan kami bersetuju 1yty ite sebelum perubah kan hata konkret asi mengenai bukti elektronik, bahwa pengaturan kitab an. perubahan ini ber ketik penegakan bul dari level undang undang, undang undang hukum dampak sangat signifikan jika hak lai ion. peraturan pelaksanaan, acara pidana kurap) pada jangkauan ketela jadi pengaturan yang berisi hingga peraturan tiap perlu diubah karenasudah kuan pengaturan undang lembaga penegak hukum tidak sesuai dengan per aman perang jil bia rma anak kembangan, pandangan penyebutan frasa verse dan kurap terlebih lagi, andalampenegakan hukum reforma but dengan huruf kapital karakteristik penanganan alicia semata berada lam umum cara menandakan jangkauan bukti elektronik sangat han maen pengaturan pada ter berbeda dengan bukti kon asian bagi negar tanggapan dari rizky ata sang sabuk manga vensional. konsekuensinya, ada pokoknya menyatu silakan tin bidang pengaturan lebih teknis kes bala pang. jurgen smp teknologi informasi dan dan detail, terutama dalam ala biak yang bersifat nan transaksi elektronik seba konteks prosedur, meja mengenai bukti elektronik gimana dimuat dalam penting. tujuan spesialis maupun sektoral. cma sekali belum lengkap ite biro menyandarkan benda gan bahkan tidak dapat aga beng pautnya bahwa undang menjangkau tindak pidana pena bra nah kepastian umum per undang informasi dan jain diluarundangsundang " jangkau tindak pidana lindungan terhadap hak transaksi elektronik bidang lain, meskipun asasi manusia. ite) sudah mengaturnya pas tulisan saya eng aan belum lagi jika pen tika bukti ele ik. dengan akan hukum bergen nan jaga eta secara demikian, terdapat eko turun.dengan kompleks impas asongan pengaturan untuk tas kemajuan teknologi. pengkategorian terhadap rpg. terutama setelah per mba bukti elektronik diserah spahanni diam penanganan ele misalnya, prosedur apa kan kepada hakim. hakim sang sani kronik pada tindak pidana yang dapat diterapkan dapat mengunakan pemabaham), tangkapan peng genetik hukum jika ingin kemerdekaannya untuk disebutkan bahwa pence dana melawan meng aek mengkategorikan dan pecahan daratan penata, alan juga menang ionik yang terkunci menilai dalam kasus kasus tete mena nih padan sehati dengan prosedural, yang berupa tem cloud? apakah tetap yang kan esensi hukum acara. dengan meminta izin ketua been anna nee en. sambungan sumber koran tempo hari tgl kami jum ag! him kol: ta: !!!pede men uli bidang 7222xebusco albert hasibuan hampir semua kan konsideran kritik kritik itu anta majelis menimbang huruf ,hanya sebagai berikut. permusyawaratan dan ketetapan samping tidak menemukan rakyat mpr) tampak nomor mpr tere suatu kerangka acuan atau nya menyepakati rence tang pembentukan komi naskah akademik sebelum amendemen kelima konstitusi berikut mpr melakukan amen undang undang dasar ketetapan mpr nomor semen, komisi konstitusi uud) namun mpr tentang berpendapat ada kabur mereka masih ber susunan, kedudukan, kew dan inkonsistensi teori beda pandangan tangan, dan keanggotaan materi muatan uud tentang materi yang komisi konstitusi. serta kekacauan struktur harus diamendemen, dalam konsideran verse dan sistematisasi seperti pengembali but antara lain dinyatakan dalam uud kan uud versi bahwa meskipun per komisi juga melihat ada aslinya, menghadirkan ubahan perubahan uud 'ketidaklengkapan dan kembali garis garis besar sudah cukup untuk yang multi haluan negara bhn), mengatur pelaksanaan interpretatif. dalam aspek dan memperkuat peran kehidupan berbangsa, filosofis, sistem ketaatan dewan perwakilan daerah bermasyarakat, dan ber garapan dan sistem meme dpd). masih rintihan dalam konstitusi akan secara in juga tembi mengapa prehensil dan transparan perak dia mereka ingin dengan melibatkan masa bukan empat kali oleh mengubah atau mela rakyat luas dan karena itu mpr sudah merupakan bukan amendemen kelima dipandang perlu dibentuk tindakan penggantian (alte terhadap konstitusi? tanpa suatu komisi konstitusi ration) konstitusi. sebab, mengecilkanhasilkerjadan yang bertugas melakukan yang diubah jasa para pembuat uud pengkajian secara kompres jauh lebih banyak, yakni dan amendemen sebelum bensin tentang perubahan atau per nya, saya rasa masalahnya, uud yang hasilnya sen, dibandingkan dengan antara lain, terletak pada akan diputuskan dalam yang tidak diubah, yaitu anggapan bahwa ada ket sidang tahunan mpr atau persen. daklengkapan,kekurangan, tambahan pun dan ketidaksempurnaan dalam melakukan peng berjumlah atau pada uud. kajian secara kompeten persen dari naskah penyebabnya mungkin sif dan transparan tentang asli yang hanya saja dalam proses amen amendemen konsep pancasila sebagai dasar nye ena baseurl fusi, komisi konstitusi falsafah kenegaraan telah telah terjadi kompetisi, lebih dulu mengadakan dirumuskan dengankurang sie slank pga pan tinjauan menyeluruh, sentral dalam uud antara anggota mpr, yang hasilnya adalah suatu karena ada mungkin sehingga amendemen kritik (yang bersifat mem diubah. itu tidak terlepas dari dej menyatakan politik bangun) dan saran saran usus kepentingan partai politis terhadap uud saya mengenai bentuk negara masing masing subjektif, menganggap bahwa kritik kesatuan republik ingat, keadaan ini yan saran itu dapat dija indonesia, tidak dapat ikan pertimbangan dan dilakukan perubahan, tapi sebetulnya telah disadari dan diakui sendiri oleh masukan saat mela mpr ketika perumus ' amendemen kelima. sambungan har: raba agar ko: tidak ada yang secara khusus menyatakan tidak boleh mengubah ideologi pancasila. kemudian, apakah kedudukan dpd yang dirumuskan dalam sudah mencukupi atau harus diperkuat? dengan pertimbangan bahwa dpd merupakan representasi kepentingan daerah dan sebagai lembaga negara memiliki fungsi integrasi sebagaimana sila ketiga pancasila, yakni persatuan indonesia, kewenangan dan kekuasaan dpd yang bersifat spatial represent tion yang seimbang, atau. simetris, dengan sistem checks and balances, harus ditambah. ada pula masalah ikon asistensi dan kesuburan teori yang berhubungan dengan sistem presidensial. hal ini dapat dilihat dari dalam sistem pemerintahan presidensial, segenap legislasi (pembuat undang undang) adalah wewenang badan legislatif atau dpr. presiden tidak mengambil keputusan apa apa dalam pembuatan legislasi tersebut walau pun berhak mengajukan undang undang kepada dpr dan dpd. karena itu, presiden berhak menolak, atau memakai hak veto , suatu rancangan undang undang dengan ketentuan bobot keputusan dpr yang menentukan validitasnya. misalnya, dukungan dua pertiga suara dpr atau dua pertiga suara pada masing masing kamar dapat menghasilkan ran tangan undang undang yang tidak boleh ditolak oleh presiden. karena itu, adalah ben tuk dari gejala dominasi kekuasaan legislatif atau legislative heavy. demikianlah beberapa masukan (dan kritik) untuk amendemen kelirabu, dangan don hlm kol: subjek: pe25 bidang maa aaa pas ran ijin, sentra pen sen akan akan tidak banyaknya kepala dae sah. kewenangan lih aa. see eee man sama natal a13 depan sas sara eng naga! tama daa ea, rah. ironisnya, banyak yasa yang dal tersebu "ag sega san) gan pi, maa ama gabe hae sap liar akan budak: akan 'hterhatpemerintah dae bat, korupsi ket bra ta. sela, at. len seba ena spe ktc rat dab asa berdasarkan pantau tah daerah acap: kali keluarga tan daan daerah area rawa kom p ' ita gala sana send mba era proses perekrutan peta sapi urus kru pen pare yuan rata rata see esai tertangkap alam, pengadaan barang vonis untuk koruptor angan menerima suap: pen fak 'enam ane ak. ten laga tenda aren data ana inn. sambungan sumber ter hari tgl ratus jarviglass, ketombe him koi subjek sa4 xro feed bidang p1feared rio christian kepolisian kembali hal lainnya yang yang terdiri atas beberapa dua terbang menguatkan kemungkinan tingkat komando ini juga akasuspenyiraman bahwa kedua pelaku tidak lazim terjadi, misalnya air keras terhadap novel memilikikaitansamasekali dalam kasus pembunuhan baswedan, penyidik seni dengan kasus novel adalah nasrudin zulkarnaen, yang komisi pemberantasan motif yang diungkap pela kala itu melibatkan mantan korupsi kpk). sangat ku, yakni adanya dendam. ketua kpk antasari azhar. jelas bahwa rilis polisi secara kriminologi,alini dalam hal ini, aktor inte ini bukan hasil akhir terkesan janggal dan dang lektualis hanya berhubung yang diharapkan masa kal serta berbeda dengan dengan penghubung, dan rakyat. kemungkinan atas laporan tim gabungan instruksi kepada eksekutor penangkapan dua ter pencari fakta tpf) yang datang dari penghubung. sangka yang merupakan dirilis pada juli maka, ada kemungkinan anggota kepolisian aktif yang inti enam rekaman bahwa tersangka yang kini ini ada dua. kemungkinan darinya lebih menyoroti ditahan oleh kepolisian pertama, rilis penangkapan peran novel kpk dam, terlibat dalam kasus novel ini kembali memunculkan enam kasus high profile. dengan peran sebagai kemungkinan bahwa ter artinya, kebanggaannya penghubung. kemungkinan sangka hanya merupakan terletak pada perbedaan ini akan masuk akal jika pihak yang dikorbankan rekomendasi tpf dan wajah tersangka berbeda dan secara kriminologi setelah diserahterimakan dengan sketsa yang dirilis keduanya sebenarnya tidak kepada: tim teknis, baik polisi pada akhir memiliki kaitan langsung profil maupun motifnya, mengingat kedua tersangka ataupun tidak langsung yang berbeda sama sekali. bukan sebagai eksekutor. dengan peristiwa penyu sebagaimana diuraikan demikian juga dengan ramanairkeras. oleh longer motif teriakan pengkhianat logika kemungkinan ini dendam hanya akan mung yang disampaikan terbang terjadi, mengingat pada' kin terjadi bila pelaku depan wartawan. hal desember kepolisian dan korban sudah saling ini mungkin berkorelasi merilis surat perkembang mengenal dan sepenting dengan satu dari meriam pemberitahuan hasil pelaku secara langsung kasus high profile sebagai penyidikan sp2hp) yang terinterupsi oleh tindakan mana dimaksudkan tpf. menyatakan bahwa pelaku korban. artinya, dalam hal namun, jika secara penyiraman air keras ter ini perlu dipastikan apakah empiris yang terjadi adalah hadap novel belum dikota profil tersangka yang kini kemungkinan kedua, hal hui. demikian juga, wajah ditahan oleh kepolisian ini masih menyisakan per para pelaku yang dirilis memenuhi unsurtersebut. tanyakan: mengapa untuk kepolisian berbeda dengan kemungkinan kedua, ter kejahatan 'serumit kasus sketsa wajah yang per sangka yang kini ditahan novel, hingga desember nah disampaikan kepala oleh kepolisian merupakan polisi belum mengeja kepolisian dan kepala penghubung antara aktor hui pelakunya, tapi tiba kepolisiggg bocah metro intelektual dan pelaku tiba berselang lima hari jaya pada'akhir lapangan. model kejahatan polisi bisa menangkap dan sambungan menetapkan statustersang terlepas dari segala ka? kemungkinan itu, depo jika tersangka adalah lisan harus memenuhi penghubung, kini dengan harapan masyarakat akan mudahpolisidapatmenang penegakan hukum yang kap pelaku lapangan. akan transparan dan tanpa reka sangat janggal dan tidak yasa. kepolisian perlu see logis jika kedua terbang mengungkapkan seluruh disebut sebagai pela rangkaian kejahatan kasus tunggal dengan motif novel dengan tidak ber dendam kepada novel. henti sampai pada eksekusi sebagaimana diuraikan tor, tapi mesti menjangkau nicolas stall pela aktor intelektual dan tunggal adalah pihak motif yang sesungguhnya. yang melakukan kejahatan guna mengungkap kasus. secara mandiri tanpa mem ini, kepolisian harus berge berikan atau diberi peran gang pada laporan tpf. tah pihak lain. hanya, laporan tpf indonesia, kasus kerja memiliki kelemahan kare hutan yang melibatkannya enam rekomendasinya rat pemerintah, baik seba masih terlalu umum dan gai pelaku maupun korban, belum menunjuk pada satu tidak pernah dilakukan peristiwa yang menjadi secara tunggal. contohnya latar belakang kasus novel. adalah kasus pembunuhan tim teknis dan kepolisian wartawan udin, lembu dapat melanjutkan lapor tuhan aktivis marina, dar rekomendasi tpf hingga pembunuhan munir. tersebut sehingga pelaku semuanya memiliki desa dan aktor intelektualnya maan pola, yakni bukan terungkap. kejahatan yang dilakukan secara mandiri oleh aktor intelektual dan berganti gantinya plot kejahatan pada akhirnya tidak: ter ungkapnya pelaku ataupun aktor intelektual yang sesungguhnya. dalam kasus novel, seca logis kemungkinan yang terjadi cenderung menu bukan bahwa kedua ter sangka tidak memiliki kait dan tak terlibat dalam peristiwa penyiraman air keras. namun polisi harus tetap menelusuri kembung kanan bahwa mereka ter lihat sebagai penghubung dan menangkap 'aktor intelektual serta eksekusi tor lapangannya. maan |
perjanjian kerjasama antara tentara nasional indonesia angkatan udara dengan badan meteorologi dan geofisika tentang pinjam pakai tanah tni lanud tari untuk kantor meteorologi dan geofisika tari kupang nomor nvipjma pada hari rabu tanggal juli bertempat kupang, kami yang bertanda tangan dibawah ini letkol nav joko sinaro, s.e. nrp berdasarkan surat perintah kasau nomor kep pks ix tanggal september menjabat sebagai komandan pangkalan tni tari kupang, berkedudukan jalan adisutjipto penuh kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tni angkatan udara, selanjutnya disebut pihak pertama. sapi'i, ssi pembina iv a nip kepala stasiun meteorologi klas tari kupang berkedudukan jalan adisutjipto penuh kupang dalam kedudukan dan jabatan tersebut, bertindak untuk dan atas nama badan meteorologi dan geofisika selanjutnya disebut pihak kedua. pihak pertama dan pihak kedua terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut bahwa berdasarkan surat ijin danlanud tari nomor sim vii tanggal juli selama ini badan meteorologi dan geofisika klas tari kupang telah menggunakan sebagian lahan lanud tari seluas untuk mendirikan bangunan sebagai berikut kantor dan taman alat meteorologi dan geofisika lokasi komplek bandara tari kupang seluas m3. rumah dinas operasional (delapan unit m3? seluas cc. gedung serologi radar cuaca ukuran seluas m3, bahwa sesuai surat kepala bmg nomor me a. kb bmg tanggal juni direncanakan gedung sino bmg tari akan direlokasi tempat baru terminal atas lokasi lahan tni lanud tari seluas dan untuk itu kepala bmg mengajukan permohonan penggunaan lahan tni tersebut kepada kasau. bahwa dalam rangka menindak lanjuti permohonan kepala bmg tersebut telah diadakan rapat koordinasi antara tim aset tni padanya fashion koopsau danlanud maimun saleh, padanya fashion koopsau ii, danlanud tari dan pejabat bmg pada tanggal september hasil rapat koordinasi tersebut telah dilaporkan kepada kasau dan kasau telah memberi persetujuan melalui disposisi pada agenda seri kasau nomor tanggal september bahwa sesuai surat perintah kasau nomor disfaskonau tanggal november tentang relokasi kantor bmg lanud tari dan pembangunan kantor bmg lanud maimun saleh sabang, komandan pangkalan tni tari telah diperintah untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak badan meteorologi dan geofisika klas tari kupang tentang penggunaan tanah tni lanud tari untuk pembangunan kantor bmg tari kupang. berdasarkan hal hal tersebut diatas, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan syarat syarat dan ketentuan sebagai berikut pasai1 dasar perjanjian perjanjian pemanfaatan ini disusun berdasarkan peraturan peraturan sebagai berikut: peraturan pemerintah tahun tentang pengelolaan barang milik negara daerah peraturan pemerintah tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah tahun kemenkeu tahun tentang tatacara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara. kemenkeu nomor pmk. tanggal januari tentang penataan pemanfaatan barang milik negara lingkungan tni. surat rekomendasi kekal kupang nomor: mk. wkn. knl. tentang persetujuan penggunaan sementara atas sebagian tanah dan atau bangunan pada pangkalan tni tari. ruang lingkup pihak pertama sepakat untuk memberi ijin kepada pihak kedua atas pinjam pakai sebidang tanah tni seluas sesuai sertifikat hak pakai nomor tahun yang berlokasi sebelah utara landasan pacu lanud tari untuk keperluan pembangunan kantor dan taman, alat alat meteorologi dan geofisika, dengan tujuan mempermudah koordinasi pelayanan penerbangan bandara lanud tari kupang. tanah tersebut pada terdiri dari lokasi seluas untuk gedung kantor dan taman alat meteorologi klimatologi dan geofisika terletak kompleks bandara tari lokasi seluas untuk rumah dinas operasional sebanyak (delapan) unit yang berlokasi jalan bermata. cc. lokasi seluas untuk gedung serologi radar cuaca yang berlokasi jalan bermata. status tanah status tanah sebagaimana tersebut pada tetap sebagai tanah negara dephan c.g. tni au. apabila pihak kedua sudah tidak menggunakan lagi tanah tersebut untuk keperluan sebagaimana tersebut pada atau apabila sewaktu waktu tni memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan operasi pertahanan, maka pihak kedua wajib mengembalikan tanah tersebut pada pihak pertama dalam keadaan baik dan tidak bermasalah. pasa! berita acara serah terima tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana tersebut pada dan serta serah terima tanah dari pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana tersebut pada dituangkan dalam berita acara serah terima. berita acara serah terima sebagaimana tersebut pada ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. pembangunan pihak kedua wajib berkoordinasi dengan pihak pertama apabila akan melaksanakan pengembangan bangunan kantor dan sarana pendukung lainnya diatas tanah tni diluar dari yang disepakati dalam perjanjian ini. pihak kedua wajib melaporkan bentuk dan jenis bangunan sebagaimana tersebut pada ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. pihak kedua wajib mengadakan koordinasi dengan pihak pt. persero) angkasa pura cab. tari guna didapat keserasian, kenyamanan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan pelayanan penerbangan. pihak kedua wajib menjaga, merawat kebersihan dan keindahan bangunan serta area disekitar daerah kerja badan meteorologi dan geofisika tari. data cuaca dan bimbingan personel pihak kedua wajib memberikan kepada pihak pertama informasi data cuaca yang dibutuhkan dinas tni guna mendukung penerbangan militer yang bersifat rutin maupun insidentil. pihak kedua wajib menerima dan membimbing anggota tni yang berkualifikasi meteorologi lingkungan satuan kerja badan meteorologi dan geofisika untuk meningkatkan kemampuan bidang meteorologi dan geofisika. jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama tanah tni sebagaimana tersebut pada gagal dipergunakan alah pihak kedua untuk keperluan sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini. dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini. kewajiban para pihak pihak pertama menyediakan tanah yang digunakan untuk kantor dan perumahan pihak kedua. pihak kedua: dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan pembangunan fasilitas, pihak kedua wajib meminta persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas yang digunakan secara optimal. menggunakan tanah dan bangunan dalam rangka menjalankan tupoksi pihak kedua. pihak kedua dilarang mempekerjasamakan kembali obyek perjanjian kepada pihak tain. addendum amandemen apabila diperlukan penambahan atau perubahan atas perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengaturnya dalam addendum amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. penyelesaian perselisihan apabila timbul permasalahan atau ketidaksesuaian antara pihak pertama dan pihak kedua dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. penutup demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap (dua), asli, bermata cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing masing untuk pihak pertama dan pihak kedua. pihak kedua pihak pertama kepa ayi prolog klas tari kupang kar kalian tni tari aaa dal pala puak nana ark yan iranian mel yr. "ea sin mao dean abi, ssi pe. yasan rto, s.e. peta nip ta, hot nrp berita acara serah terima tanah beserta bangunan tni lanud tari kantor meteorologi dan geofisika tari kupang dengan luas pada hari rabu tanggal juli bertempat pangkalan tni tari kupang, kami yang bertanda tangan bawah ini nama joko sinaro, s.e. pangkat letkol nav nrp jabatan komandan lanud tari selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. nama sayap'i, golongan pembina iv a nip jabatan kepala stasiun meteorologi klas tari kupang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai nomor vi puma yang telah disepakati bersama dan peraturan peraturan yang menjadi dasar hukumnya, dengan ini pihak pertama menyerahkan tanah beserta bangunan seluas yang dipinjamkan kepada pihak kedua dalam keadaan baik dan aman. pihak kedua menerima tanah beserta bangunan seluas dari pihak pertama dalam keadaan baik dan aman, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kantor dan perumahan badan meteorologi dan geofisika tari kupang demikian berita acara serah terima ini dibuat dalam rangkap (dua) asli, masing masing untuk pihak pertama dan pihak kedua, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. yang menerima, yang menyerahkan, kedua era pirak pertama weeataa lana klas tari kupang kan skala tni tari ket iman nam agama yon yam kosan mer sopir, ssi core go, ebarabekia nip lan kok nrp |
fa, bupati banyuwangi provinsi jawa timur peraturan bupati banyuwangi nomor tahun tentang pedoman penataan toko modern minimarket yang tidak berjaringan dan yang berjaringan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangi, menimbang bahwa guna melaksanakan ketenturdayaan usaha mikro, kecil, dan menengtoko modern minimarket yang tidak berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang barang kebutuhan sehari hari dengan tidak miliki cabang usaha ditempat lain. toko modern minimarket yang berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badankan untuk penghijauan tanambab pendirian lokasi pendirian toko modern minimarket yang tidak berjaringan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten banyuwangi dan rencana detail tata ruang kabupaten banyuwangi. bab penataan toko modern minimarket yang tidak berjaringan diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki npp dan ppd: dimiliki oleh perorangan atau koperasi tanpa berjaringan, jarak dari pasar tradisional minimal 500m, luas lantai bangunan kurang dari 400m?, jam penjualan mulai dari jam wib wib: f . memiliki luas lahan parkir minimal 200m?, tidak boleh menjadi satu dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan rth: menampung hasil usaha produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kabupaten ranviwangsi. bab pemberian ijin pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang toko modern minimarket yang tidak berjaringan wajib memiliki ijin pendirian usahanya. tata cara pengajuan perijinan mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan lain lain toko modern yang berjaringan wajib menampung hasil usaha produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kabupaten banyuwangi. toko modern berjaringan yang telah ada saat ini, yang akan melakukan perpanjangan izin, tetap diberikan izin dengan ketentuan sebagai berikut: jam buka mulai jam wib wib tidak boleh berpindah lokasi dan menambah luas bangunan. toko modern yang berjaringan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ijin usahanya tidak akan dilakukan perpanjangan. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan toko modern minimarket yang tidak berjaringan. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan kabupaten banyuwanginataan dan pembinaan pasar tradisonal pusukabumi menimbang bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada para nelayan, pengolah dan pengusaha pemasaran ikan dari persaingan usaha yang tidak sehat, adanya kepastian usaha, pasar dan harga ikan yang layak dalam menjual hasil tangkapan dan pengolahan hasil perikanan, hingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pengolah dan pedagang ikan, serta untuk peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan pengaturan dalam pelayanan tempat pelelangan iktempat pelelangan erian keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok retribusi bupati atas permohonan wajib retribusi dapat membetulkan skr,bab pembinaan dan pengawasan pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh dinas yang bersangkutan meliputi tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan: pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan: dan cc. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan pelelangan ikan tpi. pembinaan oleh dinas yang membidangi koperasi, meliputi meningkatkan kelembagaan dan manajemen kud mina, sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan tpi dan memanfaatkan sarana fungsional, dan cc. pembinaan penggunaan biaya lelang pembinaan oleh dpc hsi meliputi peningkatan disiplin para nelayan agar melelang hasil tangkapannya tpi:dan memupuk budaya gotong royong dan sadar hukum.kegiatan pembinaan dan pengawasan dibiayai dari apbd kabupaten sukabumibupati sukabumi, sukmawijaya diundangkan palabuhanratu pada tanggaumumdilaut perlu dijual secara lelangkabupaten sukabumi tentang penyelenggaraan dan retribusi tempat pelelangan ikan. ii. demitpi juga dapat dimanfaatkan nitro? " professional sebagai fasilitas dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan nelayan anatara lain melalui pembinaan kelompok nelayan. semua hasil penangkapan dilaut harus dijual secara lelang tpicukup jelas dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelelangan bupati. cukup jelasmegang izin penyelenggaraan pelelangan ikan adalah yang memenuhi kriteria sehat pengurus, sehat organisasi dan sehat manajemen ketentuan ini sekaligus untuk memotivasi terciptanya seluruh kud mina kabupaten sukabumi dalam menuju kud mina mandiri penyelenggaraan pelelangan ikan pada tpi yang belum terdapat kud mina yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh dinas nitro? " professional cukup jelas alasan penolakan atas permohonan izin antara lain persyaratan yang diajukan tidak lengkap: atau perkiraan jumlah produksi ikan yang dilelang tpi bersangkutan tidak layak usaha bagi kud mina cukup jelasdan laranganunggluar tempat pelelangan ikan yang tercantum dalam izin dan atau tempat pelelangan ikan yang disediakan bukan oleh pemerintah daerah cukup jelas nitro? " professional cukup cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasinaan pengawasan diperuntukkan biaya operasional pembinaan pengawasan oleh instansi terkait tingkat kabupaten yang pengaturannya ditetapkan oleh bupati dana pembangunan daerah perikanan diperuntukkan antara lain melengkapi fasilitas tpi yang pengaturannya ditetapkan oleh bupati nitro? "inas adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten sukabumi. kepala dinas adalah kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten sukabumi. dana pemeliharaan tpi antara lain diperuntukbupati cukup jelas cukup jelas cukup jelas lokasi tpiinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh dinas, kud mina dan dpc hsi dilaksanakan secara terkoordinasi cukup jelas cukup jelas nitro?. created with nitro? " professionalbakul atau. dewan pembinaan daerah himpunan nelayan seluruh indonesia kabupaten sukabumi yang selanjutnya disebut dpc hsi adalah dpc hsi kabupaten sukabumorangan atau badan yang berusaha dibidang perikanan, dan atau lebih diprioritaskan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat izin dari bupati. penyelenggara tempat pelelangan ikan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelelangan imanfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. retribusi tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut retribusi tpungutanpelelangan ikan pemerintah daerah berwenang, cc. memberdayakan kelompok nelayan, koperasi dan badan yang memiliki usaha dalam bidang perikanan. meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan nelayantpi disediakan oleh pemerintah daerah lokasi tpi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupatibupatitata cara, permohonan, persyaratan, perpanjangan, penolakan dan pencabutan izin ditetapkan oleh bupati,menyelenggarakan pelelangan ikan tempat lain tanpa izin: dan izin telah habis masa berlakunya dan tidak melakukan daftar ulangenanggungjawab umum dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh dinas. tpi dipimpinatur lebih lanjut oleh bupatiretribusi bagian pertama objek retribusi tempat pelelangan ikan adalah penyediaan tpi oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnyausaha tpi. dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah nelayan kecil. retribusi tpi sebagaimana dimaksud dalam termasuk golongan retribusi jasa usaha: biaya operasional pemeliharaan tpi dan biaya lelang. pembeli atau bakul sebesar (tiga persen): dan penjual atau nelayan sebesar (dua persen).: biaya operasional dan pemeliharaan tpi: cc. biaya penyelenggaraan dan administrasi pelelangan ikan, dana dana nelayan dan bakul: dan biaya bantuan keamanan dan kas desa. penggunpembayaran dan wilayah pemunguttpi yang disediakan oleh pemerintah daerah. bagian kelima |
departemen hukum dan perundang undangan ri, badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur sumber: hari n, #x) ge. , soe atap gereja ari tgl: mum kol:nj kode: mulai tak tuntas juli, kasus titik harus di sp3 jakarta suara karya): ketua tim advokasi pergi: tni prof mulai mengatakan, bila sampai bulan juli kasus pelanggaran ham titik belum juga ada keju alasan, kejaksaan agung harus menerbitkan surat peran tah penghentian penyidikan sp3), agar ada kepastian hukum. selain itu, mulai minta agar pembuatan pengadilan ham selesai sebelum juli selama ini belum ada tersangka dalam kasus titik. pemeriksaan telah berjalan bulan, bulan penyidikan dan bulan penyelidikan. jika masalah ini belum 'uga tuntas juli maka berdasarkan perpu harus liter biakan sp3 supaya ada kepastian hukum, ujar mulai sebelum bertemu ketua dpr akbar tanjung gedung dpr mpr senayan, jakarta, jumat sehubungan dengan masalah tersebut, mantan menkes itu meminta proses pembuatan pengadilan ham dapat diselesaikan sebelum juli jika tidak, bisa dianggap ada upaya penghambatan. ini akan me timbulkan reaksi internasional, meskipun kami siap menghadapi apa pun yang terjadi. tapi jangan sampai kesan yang naa, tim advokasi, kata mulai. mulai membantah perwira tni menggantungkan nasibnya pada pengadilan ham. tidak. kami bisa saja mengambil reaksi terhadap ketidakpastian hukum dalam persoalan ini, kata mulai. kegunaan peng adilan ham, tambah mulai, agar penanganan para per wira tni yang diduga terlibat kasus titik memiliki legal bases yang kuat. menyinggung kedatangannya dpr, mulai manga akan untuk pena lara surat yang dikirimkan kepada ketua dpr guna melakukan audiensi. tujuannya meminta pengadilan ham bisa segera diberlakukan sehingga apa yang dilakukan komnas ham dan kejagung memiliki dasar hukum yang kuat. dtc) nen0 hl. neha hall aan ame mem bangko.doc pondok u unpamivi tentang etika berbusana sivitas akademika universitas pulang rektor universitas pulang, menimbang bahwa universitas pulang unpad) sebagai perguruan tinggi mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, bahwa dalam rangka membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek aspek keimanan dan keintelektualan: cc. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir dan dibutuhkan sivitas akademika yang disiplin: bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir dan rektor universitas pulang perlu menerbitkan surat keputusan tentang tata tertib berbusana dosen dan sivitas akademik, nomor says tanggal januari tentang organisasi tata kerja universitas pulang, nomor ys.unpad sk! ii tanggal pebruari tentang pengangkatan rektor universitas pulang periode keputusan rektor universitas pulang nomor: a o unpad tanggal januari tentang tugas pokok dan fungsi unit kerja universitas pulang, statuta universitas pulang tanggal januari memperhatikan rapat pimpinan universitas pulang tanggal mei tentang etika berbusana sivitas akademika universitas pulang. memutuskan menetapkan pertama menetapkan etika berbusana bagi sivitas akademika universitas pulang, kedua berbusana yang dilarang universitas pulang sebagai berikut: memakai cadar atau buka yang menutup sebagian besar wajah bagi wanita, berpakaian ketat yang menonjolkan bentuk dan atau lekuk tubuh: berpakaian pakaian blue jeans sobek dan bertato, memakai anting, kalung dan berambut panjang (gondrong) bagi pria: ketiga taat kode etik dosen dan mahasiswa, dan bagi yang melanggar ketetapan dimaksud, akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlakurektor, tembusan: dr. hid, m.m. ketua yayasan ashita jaya nid wakil, il, ill dan universitas pulang para dekan fakultas universitas pulang para ketua program studi universitas pulang. |
rechtsregel jurnal ilmu hukum vol desember p issn e issn raih sk. gubernur jawa tengah nomor tahun tentang izin lingkungan penambangan dan pendirian pabrik semen pt. kabupaten rembang, provinsi jawa tengah arsip suryadi., s.h., m.h. fakultas hukum, universitas pulang email received: revised: accepted: des abstract this study aims find out and analyze the decree state administration tun) that contrary the applicable legislation. the method used this study normative juridical research that research which begins with analysis the articles the legislation that regulate the issues examined. juridical legal research means research that refers existing literature studies secondary data used. while normative means legal research that purpose obtain normative knowledge about the relationship between one and other regulations and their application practice. normative legal research, the secondary data examined first and then continued with research primary data the field its practice. the results this study indicate that the existence decree the state administration tun) for the agency official state administration tun) not only intended limited carrying out the functions implementing regional government, but also acting g1) guardian the interests the people and simultaneously gil) forcing the principles constitutionalism government. organ government, juridically has relegated the role the agency official state administration tun) carry out the government function based the government administration law. carrying out the government function, the authority the tun agency officer issuing the decree state administration tun) practice still often violates the applicable laws and regulations, such the law government administration. keywords: environmental permit, establishment cement plant, mining arsip suryadi abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keputusan tun yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap dalam peraturan perundang undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang teliti. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi keputusan tun bagi badan atau pejabat tun ini tidak hanya dimasukkan sebatas untuk menjalankan fungsi (i) pelaksanaan pemerintahan tingkat daerah, tetapi juga bertindak sebagai (ii) penjaga kepentingan rakyat dan sekaligus (iii) penegak prinsip prinsip konstitusionalisme dalam pemerintahan. sebagai organ pemerintahan, secara yuridis telah mendelegasikan peran badan atau pejabat tun untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan administrasi pemerintahan. dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kewenangan badan atau pejabat tun dalam mengeluarkan keputusan tun pada prakteknya masih sering melanggar peraturan perundang: undangan yang berlaku, seperti peradilan tun, administrasi pemerintahan, lingkungan hidup, dan ham. oleh karena itu, eksistensi dan peran badan atau pejabat tun harus diatur sesuai dengan spirit administrasi pemerintahan. pertama, penyempurnaan pengaturan pengeluaran tun. administrasi pemerintahan harus memberikan penegasan lebih lanjut terkait tentang asas asas umum pemerintahan yang baik aub). kedua, kejelasan, kedudukan peraturan perundang undangan dalam menentukan keputusan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui tun. kata kunci, lingkungan, penambangan, pendirian pabrik semen raih p issn e issn raihpelanggaran terhadap asas kepastian hukum terhadap putusan nomor pk tun merupakan pelanggaran terhadap undang undang republik indonesia, yaitu: undang undang republik indonesia nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara huruf berbunyi. penjelasan huruf tersebut bahwa:dalam penuturan sunnah, dalam negara hukum, surat keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun telah melanggar asas kepastian hukum. jaminan kepastian hukum yang menjadi tujuan dari negara hukum yang diharapkan oleh warga pegunungan kendeng telah arsip suryadi dilanggar oleh gubernur jawa tengah dengan kewenangannya sebagai pejabat negara. warga merasa haknya dalam ranah hukum telah dipermainkan dan dilanggar oleh gubernur jawa tengah dalam konflik dan sengketa atas sumber daya alam yang dituangkan dalam surat keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun yang bertentangan dengan hasil putusan mahkamah agung nomor pk tun sebagai lembaga tertinggi dalam proses penegakan hukum indonesia. diskresi dan adenium andal jawa tengah) diskresi undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan dimaksudkpenerapan aub, dan memberikan pelayanan yang baik pada warga masyarakat. nomor tahun tentang administrasi pemerintahan juga mengatur masalah diskresi. menurut nomor tahun diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk: melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongdituturkan oleh sunnahtegaldowo, rembang. raih p issn e issn raih nomor tahun tentang administrasi pemerintahan berbunyi: pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan tujuan diskresi,tikad baik. gubernur jawa tengan dengan menggunakan hak diskresi telah. gubernur jawa tengah menempuh diskresi untuk mengakomodir izin lingkungan baru semen indonesia. diskresi ini dilakukan gubernur setelah adanya putusan peninjauan kembali pk) mahkamah agung yang telah membatalkan izin semen indonesia pegunungan kendeng, rembang, jawa tengah. penerbitan izin baru melalui adenium andal tersebut merupakan kebijakan yang dibuat tersendiri atau diskresi pasca pencabutan izin oleh mahkamah agung. awal diskresi ini, ketika gubernur, membuat keputusan dengan perintah kepada semen indonesia untuk melakukan perbaikan adenium dokumen analisis dampak lingkungan. gubernur juga minta kepada tim penilai amdal untuk melihat proses adenium andal yang berjalan. setelah proses perbaikan itu berjalan, lalu digelar sidang komisi amdal dengan hasil dokumen amdal semen indonesia layak direkomendasikan. hasil sidang komisi amdal lalu diberikan gubernur, dan akhirnya ditandatangani.arsip suryadi berdasarkan dalam nomor tahun jelas mengatur syarat syarat diskresi. dalam kasus hak diskresi yang digunakan gubernur jawa tengan dalam penetapan adenium andal untuk telah melanggar isi ketentuan dari tersebut, karena: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan (bertentangan dengan putusan mahkamah agung nomor pk tun tidak sesuai dengan aub, alasan alasan yang digunakan sebagai dasar tidak objektif, telah menimbulkan konflik kepentingan antara warga masyarakat, pt. semen indonesia persero) tbk., dan gubernur jawa tengah, dilakukan tidak dengan itikad baik, karena hanya memihak pada kepentingan pt. dan mengabaikan kepentingan umum dan kepentingan warga masyarakat, melanggar ketentuan perundang undangan, melanggar jaminan kepastian hukum, menciptakan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan pemaksaan dengan kekuasaannya. adenium andal pada tanggal januari sehari paska terbitnya keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun pt. semen indonesia persero) tbk. langsung mengajukan permohonan penilaian dokumen adenium andal dan rkl rpl penerbitan izin lingkungan dengan mendasarkan pad keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun pada tanggal februari dilaksanakan penilaian dokumen adenium andal dan rkl rpl oleh komisi penilaian amdal provinsi jawa tengah yang diakhiri menyatakan dokumen adenium andal dan raih p issn e issn raih rkl rpl pt. semen indonesia persero) tbk. layak lingkungan. warga dan walhi diundang dalam forum tersebut namun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap forum tersebut karena bertentangan dengan putusan mahkamah agung nomor pk tun sedangkan walhi tidak bersedia hadir. selain itu, warga mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada gubernur jawa tengah untuk tidak menerbitkan izin lingkungan baru kepada kepada pt. semen indonesia persero) tbk. kabupaten rembang. jawa tengah, telah melampaui kewenangan gubernur sebagai pejabat tun, dan sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik aub): bahwa undang undang republik indonesia nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, huruf berbunyi: keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik . lebih lanjut, penjelasan huruf tersebut berbunyi: yang dimaksud dengan asas asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: asasadalah:arsip suryadi asas kepastian hukum yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas sebagaianpa memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, ketentuan perundang undangan yang tidak diperhatikan dan tidak dipaksakan yaitu: undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sumberdaya air juncto keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penetapan cekungan air tanah, undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penataan ruang juncto peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah nasional, raih p issn e issn raihdaerah jawa tengah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jawa tengahrembang nomor tahun tentang rtrw kabupaten. asas tertib penyelenggaraan negarabahwbertentangan dengan putusan nomor pk tun tahun dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara. asas kepentingan umumakan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, arsip suryadi hilang berkurangnya sumber sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya. bahwa proses keluaridak aspirasi, akomodatif, dan selektif dengan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan amdal), bahkan surat keputusan gubernur dibuat dengan menggunakan hak diskresi dan adenium andal yang bertentangan dengan pelaksanaan putusan nomor pk tun tahun akibatnya hingga saat ini situasi tapak pabrik tidak kondusif karena masih terus ada penolakan terhadap pendirian dan penambangan oleh pt. semen indonesia. asas keterbukatidak ada upaya dari gubernur jawa tengah untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pk, akan tetapi gubernur melakukan pelanggaran hukum dengan cara mengeluarkan izin baru yang tidak memberikan. penggunaan hak diskresi dan pembuatan adenium andal dengan dasar untuk mengeluarkan izin baru adalah merupakan penyesatan informasi yang hanya untuk mengakomodir kepentingan pt. semen indonesia. asas proporsionalitas raih jurnal ilmu hukum vol desember p issn e issn raihporsionalitas memerintahkan kepada penyelenggara negara untuk memberikan ruang partisipasi kepada setiap warga seperti hak atas informasi dan hak atas partisipasi. asas proporsionalitas tidak dipenuhi oleh gubernur jawa tengah sehingga merugikan warga jawa tengah. keberadamembuktikan gubernur jawa tengah tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya. pihak pt. semen indonesia persero) tbk., telah melanggar prosedur perizinan dengan mengajukan kepada gubernur jawa tengan mengeluarkan izin baru yang bertentangan dengan putusan nomor pk tun tahun dengan demikiproporsionalitas. asas profesionalitashwa sebagaimana diuraikan atas,buat dengan arsip suryadi melanggar putusan nomor pk tun tahun dan tidak mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, gubernur jawa tengah tidak professional dalam membuat surat keputusan yang baru terebutkeluarkan berdasarkan penilaian yang tidak profesional terhadap adenium andal yang mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data dokumen, dan atau informasi. asas akuntabilitas. bahwa masyarakat telah menolak terbitnya izin yang dikeluarkan gubernur melalui surat keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun yang dibatalkan oleh putusan pk, dan menolak izin baru yang dikeluarkan gubernur melalui hak diskresi dan adenium andal dengan mengeluarkan surat keputusan yang baru yaitu. nomor tahun telah melanggar asas akuntabilitas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan cacat prosedur. baru tersebut dikeluarkan memuat obyek sengketa yang sama yang telah dibatalkan oleh dalam putusan nomor pk tun tahun raih rechtsregel desember p issn e issn raih pendahuluan kehadiran hukum diperuntukkan bagi kepentingan tatanan kehidupan untuk kemaslahatan umat manusia. hukum tidak boleh digunakan sebagai kelompok golongan kepentingan penguasa semata. demi mengatur kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, maka diperlukan hukum yang mengaturnya. salah satu wujud dari hukum yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah dituangkan dalam hukum peradilan administrasi negara. dalam peradilan administrasi pemerintah berfungsi sebagai dasar proses untuk menilai dan menggugat tindakan pemerintah. peradilan ini salah satu bentuknya adalah pengadilan tata usaha negara ptun ). sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi indonesia, dan tuntutan terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, maka pemerintah wajib membuat regulasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan berdasarkan pada asas legalitas dan asas pemerintahan yang baik. tidak boleh ada tindakan pemerintah yang melampaui batas kewenangannya. dilihat dari perspektif historis, tujuan dari pembentukan pengadilan tata usaha negara menurut keterangan pemerintah hadapan sidang paripurna dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang membahas rancangan undang undang tentang peradilan tata usaha negara pada tanggal april disampaikan oleh menteri kehakiman ismail saleh, adalah dalam rangka memberi perlindungan kepada rakyat.!' kemudian tujuan ini dicantumkan secara eksplisit dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara pada bagian angka alinea yang menyatakan sebagai berikut: menteri kehakiman ri, keterangan pemerintah hadapan sidang paripurna dari mengenai ruu tentang peradilan tata usaha negara , tanggal april hlm. p issn e issn raih kajian lingkungan hidup stategis lhs) berdasarakan surat edaran antara menteri dalam negeri dan menteri negara lingkungan hidup dan menlu dalam rangka mendukung pelaksanaan meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar melaksanakan lhs dalam rtrw dan rpm agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. nilai nilai dasar yang terdapat dalam lhs adalah keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. setelah terbitnya putusan mahkamah agung nomor pk tun tanggal oktober konflik pemanfaatan sumber daya alam kabupaten rembang khususnya kawasan cat watuputih semakin meruncing. kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan pemanfaatan pengelolaan pegunungan kendeng yang berkelanjutan kawasan cekungan air tanah cat) watuputih sekitarnya, kabupaten rembang, sebagai lhs tahap dalam penyusunan lhs dilakukan oleh tim pelaksana dan tim panel pakar dibawah pengarahan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. lhs pegunungan kendeng dibuat dan dilaksanakan karena permintaan warga petani yang tergabung dalam jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng jmpl) kepada presiden istana negara jakarta pada tanggal agustus dasar hukum permintaan warga adalah nomor tahun dimana masyarakat dapat meminta diselenggarakannya lhs bila ditengarai terdapat krp kebijakan, rencana, dan atau program) yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. penolakan pendirian pabrik semen dan pertambangan batu kapur dan tanah liat sebagai bahan baku semen terus dilakukan oleh warga, penolakan dilakukan untuk arsip suryadi penyelamatan pegunungan kendeng. permintaan warga didasarkan bahwa kebijakan, rencana, dan program krp) pemanfaatan ruang dan atau lahan yang ada, dalam pertambangan bahan baku industri ekosistem karst watuputih berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan yang meliputi: penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam: kerusakan, kemerosotan, dan atau kepunahan keanekaragaman hi, serta terancamnya keberlangsungan keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, yaitu golongan petani.!! presiden memandang penting dan mendesak untuk dilakukannya kajian lingkungan hidup strategis lhs) terhadap pegunungan kendeng yang meliputi pula lokasi daro objek gugatan. presiden kemudian memerintahkan kantor staf kepresidenan untuk mengkoordinir pelaksanaan lhs, memerintahkan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan sebagai ketua panitia pengarah, memerintahkan selama proses lhs selama satu tahun dilakukan penghentian perizinan serta menjamin proses dialog multi pihak yang sehat dalam proses lhs berlangsung. perintah presiden tersebut kemudianditindaklanjuti dengan terbitnya keputusan kepala staf kepresidenan nomor tahun tentang pembuatan dantertanggal september vide. keputusan kepala staf kepresidenan nomor tahun selanjutnya, pada tanggal oktober terbit pula keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor sk. men lhk pkl pla. tentang pembentukan timvide. suratraih jurnal ilmu hukum vol desember p issn e issn raih keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor sk. men lhk pkl pla. ). kun kelayakan wajib lingkungan amal usaha kegiatan wajib rekomendasi rkl rpl rkl rpl apple spl daya dukung dan izin daya tampung plhraih arsip suryadi izin kun usaha izin . pegiat gambar diagram aliran penentuan dan perizinan usaha kegiatan sumber: nurani, pada januari menteri lingkungan hidup republik indonesia mengirimkan surat kepada gubernur jawa tengah dengan nomor: menolak setjen? pla. perihal informasi tahap muatan lhs zona rembang untuk pengelolaan pegunungan kendeng, rembang secara berkelanjutan vide. surat menteri lhk nomor menolak setjen pla. pada intinya menyatakan terdapat sistem aliran bawah tanah yang bersumber dari kawasan cat watuputih dan sekitarnya yang mengindikasikan memenuhi persyaratan untuk disebut kawasan bentang alam karst kawasan lindung geologi) dan dikaitkan dengan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud dan penegasan dalam peraturan menteri esdm nomor tahun pada tanggal februari dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi jawa tengah menerbitkan. vide.). raih rechtsregel desember p issn e issn raih pada februari gubernur jawa tengah menerbitkan keputusan nomor tahun tentang kelayakan lingkungan pt. sekaligus menerbitkanpt. semen indonesia persero) tbk. kabupaten rembang provinsi jawa tengah. vide. keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun dituturkan oleh gujarati bahwa penolakan pertambangan dan pendirian pabrik semen yang ada pegunungan kendeng demi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari. perjuangan warga kendeng ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk kepentingan anak cucu nanti. bumi jika terus dirusak, maka kerusakannya akan berdampak pada kehidupan masyarakat. sebagai petani yang sumber kehidupannya bertani sangat bergantung kepada alam. alam telah menyediakan sumber sumber kehidupan dengan memberikan sumber air untuk kami bercocok tanam dan untuk kebutuhan hidup sehari hari. perempuan sangat membutuhkan banyak sumber air untuk kebutuhan hidup sehari hari. jika sumber air hilang, maka petani mengalami kesulitan untuk bertani. berdasarkan hasil dari lhs tahap dan surat menteri lhk nomor menolak setjen pla. maka pemerintah provinsi jawa tengah dalam hal ini adalah gubernur jawa tengah wajib menjalankan dan mematuhi hasil lhs tahap dan surat menteri lhk. sebagai kepala daerah dan pejabat tun, gubernur wajib tunduk dan patuh pada regulasi aturan dalam pelaksanaan asas asas umum pemerintahan yang baik aub).dituturkan oleh gujaratisukolilo, pati. arsip suryadi kewajiban dan tanggung jawab badan atau pejabat tun dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, perlu dilakukan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan dan penataan tindakan pemerintah dalam penyelengaraan administrasi pemerintahan yang berdasarkan pada asas legalitas, asas asas pemerintahan yang baik. kewajiban dan tanggung jawab badan atau pejabat tun juga berdasar pada asas legalitas tersebut dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. badan atau pejabat tun tidak boleh melampaui batas kewenangannya dalam menjalankan atau melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. badan atau pejabat tun memilki kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan. kewajiban dan tanggung jawab badan atau pejabat tun telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan, yang memiliki aturan perundang undangan dan menerapkan azas azas umum pemerintahan yang baik aub), dan memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada warga masyarakat. peran ideal badan dan atau pejabat tun pembangunan nasional hendaknya menciptakan suatu kondisi asaskan pada rasa keadilan. pada praktek dan pelaksanaanya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, raih p issn e issn raih perselisihan, atau sengketa antara badan dan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. penyelenggaraan negara yang baik, menurut plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. berdasarkan pendapat plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. peraturan perundang undangan dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. negara indonesia sebagai negara hukum, maka eksistensi pemerintah dalam konsep negara hukum wajib berlandaskan pada peraturan perundang undangan dan hukum yang berlaku. unsur unsur umum dalam negara hukum adalah sebagai berikut: adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia. sistem pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan rakyat. pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. adanya pembagian kekuasaan. pengawasan dari lembaga atau badan peradilan yang bebas dan mandiri, artinya tidak memihak dan tidak dalam intervensi pihak manapun. keterlibatan masyarakat dalam mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. sistem perekonomian yang menjamin pembagian sumberdaya yang diperlukan bagi warga negara. peraturan perundang undangan dan hukum menjadi dasar dan ketentuan bagi badan atau pejabat tun dalam menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan. arsip suryadi penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan, karena sini akan terlihat konkriundang undang administrasi pemerintahan dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, sisi lain administrasi pemerintahan memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, bahwa salah satu inti hakikat undang undang administrasi pemerintahan adalah untuk memungkinkan administrasi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, dan melindungi administrasi pemerintah dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. peran ideal badan dan atau pejabat tun adalah dengan melaksanakan asas asas sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik aub)yaitu: asas kepastian hukum:pelaksanaan peran ideal badan dan atau pejabat tun juga berdasarkan pada penjelasan huruf undang undang nomor tahun: akuntabilitas. peran ideal badan atau pejabat tun juga dapat dijalankan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: raih p issn e issn raih asas kepastian hukum asas dalam negara hukum sebagai landasan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. asas kemanfaatan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang untuk kepentingan semua pihak baik untuk individu, masyarakat, pemerintah, generasi sekarang dan generasi yang akan datang, manusia dan ekosistemnya, perempuan dan laki laki. asas ketidakberpihakan mewajibkan kepadamempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi. asas kecermatanlaksanaan keputusan dan atau tindakan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan badan dan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, tidak melampaui kewengannnya, dan atau tidak menyalahgunakan kewenangan. asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, adilsas kepentingan umum mendahulukan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara aspirasi, selektif, tidak diskriminatif, dan akomodatif. asas pelayanan yang baik memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang undangan, tepat waktu, prosedur, sesuai standar pelayanan, dan biaya yang jelas. arsip suryadi peran ideal badan dan atau pejabat tun adalah dengan pelaksanaan good governance demi penegakan hukum dan peraturan perundang undangan maka mensyaratkan: pembuat atau pengambil keputusan tidak berat sebelah atau bebas dari tindakan yang bias sebagai pelaksanaan prinsip kehati hatian. harus memberikan kesempatan kepada pihak pihak yang akan terkena dampak keputusan untuk didengar pendapatnya oleh pembuat keputusan. hak didengar mewajibkan pembuat keputusan untuk memberikan semua informasi yang jujur dan relevan kepada pihak pihak yang akan terkena dampak rencana pembuatan keputusan tersebut. hak untuk mendapatkan prosedur yang jujur, yaitu para pihak harus diberikan kesempatan yang layak untuk hadir dalam rencana perkaranya dan memberikan pendapatnya sebelum perkaranya diberikan keputusan. badan dan atau pejabat tun sebagai penyelenggara pemerintahan yang ideal juga harus melaksanakan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan istilah tata kelola pemerintahan yang baik . huruf tahun tersebut yang dimaksud asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan rasa keadilan kesimpulan dan saran kesimpulan keputusan tun gubernur jawa tengah nomor tahun tentang izin pembangunan lingkungan penambangan dan pendirian pabrik semen pt. semen indonesia kabupaten rembang provinsi jaw tengah menimbulkan sengketa dan konflik. izin pertambangan yang raih arsip suryadi kun ). akan tetapi, dalam hubungan ini perlu kiranya disadari bahwa samping hak perorangan, masyarakat juga memunyai hak hak tertentu. hak masyarakat ini didasarkan pancasila, maka hak dan kewajiban asasi masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antarorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak hak masyarakat. saat ini semakin banyak sengketa gugatan atas surat keputusan sk ) kepala daerah yang dikeluarkan oleh kepala daerah atas ijin usaha pertambangan. eksploitasi sumber daya alam sda ) atas ijin pertambangan telah mengancam kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan sda yang ada. masyarakat yang sudah sadar pada kelestarian lingkungan hidup mulia melakukan protes dan penolakan pada kepala daerah atas dikeluarkannya ijin usaha pertambangan tersebut. salah satu contoh kasus adalah perlawanan dan penolakan masyarakat pegunungan kendeng atas dikeluarkannya gubernur jawa nomor tahun gugatan atas gubernur jawa nomor tahun didaftarkan oleh masyarakat pegunungan kendeng ptun semarang. penjelasan umum angka alinea undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara. raih p issn e issn raih keluarkan melalui gubernur jawa tengah telah melanggar peraturan perundang undangan. keputusan tun tersebut bertentangan dengan uud lingkungan hidup, administrasi pemerintah, putusan ma, peradilan tun dan lhs. pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan dan putusan telah melanggaratas pelanggaran yang lakukan oleh gubernur jawa tengah harus ada sanksi hukum dan administrasi atas pelanggaran yang lakukan sebagai pejabat tun. sanksi atas pelanggaran dapat jatuhkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. sebagai pejabat tun. gubernur jawa tengah telah melakukan tindakan yang sewenang wenang dengan kewenangan dan jabatannya. putusan atas gubernur jawa tengah nomor tahun telah memiliki kekuatan hukum tetap, jadi gubernur jawa tengah nomor tahun bertentangan dengan hukum dan harus dicabut. setiap warga negara berhak atas jaminan kepastian hukum. demi penegakan hukum dan pelaksanaan jaminan kepastian hukum tersebut, maka gubernur jawa tengah sebagai pejabat tun wajib tunduk dan patuh pada hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. saran berdasarkan hasil dari pembahasan topik yang telah bahas atas maka pemerintah indonesia harus konsisten dalam penegakan hukum indonesia. eksistensi hukum wajib terus jaga dan pelihara kelangsungannya sebagai bentuk perwujudan dalam memberikan rasa keadilan dan memberikan jaminan kepastian hukum. arsip suryadi berdasarkan hasil putusan ma, peraturan perundang undangan dan hasil dari lhs, maka pemerintah pusat melalui klik dan esdm haru segera memerintahkan gubernur jawa tengah untuk mencabut dan menghentikan izin pertambangan dan pendirian pabrik semen kabupaten rembang, provinsi jawa tengah. daftar pustaka a'an efendi, freddy purnomo, hukum administrasi, jakarta: sinar grafika: cetakan pertama, a'an efendi, hukum penyelesaian sengketa lingkungan peradilan tata usaha negara, sinar grafika offset, berhak yohanes dan desta michael, administrative law teaching material, prepared under the sponsorship the justice and legal system research institute, alfred aman, administrative law for new century, dalam michael tagar (ed), the province administrative law, oxford: hart publishing, sonny keras, etika lingkungan, jakarta: penerbit buku kompas, alumni, konsep pelaksanaan keputusan tata usaha negara, penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan tata usaha negara , malang: setara press, arif sidharth, refleksi tentang struktur ilmu hukum, bandung: mandar maju badan pembina hukum nasional departemen kehakiman ri, rancangan undang undang peradilan administrasi laporan proyek survey) , jakarta, badan pembina hukum nasional departemen kehakiman ri, laporan penelitian pada simposium peradilan tata usaha negara, jakarta, jurnal ilmu hukum vol desember p issn e issn raih badan pembina hukum nasional bpn), pembahasan perkembangan pembangunan hukum nasional tentang hukum tata negara dan hukum administrasi, jakarta: departemen kehakiman ri, bernard tanya. loan simanjuntak., markus page. teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi), yogyakarta: genta publishing, bpn, perencanaan pembangunan hukum nasional bidang lingkungan hidup, jakarta: budi juliardi, pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, jakarta: raja grafindo persada, council europe, the administration and you: principles administrative law concerning the relations between administrative authorities and private person, strasbourg: council europe publishing, emil salim, pembangunan berwawasan lingkungan, jakarta: penerbit lp3es, franz manis suseno, tahun negara hukum , dalam imam anchor saleh dan lazim hamid, memerdekakan indonesia kembali, perjalanan bangsa dari soekarno megawati, yogyakarta: sod, franz manis suseno, etika politik: prinsip prinsip dasar kenegaraan modern, jakarta: gramedia pustaka utama, fuad asyari, prinsip prinsip masalah pencemaran lingkungan, jakarta: thalia indonesia, cetakan ketiga indroharto, upay, jakarta: pustaka sinar harapan, james nickel, hak asasi manusia: refleksi filosofis atas deklarasi universal hak asasi manusia, jakarta: gramedia pustaka utama, jimmy asshiddigie, green constitution: nuansa hijau undang undang dasar jakarta: rajawali pers, judith van dijk, water and environment decision making, left, the netherlands: buron academic publisher, h.a. prayitno dan tribus rahardiansah p., pendidikan kadeham: kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia menapak jejak jejak reformasi, jakarta: universitas trisakti, edisi revisi arsip suryadi henk addlink (selanjutnya disebut henk addlink iv), principles good governance: lessons from administrative law, dalam d.m. curtis dan r.a. vessel (ed), good governance and the european union: reflections concepts, institutions and substance, antwerp: intersentia, melayu s.p. hasibuan, manajemen sumber daya manusia, jakarta: pt. bumi aksara, edisi revisi. indonesia laporan pembangunan manusia ekonomi dari demokrasi: membiayai pembangunan manusia indonesia, bps, bappenas, undp, kenneth bailey, methods social research, second edition, new york: the free press revision mac milan publishing co. inc, lisa wesley dan harriet samuel, public law: text, cases, and materials, second edition, oxford: oxford university press, woltgens th. drupsteen, pengantar hukum perizinan lingkungan diterjemahkan oleh setop dan disunting oleh siti sundari rangkuti), bahan penataran hukum raih p issn e issn raih penolakan gubernur jawa tengah tersebut adalah karena ijin lingkungan dan analisis dampak lingkungan amdal ) yang tertuang dalam tersebut tidak sesuai fakta fakta lapangan. ancaman kerusakan lingkungan dan ruang hidup masyarakat menjadikan munculnya kekhawatiran bagi masyarakat. pendaftaran gugatan dilakukan sebagai bentuk penyelamatan pada kelestarian lingkungan hidup. masyarakat menilai ada indikasi pelanggaran yang lakukan oleh gubernur jawa tengah dalam proses pengeluaran ijin lingkungan dan amdal. dalam latar belakang masalah juga menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang proses gugatan gubernur jawa, kabupaten rembang, provinsi jawa tengah pada ptun semarang dan tun surabaya lewat putusan nomor pk tun sebagai awal terjadinya sengketa kun. saat ini krisis lingkungan terus mengalami peningkatan. kerusakan lingkungan terjadi pada semua jenis sumber daya alam, seperti sumber daya air, tanah, hutan, udara, tambang, telah mencapai tahapan yang sangat kritis. sifat mekanistik menunjukkan bahwa manusia dalam memandang seluruh alam semesta sebagai semacam mesin yang bekerja secara mekanik, bisa dianalisis dan diprediksi secara terpisah lepas dari keseluruhan yang membentuknya. sifat tersebut membawa akibat yang semakin parah terhadap lingkungan, karena disertai pula dengan sifatnya yang reduksionistik. melalui sifat yang reduksionistik itu, realitas alam semesta direduksi dari satu aspek tanpa melihat keterkaitan yang lebih komprehensif dan holistik antara berbagai aspek.? aa. sonny keras, etika lingkungan, jakarta: penerbit buku kompas, hlm. raih arsip suryadi dalam tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara tegas dan jelas mengatur regulasi tentang usaha atau kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan. menyatak". menyatakan . instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan adalah hukum lingkungan. menurut munadjat danusaputro hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tata lingkungan hidup . perlawanan dan penolakan terhadap ijin ijin usaha pertambangan oleh masyarakat terus mengalami peningkatan. perlawanan dan penolakan ini terjadi karena kesadaran masyarakat pada kelestarian lingkungan hidup. perjuangan untuk kelestarian lingkungan hidup juga telah diatur dalam nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. tengah. pegunungan kendeng adalah antiklinorium berarah barat timur pada zona kendeng. pada bagian utara berbatasan dengan depresi randublatung, sedangkan bagian selatan bagian jajaran gunung api zona solo). zona kendeng merupakan kelanjutan dari zona pegunungan serayu utara yang berkembang jawa tengah. stratigrafi daerah kendeng terbagi menjadi dua cekungan pengendapan, yaitu cekungan rembang rembang bed) yang membentuk pegunungan kapur utara, dan cekungan kendeng kendeng bed) yang membentuk pegunungan kendeng. formasi yang ada munadjat danusaputra, hukum lingkungan, buku umum, bandung: binacipta, hlm. raih p issn e issn raih kendeng adalah formasi kering, kaliber, pasangan, kabur, notopuro dan undakan bengawan solo. gubernur jawa tengah nomor tahun tolak oleh masyarakat karena dapat mengancam keberlangsungan ruang hidup dan lingkungan hidup bagi warga masyarakat. proses pengeluaran juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak melalui kajian lhs. gubernur sebagai pejabat tun tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dalam proses penetapan tun tersebut. pendaftaran gugatan ptun semarang dilakukan oleh masyarakat rembang dan yayasan penggiat lingkungan hidup. sengketa gugatan berupa gubernur jawa tengah nomor tahun tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh semen gresik persero) tbk, kabupaten rembang, provinsi jawa tengah. gugatan telah dilakukan institusi peradilan, yakni ptun. dan ptun semarang telah menjatuhkan putusan ptun.smg joko irianto dkk. gubernur jawa tengah, ii) pt. semen gresik). sidang putusan dibacakan ketua majelis hakim, husein amin effendi sh, serta desy wulandari dan susilowati siahaan sebagai para hakim anggota. putusan ptun semarang tetangga april ptun semarang menolak mengadili gugatan masyarakat pegunungan kendeng dan yayasan wahana lingkungan hidup walhi) terhadap izin gubernur jawa tengah nomor tahun tentang penambangan semen indonesia kabupaten rembang. geologi regional zona kendeng arsip suryadi permasalah dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, tim hanya akan membatasi ruang lingkup bahasan pada masalah amdal dan lingkungan hidup. yang atur dalam undang undang lingkungan hidup gubernur jawa tengah yang tidak sejalan dengan perintah mahkamah agung. sengketa yang keluarkan oleh gubernur jawa tengah bertentangan dengan undang undang peradilan tata usaha negara, undang undang administrasi pemerintahan, undang undang lingkungan hidup, dan undang undang hak asasi manusia. tujuan kegunaan penelitian tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa hasil putusan pejabat tun sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. untuk menganalisa rekonstruksi putusan gubernur jawa tengah berdasarkan putusan dan administrasi pemerintahan. manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian bagi masyarakat dalam sistem penegakan hukum indonesia. secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga eksekutif dan legislatif dalam rangka merekonstruksi hukum lingkungan hidup. metode penelitian paradigma penelitian. studi ini dikategorikan dalam ranah penelitian hukum yuridis normatif yaitu, suatu penelitian secara deduktif mulai analisa terhadap dalam peraturan perundang undangan yang mengatur terhadap raih rechtsregel desember p issn e issn raih permasalahan yang teliti . menurut undang undang ptun menjelaskan bahwa: keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang keluarkan oleh badan atau pejabat tatacargkrielusuran berbagai literature hukum dari para ahli terkemuka jadikan acuan untuk lakukan kontruksi teoritis tentang putusan gubernur mengeluarkan tun. dipilihnya paradigma yuridis normatif ini menjadikan peneliti mempertajam dan memahami masalah hukum yang terjadi. dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kritik dan saran atas kebijakan yang keluarkan oleh badan atau pejabat tun. jenis penelitian. penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), yakni tujuan hukum adalah kemajuan negara, maka kemajuan itu menghasilkan sistem hukum kolektif. ini lebih nampak dalam negara negara sosialis. kemungkinan ketiga ialah, subyek yang dituju bukan manusia individu atau kolektif, tetapi kebudayaan. bila demikian maka sistem hukum yang ciptakan adalah sistem hukum transpersonal. sini, aspek kebudayaan atau hasil peradaban mendapat perhatian khusus, seperti tentang isu demokrasi, ham, dan lingkungan hidup menjadi urusan seluruh umat manusia yang jamin oleh hukum internasional'. prof. dr. zainuddin ali, m.a, metode penelitian hukum, jakarta: sinar grafika, hlm. pr. bernard tanya. s.h., m.h. dr. loan simanjuntak., s.h., m.h. dr. markus page. s.h., m.h. teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi), yogyakarta: genta publishing, hlm. arsip suryadi penggunaan penelitian hukum normatif lakukan dengan pertimbangan bahwa mengingat penelitian ini bertitik tumpu pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang undangan, yang maksud adalah undang undang peradilan tata usaha negara, administrasi pemerintahan, lingkungan hidup, dan ham. pembahasan konflik kebijakan yang dituangkan berdasarkan sk. gubernur putusan mahkamah agung putusan nomor pk tun berawal dari diterbitkannya kun oleh gubernur jawa tengan tahun tentang izin lingkungan untuk pt. semen gresik persero) tbk. yang kemudian berganti nama menjadi pt. semen indonesia persero) tbk, warga bersama walhi kemudian menggugat tersebut. gugatan diajukan pengadilan tun semarang dengan tergugat gubernur jawa tengah dan tergugat intervensi adalah pt. semen gresik tbk. yang kemudian berganti nama menjadi pt. semen indonesia persero) tbk. pengadilan tun sebagai pengadilan tingkat pertama majelis hakim memutus gugatan warga rembang dan walhi kadaluarsa karena salah satu penggugat dinyatakan hadir dalam sosialisasi pt. semen gresik persero) tbk. tanggal juni dalam putusan tingkat banding pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya hakim menguatkan putusan tingkat pertama. warga rembang dan walhi selanjutnya mengajukan peninjauan kembali mahkamah agung, penggugat memberikan ovum tiket dan boarding pass garuda yang menyatakan penggugat yang dinyatakan hadir dalam sosialisasi tanggal juni sebenarnya sedang dalam perjalanan dari pontianak menuju jakartaraih |
yayasan ashita jaya jl. surya kencana pulang, telp fax email let ala surat keputusan rektor universitas pulang nomor a o unpamivii tentang penetapan tim penangunggung jawab pusat layanan disabilitas (pld) universitas pulang rektor universitas pulang menimbang aa. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat dipandang perlu untuk membentuk wadah pelayanan difabel yang selanjutnya disebut pusat layanan disabilitas pld) universitas pulang, bahwa sehubungan dengan butir diatas dipandang perlu untuk menetapkan tim penanggung jawab pusat layanan disabilitas pld) dimaksud, cc. bahwa nama nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai anggota tim penanggung jawab pusat layanan disabilitas pld) universitas pulang: bahwa sehubungan dengan butir a,b dan atas, rektor universitas pulang perlu menerbitkan surat keputusan tentang tim penanggung jawab pusat layanan disabilitas pld) universitas pulang. mengingat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia1945 undang undang tahun tentang penyandang disabilitas, huruf keputusan ketua yayasan ashita jaya nomor a ys.unpad!!i tanggal februari tentang pengangkatan rektor universitas pulang, memperhatikan surat permohonan tim perumus sistem pelayanan penyandang disabilitas, tentang pengajuan anggota tim penanggung jawab pusat layanan disabilitas pld) universitas pulang. memutuskan menetapkan pertama menetapkan susunan keanggotaan tim penanggung jawab pusat layanan disabilitas pld) universitas pulang. kedua tim penanggung jawab pusat layanan disabilitas pld) universitas pulang. dipimpin oleh seorang ketua tim dan dibantu oleh bebarapa orang anggota, ketiga ketua tim berfungsi dan bertugas untuk melakukan penyediaan dan koordinasi terhadap anggota tim, keempat ketua tim diwajibkan membuat laporan dan bertanggung jawab langsung kepada rektor universitas pulang, kelima segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yayaspulang pada'tanggal agus rektor, pa) tembusan: dr. hid p ) ketua yayasan ashita jaya nid lampiran surat keputusan rektor universitas pulang nomor a o unpamiviin2017 tanggal: juli jabatan dalam jam jabatan struktural polya dr. hid, rektor universitas pulang penanggung jawab rusnaeni. se. dosen universitas pulang usaid baru, pd, dosen universitas pulang endang austini, se, dosen universitas pulang koordinator koordinator prodi ferry anka standar, sh, dekan hukum hukum manai koordinator prodi zaenal abidin, pd, prodi manajemen manajemen koordinator prodi ahmad fikri zulfikar, kom, kom prodi teknik informatika teknik informatika ditetapkan pulang pada tanggal agustus dr. hid, m.m nidll unpad x tentang uji kompetensi mahasiswa universitas pulang rektor universitas pulang, menimbang bahwa dalam angka menunjang keahlian mahasiswa agar berkompeten bidangnya, maka uji kompetensi dipandang perlu untuk diadakan: bahwa mahasiswa wajib melakukan uji kompetensi tempat uji kompetensi tuk) masing masing program studi lingkungan universitas pulang sebelum lulus sebagai prasyarat sidang: bahwa sehubungan dengan butir dan atas, rektor universitas pulang perlu menerbitkan surat keputusan tentang uji kompetensi mahasiswa lingkungan universitas pulang. mengingatresiden nomor tahun tentang implementasi kurikulum berbasis kini: permendikbud nomor tahun tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia: permendikbud nomor tahun tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi, peraturan pemerintah tahun ten a ys.unpad ! tanggal februari tentang pengangkatan rektor universitas pulang: statuta universitas pulang tanggal agustus memperhatikan surat permohonan ketua lsp universitas pulang nomor lsp unpad x tanggal oktober tentang permohonan uji kompetensi mahasiswa universitas pulang. memutuskan menetapkan pertama mengesahkan uji kompetensi mahasiswa lingkungan universitas pulang: kedua mahasiswa wajib mengikuti minimal (satu) uji kompetensija. padayangga oktober lek karsa tembusan: hid, m.m. ketua yayasan ashita jaya wakil rektor il, ii, dan univ. pulang para dekan fakultas univ. pulang para ketua program studi univ. pulang |
kementerian hukum dan hari badan pembinaan hukum nasi )jual pusat dokumentasi dan informasi hukum nasional may jen. sutomo civilian jakarta timur w ara sumber kan hari tgl (ntah hlm kol poo. na. subjek: aller kurang sap bidang: hakim, suap, jawiki|, uap,' dan kesejahteraan: tandan nan" oleh achmad fauzi: g mrc $w$ m sorotan publik terra kinerja peradilan. iklim langsung aan dang pen let akhir ini sangat ta selam amini dibangun serta dak dep asumsi .in1 sar para jangan serta sepenuhnya benar. jam. produk putusan yang rencana .pendirian jejaring mahkamah agung me ' dinilai tidak'memenuhi rasa kognisi yudisial kyj dae. lalui kma ten keadilan disinyalir memiliki tah sebagaimana termaktub any ama ten . inya maksud tang. pedoman pelayanan in kandungan kecurangan dan dalam komisi yudisial formasi pengadilan: telah unsur kejahatan hukum yang baru, sangat membran membuka akses yang seluas: dalamnya. pengadilan masyarakat dalam me luasnya bagi masyarakat tipikor tindak pidana ko mantan dan melaporkan ok untuk mempersish ing tupai), misalnya, vonis bebas num hakim yang did memperoleh informa: dianggap petaka yang harus selena pan mulai dari publikasi pu ! segera ditelusuri, baik dari akan pelanggaran kode tuan, transparansi ang segi materi putusan mai jan, kurangi. tim garan dan biaya perkara, pos! |.pun 'kemungkinan ketel ajuan menggembirakan ema bantuan hukum, standar batan. oknum' hakim dalam lihat saja, data buku operasional prosedur ber praktik jual beli hukum. disiplin berikut kara, hingga prosedur pen | ko, penulis sesungguhnya ti: panjang tahun mah. sena udah puas dak setuju jika putusan kalah dia uap kanan pera yan. pengadilan direcoki oleh haknya neo per alis set bahkan hasil. penelitian otoritas non yudisial karena dikenai ank akun yang as) terhadap pena serikat. bisa menjadi 'petaka bagi nya. sebanyak anna terhadap layanan peng: kemerdekaan" hakim dalam hukum berat, pale setan indonesia, beber mengadili suatu perkara. se ' hukum sedang waktu lalu, menunjuk: tentara entitas: pengadilan aan kan persepsi positif. seba: uas kim dihukum ringan. se : nyak masyarakat indo yang bebas dari pengaruh dangkal hukuman isi lin besi gerakan indo: luar mensyaratkan adanya periode januari. seater pesta menyatakan puas jika imunitas yudisial dan inde: yang dijatuhkan er, san dengan birokrasi tendensi hakim, oleh kare ga hakim berjumlah tag pengadilan. meski" ada ina itu, kita harus kembali orang pelan aran kode seberapa aparat peradilan ''kepada undang undang yang dikata kap yang tersangkut kasus suap yang memberikan: saluran salah satunya adalah pelanggaran 'kode etik tersendiri sehingga ketidak dijual beli hukum. pre lainnya, namun masyarakat 'puasa terhadap putusan gaun eka erasmus::" menilai mekanisme kerja ' berasa ditempuh mela bahwa praktik jual beli kan dibangun telah tui upaya hukum yang lebih peta gnraktih eli" "memenuhi syarat terwujud king ong sumbu var are . nya good sustainable deve. mahendati demikian masa. dhan oma peng , semen gemang aka! tetap memiliki ruang. menghambat hak publik,'. sebab utama" kanan wang luas untuk memantau untuk mengontrol secara. penulis melihat bahwa sumber: hartl, letkol.: spa "persoalan utama praktik lah moral keluarganya jika jual beli hukum pengadilan moral keluarga sudah baik, kan lebih dipengaruhi oleh maka baik pula tatanan dua faktor, yakni moral dan masyarakatnya, kualitas pe finansial. ketua mahkamah penanam konstitusi, moh mahfud mimpinya, dan martabat dalam seminar suap dan bangsanya." pemerasan dalam perspektif semangat untuk mene: moral dan penegakan hu takkan kode etik moral bagi kum yang diselenggarakan hakim tanpa dibarengi de oleh ikatan alumni uniter ngan kebijakan pemerintah situs islam indonesia uii), dengan memberikangajidan fasilitas yang .cukup kepada baru baru ini mengatakan hakim, seperti menegakkan bahwa aturan moral di" 'benangyang basah. perlu di . masyarakat: lebih efektif pahami, bahwa hakim das dalam mencegah terjadinya lam disebut sebagai pe suap dan pemerasan. jabat negara. namun.famili suap bagi hakim meru jiwa dan penyajiannya tidak 'pakan godaan berat dalam: mencerminkan pejabat proses "supremasi hukum negara. dan keadilan. kendatihakim ketika pns setiap'tahun kuat menahan godaan suap, (naik gaji, hakim tidak demi: tak jarang ,anak.dan keluar: kian. banyak hakim dae hanya menjadi sasaran rah yang harus mengontrak ap. para menyuap kadang: timah petak, lantaran tidak kala paham membaca situ memiliki rumah dinas. asi, datang tatkala hakim kantor naik becak, angkot atau keluarganya sedang atau jalan kaki karena tidak membutuhkan sokongan. ada kendaraan dinas. sung finansial." guh sangat memprihatin oleh karena itu, untuk :kan. mereka sangat rentan membendung godaan suap, menerima suap jika tidak hakim harus membentengi memiliki 'kesadaran moral diri dengan.kesadaran moral yang tinggi. nana dan keimanan yang kokoh. mantan ketua kpk tau . kesadaran itu tentunya ha . fiegurrahman rugi pernah rus ditumbuhkan dan diri menyampaikan bahwa rekor masakan dari lingkungan ke masi aparatur peradilan bisa larga yang notabene meja dilakukan, salah satunya komunitas terkecil dalam dengan pemuliaan hakim." masyarakat berbangsa yaitu, jadikan hakim sebagai: ada ajaran kebajikan the honourable, yang dim yang mengatakan, jika ingin biakan dengan memberi gaji, menjadi bangsa bermata upah, tunjangan dan famili bat, maka perbaikilah peri tas terbaik bagi hakim. "laku. pemimpinnya. jika, tan ingin memperbaiki moral penulis adalah hakim pemimpin, adalah beradab ) pengadilan agama (an masyarakatnya. jika: kotabaru, kalsel, alumnus ingin memperbaiki kualitas '. vii yogyakarta. masyarakat, maka perbaiki |
departemen kehakiman badan pembinaan hukum nasional jl, may, jen, sutomo jakarta timur sumber yaa hanya hari tgl. (34ya5 hal. kol, kode radar sean mmm soekarno, dilantik pemeran dan pengedar narkotika akan dituntut hukuman lebih berat jumat pagi: jakarta, suara karya) tuntutan setinggi mungkin terhadap otak pelaku dan dau. tersebut, tidak bisa tidak mengingat pengedar narkotika, kejaksaan dilakukan ara otak akan menuntut hukuman setinggi tingginya. demikian pula terhadap bo, pelaku dan pengedar narkotika jelas kosan dapat menghancurkan masa depan sen ebswmpak searah anak anak muda, yang tidak lain apalagi yang dibarengi pem bubuhan, kejaksaan akan menu adala generasi penerus angsa. pokoknya terhadap mereka ke tut pelakunya dengan hukuman hak tut bandnikast maksimal. uagenvaoninan pad demikian dikatakan jaksa agung (nasi berat," tegas jaksa agung. hari suharto sh, menjawab per aaa meningkat tanyakan pers seusai acara sementara itu danjen kolese serahterima dan pelantikan jaksa |. fe. polri mayjen pol silaen agung muda bidang tindak pidana temu mengatakan, kejahatan narkotika umum dari pejabat lama salim retro indonesia dalam waktu tahun kepada penggantinya soekarno, sh. jaksa agung muda terakhir ini meningkat dan menu soekarno kejaksaan agung dang tindak pidana umum bukan suatu keadaan yang mem naa. dilatinkan. walaupun tahun pemerkosa dari halaman waktu terjadinya kejahatan perdagangan gelap ganja, tapi jenis dan berhasilnya pembangunan, 'narkotika indonesia berhasil narkotik lain seperti candu, mor makin pandai pula rakyat kita. ditekan setiap jam, menit dan poin, heroin dan hasil yang disita dengan demikian berarti makin detik akibat peningkatan polri meningkat. ini menunjuk nyaring pula suara rakyat minta pemberantasan ladang ladang gan kan pertandaadanya peningkatan keadilan. karena itu hari suharto gelap'di aceh oleh polri. permintaan yang tentunya berkaitan minta agar kejaksaan semakin peka mengemukakan hal itu ketika dengan penyediaan narkotika terhadap rasa keadilan rakyat. membuka penataran penyuluh drama kok ape akan rasa keadilan bukhari soal ratio narkotika tingkat nasional selain kebijaksanaan dan strategi dan ketrampilan. teknis semata ? yang dilaksanakan dpp persim yang dilakukan pemerintah, ujarnya. punah mahasiswa. hukum in menilai perserta masyarakat menurut hari, dalam pelita indonesia permafiij: sangat menentukan dalam penang kita harus sudah mampu kemarin, silaen menambahkan, gulungan narkotika itu. menyelesaikan hal hal yang sangat kejahatan narkotika yang telah soal peningkatan penyalahguna mendasar bagi kejaksaan, antara digolongkan sebagai kejahatan in naan narkotik ini juga terungkap lain ruu kejaksaan dan internasional terhadap kemanusiaan dalam rekor polkam akhir maret membenahi ketentuan ketentuan itu, bukan merupakan kejahatan lalu, yaitu menurut mensen har yang belum mendukung ber baru indonesia. hanya yang moko meningkat dari men fungsinya kejaksaan sebagaimana sangat memprihatinkan dewasa ini, jadi hadirat penuntutan mestinya. para pelaku penyalahgunaan kejaksaan agung, theorupun narkotika beralih dari orang orang depan mahasiswa fak hukum riw singkat tua atau dewasa remaja berumur atmajaya yogya akhir bulan lalu soekarno yang diangkat tahun hingga tahun. mengungkapkan pula, penyalahguna sebagai jaksa agung muda bidang upaya pemusnahan ladang gan ngan narkotika merupakan tindak tindak pidana umum berdasarkan sumut diakui mempengaruhi pidana ke setelah korupsi, keppres tertanggal) maret melibatkan propinsi, dan selama sebelumnya menjabat kepala biro lihat halaman vii kol. tahun lalu perkara dari perencanaan kejaksaan agung. perkara yang ditangani kejagung lulusan fakultas hukum ugm adalah soal penyalahgunaan yogyakarta tahun ini narkotika. dilahirkan yogyakarta september dan pernah utamakan uud bergabung dalam tentara pelajar pada pelantikan soekarno masa revolusi kemerdekaan. yang dihadiri pula oleh ketua karirnya di bidang kejaksaan mahkamah agung ali said sh, dimulai pada ketika dia masih menteri kehakiman ismail saleh berstatus mahasiswa, soekarno per sh, serta wakil dari kepolisian nah mengikuti wajib militer mayjen pol) silaen, jaksa agung kodam siliwangi sampai mengatakan, mengingat makin dia ikut mengambil peranan meningkatnya frekuensi hubungan penting sebagai pelaksana penguasa dan keterbukaan dengan negara perang saat penyelesaian hukum negara lain, aparat kejaksaan harus atas peristiwa pemberontakan senantiasa sadar akan adanya dam di tii kartosuwirjo jawa barat. pak yang rawan bagi ketahanan na jabatan kejaksaan yang per signal kita. nah dipegang soekarno adalah ditekankan, kita harus selalu sebagai jaksa tinggi irian jaya ingat bahwa kejaksaan adalah inspektur pengawasan penegak hukum negara yang ber dan kepala direktorat keuangan pasarkan uud dan pancasila. dan material kejagung apabila dalam suatu persoalanter dan jaksa tinggi sangkut hukum lain atau falsafah sumatera utara lain, menurut hari suharto, sejak sebelum ditunjuk selaku kepala saan wajib mengutamakan uud biro perencanaan kejagung, dan pancasila. soekarno menjabat jaksa tinggi jaksa agung juga meng dki jakarta sejak hingga digarisbawahi bahwa semakin maju p |
kementerian hukum dan ari badan pembinaan hukum nasi deal pusat dokumentasi dan informasi hukum nasional may. jen. sutomo civilian jakarta timur m op. sumber: suara karya marirrgi: ras him kol: 14x. subjek: va#kyary moral. bidang: jaminan seal, kapitalistik: fana dana menengah mena mama lao sal aman nah oleh alauddin daeng auhrhari sebelum dpr ketiga hal tersebut meru hac isi kursi mengesahkan undang," pakan prinsip prinsip: pe bada pang undang uu) badan pengelolaan asuransi sosial (lahan negara dalam men penyelenggara jaminan so sistem. ekonomi kapitalistik, jalankan perekonomian. sial bpjs), beberapa orga yang .prinsip dasarnya seharusnya jaminan isasi buruh dan lsm meng menghilangkan tanggung ja sial harus bersifat total co: ancam akan.langsung meng :| wab negara dalam perekono average, dimana seluruh war gugat tersebut ke. mah mian. mekanisme tersebut negara berhak atas meme kalah konstitusi mk), jika tidak berbeda dengan sistem tuhan.kebutuhan masa dpr tidak melakukan 'per asuransi pada umumnya perti kesehatan, kecelakaan, ubahan secara "mendasar yang memang berakar dari. jaminan hari tua pendidik. terhadap tersebut seba sistem kapitalisme anda lain lain negara ju gimana usulan dan tun: uu. ssn dan bpjs iga wajib menjamin hutan masyarakat. gugatan menganut sistem. sepeser : 'amanat: seluruh: warga tersebut tampaknya cukup than wajib, mana setiap negara atas segala risiko beralasan. sedikitnya ada orang wajib menjadi peserta mag pai tiga hal yang dianggap seba. jaminan sosial kepesertaan bat krisis. dengan demikian gai pelanggaran mendasar wajib 'ini menimbulkan ane, pembiayaan jamin: dalam sistem jaminan kewajiban bagi rakyat untuk sosial haruslah berasal, sosial nasional ssn) dan 'membayar jaminan sosial dari apbn dan bukan. dari ruu. bpjs terhadap pan misalnya, buruh wajib men. aan, yang dibayarkan eh: camila dan uud adi peserta ssn, penguasa aur an" pertama, adanya diskrit wajib memungut dari bu men pelan minami terhadap warga ne ruh untuk dibayarkan kepe: dpr: disebutkan bahwa, gara dengan. digunakannya bpjs. kepesertaan wajib padan hukum bpjs adalah sistem. kepesertaan sebagai ini juga akan menimbulkan badan hukum "publik wali dasar pemberian jaminan kewajiban bagi kelompok (amanat yang didefinisikan sosial, karena. seharusnya masyarakat laa ori sebagai badan hukum yang yang dijadikan dasar adalah mengelola dana amanah arg tani, nelayan dan kaum kewarganegaraan. kedua, miskin. prinsip kepesertaan pada dengan ssn. organisasi penyelenggara ja menegaskan kedudukan dalam penjelasan minat sosial bersifat badan warga negara dan hak hak. tahun teripang ssn, hukum wali amanah yang nya yan, arus dijamin oleh dana, amanah merupakan otonom, dan bebas dari cam negara: semestinya mesh peserta termasuk hasil pur tangan negara. ketiga, alah yan ima pengembangan yang. kiper ' pengelolaan. dan. pengguna. wab. menyelenggarakan ja joon far asosiasi pelanjut naan anggaran dana masa minat sosial tak seluruh jaya badan hukum publik rakyat. dapat dialokasikan rakyat, 'dan bidikan seba wali amanah adalah badan untuk kepentingan investasi timnya rakyat dibebankan jang independen, yang di komersial atau.bisnis. . untuk menjamin dirinya percaya penyelenggara suntuk menjamin sisinya kan jaminan sosial dan ime aer. haruki.: letkol six kelola dana milik peserta p1, dengan demikan lane menggunakan dana bpjs menempatkan badan (oj8n. bangkrut? bagaimana penyelenggara jaminan: so jika dana bpjs hilang dan sial sebagai badan yang oto lembaga tidak. dapat nom. ini dapat dilihat dari membayar klaim peserta: tiga hal. pertama,.wewenang asuransi sosial? dalam situ lan bpjs sangat luas dalam asi semacam itu, negara se membuat kebijakan, meng bingkai terpaksa menang. (usulkan anggaran kepada gung beban tanggung jawab, pemerintah, menggunakan dengan alasan menyangkut anggaran untuk investasi kepentingan. masyarakat gan mengumpulkan iuran. luas. kedua, bpjs merupakan ketiga prinsip dasar pe ' badan yang bebas dari jami al! dari cam penyelenggaran jaminan sosial pur tangan pemerintah dan ||.tersebut membuktikan bah jaminan sosial sebagaimana .adalah lurah peserta dan tertuang dalam ssn dan keuntungan investasi. bpjs adalah konsep kapita . pus, pengelolaan ja listrik. konsep ini merupakan minat sosial dengan konsep penyair akan) dari cara.penyu badan hukum wali amanat kenegaraan jaminan sosial ini tampaknya 'akan men eropa .yang ternyata tidak. jadikan pys beroperasi terbukti tangguh dalam seperti layaknya perusahaan selamatkan rakyat dari kri ||. swasta "yang bebas dari sis konsep. iri tentu me intervensi negara. apalagi, rujukan rakyat karena sum dalam ssn disebutkan per. pembiayaannya 'berasal '.| bahwa asas jaminan. sosial dari mobilisasi dana masa adalah nirlaba, yang tentu rakyat sementara manga et, tetap berorientasi keuntungan dak ikut campur an. karena, dalam salah sa membiayai jaminan sosial: disebutkan bahwa padahal, negara telah mei salah satu kewenangan sungut pajak, menjual bpjs adalah melakukan in ember daya .alam, dan investasi dana jaminan sosial. mengambil utang.luar negeri apa tujuan investasi, tentu atas nama rakyat. harus saja adalah untuk menu negara bertanggung puk laba. investasi dapat jawab secara penuh penyu dilakukan dalam kegiatan kenegaraan jaminan sosial. 'bisnis sektor riil maupun bagi seluruh rakyat. apaan kegiatan spekulasi. investasi one tea andalan juga dapat dilakukan da macam itu tentu tidak re lam. maupun luar negeri evan dengan konstitusi hal ini dimungkinkan meng indonesia yang berdasarkan ingat batasan investasi ter. pancasila dan uud sebut tidak diatur secara semestinya .pen pelanggaran 'jelas dan tegas dalam jaminan sosial yang bersifat bpjs'dan ssn hi wajib mutlak dilaksanakan haag oil oleh institusi pemerintah, peluang menggunakan sedangkan yang bersifat dana masyarakat untuk ke il: agar pandaan pan sukarela dilaksanakan oleh niatan. investasi inilah yang akan membuka peluang sdn bai yang perusahaan swasta asing jah saba asl pela maupun nasional minggu nan hakan dana peserta jaminan penulis bergiat institute sosial. pertanyaannya, ba 'i. for global justice igj). |gimana jika perusahaanjuara karya hari tanggal ani him kol subyek tim bur bidang kasus antasari! kesulitan lurusan proses huk karya): mantan ketua mahkamah. kan," ujarnya. berdasarkan utusan konstitusi july asshiddigie aman alta penolakan pengadilan negeri mahkamah agung ma) atas peninjauan kembali (pkj. selatan, antasari terbukti yang diajukan antasari azhar. menganjurkan untuk mel bukan pembunuhan bener sebab, lembaga tersebut kan putusan, celeng cana, meskipun tidak per mengalami 'kesulitan untuk kapi alasan yuridisnya: nah ada fakta yang jelas meluruskan proses hukum "ma sampai sekarang adanya niat atau inisiatif kasus. ini yang sudah sesat memberi'ruang besar untuk antasari untuk melakukan sejak 'awal hanya dengan memanipulasi terjadinya pe pembunuhan peninjauan kembali. pk). rumahan .di. luar keharusan cerita tentang lembu karena proses, hukum nya. jadi sebaiknya kebiasan tuhan atau sumber uang kasus. antasari, ini sudah buruk seperti itu diganti semua berasal dari sigi sesat sejak awal, maka saya kan, setiap kali mau bacakan hary wibisono, karena sangat memaklumi putusan putusan, harus lengkap dan lama persidangan per tersebut.' karena, pasti sudah diketik ditandatangani nah ada pengakuan atau ka sulit bagi untuk meluruh dan langsung dibagikan saat ta kata yang keluar dari mu kan proses,yang sudah sesat itujuga," kata jimmy. lut antasari sik pelaku sejak awal hanya dengan sebagai lembaga peraih kan pembunuhan terhadap pk," ujar mantan anggota tertinggi, mahkamah korban, ujarnya mere dewan pertimbangan presi agung seharusnya dapat bahkan den wantimpres) iri kepada menerapkan sistem sebagai dalam pemeriksa pt: suara karya, selasa ). mana diterapkan di. maka jakarta selatan, 0el aca meski mengaku kecewa mah konstitusi mk), yaitu bantahan dai tek atas putusan yang diambil setiap pembacaan putusan saan terhadap tersebut, namun hal ter dalam sidang terbuka untuk disanipaikam sebut harus dihormati. se umum, dilakukan se trans dan pengacaranya bab, tradisi menghormati para mungkin. juga ada bantahan putusan pengadilan sama kebiasan 'buruk adanya keterangan pentingnya dengan keadilan seperti itu harus segera'dii mengenai anak itu sendiri hentikan. kalaupun begitu, ditemukan dalam "ix menolak yang dia saya'berharap semua mene berasal dari dua senjata bukan antasari, sehingga rima putusan yang diambil berbeda," kata dia mantan ketua komisi pem ma, meskipun hal.itu justru sedangkan berantakan korupsi kpk) akan membuka peluangter sik, widodo harass itu harus tetap mendekam jadinya manipulasi isi pu dalam keterangannya ha di' tahanan setelah divonis tuan," ujar guru besar fa dapat persidangan manga tahun penjara oleh pe kultus hukum: universitas akan, ada perbedaan an ngadilin negeri jakarta se indonesia ui) ini. tara anak peluru emban lahan yang diperkuat. pena kekecewaan yang sama ding dengan anak peluru dilan tinggi dki jakarta, .be juga disampaikan kuasa yang satu. berapa waktu lalu. kum antasari, mandir is hal lain yang perlu kita jimmy menilai, kasus mail. meskidemikian,aime lihat adalah logika dari per antasari merupakan contoh ngaku menghormati atas bandingan bekas peluru pa 'peradilan sesat yang terjadi putusan yang diambil ma. mobil almarhum naru indonesia. kesesatan 'pe namun. berharap bahwa din zulkarnaen yang terlihat panganan kasus ini, sema putusan ini tidak menjadi secara vertikal sedangkan kin diperkokoh, dengan putusan yang sesat dan me bekas luka pada tubuh al pengumuman .puftlisan pen menyesatkan bagi upaya pen mathrm adalah horizontal. akan antasari tanpa di akan hukum indonesia karena terkena pada pelipis sertai alasan hukum yang kita tidak boleh meng kiri dan belakang telinga se jelas8, sehingga hal ini akan abaikamputusan.ini, meski belah kiri. jadi dimana ke membuka, peluang terjadi puri ini sangat.mengecek permata majelis dalam nya manipulasi'isi putusan. kan bagi saya, apalagi belum memutus perkara ini. soal karenaiti, jimlymemin ada penjelasan soal alasan nya berkas perkara ini sa untuk menghentikan penolakan tersebut, khu nat tebal dan dokumennya kebiasaan buruk sepertiitu. susunya terkait ovum (bukti tidak sedikit, ujarnya lebih meminta setiap membaca: baru) yang kami sampai lanjut. (using eeeeee abe |
kementerian hukum dan bam badan pembinaan hukum nasional sl. may. jen. sutomo, civilian jaiuartya timur sumber: 'w4 haring: selasa nlajkol.: bn: mmm maria ll: subjek: narkoba event lan lembaga pemasyarakatan kemenkumham canangkan jakarta suara karya): kementerian hukum ruh kepala lapas dan ru secara teknis akan dia dan ham kemenkumham), hari ini, akan men membenahi lingkung bukan oleh kanwil semen annya. agar tetap meja kumar masing masing canangkan pemberantasan narkoba di.lembaga 'lankan tugas sesuai de daerah. waktunya sesuai pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan ngan standar operasional kan dengan kebutuhan," (rutan) prosedur yang berlaku. kata abdul bari aged usai tes urine menghadiri serah terima pencanangan yang di rutanmerupakan komit mana jabatan kanwil kemenhub pimpin langsung oleh men kementerian bahwa sementara itu sekjen ham provinsi banten dari: menteri hukum dan ham sungguh sungguh untuk kemenkumham abdul bari pop pujiaswati kepada pe materialis akbar akan dia memberantas narkoba. aged mengatakan bahwa jabat baru imam santoso. diri seluruh jajaran peta sam tobing tidak mem . kemenkumham mulai menurut dia, selama syarakatan dengan disk bantah bahwa pengarang melakukan tes urine terra ini, upaya mengantisipasi ikan pejabat dari badan itu terkait dengan'ma .dapaparat lapangan rutan masuknya barang barang narkotika nasional bnn) haknya peredaran narkoba sertaseluruh warga binaan. yang dilarang masuk dan polri lapas dan rutan yang me ini program kami yang dalam lapas dan rutan, demikian diungkapkan libatkan petugas atau peta .baru pada karapas pihaknya selalu pelaku oleh inspektur jenderal wai. pimpinan kementerian dan kepala rutan serta kan pengawasan secara in ijen) kemenkumham sam hukum dan ham bersikap: warga binaan akan dipaku ternak melalui bulan tertib tobing ketika memberikan tegas terhadap pejabat dan kan tes urine," kata abdul kemasyarakatan ma pengarahan pada sosialisasi karyawan kemenkumham bari aged serang, ban sing masing kanwil. dan evaluasi kerja semen yangterlibat kasusnarkoba. ten, senin. selain itu, kemenhub kumar batam, kupu jika terbukti akan tipe bari mengatakan, tes ham juga menyiapkan'ru jalan riau, kemarin. cat,"kata sam tobing. urineyang dilakukan untuk mah sakit untuk pemetik sosialisasi tersebut di lebih lanjut sam tobing karapas, dan petugas lapas states urine tersebut, se hadiri seluruh kakawin mengatakan, kemenhub serta warga binaan, demak sekaligus sebagai rumah sa kemenkumham, kepalai ham tidak akan membiara sudan sebagai upaya kit rujukan khusus untuk grasi, kepala lapas.dan ru kan ada pegawainya yang untuk mengantisipasi ke . warga binaan yakni ru tan serta kepala revisi imi terlibat kasusnarkoba kita mungkin penggunaan. mah sakit cipinang dan grasi dan pemasyarakatan tidak main main. pegawai: atau masuknya narkoba rumah sakit bersahabat se sumatra, kecuali proven kemenkumham yang teri dalam lapas atau rutan. khusus untuk wilayah lampung. bat narkoba akan dipecat," selain' berkaitan de sekitar jakarta ijen kemenkumham kata sam tobing. ngan penggunaan narkoba jika hasil pemeriksaan sam tobing yang diam sam tobing mengapa baik yang dilakukan apa tes urine positif ada aparat ping dirjen imigrasi bam kan bahwa menteri hu rat lapas atau warga bina lapas yang menggunakan bang irawan dan dirjen. kum.dan ham bersikap an, pemeriksaan juga dia narkoba, kami akan menit pemasyarakatan untung gas kepadasetiap pegawai bukan guna mengantisipasi dak tegas mulai peringatan sutiyoso menegaskan, 'tayang terlibatnarkoba. penularan penyakit se lisan, tertulis hingga meme pencanangan pemeran oleh karena itu sam perti hiv ai ds, tbc dan catat," kata abdul bari taman narkoba dilepaskan tobing meminta agar sel penyakit menular lainnya (jerman sipayung ant) d': bangko.doc dodo kena |
kementerian hukum dan ham badan pembinaan hukum ional sl. may. jem. sutomo, civilian jar arta timur sumber: juara. hartl: kaa bm: (saya ten pen nen aat ann subjek? pas yan bak ui, kejar pong kasus sisminbakum dea kana kak pena minta (jagung main main ola mena ena amn matang. eng padang amn merek maa hmm jakarta suara karya): indonesia corruption: watch icw) minta kejaksaan agung tidak main main dan tertutup dalam penanganan perkara dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum sisminbakum) yang menyeret yusril iha mahendra dan hartono tanoesoedibjo. all ama awam mena melakukan riset dan mere anggota komisi iii dpr me atas putusan takes romli atma minta jaksa agung segera agung. view putusan rom yana: dari kasus romli terkait dengan memberi kepastian hukum ashita yang telah divonis sisminbak kasus yusril. karena kasus bebas oleh mahkamah atas kasus sisminbakum yusril satu kesatuan de namun, tersangka ian jika perlu mengejar yus satu agung. namun, kasus romli. kejagung demi kan surat penetapan peng ngan keragu kasus sisi baku lain ao diminta memberi kepastian nya harus tetap dibawa hentian penyidikan sp3) hukum,"kata politisi dari pengadilan agar jelas," kata terhadap kasus tersebut. faksi partai hanura itu. koordinator divisi hukum saat rapat kerja komisi partai ahmad yani, icw febridiansyah usai be dpr dengan kejaksaan anggota komisi dpr dar. dah novel karya kky agung gedung dpr, ja : aksi ppp mengingatkan mayasari universitas pa karta, senin anggota kej paksaan agung agar ramadhan, jakarta, selasa fraksi partai demokrat edi ngan merusak sistem pu." menilai, jika kasus pamit dipanggang mengapa kum yang ada semisal da. yusril dan hartono dchen kan bahwa fraksinya kem lam beberapa kasus.penis ikan, dapat. dipastikan bali mengingatkan agar ka jalan kembali pk) justru akan: membuka konflik, sus ini tidak berlarut larut pihak kejagung yang meng khususnya mereka yang terus tanpa kepastian hu ajudannya sudah ditetapkan ternak kum yang bisa merusak ci padahal instrumen dalam perkara yang tra kejagung. nag dalam kurap merupakan dan sudah mendapat kasus sisminbakum ini hak mutlak terpidana atau ketetapan hukum.tetap, berputar putar seperti ga 'ahli waris. dalam konteks saya. tak mengetahui sing. kalau tidak memang kasus sisminb kaum ini su apakah tidak jelasnya per ikan sebaiknya sp3 saja dah ada putusan romli kara sisminbakum ini ka karena sp3 juga bagian dari bebas. saya berharap kerja rena ada intervensi politik proses hukum. jadi bukan gung tidak menggunakan atau tidak. tapi kasus ini malapetaka. jangan ada' karena itu merusak sis. dimensi politiknya tidak rumor kejagung tidak prof tem. hukum kita kecuali bisa dikatakan nol. kita signal dalam menjalankan kita ubah dulu kurap," berharap kejaksaan agung tugas," kata edi. han" katanya. jerman ant) tidak terseret kepentingan hal senada disampaikan itu," tegasnya. anggota komisi iii lainnya, karena itu, icw men syarifudin pudding, yang dorong kejagung untuk: meminta agar dalam kasus menuntaskan kasus sis sisminbakum itu segera ada minbakum secara terbuka kepastian hukum. dan membawanya pro kejagung seharusnya ses pengadilan. memberikan kepastian hu d':ju4 a marital: vew glikol. bid: karya kadin mana la: senen penang lebihan nan dana subjek korupsi mahakam aan kasus sisminbakum . meja9un? vira ng) aperadllankan jika terbitkan spp af. lb. megan maan jakarta ipw sendiri saat ini se.) suara karya: indonesia police dang menelusuri dugaan watch ipw) akan mempraperadilankan: adanya kasus pencucian kejaksaan agung kejagung) jika kasus korupsi ang balik kasus korupsi . sismmbakum. sistem administrasi badan hukum untuk itu ipw berharap sisminbakum) kementerian hukum dan ham bareskrim polri juga men dihentikan dengan surat keputusan cermin kasus ini, sebab da slam testimoninya yohanes penghentian penuntutan (spp). waworuntu terpidana kasus jika proses hukum ka. kasus korupsi sisminbakum kru amimbakum yang sus korupsi sisminbakum di .! dideponeering atas nama ke nang, jakarta pernah 'hentikan dengan spp, ipw pentungan publik. bukankah unggas kan inn perah "akan memprapradilankan publik sangat berharap ke dana sisminbakum peru kejagung pengadilan. ne jagung bersikap konsisten sapaan lain," kata neta geri jakarta selatan," kata 'dan tegas dalam pemeran sinilah eran polri un: ketua presidium ipw, neta | taman korupsi negeri ini," membantu kes pane jakarta, minggu. kata neta. lam menuntaskan haa langkah ini dilakukan! namun ipw berharap: erupsi sisminbekn karena ipw menilai spp elit elit kejagung mau men polri bisa meminta ket. terhadap kasus korupsi sis man mena naa minbakum merupakan 'se segar aspirasi publik dan buah pelanggaran hukum, belajar dari kasus spp bi tangan awal dari yohanes yang mencederai rasa ke. bit chandra, agar citra lem waworuntu untuk mem : adilan masyarakat, ujarnya. bagi penegak hukum itu te bongkar dugaan. pencucian hal ini mengingat kasus tap terjaga dan masyarakat yang balik kasus korupsi tersebut sudah p21 (lengkap! percaya. pada profesional || sisminbakum,"kata neta. dan sempurna, red). kasus? me, katanya. sebelumnya jampidsus yang penyelesaiannya harus ipw juga mengajak sel andi irianto mengatakan melalui pengadilan, dan bu '!:. tah komponen masyarakat tidak ada kendala bagi kerja kan luar pengadilan,"kata untuk mengontrol persen gung dalam penanganan du neta. tangan kasus korupsi sis '! gaan korupsi. sisminbakum ipw mengingatkan bah minbakum, sehingga elite yang, merugikan keuangan dalam kasus melihat @lite kejagung tidak ber negara rp420 miliar dengan kan pimpinan komisi pem ,! main main dengan kasus tersangka yusril iha ma berantakan korupsi kpk), ini," kata neta. pong hendra dan hartono tanoe bibit chandra, kejagung neta menambahkan bagi sudiro. pernah mengeluarkan spp. pada juni men saya pikir tidak ada kemudian spp ini di datang masa cikal, kasus kendala dalam penanganan prapradilankan pengacara li. tersangka korupsi sisinya: sisminbakum. yang jelas ini klinis dan pengadilan kum yakni mantan kuasa,, adalah bagian dari tugas ki memenangkannya. pemegang saham sarana yang harus diselesaikan," akhirnya atas nama ke !, rekayasa dinamika srd), kata andi, jumat. pentungan publik kejagung hartono tanoesudibyo akan sampai sekarang, kerja mengeluarkan deponeering berakhir. gung belum memutuskan terhadap kasus bibit chan |! ipw mengimbau kerja apakah perkara sisinya dra. sung, agar segera melimpah kum dengan tersangka yu jika itu yang dilakukan kan kasus sisminbakum sri iha mahendra, mantan yang ir: lan." menteri huk kejagung, apa agensinya pengadilan," katanya. menteri hukum dan ham, bangko.doc dodo gila, anna ana aman lnn banana sumber: oka hartl.,: senin hlmiroi.: dan hartono tanoesudibyo, mantan kuasa pemegang saham sarana rekayasa dinamika srd), disimpan kan pengadilan. nya kejagung tetap berpijak untuk mengkaji pu tuan lepas demi hukum untuk mantan direktur jen deal administrasi hukum umum dirjen ahu) semen tarian hukum dan ham, romli atmasasmita melalui putusan kasasi tingkat mahkamah agung ma). menegaskan pihaknya akan menyelesaikan kasus tersebut sesuai aturan hu kum yang berlaku. bagi sa tidak ada intervensi (pe panganan sisminbakum)," katanya. bahkan, dikatakan, sis ' minbakum masuk dalam in ventarisir penanganan per kara yang haris segera die kenaikan oleh kejagung. sis '.minbakum masuk dalam tim inventaris penyelesaian .kasus yang ditangani 'oleh,, 'pidana khusus,"katanya. jerman sipayung ant)suara karya hari tgl kami him kol: subjek: ishenba koper dugaan korupsi banyak kejanggalan dalam kasus sisminbakum banyak kejanggalan dalam kasus sisminbakum yak rejang nas jakarta suara karya): in kasus sisminbakum, se kehakiman dan ham yusril indonesia corruption watch sesungguhnya tidak diserbu iha mahendra dan penyu icw) menemukan sejumlah lehman adanya pihak swasta saha hartono tanoesoedibjo, kejanggalan dalam proses hu melakukan pungutan, selain, sebaiknya diteruskan pe kum kasus dugaan korupsi dilakukan oleh negara. bah pengadilan. akses sistem administrasi kan persoalan itu telah di biarlah pengadilan yang badan hukum sisinya ingatkan sedikitnya dua ka menentukan, apakah yusril kum), kementerian kena li, yakni maret2001 dan dan hartono bersalah atau iman dan ham. khususnya tanggal maret oleh: tidak. kalau pengadilan, terkait putusan hakim terra sebab dan bpk. nantinya menyatakan beras dap mantan dirjen admins sekretaris kabinet (wak lah maka semua pihak ha rasi hukum umum ahu) itu) marilah simanjun rus menerima. begitu juga romli atmasasmita dan tak, telah mengingatkan bah sebaliknya, war politisi par syamsuddin manan sinaga. pungutan itu tidak boleh tai golkar tersebut. demikian disampaikan dilakukan oleh pihak swasta, juga mempertanyakan koordinator divisi hukum karena tidak sesuai dengan' proses hukum dalam kasus dan monitoring peradilan peringatan'ke tersebut. sebab, ujar wakil icw febri diasah saat dua dilakukan oleh bpk," ketua badan kehormatan menjadi pembicara dalam ujar febri. bk) dpr ini, hakim memutus diskusi bertajuk adakah juga mengatakan, da ' perkara seperti terbalik. ar jalan sisminbakum pe lam kasus tersebut teater tanya, yang salah bisa menang pengadilan", gedung dpr, jadipelanggaran hukum dan. dan yang benar bisa kalah. jakarta, rabu ada uang yang korupsi un bahkan rakyat yang mempu menurut febri, kasus tuk kepentingan pribadi ser nyai sertifikat asli pun, ket!a tersebut telah terjadi dispar ada aturan dalam negeri ditangani oleh pengadilan, tas hukum antara keputusan yang dilanggar karena ada rakyat yang kalah. jadi, da hakim terhadap romli dengan kebijakan baru dari imf). lam kasus yang sama, tapi manan. pada putusan romli tapi kejanggalan yang putusan hukum oleh hakim, yang dinyatakan bebas, kata banyak terjadi adalah pada hasilnya bisa berbeda beda dia, berbeda dengan manan. hakim yang menyilangkan inikananeh," kata sudirman. padahal kebijakan manan perkara tersebut. karena itu agar kasus sisminbakum adalah penerus kebijakan tidak ada alasan bagi sejak tidak tersanderaoleh putusan romli," ujar febri. saan agung untuk tidak hakim yang berbeda, nadir kejanggalan lain, kata membawa kasus ini pe .man mendesak kejaksaan nya, putusan romli dan ma pengadilan. kami meminta jak agung untuk melanjutkan ka nan yang diputuskan secara agung brief arief untuk sus ini pengadilan. tujuan bersamaan pada hari yang mempertimbangkannya:" nya, kata dia, agar kasusnya sama, ternyata bertolak be febri menambahkan. terungkap secara transparan pal ladang. romli dinyatakan anggota komisi dpr dan menghindari prasangka bebas, sementara manan sudirman munir berharap, buruk terhadap orang orang divonis bersalah," ujarnya. kasus sisminbakum yang yang diduga terlibat selama mengatakan, dalam. menyeret mantan menteri ini. sugandi) manan anna nmneanamnnmnaa mena dean san nama ppp |
kementerian hukum dan ham badan pembinaan hukum nasional si. may. jen. sutomo, civilian jakarta timur kant ray ora adi moi mua titan yai mana dak mal akhlak ami ceng font mia duri lada inen dab iva daa kiki seri laki mart ren imo aku wni mat yr. pee oom pala bima maria rio sumber: vya a hariutgl: yeo lauk ok. up, bw: karya lon & subjek pelayanan hgu, din segi kerajaan crt penegak hukum sena kemenkumham resmikan pelayanan hukum terpadu kalbar: kemenkumham resmikan pelayanan hukum terpadu kalbar pontianak suara pan arya): 'anak tentang kong menteri hukum dan ham tang konsultasi menambahkan, ba materialis akbar merestui maleat perda yang berbuat . fatwa dar. masyarakat. titik karena keren kan pelayanan hukum kanwil kemenkumham type' kepala daerah sang! dan ham terpadu kan kalbar mer gain (angan kepala daerah yang "tor wilayah provinsi kali ngawi note ken nyata:) berasal dari partai politik. mantan barat, pontianak, dengan bupati dan ana jumat. kota wali kalbar cornelis mengharap pp ota se kalbar mengenai akan desa sadar hukum pada kesempatan itu, span sana nan eta program legislasi daerah mampu menekan perang kemenkumham juga minyak dan harmonisasi perda akan ikan penandatanganan serta penyuluhan hukum, garan hukum masy ara ka: 'ta kesepahaman antar pe' terpadu. hukum desa dan mere! desa san mereka patuh. tegak hukum.di kalbar yak gubernur kalbar' terhadap yang berlaku. kanwil kemenkumham, nulis juga mendapat: kan kemenkumham mengapa ketua. pengadilan tinggi, harga dari ina kan, pihaknya menarget kepala kejaksaan tinggi, membina sejumlah dae kan penyusunan rancang dan kepala polda kapolda) rah untuk menjadi an.hukuman alternatif ter kalbar. sadar hukum jadi desa hadap pelaku tindak pada penandatanganan nota patas aha. na.tertentu dapat diserahi materialis akbar manga 'kesepahaman kakawin ene kan dpr pada mei atau kemenkumham kalbar de akan, kalbar merupakan juni . . ngan. gubernur kalbar provinsi ke yang mem: ju, materialis menjelaskan tentang program legislasi menyan pusat play anan kemenkumham mencoba daerah dan harmonisasi hukum dan ham terpadu: menyusun ruu 'hukuman perda, penyuluhan hukum lada kewajiban kanwil alternatif. bagi pelaku tin terpadu. dan pelayanan hukum dan ham ntuk dak pidana tertentu kare komunikasi masyarakat. mendukung daerah tidak semua masalah . selain itu, riot kereta alan perda pidana harus diselesaikan nata nian atur kal zaman antara kakawin atasnya," kata dia: dengan:cara meng pasokan kemenkumham dengan ke mengatakan dukung: masa: penjara. pala polda kalbar teripang lain dari kanwil hukum but enkumham mence:. penyuluhan, hukum ter? dan. ham, antaranya utan hukuman alter , gan antaranya naif dapat diberlakukan padu dan pelayanan ko '| 'membantu pelatihan" dan naa ptn: coba kepada pelaku tindak pi komunikasi masyarakat, ser pendidikan pegawai daerah nota kesepahaman' kan terkait penyusunan peran ana yang masih. berusia wil dengan rektor uniter dang undangan. anak anak, orang tua lan situs tanjungpura panti da nanas hut usia, penderita sakit. permanen, kaum,:prem puan dan kasus kecil enne matan. jerman bangko.doc dodo. jen. surya civilian jakarta timur oe efe fm: sumber suara karya hari tgl selasa film kol a p subjek: re3( morte lum bidang moratorium remisi kemenkumham jangan permainan hukum: yusrilihza mahendra . mantan menkes dan ham jakarta suara karya): saat dihubungi suara karya. mempunyai hak mendapat menteri hukum dan ham sebagai gantinya, yusril kan remisi, asimilasi, dan amir syamsuddin dan wakil akan mengajukan uji materi pembebasan bersyarat. hal kemenkumham denny indra terhadap peraturan pemeran itu tidak bisa dibatalkan "yana diingatkan untuk tidak tah pp) tentang pemberian hanya dengan pernyataan 'li .mempermainkan aturan hu remisi, asimilasi, dan member san seorang pejabat. ikut dan undang undang bahan bersyarat terhadap untuk itu, yusril akan .hanya, untuk. kepentingan narapidana. dasarnya, segera mendaftarkan per .citra pribadi dan penguasa. tersebut bertentangan. de pohonan uji materi verse hal itu disampaikan but.ke. mahkamah agung mantan menteri kehakiman pat dalam waktu. dekat ini. dan hak asasi manusia ptentangremisi. saat ini yusril mengaku hhrm) yusril iha mahendra that ao. sedang menyusun !dan anggota komisi iii dpr asimilasi, dan member pengajuangugatan ata budiman munir, jakarta, hasan bersyarat meru tersebut. senin sudirman yusril iha mahendra pakan peraturan munir mengingat 'mengakui membatalkan niat bawah undang undang kan, uyangber :nya mengajukan somasi laku dengan jelas 'kepada menteri hukum dan pemasyarakatan, tetapi. menyebutkan imam berkaitan dengan keju . sahih bahwa pemberi hanya peraturan pembebasan |. saling bertepatan gan. loan remisi, dan bersyarat atau remisi yang ngan undang undang pe ' pembebasan ber 'diskriminatif. dia. menilai masyarakat. syarat merupakan . . |langkah itu tidak akan efektif. tentang remisi, asiri hak dari narapidana kh. sisi lain, rencana so 'lasi, dan pembebasan ber dan tidak bisa di tan masi maupun upaya hukum syarat merupakan peraturan ubah hanya dengan #all hain" yang akan ditempuh bawah undang undang peraturan menteri. menimpakan peringatan agar pemasyarakatan, tetapi sa ets baik menteri hukum dan ling bertentangan," kata! terkait keadaan: "apes ham maupun wakilnyatidak yusril. karelia. ditolaknya (lagi bermain main dengan yusril menyebutkan, da pembebasan bersyarat aturan hukum yang sha yang. diajukan mantan |arusnya berlaku sama terra "lam ketentuan dari pe menteri negara perencanaan |dap setiaporang. masyarakat dan ketentuan pembangunan nasional saya'tidak jadi manga: dari peraturan pemerintah kepala bappenas paskah su |bukan somasi. sebab, pasti tentang remisi pembebasan zeta, sudirman menggaris percuma saja," kata yusril bersyarat dan asimilasi diatur bawahi bahwa paskah sudah is.) bahwa setiap narapidana memenuhi syarat untuk sumber: haru, blok oh: ketika beri remisi atau pembebasan mainnya, jangan semena bersyarat, sesuai dengan mena begitu. apakah negara ayang berlaku saat ini. ini milik dia, kan tidak. ada ".? menurut dia, kebijakan aturannya. kalau sudah ada 'menunda atau menolak aturannya, mau bikin mora pengajuan bebas 'bersyarat torium kek, mau bikinakuar adalah kebijakan yang me ium' kek, mau bikin planetary langgar hukum dan konsep ,| ium kek, terserah. ini jelas .fusi. hanya untuk pencitraan me kalau mau menaikkan :j reka. tapi sayangnya, mem 'citra, jangan melanggar hu buat pencitraan seperti ini 'kum, dong. itu kan hak dari justru melanggar uu," ujar narapidana sebagaimana di sudirman sambil bergurau. |atur dalam uu. kebijakan ketua badan pekerja se itu. jelas melanggar' hak tara institute, hindari, me asasi manusia ham)," ujar .nyatakan, konstruksi. hu inya. kum yang menjamin hak na pidana tidak bisa ukuran menurut dia,. perang oleh kebijakan pemeran garan yang dilakukan amir tah, seperti moratorium. ka syamsuddin dan denny rena bagaimanapun, menu indralaya, menurutnya, su rut dia, pemasyarakatan dah masuk dalam kategori ! pelanggaran terhadap kon adalah aturan yang paling status, termasuk dalam tinggi, sehingga tidak bisa nya pelanggaran terhadap dibatalkan begitu saja oleh hak asas manusia. aturan yang lebih rendah, jadi, pelanggaran jarig apalagi hanya sebatas peran dilakukan amir dan denny uran menteri : dd tampaknya sudah berlipat kemenkumham akan di lipat. makanya, saya pikir anggap melanggar undang presiden harus turun tangan undang jika menolak femme dan mengevaluasi kebijakan bahan bersyarat seorang yang melanggar verse narapidana yang dengan but," ujar sudirman. parameter objektif telah me kebijakan sepihak yang menuai syarat memperoleh mengundang reaksi dari se haknya," ujar hindari. jumlah kalangan itu, menu karena tidak ada para rut sudirman, merupakan meter yang jelas dalam men sikap yang bersifat politis. gugur aturan itu, maka san padahal, kata dia, jika men ', galah wajar apabila kemudi kumar ingin memberiku kebijakan kemenkumham kan moratorium soal remisi itu mengundang reaksi dari dan pembebasan bersyarat, sejumlah kalangan.: tg, harus diterbitkan terlebih makanya, tanpa param eter yang jelas, saya kira dahulu peraturannya yang kemudian hari justru akan "jelas makin membahayakan pen kalau. memang akan hukum indonesia," mengeluarkan kebijakan itu, ujarnya. sugandi tefan ksistiono) buat dulu dong aturan " mena |
kementerian hukum dan badan pembinaan hukum nasi )jual pusat dokumentasi dan informasi hukum nasional jl. may. jen. sutomo civilian jakarta timur m g77 t sumber suara karya hari tgl last him kol: a b subjek surat palsu rup bidang: surat palsu akan mkp menurut avl1e .' oleh: timor damanik uhp kitab undang. khusus mengenai aaa undang hukum pada' palsu, dalam kuhp diajar mengubah surat sedemikian k.na) yang dalam balik pada. buku kedua bab. xil rupa, sehingga.isinya meja: belanda disebut wet berjudul memalsukan su '! lain dari materi aslinya, boek van strafrecht berupa rat surat',. terdiri dari ata hingga surat tune kan. hukum positif indo na. lam sari pada aslinya. kesia hukum positif adalah karyanya bermacam macam. bea sean suatu secara sebe. dihapuskan oleh anglais dapat pula dipaku. lum terwujud kuhp baru, staatblaad tahun kan dengan jalan menu: keberadaan kuhp sekarang, x9, yan rangka, menambah .atau 'meski merupakan pening tong a0, mengubah sesuatu dari. jalan 'kolonial masih tetap jilsuratitu. berlaku (hukum positif), hai yang ajo juncto pemalsu tanda tangan yang 'khusus mengatur ke: kan ternyata sudah diatur masuk ke' pengertian 'me tentukan ketentuan pidana salam bab xxviii "palsu' dalam ini: dan berbagai sanksi yang di . kentang jeratan yang di demikian pula penempelan kenakan bagi pelanggannya. sama dalam jabatan 'foto orang lain pada meme hal ini sesuai dengan khusus ntuk pegawai yang yang berhak atas suatu pernyataan pada. neuen. surat, misal dalam surat.iza kuhp, bahwa, ketentuan: pengertian surat dalam sah sekolah, sim atau rise pidana dalam indonesia kuhp pada bab xii adalah wins, ktp, dan. lain lain, ha berlaku bagi tiap orang yang segala sarat yang (ditulis: rus dipandang sebagai suatu,.! dalam wilayah indonesia engan saka hibah gee sipemalsian" melakukan sesuatu perlu maupun yang ditulis dengan sedangkan surat yang: .lahan yang: boleh dihukum dgn mesin tik kompi: dipalsukan haruslah berupa (peristiwa pidana). ter, dan lari lain. surat pal surat sebagai berikut. serta kuhp. indonesia terdiri adalah sarat ng tam ma, dapat menerbitkan su dari tiga 'buku dengan ana seperti sli, atu 'hak', misalnya, ijazah bab, dengan rincian: buku tapi dear material. maupun sekolah atau lembaga pen pertama berisi peraturan keris ternyata ak. ara didikan, sertifikat hak atas umum bab), buku kedua yaa bat antara iain tanah (shm, sagu, shg, mengatur tentang pejabat dapat terlihat dari form dan gan lain lain), sk surat ke bab) dan buku ketiga. kop surat yang diyakini 'utusan (pengangkatan. pe mengatur .tentang perang bagian ona hebat adalah tidak gawai, penetapan suatu ja garan' bab), termasuk sa asli tau, isa juga form can batan, penetapan anggota babikhusus dalam buku kop. surat silakan ada'an partai dpr dan lain seba kedua yang mengatur ten ari lainya. tang kejahatan penerbang anda tangan pemberi kedua, surat yang dapat dan kejahatan terhadap atau pengirim pada surat menerbitkan suatu. 'peran sarang prasarana peter tersebut ternyata tidak asli |jian', misalnya, surat peran tangan', yakni pada" bab atah diragukan. jian utang piutang, sertifikat kotanya. . iv pemalsu .surat adalah deposito, perjanjian jual beli, mb ::. u sumber: harvid,: blk "perjanjian sewa kontrak surat aspal (asli tapi dan atau sewa beli, dan palsu) atau palsu tapi asli, .sebagainya. ketiga, surat sebenarnya tidak ada. itu |yang dapat menerbitkan hanya merupakan sebuah suatu pembebasan :utang, hak istilah yang semakin populer misalnya, 'berupa akuntansi dalam praktik hukum. dan anda terima lainnya karena: hanya dua gendang keempat, surat yang surat, yakni surat asli atau oleh dapat dipergunakan se na. hai surat tidak asli palsu. bagai surat keterangan bagi setiap perbuatan 'mem 'sesuatu perbuatan. atau atu peristiwa tertentu, buat surat palsu' atau 'me sesuatu peristiwa tertentu, masukan surat diancam seperti": akta perkawinan, dengan hukuman pidana. . akta kelahiran, imb, sim, sesuai kuhp stok, ktp, obligasi ori dan .tersangka (obligasi republik indon .j.pemalsuan surat diancam sia), buku tabungan bank, hukuman penjara selama termasuk kartu atm dan. lamanya enam tahun. ' atau kartu kredit dan lain thus, pemalsu. surat sebagainya. dan membuat surat palsu membuat surat palsu seperti yang diduga telah berbeda dengan pemalsu dilakukan oleh oknum surat. membuat surat palsu, anggota dpr, atau juga oleh artinya membuat surat sede oknum anggota kpu dan makian rupa, misalnya, kop atau oleh oknum panitera. suratnya asli tapi isi materi mk, serta oleh pimpinan: surat bukan .sebagaimana ponpes tertentu, termasuk tujuan maksudnya dan pe dugaan surat keterangan nandatangannya pun bukan palsu yang mengaku belum: merupakan orang yang ber kawin namun ternyata 'wenang untuk. maksud sudah kawin oleh salah seo tersebut. rang anggota dpr ri, baru sedangkan pemalsu su baru ini, jelas jelas telah rat adalah mengubah surat masuk dalam kategori telah demikian rupa, sehingga isi melakukan perbuatan me "nya menjadi lain dari isi langgar hukum atau tindak yang asli atau sehingga su pidana. rat itu menjadi lain daripada sehingga, bagi setiap "yang asli. adapun caranya orang yang melakukan tin bermacam macam. tidak se akan membuat surat palsu nantinya perlu, bahwa surat dan pemalsu surat menurut itu diganti dengan yang lain. kuhp dapat dihukum atau dapat. jala dilakukan mang dikenakan sanksi pidana .ngan jalan mengurangkan, atas lima tahun, karena ma menambah atau mengubah suk dalam kategori tindakan sesuatu dari surat tersebut. atau perbuatan melakukan pemalsu tanda. tangan kejahatan. "&. masuk pengertian pemalsu dalam ini. demikian pula penempelan suatu foto penulis adalah ketua tim orang lain daripada meme audit salah satu bank gang yang berhak dalam 'pemerintah pematang suatu surat ialah sekolah, siantar, alumnus hui. sim, ktp, harus dipandang" sebagai suatu pemalsuan. may. jen. sutomo civilian jakarta timur luar tag sumber: karya hari tgl: g y lor him kol wi subjek: pelayanan kum bidang pelayanan hukum! naa law center minimalkafi pengeluaran anggaran pemerintah bai trans naa tni memahami . jakarta suara karya): menteri hukum dan hak asasi manusia kemenkumham) materialis akbar berharap pembangunan pusat pelayanan hukum. dan hak asasi manusia ham) terpadu law and. human right center hrc) bisa meminimalisasi penghamburan anggaran pemerintah akibat pemda jalan peraturan daerah (perda). ' x. aan ama mna co. hingga kini, ada sekitar materialis menilai, a.a kita ans pemda jembatan perda yang digital jalan itu terjadi karena pem pembangunan yang daan kan. materialis. mengungkap: saat pembuatan perda j.kan pemerintah. provinsi," kan hal itu saat meresmikan tidak melalui kajian yang ujar rudy. kantor wilayah kementerian "mendalam. akibatnya, saat gubernur kalsel itu 'me hukum dan ham kanwil dikonsultasikan pemeran ngaku, penyusunan sebuah kemenkumham), kalimat tah pusat ternyata tertentu perda tidaklah mudah. se tan selatan kalsel) sebagai (ngan. dengan undang un jain harus ada harmonisasi. hrc, gedung mahligai .dang atau peraturan yang. terutama dengan undang pancasila, banjarmasin, lebih tinggi. undang atasnya, perda sabtu ). untuk itu kami member juga harus disosialisasikan menurut materialis, ba ikan bantuan untuk penyu dengan efektif agar bisa di. ayahnya perda yang dibuat sunan perda. saat'ini pem: pahami oleh seluruh masa karena bertentangan dengan bentukan perda itu bisa rakyat undang undang yang ada'di langsung dilakukan ins .| harus ada kajian men atasnya, membuat pemeran tani vertikal kementerian dalam dan kerja sama untuk ne: hug menteri dalam hukuman ham," ujarnya. harmonisasi: mudah mu mata harus fl sementara itu, gubernur' dahan hrc dapat mem ran annya. menurut kalsel rudy arifin megha fasilitasi peraturan daerah ina denah per # rapikan kehadiran hrc ter dan sosialisasi perda," ucap juta menelan ratus sebut bisa membantu meme orang nomor satu bumi yaa, lintah provinsi pemprov) lambung mangkurat itu. pembuatan sebuah per kalsel dalam mempercepat materialis juga berharap menelan biaya sekitar rp. rap juta. kalau dibalik pembuatan perda. karena hrc bisa menjadi tempat mak: ikan jitu, rudy mengungkapkan, bertanya perihal hukum ami aran xp, jalan '.warga kalsel menyambut bagi masyarakat awam. se seng ran pemerintah ter baik kehadiran hrc bab, masih banyak masa ali percuma, ujar pa kantor wilayah kemenhub rakyat yang dikorbankan peri pinto ham sulsel. tegak hukum, karena tidak karena itu, materialis met. penegakan peraturan adanya koordinasi antar ngaku prihatin ba nyan teh perundangan daerah masih' penegakhukum. nan tumpang tindih antara pu : karena itu, hrc dia sebut. sebab, hal itu sat dan daerah. kami me '! ane sama 'dengan pemborosan but baik hadi rapikan menjadi suatu pen , (anggaran. rambut baik hadirnya cerah bagi masyarakat. ka ller. dan.berharap jadi rena masyarakat bisa lang kn ana ana mmm sumber: baru: blk sung menanyakan apapun yang tidak diketahuinya me mengenai hukum large. selain 'itu, hrc juga bisa digunakan sebagai wa dah koordinasi antara lem: bagi hukum yang: ada kalsel. seperti, peradilan, kejaksaan, kepolisian dan kanwil kementerian hukum dan ham kalsel. hrc kalsel adalah. yang ke sedangkan, ke 'menteri hukum dan ham berencana. membentuk: hrc di. provinsi. pada kesempatan verse but, materialis juga resmi ''kan penetapan desa'atau kelurahan sadar hukum kalsel. kemenkumham juga menandatangani nota kepe pahaman antara kanwil ke ' kemenkumham, pengadilan tinggi, kejaksaan tinggi, dan kepolisian daerah atau dilkumjakpol mengenai penegakan hukum.yang ter (ipad.' dan dengan kehadiran hrc itu, kepala kanwil semen kumar kalsel, lokardono, diharapkan bisa memberi. kan kontribusi dan dukung aan bagi peningkatan kuali tas materi dan ketaatan hu ' kum wilayah kalsel se.", 'bab, dasar dibentuknya lh rc, menurut lokardonio, adalah dalam upaya menu bukan kepastian buku dan melindungi ham ma ' syarikat, khususnya ma syarikat' kalsel. dalam kunjungan kerja banjarmasin, mencuri ham didampingi oleh istri nya supriyadi materialis ak bar. turut hadir sekjen ke . kemenkumham bambang rantai, dirjen imigrasi bambang irawan, dirjen, pe masyarakat untung sugi , yong, dan dirjen hki ahmad ramli. (tan kristiorioj |
kementerian hukum dan ari badan pembinaan itiukum nasi )nal pusat dokumentasi dan informasi hukum nasional jl. may. jen. sutomo civilian jakarta timur , sumber laba karya hari tgl sela9 him kol: subjek: hukum pen ega bidang: penegakan hukum: ant era kemenkumham kem angka etta yaa engine a konsep restorasi hukum maan naa maan jakarta suara karya): kementerian hukum dan ham akan terus mengembangkan konsep restorasi hukum (restoration justice) untuk mewujudkan penegakan hukum berkeadilan: (dan berdimensi penghormatan kepada nilai nilon mulai kemanusiaan. menyinggung tentang tang pembentukan peraturan kumar pada acara peran pembentukan pusat pela perundang undangan men datangkan sasaran kerja kanan hukum dan ham ter jadi undang undang nomor pegawai skp) pimpinan padu law and human tahun antara lain unit eselon dan kakawin rights center' setiap pro mengamanatkan peran kan dengan kemenkumham, ke visi, batubara menjelaskan tor wilayah dapat disertakan kemenkumham,' kemarin, pa bahwa program. tersebut dalam pembentukan per trials akbar juga meminta (bertujuan untuk optimalisasi aturan daerah perda). para kakawin untuk meta tim legal drafted, konsultan pemerintah daerah me hami makna restorasi hu sidang bantuan hukum, revi rambut positif pembentuk j.kum. talisasijaringan dokumenty 'law center karena ahli materialis akbar mengapa dan informasi hukum, perundang'undangan "kan, konsep restorasi hu pembentukan. unit pelayan kantor wilayah bisa dilihat kum bermakna bahwa tidak bersama serta pelayanan kan dalam penyusunan draf semua. orang yang :terkena hukum lainnya. sebagai peraturan daerah, kata ba kasus harus masuk penjara. program terobosan semen suara. artinya, dengan konsep ter kumar, materialis akbar" menyinggung jumlah de sebut tidak semua perma mendorong para kepala kan sadar hukum mertua ''malahan langsung dibawa tor wilayah kementerian hu batubara mengungkapkan pengadilan. sebab, ada.ka. kum dan ham membentuk bahwa: saat 'ini' terdapat sus kasus tertentu yang pe pusat pelayanan, hukum desa sadar" zukuri penyelesaiannya cukup de dan ham terpadu daerah 'yang tersebar provinsi. ngan' melibatkan tokoh to. masing masing. konsep restorasi hukum koh masyarakat atau tokoh sekarang sudah terbang sangat memperhatikan fak. aman kor man me .tuk kanwil: semen tor kemanusiaan dalam pe: '| majikan lawan sering kumar. minggu depan tegakan hukum, kata men. petak perlu eauantat menteri akar meresmikan |kumar materialis akbar! adl, law center gorontalo, kata menjawab pertanyaan war yus asus jang peri nan mai suara. kemenkeu, dengan kerugian ana keenam den jai mea terhangat relevan dengan pe sebelumnya hadapan jadi fakih tokoh ma ubahan undang undang seluruh!. kakawin semen: esai nomor. tahun .ten . syarikat dapat menyeleksi bd! sub er. baru: blm bir kan persoalan menjadi lebih baik lanjutnya. materialis mengatakan: penegakan hukum yang ber perspektif keadilan masa rakyat itu adalah upaya un .i tuk membuat hukum alter .naif bagi pelanggar hukum, namun kesalahanitu tidak harus mengantarkan sesko . rang dalam penjara. misalnya, 'ada: pelaku pencurian ringan yang sebe nanya sudah dimaafkan oleh korbannya, tapi pelaku masih saja diratakan. untuk ini, negara harus be rani mengambil sikap agar tidak terjadi penyalahguna hak hak diskresi, kata materialis: akbar beberapa waktu lalu. tempat terpisah, ke . pala biro: humas dan kln, kemenkumham, mertua ba suara menjelaskan bahwa. pengembangan restorasi hu kum merupakan salah satu program menkumiam pa trials akbar. namun an . tara program konkrit adalah pemberian grasi kepada na pidana lanjut usia dan pemberian grasi kepada: anak anak. kemenkumham juga sudah. menyelesaikan draf ruu kuhp. dan ruu sistem peradilan anak. se lain itu menteri sudah mem bentuk tim revisi uu. peta : syarakatan "sebagai bagian tidak terpisahkan dari 'sis tem, hukum pidana terpadu melalui surat keputusan .menteri nomor ppe. .pp: tahun 201i. bean nn, . semua itu: bertujuan agar penegakan hukum le bih mengedepankan nilai ni lai keadilan gan manusia .2n 'kata mertua batubtiara latar sumber hari igi lol hlm kol .& subjek timor bintangi: oleh putera manusia pan pai tusukan berdasarkan prinsip. bermasalah, sepertinya ecshrng keadilan. dari ':keberatan,, memang' ada tarik menarik dick: aa. namun :uang. tampaknya antara otoritas profesinya ini lebih punya kuasa: karena sendiri dengan kuasa uang. sep ana itu, apa yang menjadi kupu namun, pada akhirnya tori hg, mega tuan hakim sebenarnya tas profesi terkalahkan, dan angsa adalah adanya per bawah kuasa uang. inilah hakim:hakim jadi tersegel laku hakim hakim tindak sea lag bidang korupsi (tipikor) yang ole antonio yam ana seorang filsuf sosiolog kritis daerah yan naa ane marxis dari. ia) dunia ari koruptor. euru dad catatan indonesia naa yan mengapa hakim corruption watch icw), ada pemikiran hegemoni ini hakim tipikor daerah hakim upi berimasaan ada awalnya tercetus dari yan pena ana naa adanya dominasi kuasa yang bermasalah yudisial. mahkamah agung ma) pahami benar mengenai secara kediri sparta. dalam aku perilaku aan dibebaskan dominasi biasa itu, pe semacam itu? ini tak mulai membela$kan asian terjadi atas dan meringankan hukuman sabat gus kesepakatan, jain dan tak bukan tersangka korupsi. padahal, ana man keberadaan hakim tipikorini pihak yang dikuasai sepakat karena mereka men diharapkan dapat mem sesuatu itu bukan me jadikan uang sebagai berikan efekjera bagikorup pakan kehendak dirinya tor. maen. ear rar yang maha kuasa' hakim hakim pihak ini meninggalkan kata mengapa hakimshakim ati, keharusan, keadilan, tipikor daerah yang dan kebenaran. ada keju bermasalah melakukan peri . tan faktor eksternal 'yang laku lan mengatur'pihak yang:dika moni oleh uang, hegemoni:. itu terjadi bukan disebabkan: mara meja akan pihak yang dimaksud, perilaku progresif. uang itu mad yang maha kuasa. biasanya bisa'berupa orang sendiri mengingat uang itu wae, laman orang yang memiliki kuasa, adalah benda mati tapi aki sebagai maa dari bisa juga berupa uang bat hakim yang terhegemoni yan kan ai, dea atau harta. biasanya, doi itu terlampau mengikuti profesinya aga tar pak nasi kuasa atas dasar kepe keinginannya untuk memilih pakatan 'itu terjadi karena uang sehingga uang seo profesi hakim sebar hak yang dikuasai punya 'lah olah jadi menguasainya. nana halnya profesi lain ana belu kan pan kepentingan. apabila tak nya yang ditekuni orang. punya kepentingan talk uang menguasai arena para hakim sebenarnya penguasa aah orang salah memosisikan mungkin juga ingin minggu sem adi lang akibat kelemahan akan otoritas profesinya org sman seperti itu sendiri yang ter untuk 'memutuskan apa. dalan kasus hakim sau memikirkan keren yang' seharusnya dip kini, tipikor daerah" yang annya dan kurang mem sambungan him kol prioritaskan menjalankan akad dihargai, orang akan profesinya sebagai seorang bentuk penghargaan yang yang berprofesi sebagai paling bernilai itu bisa.beru hakim. uang. dengan demikian, orang akan tak terhegemoni, abai profesi .tetap mengoptimalkan pro besinya, dan menjalankan. dengan demikian, orang profesinya.dalam batas etika yang bekerja semata mata profesinya. untuk uang akan mengalami. jika. semua orang beker hegemoni. dalam perilaku dan berkarya dengan yang sudah terhegemoni, semangat profesi seperti itu, orang akan sangat mudah niscaya,ia tak akan tersegel mengabaikan: profesinya: moni oleh uang. uang benar tak akan bekerja dengan benar dapat diposisikan mengembangkan profesinya: sebagai sesuatu yang demi tapi, akan menggunakan wiki nilai yang berarti,. seba dan bahkan mengorbankan gai sebuah penghargaan, profesinya sebagai hanya dan bukan sekedar alat alat untuk meraup uang. yang maha kuasa', yang pada titik ini, orang.cen dapat mengatur dan me dering akan mengabaikan rusak profesi yang harus etika profesinya: sha nya dikembangkan dengan arusnya, orang bekerja itu segenap daya aktivitas dan mula mula adalah untuk kreativitas kita. mengoptimalkan profesinya sekali lagi, uang menjadi dengan inovasi inovasi yang penghegemoni itu. bukan. kreatif dan berguna: bagi. karena: secara ontologis pengembangan profesi itu. uang berpotensi menguasai sendiri dan. bagi keberatan sabah uang. adalah benda jabatannya. untuk "kebaikan mati,. tapi, hal itu semata orang banyak. mata karena orang salah dengan kata'lain, orang memosisikan dan member semestinya. bekerja. dan lakukan uang, ditambah lagi berkarya optimal, sekte apabila pen lebih adil. dan inovatif make smu dan hedonis. dan semua hasil kerja dan: karyanya .pasti akan ada penulis adalah dosen pada dampaknya dan sekaligus. fakultas ilmu budaya uniter situs airlangga, surabaya. |
kementerian hukum dan uam badan pembinaan hukum nasional jl. may. jen. sutomo, ciliata jar arta timur sumber: juara hareutgl lait kol bw: mna kak nonton femenina lea ll. morata telah tai lao mana ena meat lomumw subjek: ket gcrblfan kuy legislasi dpr sahkan ruu keimigrasian jakarta suara. karya: rapat paripurna dpr di paripurna, wakil ketua dpr dungan kepada wni dan gedung dpr mpr dpd senayan jakarta, rio budi santoso manga, keluarganya terkait perak kan akan, dpr lega karena wina campuran. istri atau kamis secara .aklamasi menyetujui ruu telah menuntaskan pemda suami dan anak anak dari tentang keimigrasian untuk.disahkan menjadi hasan ruu tentang kimi perkawinan campuran ada uu imigrasi asian yang diajukan pe jah keluarga besar kita. perintah sejak oktober tentu harus kita beri per: to. persetujuan itu dicapai penduduk dunia. dan sempat tersendat lindungan," kata materialis. setelah dalam rapat pari materialis menyatakan, 'penyelesaiannya akibat perlindungan kepada puma dpr, yang dipimpin ruu imigrasi memberikan menguatnya kasus gabus keluarga yang melakukan wakil ketua dpr primo' bu penegasan fungsi hukum tambunan. hari ini kami perkawinan campuran ini, santosa, seluruh fraksi dan ham selaku leading plong (lega)," kata prose kata materialis, merupakan menyampaikan pandang sector: dari keimigrasian. 'perti dikutip antara. bentuk perlindungan ham annya terhadap ruu yang selain itu, ruu ini'meru primo mengemukakan, yang nyata dari negara ke telah diajukan pemerintah pakan revitalisasi sistem lebih legalagikarenapenge padawrganya pada oktober itu. informasi dan manajemen ambilan keputusan atas ini merupakan tugas hadir pada keset keimigrasian. ruu tersebut dicapai seca negara sebagai bagian dari papan itu menteri hukum sistem "informasi ini" aklamasi. artinya, tidak perlindungan ham," kata dan ham materialis akbar, dapat diakses. ini dapat ada perdebatan dan sel nya." dirjen imigrasi bambang mencegah paspor ganda, ruh fraksi menyetujuinya melalui proses perak irawan, dirjen perundang akurasi penyimpanan data kepada wartawan, pa wina yang sah, seorang 'undangan wahiduddin. perlintasan orang masuk trials akbar mengatakan, wni yang melakukan per adams serta sesditjen imi dan keluar indonesia,'dan ruu keimigrasian yangtze kawanan dengan warga ne grasi muhammad indra peningkatan deteksi dini lah disahkan dprri men 'gara lain, berhak member .dan para direktur ling ' terhadap pelanggaran ke jadi momentum paling oleh beberapa fasilitas. dungan ditjen imigrasi. imigrasi," katanya. dahsyat dalam reformasi bila salah satu pasang kemenkumham materialis. pengesahan ruu imi bidang keimigrasian ruu datang indonesia de akbar yang menyamai grasi, disambut gembira imigrasi ini memang dah ngan izin kunjungan, ma kan pemandangan meme . oleh masyarakatyangsela saat,"katanya. setelah melakukan per lintah terhadap: ruu ini ini terkendala status berbagai ketentuan me .kawanan campuran, akan mengatakan, ruu tentang kewarganegaraannya. menyangkut status kejar . mendapat izin tinggal ter keimigrasian akan meja mereka memadati balkon'' kenegaraan dan keimigra batas. setelah perkawinan instrumen. hukum da ruang rapat paripurna, sian diatur dalam ini. berumur lima tahun, ma lam rangka penegakan mereka bersorak" ketika misalnya, mengenai perak berhak memperoleh fa kum indonesia, guna uinidisahkan." wina campuran. ini silitasizintinggaltetap. li) mengantisipasi mobilitas usai memimpin rapat nantinya memberi berlin jerman sipayung),! bangko.doc dodokm unpad! ! tentang pembentukan sentra hak kekayaan intelektual (sentra hki) universitas pulang rektor universitas pulang, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada hak kekayaan intelektual lingkup universitas pulang perlu terus dilakukan untuk menghasilkan keunggulan riset dan dalam rangka pengembangan universitas pulang menjadi perguruan tinggi peringkat besar nasional.: bahwa universitas pulang perlu mengelola aktiva tetap tidak berwujud (intangible assets) universitas pulang berupa hak kekayaan intelektual universitas pulang yang didapat dari hasil penelitian dan atau pengembangan yang dilakukan oleh sivitas akademikadan tenaga kependidikan universitas pulang: bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan diatas sebelumnya, perlu ditetapkan pembentukan sentra hak kekayaan intelektual sentra hki) universitas pulang dalam suatu keputusan rektor universitas pulang. mengingat :a., cc: ays.unpad!! tentang pengangkatan rektor universitas pulang: keputusan rektor universitas pulang nomor a kp unpad ! tanggal januari tentang tugas pokok dan fungsi unit kerja lingkungan universitas pulang. memperhatikan rapat pimpinan universitas pulang tentang pembentukan sentra hak kekayaan intelektual sentra hki) universitas pulang tanggal januari memutuskan menetapkan pertama menetapkan pembentukan sentra hak kekayaan intelektual sentra hki) universitas pulang lingkungan universitas pulang: kedua pengelolaan sentra hak kekayaan intelektual sentra hki) universitas pulang lingkungan universitas pulang dipimpin oleh kepala pusat pengabdian kepada masyarakat dan hki yang bertanggung jawab kepada ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas pulapadatanggal januari rektor, yan age hid, m.m. nidonawe kepulauan, provinsi sulawesi tenggarohio sinaro, s.e., mba., dan muttagin siddiq, pasangan calon bupati dan wakil bupati konawe kepulauan tahun nomor urut yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada ardi sumantri, bupatirmohonankepaniteraanemeriksaan pendahuluan) pada hari rabu, tanggal januari bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada pemohon berkaitan dengan kebenaran surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh muhammad ohio sinaro, s.e., mba., dan muttagin siddiq, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten konawe kepulauan tahun nomor urut dan terungkap dalam persidangan, yang dihadiri langsung oleh salah satu pemohon prinsipal, muhammad ohio sinaro, s.e., mba., yang menyangkal kebenaran surat permohonan pencabutan tersebut, bahkan yang bersangkutan tidak mengenal orang yang bernama anis tria muda nugroho sebagaimana tercantum dalam tanda terima penyampaian surat permohonan pencabutan perkara dimaksud yang diserahkan kepada mahkamah. terlebih dari itu, mahkamah juga telah melakukan pencocokan tanda tangan asli pemohon prinsipal, muhammad ohio sinaro, s.e., mba., yang dibubuhkan muka persidangan dengan tanda tangan yang tertera pada surat permohonan pencabutan atas nama muhammad ohio sinaro, s.e., mba., dan ternyata kedua tanda tangan tersebut berbeda dan mahkamah meyakini bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat permohonan pencabutan tersebut adalah tanda tangan yang diragukan keasliannya. berdasarkan alasan tersebut atas, pencabutan atas permohonan perkara nomor php.bup xix dikesampingkan dan mahkamah tetap melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor php.bup xix bahwa meskipun atas pencabutan permohonan perkara nomor php.bup xix tetap dilanjutkan, namun setelah mahkamah memeriksa secara saksama permohonan pemohon, menurut mahkamah ternyata objek permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini adalahpertimbangonawe kepulauainallen postal daimyo, pd., mm. alamat desa wanda, rt. rw. desa wanda, kecamatan wont, kabupaten waropen, provinsi papua. nama yeheskiel ambisi, sp. alamat kampung waren ii, rt. rw. desa waren ii, kecamatan war bawah, tertanggal desember memberi kuasa kepada eva yulianto, s.h., m.h., asep juara, s.h., m.h., achmad syahrul, s.h., m.h., dan muhammad primadona, s.h., advokat konsultan hukum pada kantor hukum eva yulianto rekan, beralamat eighty eight@ casablanca, level unit a d, tower kota casablanca, jalan casablanca raya, kav. kelurahan menteng dalam, kecamatanell., s.h., m.h., rahman ramli, s.h., m.h., ikona tetjuari, s.h., dahlan pido, s.h., m.h.. ketentuan sebagaimanbahwa pasangan calon nomor urut permias bisa, lame maniagasi se, sebagai petahana telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang mana pelanggaran tersebut telah dilakukan sebagaimana, yang menurut pemohon pada pokoknya meliputi: pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat:memohon (bukti sampai dengan bukti bukti pt sampai dengan bukti pt dan bukti pk sampai dengan bukti pk 44j,tidak terpenuhinya syarat pihak terkait sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen, berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, adalah benar bahwa terdapat putusan pengadilan niaga makassar nomor: pdt. sus pkpu pn niaga. ks, bertanggal april (bukti yang pada pokoknya menyatakan bahwa permias bisa dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. namun demikian terhadap hal tersebut, memohon telah melakukan klarifikasi pengadilan niaga makassar mengenai pemberlakuan putusan tersebut dan status pailit dari permias bisa. dari klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa status pailit dari permias bisa telah berakhir. hal ini dibuktikan melalui bukti berupa surat keterangan pengadilan negeri makassar nomor w22.u1 hk. bertanggal oktober selain itu, pihak terkait juga telah melampirkan bukti yang diberi tanda bukti pt berupa surat pengadilan negeri makasar nomor: sk hk pn bertanggal september yang pada pokoknya menyatakan bahwa permias bisan bukti pt dari berupa cetak laman berita negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah ada pengumuman pada tanggal desember mengenai berakhirnya pailit permias bisa. perihal dalil pemohon mengenai pihak terkai, berdasarkan fakta yang terungkap persidangan dugaan pelanggaran sistem merit tersebut telah dikonfirmasi oleh memohon komisi aparatur sipil negara kain) dan telah dimintakan klarifikasi bawaslu kabupaten waropen dan berdasarkan keterangan bawaslu kabupaten waropen, dugaan pelanggaran tersebut telah diproses namun dinyatakan tidak memenuhi unsur, dan proses pendidikannya telah dihentikan. menurut mahkamah,selain itu, mengenai dugaan penyalahgunaan program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat waropen oleh pihak terkait, sesuai dengan hasil pengawasan bawaslu terdapat fakta. menurut mahkamah, selain tidak adanya laporan mengenai dugaan ini bawaslu, jugaperihal adanya dalil pemohon berkenaan dengfakta yang terungkap persidangan, baik memohon, pihak terkait maupun bawaslu kabupaten waropen telah menyampaikan bahwa tidak terdapat pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken tps kampung sewa merah distrik warga kabupaten waropen tahun memohon dan bawaslu kabupaten waropen menyatakan bahwa seluruh wilayah kabupaten waropen bukanlah daerah yang menggunakan sistem noken dalam melaksanakan pemungutan suara. hal ini dibuktikan oleh memohon dengan bukti berupmodel hasil kwk), yang menunjukkan bahwa pemungutan suara tps guo terdokumentasi sesuai ketentuan dalam formulir rekapitulasi. setelah mahkamah mencermati dalil guo, dan bukti yang dilampirkan pemohon, tidak jelas apakah benar telah terjadi pemilihan dengan sistem noken atau pemilihan dengan tidak mencoblos surat suara pada tps kampung sewa merah tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan bukti berupa foto yang dilampirkan oleh pemohon (bukti dan menurut mahkamah bukti tersebut tidak dapat menggambarkan informasi yang jelas mengenai relevansinya dengan dalil pemohon guo, karena tidak dapat menggambarkan mana dan kapan foto tersebut diambil, siapa yang terdapat pada foto tersebut, dan siapa yang mengambil foto tersebut. adapun benar tps tersebut terjadi pemungutan suara dengan sistem noken atau dengan tata cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tidak terdapat signifikansinya terhadap hasil akhir perolehan suara pemohon. perihal dalilyaituadanya aparatur sipil negara asn) yang melakukan money politic dan mengarah pemilih untuk mencoblos paslon nomor urutadanya penggunaan surat suara orang yang sudah meninggal, adanya bukan penduduk lokal yang melakukan pencoblosan menggunakan fotokopi kartu keluarga kk) tps kampung uri distrik waropen bawah, menurut mahkamah tidak ada uraian dalam dalil tersebut yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah secara signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara. tidak terdapat bukti awal yang cukup meyakinkan mahkamah bahwa dugaan pelanggaran berupa politik uang, menggerakan sejumlah orang untuk melakukan pencoblosan, dan pemilih yang menggunakan hak suaranya secara tidak sah dapat dipastikan memberikan suara kepada pasangan calon tertentu sehingga memengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan suaranyplt) sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten waropen bawa, bahwa atas diterbitkyang merekomendasikan kepada bupati waropen hal hal yang diantaranya adalah sebagai berikut: membatalkdit). membatalk bahwa kabupaten waropen akan mengadakan pilkada pada desember yang akan datang, sehingga kepala daerah tidak melakukan pergantian pejabat daerah dalam waktu (enam) bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari kementrian dalam negeri. bahwa berdasarkan adanya fakta fakta hukum tersebut telah sangat jelas bahwa permias bisa sebagai calon bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun dalam kedudukannya sebagai petahana telahyang mana berdasarkan adanya keputus, daplt). telah terbukti calon bupati permias bisa telah melakukan pergantian pejabat yang melanggar ketentuan hal mana dikuatkan dengan adanya komisi aparatur sipil negara kain) telah menerbitkan surat nomor: kain perihalbahwa pasangan calon nomor urut sebagai petahana jugpbertempat kediaman mantan ketua dprd kabupaten waropen yang bernama pinus honda yang merupakan pendukung petahana pasangan calon nomor urut yang mana hadir dalam acara pembagian uang tunai tersebut asisten bidang administrasi pemerintah yang bernama jaelani, ap., si., juga tampak hadir kepala distrik wali. sn isa! pls t,. aah "aga: ti. basa && tan ban kas saat kam nala |. naa ena tampak dalam gambar yang berbaju biru dan mengacungkan jempol adalah sdr. pinus honda, berbaju biru muda bersepatu warna abu abu adalah sdr. jalani, ap, si., asisten bidang administrasi pemerintahan kabupaten waropen, dan yang berbaju coklat adalah kepala distrik wali bukti bahwa dalam acara pembagian uang tersebut juga tampak hadir kepala distrik kiri yang bernama user tabang (bertopi) dan warga distrik kiri yang bernama yahya pakutou bukti dan bukti dia mag ob !! rap yg: ng. nan tampak dalam gambar yang bertopi adalah kepala distrik kiri yang bernama sdr. user tabung. bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka telah secara sangat terang benderang pasangan calon nomor urut dalam kedudukannya sebagai petahana telah sangat nyata . bahwa adanya pelaksanaan program gpmkesmawar gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat waropen) dengan pembagian uang sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) kepala keluarga merupakan program yang menguntungkan pasangan calon nomor urut yang mana calon bupati permias bisa sebagai petahana: bahwa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut maka berdasarkan ketentuapelanggaran terhadap ketentuan maka pasangan calon nomor urut sudah seharusnya didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahuahwa sebagaimana yang diatur dalam lampiran keputusan kpu nomor pl. kpt kpu iv menyatakan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken l ikat hanya dapat diselenggarakanoleh karenanya, berdasarkan aturan tersebut tidak diatur untuk kabupaten waropen diberlakukan sistem pemungutan suara melalui sistem noken lat, tetapi pada faktanya ada pemungutan suara dengan sistem noken pada tps kampung sewa merah distrik warga kabupaten waropen pada pemilihan bupati wakil bupati kabupaten waropen sebagaimana adanya gambar dibawah ini bukti dan bukti masa dasi tymn pot nan adi bara men i77777 una ay, idi yyyy tks . samabahwa telah terjadidiantaranya adalahbahwa atas laporan laporan dari pemohon, pihak bawaslu kabupaten waropen tidak pernah memproses semua laporan dari pemohon (vide bukti s.d. bukti dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, padahal laporan tersebut telah dilengkapi dengan bukti bukti dan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan, sehingga tidaklah mengherankan jika bawaslu sebagai lembaga pengawas tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan kejujuran dan keadilan pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun yang mana telah secara aktif pemohon mengajukan beberapa laporan. bahwa selain fakta adanya pasangan calon bupati nomor urut yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun dan adanya fakta bahwa adanya pelanggaran terhadap dan yang telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut permias bisa, s.h., lame maniagasi, se., terdapat fakta bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun syarat dengan pelanggaran pelanggaran terhadap asas pemilihan yang jujur dan adil, bahwa adapun perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut: hendrik wonatorey, sos kosinus seri, sp, esa muhamad imran batan masi ambisi, s.h. asa bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi tingkat distrik adalah sebagai berikut: rekapitulasi distrik waropen bawahrkara nama paslon jaya tps tps tps tps tps tps1 esa men sos kosinus seri, sp., rusak samuel mba muhammad imran allen postal daimyo, tsiililiiik yeheskiel ambisi, lame maniagasi, ll. total nama url warni warnmairei (an selaku roro tor paslon uri barull.riset nama taiwan hawagram snar | rekapitulasi distrik uri falsrongga hendri wont grey, sos kering seri, sp., rusak same wont grey, s.ip., mba muram mad imran allen postal daimy oa, pd., yehey iel ambisi, terima bisa, lame mania asi, total nama pasloname maniagasi, total ) ureifaisei iitotal rekapitulasi distrik inggrisambisi, permias bisa, maniagasi, tol nama paslontot rekapitulasi distrik kiri ino| namapaslon distrikkirihi kosinus seri, sp., pamanamanseaa muhammad imran yeheskiellmbiri, sp lame maniagasi, rekapitulasi distrik udate bano hendrik wonatorey, sos kosinus seri, sp., lo|. total epa wa rasa rambak nama paslon obo jaya sofialame maniagasi, |. total rekapitulasi distrik warga maaame lol lame maniagasi, |. total) sewayeheskiel ambisi, permias bisa, lame maniagasi, |. total oo rekapitulasi distrik domba nama paslolame maniagasi, total o)o | sonar tema tam nama paslon haid monarki temui lo)ll. tol rekapitulasi distrik wont baka ghoiwtot oo nama sifuiser wontsolo mumbai paslon tps1 area darin (ren ompemohon telahdengan nomor urut pasangan calon adalah sebagai berikut: pasangan calon permias bisa, lame maniagasi, total nama paslon sega sinaro solo wainarisi woii sakaol lame maniagasi, |. total bahwa rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon per distrik adalah sebagai berikut: rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen pada seluruh tingkat distrik kol ampas waropen taman res nama paslon waropenmemar aston oke teror udate nama paslon uri asa kiri update hendrik wonatorey, sos kosinus seri, sp., rusak samuesololl. totalkeseluruhan bahwa jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon setelah pasangan calon nomor urut didiskualifikasi, yang seharusnya adalah sebagai berikut: hendrik wonatorey, sos kosinus seri, sp, mm. rusak samuel wonatorey, s.ip., sh., mba muhamad imran maa ambisi, s.h. (yemssntmeat amat sea petit berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas.waropen untuk membatalkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten waropen untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun putusan akhirwarowarope model hasil kabupaten kota kwk):putusan pengadilan niaga makassar nomor: pdt. sus pkpu pn. niaga. mks tanggal april dalam perkara antara ariyanto halim melawan permias bisa, bukti fotokopi surat dari much. alip yang ditujukanyang melaporkan bahwa permias bisa tanggal januari yang menyatakan bahwa permias bisa pailitterlahir sebagai bakal calon bupati waropen periode bukti fotokopi keputusan bupati nomor: sk. tanggal mei tentang pemberhentian, penunjukan, dan pengangkatan pelaksana tugas kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten waropen, bukti fotokopi keputusan bupati nomor: sk. tanggal juni tentang pemberhentian, penunjukan, dan pengangkatan pelaksana tugas sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten waropen, bukti fotokopi surat rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara nomor: kain tanggal agustus perihal: rekomendasi atas pelanggaran sistem merit lingkungan pemerintah kabupaten waropen propinsi papua: bukti fotokopi foto acara pembagian uang tunai sebesar rp. (lima juta rupiah)yang dilaksanakan pada tanggal september bukti fotokopi foto kepala distrik kiri yang bernama user tabung dan warga distrik kiri yang bernama yahya pakutou dalam pelaksanaan pembagian uang tunai kepada warga sebesar rp. (lima juta rupiah). bukti fotokopi foto adanya jumlah uang tunai yang akan dibagikan kepada masyarakat yangbukti fotokopi foto adanya pemungutan suara pada tanggal desember dengan sistem noken ikatfoto pemilih yang melakukan pemungutan suara dengan sistem noken pada tanggal desembertu zaman, tps ekonomi, kampung sarafambai, kampung jawara jaya, kampung uri, kampung waren dan kampung waren il, kesemuanya distrik waropen bawahungsu, tps kampung lemari, tps kampung kali baru, tps kampung koloni, tps kampung obatan, tps kampung saurisirami, tps kampung sinode, tps kampung siram, tps kampung cairo, kesemuanya distrik mairenimasi, tps kampung fafad, tps kampung ghaiwando, tps kampung mui, tps kampung ramin, tps kampung naru, tps kampung warfare, tps kampung bari, dan tps kampung womorisi, kesemuanya distrik riset spainabo, tps kampung ghoul, tps kampung kherson jaya, tps kampung mampu, tps kampung nubuat, tps kampung paradox, tps kampung ronggaiwa, tps kampung berisi, tps kampung ureifaisei sanggar, tps kampung ureifaisei ii, tps kampung ureifaisei il paradox, tps kampung usia, kesemuanya distrik uri falsevisa, tps kampung fire, dan tps kampung toile, kesemuanya distrik inggrisno jaya, tps kampung bawa, tps kampung mora, tps kampung nau, tps kampung pada, tps kampung rambak jaya, tps kampung sofia, kesemuanya distrik udatwera, tps kampung dosis, tps kampung kamarsano, tps kampung pirate, tps kampung sewa merah, tps kampung warga, tps kampung water, kesemuanya distrik wargjiwa, tps kampung anion, tps kampung binti, tps kampung domba, tps kampung fafad, tps kampung maya guaido, tps kampung monarki, tps kampung temui, tps kampung urat, tps kampung wudokuri, kesemuanya distrik dombokadaro, tps kampung brunei, tps kampung more, tps kampung hero, tps kampung ghoiwi sumber, tps kampung moyufuri, tps kampung oase, tps kampung sifuisera, tps kampung wanda, dan tps kampung wont kay, kesemuanya distrik wontaimyo, tps kampung dawa, tps kampung safari, tps kampung mumbai, tps kampung japan, tps kampung sega, tps kampung sinaro, tps kampung solo, tps kampung wainarisi, tps kampung woii, kesemuanya distrik solo mumbairibu lima ratus tiga puluh sembilan) suara atau sama dengan (dua puluh koma tiga puluh lima),ey, s.ip., s.h., mba. dan muhammad imran suara atau setara allen postal daimyo, pa., mm. dan yeheskiel ambisi, sp. jeremiah bisa, s.h. dan lame ,44y6 maniagasi, s.e. masa rai masi muhamad imran mama amamerupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun dengan nomor urut (vide bukti dan buktidengan penetapan hasil rekapitulasi suara, dengan fakta fakta sebagai berikut: pasangan calon nomor urut permias bisa, lame maniagasi, se., tidak memenuhi syarat tms) sebagai calo, pasangan calon nomor urut dalam hal ini calon bupati nomor urut permias bisa, sh., telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga makassar nomor: pdt. sus pkpu pn. niaga. mks., bertanggal april oleh pengadilan niaga makassar bukti pasangan calon nomor urut permias bisa, lame maniagasi, se., telah melanggar ketentuan dan yang mana sanksi atas pelanggaran ketentuan dan berdasarkan ketentuan maka pasangan calon nomor urut harus didiskualifikasioleh kpu kabupaten waropen memohon),sembilan puluh dua) suara, sedangkan perolehan suar pemohon hanya mencapai sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) suara, dan total perolehan suara sah adalah sebesar (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satunam ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara, lebih dari ambang batas (enam ratus empat puluh tiga) suara. sedangkan selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah atau sebesar (dua puluh koma tiganam ribu lima ratus tiga puluh sembilan) suara, atau setara dengan y6mendalilkan tentang:ytidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak suara: pendukung pasangan calon nomor urut yang terpengaruh untuk memilih pasangan calon lain.seharusny: bahwa dalil pelanggaran pelanggaran yang sampaikan oleh pemohon dalam permohonannya pada saat proses pemungutan suaramenolak pokok permohonan pemohotanggapan memohon: bahwa tidak benar dalil pemohon tentang dugaan dalam keadaan pailit karena pasangan calon pihak terkait) tidak dalam keadaan pailit sebagaimana surat keterangan dari pengadilan niaga makassar nomor: sk hk mks tentang tidak sedang dinyatakan pailit tertanggal september (vide buktitanggapan memohon: bahwa memohon sudah melakukan klarifikasi komisi aparatur sipil negara kain) sebagaimana tersebut dalam berita acara nomor: pl. ba kpu kab tanggal oktober tentang hasil klarifikasi terhadap keabsahan surat rekomendasi kain nomor: kain (vide bukti dan kebenaran pelanggaran petahana kabupaten waropen atas nama: permias bisa, sh. dalamselanjutnya memohon melakukan hal hal sebagai berikut: memohon sudah melakukan klarifikasi bawaslu kabupaten waropen tetapi sampai perkara ini diajukan mahkamah konstitusi tidak ada rekomendasi dari bawaslu kabupaten waropen, memohon sudah berupaya menyurat untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah kabupaten waropen, dengan perihal: permintaan koordinasi mengenai pergantian pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten waropen, nomor: pl. sd kpu kab ix tanggal september (vide bukti memohon juga telah menyurat dengan surat nomor: pl. sd kpu kab l tanggal januari perihal: penjelasan mengenai pergantian pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten waropen, tetapi belum dijawab sampai perkara ini dipersoalkan mahkamah konstitusi (vide bukti bahwa yang didalilkan oleh pemohon mengenai program gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat waropen dengan uang rp. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga dari pemerintah daerah kabupaten waropen sebagaimana surat nomor: set, tanggal januari perihal: penjelasan mengenai pembagian uang bagi masyarakat waropen (sepuluh juta rupiah) adalah program yang sudah berjalan sejak tahun sebelum proses tahapan pendaftaran pasangan calon (vide bukti bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah dalil dalil yang dicari cari dan tidak beralasan, karena faktanya selama proses berjalan sampai dengan rekapitulasi penetapan perolehan suara tidak pernah ada keberatan yang diajukan kepada memohon ataupun ada rekomendasi dari bawaslu, bahwa memohon dengan tegas menolak dalil permohonan pemohon pada hal. yang menyatakantanggapan memohon: bahwa dalil pemohon ini sangat mengada ngada karena semua orang tahu bahwa sistem noken tidak berlakukan kabupaten waropen berdasarkan keputusan kpu provinsi papua nomor: pl. prov xi1bupati dan wakil bupati tahun sehingga pemungutan suara tps kampung sewa merah distrik warga, otomatis tidak menggunakan sistem noken. bahwa memohon dengan tegas menolak permohonan pemohon pada hal s.d. hal. yang mendalilkaantara lain: adanya pemilih yang sama melakukan pencoblosan (dua) tps, tps dananggapan memohon: bahwa dalil ini tidak berdasar karena tps dates kampung paradox, distrik uri fase sama sekali tidak ada perubahan hasil sebagaimana bukti yang memohon ajukan dan tidak ada rekomendasi bawaslu..penggunaan surat suara orang sudah meninggal tps kampung paradox, distrik uri fase yang telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu kabupaten waropen dengan nomor: pl ppasangan calon nomor urut yang mana calon bupati permias bisa, sh., sebagai petahana telah melakukan pelanggaran sistem merit lingkungan pemerintah kabupaten waropen, hal mana terbukti denganit) sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten waropen bawa, bahwa atas terbitwaropen dengan nomor: pl pb kailpun perolehan suara pasangan calon disetiap distrik adalah sebagai berikut: distrik waropen bawah peroleh keterangan urut nama pasangan calon suara hendrik wanatorey, sos dan kosinus seri, sp., mm. rusak wanatorey, slip., keeper loan candistrik mairei perolehan keterangan urut namapasangan lon penguasaatau rusak wanatorey, s.ip., bawaslu kabupaten s.h., mba. dan muhammad waropen imran allen postal daimyo, pd., mm. dan yeheskiel ambisi, sp. jeremiah bisa, s.h. dan gag lame maniagasi, s.e. distrik riseturi false perolehan keterangan urut nama pasangan galon suara ea)care pesanan cab s.h., mba. dan muhammad atauinggris sen bel gal peka h., mba. dan muhammad parasit wpekiri perolehan keterangan urut nama pasangan galon suara tere hendrik wanatorey, sos dan kosinus seri, sp., mm. rusak wanatorey. sip tidak ada keberatan dari ann saksi pasangan calon atau s.h., mba. dan muhammad allen postal daimyo, pd., bawaslu kabupaten mm. dan yeheskiel ambisi, sp. waropen jeremiah bisa, s.h. dan lame maniagasi, s.e. distrik udaterusak wanatorey, s.ip., tidak aga weber aan dan s.h., mba. dan muhammad psi dahan atau imran waropen seen postal daimyo, pd, mm. dan yeheskiel ambisi, sp. jeremiah bisa, s.h. dan lame maniagasi, s.e. distrik wargadomba perolehan keterangan urut nama pasangan calon suara sar hendrik wanatorey, sos dan kosinus seri, sp., mm. rusak wanatorey, s.1p., tidak ada kam alan dar s.h., mba. dan muhammad bawaslu kabupatenwont perolehan keterangan urut nama pasangan calon suara sae hendrik wanatorley, sos dan kosinus seri, sp., mm. rusak wanatorey, siap. tidak ada keberatan dari s.h., mba. dan muhammad saksi pasangan calon.distrik solo mumbai perolehan keterangan urut nama pasangan calon dara ss.h., mba. dan muhammadbahwa dari seluruh proses yang dilakukan oleh memohon mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon sampai dengan rekapitulasi penetapan peroleh suara pasangan calon telah dilakukan oleh memohon sesuai dengan aturan dalam undang undang nomor: tahun dan peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia sesuai dengan asas langsung umum bebas dan rahasia.waropen bahwa dalilly, s.ip., ,79y6 s.h., mba. dan muhammad imran suara allen postal daimyo, ,09y6 atau setara pd., mm. dan yeheskiel ambisi, sp. lame maniagasi, s.e. leb pl. sd kpu kab perihal penjelasan mengenai pergantian pejabat lingkungan kabupaten waropen.:waropen bawah.atu zamwara jaya tps ol,rafambaiekonomi tps tps dan tps model hasilkecamatan wargaeramarsanogaosispasangan calon nomor urut permias bisa, lame maniagasi, se.,tahap ke sebesar rp. (lima juta rupiah) telah dibagikan sebelumnya sehingga total pembagian uang yang diberikan adalah sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) kepala keluarga bukti bukti bukti bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon mempunyadiumumkan penetapan perolehan suara oleh kpu kip provinsi kabupaten kota, bahwa, tanggal desember pukul wit, cckampung wateriratepersidangan mahkamah pada tanggal februari dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal februari pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: dalam eksepsi dengan selisih perolehan suara: permohonan pemohon telah melebihi ambang batas maksimal selisih untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusiinvasibukti pt sebagai berikut: suara pemohon) dn) bahwa tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum: pertama,, sedangkandan angka halaman mengenai tuduhan pelanggaran sebelum dan sesudah pemungutanmenurut pihak terkait, petit permohonan guo merupakan petit: pertama, terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petit angka dengan petit angka dalam petit akhir. pada petit angka pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun pada petit angka pemohon meminta agar mahkamah konstitusi membatalkan keputusan kpu kabupaten waropen noyang dapat dimaknai bahwa pemohon meminta seluruh perolehan pasangan calon untuk dibatalkan, termasuk juga perolehan suara pemohon. kedua, pemohon tidak membuat alternatif petit pada petit angka perolehan suara pasangan siapa saja yang diminta untuk dibatalkan, namun kemudian pada petit angka pemohon meminta langsung untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tanpa ada dasar surat keputusan penetapan perolehan suara. ketigbahwa berdasarkan ketigaterhadap dalil pemohon mengenai tuduhan bahwa pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai pasangan caloadalah tidak benar, bahwa berdasarkan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit no: sk hk pn. mks menyatakan bahwa calon atas nama permias bisa, s.h., berdasarkan hasil pemeriksaan register induk kepailitan, register induk pkpu dan sistem informasi penelusuran perkara (sipp) pada pengadilan negeri makassar, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bukti pt bahwa mengenai putusan pengadilan niaga makassar nomor: pdt. sus pkpu pn. niaga. mks, bertanggal april telah berakhir kepailitannya, sebagaimana pengumuman berita negara tahun nomor pengumuman yang menyatakan berakhirnya kepailitan pada tanggal desember bukti ptadalah tidak benar. bahwa dapat pihak terkait jelaskan sebagai berikut: bahwa mengenadan surat keputusan bupati waropen nomordapat pihak terkait jelaskan faktanya sebagai berikut, pertama, bahwa terhadapyang bersangkutan tidak menjalankan tugas sebagai kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten waropen dalam proses pencegahan pemutusan rantai pandemi virus covid proses penggantian tersebut ditujukan semata mata untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas tugas terhadap pelayanan pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten waropen dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pilkada kabupaten waropen tahun kedua, bahwa terhadap, yang bersangkutan sejak dalam proses persiapan administrasi pelantikan orang anggota dprd kabupaten waropen terpilih periode tahun selaku sekretaris dewan dprd kabupaten waropen tidak pernah berada tempat untuk menata administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan yang bersangkutan sejak bulan maret berada kabupaten biak dan tidak pernah kembali kabupaten waropen, disamping itu pula terdapat pula surat dari pimpinan dprd kabupaten waropen nomor pl. kpt kpu perihal pengusulan pengisian jabatan eselon dan iii pada sekretariat dprd kabupaten waropen. ketiga, bahwa pada saat keputusan bupati guo diterbitkan tanggal mei dan juni kpu telah melakukan penundaan tahapan pilkada tahun yang semula akan dilaksanakan pada tanggal september dalam rangka upaya pencegahan wabah covid dan tidak ditentukan sampai kapan penundaan tersebut akan berlangsung berdasarkan surat keputusan kpu nomor pl. kpt kpu i11 bukti pt keempat, bahwa keputusan bupati guo diterbitkan sebelumdengan demikian dalil pemohon guo tidak terbukti dan patut untuk ditolak. bahwa mengenai komisi aparatur sipil negara kain) yangdapat pihak terkait jelaskan sebagai berikut: pertama, bahwa sampai dengan terbitnya surat rekomendasi kain, pemerintah kabupaten waropen tidak pernah dipanggil oleh kain untuk diminta klarifikasi mengenai dasar dan alasan diterbitkannya bupati guo. kedua, bahwa pemerintah kabupaten waropen telah bersurat kain untuk menindaklanjuti rekomendasi kain tertanggal september yang pada pokoknya menerangkan alasan keluarnya tentang pelaksana tugas plt) yang didasarkan pada alasan bukti pt dan pemerintah kabupaten waropen juga telah memberikan klarifikasi kepada kpu kabupaten waropen dan menjelaskan dasar dan alasan melakukan penggantian bukti pt bahwa terhadap rekomendasi asn tersebut, telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten waropen sehingga dalampemerintah kabupaten waropen tidak masuk dalam daftar pemerintah daerah yang belum melaksanakan rekomendasi kain. bukti pt dengan demikiandan rekomendasi kain adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan. bahwa terhadap dalil pemohon angka halaman mengenai tuduhan pihak terkait sebagai petahanepeepeadalah tidak benar dan mengada ada. faktanya adalah pihak terkait sebagai petahana tidak pernah menghadiri pembagian dana program gepemkesmawar gerakan pemberantasan kemiskinan masyarakat waropen) pada tanggal september bahwa perlu diketahui, pada tanggal september pihak terkait sedang cuti sebagai bupati dan mengenai program gepemkesmawar adalah program pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun dan telah ditetapkan dalam apbd tahun dan apbd tahun yang berasal dari dana otsus. bahwa program gepemkesmawar bukanlah program yang baru dibuat oleh pihak terkait dalam rangka pilkada bahwa terhadap tuduhan pelanggaran guo, tidak pernah ada laporan bawaslu maupun temuan dari bawaslu kabupaten waropen, karena memang faktanya program tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku maupun ditujukan untuk memenangkan pihak terkait, bahkan pemohon tidak dapat menunjukkan apa korelasinya program tersebut dengan pelaksanaan pilkada kabupaten waropen tahun maupun menunjukkan apa pelanggaran yang dilakukan untuk memenangkan pihak terkait maupun korelasi dengan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. dengan demikian dalil pemohon ago tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan: bukti pt bahwa tidak benar tuduhan pemohon tentanglpemohon juga dalam dalil guo tidak dapat menjelaskan apakah tuduhan pelanggaran pada dalil guo signifikanhalaman mengenai tuduhan berikutrusak samuel wonatorey, s.ip., sh., mba amsaasat. sus pkpu pn. niaga. mks, bertanggal april bahwa pasangan calon permias bisa, lame maniagasi se, adalah pasangan calon nomor urutdbahwa berdasarkan ketentuan yangdengan nomor: pl pb kab x11 bertanggal desemberi11 bertanggal desemberahwa setelah pihak terkait cermati terhadap poin tuduhan pelanggaran diatas, kesemuanya dilaporkan oleh pemohon pada tanggal desember setelah pemohon mengetahui bahwa perolehan suaranya jauh dibawah pihak terkait, disamping itu dalam dalil dalil pemohon guo pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, dengan demikian dalil dalil pemohon guo tidak terbukti dan patut untuk ditolaksurat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit no: sk hk pn. mks, september bukti pt fotokopi pengumuman berita negara tahun nomor pengumuman bukti pt fotokopfotokopi surat keputusan bupati waropen nomor:fotokopi surat keputusan kpu nomor pi. kpt kpu! lupaya pencegahan penyebaran covid tertanggal maret bukti pt fotokopifotokopi surat bupati kabupaten waropen no, bup wrp yang ditujukan kain untuk menindaklanjuti rekomendasi kain, tertanggal september bukti pt fotokopi surat pemerintah daerah kabupaten waropen nomor: set perihal: klarifikasi penggantian pejabat pimpinan tinggi pratama kepada kpu kabupaten waropen, tertanggal januari bukti pt fotokopitertanggal oktober bukti pt fotokopi surat pemerintah daerah kabupaten waropen no: set perihal penjelasan mengenai pembagian uang bagi masyarakat waropen 10jt per kepala keluarga program gepemkesmawar kepada kpu kabupaten waropen, tertanggal januari bukti pt44 fotokopi peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) nomor tahun perubahan ketiga yang pada intinya menyebutkan pdt. sus pkpu pn. niaga. mks bertanggal aprilbawaslu kabupaten waropen pada tanggal september pendaftaran bakal pasangan calon permias bisa, s.h. dan lame maniagasi, s.e. kantor kpu kabupaten waropen. persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan kpu kabupaten waropen terdapat kekurangan dokumen yaitu kwk parpol dan surat keputusan pimpinan partai keadilan sejahtera tingkat kabupaten yang belum dilepas. tetapi dokumen persyaratan yang kurang tersebut telah dilengkapi kembali dan berkas persyaratan pencalonan dan calon bakal pasangan calon permias bisa, s.h. dan lame maniagasi, s.e. dinyatakan lengkap: bukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen menerima surat dari much alip pada tanggal september perihal laporan pailit permias bisa, dimana dalam surat tersebut melaporkan bakal calon bupati atas nama permias bisa yang sudah berstatus pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga makassar. menindaklanjuti surat tersebut, bawaslu kabupaten waropen tidak menindaklanjuti sebagai laporan karena pelapor bukanlah pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen atau tidak memenuhi syarat sebagai pelapor: bukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen melakukan penelusuran informasi berdasarkan surat dari saudara much alip tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada ketua pengadilan niaga makassar bpk tito suhu, s.h., m.h. pengadilan niaga makassar atas status pailit saudara permias bisa, s.h. adapun hasil penelusuran bawaslu kabupaten waropen adalah: bahwa terdapat putusan pengadilan niaga makassar nomor pdt. sus pkpu pn. niaga. mks tertanggal april dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap: bahwa kurator telah melaporkan kepada hakim pengawas tertanggal januari tentang pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberian harta pailit (model pailit) permias bisa yang telah dilaksanakan oleh kurator permias bisa (dalam pailit) setelah berakhirnya kepailitan dalam rangka pemenuhan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu, bahwa kurator telah memberitahukan berakhirnya kepailitan guo kepada debitur melalui penyampaian surat kepada saudara permias bisa, s.h. alamat debitur sesuai putusan pengadilan niaga makassar nomor pdt. sus pkpu pn. niaga. mks tertanggal april sesuai surat nomor khai pailit yb xi1 tertanggal desember bahwa kurator telah melaksanakan pemberian harta pailit (model pailit) permias bisa (dalam pailit) dengan melakukan pembagian secara penuh (full payment) kepada seluruh kreditur permias bisa yang bintangnya telah dicocokkan dan telah diakui oleh kurator setelah daftar pembagian pertama sekaligus ditutup harta pailit (model pailit) permias bisa tertanggal november bahwa kurator telah mengumumkan berakhirnya kepailitan permias bisa (dalam pailit) (dua) surat kabar harian dan berita negara sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu: bukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen menerima surat dari pengadilan negeri niaga makassar kelas khusus nomor w22.u1 hk. tertanggal oktober yang pada intinya menerangkan bahwa kepailitan permias bisa telah berakhir karena telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran secara penuh kepada seluruh kreditur permias bisa. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan (halaman pada intinya menyebutkan pasangan calon nomor urut sebagai petahana telah melakukan pelanggaran sy(sepuluh juta rupiah) untuk setiap kepala keluargamerah matius wonatorey, pd. pada tanggal juni dengan nomor lp pb vi terkait adanya penggantian pejabat sekretaris dprd kabupaten waropen oleh bupati kabupaten waropen: bukti pk bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, bawaslu kabupaten waropen telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor saudara merah matius wonatorey, saksi saksi, penelitian alat alat bukti dengan hasil bahwa bupati kabupaten waropen permias bisa terbukti melakukan penggantian pejabat sekretaris dprd kabupaten waropen pada tanggal juni atas pelanggaran tersebut, bawaslu kabupaten waropen meneruskan kepada penyidik polres waropen gakkumdu) untuk dilanjutkan proses penyidikan: bukti pk bahwa penyidik sentra gakkumdu kabupaten waropen menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan nomor tap vii bareskrim tertanggal juli yang pada intinya menyebutkan penghentian penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli pidana, dan hasil gelar perkara: bukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen menerima surat dari komunitas masyarakat adat papua anti korupsi (kampak) papua region kabupaten waropen dengan nomor kampak papua ix pada tanggal september yang pada intinya meminta pembatalan calon petahana atas nama permias bisa sebagai bupati kabupaten waropen karena telah melakukan pelanggaran undang undang nomor tahun bukti pk bahwa menindaklanjuti surat dari komunitas masyarakat adat papua anti korupsi kampak) papua region kabupaten waropen tersebut diatas, bawaslu kabupaten waropen menyampaikan surat nomor: bawaslu. kab wrp pm. 1x tertanggal september yang pada intinya menerangkan bahwa pelanggaran atas oleh bupati kabupaten waropen telah ditangani oleh bawaslu kabupaten waropen dan sentra gakkumdu kabupaten waropen dengan hasil bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur terkait sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan tidak memenuhi unsur sanksi pidana pemilihan: bukti pk, hasil pengawasan atas pokok permohonan (halaman pada intinya menyebutkengawas tps kampung sewa merah distrik warga, pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal desember dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta menerapkan protokol kesehatan, dengan perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan sama a|mean wonatraydan kamus rat |remake worataydenahinan oleh postal daimyo dan yeheskiel emas bsaigantamek wansgasi bukti pk bahwa berdasarkan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dalam formulir model hasil salinan kwk yang diterima oleh pengawas tps kampung sewa mirage, (tiga) saksi dari pasangan calon nomor urut dan menandatangani hasil tps kampung sewa mirage dengan perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan sama pemwostraygan kamus rar) (rusaksworsiseydanmun tan oleh postal daimyo dan yeheskiel maan yemismnargantanatmasapasi bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan (halaman pada intinya menyebutka, yaitu: bahwa bawaslu kabupaten waropen menerima (delapan) laporan dari pemohon dengan nomor laporan lp pb kab x11 lp pb kab x11 lp pb kab x11 lp pb kab x11 lp pb kab x11 lp pb kab x11 lp pb kab x11 lp pb kab x11 namun tidak dilanjutkan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materiel laporan walau telah dilengkapi dengan bukti bukti dan masih dalam tenggang waktu. betul amandel pada tanggal desember dengan nomor laporan lp pb kab x11 tentang dugaan pemilih yang sama melakukan pencoblosan (dua) tps pada tps dan tps kampung paradoxkpu tahun yang mengatur tentang syarsyarat diantaranya berdasarkan huruf dalam pkpu nomor tahun mengatur sebagai berikut: pkpu nomor tahun(diantaranya adalah sebagai berikut) anakakananananabahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf pkpu tahun dengan tegas mengatur bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untukharus memenuhi syarat yang diantaranya adalah syarabahwa telah ada putusan pengadilan niaga makassar nomor: pdt. sus pkpu pn niaga. mks, bertanggal april bukti dalam perkara antara ariyanto halim melawan permias bisa, yang amar putusannya pada halaman memuat diantaranya adalah sebagai berikut: mengadili menyatakan penundaan kewajiban utang pkpu) sementara permias bisa (dalam pkpu) selaku memohon pkpu debitur pkpu berakhir, menyatakan permias bisa selaku memohon pkpu debitur pkpu pailit dengan segala akibat hukumnya, bahwa dengan admaka telah terang benderang bahwa permias bisa sebagai calon bupati tidakalex pari yang dengan sengaja memberikan uang sebesar (dua ratus ribu rupiah) kepada salah satu pemilih dikampung mambo distrik uri false untuk memilih pasangan calon nomor urutyanti wengi dengan jabatan kepala puskesmas pembantu distrik waropen bawah yang membawa sekelompok orang untuk mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain tps kampung waren dan tps kampung warenj))ketua dan anggota kpps tps kampung paradox distrik uri false yang tidak melaksanakan tahapan sesuai pkpuorang yang bukan penduduk local mencoblos menggunakan foto copy kartu keluarga orang lain pada tps kampung uri distrik waropen bawahxisaudara martinus serawai yang memilih beberapa tps berbeda dan membawa orang pemilih yang bukan penduduk waropen serta telah mencoblos tps kampung uri dengan menggunakan kartu keluargapada intinya menyebutkan perolehan suara untuk masing masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distriapatkan panas distrik waropen bawah, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: mojo nca lon perolersuara panas den koma oleh postal daimyo dan yeheskiel bea (emas bisagantamak wasapastmairei, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: not pasangan galon perolehan suara heantworaterdankarmue rerriset si, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: mojo pasmeam calon peo suara jamamworsteygan ora rer| oleh postal daimyo dan yeheskiel emas baaigantamek wargri false, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan hama hasan wonalraydan kamus ren oleh postal daimyo dan yeheskiel men yes kardantamek cantatasinggrisoleh postal daimyo dan yeheskiel bea yemen bes' gantamek hamasaki a10kiri, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan tama yusaksworaoygantuntman oleh postal daimyo dan yeheskiel man remisi dan lama varanasdatenames bea'dan lane hamasakdombayes basigantamek wanayasarga, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan taman a|mean wonatraydan kamus ren (rusaksworsiseydanmun tan oleh postal daimyo dan yeheskiel man bukti pk j))ontmop oleh postal daimyo dan yeheskiel naa mansolo mumbai, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan hama yang didapatkan bawaslu kabupaten waropen, perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan tama oleh postal daimyo dan yeheskiel names bsa'danlamek hamasakidiawaslu kabupaten waropen mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu) nomor: bawaslu wrp pm. x11 pada tanggal desember pada tps kampung ekonomi distrik waropen bawah karena terdapat beberapa orang terbukti menggunakan hak pilih pada tps lebih dari kali: bukti pk bahwa berdasarkan temuan pada tps kampung ekonomi distrik waropen bawah tersebutukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen beserta jajaran melakukan pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi kpu kabupaten waropen, bahwa bawaslu kabupaten waropen melakukan pengawasan rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten warolaporan hasil pengawasan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal september bukti pk fotokopi surat dari saudara. much alip yang diterima bawaslu kabupaten waropen pada tanggal september bukti pk formulir model laporan hasil pengawasan penelusuran putusan pengadilan negeri niaga makassar berdasarkan surat dari saudara much alip bukti pk fotokopi surat dari pengadilan negeri niaga makassar kelas khusus nomor w22.u1 hk. tertanggal oktober bukti pk fotokopi laporan dari saudara masak matius wonatorey, dalam form laporan model nomor lp pb vi tertanggal juni bukti pk fotokopi pemberitahuan status laporan nomor lp pb v1 yang dilaporkan saudara masak matius wonatorey, memenuhi syarat tms) sebagai pasangan calon dengan nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati waropen tahun bahwa adanytelah disampaikan kepada memohon selaku penyelenggara pemilihan sebagaimana adanya surat dari seseorang yang bernama much alip yang ditujukan kepadabukti yang melaporkan bahwa permias bisa calon bupati).,tanggal april yang menyatakan bahwa permias bisa pailit permias bisa sebagai bakal calon bupati waropen periode bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terdapat fakta yang jelas dan terang benderang. bahwa ketentuan menyatakan: bukti pk fotokopi surat ketetapan nomor tap vii bareskrim tentang penghentian penyidikan tertanggal juli bukti pksurat bawaslu kabupaten waropen nomor bawaslu. kab wrp pm. 1x perihal tanggapan atasformulir model laporan hasil pengawasan pengawas tps kampung sewa mirage distrik warga tentang hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara bukti pk salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara tps, formulir model hasil salinan kwk tps kampung sewa mirage:i1 pada tanggal desemberopen bawahmaireriset sri falseinggriskirdatedombagaontsolo mumba, bukti pk surat bawaslu kabupaten waropen nomor bawaslu wrp pm. x11: bukti pkiangkajene dan kepulauan,abd. rahman assegaf, m.i. kom dan ir. muammar melayang, s.t., m.m., ipm., asean eng, pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan tahun nomor urut yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada arsip divinubun, h., m.h., dkk, serta surat kuasa khusus tambahan bertanggal januari memberi kuasa kepada dr. fahri achmad, s.h., m.h., dkk, yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember yang diperbaiki dengan perbaikan: bahwa objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati pangkajene dan kepulauan tahun adalah surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor pp. kpt kpu kab il tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pemilihan pada pemilihan bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan tahun tanggal desember pukul wita, bahwa objek permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah pengumuman komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor pp. puangkajene dan kepulauan tahupangkajene dan kepulauan yang mewakili,mujahidin nip telp: fax: at: mea digital signature email: orrusak wonatorey, s.ip., s.h., mba. alamat jalan salak barat, vi rt. rw. kelurahan tanjung duren utara, kecamatan grogol petamburan, jakarta barat, dki jakarta: nama muhammad imran alamat kampung berisi, rt. rw. kampung berisi, distrik uri fiksinomor pilkada wrp xii tertanggal desember memberi kuasa kepada oktovianus bobot, s.h., kn., vega listing octavia, s.e., s.h., m.h., budi purnomo, s.h., m.h., dan muhammad ilham, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor advokat okto bobot rekan yang beralamat m.t.h. square lt. ug suite jalan m.t. haryono, kavlingi., s.h., m.h., rahman ramli, s.h., m.h., dahlan pidorekaman vicente wa) intinya berupa rekaman percakapan warga kampung lubawai membahas tentang: sejumlah surat suara yang telah dibayar oleh anaknya paslon urut dan diberikan kepada warga buton utk mencoblos surat suara mendukung paslon urut sejumlah ktp warga waropen dihimpun oleh anaknya paslon agar dipinjamkan kepada warga buton untuk mencoblos surat suara demi kepentingan dukungan terhadap paslon urut petit berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut atas, pemohon memohon kepada yang mulia ketu, keputusan kpu kabupaten waropen nomor pl. kpt kpu kab il tahun tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati tahun bertanggal kamis tanggal desember pukul wit sepanjang mengenai perolehan surat suara yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan: menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun pl. kpt kpuwaropen tahun yang benar menurut pemohon dengan perhitungan sebagai berikut:, dari jumlah pemilih menurut dpt tersebut, pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak pemilih, dengan alasan:memilihnokenjayawijaya, kabupaten tolikara pemilih pendukung paslon sebanyak pemilih,, pemilih pendukung paslon yang dipengaruhi money politikolita diatas:, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten waropen untuk melaksanakan pemungutan suara ulang kabupaten waropen, komisi pemilihan umum kabupaten waropen untuk melaksanakan penghitungan suara ulang kabupaten warope, atas nama rusak wonatorey nomor bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp), atas nama muhammad imran nomol tanggal desember bukti fotokopi formulir laporan rio warumboy: bukti fotokopi formulir laporan niko ambisi: bukti fotokopi formulir laporan niko ambisi: bukti fotokopi formulir laporan kristofel wonatorey, bukti fotokopi laporan max gandegua, bukti fotokopi laporan titus morin: bukti fotokopi laporan rio worumboy, bukti fotokopi laporan jonathan wonatorey, bukti laporan pelanggaran mobilisasi massa pendukung paslon untuk pencoblosan berulang ulang, bukti fotokopi formulir laporan kristofel wonatorey, bukti fotokopi formulir laporan kristofel wonatorey, bukti fotokopi laporan jonathan wonatorey, bukti fotokopi formulir laporan kristofel wonatorey: bukti fotokopi formulir laporan anita tuli, bukti fotokopi laporan kristofel wonatorey, bukti fotokopi formulir laporan rio worumboy, bukti fotokopi pleno rekapitulasi tingkat kabupatebelas ribu enam ratus enam puluh kepalan) suara atau sama dengan (empat puluh lima koma enam puluh lima persen,|emapasngancatn pen setan suaradua puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara pemohon hanya mencapai (seribu delapan ratus enam puluh satu) suara, dan total perolehan suara sah adalah sebesar (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh dua) suara:mpat belas ribu enam ratus enam puluh delapanbelas ribu enam ratus enam puluh delapan) suara, dari ambang batas (enam ratus empat puluh tigapemohon mendalilkan pelanggaran itu adalah mengenai: pemilih tidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak suara, pendukung pasangan calon nomor urut yang terpengaruh untuk memilih pasangan calon lain.jyang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak warga nusantara penduduk pendatang) sebanyak yang merupakan pendukung pemohon. pendukung paslon yang terpengaruh memilih paslon lain, tanggapan memohon: bahwa pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran pelanggaran seperti yang telah disebutkan ,yang pemohon dialihkan adalahtegaskan secara hukumyang ditetapkan dan diumumkan oleh kpu kabupaten waropen pukul wit, adalah sah dan berdasarkan hukum. vide bukti adapun perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut suara hendrik wanatorey, sos dan kosinus seri, sp., mm. ,67y6 rusak wanatorly, siap., s.h., mba. dan imran atau sama allen postal daimyo, pd., ,090x dengan mm. dan yeheskiel ambisi, sp. jeremiah bisa, s.h. dan lame maniagasi, s.e. jumlah suara sah met bahwa berdasarkan tabel perhitungan diatas pemohon berada peringkat (empat) dengan perolehan suara sebanyak (seribu kepalan rarus enam puluh satu) suara, bahwa ditolak dalil pemohon angka yang menyatakan bahwa daftar pemilih tetap yang digunakan kpu sebanyak pemilih, karena faktanya berdasarkan data yang ada pada memohon jumlah penduduk kabupaten waropen sebanyak orang (lihat: sumber data: sehingga sangat tidak mungkin angka pemilih seperti yang didalilkan oleh pemohon karena sangat jauh melampaui daftar pemilih tetap dpt): bahwa tolak dalil pemohon angka yang menyatakan pemilih tidak dapat menggunakan haknya sebanyak pemilih, karena: pemilih dari warga nusantara tanggapan memohon: bahwa dalil ini sangat mengada ada dan tidak masuk akal bagaimana mungkin warga nusantara penduduk pendatang) dalam wilayah kabupaten waropen sebanyak suara yang sebanyak memilih pasangan pemohon, karena faktanya sampai saat ini tidak ada data yang valid dan terpercaya yang menyatakan dukungan suara kepada pasangan pemohon, demikian pula data perolehan suara itu tidak dijelaskan dari tps berapa, dari kampung apa dan dari distrik apa diperolehnya suara pemilih tersebut, bahwa tolak dalil pemohon yang menyatakan pemilih pendukung paslon yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti"mencoblos surat suara'dapat sistem noken dilarang kabupaten waropen yang mana asisten ini sesuai dengan terapan kpu pusat tahun yang penerapannya hanya diperuntukkan bagi wilyahrat sekitar kota kabupaten waropen sebanyak pemilih tanggapan memohon bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa ada pemilih pendukung paslon yang tidak mendapat undangan dari panitia untuk memilih tps, karena faktanya bahwa data hasil perolehan suara masing masing tps yang ada pada memohon tidak pernah ada data suara pemilih paslon disuatu tps karena melampaui jumlah dpt setiap tps yang rata rata hanya sebesar s.d. pemilih disetiap tps. lalu kalau suara tps tps mana saja yang pemohon maksudkan dalam dalil tersebut? bahwa ditolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemilih pendukung paslon pemohon yang terdapat distrik yang direkayasa dengan cara tidak mencoblos suara suara akan tetapi panitia penyelenggara menerapkan sistem noken. bahwa ditolak dalil pemohon yang menyatakan pemilih paslon dipengaruhi untuk memilih paslon distrik urfa dan waropen bawah sebanyak pemilih, jumlah selebihnya dari pemilih termasuk surat suara yang rusak telah memilih paslon lain, bahwa dalil ini tidak benar, karena memohon adalah penyelenggara yang tidak punya kepentingan dengan peroleh suara masing masing pasangan calon, yang punya hak memilih adalah masyarakat yang terdaftar dalam dpt bahwa semua pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon adalah mengada ada yang penuh dengan rekayasditolak dalil pemohon angka halaman permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara pemohon sebagaimana diuraikan pada petit dan diatas: sebanyak (dua belas ribu dua ratus satu) pemilih paslon dan ketikuara semestinya yang diraih oleh paslon adalah suara, selisih dari jumlahtapkan memohon, tanggapan memohon bahwa tidak benar dalil pemohon dalam permohonan angka tersebut diatas karena sama sekali tidak menjelaskan perolehan suara semestinya yang diperoleh suara karena suara itu diperoleh dari distrik mana dan tps mana, dengan demikian perolehan suara yang benar dari masing masing pasangan calon adalah sebagaimana yang tersebut dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten waropen nomor: pl. kpt ', bahwa semua temuan pelanggaran sebagai tambahan pemohon yang disusun dalam tabel hal s.d. permohonan adalah mengada adkami tegaskan ditolak semua dalil pemohon angka dan hal. tentang dpt dan pelanggaran sebagai tambahan permohonan pemohon pada perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten waropen mahkamah konstitusi tanggal desember yang mendalilkan bahwa perolehan semestinya bukan suara tetapi suara karena sama sekali tidak beralasan dan tidak dukung oleh bukti dari masing masing suara tps yang ada. adapun perolehan suara pasangan calon setiap distrik adalah sebagai berikut distrik waropen bawah dan kosinus seri, sp., mm. tidak ada rusak wanatorey, s.ip:, eta imran bawaslu allen postal daimyo, pd., kabupaten mm. dan yeheskiel ambisi, sp. waropen jeremiah bisa, s.h. dan lame maniagasi, s.e. lo. total distrik mairei perolehanrusak wanatorey, s.ip., aan kawasan kabupaten waropen s.h., mba. dan muhammad. distrik risetip, aan pasangan galap. total |.) distrik uri falseaan pasangan gala atau bawaslu s.h., mba. dan muhammad mkompnookaono. total distrik inggrisp. total 4m2 distrik kiril. total distrik udate perolehan keterangan urut nama pasangan calon suara tej hendrik wanatorey, sos dan kosinus seri, sp., mm. tidak ada keberatan rusak wanatorey, s.ip., dar, saksi bahdistrik warga perolehan keterangan usuri asah pasangan calontotal distrik domba perolehan keterangan usu nama pasangan calon suara set hendrik wanatorey, sos dan kosinus seri, sp., mm. bupati kabupaten waropen tahun yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten waropen kpu kabupaten waropen),dalam hal ini menyangkut kedudukan hukum legal standing) dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten waropen provinsi papua, bahwadengan nomor urut (dua): bukti bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pemohon, bahwdalam pemilihan calon bupati calon wakil bupati kabupaten waropen tahunrusak wanatorey, siap., tidak ada keberatan s.h., mba. dan muhammad dari saksi pasangan calon atau bawaslu imran kabupateintl distrik wont., dari asah pasangan calon atau bawaslu s.h., mba. dan muhammad 1a9 katakan eretal. total distrik solo mumbai perolehan keterangan urut nama pasangan calon suara keterangan hendrik wanatorey, sos dan kosinus seri, sp., mm. tidak ada keberatan rusak wanatorey, sip, dan alan pasangan calon atau bawaslu s.h., mba. dan muhammad katnoatan werdvide bukti model hasil kabupaten kota kwk halamanselaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati waropen bahwasts mai: pl. sd kpu kab perihal penjelasan mengenai pergantian pejabat lingkungan kabupaten waropen,:uri falsefaisei il paradox tpsampuaradoxronggaiwpainaboghoulnubuatsangsi tps o1,siaemon jayerisiiiisolo mumbafaoipanmyolwaumbainarisinargakirwai tanggal desember pukul wit: bahwa pemohon mengajukan permohonan secara luring (offline) mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib sebagaimana nomor permohonan offline, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohon, bahwapmk tahul mamapaanancaan peottansra seri,sp.,mm nomor urut senggang anmpotatan satwa s,ip.,sh.,mba dan muhammad imran suara nomor urut pemohon berdasarkan tabel hasil penghitungan atas, pemohon berada peringkat keempat dengan perolehan suara pemilih sebanyak suara), bahwa: pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun tingkat tps kampung sooportruantuforuasduk tps tps tps ,tps tps tps ,tps tps tps, danpermohonan pemohon teramat jauh dari ambang batas dan pelanggaran yang didalilkan tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calonsebagai berikut suara rusak samuel wonatorey muhammad permias bisa lame navigasiterbawahnomorhalamanpermohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut kabur atau obscura libel, dengan fakta hukum: pertama, terdapat pertentangan antara petit angka huruf dengan petit angka huruf yang saling bertentangan dan frasa dari sepanjang mengenai perolehan suara yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan bersifat abstrak dan tidak konkrit, sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. selain itu pemohon meminta untuk membatalkan (dua) surat keputusan kpu kabupaten waropen yaitu: surat keputusan kpudan surat keputusan kpu kabupaten waropen nomor pl. kpt kpu kab xi1 tahun tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati tahun kamis tanggal desember pukul wit. padahal memohon hanya mengeluarkan surat. kedua, pada petit angka permohonan dimohonkan penetapan perolehan suara yang benar, tetapi angka yang dimohonkan untuk ditetapkan bukan angka perolehan suara, melainkan angka dpt sebanyak pemilih. ketiga, dalam petit ke permohonan, dimohonkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang kabupaten waropen tanpa menyebutkan tps tps distrik mana saja yang dikehendaki untuk diulang. petit guo juga bertentangan dengan petit berikutnya pada angka yang meminta dilakukan penghitungan suara ulang, dan tanpa menyebutkan tps tps distrik mana saja yang dikehendaki untuk dihitung ulang, karena tidak mungkin dilakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang secara bersamaan. keempat, adanya pertentangan antara petitversi pemohon sementara petit angka pemohon meminta mahkamah konstitusi untuk memerintahkan memohon melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. hal demikian jelas bertentangan karena pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang tidak mungkin dilakukan setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan begitupun sebaliknya penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih menandakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dan tidak mungkin lagi dilakukan psu setelahnya. bahwa contradiction antara dalil dalil permohonan dan atau antar petit mengkonfirmasi kaburnya permohonan yang diajukan pemohon, sehingga terdapat cukup alasan bagi mahkamah konstitusi untuk mengabulkan eksepsi pemohonsengketa atas penetapan dpt dan atau money politics menjadi wewenang badan peradilan lain bahwa mencermati permohonan halaman dan pemohon mempersoalkan penetapan dpt daftar pemilih tetap) dan pelanggaran money politics untuk memilih paslon yang terdapat basis distrik basis kampung, jumlahnya sebanyak pemilihtelahinvasi guo, dalam permohonannya, tidak satupun dalil pemohon yang menunjukkan telah mengajukan upaya pembatalan dan atau perbaikan dpt, tidak pula tergambar telah dilakukannya upaya pembatalan pasangan calon atas tuduhan politik uang dengan mengajukan sengketa pelanggaran tsm bawaslu papua, sehingga terdapat cukup alasan bagi mahkamah konstitusi untuk mengabulkan eksepsi pemohon maka pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi agar.angka huruf halaman permohonan tentang pemilih dari warga nusantara (penduduk pendatang) pendukung paslon pemohon) yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak pemilih, adalah tidak benar. tidak benar, karena dalil guo kabur, tidak dapat menunjukkan siapa yang mempengaruhi dan siapa atau paslon mana yang diuntungkan, dan pemohon tidak dapat memastikan bahwa ke pemilih tersebut, seandainya memilih, akan memberikan suaranya semua kepada pemohon, karena sifat uber judulnya dalam memilih. bahwa dalil pemohon pada angka huruf halaman permohonan tentang pemilih paslon yang terpengaruh supaya memilih paslon lain, seperti yang tidak menerima undangan untuk memilih tps, terdapat pemilih pendukung pemohon, adalah tidak benar. tidak benar, karena dalil guo kabur, tidak dapat menguraikan siapa yang mempengaruhi supaya memilih paslon lain, serta tidak pula menunjukkan bahwa sejumlah pemilih tersebut benar benar pendukung militan pemohon yang dipastikan memilih paslon urut bahwa dalil permohonan yang menyatakan pelaksanaan dua distrik dengan menerapkan sistem noken, adalah tidak benar. dalil guo tidak benar karena selain kabur, tidak menyebutkan distrik mana yang dimaksud diselenggarakan noken, juga pada kenyataannya dalam penyelenggaraan pemilihan kabupaten waropen tidak ada yang menggunakan sistem noken. bahwa tidak benar tuduhan pemohon tentang penyelenggaraan kabupaten waropen menggunakan nokyang menetapkan bahwa dari jumlah pemilih menurut dpt tersebut dapat dirinci sebagai berikut: pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak pemilih, dengan alasan,:: pemilih pendukung paslon yang dipengaruhi money politicsetit dan diatas:iukti pt bahwa dalil pemilih pendukung paslon nomor urut yang dipengaruhi untuk memilih paslon nomor urut dua distrik yaitu distrik urfa dan distrik waropen bawah sebanyak pemilih, hal tersebut adalah tidak benar. dalil guo tidak benar, karena dalam kontestasi pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, para peserta dan tim sukses diperbolehkan melakukan tindakan mempengaruhi warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih dengan berkampanye agar memilih dirinya. pemohon tidak menguraikan dengan cara bagaimana tindakan mempengaruhi pendukungnya, dan tidak dapat pula memastikan bahwa ke pemilih tersebut adalah benar benar tidak bisa lain hati pemohon. bahwa dalil pendukung pemohon dipengaruhi politik uang sebanyak pemilih paslon dalil guo, selain kabur, tidak menunjukkan siapa atau paslon mana yang melakukan politik uang, kapan dan dimana perbuatan politik uang tersebut terjadi, dalil tersebut juga tidak cukup untuk menujukkan bahwa pemohon telah mengajukan keberatan kepada bawaslu atas kejadian politik uang. bahwa sebagai tanggapan terhadap alat bukti yang daftarnya termuat dalam permohonan angka halaman pihak terkait menegaskan bahwa bukti bukti sampai dengan berbentuk formulir laporan dari beberapa kejadian, bukan berbentuk rekomendasi bawaslu atas laporan beberapa kejadian. sepanjang bukti yang diajukan masih sebatas berbentuk laporan, maka bisa jadi laporan yang dimaksud memang masih dalam proses ataupun memang tidak terbukti. dengan demikian, maka bukti bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil pemohon tentang telah terjadinya pelanggaran yang mempengaruhi keterpilihan pasangan calon. bahwa demikian pula terhadap daftar alat bukti pada halaman permohonan yang oleh pemohon disebut dengan istilah temuan, atas pelanggaran pelanggaran distrik uri false, alat bukti tersebut tidak cukup untuk menguatkan dalil pelanggaran versi pemohon sepanjang tidak ada rekomendasi dari bawaslu waropen atas dugaan temuan temuan pelanggaran dimaksud. atas dasar uraian bantahan pihak terkait tersebut, maka seluruh dalil dalil permohonan pemohon tidak satupun yang terbukti, sehingga beralasan bagi mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon untuwaropen nomorwaropenfotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi papua nomor p1. kpt prov xitanggal novemberangka huruf yang pada intinya menyebutkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dengan alasan dipengaruhi hak pilihnya sebanyak pemilih warga nusantara dan juga pendukung pasangan calon nomor urut serta selebihnya memilih pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut danangkan tentang hasil hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran sebagaimana tugas dan fungsi bawaslu dalam pengawasan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten waropen tahun bahwa bawaslu kabupaten waropen telah melakukan upaya pencegahan menjelang pemungutan suara yaitu dengan mengeluarkan himbauan secara langsung kepada masyarakat untuk hadir tps tps menggunakan hak pilihnya dengan memperhatikan protokol kesehatan: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten waropen pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten waropen pada tanggal desember terdapat pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya tps pada hari pemungutan dan perhitungan suara dari jumlah dpt yang ditetapkan oleh kpu kabupaten waropen sebagaimana terdapat pada formulir d hasil kabupaten, bukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilihan berupa mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu: hasil pengawasan atas pokok permohonan (halaman angka huruf pada intinya menyebutkan pemilih pendukung pasangan calon nomor urut (dua) dipengaruhi hak pilihnya untuk memilih pasangan calon lain, yaitu tidak diberikan undangan untuk memilih sebanyak pemilih, direkayasa hak pilihnya menggunakan sistem noken berjumlah pemilih (dua) distrik, dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor urut (empat) (dua) distrik yaitu distrik uri false dan waropen bawah sebanyak pemilih, dan sisa dari pemilih telah memilih pasangan calon lain termasuk surat suara yang rusa. keberatan tersebut disampaikan sebagai laporan kepada bawaslu kabupaten waropen. adapun perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan hama hendrik wonatorey dan kosinus eessssdaas man rusak wonatorey dan muh mes daa mann oleh postal daimyo dan permias bisa dan lame meanuri false yang dimiliki panas distrik uri false adalah: pasangan calon perolehan hama hendrik wonatorey dan kosinus pemakan man rusak wonatorey dan muh sae mann oleh postal daimyo dan permias bisa dan lame pena bukti pk bahwa berdasark pada tanggal desember yang dihadiri (empat) saksi pasangan calon, terdapat kesalahan penulisan pada data jumlah surat suara tetapi telah diperbaiki panitia pemilihan distrik dan diterima oleh semua saksi pasangan calon. adapun perolehan suara untuk masing masing pasangan calon adalah: pasangan calon perolehan sama hendrik wonatorey dan kosinus pemda man rusak wonatorey dan muh oleh postal daimyo dan permias bisa dan lame yang dimiliki panas distrik waropen bawah adalah: pasangan calon perolehan hama hendrik wonatorey dan kosinus rusak wonatorey dan muh tesssiasi man oleh postal daimyo dan permias bisa dan lame pena mean bukti pk bahwa tidak terdapat keberatan terkait adanya pelaksanaan sistem noken dari saksi pasangan calon nomor urut (dua) saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik uri false dan tingkat distrik waropen bawahpenggunaan sistem noken pada pelaksanaan pemungutan suara kabupaten waropenmempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu. hasil pengawasan atas pokok permohonan (halaman angka huruf pada intinya menyebutkan adanya money politics dari pasangan calon nomor urut sembilan) distrik dan (tujuh puluh) kampung desa terhadap pemilih pendukungpernah menerima laporan nomor pl pb kab xi1 pada tanggal desember dari saudara betul amandel terkait adanya dugaan pelanggaran, seorang asn memberikan uang dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor berdasarkan laporan tersebut, bawaslu kabupaten waropen menindak lanjuti dengan melakukan kajian awal terkait keterpenuhan syarat formel, materiel laporan kemudian menyampaikan kepada pelapor dengan nomor: bawaslu. kab wrp pm. x11 untuk melengkapi laporan tersebut paling lambat (dua) hari sejak pemberitahuan diterima. namun sampai batas waktu tersebut pelapor tidak melengkapi laporannya sehingga laporan tersebut tidak dapat registrasi karena tidak memenuhi syarat formel dan materiiangka pada intinya menyebutkan adanya temuan pelanggaran pada hari pemungutan suara tanggal desember yang terlampir dalam tabel dengan kode alat bukti s.drio warumboy pada tanggal desember dengan nomor laporan pl pb kab xi1 perihal pelanggaran penduduk kampung ronggaiwa, penjual ikan menggunakan undangan warga kampung berisi lakukan pencoblosan beberapa tps berisi dan sanggup1dari saudara niko ambisi yang menyebutkan bahwa terlahir dance ambisi (tidak sebagai panitia) bersama sama telah melakukan praktek membagi bagikan surat suara yang dilakukan anggota pps, saksi pasangan calon nomor urut menolak cara kerja bagi surat suara pada kejadian solo mumbai jam wit. terhadap hal tersebut tidak pernah dilaporkan pada bawaslu kabupaten waropen: bahwa terhadap dalil permohonan yang menyebutkan laporan pelanggaran dari saudara niko ambisi yang menerangkan bahwa setelah pleno ppd ada kejadian distrik solo mumbai terdapat kesepakatan saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut untuk gabungkan surat suara yang mana didatangi oleh wakil pasangan calon nomor urut terkait hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas distrik solo mumbai pada tanggal desember tidak terdapat keberatan terkait dengan hal tersebut:surat suara yang hendak dibagikan oleh anggota pps kampung berisiyang: temuan pelanggaran sebagai tambahan permohonan pemohon pada php kabupaten waropen tanggal desember (sebagaimana terlampir bukti s.d. kode jenis alat bukti formulir laporan rio bahwa ronald manuel warga kab. warumboy lain asal roanggahwa kerajaannya sebagai pedagang ikan: hadir tps kampung berisi jam lalu mengunakan undangan warga kampung berisi waropen utk melakukan pencoblosan, ternyata bersangkutan telah mendatangi beberapa tps beberapa tempat berisi dan sanggup, hal ini disuruh oleh paslon nomor (tiga) formulir laporan niko bahwa terlahir dance ambisi (tdk ambisi sebagai panitia) bersama sama telah melakukan praktik membagi bagikan surat suara yang dilakukan anggota pps, saksi paslon nomor urut menolak cara kerja bagi surat suara kejadian solo mumbai jam wit formulir laporan niko menerangkan: setelah pleno ppd ada ambisi kejadian distrik solo mumbai terdapat kesepakatan saksi paslon nomor urut dan paslon nomor urut untuk gabungkan surat suara yang mana didatangi oleh wakil paslon nomor urut formulir laporan bahwa surat suara yang hendak dibagi kristofel wonatorey bagi oleh gabriel worumray anggota pps kampung berisi dengan saksi elsianus hitifahubanmax gandeguai pada tanggal desember dengan nomor laporan: pl pb kab x11 tentang terjadi bagi suara distrik wont tps distrik wont dimana pasangan calon nomor urut menolak proses tersebut, bukti pk bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor: pl kab x11 tersebut, bawaslu kabupaten waropen telah menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi bukti bukti sesuai peristiwa, uraian singkat kejadian yang dilaporkan melalui surat nomor bawaslu. kab wrp pm. x11aterhadap dalil permohonan yang menyebutkan adanya laporan dari saudara titus morin tentang tps batu zaman waropen bawah pada pukul wit ditemukan (tiga) orang mencoblos dengan menggunakan surat undangan milik orang lain. berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps batu zaman pada tanggal desember tidak terdapat temuan dan laporan terkait hal tersebutrio warumboy pada tanggal desember dengan nomor laporan: pl pb kab xi1 perihal menggunakan undangan hak pilih orang lainperihal menggunakan undangan orang lain pemilih laki laki menggunakan undangan perempuan atas nama mega menari tps berisi uri false: bukti pk bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor pl pb kab xiimobilisasi massa pendukung paslon nomor untuk pencoblosan berulang ulang kali tps berbeda tidak pernah dilaporkan pada bawaslu kabupaten waropen. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten waropen pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara tidak ditemukan adanya pelanggaran mobilisasi masssaudara willem loisirs yang melakukan pencoblosan beberapa kali tpswarga waren yang mencoblos berulang ulang tps kampung berisi, bukti pk bahwa menindaklanjuti laporan dengan nomor pl pb kab xitentang zulkifli terlahir menggunakan surat suara saudari ima asis yang diperoleh dari roby diri salah satu pegawai negeri dari dinas lingkungan hiduppps kampung berisi yang tidak membagikan undangan kepada pemilih, anto uci pada tanggal desember dengan nomor laporan pl pb kab x11 tentang saudara nanus kodama anak laki laki usia tahun untuk mencoblos surat suara tps yang disaksikan mariaerdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten waropen pada tahapan pungut hitung terkait penelusuran distrik domba tidak ditemukan pelanggaran pencoblosan yang lakukan oleh anak laki laki usia tahun memilih tps kampung fafad, bukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen tidak pernah menerima laporan dari saudara christopher wonatorei terhadap saudara lame maniagasi telah melakukan intimidasi dengan cara membawa surat undangan terhadap saksi maklon nuborai tps kampung nubuat. berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung nubuat pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara tps kampung nubuat tidak ditemukan adanya pelanggaran, bukti pk bahwa bawaslu kabupaten waropen menerima laporan dari saudara rio warumboy yang diantarkan oleh saudara chritofel wonatorey pada tanggal desember dengan nomor laporan nomor: pl pb kab x11 perihal penduduk kampung ronggaiwa penjual ikan menggunakan undangan warga kampung berisi lakukan color beberapa tps berisi dan sanggup: (vide: (vide bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas distrik warga pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik warga pada tanggal desember tidak ada perubahan berdasarkan hasil perolehan suara dan berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten waropen pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal desember saat penyampaian rekapitulasi hasil perhitungan suara distrik warga di skors sebanyak (dua) kali karena terdapat kesalahan penulisan angka pada suara rusak atau keliru color yang diterima oleh saksi akan tetapi penjelasan atas kesalahan penulisan jumlah surat suara masih belum dapat diterima oleh saksi. kemudian rekapitulasi hasil perhitungan suara dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan dan hasil perbaikan yang dibacakan oleh ketua ppd warga disahkan oleh kpu kabupaten waropen pada pkl wit, bukti pk (vide bukti pk sedangkan untuk tps urfa sanggup dan demon jaya tidak ada keberatan saksi saksi,erdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung ekonomi distrik waropen bawah temukan terdapat beberapa orang diduga menggunakan hak pilih lebih dari kali pada tps berdasarkan temuan tersebut bawaslu kabupaten waropen mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang psu) berdasarkan surat nomor: k. bawaslu wrp pm. x11 tanggal desember karena terbukti terdapat beberapa orang menggunakan hak pilih lebih dari kali pada tps kampung ekonomi distrik waropen bawah, bukti pk bahwa berdasarkan temuan pada tps kampung ekonomi distrik waropen bawah tersebut diatasdimana telah ditetapkan (sebelas) orang tersangka dan saat ini telah masuk tahap persidangan pengadilan negeri kepulauan ya: bukti pk asli formulir model laporuri false, bukti pk asli formulir model lapor, bukti pk fotokopi penerimaan laporan nomor: pl pb kab xi1 pada tanggal desember dari saudara betul amandel: bukti pk asli penerimaan laporan nomor: pl pb vi pada tanggal desember yang dilaporkan rio warumbaypanas distrik solo mumbaii1 tanggal desember dari christofel wonatorey: bukti pk asli surat pemberitahuan melengkapi nomor: bawaslu. kab rp pm. x11 tanggal desember bukti pk asli pemberitahuan status laporan nomor: pl pb vi tertanggal desember bukti pk asli penerimaan laporan nomor: pl pb kab x11 tanggal desember dari max gandeguaibukti pk asli formulir model laporan hasil pengawasan pengawas tps batu zaman pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bukti pk asli laporan nomor: pl pb kab x11 tanggal desember dari rio warumbaypenerimaan laporan nomor: pl pb kab x11 tanggal desember formulir laporan max distrik wont oleh seluruh anggota gandegua pps distrik mengejar surat suara yang belum dicoblos pemilih tps atas kejadian terus menerus dilakukan, kemudian oleh saksi nomor urut menolak cara cara yang bertentangan dengan tertib berdemokrasi: formulir laporan titus tps batusaman warga pada pukul morin ditemukan (tiga) orang mencoblos dengan menggunakan surat undangan milik orang lain formulir laporan rio tps kampung berisi: dolfimus worumboy way menggunakan undangan orang lain untuk mencoblos, saksi kejadian ini adalah kristofel monitored formulir laporan ode terlahir sebagai pemilih laki laki jonathan wonatorey telah mencoblos tps berisi urfa, lalu mencoblos lagi surat suara dengan menggunakan surat undangan yang tertulis nama perempuan bernama mega mei: laporan pelanggaran massa pendukung paslon nomor urut mobilisasi massa mencoblos berulang kali tps berbeda pendukung paslon untuk pencoblosan berulang ulang formulir laporan elem loisirs terlahir: pendukung kristofel wonatorey paslon nomor urut telah dibayar rp200. (dua ratus ribu rupiah) oleh recki moniagas, untuk melakukan pencoblosan surat suara beberapa tps area sanggup formulir laporan murni admin: warga kampung waren kristofel wonatorey telah melakukan pencoblosan surat suara berulang ulang tps berisi iii dengan menggunakan surat undangan orang lain, diketahui oleh anggota pps yang bertugas dengan saksi jonathan wonatorey formulir laporan zulkifli melapor: menggunakan surat jonathan wonatorey suara sdr. ims asis yang diperoleh dari roby duwitri sebagai salah satu pegawai1 tanggal desember dari jonathan wonatorey, bukti pk asli surat pemberitahuan melengkapi nomorjonathan wonatorey, bukti pk asli penerimaan laporan nomor: pl pb kab xi tanggal desember dari anto ucianto uci,rhitungan suara terkait penelusuran distrik domba: bukti pk asli formulir model laporan hasil pengawasan panas tps kampung nubuat pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara: bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan panas distrik warga pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat distrik, bukti pk asli surat bawaslu kabupaten waropen nomor bawaslu wrp pm. x11 tanggal desemberdan nomor: r. enegeri dari dinas lingkungan hidup, kejadiannya disaksikan sdr. lodowir wonatorey formulir laporan undangan yang tidak dibagikan oleh kano ronson ono pelat ron formulir laporan anita radius kondang terlahir: mengunakan tuli anak laki laki usia tahun untuk mencoblos surat suara tps kejadian ini disaksikan maria formulir laporan lame maniggasi terlahir telah kristofel wonatorey melakukan intimidasi dengan cara membawa surat undangan terhadap saksi maklon nuborai tps kampung kai nubuat formulir laporan rio ronald immanuel def'terlahir: worumboy sebagai pedagang ikan penduduk kampung asal berisi telah menggunakan surat undangan warga kampung berisi dan telah mencoblos tps dan tps sanggup pleno rekapitulasi perbaikan banyak (lima) kami dari tingkat kabupaten ppd distrik warga yang seharusnya sudah selesai tingkat pleno distrik bukan diperbaiki pleno rekapitulasi tingkat kabupaten video ditemukan orang pemilih kampung waren distrik uri false tps urfa sanggar yang menggunakan surat undangan yang dikeluarkan tps waren kemudian surat itu digunakan oleh mereka untuk color tps urfa sanggar kemonjaya memilih paslon nomor dan mencoblos kali menggunakan ktp dan undangan orang lain merupakan warga desa lima distrik uri false (or pelanggaran perang ung garan sumber datyang pada pokoknya meliputi: bahwa dari daftar pemilih tetap dpt) kabupaten waropen tahun sebanyak pemilih terdapat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan alasan pemilih dari warga nusantara dengan cara tertentu dipengaruhi hak pilihnya sebanyak pemilih adalah pendukung paslon sedangkan selebihnya memilih paslon paslon paslon bahwa terdapat pemilih paslon yang terpengaruh supaya memilih paslon lain, seperti pemilih tidak menerima undangan dari panitia untuk memilih terdapat pemilih pasangan calon pemilih pendukung pasangan ca: dan terdapat pemilih (sisa sesuai dpt), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak, adanya temuan pelanggaran sebagai tambahan permohonan pemohon, sebagaimana terlampir dalam uraian daftar bukti s.d untuk mendukungpemilih nusantara sebanyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana diuraikan pemohon pada halaman permohonannya, menurut mahkamah merupakan dalil yang tidak jelas, karena tidak ada uraian mengenai bagaimana para pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mana saja hal tersebut terjadi. tidak ada uraian yang jelas dan aturan yang menjadi dasar pemohon untuk menjelaskan apa yang dimaksud pemohon sebagai warga nusantara dan dari mana pemohon mendapatkan bahwa terdapat sebanyak pemilih yang menurut pemohon adalah pendukung pasangan calon nomor urut perihal dalil pemohon tentangangan calon nomor urut juga menurut mahkamah adalah tidak jelas, karena tidak ada penjelasan dalam uraian permohonan mengenai dari mana pemohon dapat memastikan pemilih tersebut adalah pendukung pemohon pasangan calon nomor urut, perihal dalil mengenai pemilih pendukung paslon dipengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor urut distrik urfa dan waropen bawah sebanyak pemilih dan pendukung paslon yang dipengaruhi politik uang sebanyak pemilih menurut mahkamah adalah dalil yang tidak jelas, karena tidak ada uraian mengenai kapan, mana dan siapa yang melakukan perbuatan memengaruhi pemilih serta dengan cara apa pemilih tersebut dipengaruhi. tidak ada uraian dalam permohonan mengenai dari mana pemohon mendapatkan data sejumlah pemilih tersebut adalah pendukung pasangan calon nomor urut perihal dalil adanya panitia penyelenggara menerapkan sistem noken (dua) distrik menurut mahkamah juga merupakan dalil yang tidak jelas, karena tidak disebutkan distrik mana saja yang dimaksud pemohon atau setidaknya tps mana hal tersebut diduga terjadi oleh pemohon: bahwa mengenai dalil yang diuraikan pemohon dalam halaman permohonan pemohon hanya berupa tabel keterangan daftar bukti tanpa ada uraian yang jelas mengenai kaitannya dengan dalil pemohon. menurut mahkamah uraian pada tabel tersebut bukanlah dalil, namun merupakan keterangan bukti tanpa adanya uraian dalil yang jelas khususnya dalam kaitannya dengan perolehan suara pemohon atau pemeriksaan lanjutanaer panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat peka mujahidin nip telp: fax: tkitar persen uri berisi pak kris surat undangan tidak false edaran panitia pak dwi, pemungutan suara ibu kepada warga nanlohi, pemilih nusantara 3nama kampung berisi diatas saksi terdaftar dalam dpt dari paslon ditemukan orang warga uri urfa pak kris pemilih yang kampung false sang menggunakan surat waren gai pak dwi, undangan yang ibu dikeluarkan tps nanlohi, waren kemudian surat itu digunakan 3nama oleh mereka untuk diatas saksi color tps dari paslon urfa sanggar ada pemilih yang warga uri pak kris menggunakan kampung false pencoblosan kali berisi pak dwi, dengan ibu menggunakan hak nanlohi, pilih orang lain setelah ditanya 3nama panitia dia suruh oleh diatas saksi seorang pns dari paslon bernama rabbi dewiki seorang kepala dinas lingkungan hidup seorang wanita warga uri kemono pak atop memilih tps desa false aya tim dari kemonjaya memilih lima paslon paslon nomor dan mencoblos kali menggunakan ktp dan undangan orang lain sejumlah warga warga uri berisi dari tim orang buton berasal dari false paslon dari kabupaten lain kampung yang dikoordinir ogawa ade bergabung waropen dengan warga kampung ronggaiwa waropen: diberikan surat undangan dan mencoblos surat suara tps berisi sebagai pendukung pasldang pariaman, provinsi sumatera barat, tahun yang diajukan oleh: nama tri suryadi, s.e., pekerjaan swasta alamat korong sungai sirah, kenagarian lubang, kecamatan sungai limau, kabupaten padang pariaman nama taslim, s.h., m.m. pekerjaan pensiunan pns asn alamat jalan agus salim timur, kelurahan kampung baru, kecamatan pariaman tengah, kota pariamankhusus, bertanggal desember dan desember memberi kuasa kepada zulbahri, s.h. dan syusvida pastri, s.h., advokat pada kantor advokat pengacara dan bantuan hukum zulbahri, s.h. associates beralamat jalan kolonel purn. anas malik komplek pertokoan green city blok pass pariaman dan hj. hifa wayang, s.h., m.h., abdul aziz manny, s.h., m.h., dan hotmaraja nainggolan, s.h., m.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hifa wayang partners, beralamat gedung gajah abc lantai jalan dr. rahardjodang pariaman, berkedudukan jalan padang baru nomor nagari parit malintang, kecamatan enam lingkung, kabupaten padang pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal januari memberi kuasa kepada rony saputra, s.h., m.h., muhammad fauzan azim, s.hi., m.h., seniman s.hi., m.h., erik seria, s.hi., m.h., ahmad royal nasution, sy., m.h., pria madonna, s.h., dan jamil, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor sharon and associates law office , beralamat jalan sarang gagak mungil nomor kelurahan enduring, kecamatan kurangi,sehari bur, s.e., m.m. pekerjaan wakil bupati padang pariaman alamat rimba jawi jawi, korong kampung guci, kecamatan 2x11 enam lingkungan, padang pariaman, sumatera barat nama drs. rahang, m.m. pekerjaan pegawai negeri sipil alamat sungai tarik, kecamatan batang hasan, padang pariaman, sumatera barat.bertanggal januari memberi kuasa kepada adil abdi harahap, s.h., m.h., dan yanti fitria harahap, s.h., advokat dan penasihat hukum pada kantor adil harahap rekan, beralamat gedung regatama lt. jalan pariaman dalam nomor pasar manggis, setia budiuu, maka pemohon tidakri kerja sebagaimana dimaksud dalam angka pmk tahunwib:hemat pemohon, sesungguhnydengan hasil rapat bahwa perbuatan yang dilakukan atas nama yusnelly era bukan merupakan pelanggaran netralitas asn dikarenakan dia sudah cuti diluar tanggungan negara bukti pkrhadap temuan nomor tm pb kab x1 dengan menetapkandisekitar kecamatanupa surat dariuntuk mencari keterangan dalam peristiwa tersebut serta membentuk tim penelusuran bukti pk berdasarkan hasil penelusuranpendampingan bersama unsur gakkumdu padang pariaman yakni kepolisian resorberupa alat berat excavator) yang diduga dilakukan oleh pasangan calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur dan rahang pada kegiatan pelebaran dan pembukaan jalan korong sungai dandang, nagari iii koto aur malintang selatan, kecamatan koto aur malintang. dan korong lancang, nagari iii koto aur malintang selatan, kecamatan koto aur malintang pada tanggal oktober kecamatan koto aur malintadanya uraian kejadian serta saksi yang mendukung terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur serta tidak adanya alat bukti yang cukup mendukung maupun bukti penunjuk terhadap dugaan pelanggaran tersebut bukti pk bahwa berkenaan dengandimana kalau pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor urut kalah, maka blt berikutnya tidak akan disalurkan bukti pk bahwaterkait adanyayakni kepolisian resor kabupaten pariaman danidentitas pelaku tidak ada serta tidak adanya uraian kejadian yang menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut dilakukdalam masa kampanye telah memanfaatkan fasilitas negara, dengan mendirikan baliho dihalaman kantor nagari gada informasi adanyalingkung, selanjutnya dari informasi tersebut dituangkan kedalam formulir informasi awalditemukan siapa yang memasang dan mencopot billboard spanduk bakal calon bupati padang pariaman atas nama sehari bur dan rahang dan pada saat penelusuran billboard spanduk bakal calon bupati padang pariaman atas nama sehari bur dan rahang tersebut sudah tidak ada lagi terpasang dihalaman kantor nagari galur tersebutnomor urut dalam masa kampanyenetralitas aparatur sipil negara asn)selanjutnya dariberdasarkan informasi awal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno bukti pk dan menetapkan bahwa informasi dugauntuk ditindaklanjuti dan dilakukan penelusuran denganyakni terkait dengan dugaan netralitas aparatur sipil negara yakni suhardi selaku camat batang anai dan andes selaku kepala bidang pada dinas perdagangan ketenagakerjaan koperasi dan ukm pemerintahan kabupaten padang pariaman,bukti pk berdasarkan hperihal dugaan pelanggaran netralitas asn yang diduga dilakukan oleh camat batang anai atas nama suhardi dan kabid didagnakerkop ukm padang pariaman atas nama andes maryammaka bawaslu kabupaten padang pariaman meregisternya dengan temuan nomor tm pb kab xi1 bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada saksi yang bernama dini ramadan, vivi angelina, roman, dan pelaku terlahir yakni suhardi selaku camat batang anai, dan andes maryam selaku kabid didagnakerkop dan ukm padang pariaman oleh bawaslu kabupaten padang pariaman bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh bawaslu kabupaten padang pariaman, selanjutnya bawaslu kabupaten padang pariaman menyusun kajian yang tertuang dalam temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk tertanggal desember dengan hasil kajian yakni bahwa pelaku atas nama suhardi dan andes maryam diduga melanggar ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yakni: hurufhuruf (c)muan nomor tm pb kab x11 dengan menetapkan tindakan terlahir tersebut teruskan komisi aparatur sipil negara bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman mengumumkan status temuan nomor tm pb kab x11 sebagai pemberitahuan papan pengumuman informasi bawaslu kabupaten padang pariaman bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman telah meneruskan temuan nomor tm pb kab x11 komisi aparatur sipil negara kain), selanjutnya bawaslu kabupaten padang pariaman masih menunggu tindak lanjut dari komisi aparatur sipil negara bukti pk bahwa pada tanggal januari bawaslu kabupaten padang pariaman telah menerima tembusan surat dari komisi aparatur sipil negara dengan nomor kain perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas asn a.n. sdr. suhardi nip: dengan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang, serta. sdr. andes maryam nip: dengan memberikan sanksi hukuman disiplin sedang bukti pk bahwa pada dalil permohonan pemohon pada angka huruf point bawaslu kabupaten padang pariaman telah menjelaskan pada keterangan point dan dengan melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan bukti pk sampai dengan pk dan pk sampai dengan pk menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten padang pariamterkait proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman, bukti pk fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman nomor pl. kpt kpu kab xi1 bukti pk fotokopi berita acara model hasil kabupaten kota kwk, bukti pk fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, bukti pk fotokopi formulir model informasi awal dugaan pelanggar, bukti pk fotokopi berita acara rapat pleno pembahasan tindak lanjutsurat keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum kabupaten padang pariaman terkait pembentukan tim penelusuran terkaitberita acara keterangan informasi awallembaran teknis gakkumdu kabupaten padang pariammemorandum understanding bersama organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat, bukti pk fotokopi ad art organisasi pemuda pancasila, bukti pk fotokopi surat cuti sehari bur calon bupati padang pariaman nomor urut bukti pk fotokopi formulir model informasi awal laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan olehinformasi awaloleh sehari bur, bukti pk fotokopi surat keputusan sk) penelusuran terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh sehari bur calon bupati padang pariaman nomor urut bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasantemuan nomor tm pb kabpembahasan pertama sentra gakkumdu padang pariaman temuan nomor tm pb kab bukti pk fotokopi formulir model a11 kajian dugaan pelanggaran dengan temuan nomor tm pb kab bukti pk fotokopi pembahasan kedua sentra gakkumdu padang pariaman temuan nomor tm pb kab bukti pk fotokopi berita acara rapat pleno kajian temuan nomor tm pb kab bukti pk fotokopi formulir model pemberian status temuan nomor tm pb kab bukti pk fotokopi formulir model laporan atas nama iklan darma putra dan azwar anas: bukti pk fotokopi bukti surat kuasa, bukti pk fotokopi alat bukti laporan: bukti pk fotokopi formulir model tanda bukti penyampaian laporan nomor: lp pb kab bukti pk fotokopi lembaran teknis pendampingan sentra gakkumdu padang pariaman pada laporan nomor lp pb kabadanya keberpihakan penyelenggara pilkada kpu dan bawaslu) kabupaten padang pariaman yang seakan dengan sengaja melakukan aksi pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh paslon dan sama sekali tidak mengemban amanah sebagaimana yang ditentukan oleh uu, sehingga sebagai akibatnya terjadi perbuatan pelanggaran berlanjut yang dilakukan oleh paslon adapun keberpihakan dari penyelenggara dimaksud dapat pemohon rinci sebagai berikut: keberpihakan kpu padang pariaman: bahwa kpu padang pariaman, seakan sengaja menutup mata, dan bahkan sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah tertuang dalam dan tahun atas perbuatan pelanggaran dalam masa kampanye yang telah dilakukan oleh sehari bur paslon selaku petahana.adapun sumber dana pengadaan bibit ikan dimaksud, adalah tahun anggaran pada dinas kelautan dan perikanan(bukti kpu padang pariaman, secara terang terangan dan kasat mata berpihak kepada paslon hal itu ditandai dibuktikan dengan pemasangan baliho paslon pada kantor kpu padang pariaman tanpa disertai dengan gambar lambang partai pengusung. padahal bukti pk fotokopi formulir model kajian awal laporan nomor lp pb kab bukti pk fotokopi berita acara pleno kajian awal laporan nomor lp pb kab bukti pk fotokopi bukti identitas pelapor dengan laporan nomor lp pb kab bukti pk fotokopi formulir model surat pemberitahuan kelengkapan laporan lp pb kab bukti pk fotokopi berita acara pleno laporan nomor lp pb kab bukti pk fotokopi formulir model a17 status laporan lp pb kab bukti pk fotokopi surat penerusan informasi dugaan pelanggaran pemilihan dari bawaslu provinsi sumatera barat: bukti pk fotokopi formulir modelberita acarasurat keputusan ketua bawaslu kabupaten padang pariaman pembentukan tim penelusuran informasi awal, bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawaslaporan hasil pengawasformulir model temuan nomor registeremuan nomor register: tm pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir model a11 kajian temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk fotokopi pembahasan kedua sentra gakkumdu terkait temuan nomor register tm pb kab xiregister tm pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasantemuan dengan nomor register:pembahasan kedua sentra gakkumdu terkait tm pb kab x1tm pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir modelsurat keputusan ketua bawaslu kabupaten padang pariaman perihal pembentukan tim penelusuran terkait: bukti pk fotokopilembaran teknis sentra gakkumdu padang pariaman dalam pendampiterkait deformulir model temuan nomor tm pb kab x1 bukti pk fotokopi formulir model kajian temuan nomor tm pb kab x1 bukti pk fotokopi notulensi dan dokumentasi terkait hasil bukti pk fotokopi berita acara rapat pleno kajian temuan nomor tm pb kab x1 bukti pk fotokopi formulir model tentang pemberitahuan status temuan nomor: tm pb kab x1pendampinganberita acara rapat plenosurat keputusan sk) penelusursurat keputusan ketua bawaslu kabupaten padang pariaman perihal pembentukan penelusurantemuan nomorberita acara pleno temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir model pemberitahuan status temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir model penerusan dugaan pelanggaran temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk fotokopi tembusan surat komisi aparatur sipil negara atas nama suhardi dan andes marykansalah satu persyaratan untuk maju sebagai kandidat bupati wakil bupati menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu adanya dukungan dari partai pengusung, dan partai pendukung bukti kpu padang pariaman, sengaja tidak mempublish lapak laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye) yang telah diserahkan oleh ketiga kandidat paslon pada tanggal desember padahal hal itu sangat penting bagi masyarakat pemilih untuk mengetahui dari mana sumber, dan pemanfaatan dana tersebut dan sekaligus untuk mengetahui apakah pihak auditor yang kelak akan mengaudit lapak dimaksud telah bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh uu: keberpihakan bawaslu padang pariaman:lon bawaslu padang pariaman berpihak kepada paslon hal itu ditandai dibuktikan dengan adanya kerja sama tertulis pada tanggal desember bukti yang dilakukan oleh bawaslulon bukti sehingga dengan demikian fakta ini sesungguhnya secara yuridis telah membuktikan pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh bawaslu selaku penyelenggara pilkada kabupaten padang pariaman tahun bahwa sebagai konsekuensi logis dari perjanjian kerja sama dimaksud, ternyata bawaslu padang pariaman tidak lagi melaksanakan tupoksinya, dan bahkan sengaja abai terhadapataudang pariampadang pariaman ditetapkan oleh memohon dalam (vide bukti bukti bukti pt bukti pkkab padangpariaman.kpu.go.id pada tanggal desember pukul wib (vide risalah sidang perkara nomor php.bup xix bertanggal februari hlm. bukti dan bukti pt 6j,adang pariam, dan pokok permohonan pemohonadang pariamln) panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat mujahidin nip telp: fax: papi annjumlah pelanggaran, sehingga menjadi perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh paslon ditengah masyarakat secara tsm terstruktur, sistematis, dan masif). terhadap keberpihakan penyelenggara kpu dan bawaslu) padang pariaman dimaksud, pemohon melalui kuasanya pada tanggal desember telah menyurati bawaslu provinsi sumatera barat (bukti bahwa terhadap laporan kuasa pemohon dimaksud, ternyata pihak bawaslu provinsi sumatera barat telah mendelegasikan kepada bawaslu padang pariaman. akan tetapi sampai saat permohonan ini didaftarkan pada mahkamah konstitusi, ternyata tidak ada tindak lanjutnya terhadap hal tersebut. hal itu dapat dimaklumi, karena kpu dan bawaslu padang pariaman, adalah merupakan pihak yang pemohon persoalan kredibilitas dan netralitasnya dalam penyelenggaraan pilkada padang pariaman tahun bahwa secara faktual sesungguhnya pihak kpu kabupaten padang pariaman, telah menjadwalkan masa kampanye pilkada kabupaten padang pariaman tahun yaitu terhitung sejak tanggal september s d desember bukti dan dalam rentang waktu masa kampanye tersebut, sesuai dengan ketentuan pihak petahana yang maju sebagai kandidat paslon harus melakukan cuti diluar tanggungan negara. dengan demikian paslon pertahana selama massa cuti kampanye tidak dibenarkan untuk menggunakan fasilitas negara, dalam bentuk atau wujud apa pun. bahwa ternyata paslon sehari bur) bukti dimana sehari bur paslonbukti jelas, lugas,. bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh paslondalam kenyataannya telah dilaporkan oleh team paslon bukti kepada bawaslu kabupaten padang pariaman, pada tanggal oktober bahwa selanjutnya bawaslu kabupaten padang pariaman, juga telah memberikan jawaban atas laporan dimaksud bukti secara tidak proporsional, karena titik berat pelaporan dimaksud bukanlah menyangkut dengan identitas, melainkan kapasitas pelapor selaku team paslon atas penyalahgunaan kegiatan dana dak yang tertuang dalam apbd kabupaten padang pariaman, tahun anggaran bahwa selain dari pada itu, perbuatan pelanggaran sehari bur paslon selaku petahana menggunakan dana dak yang tertuang dalam apbd kabupaten padang pariaman tahun anggaran sebagaimana diuraikan diatas, viral medsos bukti dan bahkan diberitakan oleh berbagai media cetak dan elektronik bukti a, b, c, dan d). tegasnya hal itu telah terang benderang adanya mata publik, atau masyarakat kabupaten padang pariaman. bahwa mencermati rilis berita media, sebagaimana yang tertuang dalam bukti d), sesungguhnya zainal selaku kepala dinas kelautan perikanan kabupaten padang pariaman telah menegaskan bahwa bibit ikan yang dibagikan oleh sehari bur tersebut diambil dari bbi dinas kelautan perikanan padang pariaman, berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemuda dan nagari campaign. namun anehnya justeru sehari bur yang membagikan bibit ikan tersebut kepada masyarakat. dan lebih anehnya lagi bahkan zainal telah menegaskan bahwa bibit ikan yang telah dibagikan oleh sehari bur tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan sehari bur. bahwa perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon sehari bur) selaku petahana sebagaimana dimaksud atas, sesungguhnya secara yuridis telah memenuhi rumusan ketentuan hukum, sebagaimana tertuang dalam dan tahun dalam artian sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, kpu padang pariaman selaku penyelenggara pilkada harus melakukan diskwalisifikasi terhadap paslon akan tetapi hal itu sengaja diabaikan dengan cara sedemikian rupa, seakan kpu, bawaslu, dan gakkumdu kabupaten padang pariaman mengalami mati suri, atas manuver politik yang telah dimainkan oleh paslon sehari bur) selaku petahana. bahwa sebagai referensi bagi mahkamah konstitusi, sesungguhnya tindakan pelanggaran yang hampir sama juga telah dilakukan oleh petahana, yaitu paslon bupati wakil bupati kabupaten nias selatan saat pilkada tahun mana yang bersangkutan menawarkan program bantuan bibit ternak babi kepada warga yang merupakan program pemda kabupaten nias selatan. dan sebagai konsekuensi yuridis melanggar dan tahun paslon tersebut rekomendasi oleh bawaslu kabupaten nias selatan untuk dilakukan diskwalisifikasi oleh pihak kpu kabupaten nias selatan bukti bahwa secara yuridis delik tidak pidana pemilu adalah merupakan delik formil, dan bukan delik materil. dalam artian hukum rumusan delik dianggap telah tercapai bilamana perbuatan tersebut telah dilakukan, sedangkan delik materil adalah bertitik tolak dari akibat yang muncul atas perbuatan dimaksud. dan oleh karena sehari bur selaku petahana telah melakukan perbuatan pemanfaatan dana dak yang tertuang dalam apbd kabupaten padang pariaman tahun anggaran maka dengan demikian sesungguhnya perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tahun bahwa oleh karena kpu kabupaten padang pariaman sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam dan tahun terhadap paslon yang secara nyata, dan terang terangan melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan dana apbd pada dinas kelautan perikanan kabupaten padang pariaman, sehingga dengan demikian telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang tertuang dalam dan tahun maka demi hukum dan keadilan, adalah sangat adil dan pantas menurut hukum mahkamah konstitusi dalam memeriksa, dan mengadili perkara ini menerapkan ketentuan hukum dimaksud. untuk selanjutnya melakukan diskualifikasi terhadap paslon bahwa selain telah menggunakan dana apbd, disisi lainnya sesuai dengan fakta hukum yang ditemui lapangan dalam, sesungguhnya paslon telah melakukan serangkaian pelanggaran dalam prosesi pemungutan suara dalam pilkada kabupaten padang pariaman tahun sehingga dengan demikian sesungguhnya secara yuridis perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam juncto huruf tahun tentang pilkada. bahwa selain telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam juncto huruf tahun pada hakekatnya perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh paslon dalam masa kampanye juga telah memenuhi ketentuan hukum pidana, sebagaimana dimaksudkan dan dirumuskan dalam kuhp. bahwa adapun serangkaian bentuk pelanggaran yang telah dilakukan paslon dimaksud, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan hukum dalam juncto huruf tahun tahun juncto kuhp, dapat kami jabarkan, dan buktikan sebagai berikut: bahwa paslon sehari bur)ukti bahwa paslonbukti bahwa paslon rahang),, sesuai bukti bahwa paslon,, puskesmas enam lingkung sebanyak (enam) orang,, puskesmas enduring sebanyak (lima) orang, puskesmas pasar usang sebanyak (empat) orang, puskesmas kampung dalam sebanyak (lima) orang, puskesmas sungai gringsing sebanyak (delapan) orang, puskesmas cincin sebanyak (dua) orang, puskesmas dikubur sebanyak (orang), puskesmas padang sago sebanyak orang,, dan tindakan pelanggaran ketua ibi dimaksud viral medsos, akan tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukumnya oleh bawaslu padang pariaman bukti bahwa paslon bukti bahwa paslomana kalau paslon kalah, maka blt berikutnya tidak akan disalurkan kepada masyarakat bukti bahwa paslon dalam masa kampanye telah memanfaatkan fasilitas negara, dengan mendirikan baliho halaman kantor nagari gada bukti bahwa paslon dalam masa kampanye jugaukti bahwa mengacu kepada serangkaian perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan oleh paslon sebagaimana dimaksud atas, tidak dapat dibantah lagi, sesungguhnya secara yuridis patut diduga telah terjadi pelanggaran tsm terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh paslon dengan maksud untuk mempengaruhi pemegang hak pilih dalam teritorial atau wilayah kabupaten padang pariaman. bahwa mengacu kepada asas hukum yang berlaku secara universal, yang berbunyi tiada kesalahan tanpa hukuman . demikian pula halnya dengan serangkaian tindakan pelanggaran dilakukan oleh paslon dalam pelaksanaan pilkada padang pariaman pada tahun haruslah pula diberikan hukuman yang setimpal, sesuai dengan perasaan keadilan, dan perasaan hukum yang hidup dan dijunjung tinggi tengah kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat kabupaten padang pariaman yang terkenal sebagai daerah santri provinsi sumatera barat. bahwa oleh karena sedemikian rupanya berbagai bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh paslon namun semua pelanggaran dimaksud seakan lolos dari sanksi hukuman, dan hal itu disebabkan oleh keberpihakan pihak penyelenggara kepada paslon sehingga dengan demikian adalah sangat adil dan pantas menurut hukum mahkamah konstitusi sebagai pilar, dan sekaligus sebagai penegak demokrasi republik ini memberikan hukuman yang setimpal atas semua bentuk pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh paslon dimaksud. bahwa sesuai dengan asas peradilan, sesungguhnya pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara, dengan alasan hukum tidak mengatur vide: ab), dengan demikian justru hakim atau pengadilan harus menemukan hukum yang hidup, dan memenuhi rasa keadilan tengah kehidupan masyarakat. sehingga rasaadang pariaman: memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten padang pariamanasing masiadilannya itu bukanlah faktamorgana, melainkan adalah nyata adanya, dan dirasakan oleh masyarakat. bahwa menurut ketentuan hukum islam, sebagaimana dimaksudkan dalam hadist yang dirikan oleh hr. muslim yang berbunyi: gadai gali gol alay dala ata ogan sia balas alina gal adi gia oya jar aiu uya tam (lan tak aging nim gitar is8 ula nak cas, sas jan daa ale cat ale tadi alit cat telah menceritakan kepada kami @tambah bin sa'id dan ali bin hur keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami isma'il yaitu ibnu ja'far dari a'laa dari bapaknya dari abu hurairah bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.' rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. setelah itu, bahasanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga bahasanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya dilemparkan neraka. dan dari hadist rasulullah shallahu alaihi wasallam dimaksud, dapat disarikan sesungguhnya bahwa allah akan memberikan hukuman terhadap pahala hambanya, berupa pengurangan pahala, dan bahkan penghabisan pahala tersebut, sebagai konsekuensi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh hambanya, yang bertentangan dengan ajaran islam. bahwa meski tahun secara spesifik tidak mengatur persoalan diskualifikasi perolehan suara paslon dalam pelaksanaan pilkada, namun demikian mahkamah konstitusi melalui putusannya adalah merupakan benteng terakhir yang mengawal pelaksanaan demokrasi, dan dengan demikian berdasarkan kewenangan yang ada maka mahkamah konstitusi dapat dan wajib melakukan terobosan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. sehingga mengacu kepada hadist rasulullah sebagaimana dimaksud dalam point angka atas, maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum mahkamah konstitusi dalam perkara ini melakukan terobosan guna menemukan hukum yang memenuhi perasaan keadilan masyarakat terhadap segala bentuk rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan oleh paslon dengan cara melakukan diskualifikasi berupa pengurangan perolehan suara. bahwa adapun tindakan diskualifikasi perolehan suara yang pemohon maksudkan adalah sangat relevan dengan fakta pelanggaran yang telah dilakukan oleh paslon dengan rincian sebagai berikut pemberian pembagian surat yasin kepada masyarakat pemilih sebanyak (dua ribu lima ratus) eksemplar dengan mendatangi rumah pemilih yang bersangkutan, dimana setiap eksemplar surat yasin dimaksud terselip amplop berisikan uang berupa nominal pecahan rp. (seratus ribu rupiah). sehingga secara yuridis patut diduga menurut hukum hal itu akan mempengaruhi pemilih dengan asumsi setiap rumah minimal memiliki (dua) suara pemilih (suami isteri), maka hal itu akan mempengaruhi pemegang hak pilih sebanyak (lima ribu) suara. maka dengan demikian adalah sangat adil,sebanyak (lima ribu) suara. politisasi dan mobilisasi terhadap (tujuh puluh tujuh) orang tenaga relawan medis puskesmas dan rsud, yang dilakukan oleh ibi kabupaten padang pariaman, dimana masing masingnya para tenaga relawan tersebut diwajibkan untuk mencari mempengaruhi (lima puluh) orang pemegang hak pilih untuk menjatuhkan pilihannya dengan memilih paslon sehingga dengan fakta yang demikian itu, maka paslon akan memperoleh suara sebanyak suara. dan dengan demikian sebagai konsekuensi yuridisnya, maka adalah adil(tiga ribu delapan ratus lima puluh) suara. pemberian beras kepada masyarakat pemegang hak pilih, yaitu seberat (lima kilogram) berlabel bergambar paslon dengan menggunakan mobil sebanyak (lima) unit, diasumsikan dan sangat patut diduga masing masing mobil dimaksud mempunyai kapasitas atau daya angkut sebanyak kilogram, maka semuanya beras tersebut adalah berjumlah sebanyak (sepuluh ribu) kilogram, dan dengan demikian hal itu akan mempengaruhi masyarakat yang mempunyai hak pilihnya untuk menjatuhkan pilihan kepada paslon adapun masyarakat pemegang hak pilih yang terpengaruhi sebagai akibat pemberian beras dimaksud adalah berjumlah: pemegang hak pilih, maka dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum mahkamah konsitusi untuk mendiskualifikasi perolehan suara paslon sebanyak (dua ribu) suara. bahwa mengacu kepada uraian sebagaimana dimaksudkan dalam point angka atas, sesungguhnya akumulasi perolehan suara paslon yang diperolehnya melalui kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam tahun adalah berjumlah (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh) suara. dan bilamana sejumlah suara dimaksud dikwalisifikasi dalam persidangan mahkamah konstitusi yang mulia ini. sesungguhnya total perolehan suara paslon adalah berjumlah suara. sedangkan perolehan suara paslon adalah berjumlah sebanyak (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara. dengan demikian sesungguhnya pemenang hasil pilkada kabupaten padang pariaman tahun atau pasangan bupati wakil bupati terpilih adalah paslalam perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum surat keputusan kpu padang pariaman nomor pl. kpt kpu kab xi1 menyatakan penyelenggara pilkada kpu dan bawaslu) kabupaten padang pariaman terbukti melakukan berbagai pelanggaran dan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diamanahkan dalam tahun dalam pelaksanaan pilkada kabupaten padang pariaman tahundana dak dana alokasi khusus) sebagaimana yang tertuang dalam apbd kabupaten padang pariaman, pada tahun anggaran dengan pagu dana sebesar rp. (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), dan dana mana terletak pada kantor dinas kelautan perikanan kabupaten padang pariaman, dengan kode anggaran sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertandafasilitas negara, yaitu menggunakan mobil dinas, dikenal dengan toyota hidup pick sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertanda menyatakan paslon selaku petahana, telah menggunakan fasilitas negara, yaitu pemasangan baliho billboard milik pemda kabupaten padang pariaman, sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertanda menyatakan paslon sehari bur) selaku petahana dalam masa tanggal desember terbukti menggunakan fasilitas negara yaitu berupa mobilisasi alat berat milik dinas pekerjaan umum kabupaten padang pariaman, sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertanda menyatakan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon selaku petahana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hal itu telah memenuhi rumusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam dan tahun menyatakan mahkamah konstitusi selaku benteng terakhir penegakan aturan demokrasi republik indonesia, berwenang untuk menerapkan ketentuan hukum yang berlaku (ultimatum medium) sebagaimana dituangkan dalam dan tahun untuk selanjutnya mendiskualifikasi paslon sebagai salah satu kontestasi pilkada kabupaten padang pariaman tahun menyatakan hapus seluruh perolehan suara yang dipercepat oleh paslon dalam pilkada kabupaten padang pariaman tahun sebagai konsekuensi logis diskualifikasi paslon tersebut, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati, dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahun dengan rincian sebagai berikut: sehari bur, se, loomamo taslim, se, tepi nelly menetapkan paslon selaku pasangan bupati wakil bupati terpilih dalam pilkada kabupaten padang pariaman tahun memerintahkan kpu kabupaten padang pariaman, untuk menerbitkan surat keputusan penetapan bupati wakil bupati nomor urut tri suryadi taslim) sebagai paslon yang memperoleh suara terbanyak dalam pilkada kabupaten padang pariaman tahun dengan perolehan suara sebanyak (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara: dan atau menyatakan paslon ketika dalam masa kampanyean patut diduga sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dimaksudkan dalam juncto huruf tahun menyatakan paslon sehari bumi) terbukti telah melakukan tindakan politik uang (money politik), sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertanda menyatakan paslon rahang) telah melakukan serangkaian pelanggaran (money politik) dalam pilkada kabupaten padang pariaman tahun dengan cara memesan surat yasin kepada dian offset sebanyak (dua ribu lima ratus) eksemplar, dan selanjutnya membagikan surat yasin dimaksud dengan mendatangi rumah pemegang hak pilih, dimana dalam surat yasin terselip amplop berisikan nominal uang pecahan rp. (seratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertanda menyatakan pembagian pemberian surat yasin sebanyak (dua ribu lima ratus) eksemplar dimaksud, setidak patut diduga hal itu akan mempengaruhi pemegang hak pilih minimal (dua) orang dalam satu keluarga (suami isteri) untuk menjatuhkan pilihan politik kepada paslon sehingga dengan demikian diakumulasikan, dan patut diduga paslon akan memperoleh suara sekitar (lima ribu) suara: menyatakan paslon melalui ibi kabupaten padang pariaman telah melakukan politisasi, dan mobilisasi terhadap (tujuh puluh tujuh) orang tenaga sukarelawan medis yang ada pada puskesmas puskesmas, serta tenaga relawan rsud kabupaten padang pariaman, dimana terhadap masing masing tenaga sukarelawan dimaksud kelak akan ditingkatkan statusnya oleh sehari bur menjadi pegawai kontrak, dengan syarat harus mampu mempengaruhi atau mencari, serta menyerahkan daftar sebanyak (lima puluh) orang pemegang hak pilih yang telah dipengaruhi, sehingga dengan demikian diakumulasikan, dan patut diduga paslon memperoleh suara sebanyak (tiga ribu delapan ratus lima puluh) suara, sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertanda menyatakan paslonengan membagikan (sepuluh ribu kilogram) beras kepada masyarakat pemegang hak pilih, masing masingnya memperoleh sebanyak (lima kilogram), sehingga dengan demikian diakumulasikan dan patut diduga paslon akan memperoleh suara sebanyak (dua ribu) suara, sebagaimana dimaksudkan dalam surat bukti bertanda menghukum paslon atas serangkaian, dan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukannya dalam pelaksanaan pilkada dengan mendiskualifikasi akumulasi perolehan paslon sebanyak (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh) suara dengan rincian sebagai berikut: suara, sebagai konsekuensi yuridis atas pembagian surat yasin sebanyak yang disertai dengan pemberian uang nominal pecahan rp. (seratus ribu rupiah). suara, sebagai konsekuensi yuridis atas politisasi dan mobilisasi tenaga suka relawan (tujuh puluh tujuh) medis yang ada pada puskesmas dan rsud kabupaten padang pariaman, masing masingnya dibebankan untuk mencari mempengaruhi (lima puluh) orang pemegang hak pilih selanjutnya mendaftarkan kepada ibi. suara, sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran berupa pembagian beras sebanyak kg, kepada masyarakat masing masingnya menerima sebanyak kg, sehingga dari pembagian beras dimaksud paslon memperoleh suara sebanyak suara. menyatakan perolehan suara paslon sebanyak (enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) setelah dilakukan pengurangan suara sebanyak (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh). sehingga dengan demikian hasil akhir final perolehan suara paslon berjumlah sebanyak (lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga), menyatakan perolehan suara pemohon sebanyak (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara, adalah merupakan perolehan suara tertinggi dalam pilkada kabupaten padang pariaman tahun dengan selisih suara dengan paslon pasca diskualifikasi adalah sebanyak suara, menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum surat keputusan komisi pemilihan umum kpu), desember menyatakan paslon tri suryadi, se. dan taslim, sh. m.m) sebagai bupati wakil bupati kabupaten padang pariaman terpilih dalam pilkada padang pariaman menghukum memohon untuk tunduk dan patuh atas permohonx11 bertanggal desember bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman tentang penetapan pasangan calon bupati padang pariaman, bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan kabupaten padang pariaman tentang penetapan nomor urut bupati padang pariaman: bukti fotokopi foto apbd dinas kelautan dan perikanan kabupaten padang pariaman: bukti fotokopi foto baliho ketiga pasangan calon pada kantor komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman: bukti fotokopi surat kerja sama pihak bawaslu dengan ormas pemuda pancasila kabupaten padang pariaman, bukti fotokopi foto deklarasi ormas pemuda pancasila kabupaten padang pariaman: bukti fotokopi surat laporan dari kuasa hukum paslon atas pelanggaran komisi pemilihan umum dan bawaslu kabupaten padang pariaman kepada bawaslu provinsi sumatera barat: bukti fotokopi jadwal masa kampanye pilkada padang pariaman, bukti fotokopi foto pasangan calon nomor paslon membagikan benih ikan dengan menggunakan fasilitas pemda kabupaten padang pariaman, bukti fotokopi surat tanda terima laporan dari bawaslu kabupaten padang pariaman atas laporan dari team pasangan calon nomor bukti fotokopi surat jawaban atas laporan dari tim pasangan calon nomor dari bawaslu kabupaten padang pariaman: bukti fotokopi berita yang diterbitkan oleh media cetak dan elektronik. p 13a, p 13b, p 13c, dan p 13d), bukti fotokopi berita media cetak dan elektronik mengenai pilkada nias selatan yang didiskualifikasi': bukti fotokopi foto sehari bur paslon sedang membagikan uang kepada pemilih: bukti fotokopi foto pembagian beras yang dilakukan oleh paslon o1 team paslon kepada pemilih: bukti fotokopi foto pembagian surat dan berisikan amplop yang berisi uang dilakukan oleh paslon o1 tim paslon kepada pemilih: bukti video rekaman pelanggaran yang dilakukan oleh ketua ikatan bidan indonesia ibi) padang pariaman dalam berkampanye: bukti fotokopi foto alat berat yang sedang beroperasional kecamatan koto aur malintang: bukti video dan fotokopi foto paslon o1 team paslon mengintimidasi masyarakat pemilih dalam memplesetkan dana bantuan langsung tunai blt), bukti fotokopi foto baliho paslon yang memakai fasilitas pemda padang pariaman depan kantor wali nagari galur, bukti fotokopi foto asn pns berkampanye untuk kemenangan paslon kabupaten padang pariaman, bukti fotokopi foto pelanggaran suharto bur diduga kuat gelar acara silaturahmi partai kantor bupatitri suryadi, s.e, dan taslim, s.e, m.m. selaku pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahun dengan nomor urut (dua). bahwa berdasarkan hurufobukti fotokopi foto pengerahan mobilisasi bidan yang notabene asn untuk memilih suharto bur. mereka membentuk grup mana dalamnya ada istri suharto bur, bukti fotokopi foto percakapan dalam wag yang menyatakan tps kampung tangah ditemukan surat suara sudah mencoblos: bukti fotokopi percakapan grup whatsapp tenaga medis kabupaten padang pariaman: bukti fotokopi nomor handphone isteri wakil bupati padang pariaman sehari bur) yang ada dalam grup whatsapp tenaga medis kabupaten padang pariaman, bukti video tambahan bukti mobilisasi tenaga medis kabupaten padang pariaman: bukti video dan rilis media pernyataan gakumdu dan bawaslu menghentikan kasus pelanggaran pemberian bibit ikan, bukti fotokopi data mobil dinas dkp yang digunakan kampanye: bukti fotokopi foto bawaslu kampanyekan paslon pada spanduk pada kantor bawaslu kabupaten padang pariaman, bukti fotokopi rilis media tentang himbauan kemendagri jangan pakai apbd untuk kampanye: bukti fotokopi tambahan foto bersama paslon sehari bur) pada saat pembagian bibit ikalam jawaban ini disebut pilkada), mahkamah konstitusi berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, hal mana wewenang guo sampai dibentuknya badan peradilan khusus. bahwa wewenang mahkamah yang bersifat sementara itu didasarkan padahal mana dalam putusan guo mahkamah. bahwa keberatan pemohon atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku dan putusan mahkamah konstitusi terdahulu dengan alasan sebagai berikut: dan pilkada, berbunyiutusan mahkamah terdahulu menegaskan bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan adalah keberatan terkait dengihan gubernur, bupati, dan walikota (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii hal. juncto putusan nomor php.d xi hal. bahwa keberatan pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonaelah ditindaklanjuti dan ditangani oleh bawaslu kabupaten padang pariaman, antaranya, dugaan penggunaan program pemerintah untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut (satu), dugaan money politic, dugaan mobilisasi massa termasuk aparatur sipil negara asn), dugaan penggunaan fasilitas pemerintahan, dan dugaan black campaign yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (satu). keberatan guo bukan terkait penetapan perlahan suara hasil pemilihan yang telah memohon tetapkan. bahwa dugaan kecurangan dan pelanggaran pelanggaran administratif dan atau pidana yang dimaksudkan pemohon bukanlah merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) yang melibatkan memohon sebagai penyelenggara yang berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih dan atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur.untuk membatalkan keputusan memohon komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman)bukti (vide, putusan mahkamah konstitusi nomor php.dxi hal. bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh pemohon bukanlah mengenai sengketa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah memohon tetapkan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, namun merupakan sengketa proses pemilihan sehingga tidak menjadi wewenang mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan meletusnya sebagaimana dimaksudkan pilkada juncto dan huruf angkaohon kebijaksanaan majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan mahkamah tidakpadang pariaman tahun dengan nomor urut (dua), sebagaimana pengumuman memohot 02j dan surat keputusan memohobahwa berdasarkan pilkad, sebagaimana juga ditegaskan dalam pmk nomor tahun yang menentukanselain itu, pemohon sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman juga harus memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam pilkada. dengan demikian, kedudukan hukum sebagai pemohon baru dapat dimiliki apabila pemohon memenuhi dua syarat: pertama, merupakan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, dan kedua, memperoleh suara dengan selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sesuai ketentuan pilkada. bahwa meskipun dalam pmk nomor tahun tidak disebutkan secara tegas soal ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, tanpa bermaksud memberikan penilaian lebih awal sebelum mahkamah memeriksa dan mengadili perkara guo, menurut memohon keberatan pemohon tidak terkait dengan perselisihan perolehan suara, juga tidak terkait dengan pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan hasil suara pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm). bahwa kualifikasi subjek yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, tidak semua perkara yang diajukan pasangan calon dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh mahkamah. memohon sependapat dengan pandangan hukum mahkamah yang membatasi pihak pihak yang dapat berperkara mahkamah konstitusi sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii yang menegassenghitungan sulit diterima oleh penalaran yang wajar . bahwa berdasarkan ketentuan dan pilkada, pasangan calon bupati dan wakil bupati, terbatas bagi calon yang meraih suara dengan selisih tertentu sebagaimana diatur pilkada. bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, terhadap perkara itis tidaklah tepat menunda dan atau mengesampingkan ketentuan pilkada dalam memeriksa perkara guo, yangdak) semester tahun yang ditetapdan data yang dimuat dalam laman mahkamah konstitusi, jumlah penduduk kabupaten padang pariaman adalah (empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) jiwa. dengan demikian, kabupaten padang pariaman merupakan kabupatensehingga peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariamyang telah ditetapkan oleh memohon dalamadalah sebagai berikut: rahang., mm. taslim, s.h., mm. se, suara sah peraih suara terbanyak bahwa berdasarkan total suara sah dan perolehan suara masing masing pasangan calon, maka selisih suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahun antara pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak paslon nomor adalah (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara dengan persentase selisih suara (empat koma tiga delapan persen) suara. bahwa jika mengacu kepada ketentuan pilkada, sebagaimana telah memohon jelaskan sebelumnya, pemohon baru dapattdengan ambang batas persentase selisih suara banyak (satu koma lima persen), yaitu jika tidak melebihi jumlah selisih suara dari (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara. sedangkan berdasarkan total suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh pemohon dalam permohonan guo, jumlah selisih suaranya adalah sebanyak (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga). bahwa selain pemohon tidak memiliki legal standing karena tidak terpenuhinya ketentuan pilkada, permohonan guo juga diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dan pmk nomor tahun yang menentukan: pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu sebagaimana dimaksudsurat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dibubuhi ma. dan penerima kuasa dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk (satu) kali keperluan agenda persidangan bahwa dalam permohonan awal, permohonan pemohon diajukan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember dengan penerima kuasa zulbahri, s.h., dan syusvida pastri, s.h., advokat pada kantor zulbahri, associates, yang beralamat jln. kolonel anas malik, komplek pertokoan green city blok pass pariaman. selanjutnya, permohonan pemohon ditandatangani oleh penerima kuasa yang namanya tercantum dalam surat kuasa khusus tanggal desember tersebut.bahwa pada saat penyerahan perbaikan permohonan, permohonan menggunakan kop kantor advokat zulbahri, s.h, associates yang ditandatangani oleh kuasa pemohon zulbahri, s.h dan hj. hifa wayang, s.h., m.h. dengan melampirkan surat kuasa baru tertanggal desember dengan penerima kuasa hj. hifa wayang, s.h., m.h., abdul aziz manny, s.h., m.h., hotmaraja nainggolan, s.h., advokat pada kantor hifa wayang partners, yang beralamat gedung gajah abc lantai jl. dr. suharto tebet, jakarta selatan. dengan kata lain, surat permohonan awal dan perbaikan permohonan diajukan berdasarkan (dua) surat kuasa khusus yang berbeda dan juga dengan penerima kuasa yang berbeda. bahwa dengan ditunjuknya penerima kuasa baru oleh pemohon sebagaimana surat kuasa khusus tanggal desember maka pemberian kuasa awal atau surat kuasa khusus tanggal desember menurut hukum harus dianggap berakhir. hal mana sesuai dengan ketentuan kuh perdata, yang menyatakanrv. .) . bahwa keberadaan (dua) surat kuasa khusus sebagaimana diuraikan atas, majelis hakim panel mahkamah konstitusi telah mengklarifikasi kepada pemohon melalui kuasanya zulbahri, s.h. dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal januari pemohon melalui kuasanya tersebut pada pokoknya telah menjelaskan bahwa kedua surat kuasa khusus tersebut tetap berlaku. tanpa menjelaskan lebih lanjut bahwa surat kuasa khusus tanggal desember bersifat sebagai kuasa tambahan atas surat kuasa khusus tanggal desember dan kuasa pemohon hj. hifa wayang, s.h., m.h. dari kantor hifa wayang partners berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember menurut pemohon telah mengundurkan diri sebagai kuasa dikarenakan yang bersangkutan telah menjadi kuasa salah satu kpu provinsi banten tanpa menyampaikan surat pengunduran diri dan atau pencabutan resmi sebagai hadapan persidangan. bahwa meskipun pemohon melalui kuasanya zulbahri, s.h. bersikukuh kedua surat kuasa khusus tetap berlaku, namun keberadaan (dua) surat kuasa khusus tersebut bertentangan dengan peraturan perundang perundangan dan secara hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat mewakili pemohon dalam persidangan guo. dengan demikian zulbahri, s.h., dan syusvida pastri, s.h., serta hj. hifa wayang, s.h., m.h., abdul aziz manny, s.h., m.h., dan hotmaraja nainggolan, s.h., tidaklah berhak dan atau berwenang bertindak untuk dan atas pemohon dalam perkara guo. tidak terpenuhinya syarat pihak untuk bertindak untuk dan atas nama pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum sebagaimana maksud pemberian suatu surat kuasa khusus, maka harus dianggap pemohon tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan permohonan sebagaimana diatur pmk nomor tahun bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut atas, dengan segala kerendahan hati memohon memohon kebijaksanaan mahkamahdalam perkara nomor php.bup xix tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan ketentuan pilkada juncto pmk nomor tahun permohonan pemohoangka dan serta pmk nomor tahun pada pokoknya menyebutkan bahwa hari kerja adalah hari senin jumat, kecuali hari libur resmi, dan diberlakukan sejak wib secara luring dan sejak wib secara daring. permohonan pemohon didaftarkan kepaniteraan pada mahkamah konstitusi secara daring (online). bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahundiumumkan oleh memohon pada tanggal desember pukul wib melalui laman website bukti t 05j. dengan demikian, tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah terhitung sejak hari rabu tanggal desember pukul wib sampai dengan hari jumat tanggal desember pukul wib. bahwa permohonan pemohon guo diajukan kepada mahkamah pada hari senin tanggal desember pukul wib. bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut atas serta didukung dengan putusan mahkamah konstitusi terdahulu nomor php.kot xv dengan segala kerendahan hati memohon memohon kebijaksanaan mahkamahbahwa selain permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang undangan, pengajuan perbaikan permohonan pemohon juga telah melewati tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang undangan, dengan alasan hukum sebagai berikut: pmk nomor tahun berbunyi: kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan mahkamah dalam e bp3 yang selanjutnya diterbitkan ap3. kepaniteraan menyampaikan ap3 kepada pemohon atau kuasa hukum.pmk nomor tahun berbunyi,mengajukan perbaikan permohonan secara online pada tanggal desember hal mana sebagaimana diketahui dari akta pengajuan permohonan pemohon ap3) nomor pan.mk ap3 tanggal desember yang telah diunggah oleh mahkamah konstitusi pada hari itu juga pada laman mahkamah konstitusi dengan demikian, tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah terhitung sejak hari senin tanggal desember pukul wib sampai dengan hari rabu tanggal desember pukul wib. bahwa berdasarkan uraian atas, dengan segala kerendahan hati memohon kembali memohon kebijaksanaan mahkamah untuk menyatakan pengajuan perbaikan permohonan pemohon dalam perkara guo juga telah melewati tenggat waktu yang diatur oleh peraturan perundang undangan. permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) bahwadanggaimana permohonan pemohon, keberatan pemohon tidak terkait mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon yang signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan suara dan penetapan calon terpilih, atau tidak tergolong pada pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan atau atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. sebaliknya, pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran pidana yang kemudian menjadi dasar bagi pemohon untuk meminta mahkamah menjatuhkan dictum dengan beberapa muatan, yaitu: bahwa petit permohonan awal (tanggal desember angka meminta mahkamah konstitusi memerintahkan memohon melakukan pemungutan suara ulang psu) beberapa kecamatan yaitu, bahwa pada perbaikan permohonan (tanggal desember sebagaimana polita angka dan petit angka dan angka permohonan guo, satu sisi pemohon mendalilkan dan meminta mahkamah konstitusi mendiskualifikasi perolehan suara paslon nomor urut (satu) menjadi (nol) dan peroleh suara pemohon adalah bahwa pada polita angka dan petit angka dan pemohon mendalilkan dan meminta mahkamah konstitusi mendiskualifikasi mengurangi perolehan suara paslon nomor urut (satu) sebanyak (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh) sehingga perolehan suara paslon nomor urut (satu) adalah dan peroleh suara pemohon adalah bahwa pemohon dalam petit permohonannya angka dan telah meminta mahkamah konstitusi untuk menetapkan dictum luar kewenangan mahkamah terkait dengan pembatalan penetapan perolehan suara dan menetapkan hasil penghitungan suara (vide huruf angka pmk nomor tahun bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut atas, dengan segala kerendahan hati, memohon memohon kebijaksanaana libel) atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. ii. dalam pokok permohonan bahwa walaupun menurut memohon perkara guo telah lewat waktu, pemohon tidak memiliki legal standing, dan permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel), namun memohon akan tetap menyampaikan jawaban memohon terkait pokok pokok permohonan pemohon. bahwa apa yang memohon jawab dalam bagian pokok permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi atas.tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahun oleh memohon dilaksanakan berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum pkpu)antara lain menyebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal desember hal mana dalam pelaksanaan tahapan dimaksud memohon menerbitkan sejumlah keputusan, antara lain: surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten padang pariamasurat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten padang pariambukti t 06jahwa dalil pemohon dalam permohonan angka huruf angka ke halaman yang menyatakan . kpu padang pariaman seakan sengaja menutup mata dan bahkan sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum yang tidak berlaku.(.), adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dalil tersebut merupakan ranah dari bawaslu kabupaten padang pariaman dan sudah menjadi temuan bawaslu serta telah pula diproses oleh bawaslu kabupaten padang pariaman bukti t 07j. oleh karena itu, dalil ini lebih relevan untuk dijawab oleh bawaslu kabupaten padang pariaman sebagai pihak pemberi keterangan. bahwa dalil pemohon dalam permohonan huruf angka ke halaman yang pada pokoknya, menyatakan, adanya keberpihakan kpu kabupaten padang pariaman dibuktikan ditandai dengan pemasangan baliho apk) paslon pada kantor kpu padang pariaman yang tidak disertai gambar lambang partai pengusung , merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. dapat memohon jelaskan, memohon tidak pernah memasang apk paslon dalam bentuk baliho kantor memohon, melainkan hanya apk dalam bentuk umbul umbul. pemasangan alat peraga kampanye apk) dalam bentuk umbul umbul memang dipasang kantor memohon untuk kesemua paslon pada masa tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman tahun sebagai bahan sosialisasi bukti t 08j. adapun isi atau materi apk dalam bentuk umbul umbul dimaksud telah memohon dicetak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa sesuai dengpada intinya menyatakan desain dan materi alat peraga kampanye apk) dibuat oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye . dengan kata lain, memohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan sepanjang tidak melanggar ketentunomor pl. kpt kpu 1iii, huruf angka huruf dan bukti t 09j, yang menjelaskan: desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota, atau yang ditambahkan oleh pasangan calon, dapat memuat nama dan nomor pasangan calon, visi, misi, dan program pasangan calon, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dan atau, foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik. pada desain dan materi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud hurufdesain dan materi untuk alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota,dan jumlah yang difasilitasi oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota. bahwa berdasarkan peraturan tersebut atas, maka proses tahapan penyelenggaraan pemilihan terkait dengan desain dan materi apk dimulai dari penyerahan desain dan materi apk dari tim penghubung paslon yang telah ditunjuk dan atau diberikan mandat oleh pasangan calon bukti kepada memohon. penyerahan desain apk itu dibuktikan dengan adanya tanda terima beserta laporannya berupa foto desain apk dari masing masing paslon dari memohon bukti selanjutnya, memohon mencetak sample desain dan materi apk untuk diperiksa dan dicek kesesuaian desain dan spesifikasi sampel alat peraga kampanye yang dituangkan dalam berita acara nomor pp. ba kpu ix tanggal oktober bukti sample alat peraga kampanye mana, telah diperiksa ditandatangani oleh masing masing pasangan calon bukti sebelum dilakukan pemasangannya pada tempat yang diatur oleh peraturan perundang undangan. bahwa pada tanggal oktober sesuai dengan berita acara nomor pl. ba kpu kab dilakukan penyerahan alat peraga kampanye berupa buah baliho, spanduk, umbul umbul kepada ke tim kampanye pasangan calon bukti t 14j. bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, dalil pemohon yang mengatakan adanya keberpihakan kpu kabupaten padang pariaman memohon) adalah pernyataan yang mengada ngada dan tidak berdasar, karena sesuai dengan aturan hukum yang telah memohon jelas atas desain dan materi alat peraga kampanye apk) yang dipasang oleh memohon telah sesuai dengan desain dan materi apk yang diserahkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman tahun nomor urut bahwa desain dan materi apk yang dipasang pada setiap lokasi sebagaimana yang ditentukan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan atau keputusan komisi pemilihan umum nomor pl. kpt kpu ix tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye, bahkan sebelum dan sesudah desain dan materi apk dicetak untuk kemudian dipasang pada lokasi yang ditetapkan, juga disaksikan oleh masing masing pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon. terhadap desain dan materi apk masing masing pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon tersebut juga tidak terdapat pasangan calon yang mengajukan keberatan. bukti t 15j. bahwa dalil pemohon dalam permohonan huruf angka halaman yang pada pokoknya, menyatakan: kpu padang pariaman tidak mempublish lapak laporan penerimaan pengeluaran hanya kampanye) yang telah diserahkan oleh ketiga kandidat paslon pada tanggal desember merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. faktanya penerimaan lapak terjadi pada tanggal desember apa yang memohon laksanakan telah sesuai dengan pkpu nomor tahun tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur danip provinsi kabupaten kota.dalam prosesi pemungutan suara dalam pilkada kabupaten padang pariaman tahun sesungguhnya secara yuridis perbuatan paslon telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam dan juncto huruf nomor tahun tentang pilkada. adapun bentuk pelanggaran yang telah dilakukan paslon dimaksud, dapat kami jabarkan, dan buktikan sebagai berikut: bahwa paslon secara terang terangan telah melakukan tindakan money politik. wakil gubernur, bupati dan wakiltentang perubahan atas, yang menjelaskan: pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye yang terdiri atas: lady, sdk, lapak,dua) hari setelah diterimanya lapak.hari setelah diterimanya laporan dana kampanye kpu provinsi kip aceh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan kpu kip kabupaten kotatigadan kpu kip kabupaten kota. bahwa berdasarkan ketentuan pkpu sebagaimana memohon uraikan pada angka atas, tidak benar memohon tidak mem publish lapak yang diserahkan oleh paslon peserta pemilihan. hal mana berdasarkan tahapan pelaksanaan pilkada sebagaimana ketentuan angka huruf angka lampiryerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) dilaksanakan pada tanggal desember oleh paslon peserta pemilihan, bukan pada tanggal desember bahkan memohon tidak memiliki kewajiban untuk mem publish ataupun mengumumkan lapak tersebut. memohon hanya wajib mem publish hasil audit lapak dimaksud dari kantor akuntan publik kap) sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang undangan. dengan demikian, sesuai dengan kewenangan memohon, pada tanggal desember masing masing operator yang ditunjuk oleh pasangan calon bukti t 16j menyerahkan lapak pasangan calon melalui aplikasi silakan sistem informasi dana kampanye) kpu bukti setelah menerima semua lapak pasangan calon, memohon sesuai dengant 18j. bahwa pada tanggal desember memohon mengundang kantor akuntan publik dan menyerahkan lapak untuk selanjutnya dilakukan audit bukti. t 19j. bahwa pada tanggal desember kantor akuntan publik menyerahkan hasil audit melalui aplikasi silakan bukti t 20j, dan penyerahan dokumen audit dalam bentuk hardcore dilakukan pada tanggal desember bukti bahwa pada tanggal desember hasil audit laporan dana kampanye yang diserahkan oleh kantor akuntan publik tersebut telah diumumkan oleh memohon sesuai dengan pengumuman nomor pl. pu kpu kab il tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman tahun laman website padangpariaman.kpu.go.id bukti t 22j, dan papan pengumuman kantor memohon bukti t 23j, serta diserahkan juga masing masing pasangan calon tim kampanye yang disaksikan bawaslu kabupaten padang pariaman bukti t 24j. bahwa dalil pemohon dalam permohonan pada angka .b. dan halaman dan ditujukan bawaslu padang pariaman dan tentunya rekan memohon dari bawaslu lebih relevan menjawab sebagai pihak pemberi keterangan. bahwa dalil pemohon pada angka dan pada halaman merupakan ranah bawaslu kabupaten padang pariaman sebagai pihak pemberi keterangan yang lebih tepat menyampaikan jawaban. bahwa dalil pemohon pada angka dan merupakan asumsi dari pemohon, dan tidak relevan memohon tanggapi. bawaslu kabupaten padang pariaman sebagai mitra memohon sesama penyelenggara pemilihan merupakan pihak yang lebih tepat untuk memberikan keterangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa dalil pemohon pada angka merupakan dalil yang berhubungan dengan money politic merupakan ranah pihak pemberi keterangan yang lebih tepat menyampaikan jawaban, dan tentunya sudah menjadi temuan bawaslu kabupaten padang pariaman serta telah pula ditetapkan status temuannya. bahwa dalil pemohon pada angka dan yang pada intinya menyatakan patut diduga telah terjadi pelanggaran tsm yang dilakukan oleh paslon sayangnya pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentukan pemerintahan: pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan sistematis yaitu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan, dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikpasangan calon nomor urut serta tidak mampu menjelaskan dan membuktikan tindakan masif yangbahwa dalil pemohon dalam permohonan angka yang pada intinya menyatakan akumulasi perolehan suara paslon diperoleh melalui kecurangan , lalu mengakumulasikan hitungan versi pemohon tanpa dasar yang jelas merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak. bahwa memohon melalui jawaban ini berdasarkan data hasil pemungutan per kecamatan bukti 25j, daftar hadir saksi bukti dan bukti data kejadian khusus keberatan bukti dan bukti 29j, masing masing paslon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman tahun sebagaimana tanda terima data hasil per kecamatan bukti t 30j dan tanda terima data hasil per kecamatan bukti tidak pernah mempermasalahkan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh memohon. ill. petit berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikantertanggal desember dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahun yang benar adalah sebagai berikut: ej namapaangan calon peo wan ara drs. rahang., mm. taslim, s.h., mm. happy nelly, se, mm. atautanggal desember bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten padang pariamasurat keputusan kpu kabupaten padang pariamaprintout laman source padangpariaman.kpu.go.id terkait pengumuman keputusan kpu padang pariaman tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan screenshot pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman tahuntanggal september bukti fotokopi surat pemberitahuan bawaslu kabupaten padang pariaman tentang status temuan, tanggal oktober bukti fotokopi print out foto pemasangan umbul umbul apk masing masing paslon kantor memohon: bukti fotokopiditetapkan tanggal september bukti fotokopi model kwk masing masing pasangan calon: bukti fotokopi tanda terima desain alat peraga kampanye beserta lampiran foto desain apk dari masing masing pasangan calon, tanggal september bukti fotokopi berita acara nomor pp. ba kpu x tanggal oktober bukti fotokopi foto penandatanganan sampel alat peraga kampanye oleh masing masing pasangan calon, bukti fotokopi berita acara serah terima alat peraga kampanye nomor pl. ba kpu kab tanggal oktober bukti fotokopi foto serah terima apk kantor kpu padang pariaman, bukti fotokopi surat tugas nomor st sb r ix berikut lampiran surat keputusan nomor: sk sb r ix tanggal september surat kuasa tanggal september dan surat mandat nomor d mdt papa juara tanggal sept, bukti fotokopifotokopi surat undangan nomor pl. und kpu kab xi1 tanggal des foto layar silakan terkait penyerahan hasil audit dari kap: bukti fotokopi surat tanda terima hasil audit dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman tahun tanggal desember bukti fotokopi screenshot laman kpu terkait pengaman hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman tahun bukti fotokopi foto pengumuman nomor pl. pu kpu kab xi1 tentang hasil audit laporan dana kampanye kantor kpu padang pariaman, bukti fotokopi foto dan daftar hadir penyerahan hasil audit dana kampanye pasangan calon bupati padang pariaman,setiap kecamatan lingkungan kabupaten padang pariaman model daftar hadirecamatan kwabupaten kota kwk: bukti fotokopi tanda terima penyampaian salinan berita acara dan sertifikat model tanda terima rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan, bukti fotokopi tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun nomor pl. kpt kpu kab xi1netapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kabupaten padang pariaman tahun yang diajukan pemohon, bahwa sebagaimana yang diatur dalam huruf angka pmk yang pada pokoknya salah satunya adalah membatasi permohonan yang diajukan pemohonjelas lah, bahwa permohonan yang diajukan pemohon bersifat limitation hanya pada perbedaan hasil penghitungan suara dengan penjelasan dan bukti bukti pembanding perolehan hasil suara menurut pemohonmendefinisikan apa yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pilkada), sebagai berikut: perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara kpujadi sangat jelas definisi pilkada mengenai perselisihan pemilihan kepala daerah adalah perselisihan dalam hal perolehan suara hasil pemilihan : bahwa selanjutnya dalam pilkada mengatur mengenai kewenangan mahkamah konstitusengan demikian sangat jelas dan terang, tidak bisa ditafsirkan lain, bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara , bukan memeriksa dan mengadili dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran, baik yang bersifat bahwa paslon secara terang terangan telah memberikan beras kepada masyarakat pemilih wilayah teritorial kabupaten padang pariaman. bahwa paslon secara terang terangan telah memberikan jilbab, dan surat yasin sebanyak (dua ribu lima ratus) eksemplar, dimana pada jilbab, dan surat yasin tersebut terselip amplop yang berisi uang sebanyak rp. (seratus ribu rupiah) yang dibagi bagikan kepada masyarakat pemilih. bahwa paslon telah membagikan benih ikan, dengan menggunakan fasilitas negara. bahwa paslon. bahwa paslon telah memobilisasi dan menjanjikan sesuatu kepada relawan medis yang mengabdi pada puskesmas yang ada kabupaten padang pariaman, dan selanjutnya membebani para medis dimaksud masing masingnya untuk mencari pemilih sebanyak (lima puluh) orang, sebagai bahan untuk ditingkatkan statusnya sebagai pegawai kontrak kabupaten padang pariaman. bahwa paslon telah melakukan kampanye hitam dengan cara mengintimidasi masyarakat, dengan cara memplesetkan dana blt, dimana kalau paslon kalah, maka blt berikutnya tidak akan disalurkan kepada masyarakat. bahwa paslon telah melakukan rapat akbar dengan menggunakan fasilitas negara yaitu gedung saito sakato. bahwa paslon secara terang terangan mendirikan baliho halaman kantor nagari gada yang merupakan fasilitas negara. bahwa mengacu kepada rangkaian perbuatan dimaksud atas, sesungguhnya berakibatkan berkurangnya suara pemohon sebanyak (dua ribu lima ratus) suara, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut kode etik, administratif maupun yang bersifat pidana, dan bukan memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan: bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan,absolut dari bawaslu, sebagaimana yang diatur dalam pilkada (vide s d pilkada): bahwa mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemilihankepolisian untuk menyelidiki dan mendidik, kejaksaan dalam penuntutan, dan peradilan umum yang memeriksa dan mengadili perkaranya (vide s d pilkada), bahwa sangatlah tidak tepat dan melanggar prinsip prinsip penegakan dan kepastian hukum apabila mahkamah konstitusi memeriksa kembali keputusan keputusan dan tahapan tahapan pelaporan dan penyelesaian yang telah secara jelas diberikan undang undang kewenangannya kepada lembaga lain, bahwa polita permohonan pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan suara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kekeliruan hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon, bahwa atas dasar dalil dalil tersebut diatas, apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadirinyaundang undang tahun pilkada diaturadang pariaman berdasarkan data dukcapil kabupaten padang pariaman adanya sebanyak jiwa (bukti pt sehingga syarat persentase selisih suara adalah sebesar (satu koma lima persen): bahwa perolehan suara pasangan calon bedasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sesuai surat keputusan kpu(vide bukti pt yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut: drs. rahang., taslim., sh., happy nelly., se., umah suara sah bahwa sebagaimana yang diatur dalam huruf undang undang tahun pilkada, yaitu kabupaten kotaenam puluh empat ribu empat ratussembilan puluh tiga) suara, sedangkan pemohon hanya mencapai (lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh) suara dan suara sah adalah sebesar (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan) suara. dengan demikian selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga) suara. suara dari suara adalah setara dengan (empat koma tiga delapan persen): bahwa meskipun pemohon adalah pasangan calon nomor urut (dua) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariamandang pariaman tahun bahwa atas dasar dalil dalilmilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman. oleh karenanya, cukup beralasan bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pada hari selasa tanggal desember pukul wib, kpu kabupaten padang pariaman telah mulai melakukan pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berakhir pada hari rabu tanggal desember pukul wib: bahwa pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman telah diumumkan oleh memohon pada tanggal desember (bukti pt bahwa sebagaimana diatur dalam pilkada juncto pmk yang pada pokoknya mengatur mengenai batas waktu pengajuan permohonan,(in cast memohon), bahwa juncto pmk mendefinisikan hari kerja sebagai berikut: hari kerja sebagaimana dimaksud diberlakukan sejak pukul wib sampai dengan pukul wib . hari kerja sebagaimana dimaksud diberlakukan sejak pukul wib sampai dengan pukul wib bahwa pemohon mengajukan permohonannya mahkamah konstitusi pada senin tanggal desember pukul wib (bukti pt bahwa dengan diumumkan hasil akhir pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman oleh memohon pada hari rabu tanggal desember maka sesuai pengertian dan definisi (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam juncto juncto pmk hari rabu tanggal desember pukul wib sampai dengan pukul wib sudah masuk dalam hitungan (hari kerja): bahwa hari rabu tanggal desember pukul wib sampai dengan pukul wib sudah masuk hitungan (satu) hari kerja, sehingga batas waktu pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi adalah jatuh pada hari jum'at tanggal desember pukul wib, bahwa atas dalil dalil tersebut diatas, terbukti permohonan yang diajukan pemohon telah melanggar ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam pilkada juncto juncto juncto pmkperihal permohonan yang disampaikan pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan keputusan kpu komisi pemilihan umum)ahwa seluruh dalil dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya adalah sangkaan sangkaan atau tuduhan tuduhan pelanggaran dan sengketa pemilihan yang dituduhkan pemohon kepada memohon, bawaslu, dan pihak terkait, bukan dalil dalil dan bukti bukti yang memperlihatkan adanya perselisihan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bahwa tuduhan tuduhan pemohon dalam pokok permohonannya bukan lah dalil dalil perselisihan pemilihan sebagaimana yang dimaksud pilkada, yang pada pokoknya mendefinisikan perselisihan pemilihan merupakan perselisihan antara memohon dan pemohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan: bahwa dalam pokok permohonannya dan bukti bukti yang diajukan pemohon tidak ada yang menunjukan dalil dan bukti pembanding milik pemohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik tingkat tps, kecamatan, ataupun tingkat kabupaten: bahwa atas dalil dalil yang pihak terkait sampaikan tersebut, terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel).pada pokoknya menolak dengan tegas dalil dalil yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya, bahwa dalil dalil yang sudah pihak terkait sampaikan dan uraikan dalam eksepsi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil dalil pihak terkait atas tanggapan pokokadang pariaman tahun adalah absurd dan tidak berdasar. untuk itu dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkangkan oleh mahkamah konstitusi yang memeriksa, bahwa pihak terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dituduhhak dan kepentingan hukum pihak terkait bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip prinsip demokrasi, jujur,sebagaimana yang diatur dalam peraturan perpadang pariaman tahun bahwa pihak terkait telah mengikuti semua tahapan tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur,seolah olah ada pelanggaran pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak terkait: bahwa selanjutnya, perkenalkan pihak terkait menyampaikan bantahan atas dalil dalil pemohon yang terdapat dalam pokok permohonan sebagai berikut: bahwa dalil pemohon pada poin huruf angka yang menuduh memohon berpihak adalah tidak benar dan absurd. memohon terdiri dari orang orang yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan pengalaman, yang dipilih melalui mekanisme dan proses yang transparan dan ketat, bahwa apa yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonan huruf angka adalah tidak benar dan fitnah keji. pihak terkait sehari bur) tidak pernah melakukan kegiatan pelanggaran pada tanggal oktober karena pihak terkait tidak pernah melakukan pembagian bibit ikan air tawar pada tanggal oktober seperti yang dituduhkan pemohon, bahwa pada tahun nomenklatur anggaran benih ikan pada dinas perikanan dan kelautan sudah tidak ada sebagaimana terlihat dalam laporan dinas kelautan dan perikanan (bukti pt yang ada hanya anggaran rutin saja. karena anggaran pada dinas kelautan dan perikanan telah focusing dan dialihkan untuk penanganan pandemi covid sehingga tidak mungkin ada kegiatan pembagian bibit ikan air tawar sedangkan anggarannya saja sudah tidak ada, bahwa kode anggaran dengan pagu anggaran sebesar rp. (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) itu adalah anggaran tahun sebelumnya, tahun bukan anggaran tahun bahwa foto yang ada tayangkan itu adalah foto depan kantor dinas kelautan dan perikanan, bukan foto lokasi seperti yang dituduhkan pemohon dalam permohonannya, bahwa tuduhan pelanggaran yang pemohon sampaikan dalam permohonannya sudah diperiksa dan diputus oleh bawaslu kabupaten padang pariaman tm p6 kab (bukti pt tanggal oktober dengan putusan dihentikan pada pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten padang pariaman karena tidak cukup unsur. temuan tidak memenuhi unsur yang dibanggakan pada pelanggaran pidana pemilihan. bahwa dalil yang disampaikan pemohon pada poin angka adalah dalil yang absurd dan mengada ada. bahwa pemohon seharusnya memperhatikan peraturan kpu (pkpu)gatur bahwa desain dan materi alat peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon (vide pkpu selanjutnya diatur pula bahwa desain dan materi tersebut dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, dan tanda gambar partai politik (vide pkpu jadi terbukti bahwa tidak benar tuduhan pemohon bahwa memohon berpihak kepada pihak terkait karena baliho pihak terkait tanpa gambar lambang partai pengusung. karena desain dan materi baliho berasal dari pihak terkait, memohon hanya memfasilitasi pencetakan baliho (vide pkpu dan tidak ada kewajiban bagi pihak terkait untuk memuat gambar lambang partai pengusung: bahwa dalil yang pemohon sampaikan pada poin sampai dengan poin dan poin sampai dengan poin mengenai dak dan pembagian bibit ikan hanya pengulangan pengulangan dan tidak akan pihak terkait tanggapi lagi karena sudah pihak terkait jelaskan dengan sejelas jelasnya tersebut atas, bahwa dalil pemohon pada poin pokok permohonan sangat absurd dan mengada ada, dan hanya menyebutkan secara umum kejadian program bantuan bibit babi nias selatan. perlu pihak terkait tegaskan, bahwa pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran terkait program pemerintah kabupaten padang pariaman saat kampanye: bahwa dalil pemohon pada poin dalam pokok permohonan, perlu pihak terkait tegaskan, bahwa semua tuduhan pelanggaran yang pemohon tuduhan tersebut sudah diputus oleh bawaslu dan gakkumdu dan sudah selesai dan tidak ditemukan bukti bukti pelanggaran pemilihan seperti yang pemohon tuduhan. perlu pihak terkait sampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa menanggapi pokok permohonan pemohon pada poin perlu pihak terkait tegaskan, pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran money politic, tidak pernah mempengaruhi masyarakat pemilih dengan memberikan sejumlah uang. bahwa dan yang dijadikan sebagai dalil oleh pemohon adalah tidak tepat, karena pada pokoknya dan mensyaratkan adanya putusan bawaslu provinsi sebagai dasar pemberian sanksi (vide dan pilkada). bagaimana mungkin pemohon bisa menggunakan dan sebagai dalil, sedangkan putusan bawaslu sudah jelas memutuskan bahwa tidak ada dan tidak terbukti pelanggaran money politic yang dituduhkan kepada pihak terkait, sebagaimana putusan bawaslu tm pb x1karena temuan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilihan. bahwa selain itu, pihak terkait tidak paham dengan maksud pemohon mengkaitkan dan dengan huruf tahun ketidak pahaman pihak terkait atas maksud pemohon adalah sebagai berikut: pertama, tidak ada huruf tahun kedua, tidak masuk dalam perubahan tahun bahwa pada poin pokok permohonan pemohon, perlu pihak terkait tegaskan, bahwa pihak terkait tidak terbukti memberikan beras seberat (lima) kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihannya sebagaimana surat pemberitahuan tentang status temuan bawaslu tm pb kab xi, pemohon menuduh pihak terkait menyelipkan amplop rp. (seratus ribu rupiah) sama sekali mengada ada dan tidak benar dan sudah diputuskan oleh bawaslu sebagaimana surat pemberitahuan tentang status tm pb kab x11 tanggal januari (bukti pt yang menyatakan bahwa sudah pemohon menuduh pihak terkait memobilisasi tenaga medis dan relawan lingkungan puskesmas dan rsud kabupaten padang pariaman. perlu pihak terkait sampaikan, bahwa ibi ikatan bidan indonesia) adalah sebuah lembaga terhormat yang tidak mungkin bisa dipengaruhi dengan mudah, dengan hanya mengiring iming peningkatan status. pihak terkait tidak pernah mengiring iming apa pun para relawan dan tenaga medis. hal tersebut terbukti dengan adanya surat pemberitahuan tentang status temuan bawaslu tm pb kab xi tanggal november (bukti pt dengan status dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilihan. mengenai ketua ibi dimaksud viral medsos seperti yang disampaikan pemohon dalam pokok telah merugikan pemohon dalam pilkada kabupaten padang pariamtidak sah dan tidak berdasar hukum surat keputusan komisi pemilihan umummenyatakan tidak sah dan tidak berdasar huku, desember memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang beberapa kecamatan yang terkontaminasi akibat perbuatan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (satu). adapun beberapa kecamatan dimaksud adalah. menghukum memohon untuk tunduk dan patuh atas permohonnya, perlu pihak terkait informasikan, bahwa berita hoax pun sangat banyak viral medsos dan telah merugikan banyak orang: bahwa apa yang disampaikan pemohon pada poin pokok permohonan adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada ada. bahwa pengerjaan alat berat kecamatan koto aur malintang nagari iii koto aur malintang selatan adalah atas dasar permohonan yang diajukan masyarkat melalui surat permohonan wn!iii kalsel tanggal januari (bukti pt yang ditanda tangani oleh camat koto aur malintang dan wali nagari iii koto aur malintang selatan, perihal permohonan pemakaian alat berat serta biaya operasional untuk pelebaran jalan. jadi tidak ada hubungan antara kegiatan tersebut dengan pihak terkait, karena kegiatan tersebut sudah diusulkan masyarakat sejak bulan januari diajukan oleh masyarakat: bahwa apa yang dimaksud pemohon pada poin pokok permohonan sangat absurd, mengada ada, tidak bisa dipahami, sangat tidak mungkin, dan meremehkan nalar dan intelektualitas masyarakat sumatera barat, khususnya masyarakat kabupaten padang pariaman. pemohon menuduh pihak terkait melakukan kampanye hitam, maka kemudian muncul pertanyaan yuridis: kampanye hitam apa yang dilakukan pihak terkait? melalui media apa pihak terkait melakukan kampanye hitam? pemohon sama sekali tidak bisa membuktikan adanya kampanye hitam yang dituduhkan pemohon kepada pihak terkait. bahwa kemudian pemohon menuduh pihak terkait mengancam masyarakat penerima blt, semua masyarakat seluruh indonesia sangat paham, bahwa blt adalah program pemerintah pusat, dan wajib salurkan kepada masyarakat yang terdata. masyarakat penerima blt juga sangat paham tidak mungkin pihak terkait mampu dan bisa menyetop program pemerintah pusat. perlu pihak terkait tegaskan, bahwa pihak terkait tidak pernah menggunakan isu blt sebagai isu kampanye, dan tidak pernah mengancam masyarakat penerima blt: bahwa pihak terkait tidak pernah mendirikan baliho halam kantor nagari gada, atau pun fasilitas negara lainnya, bahwa pada masa kampanye pihak terkait sedang cuti sebagai wakil bupati kabupaten padang pariaman, sebagaimana diatur dalam sangat tidak masuk akal kalau pihak terkait yang dalam masa cuti bisa memobilisasi asn lingkungan pemda kabupaten padang pariaman: bahwa apa yang disampaikan pemohon pada poin pokok permohonan tidak berdasarkan fakta dan bukti bukti yang sebenarnya. bahwa sesuai fakta dan bukti bahwa tidak ada perbuatan pelanggaran atau serangkaian perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman: bahwa apa yang disampaikan pemohon pada poin adalah sebuah penafsiran rasa keadilan yang sangat subjektif yang hanya berisik tolak pada kepentingan politik pemohon belaka. nalar dan logika kita sebagai manusia tentu akan menolak ketika penyampaian rasa keadilan yang disampaikan pemohon hanya pada nafsu kekuasaan harus menang , tanpa menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan dengan baik dan lancar kabupaten padang pariaman, bahwa apa yang disampaikan pemohon pada poin sebaiknya menjadi renungan kita bersama, khususnya pemohon perlu menggaris bawahi tentang menuduh , mencaci maki , dan menyakiti orang lain . walau a'lam.: bahwa pihak terkait tidak akan menanggapi panjang lebar hal yang disampaikan pemohon pada poin sampai dengan poin pihak terkait hanya menanggapi dengan mengutip beberapa hal yang disampaikan dr. bayu dwi anggora dalam tulisannya yang berjudul: membongkar mantra terstruktur, sistematis, dan masif bertanggal januari sebagai berikut: tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan pilkada, namun memaksa untuk memeriksa dan mengadili semua jenis pelanggaran dan sengketa dalam pilkada atas doktrin tsm merupakan tindakan berlebihan. mengingat pilkada secara proporsional dengan mengingat batasan waktu dan kemampuan masing masing lembaga telah membagi tugas penyelesaian pelanggaran atau sengketa dalam pilkada yang meliputi peserta dengan penyelenggara pemilihan diputus oleh bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota, dan tindak pidana pemilihan oleh aparat penegak hukum, serta sengketa hasil pemilihan oleh mahkamah konstitusi . sangatlah tidak proporsional dan melanggar prinsip kepastian hukum apabila dengan mantra tsm harus menganuliryang oleh pilkada disebutkan merupakan keputusan terakhir dan mengikat . dapat dianalogikan para calon kepala daerah yang ramai ramai menggugat dan bahkan meminta mengesampingkan pilkada ini adalah para peserta lomba lari yang sudah mengetahui aturan perlombaan dan kemudian setelah mengetahui hasil percobaannya baru memprotes aturan lomba . ill. petit berdasarkan uraian, dalil dalil, dan argumen argumen sebagaimana yang pihak terkait sampaikan. atau apabilapt kpu.ot kpu kab ix tentang penetapan nomor urut daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman tahundang pariaman sumatera barat: bukti pt fotokopi rekapitulasi jumlah penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan kecamatan per juni bukti pt fotokopi laman kpu kabupaten padang pariaman berita pengumuman hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman bukti pt fotokopi laman informasi pengajuan permohonan perselisihan suara mkri: bukti pt fotokopi bukti laporan dinas kelautan dan perikanan kab. padang pariaman untuk anggaran bukti pt fotokopi pemberitahuan tentang status temuan bawaslu nomor tm pb kab tanggal oktober tanggal november bukti pt fotokopi surat kecamatan koto aur malintang nagari ill koto aur malintang selatan tanggal januari perihal permohonan pemakaian alat berat yang ditujukan bupati padang pariaman. menimbang bahwa bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan bawaslu kabupaten padang pariamandalil permohonan pemohon pada angka yang pada pokoknya mendalilkbawaslu kabupaten padang pariaman memberikan keterangan sebagai berikut: berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten padang pariaman pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman dilaksanakan gedung ikk padang pariaman tertanggal sampai desember yang tertuang formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten padang pariaman, dijelaskan bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman bukti pk selanjutnya komisi pemilihan umum kpu) kabupaten padang pariamadang pariaman, serta surat keputusan kpu terkait penetapan perolehan hasil suara bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman kepada saksi paslon dan bawaslu, bukti pk pada saat pengawasan bawaslu kabupaten padang pariaman memperoleh model hasil kabupaten kota kwk dengan perolehan sebagai berikut bukti saman aas sehari bur, se, tri suryadi, se, erizal bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman yang dilakukan pada tanggal desember tidak terdapat keberatan saksi dari pihak masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman, namun saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama tri suryadi dan taslim tidak mau menandatangani salinan model hasil kabupaten kota kwkangan calon bupati dan wakil bupati kabupatenawal adanya dugaan pelanggaran pemilihan terkait kegiatandengan adanya gambar spanduk yang bertuliskan deklarasi pesantren nurul yakin beserta seluruh cabangnya padang pariaman serta hadiri juga oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut atas nama mulyadi dan ali murni bukti pk bahwa terhadap informasi awal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno tindak lanjut informasi awal tersebut bukti pk dengan kesimpulan menindaklanjuti informasi awal tersebut karena diduga adanya kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor urut dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang diduga dilakukan tempat ibadah, berdasarkan dugaan tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan penelusuran dengan membentuk tim penelusuran bukti pk serta meminta keterangan kepada pihak pihak yang mengetahui tentang informasi awal tersebut, dalam hal ini bawaslu kabupaten padang pariaman meminta keterangan keterangan orang yang hadir padayaitu para ulama dan pimpinan pondok pesantren yaitu bukti pk ali besar muhammad rais cc. anam muhammad jali sarana (ketua yayasan pondok pesantren nurul yakin) laki hermansyah nurdin muhammad. nasri bahwadari unsur kepolisian resor kabupaten padang pariaman dan kejaksaan negeri pariaman bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno terkait dengan formulir model laporan hasil pengawasan dengan kesimpulan bahwa terkait dengan deklarasi calon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor urut atas nama tri suryadi dan taslim yang dilaksanakan pondok pesantren nurul yakin salafiyah lubuk agung tidak dapat register menjadi temuan bawaslu kabupaten padang pariaman dikarenakan tidak adanya unsur unsur dugaan pelanggaran pemilihan, karena tidak terpenuhinya unsur kampanye sebagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama tri suryadi dan taslim pondok pesantren nurul yakin salafiyah, karena tidak ada penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor tersebut. bukti pk bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada angka huruf point dan yang pada pokoknya mendalilkan bawaslu padang pariaman berpihak kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor urut dengan adanya kerja sama tertulis pada tanggal desember yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten padang pariamanangan calon bupati dan wakil bupatilaksanakan kerja sama pengawasan partisipatif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahun bersama (sepuluh) organisasi kepemudaan organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat yang berada diwilayah kabupaten padang pariaman pada tanggal oktober bukti pk yaitu: ikatan mahasiswa muhammadiyah ormas muhammadiyah pemuda muhammadiyah ormas nahdlatul ulama ormas pemuda pancasila himpunan mahasiswa islam korps alumni himpunan mahasiswa islam komite nasional pemuda indonesia ormas laskar anti korupsi indonesia pergerakan mahasiswa islam indonesia bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan kerja sama pengawasan partisipatif tersebut bertujuan agar masyarakat ataupun kelompok masyarakat tertentu ikut terlibat dan mendukung serta mensukseskan proses penyelenggaraan tahapan pemilihan bupati fan wakil bupati kabupaten padang pariaman,gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun kabupaten padang pariaman yang aman, damai, tertib dan lancer. bahwa terkait dengan organisasi pemuda pancasila kabupaten padang pariaman diketahui bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang independen sebagaimana dinyatakan didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemuda pancasila tentang sifat organisasi kemasyarakatan pemuda pancasila bersifat independen, sukarela, sosial, mandiri dan demokratis bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman tidak melakukan kerja sama secara khusus maupun spesifik dengan salah satu organisasitertanggal september buktimasyarakat yang dimaksud, melainkan hanya sebatas kerja sama pengawasan partisipatif dengan seluruh organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan lembaga swadaya masyarakat wilayah kabupaten padang pariaman untuk kepentingan pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatra barat serta bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman tahuncalon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur. dimana calon bupati padang pariaman atas nama sehari burjelas, lugasnerima surat yang diterbitkan oleh gubernur sumatera barat perihal cuti diluar tanggungan negara atas nama sehari bur wakil bupati kabupaten padang pariaman) pada tanggal september dengan nomor surat pem bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman telah mendapatkan informasi yang diberikan oleh anggota bawaslu provinsi sumatera terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan pemakaian fasilitas negara diduga dilakukan oleh pasangan calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur dengan adanya beberapa foto penyebaran benih ikan dan screenshot postingan berita online yakni hantaran.co dengan judul sehari bur bagikan bibit ikan nila dan ikan emas kampung dalam, makaawaslu kabupaten padang pariaman bukti pk berdasarkan informasi awal tesebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno bukti pk dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk ditindaklanjuti, serta membentuk tim penelusuran untuk ditelusuri bukti pk berdasarkan hal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman telah melakukan penelusuran dengan meminta keterangan kepada pihak pihak yang mengetahui informasi awal tersebut yakni: muhammad jefri (selaku ketua pemuda korong kampung dalam), zainal (selaku kepala dinas perikanan dan kelautan padang pariaman), taslim (selaku kepala balai benih ikan dinas perikanan dan kelautan padang pariaman): ari wibowo (selaku wakil ketua pemuda korong kampung dalam), edi ariyanto (selaku dewan pimpinan cabang partai amanat nasional kecamatan koto kampung dalam). bahwaformulir model laporan hasil pengawasan dugaan pelanggaran pemilihan perihal penyebaran benih ikan kecamatan koto kampung dalam yang diduga dilakukan oleh calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur register dengan temuan nomor: tm pb kab bukti pk berdasarkan temuan nomor: tm pb kab bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan pembahasan pertama sentra gakkumdu dengan hasil pembahasan yakni bukti pk temuan nomor tm pb kab memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil: dugaan yang dibanggakan terkait temuan nomo: tm pb kabmuan nomor tm pb kab tanggal oktober atas nama pelaku sehari bur dilanjutkan proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan. bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan proses penindakan pelanggaran bersama saksi yakni edi ariyanto ketua pemuda nagari campaign, taslim selaku kepala utd balai benih ikan dinas perikanan kabupaten padang pariaman, ari wibowo masyarakat nagari campaign dan satu orang saksi ahli yang berasal dari fakultas hukum unand dr. khairul fahmi, sh, mh, serta terlahir pelaku atas nama sehari burproses klarifikasi yang dilakukan bersama sama unsur sentra gakkumdu padang pariaman bahwakemudian menyusun kajian yang tertuang dalam kajian temuan bukti pk tertanggal oktober dengan hasil kajian sebagai berikutdiduga dilakukan oleh sehari bur calon bupati padang pariaman nomor urut (satu) dengan menggunakan fasilitas negara. sebagaimana dimaksud dalam junctoan merupakan tindak pidana pemilihanyang diduga dilakukan oleh sehari bur calon bupati padang pariaman nomor urut (satu), tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. selanjutnya bawaslu kabupaten padang pariaman dengan sentra gakkumdu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pembahasan kedua sentra gakkumdu yang merekomendasikan bahwa temuan nomor register: tm pb kab bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dihentikan, karena sentra gakkumdu kabupaten padang pariaman berkesimpulan tidak terpenuhinya unsur frasa dengan sengaj, yang mana diartikan dengan sengaja menurut ahli yang dikutip dari prof andi hamzah dalam bukunya asas asas hukum pidana indonesia, sengaja itu menghendaki adanya kehendak dan pengetahuan (bilmens weeks) terhadap perbuatan yang dilakukan. artinya, perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pelakunya. dengan sengaja menggunakan kewenangannya dalam perkara ini unsur tersebut tidak terpenuhi, karena sehari bur tidak mengetahui awalnya tentang kegiatan penyebaran benih ikan tersebut dan sehari bur juga tidak mengetahui bahwa benih ikan tersebut berasal dari bbi balai benih ikan) kab. padang pariaman, dan tidak memenuhi unsur menggunakan wewenang dari pelaku karena tidak jelas bentuk wewenang apa yang digunakan. apakah ada perintah tertulis atau lisan yang terkait dengan kewenangan pelaku. bukti pk berdasarkan hal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno kajian temuan nomor tm pb kab dengan menetapkan temuan nomor register tm pb kabpermohonan pemohon pada angka huruf point dan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati padang pariaman nomor urut atas namajuga masuk laporan kepada bawaslu kabupaten padang pariaman, pada tanggal oktober bawaslu kabupaten padang pariaman memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pada tanggal oktober pukul wib adanya laporan kepada bawaslu kabupaten padang pariaman yaitu: pelapor bernama iklan darma putra: pelapor bernama azwar anas bukti pk bahwa dalam laporan tersebut pelapor dan pelapor dampingi kuasa hukum dengan dibuktikan adanya surat kuasa bukti pk bahwa dalam laporan tersebut pelapor menjelaskan peristiwa adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah oleh pasangan calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur yang diduga menggunakan fasilitas negara berupa bantuan bibit ikan nila dan ikan emas sebanyak ekor dari balai benih ikan bbi) dinas kelautan dan perikanan kabupaten padang pariaman sebagai alat kampanye, serta menggunakan unit mobil dinas toyota hidup templat merah dengan nomor polisi yang diduga membawa benih ikan tersebut bukti pk selanjutnya dari laporan tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman memberikan tanda bukti penerimaan laporan dengan nomor lp pb kab bukti pk berdasarkan hal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan pendampingan bersama sentra gakkumdu padang pariaman dari unsur kepolisian resor pariaman dan kejaksaan negeri pariaman dengan kesimpulan pendampingan gakkumdu padang pariaman yaitu bahwa pelapor atas nama iklan darma putra dan azwar anas tidak memenuhi syarat formal laporan yakni identitas pelapor dan yang berdomisili kota pariaman dan tidak mempunyai hak pilih wilayah kabupaten padang pariaman serta tidak semuanya tanda tangan identitas e ktp pelapor atas nama azwar anas dalam formulir laporan bukti pk berdasarkan laporan dengan nomor: lp pb kab dilakukan kajian awal oleh bawaslu kabupaten padang pariaman bukti pk berdasarkan kajian awal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno bukti pk dengan hasil rapat pleno sebagai berikut: bahwa terhadap laporan nomor: lp pb kab tidak memenuhi syarat formal yaitu identitas pelapor dan disebabkan identitas pelapor atas nama iklan darma putra dan pelapor atas nama azwar anas tidak berdomisili kabupaten padang pariaman ketidaksesuaian tanda tangan pelapor atas nama azwar anas dalam formulir laporan dengan kartu tanda penduduk yang diberikan yaitu berupa e ktp bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman memberitahukan kepada pelapor untuk segera memenuhi kelengkapan syarat formal laporan paling lambat hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal dan diterima oleh pelapor dan pelapor untuk segera dilengkapi bahwa pada hari minggu tanggal oktober bawaslu kabupaten padang pariaman memberikan surat pemberitahuan nomor bawaslu prov. sb. pm. x perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor atan nama iklan darma putra dan pelapor atas nama azwar anas bukti pk selanjutnya selama (hari) hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan pelapor tidak datang kantor bawaslu kabupaten padang pariaman untuk melengkapi syarat formal laporan sehingga laporan nomor: lp pb kab tidak dapat diterima berdasarkan hal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno bukti pk yang menghasilkan laporan nomor: lp pb kab tidak dapat registrasi karena tidak memenuhi syarat formil bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman mengumumkan status laporan nomor: lp pb kab sebagai pemberitahuan papan pengumuman bawaslu kabupaten padang pariaman bukti pk berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada angka huruf point dan bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman telah menjelaskan pada point dengan melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur. bukti pk sampai dengantelah melakukan serangkaian pelanggaran pada pemungutan suara dalam pemilihan padang pariaman tahun bawaslu kabupaten padang pariaman memberikan keterangan, sebagai berikut: bahwa pada saat pemungutan suara gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada tanggal desember bawaslu kabupaten padang pariaman tidak pernah mendapatkan laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran pemilihan saat pemungutan suara, baik itu pada saat pemungutan suara gubernur dan wakil gubernur sumatera barat maupun bupati dan wakil bupati kabupaten padang pariaman. bahwa berkenaan dengan dalilpadang pariaman atas nama sehari bur,dengan menetapkan informasi awal tersebut untuk dilakukan penelusuran, serta membentuk tim penelusuran bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman telah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak pihak yang mengetahui tempat dan orang yang ada dalam barang bukti yakni: taslim selaku calon wakil bupati padang pariaman nomor urut sehari bur rahang selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor uruthasil penelusuran yang telah dituangkan kedalam formulir model laporan hasil pengawasan dengan menetapkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh calon bupati kabupaten padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur perihal adanya dugaan pemberian uang kepada salah seorang masyarakatterpenuhinya syarat yakni uraian kejadian dan tidak adanya saksi yang bisa dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemberian uang yang diduga dilakukan oleh calon bupati padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur sehingga alat bukti tidak mendukung, bukti pkterkait adanya foto pemberian beras yang dilakukan oleh laki laki yang memakai baju hitam dengan seorang perempuan yang memegang beras sertasimbol menunjukan (satu) jari:an membentuk tim penelusuran untuk kemudian ditelusuri bukti pk berdasarkan hal tersebut, bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak pihakertanggal september pemohon adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati padang pariaman tahun dengan nomor urut bukti bahwa meskipun berdasarkan pmk tahun tentangtap konsisten mengunakntukan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud tahun dapat dilakukan oleh mahkamah konstitusi pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak agar diperoleh kebenaran substantif dan bukan hanya sekedar kebenaran formil dalam perkara guo,sehari bur, se, tri suryadi, se, msi afrizalyang mengetahui tempat dan orang orang yang ada dalam barang bukti tersebut yaitu chaidir guci, dede rahmat, sehari bur, rahang, dan taslim bahwa setelah melakukan penelusuranyakni terkait dugaan pidana pemilihan dengan adanya dugaanselanjutnya bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno pembahasan terkait hasil penelusuran yang telah dituangkan dalam formulir model laporan hasil pengawasan bukti pk dan menetapkan dugaan pidana pemilihan terkait adanya, kabupaten padang pariaman register dengan temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk bahwa terkait dengan temuan nomor tm pb kab x11 dilakukan pembahasan pertamhasil pembahasan yakni: temuan nomor tm pb kab x11tersebut seterusnya ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh bawaslu kabupaten padang pariaman dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan dugaan yang dibanggakan pada temuan nomor tm pb kab x11 tanggal desembermuan nomor tm pb kab x11 tanggal desember atas nama pelaku chaidir guci, sehari bur dan rahang dilanjutkan proses penanganan pelanggaran bawaslu padang pariaman dan penyelidikan bukti pk berdasarkan temuan tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan proses penindakan pelanggaran bersama sentra gakkumdu dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada saksi dede rahmat terlahir pelaku yaitu chaidir guci, sehari bur, dan rahang yang didampingi oleh kepolisian resor kabupaten padang pariaman dan kejaksaan negeri pariamansaat proses klarifikasi yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten padang pariaman. bawaslu kabupaten padang pariaman menyusun kajian yang dituangkan dalam kajian temuan bukti pk tertanggal januari dengan hasil kajian yaitu bahwa temuan nomor register tm pb kab x11 bukan merupakan tindak pidana pemilihan bahwmelakukan pada yaitu temuan nomor tm pb kab x11 dengan kesimpulan temuan nomor tm pb kab x11 tidak memenuhi unsur unsur tindak pidana pemilihan dan unsur sentra gakkumdu bawaslu kabupaten padang pariaman sepakat tidak melanjutkan pada tahap penyidikan disebabkan karena terhadap perkara dugaan tindak pidana pemilihan berupa adanya pemberian beras kepada seorang perempuan disertai juga dengan adanya selebaran paslon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor urut sehari bur rahang) yang dilakukan oleh chaidir guci, yang terjadi pada hari minggu tanggal november bertempat rumah chaidir guci yang berada korong medan baik nagari padang bendungan kec. nan sebaris kab. padang pariaman sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomoreter dengan cara tertentu tidak ditemukan alat bukti yang cukup maka tidak dapat dilakukan penyidikan. bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno perihal kajian temuan dan menetapkan temuan nomor register tm pb kab x11 bukan merupakan tindak pidana pemilihan dan dihentikan pada pembahasanregisteatas nama rahangahwa berdasarkan informasi awal tersanaengan membentuk tim penelusuran untuk ditelusuri bukti pk bahwaberdasarkan hal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak pihak yang mengetahui tempat kejadian dan orang yang ada dalam barang bukti informasi awal tersebut yaitu kepada riki edgar selaku pemilik percetakan dian offset, serta kepada masyarakat kecamatan sungai gringsing yang diduga menerima surat yasin tersebut bernama nurani, yuslinar, mariah, dan eti sebagai masyarakat yang diduga memberikan buku yasin, rahang calon wakil bupati padang pariaman nomor urut sehari bur calon bupati padang pariaman nomor urut taslim calon wakil bupati nomor urut serta zulbahri selaku kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman nomor urut bahwa terhadappariaman dan unsur kejaksaan negeri pariamleno bukti pk dan menetapkan formulir model laporan hasil pengawasan terkait dugaan pidana pemilihan dalam bentuk pembagian surat yasin yang bertuliskan pasangan calon bupati kabupaten padang pariaman nomor urut atas nama sehari bur, rahang, yang dilakukan oleh eti kepada nurani, yuslinar, dan mariah malam gadang, sungai gringsing, nagari malai iii koto kecamatan sungai gringsing, kabupaten padang pariaman, register sebagai temuan dengan nomor: tm pb kab x11 bukti pk berdasarkan hal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan pembahasan pertama sentra gakkumdu bersama unsur kepolisian resor pariaman dan kejaksaan negeri pariaman dengan hasil pembahasan sebagai berikut: temuan nomor tm pb kab xiiditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan: dugaan yang dibanggakan terkait temuan nomor tm pb kab x11 yaknitemuan nomor tm pb kab x11 dengan nama pelaku nurani, yuslinar, mariah, eti, suhatribur, dan rahang dilanjutkan proses klarifikasi pengkajian) oleh bawaslu padang pariaman dan penyelidikan oleh kepolisian bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan, terlahir pelaku serta saksi ahli oleh bawaslu kabupaten padang pariaman yang didampingi oleh sentra gakkumdu kabupaten padang pariaman dari unsur kepolisian resor pariaman dan unsur kejaksaan negeri pariaman,menyusun kajian temuan bukti pk tertanggal januari dengan hasil kajian bahwa berdasarkan analisispadang pariaman menyimpulkan temuan nomor register tm pb kab x11 merupakan perbuatan tindak pidana pemilihan yangrlahir yuli hayati dan rahang dan pihak yang diduga sebagai pelaku yuslaini, selanjutnypariaman dan unsur kejaksaan negeri pariaman pada temuan nomor tm pb kab x11 dengan hasil pembahasan bahwa temuan nomor tm pb kab x11 tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan,karena sentra gakkumdu padang pariaman berpendapat dan berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut tidak ditemukan niat jahat (menara) dari terlahir rahang, yuli hayati dengan panggilan yuli dan yuslaini, sos dengan panggilan ayang yus untuk melakukan perbuatan melawan hukum mempengaruhi pemilih dengan melakukan pembagian surat yasin, niat terlahir rahang mencetak surat yasin hanya sebagai bahan sosialisasi dan tidak cukup alat bukti, serta tidak ditemukan perbuatan yang dilakukan oleh terlahir bisa mempengaruhi suara pemilih,kemudian tidak terdapat aturan yang jelas mengatur apakah surat yasin termasuk alat peraga bahan kampanye atau bahan kampanye yang dilarang. didalam pkpu nomor tahun diatur tentang bahan kampanye yang dibuat pasangan calon tim kampanye, namun tidak ada aturan tegas yang mengatur apakah diluar ketentuan mengenai bahan kampanye sesuai pkpu nomor tahun tersebut dilarang atau tidak bukti pk berdasarkan hal tersebut bawaslu kabupaten padang pariaman melakukan rapat pleno perihal kajian temuan nomor tm pb kab x11 dengan menetapkan bahwa temuan nomor tm pb kab x11 bukan merupakan tindak pidana pemilihan danyang pada pokoknya mendalilkan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati padang pariaman,: puskesmas enam lingkung sebanyak (enam) orang:: puskesmas enduring sebanyak (lima) orang, puskesmas pasar usang sebanyak (empat) orang: puskesmas kampung dalam sebanyak (lima) orang, puskesmas sungai gringsing sebanyak (delapan) orang: puskesmas cincin sebanyak (dua) orang: puskesmas dikubur sebanyak (orang): puskesmas padang sago sebanyak orang: dan tindakan pelanggaran ketua ibi dimaksud viral medsos akan tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukumnya oleh bawaslu padang pariaman . bawaslu kabupaten padang pariaman memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pada tanggal november bawaslu kabupaten padang pariaman telah mendapatkan informasi yang berikan oleh anggota bawaslu provinsi sumatera barat terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh seorang asn kabupaten padang pariaman dalam bentukbukti pk bahwa terkait informasi awbukti pk bahwa setelah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada pihak pihak yang mengetahui peristiwadari unsur kepolisian resor padang pariaman dan unsur kejaksaan negeri pariaman. bahwa dalam pendampingan kepolisian dan kejaksaan berpendapat bahwa terkait dengan formulir model laporan hasil pengawasan perihal dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh yusnelly era selaku asn kabupaten padang pariaman dalam bentuk mengumpulkan bidan sukarela skr) setidak terdapat adanya unsur dugaan pidanaterkait dugaan pelanggaran netralitas asn yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara atas nama yusnelly era dalam bentuk kegiatanptt bukan merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan, namun diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara asn) dan register dengan temuan nomor tm pb kab x1 bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada saksi yakni dwi juta sari, rosi, dan jumanidar serta kepada pelaku yang bernama yusnelly era. setelah melakukan klarifikasi oleh bawaslu kabupaten padang pariaman menyusun kajian yang tertuang dalam temuan nomor tm pb kab x1 tertanggal november dengan hasil kajian sebagai berikut: bahwa terlahir sebagai aparatur sipil negara yang sedang dalam cuti luar tanggungan negara, bahwadikarenakan terlahir sudah cuti luar tanggungan negara bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman melakukanjunjung, provinsi sumatera barat, tahun yang diajukan oleh: nama hendri susanto, alamat jorong koto dibakar tanjung gadang kabupaten sijunjung provinsi sumatera barat. nama indra gunakan alamat jorong gunung seribu nagari tigo jangka kecamatan lintau buo, kabupaten tanah datarmk&a sk xi1 tanggal desember dan surat kuasa khusus nomor mk&a sk tanggal januari memberi kuasa kepada miko kamal, s.h., ll.m., ph. d., adi hendra tonga, s.h., muhammad taufik, s.h., iman partaonan hasibuan, s.h.i., rahmat figrizain, s.h., fanny fauzi, s.h., m.h., guntur abdurrahman, s.h., m.h., budi amirlius, s.h., khairul abbas, s.h., kep., mkm., dan didi cahyadi ningrat, kesemuanya adalah advokat pada miko kamal associates, beralamat anggrek building lt. jalan perindo nomorjunjung, berkedudukan jalan prof. yamin nomor muaro, kecamatan sijunjung, kabupaten sijunjung, provinsi sumatera barat:, dr. aermadepa, s.h., m.h., joni henry putra, s.h, aldi hari, sy., m.h., dan rez tri putri, sy. kesemuanya adalahtl nama benny dia kusir, s.stp, alamat komplek citra swalayan jorong kampung baru, nagari sijunjung, kecamatan sijunjung, kabupaten sijunjung nama iraddatillah, pt. alamat jorong bungo pinang, nagari muaro bodi, kecamatan nagari, kabupaten sijunjungsk khi bertanggal januari memberi kuasa kepada ketika yufiandra, s.h., kn, riyadi, s.h., delman ramadhan, s.h., fadli husain, s.hi, ike elvis, s.h., m.h., sikep febrian, s.h., melissa yolanda, s.h., mulyadi, s.h., reynolds kurniawan april, s.h., nanda putra, s.h., wahyu febri nanda, s.h., dan wanda tarian, s.h., para advokat kuasa hukum yang tergabung dalam kantor hukum independen, beralamat aur duri indah nomoralam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun yang dibuat pada hari selasa, tanggal desember bukti terhadap pleno rekapitulasi tersebut, sebanyak (empat) dari (lima) pasangan calon bupati sijunjung tahun menolak dan atau tidak menyetujui hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon sebagaimana termuat dalam dokumen model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk bukti bahwa keberatan keberatan yang pemohon dialihkan bukan semata mata sebagai bentuk ketidakpuasan pemohon atas penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh memohon. akan tetapi, keberatan tersebut didasarkan pada alasan alasan yang sah menurut hukum. dengan demikian sangat patut diuji dan diadili secara konstitusional karena seluruh tahapan penyelenggaran pilkada yang diselenggarakan oleh memohon tidak berjalan dengan jujur dan adil. terjadinya berbagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang menguntungkan pasangan calon nomor urut benny dia kusir, s.stp, iraddatillah, pt. hal mana juga disampaikan dan diamini oleh saksi dari pasangan calon bupati sijunjung lainnya bukti keberatan itu ditunjukkan dengan cara tidak menandatangani berita acara rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon, politik uang dan politisasi birokrasi oleh pasangan calon nomor urut bahwa pada saat sebelum masa pencalonan secara terang benderang telah terjadi pelanggaran yang dikendalikan oleh bupati drs. kusir arifin, (ayah kandung calon bupati nomor urut dengan cara melibatkan aparatur sipil negara asn) aktif. pelibatan asn aktif dalam persiapan dan pemenangan tersebut telah melanggar netralitas asn dan menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut terkait persoalan tersebut pemohon uraikan sebagai berikut: calon bupati nomor turut benny dia kusir, s.stp, sebelum pencalonan masih berstatus sebagai asn dengan jabatan kepala badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten sijunjung. pada waktu itu, secara terang terangan beliau memasang baliho dan spanduk yang berpasangan dengan calon wakil bupatinya atas nama iraddatillah, yang saat itu berstatus sebagai pengurus aktif sebuah bukti pk dan dapat dilanjutkan dengan penelusuran yang tertuang dalam formulir model laporan hasil pengawasan hasil penelusuran, tanggal januari bukti pk berdasarkan hasil penelusuran yang terdapat dalam formulir model laporan hasil pengawasan, dilaksanakan rapat pleno komisioner badan pengawas pemilihan umum kabupaten sijunjung pada tanggal januari nomor bawaslu prov. sb hkl. dengan kesimpulan sepakat untuk dijadikan temuan bukti pk dugaan pelanggaran netralitas atas nama benny dia kusir, berdasarkan rapat pleno tersebut dituangkan dalam formulir temuan nomor tm pb kab tanggal januari berdasarkan hasil klarifikasi kepada terlahir atas nama benny dia kusir, dan saksi kepala bpsdm bapak syukur, menyatakan memang benar tersebut diatas sebagai pegawai negeri sipil pemerintahan kabupaten sijunjung dengan jabatan kepala bappeda, nip: dan hasil penelusuran kepada para saksi saksi yaitu pengurus atau pimpinan partai politik ppp partai persatuan pembangunan), gerindra partai gerakan indonesia raya) dan partai nasdem (nasional demokrat), atas nama benny dia sudah mengambil formulir pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sijunjung tahun dalam hasil kajian dugaan pelanggaran nomor: tm pb kab tanggal februari pada point kesimpulan berdasarkan bukti data dan dokumen telah terbukti melakukan perbuatan dan mengarah pada ketidaknetralan sebagai asn dan atau melanggar huruf undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara. berdasarkan hasil rapat pleno nomor bawaslu prov. sb. hk. terhadap hasil kajian sepakat untuk diteruskan kepada komisi aparatur sipil negara penerusan nomor bawaslu prov. sb pm. tanggal februari terhadap penerusan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara tersebut, melalui tembusan surat dari komisi aparatur sipil negara nomor kain sifat surat segera, perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas asn atas nama benny dia kusir, nip: tertanggal april yang ditujukan kepada bupati sijunjung (sebagai pejabat pembina kepegawaian). terhadap rekomendasi komisi aparatur sipil negara, telah ditindaklanjuti oleh bupati sijunjung sebagai pejabat pembina kepegawaian dengan surat nomor pts bpt tanggal juni dan dijatuhi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun bukti pk terhadap pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan keterlibatan bupati sering membawa ikut serta bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sijunjung tahun nomor urut pokok permohonan angka huruf panitia pengawas pemilihan umum kecamatan kamang baru sudah melakukan pencegahan sebagai berikut: menyurati camat kamang baru, dengan surat nomor bawaslu prov. sb pm. 1x tanggal september sifat surat penting, perihal himbauan netralitas aparatur sipil negara tni polri pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati serta wakil bupati tahun bukti pk menyurati seluruh wali nagari atau kepala desa se kecamatan kamang baru yaitu kepada wali nagari siar, wali nagari sungai lanset, wali nagari lubuk terentang, wali nagari muaro tabung, wali nagari kenangan pabrik rantang, wali nagari kamang, wali nagari mayor, wali nagari aie amo, wali nagari sungai batang, wali nagari tanjung kalian dan wali nagari padang tarok, dengan surat pencegahan nomor bawaslu prov. sb pm. 1x tanggal september sifat surat penting, perihal himbauan netralitas kepala desa wali nagari serta perangkat desa perangkat nagari pada pemilihan gubernudan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun bukti pk badan pengawas pemilihan umum kabupaten sijunjung, terhadap kegiatan bupati sijunjung turun masyarakat dalam kegiatan diantaranya saat peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah jorong kamang makmur nagari kamang yang mengikutsertakan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sijunjung tahun panitia pengawas kecamatan kamang baru maupun badan pengawas pemilihan kabupaten sijunjung, tidak ada menerima laporan terkait pokok permohonan yang dialihkan tersebut: berkenaan dengan dalil pokok permohonan pemohon yang mendalilkan dukungan dan penggalangan wali nagari dan seluruh camat se kabupaten sijunjung, salah satunya camat koto vii pokok permohonan angka huruf d), badan pengawas pemilihan umum kabupaten sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut: pengawas pemilihan umum kecamatan koto vii, telah melakukan upaya pencegahan atau pegawai negeri sipil kecamatan koto vii, kabupaten sijunjung, panitia pengawas pemilihan kecamatan koto vii telah menyurati dengan surat pencegahan: kepada camat koto vii, kapolsek koto vii, danramil koto vii, kepala kantor urusan agama koto vii, korwilcam pendidikan koto vii, kepala upt puskesmas koto vii, bpp pertanian kecamatan koto |
drworejo, provinsi jawa tengah tahun diajukan oleh: nama susanto alamat jalan ponsel indah iii, nomor rt. rw. kelurahan desa dirender, kecamatan ciputat timur, kota tangerang selatan, provinsi banten nik nama kustom alamat pangenrejo, rt. rw. kelurahan desa pangenrejo, kecamatan purworejo, kabupaten purworejo, provinsi jawa tengah e mail: nikdua), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal dan desember memberi kuasa kepada wahyu baskom, s.h. nomor kta: mustafa achmad, s.h. sutera sapto jalu, s.h. nomor kta: karyawan britama, s.h. nomor kta: detik badhiron, s.h., m.h. nomor kta: muson dwi haryanto, s.h. nomor kta: fajar muhammad nashi, s.h. nomor kta: prabowo, s.h. nomor kta: amir hamzah, s.h. nomor kta: advokat pada kantor law office partners, beralamat villa harmony banguntapan, jalan pleret, ponorogo, banguntapan, bantul, d.i. yogy5 . pemohon: terhadap:erdasarkan surat kuasa khusus nomor py. skk kab tanggal januari memberi kuasa kepada aaliyah, pd. i., pd.: widya studi, ss., par.: purnomosidi, pt.: rahman hakim., s.e., masing masing adalah anggota memohon: berkenaan dengan permohonan atas, berikut ini: ii. nama r.h. agus bastian, s.e., m.m. pekerjaan jabatan bupati purworejo tahun nik alamat jalan raa tjokronegoro nomor rt. rw. kelurahan purworejo, kecamatan purworejo, kabupaten purworejo, provinsi jawa tengah nama hj. yuli kasturi, s.h. pekerjaan wakil bupati purworejo tahun nik alamat grabag rt. rw. desa grabag, kecamatan grabag, kabupaten purworejo, provinsi jawa tengah,?).xiiukti fotokopi ketentuanputusan bupati purworejo tentang penetapan penggunaan gedung lingkungan pemerintah kabupaten purworejo nomor tanggal nov ba kab x11 tanggal desember bukti fotokopinomor pl. kpt kab xi1 tanggal desember index.php?page web. form detail2020&idbukti fotokopi akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk ap3 tanggal desember pukul wib: bukti fotokopi surat mahkamah konstitusi nomor pan.mk psp tanggal januari perihal penyampaian salinan permohonan, bukti fotokopi surat jawaban dari bawaslu kabupaten purworejo nomor hm. jt tanggal januari perihal pemberitahuan tertulis tentang status laporan dan temuan yang diteliti, diperiksa, dan dikaji bawaslu kabupaten purworejo beserta lampiran: bukti fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps desa karangsarirangngatinah tps desa benowo, kecamatan bener: bukti fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps desa pekaranglibatadaftar hadir manual yang dibuat sendiri oleh kpps: bukti fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps desa kaliwademustanginah tps desa kaliwader, kecamatan bener: bukti fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps desa megonguntur, kecamatan bener:jatertakertasari, kecamatan bener, bukti fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps desa kalijodukowuwuh, kecamatan benerkumpulan formulir model pemberitahuan kwk tps desa pangasinan, kecamatan bener yang terdiri dari:mijjan, dpt nomor urut atas nama supriyadi: dpt nomor urut atas nama putri hidayah trisnawatirohmatunnisa tps desa pangasinan, kecamatan bener:suyanto, dpt nomor urut atas nama sono: dpt nomor urut atas nama risk ferdiyantiariyanto: dpt nomor urut atas nama atik agustina: dpt nomor urut atas nama budimanidomulyo, kecamatan purworejo, bukti fotokopi dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps desa jatibarangjatibarang, kecamatan bayaneren, kecamatan gebang: bukti fotokopi kumpulan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan benerbayan yang terdiri dari: formulir model hasil kecamatan kwk:gebangpurworejoabupaten purworejo yang terdiri dari: formulir model hasil kabupaten kwk, formulir model daftar hadir kabupaten kwk, formulir model keberatan kejadian khusus kabupaten kwk, bukti rekaman video rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kabupaten,konklusi, dan amar putusan mahkamah konstitusi nomor php.kot xvi tanggal agustus bukti fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan tps desa benowo, kecamatan bener yang terdiri dari: surat pernyataan ketua kpps tps desa benowo kecamatan bener: surat pernyataan dpt nomor urut atas nama ngatinah tps desa benowo, kecamatan bener: bukti fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan tps desa kaliwader, kecamatan bener yang terdiri dari: surat pernyataan ketua kpps: surat pernyataan dpt nomor urut atas nama mustanginah, bukti fotokopi surat pernyataan pasien covid dan surat keterangan positif covid atas nama salinan, supriyadi, beny angga s., eka dwi r., dan putri hidayah t., tps desa pangasinan, kecamatan bener: bukti fotokopi kumpulan dokumen surat pernyataan tps desa pangasinan, kecamatan bener yang terdiri dari: surat pernyataan ketua kpps tps desa pangasinan, kecamatan benermerintah memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tps desa sidomulyo, tps desa sidomulyo, seluruh tps kecamatan kaligesing, dan seluruh tps kecamatan ngombol, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten purworejo untuk melaksanakan putusan ini. subsiderpermohonan perbaikan bertanggal januari yang diterima kepaniteraan mahkamah padaurat pernyataan dpt nomor urut atas nama rohmatunnisa tps desa pangasinan, kecamatan bener:suyanto: surat pernyataan dpt nomor urut atas nama sono, surat pernyataan dpt nomor urut atas nama risk ferdiyanti,ariyanto, surat pernyataan dpt nomor urut atas nama atik agustina, surat pernyataan dpt nomor urut atas nama budiml. dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi,mili, bahwa berdasarkanahwa jumlah penduduk kabupaten purworejo pada semester tahun berjumlah maka menurut undang undang nomor tahun huruf kabupaten purworejo yang jumlah penduduknya antara, sedangkansuara: apabila selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait tersebut suara, dibandingkan dengan jumlah suara yang sah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun sebesar maka selisih suara tersebut mencapai (satu koma tiga persen) berarti atas angka (satu persen), bahwaberdasarkomisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo memohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo pihak terkait, atas (satu persen). sehingga beralasan hukum pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa pihak terkait mengapresiasi yang mulia dan terhormat majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia yang memiliki tradisi kuat dalam melakukan legal finding atau melakukan terobosan hukum dalam merespon berbagai pelanggaran dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (dahulu pemilukada). dalam hal ini, yang mulia dan terhormat majelis hakim mahkamah melakukan penafsiran ekstensif dengan menafsirkan kewenangannya tidak terbatas hanya pada kesalahan penghitungan suara namun termasuk pula memeriksa pelanggaran yang berpengaruh terhadap keterpilihan pasangan calon: namun demikian, pembuat undang undang telah memberikan batasan terhadap perolehan suara pemohon yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil pemilihan php) mahkamah konstitusi republik indonesia, untuk itu agar sesuai dengan putusan mahkamah terdahulu maka perlu melihat signifikansi dalil dalil pemohon dihubungkan dengan besarnya selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait. hal ini perlu dipertimbangkan agar pihak yang kalah dalam pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dengan mudahnya mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi tanpa mempertimbangkan substansi serta signifikansi dari permohonannya, bahwaomisi pemilihan umum kpu) sesuaiasai bahwa berdasarkmenegaskan antara lain: bahwa substansi tidak berbeda dengan terhadap telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu il tertanggal juli telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tertanggal juli telah dinyatakan tidak dapat diterima karena mahkamah konstitusibahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi11 tertanggal juli mahkamah menyataputusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tertanggal juli mahkamahselanjutnyasebagaimana telah diubah dengan peraturan mahkamahpasatkanundang undang. dengan demikianpihak terkait meyakini mahkamah konstitusi" mahkamah konstitusi melanggar dan mengabaikan batas batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah konstitusi oleh undang undangmahkamah tidak mungkin mengesampingkan pemberlakuan sebab mengesampingkan sama dengan halny. oleh karena itu pihak terkait meyakini mahkamah konstitusi tidak sependapat dengan dalil dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa"llebih kuat atau setidak tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam perkara guo, bahwa berdasarkan fakta hukum, pemohon dalam dalil dalil permohonannya tidak menjelaskan tuduhannya secara jelas, terang dan detailpurworejo tahun dan selain itu dalil dalil pemohon tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan dalam dalil dalil permohonannya atas adanya pelanggaran tersebut (gua non) yang signifikan berpengaruh terhadap keterpilihan pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun berdasarkan uraian tersebut atas, maka menurut pihak terkait cukup beralasan hukum apabila permohonan pemohon atau setidak tidaknya permohonan pemohon dalam perkara guo tidak dapat diterima dan atau mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon. tenggang waktu pengajuan permohonan.yang menjadi objek perselisihan yang diajukan oleh pemohon adalah keputusan memohon nomor pl. kpt kab xiv2020 yang diumumkan pada hari selasa, tanggal desember pukul wib. maka menurut hukum jangka waktu yang dimiliki oleh pemohon untuk mengajukan permohonan paling lambat (tiga) hari kerja, yaitu: hari pertama: selasa, tanggal desember hari kedua: rabu, tanggal desember hari terakhir: kamis, tanggal desember dalam kenyataannya pemohon mengajukan pendaftaran mahkamah konstitusi secara online pada hari jumat, tanggal desember pukul wib. berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pengajuan permohonan oleh pemohonurworejo nomor pisebanyak (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima) suara sedangkan pihak terkait memperoleh suara (seratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan) suara berarti terdapat selisih suara dengan pihak terkait sebesar (lima ribu tujuh ratus empat) suara tanpa mengajukan perhitungan suara yang benar menurut pemohon. bahwa selisih suara yang diperoleh pemohon bawah perolehan suara pihak terkait disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggara pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) tanpa menyebutkan siapa yang melakukan pelanggaran secara tsm tersebut? bahwa permohonan pemohon pada halaman tentang kewenangan mahkamah konstitusi. pemohon tidak menyebutkan obyek surat keputusan memoho. yang menjadi dasar atau alasan alasan bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan mahkamah konstitusi dalam perkara guo. oleh karenanya permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara sistematik, cermat, detail, jelas, terang, dan rinci tentang dalil dalil permohonannya tersebut: bahwa dalil dalil perbaikan permohonan pemohon pada halaman s.d.penghitungan perolehan suara menurut pemohon yang ada dalam dalil dalil perbaikan permohonannya tersebut. pemohon secara sepihak tanpa menyebutkan darimana perolehan suara menurut pemohon yang menjadikan pemohon memperoleh suara tertinggi (teratas) dibandingkan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya. namun secara sepihak pemohon mengklaim tanpa didasarkan dengan dalil dalil hukum dan bukti bukti yang sah:, dan detail tentang adanya tuduhan tsm (terstruktur, sistematis, dan massif) dan adanya penghilangan hak suara yang dilakukan oleh memohon tersebut bagaimana caranya memohon menghilangkan suara? bertempat dimana dihilangkannya suara tersebut? hari apa dan tanggal berapa dihilangkannya suara tersebut? modus penghilangan suaranya pemohon bagaimana? kemudian siapa nama nama orang yang melakukan pelanggaran tersebut? bahwa dalil dalil pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi asumsi menurut pemohon sendiri tanpa dukung suatu fakta hukum dan pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, terang, rinci, dan detail peristiwa seperti apa? bagaimana peristiwa tersebut terjadi? siapa nama orang yang melakukan penggelembungan tersebut? perolehan suara pemohon sebelum adanya pelanggaran tersebut memperoleh perolehan suara berapa? kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut suara, dan detail tentang dalil dalil permohonannya tersebut:, gakkumdu,::,, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pihak terkait,gugatan tidak dapat diterima (niet ontvakelijk verklaara). ii. keterangan pihak terkait dalam pokok permohonandalil dalil permohonannyadiuraikan dalam jawaban guo, tanpa ada yang dikecualikan,urworejo tahun tentang objek permohonan bahwa dalam permohonannya, pemohon keberatan terhadap hasil perolehan suara (dua puluh delapan) tps pada (empat) kecamatan. adapun alasan pemohon karena tidak sinkron antara jumlah daftar hadir tanda tangan dengan jumlah suara pada tps yaitu: kecamatan bener tps desa karangsari: surat suara sah yang digunakan sebanyak suara: jumlah tanda tangan daftar hadir sebanyak suara, selisih yang dipersoalkan suara. tps desa benowo: ada beberapa tandatangan yang dipakai,benowokarangsaripekarangankalibatawademegon, ditemukan banyak tanda tangan berbentuk para yang bentuknya samjatertasarjodihpurworejocc. kecamatan bayan tps desa jatibarang: tanda tangan sejumlah suara, surat suara sahgebang, catatan: ditulis oleh pemohon suara sah sebanyak seharusnya suara sah sebanyak sehingga selisih suara yang dipersoalkan seharusnya adalah dari tps pada (empat) kecamatan tersebut jumlah selisih suara yang dipersoalkan oleh pemohon karena tidak sinkron antara jumlah daftar hadir tanda tangan dengan jumlah suara sah adalah (tiga ratus enam puluh tujuh) suara. bahwa alasan pemohon tidak menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon karena tidak sinkron antara jumlah daftar hadir tandatangan dengan jumlah suara sangat tidak beralasan karena seluruh saksi tps tersebut baik saksi dari pemohon maupun saksi dari pihak terkait ikut menandatangani berita acara dan formulir serta daftar hadir kwk: bahwa menurut pemohon terdapat (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara yang tidak sinkron dengan data surat suara yang dipergunakan, pihak terkait mempertanyakan darimana munculnya angka tersebut karena berdasarkan perhitungan yang diajukan sendiri oleh pemohon tps tersebut jumlah suara sah yang tidak sinkron dengan daftar hadir tandatangan adalah suara: bahwa good non terbukti terdapat suara yang tidak sinkron antara daftar hadir dengan suara sah, maka menurut:dalil pihak terkait tersebut dapat disimpulkan objek permohonan tidak signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, karena selisih suara yang menjadi objek sengketa adalah suara. padahal fakta hukumnyaterkait dengan undang undang nomor tahun meskipun mahkamah berpendirian untuk tetap konsisten menggunakan undang undang nomor tahun karena dianggap sudah suara. hal ini berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo provinsi jawa tengah,!: tentang pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bahwa menurut pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu berupa penyalahgunaan wewenang yang dapat memengaruhi perolehan suara yaitu: pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender dengan gambar foto pihak terkait yang dibagikan kepada masyarakat dan patut diduga mengandung unsur kampanye terselubung. hal itu tidak benar karena kalender yang dicetak oleh masing masing organisasi perangkat daerah opd) ada (sepuluh) opd pada tahun mencetak kalender edisi tahun dan masing masing menggunakan anggaran opd (bukan dari sekretariat daerah). dalam kalender tersebut memang ada gambar foto pihak terkait dalam beberapa kegiatan kedinasan dan hanya bersifat informasi kegiatan pemerintah daerah purworejo: pemasangan spanduk sekolah sekolah mulai dari paud, sd, hingga smp dengan foto pihak terkait patut diduga memiliki muatan kegiatan kampanye terselubung. hal tersebut juga tidak benar karena spanduk spanduk tersebut berisi ajakan wajib belajar yang memang merupakan program pemerintah daerah: pembuatan kaos hari jadi purworejo bertuliskan tagline teknik kecemplung kaleng , pembuatan kaos hari jadi kabupaten purworejo tersebut bukan merupakan program resmi pemda purworejo apalagi menggunakan apbd: program ngopi bareng bupati dengan tema teknik kecemplung kaleng , kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin sejak awal menjabat sebagai bupati dan wakil bupati dan yang diundang terdiri dari pimpinan opd dan tokoh masyarakat tergantung situasi apabila ada hal hal yang perlu disampaikan kepada pimpinan opd dan tokoh masyarakat, kegiatan gowes bareng bupati kecamatan kecamatan, hal tersebut merupakan kegiatan olah raga biasa, silaturahmi bupati dengan alim ulama pendopo kabupaten: tidak pernah memberikan uang, apalagi sebesar rp. akan tetapi hanya memberikan bingkisan berupa sajadah dan roti dalam rangka pamitan karena akan habis masa jabatan, penyalahgunaan program keluarga harapan pkh), bahwa program pkh tersebut adalah program pemerintah pusat yang disalurkan oleh camat dan khusus penyaluran pkh dalam wilayah kecamatan kaligesing memang benar atas rekomendasi bawaslu camat kaligesing oleh pihak terkait telah dikenakan sanksi: tentang tuduhan keterlibatan camat dan perangkat desa yang sangat masif untuk memenangkan pihak terkait, itu hanya asumsi dan tanpa bukti begitu juga pelanggaran money politic yang dituduhkan kepada pihak terkait pada saat malam pemilihan, itu tidak benar dan tidak ada keputusan bawaslu yang memberikan hukuman kepada pihak terkait. berdasarkan bantahan atau keterangan pihak terkait tersebut dapat disimpulkan pemohon hanya berasumsi dan menuduh tanpa bukti, oleh karena itu mohon kiranya mahkamah konstitusi menolak atau setidaknya mengesampingkan dalil pemohon tersebut: tentang petit yang dimohonkan oleh pemohon bahwa pemohon dalam petit nya selain meminta untuk membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo memohon nomor pl. kpt kab xi1 juncto berita acara nomor pl. ba kab iljuga menetapkan pasangan calon nomor urut (dua) atas nama susanto dan kustom selaku pemenang pemilihan bupati purworejo tahun dengan perolehan (seratus empat puluh sembilan ribu lima) suara, permohonan pemohon tersebut sangat tidak masuk akal karena senjatanya pemohon hanya memperoleh suara, berarti pemohon secara tanpa hak mendapat tambahan (tujuh ribu enam ratus) suara, timbul pertanyaan darimana angka suara tersebut?, karena yang dipersoalkan oleh pemohon hanya pada tps dan angka yang dikatakan tidak sinkron antara daftar hadir dengan suara sah adalah suara: bahwa menurut hukum berdasarkandalil pihak terkait tersebut permohonan pemohon tidak dapat diterima. selain petit tersebut atas pemohon juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (tiga puluh satu) tps, padahal dalam pokok permohonannya pemohon hanya mempersoalkan (dua puluh delapan) tps, berarti antara pokok permohonan dengan petit tidak ada kesamaan atau terjadi perbedaan dan pemohon tidak mengajukan perhitungan yang benar menurut pemohon: bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun telah dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo provinsi jawa tengah secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, serta ketidak berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati purworejo tahunpurworejo tahun tersebut apalagi memohonkan pembatalan mahkamah konstitusi: bahwa keputusan memohon komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo provinsi jawa tengah, adalah didasarkan pada hasil penghitungan yang benar dan obyektif, jujur, terbuka, dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati purworejo, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat kabupaten purworejo karena telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing masing tps tingkat kpps, kemudian penghitungan suara atau rekapitulasi pada panitia pemilihan kecamatan (ppk) tingkat kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo, bahwatermasuk saksi dari pemohon yang telah mandat oleh masing masing pasangan calon dengan hasil perolehan suara tingkat komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo adalah sebagai berikut urut suara jarwinto, pd. yuli kasturi, s.hsi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo provinsi jawa tengah cast memohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun rekapitulasi tingkat kabupaten purworejo sudah benar bahwa rekapitulasi tingkat komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo provinsi jawa tengah, tahun telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai berikut:berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang disampaikan oleh pihak terkait baik dalam eksekusinya dan keterangan pihak terkait atas, mohon kiranya majelis panel yang memeriksa dan mengadili perkara nomor php.bup xix tentang keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo provinsi jawa tengahohon kiranya mahkamah konstitusi republik indonesia dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: mengadiliberlaku serta sah keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten purworejo provinsi jawa tengah,urworejo provinsi jawa tengah tahun yang benar adalah sebagai berikut: urut. rh. agus bastian, se. mm., dan hj. yuli kasturi, sh. total jumlah suara atau apabila majelis panel yang memeriksa berpendapat lain mohon kiranya mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex teguia, bukti pt 1b sampai dengan bukti pt sebagai berikut: bukti pt1a fotokopi ktp nomor atas nama r.h. agus bastian, s.e., m.m.: bukti pt1b fotokopi ktp nomor atas nama hj. yuli kasturi, s.h.: bukti pt fotokopi surat keputusan kpu kabupaten purworejo provinsi jawa jawa tengah nomor pl. kpt kabin tertanggal september bukti pt fotokopi penetapan kpu kabupaten purworejo provinsi jawa tengah, nomor pl. kpt kabiixi2020, tertanggal september bukti pt fotokopi penetapan kpu kabupaten purworejo, nomor pl. kpt kab xi1 tertanggal desember pukul wib: bukti pt fotokopi berita acara nomor pl. bai3306 kabixii2020, tertanggal desember pukul wib: bukti pt fotokopiukti pt fotokopi halaman pertamdutiga kalender tahun yang diterbitkan oleh sekretariat daerah kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi contoh salah satu spanduk yang terpasang pada salah satu sekolah yang memuat foto pihak terkait dan kepala dinas pendidikan pemuda dan olah raga kabupaten purworejo, bertuliskan tuntaskan wajib belajar tahun: bukti pt fotokopi tps desa kelurahan karangsari, kecamatan bener, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi tps desa kelurahan karangsari: bukti pt fotokopi tps desa kelurahan pekarangan, kecamatan bener, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi tps desa kelurahan kalibata, kecamatan bener, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi tps desa kelurahan kaliwader, kecamatan bener, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi tps desa kelurahan megonojati, kecamatan bener, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi tps desa kelurahan kertasari, kecamatan bener, kabupaten purworejo, bukti pt fotokopi tps desa kelurahan kalijodo, kecamatan bener, kabupaten purworejo,sidomulyo, kecamatan purworejojatibarang:model hasil kecamatan bener, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi model hasil kecamatan purworejo, kabupaten purworejo, bukti pt fotokopi model hasil kecamatan bayan, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi model hasil kecamatan gebang, kabupaten purworejo: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. retno aji safitri (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. amat ihsan (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. nur ngaran (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. muhammad chorus ni'am (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. supardi (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. sawit muhlasin (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. alif widi sutan (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. ega ariel agustin (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. zaenal arifin (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. sulantriah (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. rahim (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. lin listiyani (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. sumardi (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. edo riyanto (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. fauzan (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. lka pratiwi (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. santo (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. mustahil (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. sunaryanto (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. arif (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. sukiman (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. slamet (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. numeri (saksi pihak terkait): mengatur substansi perkara. namun demikian diharapkan mahkamah juga dapat menunda pemberlakuan ketentuan undang undang nomor tahun pada akhir perkara dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan materi permohonannya demi mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil: juncto berita acara nomor pl. babukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. slamet riyanto (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. haryanto (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. winadatama (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. luhuryuswanto (saksi pihak terkait): bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. supardi (saksi pihak terkait), bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sdr. slamet mukhlasin (saksi pihak terkait). menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten purworejo, sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman terkait perolehan suara masing masing pasangan calon bahwa dalam perbaikan permohonannya, pemohonahwa berdasarkan tabel atas, pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima). selisih suara pemohon dengan pasangan calon nomor urut r.h. agus bastian, s.e., m.m. hj. yuli kasturi, s.h. pihak terkait) sebanyak (lima ribu tujuh ratus empat) suara, bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten purworejo pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal desember yang bertempat ganesha convention hall purworejo, hasil perolehan suara seluruh pasangan calon adalah sebagai berikut bukti pk pk dan pk, total suara sah tabel perbandingan perolehan suara bahwa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tersebut, pemohon memberikan mandat kepada (empat) orang untuk menjadi saksi, yaitu ery widyovirasto, haryanto, john latuheru, dan hery riyanto keempat orang tersebut bertugas secara bergantian. dalam rapat pleno tersebut, saksi pemohon mengajukan keberatan saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan ngombol mana saksi merasa keberatannya belum terselesaikan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. keberatan serupa juga diajukan oleh saksi pemohon saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan purworejo. saksi pemohon meminta agar diijinkan membuka daftar hadir kwk secara sampling dari kedua kecamatan tersebut. namun, memohon menolak dengan alasan tidak adanya selisih perolehan suara antara hasil kwk dengan salinannya, baik yang diberikan kepada pengawas pemilu maupun kepada seluruh saksi pasangan calon (bukti pk pk dan pk bahwa sampai berakhirnya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pukul wib, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan terkait perolehan suara pasangan calon nomor urut namun demikian, saksi pemohon memangengan dalih tidak puas akibat tidak diijinkan untuk melihat daftar hadir kwk tps bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman terkait dugaan pelanggaran pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif bahwa pemohon mendalilkan yakni pemalsuan tanda tangan dan para yang dilakukan oleh petugas kpps (empat) kecamatan dengan rincian sebagai berikut: kecamatan bener tps) guntur guntur sukommuh kecamatan purworejo tps) sidomulyo kecamatan bayan tps) kecamatan gebang tps) serena bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten purworejo pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal desember tidak ditemukan adanya keberatan saksi yang ditugaskan pemohon tps kecamatan bener, (tiga) tps kecamatan purworejo, (empat) tps kecamatan bayan, dan (dua) tps kecamatan gebang berkaitan dengan tanda tangan maupun para sebagaimana didalilkan oleh pemohon tersebut atas. seluruh saksi paslon menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara (bukti pk pk pk pk pk dan pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal desember menerima laporan dugaan pelanggaran dari liaison officer lo) pemohon, ery widyovirasto terkait adanya pemalsuan data hasil kwk dan tanda tangan oleh kpps dengan terlahir ketua kpu kabupaten purworejo drs. dulrokhim. adapun tps yang dilaporkan sebagai berikut: (no wecamatanpesames keterangan) tangan tangan ener karangan tps1 bener karangsari bener pekarangan. tps1 bener pekarangan tps5 tangan tanda tangan apem tangan tangan anda tangan bener, guntur, tps dugaan pemalsuan tanda tangan bener, guntur, tps dugaan pemalsuan tanda tangan bener, jati, tps dugaan pemalsuan tanda tangan bener, sukowuwuhbayan, ogung jurutengah, tps1 bayan, ogung jurutengan, tps bayan, ogung jurutengah, tps grabag, kedungkamal, tps dugaan pemalsuan tanda tangan tps tanda tangan gebang seremtps3 tanda tangan bsa |gebang serat ps6 bawaslu kabupaten purworejo meneliti dan mengkaji laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dalam rapat pleno diputuskan untuk register sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana dengan nomor reg lp pb kab x11 (bukti pk bahwa pada hari kamis, tanggal desember sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu) kabupaten purworejo melakukan rapat pembahasan pertama laporan tersebut. rapat pembahasan pertama memutuskan tindak lanjut penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap (tiga) orang saksi yang diajukan pelapor yaitu john latuheru, hery priyantono, s.h., dan haryanto, ppk purworejo tri candra sakti): ppk bayan arif dharmawan), ppk bener lanang sarwono), ppk gebang muhamad mudhofar): anggota kpu kabupaten purworejo divisi teknis penyelenggaraan pemilihan widya studi, s.s, par.), terlahir ketua kpu kabupaten purworejo drs. dulrokhim): dan pelapor ery widyovirasto (bukti pk bahwa dalam klarifikasi terungkap fakta terjadinya kesalahan administrasi tps dan tps desa sidomulyo, yakni pada saat pemilih sudah banyak yang hadir tps, kpps mengkhawatirkan terjadinya kerumunan sehingga daftar hadir kwk pada kolom tanda tangan dipakai oleh petugas kpps setelah mendapatkan persetujuan dari saksi seluruh pasangan calon dua tps tersebut (bukti pk bahwa dalam klarifikasi terungkap fakta terjadinya kesalahan administrasi tps desa seren, kecamatan gebang dan tps desa jatibarang, kecamatan bayan. kpps keliru menempelkan daftar hadir kwk dari yang semestinya ditempel adalah dpt. tps desa seren, pemilih yang hadir sama sekali tidak menandatangani daftar hadir kwk. kontrol kehadiran pemilih dilakukan kpps dengan memberikan tanda lingkaran untuk pemilih laki laki dan centang untuk pemilih perempuan. tanda tersebut kemudian disalin daftar hadir kwk begitu menyadari kesalahan administrasi pada saat penghitungan suara. sedangkan tps desa jatibarang, daftar hadir kwk ditempel sehingga ada pemilih yang hadir jam jam awal tidak menandatangani kehadiran. sekira pukul wib, pps jatibarang melakukan monitoring dan menemukan kesalahan administrasi tersebut, sehingga dilakukan perbaikan dengan mencetak kembali daftar hadir kwk dan sebanyak pemilih yang tersisa menandatangani bukti kehadiran. dengan demikian, total pemilih yang hadir sebanyak orang sesuai dengan penggunaan surat suara yang tercantum dalam hasil kwk (bukti pk pk dan pk bahwa dalam klarifikasi, pelapor tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi atas kebenaran terjadinya pemalsuan tanda tangan oleh petugas kpps maupun instruksi dari terlahir kepada petugas kpps untuk memalsukan tanda tangan daftar hadir kwk (bukti pk bahwa sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu) kabupaten purworejo pada tanggal januari melakukan rapat pembahasan kedua atas laporan tersebut. bahwa dalam rapat pembahasan tersebut disimpulkan laporan dugaan pelanggaran yang diajukan pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan sifat melawan hukumnya terlahir memalsukan tanda tangan dan data hasil kwk. bahwa dengan demikian, terlahir ketua kpu kabupaten purworejo drs. dulrokhim tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dibanggakan oleh pelapor. bahwa dalam klarifikasi terungkap terjadinya kesalahan administrasi berkaitan dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang dilakukan petugas kpps tps dan tps desa sidomulyo kecamatan purworejo, tps desa seren kecamatan gebang, dan tps desa jatibarang kecamatan bayan (bukti pk bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra gakkumdu tersebut, ketua dan anggota bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal januari melakukan rapat pleno dan memutuskan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut dihentikan penanganan pelanggarannya dan dikeluarkan pemberitahuan status laporan yang diserahkan kepada pelapor melalui surat serta tempel papan pengumuman sekretariat bawaslu kabupatesaksi pemohon galih wisma yulianto tidak mengajukan keberatan terkait pokok permohonan. namun, saksi mengajukan keberatan berkaitan dengan pelayanan pemungutan suara bagi pemilih yang terkonfirmasi positif covid tps kelurahan suren jurutengah. ppk beserta pps telah memberikan penjelasan disertai dengan bukti foto dan video pelayanan pemungutan suara, namun saksi merasa belum puas sehingga sampai berakhirnya rapat plenobayan. keberatan saksibayan (bukti pkgebang pada tanggal desember aula kecamatan gebang, saksi pemohon atas nama sutiyosogebangener pada tanggal desember balai desa kaliori, saksi pemohon atas nama nuranirworejo nomor pl. kptpemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal desember maka berdasarkan pmk tentang perubahan pmk tentang tahapan kegiatan, jadwal penanganan perkara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan walikota dan wakil walikota yang awalnya desember dengan batas akhir pendaftarankecamatan bener (bukti pk dan pk hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman terkait ketidaksinkronan data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan daftar hadir kwk bahwa dalam perbaikan permohonannya, pemohon mendalilkan terdapat (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara ditemukan adanykwk. ditemukan perbedaan jumlah yang hadir dan jumlah suara, hal ini terjadi padaesa (res) keterangan suara sah jurutengah tangan sebanyak jurutengah tangan sebanyak jurutengah tangan sebanyak kecamatan gebang desa (res) keterangan tangan sebanyak suara sah sebanyak bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tps tanggal desember tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon tps tps tersebut atas berkaitan dengan pokok permohonan. hasil pengawasan jajaran pengawas pemilihan sebagai berikut (bukti pk pk pk pk pk pk pk dan pk kecamatan bener ben tps (pengguna| suara yang hak pilih digunakan sokowumun asa aga tabel data hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan bener kecamatan purworejo jumlah (jumlah surat tps (purworejo kecamatan bayan jumlah |jumlah surat tps |bayan kecamatan gebang jumlah |(jumlah surat tps pengguna suara yang hak pilih digunakan sem papa tabel data hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan gebang bahwa berdasarkan hasil pengawasanditemukan kesalahan dalam penjumlahan pengguna hak pilih pada hasil kwk tps desa jatibarang. ada (dua) pemilih yaitu orang laki laki dan orang perempuan yang sudah dijumlah kolom pengguna hak pilih namun dijumlahkan kembali pada kolom pengguna dpt. sehingga, jumlah laki laki tertulis seharusnya dan pemilih perempuan tertulis seharusnya kesalahan itu dilakukan perbaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara kecamatan bayan. bahwa fakta hasil pengawasan tersebut bersesuaian dengan hasil klarifikasi pada proses penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten purworejo yang meminta keterangan saksi ketua ppk bayan arif dharmawan (bukti pk pkkecamatan gebang pada tanggal desember dan kecamatan bener pada tanggal desember saksi pemohon tidak mengajukan keberatan terkait. saksi pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dua kecamatan tersebut (bukti pk pk pk dan pk bahwa terhadap pokok pokok permohonan tersebut, sudah pernah dilaporkan bawaslu kabupaten purworejo. dalam proses penanganan pelanggaran atas laporan tersebut, dalil tidak terbukti (bukti pk pk dan pk hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman terkait pelanggaran pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bahwa dalam perbaikan permohonannya, pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran pelanggaran lain yangif tersebut terjadi sejak pihak terkait masih aktif sebagai kepala daerah,:, program ngopi bareng bupati dengan tema teknik kecemplung kaleng, kegiatan gowes bareng bupati kecamatan kecamatan yang ada purworejo,if seluruh wilayah kecamatan purworejo, keterlibatan camat, kades, hingga perangkat desa yang sangat masif untuk memenangkan pihak terkait: adanya pelanggaran money politicberkaitan dengan dalil penyalahgunaan wewenang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masifhal tersebut. dalam melakukan fungsi pencegahan pelanggaran pemilihan, bawaslu kabupaten purworejo telah berkirim beberapa surat imbauan pencegahan kepada bupati purworejo, pimpinan organisasi perangkat daerah opd), lurah, dan kepala desa se kabupaten purworejo agar mengindahkan potensi potensi pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang undang pemilihan (bukti pk pk dan pk bahwa pada tanggal oktober bawaslu kabupaten purworejo mendapatkan laporan dari liaison officer lo), pemohon ery widyovirasto berkaitan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan iklan kampanye luar jadwal dengan terlahir pihak terkait beserta tim kampanye, kepala bagian humas setda purworejo dan pimpinan surat kabar harian suara merdeka kabupaten purworejo. bahwa dalam klarifikasi proses penanganan pelanggaran terungkap fakta terpanjangnya iklan ucapan selamat hut tni ke dengan foto pihak terkait itu akibat kelalaian dari suara merdeka yang pemasangannya dimaksudkan sebagai bonus. terhadap kelalaian tersebut, suara merdeka telah meminta maaf secara tertulis kepada pemerintah kabupaten purworejo dan ditindaklanjuti dengan pemasangan ralat iklan ucapan selamat hut tni ke dari pemerintah kabupaten purworejo dengan menampilkan foto pjs. bupati purworejo. ir. yuni studi, m.a. bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada rapat pembahasan kedua sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu), laporan dinyatakan tidak terbukti. rapat pleno bawaslu kabupaten purworejo memutuskan laporan dugaan pelanggaran dihentikan serta pemberitahuan status laporannya disampaikan kepada pelapor melalui surat dan ditempel papan pengumuman sekretariat bawaslu kabupaten purworejo (bukti pk dan pk bahwa berkaitan dengan dalil pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender yang menampilkan foto pihak terkaitdugaan pelanggaran pengadaan ratusan ribu eksemplar kalender senilai miliar rupiah: bahwa berkaitan dengan dalil pemasangan spanduk sekolah sekolahpimpinan organisasi perangkat daerah opd), lurah, dan kepala desa se kabupaten purworejo untuk menurunkan segala bentuk media yang bergambar pihak terkait baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri lingkungan dan atau menjadi tanggungjawab instansi kerja masing masing (bukti pk dan pk bahwa berkaitan dengan dalil pembuatan kaos hari jadi purworejo, ngopi bareng bupati, dan gowes bareng bupatipembuatan kaos hari jadi purworejo bertuliskan tagline yang sama dengan tagline pihak terkait yaitu teknik kecemplung kaleng dan program ngopi bareng bupati dengan tema teknik kecemplung kaleng. bahwa bawaslu kabupaten purworejo melakukan pengawasan terhadap kegiatan gowes bareng bupati kecamatan ngombol, bruno, kutoarjo, purwodadi, purworejo, bayan, dan bagel. bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan tersebut, tidak menemukan unsur ajakan dan atau tindakan untuk pemenangan pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun (bukti pk bahwa berkaitan dengan dalil silaturahmi bupati dengan alim ulamakegiatan silaturahmi bupati purworejo dengan alim ulama pendopo kabupaten purworejo yang masing masing peserta mendapatkan bingkisan dan uang saku sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah): bahwa bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal november telah melakukan proses penanganan temuan pelanggaran kampanye media sosial. temuan tersebut didapatkan dari hasil pengawasan melalui kegiatan patroli cyber terhadap akun akun media sosial milik seluruh pasangan calon yang didaftarkan kpu kabupaten purworejo. bahwa dalam proses penanganan pelanggaran tersebut, admin media sosial pihak terkait atas nama antar duta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena memposting konten berisi foto kegiatan silaturrahmi bupati dan atau pihak terkait dengan ulama yang notabene bukan pengurus atau anggota partai politik. dalam foto tersebut juga berdasarkan tabel atas pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak (seratus empat puluh satu empat ratus lima) suara selisih suara pemohon dengan pasangan calon nomor urut adalah (lima ribu tujuh ratus empat) suara: bahwa, adapun pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut: pemalsuan tanda tangan dan para bahwa, selama proses pelaksanaan pemilihan banyak terjadi pelanggaran pemalsuan tanda tangan dan para yang diduga dilakukan oleh petugas kpps antara lain: kecamatan bener desa ots guntur guntur terlihat orang orang yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, bawaslu kabupaten purworejo merekomendasikan kpu kabupaten purworejo untuk memberikan peringatan tertulis kepada terlahir. rekomendasi tersebut ditindaklanjuti kpu kabupaten purworejo dengan memperingatkan admin akun media sosial pihak terkait dan diminta untuk menghapus konten kampanye media sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (bukti pk bahwa berkaitan dengan dalil penyalahgunaan program keluarga harapan pkh), bawaslu kabupaten purworejo tidak mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan pkh secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk kegiatan pemenangan pasangan calon tertentu pada pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun bahwa bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal oktober melakukan proses penanganan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh camat kaligesing atas nama haryono, sos., m.m. bahwa dalam proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari informasi awal masyarakat, terungkap bahwa sebelum penetapan pasangan calon, terlahir mengundang keluarga penerima manfaat kpm), program keluarga harapan (pkh) wilayah kecamatan kaligesing untuk melakukan pertemuan pada tanggal agustus gedung kiri kaligesing. terlahir secara tidak resmi mengundang wakil bupati purworejo hj. yuli kasturi, s.h. dan pengurus dpd partai golkar kabupaten purworejo, sri susilowati untuk hadir dalam pertemuan tersebut. kedua perundang itu saat diberikan waktu sambutan meminta doa restu terkait pencalonan hj. yuli kasturi, s.h. dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun bahwa terhadap tindakan tersebut, bawaslu kabupaten purworejo memutuskan camat kaligesing terbukti melanggar prinsip prinsip netralitas asn dan meneruskan pelanggaran perundang undangan lainnya kepada komisi aparatur sipil negara kain). bahwa kain menyatakan camat kaligesing terbukti melanggar netralitas asn dan memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian (ppk) agar memberikan sanksi kepada camat kaligesing. bahwa pjs. bupati purworejo selaku ppk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka (bukti pk bahwa berkaitan dengan dalil keterlibatan camat, kepala desa, dan perangkat desa untuk memenangkan pihak terkaitseluruh camat dan kepala desa se kabupaten purworejo. bahwa bawaslu kabupaten purworejo juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada camat se kabupaten purworejo dan semua kepala opd dengan mengundang dari kain sebagai narasumber, bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan sosialisasi kepada kepala desa dengan mengundang representasi kepala desa se kabupaten purworejo yang tergabung dalam polosoro dan diikuti dengan penandatanganan piagam deklarasi netralitas serta pengawasan pengendalian covid dalam pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun (bukti pk pk dan pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal oktober melakukan penanganan temuan pelanggaran berkaitan dengan masuknya perangkat desa suffragan kecamatan kemiri atas nama muh. imam bukhari muslim dalam daftar tim kampanye pasangan calon nomor urut agustinus susanto kelak rahmad kabul jarwinto, pd., dan masuknya anggota badan permusyawaratan desa bpd) dukuhrejo kecamatan bayan atas nama suharno dalam daftar tim kampanye pihak terkait. bahwa bawaslu kabupaten purworejo memutuskan kedua terlahir terbukti melakukan pelanggaran dengan menyampaikan surat penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya kepada pjs. bupati purworejo. bahwa pjs. bupati purworejo kemudian menerbitkan surat kepada camat kemiri dan camat bayan untuk memberikan teguran tertulis kepada kedua terlahir. bahwa bawaslu kabupaten purworejo juga menyampaikan penerusan pelanggaran administrasi kepada kpu kabupaten purworejo agar memberikan teguran tertulis kepada pasangan calon dan meminta agar mengubah susunan tim kampanye dengan tidak melibatkan pihak pihak yang dilarang (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal oktober melakukan penanganan terhadap temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan masuknya anggota bpd brunosari atas nama fajar sidik dalam daftar tim kampanye pemohon. bahwa bawaslu kabupaten purworejo memutuskan terlahir terbukti melakukan pelanggaran perundang undangan lainnya. bawaslu kabupaten purworejo menyampaikan penerusan pelanggaran tersebut kepada pics. bupati purworejo agar segera menindaklanjuti pengunduran diri terlahir sebagai anggota bpd brunosari. bahwa pjs. bupati purworejo menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan memerintahkan camat bruno untuk memberhentikan terlahir sebagai anggota bpd (bukti pk oo. bahwa bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal desember melakukan penanganan terhadap temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan adanya kepala desa cengkawakrejo atas nama iman subagyo, perangkat desa cengkawakrejo atas nama ida haryana dan sugianto yang melakukan foto bersama dengan calon bupati purworejo nomor urut r.h. agus bastian, s.e, m.m. menunjukkan (tiga) jari. bahwa bawaslu kabupaten purworejo memutuskan para terlahir terbukti melakukan pelanggaran perundang undangan lainnya berkaitan dengan netralitas. bahwa bawaslu kabupaten purworejo meneruskan pelanggaran perundang undangan lainnya tersebut kepada bupati purworejo untuk ditindaklanjuti. bahwa sampai keterangan tertulis ini dibuat, bawaslu kabupaten purworejo belum menerima tembusan tindak lanjut dari penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya tersebut (bukti pk bahwa berkaitan dengan dalil terjadinya politik uang yang dilakukan pihak terkait, bawaslu kabupaten purworejo pada tanggal desember menerima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang desa karangrejo, kecamatan banyuurip. pelapor atas nama bambang binary, s.h., tim kampanye pasangan calon nomor urut agustinus susanto kelak rahmad kabul jarwinto, pd. bahwa terhadap laporan tersebut, bawaslu kabupaten purworejo melakukan rapat pleno dan memutuskan laporan tersebut register dengan nomor reg lp pb kab x11 kemudian dilakukan pembahasan pertama sentra gakkumdu. pada rapat pembahasan pertama tanggal desember diputuskan untuk melakukan klarifikasi kepada para pihak. bahwa hasil klarifikasi disampaikan pada pembahasan kedua sentra gakkumdu tanggal desember dan disimpulkan dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup unsur untuk dilanjutkan tahap penyidikan. bahwa bawaslu kabupaten purworejo berdasarkan pembahasan kedua tersebut, dalam rapat pleno memutuskan untuk menghentikan penanganan pelanggaran tindak pidananya, menyampaikan pemberitahuan status laporan kepada pelapor melalui surat dan menempel papan pengumuman sekretariat bawaslu kabupaten purworejo (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman terkait tidak diperkenalkannya membuka surat suara oleh bawaslu kecamatan ngombol bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya mendalilkan tidak diperkenankan membuka surat suara oleh bawaslu kecamatan ngombol sehingga sangat menimbulkan kerugian karena banyaknya jumlah suara yang rusak: bahwa pengawas pemilihan melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan ngombol yang dilaksanakan tanggal desember gedung serbaguna kecamatan ngombol. rapat pleno tersebut berdasarkan surat mandat diikuti oleh saksi pasangan calon nomor urut agustinus susanto kelak rahmad kabul jarwinto, pd. atas nama rubi arson dan sudarto saksi pemohon atas nama ery widyovirasto dan kiswantoko, dan saksi pihak terkait atas nama panji wisnu, agus santoso, ismail anas, dan lestari, bahwa berdasarkan hasil pengawasan, permintaan membuka kotak suara oleh saksi pemohon yakni ery widyovirasto terjadi saat proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai tps desa ngengat. saksi pemohon meminta membuka kotak suara untuk mengecek daftar hadir kwk. namun, ppk ngombol tidak mengabulkan permintaan tersebut karena hasil kwk telah sesuai dengan salinan hasil kwk yang dimiliki saksi pemohon dan pengawas. saksi pihak terkait juga merasa keberatan apabila dilakukan pengecekan terhadap daftar hadir kwk semua tps. bahwa ppk ngombol kemudian meminta pengawas untuk memberikan pandangan terkait masalah tersebut. bahwa terhadap permintaan tersebut, bawaslu kecamatan ngombol memberikan pendapat tidak adanya alasan atau dasar yang cukup untuk membuka kotak suara. apabila saksi masih merasa keberatan, bawaslu kecamatan ngombol menyarankan agar keberatanngombol. bahwa saksi pemohon pada akhirnyangombol (bukti pk dan pk hasil pengawasan atas pokok permohonan halaman terkait adanya dugaan pelanggaran pilkada purworejo yang tidak diadili oleh pihak pihak yang berwenang bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya mendalilkan telah jelas terdapat pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo yang nyata sangat jahat, bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan pencegahan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melakukan penanganan pelanggaran, baik yang bersumber dari temuan hasil pengawasan maupun laporan dari masyarakat. bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan penyelesaian seluruh sengketa pemilihan yang dimohonkan bawaslu kabupaten purworejo. bahwa dengan demikian, bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan. keterangan tambahan luar pokok permohonan hasil pengawasan bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan pengawasan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun dengan melibatkan seluruh jajaran pengawas hoc. pengawasan tersebut dilakukan dengan menerapkan strategi pencegahan dan pengawasan melekat yang bentuk kegiatannya sebagai berikut: benturkesintan domain (daun pencegahandilapangan tabel data pencegahan bawaslu kabupaten purworejo bahwa bawaslu kabupaten purworejo melaksanakan pengawasan terhadap tahapan pembentukan badan hoc kpu kabupaten purworejo. bahwa dari kegiatan pengawasan tersebut ditemukan pendaftar yang tidak sesuai dengan regulasi. bahwa temuan hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan saran perbaikan kepada kpu kabupaten purworejo. no| temuanhasil pengawasan jumlah mo tabel data hasil pengawasan pembentukan badan hoc kpu bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan yang dimulai dengan melakukan upaya upaya pencegahan pelanggaran dengan mengirimkan surat imbauan kepada pihak pihak terkait (bukti pk pk pk dan pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan calon perseorangan, pada dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditemukan nama nama yang tidak memenuhi syarat tms) sebagai pendukung yang kemudian disampaikan saran perbaikan kepada kpu kabupaten purworejo. sedangkan nama nama pendukung yang merupakan jajaran pengawas pemilihan, dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik. temuan hasil pengawasan tersebut sebagai berikut: pol memmumsrocamsan aman tabel data pencernaan dukungan bakal pasangan calon perseorangan bahwa dalam pengawasan pencalonan dari partai politik, terdapat (tiga) bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati purworejo tahun yang selanjutnya ditetapkan oleh kpu kabupaten purworejo sebagai peserta pemilihan sebagai berikut (bukti pengusung rahmad kabul jarwinto, pd. pan, dan gerindra dan ppp dan hj. yuli kasturi, s.h. demokrat, dan pks tabel data pasangan calon kabupaten purworejo bahwa bawaslu kabupaten purworejo melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih mutarlih) dengan melibatkan jajaran pengawas hoc. bahwa hasil pengawasan tersebut diteruskan kepada kpu kabupaten purworejo dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil disdukcapil) kabupaten purworejo untuk ditindaklanjuti pk bahwa hasil pengawasan yang diteruskan tersebut sebagai berikut: pemilih belum pemilih pemilih belum orang orang orang orang tabel data hasil pengawasan mutarlih bahwa dalam pengawasan tahapan mutarlih, ditemukan pps tidak memberikan salinan formulir model ab kwk kepada bawaslu kelurahan desa se kabupaten purworejo dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran. bahwa bawaslu kabupaten purworejo melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye sebagai berikut: pemasangan spanduk dan baliho sosialisasi, penyiaran iklan layanan masyarakat melalui radio dan media sosial, penandatanganan pakta integritas dengan peserta pemilihan: sosialisasi netralitas asn: sosialisasi netralitas kepala desa, sosialisasi kepada pemilih pemula, perwakilan organisasi masyarakat, perwakilan organisasi wanita, perwakilan badan eksekutif mahasiswa bem), dan perwakilan disabilitas, sosialisasi kepada stakeholder kabupaten dan kecamatan: surat imbauan kepada seluruh jajaran opd, instansi vertikal, bumn, bumi, upt puskesmas, lurah, dan kepala desa se kabupaten purworejo untuk menurunkan semua jenis gambar pasangan calon dalam media atau bentuk apapun wilayah kerja masing masing: surat imbauan kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati purworejo untuk mematuhi regulasi terkait larangan mengikutsertakan orang orang yang dilarang dalam kampanye: surat imbauan kepada ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati purworejo untuk memperhatikan, melaksanakan, dan melaporkan dana kampanye dengan mekanisme dan tata cara sesuai peraturan perundang undangan: surat imbauan kepada kpu kabupaten purworejo untuk memberikan hak dari masing masing pasangan calon. sesuai dengan regulasi, pada tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun kpu kabupaten kota memberikan fasilitas dan media kepada masing masing pasangan calon dalam berkampanye. bahwa bawaslu kabupaten purworejo melaksanakan pengawasan tahapan kampanye dengan melibatkan jajaran pengawas hoc. bahwa seluruh temuan hasil pengawasan tahapan kampanye yang melanggar regulasi ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan pengawasan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (bukti pk dan pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan melibatkan jajaran pengawas hoc. bahwa bawaslu kabupaten purworejo telah melaksanakan pengawasan pencetakan surat suara pt. gramedia cikarang sampai dengan pengiriman gudang kpu sokowuwuh kecamatan purworejo esa sidomulyo kecamatan bayan desa | ts jatibarang ogung jurutengah ogung jurutengah ogung jurutengah kecamatan gebang |. desa tps seren tidak sinkron antara jumlah daftar hadir dan tanda tangan serta jumlah suara bahwa, terdapat (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara ditemukan adanya ketidak singkronan data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam dokumen daftar kabupaten purworejo. bahwa hasil pengawasan sortir dan pelipatan surat suara adalah sebagai berikut: hasil pengawasan sortir dan lipat surat suara jumlah tabel data rekapitulasi sortir dan lipat surat suara bahwa bawaslu kabupaten purworejo melakukan pengawasan terhadap pemusnahan sisa atau kelebihan surat suara kondisi baik maupun kondisi rusak yang tidak terpakai dan atau tidak mendistribusikan dengan cara dibakar oleh kpu kabupaten purworejo (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo melaksanakan pemetaan terhadap tps yang dianggap rawan dengan indikator rawan bencana alam, terpapar covid dan money politic pemilihan umum sebelumnya. bahwa hasil pemetaan tersebut sebagai berikut: hasil inventarisasi kerawanan tps jumlah kawasan rawan covid kerawanan lainnya (pernah terdapat money politic, dekat calon, timses, dan posko) tabel data inventarisasi kerawanan tps bahwa bawaslu kabupaten purworejo beserta jajarannya melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasinya dari tingkat tps hingga tingkat kabupaten. bahwa hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut (bukti pk pk dan pk data pemilih jumlah jumlah pemilih dalam dpt jumlah pemilih pindahan ph) jumlah pemilih yang memilih menggunakan ktp elektronik jumlah pemilih pengguna hak pilih jumlah jumlah pengguna hak pilih dalam dpt jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya ph) jumlah pemilih tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan hak pilih dengan ktp elektronik jumlah pengguna hak pilih tabel data pemilih dan pengguna hak pilih no| rincianperolehansuara jumlah| data perolehan suara pasangan calon jarwinto, pd. (jumlah serasah jjumlahsuaratidaksah 2tat jumlah suara sah dantidak sah tabel data perolehan suara penanganan pelanggasumbernya telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan hasil pengawasan pengawas pemilihan, laporan dari masyarakat dan (dua) informasi awal yang disampaikan secara tertulis melalui surat sekretariat bawaslu kabupaten purworejo. bahwa dari laporan dari masyarakat tersebut, terdapat (lima) laporan yang register dan laporan yang tidak register karena tidak terpenuhi syarat formal dan material. wo| demo lah perkara 30m tabel jumlah penanganan pelanggaran berdasarkan sumber jumlah laporan register tidak register aon tabel jumlah register lapojenisnya telah melakukan penanganan terhadap (tiga) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, (enam) pelanggaran administrasi, (lima) pelanggaran perundang undangan lainnya dan (lima) pelanggaran tindak pidana pemilihan. jumlah jenis pelanggaran perkara pelanggaran kode etik pelanggaran administrasi pelanggaran perundang undangan lainnya pelanggaran tindak pidana pemilihan tabel jumlah penanganan pelanggaran berdasarkan jenis bahwa gambaran penanganan pelanggaran yang dilakukan bawaslu kabupaten purworejo diuraikan sebagai berikut: bahwa bawaslu kabupaten purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran kode etik terkait masuknya nama pengawas dalam dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. temuan ini dinyatakan tidak terbukti dan merehabilitasi nama baik para terlahir (bukti pk personil jumlah bawaslu kabupaten bawaslu kecamatan tabel jajaran pengawas yang tercantum dalam formulir model kwk perseorangan bahwa bawaslu kabupaten purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran administrasi terkait pps tidak memberikan salinan formulir model ab kwk kepada pengawas pemilu desa kelurahan se kabupaten purworejountuk memberikan teguraterkait adanya aparatur sipil negara asn) yaitu kepala dinas kearsipan dan perpustakaan daerah arspusda) kabupaten purworejo sigit budimulyanto yang memberikan like dan komentar pada unggahan facebook berisi promosi bakal calon bupati dan wakil bupati purworejo tahundan pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran administrasi dan perundang undangan lainnya berkaitan adanya perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa bpd) tercantum dalam tim kampanye. terlahir adalah kepala seksi pemerintahan desa suffragan kecamatan kemiri atas nama muh imam bukhari muslim, anggota bpd dukuhrejo, kecamatan bayan atas nama suharno, pasangan calon nomor urut agustinus susanto kelak rahmad kabul jarwinto, pd. beserta tim kampanye, dan pihak terkait beserta tim kampanyekabupaten purworejo untuk memberikan peringatan tertulis dan perbaikan susunan tim kampanye. bahwa bawaslu kabupaten purworejo juga menyampaikan penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya kepada pjs. bupati purworejo agar memberikan sanksi kepada terlahir muh imam bukhari muslim dan suharnopemasangan alat peraga kampanye apk) yang melanggar aturan dengan terlahir ketiga pasangan calon beserta tim kampanye. temuan ini dinyatakan terbukti dan mengirimkan penerusan pelanggaran administrasi kepada kpu kabupaten purworejo untuk memberikan peringatan kepada para terlahir agar segera menertibkan. bahwa sebagai tindaklanjut dari proses penanganan, bawaslu kabupaten purworejo beserta tim gabungan melakukan penertiban apk dengan hasil sebagai berikut (bukti pk po| mamemenon (rom tabel data penertiban alat peraga kampanye bahwa bawaslu kabupaten purworejo melakukan penanganan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan administrasi berkaitan kampanye tempat ibadah dengan terlahir hj. siti chofshoh, istri calon bupati purworejo nomor urut gunung endah wahyuni, sos., eka handayani setyaningsih: dan pemohon beserta tim kampanye. dalam pembahasan kedua sentra gakkumdu, perkara ini dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan namun memenuhi unsur pelanggaran administrasagar memberikan peringatan tertulis kepada parcamat kaligesing haryono, sos., m.mberkaitan konten yang diunggah media media sosial resmi ketiga pasangan calon yang melibatkan pihak pihak dilarang dengan terlahir admin media sosial resmi paslon nomor urut atas nama roy dinata sutanto, admin media sosial resmi pemohon atas nama wahyu nugroho dan galih wisma yulianto, serta admin media sosial resmi pihak terkait atas nama antar dutauntuk memberikan peringatan tertulis kepada terlahir dan menghapus konten kampanye yang tidak sesuai dengan regulasidan perundang undangan lainnya dengan terlahir asn kabupaten magelang atas nama suharto, kepala desa cengkawakrejo, kecamatan banyuurip, iman subagyo, perangkat desa cengkawakrejo kecamatan banyuurip, ida haryana, dan sugianto perangkat desa kecamatan banyuurip sekaligus sekretariat pps. terlahir melakukan foto bersama dengan r.h. agus bastian, s.e., m.m. calon bupati purworejo tahun nomor urut menunjukkan (tiga) jari dengan maksud nomor urut pasangan calon. temuan ini dinyatakan terbukti dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kpu kabupaten purworejo serta penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya kain untuk terlahir suharto dan bupati purworejo untuk terlahir iman subagyo, ida haryana, dan sugianto. bahwa sampai disusunnya keterangan tertulis ini, bawaslu kabupaten purworejo baru mendapatkan tembusan tindaklanjut dari ppk bupati magelangberkaitan adanya nama yang tidak mendaftar sebagai pengawas tps namun tercantum dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan wawancara calon pengawas tps kecamatan banyuurip dengan terpadu tarbiyah, musiman, subianto, deny suprapto, dewi indriyani, dan taufik assiddigi aji. tarbiyah dan musiman terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kemudian diberikan peringatan keras oleh ketua bawaslu kabupaten purworejo dan pembinaan oleh koordinator divisi organisasi dan sumber daya manusia sdm) bawaslu kabupaten purworejo. sedangkan (empat) terpadu lainnya dinyatakan tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilihan dan direhabilitasi nama baiknyaanggota bpd brunosari fajar sidik yang namanya tercantum sebagai tim kampanye pemohonpics. bupati purworejo untuk menindaklanjuti pengunduran diri terlahir dari keanggotaan bpd brunosaridalam bentuk iklan luar jadwal dengan terlahir pihak terkait beserta tim kampanye, kabar humas setda kabupaten purworejo dan pimpinan surat kabar harian skh) suara merdeka kabupaten purworejo. berdasarkan pembahasan kedua sentra gakkumdu, laporan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan danluar jadwal, politik uang, dan kampanye melibatkan anak anak dengan terlahir pasangan calon bupati dan wakil bupati purworejo nomor urut agustinus susanto kelak rahmad kabul jarwinto, pd. beserta tim kampanye, roy dinata sutanto dan drs. sumbogo albpolitik uang dengan terlahir peran dan parigi. berdasarkan pembahasan kedua sentra gakkumdu, laporan ini dinyatakan tidak memenuhi (dua) alat bukti sehinggaadministrasi berkaitan adanya warga premium kabupaten kebumen yang memberikan suaranya tps desa banyuurip, kecamatan banyuurip dengan terlahir drs. dulrokhim, ketua kpu kabupaten purworejo. laporan ini dinyatakan tidak terbuktiterkait adanya dugaan pemalsuan data formulir model hasil kwk dan pemalsuan tanda tangan oleh kpps dengan terlahir ketua kpu kabupaten purworejo, drs. dulrokhim pelanggarannya (bukti pk pk dan pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo mendapatkan laporan dugaan pelanggaran berkaitan kampanye negatif dan kampanye hitam yang mendiskreditkan pihak terkait. laporan tidak dapat register karena waktu penyampaian laporan telah melebihi batas waktu kedaluwarsa (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo menerima informasi awal dugaan pelanggaran melalui surat yang dikirimkan sekretariat bawaslu kabupaten purworejo berkaitan adanya kampanye luar jadwal yaitu iklan media cetak oleh pihak terkait. bawaslu kabupaten purworejo kemudian menyampaikan surat tindaklanjut informasi awal bahwa perkara tersebut sedang ditangani (bukti pk hadir kwk, ditemukan perbedaan jumlah yang hadir dan jumlah suara, hal ini terjadi pada kecamatan,, guntur surat suara sah sebanyak tanda tangan sebanyak bahwa bawaslu kabupaten purworejo menerima laporan dugaan pelanggaran terkait penggunaan program pemerintah oleh pihak terkait. laporan ini laporan dugaan pelanggaran terkait berita hoax untuk pasangan calon nomor urut agustinus susanto kelak rahmad kabul jarwinto, pd. laporan ini tidak dapat register karena tidak terpenuhi syarat materialnya (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran secara tertulis berkaitan hutang calon wakil bupati nomor urut kustom. informasi awal tersebut ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat tanggapan pengaduan bahwa tidak dapat registrasi karena pemberi informasi awal tidak memenuhi syarat formil sebagai pelapor (bukti pk bahwa bawaslu kecamatan kemiri mendapatkan laporan dugaan pelanggaran terkait pencopotan atau pelepasan bendera parpol. laporan tersebutkan laporan dugaan pelanggaran berkaitan adanya pemalsuan tanda tangan formulir model daftar hadir kwk tps dan tps desa sidomulyo, kecamatan purworejo. laporan dinyatakan tidak dapat register karena tidak terpenuhinya syarat formil (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. laporan tersebut tidak dapat register karena tidak terpenuhi syarat formil dan materiil (bukti pk penyelesaian sengketa bahwa bawaslu kabupaten purworejo pada tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun telah melakukan penanganan (dua) permohonan penyelesaian sengketa sebagai berikut: bahwa bawaslu kabupaten purworejobahwa terhadap permohonan ini, putusan bawaslu kabupaten purworejo mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten purworejo kembaliviii bahwa terhadap permohonan ini, putusan bawaslu kabupaten purworejo menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (bukti pk nomor ps.reg bakal calon kpu dikabulkan perseorangan kabupaten sebagian atas nama slamet purworejo riyanto suyanto ps.reg bakal calon kpu ditolak vii1 perseorangan kabupaten seluruhnya atas nama slamet purworejo riyanto suyanto tabel penyelesaian sengketa oleh bawaslu kabupaten purworejo penutup demikian keterangan bawaslu kabupaten purworejrworejo. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten purworej: bukti pk fotokopi kejadian khusus keberatan kabupaten: bukti fotokopi hasil kabupaten kota kwk: bukti pk fotokopi form kecamatan purworejo terkait pengawasanbayangebang terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan: bukti fotokopi form kecamatan benerngombol terkait rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan: bukti pk fotokopi imbauan pencegahan pelanggaran kepada pimpinan organisasi perangkat daerah opd) nomor bawaslu. prov. jt pm. bukti fotokopi imbauan pencegahan pelanggaran kepada pimpinan organisasi perangkat daerah opd), lurah dan kepala desa se kabupaten purworejo nomor bawaslu. prov. jt pm. 1x bukti fotokopi hasil kecamatan kwk bayan: bukti pk fotokopi kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk bayan: bukti fotokopi hasil kecamatan kwk gebang, bukti fotokopi hasil kecamatan kwk purworejo: bukti pk fotokopi hasil kecamatan kwk bener: bukti fotokopi berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu laporan nomor reg lp pb kab xi1 bukti pk fotokopi pemberitahuan status laporan nomor reg lp pb kab x11 bukti pk fotokopi berita acara pleno laporan nomor reg lp pb kab x1172020:, bukti pk fotokopi hasil salinan kwk tps desa jatibarang, fotokopi hasil salinan kwk tps desa seren: bukti pk fotokopi berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu laporan nomor reg lp pb kab x11dugaan pelanggaran nomor lp pb kab fotokopi pemberitahuan tentang status laporan nomor reg lp pb kab bukti fotokopi penerusan pelanggaran administrasi nomor bawaslu prov. jt pp. x1 fotokopi tembusan peringatan dari kpu kepada terlahir nomor pl. sd kab il fotokopi tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten purworejo oleh kpu nomor pl. sd kab x11 fotokopi pemberitahuan tentang status temuan nomor tm pb kab x1 bukti fotokopi penerusan pelanggaran kain nomor .a bawaslu prov. jt pp. 1x fotokopi rekomendasi dari kain nomor kain fotokopi tembusan pjs. bupati purworejo nomor fotokopi ppk nomor tentang tindak lanjut rekomendasi kain, fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pb kab bukti pk fotokopi tembusan pjs bupati purworejo nomor fotokopi ppk nomor tentang tindak lanjut rekomendasi kain, bukti fotokopi penerusan pelanggaran administrasi nomor bawaslu prov. jt pp. x fotokopi tembusan kpu purworejo nomor pl. sd kabtembusan kpu purworejo nomor pl. sd 1xsurat penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya pemda purworejo nomor bawaslu prov. jt pp. xpemberitahuan status temuan nomor tm pb kab bukti pk fotokopi imbauan pencegahan pelanggaran kepada bupati purworejo nomor bawaslu prov. jt pm. x1 bukti fotokopi berita acara pleno register laporan nomor reg lp pb kab x11 bukti pk fotokopi berita acara klarifikasi ketua ppk bayan: bukti pk fotokopi berita acara klarifikasi ketua ppk gebang, bukti fotokopi berita acara klarifikasi ketua ppk purworejo: fotokopi form pengawas tps desa sidomulyo terkait pemungutan dan penghitungan suara, fotokopi form pengawas tps desa sidomulyo terkait pemungutan dan penghitungan suara, bukti fotokopi hasil salinan kwk tps desa benowo, fotokopi hasil salinan kwk tps desa benowo: fotokopi hasil salinan kwk tps desa karangsari: fotokopi hasil salinan kwk tps desa karangsari: fotokopi hasil salinan kwk tps desa pekarangan, fotokopi hasil salinan kwk tps desa kalibata: fotokopi hasil salinan kwk tps desa kaliwader, fotokopi hasil salinan kwk tps desa megono:: fotokopi hasil salinan kwk tps desa jati, fotokopi hasil salinan kwk tps desa kertasari, fotokopi hasil salinan kwk tps desa kamijjoro,pangasinan, fotokopi hasil salinan kwk tps desa pangasinan, fotokopi hasil salinan kwk tps desa sidomulyo, fotokopi hasil salinan kwk tps desa sidomulyo, fotokopi hasil salinan kwk tps desa sidomulyoseren, fotokopi kejadian khusus kwk kecamatan bayan, fotokopi kejadian khusus kwk kecamatan bener, fotokopi kejadian khusus kwk kecamatan gebang: fotokopi kejadian khusus kwk kecamatan purworejo: bukti pk fotokopi hasil kecamatan kwk ngombol: fotokopi kejadian khusus keberatan kecamatan kwk kecamatan ngombol, bukti pk fotokopi berita acara pembahasan pertama sentra gakkumdu laporan nomor reg lp pb kab xi1 bukti pk fotokopi berita acara klarifikasi pelapor ery widyovirasto: bukti pk fotokopi berita acara permintaan maaf suara merdeka nomor iki pwj ix dan bukti tayang ralat iklan, bukti fotokopi form gowes bupati kecamatan bruno, fotokopi form gowes bupati kecamatan bagel: fotokopi form gowes bupati kecamatan bayan, fotokopi form gowes bupati kecamatan kutoarjo, fotokopi form gowes bupati kecamatan ngombol, fotokopi form gowes bupati kecamatan purwodadi, fotokopi form gowes bupati kecamatan purworejo: bukti fotokopi penerusan pelanggaran kode etik kpu kabupaten purworejo nomor .a bawaslu prov. jt pp. x11 fotokopi penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya kain nomor .b bawaslu prov. jt pp. x11 fotokopi penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya bupati nomor .c bawaslu prov. jt pp. x11 fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pb kab x11 fotokopi rekomendasi dari kain nomor kain fotokopi tembusan bupati magelang nomor fotokopi ppk nomor kep tentang tindak lanjut rekomendasi kain, bukti pk fotokopi dokumentasi penurunan media bergambar pihak terkait: bukti pk fotokopi dokumentasi sosialisasi pengawasan partisipatif kepada stakeholders, fotokopi dokumentasi sosialisasi kepada representasi kepala desa, fotokopi dokumentasi piagam deklarasi netralitas kepala desa serta pengawasan pengendalian covid bukti fotokopi penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya bpd brunosari atas nama fajar sidik nomor bawaslu prov. jt pp. x1 fotokopi tindaklanjut pjs bupati nomor tentang penerusan pelanggaran perundangan lainnya, bukti fotokopi penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya atas nama iman subagyo, ida haryana dan sugianto nomor .c bawaslu prov. jt pp. x11 bukti pk fotokopi imbauan sosialisasi tentang pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo pada pilkada tahun kepada ketua kpu kabupaten purworejo nomor bawaslu prov. jt pm. x11fotokopi imbauan pencegahan pelanggaran kepada bakal pasangan calon perseorangan nomor bawaslu prov. jt pm. vi fotokopi imbauan pencegahan pelanggaran kepada tim pemenangan bayu nomor bawaslu prov jt. pm. vi! fotokopi imbauan pencegahan pelanggaran kepada ketua kpu kabupaten purworejo nomor bawaslu prov. jt pm. 1x1x bukti pk fotokopi keputusan kpu kabupaten purworejo nomor pl. kpt kab fotokopi keputusan kpu kabupaten purworejo nomor pl. kpt kab bukti fotokopi surat penerusan hasil pengawasan coklat kepada disdukcapil nomor bawaslu prov. jt pm. vi11 bukti fotokopi form bawaslu kabupaten purworejo pengawasan dana kampanye: fotokopi dokumentasi penandatanganan pakta integritas, fotokopi dokumentasi kegiatan sosialisasi: bukti fotokopi surat imbauan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada ketua kpu kabupaten purworejo nomor bawaslu prov. jt. pm. x11 fotokopi form bawaslu kabupaten purworejo produksi surat suara, fotokopi form bawaslu kabupaten purworejo tentang distribusi logistik sekretariat ppk kecamatan: fotokopi form bawaslu kabupaten purworejo pemusnahan sisa atau kelebihan surat suara, bukti fotokopi form bawaslu kabupaten purworejo pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara, bukti fotokopi berita acara pleno temuan nomor tm pake bws kab purworejo vi fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pake bws kab purworejo vi bukti fotokopi surat penerusan pelanggaran administrasi kpu nomor bawaslu prov. jt pp. 1x fotokopi surat jawaban kpu nomor pl. sd kab tentang tindak lanjut kajianjatibarang tanda tangan sejumlah surat suara sah ogung surat suara sah sebanyak tanda jurutengah tangan sebanyak ogung surat suara sah sebanyak tanda jurutengah tangan sebanyak dugaan pelanggaran administrasi, fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pb kab bukti fotokopi penerusan pelanggaran hukum lainnya kain nomor bawaslu prov. jt pp. 1x fotokopi rekomendasi dari kain nomor kain fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pb kab bukti fotokopi surat penerusan pelanggaran administrasi temuan nomor register bawaslu prov. jt. lanjut rekomendasi bawaslu terhadap dugaan pelanggaran administrasi nomor pl. sd kab fotokopi dokumentasi penertiban apk, bukti fotokopi penerusan pelanggaran administrasi nomor bawaslu prov. jtlanjut kpu kabupaten purworejo nomor pl. sd kab fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pb kab bukti fotokopi surat peringatan keras tarbiyah nomor bawaslu prov. jt pp. x1 fotokopi surat peringatan keras musiman nomor bawaslu prov. jt pp. x1 fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pake bws kab purworejo xi bukti pk fotokopi penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya nomor bawaslu prov. jt pp. x1 fotokopi pemberitahuan status temuan nomor tm pb kec. bruno fotokopi surat tindaklanjut pjs bupati nomorlaporan nomor reg lp pb kab fotokopi pemberitahuan status laporan nomor reg lp pb kab buktileno nomor lp pb kab fotokopi pemberitahuan status laporan yunus, s.h. nomor lp pb kab bukti fotokopi berita acara pleno informasi awal istiningsih terkait iklan media cetak, fotokopi tindak lanjut informasi awal istiningsih nomor bawaslu prov. jt pp. x tentang iklan media cetak, bukti fotokopi berita acara pleno nomor lp pb kab tentang laporan wahyu widiyarso terkait penggunaan program pemerintah: fotokopi pemberitahuan status laporan wahyu widiyarso nomor lp pb kab bukti fotokopi berita acara pleno laporan istiningsih nomor lp pb kab x1 tentang berita hoax, fotokopi pemberitahuan status laporan istiningsih nomor lp pb kab x1 bukti fotokopi berita acara pleno tentang aduan wahyu rudy indro, s.h, m.h. dan mirza asli, s.h, m.h. terkait hutang calon wakil bupati nomor urut kustom: fotokopi surat tanggapan aduan nomor bawaslu prov. jt pp. x1 bukti fotokopi berita acara pleno laporan bambang binary, s.h. bawaslu kecamatan kemiri nomor pl pb kec. kemiri x1 fotokopi pemberitahuan status laporan nomor pl pb kec. kemiri x1 bukti fotokopi berita acara pleno laporan drs. sukarno, m.m. nomor lp pb kab x11 fotokopi pemberitahuan status laporan nomor lp pb kab x11 bukti fotokopi berita acara pleno laporan detik badhiron, s.h, m.h. nomor lp pb kab x1172020, fotokopi pemberitahuan status laporan nomor lp pb kab x1172020, bukti fotokopi berita acara registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor ps.reg fotokopi pemberitahuan status penyelesaian sengketa nomor ps.reg bukti fotokopi pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan nomor ps.reg vii1 fotokopi petikan putusan nomor register ps.reg viii1januarertanggal desember dirworejurworejo tahun ditetapkan oleh memohon dalam keputusan komisi pemilihan umumpukul wib (vide bukti bukti bukti pt bukti pk 1j,serta dalam laman kpu kabupaten purworejobupati dan wakil bupati purworejo tahun pada tanggal desember pukul wib yang alat buktinya disampaikan mahkamah pada tanggal februari pukul wib (vide risalah sidang perkara nomor php.bup xix bertanggal februari hlm. sampai dengan hlm bukti buktiurworejourworejotiga), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada hermansyah dalami, s.h., m.h. nomor kta: beralamat pulang indah ma, jalan anggrek nomor pulang indah, kelurahan pulang timur, kecamatan pulang, kota tangerang selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari serta memberi kuasa kepada membom, s.h., m.h., mba., cn. nomor kta: kai wt musafir, s.h., m.h. nomor kta: agatha lidyawati raffi, bsc., s.h., m.h. nomor kta: andri sudarso, s.h., m.h. nomor kta: rony eli hutahaean, s.h., m.h., para advokat pada kantor tim advokasi dewan pimpinan pusat partai demokrat (dpp pd), beralamat wisma proklamasi jalan proklamasirworejo: memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten purworejjurutengah tangan sebanyak kecamatan gebang esa (tes) ererancan tangan sebanyak ios sah sebanyak bahwa (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara sangat berpotensi bagi pemohon untuk memenangkan pemilihan calon bupati dan wakil bupati purworejo, karena perbedaan suara pemohon dan pasangan calon nomor urut hanya terpaut (lima ribu tujuh ratus empat) suara, bahwa, selain pelanggaran atas, terdapat juga pelanggaran pelanggaran lain,sif tersebut terjadi sejak pihak terkait masih aktif sebagai kepala daerah:,: program ngopi bareng bupati dengan tema teknik kecemplung kaleng: kegiatan gowes bareng bupati kecamatan kecamatan yang ada purworejo:ribu rupiah:sif seluruh wilayah kecamatan purworejo, keterlibatan camat, kades hingga perangkat desa yang sangat massif untuk memenangkan pihak terkait: adanya pelanggaran money politikketentuan jo. dan tahun telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lainnya, dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: pejabat badan usaha milik negaraherdasarkan point atas jelas membuktikan, bahwa memohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, karena pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, apalagi ketika saksi pemohon dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak diberikan akses untuk sinkronisasi meski sudah mengajukan permohonan secara berulang ulang, bahwa dugaan kecurangan tersebut semakin menguat lantaran tps yang datanya tidak sinkron tersebut, pasangan calon nomor urut memperoleh suara dengan kemenangan mutlak, bahwa, bahwa pemohon juga menuntut adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun salah satu pilar utama negara hukum indonesia adanya jaminan terhadap argumentasi argumentasi atas, telah jelas bahwa terdapat pelanggaran pemilihan bupati purworejo yang nyata, sangat jahat,. oleh karena itu, kami berpohon kepada mahkamah guna dapat menjadi harapan untuk membuka saluran keadilan pilkada (electoral justice) bagi pemohon, oleh karenanya, pemohon meminta agar majelis berkenan memerintahkan memohon untuk membuka form daftar hadir dan mencocokkan dengan surat suara yang digunakan atau jumlah pengguna hak pilih hasil. pemohon meyakini, akan ditemukan banyak data yang tidak sinkron yang dapat menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskan agar dilakukan pemilihan suara ulang tps tps tersebut karena patut diduga ada surat suara yang disalah gunakan, bahwa berdasarkan argumentasi atas, maka sangat layak bagi mahkamah konstitusi untuk setidak tidaknya memutus dilakukannya psu seluruh tps kecamatan bener, kecamatan bayan, kecamatan purworejo, kecamatan gebang, dan seluruh tps setiap desa yang kami sampaikan pada setiap kecamatan tersebut, mahkamah konstitusi republik indonesi e). tertib: kepentingan umum: )ilnetapkan pasangan calon nomor urut atas nama susanto dan kustom selaku pemenang pemilihan bupati purworejo tahun dengan perolehan suara: memerintah memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di: kecamatan bener . desa tps guntur sumur kommun kecamatan purworejo desa o | tps sidomulyo kecamatan bayan desa tps kecamatan gebang desa tps seren atau setidak tidaknya, membatalkan keputusan komisi pemilihan umum: menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dalam keputusan kpu purworejo yang benar menurut mahkamah adalamemerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten purworejosusanto, bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) kustomukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten purworejo nomor pl. kptukti fotokopi rekapitulasi hasil perhitungan pemilihan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun model hasil kabupaten kwk):pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun, kecamatan bener:, bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa kaliwader, kecamatan bener: bukti fotokopi salinan hasil tps desa kaliwader, bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa kalibata, kecamatan bener: bukti fotokopi salinan hasil tps desa kalibata, kecamatan bener: bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa megono, kecamatan bener: bukti fotokopi salinan hasil tps desa megonokertasari, kecamatan bener: bukti fotokopi salinan hasil tps desa kertasari: bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa jati, kecamatan bener: bukti fotokopi salinan hasil tps desa jati, bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa kalijodo, kecamatan bener: bukti fotokopi salinan hasil tps desa kalijodo, bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa kalijodo, kecamatan bener, bukti fotokopi salinan hasil tps desa kalijodo,, kecamatan bener kecamatan bener: bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa jatibarang, kecamatan bayan: bukti fotokopi salinan hasil tps desa jatibarangcang, kecamatan ngombol, bukti fotokopi salinan hasil tps desa secang, bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa girirejo, kecamatan ngombol, bukti fotokopi salinan hasil tps desa girirejo: bukti fotokopi daftar hadir kwk tps desa kaliwungukidul, kecamatan ngombol, bukti fotokopi salinan hasil tps desa kaliwungukidul:merantiberita jogja.com dengan judul bawaslu purworejo temukan pelanggaran, tim kampanye melibatkan pemdes : bukti fotokopi berita magelangekspres.com dengan judul dua tps dalam pilkada purworejo dilaporkan bawaslu , bukti fotokopi berita newsjateng.id dengan judul bawaslu telusuri dugaan politik uang pilkada daerah jateng , bukti fotokopi berita medcom.id dengan judul perangkat desa dan anggota bpd jadi tim kampanye pilkada purworejo , bukti fotokopi berita rmol jateng dengan judul pemkab purworejo melontarkan dana miliaran untuk cetak kalender : bukti fotokopi berita detiknews dengan judul terbukti tak netral, camat purworejo ini disanksi kain : bukti fotokopi salrworejo, pada kecamatan purworejo, bukti fotokopi foto tentang kegiatan sepeda santai yang diadakan oleh bupati petahana dalam kegiatan tersebut ada program teknik kecemplung kaleng , bukti fotokopi foto yang menerangkan pertemuan wakil bupati yang juga petahana kecamatan kemiri dan gebang, program pkm dan pkhurworejo tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo(bukti bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif (bukti bahwa pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan massif merupakan wewenang bawaslu provinsi untuk menyelesaikannya sehingga mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bukan menjadi wewenangnya sebagaimana dijelaskan oleh mahkamah dalam paragraf huruf putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xvbukti daurworejo tahundalam mengajukan permohonan pembatalannomor pl. kpt kab xi1bukti bahwa berdasarkan surat kementerian dalam negeri republik indonesia,jumlah penduduk kabupaten purworejo adalah (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa, sehingga syarat atau ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan kpu kabupaten purworejo tersebut adalah terdapat perbedaan selisih(bukti bahwa jumlah perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun adalah sebagai berikut (bukti dan perolehan agustinus susanto rahmad kabul jarwinto, pd. susanto kustom pemohon) r.h. agus bastian, s.e., mm., yuli kasturi, s.h. total suara sahbatas paling banyak selisih perolehan suara (bukti batas persentase isi jumlah suara sah syarat selisih suara paling banyak paling banyakselisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun (bukti pasangan calon perolehan suara pasangan calon nomor pihak terkait) sang pasangan calon nomor pemohon) selisih perbedaan suara bahwa jumlah suara sah (empat ribu empat puluh tiga) suara, selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun pihak terkait) dengan pemohon adalah suara suara (lima ribu tujuh ratus empat) suara, artinya selisih suara yang diperoleh pemohon dengan pihak terkait adalah (lima ribu tujuh ratus empat) suara atau (satu koma empat persen) sehingga angka tersebut sudah melebihi ambang batas sebesar (satu persen) dari total suara sah atau jika terjadi selisih paling banyak adalah sebesar (empat ribu empat puluh tiga) suara sah, bahwa pemohon telah dengan sengaja mengabaikan dan mengesampingkan huruf undang undang nomor tahunsecara nyata melebihi ambang batas pengajuan permohonan pembatalan keputusan kpu kabupaten purworejo, bahwa mahkamah telah memberikan pendiriannya terkait ambang batas dalam undang undang nomor tahun sebagaimana dinyatakan pada paragraf huruf putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xvhbukti bahwa mahkamah juga telah secara konsisten dalam pendiriannya terkait polita nomor sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor php.kot xvi yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan salah satu pertimbangan hukum, selisih jumlah suara pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas yang diatur pada huruf undang undang nomor tahun (buktinya penetapan suara hasil pemilihan oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota (bukti dan bahwa kpu kabupaten purworejo telah melakukan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun pada hari selasa, tanggal desember pukul wib. dengan demikian, batas akhir pengajuan permohonan adalah hari kamis, tanggal desember (bukti dan bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi pada hari jumat, desember pukul wib, memohon, pihak terkait dengan nomor urutsehingga permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (bukti bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun pemohon dapat memperbaiki permohonan paling lama (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh mahkamah konstitusi (bukti bahwaberdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (online), pemohon dapat memperbaiki permohonan paling lama (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya ap3 kepada pemohon atau kuasa hukum (bukti bahwa dalam surat penyampaian salinan permohonan dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk psp tanggal januari perihal penyampaian salinan permohonan disebutkan pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal januari pukul wib dengan tenggang waktu perbaikan permohonan paling lambat tanggal desember sehingga batas akhir pengajuan perbaikan permohonan adalah hari selasa, tanggal desember ( makatidak jelas obscure libel) bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan dugaan pemalsuan tanda tangan serta para, kronologi terjadinya pelanggaran, dan menjelaskan secara rinci subyek yang dipalsukan tanda tangannya, serta jumlah pemilih yang diduga dipalsukan tanda tangannya tps, bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan kronologi terjadinya dugaan pelanggaran yang menyebabkan selisih antara surat suara yang digunakan dengan daftar hadir serta keterkaitan selisih tersebut dengan kerugian suara yang dialami pemohon, bahwa pemohon mendalilkan terdapat (enam ribu seratus lima puluh tujuh) suara tidak sinkron antara data surat suara yang digunakan dengan jumlah tanda tangan dalam daftar hadir, namun pemohon tidak mampu menjelaskan secara kronologis asal perolehan angka tersebut sehingga dalil tersebut hanyalah dalil tanpa dasar dan tidak valid, bahwa pada petit pemohon nomor pemohon tidak menjelaskan asal perolehan suara untuk pemohon dan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut pihak terkait), bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan keterkaitan mengenai angka perolehan suarpemilih kwk tps dengan petit pemohon nomor bahwa petit pemohon saling bertentangan yang mana pada petit nomor memohon dilakukan pemungutan suara ulang tps namun dalam petit nomor dan memohon untuk menetapkan jumlah perolehan suara pemohon menjadi dan mengurangi perolehan suara pasangan calon nomor urut menjadi bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sebagaimana telah diatur pada peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang menyebutkan permohonan pemohon salah satunya memuatbukti bahwa pemohon menyebutkan komisi pemilihan umum kabupaten purworejo yang berkedudukan jalan kol. sugiana, nomor plaosan, kecamatan purworejo, kabupaten purworejo, provinsi jawa tengah sebagai memohon, bahwa kpu kabupaten purworejo sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun berkedudukan jalan urip sukoharjo nomor kelurahan purworejo, kecamatan purworejo, kabupaten purworejo bukan berkedudukan jalan kol. sugiana, nomor plaosan, kecamatan purworejo, kabupaten purworejo provinsi jawa tengah (bukti bahwa pemohon telah salah dan tidak cermat dalam memaknai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun yang dinyatakan pada polita nomor pokok permohonan . menunjukkan ketidakmampuan pemohon dalam menyelenggarakan pemilu . : bahwa seharusnya termohonlah yang menjadi penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun bukan pemohon yang sebenarnya adalah peserta dari pemilihan tersebut: bahwa kesalahan tersebut menunjukkan ketidakcermatan pemohon dalam mengajukan permohonan dan kesuburan pemohon dalam membedakan penyelenggara dengan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun sehingga pemohon tidak memahami dengan baik prosedur, mekanisme, dan subyek hukum dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejopenetapan hasil penghitungan suara oleh memohon dan perolehan suara pemohon serta selisihnya dengan pasangan calon nomor urut menurut memohon benar jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon yang didalilkan oleh pemohon sesuai dengan yang ditetapkan oleh memohon dengan perolehan suara pemohon yaitu sebesar (seratus empat puluh satu ribu empat ratus lima) dan selisih antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut adalah (lima ribu tujuh ratus empat) (bukti bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan selisih suara pemohon dengan pasangan calon nomor urut disebabkan adanya fakta pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm): bahwa berdasarkan undang undang tahun yang dimaksud sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif adalahukti bahwa undang undang tahun menyatakan calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif(bukti bahwa berdasarsalinan putusan terkait pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif disampaikan kepada kpu kabupaten kota paling lama (satu) hari kerja setelah putusan laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm dibacakan (bukti bahwa sampai dengan memohon mengajukan jawaban kepada mahkamah konstitusi, memohon tidak menerima salinan putusan bawaslu provinsi jawa tengah mengenai terjadinya pelanggaran administrasi tsm dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun bahwa peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor tahun menyatakan pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm kepada bawaslu provinsi melalui bawaslu kabupaten kota (bukti bahwa tidak ada satupun laporan dan temuan tentang dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif selama pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun yang telah diteliti, diperiksa, dan dikaji oleh bawaslu kabupaten purworejo (bukti bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai fakta: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan dan para, memohon memberikan jawaban sebagai berikut: bahwa pemohon dalam polita pokok permohonan nomor hanya menyatakan banyak terjadi pelanggaran pemalsuan tanda tangan dan para namun tidak mampu menyebutkan data secara rinci dan spesifik terkait dalil tersebut karena kata banyak tidak menunjukkan kepastian jumlah: bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan dan para yang dilakukan tps kecamatan bener, tps kecamatan purworejo, tps kecamatan bayan, dan tps kecamatan gebang yang mengakibatkan selisih suara pemohon dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang mana saksi pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terjadinya pemalsuan tanda tangan dan para tps (bukti dan bahwa pemohon tidak menyebutkan jumlah pemilih yang dipalsukan tanda tangannya dan kronologi terjadinya pemalsuan tanda tangan sehingga mengakibatkan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait), bahwa memohon telah menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang undangan dan saksi pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait hasil perolehan suara pada saat penghitungan suara tingkat tps, rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten (bukti dan bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan para yang terjadi desa karangsari kecamatan bener, menurut memohon sebagai berikut:daftar pemilih tetap tambahan tbpemilih yang hadir membawa formulir model pemberitahuan kwk dan atau ktp elektroniengawas tps (pts)pemohon tidak menjelaskan kronologi terjadinya pemalsuan tanda tangan dan para serta nama pemilih yang dipalsukan tanda tangannya oleh kpps sehingga dalil pemohon adalah tidak berdasar,setiapbenowo, kecamatan bener, menurut memohon sebagai berikut: tps desa benowo(benowopekarangan1 juncto berita acara nomor pl. babatawadermegonguntur, kecamatan bener, menurut memohon sebagai berikut:ertasarj)) bahwa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan para yang terjadi tps desa kalijodukowuwuh, kecamatan bener, menurut memohon sebagai berikut:rworejo nomor pl. kptpt elektronik untuk pemilih terdaftar4t)angasinan, kecamatan bener, menurut memohon sebagai berikut:idomulyo, kecamatan purworejo, menurut memohon sebagai berikut: tps desa sidomulyopada kolom tanda tangan pardandan bahwa terhadap pemilih yang hadir, kpps telah memberi tanda pada kolom tanda tangan para dan melingkari nomor urut dptbarang, kecamatan bayan, menurut memohon sebagai berikut: bahwa tidak benar selama proses pelaksanaan pemilihan tps desa jatibarang, kecamatan bayan terjadi pemalsuan tanda tangan pemilih:pada pukul wib, pps desa jatibarang melakukan monitoring tps dan ditemukan adanya kesalahan tersebut, bahwa setelah kpps tps desa jatibarang, kecamatan bayan mengetahui kesalahan tersebut: bahwa setelah adanya penggantian tersebut, pemilih mengisi model daftar hadir pemilih kwk atau formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk sementara kpps memberikan tanda pada nomor pemilih yang telah hadir sebelum penggantian daftar hadir berdasarkan model salinan dpt kwk yang telah diberi tandaogungjurutengah, kecamatan bayan, menurut memohon sebagai berikut:angat tidak mungkin terjadi perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo jumlah pemilih dan total surat suara pemilih yang tidak sah dan hal tersebut terjadi dimana terdapat banyak pemilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor serta kerusakan pada surat suara tidak sah terdapat banyak kesamaan dalam kerusakannya, bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya: tandatangan.eren, kecamatan gebang, menurut memohon sebagai berikut:setelah mengetahui adanya kekeliruan, bahwa setelah penggantian tersebut, kpps memberi tanda lingkaran dan tanda centang bagian kolom tanda tangan model daftar hadir pemilih kwk dan model daftar hadir pemilih kwk berdasarkan model pemberitahuan dan atau ktp elektronik dengan sepengetahuan dan kesepakatan serta disaksikan oleh ketiga saksi pasangan caloketidaksinkronan antara jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara tps, menurut memohon sebagai berikutkarangsari, kecamatan bener, menurut memohon adalah sebagai berikut: kecamatan bener, bahwajumlah pemilih dpt yang hadir adalah pemilih dan pemilih adalah pemilih sehingga total pemilih sementararat suara yangbenowo, kecamatan bener, menurut memohon adalah sebagai berikut: dan tidak ada selisih,ngatinah telah hadir melakukan pemungutan suara namun:ekarangbatabahwa jumlah pemilih dpt yang hadir adalah dan dan jumlah surat suara yang digunakan adalah suara (bukti bahwa dpt nomor urut atas nama mustanginah telah melakukan kekeliruan secara tidak sengaja dengan menandatangani kolom tanda tangan dpt nomor urut atas nama umu panik namun kpps tidak melakukan pencopotanwadermegonoguntur, kecamatan bener, menurut memohon adalah sebagai berikutbahwa kejadian tsm berupa dugaan pengulangan massa dengan menggunakan bantuan program pemerintah yaitu pkh (program keluarga harapan) terjadi kecamatan kaligesing kabupaten purworejo sehingga menimbulkan kerugian bagi suara pemohon, bahwa kejadiantidak ada selisihpada rekapitulasi suara kecamatan, dilakukan penghitungan suara ulang karena adanya selisih suara saat penghitungan suara tps yang kemudian menghasilkan penghitungan jumlah surat suara yang digunakan adalah suara, sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir (bukti bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah suara, pasangan calonjatertasari, kecamatan bener sudah sesuai dan tidak ada selisih suara, j))jodo, kecamatan bener sudah sesuai danukowuwuh, kecamatan bener, menurut memohon adalah sebagai berikut:dan pemilih tambahan dalam adalah pemilih sehingga totalpemilihpangasinan, kecamatan bener, menurut memohon adalah sebagai berikut: tps desa pangasinanangasinan kecamatan bener: bahwa jumlah pemilih dpt yang menggunakan hak pilihterdapatlinan, dpt nomor urut atas nama supriyadi, dan dpt nomor urut atas nama putri hidayah trisnawati yang terpapar covid sehingga menjalani isolasi mandiri kemudian melakukan pemungutan suara rumahnya oleh karenanya tidak mengis, tps desa pangasinan, kecamatan bener bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronandpt nomor urut atas nama rohmatunnisa yang juga merupakan anggota kpps telah melakukan pemungutan suara tps desa pangasinan, kecamatan bener namun tidak mengisi formulir model daftar hadir pemilih kwkidomulyo, kecamatan purworejo, menurut memohon adalah sebagai berikutsuyanto, dpt nomor urut atas nama sono, dan dpt nomor urut atas nama risk ferdiyanti telah melakukan pemungutan suara namun lupa para pemilih telah berkumpul dan berkerumun tps sebelum pembukaan tps kemudian untuk mempercepat registrasi pemilih, kpps memastikan kesesuaian antara nama pemilih yang hadir membawa ktp dan formulir model pemberitahuan dengan model daftar hadir pemilih kwk lalu kpps meminta pemilih untuk segera mengisi formulir model daftar hadir pemilih kwk (bukti bahwa kemudian kpps memberi tanda lingkaran pada nomor urut dptdan bahwa dpt nomor urut atas nama ariyanto, dpt nomor urut atas nama atik agustina, dan dpt nomor urut atas nama budiman telah melakukan pemungutan suara namun tidak menandatangani formulir model daftar hadir pemilih kwk karena lupa (bukti danformulirkpps memberi tandabarang, kecamatan bayan, menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa tidak benar terjadi ketidaksinkronan antara pemilih yang hadir tps dengan jumlah surat suara yang digunakan tps desa jatibarang, kecamatan bayanjumlah pemilih yang hadir adalah pemilih, dan jumlah pemilih yang telah melakukan pemungutan suara ditandai formulir model salinan dpt kwktps dan melakukan pemungutan suara dengan surat suara yang digunakan tps desa jatibarang:pogungjurutengah, kecamatan bayan, menurut memohon adalah sebagai berikutitu tidak ada suara tidak sah suara,eren, kecamatan gebang, menurut memohon adalah sebagai berikutdan pemilih tambahan adalah pemilih sehingga total jumlah pemilih iala, bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan memohon tidak menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pemilu secara profesional, memohon memberikan jawaban sebagai berikutelah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya (bukti dan bahwa dengan menjelaskan kewajiban, tugas, dan wewenang yang diberikan oleh undang undang, memohon telah bertindak secara profesional sesuai dengan bidang memohon yaitu penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan keterkaitan profesionalitas memohon dengan dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana terus didalilkan memohon tanpa alasan dan kronologi yang jelas: bahwa dalil yang menyatakan memohon tidak profesional adalah tidak berdasar dan tidak jelas karena pemohon hanya berasumsi dengan mengkaitkan profesionalitas dengan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif yang mana telah memohon jelaskan pada jawaban pokok perkara huruf bahwa pemohon juga mengkaitkan profesionalitas memohon dengan dugaan tidak diberikannya akses untuk sinkronisasi padahal telah mengajukan permohonan berulang kali, bahwa tuduhan pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak jelas karena pemohon tidak menyebutkan maksud sinkronisasi dalam dalil pemohon namun kemudian tanpa kronologi yang jelas, pemohon begitu saja menyatakan memohon tidak profesional hanya karena asumsi dan ketidakjelasan pemohon dalam menyusun argumentasi: bahwa pemohon tidak mampu menjelaskan waktu pengajuan permohonan sinkronisasi serta kronologi yang membuat pemohon mengajukan permohonan sinkronisasi tersebut bahkan dikatakan secara berulang ulang: bahwa memohon memberikan akses bagi pihak manapun untuk dapat memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa memohon telah secara profesional menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun yang salah satunya ditandai dengan tidak adanya catatan keberatan dari saksi pasangan calon maupun pengawas terhadap prosedur maupun perolehan suara mulai dari pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps, rekapitulasi suara kecamatan, hingga rekapitulasi suara kabupaten (bukti dan bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan dugaan kecurangan tps yang datanya tidak sinkron sehingga pasangan calon nomor urut memperoleh suara kemenangan mutlak, menurut memohon sebagai berikut: bahwa tidak benar telah terjadi kecurangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun bahwa tidak benar pasangan calon nomor urut memperoleh kemenangan tps yang pemohon dialihkan karena tps desa karangsari, tps desa pekarangan, tps desa kalibata, tps desa guntur, tps desa kertasari, tps desa kalijodo, tps desa sukowuwuh, dan tps desa sukowuwuh, pasangan calon nomor urut tidak mendapat suara terbanyak: bahwa pemohon tidak mampu memberikan data perolehan suara tps yang datanya tidak sinkron namun pemohon menyatakan pasangan calon nomor urut memperoleh suara kemenangan mutlak, bahwa pemohon tidak mampu memberikan kronologi dugaan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan pasangan calon nomor urut memperoleh suara kemenangan mutlak, bahwa pemohon tidak mampu mengkaitkan antara dugaan peristiwa kecurangan yang terjadi dengan peraturan perundang undangan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil: bahwa dalil kecurangan pemohon adalah tidak jelas dan tidak berdasar yang hanya asumsi dan tuduhan belaka: bahwa terhadap dalil pemohon tentang pemungutan suara ulang, menurut memohon sebagai berikut:ukti bahwa selama penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun tidak ada satupun tps yang mengalami gangguan keamanan yang berakibat hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, dan tidak ada satu pun laporan hasil penelitian dan pemeriksaan panas kecamatan yang menyatakan telah terbukti adanya keadaan sebagaimana dinyatajelaskan serta tidak mampu menunjukkan keadaan maupun gangguan keamanan yang terjadi tps sebagaimana telah aturtidak ada satu pun dalil pemohon yang dapat dikategorikan sebagai kejadian yang berakibat harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana telah dimohonkan pemohon: bahwa pemohon yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar, tidak sesuai peraturan perundang undangan, dan menyesatkan: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun yang memengaruhi hasil secara signifikan namun tidak diadili dengan baik oleh pihak pihak yang seharusnya berwenang, menurut memohon sebagai berikut: bahwa maksud dalil signifikan yang dinyatakan oleh pemohon adalah tidak jelas dan tidak berdasar, bahwa pemohon tidak menjelaskan asal perolehan suara yang menurut pemohon seharusnya diperoleh pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun namun dapat menyatakan terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan: bahwa dalil pemohon bersifat asumsi belaka oleh karenanya pemohon pun tidak mampu menjelaskan terjadinya pelanggaran sebagaimana terus dinyatakan oleh pemohon: bahwa pemohon tidak menjelaskan maksud dari frasa pihak yang berwenang karena penyelenggara pemilu maupun penegak hukum memiliki kewenangannya masing masing yang mungkin tidak dipahami dengan baik oleh pemohon, bahwa pemohon tidak menjelaskan maksud dari dalilnya tidak diadili dengan baik oleh pihak pihak yang berwenang karena kata baik adalah kata opini yang tidak jelas cara mengukurnya berdasarkan indikator apa kebaikan itu dinilai oleh pemohon: bahwa melihat fakta yang telah tersaji dengan argumentasinya, memohon percaya kepada mahkamah konstitusi dapat memberikan putusan seadil adilnya dalam perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun guna juga memberikan pendidikan politik serta memenuhi rasa keadilan pemilu.n menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati purworejo tahun yang benar adalah sebagai berikut: nemo, pasangan calon perolehan para agustinus susanto rahmad kabul jarwinto, suara pd. susanto kustom pemohon) suara r.h. agus bastian, s.e., m.m., yuli kasturi, s.h.dan undang undang nomor tahun tentang penetapan |
salinanutara, provinsi sulawesi selatan tahun yang diajukan oleh: nama arsyad kamar warga negara indonesia alamat jalan palem kartika nomor kelurahan bambu apus, kecamatan cipayung, jakarta timur nama andi sukma warga negara indonesia alamat jalan andi benda nomor desa tiada, kecamatan malang, kabupaten luwu utara pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati luwu utara tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus nomor app sk xii dan nomor app sk xii bertanggal desember dan desember memberi kuasa kepada sururudin, s.h., ll.m., robby ferliansyah, s.h., sc., maghfirotun, s.h., dan muhammad iqbal samaran putra, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor hukum din law group, beralamat jalan potongan raya, ruko mahoni kavluwu utara, beralamat jalan simpurusiang, kelurahan alias, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara, provinsi sulawesi selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. kpt, imam munandar, s.h., muhammad adi sunat, s.h., muhammad hasan muazin, s.h., m.h., wilhelm imunhy kpu kab ! bertanggal januari memberi kuasa kepada header, s.h., m.h. kepala kejaksaan negeri luwu utara selaku jaksa pengacara negara), beralamat jalan simpurusiang komplek perkantoran kabupaten luwu utara, dan berdasarkan surat kuasa substitusi nomor gtn. bertanggal januari memberi kuasa substitusi kepada two, s.h., m.h., zakaria aly zaid, s.h., syahrul, s.h., dan a.m. suryaberikut ini: il. nama hj. indah putri indian, s.ip., si. warga negara indonesia alamat desa saptamarga, kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara nama suai mansur, s.t., warga negara indonesia alamat ling bone tua, kelurahan kasimbong, kecamatan masamba, kabupaten luwu utara bahwa kepada desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang mandiri tentu saja harus bebas nilai dalam arti tidak sedikitpun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipengaruhi oleh siapapun apalagi digunakan sebagai alat yang menguntungkan salah pasangan calon untuk kepentingan menaikan jumlah peroleh suara. kepala desa harus menjaga netralitas hal demikian sesuai dengan ketentuengan adanya banyak fakta permasalahan netralitas aparatur sipil negara tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa petahana bupati menggunakan kekuasaannya secara sewenang wenang dengan melakukan ancaman dan tekanan secara psikis terhadap aparatur sipil negara dan atau masyarakat kabupaten luwu utara pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten dimana bentuk ancaman dan tekanan tersebut dilakukan dengan bentuk bentuk seperti menakut nakuti, memberikan janji jabatan tertentu, dengan petahana bupati dapat terpilih lagi sebagai bupati luwu utara untuk periode kedua, bahwa terdapat sanksi berupa pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan,bagi pejabat negara, asn termasuk kepala desa sebagaimana tertuang dalam dalam nomorbukti pt fotokopi keputusan bupati luwu utara nomor tentang pemberhentian sementara kepala desa takkalala dan pengangkatan pejabat kepala desa takkalala kecamatan malangsidomakmur kecamatan tana lilimatan pejabat desa tolandi, kepala desa salulemo, kepala desa tembok, dan kepala desa lampunya kecamatan sukamaju tertanggal meipembuang kecamatan malang baratgirikusuma kecamatan malang tertanggal september bukti pt fotokopi keputusan bupati luwu utara nomor v111 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala desa selekoh kecamatan malang tertanggal agustuscendana putih kecamatan mappedecengngkatan pejabat kepala desa meli, kepala desa karang, dan kepala desa taxobox kecamatan baebunta tertanggal mei bukti pt fotokopi keputusan bupati luwu utara nomor vi11 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala desa arus kecamatan malang barat tertanggal agustus bukti pt fotokopi keputusan bupati luwu utara nomor x11 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala desa lembang lembang kecamatan baebunta selatan tertanggal desharapan kecamatan mappedeceng tertanggal oktober bukti pt fotokopi keputusan bupati luwu utara tentang penetapan tim penetapan dan penegasan batas desa dalam wilayah kabupaten luwu utara: menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum kabupaten luwu utara memberikan keterangan tertulis dan lisan pada persidangan tanggal februari yang pada pokoknya sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan keterangan hasil pengawasan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara. bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah melakukan pengawasan pada tahapanng diselenggarakan oleh kpu kabupaten luwu utara pada tanggal desember dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: bukti pk dan bukti pk bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama muh. thaha rum, rahmat laguna, pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun adalah sebesar empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas) suara, bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama hj. indah putri indian, ip, suai mansur, st, pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun adalah sebesar delapan puluh ribu tujuh puluh delapan) suara, bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun sebesar empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas) suara, bahwa total jumlah suara sah seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua belas) suara, jumlah suara tidak sah seribu tiga ratus sembilan puluh delapan) suara, jumlah suara sah dan tidak sah ivc) adalah seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh suara dengan selisih suara sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih (nol), bahwa perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati luwu utara berdasarkan permohonan pemohon nomor urut pasangan calon arsyad kamar andi sukma sebagai berikut: nama pasangan calon bupati perolehan dan wakil bupati suara muh. thaha rum, rahmat laguna, hj. indah putri indian, ip, suai mansur, st, arsyad kamar andi sukma bahwa perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati luwu utara berdasarkan hasil rekapitulasi kpu kabupaten luwu utara: uraian rincian perolehan suara luwu utara data perolehan suara pasangan calon muh. thaha rum, sh rahmat laguna, hj. indah putri indian, ip, si suai mansur, st, arsyad asmat andi sukma jumlah suara sah jumlah suara tidak sah |. jumlah suara sah dan tidak sah (ivb #ivc) selisih suara sah dan tidak sah dengan pengguna hak pilih bahwa terdapat kejadian khususitu sebagai berikut: bukti pk sop morosus rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten mulai pada pukul. wita dengan hanymenganggap akumulasi penggunaan hak pilih tidak sesuai dengan penggunaan surat suara dan jumlah suara sah dan suara tidak sah, karena yang bersangkutan beranggapan bahwa data pengguna pemilih disabilitas belum dimasukkan dalam penjumlahan penggunaan hak pilih kecamatan malang. saksi pasangan calon nomor urut meminta penjelasan atas jumlah laki laki dan perempuan (p) pada poin data pemilih dalam dpt), serta terjadinya kesalahan penginputan terhadap pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam dpt pada kecamatan bone bone pleno pada pukul wita kecamatan babbangiua hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk hongkong mengalami perbaikan dalam hal jumlah data seluruh pemilih aamir ena hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk sukamaju mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, serta terjadi kesalahan penginputan dalam penyalin dari pleno hasil kecamatan kwk dalam hasil salinan kecamatan kwk, dan dilakukan pencocokan formulir model hasil salinan kecamatan kwk dengan hasil kecamatan plant) pesemnsaetam) hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk malang barat mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas dan juga kesalahan dalam pengisian surat tidak sah dimasukkan juga kedalam surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru color, sehingga mengakibatkan penjumlahan dalam penggunaan surat suara terjadi kelebihan surat suara sebanyak (dua) surat suara hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk ramai mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, dan dilakukan pencocokan d hasil kecamatan kwk dengan d hasil kecamatan kwk (plant) serta dilakukan perbaikan pada plant hasil kecamatan kwk. hasil rekapitulasi yang bacakan oleh ppk mappedeceng mengalami perbaikan dalam hal jumlah seluruh pemilih hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk baebuntadan perempuan sertahasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk tanralili mengalami perbaikan dalam hal data jumlah seluruh pemilih disabilitas, serta jumlah dpt yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah seluruh pemilih disabilitas serta jumlah dpt yang mengalami kekeliruan dalam pengisian jumlah laki laki (l) dan perempuan (p). hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk sukamaju selatan terdapat perbedaan hasil surat suara sisa (ee hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk baebunta selatan(l) dan perempuan (p), serta kekeliruan dalam pengisian surat suara keliru color yang harusnya menjadi suara tidak sah hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh ppk sabang selatan mengalami perbaikan dalam hal jumlah dpt yang mengalamisemua saran saran perbaikan yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun bawaslu kabupaten luwu utara telah dilakukan pembetulan dan dilakukan para pada masing masing dokumen. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten luwu utara nomor lhp pp tidak ditemukan adanya temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggarantanggal desember (video bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan se kabupaten luwu utara telah melakukan pengawasan terhadapyang diselenggarakan oleh kpu kabupaten luwu utara dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan seko nomor lhp pp pada hari jumat sampai dengan hari sabtu,sekoekosuara seribu sembilan puluh tujuh) suara, pasangan nomor urut atas nama hj. indah putri indian, ip, si suai mansur, st, dengan perolehan suara lima ribu dua) suara, pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma dengan perolehan suara seribu delapan ratus delapan puluh enam) suara, bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan ramaiemilihramaramaiiga puluh tujuhsembilan ratus delapan puluh tiga) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan sembilan puluh sembilan) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan hongkonghongkohongkoujuh belas) suara. pasangan nomor urut atas nama hj. indah putri indian, ip, si suai mansur, st, dengan perolehan seribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan tiga ratus enam puluh delapan) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan sabang selatanlima ratus enam puluh enammpat ribu empat ratus sembilan puluh empat) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan sabang nomor lhp pp pada hari jumat sampai hari sabtudelapan puluhdua puluh tujuh) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma dengan perolehan dua ribu empat ratus enam) suara. undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undangmasyarakat desa (seratus dua) desa kabupaten luwu utara seharusnya dapat memilih kepala desanya sendiri yang diangkat dari unsur desa, sesuai dengan ketentuan perundang undangan, akan tetapi perbuatan petahana bupati yang menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang seharusnya diselenggarakan pada bulan april memaksa masyarakat desa untuk mendapatkan penjabat sementara kepala desa yang bukan berasal dari unsur desanya, melainkan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh petahana bupati yang menyebabkan masyarakat desa mudah dikendalikan oleh seorang aparatur sipil negara tersebut hal demikian membuktikan bahwa adanya praktik otoriter yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi demi pemenuhan hawa nafsu kekuasaan yang nyata dilakukan oleh paslon sebagai petahana, berikut pemohon uraikan daftar desa yang diduga digunakan untuk mobilisasi untuk menaikan perolehan suara petahana sebagai paslon nomor dengan modus menunda pemilihan kepala desa tabel daftar nama desa yang ditunda pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh bupati secara melawan hukum tama (ro bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan baebunta nomor lhp pp pada hari jumat sampaiujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan baebuntadua ribu tujuh puluhsembilan ratus empat puluh sembilan) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan dua ribu empat ratus sembilan puluh) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan masamba nomor lhp pp pada hari sabtu sampai hari minggu,sambsambnam ribu empat ratus tiga puldelapan ribu lima ratus empat puluh tiga) suara pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan lima ribu lima ratus dua puluh lima) bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan mappedeceng nomor: lhp pp pada hari jumat sampai denganppedeceppedeceratussembilan puluh lima) suara pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan tiga ribu sembilan puluh delapan) suara. jj. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan sukamaju nomor lhp pp pada hari jumat sampai dengan hari sabtu tanggal sampai dengansembilan ratus tujuh puluh empat) suara:lima puluh) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan empat ribu delapan ratus enam puluh lima) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan sukamajuseribu lima ratus lima puluh sembilanlima ribu enam ratus dua puluh tiga suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan dua ribu enam ratus satu) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan bone bone nomor lhp pp pada hari jum'one boneone bonelima ribu seratus empat puluh sembilenam ratus empat puluh) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan tiga ribu seratustanralilitanraliltanralilimbilan ratus tiga puluh empat) suara. pasangan nomor urut atas nama hj. indah putri indian, ip, suai mansur, st., si, dengan perolehan enam ribu empat ratus dua puluh empat) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan dua ribumalangdua ribu seratus enam puluh duaratus enam puluh enam) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan enam ribu enam ratus dua puluh) suara. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan malang barat nomor lhp pp pada hari jumat baratbarattiga ribu delapan ratus dua puluh delaplima ratus tiga puluh enam) suara. pasangan nomor urut atas nama arsyad kamar andi sukma, dengan perolehan tiga ribu dua ratus enam puluh) suara. keterangan hasil pengawasan mengenai netralitas asn bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga netralitas aparatur sipil negara dengan menerbitkan dan atau menyampaikan surat imbauan netralitas aparatur sipil negara kepada asn pada tingkat kabupaten dan kecamatan lingkup kabupaten luwu utara, adapun beberapa surat imbauan yang dikeluarkan oleh bawaslu kabupaten luwu utara sebagai berikut:: k.sn hm.o2bagi suami atau istri yang menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara kepada asn lingkup kabupaten luwu utara nomor: k.sn hm.o2. 1x pada tanggal september bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan mappedecengppedeceng kepada asn wilayah kecamatan mappedeceng nomor k.sn hm.o2kepala desa dan aparat desa se kecamatan masamba nomor k.sn hmcamat masamba nomor k.sn hm.o2. vii pada tanggal, juli bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan rama viii pada tanggal, agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan sukamaju selatan kabupaten luwu utara telah mengeluarkanse kecamatan sukamaju selatan nomor k.sn hm.o2. viii pada tanggal, agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan baebuntase kecamatan baebunta selatan nomor k.sn hm. vii1 pada tanggal, agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan sabang kabupaten luwu utara telah mengeluarkan surat imbauan netralitas asn yang ditujukan kepada asn wilayah sabang nomor sn hm. vii pada tanggal, juli bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan baebuntabaebunta nomor sn hm.o2. vii1 pada tanggal, agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan malang baratlang barat nomor sn hm. vii1 pada tanggal, agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan sabangabang selatan nomor k.sn hm. 1x pada tanggal, agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan malang kabupaten luwu utara telah mengeluarkanse kecamatan malang nomor k sn hm. vii1 pada tanggal, agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan bone bonese kecamatan bone bone nomor k.sn hm. x pada tanggal oktober bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan sukamajubahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan tanraliltanralili nomor k.sn hm.o2. vii1 pada tanggal agustus bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan sekoeko nomor k.sn hm.o2. x1 pada tanggal november bukti pk bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait netralitas aparatur sipil negara sebagai berikut:temuan dugaan pelanggaran netralitas asn sebagai berikut: bahwa badan pengawas pemilu kabupaten luwu utara telah rae pee aa psm ata perlima apa pot emang emas psm pertama ora aan ama logo pedagang pon apa apem roma rama paman melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan nomor tm pb kab pada tanggal februari dengan materi temuan adanya aparatur sipil negara yang melakukan pendekatan mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, terlahir suai mansur, st., si. bahwa temuan nomor tm pb kabsuai mansur, s.t.,msanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran secara tertulis kepada asn atas nama sdr. suai mansur s.t., si. bukti pk bahwa badan pengawas pemilihan kabupaten luwu utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan nomor tm pb kab vii tanggal agustus dengan materi temuan adanya aparatur sipil negara yang memberikan dukungan melalui media sosial masa, dengan terlahir atas nama amal akbar, s.k.m, m.m. bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten luwu utara temuan nomor tm pb kab viibaebunta selatan kabupaten luwu utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan nomor reg tm pb kec. ransel pada tanggal oktober dengan materi temuan adanya aparatur sipil negara memberikan dukungan melalui media sosial massa, dengan terlahir atas nama amal, pd., si. bahwa temuan tersebutamal, pd., sihukuman disiplin sedang kepada asn atas nama sdr. amal. pd., si. bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan seko kabupaten luwu utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan nomor tm pb kec. seko pada tanggal november dengan materi temuan adanya aparatur sipil negara yang melanggar jo. terkait asn dengan membonceng salah satu pasangan calon saat melakukan kampanye kecamatan seko, dengan terlahir atas nama awal dan diy pranatnovember dinaikkannovmembuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon . bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan malang barat kabupaten luwu utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadaptemuan dengan nomor tm pb kec. kalbar viii pada tanggal agustus dengan materi temuan adanya asn menghadiri mengikuti acara silaturahim sosialisasi bakti sosial bakal paslon parpol, dengan terlahir atas nama benny abadi joko, s.e. bahwa laporan tersebut berdasarkan hasil kajian panitia pengawas pemilihan kecamatan malang barat kabupaten luwu utara tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran netralitas asn.netralitas asanggal september dengan nomor register lp pb kab dengan materi laporan adanya aparatur sipil negara yang mendukung salah satu bakal calon, dengan pelapor atas nama asal gabung dan terlahir atas nama irwan sakit,. sdr. irwan sakit, kom. nomo:hukuman disiplin ringan kepada asn atas nama sdr. irwan sakit, komdengan nomor register reg lp pb kab x1 pada tanggal november dengan materi laporan adanya asn menghadiri mengikuti acara silaturahmi sosialisasi bali sosial bakal paslon parpol, dengan pelapor atas nama sandhi dan terlahir atas nama benny abadi joko, s.emalang barat kabupaten luwu utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor register lp pb kec. kalbar vi11 pada tanggal agustus dengan materi laporan adanya asn memberikan dukungan melalui media sosial massa, dengan pelapor atas nama padding dan terlahir atas nama hajar assad, pd hajar assad,moral berupa pernyataan secara terbuka kepada asn atas nama sdr. hajar assad, pd. bukti pk bahwa panitia pengawas pemilihan kecamatan tanralili kabupaten luwu utara telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan nomor register: reg lp pb kec. tanralili x11 pada tanggal desember dengan materi laporan adanya asn menghadiri mengikuti acara silaturahmi sosialisasi bakti sosial bakal paslon parpol, dengan pelapor atas nama imran dan terlahir atas nama ir. andi susanti. bahwa laporan tersebut berdasarkan hasil kajian panitia pengawas pemilihan kecamatan tanralili kabupaten luwu utara tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran netralitas asn. bukti pk keterangan hasil pengawasan mengenai penyalahgunaan wewenang calon bupati petahanax1 pada tanggal, novemberpada tanggal, januari agar tidak melakukan rotasi dan mutasi asn bulan sebelum penetapan calon.wakil bupati kabupaten luwu utara nomor k.bawaslu.sn hm. pada tanggal, maret bukti pkbahwa bawaslu kabupaten luwu utara dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dari masyarakat dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan terkait penyalahgunaan wewenang calon bupati petahana. keterangan hasil pengawasan terhadap kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh kpu kabupaten luwu utara bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah melakukan upaya pencegahan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, melalui dan atau dengan cara: 1x pada tanggal september bukti pk nomor k. sn hm. 1x pada tanggal septempemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahudengan nomor register lp pb kab pada tanggal september dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran kpu kabupaten luwu utara terhadap pkpu nomor tahun yang memberikan kesempatan tes ulang kesehatan pada salah satu bakal calon: bahwa laporan tersebut berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten luwu utara tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran administrasi. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan badan pengawas pemilihan umum kabupaten luwu utara pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. bukti pk sampai dengan bukti pk bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah memberikan keterangan tertulis dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik nomor p l dkpp xi dengan nomor registrasi: ipku dkpp xi oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu.( bukti pk bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah melakukan upaya pencegahan pemberian jadwal kampanye oleh kpu. bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan kepada ketua kpu kabupaten luwu utara agar menyampaikan kepada pasangan calon tim kampanye untuk menertibkan apk dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, agar tidak melakukan kampanye luar jadwal yang telah tentukan, bahwa terdapat sanksi terkait pelanggaran jadwal kampanye nomor k.sn hm. x tertanggal oktokampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh calon bupati kabupaten luwu utara nomor urut indah putri indian, ip.,pada tanggal desember dengan nomor register reg lp pb kab x11 dengan materi laporan adanya pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh paslon nomor urut kecamatan seko, dengan pelapor atas nama arial, dan terlahir atas nama hj. indah putri indian, ip., spelanggaran tindak pidana pemilihan. bukti pk keterangan tambahan diluar pokok permohonan penanganan pelanggaran erat kaitannya dengan perselisihan hasilsebagai berikut: pelanggaran administrasiadministrasi pemilihan sebagai berikut: bahwa badan pengawas pemilu kabupaten luwu utara telah menemukan temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register reg tm pb kab pada tanggal oktober dengan materi temuan adanya kpu kabupaten luwu utara menerbitkan berita acara terkait penentuan titik lokasi pemasangan apk yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pkpu dengan terlahir ketua dan anggota kpu kabupaten luwu utardugaan pelanggaran administrasi, maka temuan tersebut direkomendasikan kepada kpud kabupaten luwu utara sebagai lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat nomor p!. sd kpu kab yang pada pokoknya menyatakan bahwa kpu kabupaten luwu utara telah melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keputusan nomor p1. kpt kpu kab bukti pk pelanggaran pidana pemilihan bahwa bawaslu kabupaten luwu utara telah menangani dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihajo. tahun yang dilakukan oleh calon bupati nomor urut muh. thaha rum dengan pelapor atas nama sandhpai pama pama pee om saman pram pama maa pam ata pompa rato pama aman pama pom aan pramngsai emas promo perang novdengan materi laporan adanya pelanggaran jo. huruf nomor tahun yang dilakukan oleh erna mustafa dengan menggunakan mobil dinas camat untuk berkampanye dengan pelapor atas nama edi sultannggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kampanyenovember dengan materi laporan adanya dugaan pelanggaran kpu kabupaten luwu utara yang mengeluarkan surat terkait larangan kampanye paslon nomor urut kecamatan seko dengan pelapor atas nama ambillah dan terlahir ketua dan anggota kpu kabupaten luwu utaraenghinaan yang dilakukan oleh rahmat laguna pada saat berkampanye dengan pelapor atas nama drs. basis dan terlahir atas nama rahmat laguna, s.tdesember iskandar mj, dan terlahir atas nama suparddesember sal gabung dan terlahir atas nama wardindri setiawan dan terlahir atas nama warsidesember dinaikkan tahaplakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu , dengan pelapor atas nama sabarudin dan terlahir atas nama wahyu hidpenyelesaian sengketa proses oleh bawaslu kabupaten luwu utara bahwa bawaslu kabupaten luwu utara tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, badan pengawas pemilihan umum kabupaten luwu utarhasil pengawasan bawaslu kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat kabupaten nomor lhp pp rabu tanggal desember bukti fotokopi formulir model hasil salinan tingkat kabupaten desember bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan saksi kabupaten kota kwk,: bukti fotokopi laporan hasil pengawasan pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan seko kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara kecamatan seko formulir pengawasan nomor lhp pp jumat s.d. sabtu tanggal s.d. desember bukti fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan seko tanggal desember bukti fotokopi laporan hasil pengawas panitia pengawas pemilihan kecamatan ramai kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara kecamatan ramai formulir model pengawasan nomor lhp pp jumat tanggal desember bukti fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan ramai tanggal desember bukti fotokopi laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan hongkong kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara kecamatan hongkong nomor lhp pp jum'at tanggal desember bukti fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan hongkong tanggal desember bukti fotokopi laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan sabangselatan formulir model pengawasan nomor lhp pp sabtu, desember bukti pk fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan sabang selatan sabtu desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan sabangsababaebuntaformulir model pengawasan nomor lhp pp jumat s.d. sabtu s d desember bukti pk fotokopi formulir model dd. hasil salinan kecamatan baebunta tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan baebuntaselatanbaebunta selatan tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara kecamatan masamba formulir model pengawasan nomor lhp pp tanggal jumat s.d. sabtu s.d. desember bukti pk fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan masambappedeceng kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara kecamatan mappedeceng formulir model pengawasan nomor lhp pp sabtu desember bukti pk fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan mappedecenomor lhp pp jumat s d sabtu s.d. desember bukti pk fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan sukamajuselatan nomor lhp pp jumat desember bukti pk fotokopi formulir model hasil salinan kecamatan sukamaju selatan tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan bone bone kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara kecamatan bone bone nomor lhp pp jumat desember bukti pk fotokopi formulir model hasil d kwk salinan kecamatan bone bone tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan tanralili kabupaten luwu utara pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara kecamatan tanralili nomor lhp pp jumat desember bukti pk fotokopi formulir model d kwk. hasil salinan kecamatan tanralililangdesember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan malang baratbaratbarat desember1 pada tanggal agustus bukti pk fotokopii pada tanggal agustus bukti pk fotokopi surat imbauan netralitas asn yang ditujukan kepada asn wilayah kabupaten luwu utara tentang suami atau istri yang menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara nomor k.sn hm. 1x pada tanggalkecamatan mappedeceng nomor k.sn hm.o2. vi1i pada tanggal juli bukti pk fotokopi surat imbauan kepada kepala dasa dan aparat desa se kecamatan masamba nomor k.sn hm.o2. vi1 pada tanggal juli bukti pk fotokopi surat imbauan netralitas dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun kepada camat masamba nomor k.sn hm. vii pada tanggal, julio2. viii pada tanggal, agustus bukti pk fotokopikecamatan sukamaju selatan nomor k., sengon tampa pranata pranoto pong prota pado param mas anon pong pron putaran jasmani sean paowacan tersaji setara preman anggota bpd dan kepala sekolah kecamatan baebunta selatan nomor k.sn hm. vii pada tanggal, agustus bukti pk fotokopi surat imbauan netralitas asn yang ditujukan kepada asn diwilayah sabang nomor sn hm. vi1 pada tanggal julibaebunta nomor sn hm.o2malang barat nomor abang selatan nomor: k.sn hm. 1x pada tanggal, agustus bukti pk fotokopikecamatan malang nomor k sn hm. viii pada tanggal, agustusbone bone nomor k.sn hm.o2. x pada tanggal oktobertanralili nomor k.sn hm.o2. vii! pada tanggal tanggaleko nomor k.sn hm. x1 pada tanggal, november bukti pk fotokopi temuan nomor tm pb kab kamis februari dengan terlahir atas nama ir. suai mansur, si. form model laporan hasil pengawasan formulir model temuan:, surat rekomendasi kain nomor kain bukti pk fotokopi temuan nomor tm pb kab viii dengan terlahir atas nama amal akbar, s.k.m, m.m form laporan hasil pengawasan: formulir model temuukti pk fotokopi temuan nomor reg tm pb kec. ransel dengan terlahir atas nama amal. pd. m., formulir model laporan hasil pengawasan: formulir model temuan: formulir model a11 kajian dugaan pelanggaran, formulir model a16 penerusan dugaan pelanggaran perundang undangan lainnya, formulir model a17 pemberitahuan status laporan temuan: surat rekomendasi kain nomor kain bukti pk fotokopi temuan nomor tm pb kec. seko dengan terlahir atas nama awal dan diy pranata formulir model laporan hasil pengawasan, formulir model temuan: formulir model kajian dugaan pelanggaran: formulir model penerusan tindak pidana pemilihserta:ma sentra gakkumdu kabupaten luwu utara: bukti pk fotokopi temuan nomor tm pb kec. kalbar viii dengan terlahir atas nama benny abadi joko, s.e formulir model laporan hasil pengawasan: formulir model temuan: formulir model kajian dugaan pelanggaran, formulir model a13 pemberitahuan status laporan temuan: bukti pk fotokopi laporan nomor register lp pb kab dengan pelapor atas nama asal gabung dan terlahir atas nama irwan sakit, formulir model laporan: formulir model tanda bukti penyampaian laporannomor register reg pb kab x1 dengan pelapor atas nama sandhi dan terlahir atas nama benny abadi joko, s.eister lp pb kec. kalbar viii dengan pelapor atas nama padding dan terlahir atas nama hajar assad,dengan nomor register reg lp pb kec. tanralili x11 dengan pelapor atas nama imran dan terlahir atas nama ir. andi susantukti pk fotokopi surat imbauan kepada bupati kabupaten luwu utara nomor bawaslu.sn hm. x1 pada tanggal, november bukti pk fotokopi surat imbauan kepada bupati kabupaten luwu utara untuk tidak melakukan rotasi dan mutasi asn jelang pilkada serentak nomor k.bawaslu.sn hm. pada tanggal, januari bukti pk fotokopi surat imbauan kepada wakil bupati kabupaten luwu utara nomor bawaslu.sn hm. pada tanggal, maretfotokopio2. 1x pada tanggal september bukti pk fotokopi, nomor k. sn hm. 1x pada tanggal september bukti pk fotokopi laporan nomor lp pb kab dengan pelapor atas nama faisal tanjungmberitahuan status laporan temuan:keterangan tertulis bawaslu kabupaten luwu utara pada sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik nomor p l dkpp x1 bukti pk fotokopi surat imbauan kepada ketua kpu kabupaten luwu utara nomor k.sn hm. x tertanggal oktober bukti pk fotokopi laporan nomor reg lp pb kab x1 dengan pelapor atas nama arial, dan terlahir atas nama hj. indah putri indian, ip.temuan nomor reg tm pb kab dengan terlahir ketua dan anggota kpu kabupaten luwu utara: formulir model laporan hasil pengawasan formulir model temuan formulir model a11 kajian dugaan pelanggaran formulir model penerusan pelanggaran administrasi pemilihan formulir model pemberitahuan status laporan temuan tindak lanjut rekomendasi kpu kabupaten luwu utara nomor pl. sd kpu kab x bukti pk fotokopi laporan nomor reg lp pb kab ix1 dengan pelapor atas nama sandhi dan terlahir atas nama muh. thaha rum. formulir model laporan,edi sultan dan terlahir atas nama erna mustafa.nerusan tindak pidana pemilih bukti pk fotokopi laporan nomor reg lp pb kab ix1 dengan pelapor atas nama param pas pemenang droroato pesta majas paman potamenan pasta rasa pemeraara pee oma pose doongarang pa pm esa apa pramana peter ambillah. bukti pk fotokopi laporan nomor reg lp pb kab x1 dengan pelapor atas nama drs. basis dan terlahir atas nama rahmat lagunaiskandar mj, dan terlahir atas nama supardasal gabung dan pelapor atas nama wardi formulir model laporan: formulir model tanda bukti penyampaian laporan, bukti pk fotokopi laporan nomor reg lp pb kab x1 dengan pelapor atas nama andri setiawan dan terlahir atas nama wars, bukti pk fotokopi laporan nomor reg lp pb kab ix1 dengan pelapor atas nama kaharuddin dan terlahir atas nama wahyu hid:uwluwu utara ditetapkan dan diumumkan oleh memohon dalampukul witapada tanggal desember pukul wita divide risalah persidangan nomor php.bup xix bertanggal februari hlm. bukti dan t 34jluwu utara tahuni3.6jluwu(nj panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat hat mujahidin nip telp: fax: alrat pertama pam peron oo eomsmapan oma pam pena porong penamaan psemtervang pora pars sonam same prem pesan dang mama ama wondama anta demon damai dengan dome dana rmmpoara danang berikut juga pemohon uraikan daftar nama kepala desa yang diganti oleh pejabat sementara desa yang diduga terafiliasi kepentingan paslon nomor selaku bupati petahana dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten luwu utara, dimana pjs desa tersebut digunakan sebagai alat untuk menambah perolehan suara bagi paslon nomor secara massif sebagaimana tercantum dalam daftar pergantian pejabat sementara desa yang kami lampirkan. tabel daftar pergantian kepala desa dengan pejabat sementara desa oleh bupati petahana nama kades namakades tangga pengangkatan kecamatan baebunta nur alam muh. abdul sabang rahmat fatmawati.b, isaasasonceceo mepeoeoene masalah sono 250p20 y.awan v1 hongkong lambang maranginan, jun s.sos assamana space semua engan aman sukamaju halida susanti, (imamoanama bay aan tabiat 20an salman nuri, x1 ted'boe dapat mahmud, s.e bara aji masamba s,sos, msi. jan sukamaju ketut harus vi12019 bone bone jul agus prawira bantimurung malang harga muh. jefri merampas santai, s.h palimanan, organ, hasanuddin, a.pasir x1 baebunta pasangan sampul sandre, nov s.sos,m.si 1v tana lili soreang hasanuddin isa ansari, apr malang ladang kaharuddin may uyu ii12020 sabang paragraf wahyudi. aug sukamaju hasanuddin, vii malang canning resmi aug malang mufasir viii tani baku baku dang aug malang baku baku hadapan, s.an may sukamaju vi11 paomacang albar aug sabang drs. mujahidin kaso yusuf, pan dandang saya may v1 seko padang raya serahkan akal, s.sos jun usniati 1x ramai dodol paman, sep mappedeceng anna fu, yahya 1v mappedeceng benteng fajar alam yuditmi sanda apr ujung spin muhammad mattajang ruslan, s.an nasrani, haris mare, 1x malang takkalala sep mayasari santoso irianto, s.an x sukamaju minang dahulu nasrul aman, s.an 0ct saptamarga hid r a, abd. rahman 483n tana lili munte ir. andi jun suryani v malang ladang kaharuddin may anas rusli, sukorejo) kes sukamaju eka bayu may selatan rawamangun asmara, s.an olefin, bali rosmiati, musibah, ancam ran masamba saifuddin rudi, s.e laba over fatmawati, s.e 1v masamba apr congo anwar ari setiawan, s.stp, hj. tinggi, pembawa rusdi juri sang lantang yang taslim humain 482n tana lili kandang ahmad jun malang takkalala nasrani, haris mare, sep spd, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati luwu utara, tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus nomor zp sk bertanggal januari memberi kuasa kepada made damayanti zelda, s.h., didi supriyanto, s.h., m. hum.,rinaldi, s.h., dan zulfahmi, s.h., advokat pada kantor hukum zelda partners, beralamat jalan gandaria office tower lantai jalan sultuwu utara, memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten luwu utaryang pada pokoknya sebagai berikut: tana lili sidomakmur nyoman sep sumbar s.an alhillal muhammad v sukamaju aman may nasrul |omsasaancan menge pemutus msson taman (istanenam wwc masa saat asa (hwaasasmmaceo tagore serve sampan 2ena20 hendri mukmin muhammad amirudin, adriana umar, baebunta lembang |hmamonawo wereoecena masam kurang mona bahwa pejabat sementara desa sebagaimana dimaksud dalam tabel diatas telah mengeluarkan beberapa kebijakan kebijakan yang menguntungkan paslon urut bupati petahana) yang mempengaruhi seluruh perolehan hasil pilkada kabupaten luwu utara, berikut pemohon lampirkan beberapa kebijakan pjs desa yang membuat perolehan suara milik paslon urut (bupati petahana) bertambah secara massif, bahwa kebijakan kebijakan pjs desa yang menguntungkan paslon urut (bupati petahana) yang mempengaruhi seluruh perolehan hasil pilkada kabupaten luwu utara terlebih kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa kampanye sehingga merugikan pemohon. bersama permohonan ini pemohon telah lampirkan dalam daftar kebijakan pjs desa luwu utara yang dikeluarkan pada masa sebelum bupati petahana dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah sampai dengan masa bupati petahana ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang mempengaruhi perolehan jumlah suara secara keseluruhupati kabupaten luwu utara selaku paslon nomor urut telah terbukti melakukan kecurangan dengan membuat beberapa kebijakan kebijakan dalam masa kampanye yang bertujuan untuk menaikan perolehan jumlah suara, sebagaimana pemohon uraikan berikut: penempatan penjabat sementara yang merupakan aparatur sipil negara sebagai kepala desa (seratus dua) desa kabupaten luwu utara yang bertujuan untuk melaksanakan berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat desa dan atau pemerintahan desa: program bedah rumah, yaitu program yang dikhususkan kepada masyarakat desa, dengan data dari pemerintahan desa, untuk merenovasi rumah rumah milik warga. program ini hanya menyasar pada rumah rumah warga yang menjadi pemilih dan atau pendukung dari bupati petahana: bantuan langsung tunai bagi warga terdampak covid program ini diteruskan oleh bupati petahana kepada masing masing kepala desa agar dapat melakukan pendataan terkait warganya yang terdampak pandemi covid program keluarga harapan, yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang mana pendanaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa, program tapal batas, yaitu program kabupaten luwu utara yang bekerjasama dengan lembaga swasta untuk membuat peta desa dan atau tapal batas desa se kabupaten luwu utara. program ini dipaksakan oleh bupati petahana untuk menggunakan sumber dana desa untuk pengerjaan proyeknya. alhasil, tidak ada desa yang bisa melaksanakan program ini karena rencana program ini tidak pernah masuk dalam rencana kerja pemerintahan desa rkd). program ini terus didorong untuk dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan hingga beberapa hari menjelang pencoblosan tanggal desember diketahui bupati petahana masih mengumpulkan kepala desa se kabupaten luwu utara dengan dalih membahas program tapal batas ini: bahwa berdasarkan uraian program program bupati petanahan diatas, yang kesemuanya membutuhkan peranan pemerintah desa, menjadi masuk akal apabila bupati petahana dengan sengaja tidak melaksanakan pemilihan kepala desa (seratus dua) desa, dan menempatkan penjabat sementara, yang tidak lain adalah aparatur sipil negara yang berada dibawahnya, sebagai kepala desa, dengan tujuan untuk melancarkan program program tersebut diatas dan sekaligus untuk mengendalikan kepala desa agar dapat menggerakkan warganya untuk memilih kembali bupati petahana sebagai bupati kabupaten luwu utara: bahwa tindakan paslon nomor selaku petahana dengan mengeluarkan kebijakan kebijakan sebagaimana pemohon uraikan diatas jelas jelas sangat merugikan pemohon karena berdampak mengurangi perolehan suara pemohon secara massif, dan tindakan paslon nomor selaku bupati petahana tersebuketidaknetralan aparatur sipil negara desa membuat pemerintahan desa seolah olah top down dan tidak berasaskan keterbukaan. semua penjabat kepala desa yang diangkat melalui keputusan bupati pasangan nomor dilaksanakan secara sepihak dari aparatur sipil negara. tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip prinsip pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pemerintahan desa. pemilihan kepala desa kabupaten luwu utara, berdasarkan peraturan bupati luwu utara tahun tentang perubahan atas peraturan bupati luwu utara tahun tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor tahun tentang pemilihan kepala desa, seharusnya dilaksanakan pada tahun tahun dan tahun dengan maksud agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan dilaksanakan secara serentak pada tahun yang akan datang, bahwa penundaan pemilihan kepala desa yang seharusnya dilaksanakan pada april tetapi oleh petahana bupati sampai saat ini tidak juga dilaksanakan pemilihan kepala desa yang menguntungkan perolehan calon bupati petahana nomor urut yang memperoleh suara terbesar dari pemilihan pilkada ini, dimana akhirnya pelaksanaan pemilihan kepala desa pada bulan april ditunda hingga waktu yang tidak ada kejelasan sampai permohonan ini dilayangkan: keadaan corona virus disease covid ini dimanfaatkan oleh bupati petahana untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (seratus dua) desa kabupaten luwu utara yang seharusnya dilaksanakan pada bulan april dimana patut diduga penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dibuat untuk kepentingan pemilukada ini yang tentunya akan bertujuan untuk menaikan suara secara signifikan bagi bupati petahana dan menurunkan perolehan hasil akhir suara milik pemohon: bahwa penundaan tersebut berakibat kepada penunjukkan pejabat sementara kepala desa yang merupakan orang orang pilihan bupati petahana yang bertujuan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah kabupaten luwu utara: bahwa hal tersebut diperparah dengan penunjukkan pejabat sementara yang melanggaryang pada butir angka disebutkan bahwa: butir iii ang. bahwa memohon selaku petahana bupati telah nyata dan sengaja menunda nunda penyelenggaraan pemilihan kepala desa (seratus dua) desa dari desa yang seharusnya diselenggarakan mulai tahun dan tahun bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh memohon. pasangan nomor urut memperoleh suara terbesar dari keseluruhan desa yang dipimpin oleh pejabat sementara, pasangan incumbent nomor urut memperoleh suara dan kemenangan mutlak dari desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dipimpin oleh pejabat sementara yang langsung ditetapkan oleh sepihak oleh petahana. sehingga hal tersebut jelas menguntungkan pihak nomor urut yang merupakan bupati sebelumnya, berdasarkan hal tersebut maka tindakan petahana bupati yang mengganti kepala desa telah melanggar peraturan tersebut. bahwa tindakan petahana bupati tersebut telah nyata nyata menguntungkan dirinya dalam proses pemilihan kepala daerah dan hal ini telah terbukti dengan jelas atas peroleh suara yang diterima oleh paslon nomor urut pengerahan aparatur sipil negara dalam proses pilkada oleh pasangan calon nomor urut bahwa banyak kejadian pengerahan aparatur sipil negara asn) dalam rangka proses pemilihan kepala daerah. hal ini dibuktikan dari laporan yang pernah kami ajukan dalam proses pemeriksaan komisi aparatur sipil negara ri. selain itu ada banyak cara, upaya, dan bentuk dari pengerahan asn untuk kepentingan paslon nomor uru bahwa pengerahan asn untuk kepentingan ini dilakukan dalam rangka kampanye pasangan calon petahana yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan nomor urut hal ini memanfaatkan momentum kampanye dengan memberikan bantuan bencana alam disertai dengan alat peraga kampanye yang dimiliki oleh pasangan nomor hal ini seperti yang terjadi dalam proses kampanye yaitu pns menggunakan kendaraan pribadinya mendistribusikan bantuan sembako disertai dengan atribut pasangan calon nomor urut hal ini jelas merupakan pelanggaran yang seriusdirinya selaku petahana menggunakan anggaran dan program pemerintah untuk kepentingan dirinya dan berkampanye dalam proses yang sedang berjalan: bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya pasangan calon nomor urut haruslah didiskualifikasi dari proses pencalonan karena melanggar undang undang pemilihan kepala daerah yang memiliki akibat dikeluarkannya dirinya dari proses pencalonan. ditambah lagi dengan adanya pembiaran dari penyelenggara yaitu kpu yang seakan akan melindungi dari tindakan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut pengerahan asn tersebut jelas mempengaruhi perolehan suara dari proses pemilihan kepala daerah ini. pasangan nomor urut memperoleh suara yang signifikan sebesar karena adanya dukungan dari asn ini secara masif. seharusnya jumlah suara tersebut haruslah dianulir karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut bahwa pemohon sendiri pernah melaporkan kejadian pengerahan asn ini kepada bawaslu dan telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada ketua komisi aparatur sipil negara pada tanggal september melalui formulir model dalam surat tersebut bawaslu kabupaten luwu utara jelas menulis bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen saksi, kajian, dan musyawarah ketua dan anggota badan pengawas pemilihan umum kab. luwu utara telah ada unsur unsur pelanggaran netralitas asn dan selanjutnya diteruskan kepada ketua komisi aparatur sipil negara kain): bahwa pengerahan aparatur sipil negara untuk kepentingan paslon nomor ini juga dapat dilihat dari adanya pengangkatan penjabat kepala desa secara sepihak dari asn untuk menjadi kepala desa sebanyak desa. hal ini tentu sangat terstruktur, sistematis, dan masif karena jumlah desa luwu utara adalah dan yang yang dipimpin asn adalah tentu hal itu adalah kesengajaan dari paslon nomor untuk dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya sebagai bupati luwu utara. iv. kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh kpu kabupaten luwu utardiadukan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu dkpp) oleh badan advokasi dan investigasi hak asasi manusia republik indonesia bain ham ri) bahw. selain itu, para terpadu juga tidak profesional dalam menerbitkan surat keputusan nomor pl. kpt kpu kab bahwa tindakan kpu luwu utara tersebut telah melanggar ketentuan peraturan kpu (pkpu) nomor tahun karena tidak melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan dalam peraturan tersebut. oleh karenanya ada pemahaman dari kpu sebagai penyelenggara terhadap proses yang seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya. bahwa kpu kabupaten luwu utara telah memihak salah satu pasangan calon yaitu paslon nomor urut hal ini berdasarkan pada pemberian jadwal kampanye yang dilakukan oleh kpu kabupaten luwu utara kepada paslon nomor pada tanggal sampai dengan november kecamatan seko. padahal berdasarkan hasil rapat koordinasi komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara, bawaslu luwu utara dan pasangan calon kantor bawaslu luwu utara tanggal oktober yang tertuang dalam berita acara nomor pl. ba kpu kab tentang kesepakatan jadwal kampanye pada kecamatan seko dan ramai antara komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara dengan petugas penghubung lo) pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun kantor bawaslu luwu utara yang disampaikan dan ditandatangani masing masing petugas penghubung lo) pasangan calon nomor urut dan bawaslu luwu utara dan polres luwu utara serta surat tim pemenangan kampanye arsyad kamar andi sukma nomor otk akas xi tanggal november perihal penyampaian jadwal kampanye kecamatan seko pada tanggal s d november bahwa kemudian komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara membalas dengan surat nomor pl. sd kpu kab x1 tanggal november perihal penyampaian untuk berkampanye kecamatan seko tanggal dan november atas kejadian tersebut, tim dari pemohon telah melaporkan kepada bawaslu kabupaten luwu utara dengan tanda terima penyampaian laporan nomor lp pb kab x11 bahwa selain itu ada banyak masalah yang terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh kpu kab. luwu utara yang sangat merugikan pemohon, antara lain adalah terkait dengan proses rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana bukti formulir model kejadian khusus dan atau keberatan saksi kabupaten kota kwk. bahwa keberatan berdasarkan formulir tersebut antara lain adalah tidak adanya saksi pasangan nomor urut tidak dimasukkannya pengguna hak suara disabilitas, tidak sinetronnya antara pemilih laki laki dan perempuan, perbedaan formulir c1 kwk, plant hasil kecamatan kwk, hasil salinan kecamatan kwk. bahwa adanya permasalahan terkait dengan perbaikan perbaikan data perolehan hak suara tersebut terjadi beberapa kecamatan, antara lain kecamatan malang, kecamatan bone bone, kecamatan sukamaju, kecamatan malang barat, kecamatan mappendenceng, kecamatan baebunta, kecamatan tana lili, kecamatan sukamaju, kecamatan baebunta selatan, dan kecamatan sabang selatan. permasalahan tersebut adalah akibat tidak bekerjanya kpu luwu utara secara baik dan benar, dan kesemuanya itu jelas menguntungkan pihak paslon nomor kecurangan kecurangan yang dilakukan olehpenggunaan kekuasaan yang sewenang wenang yang menggerus demokrasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan nomor urut karena memanfaatkan jabatan dan kewenangannya sebagai bupati sebelumnya. hal ini berdampak pada proses kepala daerah yang berlangsung: adanya kecurangan dari pihak pasangan nomor urut yang melakukan intervensi kepada pihak penyelenggara kpu ri) yang meloloskan pasangan nomor urut yang merupakan pasangandaerah kabupaten luwu utara nomor pl. kpt kpu kab x1dengan demikian, keputusan kpu kabupaten luwdaerah kabupaten luwu utaraadalah sebagai object itis yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya: petahana wakil bupati sebelumnya. hal tersebut merupakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja yang menguntungkan mereka. hal ini menunjukkan tidak adanya independensi dari penyelenggara untuk bersikap independen, bahwa intervensi tersebut berupa diloloskannya pasangan nomor urut yang seharusnyanya dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. hal ini dikarenakan pada saat tes kesehatan, dari pihak pasangan nomor urut yaitu atas nama thaha rum tiba tiba jatuh saat sedang melalui rangkaian tes kesehatan resmi yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten luwu utara, bahwa setelah thaha rum jatuh sakit, dirinya dilarikan rumah sakit lain, yang bukan merupakan rekanan komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara dan dirawat selama beberapa hari. secara logika, thaha rum seharusnya gagal mengikuti tes kesehatan secara resmi karena mengalami masalah kesehatan yang serius, hingga gugatan ini diajukan yang bersangkutan juga masih mengalami masalah kesehatan yang serius. namun demikian hal tersebut ternyata tidak menggugurkan persyaratannya sebagai calon bupati, dan yang bersangkutan dinyatakan lolos tes kesehatan. padahal seharusnya jika seseorang tidak dapat mengikuti tes kesehatan, atau mengikuti tes kesehatan akan tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan rangkaian tes kesehatan, artinya yang bersangkutan tidak dapat lolos tes kesehatan dan seharusnya komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara tidak meloloskan bakal calon kepala daerah tersebut: bahwa meloloskan pasangan calon nomor urut nomor atas intervensi dari pihak nomor urut jelas merupakan pelanggaran yang serius atas proses pemilihan kepala daerah luwu utara. hal ini jelas menunjukkan jika kpu luwu utara tidak independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan: tindakan tersebut adalah bertumpu dari tidak independen dan kepentingan yang ada pada diri penyelenggara yaitu kpu kab. luwu utara yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. seharusnya jika ada kejadian yang seperti hal tersebut seharusnya penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) sebagai calon kepala daerahluwu utara tahun bahwa penjelasan angka huruf tentang ditemukannya fakta terkaitluwu utara tahun antara lain: bahwa lebih lanjut dalam ketentuan secara tegas dan eksplisit: bahwa distribusi kartu indonesia sehat dilakukan secara bertahap sejak indah putri indian paslon nomor urut masih menjadi bupati setidak tidaknya pada bulan september bahwa berdasarkan keterangan warga desa kecamatan yang tersebar seluruh kabupaten luwu utara yang baru diketahui oleh pemohon pada saat kampanye menuju proses pemilihan kepala daerah pada tanggal desember pembagian kartu indonesia sehat dibagikan pada kepala keluarga desa kecamatan setidak tidaknya terjadi pada saat akan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal desember bentuk kesengajaan tersebut adalah akal akalan dari paslon nomor dan tentu ini adalah suatu cara untuk penggalangan suara secara licik dan ilegal karena memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya selaku bupati. bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun dan diajukan oleh pemohon beserta bukti bukti primer berupa foto dan video yang diajukan dalam permohonan ini, maka secara jelas dan nyata tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama indah putri indian suai mansur melanggar ketentuunsur lain yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam pilkada adalah adanya program pemerintah yaitu kartu indonesia sehat yang dijadikan sarana untuk meraih dukungan suara dalam pilkada luwu utaraartu indonesia sehat: bahwa memang pembagian kartu indonesia sehat merupakan program pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan pada masa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati luwu utara tahun sehingga menurut pemohon hal itu, patut diduga digunakan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa atas dasar tersebut seharusnya pasangan calon nomor urut harus didiskualifikasi dari proses pencalonan sebagai kepala daerah perolehan suara yang seharusnya bahwa berdasarkan uraian dalil diatas yang pada pokoknya bahwa benar telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif, yang terbukti mengurangi perolehan jumlah suara milik pemohon sebesar (tujuh puluh ribu lima ratus lima belas), berikut pemohon uraikan perolehan jumlah perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun yang seharusnya menurut pemohon masing masing: perolehan suara masing masing pasangan nama pasangan calon perolehan bupati dan wakil bupati suara muh. thaha rum, s.h. hj. indah putri indian, s.ip., m.si. suai mansur, s.t., m.si. arsyad kamar andi sukmpukul (sembilan belas nol nol) wita:.abupaten luwu utara tahun nama pasangan calon perolehan suara bupati dan wakil bupatisukma memerintahkan memohon untuk menetapkan pasangan calon urut atas nama arsyad kamar andi sukma, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten luwu utara, memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kabupaten luwu atau setidak tidaknya memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tps desa kelurahan sebagai berikut kerajaan dea doang lempeng ama isra pot dan ec omtasama maag man datang apa sama tria nana pran mao iming daan ama rata rama oma pan pama pama maa pama sara teomtutapoto penataan sesama gas selatan dongeng povangn remomaban over mustang rama safari merampas pmotanttan dana dmaingato utama raungan tata stm kitagawa amat tama doaatatu porowoai pemanasan santana nani jaa selatan amors sitatarapan rmmamangin sewa sama dmmynang woman selatan sofia movi lamongan onamatatang ptt trtmoara emvoratma .tao seop pam barat opa pong dan ost pora pomuntng ivory rama pom apsis dam powmama poo ora tama opa omaamapauwu utara tahun ii. kedudukan hukumberdasarkanvide bukti pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun dengan nomor urut (tiga):luwu utara tahun hama lag. wakil bupati pasangan calon rahmat laguna, s.t. ama pamong domoataang mama ping samportang powangato hitnya tone mama pati smportaam ana daan tama isa dmitirpan datang |mai oto panen saja selatan met dosa bonita dota satya ama porong pama pesta mvangtamtang opa pameran pang moore psi sawangan rama dragon saomatmur memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten luwu utarsampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopiukti fotokopi berita acara nomor pl. ba kpu kab xi1 tentang rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati luwuluwu utara provinsi sulawesi selatan, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara nomor pl. kpt kpu kab ixbukti fotokopiuwu utara, bukti fotokopi ktp arsyad kamar, bukti fotokopi ktp andi sukma, sos, bukti fotokopinomor tahun tentang perubahan atastabel desa kabupaten luwu utara yang ditunda pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh bupati petahana secara melawan hukum: bukti fotokopi daftar pengangkatan desa desa), bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan baebunta selatan, desa sumatra, tanggal januari bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sabang selatan, desa tete uri, tanggal januari bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan mappedeceng, desa hasanah, tanggal septiv kecamatan hongkong, desa lambang, tanggal juni bukti fotokopi pengangkatan nomor vi kecamatan bone bone, desa sidomukti, tanggal juni bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sabang, desa bandung, tanggal oktober bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sukamaju selatan, desa lino, tanggal oktober bukti fotokopi pengangkatan nomor x1 kecamatan ramai, desa selaku dan ted'boe, tanggal november bukti fotokopi pengangkatan nomor vii kecamatan masamba, desa mappi, tanggal juli bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan masamba, desa congo, tanggal januari bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan masamba, desa laba, tanggal januari bukti fotokopi pengangkatan nomor x1 kecamatan sukamaju selatan, desa sukaharapan, tanggal november bukti fotokopi pengangkatan nomor vi kecamatan bone bone, desa mutktisari, pondok, bantimurung, tanggal juli bukti fotokopi pengangkatan nomor v11 kecamatan hongkong, desa minang, kanandede, pengkendekan, merampas, dinding allo, tanggal juli bukti fotokopi pengangkatan nomor x1 kecamatan baebunta, desa pasangan, tanggal novviii kecamatan sabang, desa paragraf, tanggal agustus bukti fotokopi pengangkatan nomor vi kecamatan sukamaju selatan, desa mojokerto, tanggal juni bukti fotokopi pengangkatan nomor vii kecamatan malang barat, desa canning, tanggal agustus bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sabang selatan, desa dandang, tanggal agustus bukti fotokopi pengangkatan nomor v1 kecamatan seko, desa padang raya, tanggal juni bukti fotokopi pengangkatan nomor iv kecamatan mappedeceng, desa mappedeceng, benteng, ujung mattajang, tanggal april bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan malang, desa takkalala, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sukamaju, desa mayasari, minang dahulu, saptamarga, tanggal oktober bukti fotokopi pengangkatan nomor vi kecamatan tana lili, desa munte, tanggal junikecamatan sukamaju, desa mulyorejo, rawamangun, subur, tanggal mei bukti fotokopi pengangkatan nomor iv kecamatan masamba, desa bali, bicara, masamba, laba, congo, pambakal, lantang talang, tanggal april bukti fotokopi pengangkatan nomor v1 kecamatan tana lili, desa kandang, tanggal juni bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan tana lili, desa sidomakmur, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sukamaju, desa tolandi, salulemo, tembok, lampunya, tanggal mei bukti fotokopi pengangkatan nomor ix kecamatan malang barat, desa pembuang, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan malang, desa girikusuma, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor vii kecamatan malang, desa selekoh, tanggal agustus bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan mappedeceng, desa cendana putih, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan ramai, desa dodol, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor x11 kecamatan baebunta, desa baebunta, massa, mario, tanggal desember bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan baebunta, desa meli, karang, taxobox, tanggal mei bukti fotokopi pengangkatan nomor vii1 kecamatan melangkah barat, desa arus, tanggal agustus bukti fotokopi pengangkatan nomor x11 kecamatan baebunta selatan, desa lembang, tanggal desember bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan mappedeceng, desa harapan, tanggal oktober bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan baebunta selatan, desa muktitama, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor x1 kecamatan seko, desa padang bala, ladang, embonatanah, tanamakaleang, moyang, malimongan, berupa, terobati, tanggal november bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sukamaju selatan, desa sidoharjo, tanggal oktober bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan sukamaju, desa tulung indah, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan seko, desa moyang, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan baebunta, desa salulemo, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor kecamatan bone bone, desa banyuurip, tanggal september bukti fotokopi pengangkatan nomor x11 kecamatan sabang, desa baka, tanggal desemberne bonesambabbanghj. indah putri indian, s.ip., m.si. suai mansur, s.t., m.si. arsyad kamar andi sukmayang memperoleh suara sebanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun berdasarkanuwu utara tahun tertanggal desember sebagai berikut tabel daftar perolehan suara masing masing pasangan calon nama pasangan bupati dan wakil bupati perolehan paraarsyad kamar andi sukma bahwa berdasarkan data bps kabupaten luwu utaraluwu utara adalah sebanyak (tiga ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga) jiwa, bahwa ketentuan huruf nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun kelurahan tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kecamatan seko baratppedecengna lili: bukti fotokopi laporan badan advokasi dan investigasi hak asasi manusia republik indonesia bain ham ri) kepada dkpp dengan memohon, bukti fotokopi surat kpu kabupaten luwu utara nomor pk. sd kpu kab xi1 bukti fotokopi surat bawaslu perihal pemberitahuan status laporan nomor .a sn. pm. bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor lp pb kab x11uwu utara": eh pasifgalon nomor urut""yang disampaikan pemohon sebagian besar adalah dugaan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut dan pasangan nomor urut bukan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, bahwa dalil pemohon yang menyampaikan berkaitan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan memohon merupakan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi atau dugaan adanya pelanggaran pemilihan, bukan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah : : in cast bawaslu kabupaten luwu utara, bukan mahkamah konstitusi, bahwa dengan demikian,luwu utarawebsite mahkamah konstitusi republik indonesia jumlah penduduk kabupaten luwu utara adalah (tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satuluwu utara, bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara nomor pl. kpt kpu kab il tanggal desember pukul wita(bukti tertulis perolehan suara tahap akhir pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara adalah sebagai berikut: nol. nama pasangan calon perolehan suara muh. tahap rum, s.h. dan rahmat laguna, s.t. bupati nomor urut indah putri aan m.si., dan gaib mansur, s.t., m.sl, bupati nomor urut jisnstataawa" pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut bahwa berdasarkan perolehan suara atas maka (satu koma lima persen) dari total suara sah suara) adalah suara, bahwaseribu tiga ratus empat) suara,puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) suara atau sekitar (delapan belas persen), yang mana telah melebihi angka (satu koma lima persen) atau suara dari total suara sah,, cc. tenggetelah pukul wita sampai dengan tanggal desember pukul wita, bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib sehingga pengajuan permohonan pemohon telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan atau kadaluarsa:leh paslcalo bukan dugaan pelanggaran yang dilakukan memohobahwa pemohon dalam permohonannya pada bagian iv. pokok permohonan angka mendalilkan pengurangan suara milik pemohon namun pemohon tidak menjelaskan secara rinci cara penyerangannya dan rincian daerah daerah maupun tps tps mana saja yang membuat suara pemohon menjadi berkurang., bahwa dalam bagian petit angka pemohon meminta agar mahkamah konstitusi, padahal keputusan kpu kabupaten luwu utara nomor pl. kpt kpu kab tersebut bumelainahwa keputusan kpu kabupaten luwu utara nomor pl. kpt kpu kab tanggal oktobukti tertulis tersebut berisicalon bupati arsyad kamar dan calon wakil bupati andi sukma yang tiada lain adalah pemohon. sedemikian pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan keputusan kpudirinya sendiri, bahwa keputusan kpu kabupaten luwu utara yangadalah keputusan komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara nomor: pl. kpt kpu kab ix tanggal septem(bukti tertulis bukan keputusan kpu kabupaten luwu utara nomor:nomor urutif yang dilakukan oleh paslon nomor urut selaku bupati petahana dengan |
ss) ng salinan padhi. thaib jalaluddin, s.ip alamat jalan trans halmahera rt. rw. desa soa sangadji, kecamatan kota masa, kabupaten halmahera timur. nama novelis agustinus bolango alamat jalan lintas halmahera rt. rw. desa gel toli, kecamatan masafst da x tanggal desember dan surat kuasa khusus nomor adv fst da tanggal desember memberi kuasa kepada fadly tuanya, s.h., junaidi, s.h., syari aman, s.h., kn., suladrin buton, s.h., hartono bakri, s.h., dan dalil, s.h., kesemuanya merupakan advokat, attorneys, counselor law pada fast law firm associate beralamat jalan utan kayu raya nomor rt. rw. kelurahan utan kayu, kecamatannn . pemohon on: terhadap:, berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. sd kpu kab l'budusaid yakub dan anas taherok: panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat hua mujahidin nip telp: fax: efekkecamatan kabupaten halmahera timur:tb. hal tersebut bertentangan dengan peraturan kpu, karena tidaktimur, sebagaimana uraian berikut: kecamatan hasil selatan bahwa kecamatan hasil selatan. bahwa kecurangan sebagaimana dimaksud tersebut atas terjadi tps tps desa ekor, tps1 desa salat pemilih desa hasil tps desa talaga jaya tps desa ekorekorjayatalasilsilimur desa diduga berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa diduumbling jayap10rino berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa torino vide: bukti p11idomulyo berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa sidomulyo (vide: bukti p12rawamangun berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa rawamangun vide: bukti p13 kab halmahera timurjrong jaya kec. hasil utara berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa dorong jaya vide: bukti p14 kab halmahera timur kecamatan hasil desa cemara jayadan petugas kppsengah desa voli berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa voliutara desa iga berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa ikota masa desa sagimalaha berdasarkan data tabel atas yang bersumber dari model hasil salinan kwk tps desa sagimalahamendengar dan membaca keterangan badan pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten halmahera timur: memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait dan bawaslu kabupaten halmaheraadanya mobilisasi mengunakan daftar pemilu tambahan tps yang tersebar kecamatan dengan menguntungkan paslon .yang duga dilakukan oleh tim sukses dan pihak memohon. bahwa tps yang kami uraikan dan sebutkan atas adalah hanya sebagai sampel dengan jumlah penggunaan sebanyak yaitu sebanyak pemilih yang tersebar tps yang kami sebutkan atas sebagai sampel dan bahwa memang benar terjadi kecurangan sekian banyak tps tersebut yang sengaja lakukan oleh memohon untuk memenangkan paslon nomor adapun tps tersebut adalah sebagai berikut:adanya money politik yang dilakukan paslon nomor secara masif kecamatan dan telah laporkan panas maupun bawaslu kabupaten. adanya keterlibatan asn dan pencetakan ktp electronic secara massif hari menjelang pencoblosan. bahwa dan yang ada adalah surat keputusan bupati kabupaten halmahera timur nomor: ap tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun mana calon bupati drs. usaid yakub sebelumnya telah mengajukan permohonan pensiun dini dari pns akan tetapi masih aktif sebagai pns dan menjabat kepala dinas sehubungan kabupaten halmahera timur sampai pada bulan agustus dan seharusnya tidak lagi menjabat karena telah mengajukan pensiun dini dari pns dan sejak tanggal agustus telah terhitung sebagai tanggal mulai terhitung tmt) pensiun telah keluar dengan bupati tersebut dan dari badan kepegawaian nasional tanggal agustus olehnya itu seharusnya syarat yang pakai oleh bapak drs. usaid yakub untuk mencalonkan diri sebagai bupati adalah dengan status pekerjaan pensiunan pns dan tidak lagi memakai syarat pengunduran diri dari pns aktif karena sejak awal telah mengajukan permohonan pensiun dini dari pns dan bukan pns aktif yang mengundurkan diri saat mencalonkan sebagai bupati, olehnya itu bukti ini membenarkan adanya manipulasi data syarat pencalonan yang secara administrasi syaratnya tidak terpenuhi dan cacat hukum serta terindikasi paksaan oleh kpu untuk loloskan sebagai calon yang memang telah nampak perbuatan memohon yang berpihak kepada salah satu paslon bupati dan wakil bupati. bahwa syarat calon yang telah mundur dari pns yang masukkan saat mendaftar kpud kabupaten halmahera timur, duga sebagai tindakan perbuat karena statusnya bukan lagi pns yang mengundurkan diri tetap tapi sebagai pensiunan pns sebagaimana bukti kab. halmahera timur sampai dengan kab. halmahera timur dan olehnya itu dan mencederai nilai keadilan substansi serta nilai demokrasi olehnya itu maka patut batalkan suratoleh mahkamah konstitusi dengan kewenangannya yang adbatalmemerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tps kecamatan sebagai berikutpu kabupaten halmahera timurukti fotokopifotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil selatan desa ekor tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil selatan desa talaga jaya tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil selatan desa hasil tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil timur desa didugorino tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil timur desa sidomulyo tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil timur desa rawamangun tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil timur desa dorongdaftar hadir pemilih kwk kecamatan hasil tengah desa folk tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan hasil utara desa iga tps bukti fotokopi formulir model c.hasil salinan kwk kecamatan kota masa desa soagimalaha tps bukti fotokopi keputusan bupati halmahera timur nomor tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural kepala dinas perhubungan kabupaten halmahera timur. yang dalam surat tersebut tertanggal juli menetapkan drs usaid yakub, mpa diberhentikan dari pegawai negeri sipil dari jabatan struktural kepala dinas perhubungan kabupaten halmahera timur. bukti fotokopi surat usul pemberhentian dengan hormat yang ditujukan kepada kepala badan kepegawaian negera republik indonesia bukti fotokopi surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. nomor bahwa surat tersebut sebagai salah satu persyaratan pengunduran diri dari pns sebagaimana yang telah diatur dalamns dan pensiun janda duda. bukti fotokopi surat usulan pemberhentian dengan hormat sebagai pns dengan hak pensiun atas permintaan sendiri dengan hak pensiun a.n drs usaid yakub, mba. nip. bukti fotokopi surat tanda terima perihal pengunduran diri sebagai pns kabupaten halmahera timur yang ditujukan langsung kepada plh. sekretaris daerah kabupaten halmahera timur, surat keterangan nomor yang ditandatangani oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur kabupaten halmahera timur a.n ismail mahmud se, dan surat permohonan pengunduran diri dari pegawai negeri sipil yang dibuat langsung oleh drs usaid yakuza mpa ditujukan langsung kepada plh sekretaris daerah kabupaten halmahera timur.. bukti fotokopi surat keputusan bupati kabupaten halmahera timur nomor ap tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. bukti fotokopi formulir pertimbangan teknis kepala badan kepegawaian negara tentang pemberian pensiun pegawai negeri sipil atas nama drs. usaid yakub, m.p:, dugaan tindak pidana pemilihan dan dugaan netralitas asdugaan pelanggaran administrasi dan netralitas asn sertael pmangancatn pesat batas selisih perbedaan (dua persen) nama pemohon)ide bukti p1),p2utara nomor . tentang . (misalnya: penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utara) dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera:span.mk ap3 pemohon mengajukan permohonan pada jum'at desember pukul.ngajuan perbaikan permohonan dasawarsa bahwa pmk menyebutkan: kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan mahkamah dalam bp3 yang selanjutnya diterbitkan ap3, kepaniteraan menyampaikan ap3 kepada pemohon atau kuasa hukum:bahwa pmk mengatur batas waktu pengajuan perbaikan permohonan hari kerja ap3 diterima (pendaftaran melalui offline) atau dikirimkan (pendaftaran melalui online) kepada pemohon, bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor topan.mk ap3 ap3 diterbitkan pada jum'at, desember pukul. wib bukti pada hari yang sama diupload pada laman mahkamah. dengan demikian, berdasarkan pmk pengajuan perbaikan permohonan disampaikan kepada mahkamah terhitung sejak selasa, desember pukul. wib sampai dengan selasa, desember pukul. wib, bahwa memohon mengajukan perbaikan permohonan pada selasa, desember pukul. wib. dengan demikian pengajuan perbaikohon membaca dalil permohonan pemohon, tepatnya pada halaman halamandalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan penyelenggara seluruh tps kabupaten halmahera timur bahwa permohonan pemohon halaman angka menyebutkan bahwa adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif oleh penyelenggara tingkat kpps kabupaten halmahera timur adalah dalil permohonan yang mengada ngada tidak beralaskan hukum,.oleh sebab itu, sudah sepatutnya pemohon membuktikan dalil permohonan bahwa ada pelanggaran tsm yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur tahun: dalil dpt kabupaten halmahera timur mendukung pasangan calon nomor urut bahwa pemohon dalam dalil permohonan halaman sampai dengan halaman angka sampai dengan angka mendalilkan bahwa adanya mobilisasi menggunakan (daftar pemilih tambahan) tps yang tersebar kecamatan dengan menguntungkan paslon nomor yang diduga dilakukan pihak kpps adalah dalil permohonan yang tidak benar dan mengada ngada, bahwa jumlah pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur tahun adalah sebesar pemilih yang terdiri dari pemilih berjenis kelamin laki laki dan pemilih berjenis kelamin perempuan bukti bahwa total pemilih tambahan adalah sebesar sedangkan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait (pasangan calon nomor urut drs. usaid yakub, mpa dan anas taher, se., si) adalah sebesar suara. dengan demikian, dalil pemohon bahwa pengguna pemilih tambahan mempengaruhi hasil pemilihan adalah tidak benar, bahwa pemohon juga mendalilkan pemilih tambahan menggunakan hak pilih untuk mencoblos pihak terkait pasangan calon nomor urut drs. usaid yakub, mpa dan anas taher, se., si) adalah dalil yang tidak benar dan mengada ngada. karena, tidak satupun kabupaten halmahera timur yang mengetahui pemilih menentukan pilihannya kepada pasangan calon nomor urut berapa, baik itu pemilih yang terdaftar dalam dpt, pemilih pindahan dp ph, maupun pemilih tambahan tb. begitulah cara kerja asas pemilu bersifat rahasia, bahwa pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur tahun dikuti oleh (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati bukti sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan, tidak ada satupun yang tahu pemilih menentukan hak pilih kepada pemohon, pihak terkait atau pasangan calon nomor urut ir. moh. abu nasar, dan azis ajaran, pd., kes, bahwa dalil permohonan pada halaman angka mendalilkan mobilisir pemilih pemilih siluman (pemilih tb) jelas dimaksudkan untuk menguntungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut dimana memohon tidak bertindak apapun atau membiarkan bahkan terlibat dengan kecurangan tersebut dengan cara memasukkan pemilih pemilih siluman tersebut dalam sehingga bertentangan dengan pkpu adalah dalil permohonan yang mengada ngada dan menunjukkan pemohon tidak memahami dengan baik norma hukum pemilihan:,timur, juga ada kabupaten daerah lain yang menyelenggarakan pemilihan, tabel contohhal kemana eat demam ajkemamasasa ejaan jean bahwa karena pemilih tambahan tidak hanya kabupaten halmahera timur, juga daerah lain.arahkan oleh memohon dan mendukung pihak terkait, bahwa faktanya adalah memohon tidak mengarahkan satu orangtua dalam menentukan pilihan, serta tidak satupun orang yang tau pemilu menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang mana, sebab itu dalil permohonan pemohon tidak terbukti: kecamatan hasil selatan: tps desa ekor, tps desa talaga jaya, tps desa hasil tps desa ekor bahwa dalil permohonan halaman huruf desa ekorekor adalah sebagai berikut bukti tabel elemen data pemilu dan perolehan suara pasangan calon tps desa ekor dpt paslon tidak dpt spu kabupaten halmahera timur nomor hk. kpt kpu kab xiibertanggal desember yang diumumkan pada tanggal desember pukul wit): (vide: bukti ccir. moh.abu nasar ,m. dan aziz ajaran,s. pd. kesbahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa ekorekor adalah (delapan puluh tujuh persen). angka dimaksudalaga jaya bahwa dalil permohonan halaman huruf desa talaga jayatalagalaga jaya mean penganan tawa dpt paslon tidak dpt sah bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa talaga jayaalaga jaya adalah (sembilhasil bahwa dalil permohonan halaman huruf desa hasilhasil adalah sebagai berikut bukti tabel elemen data pemilu dan perolehan suara pasangan calon tps desa hasil makan serangan dag dpt paslon tidak dpt sah bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa hasilhasiltimur: tps desa diduga, tps desa tumbling jaya, tps desa tumbling, tps desa tumbling jaya, tps desa torino, tps desa sidomulyo, tps desa rawamangun, tps desa dorong jaya tps desa diduga bahwa dalil permohonan halaman huruf desa diduidudiduga perang penangan aga dpt paslon tidak dpt sah kakak bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa diduidugrejang aga dpt paslon tidak dpt sah jajojaajearsempatraman #rekanan ora dpt paslon tidak dpt sah ajajorajajaratpspenang aga dpt paslon tidak dpt sahorino bahwa dalil permohonan halaman huruf desa torinorinorino peamsiaan #rejang |agn dpt paslon tidak dpt sah dejan aaaa bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa torinorino jaya adalah (sembilan puluh empat persen).sidomulyo bahwa dalil permohonan halaman huruf desa sidomulyidomulyidomulyo perasaan penangan aga dpt paslon tidak dpt sah 2ejajornjeajajara bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa sidomulyidomulyo adalah (sembilan puluh durawamangun bahwa dalil permohonan halaman huruf desa rawamangunrawamangun adalah sebagai berikut bukti tabel elemen data pemilu dan perolehan suara pasangan calon tps desa rawamangun betul hak pilih perolehan suara suara dpt paslon tidak dpt sah gea jajanan bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa rawamangunrawamangun adalah (delapan puluh delapandorong jaya bahwa dalil permohonan halaman huruf desa doroorong jaya adalah sebagai berikut bukti ajaran,s. pd. kes adanya mobilisasi mengunakan dpt daftar pemilu tambahan) tps yang tersebar kecamatan dengan menguntungkan paslon .yang duga dilakukan oleh pihak kpps.ssilei tps wassilei selatan tps adanya money politik yang dilakukan paslon nomor secara masif kecamatan urutan sebagai berikut: adanya keterlibatan asn dan pencetakan ktp electronic secara massif hari menjelang pencobloserintahkan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tps kecamatan sebagai berikut: masa selatan tps tabel elemen data pemilu dan perolehan suara pasangan calon tps desa dorong jaya or) perang penangan aga dpt paslon tidak dpt sah aja jee bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa doroorong jay: tps desa cemara jaya, tps desa cemara jaya tps desa cemara jaya bahwa dalil permohonan halaman huruftigcemara jaya bahwa dalil permohonan halamanutara: tps desa iga tps desa iga bahwa dalil permohonan halaman huruf desa iiiga or) kreasi #regangan |ag dpt paslon tidak dpt sah bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa iigkota masa: tps desa soagimalaha tps desa soagimalaha bahwa dalil permohonan halaman huruf desa soagimalahoagimalahoagimalaha bet hak pilih perolehan suara suara dpt paslon tidak dpt sah tap bahwa berdasarkan tabel atas, dapat diketahui pada tps desa soagimalahoagimalaha adalah (enam puluh limbahwa adapun dalil permohonan halaman angka yang mana pemohon mendalilkan tps yang disebutkan hanya sampel adanya sebaran diseluruh tps kabupaten halmahera timur adalah dalil yang selain tidak beralasan menurut hukum juga tidak berkaitan dengan sengketa proses. karena, selain diatur dalam norma hukum pemilihan, juga dimaksudkan untuk memastikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, serta tidak ada satupun orang yang tahu pemilih menentukan pilihan kepada pasangan calon nomor urut berapa: bahwa adapun jawaban memohon terhadap tps yang disebutkan oleh pemohon atas, selain untuk menjawab dalil permohonan juga merupakan sampel bahwa daftar hadir pemilih telah terisi dengan baik dan dipastikan oleh kpps pada saat pemungutan dan penghitungan suara bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dalil money politik yang dilakukan pasangan calon nomor urut secara massif dikecamatan bahwa permohonan halaman angka pemohon mendalilkan adanya money politik lakukan paslon nomor secara masif kecamatan, bahwa pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana bentuk money politic, kapan money politic dilakukan dan dilakukan oleh siapa serta siapa yang menerima money politik yang dimaksud, bahwa berdasarkan pemilihan, kewenangan memohon adalah menyelenggarakan penyelenggaraan teknis pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur, adapun ihwal mengenai money politik memohon tidak berwenang. lembaga yang berwenang menangani dugaan praktik money politik adalah sentra gakkumdu, bahwa sampai saat persidangan yang mulia ini dilangsungkan, tidak ada satupun putusan pengadilan yang bersifat yacht van gewihsde mengenai tindak pidana pemilihan khususnya praktik money politik untuk membuktikan bahwa ada praktik money politik kabupaten halmahera timur, bahwa karena lembaga yang berwenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan khususnya money politik adalah sentra gakkumdu yang mana pintu masuknya adalah bawaslu kabupaten halmahera timur, maka khusus untuk dalil permohonan ini akan lebih tepat dijelaskan oleh bawaslu kabupaten halmahera timur, dalil keterlibatan asn dan pencetakan ktp elektronik secara masif hari menjelang pencoblosan bahwa permohonan halaman angka pemohon mendalilkan adanya keterlibatan asn dan pencetakan ktp elektronik secara masif hari menjelang pencoblosan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, bahwa pemohon tidak menjelaskan secara terang berapa ktp yang dicetak secara masif dan pada tps masa pemilih tersebut menggunakan hak pilih: bahwa adapun benar apa yang disampaikan oleh pemohon, dicetaknya ktp oleh pemerintah daerah kabupaten halmahera timur adalah bentuk pelayanan atas hak warga halmahera timur dibidang administrasi kependudukan. selain itu, dengan dicetaknya ktp warga halmahera timur, merupakan upaya melindungi dan memastikan hak konstitusional warga kabupaten halmahera timur dalam menggunakan hak memilih sebagaimana jaminan konstitusi, bahwa upaya memastikan hak konstitusional warga terpenuhi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun kpu melalui surat nomor pl. sd kpu ximemastikan jumlah pemilih indonesia yang belum melakukan perekaman sebanyak (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu) jiwa, dapat melakukan perekaman ktp el sehingga dapat menggunakan hak pilih bukti bahwa selanjutnya kpu melalui suratnyampaikan kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota untuk menginformasikan dan dapat dilayani pemilih yang belum melakukan perekaman tersisa (enam ratus empat tujuh ratus tujuh puluh) jiwa, dalam rangka perekaman ktp el dengan layanan jemput pemilih oleh jajaran kpu kabupaten kota baik ppk, pps hingga kpps dengan berkoordinasi kepada dukcapil dan bawaslu setempat bukti bahwa berdasarkan surat kpumohon melalui surat nomor pl. sd kpu kab ilmenyampaikan bahwa setelah dilakukan sinkronisasi antara data pemilih dengan siak, data pemilih kabupaten halmahera timur yang belum melakukan perekaman ktp sebanyak (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) jiwa. untuk itu, memohon meminta kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten halmahera timur untuk dapat melakukan perekaman hingga sampai sebelum tanggal desember bukti bahwa selain surat dari kpu maupun kpu kabupaten halmahera timur, direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri melalui mengirimkan surat kepada dinas dukcapil dan kabupaten kota yang daerahnya dilaksanakan pemilihan, melalui suratyang pada pokoknya menyampaikanbukti itu berarti, perekaman ktp el dan penerbitan suket dapat dilakukan hingga hari pemungutan dan penghitungan suara pada desember adapun perekaman yang dilakukan oleh dinas dukcapil kabupaten halmahera timur pada tanggal dan desember adalah sebanyak perekaman bukti dari jumlah tersebut, perekaman yang dilakukan oleh dinas dukcapil kabupaten halmahera timur tidak sebanding dengan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait yaitu sebanyak suara. dengan demikian, selain tidak ada yang mengetahui pilihan pemilih tambahan ditentukan kepada pasangan calon nomor urut berapa bahkan bisa jadi pilihan pemilih tambahan adalah pemohon, juga dengan selisih suara yang tidak sebanding dengan perekaman yang dilakukan oleh dinas dukcapil kabupaten halmahera timur, dalil mobilisasi pemilih tambahan adalah tidak benar: bahwa berdasarkan penjelasan atas, dicetaknya ktp el adalah untuk memastikan perlindungan hak konstitusional warga negara yang pada saat penyusunan dpt tidak terdaftar dalam dpt karena belum melakukan perekaman dan belum memiliki ktp el: bahwa adapun mengenai netralitas asn, sama seperti halnya dugaan praktik money politic, bukan kewenangan memohon untuk mengurusi hal tersebut, melainkan kewenangan bawaslu kabupaten halmahera timur. dengan demikian, untuk dalil tersebut, lebih tepat dijelaskan oleh bawaslu kabupaten halmahera timur, dalil. bahwa dalil permohonan pemohon halaman angka pada pokoknya mendalilka, bahwa terlebih dahulu memohon hendak menjelaskan kronologi pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur tahun bahwa berdasarkan pkpu pendaftaran bakal pasangan calon dimulai pada tanggal september sampai dengan september bahwa berdasarkan jenis waktu pendaftaran yaitu hari pertama dan hari kedua, pendaftaran dilaksanakan mulai pukul sampai dengan pukul waktu setempat dan hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul sampai dengan pukul waktu setempat, bahwa pada hari jum'at, september pukul: wit, bakal pasangan calon ir. muh. din dan anas taher, se., didaftarkan oleh partai politik pengusul sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur bukti bahwa setelah tim verifikator memeriksa dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon, memohon menyatakan menerima pendaftaran yang dilakukan oleh ir. muh. din dan anas taher, se., bukti bahwa setelah kegiatan pendaftaran selesai, bakal pasangan calon ir. muh. din dan anas taher, se., meninggalkan kantor kpu kabupaten halmahera timur. selang beberapa waktu, memohon mendengar kabar duka, bahwa bakal calon bupati ir. muh. din telah meninggal dunia: bahwa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh memohon adalah mengundang gabungan partai pengusul bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati ir. muh. din dan anas taher, se., berdasarkan surat nomor pl. und kpu kab ix perihal undangan, tertanggal september untuk berkoordinasi mengenai meninggalnya bakal calon bupati ir. muh. din bukti bahwa karena alm. ir. muh. din meninggal dunia setelah melakukan pendaftaran, pertanyaan hukumnya adalah apakah calon tersebut dapat dilakukan penggantian atau tidak?, bahwa pkpu menyebutkan: penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan pasangan calon: penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut: sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan pasangan calon, atau b.sejak penetapan pasangan calon sampai dengan (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. bahwa ketentuan lebih lanjut dapat dilihatebutkan:: kota masa tps masa tps masa tengah tps masa utara tps wassiley utara tps easily tengah tps whiskey timur tps wassilei tps wakilggantian bakal pasangan calon dapat dilakukan pada tahapan verifikasi persyaratan calon, tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan pasangan calon, dan tahapan penetapan pasangan calon sampai dengan (tiga puluh) hari sebelum tahapan pemungutan suara: bahwa adapun waktu penggantian bakal calon bupati atau wakil bupati oleh partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusungpaling lambat (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap oleh instansi yang berwenang, bahwa dalam kasus kabupaten halmahera timur, salah satu bakal calon bupati kabupaten halmahera timur meninggal dunia sehingga termasuk dalam kategori berhalangan tetap. bahwa adapun instansi berwenang yang dimaksud dalam kasus tersebut adalah keterangan kematian dari desa kelurahan atau kecamatan sebagaimana diatur dalam: , bahwa berdasarkanterhitung sejak tanggal september batas waktu (tujuh) harirtai politik atau gabungan partai politik pengusung sudah harus mengajukan bakal calon pengganti kpu halmahera timur. dengan demikian, jika partai politik atau gabungan partai politik memasukkan surat keterangan kematian pada tanggal september paling lambat batas waktu mengusulkan calon pengganti adalah pada tanggal september pukul: wit, bahwa pengajuan calon pengganti dilakukan pada minggu, september pukul: wit bukti bahwa berdasarkan hasil verifikasi syarat pencalonan oleh tim verifikator kpu kabupaten halmahera timur, bakal calon pengganti drs. usaid yakub, mpa dan anas taher diusulkan oleh lima) partai politik yang terdiri dari partai hanura sejumlah (dua) kursi, partai pkpi sejumlah (satu) kursi, partai golkar sejumlah (dua) kursi, partai demokrat sejumlah (dua) kursi, dan partai nas dem sejumlah (dua) kursi, dengan jumlah kursi sebanyak (sembilan) kursi bukti bahwa khusus untuk syarat calon memundurkan diri dari asn calon bupati pengganti drs. usaid yakub, mpa pada saat pemeriksaan dokumen syarat calon oleh tim verifikator, ada formulir model bb. kwk, surat permohonan memundurkan diri darpada pokoknya menjelaskan surat permohonan memundurkan diri dari asn kabupaten halmahera timur a.n. drs. usaid yakub, mpa sedang diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa berdasarkanerdasarkan tiga dokumen sebagaimana disebutkan atas bukti memohon menetapkan menerima pendaftaran pasangan calon drs. usaid yakub, mpa dan anas taher bukti bahwa adapun surat permohonan mengundurkan diri dari asn calon bupati a.n. drs. usaid yakub, mpa baru diusulkan oleh yang bersangkutan tanggal september adalah karena sebelumnya yang bersangkutan tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yang bersangkutan adalah calon kepala daerah pengganti setelah ir. muh. din meninggal dunia setelah melakukan pendaftaran kpu kabupaten halmahera timur, bahwa khusus untuk syarat calon pemberhentian dari aparatus sipil negara, selain dokumen syarat calon formulir model bb. kwk, surat permohonan memundurkan diri dari asn a.n. drs. usaid yakub, mpa, tanda terima surat permohonan pengunduran diri sebagayang diserahkan pada saat pengusulan penggantian calon, dokumen pemberhentian dari instansi terkait dapat diserahkan paling lambat (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara (vide, bahwasebagai hari libur nasional, tertanggal november bukti tanggal desember merupakan hari pemungutan dan penghitungan suara. dengan demikian, batas waktu penyerahan dokumen instansi terkait mengenai pemberhentian dari aparatur sipil negara adalah tanggal november bahwa surat pemberhentian dari aparatur sipil negara a.n. drs. usaid yakub, mpa berdasarkan. adapun surat tersebut diserahkan dan diterima memohon pada november pukul. wit bukti bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlatar belakang asn bukan hanya drs. usaid yakub, mpa, juga calon bupati dan wakil bupati nomor urut a.n. calon bupati moh. abu nasar dan calon wakil bupati a.n. azis ajaran, pd., kes.rtanggal november untuk pemberhentian calon bupati a.n. moh. abu nasar, dantangga november untuk pemberhentian calon wakil bupati a.n. azis ajaran, pd., kes. adapun surat tersebut diserahkan dan diterima memohon pada november pukul. wit bukti bahwa dengan demikian, pemberhentian calon bupati drs. usaid yakub, mpa, sama dengan pemberhentian calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut moh. abu nasar dan azis ajaran, pd., kes. pada waktu yang sama dan diserahkan kepada memohon hari yang sama yaitu november yang semuanya diproses oleh badan kepegawaian kabupaten halmahera timur secara bersama sama, bahwa dalil permohonan yang mendalilkan syarat pemberhentian dari asn pihak terkait cacat administrasi adalah tidak benar, karena jika demikian berarti syarat pemberhentian pasangan calon nomor urut moh. abu nasar dan azis ajaran, pd., kes. juga cacat administrasi karena diterbitkan pada waktu yang sama dan diserahkan kepada memohon hari yang sama yaitu november bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan memohon atas, dalil pemoho tidak benarersumber dari web mahkamah konstitusi, index.php?page web. form detail2020&id diakses pada januari pukul. wib: bukti fotokopispan.mk ap3 bukti fotokopi formulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten halmahera timur, bukti, fotokopi formulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten pulau taliabu, fotokopi formulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten halmahera barat, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps desa ekor, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa ekor: fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa ekor, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa ekor, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps desa talaga jaya, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa talaga jaya, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa talaga jaya, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps desa hasil, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa hasil: fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa hasil, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa hasil, bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps desa diduga, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa diduga, fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa diduga, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa diduga,orino: fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa torino: fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa torino: fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa torino: bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps desa sidomulyo, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa sidomulyo fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa sidomulyo, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa sidomulyo, bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps desa rawamangun, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa rawamangun: fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa rawamangun, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa rawamangun, bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps desa dorong jaya, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa dorong jaya: fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa dorong jaya, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa dorong jaya,l kwk tps desa iga, fotokopi formulir kwk tps desa iga, fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa iga, fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa iga, bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps desa soagimalaha: fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa soagimalaha, fotokopi formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa soagimalaha: fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa soagimalaha: bukti fotokopi surat kpu nomor pl. sd kpu x1bukti fotokopi surat kpu nomor pl. sd kpu x1 sifat segera, perihal tindak lanjut hasil koordinasi kpu dengan ditjen dukcapil kemendagri ri: bukti fotokopi surat nomor pl. sd kpu kab xiibukti fotokopi surat direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeribukti fotokopi daftar hadir pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur tahun a.n. ir. muh. din dan anas taher, se., si, bukti surat dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten halmahera timur, data penduduk dan wajib ktp berdasarkan dkb semester tahun, bukti fotokopi surat nomor pl. und kpu kab ix perihal undangan, tertanggal september bukti fotokopifotokopi daftar hadir penerimaan pengusulan calon pengganti bakal calon bupati a.n. drs. usaid yakub, m.pa.: bukti fotokopi dokumen pencalonan: fotokopi form model b kwk parpol: fotokopi form model kwk parpol hanura: fotokopi form model kwk parpol pkpi: fotokopi form model kwk parpol golkar, fotokopi form model kwk parpol demokrat: fotokopi form model kwk parpol nasdem, bukti fotokopi formulir model bb. kwk: fotokopi surat pengajuan pengunduran diri sebagai asn fotokopi tanda terima surat permohonan pengunduran diri sebagai asn a.n. drs. usaid yakub, mpa, fotokopi bukti fotokopide: bukti kab halmahera timur):kab halmahera timu.(vide: bukti kab halmahera timur)ota dan wakil wali kota tahun sebagai hari libur nasionalmoh. abu nasar dan azis ajaran telah diberhentikan dengan hormat karena mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur, tertanggal novemkeputusan kpu kabupaten halmahera timur nomor hk. kpt kpu kab xi1yang diumumkan pada tanggal desember pukul wit) . berdasarkan penegasan pemohon sendiri tersebut dan dinyatakan pula dalam persidangan, maka nyata benar bahwa keputusan memohon)prinsip prinsipperbedaan perolehan suara kabupaten kota 220p ,5y ban nannovelis bulang naas anas taher, se., bnp aziz ajaran, pd., kes total suara sahselisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah sebanyak suara yo)dan pendapat pendapat ahli tata negarabahwa:bahwa pemohon dalam permohonannya pada halaman angka dan yang pada pokoknya mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran berupa mobilisasi pemilih pemilih siluman dalam untuk memenangkan pihak terkait. bahwa dalil pemohon ini jelas mengada ada dan hanya asumsi belaka, karena pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas siapa aja pemilih siluman itu, bagaimana cara memobilisirnya, berapa orang dan dimana. lagipula saksi saksi pemohon tandatangan pada form hasil setiap tps seluruh kabupaten halmahera timur dan tidak ada catatan keberatan serta tidak ada temuan bawaslu terhadap peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut. bahwa terkait dengan penggunaan hak pilih dalam perlu pihak terkait jelaskan sebagai berikut::nomor tahun angka menyata:, bahwa dalampasangan calon lainnyapengawas atau bawaslu kabupaten atas dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon. tanggapan terhadap dalil dalil pemohon atas kecurangan dan pelanggaran mobilisasi pemilih kecamatanselatan tps desa ekor, tps desa talaga jaya dan tps desa hasiltigimur tps desa diduga, tps dan desa tumbling jaya: tps desa torino: tps desa sidomulyo: dan tps desa rawamangun:dan halaman pada pokoknya menyatakan bahwa tps desa dorong jaya dan tps desa iga kecamatan hasil utarps dan tps desa cemara jaydiumumkan hk. kpt kpu kab iltertanggal desember yang diumumkan pada tanggal desember pukul wit)ovelis bolango taher.se,m. ajaran,s. pd. kesimur tahunhasil tengah tps desa volimasa, tps desa sogimalahadesa sogimalahas d angka dan menyatakan adanya mobilisasi menggunakan dpt (daftar pemilih tambahan) tps yang tersebar kecamatan terdapat pemilih siluman dengan menguntungkan paslon yang diduga dilakukan oleh tim sukses dan pihak memohon, adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang mengada ada dan hanya asumsi pemohon belaka. dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa tps yang pemohon uraikan dan sebutkan atas adalah hanya sampel dengan jumlah penggunaan sebanyak pemilih adalah dalil dalil yang amat dipaksakan dan nyata nyata tidak signifikan mempengaruhi perolehan masing masing pasangan calon, yang selisihnya suaranya antara pemohon dan pihak terkait sebesar suara y4),: bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman angka menyatakan adanya money politik yang dilakukan paslon nomor secara masif kecamatan, adalah dalil pemohon yang tidak jelas, dimana dan siapa yang melakukan dan pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya, lagipula mengenai pelanggaran praktek money politik harusnya pemohon melaporkan bawaslu untuk ditindaklanjutinya, sehingga dalil dalil pemohon harus dikesampingkan, bahwa pemohon dalam permohonannya dalam halaman angka menyatakan adanya keterlibatan asn dan pencetakan ktp electronic secara massif hari menjelang pencoblosan adalah dalil yang mengada ada, pemohon tidak menjelaskan secara jelas bagaimana bentuk keterlibatan asn itu, lagipula sesuai dalil pemohon pada angka halaman tersebut jumlah penggunaan hanya sebanyak pemilih sehingga tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon: bahwa pemohon dalam permohonannya pada halaman angka yang pada pokoknya menyatakan. bahwa perlu pihak terkait tegaskan seluruh syarat admisratif pencalonan pihak terkait telah terpenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang perundangan yang berlaku, lagipula harusnya pemohon mempersoalkan ketika proses pencalonan melalu prosedur sengketa administrasi pemilihan, sehingga seluruh dalil dalil pemohon sepatutnya untuk dikesampingkan, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dalil dalil permohonan,i2020&idpemohon hlm angka dan yang menguraikan selisih hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon dengan hasil perolehan suara menurut pemohon. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu halmahera timur pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten halmahera timurnama pasangan calon serasah thaib jalaluddin dengan novelis bolango drs. usaid yakub dengan anas taher, ir. moh. abu nasar dan azis ajaran total suara sah bukti pk bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka bahwa tingginya selisih angka suara pemohon dibandingkan dengan pasangan calon usaid yakub dan anas taher yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan terjadisepuluh kecamatan kabupaten halmahera timuradanya. bukti pk bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka bahwa adanya mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar pada dpt yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calonmobilisasi pemilih yang tidak terdaftar pada dpt yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon. (vide bukti pk bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka bahwa mobilsir pemilih tidak dikenal tersebut untuk menggunadan dengan cara memasukan pemilih pemilih tidak dikenal tersebut dalam tbyang disampaikan berdasarkan dalil permohonan pemohon terkait dengan adanya pihak penyelenggara tidak bertindak apapun, melakukan pembiaran atas kecurangan terjadi. (vide bukti pk bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka bahwa terdapat kecurangan dan pelanggaran mobilisasi pemilih tersebut terjadi kecamatan se kabupaten halmahera timur. kecamatan hasil selatan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pts) tps desa ekortalagahasil tidak menemukan temuselatan timur bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara pts) tps desa didugorinosidomulyorawamanguntimur pada tahapan pemungutan penghitungan suarapemilih mengunakan hak pilihnya berdasarkan kecamatan hasil timurcamatan hasil utara. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pts) tps desa doro.a pemilih yang mengunakan hak pilihnya berdasarkan tbkelurahan desa folk kecamatan hasil tengah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak menemukan temuanps desa folk.vide(vide bukti pk kecamatan kota masaoagimalaha kecamatan kota masa tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak dittimurhalmahera timur,kecamatan kota masa pemilih yang mengunakan hak pilihnya berdasarkan tps desa soagimalaha. bukti pk bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka yang menguraikan adanya mobilisasi pemilih yang mengunakan ktp) tps yang tersebar kecamatan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan masa selatan bawaslu kecamatan masa, bawaslu kecamatan masa utara dan bawaslu kecamatan masa tengah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak menemukan temuan dan atau menerima laporan dugaan pelanggaran adanya mobilisasi pemilih yang mengunakan ktp)bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka yang mendalilkan adanya money politic yang dilakukan oleh pasangan calon secara masif lima kecamatan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten halmahera timur tidak menemukan temuan adanya money politic, tetapi bawaslu telah menerima laporan dengan nomor lp pb kab. x11 yang menguraikan dugaan pelanggaran yang salah satunya terkait dengan adanya dugaan money politic pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara lima kecamatan pada tanggal desember terhadap laporan tersebutbahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka yang menguraikan adanya keterlibatan asn dan percetakan e ktp secara masif hari menjelang pencoblosan. berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bawaslu kabupaten halmahera timur terdapat temuan adanya dugaan pelanggaran netralitas asn keberpihakan asn terhadap salah satu paslon bupati dan wakil bupati pada pemilihan tahun sebanyak temuan dan sudah ditindaklanjuti. yaitu temuan dengan nomor register tm pb kab. x11 dengan terlahir seri nurildha asmiyati rkiye, berdasarkan kajian bawaslu halmahera timur maka seri. nurildha asmiyati rkiyetemuan dengan nomor register tm pb kab. x11 dengan terlahir seri. muncul kandang, berdasarkan kajian bawaslu halmahera timur temuan dengan nomor register tm pb kab. x11 dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti kain. temuan dengan nomor register tm pb kec kota masa. xi1 dengan terlahir ibrahim saleh, daerah salim, fathiria ear, jawab korban berdasarkan kajian bawaslu halmahera timur maka terlahirdan belum ada tindak lanjut dari kain. bukti pk bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon hlm angka yang menguraikan adanya tindak, dan karena surat persetujuan pengunduran diri calon bupati nomor urut dai pns aktif saat itu belum setujui dan belum keluarkan secara resmi oleh badan kepegawaian nasional. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan bawaslu kabupaten halmahera timur pada saat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati halmahera timur tidak terdapat temuan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan dalil pemohon pada pokok permohonanformil danformil danvide menerangkan,direkomendasisean puma suk suara sah kecamatan suara 7pax tax sam san jumlah soal z0105) asas3l c19| jaa kabupaten suara esa tidak #ti sah kabupaten halmahera| so45:hasil kwk kabupaten, pk fotokopi lhp pungut hitung bawaslu kab. halmahera timur, pk fotokopi lhp pts desa ekor kec. hasil selatan, pk fotokopi lhp pts tps desa talaga jaya, pk fotokopi lhp pts tps desa hasil kec. hasil, pk fotokopi lhp pungut hitung bawaslu kecamatan hasil selatan: pk fotokopi lhp pts tps desa diduga kec. hasil timur, pk fotokopi lhp pts tps desa tumbling jaya kec. hasil timur, pk lhp pts tps desa tumbling jaya kec. hasil timur: fotokopi lhp pts tps desa tumbling jaya kecamatan hasil timur, pk fotokopi lhp pts tps desa torino kec. hasil timur, pk fotokopi lhp pts tps sidomulyo kecamatan hasil timur, pk fotokopi lhp pts tps desa rawamangun kec. hasil timur, pk fotokopi lhp pungut hitung kecamatan hasil timur, pk fotokopi formulir model dan formulir model laporan nomor: reg lp pb kab. x11 fotokopi lhp pts tps desa dorong jaya kecamatan hasil utara, pk fotokopi lhp pungut hitung kecamatan hasil utara: pk fotokopi lhp pts tps desa cemara jaya kecamatan hasil timur, pk fotokopi lhp pts desa cemara jaya kec. hasil: pk fotokopi lhp pungut hitung bawaslu kecamatan hasil, pk fotokopi lhp pts tps desa folk kecamatan hasil tengah, pk fotokopi lhp pungut hitung bawaslu kec. masa tengah, pk fotokopi lhp pts desa iga kec. hasil utara, pk fotokopi lhp pts desa soagimalah kec. kota masa, pk fotokopi lhp bawaslu kecamatan kota masa, pk fotokopi lhp pungut hitung bawaslu kabupaten halmahera timur, pk fotokopi formulir dan formulir laporan nomor reg lp pb kab. x11 pk fotokopi formulir model dan formulir model kain formulir temuan nomor tm pb kab. x11 formulir temuan nomor tm pb kab. x11 fotokopi formulir temuan nomor tm pb kab. x11 pk fotokopi lhp pengawasan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur, fotokopi formulir model dan formulir model formulir laporan reg lp pb kab. x11 pk fotokopi lhp kabupaten pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan, pk fotokopi lhp pada tahapanrmulir temuan nomor tm pb kab. x11 berita acara pembahasan iii sentra gakkumdu, fotokopi surat pemberitahuan penghentian penyidik |
ngir. moh. abu nasar alamat blok rt. rw. desa mekar sari, kecamatan hasil, kabupaten halmahera timur. nama azis ajaran, pd., kes. alamat kel. miliar, rt. rw. kelurahan miliar, kecamatan ternate tengah, kota ternatemk xii tertanggal desember memberi kuasa kepada muhammad kontras, sh., m.h., bachtiar husni, sh., m.h., wahidin malan, h., saran riyadi, h., sadikin teks, h., khairul abd. gani, h., abdul haris kontras, s.h., hamid rahakbau, s.h., rizky septian, sh., mh., syari aman, s.h., kn., fahmi anaknya, s.h., try andika juli saputra s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor muhammad kontras, sh., mh. dan rekan, beralamat jalan raya perumnas rt. rw. depan masjid al @uds bastion talangan, kecamatan halmahera barat selatan, kabupaten halmahera baratl.: berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. sd kpu kabbukterdapat dpt ganda an. john salak parang tps desa tatangapu dan tps desa getol, dan an. rudolf wong tps desa tatangapu dan tps buli asal sebagaimana pada bukti daftar nama dpt ganda pada nomor dan ., sehingga pada saat pleno saksi mengajukan kepada ppk untuk membuka form daftar hadir untuk melihat yang bersangkutan menggunakan hak miliknya akan tetapiaifoliahwa pada saat pleno tingkat kecamatan masa tengah kpps menyampaikan bahwa partisipasi pemilih pada desa gaifoli mencapai akan tetapi kpps menyampaikan bahwa sebelum haritabel elemen data pemilih dan perolehan suara paslon tps sidomulyo dia dpt suara paslon tidak dpt diterima digunakan sisa sah 2jaja jojo jujepajarangsidomulyo, sebagai berikut: tabel perolehan suara paslon pada tps sidomulysidomulyo asa sasa ted, (ag dpt suara paslon tidak dpt diterima digunakan sisa sah dejan opa jajopajajasg|sidomulyrawamangunama paaman aan dpt suara paslon tidak dpt diterima digunakan sisa sah seen jos jajananjian pasangan can perdatdpt suara paslon tidak dpt diterima digunakan sisa sah sengaja jejapajaarawamangunakedagnama pasangan calon peroleh adarea dea tak, tag dpt suara paslon tidak dpt diterima digunakan sisa sah pelan jajajajsja1lng ama kena sea dpt suara paslon tidak dpt diterima digunakan sisa sah saja| sep jopugnganakedagnakanana pesarean calon pendekar siskran dea tbk, tag dpt suara paslon tidak dpt diterima digunakan sisa sah meja joran jajapajajangopr penssunatakpun suratsvara uarapadan suara tidak dpt diterima digunakan sisa sah jajetojaj jajapsjaang pemilihan ada daftar pemilih yang meninggal dunia atas nama yanti bakar dan yanti bakar adalah dpt ganda pada tps desa gaifoli dan tps desa soagimalaha, sehingga saksi meminta kepada ppk untuk membuka kotak suara untuk mengecek kembali daftar form daftar hadir dan menyediakan dengan hasil suara yang form hasil kwk milik kpps dan form hasil salinan yang dimiliki oleh saksi namunne| nama pesangancakjana dengan clan pekan siar appnakawka jaya kecamatan hasil timurka jaya, sebagai berikut: tabel perolehan suara paslon pada tps wka jaya berdasarkan penghitungan pemohon ama pasukajaya adalah sebanyak pemilih, pengguna hak pilih tps sukawka jaya opr fensaunatarpin suratavaa suarapadan suara tidak dpt diterima digunakan sisa sah gejala japejapang bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps wkasukatps dan tps desa tumbling jayjian pasangan can perddenganumbling jaya opr pensaunakpin suratsvara suarapadan suara tidak dpt diterima digunakan sisa sah 2ejajerora jajspajajanglng nama pasangan can peralatrsaunatakriin suatsuaa seotabasan tak dpt diterima digunakan sisa sah pemain jejak jajajaja agaelling jaya berdasarkan penghitungan pemohon ama ngaunaakpan suasana sumspasion sa sidat. dpt diterima digunakan sisa sah meja (upajajajamytps dan tps desa tumbling toripanpr pensgunatakpun suratsvara svarapadan suara tidak dpt diterima digunakan sisa sah pejal (mr jajrojajangrr| pewamasaapan sman eng, dpt diterima digunakan sisa sah ajersjoja| jajanantoriukti fotokopipan.mk ap3ukti fotokopi dpt tps desa wayamli dan tps desahasi kwk tps bersila, bukti fotokopi dpt tps desa hangul: bukti fotokopi formulir hasil kwk tps hangul: fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps hangul: bukti fotokopi formulir model keberatan dan atau kejadian khusus kwk tps hangul, bukti fotokopi dpt tps beringin lamo: bukti fotokopi formulir hasil kwk tps beringin lamo: fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps beringin lamo: bukti fotokopi formulir model keberatan dan atau kejadian khusus kwk tps beringin lamo, bukti fotokopi dptesa tatangapu kecamatan masa tengah dan dpt tps desa getol kecamatan masa, bukti fotokopi dpt tps desa tatangapu kecamatan masa tengah dan dpt tps desa buli asal kecamatan masa, bukti fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps tatangapu kecamatan masa tengah: fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa getol kecamatan masa, fotokopi formulir daftar hadir pemilih kwk tps desa buli asal kecamatan masa, bukti fotokopi formulir model keberatan dan atau kejadian khusus kwk tps tatangapu, bukti fotokopi dpt tps desa gaifoli kecamatan masa tengah dan dpt tps desa doagimlaha kecamatan kota masa, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps desa gaifoli: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih kwk tps desa gaifoli, fotokopi formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa gaifoli: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk tps desa gaifoli: fotokopi formulir model pindah memilih tps desa gaifoli, bukti fotokopi formulir model keberatan dan atau kejadian khusus kwk tps gaifoli, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps folk: bukti fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan hasil tengah: bukti fotokopi formulir model keberatan dan atau kejadian khusus kwk tps folk: bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps lobata: bukti fotokopi formulir model keberatan dan atau kejadian khusus kwk tps lobata, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps lobata, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps lobata: bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps bokimiake, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps bokimiake, bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps bokimiake: bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps bokimiake: bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps hatetabako: bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps hatetabako, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps nyaolako, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps nyaolako, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps silalayang, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps silalayang, bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps puas: bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps puas: bukti fotokopi formulir model hasi kwk tps kakaraino: s1. bukti fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan hasil: bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kakaraino, bukti fotokopi formulir model daftar hadir pemilih kwk tps bumi restu: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps bumi restu: bukti fotokopi surat kpu halmahera selatan nomor py. sd kpu kab ! perihal permohonan data kependudukan, ditujukan kepada kepala dinas dukcapil kabupaten halmahera timur, tertanggal januari fotokopi surat dinas dukcapil kabupaten halmahera timur nomor ht dukcapil perihal penyampaian data kependudukan, tertanggal januari bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps bumi restu: bukti fotokopi dpt tps desa mekarsari kecamatan hasil:, bukti fotokopi formulir model daftar hadir pemilih kwk tps mekar sari, fotokopi formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps mekar sari: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk tps mekar sari:tps tps dan tps desa mekarsari, bukti fotokopi formulir model daftar hadir pemilih kwk tps tps tps dan mekar sari: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps tps tps dan mekar sari, fotokopi formulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk, tps dates mekar sari,desa cemara jaya:rmulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk tps cemara jaya:tokopi formulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk tps cemara jaya,berita acara pleno kpu kabupaten halmaherahalmahera timur, fotokopi keputusan kpu kabupaten halmahera timur nomor hk. kpthalmahera timur, fotokopi rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur tahun bukti fotokopi dpt tps desa gulapapo: bukti fotokopi formulir model daftar hadir pemilih kwk tps gulapapo fotokopi: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps gulapapo: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk tps gulapapo, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps gulapapo, bukti fotokopi formulir model daftar hadir pemilih kwk tps wisuda: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps wisuda: fotokopi formulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk tps wisuda, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps wisuda bukti fotokopi rekomendasi panwascam hasil timur nomor pws wt pm.o2. x11 tertanggal desember bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps diduga, bukti fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan hasil timur kwk tps wka jaya, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps wkaorino: bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps torino: bukti fotokopi formulir model hasil kwk tps torino bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps torinbahwa keputusan kpu kabupaten halmahera timur nomor hk. berdasarkan penegasan pemohon sendiri tersebut dan dinyatakan pula dalam persidangan pendahuluan terdahulu, maka nyata benar bahwa keputusan memohonjamasas asasask os)hi. thaib jalaluddin dan howmonemau drs. usaid yaku, mpa dan jmustmensemae ir. moh. abu nazar, dan (ramamareantan bahwa berdasarkan tabel atas, perolehan suara pemohon berada pada peringkat ke ketigdalam persidangan pendahuluan terdahulu, pemohon oleh majelis hakim panel mahkamah diberikan kesempatan untuk membacakan permohonannya, sedangkan pemohon baru akan menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan akan tetapi mahkamah tidak menerima keinginan pemohon tersebut karena telah melewati tenggang waktujanapasangan aon pedhangramapasangan aon pemeran gbaikan permohonan. oleh karena perbaikan permohonan tidak diterima mahkamah, maka pemohon didalam persidangan menegaskan tidak akan membacakan petit permohonannya saja. bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut membuktikan bahwa pemohon sendiri tidak yakin atas dalil dalil yang ditemukan dalam pokok permohonannya, sehingga oleh karenanya dalil dalil pokok permohonan pemohon sepatutnya dikesampingkan dan haruslah ditolak, bahwa meskipun pemohon tidak membacakan petit permohonannya saja didalam persidangan, pihak terkait tetap menanggapi pokok permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan, seluruh jadwal dan tahapan pilkada halmahera timur telah berjalan dengan sangat baik, seluruh tps tps se kabupaten halmahera timur, terutamase kabupaten halmahera timuran yang didalilkan pemohon dalam permohonannya: bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tanpa halaman pada angka1 tps wayamli, angka tps wayamli, angka tps desa bersila, angka tps desa hangul, angka tps desa beringin lama, angka tps desa daratan jaya, angka tps daratan jaya, angka tps desa tatangapu, angka tps desa gaifoli yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya dpt ganda. pihak terkait membantah terhadap dalil dalil pemohon mengenai adanya dpt ganda, karena pemohon tidak menjelaskan apakah dpt ganda itu telah digunakan semuanya oleh satu pemilih tersebut danfolk, angka tps desa folk, angka tps desa lobata, angka tps desa lobata, angka tps desa bokimiake, angka tps desa bokimiake, angka tps hatetabako, angka tps desa nyaolako, angka tps desa silalayang, angka tps desa pus, dan angka tps desa kakarabumi restu, angka tps desa mekarsari, angka tps desa mekarsari, angka tps desa cemara jaya, angka tps desa cemara jaya, angka tps desa gulapapo, dan angka tps desa wisuda, yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya satu orang pemilih mencoblos lebih dari satu kali. dalil dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada adsidomulyo, angka tps desa sidomulyo, angka tps desa rawamangun, angka tps desa rawamangun, angka tps desa akedaga, angka tps desa akedaga, angka tps desa nakano, angka tps desa nakano, angka tps desa wka jaya, angka tps desa telling jaya, angka tps desa telling jaya, angka tps desa telling jaya, angka tps desa torino, dan angka tps desa tor'berdasarkan uraian tersebut atas, dalil dalil permohonan pemohon nyata nyata tidak terbukti menurut hukum dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon,. oleh karenanyafoto copy: bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera timur no::angka hlm, yang menguraikan perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten halmahera timur pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilaksankan komisi pemilihan umumpaj kematangan bahwa berdasarkan tabel diatas pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati halmahera timur nomor urut yakni thaib jalaluddin dengan novelis bolango) berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak: suaraselasaemohon hlm angka yang pada pokoknya menyatakan saksi tidak mendapatkan hasil salinan dan mengajukan untuk turun satu tingkat menyesuaikan dengan data formulir daftar hadirsila xhangul atas nama anita iksan. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pts) tps desa hangulanita iksa,beringin lamo atas nama khalifa toniingin lamodaratan jaya atas nama misa buanadisana buanvide bukti pk bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman angka yang yang pada pokoknya menyatakan adanya dpt ganda tps desa daratan jaya atas nama siti rohani buangsiti rohani butatangapu atas nama john salak parang dan tps desa getol. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pts) tps desa tatangapujohn salak parpartisipasi pemilih pada tps desa gaifoli mencapai dan sebelum hari pemungutan terdapat pemilih a.n yanti bakar yang telah meninggal dunia terdaftar dalam dpt tps desa gaifoli dan tps desa soagimalah. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa gaiffoli kecamatan masa tengah pada saat pungut hitung tps desa gaifoli tidak ada temuan laporan terkait dengan partisipasi pemilih dan adanya dpt ganda an. yanti bakar yang terdaftar dpt desa gaifoli kecamatananapasangan aon pecahasa tengah, dan dpt tps desa soagimalaha kecamatan kota masakisah surat cadangan hasil dan daftar hadir.tara sisa surat suara yang digunakan tidak terpakai, termasuk kisah surat suara cadangan tps desa volidigunakan tidak terpakaigka penggunaan sisa surat suara yang digunakan' tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan antara hasil dengan daftar hadirterpakai dan atau surat suara yang dikembalikan kepada bawaslu kabupaten halmahera timur'tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangantidakserta terdapat terdapat tangan yang dihapus menggunakan tekshatetabhatetabnyaolnyaolengansilalayangilalayangpuaspuaskakarainkakarainsumpah yang mengunakan hak pilihnya kali dan ditemukan orang pemilih mengunakan ktp bukan berasal dari halmahera timur yang memilih pada tps desa bumi restu kecamatan hasil. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tps desa bumi restu kecamatan hasil pada saat tahapanumpah dan orang pemilih yang memilih mengunakan ktp yang berasal bukan dari halmahera timur,navi indiana yang mengunakan hak pilihnya sebanyak kali tps desa mekarsari. bahwa berdasarkan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kecamatan hasil pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan terkait dengan pokok permohonan adanya pemilih yang mengunakan hak pipinya sebanyak kali bahwa bawaslu kecamatan hasil telah menyampaikan rekomendasi secara tertulis dengan nomor ! bawaslu w tu. x11 kepada ppk kecamatan hasil agar dapat membuktikan dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali jumlah surat suara sisa pada tps desa mekar sari. ppk kecamatan hasil menindaklanjuti rekomendasi dari bawaslu kecamatan hasil untuk membuka kotak dan menghitung kembali surat suara tidak terpakai dan tidak menemukan adanya pemilih yang mengunakan hak pilihnya lebih dari satu kalmekarsari kecamatan hasil. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tps desa mekarsariri fatmawati, buono dan zzi eka pranata tps desa mekar sarcolor lebih dari kali tps desa gulapapo kecamatan hasil. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tps desa gulapapolihnya sebanyak kali tps desa gulapapdengan color lebih dari kali tps desa wisuda kecamatan hasil. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tps desa wisudwisudtps hatetabako jamapesangan cayaolako jana pasangan aon terdep(viderixnakaamaiwka jaya kecamatan hasil timur bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tps desa wkawklalayang nama pasangan calon perolehan suara total suara sahpuas nama pasangan calon perolehan suara ipasont total suara sahkisahi,, menerangkan bahwapada.merekomendasikanona peta suka kecamatan suara san sah ai sum mar mar san sam jumlah ho3075) soal as. ci9| kora mma ) ) | oo2823| 3asil c5so) oat) os21) soo soon) mma ox028) sus) sel sag1 masa selatan | )? i8si| oo25ss) sisi) r19e) col a77 acs0) masa tengah ooo822) s420| 35sil imabautara 2as0o| s2as) ata) ass wasit aci7) soo) cs01 was mur 2s) o3nol si22) rase) isi) wasilbutara 48c7| o3sa| s3) dea kes kabupaten suara esa tidak tidak kabupaten halmahera| soso1 fotokopi salinan hasil kwk kabupaten, pk fotokopi lhp pts tps desa wayamli kec. masa tengah, pk fotokopi lhp panwascam kec. masa tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat ppk, pk fotokopi lhp pts tps desa wayamli kec. masa tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa bersila kec. masa tengah, pk o6 fotokopi lhp pts tps desa hangul kec. masa tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa beringin lamo kec. masa tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa maratanajaya: pk o9 fotokopi lhp pts tps desa maratanajaya kec. masa tengah, fotokopi lhp pts tps desa tutugapo kec. masa tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa gaifoli kec. masa tengah, pk fotokopi lhp bawaslu kecamatan hasil tengah pada tahapan rekapitulasi tingkat ppk, pk fotokopi lhp pts tps desa folk kec. hasil tengah, fotokopi lhp pts tps desa lobata kec. masa tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa lobata kec. masa tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa bokimake kecamatan hasil tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa bokimake kec. hasil tengah, fotokopi lhp pts tps desa hate tamako kecamatan hasil tengah, fotokopi lhp pts tps desa nyaolako kec. hasil tengah, fotokopi lhp pts tps desa silalayang kec. hasil tengah, pk fotokopi lhp pts tps desa puas kecamatan hasil tengah, fotokopi lhp pts tps desa kakaraino kec. hasil tengah, fotokopi lhp pts tps desa bumi restu kec. hasil: pk formulir model dan formulir model laporan nomor reg lp pb kab. x11 pk fotokopi lhp bawaslu kecamatan hasil pada tahapan rekapitulasi surat suara tingkat ppk: pk fotokopi lhp pts tps desa mekar sari kec. hasil: pk fotokopi lhp pts tps desa cemara jaya kec. hasil:, fotokopi lhp pts tps desa cemara jaya kec. hasil:, fotokopi lhp pts tps desa gulapapo kec. hasil: fotokopi lhp pts tps desa wisuda kec. hasil:pk fotokopi lhp pts tps desa sidomulyo kec. hasil timur, fotokopi lhp pts tps desa sidomulyo kec. hasil timur, pk 3g fotokopi lhp pts tps desa rawamangun kec. hasil timur: pk fotokopi lhp pts tps desa rawamangun kec. hasil timur: pk fotokopi lhp pts tps desa akedaga kec. hasil timur, pk fotokopi lhp pts tps desa akedaga kec. hasil timur, fotokopi lhp pts tps desa akedaga kec. hasil timur, pk fotokopi lhp pts tps desa daka ino kec. hasil timur, fotokopi lhp pts tps desa wka jaya kec. hasil timur, pk fotokopi lhp pts tps desa tumbling jaya kec. hasil timur: fotokopi lhp pts tps desa tumbling jaya kec. hasil timur: pk fotokopi lhp pts tps desa tumbling jaya kec. hasil timur: fotokopi lhp pts tps desa toko ino kec. hasil timur, fotokopi lhp pts tps desa toko ino kec. hasil timur, pk fotokopi lhp bawaslu kabupaten halmahera timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara s1. pk fotokopi lhp bawaslu kabupaten halmahera timur pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan pk fotokopi lhp bawaslu kabupaten halmahera timur pada tahapan plenotokopi formulir temuan nomor tm pb kab. x11 fotokopi berita acara pembahasan iii sentra gakkumdu: fotokopi surat pemberitahuan penghentian penyidikankakaranbumi restu jamapesangan can pumpah telah melakukan pencoblosan sebanyak kali, pertama menggunakan surat undangan dan dua menggunakan ktp tps desa bumi restu, kemudian ditemukan orang pemilih menggunakan ktp bukan berasal dari halmahera timur sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: jafar nik: gayam nik: wiki wahyuni nik: hermanto army nik: ayu karisma dewi nik: subianto nik: siti rahayu pudjiastuti nik:nanapesrgan car perdtanginavi indian(ama pasangan can been bisa aapri fatmawati, buono dan zzi eka pranatmembaca dan mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten halmahera timur. memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten halmaheraa pasangan aon peohangparo, nuri, yong, surat telah melakukan pencoblosan sebanyakna pasangan aonandri fikriyanto, lasmiati, samin, candi ardian telah melakukan pencoblosan sebanyak lebih dari satuulapapo jranapasangan aon peohanguara apa berdasarkan tabel atas pemohon berada peringkat pertamekian maghrib, milk higienis, telah melakukan pencoblosan sebanyak lebih dari satu kali tps desa gulapapo, kemudian an. milk higienis namanya terdaftar dpt tps diduga namun menggunakan hak miliknya tps desa gulapapoisudchairil alle telah melakukan pencoblosan sebanyak lebih dari satu kali tps desa wisuda pasangan con perlahan lmapesangan can perlahdiduga akan tetapi ditolak oleh ppk hasil selatanema pasangan gaan peredaran startasangan can pemeresangan can penekan suara pasang total suara8ah ' |nema pasangan can pemilipt content saksiref namaresargancaan pentheme pasangan akijamapesangan can perpast kota suarakannamaesangancakn paseban kajana dengan cair peredaran suaraka jaya jraapasangan aon perantara berdasarkan tabel atas pemohon berada peringkat kedua dengan peroleh suara sebanyak suara:amapesangan can perlanama pasangan calon peran sisima pasangan can perakitjana pasangan aon pendeta biara spyang diumumkan pada hari selasa tanggal desember pukul wit. menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera timur tahun dalam keputusan kpu kabupaten halmahera timur nomor hk. kpt kpu kab xiiuntuk dilakukan pemilihan suara ulang menurut pemohon sebagai berikut: tps wayamli nama pasangan calon perolehan suara tps wayamli nama pasangan galon perolehan suara tps desa eksil nama pasangan galon perolehan suara pasti2 tps desa hangul ref nama pesengancaan pemeran suara apa pe tps desa beringin lamo nama pesangancakn perehanuara tps desa daratan jaya nol tema pasangan can perlahan suara tps desa daratan jaya ema pasangan gaan perkenan suara tps desa tatangapu jraapasangan aon pemeran utara tps desa gaifoli nama pasangan caen pesan suara tps desa folk (hama pasanganakn peran suara tps desa folk (hamapasangan cash pemeran suara tps desa lobata (ef mama pasangan aon pangeran suara tps desa lobata ref nema pasangan can pesan sisa tps bokimiake jhemapasangancakn pemeran suara tps bokimiake kematangan calon pesehangtara tps hatetabako janapasangan aon penahan gila tps desa nyaolako wamapasanoan cat pendeta suara tps desa silalayang janapasangan aon penahan gila tps desa puas jamapasegan can pemeran suara apa tps desa kakaraino jrarapasangan aon pautan utara tps desa bumi restu jrarapasangan aon pecahan utara tps desa mekarsari thema pasangan gak perlahan suara tps desa mekarsari jramapasanoan cat pemeran suatu apa tps desa cemara jaya nama pasangan calon penihansiaa tps desa cemara jaya nama pasangan calon perolehan suara ' | tps desa gulapapo nema pasangan can pemeran suara tps desa wisuda tama pasangan can pemeran suara tps desa diduga thema paargancaan pedehanguaabahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten halmahera timurtps desa diduga nama pasangan calon perolehan suara tps desa diduga janapasangan aon penahan biara tps desa diduga we| name pasangan aan peran tps desa diduga janapesrgan can perdatangiara pama gemaaasa tps desa sidomulyo nanapesrgan can pemangkas tps desa sidomulyo jemapasangan aon pemeran suara tps desa rawamangun janapasangan aon perolehan gila tps desa rawamangun jranapasangan aon pemeran gara tps desa akedaga jranapasangan oon penahan gila tps desa akedaga we| wana pasangan aon pernah gila tps desa nakano nama pasangan calon perolehan suara) tps desa nakano we| ana pasangan aon perlahan gila tps desa wka jaya jranapasangan aon deretan gara tps desa telling jaya theme pasangan aan perolehan gila tps desa telling jaya janapasangan oon penahan gila tps desa telling jaya ke| nama pasangan calon pemeran sisa tps desa torino (hama pasangan gak pemeran suara tps desa torino nama pasangan aon pendeta suara memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten halmahera timubersila: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa hangul, bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa beringin lamo: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa daratan jaya: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps daratan jaya: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa tatangapu: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa gaifhatetabako, bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa nyaolako, bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa silalayang, bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa puas, bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps kakaraino: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa bum restu, bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps mekarsari: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa mekarsarigulapapo, bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa wisuda:wka jaya,orino: bukti fotokopi form hasil perolehan hasil suara tps desa torino: bukti fotokopi daftar nama dpt ganda: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan nomor hk. kpt kpu.fotokopi keputusan komisibukti fotokopi keputusanhalmahera tahun bukti fotokopi kartu tanda penduduk calon bupati halmahera timur a.n. moh. abu nasar, bukti fotokopi kartu tanda penduduk calon bupati halmahera timur a.n. aziz ajaran: bukti flashdisk berisi menunjukan ketidaknetralan penyelenggara pemilu dengan berfoto bersama baik dengan pasangan calon maupun dengan kepala dinasa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah bawaslu kabupaten halmahera timur:sehingga tenggang waktu berdasarkan undang undang nomor tahun juncto pmk nomor tahun pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktuno| mamaperangan can pemeran utmama dari suara sahpemohon),pada jum'at desember pukul:setelah membaca seluruh pokok permohonan pemohon, pada pokoknya pemohon mendalilkan mengenai permintaan membuka kotak pada rekapitulasi tingkat kecamatan namun ppk tidak mengindahkan dalil yang tidak beralaskan hukum, bahwa ppk kabupaten halmahera timurabupaten kota: bahwa tata i.z7)engawas tps untuk menunjukkan dokumen yang diminta oleh saksi pemohon: tps dan tps desa wayamlipemetaan peran sias, bahwa pemilih a.n. robi selasa tercatat dalam dpt tps wayamli nomor dengan elemen data pemilih nik nomor dan a.n. robi selasa tercatat dalam dpt tps wayamli nomor dengan elemen data pemilih nik nomor buktit9),noj pasangan galon peran b. sebagaimana telah dijelaskan oleh memohon pada angka dan jawaban memohon atas::wayamlibersilasila, sebagai berikut: tabel perolehan suara paslon pada tps bersila (ana pasangan clan peranan bisa par pemohon mendalilkan selisih suara antara pemohon dan memohon diakibatkan saksi pemohon, saksi pihak terkait dan saksi paslon nomor urut thaib jalaluddin dan novelis kumango) tidak mendapatkan formulir model hasil salinan kwk tps bersila dan baru dibagikan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan mark tengah, bahwa keberatan yang disampaikan oleh memohon sebagaimana disebutkan pada angka atas, merupakan dugaan pelanggaran administrasi yang merupakan kompetensi bawaslu karena peristiwa tersebut murni keadaan kelalaian kpps tps desa bersila bukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara, ketika kpps hendak memberikan salinan formulir model hasil salinan kwk tps desa bersila, saksi pasangan calon sudah tidak berada tps. sebab itu, formulir model hasil salinan kwk tps desa bersila dimasukkanre| nama pasangan calon pembersila ref namapesangan con pecahan biar kedalam kotak suara. karena itulah, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, ppk membuka kotak suara untuk mengambil formulir model hasil kwk tps desa bersila untuk melakukan rekapitulasi sekaligus mengambil formulir model hasil salinan kwk untuk diserahkan kepada saksi pasangan calon, bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan, panwascam tidak mengeluarkan rekomendasi apapun melainkan menyerahkan pada kesepakatan saksi paslon: bahwa meskipun demikian, perolehan suara dari masing masing pasangan calon tidak berubah atau sama dengan data yang dimiliki oleh pengawas tps serta masih sama dengan data master pada formulir model hasil kwk tps bersila atau dengan kata lain tidak terjadi perubahan angka baik pada elemen data pemilih maupun perolehan suara pasangan calonbersilaesa hangulhangul, sebagai berikut: tabel perolehan suara paslon pada tps desa hangul nana pasangan clan peranan biara apesa hangul a.n. anita iksan pada dpt nomor dan adalah dalil yang tidak benar, bahwa pemilih a.n. anita iksan tidak terdaftar ganda sebagaimana terdaftar dalam dpt tps desa hangul nomor dengan elemen data pemilih nkk. nik. ttl. gane luar, januari bukti bahwa pemilih a.n. anita iksan menggunakan hak pilih hanya sekali sebagaimana nomor urut pada formulir model daftar hadir kwk tps hangulhangulvi paslon maupun pengawas tps bukti t.1t): bahwa pata pokoknya memohon tidak mempersoalkan perolehan hasil suara pasangan calon62mulai pada tps hangul kecamatan mab! tengah dari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi(tingkat kecamatan, hingga rekapitulasi tingkat kabupaten: tps desa beringin lamoingin lamo, sebagai berikut: tabel perolehan suara paslon pada tps beringin lamo nama pegangan calon perda suberingin lamo an. khalifa toni pada dpt nomor dan adalah dalil yang tidak benar, bahwa pemilih a.n. khalifa toni hanya terdaftar sekali dalam dpt tps beringin lamo yaitu terdaftar pada nomor dengan elemen data pemilih nkk. nik. ttl, beringin lamo. september bukti bahwa pemilih a.n. khalifa doni menggunakan hak pilih hanya sekali pada nomor urut formulir model daftar hadir kwk tps beringin lamoberingin lamberingin lamoan tps desa daratan jayaaratan jaya, sebagai berikut: tabel perolehan suara paslon pada tps daratan jaya nama pasangan clan peran biaratan jaya an. misa buana pada dpt nomor dan adalah dalil yang tidak benar: bahwa pemilih a.n. misa buana terdaftar hanya sekali pada dpt tps daratan jaya bukan pada tps daratan jaya, nomor dengan elemen data pemilih nkk. nik. ttl, payo, julideglang, provinsi banten tahun yang diajukan oleh: nama ir. toni mahoni muson. alamat kp. lor, desa kalang anyar, kecamatan labuan, kabupaten pandeglang, provinsi banten. nama miftahul tammy, pd., m.m. alamat kp. pasar harendong, desa jalan, kecamatan jalan, kabupaten serang.nomor sk tim hukum toni umat xii tanggal desember memberi kuasa kepada satria pratama, s.h., r.e. nana citrina, s.h., pandang wirakusuma, s.h., raden elang yasan mulyana, s.h., dan hendra gunawan, s.h., c.l.a., advokat konsultan hukum yang tergabung dalam tim hukum pasangan calon bupati ir. toni mahoni muson dan calon wakil bupati miftahul taman, pd., m.m., yang beralamat jalan link selatan ruko puri citraan blok nomor ciracas,pandeglang, beralamat kawasan komplek perkantoran pemda pandeglang cukup, jalan raya labuan km. kelurahan pandeglang, kecamatan pandeglang, kabupaten pandeglang. berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. kpu kab bertanggal januarkonsultan hukum pada law office saleh partners yang beralamat kantor tower splendor lantai unit jalan letjen m.t. haryono kav pancorandeglang: memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, dan bawaslu kabupaten pandeglra desa sindang ketua setempat desa kayu kec. sakti sindanghayu bahwa dalam hal ini oknum aparatur sipil negara asn) pemerintahan kabupaten pandeglang pada nomor atas adalah tercatat pada kpud komisi pemilihan umum daerah) kabupaten pandeglang provinsi banten sebagai peserta pemilu pada pilkada serentak tahun sebagai calon bupati kabupaten pandeglang dengan nomor urut bahwa dalam hal ini jenis pelanggaran yang lakukan oleh oknum aparatur sipil negara asn) atas nama tersebut diatas (poin sampai dengan yang masih tercatat sebagai asn aktif sesuai posisi dan jabatannya masing masing kabupaten pandeglang provinsi banten sebagai berikut: nama terlahir sdr. irma narulita, se., memasang spanduk pasangan calon bupati dan wakil bupati pada acara olah raga stadion badak kampanye terselubung pada acara maulid nabi muhammad saw masjid wilayah kecamatan carita sdr. drs. taufik hid, melakukan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon whatsapp group pem des sdr. angga winata pelanggannya melakukan kampanye irna status nya sdr. olis sholihin pelanggannya memasang foto paslon irna tanto dalam stadion olah raga badak pada acara pertandingan olah raga sdr suro melakukan kampanye pemenangan untuk paslon irna tanto dan muat media sosial sdr. haji hadi ma'ani ketua mui kabupaten pandeglang sdr. haji hadi ma'ani lokasi masjid jami hidup mutasi desa sindanghsdr. haji adetenggang waktu pengajuan permohonan adalahpandeglcan mujahidin nip telp: fax: tea digital signature email: hlubung upaya pemenangan salah satu paslon sdr mahdi sdr. ending fahrudin melakukan kampanye pemenangan kades teluk untuk paslon irna tanto) dan muat medsos sdr. spin muhamad kades memasang spanduk dengan bertuliskan waringin jaya siap mensukseskan pemenangan pasangan calon hj. irna tanto) sdr. app alauddin ketua melakukan kampanye pemenangan bumdes geulis untuk paslon irna tanto) dan muat media sosial sdr. didik burhanuddin melakukan kampanye pemenangan asn kasi transit kec. untuk paslon irna tanto) dan geulis muat media sosial. sdr. samsul bahri sekdes mengacungkan telunjuk untuk gondang dukungan kepada paslon irna tanto sdr. ilyas bpd desa melakukan kampanye pemenangan pijak para desa sindang melakukan konsolidasi untuk kayu kec. sakti pemenangan paslon wilayah masing masing wilayah bahwa dalam hal ini oknum aparatur sipil negara asn) atas nama tersebut diatas poin sampai dengan diduga telah menggunakan jabatannya, kewenangannya, pada dana apbd kabupaten pandeglang provinsi banten untuk tujuan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menarik dukungan masa dalam perhelatan pilkada serentak tahun baik masyarakat umum maupun para asn aparatur sipil negara) secara terstruktur, sistematis dan masif tsm)diduga telah melanggar nomor tahun tentang aparatur sipil negara, kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam huruf bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai asn, huruf::dengan banyaknya pelanggaran pelanggaran dan dugaan keterlibatan aparatur sipil negara asn) yang masih aktif beberapa wilayah kabupaten pandeglang secara terstruktur sistemas dan masif tsm) sangat berdampak signifikan terhadap hasil perolehan pada pemilihan suara terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati pasangan nomor bahwa informasi dugaan adanya indikasi) pelanggaran pemilu perlu ditindaklanjuti sebagai informasi awal sebagaimana dalam peraturan bawaslu, tindak lanjut informasi awal adalah penelusuran. vii. yang langgar bahwa atas dugaan keterlibatan oknum oknum asn aktif pemerintahan kabupaten pandeglang provinsi banten yang melakukan politik praktis ketidaknetralan asn selama kampanye pemilukada berlangsung, telah melanggar undang undang: nomor tahun tentang aparatur sipil negara. kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam. huruf bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai asn. hurufma masa kampanye pemilukada kabupaten pandeglang berlangsung, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bawaslu kabupaten pandeglang diduga telah banyak melakukan pelanggaran, kelalaian, pembiaran dan adanya indikasi sebuah ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan terhadap (empat belas) laporan laporan yang telah disampaikan oleh pihak pemohon paslon bawaslu kabupaten pandeglang, hal ini telah melanggar undang undang: undang undang nomor tahun tentang pemilu bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. setiap pelaksana dan atau tim kampanyeenda paling banyak rp. (dua belas juta rupiah) setiap aparatur sipil negara, anggota tni dan kepolisian negara republik indonesia, kepala desa, dan atau anggota badan permusyawaratan, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja. melanggar larangan pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dala huruf). perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. bahwa bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu yang meliputi sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. dan huruf (f) pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer. dan perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan pemilu. bahwa pengawas pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu terdiri atas penyebaran bahan kampanye dan bahan kampanye tersebut dilarang disebarkan atau ditempelkan tempat pendidikan. bahwa atas pernyataanpada (dua) media online kabar banten .com dan harian banten.com tertanggal november atas klaim yang menyatakan: pilkada kabupaten pandeglang bawaslu klaim belum ada pelanggaran namun pada kenyataanya sampai dengan dengan tanggal november saat pernyataan tersebut dikeluarkan, pemohon telah melakukan memasukkan laporan yang masuk bawaslu kabupaten pandeglang atas dugaan pelanggaran pada pemilukada kabupaten pandeglang sehingga pemohon merasa sangat dirugikan,dilecehkan dan diabaikan hak konstitusionalnya.paslon urut irna narulita, se., dan tanto harsono urban, se., adalah tidak sah, sehingga keputusan memoho) adalah tidak sah. vipandeglang nomor hktahun tertanggal desember pukul wib:,(terlampir)memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini:.print out foto spanduk paslon liga badak oleh drs. olis sholihin, hj, irna narulita tanto harsono urban paslon bukti foto kampanye terselubung dengan cara pembagian sembako oleh kepala desa sinar jaya dan camat geulis sdr. suro, dengan memakai masker bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut irna tanto), bukti print out daftar perolehan suara sementara perdana pemilukada kecamatan geulis kabupaten pandeglang tahun yang dikoordinir oleh sdr romli kepala seksi pad pendapatan asli daerah) kecamatan geulis berdasarkan lembar verifikasi dana desa) ybs juga ada ketua koorcam kec geulis utk paslon urut berdasarkan rekap perolehan suara paslon kec geulis): bukti video kegiatan pembagian pkh kantor desa teluk: bukti print out screenshot media social facebook atas nama lima fatwa: bukti print out whatsapp group bum des ketidaknetralan asn kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kab. pandeglang sdr taufik hid): bukti print out status pada media sosial facebook) sdr angga winata kepala puskesmas labuan), bukti print out foto dan video ceramah kampanye terselubung pada acara maulid nabi muhammad s.a.w kecamatan carita irna narulita paslon dan sdr mahdi bukti print out pada media online kabarpada media online harianfotoprint out foto ketua mui kabupaten pandeglang sdr. haji hadi ma'ani lokasi masjid jami hidup mutasi desa sindang video, bukti sdr. ilyas bpd desa pijakan melakukan kampanye pemenang, bukti sdr. samsul bahri sekdes gondang mengacungkan telunjuk untuk dukungan kepada paslon hj. ima tanto bukti sdr. didik burhanuddin asn kasi transit kec. geulis melakukan kampanye pemenangan untuk paslon irna tanto) dan dimuat media social: bukti bentuk dukungan kepala desa teluk sdr. ending fahrudin kades teluk kecamatan labuan melakukan kampanye pemenangan untuk paslon irna tanto) dan muat medsos: bukti sdr. spin muhamad kades waringin jaya memasang spanduk dengan bertuliskan siap mensukseskan pemenangan ang calon hj. irna tanto): bukti video adanya pembagian uang tunai kepada masyarakat sebesar ribu setiap keluarga oleh paslon bukti print out percakapan group whatsapp from bintil menes forum komunikasi pembinaan wilayah menes) yang isinya mengenai laporan koordinasi untuk dukungan terhadap pasangan calon petahana) secara terstruktur, sistematis dan masif mulai dari koordinator desa koordinator rt,n koordinator bahkan koordinator guru guru) masing masing tps kecamatan menes kabupaten pandeglang sebagaimana yang disebutkan dalam percakapan dalam whatsapp group, bukti permohonan permintaan data calon penerima masyarakat) sebanyakkepada setiap kecamatan sehubungan dengan adanya pengadaan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah cbp) provinsi banten yang dihembuskan pjs bupati pandeglang dan sekda pandeglang. surat tertera bulan november bukti surat penundaan pemberian bantuan pangan kepadayang tujukan kepada kepala dinas ketahanan pangan provinsi banten yang dihembuskan kepada ibu bupati kabupaten pandeglang (sebagai laporan) dan sekda pandeglang, bukti adanya bantuan covid kecamatan masing masing menerima bantuan sebesar juta. adapun tiga kecamatan lainnya karang tanjung, pandeglang dan mayasari) masing2 menerima bantuan sebesar juta. total: milyar.) kenyataan lapangan ditemukan terdapat dua kejanggalan: alokasi utk makan minum mencapai lebih dari dari anggaran. dan sebagian bantuan dialihkan kepada hal2 tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan covid contohnya: kerudung: bukti print out screenshot whatsapp a n imam stori: bukti video salah satu masyarakat desa subang kabupaten pandeglang sebagai salah satu penerima capres produktif usaha mikro bum) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm) agar tetap bertahan tengah pandemi covid melalui program bum ini, yang seharusnya mendapat bantuan nominal juta seorang berusaha unit usaha mikro. pada kenyataannya dana yang diterima masyarakat tersebut hanya juta (ada pemotongan) dan pembagian pemberian dana itu dilakukan pada saat hari pemilihan pencoblosan yang akan menggiring opini masyarakat untuk memilih paslon urut petahana incumbent) agar mendapatkan dana tersebut: bukti surat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten pandeglang yang telah tetapkan sebagai calon tetap oleh kpu pandeglang dengan nomor urut bukti ktp pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang paslon urut bukti ktp, kta dan berita acara sumpah tim kuasa hukum paslon bukti penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang, yang diumumkan pada hari selasa tanggal desember bukti rekapitulasi laporan pelanggaran tim advokasi toni umat bawaslu kabupaten pandeglang pilkada bukti surat pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara ulang dari panitia, bukti pemilihan ulang kecamatan cipeucang kepada kpu kabupaten pandeglang. pada tps desa pasirah kecamatan cipeucang kabupaten pandeglang: bukti rekomendasi pemungutan suara ulang dari bawaslu kabupaten pandeglang kepada ketua panitia pemilihan kecamatan cipeucang kabupaten pandeglang: bukti surat tanda bukti laporan atas dugaan pelanggaran asn bawaslu kabupaten pandeglang, bukti tanda bukti laporan pelanggaran bawaslu kabupaten pangandeglang, bukti tanda bukti status laporan dari bawaslu kabupaten pandeglang bukti daftar desa dan kecamatan dan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara berdasarkan form. model desa kecamatan yang terdampak adanya politisasi asn pada masa kampanye pemilukada pandeglang di, bukti bentuk dukungan paslon petahana) oleh kaur kesra dengan membagikan paket sembako masyarakat, bukti dukungan ketua audisi untuk paslon (petahana), bukti dukungan kampanye camat kades asn) camat subur, bukti bentuk dukungan kepala desa cipinang sdr. muka) dan ketua rt. desa cipinang dengan cara membagi bagikan kalender memasyarakat dengan gambar paslon petahana) kantor desa,gubernur, bupati dan walikota (selanjutnya disebut pemilukada), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasilperolehan hasil suara kepala daerah pemilukada) dan(kepala desa dan rt) dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang terhadap paslon ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah didaftarkan kpu kabupaten kota oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan. bukti bentuk dukungan camat geulis kabupaten pandeglang dan unsur lainnya kepada paslon dengan kampanye terang terangan dengan massa yang mengenakan kaos bergambar paslon petahana), bukti rekomendasi atas pelanggaran netralitas asn sar. suro musisi camat geulis): bukti putusan pandeglang atas kecurangan yang terjadi pada pilkada pandeglang oleh petugas kpps: bukti berita media online tentang vonis pidana pada petugas kpps yang melakukan tindak pidana yaitu melakukan kali pencoblosan pada tpbupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang tahun dalam perkara nomor php.bup xix yang diajukan oleh pemohon atas nama ir. toni mahoni muson dan miftahul tammy, pd. m.m. dengan alasan sebagai berikut:uraiannya tentang kewenangan mahkamah konstitusi poin halaman yang mengatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang mengadilikepala desa dan rt) dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten pandeglang terhadap paslon bahwa pemohon dalam uraiannya pada poin halaman mengatakan mahkamah konstitusi dalam menangani perkara sengketa pemilukada harus dapat menciptakan terobosan dalam praktik kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengerahkan asn dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tsm). bahwa sebagaimana uraian diatas terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pada masa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati sudah diatur secara tegas dan jelas padrupakan kewenangan dari badan pengawas pemilihan umum bawaslu) provinsi dan bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi. bahwisebutkan bahwnomorsudahengan demikian menurut memohon pelanggaran terkait tsm merupakan kewenangan dari bawaslu provinsi bantengputusan komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang nomor hk. kpt kpu kab viii tanggal agustus tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang nomor hk. kpt kpu kab viii tentang penetapan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratpandeglang tahun menjelaskan terkait dengan partai politik yang memenuhi syarat mengusulkan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang tahun dan yang mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang tahun jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit dari jumlah kursi dprd kabupaten pandeglang sejumlah kursi yaitu sebanyak kursi dan dengan jumlah suara sah pada pemilihan umum anggota dprd kabupaten pandeglang tahun sebesar bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten pandeglangmemohon menetapkan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun dengan perolehan kursi berdasarkan dukungan partai kebangkitan bangsa sebanyak kursi dan partai persatuan pembangunan sebanyak kursi.( bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten pandeglangpemohon ditetapkan mendapatkan nomor urut sebagai daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun bahwa berdasarkanpada tanggal oktober yang menerangkan jumlah pemilih sebanyak sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki laki (empat ratus enam puluh lima ribu lima puluh satu) dan pemilih perempuan (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) yang tersebar tps, desa, kelurahan dan kecamatan. bahwa berdasarkan rekapitulasi daftar agregat kependudukan per kecamatan dak semester tahunkependudukan kabupaten pandeglang sebanyak (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) penduduk. bahwa sebagaimanamenjelaskan jika kabupaten pandeglang memiliki jumlah daftar pemilih tetap dpt) pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang sebanyak pemilih. bahwa dalam keputusan kpu kabupaten pandeglang dengan menetapkan perolehan suara masing masing pasangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang tahun sebagai berikut: m.m., dan tanto harsono urban, s.e., m.e. pd., m.m. pemohon totalsuarasah 612587su. bahwa cara perhitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan bupati terdapat pada poin berdasarkan lampiran (lima)jika kabupaten dengan jumlah pendudukkabupaten pandeglang yang terdiri dari kecamatan mempunyai penduduk sebanyak (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) penduduk sehingga masuk kategori bahwa perolehan suara yang dilakukan dengan rumus sebagai berikut: perolehan suara: paslon suara paslon suara total suara sah suara cara perhitungan: suara selisih suara paslon dan paslon paslon paslon suara bahwa pemohon selaku paslon memperoleh selisih suara dengan paslon sebanyak (seratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh) suara atau setara dengan atau lebih dari angka atau (tiga ribu enam puluh tiga) suara sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusiiv pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang, tanggal januari yang menyatakan:rhitungan perolehan suara bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang tahun yang diajukan pada tanggal desember pukul wibwajibkan permohonan pemohon untuk ditolakab il(t bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon ap3) nomor span.mk ap3 tanggal desemberdalam perkara perselisihan hasil suara adalah peserta calon bupati dan wakil bupati pemilihan gabungan dari partai politik berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pandeglangpandeglang tahun bertanggal septemberilpemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh kpu: (jika melalui permohonan online). bahwa komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang telah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, melalui surat keputusan komisi pemilihan umum nomor hk. kpt kpu bahwa memohon merujuk pada putusan yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi yang menerapkan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang dituangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.kot xv pemilihan walikota dan wakil walikota kota tasikmalaya, tanggal april yang menyatakuraian tersebut diatas, menurut pihak memohon, permohonan pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu hari kerja sejak diumumkan sebagaimana jo.tenggang waktu perbaikan permohonan menurut memohon, perbaikan pemohon melewati batas waktu dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan juncto pmk pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama (tiga) hari sejak dikirimkannya ap3 kepada pemohon atau kuasa hukum. bahwa pemohon berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon ap3) nomor pan.mk ap3 tanggal desember maka dengan demikian pemohon mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga tanggal desember pada pukul wib. selanjutnya pemohon mengajukan perbaikan permohonan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib. dengan demikian setelah tanggal desember tidak boleh melakukan perbaikan permohonan kembali. bahwa jadwal pemeriksaan pendahuluan atas perkara guo dilakukan pada panel hari jumat tanggal januari pukul wib, pemohon membacakan terkait dengan inti dari permohonan yang diajukan oleh pemohon. bahwa pada persidangan guo pemohon membacakan dalilnya dengan menyebutkan tps desa yang terdapat pada kabupaten pandeglang banyak yang melakukan pelanggaran. pemohon menyebutkan terkait pelanggaran yang terjadi pada tps desa kadudampit, tps desa pijakan, tps desa sukanagara, tps desa angsana, padahal sudah diketahui tidak ada penyebutan dalil tersebut pada permohonan awal maupun perbaikan. pada persidangan pemohon juga menyebutkan bukti s.d padahal bukti yang disahkan oleh sidang panel mahkamah konstitusi adalah bukti s.d bahwa uraian dalil yang dibacakan oleh pemohon tidak sesuai dengan permohonan awal maupun perbaikan dan pemohon telah melakukan penyelundupan perbaikan permohonan sidang pendahuluan dengan menambahkan dalil dalil baru diluar tenggang batas waktu sebagaimana pmk bahwa penambahan dalil dalil baru oleh pemohon semakin diyakinkan ketika pemohon menyebutkan putusan pengadilan negeri pandeglang nomor pid. sus pn. pdl yang mana putusan tersebut baru diucapkan pada tanggal januari sedangkan perbaikan pemohon telah dilakukan pada tanggal desember pukul wib. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut memohon, perbaikan permohonan pemohon yang dibacakan pada persidangan pada tanggal januari telah melewati tenggang waktu perbaikan terhitung sejak hari sejak dikirimkannya ap3 kepada pemohon atau kuasa hukum sebagaimanasehingga patula permohonan pemohon untuk ditolak dan tidak dapat diterima. permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) permohonan pemohon tidak memenuhi syarat pmkmk bahwa pemohon (konvoi dalam persidangan tanggal februari menuliskan nama nama kuasanya pada halaman tanpa disebutkan nomor kartu tanda anggotail. objek yang didalilkan oleh pemohon tidak jelas menurut memohon, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan: bahwa terhadap dalil pemohon pada poin halaman pada intinya mendalilkan jikamemohon sudah secara jelas merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang salah satu tugas, wewenang dan kewajibannya melaksanakan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang provinsi banten dan bukan sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung. bahwa uraian dalil yang dituangkan dalam permohonan pemohon tidak dapat dibaca secara jelas dikarenakan banyak terjadi kesalahan pengetikan yang tidak sesuai dengan eyd (ejaan yang disempurnakan) sesuai dengan tata bahasa indonesia yang baik dan benar. bahwa keputusan nomor hk. kpt kpu kab x11 merupakdan bukanlah merupakan keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung.( bahwa pemohon secara sadar telah mendalilkan kesalahan yang sangat fatal terhadap dalil pada poin halaman sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dan sangat membingungkan karena disatu sisi pemohon mempermasalahkan rekapitulasi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang, namun pemohon menyatakant dinyatakan tidak dapat diterima. il. pemohon tidak jelas dalam menguraikan dasar permohonan menurut memohon, permohonan pemohon poin pada halaman yang didalilkan dalam permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan: bahwa terhadap dalil pemohon pada poin halaman yang menyatakan bawaslu kabupaten pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sebagaimana tugas dan wewenang sebagaimana yang diamanatkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. bahwa pemohon telah keliru dalam menjadikan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum sebagai dasar dari argumentasi hukum permohonannya, sedangmembuktikan bahwa pemohon tidak menguasai persoalan secara mendalam. dengan demikian menurut memohon, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. iv. pemohon tidak memahami kewenangpada intinya mendalilkan dengan meminta memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) kabupaten pandeglang diakibatkan terjadi pelanggaran selama proses kampanye serta masalah netralitas asn dalam upaya pemenangan salah satu paslon yakni nomor bahwa terkait dengan petit pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran proses kampanye terkait dengan netralitas asn tidak relevan terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi dikarenakan dugaan netralitas asn merupakan bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tsm) merupakan kewenangan yang seharusnya diadili oleh badan pengawas pemilihan umum bawaslu) provinsi sesuai dengmohon seharusnya mengetahui jikohon seharusnya menyampaikanbantenpemohon seharusnya mengetahui terkait dengan aturan dalam perbawaslu tahun menyebutkan jika dalam melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tsm,hwa pemohon seharusnya mengetahui terkait dengan aturan perbawaslu tahun yang menyebutkan jika bukan mahkamah konstitusi. bahwa seharusnya pemohon dalam hal ini menyadari terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi yang diatur dalam uuddengan demikian petit yang didalilkan pemohon menurut memohon, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur sehingga patula untuk ditolak. pemohon tidak memahami sifat keputusmendalilkan . sehingga pemohon dalam hal ini secara tidak langsung memberikan uraian jika terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi. bahwadengan demikian secara tegas telah dijelaskan dan diatur dalam undang undang jika tidak ada upaya hukum dalam bentuk apapun baik berupa verzet, banding atau kasasi atas putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusila untuk ditolak. vi. permohonan pemohon antara polita dan petit tidak sinkron menurut memohon, antara polita dan petit yang dimohonkan oleh pemohon sebagai mana dalil permohonan yang telah diuraikan dalam pokok permohonan pada halaman hingga dan petit poin pemohon pada halaman tidak jelas dengan alasan: bahwaabupaten pandeglang bukan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pandeglang. bahwa pemohon pada petitumnya nomor pada halaman mendalilkan:kecamatan kabupaten pandeglang atau tps yang diduga melakukan pelanggaraabupaten pandeglang. pemohon dalam dalilnya juga tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil pengbahwaiterima, diperiksa, dan diputus oleh bawaslu provinsi dalam jangka waktu hari.pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupatipada hari jum'at tanggal desember pukul wib mahkamah konstitusimahkamah konstitusi dalam menangani sengketa pemilukada harus dapat menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan berkomitmen tinggi atas praktek kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengerahkan asn dengan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif tsm), mahkamah konstitusi tidak sekedar menghitung selisih dari hasil penghitungan akan tetapi harus menggali, menilai dan mengadili hasil perhitungan hasil perolehan suara yang diakibatkan oleh pelanggaran sesuai permohonan guo. bahwa dalam keputusannya sebagaimana dimaksud dalam surat keputusa(pukul wib),isi!) tahun sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara paslon nomor urut irna narulita, se., dan tanto harsono urban, se.,me dan paslon nomor urut ir. h.toni mahoni muson dan miftahul tammy pd, mm:ola penanganan tindak pidana pemilihan dibentuk sentra penegakan hukum terpadu yang mana melekat pada bawaslu, bawaslu provinsi, dan panas kabupaten kotabahwa terhadap dalil pemohon mengenai, menurut memohon tidak benar dengan alasan sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon pada poin halaman pemohon dalam uraian pokok permohonannya mendalilkan terkait dengan. bahwa terkait dengan, memohon mengikutidalam keputusan komisi pemilihan umum nomor pp. kpt kpu 1syarat pembentukan ppk mempertimbangkan komposisi tokoh masyarakat, masyarakat umum dan atau pelajar atau mahasiswa dengan persyaratan usia paling rendah tahun. bahwa keputusan komisi pemilihan umumsyarat pembentukan ppk guna menjaga netralitas, ppk tidak menjadi anggota partai politikpernyataan. berdasarkan pedoman teknis yang terdapatbagi anggota ppk yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh kpu kabupaten kota, harus menandatangani pakta integritas. bahwa rangkaian tahapan yang dilakukan oleh memohon dalam pembentukan ppk melewati beberapa tahap yang ketat. berdasarkantanggal maret tahapan pembentukan ppk diantaranya meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota ppk, penerimaan pendaftaran calon ppk, penelitian administrasi calon anggota ppk, seleksi tertulis calon anggota ppk, wawancara calon anggota ppk, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota ppk yang masing masing tahapannya mempunyai tenggat waktu tersendiri. bahwa atas dalil pemohon yang mendalilkan jika memohon sebagai penyelenggara terutama tidak professional sangatlah tidak mendasar, karena dalam hal ini memohon menjalankan pedoman sesuai denganpersyaratan sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan serta kelengkapan dokumen untuk seleksi sebagai calon anggota panitia pemilihan kecamatan.hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratankelulusan hasil seleksi administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis.(ll tentang hasil seleksi tertulismuat pengumuman terkait dengan kelulusan hasil seleksi tertulis yang kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. bahwa memohon telah mengeluarkan surat pengumuman nomor pp. pu kpu kab tentang hasil seleksi wawancarangumumkan nama nama calon anggota panitia pemilihan kecamatan yang telah lulus seleksi wawancara.( bahwa memohon telah mengeluarkan surat pengumuman nomor pp. pu kpu kab il tentang calon anggota panitia pemilihan kecamatan ppk) terpilih pasca hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat tahap pada pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun tanggal februari yang isinya calon anggota panitia pemilihan kecamatan ppk) akan mengikuti pelantikan dan penandatanganan pakta integritas. (t bahwa selanjutnya memohon mengeluarkan surat keputusan nomor hk. kpt kpu kab! ! tanggal maret tentang penetapmenetapkpada maret dengan masa kerja panitia pemilihan kecamatan selama (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal maret sampai dengan november bahwa memohon telah sesuai dengan pedoman teknis yang tercantumatas uraian dalil tersebut, maka telah jelas jika dalil uraian yang mengatakan memohon sebagai penyelenggara tidak professional sangatlah tidak mendasar dan terkesan mengada ngada sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk ditolak. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai terjadinya indikasi pelanggaran kode etik aparatur sipil negara asn) kabupaten pandeglangpemohon dalam uraian pokok permohonannya mendalilkan terkait dengan pelanggaran kode etik asn kabupaten pandeglang serta menjabarkan yang dilanggar atas ketidaknetralan asn yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslonterdapat pengenaan sanksi moral bagi pegawai negri sipil yang melakukan pelanggaran kode etikmengatur terkait dengan majelis kode etik yang melakukan pemeriksaan bagi pegawai negri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik. bahwa dalam angka jo.alam angka jo. peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil menyebutkan jika hukuman disiplin berat diberikan kepada asn yangkait dengan perangkat yang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi asn daerah kabupaten yang melakukan tindakan tidak disiplin adalah pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten sebagaimana peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil. bahwa untuk pelaksanaan hukuman disiplin bagi asn selanjutnya telah diatur dalambupati pandeglang juga telah melakukan langkah preventif untuk menjaga netralitas asn kabupaten pandeglang yakni dengan mengeluarkan surat edaran nomor um pada tanggal juni tentang netralitas bagi asn dan pegawai bumi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang yang dihembuskan kepada memohon yang pada intinya bupati pandeglang telah menghimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik daerah bumi) agar menjaga netralitas dan dilarang memberikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati pandeglang. bahwa memohon dalam mengantisipasi ketidaknetralitasan asn juga telah melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan surat himbauan nomor pl. sd kpu kab ix tanggal september terkait dengan himbauan kepada pasangan dan tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang tahun mengenai penerapan protokol kesehatan dan larangan kampanye. himbauan untuk menjaga netralitas asn tersebut tercantum pada nomor huruf (t bahwa untuk menjaga netralitas asn pada kabupaten pandeglang, sekretariat daerah pemerintah kabupaten pandeglang mengeluarkan surat edaran nomor bkd pada tanggal november tentang netralitas aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang kepada kepala organisasi perangkat daerah se kabupaten pandeglang yang ditujukan kepada kepala organisasi perangkat daerah se kabupaten pandeglang untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan menjaga netralitas pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bahwa berdasarkan uraian dalil dinama nama oknum aparatur sipil negara yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku aparat yang dilakukan aparatur sipil negara asn), menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon pada poin halaman pemohon membuat nama nama terkait asn yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. pemohon diantaranya pada nomor dan menyebutkan olis sholihin selaku ketua pssi kabupaten pandeglang dan haji hadi ma'ani selaku ketua mui kabupaten pandeglang sebagai asn yang melakukan pelanggaran kode etik. bahwa menurut memohon, atas dalil tersebut sangatlah memaksakan dan mengada ngada dengan menyebutkan ketua pssi kabupaten pandeglang dan ketua mui kabupaten pandeglang sebagai aparatur sipil negara. bahwa menurut surat keputusan majelis ulama indonesia provinsi banten nomor kep. xi sk x tanggal oktober tentang pengukuhan dewan pimpinan majelis ulama indonesia mui) kabupaten pandeglang masa khidmat haji hadi ma'ani dikukuhkan sebagai ketua umum mui kabupaten pandeglang. nama perolehan dan tanto harsono urban, se.,me muson dan miftahul tammy pd, bahwa mahkamah konstitusi dalam memutus setiap perselisihan hasil pemilukada sebagaimana telah menjadi yurisprudensi, mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tapi hendaknya juga memeriksa dan mengadili proses pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan sura tsm), oleh sebab itu walaupun dalam undang undang yang dapat diadili oleh mahkamah adalah hasil penghitungan yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, akan tetapi haruslah juga dinilai dari proses dalam tahapan kampanye sampai tahap pemungutan suara yang harus digali atas dasar keadilan dalam pemilukada kabupaten pandeglang sebagaimana pemohon telah sajikan dalam permohonan ini, telah digambarkan beberapa pelanggaran yang telah terjadi dan berlangsung secara serius yang telah asas asas pemilukada yang jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh undang undang. bahwa mahkamah konstitusi harus memastikan dalam rangka melaksanakan pemilukada yang asas uber dan judul tidak boleh ada salah satu pasanganpun yang diuntungkan oleh adanya praktek kecurangan, pelanggaran terutama dilakukan oleh calon incumbent yang cenderung selalu diuntungkan, sehingga cukup beralasan mahkamah konstitusi dapat menilai secara cermat penuh rasa keadilan dapat menilai untuk perolehan suara yang dihasilkan dari penggalan pelanggaran tersebut, sehingga dalam putusan yang mengabaikan hanya berdasarkan perhitungan suara tanpa melihat proses yang hasilkan dari kecurangan maka putusan tersebut menurut pemohon sangat jauh dari nilai nilai keadilan dan demokrasi. bahwa selama masa kampanye pemilukada pandeglang berlangsung banyaknya indikasi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku aparat bahwa menurut angka peraturan presiden nomor tahun tentang bantuan pendanaan kegiatan majelis ulama indonesia. bahwa olis sholihin selaku ketua pssi kabupaten pandeglang, merupakan pensiunan pegawai negeri sipil pada pemerintah kabupaten pandeglang sesuai dengan keputusan bupati pandeglang nomor kep. bkd tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal maret bahwa pssi merupakan persatuan sepak bola seluruh indonesia merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia, terdaftar jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas yang bertanggung jawab mengelola sepak bola indonesia dan tidak ada hubungannya dengan aparatur sipil negara. bahwa menurut angka undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara,hwa olis sholihin merupakan pensiunan asn dan jabatanya sebagai ketua pssi pandeglang tidak ada kaitannya sebagai asn pada pemerintah kabupaten pandeglang. bahwa haji hadi ma'ani merupakan ketua mui kabupaten pandeglang juga tidak ada kaitannya dengan asn pemerintah kabupaten pandeglang. bahwa atas hal demikian, uraian dalil pemohon sangat mengada ngada dan terlalu memaksakan sehingg. bahwa pemohon dalam menguraikan terkait dengan bawaslu yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan banyak melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu telah keliru dikarenadalil pemohon tidak mendasaralil pemohon makjika pemoho sangatlah tidak mendasar. bahwa dalil pemohon dalam uraiannya tidak mendasar, dikarenakan atas terhadap atas hal tersebut dalil pemohon sangat mengada ngada jika pemohon tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satupun yang masuk rekomendasi unsur pidana pemilu atau pun administrasi karena atas laporan pemohon telah diakomodir oleh bawaslu kabupaten pandeglangyang mengklaim jika pemohon merasa sangat dirugikan, dilecehkan dan diabaikan hak konstitusionalnyamerasa dirugikan, dilecehkan dan diabaikan hak konstitusionalnya sangatlah tidak mendasar. bahwa dalil pemohon dalam uraiannya tidak mendasar, dikarenakan atasatasatas hal tersebut sangatlah tidak masuk akal jika pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, dilecehkan dan diabaikan karena bawaslu kabupaten pandeglang telah mengakomodir seluruh laporan pemohon. bahwa uraian pemohon yang menyimpulkan jika keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pandeglangertanggal desember tidak sah sangatlah tidak relevan dikarenakan pemohon tidak mendalilkan terkait dengan perselisihan hasil yang mana merupakan ranah bagi mahkamah konstitusi untuk menyelesaikanterkait dengan psu tps desa pasirah kecamatan cipeucangtelah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada pemilukada bupati dan wakil bupati pandeglang tahun terbukti dengan adanya pemungutan suara ulang psu) yang dilaksanakan pada tps desa pasirah kecamatan cipeucang. bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan pada poin halaman jika banyak terjadi praktek kecurangan yang terjadi terstruktur sistematis dan massif yang mana menghasilkan suara terbanyak bagi pasangan calon nomor berdasarkan keputusan nomor hk. kpt kpu kab xi1bahwa dilaksanakannya psu tps desa pasirah yang beralamat kp. cilincing dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten pandeglang nomor k.bt bawaslu pdg il tanggal desember bahwa surat rekomendasi bawaslu kabupaten pandeglang nomor k.bt bawaslu pdg il tanggal desember menjelaskan alasan dilakukannya psu pada tps desa pasirah pada mulanya terdapat laporan hasil pengawasan pengawas tps terkait keadaan tps cipeucang dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan bawaslu kecamatan cipeucang terdapat pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh anggota kpps yang menyebabkan untuk dilaksanakannya psu, kecamatan cipeucang kepada ketua panitia pemilihan kecamatan cipeucang atas pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh anggota kpps. (t bahwa atas adanya rekomendasi bawaslu kabupaten pandeglang nomor k.bt bawaslu pdg il tanggal desember selanjutnya panitia pemilihan kecamatan pada kecamatan cipeucang berkirim surat kepada memohon dengan nomor surat ppk ogan komering ulu, provinsi sumatera selatan, tahun diajukan oleh: barisan pemantau pemilu sumatera selatan bp2ss), yang diwakili oleh: nama trendi alhasil jabatan ketua alamat jalan mayor iskandar lorong melati kampung baru rt. kelurahan kemalaraja, kecamatan baturaja timur, kabupaten ogan komering ulu, provinsi sumatera selatan: berdasarkan surat kuasa khusus kesemuanya adalah advokat pengacara pada kantor hukum jlo jago law office beralamat komplek griya satria blok jalan ksatria letkol musin samsudin, sukawintan, sukabangun, rt. rw. kelurahan sukajaya, kecamatan sukabumi, kota palembang dan surat kuasa khusus berandrean saifuddin, s.h., roy gita saputra, s.h., dan tri julian syambuaga, s.h., kesemuanya adalah advokat pengacara dan asisten advokat pengacara pada prangko dan partner' tanpa alamberalamat jalan jenderal yani km. kelak bidang langit, kecamatan baturaja timur, kabupaten ogan komering ulu: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada sofyan yusfiansyah, s.h., devi yulianto, s.h., tangani, s.h., cil, hiduplah, s.h., dan rinaldi alwi, s.h., kesemuanya adalah advokat dan kuasa hukum pada kantor hukum shs law firm beralamat jalan residen abdul razak kompleks phd nomor rt. rw. kecamatan kaliwonkurang azis alamat jalan prof. dr. hamka nomor rt. rw. kelurahan sukaraja, kecamatan baturaja, ogan komering ulu nama drs. johan antar, s.h., m.m. alamat jalan dusun baturaja rt. rw. kelurahan baturaja lama, kecamatan baturaja timur, ogan komering uluberdasarkan surat kuasa khusus nomor sk khusus php i tanggal januari memberi kuasa kepada saiful mizan, s.h. (nia: dan terima, s.h. (nia: advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum mizan yusuf rekan yang beralamat jalan yani rt. tanjung baru, kecamatan baturaja timur, kabupaten ogan komering ulldrs. kurang azis total suara sah arogan bahwa berdasarkan alat bukti yang akan diajukan pemohon dalam permohonan ago, hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon nomor urut adalah tidak sah, berdasarkan alasan sebagai berikut: praktik politik uang money politic) dan mobilisasi pejabat struktural dalam lingkungan pemerintah kabupaten oku yang terjadi di: kelurahan sukawati, kecamatan baturaja timur, kabupaten ogan komering ulu: pelaku terdiri dari orang yang bernama dan atas perintah lurah sukawati ardiansyah., se) dengan cara membagikan uang kepada warga calon pemilih untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati oku nomor urut masing masing diberikan sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), total keseluruhan jumlah uang yang dibagikan dalam peristiwa tersebut lebih kurang sebesar rp. (tiga belas juta rupiah), kejadian ini telah dilaporkan bawaslu kabupaten oku, serta kelurahan kelurahan lainnya dalam wilayah seluruh kecamatan kabupaten oku dengan cara yang sama seperti yang terjadi kelurahan sukawati. terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kpps sebagian besar tempat pemungutan suara (tps) pada saat pemungutan dan penghitungan suara, dengan cara petugas kpps memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari satu kali, baik dalam satu tps maupun lebih dari satu tps, cc. terjadi pelanggaran pada saat rekapitulasi kecamatan dalam wilayah kabupaten oku yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan ppk), dengan cara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tps tps yang diduga telah dimanipulasi, terdapat calon pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tidak diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya oleh petugas kpps sekalipun mereka telah memperlihatkan kartu tanda penduduk ktp) dan kartu keluarga kk). terdapat calon pemilih daftar pemilih tetap dpt) yang sudah meninggal dunia, pindah alamat kabupaten lain, diluar kabupaten oku dan alih status menjadi anggota tni dan polri. terdapat saksi pasangan calon nomor urut tps yang berstatus sebagai ketua rukun tetangga rt) atas nama gunawan desa tanjung makmur, kecamatan sinar peninjauan, kabupaten oku, peristiwa serupa terjadi pula dihampiri sebagian tps dari tps dalam pilkada oku bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan alasan diatas, menurut pemohon penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati oku yang sarat dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif tsm), menjadi sangat beralasan bagipada tahun sertifikat akreditasi dari kpu kabupaten ogan komering ulu nomor pp. .rk kpu kab xii tanggal desember bukti fotokopi foto dugaan money politik: bukti video dugaan pembagian uangtahun sebagai peraih perolehan suara terbanyak drs. kurang azis dan drs. johan anwar, s.h.,m.m), tertuang dalam keputusan memohon nomor: hk. kpt kpu kab xlahwayang mempengaruhi secarabahwa pemohon dalam dalil dalil permohonannya mengungkap adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tsm), sertkpuyang menyatakan:secara terstruktur, sistematis dan masif. dengan demikian yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon adalah bawaslu kabupaten ogan komering ulu bukan mahkamah konstitusi.) . bahwa dugaan pelanggaran dimaksudkan oleh pemohon adalah dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi terkait penghitungan hasil perolehan suara hasil pemilihan, khususnya terkait penambahan dan atau pengurangan perolehan suara kolom kosong dan perolehan suara paslon peraih suara terbanyak, dalil pemohon ini hanyalah sebatas asumsi (perkiraan) tanpa perincian pokok permohonan angka huruf c). pemohon seharusnya mengajukan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi setiap tingkat tahapan penghitungan suara ditingkat tps, kecamatan dan kabupaten dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu tahun bahwa menurut memohon berdasarkan fakta dan dasar aturan:perkara nomor:tahun melainkan dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara. kolom kosongjumlah penduduk dan presentase perolehan suarakolom kosong dengan paslon peraih suara terbanyak perbedaan perolehan suara kpu kabupaten kota bahwa berdasarkan website mahkamah konstitusi republik indonesia dan surat memohon nomor: pl. sd kpu kab il data jumlah penduduk kabupaten ogan komering ulu adalah (tiga ratus enam delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) jiwa buktikolom kosong dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan kurang azis dan drs. johan anwar, s.h.,m.m bahwa berdasarkan keputusan memohon nomor:ukti tanggal desember perolehan suara kolom kosong dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebagai berikut: tabel perolehan suara kolom kosong dan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil ogan komering ulu tahun turut| nama pasanganatn perolehan suara drs. kurang azis bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka jumlah selisih suara antara kolom kosongsehingga permohonan pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.ogan komering uluogan komering ulu rkait ambang batas selisih perolehan suara antara kolom kosongterkait dengan pengajuan permohonan pemohopemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) dalam pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun junto peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahun sehingga permohonan pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima. bahwa dengan demikianxi1 sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, permohonan pemohon layak dinyatakajunto peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahunberdasarkan uraian pokok permohonan pemohon, objek perkara yang dimohonkan tidak memenuhi ketentuan tersebut atas. didalilkan untuk dilakukan pemungutan suara ulangobscura libel), sehingga permohonan pemohon pada perkara nomor:, dengan buktbuktibahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi kecamatan pemohon juga tidak menyampaikan keberatan dan sanggahan, saat rapat tidak ada catatan khusus dari saksi dan pasangan calon pada proses rekapitulasi. semua rangkaian kegiatan rekapitulasi telah dituangkan padbahwa administrasi peserta dan saksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan telah dilaksanakan dengan baik. setiap saksi diwajibkan membawaproses rekapitulasi penghitungan suara ppk berjalan sesuai dengan prosedur dan dapat dibuktikan adanyhingga pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara kpu kabupaten ogan komering ulu berjalan kondusif dengbahwa tidak ada satupun catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi pemohon dan pemantau dilihat darbahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten ogan komering ulu tahun telah dihadiri saksi dan dilengkapi dengan administrasi surat tugas mandatterkait dalil permohonan pemohon tentang adanya daftar pemilih tetap dpt) yang tidak terdaftar dalam dpt, dpt meninggal dunia, pindah alamat dan dpt alih status menjadi anggota tni dan polri pokok permohonan huruf dan e),bahwatelah diuji dan digugat pengadilan tata usaha negara palembang terkait dengan gugatan perkara nomor: ptun plg yang memohon pembatalan atas tersebut, selanjutnya pengadilan tata usaha negara ptun) palembang telah memeriksa dan mengeluarkan penetapan nomor: ptun plg bukti bahwa memohon telah mengeluarkani bukti sebagai bukti komitmen tanggung jawab memohon atas jumlah tps wilayah komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu yang tersebar kecamatan, desa kelurahan. bahwa adanya praktik politik uang, dan mobilisasi asn oleh pemerintah kabupaten ogan komering ulu pokok permohonan huruf a). dalam hal ini, pemohon tidak pernah mendalilkan laporan terkait masalah tersebut badan pengawas pemilu kabupaten ogan komering ulu fakta ini menjelaskan bahwa pokok permasalahan yang didalilkan pemohon hanya berdasarkan asumsi (perkiraan) saja. bahwa berdasarkan ketentuan pengaturan dan peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahun tidak terpenuhi oleh pemohon sebagaimana uraian pengajuan permohonan pemohon tidak memuat alasan alasan permohonan yangfakta dan dasar pengaturan sebagaimana2021permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak jelas obscure libel) atau setidaknya tidak diterima untuk seluruhnyaogan komering ulu nomor: hkyang diumumkan padatahun yang benar adalah sebagai berikut: surat namapasangan gate perhatian suara drs. kurang azipu) ogan komering ulu nomor: pl. sd kpu kab xi1 data jumlah penduduk kabupaten ogan komering ulu tahun bukti fotokopi kpu kabupaten ogan komering uluumpulbukti fotokopi kumpulfotokopi kumpulanfotokopi surat tugas mandat nomor: tim bekerja x1fotokopi penetapan nomor: ptun plg, bukti fotokopidan kepentingan hukum pihak terkait, wib bukti p.t pihak terkaitpasangancaion porolehansuara persentase totisuarasan tasyademi hukum selayaknya ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada pilkada kabupaten ogan komering ulu tahun bahwa, adanya permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu nomor: hk. kpt kpu kab xi1 tentang penetapan perolehan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu tanggal desember pukul wib bukti p.t yang diajukan trendi alhasil ketua barisan pemantau pemilu sumatera selatan apps) register perkara nomor: php.bup xix tentu sangat mengganggu dan merugikan kepentingan hukum untuk dapat dilantik menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu: berdasarkan hal tersebut, dan merujukdan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara nomor: php.bup xix demi hukum, seyogyanyalah yang mulia mahkamah konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menyatakan(legal standing) dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara nomor: php.bup xix dasar dan argumentasi sanggahan pihak terkait terhadap permohonan pemohon. dalam eksepsi mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara diluar perselisihan penetapan hasil perhitungan perolehan suara, bahwa merujukmahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sampai dibentuknya badan peradilan khusus: bahwa terkait apa yang dimaksud dengan permohonan dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah,meskipun dalam permohonannya, pemohon menjadibukti p.t sebagai objek permohonan, namun, pemohon dalam angka iv. pokok permohonan halaman sampai dengan halaman justru secara asumsi mendalilkan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilihan, pemungutan dan perhitungan suara dengan tanpa disertai bukti yang sah secara formil dan materil, hal ini, selain secara kausalitas tidak dapat menjadi parameter seberapa besar akibat yang ditimbulkan terhadap perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu tahun juga secara absolute berdasarkan ketentuan sampai dan sampai dan pendirian mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan menyatakan, mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara money politic dan pelanggaran administrasi meskipun bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm), karena berdasarkan pranata hukum yang ada, baik money politic maupun pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) sebagaimana dalil asumsi pemohon angka iv. pokok permohonan halaman sampai dengan halaman merupakan tindak pidana pemilihan dan pelanggaran administratif yang secara absolute menjadi kewenangan badan pengawas pemilusyarat formil permohonan perselisihan penetapan hasil pemilihan vide pmk tahun bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa perselisihan perolehan hasil pemilihan kepada daerah tahun mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan, secara khusus telah menerbitkbagai hukum acara mahkamah konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan penetapan hasil pemilihan kepada daerah tahun bahwa setelah pihak terkait mencermati secara seksama permohonan pemohon, didapati setidaknya (dua) persoalan hukum yang menyebabkan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah permohonan, halaman dapat pihak terkait jelaskan sebagai berikut: permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil karena diajukan tanpa mengikut sertakan sekretaris jenderal atau sebutan lain: bahwa terkait pihak pihak yang dapat mewakili lembaga pemantau pemilu dalam mengajukan permohonan,tegas dan jelas menyatakan: bahwa telah terang dan jelas, permohonan tanggal desember pukul wib dalam perkara nomor: php.bup xix hanya diajukan oleh satu orang yakni, halaman terbukti secara sederhana dari uraian identitas pemohon pada halaman (satu) surat permohonan yang hanya menguraikan identitas trendi alhasil,tindakan pemohon yang tidak mengikut sertakan sekretaris jenderal atau sebutan lain dalam pengajuan permohonan, terbukti telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara mahkamah konstitusimenghendaki adanya keterlibatan sekretaris jenderal atau sebutan lain dalam pengajuan permohonan, hal tersebut sesuai dengan standar minimal struktur kepengurusan sebuah lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor: tahun tentang organisasi kemasyarakatan, undang undang nomor: tahunidak memenuhi syarat formiltidak memenuhi syarat formil karena tidak menguraikan perselisihan hasil perhitungan suara, bahwa terkait penyusunan permohonan,jelas dan tegas mengatur syarat formil penyusunan permohonan yakni: permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain memuat: aa.perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dan perhitungan suara yang benar menurut pemohonbahwa secara faktual, pemohon dalam surat permohonan tanggal desember angka iv. pokok permohonan halaman sampai dengan halaman dan dalam angka petit permohonan halaman terbukti sama sekali tidak menguraikan tentang adanya perselisihan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan memohon dan pemohon tidak juga menguraikan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon, padahal, hal tersebut merupakan syarat formil sebuah permohonan sebagaimana diatur dalamtidak memenuhi syarat formil permohonan videerdasarkan hal terurai diatasuntuk mengajukan permohonan. bahwa menurut pihak terkait, ada (tiga) persoalan hukum yang menyebabkan pemohon dalam perkara nomor: php.bup xix tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, halaman dapat pihak terkait jelaskan sebagai berikut: tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan ago, bahwlimitation mengatur bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan: huruf menyatakan: pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: aa. b. c. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, bahwa secara faktual, jelas dan sederhana, permohonan dalam perkara nomor: php.bup xix sebagaimana tertuang dalam permohonan tanggal desember jam wib, diajukan oleh pemohon pribadi yakni trendi alhasil yang menjabat sebagai ketua barisan pemantau pemilu sumatera selatan apps), bukan diajukan oleh barisan pemantau pemilu sumatera selatan apps) selaku lembaga yang kemudian diwakili oleh trendi alhasil selaku ketua, halaman dapat dilihat secara jelas dan sederhana dari uraian identitas pemohon pada halaman (satu) surat permohonan:fakta lain yang menunjukkan jika permohonan ago diajukan oleh trendi alhasil selaku pribadi adalah, tidak adanya uraian atau kalimat yang menyatakan jika tindakan trendi alhasil yang menjabat sebagai ketua barisan pemantau pemilu sumatera selatan apps) dalam permohonan perkara nomor: php.bup xix bertindak untuk dan atas nama atau mewakili barisan pemantau pemilu sumatera selatan apps), sebagaimana dapat kita temukan dalam uraian identitas pemohon pada permohonan sejenis seperti pada perkara nomor: php.bup xix perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kutai kartanegara tahun dan perkara nomor: php.bup xvi perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati puncak tahun perkara nomor: php.bup xix yang bertanda tangan dibawah ini: nama hm. jusuf rizal alias mohammad josef ttl kotanopan, juni sumatera utara jenis kelamin laki laki agama islam pekerjaan presiden lsm lira lumbung informasi rakyat) indonesia kewarganegaraan indonesia alamat graha perwira gedung gajah blok a@, jin. dr. rahardjo rahardjo jakarta selatan phone adalah ketua presiden lembaga pemantau lumbung informasi rakyat lira) yang bertindak untuk dan atas nama lira dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai kartanegara tahun perkara nomor: php.bup xvi lembaga masyarakat adat kerukunan masyarakat pegunungan tengah lapak, yang diwakili oleh: nama paus nagoya, s.ip. pekerjaan ketuabahwa, oleh karenghendaki permohonan diajukan oleh lembaga pemantau pemilihan, maka trendi alhasil selaku pribadi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara nomor: php.bup xix mahkamah konstitusitrendi alhasil selaku pribadi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan agkarena tidak memenuhi syarat kumulatif terdaftar dan terakreditasi: bahwa terkait legalitas pemantau pemilihan, huruf dan huruf: huruf'. bahwaantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:bahwangkyang menyebutkan:nur dan wakil gubernur yang ditet.rk kpu kab xi1 yang diperoleh dari kpu kabupaten ogan komering ului. tenggang waktu pengajuan permohonjunctohurufemantau pemilihan yang bertindak sebagai pemohon sebagaimana dimaksud. bahwa merujuk ketentuan dalil diatas, secara yuridis pemantau pemilihan agar sah dan mempunyai legalitas sebagai pemantau pemilihan harus lah berbentuk badan hukum (rechtspersoon) dan memenuhi syarat kumulatif yaknibahwa pemohon, dalam permohonan angka ii. kedudukan hukum pemohon huruf menyatakan, jika pemohon telah terakreditasi komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu oku) vide sertifikat akreditasi pemantau pemilihan nomor: pp. .rk kpu kab xii namun demikian, pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah pemohon merupakan pemantau pemilihan yang terdaftar pemerintahan kabupaten ogan komering ulu oku) atau tidak, dan lebih jauh, pemohon tidak mampu membuktikan jika pemohon merupakan pemantau pemilihan yang terdaftar pemerintahan kabupaten ogan komering ulu oku), halaman terbukti dari tidak dijadikannya tanda daftar lembaga sebagai bukti oleh pemohon: bahwa, oleh karenamerupakan syarat kumulatif bagi pemantau pemilihan untuk mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, maka pemohon yang tidak terdaftar sebagai lembaga pemantau pemerintahan kabupaten ogan komering ulu oku), tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara nomor: php.bup xixketentuan ambang batas maksimal selisih perolehan suara vide undang undang tahun bahwa berdasarkan undang undang tahun tentang perubahan kedua undang undangmilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undang, permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati hanya dapat diajukan mahkamah konstitusi jika memenuhi ketentuan prosentase ambang batas selisih suara sebagai berikut: ne, berdasarkan penetapan perolehan jumlah penduduk suara hasil pemilihan oleh kpu kabupaten bahwa jumlah penduduk kabupaten ogan komering ulu oku) tahun adalah sebanyak jiwa, angka tersebut berada dalam rentang antara lebih dari jiwa dan kurang dari jiwa, maka sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun ambang batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu oku) adalahtunggalebagai berikut: we.|. pasanganealon perolehan suara porsontaso esa sem wan drs. johan antar, 84y9 sh, m.m torisuarasah 1rosa# bahwa berdasarkan hal tersebut, diketahui ambang batas selisih perolehan suara calon bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu oku) tahun adalah: (total suara sah) sebesar suara, sedangkan selisih suara antara pasangan calon drs. kurang azis dan drs. johan antar, sh, m.m peroleh suara terbanyak suara dikurangi kolom kosong suara adalah sebesar suara. atau lebih dari ambang batas selisih suara yakni suara, untuk itu, pengajuan permohonan yang diajukan pemohon, terbukti secara sederhana melampaui ambang batas prosentase selisih suara sebagaimana dimaksudbaikan permohonan pemohon melanggar ketentuan hukum acara mahkamah konstitusi vide pmk tahun bahwa terkait perbaikan permohonan,bahwa hari kerja mahkamah konstitusi menurutitu hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan pemerintah: bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pada hari kamis tanggal desember jam wib melalui daring (online) dan telah tercatat dalam akta pengajuan permohonan ap3) nomor: pan.mk ap3 tanggal desember bukti p.t bahwa sesuaibaikan permohonan hanya dapat diajukan oleh pemohon paling lama (tiga) hari kerja, dan jika dicocokkan dengan tanggal dan hari diajukannya permohonan oleh pemohon, maka rentang waktu tiga hari kerja yang diperkenankan menurut hukum bagi pemohon untuk melakukan perbaikan yakni paling lambat jatuh pada hari senin tanggal desember bahwa berdasarkan cap register perbaikan permohonan yang dilakukan mahkamah konstitusi, secara factual diketahui, perbaikan permohonan diajukan pemohon pada hari rabu tanggal desember jam wib, atau sederhananya lebih dari (tiga) hari kerja sejak diterimanya akta pengajuan permohonan ap3) nomor: pan.mk ap3 tanggal desember bukti pt untuk itu, terbukti secara sederhana, pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan pemohon, telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksudbaikan permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara nomor: php.bup x1x tidak dapat diterima (niet ontvanklijk verklaard): dalam pokok permohonan pemohon bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonan kecuali dinyatakan sebaliknya didalam keterangan pihak terkait, karena secara substantif dalil dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara bersifat asumsi, tidak beralasan hukum dan tidak disertai dengan bukti bukti yang sah: bahwa pihak terkait mohonihak terkait pada pokok permohonan, bahwa berdasarkan keputusan memohon nomor: hk. kpt kpu kab il tanggal desembertabel rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten wol. pasangancaton perolehan suara persentase drs. kurang azis totlsuarasan o| o17osaka too bahwa, adapun perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati ogan komering ulu tahun ditingkat kecamatan berdasarkanadalah sebagai berikut: tabel rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan ema wilayah kolom drs. kurang azis kosong drs. johan antar, sh, m.m telumogan 'altubukbatng ditengahatau dari total suara sah, demi hukum haruslah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada pilkada kabupaten ogan komering ulu tahun bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi angka terkait tidak sahnya perbaikan permohonan yang diajukan pemohon diatas, untuk itu, pihak terkait pada pokok permohonan, hanya akan menanggapi dan melakukan sanggahan terhadap dalil dan argumentasi pemohon dalam permohonan tanggal desember khususnya terhadap dalil dalil yang berkaitan dengan pihak terkait, halaman dapat pihak terkait sampaikan sebagai berikut: bahwa pihak terkait menolak dalil pemohon pada pokok permohonan angka yang pada pokoknya menyatakan adanya money politic karena dalil tersebut bersifat asumsi, tidak berdasar dan tidak disertai bukti yang sah, untuk itu harus ditolak: bahwa dalil pemohon pada pokok permohonan angka tentang adanya money politic, merupakan dalil yang tidak benar karena secara factual tidak ada saksi pemohon atau pihak lain dan atau masyarakat luas yang mengajukan keberatan pada pada saat berlangsungnya pemungutan dan perhitungan suara seluruh tps, hal tersebut terbukti dari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang lancar, tertib dan aman seluruh tps yang ada kabupaten ogan komering ulu oku): bahwa selain tidak benar, dalil pemohon pada pokok permohonan angka tentang adanya money politic,raktek money politic adanya kausalitas antara money politicadanya money politic.soalan sebagaimana dimaksudrkara money politic karena berdasarkan pranata hukum yang ada money politic merupakan tindak pidana pemilihan terbukti bersifat asumsi, tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak:kurang azis total suara sah arogan bahwa hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon nomor urut adalah tidak sah karena diduga perolehan suara yang dapat tps dikarenakan money politik yang terjadi setiap tps, hal ini berdasarkan dari video dan foto yang didapat oleh pemohon seperti terjadi kelurahan sukawati, terdapat oknum yang membagikan uang, dimana sampai sekarang kejadian tersebut masih diproses bawaslu kabupaten ogan komering ulu. sehingga dari bukti tersebut telah dapat membuktikan diduga terjadi kecurangan dan pelanggaran dilakukan oleh pasangan nomor urut mendapat suara tps,, untuk itu harus ditolak: bahwa pemohon pada pokok permohonan angka telah mendalilkan bahwa perhitungan suara yang ditetapkan memohon berdasarkan rekapitulasi yang salah dan tidak sesuai denganuntuk itu, meskipun dalil ago berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang menjadi kewenangan memohon, namun, mengingat secara langsung tuduhan kesalahan rekapitulasi: bahwa pihak terkait secara tegas menyatakan dalil pemohon tidak benar dan tanpa pijakan yang jelas, karena secara factual, pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati ogan komering ulu tahun tanggal desember telah dilaksanakan sesuaibahwa, bukti sederhana yang menunjukkan dilaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan ketentuan, adalah tidak ada keberatan dan atau sanggahan baik lisan maupun tertulis yang diajukan baik oleh saksi pemohon maupun oleh masyarakat luas pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diseluruh tps sehingga pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman, bahwa, selanjutnya, pada tahap rekapitulasi, pihak terkait juga menyatakan rekapitulasi telahbahwayang menyatakan rekapitulasi yang dilaksanakan memohon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, merupakan dalil yang bersifat asumsi, karena selain pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci dimana letak kesalahan, kapan terjadinya kesalahan, dimana kesalahan itu terjadi, bagaimana bentuk kesalahan itu, dan siapa pelaku yang melakukan kesalahan berdasarkan bukti yang sah, pemohon juga tidak menguraikan rekapitulasi yang benar menurut pemohon: dengan lain perkataan, dalil pemohon jika tidak boleh dikatakan dengan omong kosong, maka terang dan jelas terbukti sebagai dalil yang asumsi. bahwa, lebih lanjut, sebagaimana telah pihak terkait uraikan diatas, rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon,halaman terbuktijugatentang adanya pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis dan massif tsm) dengan menggunakan aparat pemerintahan, meskipun merupakan dalil yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan bawaslu kabupaten ogan komering ulu, namun, mengingat secara langsung tuduhan, bahwa mengingat sanksi bagi pelaku pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tsm) adalah sangat serius berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilihan, untuk itu, perbawaslu tahun mengatur secara ketat laporan tentang pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tsm) dengan mewajibkan dipenuhinya syarat formil dan materil untuk dapat diterima dan diproses, antara lain harus memenuhi secara kumulatif sifat terstruktur, sistematis dan massif, dengan disertai minimal (dua) alat bukti yang sah serta secara teknis laporan harus diajukan paling lama (tujuh) hari kerja sejak diketahui pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm): bahwa merujuk hal tersebut, secara tegas, pihak terkait menyatakan dalil pemohon angka tentang adanya pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis dan massif tsm), merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa pijakan yang jelas, mengingat secara factual, sepanjang pelaksanaan pilkada kabupaten oku tahun tidak ada laporan masyarakat kepada bawaslu dan atau gakumdu kabupaten ogan komering ulu yang memenuhi syarat formil dan materil tentang adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) terutama yang berkaitan dengan pihak terkait: bahwa selain tidak benar, dalil pemohonelanggaran dan atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm),, tentang adanya kausalitas antara kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm)kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm):masalahanlanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) karena berdasarkan pranata hukum yang ada kecurangan dan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) merupakan pelanggaran administrasipetit berdasarkan uraian dalil dan argumentasi sebagaimana terurai atas, dengan rendah hati pihak terkait memohon kepada yang mulia mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang kamarnya antara lain: hk. kpt kpu kab x11 tanggal desember jam. wibogan komering ulu oku)bukti pt fotokopi. wib: bukti pt fotokopi akta pengajuan permohonan ap3) nomor: pan.mk ap3 tanggal desember bukti pt fotokopit fotokopiizin dan syaiful bahari terlahir),, i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten ogan komering ulumenyatakan bahwa hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut2 adalah tidak sah dikarenakan terjadinya money politic setiap tempat pemungutan suara tps). bahwa terhadap pokok permohonan pemohon,sebagaimana didalilkan pemohon pada romawi iv, angka sampaiogan komering ulu tidak ditemukan dugaan pelanggaran money politic yang terjadi didalam proses pelaksanaan tahapan masa tenang pada tanggal sampai dengan tanggal desember hal ini dibuktikan dengan keterangan yang ada didalam form laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten ogan komering ulu yang menyatakan tidak didapatkan temuan dugaan pelanggaran money politic yang terjadi pada saat pelaksanaan tahapan masa tenang.( bukti pk bahwa bawaslu kabupaten ogan komering ulu oku) menerima dua laporan mengenai dugaan money politics pada tanggal desember yakni atas nama izin dan atas nama syaiful bahri. bukti pk bahwa kedua laporan yang disebutkan dalam angka (dua), tidak registrasi oleh bawaslu kabupaten ogan komering ulu oku), karena tidak memenuhi syarat materiil. pelapor sudah diberi kesempatan untuk melengkapi syarat materiil berupa bukti paling lama (dua) hari. alih alih memenuhi persyaratan pelapor pada tanggal desember mencabut laporannya.( bukti pk bahwa setelah pelapor mencabut laporannya, bawaslu kabupaten oku pada tanggal desember berdasarkan rapat pleno memutuskan laporan kedua pelapor tidak registrasi yang dituangkan dalam formulir model tentang pemberitahuan status laporan.( bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai rekapitulasi penghitungan suara tps, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil walikotahari selasa tanggal desember berdasarkan hasil yang dituangkan kedalam form laporan hasil pengawasan. bukti pk bahwa pada hari selasa tanggal desember kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara tingkat kabupaten dipastikan tidak ada form keberatan yang diisi oleh saksi calon dan pemantau. secara umum rapat pleno berlangsung sesuai perundang undangan yang berlaku. adapun hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu tahun tertuang dalam surat keputusan kpu kabupaten ogan komering ulu nomor: hk. kpt kpu kab xi11 bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap oleh kpujuni badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu telah1 tentang untuk dapat melaksanakan tahapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih ppp) dengan berpedoman pada peraturan dan undang undang yang berlaku. bukti pk bahwa pada tanggal juli badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan komering ului1 tentang untuk dapat melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian coklat) sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku, dan padayang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. hal ini sudah pernah dilakukan gugatan kepada memohon untuk pembatalan surat keputusan yang ditetapkan oleh memohon tentang penetapan dpt untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulusehingga dpt yang ditetapkan oleh memohon tidak akurat dan diduga dapat digunakan oleh pihak yang tidak mempunyai hak suara tpsn membiarkan saksi dari pasangan calon nomor yang merangkap unsur pemerintah yaitu desa tanjung makmur, kecamatan sinar peninjauan hadir dalam pemungutan dan penghitungan hasil perolehan suara tps. bahwa dari uraian atas diduga telah terjadi pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tsm) dengan cara menggunkan aparat pemerintah desa kelurahan, dan diduga dilakukan hamper seluruh wilayah kabupaten ogan komering ulu. bahwa untuk menjamin terciptanya demokrasi kabupaten ogan komering ulu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanggal yang sama badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu mengeluarkan surat instruksi kepada panitia pengawas pemilihan umum kecamatan se kabupaten ogan komering ulu nomor bawaslu prov.ss pm. vii tentang untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran daftar dan data pemilih serta terjaminnya hak pilih masyarakat dan membuka posko pengaduan diseluruh masing masing wilayah kecamatan se kabupaten ogan komering ulu. bukti pk bahwa badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu melakukan monitoring pengawasan proses pencocokan dan penelitian data pemilih keseluruh kecamatan se kabupaten ogan komering ulu, dan dari hasil pengawasan yang dilakukan ditemukan permasalahan diantaranya adalah perbedaan penulisan nama antara a.kwk dan kartu keluarga, serta salah satu keluarga tidak terdapat a.kwk tps didalam a.kwk ada tps selanjutnya badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu mengingatkan kepada seluruh jajaran pengawas pemilihan umum kecamatan dan panitia pengawas kelurahan desa pkd) untuk memastikan kepada seluruh petugas pencocokan data pemilih ppp) bahwa pemilih yang tidak sesuai kedalam tps nya harus coret dan dimasukan tps yang sesuai dengan tempat tinggal domisili sesuai dengan keterangan yang terdapat pada kartu tanda penduduk elektronik ktp e) nya. selanjutnya dari hasil pengawasan tersebut sudah dilakukan perbaikan oleh ppp yang dituangkan kedalam form hasil pengawasan. bukti pk bahwa saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran php) ditingkat kelurahan desa, pkd menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada pps. selanjutnya didapatkan hasil dari (tiga belas) kecamatan dan (seratus lima puluh tujuh) kelurahan desa serta (tujuh ratus dua puluh lima) tps sebagai berikut: pemilih a.kwk berjumlah pemilih baru berjumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat berjumlah dan perbaikan data pemilih berjumlah bahwa dari hasil pengawasan tersebut telah dituangkan kedalam berita acara ba) daftar pemilih hasil pemutakhiran php) tingkat kabupaten menjadi daftar pemilih sementara dps) dan dituangkan kedalam form hasil pengawasan daftar pemilih sementara dps). bukti pk bahwa pada hari jum'at tanggal oktober bertempat hotel bukit indah lestari baturaja pukul wib, komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu kpu kabupaten oku) melaksanogan komering ulu tahun yang dihadiri oleh ketua dan anggota kpu kabupaten oku, kepala badan kesbangpol kabupaten oku, dandim kapolres oku, dinas pendudukan dan catatan sipil kabupaten oku, pimpinan partai politik se kabupaten ogan komering ulu, panitia pemilihan kecamatan ppk) dan bawaslu kecamatan serta diawasi oleh bawaslu kabupaten ogan komering ulu. adapun jadwal penyampaian rekapitulasi disp oleh panitia pemilihan kecamatan terbagi menjadi (dua) sesi, dan demi menerapkan protokol kesehatan covid sebelum rapat pleno dimulai badan pengawas pemilihan umum kabupaten oku menyampaikan kepada kpu kabupaten oku untuk agar dalih ditampilkan layar screen agar rekap yang dibaca oleh ppk sesuai dengan hasil dalih. maka kpu kabupaten oku menampilkan dalih selama rapat pleno berlangsung, yang selanjutnya dituangkan kedalam berita acaraserta dituangkan kedalam form hasil pengawasan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap. bukti pk berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap, ada satu) kecamatan yang mengalami perbaikan data dikarenakan salah memasukan daftar pemilih a.kwk, dan perbaikan tersebut sudah dilaksanakan oleh kpu kabupaten oku melalui ppk dengan diawasi langsung oleh bawaslu kabupaten oku. selanjutnya didapatkan hasil daftar pemilih tetap kabupaten ogan komering ulu adalah berjumlah (dua lima tujuh satu delapan delapan) dengan rincian laki laki berjumlah (satu tiga satu satu tiga tujuh) dan perempuan berjumlah (satu dua enam kosong lima satu) yang tersebar (tiga belas) kecamatan dan (seratus lima tujuh) kelurahan desa dan tujuh ratus dua lima) tps. setelah hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap bawaslu kabupaten ogan komering ulu didapatkan name dan address yang berbentuk excel. maka bawaslu kabupaten ogan komering ulu berserta jajaran dibawahnya melakukan pencernaan name address daftar pemilih tetap. dari hasil pencernaan yang dilakukan masih terdapat data pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih tetap berjumlah seratus tujuh puluh tujuh). maka dari hal tersebut bawaslu kabupaten ogan komering ulu memberikan surat himbauan saran perbaikan kepada kpu kabupaten ogan komering ulu pada tanggal november dengan nomor surat bawaslu prov.ss pm. x1 perihal verifikasi dan penandaan pemilih tms pada dpt. saran perbaikan yang disampaikan sudah ditindaklanjuti oleh komik pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu pada tanggal november sampai dengan november dengan cara mengecek melalui dalih dan menandai pemilih tms. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai saksi dari pasangan calon nomor yang merangkap unsur pemerintah desa tanjung makmur kecamatan sinar peninjauanlaksanaan. hasil pelaksanaan pengawasan kecamatan sinar peninjauan desa tanjung makmur, tidak terdapat saksi paslon yang merangkap sebagai unsur pemerintah daerah. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif tsm)september badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu menghimbau kepada tim kampanye paslon drs. kurang azis dan drs. johan antardihari yang sama badan pengawas pemilihan umum menghimbau kepada pejabat sementara bupati oku dengan nomor surat. tindak lanjut dari surat tersebut, pejabat sementara bupati ogan komering ulu melalui instansi terkait menurunkan alat peraga kampanye calon petahana yang mengandung unsur program pemerintah. bukti pk bahwa dalam kegiatan kampanye tanggal oktober kecamatan lengket ada temuan dugaan pelanggaran kepala desa dan kepala puskesmas dan kepala desa. bahwa pada tanggal oktober jajaran pengawas pemilihan kecamatan lengket melakukan investigasi dan klarifikasi kepada kepala desa dan kepala puskesmas asn) pukul wib bertempat rumah pribadi. dari hasil investigasi penelusuran awal adanya dugaan pelanggaran netralitas asn dan kepala desa, ditemukan fakta dan keterangan sebagai berikut: bahwa benar foto dalam koran media online one.com adalah bapak iklan, skm kepala utd puskesmas tanjung lengkap: bahwa benar bapak allan, skm mengakui tidak mengetahui adanya giat kampanye dan silaturahmi pasangan calon bupati drs. kurang azis dan wakil bupati drs. johan antar, bahwa benar bapak iklan, skm mengakui berada desa tihang pada saat ada kegiatan kampanye dan silaturahmi. dan secara kebetulan pada saatitu yang bersangkutan akan meninjau progress pembangunan poskesdes desa tihang karena beliau kapasitasnya sebagai utd puskesmas tanjung lenyap yang mana desa tihang masih dalam wilayah kerja bapak iklan, skm: bapak iklan, skm mengatakan dirinya berada desa tihang sekitar pukul wib dan langsung menemui bapak rodi rohaniah kepala desa tihang yang saat itu sedang memantau giat kampanye silaturahmi dari kejauhan: bapak rodi rohaniah dalam kapasitas kepala desa yang berinisiatif memantau kegiatan silaturahmi yang berada wilayah desa yang dipimpinnya. dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada instruksi tertulis atau lisan ajakan dari tim maupun paslon untuk ikut alam kegiatan silaturahmi tersebut, bahwa berdasarkan investigasi dari bapak iklan, skm dan bapak rodi rohaniah mengenai berita yang beredar media online koran.com tersebut dijelaskan yang bersangkutan saat itu secara kebetulan bertemu dengan calon bupati bapak drs. kurang azis jembatan desa tihang saat keduanya akan menuju poskesdes yang sedang dibangutanggal november kecamatan lengket ada temuan dugaan pelanggaran netralitas as. jajaran pengawas pemilihan kecamatan lengket melakukan investigasi dan klarifikasi dengan camat lengket yang disinyalir dukung petahana sebagai tim pemenangan sesuai dengan barang bukti pemberitaan media online koran.one.com. setelah melakukan investigasi penelusuran awal adanya dugaan pelanggaran netralitas asn ditemukan fakta dan keterangan yang dihimpun dari saksi dan oknum asn tersebut, dapatlah hal hal sebagai berikut: menyatakan bahwa berita yang termuat dalam media online tidak benar, bahwa tidak benar ada pertemuan yang dilakukan bapak poin ariyanto camat lengket) dengan saudara indrajaya hakim dan saudara jamaluddin saksi) yang menjabat sebagai koordinator kecamatan tim pemenangan kecamatan lengket: bahwa saudara indrajaya hakim (saksi) menyatakan tidak benar ada permintaan bapak poin ariyanto untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat silaturahmi pasangan calon: berdasarkan hasil investigasi dari pihak media online koran.one.com tidak bisa menujukan saksi dan bukti yang menguatkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bapak poin ariyanto selaku aslam pengawasan media sosial whats app tanggal november kecamatan baturaja timur ada temuan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa baturadebaturaja timuraturaden. jajaran pengawas pemilihan kecamatan baturaja timur melakukan investigasi dan klarifikasi dengan kepala desa, calon bupati dan saksi yang mengunggah foto kepala desak grup whatsapp forum masyarakat oku yang disinyalir mendukung petahana dengan barang bukti foto screenshot ari media sosial whats app. setelah melakukan investigasi penelusuran awal adanya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa baturaden, ditemukan fakta dan keterangan yang dihimpun dari saksi dan oknum tersebut, didapatkan hal hal sebagai berikut: bahwa benar foto dalam postingan media social whats app) adalah bapak firdaus kepala desa batu raden kecamatan lubuk raja, bahwa benar bapak firdaus berada disediakdak apat diangkat menjadi karyawan dam lubuk raja yang notabanennya merupakan janji lisan bapak drs. kurang azis sewaktu dia menjabat sebagai bupati ogan komering ulu, dan bapak firdaus tida mengetahui adanya giat atau agenda lainnya disediakan pasangan calon bupati ogan komering ulu, bahwa dalam foto yang terdapat media social menurut bapak drs. kurang azis, tidak ada agenda kegiatan apapun kediamannya hanya membahas terkait masalah desakan warga desa batu raden mengenai perekrutan putra putri daerah undak dapat diangkat menjadi karyawan dam lubuk raja, bahwa benar saudara milan tomi telah mengunggah foto media social grup whats app tetapi saudara milan tomi tidak mengetahui bahwa ada kepala desa dalam foto tersebut, menurut keterangan perangkat desa batu raden kecamatan lubuk raja bahwa bapak firdaus selaku kepala desa berada kediamtuk dapat diangkat menjadi karyawan dam lubuk rajakecamatan sosok buay raya pada temuan dugaan pelanggaran netralitas asn yang dilakukan oleh camat sosok buay rayapsosok buay rayap untuk melakukan investigasi penelusuran informasi awal adanya dugaan pelanggaran netralitas asn. bahwa pada tanggal november jajaran pengawas pemilihan kecamatan sosok buay rayap melakukan investigasi dan klarifikasi kepada sarin selaku yang membawa air mineral yang berlogo pasangan calon pukul sampai dengan wib bertempat rumah pribadi bapak sarin. selanjutnya dihari yang sama pukul sampai dengan melakukan investigasi dan klarifikasi kepada saudara jauhari yang memposting akunsosial media facebook. setelah melakukan investigasi penelusuran awal adanya dugaan pelanggaran netralitas asn, ditemukan fakta dan keterangan sebagai berikut: bahwa benar foto yang diposting akun media sosial facebook) oleh pemilik akun jauhari mari adalah air mineral merk info terdapat tempelan stiker pasangan calon, bahwa benar air mineral tersebut adalah atas permintaan kakak kandung dari saudara oesman yang merupakan simpatisan pasangan calon kepada tim pemenangan pasangan calon, bahwa memang benar saudara muhammad amin balai, s.stp, m.ap hadir acara takzim hari meninggalnya orang tua dari saudara oesman kapasitas sebagai undangan dan bukan pada jam kerja. bahwa benar air mineral yang dipasang stiker pasangan calon tersebut bukan pemberian bapak muhammad amin balai, s.stp, m.ap. bahwa benar air mineral yang dipasang stiker pasangan calon kurang aziz dan johan antar) bukan diantar oleh saudara muhammad amin balai, s.stp, m.ap tetapi diantar oleh andika putra pratama (sopir), keberadaan saudara amin balai, s.stp, map mobil tersebut hanya menumpang karena mobilnya kebetulan sedang rusak. bahwa benar mobil yang digunakan untuk mengantar air mineral yang dipasang stiker pasangan calon tersebut buka milik saudara muhammad amin balai s.stp,m.ap melainkan mobil orang tuadarisaudara muhammad amin balai, s.stp, yang merupakan salah satu simpatisan pasangan calon bekerja.pengasingan kecamatan semidang aji pada tanggal november maka badan pengawas pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu mengelurakansuratlnstruksi nomor181 bawaslu prov.ss pm. x1 tentang instruksi panitia pengawas pemilihan umum kecamatan semidang ajipengasingan. jajaran pengawas pemilihan kecamatan semidang aji melakukan investigasi dan klarifikasi dengan kepala desa pengasingan yang memposting foto selfie memakai masker pasangan calon kurang azis dan johan antar akun media facebook atasnya bapak irwandi. setelah melakukan investigasi, bahwa dalam kapasitas kepala desa pengasingan yang bersangkutan menyatakan tidak melakukan postingan foto selfie dengan tagline berkerja tetap semangat yang bermaksud untuk menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, berdasarkan hasil investigasi dan keterangan bapak irwandi sedang berada diluar kota lahat dalam rangka menghadiri undangan pernikahan saudaranya sedangkan handphone tertinggaldirumah yang beralamat desa pengasingan dan tanpa diketahui bahwa milik pak irwadidimainkan oleh keponakannya dan bapak irwandi tidak mengetahui jika keponakannya memposting foto selfie tersebut.pengasingan kecamatan semidang aji,belatung kecamatan lubuk batang pada tanggal novemberubuk batangelatung. jajaran pengawas pemilihan kecamatan lubuk batang melakukan investigasi dan klarifikasi dengan kepala desa belatung dengan barang bukti foto alat peraga kampanye pasangan calon bersama perangkat desa. setelah melakukan investigasi dikarenakandiduga telah terjadi kecurangan dan pelanggaran serta tidak akibatnya daftar pemilih tetap dpt) dan tidak transparan dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara setiap tahapan rekapitulasisetiap tps yang berjumlah tps yang terdapat kabupaten ogan komering ulu. peti: bahwa benar yang ada difoto tersebut terdapat perangkat desa belatung bahwa benar alat peraga kampanye tersebut bukan perangkat desa yang memasang: bahwa benar kepala desa tidak memerintahkan perangkat desa ntuk memasang alat peraga kampanye tersebut melainkan memerintahkan perangkat desauntuk mengawasi mengapa pemasangan alat peraga kampanye tersebut supaya tidak dipasang ditempat yang menggangu kenyamanan masyarakat,belatung kecamatan lubuk batang, maka disimpulkan bahwa informasi awal tersebut belum ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. demikian keterangan tertulis bawaslu kabupaten ogan komering ogan komering ulu. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten ogan komering bawaslu kab oku pada tahapan masa tenang: bukti pk fotokopi formulir laporan bawaslu kab. oku pada tahapan masa tenang, bukti pk fotokopi surat pernyataan tulisan tangan bermaterai pencabutan laporan oleh pelapor, bukti pk fotokopi formulir a17 pemberitahuan tentang status laporan bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan formulir model bawaslu kab oku pada tahapan rekapitulasi suara. bukti pk fotokopi suratpenghitungan suarapk fotokopi surat himbauan kepada komisi pemilihan umum nomor surat bawaslu prov.ss pm. vii tentang untuk dapat melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian coklat) dan surat instruksi kepada bawaslu kecamatan se kabupaten ogan komering ulu nomor bawaslu prov.ss pm. vii tentang melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemutakhiran daftar data pemilih serta terjaminnya hak pilih masyarakat dan membuka posko pengaduan diwilayah kecamatan masing masing. bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian coklat) bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan tentang rapat pleno rekapitulasi pemilih sementara dps) dan berita acara nomor: pl. ba kpu kab rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan daftar pemilih sementara pemilihan serentak lanjutan tahun komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu bukti pk fotokopi berita acara nomor: pl. ba kpu kabserentak lanjutan tahun komisi pemilihan umum kabupaten ogan komering ulu. serta form hasil pengawasan penetapan daftar pemilih tetap. bukti pk fotokopi surat himbauan nomor: bawaslu prov.ss pm. x1 perihal verifikasi dan penandaan pemilih tms pada dpt. bukti pk fotokopi formulir pengawasan pengawas kelurahan desa pts desa tanjung makmur kecamatan sinar peninjauan., bukti pk fotokopi surat himbauan kepada tim kampanyesurat himbauan kepada pjs. bupati oku nomor bukti pk fotokopi laporan hasil investigasi kecamatan lengket terhadap asn bukti pk fotokopi laporan hasil investigasi kecamatan lengket terhadap camat lengket bukti pk fotokopi laporan hasil investigasi kecamatan baturaja timur terhadap kepala desa baturaden kecamatan lubuk raja bukti pk fotokopi laporan hasil investigasi kecamatan sosok buay raya terhadap camat sosok buay raya bukti pk fotokopi laporan hasil investigasi kecamatan semidang aji terhadap kepala desa pengasingan kecamatan semidang aji bukti pk fotokopi laporan hasil investigasi kecamatan lubuk batang terhadap kepala desa belatung kecamatan lubuk battahun ditetapkan oleh memohon dalam keputusan kabupaten ogan komering ulupihak terkait juga menyatakan bahwa permohonan pemohonpihak terkait berkenaan dengan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena permohonan guoogan komering menyatakan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu hanya diikuti satu pasangan calon, yaitu drs. kurang azis dan drs. johan antar, s.h., m.h. (vide bukti pt 1j. bahwa oleh karena pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering uluogan komering uluabupaten ogan komering ulu tahun berdasarkan sertifikat akreditasi dari kpu kabupaten ogan komering ulu nomor pp. .rk kpu kab xi1 tanggal desember (vide bukti terhadap hal tersebut, dibenarkan pula oleh memohon dalam persidangan tanggal februari bahwa permohonan pemohon hanya diajukan dan ditandatangani oleh trendi alhasil selaku ketua barisan pemantau pemilu sumatera selatan tanpmenyertakan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ad art). terhadap hal tersebut, pada persidangan tanggal januari majelis hakim telah meminta pemohon untuk menyerahkan ad art pemohon, namun pemohon tidak menyerahkan ad art dimaksud kepada mahkamah. lebih lanjut, pemohon pada persidangan tanggal februari tidak dapat hadir baik melalui luring maupun melalui daring sehingga mahkamah tidak mendapatkan kejelasan terkait ad art pemohon. dengan demikian, mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai siapa sebenarnya yang menjadi ketua dan sekretaris yang dapat mengajukan permohonan mahkamah sebagaimana dimaksudkan dalam sub paragraf atas. bahwa selanjutnyogan komering uluogan komering ulu adalah (tiga ratus enam puluh delapan ribu tigaogan komering uinogan komering ulpen mujahidin nip telp: fax: pak digital signature email: imj baba petidore kepulauan, provinsi maluku utara, tahun yang diajukan oleh: nama alauddin adrian alamat jalan rum sosio, rt. rw. kelurahan, tolok, kecamatan tidore selatan. nama muhamad jabar tahu alamat payah, rt. rw. kelurahan payah, kecamatan oba, kota tidore kepulauannomor rl&p xi1 tertanggal desember memberi kuasa kepada rinaldi limas, s.h., advokat dari kantor rinaldi limas partners, yang berkedudukan jalan bandungota tidore kepulauan, berkedudukan rt. rw. kelurahan tomato, kecamatan tidore selatan, kota tidore kepulauan, provinsi maluku utara. berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. sd kpu kot, para advokat dan konsultan hukum serta advokat magangcapt. ali ibrahim, m.h. alamat jalan raya gujarati, rt. rw. kelurahan gujarati, kecamatan tidore selatan, kota tidore kepulauan: nama muhammad seinen, s.e. alamat jalan raya rum, rt. rw. kelurahan rum, kecamatan tidore utara, kota tidore kepulauan,terarmy mulyani, s.h., dr. solar maru hutagalung, s.h., m.h., jimmy mokolensangiskandar yoisangadji, s.h., m.h. dan rustam ismail, s.h., para advokat republik indonesia yang memeriksa perkara ini, memutus perkara gu, mahkamah konstitusi dalam putusan pendahuluan menetapkan perkara guo dilanjutkan pemeriksaannya tahap pemeriksaan materi perkara dengan mengabaikan sarat formil pengajuan gugatan terkait nomoremenangan pilkada. menyatakan tidak sah dan batal berita acara penetapndiskualifikasi pasangan calon nomor urut (dul. kpt kpu kot xisalahudin adrian dan muhammad jabar tahu sebagai walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan terpilih.berita acara rapat pleno penetapan calon walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan nomor pl. ba kpu kot :bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan nomor pl. kpt kpu kotukti fotokopi bukti penerimabukti fotokopi surat pengajuan keberatan pleno rekapitulasi perhitungan suara tanggal desember tentang keberatan pemohon, bukti fotokopi pandangan fraksi fraksi terkait penolakan apbd tertanggal november bukti fotokopi rancangan keputusan dprd kota tidore kepulauan tentang persetujuan atas apbd kota tidore kepulauan tahun anggaran tanggal november yang menggambarkan item dana did tahun senilai rp. disetujui masuk pada penerimaan pembiayaan apbd induk tahun sehingga nilainya menjadi rp. bukti fotokopi surat keputusan dprd kota tidore kepulauan tanggal november tentang persetujuan atas apbd kota tidore kepulauan tahun anggaran bukti fotokopi print out rekening koran kas umum daerah dengan nomor rekening bank bri cabang sosio tidore terkait transaksi dana dalam bulan desember senilai rp. , . hingga saldo akhir pada kas daerah tercatat rp. bukti fotokopi surat undangan pemerintah kota tidore kepulauan terkait sosialisasi tata naskah dinas pemerintah desa pada tanggal desember yang melibatkan semua kepala desa se kota tidore kepulauan yang dihadiri oleh calon wakil walikota nomor urut dan dokumen (foto) kegiatan yang dihadiri oleh calon wakil walikota nomor urut bukti fotokopi hasil cetak foto pertemuan para kepala kepala desa yang dihadiri oleh calon paslon wakil walikota nomor urut bapak muhammad seinen (wakil walikota petahana), bukti cakra padat berisi rekaman percakapan via telepon kadis perikanan yang mengajak ibu salma ahmad kelurahan rum duo pada hari sambut tgl pukul untuk memilih pasangan nomor dengan iming iming memberikan uang. bukti cakra padat rekaman percakapan via telepon kadis pendidikan yang mengancam saudara muhammad satu karena dianggap tidak berpihak pasangan nomor bukti fotokopi hasil cetak foto keterlibatan kabin dispora bapak amin hasan yang mengumpulkan guru guru rumahnya dan mengarahkan mereka untuk memilih pasangan calon nomor urut bukti (tidak diserahkan) bukti cakra padat berisi video kades desa kosa memobilisasi masa pendukung pasangan nomor urut untuk melakukan konvoi setelah perhitungan suara tingkat tps desa kosa. bukti fotokopi hasil cetak foto percakapan via whatsapp kepala dinas dan kadang ekonomi serta kesbangpol kota tidore kepulauan yang dengan terang terang mendukung dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung pasang calon nomor urut bukti cakra padat berisi video pernyataan saudari asti punya warga desa bukit durian yang menerangkan bahwa dirinya diberi uang oleh ibu imelda salah satu tim pemenang pasangan nomor urut dan mengajak dirinya untuk mencoblos pasangan nomor urut dan suaminya diberi uang oleh sekdes desa buku durian untuk memilih pasangan nomor urut namun suaminya menolak pemberian dari sekdes tersebut. bukti lampiran temuan tindak pidana money politic yang didapatkan oleh tim relawan pasangan calon nomor urut kecamatan daratan oba kota tidore kepulauan: bukti cakra padat berisi video temuan tindak pelanggaran dalam bentuk dokumentasi video dan foto yang temukan oleh tim relawan pasangan pasangan nomor urut lapangan, bukti p 21a cakra padat berisi video rekaman pembacaan surat keputusan rapat paripurna dprd kota tidore kepulauan pada tanggal november bukti cakra padat berisi dokumen audio rekaman percakapan rapat evaluasi penyaluran dana covid antara dprd kota tidore kepulauan dan opd pemerintah daerah kota tidore kepulauan tanggal desember dan hasil cetak transkrip: bukti fotokopi surat dari fraksi pkb yang ditujukan pimpinan dprd kota tidore kepulauan tertanggal januari bukti fotokopi hasil cetak rekening koran laporan transaksi rekening bank bri desa antara selatan, bukti fotokopi hasil cetak daftar ekspedisi sp2d badan pengelola keuangan dan aset daerah pemerintah kota tidore kepulauan nomor bertanggal desember bukti hasil cetak berisi bukti sp2d dan dokumentasi foto kondisi bangunan terkini pembangunan gedung serbaguna kelurahan saudara: bukti salinan berita acara kpu kota tidore kepulauan nomor py. ba kpu kot xi1 tanggal desember tentang pembukaan kotak suara, beserta lampiran: bukti surat keputusan struktur tim pemenangan aman ii: bukti cakra padat berisi video rekaman sosialisasi pkh program keluarga harapan) kecamatan oba tengah beserta transkrip narasi video, bukti hasil cetak screenshot percakapan via aplikasi whatsapp antara relawan paslon nomor kelurahan topo bernama bustami mujahidin dengan amin hasan, tanpa tanggal, bukti kumpulan fotokopi surat keputusan mutasi asn lingkup pemerintahan kota tidore kepulauan, bukti hasil cetak dokumentasi foto dugaan keterlibatan kepala dinas pendidikan kota tidore kepulauan dan kepala kelurahan diri pada pertemuan tim pemenangan paslon nomor kelurahan diri: bukti hasil cetak dokumentasi foto dugaan keterlibatan kepala desa dan aparatur desa yang dikirim oleh ketua panwascam oba selatan via whatsapp kepada saudara abdurahim saranaada pokoknya mengandung tiga hal yaitu:nomor (dua) dalam pemilihan kota tidore kepulauan tahun bahwa pasangan calon nomor urut (dua) calon walikota capt. ali ibrahim, s.h. dan calon wakil walikota muhammad seinen, yang merupakan calon petahanaihan wali kota tidore tahun bahwa keputusan kpu kota tidore kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali: bahwa dengan demikian, pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulauan tahunkota tidore kepulauan, bahwa berdasarkan dalil memohon pada angka sampai denganota tidore kepulauan tahun jumlah penduduk kota tidore kepulauan adalah (seratus lima belas ribu delapan puluh sembilan)pt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad seinen, s.eota tidore kepulauakting, ag., pd.,ngangkatan barat nomorota tidore kepulauan, memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan badan pengawas pemilihan umum kota tidore kepulauuraian gugatan permohonan keberatan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa gugatan pemohon harus memenuhi syarat formal besaran selisih suara berdasarkan ketentuan nomor tahun agar tidak tertolak pada pemeriksaan dan putusan pendahuluan, hal tersebut pemohon sangat memahaminya, namun pada perkara guo terdapat satu keadaan hukum baru pada pemilihan umum kepala daerah yang diikuti oleh peserta incumbent. bahwa berdasarkan tabel tersebut atas, pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore diikuti oleh tiga pasangan calon dengan nomor urut basri selama, dan dr. muhammad guntur akting, ag., pd., si.: nomor urut capt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad seinen, s.e., pihak terkait), dan nomor urut alauddin adrian dan muhammad jabar tahu pemohon) bukti dan bukti adapun jumlah suara sah dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulaupasangan calon nomor urut capt. ali ibrahim, m.h. dan muhammad seinen, s.e.,) yang memperoleh suara terbanyak pertamatidore kepulauasudah sepatutnyadalil permohonan pemohon halaman angka angka angka dan angka yang pada pokoknya mendalilkan adanya penyalahgunaan apbd, hingga penyalahgunaan kewenangan sebagai calon petahana merupakan dalil permohonan yang tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara: bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman angka dan angka yang pada pokoknya mendalilkan proses rekapitulasi pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi kabupaten kota tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara. adapun dalil tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi yang sepatutnya dilaporkan kepada bawaslu kota tidore kepulauan bukan kepada mahkamah konstitusi yang muliad): permohonan pemohon error persona bahwa permohonan pemohon pada halaman menyebutkan tiga subjek hukum yang ditarik oleh pemohon menjadi memohon adalah komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan: badan pengawas pemilu kota tidore kepulauan: badan pengawas pemilu provinsi maluku utara: bahwa pmk paling tidak ada empat pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa hasil pemilihan oleh mahkamah konstitusi adalah pemohon, memohon, pihak terkait dan bawaslu sebagai pemberi keterangan: bahwa yang dimaksud memohon diatur secara baku dalam pmk yang menyebutkan bahwa memohon sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kpu kip provinsi atau kpu kip kabupaten kota , bahwa adapun bawaslu kota tidore kepulauan yang oleh pemohon ditarik sebagai memohon adalah pihak pemberi keterangan (vide pkpu 2020j yang oleh pemohon ditarik sebagai memohon adalah pihak terkait divide dan pkpu 2020j: bahwa adapun bawaslu provinsi maluku utara dalam permohonan guo tidak memiliki kedudukan hukum baik sebagai pemohon, memohon, pihak terkait hingga pemberi keterangan. hal ini adalah karena berdasarkan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulauan tahun diawasi oleh bawaslu kota tidore kepulauan bukan bawaslu provinsi maluku utara, bahwa dengan demikian permohonan pemohon error persona, sehingga permohonan guo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard): setelah membaca dalil permohonan pemohon halaman sampai dengan halaman dalil permohonan pemohon terdiri dari dalil permohonan. adapun dari dalil permohonan tersebut yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan memohon dalam menyelenggarakan pemilihan sebanyak dalil permohonan yakni dalil permohonan halaman sampai dengan halaman angka angka dan angkpihak terkait) bahwa dalil permohonan pemohon halaman s.d. halaman angka s.d. angka yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan adb kota tidore kepulauan tahun oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait), dengan cara antara lain: bahwa pihak terkait bersepakat dengan dprd kota tidore kepulauan untuk mendorong dip dana insentif daerah) tahun yang belum dipergunakan sebesar rp. (dua belas miliyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), bahwa terlah terjadi transaksi uang sebesar rp. (empat puluh lima milih,penyalahgunaan dana desa dan mengarahkan asn serta kepala desa kota tidore kepulauan bahwa dalil permohonan pemohon halaman angka s.d. angka mendalilkan bahwa telah terjadi pencairan add yang bersumber dari apbd untuk kepentingan pihak terkait serta penggunaan kewenangan untuk mempengaruhi asn dan kepala desa kota tidore kepulauan demi kepentingan pihak terkait:indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas kpps yakni tidak mengisimohon halaman angka yang mendalilkan terdapat indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas kpps yakni tidakdalil yang tidak benar, bahwa pemohon mengakui dalam dalil permohonannya bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran prosedur tidak berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan: bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran prosedur yaitu(vide adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan adalah bawaslu (vide bahwa selain dalil permohonan pemohon yang tidak berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan namun merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, kenyataannya kpps kota tidore kepulauanseluruh ppk menolak untulainnya pada halaman angka yang mendalilkan seluruh ppk pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan menolak untuk memperlihatnar, bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan se kota tidore kepulauan berlangsung dengan baik sesuai dengan norma hukum pemilihan, yang disaksikan oleh saksi pemohon, saksi pihak terkait dan saksi pasangan calon nomor urut basri selama, dan dr. muhammad guntur akting, ag., pd., si) beserta disaksikan oleh panwascam bukti adapun rekapitulasi tingkat kecamatan yang memiliki keberatan adalah kecamatan tidore dan kecamatan tidore selatan bukti dengan point keberatan saksi pada kedua kecamatan tersebut mengenai pemilih tb, keberatan saksi dimaksud tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. kaitannya dengan hasil perolehan suara, baik saksi pemohon, saksi pihak terkait, saksi pasangan calon nomor urut basri selama, dan dr. muhammad guntur akting, ag., pd., si), serta panwascam tidak memiliki perbedaan (data perolehan suara semua pihak sama). serta, tidak ada rekomendasi atas kejadian khusus ataupun keberatan saksi dari panwascam: bahwa ppk se kecamatan kota tidore kepulauanyang dimilikiotasekalipununtuk membuktikan bahwa kpps mengisi dokumen daftar hadir, bahwa pada umumnya rekapitulasi tingkat kecamatan se kota tidore kepulauan berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bukti pada rekapitulasi tingkat kota tidore, kpu hanya membacakan keberatan saksi tingkat kecamatan dan tidapada halaman angka yang pada pokoknya mendalilkan memohon tidak mauralasan menurut hukum,:keadaan hukum baru tersebut adalah dugaan melakukan tindak kejahatan korupsi pada penggunaan belanja daerah untuk kepentingan pemenangan, dengan pemahaman bahwa, perbuatan tersebut dapat mendongkrak selisih perolehan suara diatas syarat ketentuan pengajuan gugatan, yang selama ini dijadikan indicator diterima atau tidaknya gugatan pada putusan pendahuluan tanpa memeriksa hal hal substantif yang sangat mencederai proses berdemokrasi dan bernegara. meskipun selisih suara pemohon mencapai kurang lebih dengan pihak terkait pada penetapan perolehan suara, namun terdapat permasalahan yang menjadi penyebab pemohon mengajukan gugatan ini, sebagai berikut: bahwa pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (tiga) dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota pada pemilukada" kota tidore kepulauan yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum daerah kpud) danpeserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun bukti p5) bahwaselasalikota kota tidore kepulauan nomor pl. kpt kpu kot x11 tertanggal desember yang surat keputusannya diserahkan oleh kpu kota tidore kepulauan kepada pemohon pada hari selasa tanggal desember bukti p6): bahwdua) yang juga merupakan pasangan petahana, yang mana telah ada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah kota tidore kepulauan dan dprd kota tidore kepulauan untuk mendorong did dana insentif daerah) tahun yang belum yaitu kecamatan tidore dan kecamatan tidore selatan bukti dengan pokok keberatanota tidore kepulauan. terhadap permintaan tersebut, bawaslu kota tidore kepulauanbawaslu kota tidore telah menyampaikan pendapat namun saksi tetap mengajukan keberatan, maka memohon mempersilahkan saksi pemohon dan saksi pasangan calon nomor urut basri selama, dan dr. muhammad guntur akting, ag., pd., si) untuk mencatat keberatan dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk bukti yang pada pokoknya point keberatan saksi mengenai ppk pada saat rekapitulasi tingkat kecamatanahwa karena seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon kecamatan saat rekapitulasi tingkat kota tidore kepulauan tidak mengalami perbedaan dan telah berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan, maka kpu kota tidore mengesahkan hasil rekapitulasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulauan tahudan formulir hasil rekapitulasi kabupaten kota kwk buktwalikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun yang benar adalah sebagai berikut: pama panganan pesan para basri selama, dan dr. muhammad guntur akting, ag., pd., capt. ali ibrahim, dan muhammad seinen, alauddin adrian dan muhammad jabar tahurat kementrian dalam negeri nomor dukcapil, sifat penting, perihal penyerahan agregat kependudukan,n per kecamatan semester tahun bukti fotokopitertanggal desember bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota tidore kepulauanformulir model daftar hadir pemilih kwk:ukti keterangan tertulis ppk se kota tidore kepulauan mengenai proses rekapitulasi kecamatan, bukti fotokopi: formulir daftar hadir kecamatan kwk. mandat saksi pemohon, pihak terkait dan pasangan calon nomor urutdan kecamatan oba tengah, bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan tidore dan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan tidore selatan: bukti fotokopi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk saksi pasangan calon nomor urut formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk saksi pemohon: bukti fotokopi formulir hasil rekapitulasi kabupaten kota kwkfebruari pada pokoknya mengemukaktidore kepulauan tahunnomornomor: bahwa melihat permohonan pemohon dalam polita permohonansedangkan tindak pidana korupsi bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi, melainkan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan tipikor ) sebagaimana diatur dalamketentuerdasarkan hal hal tersebut atas permohonan pemohon ternyata melainkan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan dan nomor pmk sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaara). obyek permohonan pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana telah ditentukan dan diatur oleh mahkamah konstitusi dalam pmk tahun (error object) bahwa permohonan pemohon dalam polita permohonannyapadabahwa obyek sengkeyokok permohonan maupun petitumnya, dalam poin halaman pemohon memohon agar mahkamah konstitusi dalam putusan pendahuluan melanjutkan pemeriksaan dengan mengabaikanilkada. hal ini adalah jelas bukan objek permohonan sebagaimana yang telah diatur pmk tahun sehingga dengan demikierror persona bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan menempatkan badan pengawas pemilu kota tidore sebagai memohon ii, badan pengawas pemilu maluku utara sebagai pihak terkait, hal tersebut jelas error persona, dikarenakan para pihak dalam perselisihan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun telah menentukan bahwa para pihaknya adalah pemohon: memohon: dan pihak terkait. dan. bahwa pmk menegaskandengan demikian permohonan pemohon yang menempatkan bawaslu kota tidore kepulauan sebagai memohon ii, bawaslu provinsi maluku utara sebagai pihak terkait adalah suatu kesalahan dalam menempatkan pihak pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana telah diatur oleh mahkamah,tidak ada satupun dalil dalil pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan penyelenggara pemilihan baik memohon, bawaslu kota tidore kepulauan maupun pihak terkaitdalil pemohon mengenai tuduhan adanya tindak pidana korupsi yang juga dimohonkan kepada mahkamah untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini membuat kabur dan tidak jelas permohonan pemohon mengenai perasaan apa yang hendak dimohonkan pemohon berdasarkan kewenangan mahkamah konstitusi, apakah tentang perselisihan hasil pemilihan atau dugaan tindak korupsi. bahwa perlu pihak terkait tegaskan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi telah diaturcc. tindak pidana yang secara tegas dalam undang undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi bahwa tuduhan pemohon tentangpelakunynomor dan dan dan butir poinnomor dan butir poin pmk yang pada pokoknya mengatur bahwa dipergunakan sebesar rp. (dua belas milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) menjadi silva dan dimasukkan pada apbd induk tahun saat rapat paripurna penetapan apbd dan ditetapkan melalui surat keputusan dprd kota tidore kepulauan nomor: tanggal november tentang persetujuan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tidore kepulauan tahun bukti p7, p3, p9) bahwaid dana insentif daerah) tahun sebagaimana poin (dua) diatas. bukti p10) bahwaukti p10) bahwa pasangan calon nomor urut yang juga pasangan berasal dari pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun bukti p11) bahwa maka bagiimanabutir poin pmk menyatakan bahwa,pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauanyang benar menurut pemohonkota tidore kepulauanyang tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif,nomonomor dan perbawaslu tahun serta perbawaslu tahuntau rekapitulasi suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan adalah tidak memenuhi syarat ketentuan dan nomor pmk butir poin kota dan wakil wali kota tidore kepulauan dengan alasanbasri selama dan akting muhammad senin muhamad jabar tahudata agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota tidore kepulauan, jumlah penduduk kota tidore kepulauan tahun adalah sebanyak jiwa, sehinggtahubukti iv)ota tidore kepulauan tahun adalah sebanyak sehingga dari total suara sah tersebut adalah sebanyak suara, bahwa,sebesar (lima belas persen), hal mana melampaui selisih suara yang ditentukan undang undang, maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas maksimal selisih suara sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun bahwa (2a) tahun menyatakan peserta pemilihan dalam hal ini adalah pemohon calon walikota dan wakil walikota tidore kepulauaengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan (2a) tahun sehingga dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bisapihak terkait adalah pasangan calon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan nomor pl. kpt kpu kot tentang penetapan pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulauan tahun tertanggal september dan keputusan komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan: pl. kpt kpu kot tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulauan tahun bertanggal september dimana pihak terkait terdaftar sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota nomor urut: (dua), bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota tidore noidore kepulauan tahun tertanggal desember jumlah suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: pasangan calon nomor urut (satu), basri selama, spd dan dr. muhammad guntur akting, memperoleh suara: pasangan nomor urut (dua), calon capt. ali ibrahim dan muhammad senin, s.e. memperoleh suara: pasangan calon nomor urut (tiga), alauddin adrian dan muhamad jabar tahu memperoleh suara. dengan rincianadaatau keliru dicoblos jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulauan tahun secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah kota tidore kepulauanwalikota kota tidore kepulauan basri selama, capt. ali selahuadin suara kecamatan spd dan dr. ibrahim dan muhamad sah muhammad muhammad jabar tahu guntur akting senin, s.e. vide bukti pt iii) keputusan mahkamah konstitusi terhadap php nomor php.d viii tentang php kabupaten kotawaringin barat tahun tidak relevan untuk dibandingkan dengan sengketa php kada kota tidore kepulauan tahun yang saat ini pemohon ajukan. bahwa dalam keputusan mahkamah terkait php nomor php.d vii tentang php kab. kotawaringin barat tahun tersebut faktanya jika dibaca kembali hasil putusannya sungguh memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif tsm), artinya dari dokumentasi bukti dan saksi saksi yang dihadirkan memenuhi unsur sehingga mahkamah memutuskan demikian, bahwa fakta yang terungkap dalam putusan guo terkait terhadap pelaksanaan pilkada kab. kotawaringin barat secara alur kronologis dengan disertai bukti, fakta dan saksi yang ada sehingga berujung terhadap adanya kecurangan yang mengakibatkan diciderainya demokrasi terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut maka mahkamah mempertimbangkan ketika unsur unsur yang dimaksud sesuai pada saat disidangkan memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menang dikarenakan terbukti hasil kemenangannya diwarnai kecurangan kecurangan yang terang dan jelas, bahwa sejatinya saat ini pemohon mendalilkan terkait perkara ago tersebut diatas adalah sungguh tidak sesuai atau tidak relevan, bagaimanapun pihak terkait saat ini mengikuti proses pemilihan kepala daerah kota tidore kepulauan tahun sesuai aturan yang berlaku dan dijalankan oleh memohon dengan sangat baik kinerjanya: bahwa tuduhan terkait hal tersebut kepada pihak terkait sungguh sungguh tidak masuk akal (irasional) dikarenakan sudah jelas penggunaan anggaran apbd kota tidore kepulauan tahun sudah seusai penggunaannya dan faktanya pada saat pelaksanaan kampanye, pihak terkait pada saat itu sedang cuti sebagaimana konsekuensi pelaksaan pilkada yakni menciptakan pemilu yang judul maka petahana diwajibkan cuti dari jabatan tersebut, bahwa tuduhan pemohon tentang adanyaam dalil permohonan pemohon pada halaman tersebut yang sungguh sedang berhalusinasi ada isu yang kemudian langsung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak terkait secara mutasi dan mutans sama seperti kasus dari pilkada kotawaringin barat tahun yakni antara lain: dugaan penggunaan anggaran apbd kota tidore kepulauan tahun dugaan memobilisasi perangkat asn dan perangkat desa untuk kemudian memenangkan pihak terkait, dugaan memohon telah melaksanakan kegiatannya tidak judul dan profesional. hal mana dugaan pemohon tersebut hanya bersifat tuduhan yang spekulatif dan diluar konteks obyek perkara sebagaimana telah ditentukan oleh mahkamah. putusan mahkamah nomor php.d viii mahkamah menegaskan tidak akan pernah mengadili sengketa pidana dan sengketa administrasi pemilukada pilkada). bahwa dalam putusan nomor php.d viii mahkamah dalam pertimbangan putusan hasil pemilukada kabupaten pandeglang tel, bahwa semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota tidore kepulauan adalah berdasarkan peraturan menteri keuangan dan peraturan wali kota tidore kepulauan, dimana pihak terkait bukan pengambil kebijakan dalam hal tersebut, dikarenakan pihak terkait telah cuti karena menjadi peserta pemilihan kota tidore kepulauan bukti dan vi), bahwa menurut pihak terkait, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota tidore kepulauan telah dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor nomor ikk. dan peraturan wali kota nomor tahun serta peraturan menteri keuangan nomor pmk. bukti vii s d x), bahwa dikarenakan hal hal yang dituduhkan pemohon berdasarkan dalil dalil yang mengada ada serta bersifat spekulatif, maka sangat beralasan permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak. bahwa berdasarkan hal hal terebut diatas, dengan ini pihak terkait memohon kepada mahkamah agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikutperolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota tidore kepulauan tahun tertanggal desember menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota tidore kepulauan yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara basri selama dan muhammad guntur akting capt. alilbrahim dan muhammad senin salahudin adrian dan muhamad jabar tahpu kota tidore kepulauant fotokopi surat dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidore mengenai jumlah penduduk kota tidore kepulauan per januari tertanggal januaricapt. ali ibrahim, tertanggal september kami hal ini berpotensi adanya pemilih siluman dan juga salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang sangat merugikan kami selaku pasangan nomor dalam pelaksanaan pilkada ini. bukti p6) bahwa hal yang demikian juga diminta oleh saksi pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kota,. bukti p6) bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya keberatan keberatan saksi yang disampaikan ppk kpu maka kami dari paslon nomor urut (tiga) belum menerima hasil rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun tingkat kpu dengan mengajukan surat keberatan saksi pada saat rapat pleno berlangsung. bukti p6) terkait dengan itu maka kami dari pasangan nomor pasangan calon yang berkarbon alamat menyampaikan permohonan gugatan kami ini kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk bisa memutuskan perkara ini demi terwujudnya pilkada kota tidore kepulauan secara demokratis jujur dan adil.pengunaan anggaran apbd kota tidore kepulauan tahun untuk kepentingan pilkada paslon nomor urut (dua) serta kejahatan hukum suap atau money politic, yang saat ini lebih besar dampak negatifnya terhadap kelangsungan demokrasi dan tatanan sosial masyarakat utamanya kota tidore kepulauan dan indonesia pada umumnya. bukti p16, p17, p18, p19, p20, p21, p22, p23, p24, p25). bahwa pemilukada adalah merupakan implementasi dari suatu sistem demokrasi yang seharusnya terlaksana secaramuhammad seinen, tertanggal september bukti pt fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah: bukti pt fotokopi keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor nomor ukti pt fotokopiukti pt fotokopnimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, badan pengawas pemilihan umum kota tidore kepulauan tidorebahwa bawaslu kota tidore kepulauan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi pleno tingkat ppk (delapan) kecamatan yang berada kota tidore kepulauan dan mengawasi tahapan rapat pleno tingkat kpu kota tidore kepulauan. berdasarkan hasil rapat pleno tingkat kota sebagaimana yang tercantum dalam keputusan kpu kota tidore kepulauan nomor:berikut hasil perolehan suara masing masing pasangan calon: pleno rekapitulasi tingkat kecamatan perolehan suara calon jumlah jumlah (suara sah mecartaa sumsel sesal panas suara sura #tdak sah mdash) sah jumlah oba selatan lagi batara tidoreselatan tidoreutara pleno rekapitulasi tingkat kota perolehan suara calon jumlah jumlah (suara sah lan suwir swa| yam yon (mus kota tidore kepulauan bukti pk bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan pemohon pada angka him yang pada pokoknya menyatakanwali kota dan wakil wali kota nomor urut (dua) capt. ali ibrahim. m.h. dengan muhammad seinen, s.e. dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota tidore kepulauan tahun berdasarkan dalil pokok permohonan yang sampaikan pemohon, hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kota tidore kepulauan dan jajaran tingkat kecamatan tidak menemukan atau menerima laporan yang sampaikan oleh tim kampanye pasangan calon maupun masyarakat terkait dengan pokok permohonan angka halaman yang dialihkan pemohon terhadap dugaan penggunaan dana apbd oleh pasangan calon nomor urut ali ibrahim dan muhammad seinen sebagai incumbent petahana, bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka (empat) hlm (lima) yang pada pokoknya menyatakanana insentif daerah did) tahun bawaslu kota tidore kepulauan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kota tidore kepulauan tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan transaksi uang yang bersumber dari apbd tahun bahwa berdasarkan atas pokok permohonan pemohon angka (lima) hlm (lima) yang pada pokoknya menyatakanerdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota tidore kepulauan, tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan pencairan alokasi dana desa. bahwa berdasarkan atas pokok permohonan pemohon angka (enam) hlm (ima) yang pada pokoknya menyatakan pasangan calon nomor urut yang juga pasangan berasal dari incumbentiincumbent petahana pada pemilihan walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tahun bawaslu kota tidore kepulauan menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, bawaslu kota tidore kepulauan tidak menemukandan atau menerima laporan oleh pemohon atau masyarakat terkait dengan dalil pemohon tersebut. bukti pk bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan pemohon angka (tujuh) hlm (lima) dan him (enam), yang pada pokoknya menyatakan, bawaslu kota tidore kepulauan menerangkan sebagai berikut: bukti pkwaslu kota tidore kepulauan menerangkan bahwa dari total (delapan) kecamatan terdapat (duaecamatan yaitu pleno kecamatan tidore selatan dan kecamatan tidore yang pada dalilnya memohon untuk buka data pemilih dpt yang termuat dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk, kemudian formulir model hasil kecamatan kwk tidak dimiliki oleh saksi kecamatan pihak pemohon disebabkan saksi pihak pemohon tidak mengikuti proses pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sampai dengan selesai, pihak saksi pemohon tidak meota tidore kepulauan. bahwa berdasarkan atas pokok permohonan pemohon angka (delapan) hlm (enam) yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan data pemilih dpt yang termuat dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota oleh kpu kota tidore kepulauan. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota tidore kepulauan,, saksi pihak pemohon tidak dapat memberikan bukti yang diminta oleh kpu kota tidore kepulauan sehingga keberatan pihak pemohon untuk membuka kotak suara tidak dapat dikabulkan. bukti pk keterangan tambahan luar pokok permohonan pemohon tindak lanjut temuan dan laporantemuan: nomor pelapor tan dugaan melibatkan diri secara aktif dengan cara ramli memfasilitasi dalam berkas hasil kajian sudah wpwikowa ade staf mat oba bahasa kotatidoro kepulauan sudah induk lanjut leh x12019 daya tengah telah melakukan kajian dan ksn berupa sanksi melanggar undang undang nomor tahun tetang netralitas asn. menggunakan fasilitas negara mobil dinas) dengan tempelan stiker bertuliskan kata kata yang diduga mempromosikan brand atau slogan salah satu bakal pasangan calon walikota dan irian abd. wak walikota tidore berkas hasil kajian kadir saifuddin kepulauan dengan tulisan bawaslu kota tidore tm pw kot anggota gamtohe yang penting aman saja , sudah teruskan ksn 1x camat oba dan sudah tindak lanjuti bawaslu utara kecamatan oba utara. oleh ksn berupa sanksi kota tiket dengan demikian bawaslu teguran kota tidore kepulaustatus disertai foto media sosial facebook) pribadi, bertuliskan kata kata yang diduga mempromosikan brand atau berkas hasil kajian slogan salah satu bakal bawaslu kota tidore sudah pasangan calon walikota teruskan ksn dengan irian abd. dan wakil walikota tidore surat nomor tm pwi kot kadir abdul rasi a.w kepulauan, pada tanggal pm. bws 1x anggota umar camat september pukul ktkmiim2020 dan sudah bawaslu oba selatan wit. dengan tindak lanjuti oleh ksn kota tiket demikian bawaslu kota berupa sanksi teguran tidore kepulauan telah melakukan kajian dan dengan nomor surat kaidugaan terkait perihal status disertai foto media sosial facebook) pribadi, dengan bertuliskan kata kata yang mempromosikan brand atau logan salah satu calon pasangan berkas hasil kajian irian abd. dan wakil walikota tidore bawaslu kota tidore sudah tm pw kot kadir rosmiyanti kepulauan dengan akun teruskan ksn dan 1x anggota johar staf bernama yanti selang . sudah tindak lanjuti oleh bawaslu kelurahan seri dengan demikian bawaslu ksn dengan nomor surat kota tiket kain kota tidore kepulauan telah berupa sanksi tegurmuhammad perihal mengomentari status berkas hasil kajian bawaslu irian abd. abubakar disertai foto media sosial sta tidore sudah tm pw kot kadir kabar umum facebook) sebuah akun teruskan ksn dengan .021x anggota dan dengan nama abad lbahar surat nomor bawaslu protokoler dengan isi komentar yang pm. bws kota tiket setda kota diduga mendukung salah tki dan sudah tiket satu bakal calon walikota dan wakil walikota tidore tindak lanjuti oleh ksn kepulauan tahun berupa sanksi teguran pada tanggal oktober pukul wit. denganpernyataan lurah grading kecamatan oba utara dalam wawancara yang didalamnya diduga terindikasi merupakan suatu keberpihakan, terhadap salah satu partai politik dan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota berkas hasil kajian susanti rusdi tidore kepulauan tahun pawai kota tidore sudah alkatiri jamaluddin kantor gubernur surat maan tm pw kot lurah provinsi maluku utara, anggota pm. .a bws grading kecamatan oba utara, panwascam ktk dan sudah kecamatan oba desa goals, pada hari oba utara tindak lanjuti oleh ksn utara senin tanggal januari berupa sanksi teguran tahun dengan dengan nomor suratpada postingan atau unggahan foto gambar bakal calon walikota tidore kepulauan, yang dibagikan media sosial pesan singkat whatsapp group, dengan berkas sudah diteruskan nama mitra pers tiket novel um: kain dengan surat iksan banjar staf dan young cafe pada o7ilpipwi kot adam tim keuangan prov tanggal agustus nomor vii pemenang malut pukul wit pm. bws paslon ktk ix belum ada berdasarkan hasil kajian sanksiberkas sudah diteruskan tm pwi kec. supriyanto pelanggaran netralitas kain dengan surat tdr viii ade juri nurdin guru aparatur sipil negara, yang penerusan nomor panwascam berprofesi sebagai guru pm. bws tidore atas nama juri nurdin ktk viii belum ada dengan postingan atau sanksi oleh kain unggahan foto gambar foto bersama bakal calon wakil walikota tidore kepulauan, yang dibagikan media sosial pesan group, pada hari minggu, agustus pukul wit. berdasarkan hasil kajian bawaslu kota tidore kepulauan yang bersangkutan telah terbukti melanggar ketentuanberprofesi sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kota tidore kepulauan atas nama abdul rasi a.w umar dengan postingan komentar dalam unggahan foto gam bar poto berkas sudah diteruskan bakal calon wakil walikota awam abdul rasi a.w asn belum ada sanksi tm pw kec. tidore kepulauan, yang tdr vi11 kaharuddin umar kepala dibagikan media sosial dengan surat penerusan panwascam dinas pmd kota facebook, pada hari kamis, nomor pm. bws tidore tiket tk vii belum ada agustus pukul sanksi oleh kaindilakukan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa kota tidore kepulauan atas nama abd. rasi a.w umar, yang mengarahkan atau berkas sudah lp pw pwn mulas rasa abdul rasi a.w mengajak untuk mendukung diteruskan kain tim tim umar kepala salah satu bakal pasangan dengan nomor surat oba 1x pemenang dinas pmd kota calon walikota dan wakil pm. bws paslon tiket walikota tidore kepulauan ktk ix dan belum lewat media telepon kepada ada sanksi salah satu masyarakat desa talagamori kecamatan oba kota tidore kepulauan pada hari kamis tanggal september pukul wit, pm. bws ktk ix o2 tm pwi ismatroni nordiana hi. ishak, dugaan keterlibatan dua berkas sudah diteruskan hasan jena muhammad orang aparatur sipil negara kain belum ada sanksi kepala sekolah asn) yang ikut terlibat dengan surat penerusan oba 1x panwascam dalam acara silaturrahmi nomor pm. bws oba pasangan calon walikota ktk ix belum ada dan wakil walikota tidore sanksi oleh kain kepulauan atas nama ali ibrahim dan muhammad seinen dengan jargon aman kompleks koramil kelurahan payah kecamatan oba pukulbukti pklaporan: nomor hasan oktet |reason (remaja keras penemu oran perihal dugaan menghalang halangi dan dibahas dalam tahap indikasi ancaman serta satu) sentra gakkumdu, intimidasi atas kerja dengan nomor berita pengawasan panitia acara oktober pengawas pemilihan umum untuk diteruskan kecamatan tidore timur tahap penyelidikan dan jajaran tingkat pengawas kelurahan desa, dibahas dalam tahap yang lakukan oleh dua) sentra gakkumdu, relawan atau tim pemenang dengan nomor berita dari pasangan calon acara oktober walikota dan wakil walikota untuk diteruskan tidore kepulauan atas tahap penyidikan, rustam hamish hama ali ibrahim dan dengan nomor penerusan yusuf daud, iwan muhammad seinen, dalam pm bws tm pw kot ketua kaki tanggal x panwascam m.s dau, mustar pertemuan atau lama silaturahmi yang dilakukan oktober tidore timur oleh calon wakil walikota dibahas dalam tahap iii tidore kepulauan atas tiga) sentra nama muhammad seinen sakkumdu, dengan nomor kediaman bapak ade kama berita acara yang berdomisili oktober untuk kelurahan cobodoe diteruskan kecamatan tidore timur kejaksaan dan telah ada putusan tetap oleh pengadilan negeri sosio tidore dengan nomor pid. sus sos kemudian dilakukan banding oleh jaksa penuntut umum kejaksaan negeri tidore pada pengadilan tinggi maluku utara dengan putusan tetap oleh pengadilan tinggi maluku utara nomor pid.sus pt tte dibahas dalam tahap perihal dugaan aparatur sipil satu) sentra gakkumdu, negara yang terindikasi dengan nomor berita memberikan dukungan dengan acara: oktober ridwan dahlan fadli mayasari memposting foto salah satu untuk diteruskan tm pw kot anggota tenaga medis pasangan calon walikota dan tahap penyelidikan panwascam oba selatan wakil walikota dibahas dalam tahap oba selatan tidore kepulauan tahun dua) sentra gakkumdu, media sosial facebook milik dengan nomor berita pribadi akun ally fadli acara: oktober pada tahapan kampanye, tidak memenuhi maka dihentikan perihal dugaan keterlibatan secara aktif perangkat desa kepala dusun toe) suryani jabar dalam kegiatan kampanye dibahas dalam tahap itmpwi kot pkd salah satu pasangan calon satu) sentra gakkumdu, kususinopa wilson piringan walikota dan wakil walikota dengan nomor berita kec. oba tidore kepulauan atas acara: oktober nama salahudin adrian dan untuk untuk dihentikan muhammad jabar tahu nomor urut dengan jargon alamat perihal dugaan keterlibatan secara aktif perangkat desa kaur pembangunan) dalam kegiatan kampanye dibahas dalam tahap taipei kot! arifin ham salah satu pasangan calon satu) sentra gakkumdu, pkd kosa kec. mansur sega walikota dan wakil walikota dengan nomor berita acara oba tidore kepulauan atas oktober untuk nama salahudin adrian dan untuk dihentikan muhammad jabar tahu nomor urut dengan jargon alamat perihal dugaan menghalang halangi dan indikasi ancaman atas kerja pengawasan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan tidore utara yahudi mira pengawasan kampanye satu) sentra gakkundu, tm pw kot anggota imran yasin, alsufi panwascam abdullah pasangan calon wali kota dengan nomor berita tidore selatan dan wakil wali kota acara: oktober capt. ali ibrahim dan untuk untuk dihentikan muhammad senin dengan jargon aman kelurahan ome kecamatan tidore utara kota tidore kepulauan, pada pukul wit. perihal dugaan keterlibatan dibahas dalam tahap secara aktif kepala desa satu) sentra gakkumdu, kram noh pkd kampanye salah satu acar01 oktober2020, tm pw kot gita raja kec. ade rasi oba kades gita raja pasangan calon walikota untuk diteruskan tahap dan wakil walikota tidore penyelidikan kepulauan tahun atas dibahas dalam tahap nama ali ibrahim dan (dua) sentra gakkumdu, muhammad seinen nomor dengan nomor berita acara:. sekalipun si tindak pidana money politicd, dari hal hal yang telah pemohon kemukakan atas, yang menjadi penyebab pemohon mengajukan gugatan ini, pada perspektif pemohon, pemohon menilai bahwa apa yang dilakukan pihak terkait (dua) pasangan calon nomor urut (dua) pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota kota tidore kepulauan tanggal desember sdr. ali ibrahim, m.h. dan muhammad seinen, s.e., dalam kapasitasnya sebagai calon incumbent diduga mengarah kepada tindak kejahatan korupsi yang dikualifisir dalam ketentuan dan peradilan tersendiri, namun akibat dugaan kejahatan dimaksud, ada satu keadaan hukum baru yang harus diperiksa dan putuskan mahkamah konstitusi, agar memberi rasa dan bentuk keadilan negara serta kepastian hukum dalam urusan pemilihan umum kepala daerah, dengan pertimbangan dugaan hal hal dimaksud terjadi saat atau bertepatan dengan berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah. bahwa alat bukti selain yang telah ajukan pada saat pendaftaran gugatan ini, pemohon akan menyampaikan bukti bukti tambahan dari keadaan hukum lain sehubungan dengan sedang berlangsungnya proses pemeriksaan bawaslu provinsi maluku utara dan rapat pleno dprd kota tidore kepulauan terkait dugaan adanya penggunaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diperuntukan sebagaimana telah ditetapkan oleh rapat pleno dprd kota tidore kepulauan, yang dilakukan oleh pihak terkait calon walikota dan wakil walikota petahana pada saat menjelang hari pemilihan walikota dan urut dengan jargon oktober untuk aman , pada hari senin dihentikan tanggal oktober tahun pukul wit dibahas dalam tahap satu) sentra gakkumdu, dengan nomor berita acara oktober untuk diteruskan tahap penyelidikan perihal dugaan keterlibatan dibahas dalam tahap dua) sentra gakkumdu, secara aktif kepala desa selamalofo kecamatan oba dengan nomor berita acara oktober untuk selatan atas nama nasrul diteruskan tahap hale dalam kampanye penyidikan, dengan nomor salah satu pasangan calon ridwan dahlan walikota dan wakil walikota penerusan |terrmpwikoti anggota nasrul hale tio sau pm. bws panwascam oba kades selamalofo jahre kepulauan tahun tk tanggal selatan atas nama ali oktober ibrahim dan muhammad dibahas dalam tahap iii seinen nomor urut (dua) . tiga) sentra gakkumdu, dengan jargon aman dengan nomor berita acara desa selamalofo hari rabu november tanggal (tujuh) oktober ntuk diteruskan pukul wit. kejaksaan., kasus hentikan sebabkan waktu penanganan telah kadaluarsa setelah yang kembalikan oleh aksa kepada penyidik kepolisian perihal dugaan aparatur dibahas dalam tahap sipil negara atas nama satu) sentra gakkumdu, bustami arifin yang dengan nomor berita acara menjabat sebagai lurah november sofia kota tidore untuk diteruskan tahap kepulauan, yang melakukan penyelidikan perbuatan mengacaukan, menghalangi atau alias mengganggu jalannya tm pw kot marajabessy bustami arifin kampanye oleh salah satu xi pkd sofia lurah sofia pasangan calon walikota dibahas dalam tahap dan wakil walikota tidore dua) sentra gakkumdu, kepulauan tahun nomor urut dengan jargon dengan nomor berita acara lengan jargon desember untuk alamat atas nama dibentuk salahudin adrian dan ( menaikan muhammad jabar tahu kelurahan sofia, tanggal november pukul wit perihal dugaan keterlibatan dibahas dalam tahap secara aktif aparatur sipil satu) sentra gakkumdu, siraiudin negara atas nama sirajudin dengan nomor berita acara abdulkadir yang menjabat november abdulkadir kepala bidan sebagai kepala bidang untuk diteruskan tahap tm pw kot akbar niat pkd dean tertib daerah tertinggal penyelidikan xi grading disnakertrans provinsi disnakertrans maluku utara dalam dibahas dalam tahap provinsi maluku dua) sentra gakkumdu, pertemuan tim utara kemenangan salah satu dengan nomor berita acara sala desember untuk pasangan calon walikota dibentuk dan wakil walikota tidore akan kepulauan tahun atas nama ali ibrahim dan muhammad seinen nomor urut dengan jargon aman masa tahapan kampanye, kelurahan grading kecamatan oba utara, pada hari selasa tanggal november tahun pukul wit bukti pk penutup demikian keterangan bawaslu kota tidore kepulauidore kepulauan. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, badan pengawas pemilihan umum kota tidore kepulauhasil kecamatan kwk dan model hasil kabupaten kota kwk, bukti pk fotokopi form hasil pengawasan tahapan masa tenang, bukti pk fotokopi berita acara hasil pengawasan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk dan berita acara hasil pengawasan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu, bukti pk fotokopi form hasil pengawasan pleno disp, form hasil pengawasan pleno dpt, berita acara dpt: bukti pk tabel dan dokumen penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan, bukti pk tabel dan dokumen penanganan pelanggaran yang bersumber daribertanggal desember (vide buktiidore kepulauwalikota dan wakil walikota tidore kepulauan ditetapkan oleh memohocalon wakil walikota tidore kepulauc. pasangan calon walikota dan wakil walikota, atau bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, keputusan komisi pemilihan umum kota tidore nomor pl. pts kpu kot tentang penetapanivide bukti bukti serta keputusan komisi pemilihan umum kota tidore kepulauan nomor pl. pts kpu kot tentang penetapan nomor urutbahwaengan nomor urut (vide bukti bukti t 4j: bahwa berdasarkan pertimbangan atas, pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota tidore kepulauan sebagai peserta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tidore kepulauota tidore kepulauan adalah sebanyak (seratus lima belas ribu delapidore kepulauidore kepulauwalikota dan wakil walikota tidore kepulaudalam bentuk pengalihan dana apbd dalam dana insentif daerah,. selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwawakil walikota kota tidore kepulauan tahun untuk kepentingan kemenangannyamahkamah konstitusi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi.utus pembubaran partai politik. memutus perselisihan hasil pemilihan umum..ota tidore kepulauaj, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah berpendapat sebagai berikut: terhadap dalil perihal adanya dugaan penyalahgunaan apbd kota tidore kepulauan oleh pihak terkait menurut mahkamah tidak ada uraian yang jelas dalam dalil pemohon mengenai bagaimana pihak terkait menggunakan apbd tersebut dalam usaha pemenangan pihak terkait. permohonan pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan keterkaitan antara dugaan ini dengan hasil perolehan suara dalam pemilukada kota tidore kepulauan tahun selain itu berdasarkan keterangan bawaslu kota tidore kepulauan tidak ada laporan bawaslu berkenaan dengan transaksi uang yang bersumber dari apbd tahun terhadap dalil perihal adanya dugaan, menurut mahkamah tidak ada uraian yang jelas mengenai perbuatan seperti apa, dan bagaimana bentuk tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam permohonan ini sebagai perbuatan memenangkan pihak terkait. selain itu berdasarkan keterangan bawaslu kota tidore kepulauan, bawaslu tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan pencairan alokasi dana desa, terhadap dalil perihal dugaanmenurut mahkamah tidak ada uraian dalam permohonan mengenai keterkaitan antara dugaan tersebut dengan hasil perolehan suara, pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai perbedaan penghitungan yang terjadi mulai dari tingkat tps, tingkat kecamatan, hingga kabupaten. selain itu, bawaslu kota tidore kepulauan telah menerangkan bahwahwa mengenai berbagai dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam daftar bukti pemohon walaupun diuraikan dalam daftar bukti, namun oleh karena dalil tersebut tidak diuraikan dalam permohonan, maka menurut mahkamah bukti bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai dalil tambahan. dan tidak mempengaruhi perolehan suara akhir,waslu kota tidore kepulaunomor waringin barat,yurisprudensi dalam perkara guo. bahwa, selain yang telah dikemukakan, beberapa undang undang dan peraturan kpu yaitu: undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. peraturan kpu (pkpu) nomor tahun tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota selanjutnya dalam kondisi bencana ngalam corona virus disease covid peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang pedoman pelaporan dana kampanye pemilu. terdapat penegasan yang jelas bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek suap atau money politic dalam pemilihan umum . bahwa berdasarkan keputusan kpu kota tidore kepulau(bukti p4)bahwa dugaan pengunaan anggaran apbd kota tidore kepulauan tahun untuk kepentingan pasangan calon nomor urut (dua) dalam pilkada kota tidore kepulauan tahun merupakan perbuatan melawan hukum. bahwa pasangan calon nomor urut (dua) adalah perbuatan melawan hukum bukti p13, bukti p14, bukti p15). bahwa, keputusan kpu kota tidore kepulauan dalam pleno adalah perbuatan melawan hukum. petit:jelis hakim mahkamah konstitusi |
yuwangi, provinsi jawa timur tahun diajukan oleh: nama yusuf widyatmoko, sos. alamat perumahan mendut regency blok nomor rti irw tamansari, kecamatan banyuwangi, kabupaten banyuwangi, provinsi jawa timur. nama k.h. muhammad riza aziz, m.ieb. alamat dusun blok agung rt rw desa karangdoro, kecamatan tegalsarikhusus nomor mz8&p x il bertanggal desember memberi kuasa kepada much. zeni, s.h., m.h., zubair, s.h., m.h., dan reza ardiansyah, s.h.i., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor zeni partners yang beralamat ruko perumahan puri gading mas permai, hadapan, kecamatan kabat, kabupaten banyuwangi, provinsi jawa timur, dan surat kuasa khusus nomor aia x11 bertanggal desember memberi kuasa kepada ahmad irawan, s.h., febri diasah, s.h., donald fariz, s.h., m.h., ikhwan fakhrojih, s.h., jamil burhan, s.h., zain maulana husein, s.h., dan anang nugraha, s.h., yaitu advokat dan atau konsultan hukum pada firma hukum irawan associates yang beralamat jalan boulevard barat blok nomor kelapa gading square, kota jakarta utara, provinsi dki jakarta, yang semuanya merupakan tim hukum mas yusuf gus riza dengan domisili hukum jalan boulevard barat blok nomor kelapa gading square, kota jakarta utaraiii pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi, beralamat jalan k.h. agus salim nomor kabupaten banyuwangi, provinsi jawa timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor: py. sk kpu kab bertanggal januari memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada miftahul huda, s.h., sutera, s.h., m.h., miftahul ulum, s.h., c.l.a., imron road, s.h., c.l.a., remaja nugroho, s.h., wahyu januar, s.h., cesar resah, s.e., s.h., andini dewi, s.h., mohammad ulin nusa, s.h.i., m.h., dan dipo lukman akbar, s.h., m.h., yaitu advokat pada kantor dignity law firm , beralamat ruko mansion blok jalan dr. k.r.t. radian widyodiningrat, kelurahan jatinegara, kecamatan cakung, kota jakarta timur, berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: nama ipku fiestiandani azwar anas alamat jalan tunggul betung nomor lingkungan krajan rt rw kelurahan kebalikan, kecamatan banyuwangi, kabupaten banyuwangi, provinsi jawa timur. nama surah, pd., si. alamat dusun krajan rt rw desa seneporejo, kecamatan siliragungbertanggal januari memberi kuasa kegiatan pemerintah kabupaten banyuwangi dilakukan untuk memenangkan pasangan calon nomor urutpemanfaatan program dan kegiatan pemerintah danprogram apbd yang dibiayai oleh pemerintah daerah kabupaten banyuwangi. pada saat yang sama, penyelenggara pemilupemohon meyakini terdapat hubungan kausalitas antara keterlibatan kebijakan bupati banyuwangi abdullah azwar anasbupati dan wakil bupati banyuwangi tahun tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan (electoral justice) atau inkonstitusional. persoalan tersebut akan diuraikan secara spesifik sebagai berikut: bupati banyuwangi abdullah azwar anasbahwa abdullah azwar anas sebagai bupati telah melanggar larangan pemilihan denganyang juga merupakan istrinya. padahal perbuatan yang pelanggaran administrasi bahwa bawaslu kabupaten banyuwangibanyuwangi tahun sejumlah (dua) pelanggaran. kedua pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang tertuang dalam nomor laporan lp pb kab dan temuan bawaslu kabupaten banyuwangi, nomor tm pb kab keduanya sudah diproses dan ditindaklanjuti berupa rekomendasi kpu kabupaten banyuwangi, bukti pk bukti pk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan bahwa bawaslu kabupaten banyuwangi telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun sejumlah (tujuh) dugaan pelanggaran. ketujuh dugaan pelanggaran tersebut adalah laporan dengan nomor penyampaian laporandan reg lp pb kab x11 ketujuh laporan sudah diproses dan ditindaklanjuti berupa rekomendasi kpu kabupaten banyuwangi,pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya bahwa bawaslu kabupaten banyuwangi telah menangani laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun dugaan pelanggaran tersebut terkait netralitas asn aparatur sipil negara) ini berjumlah (satu) pelanggaran, yakni laporan dugaan pelanggaran dengan nomor penyampaian laporan reg lp pb kab bawaslu kabupaten banyuwangi sudah melakukan penanganan pelanggaran dan memberikan rekomendasi komisi asn (kain): bukti pk pelanggaran pidana pemilihan bahwa bawaslu kabupaten banyuwangi telah menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun sejumlah (sembilan belas) dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tidak terbukti atau tidak memenuhi unsur. sesuai dengan peraturan bersama ketua badan pengawasan, bahwakesembilan belas laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tidak terbukti tersebut dengan nomor penyampaian laporan: lp pb kab reg tm pb kab x1 m pb kab x1 m pb kab x1 reg pb kab x11 reg lp pb kab x11 reg lp pb kab x11 reg lp pb kab x11 reg lp pb kab x11 reg lp pb k ab x11 reg lp pb kab x11ahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat (lima) laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. sebagaimana, laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi laporan dan diberi nomor laporan. sedangkan dalam (lima) laporan diatas, syarat formal dan material laporan belum bisa dipenuhi pihak pelapor sehingga laporan tidak dapat registrasi. kelima laporan tersebut adalah laporan dengan nomor penyampaian laporan: lp pb kab lp pb kab lp pb kab x1 lp pb kab x11 dan lp pb kab x11 bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bahwa berdasarkan tabel diatas, terdapat (dua) laporan peristiwa yang samadisebutkan dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu tidak registrasi: bukti pk dan bukti pk bahwa berdasarkan diatas, terdapat (dua) laporan yang dicabutyang berbunyi: pelapor dapat mencabut laporan sebagaimana dimaksud dalam sebelum dilakukan registrasi serta yang berbunyi laporan sebagaimana dimaksud pada tidak ditindaklanjuti: bukti pk dan bukti pk i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten banyuwakabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab xi11 tentang perbaikan keputusan komisi pemilihan umumpk form rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. bukti pk form pengawasan insentif wilayah kecamatan gambiran. form pengawasan pencairan insentif guru ngaji kecamatan kabat. form pengawasan pencairan insentif guru ngaji kecamatan sro form pengawasan pencairan insentif guru ngaji kecamatan purwoharjo. form pengawasan pencairan insentif guru ngaji kecamatan wongsorejo. form pengawasan pencairan insentif guru ngaji kecamatan kalibaru. form pengawasan pavingisasi dusun sumberejo, desa jambewangi, kecamatan sempu. form pengawasan sosialisasi tokoh agama. bukti pk formulir model laporan nomor: pl pb kab xi1 formulir model tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xiberita acara pembahasan kedua nomor: sg bawaslu bwi pb xi1 bukti pk surat himbauan kepada bupati kabupaten banyuwangi dengan nomor: k.ji pm. v bukti pk mou bawaslu kabupaten banyuwangi dengan pemerintah daerahbukti pk instruksi patroli pengawasan masa tenang sampai hari pemungutan dan penghitungan suara. bukti pk instruksi pengawasan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pungut hitung dan rekapitulasi.temuan nomor: tm pb kab 1x bukti pk formulir model a17 status laporan nomor: reg lp pb kab x bukti pk formulir model a17 status laporan nomor: pl pb kab bukti pk formulir model a17 status laporan nomor: pl pb kab x1 bukti pk formulir model a17 status temuan nomor: regdilakukan telah dilarang dalam ketentuan danterdapat beberapa penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut hal mana indikasi penyalahgunaan tersebut terlihat dari waktu pelaksanaan yang dilakukan pada tahapan pemilihan sedang berjalan dan beberapa dilaksanakan pada masa tenang jelang pemungutan suara. pada saat pelaksanaan kegiatan, penerima manfaat dan atau bantuan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut beberapa kegiatan tersebut diantaranya, sebagai berikut: menggunakan bantuan sosial apbd dan apbn covid program bansos pemerintah pusat untuk kampanye: bantuan sosial, bukti ii) bahwa pembagian bantuan sosial tersebut dilakukan secara masif berbagai wilayah kab. banyuwangi dan dilakukan dalam tahapan kampanye,serta pemohon salah mengajukan objek penguji(vide bukti bukti bukti pt 4. menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi memohon yang menyatakan pemohon salah mengajukan objek perkara, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemohon memohonkan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab x11 bertanggal desember sebagaimana diuraikan atas. namun surat keputusan tersebut telah diubah oleh memohon dengan(vide bukti bukti pk bahwa dalam persidangan terungkap fakta perubahan yang dilakukan kpu kabupaten banyuwangi demikian bukanlah perubahan atas angka perolehan suara masing masing pasangan calon, melainkan perubahan hari yang menunjukkan penandatanganan surat keputusan kpu kabupaten banyuwangi tersebut, yaitu dari semula tertulis hari tanggal rabu, desember kemudian diperbaiki diubah dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab xi1 menjadi hari tanggal kamis, desember memohon menerangkan pula bahwa kedua surat keputusan kpu banyuwangi tersebut ditetapkan (disusun dan ditandatangani) pada hari yang sama, yaitu kamis, desember bahwa dalam persidangan, pemohon menerangkan tidak mengetahui adanya keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab il dan belum menerima salinan surat keputusan kpu kabupaten banyuwangi dimaksud. demikian pula pihak terkait, meskipun menyatakan telah mengetahui adanya keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab il namun faktanya hingga hari persidangan pihak terkait belum pernah menerima salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab xii dimaksud, bahwa berdasarkan fakta hukum demikian, meskipun memang terdapat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab il sebagai perbaikan dari keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab xi1 yang karenanya kedua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan, namun karena keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab il sama sekali tidak mengubah substansi hasil rekapitulasi yang tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab il dan hanya memperbaiki kesalahan nama hari sebagaimana telah diuraikan atas, serta karena keduanya ditetapkan pada hari dan tanggal yang sama, maka mahkamah berpendapat penyebutan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab xi1 tanpa disertai penyebutan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor hk. kpt kpu kab il tidaklah mengakibatkan permohonan pemohon salah objekanyuwanganyuwangi tahun ditetapkan oleh memohon dalamsebagaimana telah diubah olehanyuwangibanyuwangi nomor hk kpt kpu kab tentang penetapan yusuf widiatmoko, sos. dan kh. muhammad riza aziz, m.iebserta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor(vide bukti dan bukti bukti dan bukti serta bukti pt menyatakan pemohon, yaitu pasangan yusuf widyatmoko, sos. dan kh. muhammad riza aziz, m.ieb adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati banyuwangi nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun bahwa berdasarkan pertimbangan atas, pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati banyuwangi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi provinsi jawa timuranyuwangi, provinsi jawnyuwangiyuwaanyuwangi6adanya tindakan bupati banyuwangi yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut memohon dan pengawas pemilihan tidak profesional dan tidak adil, serta memohon mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut terkait dalil mengenai keberpihakan bupati banyuwangi abdullah azwar anas kepada pasangan calon nomor urut pemohon menerangkan keberpihakan tersebut dilakukan dengan cara: membagikan bantuan sosial pandemi covid dengan ditempeli stiker calon bupati ipku fiestiandani: bupati mencairkan insentif rt rw kecamatan gambiran dan insentif guru ngaji se kecamatan kabat dan se kabupaten banyuwangi, dalam kegiatan pavingisasi dusun sumberejo, desa jambewangi, kecamatan sempu, terdapat spanduk dan stiker pasangan calon nomor urut dan bupati abdullah azwar anas mengundang tokoh lintas agama kemudian membagikan masker bergambar pasangan calon nomor urut dan undangan berfoto bersama sambil mengacungkan dua jari. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti sampai dengan bukti danyuwangibanyuwangi mengajukan bukti pk sampai dengan bukti pk bukti pk sampai dengan bukti pk bukti pk danyuwangi, beserta alat bukti yang diajukan masing masing pihak, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. berkenaan dengan dalil pemohon mengenai bantuan sosial pandemi covid yang disalahgunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu, mahkamahbdullah azwar anas kepada guru ngaji se kecamatan kabat. padahal (tiga) tahun terakhir program insentif tersebut tidak pernah diberikan. pembagian insentif tersebut dilakukan melalui undangan dengan menggunakan kop surat resmi kecamatan kabat dengan dihadiri langsung oleh bupati abdullah azwar anas yang mengarahkan para guru ngaji untuk memilih paslon nomor urut bukti bahwa bupati abdullah azwar anas memberikan insentif kepada guru ngaji kabupaten banyuwangi yang dilakukan pada masa tahapan kampanye dan hari tenang pemilihan kepala daerah bukti proyek infrastruktur apbd pavingisasi digunakan untuk kampanye paslon dan dikerjakan sebelum pencoblosan. salah satunya yang dilakukan kecamatan sempu, dusun sumberejo, rt rw desa jambewangi pada tanggal desember dinas selaku penanggungpaslon nomor urut dan dagingnya terdapat stiker paslon nomor urut bukti bupati menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye, bupati abdullah azwar anaspada hari rabu, oktober para tokoh tersebut kemudian dikasih masker bergambar paslon nomor urut yang dikenakan pada saat sesi foto bersama sambil berpose mengacungkan (dua) jari, bukti memohon dan pengawas pemilihan tidak profesional dan tidak adil bahwa memohon dan pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahunmenilai alat bukti yang diajukan pemohon telah dibantah oleh alat bukti pihak terkait. selain itu bawaslu menerangkan tidak terdapat laporan berkenaan dengan bantuan sosial covid yang ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon: terhadap dalil pemohon mengenai pencairan insentif rt rw dan guru ngaji, mahkamah berpendapat pemohon tidak menguraikan lebih lanjut keterkaitannya dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut pencairan insentif bagi rt rw dan guru ngaji menurut mahkamah tidak serta merta menjadi pelanggaran pemilu hanya karena dilakukan oleh pemerintah daerah yang kepala daerah nya merupakan suami dari salah satu pasangan calon peserta pemilihan. apalagi insentif tersebut telah diagendakan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah kabupaten banyuwangi. artinya, ada atau tidaknya kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati, agenda tersebut tetap akan dilaksanakan, mengenai dalil ketidaknetralan penyelenggara pemilihan, mahkamah menilai hal demikian telah diselesaikan oleh bawaslu dan memohon dengan menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilihan yang bersikap tidak netral atau bersikap luar etika penyelenggara pemilihananyuwanganyuwangberbagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten banyuwangi telah dilaporkan kepada kepada pengawas pemilih. namun pelaporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan semestinya sehingga semakin menegaskan penegakan hukum pemilu tidak berjalan dengan benar, tabel laporan kepada pengawas pemilihan registrasi tempatan waktu peristiwa pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor gatot haryono) x11 wib ketua pps desa bukti temanggung membuka kotak suara tps dan tps jam rabu desember pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor sugiana) x11 wib tidak mendapatkan surat bukti pemberitahuan pl pb banyuwangi, desember (pelapor gatot haryono) x11 wib pengaspalan jalan dusun bukti pringgondani desa watukebo kecamatan wongsorejo pada pukul wib tanggal desember pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor khairul abas) x11 wib pemilih tidak bukti mendapatkan model pemberitahuan kw k tps kelurahan solo kecamatan banyuwangi waktu kejadian jam wib hari rabu desember lp pb kab banyuwangi, desember (pelapor khairul abas) x11 wib petugas kpps tidak netral bukti karena berfoto dengan pose jari tps pada saat pencoblosan rabu desember tps blimbingsari kecamatan blimbingsari jam wib, rabu desember po pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor sugiana) x11 wib pembangunan batas bahu bukti jalan rt rw dusun sidotentrem desa yosomulyo jam wib hari rabu tanggal november pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor khairul abas) x11 wib surat suara sah melebihi bukti daftar hadir pemilih yang mencoblos tps desa rogojampi jam wib hari rabu desember pl pb kab banyuwangi, desember x11 wib bukti pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor khairul abas) x11 wib pembagian uang dan bukti meminta warga untuk memilih paslon nomor dusun paseban desa sambimulyo jam wib hari selasa tanggal desember pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor gatot haryono) x11 wib pavingisasi jalan bukti sepanjang meter warga dihimbau untuk mencoblos paslon nomor urut dan apabila paslon nomor tersebut menang, dijanjikan akan dilakukan pavingisasi lagi jalan tersebut yaitu dusun toyama desa wringinrejo pukul tanggal november lp pb kab banyuwangi, desember (pelapor bambang joko x11 wib susilo) bukti pada tanggal desember pukul dilakukan pengaspalan jalan sepanjang meter atas instruksi paslon nomor urut melalui rekanan pembangunan proyek apbd dusun krajan pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor garry octavia x11 wib haryono) bukti pada hari rabu desember sebelum tps dibuka untuk pencoblosan, beberapa petugas kpps berfoto dengan pose mengacungkan jari dan mengupload foto tersebut yang menyebabkan keresahan masyarakat terjadi tps desa sembung pl pb kab banyuwangi, desember (pelapor sugiana) x11 wib pada tanggal desember bukti terdapat truk dropping paving dari paslon nomor urut menjanjikan kepada warga kalau paslon nomor menang akan dibangun paving jalan lingkungan tembakan kelurahan banjarsari kecamatan glagah pada pukul wib tanggal desember pl pb kab banyuwangi, desember (laporan ahmad arif) x11 wib terdapat kotak suara bukti yang tidak disegel kecamatan tegaldlimo. informasi yang dapat dari petugas jaga bahwa beliau menerima dari tps dengan kondisi kotak suara sudah tidak tersegel. kejadian pukul wib, desember lp pb kab banyuwangi, desember (pelapor bambang joko x11 wib susilo) bukti pada hari rabu desember sekitar pukul wib tps desa titik, petugas kpps berfoto dengan pose mengacungkan jari dan mengupload foto tersebut media sosial yang membuat keresahan masyarakat yang mengindikasi sikap petugas kpps yang condong pada salah satu paslon pl pb kab banyuwangi, desember pembagian kerudung dan aan mao wis air bukti putih kecamatan muncarjari yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: petugas kpps tps desa blimbingsari kecamatan blimbingsari, bukti petugas kpps tps desa titik kecamatan rogojampi, bukti petugas kpps tps desa pemulung kecamatan cluring, bukti kesimpulan bahwa menurut pemohon perolehan suara yang diperoleh pasangan nomor urut dalam pilkada kabupaten banyuwangi harus dinyatakan tidak sah karena kebolehannya didapatkan dengan cara tidak sah dan inkonstitusional. dengan demikian, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan memohon harus dibatalkan. bahwa dugaan keterlibatan bupati banyuwangi dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut telah terbukti. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, oleh karena pasangan calon nomor urut telah diuntungkan dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi serta hal tersebut bertentangan dengan prinsip utama penyelenggaraan pemilihan yang konstitusional, maka sudah seharusnya mahkamah konstitusi membatalkan pasangan calon nomor urut sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun dan atau setidak tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang psu) seluruh tempat pemungutan suara ulang kabupaten banyuwangi dengan menekankan pada netralitas pemerintah kabupaten banyuwangi, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukumbatalkan pasangan calon nomor urut ipku fiestiandani azwar anas dan surah, s., pd, sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahu. kh. dan muhammad riza aziz, m.memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kab banyuwangitp pemohon bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor: hkyusuf widiatmoko, sos.ntuan sosial pandemi covid berupa paket sembako yang kabupaten banyuwangi tahun bukti.zwar anas kepada guru ngaji se kecamatan kabat. bukti pencairan insentif guru ngaji yang dibagikan oleh bupati azwar anas kepada guru ngaji se kabupaten banyuwangi. bukti proyek infrastruktur apbd berupa pavingisasi digunakan untuk kampanye paslon dan dikerjakan sebelum pencoblosan. bukti bupati menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye.kepada sakit nurrohman, s.h., dan achmad saiful, s.h., yaitu advokat yang tergabung pada badan bantuan hukum dan advokasi rakyat bahar) dpd pdi perjuangan jawa timur, beralamat jalan kendangsari industri nomor kota surabaya, provinsi jawa timur, danmohammad label, s.h., gembong aji rifai, s.h., anwar anang zulfikar, s.h., mulyono, s.h., m.h., eko sutrisno, s.h., saleh, s.h., moh. insani, s.h., dan yusuf febri budiyantoro, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada badan bantuan hukum dan advokasi rakyat bahar) partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) yang beralamat jalan jaksa agung suprapto nomor pengaturan, kabupaten banyuwangi, provinsi jawanyuwangipermohonan pemohon bukanbahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xi tanggal mei menilai pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada uud tidak termasuk pemilihan kepala daerah. dalam amar putusannya mahkamah menyatakan kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. selain itu, mahkamah menyatakan: . melaluubah terakhir kali dengan undang undang nomor tahun (untuk selanjutnya akan disebut dengan undang undang pemilihan), pembentuk undang undang memberikan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepada badan peradilan khususdemikian, sejak putusan nomor puu xi dan berlakunya undang undang pemilihan, mahkamah konstitusi menjalankan fungsi sebagai badan peradilan khusus yang berbeda dengan fungsi dan peran konstitusional mahkamah sebelumnya. sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan putusan pilkada serentak tahun bahwa kewenangan mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan tidak lagi bersumberkan kepada uud sebagai pengawal konstitusi (the guardian the constitution) yang sebelumnya melahirkan putusan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum. kewenangan mahkamah dalam perkara ini bersifat sementara dan sebagai kewenangan tambahan.selain ituselain tunduk pada ketentuan limitation pemilihan mengenai tenggang waktu permohonan, legal standing para pihak, dan ambang batas prosentase perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, juga mahkamah tunduk kepada salah satu ketentuan syarat bagi pemohon agar dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan penetapan perolehan suara hasil pemilihan mahkamah, yaitubahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang pemilihan secara tegas menentukan bahwa pengertian dan objek perselisihan hasil pemilihan php)dengan rumusan sebagai berikut: undang undangdang undangdemikian pula berdasarkan ketentuan dan dan undang undang pemilihan secara tegas menentukan bahwa perselisihan hasil pemilihan php) adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, dengan kutipan sebagai berikut: undang undang pemilihundang undang, ketentuan secara khusus tentang objek permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi juga diatur dalam angka dan peraturan mahkamah konstitusi tahun pmk tahun yang pada pokoknya menentukan bahwa objek permohonan perselisihan hasil pemilihan php)dengan kutipan sebagai berikut: angka pmksetelah memohon membaca dengan seksama permohonan pemohon dalam polita maupun petitumnya bahwa pokok permohonan pemohon yang meminta pembatalan keputusan memohon bukti bukan mengenaiyang merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara, bahwa selain itu, dalam polita maupun petit permohonan pemohon sama sekali tidak menguraikan yang seharusnya menjadi objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan php) mahkamah konstitusi, bahwa dugaan pelanggaran pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya adalah mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm) sebagai berikut: dugaan pelanggaran(polita permohonan poin dugaan pelanggaran memohon dan pengawas pemilihan yang tidak profesional dan tidak adil (polita permohonan poin dan dugaan pelanggaran(polita permohonan poin bahwa terhadap dugaan pelanggaran pelanggaran tersebut atas berdasarkan pemilihan berupa dugaan dugaan pelanggaran administrasi bersifat tsm, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana kepemilikan prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam pemilihan. adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah badan pengawas pemilu provinsi jawa timur untuk dugaan pelanggaran administrasi yang tsm, dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) untuk dugaan pelanggaran kode etik, kpu kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan hoc bawah kpu kabupaten dan sentra penegakan hukum terpadu sentra gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana kepemilikan, bahwajenis jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan pemilihan sebagai berikut: jenis pelanggaran lembaga yang berwenang pemilihan menyelesaikan pelanggaran kode etik dewan kehormatan penyelenggara penyelenggara pemilihan pemilu dkpp kpu kabupaten atau bawaslu kabupaten untuk badan hoc pelanggaran administrasi kpu provinsi dan atau kpu pemilihan kabupaten kota berdasarkan rekomendasi bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota pelanggaran administrasi bawaslu provinsi pemilihan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm sengketa pemilihan bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota tindak pidana pemilihan penyidik kepolisian negara dalam sentra gakkumdu (penyelidikan dan penyidikan jaksa penuntut umum (penuntutan pengadilan negeri (tingkat pertama pengadilan tinggi (tingkat banding dan putusannya final sengketa tata usaha| bawaslu provinsi dan atau bawaslu negara pemilihan kabupaten kota (upaya administratif pengadilan tinggi tata usaha negara tingkat pertama mahkamah agung (kasasi perselisihan hasil mahkamah konstitusi pemilihan mahkamah dalam pertimbangan putusan putusan mahkamah telah mengingatkan ihwal perubahan paradigma penyelesaian masalah hukum pemilu bahwa mahkamah bukan memeriksa seluruh pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilihan, sebagaimana ditegaskan dalam putusan putusan perkara php dalam pilkada serentak tahun yang mempertimbangkan putusan php sebagai pelaksanaan kewenangan yang bersumberkan langsung pada uud sebagaimana putusan php pres xvii tanggal juni mempertimbangkan dengan tegas: , bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan dan serta dan undang undang pemilihan jo. angka dan pmk tahun atas, mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara guo karena permohonan pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan. kedudukan hukum d) undang undang pemilihan.undang undang pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan suara (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh memohon (in cast kpu kabupaten banyuwangi). bahwa adapun bunyi ketentuan huruf undang undang pemilihan adalahmemohon memaknai frasa dapat mengajukan permohonan,adapun perhitungan persentase perkara guo berdasarkan ketentuan huruf undang undang pemilihan adalah sebagai berikut: bahwa jumlah penduduk kabupaten banyuwangi berdasarkan adalah sebesar (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa pada tahun bukti dan ambang batas selisih suara paling banyak untukin cast memohon): bahwa perolehan suara berdasarkan keputusan nomor: hk. kpt kpu kab il tanggal desember jo. keputusan nomor: hk. kpt kpu kab xi1adalah sebagai berikut: suara kh. muhammad riza aziz, m.ieb. surah, pd., si. bahwa berdasarkan tabel atas, perolehan suara pemohon adalah sebesar suara. sehingga perhitungan persentase menurut ketentuan huruf (d) undang undang pemilihan dan lampiran pmk adalah sebagai berikut: adapun selisih perolehan suara paslon dan paslon adalah dengan demikian, pemohon memperoleh suara dengan selisih suara dengan paslon sebesar atau sangat jauh melebihi suara berdasarkan ketentuan hukum atas, sehingga pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing). bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas dan oleh karena perselisihan perolehan suara dalam perkara guo adalah suara atau melebihi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam huruf (d) undang undang pemilihan, maka menurut hukum pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo. bahwa dengan pemohon tidak memenuhi syarat legal standing atas, maka mohon menjadi pertimbangan mahkamah agar kiranya mahkamah memutus dalam perkara guo pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam putusan dismissal tanpa perlu memeriksa pokok permohonan atau tidak menunda pemberlakuan undang undang pemilihan dengan dasar dan alasan sebagai berikut: dari dalil dalil pemohon dalam polita, secara prima fate pemohon tidak menguraikan fakta fakta bahwa tiap tiap dugaan pelanggaran yang didalilkan memenuhi satu per satu unsur unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tsm) berdasarkan undang undang pemilihan, yaitu: pelanggaran administrasi pemilihan berupa calonyang terjadi secaraerdasarkan dan beserta penjelasan dalam pemilihan, melainkan hanya sebuah kumpulan dan potongan potongan dugaan pelanggaran yang bersifat perseorangan, parsial, dan sporadis yang tidak berkaitan dan berdiri sendiri yang disusun, dirangkai, dan dikonstruksi agar perkara guo dapat diperiksa pokok permohonannya, sekalipun menggunakan yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalil dalil permohonan pemohon tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran bersifat tsm? berdasarkan kaidah kaidah hukumelainkan dugaan pelanggaran pelanggaran yang bersifat sporadis, parsial, perorangan yang telah diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak hanya terjadi pada pasangan calon nomor urut tetapi juga terjadi pada pasangan calon calon nomor urut bahwa terhadap perkara guo juga tidak memenuhi kondisi dan fakta bahwundang undang pemilihan dapat dikecualikan maupun dapat ditunda keberlakuannya berdasarkan fakta dan kondisi perkara guo sebagai berikut: objek permohonan didasarkan pada rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh tps yang ada kabupaten banyuwangi:nryuwangi tahun yang ditetapkan oleh memohon: bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pemohonwangibanyuwangi nomor hk. kpt kpu kab ix tentang penetapan yusuf widyatmoko, sos. dan kh. muhammad riza aziz, m.ieb. sebagai, kpu kabupaten banyuwangidan tidak terdapat sehingga mahkamah konstitusi dapat menggelar sidang lanjutan atau rapat pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon, berdasarkan kaidah kaidah hukum dalam putusan php.bup xv putusan php.bup xv putusan php.bup xv dan putusan php.bup xvi2017:, yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan mahkamah konstitusi sejak telah banyak diakomodir undang undang, yang berarti terobosan terobosan mengadili kasus konkret telah diterima dan berubah menjadi norma undang undang, termasuk pelanggaran pelanggaran tsm yang telah ditetapkan undang undang menjadi ranah badan pengawas pemilu provinsi. dengan demikian, sejak berlaku pemilihan semestinya dugaan dugaan pelanggaran tsm adalah diajukan kepada badan pengawas pemilu provinsi sebagai yang berwenang dan kurang tepat justru mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai badan pengawas pemilu provinsi tersebut digunakan sebagai celah hukum bagi pemohon yang tidak memenuhi syarat legal standing, yang akhirnya pemilihan dan objek permohonan php (object itis) mahkamah konstitusi menjadi kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan tsm akan diperiksa pokok permohonannya, adanyhuruf pemilihan telah mendorong budaya hukum bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. mana kala pihak yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai hukum, maka hukum telah menyediakan mekanisme upaya hukum melalui pengawasan melekat secara hierarkis masing masing lembaga (ex officio) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa mahkamah konstitusi, dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan tsm kemudian dapat mengesampingkan pemilihan melalui mengadili kasus konkret, mahkamah akan kembali kepada masa lalu sebelum putusan nomor puu xi tanggal mei dengan memeriksa pokok permohonan setiap permohonan yang jelas jelas tidak signifikan dan mempengaruhi hasil pemilihan, padahal pada sisi lain melalui kewenangan yang diberikan uud mahkamah konstitusi berpendirian dengan memutuskan pemilihan adalah konstitusional sebagaimana putusan nomor puu xiii dan putusan nomor puu xiii dan dalam putusan puu xiii menjelaskan rasionalitas ketentuan ambang batas dalam pertimbangan putusannya bahwabudaya politik yang sepemilihan memiliki kedudukan yang setara dengan syarat formal permohonan lainnya mengenai tenggang waktu permohonan, objek permohonan, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan. mahkamah tidak dapat mengesampingkan ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan, ketentuan objek permohonan, pihak yang dapat mengajukan permohonan, termasuk untuk terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan dalam perkara guo, kecuali mahkamah sebelumnya menggunakan kewenangannya dalam pengujian konstitusional (constitutional review) telah menyatakan inkonstitusional (bersyarat) dan tidak mengikat ketentuan norma tersebut, berdasarkan uraian diatas dengan fakta pemohon memperoleh suara dengan selisih suara dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebesar atau sangat jauh melebihi suara sehingga pemohon terang benderang tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan dalam polita permohonan tidak menguraikan fakta fakta mengenai terpenuhinya unsur unsur tsm serta tidak terpenuhinya kondisi dan fakta bahwa pemilihan dapat ditunda berlakunya, mohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi dalam perkara guo tidak menunda pemberlakuan pemilihan dan menyatakan eksepsi memohon dikabulkan serta memutus permohonan perkara guo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dalam putusan dismissal. permohonan pemohon salah objek error object) bahwa pemohon dalam permohonannya hanya mencantumkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab x1i1 sebagai objek yang dimohonkan pembatalan kepada mahkamah, padahal keputusan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh memohon dengan menerbitkan11 dikarenakan terdapat kesalahan pencantuman hari, bahwa dalam keputusan kpu kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab xi1 pada dictum hal. bagian kedua menjelaskan surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan kpu kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab il baik muatan maupun masa berlakunya , bahwa berdasarkan penjelasan atas, maka terhadap keputusan kpu kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab xii merupakan bagian dari objek permohonan yang juga harus dicantumkan oleh pemohon dalam permohonannya karena merupakan satu kesatuan objek yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan kpu kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab xi1 bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak mencantumkan objek permohonan secara lengkap dan benar, maka permohonan pemohon telah salah objek (error object). permohonan pemohon tidak jelas kabur obscura libel) bahwa menurut memohon, permohonan pemohon tidak jelas kabur dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalil dalil permohonan pemohon dalam polita tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak bersesuaian dengan petit (tuntutan) permohonan pemohon, yaitu: polita permohonan pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum mengenai, namun dalam petit permohonan pemohon poin (petit alternatif dan meminta mahkamah yang berwenang mengadili objek permohonan php dimaksud untuk memutus: polita permohonan pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum bahwa pasangan calon nomor urut ipku fiestiandani azwar anas dan surah, pd., tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan pemilihan, namun dalam petit permohonan pemohon poin (petit alternatifbahwa mahkamah konstitusi adalah yang memiliki kewenangan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan pemilu, namun dalam petitmengenai adanya kondisi gangguan keamanan dan terpenuhinya pelanggaran pelanggaran berdasarkan pemilihan seluruh kabupaten banyuwangi, tetapi dalam petit permohonan pemohon poin (petit alternatif meminta mahkamah:tempat pemungutan suara tps) ulang kabupaten banyuwangi. bahwa antar polita permohonan pemohon dan antar petit permohonan pemohon saling bertentangan dan tidak bersesuaian, yaitu: petit permohonan pemohon poin (petit alternatif dan , namun petit pemohon lainnya tidak terdapat petit menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, petit permohonan pemohon poin (petit alternatifbertentangan dengan petit poin meminta. , karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek php yang dimohonkan pemohon, cc. petit permohonantetapi pemohon tidak meminta mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon, sehingga tidak jelas perolehan suara pemohon menjadi pemenang dari mana. dalam pokok permohonan bahwa seluruh dalil yang tertuang dalam eksepsi atas, mohon dianggap tertuang kembali dalam pokok permohonan ini. bahwa memohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh memohon. bahwa bantahan memohon terhadap dalil dalil permohonan pemohon terurai sebagaimana tersebut bawah ini: tanggapan terhadap permohonan tanggapan terhadap dalil dalil permohonan pemohon mengenai pelanggaran tsm tanggapan terhadap dalil dalil permohonan yang mengutip putusan mahkamah konstitusi terdahulu sebelum memohon menanggapi dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tsm), mengingat pemohon banyak mengutip putusan putusan mahkamah konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, oleh karena itu,erkait dalil dalil permohonan pemohon polita poin yang mengutip putusan putusan mahkamah konstitusi yakni putusan php.d vi pilkada jawa timur tahun putusan php.d xi pilkada sumatera selatan tahun putusan php.d vii1 pilkada tangerang selatan tahun dan putusan putusan sebelum tahun menurut memohon putusan putusan mahkamah tersebut lahir saat kewenangan mengadili php kepala daerah dilaksanakan bersumberkan dari kewenangan asli mahkamah dalam uud dan bukan mahkamah berfungsi sebagai badan peradilan khusus untuk sementara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang pemilihan, sehingga kaidah kaidah hukum putusan putusan mahkamah tidak serta merta dapat digunakan sebagai dasar memeriksa dan mengadili guo, kaidah kaidah hukum dan yurisprudensi mengaji pelanggaran pelanggaran tsm mahkamah sejak tahun sampai dengan tahun telah diakomodir antara lain dalam norma norma dan dan beserta penjelasan pemilihan dan pelanggaran tsm merupakan kewenangan bawaslu provinsi, sehingga dalam hal pemohon menganggap terdapat pelanggaran tsm seharusnya mengajukan bawaslu provinsi jatim: berdasarkan dan dan beserta penjelasan pemilihan, subjek pelaku pelanggaran tersebut adalah pasangan calon dan bentuk perbuatberwenang memutus kebenaran dugaan pelanggaran tersebutadministrasi pemilihsejak putusan puu xi tanggal mei dan berlaku pemilihan, mahkamah konstitusi menyatakan tunduk pada ketentuan pemilihan mengenai: tenggang waktu pengajuan permohonan, pihak pihak yang berhak mengajukan permohonan, perkara php yang dimaksud adalah perkardan adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan suara yang mutlak harus dipenuhi untuk dapat diperbolehkan mengajukan php mahkamah konstitusi, dan terikat dengan norma norma jenis jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan termasuk pelanggaran administrasi yang bersifat tsm yang merupakan kewenangan bawaslu provinsi dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi: mahkamah konstitusi telah mempertimbangkan hal atas sebagai implikasi perubahan pilkada dari rezim pemilu dan menjadi rezim pemda dengan segala akibatnya termasuk terhadap penyelesaian sengketa hasilnya sejak dalam putusan putusan mahkamah dalam pilkada serentak tahun kalaupun menggunakan kaidah kaidah hukum yang lahir dari dari kewenangan asli bersumberkan pada uud dari dalil dalil polita pemohon sama sekali tidak menguraikan pelanggaran pelanggaran yang memenuhi unsur tsm sesuai tiga kriteria pelanggaran pemilu pilkada yang dapat atau tidak dapat membatalkan hasilnya, tetapi lebihberdasarkan putusan mahkamah, yaitu putusan php.d ix tanggal februari putusan php.d ix tanggal april putusan php.d ix tanggal agustus putusan php.d ix tanggal agustus dan putusan php.d ix tanggal desember dalil dalil polita permohonan pemohon sama sekali tidak menguraikan pelanggaran pelanggaran yang memenuhi unsur tsm sebagaimana pertimbangan putusan mahkamah yaitu,sebagaimanviii pemilukada kota manado): bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon tidak menguraikan fakta fakta unsur unsur pelanggaran tsm sebagaimana ketentuan dan dan beserta penjelasan pemilihan, sementara putusan putusan mahkamah sebelum tahun tidak serta merta dapat diterapkan dalam perkara guo terlebih lagi kaidah kaidah hukumnya sudah diakomodir dalam norma pemilihan: tanggapan terhadap dalil dalil permohonan yang mengutip putusan mahkamah konstitusi dalam pilkada serentak tahunkeputusan kpu kabupaten banyuwangi nomordiumumkan tanggal desember pukul wib: bahwa pada hari senin, tanggal desember tahun pukul wib, pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk ap3 bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohon, permohonan pemohon dan perbaikanterkait dalil dalil permohonan pemohon polita poin huruf yang mengutip putusan putusan mahkamah konstitusi dalam mengadili pilkada serentak tahun putusan php.bup xv putusan php.bup xv putusan php.bup xv dan putusan php.bup xv perlu memohon tanggapi bahwa dari putusan putusan tersebut dapat ditarik kaidah kaidah hukum bahwa ketentuan ambang batas dalam pemilihan dapat dikecualikan dalam kondisi sebagai berikii.iii.dalam perkara guo berbeda jauh dengan fakta dan dengan ratio decided dalam putusan php.bup xvi2017, putusan php.bup xv putusan php.bup xv dan putusan php.bup xv sebagaimana memohon telah melaksanakan semua tahapan pilkada sebaik baiknya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu: objek permohonan yang ditetapkan oleh memohon telah didasarkan pada rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh tps yang ada kabupaten banyuwangi, dan proses pemilihan kabupaten banyuwangi telah berlangsung damai, fair, dan hasil perolehan suara yang ditetapkan kpu merupakan pilihan rakyat yang berhak menentukan siapa pemimpinnya sendiri. dalam hal terdapat rekomendasi dari bawaslu sekalipun yang belum melalui mekanisme due process law belum tentu membuktikan terdapat pelanggaran sebagaimana bukti bukti dalam perkara perkara php legislatif maupun pilpres banyak rekomendasi tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan yang dibenarkan dan diterima akal sehat (possibility performance): kpu kabupaten banyuwangi memohon)mohon dipertimbangkan bahwa sejak mahkamah konstitusi menerapkan pemilihan tersebut terdapat berbagai perubahan seluruh lembaga dan perangkat hukum dalam penegakan hukum pemilu dalam proses dan tahapan pemilu mulai terbangun dan budaya hukum dan politik masyarakat lebih dewasa, lebih tertib dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran luar php diselesaikan oleh lembaga lembaga yang benar benar diberikan kewenangan untuk itu. semua permasalahan hukum pemilu tidak disimpan untuk diajukan mahkamah konstitusi, tetapi dilaporkan kepada lembaga lembaga yang berwenang sejak awal sesuai syarat dan jangka waktu penyelesaian yang tidak mengganggu tahapan pemilihan, sehingga tidak menjadi keranjang sampah semua persoalan penegakan hukum pemilu. sejak pemilihan diberlakukan konsisten menunjukkan trend penurunan pengajuan php mahkamah konstitusi, sedangkan ketika dibuka kran pemilihan dapat ditunda diberlakukannya dengan syarat khusus, permohonan menunjukkan peningkatan yang sebenarnya perkara perkara yang sebenarnya tidak signifikan dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang berarti tujuan hukum sebagai sarana rekayasa social (law tool social engineering) akan menampakkan hasil ketika norma diberlakukan secara konsisten. bahwa berdasarkan uraian diatas, kaidah kaidah hukum putusan php.bup xv putusan php.bup xv putusan php.bup xv dan putusan php.bup xv berbeda dengan kondisi perkara guo, maka selayaknya mahkamah menolak seluruh dalil pemohon atau memutuskan permohonan guo tidak memenuhi syarat legal standing dalam putusan dismissal tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut, tentang dalil dalil pelanggaran pemilihan bersifat tsmidak benar seluruh dalil permohonan pemohon dalam polita poin dan poin s d kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh memohon, bahwa karena pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan pemilihan, pemohon dalam pokok permohonan berupaya membangun konstruksi hukum bahwa objek permohonan diperoleh dari pelanggaran atau kecurangan pemilihan yang bersifat tsm: menurut memohon, seharusnya pemohon agar dapat memenuhi syarat legal standing, terlebih dahulu mengajukan pembatalan terhadap ketentuan pemilihan mahkamah konstitusi karena norma undang undang menjadi tidak berlaku mengikat mekanismenya melalui pengujian undang undang (konstitusional review) mahkamah konstitusi dan bukan melalui sengketa konkret dalam perkara guo, serta berdasarkan putusan nomor puu xiii dan putusan nomor puu xi11 bahwa mahkamah konstitusi memutuskan mengenai ketentuan ambang batas ini konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy): bahwa tidak benar dalil pemohon poin yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi memohon, terdapat selisihdan surah, pd., si. secara terstruktur, sistematis, dan masif seluruh wilayah kabupaten banyuwangi : faktanya hasil rekapitulasi perolehan suara pemohon dan pasangan calon nomor urut ipku fiestiandani azwar anas dan surah, pd., si. oleh memohon berdasarkan keputusan nomor: hk. kpt kpu kab il tanggal desember keputusan nomor: hk. kpt kpu kab ilsebagai berikut: kh. muhammad riza aziz, m.ieb surah, pd., si. adalah diperoleh secara bertingkat dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) seluruh tempat pemungutan suara tps), panitia pemilihan kecamatan ppk) pada tingkat kecamatan, dan oleh memohon pada tingkat kabupaten banyuwangi. pada masing masing tingkat tersebut dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia dan diawasi saksi saksi dari masing masing pasangan calon dan pengawas pemilihan. setiap terjadi pelanggaran saat pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan masing masing tingkatan tersedia upaya keberatan pelaporan untuk dapat diselesaikan dan terbukti tidak adanya keberatan pelaporan tersebut mengenai hasil perolehan suara. selain itu, fakta yang benar selama dalam tahapan pemilihan bukti pula memohon tidak menerima informasi ataupun adanya rekomendasi mengenai adanya dugaan pelanggaran pelanggaran pemilihan yang bersifat tsm sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan sepengetahuan memohon tidak terdapat pelanggaran bersifat tsm yang diputuskan oleh badan pengawas pemilu provinsi sebagai yang berwenang. setiap terdapat informasi terkait pelanggaran pelanggaran pemilihan, memohon aktif melakukan penyelesaian dalam hal dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu bawah memohon sebagaimana terurai dibagian bawah: perlu memohon sampaikan sebagai pertimbangan mahkamah dalam memutus perkara guo bahwa pelanggaran pelanggaran bersifat tsm menurut pemilihan"iatas, maka subjek pelaku pelanggaran adalah pasangan calon dan bentuk perbuatan pelanggarpelanggarnorma norma pemilihan tersebut merupakan mengakomodasikan terhadap kaidah kaidah hukum yang dilahirkan dari putusan putusan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sejak sampai dengan sedangkan sejak putusan nomor puu xi dan berlakunya undang undang pemilihan peran mahkamah sebagai badan peradilan khusus yang dibatasi oleh undang undang pemilihan yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk sementara: bahwa tidak benar dalil pemohon dalam polita poin yang menyatakan: faktanya dalil tersebut merupakan opini, wacana, teori dan prasangka, karena secara konstitusional sudah menyepakati seseorang yang memiliki keluarga pejabat publik tidak menghalangi atau menutup peluang anggota keluarga lainnya untuk dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik karena memiliki keluarga pejabat publik bukan sebagai dosa atau kesalahan. semua pembatasan pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan telah diatur peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa pasangan calon nomor urut maupun pasangan calon nomor urut pun telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun bukti berdasarkan pemilihan yang telah mengatur (sembilan belas) persyaratan sehingga memohon menetapkan pemohon dan pasangan calon nomor urut sebagai kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun berdasarkan keputusan kpu kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab dan keputusan kpu kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab sehingga dalil pemohon adanya benturan kepentingan sebagai dalil dalil yang mengada ada, terlebih lagimahkamah konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir pun dalam pengujian konstitusional (constitutional review) telah memutuskan norma tersebut dalam putusan puu xiii yang menyatakan huruf beserta penjelasan huruf inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bahwa tidak benar seluruh dalil dalil pemohon dalam polita poin yang lebih banyak opini, prasangka, dan wacana yang tidak berbasis bukti yang sah maupun data yang validitasnya diakui kebenarannya secara ilmiah dan hukum, bahwa tidak benar dalil pemohon dalam polita poin yang menyatakan seluruh proses pilkada kabupaten banyuwangi telah bertentangan dengan asas pemilu yang uber dan judul, oleh karena suara yang diperoleh yang genuine, tetapi hasil dari kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang tsm. fakta yang benar asas asas pemilu yang uber dan judul telah tercermin dalam norma norma dalam seluruh batang tubuh dan penjelasan pemilihan serta peraturan perundang undangan lain yang berlaku. asas asas tersebut telah menjadi bintang pemandu segala norma yang ada dalam norma penegakan hukum. sehingga dalil pemohon tanpa menyebutkan fakta dan norma hukum berupa norma perintah, larangan, hak, dan kewajiban yang dilanggar sebagai cerminan asas asa pemilu yang uber dan judul beserta alat alat bukti yang sah, maka dalil dalil pemohon hanya akan menjadi halusinasi semata: bahwa tidak benar dalil pemohon dalam polita poin yang intinya menyatakan pemohon keberatan terhadap objek permohonan yang memenangkan pasangan calon nomor urut karena perolehan suara diperoleh dengan pelanggaran pemilihan yang bersifat tsm serta mendapatkan fasilitas dari pemerintah kabupaten banyuwangi melalui penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan.dst. faktanya dalil dalil pemohon tidak benar dan hanya berisi pengulangan pengulangan dalil semata yang substansinya sama, sehingga dalil dalil tersebut akan memohon bantah satu persatu lebih mendalam pada bagian tanggapan terhadap bentuk bentuk pelanggaran. mengenai dalil pelanggaran tsm menurut memohon unsur unsur pelanggaran administrasi bersifat tsm telah diatur dalam dan penjelasan serta dan faktanya pemohon sama sekali tidak menguraikan fakta fakta untuk membuktikan berdasarkan ketentuan tersebut bahwa subjek pelaku pelanggaran adalah pasangan calon dan bentuk perbuatannytersebut harus memenuhi unsur unsurntahan terhadapkegiatan bantuan sosial apbd dan apbn covid berupa program bantuan sosial pemerintah pusat bahwa terkait dalil pemohon poin dan (hal. yang intinya menyatakan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut kegiatan yang didalilkan pemohon adalah bansosrangkaian pelaksanaan pilkada dan pembagian bansos tersebut dilakukan secara masif berbagai wilayah kabupaten banyuwangi dan dilakukan dalam tahap kampanye tidak terkait dengan memohon, fakta yang benar terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, memohon tidak pernah menerima laporan informasi mengenai adanya pelanggaran mengenai dalil pemohon diatas serta memohon tidak menerima adanya rekomendasi dari bawaslu kabupaten banyuwangi mengenai adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan bansos pandemi covid sesuai dalil pemohon, kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut adalah menjadi kewenangan dari instansi pejabat diatas bupati banyuwangi yang berwenang mengawasi dan kewenangan dewan perwakilan rakyat daerah kab banyuwangi dalam fungsi pengawasan dalam hal terjadi pelanggaran: terkait pelaksanaan kewenangan, program, dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah, menurut hemat memohon bahwa bupati kabupaten banyuwangi tetap memiliki kewajiban menjalankan wewenang, program, dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah termasuk bantuan sosial covid antara lain sebagaimana keputusan menteri sosial republik indonesia nomordan peraturan menteri sosial nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kementerian sosial, selain itu, menurut memohon bahwa tidak terdapat ketentuan hukum bahwa selama tahapan pilkada serentak dalam hal terdapat keluarga sebagai peserta pilkada kemudian seorang iv. pokok permohonan bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun oleh memohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut: tabel suara kh. muhammad riza aziz, m.ieb. ipku fiestiandani azwar anas san spasi jumlah perolehan suara bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi memohon, terdapat selisih perbedaansurah, pd., si. secara terstruktur, sistematis, dan masif seluruh wilayah kabupaten banyuwangi, bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihve justice) suara dan jumlah penduduk. pada penerapannyabupati banyuwangi harus berhenti atau non aktif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya apalagi dalam kondisi pandemi covid yang membutuhkan kerja keras pemimpin daerah, undang undang tahun tentang pemerintahan daerah telah mengatur tugas kepala daerah antara lain dalam menyatakamelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. serta memiliki wewenang, kewajiban, dan hak dalam lain dalam undang undang pemda, sehingga selama tahapan pilkada serentak tahun berlangsung, bupati banyuwangi tetap memiliki kewajiban seperti semula, bahkan juga harus memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat saat pilkada selama pandemi covid pencairan insentif rt rw pada wilayah kecamatan gambiran bahwa terhadap dalil permohonan pemohon poin huruf (hal. yang menyatakan adanyamemohon perlu tegaskan dalil pemohon tidak terkait dengan memohon. bahwadanya dugaan pelanggaran mengenai pencairan insentif rt rw pada wilayah kecamatan gambiran, pemohon pun tidak menjelaskan desa mana saja terdapat pencairan insentif tersebut kecamatan gambiran?, apakah insentif tersebut telah dianggarkan dalam apbd kabupaten banyuwangi yang disepakati bupati dan dprd sebelumnya?, apakah dalam pencairan insentif tersebut terdapat ajakan, mobilisasi, atau paksaan dari pasangan calon nomor agar memilihnya?, apakah adanya insentif tersebut pejabat atau aparatur sipil negara melakukan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu?, dan apa hubungan kausalitas dengan pencairan insentif menyebabkan pemilih akan memilih pasangan calon tertentu?': bahwa kalaupun benar terdapat pencairan insentif rrt rw, apakah merupakan pelanggaran terhadap pemilihan?: bahwa terkait hal diatas juga merupakan kewenangan instansi pejabat lain dan tidak terdapat jaminan dengan insentif tersebut bahwa ketua dan ketua se kecamatan gambiran akan memilih pasangan calon tertentu, serta adanya dugaan pembagian insentif tersebut akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tertentu, pencairan insentif kepada guru ngaji se kecamatan kabat bahwa tentang permohonan pemohon poin huruf (hal. yang intinya menyatakan adanya pencairan insentif guru ngaji tanggal november yang diberikan oleh bupati kabupaten banyuwangi kepada guru ngaji se kecamatan kabat memohon perlu tegaskan dalil pemohon tidak terkait dengan memohon, bahwa fakta sebenarnya memohon tidak pernah menerima laporan ataupun menerima adanya rekomendasi dari bawaslu kab. banyuwangi mengenai adanya dugaan pelanggaran mengenai pencairan insentif guru ngaji se kec kabat, bahwa pemohon pun tidak menjelaskan apakah pencairan insentif itu dilakukan oleh bupati abdullah azwar anas atau oleh camat kabat? pemohon pun tidak menjelaskan tanggal november tersebut: apakah insentif tersebut dibagikan kecamatan atau dengan turun langsung seluruh desa se kecamatan?, apakah insentif tersebut sudah dianggarkan pada apbd yang telah disepakati bupati dan dprd kabupaten banyuwangi?, apakah terdapat ajakan, mobilisasi, atau paksaan dari bupati abdullah azwar anas atau camat kabat untuk memilih pasangan calon tertentu saat pencairan insentif?: kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, hal tersebut menjadi kewenangan dari instansi pejabat diatas bupati atau dprd kab. banyuwangi dalam fungsi pengawasan, apalagi bupati kabupaten banyuwangi bukan sebagai peserta dalam pilkada serentak terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon, apakah berpengaruh secara signifikan dan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tertentu dan apakah memenuhi unsur unsur tsm dan apakah terdapat bukti guru ngaji se kecamatan kabat akan dan telah memilih pasangan calon tertentu?: pencairan insentif kepada guru ngaji se kabupaten banyuwangi bahwa terkait dalil pemohon poin huruf (hal. yang intinya menyatakan bupati banyuwangi memberikan insentif kepada guru ngaji se kabupaten banyuwangi yang dilakukan pada masa tahapan kampanye dan hari menjelang pemilihan adalah tidak terkait dengan memohon, bahwa fakta sebenarnymengenai adanya dugaan pelanggaran bupati abdullah azwar anas memberikan insentif kepada guru ngaji se kab. banyuwangi sesuai dalil pemohon, pemohon pun dalam dalilnya tidak menjelaskan: apakah insentif tersebut dibagikan dengan bupati banyuwangi turun langsung seluruh desa se kabupaten atau kecamatan kecamatan, kapan tepatnya dilakukan? apakah insentif tersebut sudah dianggarkan pada apbd kabupaten banyuwangi yang disepakati bupati dan dprd, apakah terdapat ajakan, mobilisasi, atau paksaan dari bupati abdullah azwar anas untuk memilih pasangan calon tertentu terkait pemberian insentif, bahwa kalaupun benar adanya pemberian insentif tersebut, apakah merupakan pelanggaran terhadap undang undang pemilihan dan kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, hal tersebut merupakan kewenangan instansi pejabat lain: kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, apakah berpengaruh signifikan dan apakah memenuhi unsur unsur tsm sesuai dalil pemohon dan kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, apakah terdapat bukti bahwa guru ngaji se kecamatan kabat akan atau telah memilih pasangan calon tertentu dan mempengaruhi perolehan suara dan terpilihnya pasangan calon tertentu, proyek infrastruktur apbd untuk pemasangan paving bahwa dalil pemohon pada poin huruf yang intinya proyek infrastuktur apbd pavingisasi digunakan untuk kampanye pasangan calon nomor urut dan dikerjakan sebelum pencoblosan. menurut pemohon salah satunya dusun sumberejo desa jambewangi, kecamatan sempu pada tanggal desember mana dinas melakukan kampanye terselubung karena tempat pemasangan paving terdapat spanduk pasangan calon nomor urut dan dipavingnya terdapat stiker pasangan calon nomor urut bahwa terkait dalil pemohon tersebut diatas tidak terkait memohon dan memohon tidak pernah menerima adanya laporan adanya pavingisasi atau dugaan adanya pavingisasi yang melanggar pemilihan, serta memohon pun tidak menerima rekomendasi dari bawaslu kab banyuwangi adanya dugaan pelanggaran terkait dalil pemohon, bahwa terkait dalil pemohon dalam posisinya tidak menjelaskan: apakah terdapat bukti yang sah bahwa spanduk tempat pemasangan paving atau stiker paving dilakukan oleh dinas pu?, apakah dilakukan secara kelembagaan atau oknum? apakah hanya dilakukan satu tempat atau ditempat lain? karena pemohon menyebut salah satunya , apakah pavingisasi yang dilakukan dusun tersebut sebelumnya tidak dianggarkan dalam apbd yang disepakati bupati dan dprd?: bahwa kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, selain tiada laporan kepada memohon, dugaan pelanggaran tersebut merupakan kewenangan pengawasan dari instansi pejabat lain yang berwenang: bahwa mengenai adanya spanduk dan stiker tersebut yang tiada laporan kepada memohon, tidak dapat dipastikan apakah berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara tsm dan apakah mempengaruhi hasil perolehan suara dan terpilihnya pasangan calon tertentu, kegiatan silaturrahmi tokoh lintas agama oleh bupati kabupaten banyuwangi bahwa dalil pemohon poin huruf (hal. intinya menyatakan bahwa bupati banyuwangi menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye dengantanggal oktober para tokoh tersebut dikemudian dikasih masker bergambar nomor urut yang dikenakan pada saat sesi foto bersama sambil berpose (dua) jari: bahwa mengenai dalil pemohon tersebut atas tidak terkait dengan memohon dan memohon tidak menerima adanya informasi atau laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut. memohon pun tidak menerima adanya sebuah rekomendasi dari bawaslu kab banyuwangi adanya dugaan pelanggaran mengenai hal tersebut: dari uraian polita permohonan, menurut memohon bahwa pemohon tidak menguraikan dengan jelas: siapa yang memberikan masker kepada para tokoh lintas agama tersebut? apakah terdapat ajakan terhadap tokoh lintas agama untuk memilih pasangan calon tertentu? siapa saja tokoh lintas agama tersebut? apakah tokoh lintas agama tersebut memilih pasangan calon nomor apakah pengikut tokoh agama tersebut memilih pasangan calon nomor urut bahwa kalaupun benar adanya dugaan pelanggaran tersebut, hal tersebut merupakan kewenangan pengawasan dari instansi pejabat diatas bupati banyuwangi atau dprd kab. banyuwangi: bahwa kalaupun dianggap sebagai pelanggaran mana memohon tidak menerima informasi dan laporan mengenai hal itu, dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat dipastikan apakah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terpilihnya pasangan calon tertentu, bantahan terhadap dalil bahwa memohon dan pengawas pemilihan tidak profesional dan tidak adil, dan bahwa terkait dalil dalil permohonan pemohon mengenaiperlu memohon bantah sebagai berikut: bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon poin (hal. yang menyatakan bahwayang merugikan pemohon dan mengganggu dan merusak integritas pemilu. menurut dalil pemohon, baik secara commission dan omission dengan tidak menjatuhkan sanksi dalam proses pemilihan kepada pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran, bahwa tidak benar pula dalil pemohon adanya pelaporan terkait pelanggaran pemilihan dan menurut pemohon laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan semestinya dengan dasar laporan sebagai berikut ini: pl pb kab x11 pl pb kab x11 bahwa fakta yang benar sehubungan adanya laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalil dalil pemohon diatas yang termuat dalam tabel s d dan s d memohon perlu membantah bahwa dari laporan laporan tersebut tidak secara keseluruhan memohon terima sebagai penerusan dan pemberitahuan dari bawaslu kabupaten banyuwangi: dari laporan laporan tersebut hanya terdapat (tiga) pemberitahuan dan penerusan dari bawaslu kabupaten banyuwangi mengenai adanya dugaan pelanggaran sebagaimana laporan dalam tabel dan terhadap (tiga) pemberitahuan dan penerusan dari bawaslu kabupaten banyuwangi tersebut memohon telah memproses dengan semestinya dengan menindaklanjuti berdasar peraturan perundang undangan dengan memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pemilihan dengan uraian sebagai berikut: terkait laporan pl pb kab x11 yaitu petugas kpps tps desa blimbingsari kec. blimbingsari yang seolah olah hanya berpose dengan mengacungkan jari faktanya telah terdapat proses penyelesaian dan tindak lanjut. fakta yang benar terkait laporan tersebut terdapat (tiga) petugas kpps yang mengacungkan jari yang terdiri dari (dua) orang mengacungkan jari dan (satuerkait adanya laporan sebagaimana tabel pl pb kab x11 mengenai petugas kpps tps desa pemulung kec. cluring yang seolah olah hanya berpose dengan mengacungkan jari faktanya telah ditindaklanjuti secara semestinya. bahwa fakta yang benar adalah petugas kpps yang mengacungkan jari berjumlah (lima) orang, terdiri dari (tiga) orang mengacungkan jari dan (dua) orang mengacungkan jari. karenanya(lima)cc. adanya laporan sebagaimana tabel pl pb kab x11 mengenai dugaan pelanggaran pemilihan oleh (satu) petugas kpps tps desa titik kec. rogojampi yang berpose dengan mengacungkan jari faktanya laporan telah ditindaklanjuti. fakta yang benar bukti bahwa dengan telah bukti bahwa memohon telah memproses pelanggaran diatas dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap laporan yang diteruskan dan diberitahukan memohon sebagaimana uraian atas berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang undangan, sehingga dalil dalil pemohon tidak berdasarkan bukti yang sah dan hanya asumsi semata, bantahan terhadap dalil bahwatidak benar dalil permohonan pemohon poin (hal. yang menyatakan(dua) jari yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut yang dapat dilihat dari: petugas kpps tps desa blimbingsari kecamatan blimbingsari, petugas kpps tps desa titik kec. rogojampi: cc. petugas kpps tps desa pemulung kec. cluring. fakta yang benar dalil dalil permohonan pemohon pada poin huruf dan tersebut sebagai pengulangan dalil dalil yang telah dikemukakan pemohon sebagaimana tabel dan bahwa terkait dalil adanya keberpihakan dan dukungan dari petugas kpps sebagaimana laporan diatas telah diproses dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan telah ditindaklanjuti pelaporan tersebut dan benar terbukti adanya pelanggaran, memohon memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku pelanggaran dan memohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya bukti s d terkait petugas kpps tps desa blimbingsari kec. blimbingsari yang dianggap berpihak kepada pasangan calon nomor urut dengan berpose mengacungkan jari sesuai dalil pemohon, fakta yang benar bahwa(dua) petugas kpps mengacungkan jari dan (satu) orang mengacungkan jari. terhadap (tiga) orang petugas kpps tersebut,, terkait petugas kpps tps desa titik kec. rogojampi yang berpose dengan mengacungkan jari, fakta yang benar terkait pose jari oleh (satu). bahwa dengan telah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara.:. terkait petugas kpps tps desa pemulung kec. cluring yang berpose dengan mengacungkan jari sesuai dalil pemohon, fakta yang benar terdapat (lima) orang mengacungkan jari yang terdiri dari (tiga) orang mengacungkan jari dan (dua.anggapan atas petit permohonan pemohon memohon akan menanggapi petit permohonan pemohon dengan uraian sebagai berikut: tanggapan terhadap petit pemohon untuk membatalkan pasangan calon nomor urut sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun sekaligus memerintahkan kpu untuk menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai pemenang dan bupati dan wakil bupati terpilih bahwa dari dalil dalil permohonan pemohon tidak menguraikan fakta pasangan calon bupati dan wakil bupati banyuwangi nomor urut tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang undangan, sehingga perlu tuntutan mendiskualifikasi pasangan calon, bahwa tidak terdapat fakta bahwa memohon telah menghalang halangi seseorang sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun sehingga terdapat pelanggaran hak konstitusional untuk maju sebagai pasangan calon (rights candidate): bahwa dengan tidak terdapat fakta fakta diatas, petit permohonan pemohon poin (petit alternatif yangadalah petit yang tanpa dasar dan alasan hukum: bahwa terkait petit pemohon poiadalah petit tidak beralasan karena untuk menetapkan pemenang dan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih adalah berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang menyatakan memperoleh suara terbanyak, padahal pemohon tidak menuntut perolehan suara yang benar untuk ditetapkan mahkamah:. kalaupun menggunakan kaidah kaidah putusan mahkamah konstitusi sebelum tahun yang pernah memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon dan menetapkan pemenang sebagaimana putusan php.d viii tanggal juli mahkamah mempertimbangkan perkara tersebut selain telah terjadi pelanggaran tsm juga pelanggaran pelanggaran yang membahayakan demokrasi karena disertai ancaman dan teror kepada para pemilih serta mencederai prinsip prinsip hukum dan prinsip prinsip pemilukada yang uber dan judul. dalam perkara guo, tidak terdapat fakta fakta satu unsur sekalipun memenuhi tsm, apalagi unsur unsur lainnya serta unsur membahayakan demokrasi: bahwa dengan uraian diatas, petit pemohon perkara guo mengada ada dan tanpa dasar, sehingga mohon yang mulia majelis hakim konstitusi menolak petit pemohon seluruhnya: tanggapan terhadap petit pemohon untuk pemungutan suara ulang bahwa pemungutan suara ulang psu) dapat dilakukan dalam kondisi gangguan keamanan dan terpenuhinya pelanggaran pelanggaran berdasarkan pemilihan sebagai berikut iri uraian pemohon sama sekali tidak terdapat kondisi gangguan keamanan dan adanya (lima) pelanggaran diatas dalam perkara guo, apalagi terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan panas kecamatan, sehingga petit alternatif pemohon berupa adalah petit tidak beralasan hukum dan berlebihan, sehingga petit pemohon selayaknya ditolak seluruhnya: bahwa sebagaimana terurai dalam bagian bagian sebelumnya salah satu atau seluruh unsur unsur dari tsm sesuai yang diatur dalam pemilihan tidak terpenuhi dalam perkara guo, maka petit pemohon yang meminta psu selayaknya ditolaktidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.pemohon salah objek error object). menyatakan permohonan pemohon tidak jelas kabur obscura libel). menyatakan permohonan permohonan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaarapukul wib jo. keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab xi1banyuwangi tahun yang benar adalah sebagai berikut: kh. muhammad riza aziz, m.ieb surah, pd. kota dan wakil walikota tahun model hasil kabupaten kwk). bukti. bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab ixl tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kabipku fiestiandani azwar anas dan surah, pd., six tentang penetapan yusuf widyatmoko. sosfoto petugas kpps tps desa blimbingsari kec. blimbingsarblimbingsari kecamatan blimbingsarblimbingsari kecamatan blimbingsari. bukti foto petugas kpps tps desa titik kec. rogojamptitik kecamatan rogojamptitik kecamatan rogojampi. bukti foto petugas kpps tps desa pemulung kec. cluring yang diambil pada tanggal desember tempat pemungutan suara sebelum pemungutan suara dimulai, bukti berita acara nomor: ba kpu kab xi1 tentang temuan dugaan pelanggaran kode etik oleh badan hoc tempat pemungutan suara desa pemulung kecamatan cluringpemulung kecamatan cluringdalam perkara guo tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing) bahwa berdasarkan surat keputusan memohondengan rincian perolehan suara sah untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (satu), sdr. yusuf widiyatmoko, s.sos dan sdr. kh. muhammad riza aziz, m.ieb. dengan perolehan suara (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga belas) suara, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) sdr. ipku fiestiandani azwar anas dan sdr. surah, pd, dengan perolehan suara (empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuhbanyuwangi tahun adalah sejumlah (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara, atau setara dengan y6,(empat koma delapan puluh enam persen), bahwa berdasarkan pada pada huruf (d) yang berbunyi sebagai berikutadan pusat statistik kabupaten banyuwangi jumlah penduduk banyuwangi adalah (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa: vide bukti bahwa daftar pemilih tetap telah tetapkan oleh memohon dalam keputusan nomor: babanyuwangi tahun tanggal oktober beserta laporannya model kwk) jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi tahun adalah satu juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus sembilan pemilih) dengan rincian laki laki sejumlah enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas) pemilih, perempuan sejumlah enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu) pemilih: vide bukti bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana tersebut atas, selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait lebih dari (nol koma lima persen) maka(d) nomor: tahun sehingga pemohon dalam perkara guo tidak memiliki kedudukan hukum oleh karena itu haruslah tolak. bahwa dalam beberapa putusan php mahkamah selalu konsisten dalam penerapan hukum terhadap nomor tahun sebagaimana putusan mahkamah konstitusi php nomor php.gub xv tanggal april dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf sebagai berikut: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum ditahun dan huruf pmk, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) beralasan menurut hukum dan putusan php nomor: php.bup xvi tanggal januari dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf berbunyi adalah sebagai berikut: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun pemohon adalah benar adalaha pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati wakatobi tahun akan tetapi permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalamberdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pihak terkait mohon kepadaoleh karena itu permohonan guo haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya nyatakan tidak dapat diterima. permohonan pemohon tidak jelas berkaitan untuk mengesampingkan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam huruf tahun bahwa dalil pemohon pada angka (empat belas) yang pada pokoknya mohon kepada mahkamah konstitusi untuk mengesampingkan ambang batas agar mencapai keadilan substansial haruslah tolak karena tidak beralasan menurut hukum. bahwa mohon untuk perhatikan dalam php php.bup xv kabupaten intan jaya, mahkamah dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:. bahwa berdasarkan pertimbangan mahkamah tersebut atas menurut pihak terkait untuk dapat mengesampingkan ambang batas sebagaimanalebih lanjutdimaksud pada huruf (d) nomor tahun pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi tahun jikabanyuwangibanyuwangi tahun bahwa faktanya pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi tahun berlangsung sangat demokratis, jujur, adil dan sudah berkepastian hukum mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pemohon dan pihak terkait. bahwahasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan surat keputusan memohon nomor hk. kpt kpu kab xii tentang penetapan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun tertanggal desember dengan rincian perolehan suara sah pihak terkait memperoleh suara terbanyak. bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka berkaitan dengan permohonan pemohon untuk mengesampingkan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) nomor tahun haruslah tolak. ii. dalam pokok permohonan bahwa eksepsi pihak terkait terulang kembali dalam jawaban pokok permohonan ini. bahwa dalil pemohon pada angka (lima belas) yang mendalilkan adanya relasi hubungan suami istri berdampak pada benturan kepentingan sehingga berdampak pada aspek kejujuran dan keadilan dalam pemilihan bupati wakil bupati banyuwangi tahun merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak menghormati hak konstitusional pihak terkait sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, sosial, maupun politik, oleh karena itu haruslah ditolak, karena tidak beralasan menurut hukum. bahwa berdasarkan tahun yang berbunyi sebagai berikut setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya . bahwa berdasarkan ketentuan tahuberdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas adanya jaminan hukum yang melekat bagi setiap warga negara indonesia untuk dapat pilih dan memilih dalam pemenuhan hak konstitusionalnya.. bahwa dalil pemohon pada angka (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara pihak terkait yang ditetapkan memohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, tetapi dari hasil kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah tolak. bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi tahun yang dilaksanakan pada tanggal desember berjalan lancar sebagaimana mestinya dan sangat demokratis. hal ini dibuktikan dengan tidak ada penolakan serta penandatangan berita acara serta menandatangani berita acara hasil penghitungan suara tingkat tps seluruh kabupaten banyuwangi oleh saksi pemohon dan pihak terkait. bahwa dalil pemohon pada angka (tujuh belas) yang sangat keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun yang memenangkan pihak terkait dengan perolehan suara yangbantuan dari pemerintahan kabupaten banyuwangi melalui penyalahgunaan kewenangan,program dan kegiatan yang telah menguntungkan pihak terkait oleh bupati azwar anas yang telah merugikan pemohon haruslah tolak, karena tidak beralasan menurut hukum. bahwasistematis, dan masif pada disebutkan sebagai berikutobjek pelanggaran administrasi pemilihan tsm sebagaimana dimaksud dalam uraian tersebut diatasam pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun pihak terkait sama sekali tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan tsm berdasarkan keputusan bawaslu kabupaten banyuwangi yang berkekuatan hukum tetap. bahwa berdasarkan survei dari lsi yang dilakukan bulan november pada simulasi kertas suara, elektabilitas pihak terkait lebih unggul dari pemohon dengan selisih elektabilitas (empat belas koma enam belas persen) dan sebesar (dua enam koma enam belas persen) masyarakat belum memilih melalui simulasi kertas suara, dengan total suara sah sebesar (sembilan puluh sembilan koma lima puluh lima persen). vide bukti pt bahwa berdasarkan survei dari pusdeham yang dilakukan bulan november pada simulasi kertas suara, elektabilitas pihak terkait sebesar (lima puluh lima koma dua persen) sedangkan pemohon elektabilitasnya sebesar (empat puluh dua koma enam persen) dengan selisih elektabilitas (dua belas koma enam persen). vide bukti bahwa berdasarkan survei dari smrc saiful mulai research consulting) yang dilakukan pada bulan november elektabilitas pihak terkait masih unggul dari pemohon, dimana pihak terkait sebesar (empat puluh tujuh koma tiga persen) sedangkan pemohon elektabilitasnya sebesar (tiga puluh empat koma empat persen), sedangkan tidak tahu rahasia (delapan belas koma dua persen). vide bukti bahwa jika pemohon mendalilkan program dan kegiatan pemkab banyuwangi untuk kepentingan calon tertentu adalah dalil yang hanya berdasarkan pada prasangka saja dan tidak menunjukkan kaitan serta signifikansi dengan perolehan suara calon tertentu. bahwa untuk diketahui pemohon adalah petahana yang menjabat sebagai wakil bupati banyuwangi dan pasti faham mengenai penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dengan ada atau tidak ada pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun bahwa dalil pemohon pada angka (delapan belas), (sembilan belas), (dua puluh) dan (dua puluh tiga) yang pada pokoknya menyatakan tentang pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif yang melibatkan bupati azwar anas berjalan sangat sempurna dan terang benderang dengan merujuk pada tindakan tindakan maupun keputusan kebijakan pemerintah kabupaten banyuwangi yang didesain untuk menguntungkan dan memenangkan pihak terkait adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah tolak. bahwa program yang tertuang dalam apbd maupun apbd perubahan merupakan rumusan program yang telah melalui mekanisme nomenklatur dalam birokrasi pemerintahan dan telah mendapatkan persetujuan dari dprd kabupaten banyuwangi serta dipublikasikan secara transparan dan akuntabel. bahwa keseluruhan dari kegiatan dimaksud, dilakukan setelah focusing dan relokasi apbd melalui mekanisme pak yang baru ditetapkan p apbd pada tanggal oktober dimana semua proses diketahui badan anggaran dprd dan tim anggaran pemda dengan pemohon berada dalamnya sebagai wakil penanggung jawab tim anggaran pemda. bahwa kemudian dilanjutkan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan lapangan dan baru bisa dilakukan setelah persetujuan pak atau apbd oleh dprd kabupaten banyuwangi. bahwa dalil pemohon pada angka (dua puluh lima) yang menyatakan menggunakan bantuan sosial covid pencairan insentif rt rw desember pencairan insentif guru ngaji november proyek infrastruktur pavingisasi p apbd adalah memang agenda pekerjaan yang harus terselesaikan pada akhir tahun anggaran terlepas dari ada atau tidak ada pemilihan kepala daerah banyuwangi. bahwa mengenai bantuan sosial pandemi covid berupa paket sembako sama sekali tidak ada stiker ataupun gambar dari pihak terkait yang ada hanya logo dari pemerintahan daerah kabupaten banyuwangi karena berkaitan dengan pembagian sembako tersebut sumber pendanaannya dari apbd kabupaten banyuwangi. vide bukti bahwa kegiatan pembagian bantuan sosial pandemi covid paket sembako tersebut dilaksanakan dalam (tiga) tahap yaitu pada bulan mei, juli dan september sebagaimana surat dari sekretaris daerah kabupaten banyuwangi yang ditujukan kepada camat kabupaten banyuwangi. vide bukti dan bahwa pada saat pembagian sembako atau bantuan sosial covid pemohon sebagai ketua kwarda banyuwangi yang melekat pada jabatannya sebagai wakil bupati ikut serta dan hadir dalam acara membagikan bantuan sosial covid berupa sembako kepada warga salah satunya kecamatan sempu dan kecamatan lainnya wilayah kabupaten banyuwangi. vide bukti bahwa berkaitan dengan insentif rt rw sudah masuk dalam alokasi dana desa add) sebagaimana yang berlaku kabupaten lainnya. mekanisme pencairan dana add dilaksanakan (dua) tahap dalam setahun. bahwa pencairan dana insentif rt rw kecamatan gambiran yang menurut dalil pemohon dilaksanakan pada tanggal desember adalah tidak benar, faktanya proses pencairan alokasi dana desa kecamatan gambiran dilakukan pada november vide bukti bahwa dalil pemohon pada angka (dua puluh lima) huruf yang menyatakan bupati abdullah azwar anas mengundang tokoh lintas agama melalui sekda pada tanggal oktober untuk bersilaturahmi pendopo sabha swasta blambangan adalah merupakan kegiatan kampanye tidak beralasan menurut hukum dan haruslah tolak. bahwa faktanya kegiatan pada tanggal oktober tersebut, bupati banyuwangi hanya mensosialisasikan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan terkait covid dimanapun tempatnya khususnya tempat ibadah. vide bukti bahwa mengenai insentif guru ngaji tahun menggunakan dasar hukum yaitu. bahwa berdasarkan pada berbunyi sebagai berikut: pembiayaan kegiatan lpt@a didaerah bersumber pada bantuan pemerintah daerah dan sumbangan masyarakat . vide bukti bahwa berkaitan pembiayaan kegiatan lpt@g kabupaten banyuwangi pendanaannya diambil dari dana hibah pemerintahan kabupaten banyuwangi dan telah berjalan sejak tahun sampai dengan saat ini. vide bukti bahwa dalil pemohon berkaitan dengan proyek infrastruktur pavingisasi apbd kabupaten banyuwangi digunakan kampanye pihak terkait dan dikerjakan sebelum pencoblosan salah satunya yang dilakukan kecamatan sempu dusun sumberejo desa jambewangi pada tanggal desember dinas selaku penanggung dan stiker pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus tolak. bahwa proyek infrastruktur pavingisasi desa kabupaten banyuwangi, bersumber dari dana hibah yang sudah mendapatkan persetujuan dari dprd kabupaten banyuwangi yang tujuannya adalah untuk menunjang sarana transportasi yang nyaman bagi masyarakat banyuwangi. sehingga pengerjaan infrastruktur tersebut harus tetap berjalan dan tidak ada kaitannya dengan pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun vide bukti bahwa mengenai spanduk ataupun stiker pihak terkait yang ada tempat pemasangan paving kecamatan sempu dusun sumberejo desa jambewangi sama sekali tidak benar, karena fakta yang sebenarnya tidak ada spanduk ataupun stiker pihak terkait yang terpasang tempat pengerjaan paving tersebut. vide bukti iiiseluruhnya: menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi pemilihan kabupaten banyuwangipukul wibcopy kartu tanda penduduk ipku fiestiandani azwar anas bukti pt foto copy kartu tanda penduduk surah, pd., si, bukti pt surat keputusan komisi pemilih umum kabupaten banyuwangipt surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi hk. kpt kpu kab xi1 tanggal desember bukti pt surat kepala dinas pencatatan sipil kabupaten banyuwangi tanggal januari perihal permohonan data kependudukan kabupaten banyuwangi tahun bukti pt berita acara pleno pemohon nomor: ba kpu kab tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan daftar pemilihan tetap dpt) pemilihan serentak lanjutan tahun kabupaten banyuwangi. bukti pt hasil survey lsi mengenai elektabilitas pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun bukti pt hasil survey elektabilitaspusdeham, bukti pt hasil survey pilihan kepadasmrc saiful mulai research consulting) bukti pt foto dokumentasi penyaluran bantuan sosial covid yang bersumber dari dana apbd bukti pt surat sekretariat daerah kabupaten banyuwangi tanggal mei bukti pt surat tanggal juli bukti pt surat tanggal september bukti pt foto dokumentasi penyaluran bantuan sosial covid yang dilakukan oleh wakil bupati banyuwangi, bukti pt surat perintah pencairan dana sp2d) ls bukan xi tanggal november bukti pt berita website pemerintah kabupaten banyuwangi, bukti pt surat keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor: tahun nomor: tahun bukti pt dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelolaan keuangan daerah dpa ppid) tahun anggaran dan bukti pt naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah kab. banyuwangi dengan kepala desa jambewangi kecamatan sembuh tanggal november bukti pt foto dropping paving desa jambewangi kecamatan sempu kabupaten banyuwangi. i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten banyuwangi sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai rekapitulasi perolehan suara bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki sebagai hasil pengawasan, yaitu surat keputusan kpu kabupaten banyuwangi nomor: hk. kpt kpu kab il tentang perbaikan keputusan nomor: hk. kpt kpu kab il tentang penetapanbanyuwangi tahun tertanggal desember maka perolehan suara pasangan calon, sebagai berikut: bukti pk bad nana pemohon pengawasan muhammad riza aziz, m.ieb surah, pd., bahwa dalam kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten banyuwangi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun hari rabu dan kamis, tanggal dan desember hotel aston banyuwangi berlangsung tertib dan lancar. masing masing panitia pemilihan kecamatan ppk) secara bergantian menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kecamatan dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran selama kegiatan berlangsung. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan huruf mengenai penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilakukan pada tahapan pemilihan masa tenang dan jelang hari pemungutan suara yang menguntungkan pasangan calon nomor urut bahwa terkait dengan dalil angka huruf tentang bantuan sosial apbd dan apbn covid untuk kampanye, maka sepanjang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi, bawaslu kabupaten banyuwangi dan jajarannya tidak pernah menerima laporan ataupun tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana dikalikan: bahwa terkait dengan dalil angka huruf maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan gambiran kabupaten banyuwangi tidak ditemukan unsur kampanye pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah desa wringinagung dalam kegiatan pencairan insentif bagi ketua rt rw pada tanggal desember hal ini karena dana tersebut diambil dari dana apbd kabupaten banyuwangi tahun bahwa terkait dengan dalil angka huruf maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan kabat kabupaten banyuwangi pada tanggal november bupati banyuwangi hanya membagikan secara simbolis tanpa ada arahan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa terkait dalil angka huruf tentang pemberian insentif guru ngaji pada masa kampanye, maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten banyuwangi dan jajarannya kecamatan srono, kecamatan mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu kpuj: , bahwa telah menjadi notice seiten, pemilihan bupati kabupaten banyuwangi diikuti oleh ipku fiestiandani azwar anas yang merupakan istri dari bupati purwoharjo, kecamatan wongsorejo dan kecamatan kalibaru tidak ditemukan kegiatan kampanye. bahwa terkait dalil angka huruf tentang proyek infrastruktur apbd pavingisasi yang digunakan untuk kampanye pasangan calon nomor urut dan dikerjakan sebelum pemungutan suara maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sempu menyatakan sumber dananya proyek pavingisasi dananya berasal dari iuran masyarakat sekitar lokasi pavingisasi dan pemasangan paving belum selesai karena belum ada pasir. bahwa terkait dalil angka huruf tentang penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye maka bawaslu kabupaten banyuwangi dan jajarannya dalam proses pengawasan tidak pernah menemukan dan menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dalil ini bukti pk hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan huruf mengenai memohon dan pengawas pemilihan tidak profesional dan tidak adil. bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi tahun kami dari bawaslu kabupaten banyuwangi telah berupaya semaksimal mungkin memproses seluruh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilihan serta dugaan pelanggaran undang undang lainnya. bahwa terkait dengan dalil pada tabel pokok permohonan nomoratas pembukaan kotak suara tps dan tps ketua pps desa temanggung pada padagiatan pengaspalan jalan dusun pringgondani, desa watukebo, kecamatan wongsorejo pada saat masa tenangsugiana atas tidak diterimanya surat model pemberitahuan kwk sebelum hari pemungutan suara dilaksanakanterkait pengaspalan jalan dusun pringgodani, desa watukebo, kecamatan wongsorejotidaknetralan kpps tps desa balak, kecamatan songgonmoh. khairul abas atas pemilih tidak mendapatkan model pemberitahuan kwk tps kelurahan solo, kecamatan banyuwangi. waktu kejadian pada hari rabu, desember pukul wib.moh. khairul abas atas petugas kpps tidak netral karena berfoto dengan pose jari tps pada saat pencoblosan, rabu desember tps blimbingsari, kecamatan blimbingsaripemilih tidak mendapatkan pemberitahuan kwk tps kelurahan solo, kecamatan banyuwangsugiana atas pembangunan batas bahu jalan rt rw dusun sidotentrem, desa yosomulyo hari rabu, novpengerjaan proyek pavingisasi lingkungan tembakan, kelurahan banjarsari, kecamatan glagahmoh. khairul abas atas surat suara sah melebihi daftar hadir pemilih yang mencoblos tps desa rogojampi pada hari rabu, desember pukul wib yang kemudianiitua pps membuka kotak suara tps dan desa temanggung, kecamatan cluring. bahwa setelah melakukan kajian awal pimpinan bawaslu kabupaten banyuwangi menggelar sidang pleno dan memutuskan laporan ini tidak dapat diterima karena peristiwa yang sama sudah ditangani bawaslu kabupaten banyuwangkhairul abas atas pembagian uang dan meminta warga untuk memilih paslon dusun paseban, desa sambimulyo pada hari selasa, desgiatan pavingisasi jalan sepanjang meter dusun toyama, desa wringinrejo, kecamatan gambiran pada tangal novbambang joko susilo atas pengaspalan jalan sepanjang meter melalui rekanan proyek apbd dusun krajannetralitas petugas kpps tps desa titik, kecamatan rogojampyang berfoto denganoediono atas dropping paving lingkungan tembakan, kelurahan banjarsari, kecamatan glagahdugaan pelanggaran pembangunan batas bahu jalan rt rw dusun sidotentrem, desa yosomulyo, kecamatan gambiraooakhmad arief atas kotak suara tidak tersegel yangambang joko susilo atas petugas kpps tps desa titik, kecamatan rogojampi yang mengunggah photo dengan pose jari pada hari rabu,pengaspalan jalan dusun krajan, desa ketapang, kecamatan kaliperemohon mendalilkan terdapat laporan dugaan pelanggaran nomor pl pb kab x11 atas pembagian kerudung dan gurun desa bringin putih, kecamatan muncaribnu hata tour akan tetapi atas dugaan pelanggaran pemilih menggunakan hak pilih sebanyak dua kali yakni dengan menggunakan hak pilih suaminya dengan datang dua kali tpshadap pokok permohonan huruf mengenai memohon melakukan keberpihakan dan mendukung atau mengarahkan pemilihan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa terkait dalil angka huruf tentang petugas kpps tps desa blimbingsari, kecamatan blimbingsarkhairul abastitik, kecamatan rogojamptas dugaan pelanggaran petugas kpps tps desa titik, kecamatan rogojampi. definitif kabupaten banyuwangi periode abdullah azwar anasbahwa seluruh proses pilkada kabupaten banyuwangi tahun telah bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia uber) dan jujur dan adil judul)hasil dari kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif, bahwa pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun yang memenangkan pasangan calon nomor urut karena perolehan suara tersebutabupaten banyuwangi melalui penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut oleh bupati azwar anas dan disisi lainnya tentu merugikan pemohon, bahwa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan bupati azwar anas berjalan sangat sempurna dan terang benderang. hal itu merujuk pada tindakan tindakan maupun keputusan kebijakan (policy) pemerintah kabupaten banyuwangi, yang didesain diarahkan untuk menguntungkan danyang dilakukan oleh azwar anas dengan menyalahgunakan program dan kegiatan pemerintah kabupaten banyuwangi berjalan sangat sempurna dan dirancang agar seolah olah tidak melanggar aturan. meskipun pada faktanya pelaksanaan program pemerintah telah diarahkan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut oleh karena itu, berdasarkan penalaran yang wajar, keputusan dan tindakan azwar anas menyalahgunakan program danpemulung, kecamatan cluringberfotobawaslu kabupaten banyuwangi menyampaikanmilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi tahun sebagai berikut:dugaan pelanggaran tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun serta dalam rangka menindaklanjuti surat edaran bawaslu republik indonesia nomor: k.bawaslu pm. tanggal april perihal pencegahan tindakan pelanggaran. bawaslu kabupaten banyuwangi telah mengirimkan surat himbauan kepada bupati kabupaten banyuwangi dengan nomor k.ji pm. v tertanggal mei terkait himbauan agar bupati banyuwangi tidak melakukan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan serta tidak melakukan pergantian pejabat serta penyalahgunaan wewenang terhadap: bukti pkpelanggaran tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun bawaslu kabupaten banyuwangi telah melakukan dengan pemerintah daerah kabupaten banyuwangidengan nomor ksb dan nomor k.ji hk. 1x tertanggal september bukti pk bahwa terkait dengan pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bawaslu kabupaten telah mengeluarkan (dua) surat instruksi dengan rincian sebagai berikut: surat instruksi perihal patroli pengawasan pada masa tenang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kampanye maupun money politik sampai pada hari pemungutan dan penghitungan suara kepada ketua dan anggota bawaslu kecamatan se kabupaten banyuwangi: bukti pk surat instruksi perihal pengawasan dan penghitungan suara pada pelaksanaan pungut hitung dan rekapitulasi suara secara berjenjang kepada ketua dan anggota bawaslu kecamatan se kabupaten banyuwangi, bukti pk bahwa terkait dengan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, bawaslu kabupaten banyuwangi dapat menjelaskan sebagai berikut: bahwa terkait hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bawaslu kabupaten banyuwangi memberikan keterangan sebagai berikut: bukti pk no| kecamatan hasil pengawasan pesanggaran saksi pasangan calon tingkat kabupaten belum menerima perubahan salinan formulir hasil kecamatan kwk terbaru hasil perubahan: jawaban dari ppk pesanggaran bahwa saksi pasangan calon tingkat kecamatan sudah diberikan berita acara ba) perbaikan pada formulir hasil kecamatan kwk. margorejo tps desa temurejo: jumlah pemilih disabilitas laki laki dalam sikap tertulis sedangkan formulir hasil kecamatan kwk tertulis salah input jumlah laki laki tertulis pada formulir hasil kwk plant sikap, seharusnya pemilih. tps desa sumberejo: jumlah pengguna hak pilih disabilitas dalam sikap untuk perempuan tertulis sedangkan formulir hasil kwk tertulis salah input dalam sikap tertulis seharusnya (sebagaimana dalam formulir hasil kwk plant, dan dilakukan pembetulan pada sikap dan disetujui oleh saksi, masuk didalam form kejadian khusus. tertulis seharusnya songgon tps desa songgon: kesalahan penulisan dalam sikap data disabilitas perempuan tertulis seharusnya tertulis tps desa sumberbaru: kesalahan input untuk jumlah surat suara yang diterima dan cadangan dalam formulir hasi kwk plant, tertulis sedangkan diseksi tegaldlimo tps desa kedungwungu: dalam dpt tidak ada disabilitas, akan tetapi pada waktu pelaksanaan terdapat pemilih disabilitas. jumlah disabilitas desa kedungwungu total (sikap) sedangkan ppk jumlah jumlah surat suara yang diterima dalam sikap sedangkan didalam formulir hasil kwk tps desa tegaldlimo: jumlah surat suara yang diterima tertulis tetapi formulir hasil kecamatan kwk milik ppk tertulis sehingga selisih surat suara terdapat pembetulan pada formulir hasil kecamatan kwk yang dipegang oleh saksi, dilakukan oleh ppk dan para dan disaksikan oleh panwascam, perubahan terjadi penggunaan surat suara yang diterima termasuk cadangan: tps desa kedungasri: jumlah surat suara yang diterima, untuk salinan formulir hasil kwk yang diterima oleh saksi tertulis sedangkan formulir hasil kecamatan kwk tertulis permintaan dari saksi paslon untuk pembukaan formulir hasi kwk plant pada tps desa kedungasri oleh ppk dan disaksikan saksi, pada surat suara yang tidak digunakan tertulis sesuai dengan sikap, tps desa tegaldlimo: paslon mendapatkan perolehan suara suara pada formulir hasil kwk plant: tps desa purwosari: dalam formulir hasil kwk plant tertulis tetapi sikap tertulis kesalahan input pada kpps kwk plant tertulis sedangkan yang teringat adalah dan glagah tps kelurahan balungan: terdapat kesalahan dalam formulir hasil kecamatan kwk yang diterima saksi paslon, dimana jumlah surat suara yang diterima tertulis sedangkan dalam rekap formulir hasil kecamatan kwk yang sudah dilakukan perubahan oleh ppk tertulis kesalahan terjadi tps kelurahan balungan, dalam surat suara diterima tertulis namun excel ditulis jumlah pemilih dalam dpt tps desa banjarsari, jumlah dpt seharusnya tetapi ditulis genteng pembacaan jumlah dpt oleh ppk laki laki sedangkan rekapitulasi milik saksi berjumlah kpu meminta untuk data dipakai untuk dibetulkan formulir hasil kecamatan kwk milik saksi, disaksikan saksi, ppk serta panwascam: jumlah pemilih laki laki pada formulir hasil kecamatan kwk salinan saksi berjumlah sedangkan pada formulir hasil kecamatan kwk milik ppk tertulis rogojampi tps desa mandir: dalam formulir hasil kwk milik saksi paslon pada data pemilih dan tertulis sedangkan formulir hasil kecamatan kwk tertulis tertulis dan tertulis tps desa mandir: dalam sikap jumlah dpt perempuan tertulis sedangkan formulir hasil kecamatan kwk tertulis perempuan dan laki laki sedangkan formulir hasil kecamatan kwk tertulis total jumlah dpt dalam sikap harusnya (sebagaimana dalam formulir hasil kecamatan kwk, dan sudah dilakukan pembetulan) tps desa mandir: jumlah surat suara diterima dalam sikap tertulis harusnya (sesuai formulir hasil kecamatan kwk. perbaikan dilakukan pada sikap srono tps desa margorejo: surat suara yang diterima ditulis harusnya dan pada surat suara yang dikembalikan tertulis harusnya (seharusnya surat suara tersebut masuk surat suara tidak sah). tps desa wonosobo: kesalahan pada surat suara yang digunakan ppk salah ketik harusnya tps desa sukonatar: pada surat suara yang diterima dalam formulir hasil kecamatan kwk tertulis harusnya (sesuai dengan formulir hasil kwk plant). tps desa sumbersari: pada surat suara yang diterima dalam formulir hasil kwk plant tertulis harusnya sedangkan tersebut masuk dalam jumlah dpt. tps desa parijatah kulon: surat suara yang tidak digunakan sikap tertulis harusnya sesuai formulir hasil kwk plant). tps desa kejagung: pada surat suara yang tidak digunakan dalam formulir hasil kwk tertulis harusnya tps desa kejagung: pada surat suara yang tidak digunakan tertulis pada formulir hasil kwk plant, harusnya jumlah surat suara yang diterima dalam kecamatan setelah perbaikan adalah sedangkan surat suara dikembalikan sebanyak dan surat suara tidak digunakan sebanyak banyuwangi tps kelurahan pakis: salah input pada jumlah surat suara yang diterima formulir hasil kwk plant tertulis sedangkan formulir hasil kecamatan kvk tertulis tps kelurahan kertasari: jumlah surat suara yang tidak digunakan ditulis seharusnya tps kelurahan kebalikan: jumlah dpt dalam formulir hasil kwk plant tertulis dengan total seharusnya dan dan total tps kelurahan sumberejo: jumlah dpt dalam formulir hasil kwk plant tertulis dan dengan total seharusnya dan dengan total giri terdapat perbedaan antara data surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah, perbedaan dari saksi paslon dengan formulir hasil kecamatan kwk yang dibacakan oleh ppk tps kelurahan penataan: dalam sikap tertulis seharusnya (salah pada sikap) tps kelurahan mojopanggung: jumlah dalam data pemilih dan jumlah tps kelurahan mojopanggung: kesalahan pada jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih seharusnya (perempuan wongsorejo tps desa wongsorejjumlah total tps desa watukebdengan jumlah total tps desa bajulmati: jumlah dpt dalam data pemilih formulir hasil kwk paleo tertulis pee dengan jumlah total cluring tps desa menculik: surat suara yang rusak belum ditulis tps desa menculik: data disabilitas dan total tps desa menculik: seharusnya sama dengan formulir hasil kwk dari panwascam rekap ppk (dpt #dp tb1 tps surat suara rusak sikap seharusnya tps desa sarimulyo: surat suara rusak sikap seharusnya tps desa sarimulyo: jumlah disabilitas perempuan dalam sikap tertulis tps desa sarimulyo: jumlah disabilitas perempuan dalam sikap tertulis seharusnya tps desa pemulung: jumlah disabilitas formulir hasil kwk tertulis seharusnya tps desa kaliploso: surat suara tidak sah jumlah (tidak ada perubahan) dilakukan perbaikan salinan saksi: tps desa kaliploso: surat suara keliru color adalah sedangkan formulir hasil kecamatan kwk tertulis seharusnya sempu tps desa rendah: kesalahan input ppk dalam rekapitulasi, dalam formulir hasi kwk tertulis seharusnya kaliper tps kelurahan katak: pada formulir hasil kwk, jumlah surat suara yang dikembalikan tertulis seharusnya kpps salah memasukkan angka tersebut masuk kedalam surat suara tidak sah tertulis formulir hasil kwk, seharusnya kalibaru tps desa banjarharjo: salah input penggunaan surat suara yang diterima dan sudah dilakukan perbaikan. tps desa banyuanyar: tertulis seharusnya tps desa kalibaru wetan: surat suara yang dikembalikan tertulis seharusnya singojuruh desa singolatren tps dalam formulir hasil kwk pada surat suara yang dikembalikan tertulis akan tetapi dalam sikap atau formulir hasil kecamatan kvk tertulis seharusnya berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa terdapat formulir kejadian khusus keberatan (delapan belas) kecamatan dari kecamatan yang ada kabupaten banyuwangi, bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banyuwangi tahun bawaslu kabupaten banyuwangi telah memproses seluruh laporan maupun temuan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilihan serta dugaan pelanggaran undang undang lainnya. sebagaimana tabel bawah ini: nomor peristiwa yang tindak keterangan laporan dilaporkan lanjut register ditemukan lp pb kab dugaan laporan tidak melebihi batas pk pelanggaran tidak ditindaklanjuti waktu yang diloloskan tahapan ditentukan penyetoran syarat (kadaluarsa) dukungan. tidak terpenuhi syarat formal lp pb kab dugaan laporan rekomendasi pk pelanggaran calon ditindaklanjuti kpu kabupaten anggota pps banyuwangi. mendaftar desa sidorejo tetapi tidak proses desa wongsorejo. lp pb kab dugaan laporan tidak tidak memenuhi pk pelanggaran tidak ditindaklanjuti unsur diloloskan tahapan pelanggaran penyetoran syarat pidana minimal dukungan pemilihan. diduga kelalaian kpud banyuwangi. tm pb kab dugaan temuan rekomendasi pk x1 pelanggaran tidak ditindaklanjuti kpu kabupaten diberikannya banyuwangi. salinan ab kwk dari pps pkd. reg lp pb k dugaan laporan rekomendasi pk ab pelanggaran ditindaklanjuti komisi aparatur netralitas asn. sipil negara kain) lp pb kab dugaan laporan tidak pelapor tidak pk x pelanggaran dapat diterima melengkapi netralitas asn. syarat formil dan materiil hingga batas waktu yang ditentukan dalam perbawaslu tahun yaitu paling lama (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan pada tanggal oktober pukul wib lp pb kab dugaan laporan tidak tidak pk x1 pelanggaran dapat diterima melengkapi kampanye syarat formil dan pemilihan dengan materiil hingga melakukan konvoi. batas waktu yang ditentukan. kab pelanggaran ditindaklanjuti unsur x1 melakukan pelanggaran kekerasan dugaan tindak terhadap pidana penyelenggara pemilihan pemilihan. tm pb kab dugaan temuan tidak belum pk x1 pelanggaran bagi ditindaklanjuti memenuhi unsur bagi beras pelanggaran tempat ibadah dugaan tindak disertai bahan pidana kampanye paslon pemilihan tm pb kab dugaan temuan tidak belum pk x1 pelanggaran ditindaklanjuti memenuhi unsur money politik tindak pidana dengan cara bagi pemilihan bagi beras. lp pb kab dugaan laporan tidak laporan dicabut pk x11 pelanggaran diterima pembagian biskuit ibu hamil masa tenang. reg lp pb dugaan laporan tidak tidak memenuhi pk kab pelanggaran ditindaklanjuti unsur tindak x11 money politik pidana dengan cara bagi pemilihan bagi beras. lp pb kab dugaan laporan tidak pelapor tidak pk x11 pelanggaran dapat diterima melengkapi money politik bagi syarat formil dan bagi biskuit ibu materiil hingga hamil masa batas waktu tenang. yang ditentukan dalam perbawaslu tahun paling lama (dua) hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan pada tanggal desember pukul wib reg lp pb dugaan laporan tidak tidak memenuhi pk kab pelanggaran bagi ditindaklanjuti unsur tindak x11 bagi kerudung pidana disertai bahan pemilihan. kampanye paslon dimasa tenang. reg lp pb dugaan laporan tidak belum pk kab pelanggaran bagi ditindaklanjuti memenuhi unsur x11 bagi uang masa tindak pidana tenang pemilihan dan barang bukti tidak ada. reg lp pb dugaan laporan tidak tidak memenuhi pk kab pelanggaran ditindaklanjuti unsur x11 menghalang pelanggaran halangi tugas tindak pidana penyelenggara pemilihan. ||.x11 memberikan hak ditindaklanjuti pelanggaran suara dua kali untuk tindak pidana dalam satu tps. pelanggaran pemilihan. kode etik kpps rekomendasi kpu kabupaten banyuwangi pl pb kab dugaan laporan tidak laporan dicabut pk x11 pelanggaran bupati ditindaklanjutix11 ketidaknetralan pelanggaran bupati tindak pidana banyuwangi. pemilihan dan tidak cukup bukti reg lp pb dugaan pelanggaran laporan rekomendasi pk kab buka kotak suara. ditindaklanjuti kpu kabupaten x11 banyuwangiengaspalan jalan tindak pidanaavingisasi tindak pidana pemilihan. reg lp pb dugaan laporan rekomendasi pk kab pelanggaran ditindaklanjuti kpu kab. pk .117x11 petugas kpps tidak banyuwangi netral pl pb kab dugaan laporan tidak kasus yang pk x11 pelanggaran buka dapat diterima sama sudah kotak suara ditangani bawaslu kabupaten banyuwangiunsur pk .117x11 pemilih tidak pelanggaran. mendapatkan model pemberitahuan kwkmoney politik pidana pemilihan. kab pelanggaran surat ditindaklanjuti kpu kabupaten x11 suara sah melebihi banyuwangi daftar hadir lp pb kab dugaan laporan tidak kasus yang pk x11 pelanggaran dapat diterima sama sudah pembagian ditangani kerudung bawaslu kabupaten banyuwangi. reg lp pb dugaan laporan tidak tidak memenuhi pk kab pelanggaran dapat unsur tindak x11 pembagian al ditindaklanjuti pidana gurun pemilihan. lp pb kab dugaan laporan tidak pelapor tidak pk x11 pelanggaran dapat diterima memenuhi mencoblos dua kali syarat formil dan materil hingga batas waktu ang ditentukavingisasipemilih tidak pelanggaran. mendapatkan model pemberitahupidana pembangunan pemilihan. penahan bahu jalankotak ditindaklanjuti unsur tindak pk .117x11 suara tidak pidana tersegel. pemilihanengaspalan jalan. pemilihan dan tidak cukup alat bukti. berdasarkan tabel atas, bawaslu kabupaten banyuwangi menangani dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati banyuwangi tahun yang terdiri dari (dua) temuan dan (tiga puluh enam) laporan, dengan rincianlombok tengah, provinsi nusa tenggara barat, tahun diajukan oleh: nama marun alamat kmp baru, kontrak, kelurahan kontrak, kecamatan praya tengah, kabupaten lombok tengah nama habib jadi alamat kampung masalah, kelurahan prasen, kecamatan praya, kabupaten lombok tengahkh.ht mk xi1 bertanggal desember memberi kuasa kepada husni thamrin, s.h. (n.i.a. yulian sastrawan, s.h. (n.la. ikhsan ramadhan, s.h., (n.la. dan aladin hakim, s.h. (n.a. advokat kuasa hukum pada kantor husni thamrin, s.h. partners beralamat jalan raya selubung laut, utara masjid nurul hidayah selubung, desa laut, kecamatan praya tengah, kabupaten lombokombok tengah, beralamat jalan soekarno hatta lereng, praya, kabupaten lombok tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. su kpu kab tanggal januari memberi kuasa kepada: dr. mahsa, s.h.,m. hum. n.a. kai wt ilyas sabrina, sh., m.h. (n.a. edy gunawan, s.h. (n.la. kai wt eddy kurniadi, s.h., (nia kai wt dan arifin, s.h. (nia yaitu advokat konsultan hukum pada kantor advokat sanaklalu path bahri alamat bikin rt rw: desa merak tembok, kecamatan praya, kabupaten lombok tengah, nusa tenggara barat nama nursing alamat karang dalam, desa batuan, kecamatan praya barat, kabupaten lombok tengah, nusa tenggara barattah pn mk tanggal januari memberi kuasa kepada ali usman him, s.h.,mh. (n.la. syahrul mustofa, s.h.,mh. (n.a. mizan jihad, sh.i., m.h. (n.la. wahyudi, s.h.,mh. (n.a. advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim hukum main merek path nursing) beralamat jalan kolintang iii nomor karang bedil, kecamatan mataram, kota mataram, nusa tenggadengan demikian berdasarkan fakta fakta atas tergambar jelas kegiatan kegiatan yang ikuti bupati moh. surili ft, dalam kapasitasnya sebagai bupati lombok tengah secara nyata nyata menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut path bahri, s.ip dan dr. nursing, sos, si.)hal mana dapat diskualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif. keterlibatan dan pelibatan pejabat pejabat struktural pemerintah kabupaten lombok tengah. bahwa kepala skpd dinas sosial kabupaten lombok tengah mengundang seluruh anggota program keluarga harapan pkh) kecamatan se kabupaten lombok tengahan pendamping desa tiap tiap kecamatan tersebut oleh koordinator program harapan keluarga pkh) kabupaten lombok tengah bertempat ruangan kepala skpd kabupaten lombok tengah, para pendamping kecamatan dan pendamping desa se kabupaten lombok tengah diarahkan untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan masyarakat khususnya para penerima manfaat dari program keluarga harapan pkh) agar memilih pasangan calon nomor urut father bari dan dr. nursing. sos., si) bahwa berdasarkan keterangan salah seorang koordinator pkh kecamatan yang membawahi desa dan kelurahan kepala dinas sosial kabupaten lombok tengah, menyampaikan arahan hadapan koordinator pkh kecamatan dan para pendamping desa saat itu bahwa di level kepala dinas atas politik merupakan keniscayaan jadi saya minta kepada kalian sebagai anak anak saya jangan sampai lepas dari pelukan saya, jadi saya minta tolong agar kita bersama sama mendukung yang sudah berpengalaman saja. bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut beberapa hari kemudian para pendamping pkh kecamatan se kabupaten lombok tengah diundang kediaman calon wakil bupati nomor urut dr. nursing, sos., si) dan pada saat itu hadir pula koordinator pkh serta pihak kepolisian setempat akhirnya tps tersebut tetap dibuat halaman paud al ijtihad. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan dari kebutuhan, bawaslu kabupaten lombok tengah telah melakukan pengawasan pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan jumlah dari kebutuhan dilaksanakan oleh kpu kabupaten lombok tengah pada tanggal desember pukul wita yang dihadiri oleh bawaslu kabupaten lombok tengah, kapolres lombok tengah, dandim lombok tengah dan media massa. surat suara yang memusnahkan sejumlah lembar dengan rincian sebanyak lembar surat suara melebihi kebutuhan dan lembar surat suara rusak. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pengawas pemilihan yang terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa ktp serta dibawah umur, berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps sekedar desa settling kecamatan batulkiang utara tidak terdapat temuan ataupun menerima laporan adanya dugaan pelanggaran tersebut. bukti pk ii. bahwa terhadap dalil pemohon terkait tuduhan kalinya bawaslu kabupaten lombok tengah telah melakukan pengawasan dan menyampaikan saran perbaikan terhadap hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran. saran perbaikan tersebut adalah saran perbaikan kepada kpu kabupaten lombok tengah untuk melakukan penyelesaian secara administrasi terhadap pemilih yang terdaftar tps desa sembilan kecamatan pujut yang lokasi memilih jauh dari tempat tinggal. (vide bukti pk bahwa terhadap dalil pemohon terkait dugaan penggunaan ijazah palsupada tahapan pencalonan sub tahapan pendaftaran bakal paslon dan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun terhadap syarat calon berupa ijazah calon bupati atas nama lalu path bahri, sip menggunakan ijazah sekolah menengah atas sma) negeri praya lulus tahun dan ijazah strata yang diterbitkan pada tanggal november dan telah dilegalisir oleh pihak universitas mataram. bukti pk .), bahwa bawaslu kabupaten lombok tengah telah menerima laporan nomor pl pb kab il pada tanggal desember terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pemenuhan syarat calon bupati nomor urut atas nama h.l. path bahri, sip. bukti pk bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten lombok tengah terhadap laporan tersebut tidak dapat register karenakan tidak memenuhi syarat formil laporan karena melewati batas waktu penyampaian laporan. bukti pk bahwa pemberitahuan tentang status laporan telah dikeluarkan pada tanggal desember bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait kegiatan pengobatan gratis yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut bawaslu kabupaten lombok tengah menerangkan, pada tanggal november komisioner bawaslu kabupaten lombok tengah atas nama bagi husnawaty menerima informasi melalui telepon dari seseorang yang mengaku tim dari paslon nomor urut yaitu terkait adanya rencana kegiatan pengobatan gratis yang akan dilakukan oleh tim paslon nomor urut bahwa diinformasikan kegiatan itu akan dilaksanakan desa kecebong kecamatan canaria pada tanggal november terhadap informasi tersebut bawaslu kabupaten lombok tengah menginstruksikan kepada bawaslu kecamatan canaria agar melakukan pengawasan. bahwa panwascam canaria bersama pkd kecebong telah melakukan upaya pencegahan secara lisan agar tidak melakukan kampanye dalam bentuk pengobatan gratis. bukti pk keterangan tambahan luar pokok permohonan bahwa bawaslu kabupaten lombok tengah telah melakukan proses penanganan pelanggaran dapat jelaskan pada table bawah ini: vide bukti pk jenis total mama gas emas tindak pidana dihentikan pada pemilihan karena tidak cukup kode etik penyelenggara administrasi wgm melanggar hukum semuanya adalah lainnya kasus netralitas hentikan bukan penutup demikian keterangan bawaslu kabupaten lombok tengahlombok tengah. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten lomboklaporan hasil pengawasan) pada kegiatan rapat plenoingkat kabupaten tanggal desember bukti pk fotokopi salinan keputusan kpu kabupaten lombok tengah no: hk. pts. kpu kab xi1 tentang penetapanombok tengah tanggal desember bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) pkd desa moncong tere terkait pengawasan apk tanggal oktober bukti pk fotokopi pleno panwascam praya tanggal november terkait tindak lanjut hasil pengawasan apk oleh pkd moncong tere: bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) bawaslu kabupaten lombok tengah terhadap proses pendaftaran bapaslon tanggal september bukti pk fotokopi form temuan terkait pejabat asn yang berpose jari dengan nomor register tm pb kab tm pb kab dan tm pb kab tanggal oktober bukti pk fotokopi berita acara hasil pembahasan kedua sentra gakkumdu tanggal oktober terkait temuan nomor register tm pb kab tm pb kab dan tm pb kab bukti pk fotokopi pengumuman status temuan bawaslu kabupaten lombok tengah terhadap kasus nomor tm pb kab tm pb kab dan tm pb kab bukti pk fotokopi penerusan kain dugaan pelanggaran netralitas asn oleh bawaslu kabupaten lombok tengah kepada komisi asn tanggal oktober bukti pk fotokopi rekomendasi komisi asn pejabat pembina kepegawaian tanggal desember bukti pk fotokopi surat himbauan bawaslu kabupaten lombok tengah kepada bupati lombok tengah cg. pembina asn kabupaten lombok tengah terkait netralitas asn tanggal november perihal netralitas asn pada penyelenggaraan pilkada tahun bukti pk fotokopi surat himbauan kepada camat, kepala desa, perangkat desa, sekolah dan tempat ibadah. sampel kecamatan praya timur) tanggal agustus perihal agar menjaga netralitas asn, bukti pk fotokopi form register temuan kasus seorang dengan nomor register tm pb kab x1 tanggal november bukti pk fotokopi berita acara hasil pembahasan kedua sentra gakkumdu pada tanggal november kasus dengan nomor register nomor tm pb kab x1 tanggal november bukti pk fotokopi pengumuman status temuan kasus dengan nomor register nomor tm pb kab x1 tanggal november bukti pk fotokopi surat penerusan dugaan pelanggaran netralitas satpol kepada bupati kabupaten lombok tengah, bukti pk fotokopi tabel temuan dan laporan bawaslu kecamatan praya, bukti pk fotokopi tabel daftar temuan dan laporan bawaslu kecamatan batukliang: bukti pk fotokopi rekap pengawasan kampanye bawaslu kabupaten lombok tengah, bukti pk fotokopi tabel daftar temuan dan laporan bawaslu kecamatan praya timur, bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) pkd moncong tere posko pemenangan paslon nomor urut tanggadesember bukti pk fotokopi screenshot undangan silaturahmi camat batukliang utara, fotokopi surat himbauan bawaslu kecamatan batukliang utara perihal surat himbauan untuk menghindari netralitas asn, kepala desa, dan perangkat desa agar memindahkan tempat kegiatan fotokopi form laporan hasil pengawasan) bawaslu kecamatan batukliang utara dan surat pembatalan acara oleh camat batukliang utara: bukti pk fotokopi tabel daftar temuan dan laporan bawaslu kecamatan batukliang utara, bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) bawaslu kecamatan batukliang desa budak tanggal desember bukti pk fotokopi tabel temuan dan laporan dugaan pelanggaran masa kampanye bawaslu kecamatan praya barat daya: bukti pk fotokopi form laporan) tanggal november dengan terlahir kades unggas, bukti pk fotokopi hasil pembahasan ketiga sentra gakkumdu nomor tanggal desember terhadap kasus nomor register reg lp pb kab x1 dengan terlahir kades unggas, bukti pk fotokopi pemberitahuan tentang status laporan nomor register reg lp pb kab x1 bukti pk fotokopi form laporan nomor reg lp pb kab x11 tanggal desember degan terlahir kades dasar baru, bukti pk fotokopi berita acara hasil pembahasan kedua sentra gakkumdu tanggal desember terhadap kasus nomor register reg lp pb kab x1i degan terlahir kades dasar baru, bukti pk fotokopi pemberitahuan status laporan kasus nomor register reg lp pb kab x11 degan terlahir kades dasar baru, bukti pk fotokopi tabel jumlah penanganan dugaan pelanggaran bawaslu kabupaten lombok tengah, bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) panwascam praya barat pada pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara data tingkat kecamatan praya barat, bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) bawaslu kecamatan pujut tanggal desember pada kegiatan pendistribusian logistik kpps (dpt, pemberitahuan) tps dusun teluk bulan date, bukti pk fotokopi saran perbaikan tertulis bawaslu kabupaten lombok tengah tanggal desember terhadap pemilih yang bertempat tinggal jauh dari snya, bukti pk fotokopi form hasil pengawasan bawaslu kecamatan pujut tgoktober pada,bawaslu kecamatan canaria tanggal desember terkait pembuatan tps dusun pucung desa selubung rembug: bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) bawaslu kabupaten lombok tengah tanggal desember terkait pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan jumlah cetak surat suara, bukti pk fotokopi form pts dusun sekedar desa settling bku terkait pemungutan suara tps dusun sekedar desa settling bku: bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) bawaslu kabupaten lombok tengah tanggal september terkait syarat calon bupati dan wakil bupati lombok tengah bukti pk fotokopi form tanda terima laporan form lp pb kab xii tanggal desember, bukti pk fotokopi kajian awal laporan lp pb kab x11 tanggal desember bukti pk fotokopi pemberitahuan status laporan lp pb kab xi1 tanggal desember bukti pk fotokopi form laporan hasil pengawasan) bawaslu kecamatan canaria tanggal november terkait pengobatan gratiskabupaten muhammad lutfi) dari pertemuan tersebut terjadi konsensus politik bahwa apabila pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut h.l. father bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos. terpilih sebagai bupati dan wakil bupati lombok tengah setiap koordinator pkh kecamatan dan pendamping desa masing masing kecamatan akan difasilitasi pengadaan tablet pintar. bahwa lebih lanjut samping sebagai penanggung jawab pkh kabupaten lombok tengah, kepala dinas sosial kabupaten lombok tengah juga sebagai pihak penanggungjawab dan pejabat yang menerbitkan pengangkatan tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan task) untuk masing masing kecamatan se kabupaten lombok tengah yang mana tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok penerima manfaat kpm) bantuan pangan non tunai yang berjumlah ratusan ribu orang yang sasarannya tersebar diseluruh kecamatan se kabupaten lombok tengah. bahwa program inipun pun telah dipolitisasi oleh kepala dinas sosial kabupaten lombok tengah untuk mendulang perolehan suara pasangan calon nomor urut lalu path bahri, s.ip dan dr. nursing, sos. dugaan ini karena setelah pertemuan tersebut kepala dinas sosial kabupaten lombok tengahkemudian menginstruksikan bawahannya yang menjabat selaku kasi fakir miskin pada dinas sosial kabupaten lombok tengah mengumpulkan tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan se kabupaten lombok tengah dengan memberikan arahan arahan agar tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan( task) se kabupaten lombok tengah mengkonsolidasi para penerima manfaat dari bantuan pangan non tunai ini untuk memilih calon nomor urut lalu path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos. bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi maupun simpatisan pemohon salah seorang tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan task) yang bernama sarin antara task kecamatan praya barat daya secara terangombok tengahlombok tengah tahun ditetapkan oleh memohon dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor hk. pts.pada hari kamis, tanggal desember pukul wita (vide bukti bukti bukti pt bukti pk .2j, dan diumumkan pada hari jumat, tanggal desember melalui papan pengumuman kpu kabupaten lombok tengah, laman resmi kpu kabupaten lombok tengah, maupun media berita online divide bukti sampai dengan bukti menimbang bahwa memohon dalam eksekusinya justru tidak membantah tenggang waktu pengajuan permohonan, melainkan mengakui bahwmengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah kaburlombok tengah?lombok tengah nomor hk. pts. kpu kab ix tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun bertanggal september menyatakan bahwa marun, sh. dan habib jadi adalah salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun (vide bukti bukti bukti pt 2j, serta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor hk. kpt kpu kabbertanggal september menyatakan bahwa marun, sh. dan habib jadi adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengahombok tengahombok tengahombok tengahombok tengah,40xpemerintahan kabupaten lombok tengah, camat, dan kepala desa dalam pilkada untuk memenangkan pasangan calon nomor urut adanya persoalan dpt, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan pemilih mencoblos tanpa surat undangan maupun ktp, dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon bupati dari pasangan calon nomor urutlombok tengahlombok tengahihal keterlibatan asn dan camat dalam pilkada, hal tersebut telah ditangani oleh bawaslu kabupaten lombok tengah yaitu ada yang tidak terdapat temuan, ada pula laporan yang sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran serta telah dibahas hingga sentra gakkumdu, bahkan ada pula yang sudah diteruskan kepada komisi aparatur sipil negara. sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan (vide bukti bukti sampai dengan bukti pk 14j: bahwa mengenai dpt, prosesnya telah melalui pemutakhiran data pemilih, penetapan dps, hingga penetapan dpt (vide bukti sampai dengan bukti iapun ada perbaikan data pemilih, kpu kabupaten lombok tengah telah melakukan perbaikan data sebagaimana saran dari bawaslu kabupaten lombok tengah (vide bukti pk adapun perihal persoalan pencoblosan, tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari bawaslu kabupaten lombok tengah mengenai hal tersebut (vide bukti pk bukti pk bukti pk dan bukti pk bahwa perihal dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu pasangan calon, selain karena pasangan calon tersebut menggunakan ijazah sta sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah, terhadap ijazah yang oleh pemohon diduga palsu telah pula dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan dan keaslian ijazah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut (vide bukti bukti dan bukti pk 30jkabupaten lombok tengahterangan terlibat aktif sebagai tim pemenangan dan ikut mengkampanyekan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut h.l. path bahri, s.ip dan dr. nursing, sos. si) dengan cara memberikan pengarahan kepada agen penyalur bantuan agar pada saat pencairan pendistribusian bantuan pangan non tunai diselipkan apk milik pasangan calon nomor urut lalu path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos. si) (bukti foto terlampir), bahwa sehingga berdasarkan temuan dan keterangan dari saksi saksi pemohon dilapangan pada saat distribusi bantuan yang dari pkh maupun task ditemukan beberapa kasus berupa desa rongga, kecamatan kupang, pendamping pkh kecamatan atas nama priadi mengarahkan kelompok penerima manfaat kpm pkh) untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (bukti foto terlampir) desa kabul, kecamatan praya barat daya, pada saat penyerahan bpt bagikan alat peraga kampanye apk) milik pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut lalu path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos. bahwa untuk menakar potensi suara dan sebaran pemilih yang berasal dari program keluarga harapan pkh) kab. lombok tengah dan task se kabupaten lombok tengah berikut kami tampilkanjumlah sasaran pkh dan task kabupaten lombok tengah sebagaimana tabel dibawah ini: jumlah penerima pkh kabupaten lombok tengah kpm jep pemeran elombok tengahdata kelompok penerima manfaat kpm) bantuan pangan non tunai bpt) program kementerian sosial ri. jumlah penerima bpt kabupaten lombok tengah kecamatan jmh |joneeat bahwa sehingga dampak keterlibatan dan pelanggaran pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan pejabat pejabat struktural lingkup pemerintah kabupaten lombok tengah tersebut perolehan suar beberapa kecamatan yang sebelumnya menjadi basis pemilih dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut madiun, s.h. dan habib jadi) terdegradasi turun secara drastis. bahwa samping pemanfaatan program program pemerintah pusat oleh organisasi perangkat daerah sebagaimana telah kami dialihkan atas, keterlibatan dan keberpihakan organisasi perangkat daerah pada lingkup pemerintahan kabupaten lombok tengah, secara ringkas dapat pemohon paparkan sebagai berikut kasi sarana dan prasarana dinas pemuda dan olahraga maksud ramen berorasi politik hadapan sejumlah guru dihadiri oleh pasangan calon wakil bupati dr. h.m. nursing, sos. bertempat desa seorang kecamatan praya timur, kabupaten lombok tengah. kepala dinas pemuda dan olahraga h.l cipta bersama beberapa asn berada posko pemenangan pasangan calon bupati path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos, saat proses penghitungan suara sedang berlangsung.jari setelah hari pencoblosan sebagai bentuk kesalehan dukungannyanomor urut bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan diatas keterlibatan dan pelibatan unsur pemerintahan dan pejabat pemerintahan kabupaten lombok tengah yang secara terstruktur, sistematis dan masif diperkuat lagi dengan adanya surat undangan tertanggal november yang ditandatangani oleh camat batukliang utara yang ditujukan kepada seluruh kepada desa berserta seluruh perangkat desa wilayah kecamatan batukliang utara, kabupaten lombok tengah, untuk mengadakan pertemuan dan atau silaturrahmi rumah ali usman him (sekretaris dpd ntb partai gerindra) dusun teratas desa teratas kecamatan batu kilang utara, kabupaten lombok tengah, provinsi ntb. sebagai salah salah satu pengusung utamupaya upaya tersebut patut diduga merupakan perintah berjenjangsebagai tindak lanjut dari konsolidasi politik bupati lombok tengah dengan jajarannya sembilan tersebut, karena beberapa hari setelah hampir sebagian besar organisasi perangkat daerah terlibat dalam rangka pemenpada hari jum'at tanggal november bertempat masjid baiturrahman, dusun setapak batuklieng utara, camat batukliang utara secara terbuka hadapan jam'ah yang baru selesai sholat jum'at memberikan wales kepada remaja dengan mengarahkan semua jam'ah untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati urut h.l. path bahri, s.ip. dan dr. h.m. nursing, sos., si.). bahwa kepala desa budak secara nyata nyata mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut hal buktikan dengan adanya intimidasi dari kepala desa kepada kepala dusun rance dengan menginstruksikan kepala dusun rance agar bergerak mengkonsolidasi pemilih wilayah kekadusunnyauntuk memenangkan pasangan calon urut h.l. path bahri, s.ip. dan dr. h.m. nursing, sos., si.) bahwa namun, oleh karena perolehan suara dusun tps yang berada wilayah kekudusan rance tidak sesuai dengan target kepala desa budak, kepala dusun rance kembali diberikan surat peringatan dengan menggunakan kewenangannya yang seolah olah kepala dusun rance dianggap tidak loyal terhadap kebijakan pimpinan. bahwa pada hari senin tanggal desember tepatnya pencoblosan bertempat desa selubung kecamatan batukliang kabupaten lombok tengah, berdasarkan keterangan saksi saksi diketahui kepala desa selubung memberikan uang kepada kadus ujung ujung barat sebesar rp. dengan perintah lisan untuk digunakan mengkondisikan pemilih agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut h.l. path bahri, s.ip. dan dr. h.m nursing, sos., si.) bahwa tidak cukup memanfaatkan pengaruh kekuasaannya sebagai upaya pemenangan calon, ditemukan pula penggunaan uang (money politics yang dilakukan dengan membagikan uang kepada kepala desa kepala desa masing masing sejumlah rp. (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh camat praya barat daya pada hari kamis tanggal november bertempat kantor camat praya barat daya. bahwa hal ini diperkuat dengan adanya temuan pada tanggal november kepala desa unggas armin suatu hadi putro, sh.) melakukan pembagian kartu bantuan sosial tunai bst) yang disertai apk milik pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut kepada masyarakat desa unggas yang terdaftar sebagai penerima bst tersebut bertempat kantor desa unggas kecamatan praya barat layanan atas kejadian tersebut masyarakat desa unggas atas nama muhammad priadi abdi negara, s.h, telah melaporkan kejadian tersebut sentra gakkumdu. bahwa berdasarkan laporan tersebut, penyidik gakkumdu menetapkan kepala desa unggas sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar ketentuan undang undangselain fakta diatas berdasarkan keterangan saksi, calon bupati path bahri, s.ip mengundang kepala desa dasar baru kupang, beserta pangkatnya rumah calon bupati path bahri, s.ip dengan mengarahkan memilih pasangan calon nomor urut disertai dengan mengiring iming apabila pasangan calon tersebut terpilih sebagai bupati dan wakil bupati lombok tengah semua kadus akan diberikan sepeda motor yamaha merk max. bahwa atas kejadian ini kemudian masyarakat setempat yang merupakan simpatisan pemohon telah melaporkan kejadian tersebut bawaslu kabupaten lombok tengah.( bukti terlampir) bahwa hal yang sama berupa politik uang maupun sembako terjadi juga berbagai wilayah yang tersebar kabupaten lombok tengah hal ini menunjukkan begitu terstruktur sistematis dan hasilnya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut lalu path bahri, s.ip. dan dr. nursing, sos., si.) untuk meraup suara dan menarik dukungan sebesar besarannya dari pemilih. keterlibatan penyelenggara pemilihan. bahwa samping larangan dugaan keterlibatan aparatur sipil negara, yang mana tidak boleh terlibat secara aktif dalam suatu pemilihan, namun penyelenggara yang seharusnya bertugas memastikan penyelenggaran pemilihan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon justru bertindak sebaliknya dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran administrasi bahkan lebih ironisnya memohon kpu kabupaten lombok tengah) patut diduga telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari pola pelanggaran pelanggaran yang direncanakan. sehingga terhadap tindakan tindakan tersebut dapat diskualifikasi sebagai bentuk tindak pidana pemilihan umum: berikut bentuk dan cara cara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan bahwa terdapat kerancuan jumlah penduduk potensial yang menjadi wajib pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun karena berdasarkan data kementerian dalam negeri jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) untuk kabupaten lombok tengah berjumlah orang yang belum melakukan rekam ktp sementara menurut kpu kabupaten lombok tengah tidak lebih dari orang saja hal ini sangat mendasar karena dp4 ini merupakan basis data yang menjadi dasar atau acuan kpu untuk menyusun dan atau melakukan pembaharuan daftar pemilih tetap. sehingga atas kerancuan data tersebut ada sekian banyak masyarakat yang terpaksa tidak dapat menyalurkan hak politiknya karena tidak terdaftar pada dpt. bahwa selanjutnya atas temuan saksi pemohon berikut kami muat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. tps dan desa perusak kecamatan praya barat dari hasil coklat terdapat pemilih potensial namun yang terdaftar pada dpt hanya pemilih. desa sembilan kecamatan pujut terdapat sekian banyak pemilih yang tidak dapat memilih tps wilayahnya karena tidak terdaftar atau tidak mendapat surat undangan kebijakan kpu kabupaten lombok tengah mengarahkan agar pemilih tersebut memilih diluar tps wilayah dengan cara mengangkut pemilih tersebut tps luar, atas permasalahan ini bawaslu kabupaten memberikan rekomendasi agar diselesaikan secara administrasi pemilihan dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih form model a5) namun kpu kabupaten tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu tersebut. hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan memohon dalam menyelenggarakan pemilihan. kecamatan praya barat sebagai asal calon bupati nomor urut sasaki, terdapat sekian banyak masyarakat yang sudah wajib pilih namun tidak terdaftar pada dpt.dan bahkan diketahui telah meninggal dunia, tentu prilaku ini sangat mencederai prinsip prinsip demokrasi yang kita anut. tps dusun karang bello desa moncong tere pemilih ditemukan mencoblos lebih dari satu kali dengan modus pencoblosan pertama menggunakan surat panggilan model dan berikutnya menggunakan kip dan hal inipun terkesan ada pembiaran dan diakamodir oleh petugas kpps sebagai penyelenggara pemilihan tingkat tps. pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak ada surat keterangan pindah memilih, diberikan mencoblos tps karang bello desa moncong tere. titik koordinat tps yang sudah ditentukan oleh kpu, oleh kpps pindahkan keluar dusun halaman sekolah paud milik tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati path bahri s.ip dan dr. h.m nursing, sos, si.) surat suara yang ditemukan rusak waktu pelipatan akan dimusnahkan oleh kpu dan waktu pemusnahan diagendakan bersama seluruh paslon atau perwakilan calon tapi pada kenyataannya tidak diberitahukan dan tidak umumkan secara terbuka sebagaimana ketententuan peraturan perundang undangan. tps sekedar desa settling, panas pemilihan terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa ktp bahkan banyak pemilih dibawah umur yang sengaja arahkan di suruh untuk datang mencoblos tps dengan syarat mencoblos paslon nomor urut bahwa terhadap kejadian ini pun pengawas bawaslu kabupaten lombok tengah terkesan lalai dan tidak memberikan teguran sebagaimana tugas dan fungsinyauntuk memastikan penyelenggaran pemilihan yang yang fair dan tidak memihak. dugaan penggunaan ijazah palsu bahwa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati calon nomor urut path bahri s.ip dan dr. h.m. nursing, sos, si.) khususnya ijazah calon bupati lalu path bahri, s.ip patut diduga telah menggunakan ijazah palsu pada strata (si) sebagai salah satu lampiran syarat calon yang digunakan dalam pendaftaran sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah, terhadap persoalan ini saksi maupun simpatisan pemohon telah melakukan cross check website https pddikti.kemdikbud.go.id ijazah dengan nama, nomor induk mahasiswa dan nomor registrasi tersebut dengan nama mahasiswa path bahri dinyatakan dengan berasal dari mahasiwa nizar universitas islam al azhar mataram) kemudian pada tahun pada universitas statusnya telah dikeluarkan dari universitas tersebut. bahwa lebih lanjut berdasarkan data tersebut pemohon telah melakukan cross check kepada kampus nizar universitas islam al azhar mataram) mahasiswa atas nama path bahri telah dikeluarkan dari kampus tersebut, hal ini sesuai dengan surat keterangan nizar membaca dan mendengar keterangan bawaslu kabupaten lombok tengah, memeriksa bukti bukti para pihak dan bawaslu kabupaten lombok tengah20 tentang perubahan ketigombok tengah tahun provinsi nusa tenggara barat. x11 tertanggal desember yang pada pokoknya menerangkan bahwa path bahri telah dikeluarkan pada tahun dari universitas tersebut. bahwa perbuatan path bahriyang telah menggunakan ijazah yang duga palsu patut telah melanggar huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tabahwa syarat calon paling rendah berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, bahwa namun demikian oleh karena calon bupati path bahri, s.ip menggunakan ijazah terakhir yang dikeluarkan oleh universitas mataram maka menjadi kewajiban hukum dari pihak calon untuk melengkapi persyaratannya sesuai dengan ijazah yang digunakan tersebut untuk kemudian pihak penyelenggara cast komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah apabila dipandang perlu dapat melakukan verifikasi baik administratif maupun faktual terhadap ijazah syarat calon dimaksud. bahwa malah sebaliknya tanpa bermaksud mendiskreditkan lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah calon bupati l.father bahri, s.ip komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah tidak melakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut malah kpu kabupaten lombok tengah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah pasangan wakil bupati dr. h.m. nursing, sos., yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan ternama universitas gajah mada. bahwa tentu ini perlakuan kpu kabupaten lombok tengah menjadi tidak fair dan tidak hati hati dalam meloloskan syarat calon bahkan kpu kabupaten lombok tengah terkesan sengaja tidak menggunakan kewenangannya agar tidak ada kendala secara administratif bagi pasangan calon bupati nomor urut khusus calon bupati lalu path bahri, s.ip yang menjadi batu sandungan dalam pencalonannya. bahwa samping itu perbuatan inipun dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun perubahan kedua atas undang undang tahun2015 perubahan atas dan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana maksud diancam dengan penjara paling singkat bulan dan paling lama bulan dan denda paling sedikit dan paling banyak pengobatan gratis yang dilakukan pasangan calon bupati nomor urut (h. path bahri, s.i.p. dan dr. nursing, sos., si.) dengan melibatkan dinas kesehatan kab. lombok tengah. bahwa semua program program yang bersentuhan dengan kepentingan publik hampir tidak luput dari agenda pemenadipolitisir oleh pejabat pemerintah kabupaten lombok tengah atas arahan dan atau pembiaran oleh bupati lombok tengah. bahwa begitupun juga bantuan pengobatan gratis kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa pandemi dipaksakan juga oleh tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut untuk diadakan dengan menggandeng unsur pejabat dari dinas kesehatan kabupaten lombok tengah kegiatan mana berlokasi desa kecebong kecamatan canaria kabupaten lombok tengah. bahwa mengetahui hal tersebut pemohon telah mengajukan laporan keberatan kepada bawaslu kabupaten lombok tengah via telpon dan laporan tersebut diterima oleh salah satu komisioner bawaslu kabupaten lombok tengah atas nama bg. husnawati. bahwa pemohon juga melaporkan kegiatan tersebut panwascam kecamatan canaria atas nama ismail tetapi fakta lapangan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan. bahwa pemohon menduga kegiatan tersebut hanya kedok untuk sosialisasiyang dikemas seolah olah bentuk kepedulian dan murni atas dasar kepada masyarakat. bahwa dari seluruh uraian pemohon diatas tergambar jelas adanya pelanggaran pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan massif yang tentunya melanggar asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang berdampak kepada perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut h.l path bahri dan dr. nursing, sos., si) telah melampaui target ambang batas selisih yang dapat persoalan mahkamah konstitusi sebagaimanjunctokemenangan yang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut lalu path bahri s.ip dan dr. nursing, sos., si) yang peroleh sepintas lalu tidak tidak dapat memenuhi syarat untuk bawa sengketa php pemilihan bupati mahkamah konstitusi. bahwa namun demikian pemohon meyakini dan berharap demi terselenggaranya pemilihan yang berkeadilan hukum (electoral justice) dengan kewenangan yang dimiliki mahkamah konstitusi sebagai benteng terakhiruntuk mencari keadilan dan sebagai penjaga konstitusi demi penyelenggaran pemilihan yang berkeadilan kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan pemohondalam sengketa php pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun ini bahwa selanjutnya pemohon dapat paparkan potensi suara yang diperoleh pemohon apabila pemilihan ini berjalan secara fair dan berkeadilan bahwa keterlibatan bupati dan pengerahan satuan kerja perangkat daerah skpd) pemerintah kabupaten lombok tengah telah berdampak secara langsung terhadap perolehan suaraakibat dugaan pelanggan yang terstruktur sistematis dan massif tsm), pasangan calon nomor urut menghasilkan suara akibat imbas tsm yang terdiri dari beberapa sumber seperti penjabaran bawah kolom ini. pendamping program keluarga kecamatan camat, kepala desa dan kepala kecamatan pss kerja sup esei jago (psmastombor tengah kecamatan melihat komposisi imbas perolehan suara pasangan calon bupati nomor urut akibat pelanggaran tsm pada pemilihan bupati lombok tengah tahun komposisi perolehan suara paslon seharusnya sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan sehingga dengan alasan alasan hukum atas mohon kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia atau majelis hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:asangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah nomor urut lalu path bahri, s.ip. dan dr. nursing, sos., si) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wiki bupati lombok tengah tahun menyatakan batal dan tidak sah keputusan kpu2020 sepanjang berkaitan dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah nomor urut lalu father bahri dan h.m. nursing, sos., si.) sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten lombok tengah tahun membatalkan keputusan kpu kabupaten lombok tengah nomor: hk. pts. kpu kab x1l tentang penetapan hasil perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah tahun tanggal desember menetapkan perolehan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun dalamperolehan masing masing suarayang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun dengan perolehan suara suara atau setidak tidaknya menetapkan perolehan suara pemohon dengan perolehan suara sebagaimana penghitungan memohon sebagai perolehan suara terbanyak pada pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahunterpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten lombokurut bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten lombok tengah nomor hk. pts. kpu kab 1x tentang penetapanlah nomor hk. kpt kpu kab lx tentang penetapan nomor urutxii provinsi ntb tahun bukti foto pejabat struktural pemerintah kabupaten lombok tengah berpose jari, antaranya: kepala bpbd, kabar lpse sekda lombok tengah, variasi, kepala dinas pertanian, kepala dinas perikanan. bukti foto bupati lombok tengah surili ft, bersama tersukses pasangan calon nomor urut dengan berpose jari. bukti foto bupati lombok tengah bersama anggota pol berpose jari sebgai simbol dukungan paslon nomor urut bukti otomasi sarana prasarana dinas pendidikan lombok tengah maksud ramen) bersama kepala sekolah dan guru. bukti foto camat praya barat daya zaenal muttagin) masuk area tps dusun tunak malang desa usage kec. praya barat daya dan duga mempengaruhi pemilih untuk mencoblos nomor urut bukti foto kepala bpmf lombok tengah jalaluddin) dan kabar umum sekretariat dprd kab. lombok tengah lalu gede boh berpose jari menggunakan selendang kembang komak yang menjadi ciri khas paslon nomor disela sela taring sembilan lombok timur bersama bupati lombok tengah. bukti foto bantuan panas kabupaten lombok tengah berupa wales yang tunggang paslon nomor urut dan disebar dusun gubuk rejang desa merak tembok kecamatan praya kabupaten lombok tengah. bukti foto bupati lombok tengah mengumpulkan kepala desa dan bkd kecamatan batu keling lesehan tak baik samping polsek mantan. bukti foto anggota pol mengangkat jari komplek kantor camat canaria. bukti foto anggota pol mengangkat jari disamping mobil patroli. bukti foto pemasangan baliho pasangan calon nomor urut bersama bupati. bukti foto bupati lombok tengah bersama tgh. fadli tahir, mengadakan pertemuan khusus dengan nomor urut komplek matoa budak. bukti foto bupati lombok tengah menghadiri undangan silaturrahmi pondok pesantren desa seorang, udangan mana ttd oleh camat praya timur dan kepala desa seorang. bukti foto pasangan calon menghadiri menghadiri kampanye bersama bupati seorang. bukti foto kepala desa seorang bersama pasangan calon nomor urut pada acara silaturahmi pondok pesantren seorang. bukti foto para kadus berpose jari bersama paslon nomor urut bukti foto pengobatan gratis dan pembagian stiker paslon nomor urut melibatkan tenaga kesehatan. bukti foto tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan bpt posko pemenangan paslon nomor urut bukti foto penerima bpt diberikan bantuan dan stiker paslon nomor urut desa kabul praya barat daya. bukti foto penerima rth diberikan stiker paslon nomor urut pendamping pkh mengarahkan dukungan kepada paslon nomor urut bukti foto task mengikuti rapat pemenangan paslon nomor urut dihadiri kasi pada dinas sosial kabupaten lombok tengah. bukti foto pendamping pkh rongga, mengarahkan masyarakat untuk mendukung paslon nomor urut bukti foto penerima bantuan sosial tunai bst) diberikan stiker desa unggas kec. praya barat daya bukti foto kadis pemuda dan olahraga bersama asn dipasok pemenangan paslon nomor urut saat penghitungan suara. bukti print out online data dikti status mahasiswa calon bupati nomor urut bukti foto suratperingatan dari kades budak kepada kadus rance. bukti fotokopi surat pembatalan pertemuan camat batukliang berdasarkan temuan panas kecamatan batukliang. bukti foto pembagian uang operasional kepada para camat untuk kampanye pemenangan paslon bupati dan wakil bupati nomor urut bukti foto copy tanda bukti penyampaian laporan nomor pi pb kab xi pelapor muhammad afraid abdi negara s.h. bukti foto kepala dinas sosial kabupaten lombok tengah bersama beberapa pendamping pkh lesehan taliwang barat lombok tengah dengan mengangkat jari, bukti fotokopi surat undangan silaturrahmi bupati lombok tengah yang tanda tangani camat praya timur dan kepala desa seorang, bukti fotokopi surat pemberitahuan tentang status laporan terkait permintaan tanda bukti beberapa laporan nomor yang tidak tanggapi bawaslu kabupaten. bukti kumpulan video bupati berserta asn. bukti fotokopi surat keterangan tentang status mahasiswa calon bupati lombok tengah dari universitas islam al azhar yang menyatakan status path bahri telah keluarkanbahwa berdasarkan uraianrolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tahun2020. ilselisihan suara hasil pemilihan gubernur, bupatipemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah provinsi nusa tenggara barat tahun bahwa berdasarkan keputusan kpunomor urut bahwa berdasarkan uraianombok tengah nomor hk. pts. kpu kab xi1, provinsi nusa tenggara barat tahun il. tenggang waktu pengajuan permohonan. bahwa berdasarkan juncto pmk yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih,rmohona atau adanya kesalahan kesalahan penghitungan oleh kpps tps, atau kesalahan kesalahan rekapitulasi ppk atau kesalahan kesalahan rekapitulasi kpu kabupaten lombok tengah dan berapa hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, sehingga selisih tersebutdalam permohonan, pemohon hanya mendasarkan pada asumsidengan tanpa dasar logika yang jelas mengklaim bahwa: peringkat (token hestatara james tambak tengah 12kasametan pemohon menghitung bahwa orang dalam data tersebut dianggap secara pasti oleh pemohon telah memilih paslon nomor urut sehingga dalam permohonannya pemohon langsung menjadikan jumlah tersebut sebagai pengurang perolehan suara paslon nomor urut kemudian pemohon langsung membagi jumlah tersebut menjadi penambah perolehan suara paslon pemohon) dan paslon bahwa dalam perkara perselisihan hasil, disyaratkan kepada pemohon wajib menunjukan secara jelas dan pasti kesalahan hasil hitung oleh memohon dan hasil hitung yang benar menurut pemohon, dengan menunjukan dengan jelas terjadinya tps mana dan salah jumlahnya berapa, bukan angka rekayasa seperti dalam permohonan pemohon. alasan alasan dalam permohonan pemohon cast tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan hanya isu asumsi pemohon yang berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak lain yang menjadi kewenangan bawaslu kabupaten lombok tengah atau bawaslu provinsi ntb bukan kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka dan dasar permohonan pemohon sebagaimana pada angkalombok tengaheserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun dengalombok tengah tahun (vide bukti denganlombok tengah berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) kabupaten lombok tengah semester tahun (vide bukti adalah berjumlah lombok tengah tahun (vide bukti dan keputusan kpu kabupaten lombok tengah hk. kpt kpu kab il tanggal desember (vide bukti perolehan suara pasangan calon, yaitu paslon suara paslon suara paslon suara paslon suara paslon suara total suara sah suara berdasarkan jumlahengan pasangan calon nomor urut sebagai peraih suara terbanyak adalah suara atau y4.ombok tengahmemohonlombok tengah tahun pada tanggal desember pukul wita. permohonan guo diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib, bahwa dengan demikiandengan menunjukan secara jelas dan pasti kesalahan hasil hitung oleh memohon dan juga tidak menunjukan dengan jelas terjadinya tps mana dan salah jumlahnya berapa, sebagaimana diatur huruf angka pmk, bahwa dasar permohonan, pemohon mendasarkan pada kesimpulanhanya mendasarkan pada jumlah penerima pkh sebanyak orang, jumlah penerima bnpt sebanyak orang, pendamping program pkh orang, task bnpt sebanyak orang, camat kades kadus sebanyak orang, kepala sdn sebanyak kepala smpn sebanyak panas sebanyak orang dan penyelenggara pemilihan sebanyak orang. klaim pemohon tersebut sangat abscuur, memohon mengambil contoh bahwa pemohon mengklaim ada orang penyelenggara yang memilih paslon nomor urut pertanyaannya adalah dari mana pemohon mendapatkan angka orang penyelenggara tersebut, karena badan penyelenggara pemilihan se kabupaten lombok tengah adalah anggota kpps dan lintas sebanyak orang, pps dan sekretariat sebanyak orang, ppk dan sekretariat sebanyak orang dan kpu dan sekretariat sebanyak orang, sehingga total penyelenggara adalah sebanyak orang. kemudian ketidakmungkinan lainnya adalah bagaimana pemohon bisa memastikan pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, kemudian bagaimana bisa diketahui mereka memilih pasangan calon nomor urut padahal memberikan suara pada pemilihan adalah bersifat rahasia. dan yang sangat tidak jelas dasar logikanya, pemohon menghitung dan mengurangkan sebanyak suara dari perolehan suara paslon nomor urut kemudian pemohon membagi dan mengalihkan sendiri suara paslon nomor urut tersebut sebagai penambah perolehan suara pemohon. bahwa terjadi pertentangan antara dasar permohonan dalam polita yang mendasarkan pada menakar potensi suara dan sebaran pemilih dari program pkh, task, tenaga pendamping, camat, kades, kadus, kepala sd, smp, panas dan penyelenggara , tetapi justru dalam petit langsung diklaim sebagai pengurang perolehan suara paslon dan penambah perolehan suara pemohon.disertai permintaan untuk menetapkan pemohon sebagai calon terpilih dengan penghitungan suara hasil asumsi pemohon sebanyak suara. bahwa dengan demikian menurut memohon, permohonan pemohon sangat tidak jelas atau kabur.:bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun (vide bukti dan memang benar pemohon mendapatkan nomor urut (vide bukti bahwa benar memohon telah melakukan rapat pleno tanggal desember dan menetapkan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten lombok tengah nomor hk. kpt kpu kab x11 (vide bukti sebagai berikut: kena sh. sos, msi. patungan (persatuan bahwa benar, memohon telah mengumumkankamis tanggal desember pukul wita, pada papan pengumuman kpu kabupaten lombok tengah (vide bukti laman kpu (vide bukti media line (vide bukti selama hari. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif baik yang dilakukan oleh paslon nomor urut maupun bupati lombok tengah. dalil ini sangat tidak benar, karena faktanya adalah: pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada asumsi atau hanya bersifat isu yang tidak berdasarkan fakta: memohon tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari pemohon, rekomendasi maupun putusan dari bawaslu kabupaten lombok tengah terkait dengan dugaan adanya pelanggaran tsm sebagaimana yang didalilkan pemohon. pelanggaran tsm adalah termasuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan bawaslu provinsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan jolanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dalam merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematisseandainya benar dugaan pemohon telah terjadi pelanggaran tsm, maka mestinya pemohon menempuh mekanisme yang diberikan undang undang dengan melapor mengadu bawaslu provinsi ntb dan atau bawaslu kabupaten lombok tengah untuk diproses sesuai mekanisme yang ada. bawaslu kabupaten lombok tengah atau bawaslu provinsi ntb adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemilu, sehingga setiap adanylombok tengah atau bawaslu provinsi ntb, karena, melainkan bawaslu kabupaten kota atau bawaslu provinsi. dan nyatanya pemohon tidak pernah menempuh mekanisme itu selama tahapan proses pemilihan. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mendalilkan bahwa peran dan keterlibatan bupati lombok tengah dan jajaran pemerintahan kabupaten lombok tengah. dalil dalil pemohon tersebut sangat tidak benar, karena faktanya adalah terhadap dalil angka s.d. dalam poin ini, adalah berkenaan dengan dugaan asumsi isu,sebagai adanya pelanggaran tsm tersebut: terhadap dalil angka sangat tidak benar tuduhan pemohon bahwa memohon telah menempatkan diri sebagai instrumen pemenangan salah satu pasangan calon, karena faktanya: memohon telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan prinsip diajukan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh kpu kip provinsi kabupaten kota. bahwa tahun tertanggal desember pukul wita. bahwa berdasarkan uraian diolehan si. berdasarkan tabel atas, pemohon berada pada peringkat dua dengan perolehan suara sebanyak suara. bahwa sehingga berdasarkan keputusan kpu kabupaten lombok tengah guo selisih suara antara pemohon dengan desejumlah suara, namun demikian selisih suara tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur,aturan perundang undangan, sesuai jadwal, tahapan, dan program yang telah ditetapkan.seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara telah dilakukan secara transparan, yang disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon, bawaslu kabupaten lombok tengah berserta jajarannya, dan masyarakat luas: terhadap dalil angka huruf s.d. huruf pemohon mendalilkan adanya keterlibatan beberapa pejabat daerah adalah dalil yangkait adanya keterlibatan aparat pemerintah daerah. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mendalilkan bahwa keterlibatan dan pelibatan pejabat pejabat struktural pemerintahan kabupaten lombok tengah. dalil pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada ada, karena: dalil pada angka s.d. pemohon mendalilkadalil pemohon yang mengklaim bahwa pemilih yang berasal dari penerima program keluarga harapan pkh) sebanyak orang dan penerima manfaat bpt sebanyak orang telah memilih pasangan calon nomor urut sangat mengada ada, karena tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui pemilih pemilih tersebut telah memilih paslon yang mana sebab memilih itu bersifat rahasia. sehingga dalil pemohon ini dapat diskualifikasi prematur dan tidak terukur serta bertentangan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mendalilkdalil pemohon tersebut sangat tidak benar, karena dalil pemohon pada angka huruf ini sama dengan dalil pemohopada poin huruf yang mendalilkan bahwa keterlibatan penyelenggara pemilihan. dalil tersebut sangat tidak benar dan mengada ada, karena terhadap dalil atas dugaan kerancuan dpt, sangat mengada ada karena memohon telah melaksanakan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun secara benar, yaitu meliputi: memohon mendapatkan data pemilih hasil sinkronisasi dari kpu yang dijadikan sebagai basis pemetaan tps pada setiap kelurahan dan desa se kabupaten lombok tengah (vide bukti proses pemetaan tps tersebut dilakukan oleh memohon dengan dibantu oleh ppk (vide bukti hasil pemetaan tersebut dituangkan dalam formulir kwk sebagai bahan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih dan ppp melakukan kegiatan coklat dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: memperbaiki data pemilih jik:(vide bukti bukti bukti bukti dan bukti hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh ppp kemudian diserahkan kepada pps untuk dilakukan proses penyusunan dan rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh ppl dan masing masing pasangan calon tim pasangan calon (vide bukti dalam rapat pleno terbuka tersebut, ppl atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan dan rekapitulasi.s wajib menindaklanjuti masukan dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar, pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota pps, (vide bukti selanjutnya ppk melakukan rapat pleno terbukayang dihadiri oleh pps, panwascam dan tim kampanye pasangan calon, (vide bukti dalam rapat pleno terbuka dimaksudengank wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar. memohon setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih dari ppk melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, pada tanggal september dilakukan penetapan dps dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu kabupaten lombok tengah,(vide bukti bukti penetapan dps sebagaimana dimaksud angka dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh ppk, bawaslu kabupaten lombok tengah, pengurus partai politik dan tim kampanye pasangan calon, dan dinas kependudukan dan catatan sipil lombok tengah, dalam rapat pleno tersebut, ppk, bawaslu kabupaten lombok tengahdan kpu kabupaten sudah menindaklanjuti setiap temuan dan tanggapan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten lombok tengah dan tim pasangan calon apabila data yang ditunjukkan terbukti benar, kemudian setelah dilakukan penetapan, kpu kabupaten lombok tengah memerintahkan kepada pps untuk, (vide bukti dan bukti sebelum dilakukan penetapan dpt kpu kabupaten lombok tengah sudah melakukan uji publik tingkat kecamatan dengan melibatkan panwascam, tim pasangan calon dan stakeholders lainnya ditingkat kecamatan untuk mengupayakan adanya masukan dan tanggapan masyarakat sebelum dilakukan penetapan dpt, (vide bukti dan bukti dan kpu kabupaten lombok tengah juga melakukan uji publik dengan melibatkan bawaslu kabupaten lombok tengah, disdukcapil kabupaten lombok tengah, ppk se kabupaten lombok tengah, ketua disabilitas dan stakeholders lainnya, (vide bukti bukti bukti penetapan dpt ditingkat kabupaten lombok tengah dilakukan pada tanggal oktober (vide bukti bukti dan bukti terhadap dalil pemohon yang berasumsi bahwa banyak masyarakat yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam dpt dalil tersebut sangat tidak benar, karena memohon telah melakukan pendataan untuk memastikan semua penduduk yang berhak memilih terdaftar dalam dpt, melalui coklasebagaimana yang diuraikan pada huruf atas, (vide bukti s d bukti memohon melalui masing masing kpps, telah mendistribusikan pemberitahuan untuk memilih kepada semua pemilih terdaftar dalam dpt, menempelkan dpt tps supaya mudah diakses oleh pemilih, dan melakukan rekap pengembalian pemberitahuan yang tidak terdistribusi (vide bukti dan bukti memohon telah melakukan sosialisasiktp tps (vide bukti terhadap dalil pemohon yang menyebutkan terdapat kerancuan data penduduk belum rekam ktp. dalil ini sangat tidak benar karena memohon melalui ppp telah melakukan pencocokan dan penelitian untukwalaupun penduduk tersebut belum memiliki e ktp tetap didata asal memenuhi syarat sebagai pemilih. berdasarkan data dari kpu sebagai hasil pengecekan terhadap name by address dpt kpu kabupaten lombok tengah, menemukan pemilih dalam dpt kabupaten lombok tengah yang belum memiliki ktp sebanyak pemilih. kemudian data tersebut diturunkan pps melalui ppk dengan data name address untuk memastikan kebenarannya dan pps menemukan dari tersebut, sebanyak pemilih ternyata sudah memiliki e ktp, yang pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian belum memiliki e ktp. kemudian memohon melalui pps meminta kepada pemilih yang belum merekam e ktp untuk segera merekam, dan memohon telah berkoordinasi dengan disdukcapil kabupaten lombok tengah untuk melakukan perekaman terhadap pemilih yang belum ber ktp tersebut. jumlah data yang ditemukan oleh kpu tersebut, bisa saja terdapat perbedaan dengan data kemendagri karena kemendagri bersumber pada data dp4 yang belum dicoklit, sementara kpu bersumber pada data pemilih dalam dpt yang sudah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh ppp (vide bukti bukti bukti bukti terhadap dalil pemohon yang menyebut data hasil coklat tps dan desa perusak kecamatan praya barat terdapat namun pemilih dalam dpt hanya dalil tersebut sangat tidak benar, karena faktanya bahwa data pemilih hasil coklat tps sebanyak pemilih sedangkan tps sebanyak pemilih. namun karena dari pemilih hasil coklat tersebut terdapat pemilih yang tempat tinggalnya dirasakan cukup jauh dari tps dan tps maka dipindahkan tps yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya namun tetap dalam satu wilayah desa yang sama, sehingga akhirnya pemilih dalam dpt tps sebanyak pemilih dan tps sebanyak pemilih (bukti bukti dan bukti terhadap dalil pemohon yang mengatakan bahwa memohon tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu yang meminta agar pemilih yang jauh dari tps desa sembilan kecamatan pujut diberi surat pindah memilih, dalil tersebut sangat tidak benar, karena menurut hasil pengawasan terdapat pemilih dari tps lain yang dinilai jauh dari tempat tinggal, dan untuk itu bawaslu kabupaten lombok tengah memberikan saran perbaikan sesuai surat nomor bawaslu lth phl xi1 tertanggal desember yang diterima memohon pada tanggal dini hari (hari pencoblosan) yaitu agar kpu kabupaten lombok tengah menyelesaikan persoalan tersebut dengan tatacara administrasi kepemilikan. pemilih tersebut bukan tidak mendapat undangan tapi snya yang mereka merasa jauh tapi masih dalam wilayah satu desa. saran bawaslu untuk menggunakan mekanisme dan tatacara administrasi pindah memilih) adalah tidak dapat dilakukan karena suratnya baru diterima pada hari pencoblosan dini hari, sementara dikeluarkan paling lambat hari sebelum hari pencoblosan. namunpun demikian, pada tanggal desember pukul wita telah dilakukan pertemuan untuk membahas mekanisme layanan mengenai cara agar pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih. pertemuan tersebut dihadiri ppk kecamatan pujut, panwascam kecamatan pujut, pps desa sembilan, kapolsek, danramil, kapolres, dandim, dan beberapa tokoh kecamatan pujut, dan disepakati pemilih tersebut tetap memberikan hak pilihnya tps desa sembilan. bahwa terhadap masyarakat yang sudah wajib pilih namun tidak terdaftar dalam dpt yaitu kecamatan praya barat, hanya asumsi dari pemohon saja, karena proses yang dilakukan oleh ppp, pps, ppk dan kpu kabupaten lombok tengah pada tahap pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan pencocokan dan penelitian, pengumuman dps menuju disp kantor desa kelurahan dan ditempat tempat yang strategis dan tidak ada satupun warga, pasangan calon, tim pasangan calon, pl, panwascam dan stake holder lainnya mengajukan saran perbaikan ataupun laporan terkait adanya pemilih yang belum terdaftar dalam data dan daftar pemilih. dan pada prinsipnya kpu kabupaten lombok tengah dalam melakukan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih, penetapan dps dan penetapan dpt sudah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, memohon sudah menempuh berbagai upaya untuk mendapat dpt yang valid dan benar, (vide s d bahwa terhadap dugaan mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan bahkan diketahui telah meninggal dunia tps budak desa moncong tere. dalil ini tidak benar, karena saat pemungutan suara tidak pernah muncul persoalan ini, demikian juga pada saat rekapitulasi kecamatan maupun kabupaten dan juga tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari bawaslu kabupaten lombok tengah. bahwa terhadap dugaan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali tps dusun karang bello desa moncong terekasus ini, dan seandainya hal ini benar terjadi, maka semestinya diproses sebagai tindak pidana pemilu oleh bawaslu lombok tengah. bahwa terhadap dugaan adanya pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya tps karang bello desa moncong tere. dalil ini jugadugaan ini. dan oleh karena pemohon tidak menyebutkan nama orangnya dan berapa jumlahnya, maka kesulitan untuk mengidentifikasinya karena bisa kemungkinannya adalah pemilih yang berhak memilih yang menggunakan ktp. dan berkenaan dengan dugaan ini, tidak terdapat temuan ataupun rekomendasi dari bawaslu kabupaten lombok tengah. terhadap tuduhan pemindahan tps diluar titik kordinat. dalil ini tidak benar, karena selama proses pemungutan ataupun setelahnya tidak ada informasi atau pengaduan yang berkenaan dengan ini. lagi pula pemohon tidak menyebutkan lokasi tps yang dipersoalkan, sehingga tidak dapat diidentifikasi permasalahannya dan alasannya. bahwa terhadap tuduhan bahwa pemusnahan surat suara sisa tidak diumumkan secara terbuka. dalil ini tidak benar, karena memohon telah melakukan pemusnahan sisa surat suara sesuai ketentuan peraturan kpu nomor tahun tentang pengamanan surat suara, yaitu dilakukan hari sebelum hari pemungutan suara yang disaksikan oleh bawaslu kabupaten lombok tengah dan kepolisian, serta dituangkan dalam berita acara (vide bukti dan bukti bahwa dugaan pembiaran masyarakat mencoblos tanpa surat undangan dan tanpa ktp tps sekedar desa settlingberkenaan dengan dugaan ini, tidak terdapat temuan atau rekomendasi dari bawaslu kabupaten lombok tengah. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang menyatakan terjadi dugaan penggunaan ijazah palsu dalil ini sangat tidak benar, karena lalu path bahri, s.ip pada saat pendaftaran telah melengkapi persyaratan pendidikan dengan menyerahkan foto copy ijazah sta sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah (vide bukti demikian juga memohon telah melakukan verifikasi dan yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan adalah asli (vide bukti dan bukti terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf nomor yang mengatakan bahwa terjadi pengobatan gratis yang dilakukan pasangan calon nomor urut dengan melibatkan dinas kesehatan. sistematis dan massif baik yang dilakukan secara langsung oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut maupun pengerahan dan atau pelibatan pejabat pemerintahan maupun aparatur sipil negara pada pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang digerakkan oleh bupati lombok tengah. bahwa lebih lanjut pemohon dapat menyampaikan fakta fakta pelanggaran administrasi yang bersifat tsm tersebut sebagai berikut peran dan keterlibatan bupati lombok tengahan jajaran pemerintahan kabupaten lombok tengah. bahwa dalam suatu pemilihan umum maupumerintah daerah khususnya bupati sebagai pejabat publik yang lahir dari rahim rakyat suatu daerah yang dipimpinnya, mempunyai peran peran yang sangat strategis untuk mengawal dan mensukseskan penyelenggaran pemilihan daerahnya dapat terlaksanadengan baik dan tentunyaberkewajiban untuk menjamin kebebasan masyarakat dalammenyalurkan hak hak politiknya sebagai suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpinnya secara bebas tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang secara tegas menerangpat terlaksana secara langsung dan demokratis. sehingga pemilihan tersebut dapat melahirkan pemimpin kuat danlegitimate sesuai dengan kehendak rakyat bahwa sebaliknya apabila seorang bupati sebagai pemimpin daerahnya berafiliasi kepada calon calon tertentu maka dapat dipastikan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas hanya ada pada alam ideasaja karena sikap tersebut sudah barang tentu dapat mencederai prinsip prinsip demokrasi, karena dengan kekuasaan yang dimilikinya bupati dapatdengan mudah untuk menggerakkan dan memanfaatkanseluruh sumber daya dan atau perangkat perangkat daerahnya untuk diarahkan kepada pasangan calon tertentu sesuai dalil pemohon ini sama dengan dalil dalil pemohonyang meminta dalil permohonan pemohon hanya didasarkan pada asumsi dugaan isu saja tidak berdasarkan fakta. pemohon berasumsi dengan menggunakan kata berpotensi dan dengan asumsi potensi itu pemohon langsung menghitung perolehan suara. logika pemohon ini bertentangan dengan nalar yang sehat, tidak terukur dan bertentangan dengan azas pemilu bahwa menggunakan hak pilih adalah bersifat rahasioleh memoholombok tengah maupun bawaslu provinsi ntb, yang semestinya pemohon mengajukan persoalan tersebut bawaslu kabupaten lombok tengah atau bawaslu provinsi ntblombok tengahyang telah dilaksanakan sesuai jadwal, tahapan, dan program.lombok tengah, dan masyarakat luas. sehingga pelaksanaannylombok tengah. berdasarkan fakta itu, maka haruslah dinyatakan benar dan tetap: menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun yang benar adalah sebagai berikut: perolehan nama pasangan calon suara ir. hj. lalu poni dan suara h.umum,s. pd, sh. ahmad jadi, s.ip dan suara ir. laluaswantara h.marun, sh. dan h.habib jadi suara h.l.path bahri,sip dan dr. h.m. nursing, sos, ii. suara drs. h.lalu sasaki dan ir. suara h.tahun,mm. total suara sah hamasurat kementrian dalam negeri republik indonesia dirjen dukcapil nomor dukcapil tanggal desember tentang penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan daklombok tengah provinsi nusa tenggara barat. tanggal desember bukti fotokopi keputusan kpu. bukti fotokopi pengumuman keputusan kpu kabupaten lombok tengahtertanggal desember pukul wita papan pengumuman kpu kabupaten lombok tengah: bukti fotokopi hasil tangkapan layar pengumuman penetapan hasil rekapitulasi suara laman web kpu kabupaten lombok tengah: bukti fotokopi pengumuman melalui media line, bukti fotokopi rekapitulasi daftar pemilih kabupaten lombok tengah pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun tanggal juni bukti fotokopi berita acara nomor pp. ba kpu kab ix tentang perubahan empat berita acara rapat pleno nomor pp. ba kpu kab. tentang penetapan tempat pemungutan suara( tps) dan pemetaan titik koordinat tps pada pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pl. sd kpu kab vii perihal gerakan coklat serentak tanggal juli bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pp. sd kpu kab vii perihal kegiatan gerakan coklat serentak tanggal juli bukti fotokopi stiker tanda bukti coklat untuk ditempel tempat tinggal pemilih: bukti kumpulan foto kegiatan coklat oleh ppp: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pp. und kpu kab vii perihal undangan rapat evaluasi dan koordinasi pelaksanaan coklat ppp tanggal juli bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pl. und kpu kab viii perihal undangan penyusunan php dan bimbingan teknis dalih, tanggal agustus bukti kumpulan foto rapat pleno rekapitulasi php tingkat desa: bukti fotokopi berita acara nomor pps dsseorang, tanggal agustus bukti fotokopi berita acara nomor ba ppk yatim ix tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran php) pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tahun tanggal september bukti fotokopi berita acara nomor pp. ba kpu kab tentang rekapitulasilombok tengah tanggal september bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum hk. kpt kpu kab. ix tentang penetapan daftar pemilih sementara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun tanggal september bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pl. und kpu kab ix1 perihal undangan penyampaian dps oleh kpu kepada pps melalui ppk tanggal september bukti kumpulan foto kegiatan penempelan dps oleh pps untuk diumumkan publik: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pl. sd kpu kab perihal uji publik terhadap dps tanggal september bukti kumpulan foto uji publik daftar pemilih sementara dps) tingkat kecamatan: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pl. und kpu kab ix perihal undangan fgd hasil uji publik terhadap dps tanggal september bukti fotokopi notulensi kegiatan fgd hasil uji publik terhadap dps, tanggal oktober bukti kumpulan foto kegiatan fgd hasil uji publik terhadap dps: bukti video talk show secara interaktif tentang data pemilih radio talenta fm, bukti fotokopi berita acara nomor ppombok tengah tanggal oktober bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor hk. kpt kpu kab tentang penetapan daftar pemilih tetap dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun tanggal oktober bukti fotokopi surat pengantar nomor pl. sr ses kab perihal penyampaian soft copy dpt oleh kpu kabupaten lombok tengah tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun bukti kumpulan foto kegiatan penyampaian formulir model pemberitahuan kwk oleh kpps kepada pemilih: bukti fotokopi tanda terima penyerahan formulir model pemberitahuan kwk dari kpps kepada pemilih: bukti rekaman audio sosialisasi penggunaan hak pilih melalui radio oleh kpu kabupaten lombok tengah: bukti fotokopi surat kpu nomor pl. sd kpu xi perihal gerakan mendukung rekam ktp el untuk pemilihan tahun tanggal november bukti fotokopi rekapitulasi data pemilih yang belum melakukan rekam ktp el, bukti fotokopi surat kpu provinsi ntb nomor pr. und kpu prov xi perihal rapat koordinasi perekaman ktp el dalam pemilihan serentak tahun tanggal november bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor pl. und kpu kab il kepada kepala disdukcapil kabupaten lombok tengah perihal rapat dalam rangka evaluasi data pemilih tanggal desemberrekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bukti fotokopi dokumentasi pemusnahan sisa surat suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun bukti fotokopi berita acara nomor pp. ba kpu kab xi1 tentang pemusnahan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan dan surat suara rusak pada pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun tanggal desember bukti fotokopi ijazah sta lalu path bahri, s.ip: bukti fotokopi ijazah a.n. lalu path bahri, s.ip: bukti surat keterangan nomor ntb ix dari yayasan mataram universitas mataram tanggal september hasil,mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pemilihan pilkada luar perselisihan hasil penghitungan suara(perubahan keitlanjutnya dalam peraturan mahkamah konstitusi tahun tentang tata cara berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam angka ditentukan bahwa lingkup objek sengketa perselisihan hasil pemilihan merupakandan selanjutnya yang dimaksud dengan permohonan pemohon sesuai angka pmk nomor tahun adalahahwa selanjutnya batasan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan juga telah dituangkan dalam yurisprudensi putusan mahkamah konsitusi nomor php bup xiv dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati ogan ilir, provinsi sumatera selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa batasan objek sengketa perselisihan pemilihan adalah perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi terpilihnya calon. bahwa berdasarkan hasil pleno penetapan hasil pemilihan yang dilakukan oleh kpu kabupaten lombok tengah tertanggal desember pukul wita. diketahui perolehan suara pemohon sebanyak dan suara pihak terkait sebanyak selisih suara pihak terkait dengan pemohon sebanyak atau selisih dalam persentase sebanyak sedangkan dalam keseluruhan dalil dalilnya, pemohon hanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran hanya pada tps dari atau hanya dari total keseluruhan jumlah tps. bahwa berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi tahunberdasarkan ketentuan atas, yang kemudian dihubungkan dengan dalil dalil yang ditemukan oleh pemohon pada polita permohonannya, dengan kemauannya kepentingan politiknyanyasehingga pemilihan bupati dan wakil bupati hanya seremonial belaka. bahwa fenomena ini terjadi kabupaten lombok tengah, moh. surili ft, s.h. sebagai bupati yang telah sepuluh tahun menjabat, pada periode terakhirnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon bupati, moh surili ft, secara terang terangan memberikan support dan dukungan kepada pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos., si. yang mana father bahri ini calon petahana yang merupakan wakil bupati dari moh. surili ft, sh) bahwa hal ini tampak secara kasat mata dan sangat vulgar karena hampir setiap titik titik strategis sampai pelosok pelosok daerah pemilihan kabupaten lombok tengah terpampang jelas foto bupati lombok tengah yang mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah nomor urut path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos., si.) bahwa seperti yang telah pemohon sampaikan diatas dukungan kepada pasangan bupati dan wakil bupati calon nomor urut path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos., si.) ini tidak saja dengan alat peraga kampanye apk) semata namun moh. suhani ft, bupati lombok tengah) secara aktif terlibat dan menggerakkan perangkatnya atau setidak tidaknya melakukan pembiaran kepada organisasi perangkat daerah yang merupakan bawahannya untuk memberikan dukungan langsung bahwa hal ini dimulai dari sejak pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut sampai hari pencoblosan dan penghitungan perolehan suara calon bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun2020, bupati lombok tengahtelah secara aktif memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu pemenangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut path bahri, s.ip dan dr. nursing, sos., si.) pemohon sama sekali tidak menguraikan secara terang benderang tentang adanya perselisihan hasil pada setiap tingkat rekapitulasi suara yang memiliki pengaruh siginifikan terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon ataupun antara pemohon dengan pihak terkait. namun, keseluruhan dalil pemohon dalam posisinya sepenuhnya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. padahal, secara normatif pada sengketa pilkada, kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang melekat pada mahkamah konstitusi terbatas pada sengketa perselisihan hasil. hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi padasebagaimanbagian kedua dalamdalil permohonan permohondapat dipahami jika kewenangan mahkamah konstitusi dalam perkara guo hanya terbatas mengenai perselisihan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun sehingga terhadap hal tersebut, beralasan hukum, permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak tidaknya dikesampingkan menurut kaidah hukum yang berlaku. penyelesaian pelanggaran administratif yang bersifat tsm adalah kewenangan absolut bawaslu provinsi bahwa dalam permohonannya, pemohon sepenuhnya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah tahun bahwa merujuk pada pilkada, terkait dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi yang bersifat tsm disebutkan secara tegasbahwa demikian halnya dalamdisebutkan secara tegas sebagai berikut bawaslu provinsi berwenang melakukan penangan pelanggaran administrasi pemilihan tsm. dalam melakukan penanganan pelanggaranberangkat dari penamaan atas, yang kemudian dihubungkan dengan pokok permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan mahkamah tidak berwenang dalam mengadili permohonan pemohon terkait dengan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. kedudukan hukum pemohon bahwa pemohon tidak memenuhi legal standing dalam perkara guo. mengingat bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait telah melampaui ambang batas yang dipersyaratkan oleh aturan hukum yang berlaku. bahwa pandangan pihak terkait terhadap hal tersebut telah sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi puu xiii tanggal juli yang dalam pertimbangannya mengemukakan .pembatasan bagi peserta pilkada mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk uu. pembatasan ini dianggap logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon . bahwa lebih lanjut dalam huruf pilkada disebutkan sebagai berikutdemikian pula dalam lampiran (tiga) peraturan mahkamah konstitusi tahun ditentukan mengenai ambang batas permohonan adalah sebagai berikut jumlah pendudukan dan persentase ambang batas perselisihan perolehan suara mahkamah konstitusi jumlah penduduk persentase selisih perolehan kabupaten kota suara bahwa berdasarkan norma hukum atas, yang kemudian dihubungkan dengan permohonan pemohon, maka dapat pihak terkait kemukakan sebagai berikut bahwa berdasarkan data badan pusat statistik lombok tengah, jumlah penduduk kabupaten lombok tengah semester tahun adalah sebanyak jiwa. sehingga ambang batas pengajuan permohonan pemohon adalah s5. bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah nomor hk. ptssebagai berikut urut jumlah persentase urutan suara jumlah peringkat suara sah ir. hj. lalu poni umum, pd., sh., (es rel lalu awatara habib jadi sale s.ip dr. nursing, sos., m.si. jaa ir. tahun, keterangan persentase suara masing masing paslon dihitung dari total suara sah. bahwa selanjutnya diketahui jika suara sah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah tahun adalah (suara sah)x1 suara ambang batas. bahwa berdasarkan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan memohon, perolehan suara pemohon sebanyak suara. sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak sehingga terdapat selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebanyak suara atau dari total suara sah. bahwa berdasarkan uraian atas, maka dengan demikian beralasan menurut hukum dinyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perselisihan guo. hal ini sebagaimana literasi putusan mahkamah konstitusi, dalam putusannya juncto putusan nomor php.bup xiv tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati minahasa selatan juncto putusan nomor php.kot xiv tentang perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota manado juncto putusan nomor php.bup xiv tentang peralihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati malang, serta sejumlah putusan permohonan perselisihan hasil pilkada lainnya kabupaten ogan ilir, barru, halmahera barat, nias selatan, humbang hasundutan, labuhanbatu, cianjur, samosir, rejang lebong, pandeglang, batanghari, bungo, kota bandar lampungrta kaidah hukum yang berlaku. bahwa alasan alasan hukum serta kaidah kaidah hukum yang digunakan oleh pihak terkait atas memiliki relevansi yuridis dalam perkara guo. oleh karenanya kaidah kaidah hukum yang digunakan oleh pihak terkait sangat beralasan menurut hukum, untuk dipertimbangkan oleh mahkamah karena telah sesuai dengan asas hukum ubi adem ratio ibi idem lex, similis idem judicial (jika terdapat alasan hukum yang sama maka berlaku hukum yang sama). dengan demikian,dan patut menurut hukum permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memiliki legal standing dalam perkara guo. permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) bahwa berdasarkan pada ketentuan pmkmerujuk pada ketentuan atas yang dihubungkan dengan pokok permohonan pemohon yang mana pemohon dalam pokok permohonannya tidak sama sekali memuat dan atau menjelaskanakan tetapi dalam permohonannya, pemohon semata mata menggunakan asumsi asumsi yang tidak benar dan mendasar untuk mendukung permohonannya. bahwa selain itu dengan memperhatikan antara pokok permohonan dengan petit permohonan pemohon nampak tidak saling mendukung. dalam petitumnya pemohon memohon untuk ditetapkan perolehan suara sebanyak suara, sedangkan untuk pihak terkait sebanyak suara. bahwa petit yang demikian sangat tidak masuk akal, sebab dalam polita permohonannya pemohon tidak menguraikan pada tingkat wilayah mana telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon sehingga pemohon mengklaim memiliki perolehan suara sebanyak suara. bahwa tanpa didasarkan pada dalil polita yang mendukung permohonan pemohon, tiba tiba pada petitumnya pemohon memohon untuk menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: sh., nursing, sos., si. bahwa petition pemohon yang demikian tidak rasional dan tanpa didasari pada bukti dan fakta fakta. terlebih metode penghitungan suara yang digunakan oleh pemohon hanya dengan pendekatan asumsi subyektif pemohon semata. berdasarkan seluruh uraian dalil argumentasi eksepsi yang telah pihak terkait uraikan atas, maka beralasanmenyatakan hukum agar seluruh dalil permohonan pemohon untuk dikesampingkan atau setidak tidaknya tidak dipertimbangkan. ii. dalam pokok permohonann pihak terkait memohon dalil dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan dapat dipergunakan sebagaimana keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip prinsip jujur, adil, demokratis dan berkualitas. pihak terkait pun telah mengikuti seluruh tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. dalil permohonan pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematisbagai berikut: tentang peran dan keterlibatan bupati lombok tengah serta jajaran pemerintahan kabupaten lombok tengah. bahwa sebagaimana dalil pemohon pada huruf halaman sampai dengan mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tsm) akibat dari dugaan tindakan bupati dan jajaran pemerintah kabupaten lombok tengah dengan cara sebagai berikut: bupati kabupaten lombok tengah atas nama moh shall, ft., sh., telah mengajak atau menyerukan pejabat apapun sipil negara asn) dilingkungan pemkab lombok tengah untuk mendukung paslon nomor urut melakukan pertemuan sembilan yang dihadiri oleh beberapa beberapa pejabat struktural kadis dpmd, pertanian dan perternakan, kasat pol pp, kepala bpbd. cc. melakukan silaturrahmi ponpes assault durian zainuddin asasi desa seorang yang dihadiri oleh kasi sarana dan prasarana dinas pendidikan kabupaten lombok tengah, camat praya timur dan kepala desa mengerang kecamatan praya timur. mengadakan pertemuan dengan pihak terkait yayasan matoa budak desa moncong tere. melakukan pertemuan lesehan tayang baik yang dihadiri oleh kepala desa dan bkd kecamatan batukliang bahwa terhadap dalil permohonan pemohon atas, yang menurunkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh bupati dan jajaran pemerintah daerah kabupaten lombok tengah menurut pihak terkait merupakan dalil yang mengada ada dan cenderung bermuatan fitnah dan spekulatif. padahal faktanya h.m. surili, dalam kapasitasnya sebagai bupati selalu menghimbau kepada jajaran pemerintahannya untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun selain itu juga h.m surili, mengingatkan kepada masyarakat lombok tengah untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi adanya perbedaan perbedaan pilihan pada pelaksanaan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun tidak hanya itu bahkan h.m. surili, ft, memberikan dukungannya kepada panas untuk tetap menjaga profesionalitasnya didalam melaksanakan pengawasan bahwa lebih lanjut dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan politiknya bupati lombok tengahmengajak para pejabat dilingkupi pemerintah kabupaten lombok tengah untuk mengadakan konsolidasi politis yang dikemas dengan acara touring sembilan kabupaten lombok timur yang mana acara tersebut terlibat jajaran pejabat struktural pemerintah kabupaten lombok tengah dari level kepala dinas dan jajarannya danmelibatkan camat se kabupaten lombok tengah. bahwa sehingga pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah tahun telah secara nyata arahkan untuk menjadikan lalu path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos., sebagai bupati lombok tengah tahun dan kpu kabupaten lombok tengah telah dengan menempatkan dirinya sebagai instrumen untuk itu bahwa adapun menurut temuan saksi maupun simpatisan pemohon beberapa pejabat daerah yang terlibat pada acara tersebut adalah sebagai berikut kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dpmd), kepala dinas pertanian dan peternakan, kepala kesatuan polisi pamong praja kasat pol pp) kabupaten lombok tengah, kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd) kabupaten lombok tengah yang berpose jari dan menggunakan selendang kembang komak (bahasa daerah) yang merupakan simbol dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah nomor urut h.l path bahri, s.ip. dan dr. nursing, sos. si.) (bukti foto terlampir). bahwa dari keterangan saksi maupun simpatisan pemohon, pemohon dapat menemukan data dan atau fakta kejadian kejadian yang hampir sebagian besar organisasi perangkat daerah opd) dari setingkat kepala satuan kerja kepala daerah skpd), kepala bpbd kabupaten lombok tengah, kasat pol kabupaten lombok tengah, staf ahli bupati sampai pejabat level terbawah bahkan para kepala desa dan stafnya secara terang terangan mengarahkan jajarannya untuk memenangkan (bukti terlampir) maupun tindakan terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun bahwa tuduhan pemohon terhadap adanya foto atau baliho h.m surili, dengan pihak terkait sangat absurd. adapun foto surili, dengan pihak terkait yang dimaksudkan oleh pemohon luar sepengetahuan h.m. surili, dalam kedudukannya sebagai bupati kabupaten lombok tengah, begitu juga dengan pihak terkait yang dalam kedudukannya sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah tahun bahwa dalil pemohon yang menuduh h.m surili, dalam kapasitasnya sebagai bupati telah melakukan kampanye yang menguntungkan pihak terkait pada acara touring sembilan, adalah halusinasi pemohon. kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan acara silaturrahmi bersama forkompinda pemerintahan kabupaten lombok tengah untuk memperkuat sinergitas dalam menghadapi pandemi covid wilayah kabupaten lombok tengah. dan h.m surili, dalam kapasitasnya sebagai bupati selama kegiatan tersebut, tidak pernah melakukan tindakan apapun yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon peserta pilkada kabupaten lombok tengah tahun bahwa tuduhan pemohon pada angka halaman yang pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan dari kadis dpmd, kadis pertanian dan kadis perternakan, kasat pol pp, kepala bpbd yang berpose jari pada acara tersebut diluar sepengetahuan h.m. khalili, dan pihak terkait. bahkan pada kegiatan tersebut terdapat adanya foto sejumlah asn yang juga berpose jari dan jari. dengan demikian keberadaan foto asn yang berpose jari, jari dan jari dan lain lain adalah diluar kendali atau sepengetahuan dari h.m. surili, dalam kedudukannya sebagai bupati lombok tengah. bahwa tuduhan pemohon pada halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan sikap partisan h.m. surili, ponpes assault durian zainuddin asasi desa seorang yang dihadiri oleh para pejabat struktural dinas pendidikan kab. lombok tengah) adalah merupakan dalil yang premature sebab acara ponpes tersebut merupakan acara silaturrahmi yang dirangkaikan dengan acara pembukaan sekolah baru ponpes assault durian dan kehadirannya lokasi didasarkan pada adanya undangan resmi dari panitia acara. pada acara tersebut h.m. surili, mengingatkan kepada warga desa seorang pada umumnya dan pada khususnya para tamu undangan yang hadir untuk tetap menjaga dan persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan nantinya pada pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun untuk terciptanya kondusifitas wilayah demi menuju blue print lombok tengah mendunia. begitu juga dengan kehadiran maksud ramen acara tersebut didasarkan pada undangan yang dalam kapasitasnya sebagai kasi smp dinas pendidikan yang salah satu tupoksinya memberikan izin pendirian sekolah baru tingkat smp dan maksud ramen sama sekali tidak pernah memberikan pengarahan kepada para guru untuk memilih pasangan calon tertentu. terhadap peristiwa ini benar bawaslu telah melakukan pendalaman apakah terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bupati h.m. surili, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bawaslu tidak ditemukan adanya pelanggaran. bahwa terhadap tuduhan h.m. surili, yang mengumpulkan para kepala desa dan bpd lesehan tanah main adalah tuduhan yang mengada ada karena memang pertemuan yang dimaksud tidak ada. bahwa justeru sebaliknya pemohon diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun sebut saja seperti dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pemohon rumah ibadah masjid). bahwa dengan demikian, terhadap tuduhan pemohon yang mendalilkan bahwa bupati kabupaten lombok tengah telah melakukan upaya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam rangka memenangkan pihak terkait adalah tidak berdasar hukum disebabkan sebagai berikut: pertama tingkat persebaran tuduhan tsm tidak memenuhi syarat kedua bahwa wewenang dalam menilai pelanggaran administratif yang bersifat tsm telah melekat pada bawaslu provinsi. namun pemohon tidak pernah menempuh upaya mekanisme hukum penyelesaian pelanggaran administratif tersebut kepada bawaslu provinsi. ketiga tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat tsm sebagaimana kaidah hukum yang berlaku serta karakteristik hukum tsm yang addressaat norm dilakukan oleh peserta tim kampanye. bahwa merujuk dari uraian atas, maka sudah sepatutnya apabila dalil permohonan pemohon terkait dengan keterlibatan bupati dan jajaran pemerintah daerah kabupaten lombok tengah yang dipandang sebagai perbuatan terstruktur, terencana dan sistematis beralasan menurut hukum untuk ditolak. keterlibatan dan pelibatan pejabat pejabat struktural pemerintah kabupaten lombok tengah bahwa tuduhan pemohon pada huruf angka tentang adanya dugaan kepala dinas sosial mengundang pendamping pkh dan mengarahkannya untuk mendukung pihak terkait adalah tuduhan yang tidak mendasar dan mengada ada. sebab peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. justru sebaliknya pihak terkait menemukan bukti adanya pendamping pkh yang mendukung pasangan calon nomor atau pemohon. bahwa tuduhan yang berdasarkan keterangan salah seorang koordinator pkh yang membawahi desa yang dimaksud oleh pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya, sehingga sudah sepantasnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. bahwa tuduhan yang ditujukan oleh pemohon kepada calon wakil bupati dr. nursing) yang diduga berjanji untuk memberikan tablet pintar kepada para koordinator pkh dan pendamping desa merupakan tuduhan yang tidak benar karena pertemuan yang dituduhkan oleh pemohon memang tidak pernah terjadi. bahwa dugaan keterlibatan kepala skpd dinas sosial untuk mengarahkan para task untuk mendukung pihak terkait yang hanya didasarkan pada kedudukan kepala skpd selaku pihak yang menerbitkan task adalah dalil yang keliru. karena kepala skpd dinas sosial bukanlah pihak yang menerbitkan task yang menerbitkan task adalah kementrian sosial. hal mana sesuai dengan kemensos tahun tentang tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan menyatakan: dinas sosial daerah kabupaten kota melaksanakan rekrutmen calon task, dinas sosial daerah provinsi melakukan verifikasi berdasarkan usulan calon task dari dinas sosial daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud padayang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan sosial. bahwa tuduhan pemohon yang menyatakan kepala skpd dinas sosial menerbitkan task adalah kekeliruan yang fatal. dan bahwa tuduhan pemohon yang mendalilkan kepala dinas sosial mengarahkan para tenaga task adalah tuduhan yang mengada ada dan tidak berdasarkan fakta. tuduhan pemohon tersebut semata mata asumsi pemohon saja, untuk memberi kesan seolah olah telah terjadi peristiwa terstruktur, sistematis dan massif pada pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun bahwa tuduhan pemohon yang menyatakan seorang anggota task bernama sarin antara adalah bagian dari tim pemenangan pihak terkait, dengan tegas pihak terkait membantahnya bahwa yang bersangkutan sarin antara) bukanlah tim pemenangan pihak terkait. lagipula pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci berapa jumlah agen penyalur yang diarahkan, dimana dan kapan peristiwanya, tidak disebutkan oleh pemohon secara konkrit. dan yang paling penting adalah, jika memang benar peristiwa tersebut diketahui oleh pemohon mengapa tidak dilaporkan panas pada saat kejadian atau waktu pelaporan yang telah ditentukan. bahwa tuduhan pemohon kepada priadi, salah seorang pendamping pkh kecamatan kupang adalah tuduhan yang tidak berdasar. menurut pemohon tuduhan tersebut dimulai dari adanya dugaan kerjasama program sosial antara sarin antara dengan priadi, dan oleh pemohon hal tersebut diasumsikan sebagai tindakan partisan. penting pihak terkait sampaikan dan tegaskan bahwa sarin antara dan priadi bukanlah tim pemenangan pihak terkait, dan sarin antara sebagai anggota task (social volunteer) dan priadi sebagai pendamping pkh tidak memiliki hubungan pekerjaan atau program antara satu dengan lainnya. maka beralasan menurut hukum untuk tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya hubungan secara struktur untuk memenangkan pihak terkait. iapun pemohon dapat membuktikan dalil tuduhannya terhadap adanya dugaan tindakan yang dilakukan oleh priadi adalah merupakan tindakan yang berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan skema pemenangan pihak terkait. dengan demikian tuduhan dari pemohon merupakan dalil yang tidak mendasar dan patut menurut hukum untuk dikesampingkan. bahwa dalil pemohon yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh saudara sarin antara dan priadi membuat suara dari pemohon turun secara drastis merupakan asumsi yang liar. asumsi pemohon yang mendalilkan bahwa sejumlah suara pemilih yang terdaftar sebagai kpm pkh dan sejumlah suara pemilih kpm program bpt semestinya menjadi milik pemohon dan paslon lainnya kecuali pihak terkait. dalil pemohon ini adalah dalil yang sesat dan bersumber dari logika yang sesat (fallacy), karena pemohon sama sekali tidak dapat mengurai secara logic peristiwa seperti apa, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa? yang menjadi sebab merosotnya perolehan suara pemohon, jelaslah dalil pemohon yang demikian adalah dalil yang sembrono, serampangan dan sepantasnya dikesampingkan. bahwa terkait dengan tuduhan pemohon terhadap kadis pemuda dan olahraga yang berada posko pemenangan pihak terkait adalah tidak benar. lagi pula tidak ada ketentuan yang melarang asn untuk berada posko pemenangan pasca pencoblosan. namun jika kehadiran seorang asn dipermasalahkan, perlu dipertanyakan seberapa menguntungkan hal tersebut bagi pihak terkait dan seberapa dampak merugikan bagi pemohon atas kehadiran yang bersangkutan posko pemenangan pihak terkait terlebih pasca pencoblosan. apakah dengan kehadiran yang bersangkutan akan dengan serta merta mengubah kuantitas perolehan suara pihak terkait dan atau mengurangi perolehan suara pemohonbahwa tuduhan yang ditujukan kepada camat batukliang utara yang mengundang seluruh kepala desa beserta seluruh perangkat desa wilayah kecamatan batukliang utara untuk mengadakan silaturrahmi rumah sekretaris dpd partai gerindra ntb adalah tuduhan yang tidak benar. faktanya pertemuan rumah sekretaris dpd partai gerindra ntb tidak pernah terjadi. sehingga terhadap tuduhan pemohon yang demikian merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang oleh karenanya patut untuk dikesampingkan. bahwa pemberian wireless oleh camat kepada panitia pembangunan masjid baiturrahman dusun sepak desa settling kecamatan batukliang utara adalah peristiwa yang berdiri sendiri yang tidak ada relevansinya dengan upaya dukung mendukung untuk memenangkan pihak terkait. perlu dikemukakan bahwa dalam dpp skpd kecamatan batukliang utara tahun anggaran tertuang dana bantuan untuk masyarakat batukliang utara dan dalam kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh panitia masjid baiturrahman dusun sepak terkait dengan kebutuhan pengembangan masjid. maka pemerintah kecamatan batukliang utara memberikan bantuan dalam bentuk barang (wireless). tuduhan pemohon terhadap camat batukliang utara sangatlah tendensius, seolah olah setiap tindakan pemerintah untuk kesejahteraan warganya pada saat pemilihan tersebut dianggap sebagai kampanye dan dukungan bagi pihak terkait, padahal kenyataannya camat hanya menjalankan tugasnya sebagai pejabat wilayah tersebut. justru camat batukliang utara selalu menghimbau kepada warga masyarakat dan jajaranterhadap kepala desa selubung dengan tegas pihak terkait membantah dan menolaknya. sebab tuduhan tersebut sangat mengada ada. kepala desa selubung tak henti hentinya menghimbau kepada wargamerupakan tuduhan yang spekulatif dan asumsi. pembagian uang desa kecamatan praya barat daya adalah merupakan pemberian hadiah lomba kampung sehat tahun lomba kampung sehat itu sendiri adalah merupakan program kerjasama pemkab kabupaten lombok tengah dengan polda ntb, dan semua kabupaten kota provinsi ntb pada tahun melaksanakan lomba kampung sehat yang tujuannya adalah untuk mengubah perilaku masyarakat hidup sehat dalam rangka upaya pencegahan penyebaran covid bahwa tuduhan pemohon terhadap kepala desa unggas yang membagikan kartu bst yang disertai dengan apk pihak terkait yang menurut pemohon telah dinyatakan tersangka dan kemudian oleh pemohon dijadikan sebagai legitimasi adanya dugaan keterlibatan kades unggas sebagai bagian dari komponen misi dugaan terstruktur, massif dan sistematis adalah merupakan dalil yang premature. dalam konteks kepastian hukum, perkara tersebut telah dihentikan prosesnya karena tidak terpenuhinya bukti. lagi pula pemohon tidak menguraikan akibat dari perbuatan kepala desa unggas tersebut terhadap signifikansi perolehan suara pihak terkait desa tersebut. dengan demikian maka beralasan menurut hukum dalil pemohon untuk dikesampingkan. bahwa tuduhan pemohon atas janji pemberian motor yamaha max kepada semua kadus kabupaten lombok tengah oleh pihak terkait sebagai pelanggaran adalah tuduhan premature. yang benar adalah pihak terkait memiliki visi misi meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat tingkat dusun. bahwa begitu juga dengan dalil pemohon padaanas lombok tengah. dalil pemohon yang demikian merupakan dalil yang spekulatif karena pemohon sendiri tidak mampu mengungkapkan, apa bentuk sikap partisan panas, bagaimana, kapan, dan dimana sikap partisan itu dilakukan atau terjadi? yang menjadi sebab pihak terkait memperoleh dalil pemohon yang demikian sepantasnya dikesampingkan. keterlibatan penyelenggara pemilihan bahwa kesemua dalil pemohon yang termuat dalam polita permohonan huruf tentang keterlibatan penyelenggara pemilihan, pihak terkait dengan tegas membantahnya karena merupakan tuduhan yang mengada ada, faktanya memohon dan panas bawaslu telah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan sesuai dengan prinsip prinsip yang transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas. bahwa dalam kaitannya dengan kejadian tps dan desa perusak kecamatan praya barat hasil coklat terdapat pemilih potensial namun yang terdaftar hanya pemilih. dalil pemohon yang demikian adalah keliru. jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt pada tps sebanyak dan tps sebanyak total yang terdaftar dalam dpt dua tps tersebut sebanyak pemilih. dan dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt yang menggunakan hak pilih tps sebanyak dan tps sebanyak sehingga total berjumlah yang menggunakan hak pilih dua tps tersebut. pendataan serta penetapan dpt yang dilakukan oleh memohon selaku penyelenggara tps dan desa perusak kecamatan praya barat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. bahwa penting pihak terkait tegaskan khususnya tps dan tps desa perusak kecamatan praya barat dan pada umumnya seluruh wilayah pemilihan kabupaten lombok tengahbawaslu. artinya penyelenggara telah menerapkan prinsip kualitas untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. selain itu penting diketahui bahwa untuk tps dan tps desa perusak yang memperoleh suara terbanyak adalah paslon bukan pihak terkait. bahwa tidak benar tuduhan pemohon yang mendalilkan kecamatan praya barat terdapat sekian banyak masyarakat tidak terdaftar dpt. memohon sebelum menetapkan dpt telah melakukan tindakan perbaikan dpt hingga akhirnya ditetapkan dpt untuk pemilih kabupaten lombok tengah termasuk didalamnya masyarakat kecamatan praya barat. sebagaimana yang tertuang dalam kpu lombok tengah hk. pts kpu kab tentang penetapan dpt pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun pasca penetapan dpt oleh memohon, tidak ada keberatan dari masyarakat termasuk dpt pada kecamatan praya barat, baik dari masyarakat umum maupun dari pemohon. bahwa dalam kaitannya dengan tuduhan pemohon yang mengalikan desa sembilan kecamatan pujut terdapat banyak masyarakat yang tidak memperoleh c6. dalil pemohon yang demikian adalah tidak benar. yang benar memohon telah memberikan surat undangan kepada pemilih akan tetapi pada saat pemungutan suara para pemilih tersebut tidak berada tempat. dan terdapat fakta bagi pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan mauputelah menggunakan hak pilihnya sebanyak pemilih yang tersebar seluruh tps desa sembilan tps s d tps fakta tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. kwk perolehan suara desa sembilan kecamatan pujut done esa data pemilih "ineasaasang metaemems| tps s d tps model kwk) mango (metaemeas| tps s d tps memilih ph) jumlah pemilih tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan tps s d tps hak pilih dengan ktp elektronik atau surat keterangan tb) jaman pemain75273 s1sites2| tps s d tps jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak tps tps pilihnya wkambenyna mewametanta tenets1 tps s d tps dalam dpt yang menggunakan hak bahwa demikian pula dalam suatu kegiatan kegiatan sosial maupun keagamaan moh. surili ft, sh. secara terang terangan mengajak dan menyampaikan sikap politik untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat pemilih menyalurkan hak politiknya untuk) dari keterangan saksi saksi maupun para simpatisan pemohon, berikut kami tampilkan bentuk bentuk agenda politik bupati lombok tengah untuk mengarahkan bawahnya maupun menunjukkan keberpihakan) kegiatan mana dapat diskualifikasi pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif. pada tanggal november bupati lombok tengah moh. shall ft, menyampaikan pidato dan orasi politiknya kepada seluruh masyarakat yang hadir pada kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yang dikemas dengan acara silaturrahmi pondok pesantren assalamatut durian zainuddin asasi seorang pimpinan tgh selamat syukur ikhlas, bupati lombok tengah secara terbuka mengajak semua masyarakat pada saat itu untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati lalu father bahri, s.ip dan dr. nursing, sos., si),pada acara tersebut juga dihadiri langsung oleh calon bupati nomor urut 4dan hadir pula pada acara tersebut beberapa pejabat struktural pada pemerintah kabupaten lombok tengah diantaranya maksud ramen yang menjabat sebagai kepala seksi sarana dan prasarana pada dinas pendidikan kabupaten lombok tengah, camat praya timur lalu father rahman, dan kepala desa mengerang kecamatan praya timuran lebih ironisnya lagi orasi dan agenda agenda politis yang diikuti oleh bupati lombok tengah tidak dibekali dengan izin cuti sebagai bupati (bukti terlampir). tentang alini juga dimuat pada koran harian radar lombok pada tanggal november dengan judul bawaslu dalami dugaan pelanggaran kampanye bupati moh. surili ft, ini memperkuat bahwa bupati secara terbuka dan terang terangan menunjukkan kebersihannya stamammamorm surat keterangan tb) jumlah seluruh pengguna hak bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon yang pada pokoknya menyatakanbahkan yang meninggal dunia juga. dalil tuduhan pemohon yang demikian adalah mengada ada. jika pemohon mengetahui adanya dugaan tindakan dari memohon mengapa pemohon tidak melaporkan panas. lagi pula pemohon dalam tuduhannya tidak menjelaskan siapa pemilih yang mencoblos surat suara pemilih yang tidak hadir dan yang telah meninggal dunia serta siapakah nama pemilik surat suara yang tidak hadir dan yang telah tinggal dunia tersebut. faktanya dalam form model c kwk saksi dari pemohon telah membubuhkan tanda tangan,terhadap dalil tuduhan pemohon yang pada pokoknya menyatakan, tps dusun karang bello desa moncong tere pemilih ditemukan mencoblos dua kali, pertama dengan menggunakan dan yang kedua dengan ktp elektronik dan pemilih luar yang tidak terdaftar dibiarkan memilih tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. dalil tuduhan pemohon yang demikian adalah mengada ada. bahwa berdasarkan form c1, ditemukan adanya data faktual, jumlah antara data pengguna hak pilih dengan jumlah data penggunaan surat suara tps telah sesuai (sinkron), artinya pemilih yang mencoblos dua kali maupun pemilih dari luar yang mencoblos tps tanpa surat keterangan, adalah tidak benar. jika pemohon mengetahui adanya dugaan tindakan pembiaran dari memohon, mengapa pemohon tidak melaporkan panas. bukankah saksi dari pemohon telah membubuhkan tanda tangan form c kwkpada permohonan pemohonenyelenggara pemilihan. dalil pemohon yang demikian dengan tegas pihak terkait membantahnya sebab dalil pemohon yang demikian merupakan kesesatan berpikir (fallacy) post hoc ergo proper hoc yang sengaja dibangun oleh pemohon dengan sedemikian rupa untuk membuat hipotesa agar terkesan dapat memenuhi rumusan tsm yang didalilkan oleh pemohon satu sisi sedangkan sisi lain pemohon sendiri tidak mampu menguraikan secara logic peristiwa konkritnya seperti apa, bagaimana, kapan, dimana dan oleh penyelenggara ditingkat mana? yang menjadi sebab pihak terkait memperoleh jelaslah dalil pemohon yang seperti ini adalah dalil yang asumsi dan spekulatif, dan sepantasnya dikesampingkan. dugaan penggunaan ijazah palsu bahwa sebagaimana dalil pemohon pada huruf halaman mengenai kelengkapan berkas calon (ijazah) atas nama lalu path bahri, s.ip, perlu pihak terkait sampaikan bahwa dalil pemohon yang demikian merupakan kesesatan berpikir arguments ignorantiam) yang diketengahkan oleh pemohon. dalam hal ini penting pihak terkait kemukakan bahwa seluruh dokumen kelengkapan pasangan calon pihak terkait atas nama lalu path bahri, s.ip., telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. bahwa dalil pihak terkait yang demikian, telah didasarkan pada fakta hukum bahwa memohon dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengah telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan seluruh pasangan calon tanpa terkecuali. selain itu, terhadap kelengkapan administrasi pasangan calon telah memenuhi asas publisitas, mana seluruh komponen masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kelengkapan persyaratan. samping itu terhadap pokok keberatan pemohon atas hal tersebut, menurut pihak terkait, pemohon telah melepaskan hak keberatannya (rechtverwekking) sehingga menurut hukum patut untuk dikesampingkan. bahwa selain itu, dengan merujuk pada pertimbangan hukum mahkamah konstitusi perkara nomor php.gub xiv yang dalam pertimbangan hukumnya pada angka menyebutkan sebagai berikut .persidangan tidak menjelaskan terkait kesalahan memohon dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. dalam permohonannya pemohon lebih menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh memohon maupun pihak terkait yang bersifat administratif, yang berada luar kewenangan mahkamah untuk menghadirinya . bahwa berdasarkan uraian atas, maka sudah sepatutnya mahkamah mengesampingkan keberatan pemohon terhadap dalil tuduhannya sebagaimana kaidah hukum yang berlaku. pengobatan gratis yang dilakukan pasangan calon bupati nomor urut pihak terkait) dengan melibatkan dinas kesehatan lombok tengah. bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman pada pokoknya yang mendalilkan bahwa pengobatan gratis yang melibatkan dinas kesehatan hanya kedok sosialisasi untuk pihak terkait. tidak perlu pihak terkait tanggapi. mengingat bahwa program tersebut adalah program dari partai gelora dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak terkait. sehingga atas dasar hal tersebut, patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan. tentang potensi kehilangan suara dan kemenangan bagi paslon berdasarkan penghitungan pemohon bahwa menurut prediksi asumsi pemohon sebagaimana pada halaman bahwa apabila pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun dilaksanakan dengan fair, maka akan dihasilkan perolehan suara sebagai berikut perhitungan hasil perolehan suara pilkada kabupaten lombok tengah berdasarkan atas asumsi dan potensi menurut versi pemohon urut nama paslon menurut asumsi pemohon umum, pd., sh., awatara jadi nursing, sos., si. tahun, keterangan perhitungan perolehan suara sebagaimana tabel atas adalah merupakan prediksi atau asumsi dari pihak pemohon bahwa perhitungan perolehan suara oleh pemohon sebagaimana atas, diperoleh oleh pemohon atas dasar asumsi dan prediksi yang sangat tidak berdasar, irasional, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara metodologi, politik, sosial dan budaya. dan setelah, pihak terkait pelajari, angka angka yang diperoleh oleh pemohon ago, ternyata pemohon mendapatkannya dengan cara melakukan pengurangan dan penambahan perolehan suara masing masing paslon, sebagaimana tabel berikut pengurangan dan penambahan perolehan suara masing masing paslon berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada asumsi prediksi pemohon jumlah jumlah ket suara (penambah suara (tamba nama paslon menurut han peng urut resmi h kura asumsi ruangan kpu ng) pemohon ir. hj. lalu poni umum, pa., sh., ahmad jadi, s.ip ir. lalu awatara marun, habib jadi path bahri, s.ip dr. nursing, sos., si. drs. lalu sasaki ir. tahun, total suara nan bahwa asumsi pengurangan suara dan penambahan suara yang yang dilakukan oleh pemohon pasarkan pada potensi asumsi perolehan suara dari pendampingan program pkh kecamatan sebanyak suara, task bpt kecamatan sebanyak kepala sekolah dasar negeri kecamatan sebanyak kepala smp negeri sebanyak panas sebanyak dan penyelenggara sebanyak suara. bahwa terhadap asumsi potensi perolehan suara yang dikemukakan oleh pemohon atas, secara tegas pihak terkait bantah seba ditemukan fakta hukum bahwa akurasi data yang ditampilkan oleh pemohon merupakan data yang sumur. hal ini berdasarkan data kementerian social diketahui jika penerima manfaat pkh tahap tahun sebanyak orang. demikian juga penerima manfaat bnpt sebanyak orang dan jumlah guru sebanyak kecamatan serta jumlah guru smp negeri sebanyak orang. bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum terkait dengan supirnya tingkat akurasi data yang ditampilkan oleh pemohon sebagaimana dalil tersebut, maka sudah sepatutnya apabila metode perhitungan asumsi perolehan suara yang ditampilkan oleh pemohon merupakan metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut hukum. bahwa selanjutnya, berdasarkan metode atau pendekatan dalam perhitungan suara pemohon sebagaimana tabel atas, ternyata pemohon melakukannya dengan cara pertama, menambahkan perolehan suara kepada paslon: yakni, paslon paslon paslon dan paslon secara merata sebanyak atau naik dari suara sah. kedua, mengurangi perolehan suara paslon pihak terkait) sebanyak suara atau berkurang atas dasar perhitungan itulah, dalam perhitungan pemohon, memperoleh suara terbanyak, yakni sebanyak suara atau naik menjadi sebaliknya, pihak terkait yang dari semula memperoleh suara sebanyak suara menjadi hanya suara atau turun menjadi dari perolehan suara sebelumnya. adapun selisih suara, berdasarkan perhitungan asumsi pemohon pilkada kabupaten lombok tengah, dimenangkan pihak pemohon dengan selisih sebanyak suara atau menurut pihak terkait sudah sepatutnya untuk dikesampingkan menurut kaidah hukum pembuktian yang berlakukeputusan kpu kabupaten lombok tengah nomor hk. pts, sah menurut hukum. atau apabila majelis hakim berpendapat lain ktp) bukti pt fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lombok tengahpt fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umumbukti pt fotokopi surat keputusan kpu hk. pts kpu kab xii tertanggal desember pukul witertanggal desember bukti pt fotokopi data jumlah penduduk kabupaten lombok tengah semester tahun bukti pt fotokopi surat himbauan netralitas asn pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun ppp. bpp tertanggal september bukti pt fotokopi berita dari media suara ntb, tanggal bukti pt fotokopi berita dari media suara lombok news, tanggal bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk desa seorang kecamatan praya timur lombok tengah. bukti pt fotokopi data jumlah peserta pkm pkh kabupaten lombok tengah bukti pt fotokopi data kpm bpt kabupaten lombok tengah tahun bukti pt fotokopi data kepala dan guru sekolah dasar negeri kab. lombok tengah tahun dan fotokopi data kepala dan guru smp negeri kab. lombok tengah tahun bukti pt fotokopi surat pembatalan acara silaturrahmi dari camat batukliang utara. bukti pt fotokopi surat himbauan netralitas dari camat batukliang utara. bukti pt fotokopi surat permohonan bantuan panitia masjid bukti pt fotokopi dpp skpd kecamatan batukliang utara tahun anggaran bukti pt fotokopi surat himbauan kepala desa selubung kecamatan batukliang. bukti pt fotokopi c kwk tps desa selubung bukti pt fotokopi c kwk tps desa selubung kecamatan batukliang. bukti pt fotokopi c kwk tps dusun race desa budak bukti pt fotokopi surat himbauan kepala desa dasar baru kecamatan kupang. bukti pt fotokopi keputusan memohon hk. pts kpu kab bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps desa perusak kecamatan praya barat fotokopi model hasil salinan kwk tps tps desa bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps tps desa perusak praya barat bukti pt fotokopi lampiran model ba.hp perbaikan kwk bukti pt fotokopi pengumuman memohon pl. pu kpu kab i2. menimbang bahwa mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan bawaslu kabupaten lombok tengah bertanggal februari sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan bahwa terhadap pokok pokok permohonan pemohon, bawaslu kabupaten lombok tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon terkait penetapan hasil penghitungan suara kabupaten lombok tengah, bawaslu kabupaten lombok tengah menerangkan sebagai berikut: bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lombok tengah, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lombok tengah sebagai berikut: suara umum, pd., sh., pd. dr. nursing, sos., msi. bahwa proses rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut dihadiri oleh seluruh saksi dari (lima) pasangan calon. bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut terdapat beberapa keberatan yang disampaikan oleh para saksi pasangan calon terkait hal hal sebagai berikut: adanya pemilih yang tidak mendapat pemberitahuan dan tidak sinetronnya antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih: bagaimana pemberlakuan terhadap kelebihan jumlah surat suara dari ketentuan dpt ditambah (dua koma lima) perps permasalahan daftar pemilih tetap dpt) dalam hal banyaknya pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam dpt. dugaan terdapat pemilih dibawah tahun. bahwa terhadap keberatan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lombok tengah sebagai berikut: tidak ditemukan pemilih yang tidak mendapatkan pemberitahuan. terdapat kelebihan surat suara dari ketentuan dpt dpt per tps kecamatan. kpu kabupaten lombok tengah memberikan tanggapan bahwa hal tersebut diketahui setelah rekapitulasi dan akan mengingat jumlah surat suara dalam berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara sesuai dengan fakta lapangan. terdapat pemilih memenuhi syarat yang tidak terdaftar dalam dpt. terhadap pemilih tersebut diketahui setelah dpt ditetapkan sehingga tidak dimungkinkan untuk dimasukkan dalam dpt.(bukti terlampir). sehingga hal ini menjadi preseden buruk terhadap munculnya berbagai bentuk pelanggaran lain yag bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. bupati lombok tengah bersama salah satu anggota sat pol kabupaten lombok tengah berfoto mengangkat jari sebagai simbol dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (bukti terlampir) bupati lombok tengah mengadakan pertemuan dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah nomor urut kompleks yayasan matoa budak desa moncong tere. bupati lombok tengah mengumpulkan kepala desa dan bkd se kecamatan batukliang lesehan tanak baik samping polsek mantan dalam rangka mengarahkan dukungan bahwa, selain menjabat sebagai bupati lombok tengah, moh. surili ft, juga merupakan ketua dpd golkar ntb yang notabene merupakan partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut h.l. path bahri dan dr. nursing, sos., si.) sehingga sudah barang tentu dari sekian banyak kegiatan yang diikuti pada masa tahapan penyelenggaraan patut diduga sebagai agenda politis untuk memuluskan kepentingan politis dalam rangka pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut path bahri, s.ip dan dr. nursing, sos, si.) namun demikian dalam banyak kegiatan politik yang dikuti tersebut moh. surili ft, undang atau hadir dalam kapasitasnya sebagai bupati lombok tengah. bahwa terhadap hal ini bawaslu kabupaten lombok tengah yang dalamnya termasuk gakkumdu kejaksaan dan kepolisian)sebagai unsur penyelenggara pemilihan tidak mengambil sikap atau terkesan melakukan pembiaran dan tutu mata atas persoalan tersebut. tidak ditemukan pemilih dibawah umur tahun yang memilih. bukti pk pk dan pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan peran dan keterlibatan bupati lombok tengah dan jajarandan jajaran bawaslu kecamatan, pengawas kelurahan desa pkd) dan pengawas tempat pemungutan suara pts) telah melakukan pengawasan tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal september sampai dengan tanggal desember diantaranya adalah pengawasan alat peraga kampanye apk) pasangan calon paslon) bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun berdasarkan hasil pengawasan pkd moncong tere dan bawaslu kecamatan praya ditemukan baliho yang bertuliskan pilihan jamaah matoa dan terdapat nomor urut, foto, nama paslon nomor urut path bahri, s.ip dan dr. nursing, sos., si.), serta foto dan nama surili ft, sh. (tanpa ada tulisan jabatan sebagai bupati lombok tengah) yang terpasang depan pondok ikhtiar pemenangan posko pemenangan) paslon nomor urut dusun budak desa moncong tere kecamatan praya. bukti bahwa berdasarkan hasil pleno bawaslu kecamatan praya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran karena baliho tersebut bukan merupakan alat peraga kampanye apk) melainkan baliho shall, sebagai pembina sekaligus putra dari pendiri yayasan pondok pesantren yayasan atthohiriyah alfadiliyah yang disingkat matoa. bukti pk bahwa bawaslu kabupaten lombok tengah telah melakukan pengawasan tahapan pencalonan yang meliputi sub tahapandan sub tahapan penetapan pasangan calon. bahwa pengawasan sub tahapan pendaftaran paslon dilaksanakan pada tanggal september pada masa pendaftaran tersebut kpu kabupaten lombok tengah juga melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan serta kelengkapan syarat calon. bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lombok tengah, bakal pasangan calon paslon bapaslon) nomor urut atas nama path bahri, s.ip dan dr. h.m. nursing, sos., si. terlebih dahulu melakukan deklarasi kantor dpd partai golkar kabupaten lombok tengah yang dihadiri oleh pimpinan parpol pengusung, antaranya ketua dpd partai golkar provinsi ntb atas nama surili ft. kemudian pada saat memasuki halaman kantor kpu kabupaten lombok tengah tempat penerimaan pendaftaran, bapaslon hanya didampingi oleh pengurus partai pengusung tingkat kabupaten lombok tengah dan tim penghubung bakal pasangan calon. bukti pk bahwa bawaslu kabupaten lombok tengah menemukan dugaan pelanggaran netralitas asn pada tahapan kampanye oleh (enam) orang pejabat asn lingkungan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah. bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan nomor register tm pb kab tm pb kab dan tm pb kab tanggal oktober adapun materi temuannya adalah bahwa badan pengawas pemilihan umum kab. lombok tengah mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran melalui unggahan akun facebook sahabudin hint milik sahabudin dan dipan pujut milik bachtiar pada group facebook duel pilbup loteng. bahwa dalam dua unggahan tersebut, terdapat beberapa asn kab. lombok tengah yang berfoto dengan mengacungkan simbol empat jari. bukti pk bahwa terhadap temuan tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan dalam klarifikasi saksi saksi, masing masing terloapor, serta dilakukan penyelidikan oleh penyidik sentra gakkumdu. bahwa terhadap temuan tersebut dihentikan pada pembahasan kedua pada tanggal oktober dikarenakan tidak dapat dibuktikan keterpenuhan unsur undang undang nomor tahun bukti pkoktober bukti pk bahwa terhadap kasus tm pb kab tm pb kab dan tm pb kab tersebut, pada tanggal oktober bawaslu kabupaten lombok tengah berkesimpulan terdapat dugaan pelanggaran netralitas asn sehingga pada tanggal oktober meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada komisi aparatur sipil negara kain) karena diduga melanggar ketentuan huruf dan huruf huruf tahun huruf tahun bukti pk bahwa komisi asn telah mengeluarkan rekomendasi pada tanggal desember dengan suratnya nomor kain perihal rekomendasi atas pelanggaran netralitas asn a.n sdr. murid, dkk yang mana pada intinya komisi asn merekomendasikan kepada pejabat kepegawaian untuk menjatuhi sanksi hukuman disiplin sedang. bukti pk bahwa bawaslu kabupaten lombok tengah juga melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan surat himbauan kepada bupati lombok tengah cg. pembina asn kabupaten lombok tengah pada tanggal november dengan nomor bawaslu lth phl xi perihal himbauan netralitas asn pada penyelenggaraan pilkada tahun demikian juga jajaran bawaslu kecamatan se kabupaten lombok tengah telah mengeluarkan surat himbauan kepada camat, kepala desa dan perangkat desa. salah satu surat himbauan tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh bawaslu kecamatan praya timur tanggal agustus dengan nomor bawaslu kecamatan ptm viii perihal himbauan untuk menjaga netralitas asn, kepala desa dan perangkat desa pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati lombok tengah tahun bukti pk dan pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai kehadiran bupati lombok tengah pada acara silaturahmi pondok pesantren syaikhuna zainuddin atasan pimpinan tgh selamat syukur ikhlas istiqomah, bawaslu kabupaten lombok tengah telah melakukan pemeriksaan atas temuan yang register dengan nomor tm pb kab x1 bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada para saksi saksi yaitu camat praya timur, kepala desa seorang, paslon nomor urut (atas nama path bahri dr. h.m. nursing) dan bupati lombok tengah, serta penyelidikan oleh penyidik sentra gakkumdu. bahwa terhadap temuan tersebut telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh bawaslu kab. lombok tengah dan telah bahas sentra gakkumdu kab. lombok tengah namun dihentikan pada pembahasan kedua dikarenakan tidak dapat dibuktikan keterpenuhan unsur huruf undang undang nomor tahunnovember bukti pk pk dan pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan foto bupati lombok tengah bersama salah satu anggota satpol pp, tidak terdapat temuan dan laporan terkait hal tersebut, namun bawaslu kabupaten lombok tengah pada masa kampanye pernah melakukan penanganan dugaan pelanggaran oknum staf honorer satpol yang berpose mengangkat jari yang diduga bentuk dukungan kepada paslon nomor urut bahwa hasil kajian kasus tersebut telah diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. bukti pk bahwa terhadap dugaan pertemuan bupati lombok tengah dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati lombok tengah nomor urut komplek yayasan matoa budak desa moncong tere, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lombok tengah, bawaslu kecamatan praya khususnya desa moncong tere tidak terdapat laporan maupun temuan terkait dugaan pertemuan tersebut. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan terkait dugaan bupati lombok tengah mengumpulkan kepala desa dan bkd kecamatan batukliang lesehan tanak baik samping polsek mantan, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan batukliang tidak pernah ada pertemuan tersebut dan tidak terdapat lesehan yang bernama tanak baik wilayah desa mantan. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait keterlibatan dan pelibatan pejabat pejabattidak terdapat laporan maupun temuan dari jajaran pengawas pemilu terhadap pokok pokok yang didalilkan pemohon berkaitan dengan program keluarga harapan pkh) dan pemanfaatan tenaga kerja sosial kecamatan task). bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai orasi kasi sarana dan prasarana dinas pemuda dan olahraga kabupaten lombok tengah saudara maksud ramen desa seorang, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan praya timur tidak terdapat temuan dari jajaran pengawas pemilu atau laporan yang masuk terkait hal tersebut. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai kepala dinas pemuda dan olahraga lalu cipta bersama beberapa asn berada posko pemenangan paslon nomor urut berdasarkan hasil pengawasan pengawas desa moncong tere posko pemenangan dusun budak desa moncong tere pada saat penghitungan suara pada tanggal desember tidak temukan adanya kehadiran asn. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, terkaitempat jari setelah hari pencoblosan, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lombok tengah tidak terdapat temuan olah jajaran pengawas pemilu atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut. bukti pk bahwa terhadap dalil pemohon terkait dugaterhadap hal tersebut bawaslu kabupaten lombok tengah menerangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal november bawaslu kabupaten lombok tengah mendapatkan informasi awal melalui grup whatsapp mengenai surat undangan yang ditandatangani oleh camat batukliang utara tertanggal november yang ditujukan kepada semua kepala desa dan semua perangkat kewilayahan se kecamatan batukliang utara. kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal november bertempat rumah saudara ali usman him dusun teratas desa teratas kecamatan batukliang utara. bahwa bawaslu kecamatan batukliang utara melakukan penelusuran (investigasi) kepada camat batukliang utara karena patut diduga acara tersebut akan disalahgunakan mengingat tempat pelaksanaannya adalah rumah salah seorang pimpinan partai pengusung paslon nomor urut dan dilaksanakan pada masa kampanye pemilihan. setelah melakukan penelusuran, bawaslu kecamatan batukliang utara menyampaikan surat himbauan nomor: bawaslu kecamatan bku x perihal surat himbauan tanggal november sebagai upaya pencegahan kepada camat batukliang utara untuk memindahkan lokasi kegiatan tersebut karena merupakan rumah salah salah seorang pengurus partai pengusung paslon nomor urut dan masuk sebagai salah seorang tim pemenangan paslon nomor urut bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan batukliang utara, ditemukan fakta bahwa acara tersebut tidak jadi diselenggarakan. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai dugaan camat batukliang utara memberikan wireless kepada remaja masjid baiturrahman dengan mengarahkan semua jamaah untuk memenangkan paslon nomor urut berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan batukliang utara tidak pernah ada laporan yang masuk atau temuan dari jajaran pengawas pemilu terkait hal tersebutersebut. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan intimidasi oleh kepala desa budak dan dugaan bagi bagi uang oleh kepala desa selubung kecamatan batukliang, bawaslu kabupaten lombok tengah menerangkan bahwa bawaslu kabupaten lombok tengah, bawaslu kecamatan batukliang dan jajaran pkd se kecamatan batukliang pada tanggal desember melakukan patroli pengawasan politik uang. dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan adanya dugaan praktik politik uang oleh paslon maupun tim pasangan calon pada masa tenang. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan camat praya barat daya yang membagikan uang kepada kepala desa, bawaslu kecamatan praya barat daya tidak pernah mendapat laporan atau temuan dari jajaran pengawas pemilu terkait hal tersebut. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pembagian bantuan sosial tunai bst) oleh kepala desa unggas yang disertai stiker paslon nomor uruttelah menerima laporan dari salah satu masyarakat desa unggas pada tanggal november dengan nomor register reg lp pb kab x1 bukti pk bahwa bawaslu kabupaten lombok tengah telah melakukan penanganan pelanggaran dengan sentra gakkumdu kabupaten lombok tengah. bahwa terhadap laporan tersebut hentikan pada pembahasan ketiga sentra gakkumdu karena cukup alat bukti yang diperoleh hingga batas waktu penyidikan oleh penyidik sentra gakkumdu. bukti pk bahwa terhadap status laporan iniundangan calon bupati nomor urut lalu path bahri kepada kepala desa dasar baru kecamatan kupang yang bertempat rumah pribadinya, bawaslu kabupaten lombok tengah menerangkan sebagai berikut: bawaslu kabupaten lombok tengah menerima laporan pada tanggal desember dengan nomor reg lp pb kab x11 bukti pk bahwa terhadap laporan tersebut, telah dilakukan proses penanganan pelanggaran bersama sentra gakkumdu kabupaten lombok tengah. dari hasil pembahasan kedua pada tanggal desember disimpulkan bahwa tidak cukup bukti adanya pidana pemilihan. bukti pk bahwa terhadap status laporan tersebutdugaan pembagian sembako dan politik uang, bawaslu kabupaten lombok tengah tidak pernah mendapat temuan jajaran pengawas pemilu atau menerima laporan terkait hal tersebut. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai dugaan keterlibatan penyelenggara pemilihan, bawaslu kabupaten lombok tengah menerangkan sebagai berikut: bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait dugaan pembiaran oleh kpu kabupaten lombok tengah dalam kerancuan data pemilih, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lombok tengah, jumlah daftar pemilih sementara dps) padakemudian jumlah daftar pemilih tetap dpt)bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan pujut ditemukan sebanyak pemilih desa sembilan yang terdaftar tps yang berlokasi jauh dari tempat tinggal pemilih. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan kpu kabupaten lombok tengah, bawaslu kabupaten lombok tengah mendapatkan informasi pemilih tersebut akan difasilitasi oleh kpu kabupaten lombok tengah untuk menggunakan hak pilihnya tps dengan cara diangkut menggunakan kendaraan. bahwa terhadap temuan tersebut bawaslu kabupaten lombok tengah menyampaikan saran perbaikan tertulis kepada kpu kabupaten lombok tengah tanggal desember dengan nomor: bawaslu lth phl xii yang pada pokoknya menyampaikan saran agar kpu kabupaten lombok tengah menyelesaikan permasalahan tersebut secara administratif dengan memberikan formulir model formulir pemilih pindahan) agar pemilih tersebut dapat memilih tps terdekat. bahwa terhadap saran perbaikan tersebut, kpu kabupaten lombok tengah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa pihaknya akan tetap memfasilitasi kendaraan angkutan bagi pemilih tersebut untuk memilih tps dan berdasarkan hasil pengawasan panwascam pujut pada hari pencoblosan benar pemilih tersebut menggunakan haknya tps dengan cara diangkut menggunakan kendaraan bukti pk pk. dan pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih kecamatan praya barat yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdaftar pada dpt, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lombok tengah terhadap proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada sub, bawaslu kabupaten lombok tengah telah melakukan saran perbaikan terhadap beberapa persoalan data pemilih dan meminta kepada kpu lombok tengah untuk melakukan perbaikan terhadap beberapa temuan terkait hal tersebut. bahwa terhadap saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten lombok tengah. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih yang mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir tps dusun budak, pts desa moncong tere kecamatan praya yang mengawasi tps tersebut tidak ada temuan atau laporan dugaan penggunaan hak pilih orang lain seperti yang dalil pemohon. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan pemilih luar yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak ada surat keterangan pindah memilih tapi diberikan mencoblos tps dusun karang bello desa moncong tere kecamatan praya, pts desa moncong tere kecamatan praya yang bertugas mengawasi tps tersebut tidak medapatkan temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait pemindahan tps dari titik ordinat yang telah ditentukan, bawaslu kabupaten lombok tengah menerangkan bahwa tidak terdapat temuan atau menerima laporan terkait hal tersebut. namun, terdapat hasil pengawasan panwascam canaria bersama pkd selubung lembaga pada tanggal desember terkait pembuatan tps dusun pucung. bahwa terdapat keberatan dari seorang warga atas nama budiman terkait dugaan tps tersebut dibangun halaman paud al ijtihad yang diduga milik tim sukses paslon nomor urut sehingga dianggap tidak netral. namun setelah dilakukan penelusuran ditemukan fakta bahwa paud al ijtihad tersebut bukan merupakan milik tim sukses salah satu pasangan calon. sehingga berdasarkan hasil koordinasi dengan tokoh masyarakat, kpps tps |
ngir. mulyadi alamat jalan brawijaya xiii nomor rt. rw. kelurahan pulo, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan. nama drs. ali murni alamat jalan campaign kampung dalam, kelurahan campaign, kecamatan koto kampung dalam, kabupaten padang pariamanjamil burhanuddin, s.h., slamet santoso, s.h., africa, s.h., m.h. li., ikhwan fahrojih, s.h., dan ibnusiputra romeo, s.h., advokat konsultan hukum pada kantoralamat jl. rambai nomor kebayoran baru, jakartterhadap pelanggaran yang menyebabkan melanggarnya prinsip prinsip dimaksud telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran seri .. , bahwa proses pilkada sumatera barat dilaksanakan dengan melanggar asas bebas, jujur dan adil (judul). pelanggaran asas bebas, yakni seharusnya pemilih mendapatkan informasi yang benar dan utuh sehingga dapat menggunakan hak pilih secara bebas tanpa memanipulasi oleh informasi yang tidak benar atau paling tidak informasi yang telah didesain sedemikian rupa sehingga pemilih dalam menggunakan pilihannya telah tercemar oleh informasi yang telah memanipulasi. apalagi, informasi itu telah disebarkan secara massif melalui jaringan media khususnya media elektronik online media sosial menjelang hari pemungutan suara dan masa tenang, bahwa menjelang pemungutan suara, telah dilakukan penetapan tersangka yang menurut penalaran yang wajar bertujuan untuk membangun citra buruk terhadap pemohon, yang meskipun pada akhirnya penyidikan terhadap pemohon dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. penetapan tersangka itu dilakukan secara singkat menjelang pemungutan suara dan masa tenang yakni desember penetapan sebagai tersangka, desember pemungutan suara, dan tanggal desember terbit penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. proses ini terang benderang telah melanggar asas judul yakni dilakukan dengan menggunakan struktur penegak hukum, secara sistematis menggunakan proses penegakan hukum dan secara masif melibatkan pemberitaan media yang meluas. bahwa pemohon seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pelanggaran kampanye luar jadwal jika itu dilakukan berdasarkan penegakan hukum yang jujur dan adil. akan tetapi karena adanya dugaan secara terstruktur dan sistemik untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka, maka pemilihan tidak berjalan adil. apalagi, ada upaya yang secara masif dilakukan untuk mempublikasikan status tersangka pemohon melalui media secara masif. apalagi setelah dilakukan proses penyidikan yakni hari setelah pemungutan suara, kepolisian republik indonesia mengeluarkan surat ketetapan badan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana umum nomor tap .4c xii dittipidum tentang penghentian penyidikan bertanggal desember yang menyatakan perkara guo dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti . oleh karena itu proses penetapan tersangka terkesan terburu buru dan dipaksakan yakni hari sebelum pemungutan suara dan disebarkan secara masif disebarkan melalui media telah secara sempurna dibangun untuk melakukan penggembosan terhadap elektabilitas pemohon dengan meracuni pertimbangan pemilih dimasa tenang dengan status tersangka pemohon yang sejak awal patut diduga telah didesain mulai dari proses penetapan tersangka sampai dengan penyebaran, bahwa penyelenggaraan pilkada sumatera barat tidak memenuhi prinsip electoral justice system yang merupakan aspek penting menentukan keadilan dan integritas penyelenggaraan pemilihan. untuk menilai keterpenuhan prinsip prinsip ejs, international idea menerbitkan electoral justice system assessment guide yang terdiri atas aspek penilaian yang merupakan turunan dari kategori: keadilan (fairness), legitimasi (lawfulness), profesionalisme (profesionalisme), transparansi (transparency), aksesibilitas (accessibility), ketepatan waktu (timelines), pendidikan peningkatan kesadaran (education awareness raising), independensi (independence), imparsialitas (impartiality), efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness), akuntabilitas (accountability), inklusivitas (inclusivity), dan adaptabilitas (adaptability): pelaksanaan pilkada sumatera barat menimbulkan potensi titik titik pelanggaran ejs yang berdampak pada hasil pemilihan yang berkeadilan. berikut merupakan titik titik pelanggaran yang dimaksud: tabel tinjauan electoral justice system rep paman fairness: pemohon tidak diperlakukan secara fair oleh kepolisian dan gakkumdu bawaslu, kepolisian, kejaksaan) atas penetapan tersangka dugaan pelanggaran waktu kampanye luar jadwal . lawfulness: hak dan perlindungan untuk memperoleh jaminan due process law diatur dalam dan uud namun dalam kasus ini, jaminan perlindungan tersebut tidak dijalankan oleh penegak hukum dan malah digunakan untuk mengkriminalisasi pemohon. hukum pemilu yang diatur dalam pemilihan kepala daerah tidak diimplementasikan secara konsisten dan digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kandidat tertentu . independence: secara yuridis, independensindependensi itu tidak tercermin dengan adanya upayatelah merugikan pemohon . impartiality: secara yuridis, imparsialitasmparsialitas itu tidak tercermin dengan adanya upaya dugaanbahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut dilakukan melalui serangkaian tindakan sebagai berikut: tabel pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif upaya kriminalisasi pemohon menjelang pemungutan suara bentuk pemadatan dan kesayanganupaya penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pemohon didesain untuk menggembosi elektabilitas pemohon dan secara nyata telah merugikan pemohon. proses penanganan pelanggaran bawaslu dilakukan secara cepat dan didesain agar pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri dan memberikantingkat penyidikannya pendidikannya dihentikan pada tanggal desember hari setelah pemungutan suara) dengan alasan bukti tidak cukup .pemohon yang diundang one sebagai narasumber dalam acara coffee break one dipaksakan unsur unsurnya memenuhi pelanggaran kampanye luar jadwal dan dipaksakan proses penegakan hukumnya. padahal sudah adaterdapat kesalahan administrasi (maladministrasi) bawaslu dalan proses penanganan pelanggaran bahw, yaitu: terlahir)sehingga mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melakukan klarifikasi. penetapan status pemohon sebagai tersangka sangat dipaksakansikologi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal desember selanjutnya tanggal desember proses penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon dihentikan surat ketetapan pangan dengan dngan ama ada upaya masif untuk publikasi penetapan pemohon sebagai tersangkasif yang dilakukan oleh bareskrim polri melalui divisi humas polri. selain itu, terdapat penggilingan opini melalui media resmi divisi humas polri cribrata tv , dan penyebaran masif dilakukan oleh kader pks melalui media sosial , hal ini patut diduga merupakan upaya upaya secara masif untuk mempengaruhi psikologi pemilih dan upaya untuk menggembosi elektabilitas pemohon. apalagi berdasarkan data analisa media terhadap penetapan tersangka itu, telah secara massif mengakibatkan pemilih terpapar informasi pemohon sebagai tersangka. bahwa pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara pilkada provinsi sumatera barat, yang hasilnya memenangkan pasangan calon nomor urut karena proses penyelenggaraan pemilihannya terlaksana dengan adanya pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat pemohon jabarkan lebih detail sebagai berikutpemohon pertama kali, bahwa padabahwa bawaslu melakukan proses kajian awal terhadap laporan tersebut untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan materil bersamaan dengan proses klarifikasi (penyelidikan) kepada pemohon. bawaslu mengirimkan satu kali undangan klarifikasi, dengan undangan klarifikasi kedua bertanggal november bukti pemohon tidak dapat hadir karena berada kota padang sedangkan tempat klarifikasi dilakukan kantor bawaslu jakarta. padahal pada tanggal tersebut, merupakan masa paling krusial dalam tahapan kampanye yang menuntut pemohon tetap berada propinsi sumbar untuk berkampanye. sehingga, mestinya pemeriksaan dapat dilakukan oleh bawaslu sumbar: bahwa bawaslu hanya melakukan (satu) kali panggilan dan tidak memberikan ruang yang memadai kepada pemohon untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan diri secara daring sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perbawaslu nomor tahun selain melanggar ketentuan guo, bawaslu melanggar prinsip due process law, mana pemohon tidak diberi haknya untuk melakukan pembelaan diri secara daring sesuai dan perbawaslu nomor tahun bahwa bawaslu justru langsung menerbitkan surat ketua bawaslu nomor bawaslu pm. x1 tanggal november perihal penerusan tindak pidana pemilihan, tanggal november meneruskan laporan kepada dittipidum bareskrim polri, bahwa terhadap surat ketua bawaslu tersebut pada tanggal november diterbitkan surat perintah penyidikan sprindik) nomor sp. sidik .2a x1 dittipidum, bahwa atas proses penyidikan tersebut, tanggal desember dittipidum bareskrim polri melalui surat ketetapan nomor tap xi1 dittipidum menetapkan pemohon sebagai tersangka bukti proses pemohon sebagai tersangka patut diduga merupakan upaya untuk mengkriminalisasi pemohon agar elektabilitas pemohon turun karena prosesnya dilakukan hari sebelum pemungutan suara. selain itu, semakin terang pemohon kriminalisasi adalah proses pendidikannya dihentikan pada tanggal desember melalui surat penetapan nomor tap .4c x11 dittipidum tentang penghentian penyidikan hari setelah pemungutan suara) dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, buktibawaslu dalam menjalankan kewenangan untuk mengkaji laporan yogi ramon setiawanmemaksakan peristiwa yang dituduhkan kepada pemohon yang merupakan narasumber pada acara coffee break one tanggal november memenuhi unsur dugaan pelanggaran pilkada. bahwa unsur unsur pilkada yaitu: setiap orang: dengan sengaja, melakukan kampanye: luar jadwal yang ditetapkan kpu provinsi. bahwa program coffee break one tanggal november adalah program penyiaran dan bukan untuk kampanye lembaga penyiaran. selain itu, pemohon hadir memenuhi undangan dari one bukan inisiatif dari pemohon sehingga apabila terdapat hal hal yang dapat dinilai sebagai kampanye maka yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah penanggungjawab program acara coffee break one. oleh karena itu pertanggungjawaban hukum program coffee break one tanggal november tidak boleh diarahkan kepada pemohon sehingga kedua laporan tersebut error personal bahwa lazimnya narasumber yang diundang tentu memberikan jawaban jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara program coffee break one, sehingga tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pilkada: bahwa komisi penyiaran indonesia kpi) melalui rapat pleno secara resmi menyatakan bahwa wawancara pemohon acara coffee break one bukan merupakan kampanye, karena untuk dikatakan sebagai kampanye harus memenuhi syarat syarat dan aturannya, bahwa atas tidak terpenuhinya unsur pilkada, maka pemohon tidak dapat dinyatakan melakukan kampanye luar jadwal. akan tetapi sentra gakkumdu bersikeras meneruskan laporan tersebut bareskrim mabes polri: terdapat kesalahan administrasi maladministrasi) bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran bahwa bawaslu melakukan kesalahan administrasi dalam penanganan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pemohon. dimana pelanggaran administrasi tersebut sangat mempengaruhi dan berdampak pada elektabilitas pemohon, bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye luar jadwal sudah dilaporkan oleh miko kamal selaku koordinator tim hukum pada tanggal november bawaslu provinsi sumatera barat dan dalam proses penanganan, pada tanggal november bawaslu menerima (dua) laporan yang sama yang dilaporkan yogi ramon setiawan dan lesmana, bahwa atas laporan miko kamal, bawaslu sumatera barat secara formal melimpahkan perkara guo bawaslu ri, namun bawaslu tidak menindaklanjuti surat bawaslu sumatera barat untuk mengambilalih laporan sebagaimana diatur dalam huruf dan pilkada:hurufpengambilalihanatau bawaslu kecamatan sesuai dengan formulir model bahwa bawaslu dalam penanganan kedua laporan guo harus memperhatikan prosedur yang diatur dalam huruf huruf dan huruf peraturan bawaslu perbawaslu) tahun yang berbunyi: huruf keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan, huruf pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, dan atau huruf laporan pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan olehpengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya. bahwa seharusnya bawaslu dengan memperhatikan ketentuan huruf huruf dan huruf tidak register laporan yogi ramon setiawan dan lesmana dan atau melimpahkan kedua laporan tersebut kepada bawaslu sumatera barat: penetapan status pemohon sebagai tersangka sangat dipaksakan bahwa dittipidum bareskrim polri mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sp. sidik .2a x1 dittipidum, bertanggal november sprindik). dalam sprindik tanggal november dasar tindak lanjut proses penyidikan atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pemohon ir. mulyadi) selengkapnya berbunyi: angka rujukan huruf laporan nomor: reg lp pg ri x1 tanggal november angka rujukan huruf laporan nomor reg lp pg ri x1 tanggal november angka rujukan huruf surat ketua bawaslu nomor: bawaslu pm. x1 tanggal november perihal penerusan tindak pidana pemilihan. angka rujukan huruf laporan polisi nomor: lp b x1 bareskrim, tanggal november a.n. pelapor lesmana bahwa setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal desember dan diberitahukan secara resmi kepada pemohon pada tanggal desember badan reserse kriminal mabes polri menghentikan perkara guo dengan menerbitkan surat ketetapan nomor tap .4c x11 dittipidum tentang penghentian penyidikan bertanggal desember dua hari setelah pemungutan suara dilaksanakan dengan alasan atau pertimbangan tidak terdapat cukup bukti, bahwa melihat rentang waktu antara penetapan tersangka dengan penghentian penyidikan, dapat disimpulkan hal itu merupakan upaya terstruktur dan sistematis bertujuan untuk menurunkan elektabilitas pemohon, bahwa yang menjadi dasar penghentian penyidikan adalah karena perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti . dasar penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemohon ir. mulyadi) merupakan bukti kuat proses hukum dipolitisasi sedemikian rupa menggunakan upaya yang terstruktur dan sistematis melibatkan sentra gakkumdu dan dittipidum bareskrim mabes polri hanya untuk menurunkan elektabilitas pemohon: bahwa penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti secara hukum tidak dapat dibenarkan mengingat proses penegakan hukum sudah melalui serangkaian tindakan penyelidikan atau klarifikasi dan penyidikan. apalagi dalam proses klarifikasi bawaslu telah melibatkan sentra gakkumdu yang didalamnya terdapat penyidik polri dan kejaksaan. sehingga seharusnya sejak awal kasus ini tidak dapat diteruskan dalam proses penyidikan, bahwa fakta penetapan pemohon sebagai tersangka apabila merujuk angka ketentuan umum undang undang nomo tahun kurap menjelasahwa yang dimaksud bukti permulaan sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana . berpegang dua alat bukti badan reserse kriminal mabes polri telah menetapkan pemohon ir. mulyadi) sebagai tersangka. oleh karena itu, apabila memang proses penegakan hukum kepada pemohon bukan merupakan rekayasa melalui serangkaian tindakan terstruktur dan sistematis, maka proses penyidikan kepada pemohon akan harus tetap dilanjutkan sampai tahap penuntutan dan persidangan sesuai prinsip due process law, bahwa bukti yang menguatkan proses penegakan hukum kepada pemohon merupakan politisasi dan tidak murni penegakan hukum adalah, ketepatan (timing) waktu penetapan tersangka pada tanggal desember lima hari menjelang pemungutan suara. kemudian penghentian penyidikan kepada pemohon pada tanggal desember yaitu hari setelah pemungutan suara dan masuk pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, bahwa waktu (dua) hari sejak selesai tahapan pemungutan suara adalah waktu yang cukup untuk mengetahui siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dengan mendasarkan pada hasil quick count lembaga survei maupun sistem informasi pendukung sikap, artinya penghentian penyidikan kepada pemohon karena pemohon telah diketahui mengalami kekalahan dan target utama politisasi proses penegakan hukum kepada pemohon telah tercapai: ada upaya masif untuk publikasi penetapan pemohon ir. mulyadi) sebagai tersangka bahwa terdapat dugaan upaya yang masif untuk mempublikasikan penetapan pemohon sebagai tersangka baik melalui media lokal maupun media nasional yang secara terus menerus mempublikasikan dan memframing pemberitaan yang menyudutkan pemohon, bahwa terdapat fakta upaya framing dilakukan oleh cribrata tv, selain itu pada laman web awal cagub sumbar mulyadi ditangkap polisi memuat pemberitaan dengan judul kampanye lebih awal, cagub sumbar mulyadi ditangkap polisi , bukti bahwa selain itu, terdapat fakta penetapan pemohon sebagai tersangka patut diduga bocor atau sengaja dibocorkan. hal ini dapat dilihat pada status facebook atas nama zulkifli yang membuat status breaking news. salah satu calon gubernur tetapkan tersangka malam ini. yang dibuat pada tanggal desember faktanya pengumuman dan pemberitahuan resmi penetapan pemohon sebagai tersangka oleh kepolisian diumumkan yaitu pada tanggal desember bukti bahwa surat penetapan pemohon sebagai tersangka bahkan dapat diakses publik pada tanggal desember sebagaimana dapat diketahui pada unggahan foto yang disebar pada media group whatsapp koto nan godang batebho oleh reza fallopi walikota payakumbuh) yang merupakan kader pks, bukti bahwa selain itu, memohon atau kpu sumbar cast komisioner izwaryani pada tanggal desember juga melakukan framing melalui media langgam. yang mengatakan mulyadi batal jadi cagub jika terbukti bersalah bukti keterangan komisioner kpu sumatera barat tersebut dibagikan oleh alih pranata wijaya dalam laman facebooknya, bukti terdapat upaya secara masif pemberitaan media mainstream dan media sosial twitter untuk publikasi penetapan pemohon sebagai tersangka dengan jutaan pembaca terpapar informasi negatif bahwa informasi penetapan pemohon ir. mulyadi) sebagai tersangka didesain dan disebar secara masif melalui pemberitaan pada media mainstream media online dan media sosial twitter dengan maksud agar diketahui oleh pemilih yang bertujuan untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas pemohon, bahwa pemberitaan media online berkaitan dengan penetapan pemohon sebagai tersangka sangat terlihat ada upaya framing negatif terhadap pemohon sebagai gambaran beberapa judul pemberitaan selalu menggunakan narasi yang negatif, jemput tangkap calon gubernur sumatera barat mulyadi bares polri akan jemput bay gubernur sumatera mulyadi ditangkap polisi serta roro la) garda terdepan bangsa bei kampanye lebih awal cagub sumbar mulyadi j joke) bahwa berdasarkan pengumpulan dan monitoring berita bukti penetapan pemohon sebagai tersangka pada media mainstream dan media twitter dengan skala pemberitaan pada tanggal desemberinformasi dan fakta sebagai berikut: jumlah twist pb. bulan december bahwa hasil monitoring terhadap pemberitaan dengengan sasaran monitoring media twitter, terdapat fakta bahwa pada tanggal desember terdapat pemberitaan yang menginformasikan pemohon sebagai tersangka. kemudian tanggal desember terdapat pemberitaan. selanjutnya pada tanggal desember atau tepatnya pada saat pemungutan suara pemberitaan pemohon sebagai tersangka kembali meningkat sebanyak pemberitaan: bahwa, monitoring selanjutnya dilakukan pada tingkat keterjangkauan orang (pembaca) atas pemberitaan penetapan pemohon sebagai tersangka media sosial twitter adalah sebagai berikut: jumlah twist bulan december bahwa dapat dilihat tingkat keterjangkauan orang atas berita penetapan pemohon sebagai tersangka twitter yaitu pada: bahwa selain media twitter, monitoring pemberitaan penetapan pemohon sebagai tersangka juga dilakukan terhadap media mainstream (berita online)data dan fakta sebagai berikut: jumlah berita online bahwa hasil monitoring terhadap pemberitaan penetapan pemohon sebagai tersangka , dengan kata kunci diatas didapatkan fakta pada tanggal desember terdapat pemberitaan online, sedangkan tanggal desember terdapat pemberitaan. tanggal desember terdapat pemberitaan, sehingga apabila dilihat timeline dari tanggal desember pemberitaan pemohon sebagai tersangka masih berlangsung, bahwa apabila dilihat dari tingkat keterjangkauan orang (pembaca) terhadap pemberitaan penetapan pemohon sebagai tersangka, menunjukkan fakta dan data begitu hasilnya tingkat keterjangkauannya yang selengkapnya sebagai berikut: jangkauan keterjangkauan berita online (orang) pena bahwa tingkat keterjangkauan pemberitaan penetapan pemohon sebagai tersangka menunjukkan hasilnya tingkat keterjangkauannya. pemberitaan tanggal desember menjangkau orang, tanggal desember menjangkau orang sampai tanggal desember pemberitaan menjangkau orang: bahwa apabila diperhatikan rentang waktu pemberitaan media online dari tanggal desember tingkat keterjangkauannya rata rata diatas juta orang dan berdasarkan penalaran yang wajar keterjangkauan itu telah mempengaruhi preferensi pemilih terhadap pemohon: bahwa apabila dilihat timeline pemberitaan yang secara masif tersebar dari tanggal desember sampai tanggal desember merupakan waktu krusial untuk pemohon menjaga elektabilitas suara. apalagi pada masa tenang antara tanggal desember pemberitaan pemohon ir. mulyadi) sebagai tersangka masih masif dan secara psikologis hal ini sangat mempengaruhi preferensi pilihan pemilih terhadap pemohon, bahwa berdasarkan pengumpulan dan monitoring berita penetapan pemohon sebagai tersangka pada media mainstream dan media sosial twitter atas, secara nyata telah terjadi upaya yang sangat masif melalui pemberitaan pemohon ir. mulyadi) sebagai tersangka yang dilakukan dengan rentang waktu desember merupakan upaya untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas suara yang dimiliki oleh pemohon secara terstruktur, sistematis, dan masif, pemilih terpapar berita mulyadi tersangka tidak menggunakan hak pilih atau paling tidak mengalihkan pilihannya bahwa akibat pemberitaan secara masif terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka, telah secara nyata merugikan elektabilitas dan tingkat keterpilihan pemohon: bahwa akibat pemberitaan masif tersebut, pemilih telah terpapar pemberitaan negatif yang telah didesain secara terstruktur, sistematis, dan masif. akibatnya pemilih telah mengalihkan pilihannya atau paling tidak tidak menggunakan pilihannya dalam pilkada bahwa paling tidak terdapat indikator yang menunjukkan pemilih terpapar berita negatif terhadap pemohon ir. mulyadi), sehingga mempengaruhi keterpilihan dan hasil pilkada provinsi sumatera barat: bahwa indikator pertama, terlihat dari penurunan elektabilitas pemohon ir. mulyadi) secara tajam dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan secara berkala propinsi sumatera barat. pemohon dalam beberapa kesempatan survei berada dalam urutan pertama secara konsisten, sebagaimana terpotret dalam survei yang dilakukan oleh poltracking indonesia tanggal november sebagai berikut: bukti tabel iii hasil survei pasca pendaftaran pasangan calon audy jointly iak tahun belum punya pilihan bahwa tingkat keterpilihan pemohon paling tinggi tidak hanya jelang pemungutan suara sebelum penetapan tersangka tapi juga sebelum pendaftaran pasangan calon yang terpotret dari survei yang dilakukan saiful mulai research consulting tanggal agustus sebagai berikut: bukti tabel hasil survei sebelum pendaftaran pasangan calon urut mahyeldi ansharullah dan besarir. mulyadi dan drs. ali murni selaku pemohon adalah peserta pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor pl. kpt kpu provbahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum sumatera barat tahun nomor pl. kpt kpuemohon adalah peserta pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi sumatera barat nomor urut bukti lukman mark tahun belum punya pilihan bahwa penetapan pemohon ir. mulyadi) sebagai tersangka pada tanggal desember jelang masa tenang menurut penalaran hukum yang wajar telah berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara pemohon, bahwa indikator kedua, adanya pernyataan pemilih yang menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak menggunakan hak pilih dengan cara memilih calon lainnya karena adanya pemberitaan bahwa pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah dilakukan penahanan. bukti kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh gakkumdu dan badan reserse kriminal umum mabes polri diduga untuk menggembosi elektabilitas pemohon. proses penanganan pelanggaran gakkumdu dilakukan secara cepat dan didesain agar pemohon ir. mulyadi) tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiribadan reserse kriminal umum mabes polri pendidikannya dihentikan pada tanggal desember hari setelah pemungutan suara) dengan alasan tidak cukup bukti . bahwa pemohon yang diundang one sebagai narasumber dalam acara coffee break one diduga dipaksakan memenuhi unsur pilkada tentang pelanggaran kampanye luar jadwal dan diduga dipaksakan proses penegakan hukumnya. hal ini diperkuat denganbahwa didug. yaituri, sehingga mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melakukan klarifikasi atau melakukan pembelaan diri.referensi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal desember selanjutnya tanggal desember penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon dihentikan surat ketetapan penghentian penyidikan) dengan dasar tidak terdapat cukup bukti .if yang dilakukan oleh pihak pihak tertentu. selain itu, terdapat penggilingan opini melalui media cribrata tv , dan penyebaran masif dilakukan oleh walikota payakumbuh melalui media sosial whatsapp). selain itu berdasarkan monitoring media terhadap pemberitaan penetapan pemohon sebagai tersangka, telah memakai jutaan orang (pembaca) berdasarkan berita tersebut. hal ini patut diduga merupakan upaya upaya secara massif untuk mempengaruhi preferensi pemilih dan untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas (keterpilihan) pemohon. bahwa terhadap pemberitaan secara masif tersebut, telah secara nyata mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. akibat pemberitaan tersebut,merintahkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat memohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh tempat pemungutan suara tps) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera baratsurat badan pengawas pemilu nomor bawaslu pm. x1 perihal undangan klarifikasi tanggal novx11 dittipidum tentang peningkatan status tersangka, tanggal des.4c x11 dittipidum tentang penghentian penyidikan, tanggal desember bukti fotokopi berita media tribute tv, kampanye lebih awal, cagub sumbar mulyadi ditangkap polisi, diakses melalui mulyadi ditangkap polisi , pada desember bukti fotokopi screenshot status facebook akun atas nama zulkifli yang menuliskan breaking news. salah satu calon gubernur tetapkan tersangka .malam ini. , pada desember pukul wib: bukti fotokopi screenshot percakapan akun riza falopi grup whats app koto nan godang batebho yang menyebarkan surat badan reserse kriminal polri direktorat tindak pidana umum nomor .a x11 dittipidum perihal pemberitahuan penetapan tersangka a.n. ir. mulyadi, tanggal desember pada desember pukul wib, bukti fotokopi berita media langgam.id, kpu sumbar: mulyadi batal jadi cagub jika terbukti bersalah, diakses melalui sumbar jika terbukti bersalah , pada desember bukti fotokopi screenshot status facebook akun atas nama alih pranata wijaya yang membagikan berita langgam.id berjudul kpu sumbar: mulyadi batal jadi cagub jika terbukti bersalah pada minggu, desember pukul wib, bukti fotokopi lampiran pemberitaan penetapan pemohon ir. mulyadi) sebagai tersangka pada media online pemberitaan, tanggal desember bukti fotokopi survei poltracking indonesia, temuan survei pilkada sumatera barat: persepsi dan perilaku pemilih menjelang pilkada sumatera barat responden, periode november bukti fotokopi survei saiful menjadi research consulting, peluang calon calon gubernur dalam pilkada provinsi sumatera barat, temuan survei agustus bukti fotokopi surat pernyataan para pemilih pasangan calon nomor urut ir. mulyadi dan drs. ali murni tentang para pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak jadi memilih karena pemberitaan negatif penetapan tersangka ir. mulyadibukti namun permasalahan yang pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakanmasalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini sentra penegakkan hukum terpadu dengan melibatkan kandidat lain, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum dkpp) untuk menyelesaikannya dan atau sengketa antar peserta pemilihan yang menjadi kewenangan badan pengawas pemilihan umum untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan dan atau sampai undang undang nomor tahun beserta perubahannya. bahwa proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan oleh penyelenggara pemilihan dengan melibatkan kandidat lain sebagaimana didalilkan pemohon, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakanjujur dan adil, mengingat sampai saat ini pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan undang undang nomor tahun beserta perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar permohonannya yaitu dengan melaporkannya dkpp dan atau badan pengawasseratus dua belas ribu empat ratus enamnomorsejumlah yurisprudensi mahkamah konstitusi oleh pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya yaitu putusan dalam perkara nomor php.d vi perkara nomor php.d vi perkara nomor php.dxi perkara nomor php.d vii dan perkara nomor php.bup xiv tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum karena pelanggaran prinsip prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam konstitusi dan praktik money politics yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi pertimbangan hukum mahkamah konstitusi atas kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun kecuali dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan atau sengketa antar peserta pemilihan sebagaimana dikemukakan pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam undang undang nomor tahun beserta perubahannya, namun belum satu pun yang digunapmk nomor tahuntuntutan (petit) permohonan pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang psu) seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahudalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumater, bahwa keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor pl. kpt prov il tentangyang diumumkan pada hari minggu tanggal desember pukul wib, sehingga, (tiga) hari kerja dimulai pada hari senin tanggal desember pukul wib sampai dengan hari rabu tanggal desember bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohon permohonan guowakil gubernur sumatera barat mopbukti dengan hasil sebagai berikut: menata ata nama pasangan calon gabungan partai politik murni dan partai pan indra cari, m.t fakhrizal dr. partai nasdem, genius umar, sos dan pkb jointly,dan videpasangancalon. pani)):angka sampai halaman sampai yang pada pokoknya menyatakan penetapan status pemohon sebagai tersangka yang terkesan terburu buru dan dipaksakan oleh bawaslu sehingga mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan, tanggapan memohon adalah sebagai berikut: dugaan pelanggaran kampanye luar jadwal yang dituduhkan terhadap pemohon merupakan tindakan pidana pemilihan yang ancaman saksinya diatur dalam undang undang nomor tahun beserta perubahannya: proses penanganan tindakan pidana pemilihan dilakukan lebih cepat dibandingkan tindak pidana biasa sesuai ketentuan dan undang undang nomor tahun beserta perubahannya yangdan: elektabilitas pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tidak dipengaruhi oleh status tersangka yang dimiliki seseorang, karena samping belum ada kajian ilmiah yang dapat membuktikannya, ternyata ada seorang calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan tahun yang berstatus sebagai terdakwa justru memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding pasangan calon lain dan ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten pesisir selatan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak, bahkan ada seorang calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati solok tahun yang berstatus terpidana dan oleh komisi pemilihan umum kabupaten solok ditetapkan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak bukti pemberitaan media yang menurut pemohon telah kerugiannya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun seharusnya disikapi oleh pemohon dengan menggunakan hak jawab yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang persatau menempuh upaya hukum lain yang disediakan dalamnama pasangancalon perlahan suara irjen. pol drs. fakhrizal dr. suara mahyeldi, ir. audy jointly, pt, suara faemmastamnentuan jumlah penduduk, terdiri dari: surat dinas komisi pemilihan umumdan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, terdiri dari:keputusan komisi pemilihan provinsi sumatera barat nomor pl kpt prov tentang tahapan, program dan jadwalprovinsi sumatera barat nomor pl kpt kpu prov bukti fotokopi pengumuman nomor pl. pu prov vii!:terkait dengan status hukum calon yang ditetapkan sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdiri dari:nggal desember putusan pengadilan negeri padang nomor pid. sus lh pn. pdg tanggal maret atas nama terdakwa drs. rusa yul anwar, pd. putusan mahkamah agung nomor pid. sus lh atas nama terdakwa gusman, s.e., m.m.(selanjutnya disebut mahkamah) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut: bahwa setelah pihak terkait membaca dengan cermat permohonan pemohon, didapat kesimpulan bahwa pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat memohon) dan tidak pula mengungkapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. pada petit angka permohonannya, pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang psu) pada semua tempat pemungutan suara tps) provinsi sumatera barat. akan tetapi, pemohon tidak menjelaskan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh memohon dalam melakukan penghitungan suara, dan tingkat mana kesalahan tersebut terjadi, apakah ditingkat tps, tingkat ppk atau tingkat kpu kabupaten kota. jika memang itu terjadi, good non, kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan mempengaruhi suara yang diperoleh oleh pemohon.gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera baratsecara hukum, bahwa pemohon pada intinya mengeluhkan proses penanganan perkara oleh badan pengawas pemilu republik indonesia bawaslu ri) dan penetapan status tersangka bareskrim mabes polri yang dinilainya tidak melalui prosedur yang benar dan mengandung ketidakadilan bagi pemohon.. seharusnya, jika pemohon merasakan ada kejanggalan, good noon, pemohon dapat menempuh jalur hukum yang telah disediakan undang undang, yaitu laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp). pemohon juga tidak pernah mempersoalkan mekanisme penyelidikan dan penyidikan. jika ada persoalan, good noon, pemohon dapat mengadukan penyidik badan reserse kriminal bareskrim) markas besar kepolisian republik indonesia polri) yang menangani perkara melalui inspektorat pengawasan umum (ltwasum) polri atau biro pengawasan penyidikan rowassidik) bareskrim polri, undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahwa, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bukan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran. hal ini ditegaskan kembalhanya berwenang mengadili hasil selisih pemilihan:intinya menyatakan bahwa. dan perselisihan penetapan perolehan suara tersebut harus signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. tersebut semakin menjelaskan bahwa kewenangan mahkamaherdasarkan hal haltahun dengan alasanjumlah penduduk perbedaan perolehan suara tebindari2000. sia jiwa jiwa bahwa berdasarkan data badan pusat statistik sumatera barat tahun penduduk provinsi sumatera barat berjumlah sebanyak jiwa(enam ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara. bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan olehpemilu jujur dan adil (judul), khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan, bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun khususnya penegakan hukum tidak menunjukkan prinsip equality dan ada upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh penyelenggara pemilihan dalam hal ini sentra penegakkan hukum terpadu (terdiri dari unsur bawaslu, kejaksaan dan kepolisian) tingkat pusat, yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap pemohon, bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut, meskipun pada akhirnya dalam tahap penyidikan dinyatakan tidak cukup alat bukti, merupakan upaya terstruktur, sistematis, dan masif, dengan tujuan menggembosi dukungan pemilih terhadap pemohon, menjadikan pemilih pemohon tidak menggunakan hak pilihnya (right vote) atau golput, dan mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya, bahwa atas penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun terkenalnya mahkamah konstitusi menilai bukti pambang batas perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkaitbahwa memohon telah menetapkan keputust dan berita acara sertatanggal desember model hasil provinsi kwk) bukti pt mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah sebagai berikut: mahyeldi, s.p dan ir. audy jointly, ott suara sah bahwa sesuai dengan rumusan undang undang pilkada batas perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait yang dapat diajukan permohonan perselisihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun adalah suara (total suara sah), yaitu (tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) suara, bahwa perolehan suara pemohon adalah suara (vide bukti pt dan pt sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah suara (vide bukti pt dan pt dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah suara. angka ini didapatkan dari pengurangan perolehan suara pihak terkait suara) dengan suara pemohon suara), bahwa selisih suara pihak terkait dengan pemohon sebesar (seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam) tersebut, jauh melampaui ketentuan ambang batas pengajuan permohonan yakni suara atau persentase selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah mengacu kepada fakta tersebut, jelas pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. dengan demikian, secara hukum, permohonan pemohon terkategori dan atau harus dinyatakasetelah pihak terkait membaca dengan cermat permohonan pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil serta ketidaksenangan pemohon atas adanya laporan terhadap diri pemohontapi proses penyelenggaraan pemilihan, maka permohonan pemohon terkategori sebagai permohonan yang sudah lewat waktusoal pemohon yang dilaporkan bawaslu dan bareskrim polri serta adanya berita berita yang menurut pemohon menyudutkan dan merugikan pemohountuk memeriksa, mengadili dan meletusnya. sebab, mahkamahdalam hal ini gubernur dan wakil gubernur sumatera barat. karena tidak jelasnya substansi permohonan pemohon, maka permohonan pemohon terkategori sebagai permohonan yang kabur obscura libel): bahwa permohonan pemohon juga tidak jelas dan kaburmilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, tapi pemohon mempersoalkan hal hal yang bukan kewenangan mahkamah konstitusi. dengan demikian, permohonan pemohon adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas. oleh karena itu, permohonan pemohon, harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaara). ii. dalam pokok perkara bahwa permohonan pemohon tidak satupun yang menyangkut hasil perselisihan suara, bahwa setelah pihak terkait membaca dengan cermat permohonan yang diajukan pemohon, ternyata hampir semua polita permohonan pemohon didasarkan pada asumsi asumsi, dalil dalil yang tidak benar, tidak berdasar, mengada ada, dan terkesan dipaksakan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi lapangan. oleh karena itu, pihak terkaitbahwa pemohonmenyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara pemohon maupun penambahan suara bagi pasangan calon lainnya, termasuk penambahan suara untuk pihak terkait.seharusnya menjadi objek perkara dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah mahkamah konstitusi, bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak mendalilkan bentuk bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sebagai pihak yang dinyatabahwa pada polita angka pemohon memakai dalil dalil putusan kab. tolikara, kab. puncak jaya, kab. intan jaya dan kab. kepulauan yapen. bahwa menurut pihak terkait, pemohon tidak membaca secara utuh putusan putusan tersebut. perselisihan hasil pemilihan bupati pada kabupaten tersebut merupakan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berkenaan dengan ketidakesepahaman antara kpu daerah dengan bawaslu atau bawaslu daerah, yaitu kpu daerah tidak mau melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan bawaslu atau bawaslu). proses itulah yang diadili oleh mahkamah. dalam konteks perkara guo memohon tidak pernah tidak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu. hal ini menunjukan tidak adanya relevansi atau kesamaan pokok permasalahan antara putusan putusan tersebut dengan permohonan pemohon yang mempersoalkan proses penetapan tersangka ir. mulyadi, bahwa pada polita angka huruf hingga huruf pemohon memakai dalil dalil putusan nomor php.d vi php.d vi php.d xi dan php.d viii sebagaimana diketahui, putusanyang disahkan pada tanggal juli oleh karena itu, tentu tidak relevan digunakan pemohon sebagai dalil dalam polita permohonan pemohon. bahwa pada polita angka huruf dan pemohon memakai dalil dalil putusan nomor php.bup xiv yang konteksnya berbeda dengan permohonan pemohon. putusan tersebut didasarkan kepada fakta yang terjadi lapangan sedangkan dalil dalil pemohon hanya berdasarkan asumsi asumsi belaka, bahwa berdasarkan permohonan pemohon pada angka dan pada intinya pemohon mengeluhkan proses penanganan perkara oleh bawaslu dan penetapan status tersangka ir. mulyadi bareskrim mabes polri yang dinilai tidak melalui prosedur yang benar dan mengandung ketidakadilan bagi pemohon. padahal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara kepada dkpp. samping itu, pemohon juga tidak pernah mempersoalkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik bareskrim mabes polri melalui itwasum polri atau biro pengawasan penyidikan rowassidik) bareskrim polri: bahwa terhadap dalil dalil permohonan pemohon atas tersebut adalah klaim sepihak yang tidak berdasar hukum. sebaliknya, proses pelaporan sampai tahap penetapan tersangka ir. mulyadi telah melalui proses yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh ir. mulyadi telahengan kronologis kejadian sebagai berikut: pada tanggal november tim hukum pihak terkait mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang akan ditayangkan pada hari kamis tanggal november tahun pukul wib bukti pt media elektronik televisi) one dalam program coffee break. calon gubernur ir. mulyadi pemohon) akan hadir sebagai bintang tamu: bahwa pada tanggal november koordinator tim hukum pihak terkait miko kamal melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dengan ir. mulyadi pemohon) selaku terlahir kepada pl pg prov x1 bukti pt bahwa pelaporan tersebut sudah sesuai dengan perintah dan perbawasluyang intinya menyatakan bahwa laporan dapat disampaikan oleh warga negara indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. dan laporan tersebut disampaikan paling lama hari terhitung sejak diketahuinya dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan, bahwa pada tanggal november berdasarkan undangan klarifikasi nomor bawaslu. prov xb pm. bukti pt pelapor menghadirkan orang saksi kehadapan tim gakkumdu. pada intinya, orang saksi tersebut memberikan keterangan telah terjadinya dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh ir. mulyadi. perbuatan tersebut melanggar nomor tahun tentang pilkada yang menyebutkan: : bahwa setelah melakukan pengkajian, tim gakkumdu provinsi sumatera barat melimpahkan perkara tersebut kepada bawaslu ri. selanjutnya bawaslu melaporkan dugaan pidana pelanggaran pilkada yang dilakukan pemohon kepada bareskrim polri. hal ini telah sesuai dengan nomor tahun tentang pilkada yang menyatakan : bahwa selain pelapor atas nama miko kamal, pelapor lain perkara ini adalah yogi ramon setiawan yang melapor pada tanggal november dengan nomor laporan reg lp pg ri x1 bahwa pada tanggal november bareskrim mabes polri telah memeriksa saksi saksi dalam kasus ini diantaranya muhammad taufik dan selain putri irawan. keduanya menerangkan kronologi dugaan pidana kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh ir. mulyadi, bahwa pada tanggal desember dittipidum bareskrim polri, berdasarkan nomor tap x11 dit nitidum, menetapkan ir. mulyadi pemohon) sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilihan berupa kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksudyang telah diubah dengan nomor tahun bukti pt bahwa nomor tahun tentang pilkada memberikan batas waktu kepada penyidik polri menangani laporan dugaan pidana pemilu, yaitu paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari bawaslu. faktanya, laporan dari bawaslu masuk bareskrim polri pada tanggal november dan ir. mulyadi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal desember (artinya hari dari hari paling lambat). berdasarkan fakta tersebut, dalil pemohon yang menyatakan proses penetapan tersangka ir. mulyadi berlangsung cepat dan mengandung ketidakadilan tidak berdasar, karena penyidik bareskrim polri, memang dituntut bekerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan: bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan alasan kekalahan pemohon dalam pemilihan kepala daerah adalah karena proses penegakan hukum yang tidak adil, yang dibuktikan dengan dihentikannya perkaranya dengan alasan tidak cukup bukti berdasarkan surat ketetapan bareskrim polri dittipidum nomor tap .4c xii dittipidum tentang penghentian penyidikan bertanggal desember padahal, faktanya, penghentian penyidikan tersebut sesungguhnya diawali dari permohonan pribadi ir. mulyadi untuk mencabut laporan. permohonan ir. mulyadi tersebut diawali dengan menghubungi wakil gubernur terpilih audy jointly via telepon. pada awal pembicaraan, ir. mulyadi menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya pihak terkait dan ujungnya memohon kepada audy jointly untuk mencabut laporan yang menetapkan beliau ir. mulyadi) sebagai tersangka. permohonan pencabutan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antara ir. mulyadi dengan pihak terkait mahyeldi dan audy jointly) yang didampingi oleh miko kamal selaku pelapor yang juga ketua tim hukum dan advokasi pihak terkait. pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal desember pukul wib rumah audy jointly bertempat jl. yani padang bukti pt bukti pt pada pertemuan tersebut, ir. mulyadi kembali mengulang permohonannya agar laporan tersebut dicabut. intinya, ir. mulyadi menyampaikan: pilkada kan sudah selesai. saya sudah mengakui kemenangan mahyeldi audy jointly. sebagai orang sumatera barat, saya siap berkontribusi dalam pembangunan sumatera barat depan. sebagai bentuk persaudaraan kita, karena pilkada sudah usai, saya mohon pihak mahyeldi audy berkenan mencabut laporan yang pernah dibuat yang menjadikan saya sebagai tersangka . sebagai pelapor sekaligus kuasa hukum pihak terkait, miko kamal, menjelaskan bahwa secara hukum laporan yang sudah dibuat tidak bisa dicabut, kecuali laporan tersebut belum teregistrasi. faktanya, laporan sudah teregistrasi dan sudah berada tangan bareskrim polri. mendengar penjelasan miko kamal, ir. mulyadi tetap memohon agar mahyeldi audy tetap mencabut laporan, dan urusan dengan bareskrim adalah tanggung jawabnya. pada waktu itu, mulyadi juga menyampaikan bahwa laporan yang dibuat oleh yogi ramon setiawan sudah dicabut sembari mengirimkan soft copy surat pencabutan kepada miko kamal melalui aplikasi whatsapp bukti pt bahwa dengan itikad baik dan mengedepankan prinsip kekeluargaan (pilkada badunsanak), setelah berkoordinasi dengan mahyeldi audy, pelapor atas nama miko kamal sepakat membantu ir. mulyadi mencabut laporan bukti pt kesepakatan tersebut berakhir dengan riang gembira yang dibuktikan dengan berfoto bersama mahyeldi, audy, mulyadi dan miko kamal) sambil mengacungkan (lima) jari yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat sumatera barat. foto tersebut, besok harinya sabtu menjadi headline beberapa media massa cetak sumatera barat bukti pt sebelumnya sebagaimana disebutkan atas, pelapor atas nama yogi ramon setiawan telah lebih dahulu mencabut laporannya melalui surat tanggal desember yang ditujukan kepada ketua koordinator sentra gakkumdu pusat (vide bukti pt bahwa dalam permohonannya, pemohon menyebut nyebut telah terjadi tindakan terstruktur, sistematis dan masif (tsm) yang dilakukan oleh pihak terkait, salah seorang komisioner kpu provinsi sumatera barat memohon) dan pihak pihak lainnya. bahwa memperhatikan keterangan pada angka atas, kelihatan sekali pemohon keliru dan atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran tsm dalam permohonan guo. diksi tsm yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir menurut mahkamah konstitusi sebagaimana pertama kali muncul dalam putusan nomor php.dvi tentang pilkada gubernur jawa timur yang dikuatkan ketika makna tersebut dimasukkan dalam penjelasan pemilu nomor tahun sebagai berikutfaktanya, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tidak pernah melibatkan aparatur negara dan juga tidak melibatkan pelaksana memohon) yang menguntungkan pihak terkait. selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. iapun ada pelanggaran kecil, itupun sudah diselesaikan oleh penyelenggara pilkada bawaslu dan kpu) dengan baik. intinya, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada, bahkan bawaslu provinsi sumatera barat sebagai badan pengawas pemilihan yang diamanatkan undang undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat secara benar dan sah secara hukum. bahwa dengan demikian, dalil dalil dugaan pelanggaran yang diajukan pemohon berkaitan penetapan tersangka ir. mulyadi atas tidak memenuhi satupun unsur tsm yang dirumuskan dan selama ini menjadi acuan mahkamah dalam memutus perkara, bahwa data data hasil pengumpulan dan monitoring berita baik menggunakan media mainstream media online dan media twitter yang dijadikan dalil oleh pemohon dalam angka huruf dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa media mainstream media online dan twitter tersebut bersifat public, dengan kata lain dapat diakses oleh orang orang yang bukan hanya tinggal sumatera barat atau indonesia, tapi juga diseluruh dunia (global). oleh karena itu, data data tersebut tentu tidak dapat menjadi representasi pemilih yang memiliki hak pilih dan atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun bahwa terkait media sosial twitter, satu individu dapat memiliki banyak akun (multiple account), dan tentu pemohon tidak akan dapat membuktikan secara faktual jumlah akun yang mengakses berita tersebut merupakan pemilih yang memiliki hak pilih dan atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat. dengan demikian, data data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan. bahwa data data yang digunakan oleh pemohon tersebut tidak tergambar siapa atau pihak mana yang membuatnya, metode yangemilihan, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon (vide tahunyang jujur dan adil, bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon, terkenalpihak terkait pasangan calon nomor urut yang ditetapkan memohon yakni: keterlibatan sentra penegakkan hukum terpadu bawaslu gakkumdu) yang terdiri dari unsur bawaslu ri, kejaksaan dan kepolisian yang telah memaksakan penetapan pemohon sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, meskipun selang beberapa waktu dinyatakan tidak cukup alat bukti sehingga penyidikan dihentikan: tidak berjalannya penegakan hukum secara adil dan prosedur yang benar terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka, pelanggaran dan fakta adanya upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon dengan cara mempublikasikan status tersangka pemohon secara massif menjelang pemungutan suara dan masa tenang: digunakan dalam membuat data tersebut dan sumber dana untuk mendapatkan atau membuat data tersebut. hal ini berkaitan dengan kredibilitas dan independensi orang atau pihak yang membuat data tersebut, dengan kata lain pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran (validasi) data tersebut, selain hanya angka angka yang merupakan asumsi pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. bahwa pemohon dalam permohonannya pada huruf menampilkan data dari lembaga survei yang tidak ada nilainya secara hukum, yaitu data lembaga survei poltracking indonesia dan saiful mulai. pemohon sangat keliru dalam memahami apa itu survei dan hasilnya. survei bukanlah pilkada dan tentu hasilnya bukan pula hasil pilkada. survei dan hasilnya hanyalah sebuah prediksi yang hasilnya bisa tepat atau tidak. pkpu nomor tahun sudah memberikan penegasan tentang ini, bahwa samping itu, survei poltracking indonesia yang dikutip oleh pemohon yang dirilis pada tanggal november ternyata tidak melampirkan sumber dana yang digunakan untuk melakukan survei bukti pt hal ini bertentangan dengan pkpu nomor tahun yang menyatakan bahwa kegiatan survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei harus memberitahukan sumber dananya: bahwa terkait dengan lembaga survei saiful mulai research consulting, berdasarkan informasi kpu provinsi sumatera barat memohon), lembaga tersebut tidak terdaftar kpu provinsi sumatera barat (memohon) sebagai lembaga survei yang resmi dalam pilkada sumbar tahun pkpu nomor tahun yang menyebutkan:ip kabupaten kota. oleh karena itu, hasil survei dari lembaga survei saiful mulai research consulting tidak dapat dipertanggungjawabkan: berdasarkan angka dan pemohon sudah melakukan dua kekeliruan. pertama, menganggap hasil survei seolah olah sama dengan hasil pilkada. kedua, lembaga survei yang dijadikannya acuan bukanlah lembaga survei yang bertanggung jawab, karena lembaga survei tersebut tidak memberitahukan sumber dana pelaksanaan servernya dan tidak terdaftar sebagai lembaga survei yang resmi kpu provinsi sumatera barat. berdasarkan hal hal yang pihak terkait sampaikan atas, maka sudah seharusnya mahkamah menolakiterima untuk seluruhnya: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijk.,, bukti pt fotokopi.,print out soft flyer program coffee break media elektronik televisi) one yang menghadirkan pemohon ir. mulyadi selaku calon gubernur sumatera barat sebagai bintang tamu, bukti pt fotokopi tanda terima laporan: pl pg prov x1 bukti pt fotokopi salinan undangan klarifikasi bawaslu provinsi sumatera barat nomor bawaslu. prov sb pm. bukti pt fotokopi salinan pemberitahuan penetapan tersangka a.n ir. mulyadi nomor .a xii dittipidum, pada tanggal desember bukti pt fotokopi print out berita pertemuan mulyadi, mahyeldi, audy pihak terkait) dan miko kamal tim hukum pihak terkait): bukti pt fotokopi print out berita pencabutan laporan oleh pelapor atas permintaan mulyadi, bukti pt fotokopi print out surat pencabutan atas laporan nomor reg lp pg ri x1 tanggal november bukti pt fotokopi surat pencabutan atas laporan nomor pl pg prov x1 tanggal november bukti pt fotokopi koran padang ekspres edisi hari sabtu tanggal desember bukti pt fotokopi print out hasil survey lembaga survey poltrackingangka dan angka ) e| pasangan calan jum suara ir. mulyadi jaman drs. nasrul abit jaummmomun irjen. pol. drs. faizal, hum jamsomosama mahyeldi, jumoramamsmum rmaseaem| bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan pemohon danhalaman sampai dengan bawaslu provinsi sumatera barat memberikan keterangan sebagai berikut: bawaslu provinsi sumatera barat menerima laporan dari atas nama miko kamal, s.h., ll.m., ph. terkait peristiwa penayangan kegiatan coffee break one bersama calon gubernur sumatera barat ir. mulyadi yang dituangkan dalam formulir model laporan bukti pk oleh petugas penerima laporan bawaslu provinsi sumatera barat diberikan formulir model tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor: pl pg prov x1 tertanggal november bukti pk terhadap laporan tersebut bawaslu provinsi sumatera baratuntuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan, jenis dugaan pelanggaran, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan dan atau laporan pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya. kajian awal dugaan pelanggaran tersebut menuangkan kesimpulan, sebagai berikut: laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil berupa nama dan alamat terlahir, bawaslu melakukan pengambilalihan terhadap proses penanganan pelanggaran yang menjadi laporan pelapor yang berdasarktersebut menyatakan bahwakeadaan tertentu tersebut adalah . dimana peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut terjadi dilintasi daerah provinsi sumatera barat yaitu provinsi dki jakarta maka dengan demikian bawaslu mengambil alih proses penanganan pelanggaran. atas kajian awal dugaan pelanggaran tersebut pelapor atas nama miko kamal, s.h., ll.m., ph. memperbaiki formulir laporan bukti pk kembali petugas penerima laporan bawaslu provinsi sumatera barat memberikan formulir model tanda bukti perbaikan laporan dengan nomor: pl pg prov x1 tertanggal november bukti pk setelah perbaikan laporan diterima, oleh bawaslu provinsi sumatera barat laporan tersebut disampaikan bawaslu melaluatas surat bawaslu provinsi sumatera barat tersebut laporan atas nama miko kamal, s.h., ll.m., ph. telah register dengan nomor reg lp pg ri x1 pada tanggal november dengan demikian bawaslu provinsi sumatera barat menerangkan laporan yang diterima bawaslu dengan register nomor reg lp pg ri x1 pada tanggal november adalah laporan dengan pelapor atas nama miko kamal, s.h., ll.m., ph. bukan atas nama lesmana sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan guo. bahwa pada tanggal november pelapor atas nama yogi ramon setiawan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kampanye luar jadwal kepada bawaslu. atas laporan tersebut bawaslu menerima dengan menuangkan dalam formulir model laporan bukti pk oleh petugas penerima laporan bawaslu diberikan formulir model tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor: lp pg ri x1 tertanggal november bukti pk terhadap laporan tersebut bawasludengan kesimpulan laporan pelapor yogi ramon setiawan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan dan direkomendasikan agar laporan dicatatkan dalam buku registrasi nomor reg lp pg ri x1 tertanggal november hal tersebut ditangani oleh bawaslu denganenyebutkan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten kota, atau bawaslu kecamatan, melakukan penanganan temuan dan atau laporan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran , dimana kejadian yang dilaporkan berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun namun karena kejadiannya wilayah provinsi dki jakarta, maka bawaslu berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penanganan atas laporan yang disampaikan oleh pelapor. bahwa atasmana atas kajian awal dugaan pelanggaran kedua laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan maka dilakukan pembahasan pertama bersama sentra gakkumdu pusat pada tanggal november adapun rapat pembahasan pertama tersebut dituangkan dalam berita acara pembahasan pertama sentra gakkumdu pusat bukti pk dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut: kesimpulan: untuk melakukan penggalian terhadap laporan, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dan ahli, rekomendasi: untuk melakukan penggalian terhadap laporan, maka perlu dilakukan klarifikasi kepada one, komisi penyiaran indonesia, komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. bahwa berdasarkan rapat pembahasan pertama sentra gakkumdu pusat tersebut ketua bawaslu mengeluarkan surat perintah tugas kepada sentra gakkumdu pusat untuk melakukan klarifikasi oleh tim klarifikasi bawaslu, pendampingan dalam rangka penyelidikan oleh sentra gakkumdu pusat unsur kejaksaan agung dan dalam rangka penyelidikan oleh sentra gakkumdu pusat unsur kepolisian bukti pk bahwa bawaslu melakukan klarifikasi terhadap: sulfida rahayu saksi) pada tanggal november yogi ramon setiawan pelapor) pada tanggal november dewa kade warsa raka sandi, s.t., s.h., ahli penyelenggara pemilihan) pada tanggal november bukti pk bahwa bawaslu menugaskan bawaslu provinsi sumatera barat untuk melakukan klarifikasi terhadap pelapor atas nama nama miko kamal, s.h., ll.m., ph. dan saksidan terhadap komisi pemilihan umum provinsi sumatera baratatas surat bawaslu tersebut bawaslu provinsi sumatera barat melakukan klarifikasi terhadap: cindy novia sari saksi) pada tanggal november selain putri irawan saksi) pada tanggal november miko kamal, s.h., ll.m., ph. pelapor) pada tanggal november manuk sri mulyani kpu provinsi sumatera barat) pada tanggal november bukti pk setelah melakukan klarifikasi terhadap miko kamal, s.h., ll.m., ph. dan saksi serta komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, bawaslu provinsi sumatera barat menyampaikan hasil klarifikasi tersebut kepada bawaslu melalu surat nomor: bawaslu. prov sb pm. x1 perihal penyampaian hasil klarifikasi tertanggal november danbahwa terhadap permintaan klarifikasi atau keterangan terhadap terlahir atas nama ir. mulyadi bawaslu telah menyampaikan undangan klarifikasi yang dituangkankepada mulyadi bukti pk dimana surat tersebutsutiyoso dengan disertai tanda terima bukti pk selain menyampaikan undangan klarifikasi secara langsungnamun tidak ada balasan dari ir. mulyadi bukti pk atas undangan klarifikasi dengan surat nomor bawaslu pm. x1 yang menjadwalkan klarifikasi pada hari kamis tanggal november kantor bawaslu, ruang gakkumdu jalan mh. thamrin nomor jakarta pusat, oleh karena ir. mulyadi tidak memenuhi undangan tersebut, bawaslu kembali melayangkan undangan klarifikasi yang dituangkepada mulyadi bukti pk yang jugarico dengan disertai tanda terima bukti pk dan tak lupa kembalit62 akan tetapi tidak ada balasan dari ir. mulyadi, bahkan melalui whats app tersebut bawaslu juga memberikan alternatif untuk memberikan keterangan melalui daring (zoom) atau apabila yang bersangkutan sedang berada sumatera barat tim bawaslu juga dapat meminta keterangan kepada ir. mulyadi sumatera barat serta disampaikan juga bahwa klarifikasi permintaan keterangan yang dimaksud merupakan kesempatan yang diberikan bawaslu kepada ir. dengan kata lain, pemohon berharap kiranya mahkamah konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan pemohon ini, paling tidak seperti halnya putusan mahkamah daerah pemilihan sebelumnya yang meskipun melampaui ambang batas tetap diperiksa dan dikabulkan akibat adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, atau adanya penyelenggaraan pilkada yang inkonstitusional. beberapa contoh pilkada itu adalah sebagai berikut: aja sama daerah mahkamah konstitusi ulang psu) jaya ulang psu) penghitungan suara lanjutan yapen php.bup xv tidak dapat diterima kehilangan objek)mulyadi untuk menyampaikan segala sesuatu apapun terkait dengan peristiwa laporan yang sedang ditangani oleh bawaslu bukti pk bahwa setelah proses permintaan klarifikasi dan keterangan yang dilakukan oleh bawaslu dan dibantu oleh bawaslu provinsi sumatera barat tersebut berdasarkan ketentuan dan undang undang pemilihan juncto peraturan bawaslu nomor tahun yang menyatakan paling lama (tiga) hari terhitung laporan atau temuan registrasi dan dinyatakan diterima dan dalam hal jika diperlukan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama (dua) hari bawaslu memutuskan laporan atau temuan ditindaklanjuti atau tidak dalam kajian dugaan pelanggaran. oleh karenanya bawaslu menyusun kajian dugaan pelanggaranadapun kesimpulan kajian dugaan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: terlahir ir. mulyadi dengan kapasitasnya sebagai calon gubernur sumatera barat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun telahterlahir one atau latifi mediakarya tidakkajian ini dijadikan dasar pada pembahasan kedua gakkumdu pusat bukti pk bersamaan dengan hal itu penyidik kepolisian atas surat perintah penyelidikan nomor sp. lirik x1 dittipidum tertanggal november bukti pk juga menerbitkandengan kesimpulan yang sama dengan kajian dugaan pelanggaran bawaslu, yaitu sebagai berikut: bukti pk diduga telah terjadi tindak pidana pemilihan berupa kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam undang undang pemilihan yang diduga dilakukan oleh ir. mulyadi, dari embrio keterangan saksi saksi hasil klarifikasi interview dan dokumen berupa fotokopi surat surat dan video yang telah diperoleh penyidik menjadi terang peristiwa pidana tersebut, guna mencari dan mengumpulkan alat bukti, diperlukan upaya paksa yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan. dan direkomendasikan penanganan laporan nomor lp reg pb ri x1 tanggal november diteruskan penyidik polri pada sentra gakkumdu untuk dilakukan penyidikan. sedangkan laporan nomor lp reg pb ri x1 tanggal november karena subjek hukum adalah setiap orang, sedangkan laporan nomor lp reg pb ri x1 subjek hukumnya adalah badan hukum. bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran bawaslu, laporan hasil penyelidikan penyidik kepolisian yang tergabung dalam sentra gakkumdu pusat dan pembahasan kedua gakkumdu pusat,nyatakan sebagai pelanggaran pemilihan yaitu tindak pidana pemilihan untuk ditindaklanjuti penyidik mabes polri yang diteruskan bareskrim mabes polri. bawaslu mengumumkan status penanganan laporan sebagai pemberitahuan papan pengumuman bawaslupenerusan tindak pidana pemilihan bareskrim mabes polri melalui surat bawaslu nomor bawaslu pm. x1 perihal penerusan tindak pidana pemilihan tertanggal november bukti pk bahwa dengan demikian bawaslu dan bawaslu provinsi sumatera barat telah melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan undang undang pemilihmengenai penerimaan laporan, pengambil alihan laporan, kajian laporan dan penerusan laporan tindak pidana pemilihan yang bersama sama dengan sentra gakkumdu. bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan proses pemohon ditetapkan sebagai tersangka patut dapat diduga merupakan upaya mengkriminalisasi pemohon agar elektabilitas pemohon turun karena prosesnya dilakukan (lima) hari sebelum pemungutan suara halaman angka huruf nomor dan halaman angka huruf nomor bawaslu provinsi sumatera barat memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa penerusan tindak pidana pemilihan bareskrim mabes polri melaludisertai dengan laporan polisi nomor lp b x1 bareskrim tertanggal november dengan pelapor atas nama lesmana yang merupakan kasubbag temuan laporan pelanggaran wilayah iii bawaslu bukti pk dan oleh bareskrim mabes polri dikeluarkan surat tanda terima laporan nomor ttl x1 bareskrim tertanggal november bukti pk bahwa atas laporan tersebut diatas ketua bawaslu mengeluarkan surat perintah tugas kepada penyidik mabes polri yang tergabung dalam sentra gakkumdu pusat untuk melakukan penyidikan serta surat perintah tugas sentra gakkumdu pusat unsur bawaslu dan kejaksaan agung melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka penyidikan bukti pk atas dasar surat perintah tugas ketua bawaslu tersebut diterbitkan surat perintah penyidikan nomor sp. lirik .2a x1 dit nitidum tertanggal november oleh direktur tindak pidana umum mabes polri bukti pk direktur tindak pidana umum mabes polri menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa agung melalui surat nomor .4a x1 dittipidum perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukti pk berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik mabes polri, yang telah memperoleh alat bukti yang cukup guna menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga direktur tindak pidana umum mabes polri mengeluarkan surat ketetapan nomor: tap x11 dittipidum tentang peningkatan status tersangka tertanggal desember yang memutuskan ir. mulyadi sebagai tersangka bukti pk direktur tindak pidana umum mabes polri menyampaikan pemberitahuan penetapan tersangka kepada jaksa agung melalubahwa atas penetapan tersangka atas nama ir. mulyadi tertanggal desember penyidik mabes polri sempat (dua) kali melakukan pemanggilan kepada ir. mulyadi melalui surat panggilan pada tanggal desember dan desember bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan semakin terang pemohon diskriminalisasi adalah proses penyidikan penyidik mabes polri dihentikan pada tanggal desember melalui surat penetapan nomor: tap .4c xi1 dittipidumtentang pemberhentian penyidikan (dua) hari setelah pemungutan suara dengan alasan tidak terdapat cukup bukti halaman angka dan halaman angka huruf nomor sampai dengan nomor bawaslu provinsi sumatera barat dapat menerangkan sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember maulana bundaran, s.h., m.h dan munathsir musiman, s.h selaku kuasa hukum dari pelapor atas nama yogi ramon setiawan mencabut laporan yang pernah disampaikan kepada bawaslu yaitu laporan nomor register reg lp pg ri x1 tanggal november bukti pk dan tanggal desember miko kamal, s.h., ll.m., ph. juga mencabut laporannya yang juga telah register dengan nomor reg lp pg ri x1 tanggal november bukti pk bahwa atas pencabutan laporan nomor register reg lp pg ri x1 dan reg lp pg ri x1 tersebut sentra gakkumdu melakukan rapat pembahasan ketiga sentra gakkumdu pusat pada tanggal desember yang dengan kesimpulan laporan polisi nomor lp b x1 bareskrim dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan bukti pk bahwa berdasarkan rapat pembahasan ketiga sentra gakkumdu pusat tersebut direktur tindak pidana umum menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan nomor spp .4b xii dittipidum tertanggal desember bukti pk atas dasar hasil penyidikan perkara yang dipersangkakan dan yang dilaporkan tidak terdapat cukup bukti. sehingga terbitlah surat ketetapan nomor tap .4c xi1 dittipidum tentang penghentian penyidikan tertanggal desember bukti pk direktur tindak pidana umum mabes polri menyampaikan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada jaksa agung melalui surat nomor x11 dittipidum perihal pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal desemberrmulir modelnovyogi ramon setiawan tertanggal november bukti pk fotokopi formulir model tanda bukti penyampaian laporan bawaslu nomor lp pg ri x1 tertanggal november bukti pk fotokopi formulir model kajian awal dugaan pelanggaran bawaslu atas laporan nomor lp pg ri x1 tertanggal november bukti pk fotokopi berita acara pembahasan pertamtugas nomor spt x1 tertanggal november fotokopi surat perintah tugas nomor spt x1 tertanggal november bukti pk13 fotokopi formulir model berita acara klarifikasi: sulfida rahayu tertanggal november yogi ramon setiawan pelapor) tertanggal november dewa kade warsa raka sandi, s.t., s.h., ahli penyelenggara pemilihan)formulir model berita acara klarifikasi: cindy novia sari saksi) tertanggal november selain putri irawan saksi) tertanggal november miko kamal, s.h., ll.m., ph. pelapor) tertanggal november manuk sri mulyani kpu provinsi sumatera barat) tertanggal november bukti pkbukti pk fotokopi tanda terima surat yang diterima sutiyoso tertanggal november bukti pk fotokopi screenshot whats app undangan klarifikasi pertama kepada ir. mulyadibukti pk fotokopi tanda terima surat yang diterima rico tertanggal november bukti pk fotokopi screenshot whats app undangan klarifikasi kedua kepada ir. mulyadi bukti pk fotokopi formulir model a11 kajian dugaan pelanggaranberita acara pembahasan kedupenyelidikan nomor sp. lirik x1 dittipidum tertanggal november bukti pk fotokopibukti pk fotokopi formulir model pemberitahuan tentang status laporan: status laporan nomor reg lp pg r1 x1 tertanggal november status laporan nomor reg lp pg r1 x1 tertanggal november bukti pk fotokopfotokopi laporan polisi nomor lp b x1 bareskrim tertanggal november bukti pk fotokopi surat tanda terima laporan nomor ttl x1 bareskrim tertanggal november bukti pk fotokopi surat perintah tugas nomor: spt x1 tertanggal november fotokopi surat perintah tugas nomor: spt xi1 tertanggal november bukti pk fotokopi surat perintah penyidikan nomor sp. lirik .2a x1 dit nitidum tertanggal november bukti pk fotokopi surat nomor .4a x1 dittipidum perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal november bukti pk fotokopi surat ketetapan nomor tap x11 dittipidum tentang peningkatan status tersangka tertanggal desember bukti pk fotokopsurat panggilan nomor pgl x11 dittipidum tertanggal desember surat panggilan nomor pgl .a x11 dittipidum tertanggal desember bukti pk fotokopi surat pencabutan laporan nomor register reg lp pg ri x1 oleh maulana bundaran, s.h., m.h dan munathsir musiman, s.h kuasa hukum yogi ramon setiawan) tertanggal desember bukti pk fotokopi surat pencabutan laporan nomor pl pg prov x1 oleh miko kamal, s.h., ll.m., ph. tertanggal desember bukti pk fotokopi berita acara pembahasan ketigdesember bukti pk fotokopi surat perintah penghentian penyidikan nomor: spp .4b xii dittipidum tertanggal desember bukti pk fotokopi surat ketetapan nomor tap .4c xii dittipidum tentang penghentian penyidikan tertanggal desemberuo.,bukti pk fotokopi surat nomor xi1 dittipidum perihal pemberitahuan penghentian penyidikan(persoalan penetapan status tersangka menjelang pemungutan suara sebagaimana dikemukakan oleh pemohon dilakukan secara tidak adil, dipaksakan, dan dengan pemberitaan media yang merugikan elektabilitas pemohon, serta terdapat maladministrasi oleh bawaslu (bukti sampai dengan bukti p 15j43j,tersebut merupakan ranah institusi lain untuk menilainya dan sesungguhnya meskipun pemohon berstatus sebagai tersangka namun masih sah sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun karena yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan adalah apabila(vide hurufadapun apabila masih berstatus sebagai calon peserta maka harus memenuhi syarat antaranya tidak pernah sebagai terpidana (vide huruf sebagaimana telah dimaknai dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvii bertanggal desember jj: bahwa tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan mahkamah dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan persoalan pemohon tersebut. lagi pula, sebagaimana terungkap dalam persidangan, saksi saksi pemohon tingkat kabupaten kota menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota provinsi sumatera barat (vide bukti t 8(vide bukti bukti bukti ptadanya pelibatan oknum aparat kepolisian (in cast oknum anggota brimob) .drs. nasrul abit alamat perumnas mega permai blok mainan timur mainan, kecamatan jurai, kabupaten pesisir selatan, provinsi sumatera barat. nama dr. ir. indra cari, m.t. alamat jalan hatta jorong suroboyo lubuk badung, kecamatan lubuk badung kabupaten agamnomor skk vom asc xii tanggal desember memberi kuasa kepada vino octavia, s.h., m.h. dan feri ardilla, s.h., advokat pada kantor advocates, mediator, legal consultant vino octavia mancur associates , beralamat jalan raya kampung malawi timur nomor kelurahan lubuk lintah, kecamatan kurangi,pekerjaan walikota padangpekerjaan wiraswasta alamat jalan rambai nomor kebayoran baru, jakarta selatan, dki jakartbahwa meskipurekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun telah cacat hukum. namun oleh karena pasangan calon gubernur dan wakil gubernursebagaimana dimaksud juncto daerakhirsehingga dari sejak awal sebelum dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh memohon, seharusnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut telah dibatalkan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana dimaksud pkpu sehingga hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut tabel. bal damar (rootnsann semarang pt, m.m, ipm, asean. eng mamasa| ketam tersebut terdaftar dpt. kedua, bahwa kpps tps desa kampung baru tidak melanjutkan pelayanan hak pilih rsud pariaman karena waktu sudah menunjukkan pukul wib, dimana dalam pemahaman kppspemilih rawat inap dan pasien positif covid yang ada rsud pariaman yang telah didaftarkan dalam formulir model kwk daftar pemilih pindahan sebanyak (dua puluh delapan) orang, tidak mencatatkan dalam formulir hasil kwk tps desa kampung baru bukti pk bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan, ketua bawaslu kecamatan pariaman tengah atas nama idris menyampaikan saran perbaikan kepada ppk pariaman tengah terkait dengan penulisan jumlah pemilih pindahan yang terdapat dalam hasil kwk tps desa kampung baru, dimana dalam hasil kwk berjumlah (nol) diperbaiki menjadi berjumlah (duapuluh delapan), dan menuliskannya dalam formulir model hasil kecamatan kwk bukti pk dan bukti pk bahwa menanggapi saran perbaikan yang disampaikan oleh ketua bawaslu kecamatan pariaman tengah atas nama idris tersebut, anggota ppk pariaman tengah melakukan perbaikan terhadap penulisan jumlah pemilih pindahan, dengan menuliskan pemilih yang terdaftar dalam kolom datar pemilih pindahan dalam formulir model hasil kecamatan kwk bukti pk dan bukti pk bahwa kpps tps desa kampung baru, pps desa kampung baru, ppk pariaman tengah dan komisi pemilihan umum kota pariaman diduga lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan tidak melayaninya pemilih rawat inap rsud pariaman yang sudah didata dan terdaftar dalam formulir model kwk daftar pemilih pindahan tps desa kampung baru sebanyak (dua puluh delapan) orang pemilih. akibatnya pemilih tersebut gagal menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat, pada tanggal desember peristiwa tersebut dijadikan temuan oleh bawaslu kota pariaman, dan register dengan nomor tm pg kota xi1 dengan dasar hasil pengawasan bawaslu kota pariaman pada tanggal desember bukti pk dan bukti pk bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran nomor o1 tm pg kota x11 dalam proses klarifikasi, bawaslu kota pariaman telah meminta keterangan kepada terlahir, dan saksi saksi, maka terungkap fakta fakta bahwa dalam keterangannya, terlahir terlahir terlahir terlahir terlahir terlahir dan terlahir selaku kpps tps desa kampung baru, tidak melanjutkan pelayanan hak pilih bagi pemilih yang ada rsud, dengan alasan sebagai berikut: bahwa terlahir tidak melanjutkan pelayanan hak pilih rsud pariaman karena waktu sudah menunjukkan pukul dimana dalam pemahaman terlahirterlahirterlahir untuk melayani pemilihterlahir, dan berdasarkan arahan komisi pemilihan umum kota pariaman, ppk kecamatan pariaman tengah dan pps desa kampung baru, pelayanan hak suara pemilih rsud pariaman wajib dampingi oleh saksi pasangan calon dan pengawas tps. oleh karena itu, terlahir memutuskan untuk melayani hak pilih pemilih sakit yang ada rumah, selain dengan alasan karena pemilih tersebut terdaftar dpt, terlahir juga beralasan mendapat arahan dari dari komisi pemilihan umum kota pariaman, ppk kecamatan pariaman tengah dan pps desa kampung baru untuk mengutamakan pemilih sakit yang ada dirumah bukti pk bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran nomor: tm pg kota x11 telah diperiksa dan dikaji oleh bawaslu kota pariaman, dan dalam kajian bawaslu kota pariaman menyimpulkan sebagai berikut: pertama, terlahir terlahir terlahir terlahir terlahir terlahir dan terlahir selaku anggota kpps tps desa kampung baru, diduga telah melanggar prinsip mandiri, prinsip akuntabel, prinsip berkepastian hukum, prinsip profesional dan prinsip efektif sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf huruf huruf dan huruf huruf dan hurufdua, terlahir terlahir dan terlahir selaku anggota pps desa kampung baru, diduga telah melanggar prinsip akuntabel, prinsip profesional, prinsip mandiri, dan prinsip efektif, sebagaimana diatur dalam huruf huruf dan huruf huruf dantiga, terlahir terlahir terlahir terlahir dan terlahir selaku anggota ppk pariaman tengah diduga telah melanggar prinsip akuntabel, prinsip profesional dan prinsip efektif sebagaimana diatur dalam huruf huruf danempat, terlahir terlahir terlahir terlahir dan teritori selaku anggota komisi pemilihan umum kota pariaman diduga telah melanggar prinsip akuntabel, prinsip profesional, prinsip berkepastian hukum dan prinsip efektif sebagaimana diatur dalam huruf huruf dan huruf huruf dan hurufmeneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) bukti pk dan pk bahwa terhadap hasil kajian dugaan pelanggaran nomor tm pg kota x11 bawaslu kota pariaman merekomendasikan untuk diteruskan dkpp bukti pk dan bukti pk bahwa terhadap alasan terlahir yang menjelaskan waktu sudah lewat pukul wib, dalam kajian bawaslu kota pariaman menilai, alasan tersebut bertentangan dengan ketentuan terkait penutupan pemungutan suara, pada .a) peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun berbunyi. lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun berbunyi setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada dan (la), . posisi pemilih yang ada rsud pariaman adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam berdasarkan data yang diterima oleh komisi pemilihan umum kota pariaman pada tanggal desember yang telah dikeluarkan formulir model a5 kwk oleh komisi pemilihan umum kota pariaman hari yang sama. alasan tersebut juga bertentangan dengan fakta dalam keterangan terlahir anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama dicky fernando, dalam keterangannya menyampaikan, data pemilih rawat inap diperoleh dari rsud pariaman pada hari senin, desember saat itu pps atas nama vivi dan sri novanto rsud, didapatkan lebih data pemilih rawat inap, namun yang terdaftar dalam dpt hanya orang. kemudian terhadap pemilih rawat inap tersebut, komisi pemilihan umum kota pariaman sudah mengeluarkan formulir model kwk pindah memilih bagi pemilih, dan penyusunan formulir model kwk daftar pemilih pindahan ph), komisi pemilihan umum melakukannya bersama dengan pps dan operator, dan pps sudah mengetahui, dan saat itu dikeluarkan formulir model kwk, data itu diambil pps dan formulir model kwk daftar pemilih pindahan lalu dimasukkan dalam kotak: berdasarkan keterangan tersebut diatas pemilih rawat inap yang ada rumah sakit sudah terdaftar untuk dilayani hak pilihnya oleh tps desa kampung baru sebagai tps terdekat bukti pk terhadap alasan terlahir terkait dengan ketentuan penggunaan hak pilih bagi pemilih rawat inap rumah sakit. dalam huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yang berbunyi pemilih yang berhak memberikan suara tps, yaitu: pemilih yang telah terdaftar dalam model kwk), kemudian dalam peraturan komisi pemilihan umum tahun menjelaskan. lebih lanjut dijelaskan dalam .b), keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi , bahwa lebih jelas mekanisme pelayanan hak pilih bagi pemilih rawat inap diatur dalam ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun berbunyijjkip kabupaten kota menugaskan ppk pps untuk menunjuk tps terdekat yang akan melayani pemilih,jperihal pemahaman terlahir mengenai wajib didampingi oleh pengawas tps dan saksi pasangan calon , tidak sesuai dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun berbunyi, bagi tps yang ditunjuk,. ketentuan yang sama juga terdapat dalam teknis pelayanan pasien rawat inap positif covid dimana berlaku ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun berbunyi .tersebut menggunakan frasa dapat didampingi , yang mengandung makna boleh didampingi dan boleh tidak didampingi. frasa dapat didampingi tersebut tidaklah menjadi syarat dalam teknis pelayanan hak pilih pasien rawat inap biasa maupun pasien rawat inap positif covid yang mana jika tidak dilengkapi teknis mendampingi tersebut oleh pengawas tps dan saksi pasangan calon, bukan berarti bisa membatalkan pelayanan hak pilih terhadap pasien rawat inap rumah sakit bukti pk bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama nelly yunani yang merupakan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut yang disampaikan dalam klarifikasi bawaslu kota pariaman pada tanggal desember menjelaskan, bahwa saksi atas nama nelly yunani tidak pernah keberatan untuk mendampingi melayani pemilih rsud. lebih lanjut, bahkan sebelum penghitungan suara, saksi sempat menanyakan kepada kpps, bagaimana dengan pemilih yang ada rumah sakit? lalu kpps menjawab belum lagi, karena sudah pukul wib, tidak (dilanjutkan) lagi, uni bukti pk keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi atas nama beni gusti ardi, yang merupakan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut yang diklarifikasi pada tanggal desember dalam keterangannya menjelaskan bahwa saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan untuk ikut menyaksikan pelayanan pemilih dirumah sakit, hanya saja saksi pasangan calon tidak menerima informasi dari ketua kpps bahwa mereka akan melayani pemilih rumah sakit. lebih lanjut saksi menjelaskan, terkait dengan apd, saksi pasangan calon tidak ada mempermasalahkan hal tersebut, dan bahkan saksi menyatakan sudah siap untuk turun lapangan untuk menyaksikan pemilih yang ada rumah sakit bukti pk untuk saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tidak memberikan keterangan kepada bawaslu kota pariaman, dan sudah dipanggil secara patut bukti pk kemudian terkait dengan ketidakbersediaan pengawas tps untuk mendampingi pemilih rumah sakit sudah sesuai dengan arahan dan mekanisme kerja pengawasan bawaslu kota pariaman. dalam melakukan pengawasan, untuk mengawasi langsung tps dilakukan oleh pengawas tps, dan pengawas tps diinstruksikan untuk tidak meninggalkan tps. sementara itu, untuk pelayanan pemilih rumah warga, itu merupakan tanggung jawab pengawas desa kelurahan, sehingga tps berjalan langsung diawasi secara melekat oleh bawaslu desa kelurahan. kemudian, untuk pelayanan rumah sakit, akan diawasi oleh bawaslu kecamatan secara langsung. terkait dengan peristiwa rsud, anggota bawaslu kecamatan pariaman tengah atas nama kauman nur adha sudah berada rsud pada pukul wib. karena tidak ada petugas yang datang rsud pariaman, panwascam tersebut yang pertama kali menyampaikan laporan kepada anggota bawaslu kota pariaman atas nama elm mahmudi, ma., lalu kemudian berkoordinasi dengan ketua komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama aisyah, perihal pelayanan pemilih rsud pariaman bukti pk bahwa untuk mengawasi pelayanan hak pilih hari pemungutan suara, bawaslu kota pariaman telah melakukan koordinasi internal bersama bawaslu kecamatan se kota pariaman untuk penerapan strategi pengawasan terhadap (tiga) klaster pemilih kota pariaman. koordinasi tersebut dilakukan dalam kegiatan rapat kerja teknis pengawasan dan potensi pelanggaran pada tahapan pungut hitung dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta simulasi aplikasi bawaslu bersama bawaslu kecamatan se kota pariaman, yang dilaksanakan aula joo makmur, kecamatan pariaman timur, pada tanggal desember dalam rapat kerja teknis tersebut disampaikan, untuk klaster yaitu pemilih yang ada tps, merupakan wilayah pengawasan pengawas tps, dan kepada pengawas tps diinstruksikan untuk tidak meninggalkan tps. klaster yaitu pemilih yang ada luar tps yang sakit rumah, diinstruksikan pelayanan hak pilihnya diawasi oleh pengawas desa kelurahan. klaster iii yaitu pemilih yang ada rumah sakit, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien positif covid diinstruksikan pelayanan hak pilihnya diawasi oleh bawaslu kecamatan, mengingat bawaslu kota pariaman hanya memiliki (dua) baju hazmat bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kpps telah memberikan (tiga) surat suara kepada (satu) orang pemilih yang terjadi tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padangdang sebagai berikut: bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kota padang beserta jajaran, yaitu berdasarkan informasi pengawas tempat pemungutan suara pts), pengawas kelurahan desa pkd) dan panitia pengawas pemilihan panas) kecamatan padang barat, pada tanggal desember sekitar pukul wib berlokasi tempat pemungutan suara tps) kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang, ada pemilih yang bernama dewi anita hakim yang memasukkan (tiga) surat suara dalam kotak suara. permasalahan diketahui oleh pengawas tps pada saat kpps mendatangi ketua kpps, dimana pada saat itu kpps menyatakan bahwa ada pemilih memasukkan (tiga) surat suara dalam kotak. pengawas tps akhirnya melakukan koordinasi secara berjenjang hingga sampai bawaslu kota padang bukti pk bukti pk bukti pk dan bukti pk sekitar pukul wib berdasarkan informasi dari panas kecamatan padang barat, bawaslu kota padang langsung menuju lokasi tempat pemungutan suara tps) kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang. berdasarkan tabel atasdibatalkan sebagai pasangan calon dan perolehan suaranya dianulir menjadi nol suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun cc. bahwa menurut pemohodianulirnya perolehan suara pasangan calon mahyeldi, dan audy jointly, pt, m.m, ipm, asean. eng menjadi nol suara disebabkan adanya: pelanggaran peraturan perundang undangan oleh memohonsehinggharuslah dinyatakan cacat hukum : pelanggaran peraturan perundang undangdan pelaporan dana kampanye sehingga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut haruslah diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan dianulir perolehan suaranya menjadi nol suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun bahwa memohon sebagai penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan secara serius dan sangat luar biasa, karena hanya terjadi provinsi sumatera bartahun sesampai lokasi, bawaslu kota padang melakukan investigasi langsung guna mendapatkan keterangan kebenaran kejadian, dikarenakan pelaku dewi anita hakim dan semua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) masih berada lokasi tempat pemungutan suara tps). keterangan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) yang berada lokasi menceritakan kronologis kejadian berawal sekitar pukul wib, ketika pelaku akan memasukan surat suara kotak suara, yang ternyata sebanyak (tiga) lembar. hal ini terlihat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) yang bernama nadia murni dan kemudian menegur pelaku, tetapi tidak diindahkan oleh pelaku. surat suara tetap dimasak kedalam kotak suara oleh pelaku. setelah surat suara masuk, nadia memberitahukan kejadian tersebut kepada ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) yang bernama aron pribadi dan petugas tempat pemungutan suara tps) lainnya. kemudian aron melakukan koordinasi dengan atasannya pps dan ppk) dan kemudian pps dan ppk melakukan komunikasi dengan komisi pemilihan umum kota padang. instruksi dari atasan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) tersebut adalah untuk menghitung jumlah surat suara dan mencocokkannya dengan data pemilih yang melakukan pemilihan. dan terkait kejadian tersebut dimasukkan dalam formulir kejadian khusus bukti pk menurut keterangan pelaku, bahwa pelaku mengakui telah mengambil (tiga) lembar surat suara atas meja kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) dan memasukkannya dalam kotak suara. kemudian dikonfirmasi kembali kenapa ibu dewi anita hakim mengambil (tiga) lembar, karena yang bersangkutan beranggapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun adalah pemilihan umum, dari (tiga) surat suara yang diambil, namun hanya (satu) yang dicoblos. pelaku mengatakan bahwa dia masih berada lokasi karena sembari menunggu kakak pelaku yang menjadi saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut atas nama elly mulyani hakim bukti pk dikarenakan tindakan tersebut dinilai termasuk dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maka bawaslu kota padang menindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register tm pg kota x11 tertanggal desember bukti pk proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan dilanjutkan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra gakkumdu bawaslu kota padang, yang diawali dengan rapat pembahasan sentra gakkumdu pertama yang dilakukan kantor bawaslu kota padang dengan kesepakatan bahwa syarat formil dan materil temuan pelanggaran pidana terpenuhi, dan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan klarifikasi pelaku dan saksi yang dituangkan dalam berita acara pembahasan sentra gakkumdu pertama bukti pk setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak pihak yang bisa membuat terang peristiwa tersebut diantaranya kepada anggota kpps, pts, saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan saksi ahli psikolog), maka bawaslu kota padang membuat kajian. hasil kajian bawaslu kota padang menyatakan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan dikarenakan bahwa karena pelaku merupakan orang berkebutuhan khusus. pelaku dikategorikan sebagai penyandang tuna gravity. ketidakterpenuhan unsur tersebut dapat dilihat dari dua aspek. pertama tidak memenuhi unsur setiap orang dimana setiap orang dalam hukum adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas apa yang dilakukan, sementara pelaku adalah seorang tuna gravity yang kemampuan intelektualnya secara umum kurang dibandingkan dengan kelompok seusianya. kedua, unsur dengan sengaja juga tidak terpenuhi karena pelaku berdasarkan klarifikasi dan pemeriksaan saksi ahli sebenarnya tidak tahu dan tidak bermaksud sengaja melakukan kesalahan tersebut. pelaku tidak sadar dengan akibat apa yang dia lakukan bukti pk kajian bawaslu kota padang diperkuat dengan adanya klarifikasi saksi ahli psikolog) yang mana kemudian mengeluarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku bukti pk pada tanggal desember sentra gakkumdu kota padang melakukan rapat pembahasan sentra gakkumdu kedua yang menghasilkan keputusan bahwa kasus dugaan pelanggaran tindak pidana atas nama dewi anita hakim tidak dapat dilanjutkan. hal ini dikarenakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dalam undang undang nomor tahun bukti pk sentra gakkumdu kota padang menilai bahwa dalam kasus ini telah terjadi kelalaian dari kpps, sehingga kasus ini terjadi karena tidak profesional ketua kpps tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang, berdasarkan kajian proses penanganan pelanggaran tersebut, bawaslu kota padang menindaklanjuti kasus ini sebagai indikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang. bawaslu kota padang meneruskan dan merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan komisi pemilihan umum kota padang bukti pk rekomendasi dari bawaslu kota padang terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aron pribadi selaku ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) tps kelurahan padang pasir kecamatan padang barat. komisi pemilihan umum kota padang menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kota padang dengan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji, dan atau fakta integritas dengan hasil kajian, menyatakan terbukanya ketua kpps tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang atas nama aron pribadi melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan dengan menjatuhkan sanksi kode etik berupa memberikan sanksi peringatan tertulis kepada aron pribadi selaku ketua kpps tps kelurahan padang pasir kecamatan padang barat, kota padang bukti pk dan bukti pk bahwa pada saat penghitungan suara tingkat tps terjadi selisih antara data pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang gunakan. selisih tersebut ada (dua) surat suara, dimana orang pengguna hak pilih sementara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak surat suara. penghitungan suara tps, data yang berselisih ini tidak dilakukan perubahan akan tetapi diteruskan seperti itu rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan padang barat. hal ini dituangkan dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps bukti pk dan bukti pk pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan padang barat, kejadian tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang, ditindaklanjuti dengan tidak melakukan perubahan pada berkas yang ada terkait selisih data tersebut. permasalahan ini diteruskan komisi pemilihan umum kota padang bukti pk dan bukti pk kejadian rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan padang barat ini dituangkan dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk yang ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon bukti pk pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota padang, bawaslu kota padang mempertanyakan terkait kasus yang terjadi tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang yang mana ada selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah sebanyak (dua) surat suara. pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota padang itu dijelaskan oleh komisi pemilihan umum kota padang, bahwa setelah melakukan koordinasi dengan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, masalah tersebut sepenuhnya akan diselesaikan nanti pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi sumatera barat yang akan dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat bukti pk dan bukti pk kejadian ini dituangkan dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk yang juga ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kpps telah menyebabkan terjadinya pencoblosan surat suara menggunakan pena oleh pemilih tps desa salak kecamatan malawi kota sawahlunto sehingga dari (dua puluh satu) surat suara terdapat (tiga belas) surat suara dinyatakan tidak sah oleh kpps karena ada coretan dan (delapan) surat suara dinyatakan sah halaman bawaslu provinsi sumatera barat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota sawahlunto sebagai berikut: bahwa pada saat melakukan pengawasan dalam penghitungan suara tps bertempat hall pba olahraga desa salak, pengawasan dilakukan oleh pengawas pemungutan suara pts) atas nama eni kamila. dalam proses penghitungan suara terdapat kejadian khusus yaitu adanya keberatan dari saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut atas nama ryan vicky, terkait dengan surat suara yang tidak sah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut yang menurut keterangan saksi adalah sah karena ada bekas color dalam foto pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut bukti pk bahwa menurut kpps tps desa salak, kecamatan malawi, kota sawahlunto, surat suara tersebut tidak sah karena selain ada bekas color juga terdapat bekas coretan pena yang menurut kpps berdasarkan buku panduan kpps salah satu syarat suara tidak sah adalah ada coretan dalam kertas surat suara bukti pk bahwa pada saat kejadian tersebut pengawas tps, pkd dan panwascam malawi berada dilokasi, kpps meminta saran dan pendapat kepada pengawas mengenai sah atau tidaknya surat suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut tersebut. ketua panwascam malawi atas nama asrama yang sedang melakukan monitoring dan menyarankan agar kpps untuk melihat kembali buku panduan kpps tersebut. sebelumnya terdapat (tiga suara) yang dianggap tidak sah oleh kpps karena terdapatnya bekas tanda coretan, sehingga surat suara dianggap rusak menjadi tidak sahryan vicky masih merasa keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh kpps. atas keberatan tersebut kpps meminta pada saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut tersebut untuk mengisi keberatan saksi dalam lampiran model kejadian khusus dan atau keberatan kwk yang menyatakan: saya yang bertanda tangan bawah ini adalah saksi dari paslon urut nasrul abit indra cari) merasa keberatan dengan keputusan kpps dan anggota, hal ini dikarenakan surat suara yang sudah dicoblos pada foto paslon ada tinta pena (pulpen) pada hal diawal waktu pencoblosan pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan pena (pulpen) karena panitia belum menyiapkan alat color berupa pena (pulpen) dan busa alat color bilik suara, bahkan salah seorang kpps ada yang meminjamkan pena (pulpen) kepada pemilih yang tidak membawa alat color. surat suara yang terkena tinta pena tersebut dihitung sebagai suara tidak sah oleh kpps anggota, jumlahnya ada surat suara yang ditandatangani oleh saksi ryan vicky dan ketua kpps nike libra henti bukti pk bahwa kegiatan pengawasingkat kecamatan malawi dilaksanakan pada hari jumat tanggal desember dan dimulai pada pukul wib bertempat aula rapat kantor camat malawi,dibuka oleh ketua ppk kecamatan malawi atas nama ridho ilahi.menemukan persoalan ketika dilakukannya rekapitulasi desa salak khususnya tps hall pba olahraga. untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk desa salak, dimulai pada pukul wib, dan disampaikan oleh pps desa salak atas nama ratna wilis dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tps dan menyampaikan adanya model kejadian khusus keberatan kwk saksi atas nama rian vicky yang tersebut diatas.saat dimandatkan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan menyatakan keberatan kembali sama seperti yang disampaikan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut atas nama ryan vicky, bahwa (tiga) surat suara yang tidak sah yang tersebut diatas adalah tersebut adalah sah. bahwa pps desa salak menyampaikan surat suara yang dinyatakan tidak sah telah sesuai dengan ketentuan surat suara tidak sah berdasarkan buku panduan kpps pada pemilihan tahunmenyampaikan pada pps untuk melakukan uji praktek proses pencoblosan dengan menggunakan pena yang diatas dengan busa, kemudian memperlihatkan hasil coblosannya kepada pps dan ppk dan menanyakan kepada pps dengan pertanyaan sebagai berikut: bisakah pps membedakan mana surat suara yang dicoblos dengan menggunakan pena (pulpen) dan yang menggunakan alat color paku . setelah dilakukan uji pencoblosan surat suara dengan mengunakan pena tidak ditemui adanya satu pemahaman yang sama. kemudian dengan arahan ppk, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan berlangsung pps membuka surat suara yang tidak sah yang ada didalam kotak suara dan membuka satu persatu surat suara yang tidak sah tersebut dan melihat surat suara yang ada tanda tinta penanya, didapatkan hasil dari pembukaan surat suara tersebut adanya (tiga belas) surat suara yang tidak sah yang terdapat tinta pena. dari (tiga belas) surat suara yang tidak sah tersebut terdapat (tiga) surat suara yang tidak sah dinyatakan oleh kpps karena ada bekas coretan pena pada surat suara walaupun ada colokan bukti pk bahwa ppk kecamatan malawi meminta pps melalui ketua kpps tps desa salak yang disampaikan oleh nike fibre henti untuk menyampaikan kronologi kejadian hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal desember pengakuan kpps menyatakan bahwa memang perlengkapan pemungutan suara tps desa salak, kecamatan malawi, kota sawahlunto dinyatakan lengkap diterima, namun karena kelalaian tidak meletakkan busa dan paku bilik suara bukti pk bahwa pps atas nama ratna wilis menyampaikan tps salak adanya kelalaian kpps tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan alat color (paku) dalam bilik suara saat pemilih menggunakan hak pilihnya. pps atas nama ratna wilis menyampaikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam formulir model daftar hadir pemilih kwk untuk nomor antrian pemilih sampai dengan menggunakan pena sebagai alat color dibalik suara dimulai pukul sampai wib. hal ini diketahuinya pada saat mendaftar nomor antrian menggunakan hak suaranya bilik suara, namun tidak terdapat alat color paku kedua bilik tersebut, paku alat color tidak diletakkan bilik suara oleh kpps sejak pemungutan suara berlangsung. kemudian setelah mengetahui hal tersebut, pemilih dari nomor antrian sampai akhir menggunakan paku setelah diganti pena yang ada tersebut dari bilik suara. pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, dilibatkan satu per satu lembar surat suara yang tidak sah oleh pps desa salak dan ditemukan ada (tiga belas) surat suara tidak sah karena ada bekas coretan tinta pena, dengan rincian (tiga) surat suara ada coretan akibat dicoblos (merupakan suara keberatan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun serta (sepuluh) surat suara memang dicoret dan semua saksi sepakat itu tidak sah bukti pk bahwa berdasarkan keberatan tersebut, saksi dan ppk menuangkan keberatan dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota, bawaslu kota sawahlunto mempertanyakan kejadian yang terjadi formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk bukti pk bahwa ketua ppk malawi menjelaskan bahwasanya sah atau tidak sahnya suara tps telah disampaikan oleh ketua kpps, diperlihatkan kepada saksi dan pengawas tps, saat itu saksi dan pengawas tps setuju sehingga ditetapkan seperti itu bukti pk i. bahwa berdasarkan penjelasan ketua ppk malawi, bawaslu kota sawahlunto meminta komisi pemilihan umum kota sawahlunto untuk mencatat hal tersebut formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkantanah datar sebagai berikut: bahwa berdasarkanecamatantanggal desember yang bertempat aula kantor camat kecamatan tanjung baru. rapat pleno dimulai tepat pada pukul wib. pimpinan rapat membagi penghitungan suara kepada (dua) kelompok. untuk kelompok pertama khusus melakukan rekapitulasi penghitungan suara seluruh indonesia, terkait denganguna memenuhi syarat calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud huruf yang merupakantahun dimana memohon secara terang terangan telah melanggar sendiri keputusan ketua komisi pemilihan umum kpu) nomor pl. kpt kpu ix2020hingga telah mengakibatkan keluarnya. padahal berdasarkan huruf penetapan tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud lampiran keputusan ketua kpu nomor pl. kpt kpu ix2020 adalah rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh memohon dalam hal ini adalah sup jamil padang yang memiliki kewenangan menetapkan tim pemeriksa kesehatan dan mengeluar bukanlah pengurus idi wilayah sumatera barat. fakta hukum ini telah menjadi pertimbangan hukum putusan nomor pilkada pt.tun medan tanggal november yang telah berkekuatan hukum tetap dengan telah mengabulkan seluruhnya gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati solok tahun ir. priadi dt. temanggung dan agus syahdeman, sebagai penggugat berhadapan dengan kpu kabupaten solok sebagai tergugat bukti dimana dalam putusan nomor pilkada pt.tun medan pada halaman kpu bupati dan wakil bupati tanah datar dan untuk kelompok (dua) untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, bahwa rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota ppk, panwascam kecamatan tanjung baru, pkd nagari barulah dan pkd nagari tanjung alam dan seluruh ketua dan anggota pps se kecamatan tanjung baru serta saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama ade irawan, saksi pasangan calon nomor urut atas nama nail azmi dan pasangan calon nomor urut atas nama pramudi irwan. sementara saksi pasangan calon gubernur dan wakil bupati nomor urut atas nama regia utama, nomor urut atas nama lupa indrawi, nomor urut atas nama mulyadi dan nomor urut atas nama andi praktik. rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan gubenur dan wakil gubernur sumatera barat serta pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar berakhir pada pukul wib terhadap perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan bupati dan wakil bupati tanah datar ditetapkan oleh ppk tanjung baru dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani formulir hasil kecamatan kwk. setelah formulir hasil kecamatan kwk ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon maka ppk kecamatan tanjung baru memasukkan formulir hasil kecamatan kwk kedalam amplop tersegel dan memasukkan masing masing formulir hasil kecamatan kwk kotak suara yang tersegel. selanjutnya formulir hasil kecamatan kwk juga diserahkan kepada bawaslu kecamatan tanjung baru. bawaslu kecamatan tanjung baru melakukan pemeriksaan keseluruh kotak suara yang akan diantar komisi pemilihan umum tanah datar dan memastikan sudah tersegel. tepat pada pukul wib kotak suara tersebut diantar komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar dan dilakukan pengawasan oleh bawaslu kecamatan tanjung baru dan juga dikawal oleh pihak kepolisian dari polsek kecamatan tanjung baru yang juga turut hadir kapolsek tanjung baru ipa evi hendri susanto bukti pk bahwa kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan bupati dan wakil bupati tanah datar sampai kantor komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar pukul wib. ketua ppk kecamatan tanjung baru menyerahkan surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dari ppk kecamatan tanjung baru komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar bukti pk bahwa berdasarkan hasilhari rabu sampai dengan kamis tanggal sampai dengan desember yang bertempat auditorium minang fantasi milan) kota padang panjang telah terjadi keberatan dari saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut terkait dengan tidak dimasukkannya dokumen) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun dalam kotak suara yang tersegel bukti pk bahwa terdapat kejadian khusus pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh ppk kecamatan tanjung baru. dimana pada saat ketua ppk kecamatan tanjung baru yang bernama arduino roda membuka kotak suara tersegel untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan dibuka amplop yang telah diambil dari kotak suara tersebut dan didapati dokumen formulir model hasil kecamatan kwk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar, sehingga arduino roda menyampaikan bahwa formulir model hasil kecamatan kwk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dimasukkan pada kotak suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar, sehingga arduino roda menyampaikan permohonan untuk membuka kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati kepada pimpinan komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar, kemudian ketua komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar menyampaikan permohonan kepada saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tanah datar dan kepada bawaslu kabupaten tanah datar untuk membuka kotak suara tersegel pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar, setelah itu saksi dan bawaslu kabupaten tanah datar menyetujui untuk dilakukan pembukaan terhadap kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar tersegel tersebut, kemudian kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar dibuka dan diambil amplop tersegel pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tanah datar saat dibuka ternyata masih formulir model hasil kecamatan kwk pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar bukti pk bahwa karena dalam kotak suara tersebut juga hanya ditemukan formulir model hasil kecamatan kwk pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar. sementara untuktidak diketahui disimpan dimana, maka bawaslu kabupaten tanah datar menyarankan agaruntuk kabupaten tanah datar ditunda sampai pukul wib. dan atas saran dari bawaslu kabupaten tanah datar maka rapat pleno ditunda sampai pukul wib bukti pk bahwa pada pukul wib rapat pleno dilanjutkan dan dibuka oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar. dan setelah itu ketua komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar menyampaikan bahwada pada ppk kecamatan tanjung baru berada luar kotak suara, kemudian ketua komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar meminta kepada saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan bawaslu kabupaten tanah datar agar ppk membacakan formulir model hasil kecamatan kwk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tersebut yang dipegang oleh ppk kecamatan tanjung baru yang tidak ada dalam kotak suara. dari permintaan tersebutmenyampaikan keberatannya dengan menyatakan bahwa formulir model hasil kecamatan kwk tersebut tidak dapat disampaikan pada rapat pleno tersebut. dan juga terjadi banyak interupsi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tanah datar komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar. dan setelah itu komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar meminta pendapat bawaslu kabupaten tanah datar dan bawaslu kabupaten tanah datar menyampaikan pendapatnya bahwa sepanjang saksi menyetujuinya, maka dokumen tersebut dapat disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan bilamana terdapat keberatan maka komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar harus mempertimbangkannya. setelah itu komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar menyampaikan hal tersebut kepada saksi pasangan calon baik gubernur maupun bupati, namun saksi pasangan calon masih menolaknya. sehingga akhirnya komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar meminta rekomendasi dari bawaslu kabupaten tanah datar terhadap tidak adanya kesepakatan dalam penyampaian formulir model hasil kecamatan kwk. dan atas permintaan tersebut bawaslu kabupaten tanah datar meminta untuk ditunda rapat pleno hingga hari besok, bawaslu kabupaten tanah datar agar dapat membuat surat rekomendasi. namun sebelum sidang ditunda ternyata seluruh saksi pasangan calon menyetujui untuk dilanjutkan dan terhadap formulir model hasil kecamatan kwk yang dipegang oleh ppk kecamatan tanjung baru dapat disampaikan pada rapat pleno tersebut. untuk hal tersebut bawaslu kabupaten tanah datar menyampaikan syarat bilamanyang dipegang oleh ppk tanjung baru dapat dibacakan maka sebelum dibacakan harus dilakukan sinkronisasi keabsahan dokumen dengan meneliti tanda tangan yang adadipegang oleh ppk tanjung baru dengan salinanada pada saksi pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan yang ada pada bawaslu kabupaten tanah datar bukti pk bahwa setelah dilakukan sinkronisasi pencocokan dan ditemukan persamaan hasil maka kemudian dilakukan penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat seluruh kecamatan tanjung baru dengan perincian jumlah suara sebagai berikut:setelah dilakukan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dimana seluruh saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat menyetujui rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, setelah itu dilanjutkan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar dimana seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tanah datar menyetujui rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tanah datar untuk kecamatan tanjung baru. dan setelah penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara bauntuk seluruh kecamatan kabupaten tanah datar selesai disampaikan, ketua komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar menyampaikan kepada seluruh saksi pasangan calon dan bawaslu kabupaten tanah datar untuk ditetapkan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur sumatera barat serta bupati dan wakil bupati tanah datar dan seluruh saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat serta bupati dan wakil bupati tanah datar menyetujui hasil perolehan suara dan hanyayang membuat catatan kejadian khusus dan menuangkan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan bukti pk bahwa terhadap pelanggaran dimana tidak dimasukkannya formulir model hasil kecamatan kwk dalam kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tersegel oleh ketua dan anggota ppk tanjung baru, bawaslu kabupaten tanah datar telah melakukan rapat pleno untuk menyikapi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ketua dan anggota ppk tanjung baru bukti pk bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten tanah datar menyampaikan laporankomisi pemilihan umum kabupaten tanah datar bukti pk bahwa laporan bawaslu kabupaten tanah datar komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar atas tindak lanjut hasil pengawasan bawaslu kabupaten tanah datar terkaitdidapatkan salinan dokumen proses penanganan tindak lanjut pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh ppk kecamatan tanjung baru dengan hasil pemberian sanksi berupa peringatan tertulis oleh komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman dan kabupaten padang pariaman tidak menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota menggunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat halaman sampai dengsolok selatan, bawaslu kota solok, bawaslu kota pariaman dan bawaslu kabupaten padang pariaman sebagai berikut: bawaslu kabupaten solok selatan bahwa pada tanggal desember rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten solok selat. rekapitulasi tersebut dibuka langsung oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan. pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut terdapat masukan dan kejadian khusus yang berlangsung selama proses rekapitulasi tersebut, sebagai berikut: saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut mempertanyakan mengenai undangan yang tidak sampai kepada mereka, saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut memberikan masukan kesalahan pada tingkat kecamatan seharusnya diselesaikan pada saat rapat pleno ditingkat kecamatan, sehingga pada saat pleno ditingkat kabupaten tidak lagi membicarakan permasalahan yang terjadi tingkat kecamatan: saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati solok selatan nomor urut terhadap penyampaian hasil kecamatan ppk kecamatan sangar merasa keberatan terhadap jumlah yang ada karena tingginya pengguna e ktp. dalam hal ini dijawab langsung oleh ketua dan anggota komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan, bahwa tingginya pengguna e ktp dikarenakan adanya upaya dari disdukcapil kabupaten solok selatan untuk melakukan perekaman e ktp sebelum hari pemilihan dan hingga hari pemilihan disdukcapil masih membuka peluang untuk melakukan perekaman e ktp hingga pukul wib. dalam hal ini saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati solok selatan nomor urut merasa keberatan dengan penggunan dan dituangkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan kedalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, semua kecamatan kabupaten solok selatan terdapat kesalahan penginputan tingkat ppk seperti: penginputan data pemilih tidak sinkron dengan data pengguna hak pilih ph: penginputan data pemilih tidak sinkron dengan data pengguna hak pilih tb, terjadinya kesalahan penginputan data pemilih disabilitas, terjadinya kesalahan penginputan penggunaan surat suara pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak.keliru color, tidak sinetronnya data pemilih ph, dan pengguna hak pilih ph, bupati dan wakil bupati dengan data pemilih ph, dan pengguna hak pilih ph, gubernur dan wakil gubernur bukti pk adapun hasil perolehan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur kabupaten solok selatan adalah sebagai berikutsetelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten solok selatan yang diakhiri dengan penyerahan berita acara dan sertifikatkepada bawaslu kabupaten solok selatan dan saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun setelah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan dan pengantarantersebut akan diantarkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat pada hari kamis tanggal desember bahwa pada tanggal desember komisi pemilihan umum kabupaten solok selatformulir model hasil kabupaten solok telah mengakui hasil pemeriksaan pasangan calon termasuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun dikeluarkan oleh pengurus idi wilayah sumatera barat dengan mengajukan bukti berupa surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh pengurus idi wilayah sumatera barat terhadap calon gubernur dan wakil gubernur tahun atas nama: ir. mulyadi drs. nasrul abit dr. ir. indra cari, m.t irjen pol drs. fakhrizal, hum drs. genius umar, sos, mahyeldi, ir. audy jointly, pt, sc, mm, ipm, asean.eng bahwa oleh karena hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun sebagai syarat calon sebagaimana dimaksud dalam huruf telah dikeluarkan oleh lembaga tidak berwenang, maka surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan pengurus idi wilayah sumatera barat terhadap calon gubernur dan wakil gubernur tahun adalah cacat hukum. sedangkan tindakan memohon yang telah menjadikan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun yang telah cacat hukum sebagai dasar memohon menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun maka telah mengakibatkan cacat hukum pula keputusan memohonoleh karenanya sejak pencalonan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon kabupaten kota kwk, formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, berita acara kabupaten kota, tanda terima kabupaten kota, daftar hadir kabupaten kota dan yang tidak dimasukkan kedalam kotak suara tetapi hanya menggunakan sampul amplop yang disegel. melihat persiapan untuk mengantarkan berita acara dan rekapitulasisebut tidak dimasukkan kedalam kotak suara, ketua bawaslu kabupaten solok selatan atas nama muhammad anyar, menyarankan secara lisan perihal teknis penyerahan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan atas nama nila puspita agar memasukkan dokumen tersebut diatas dalam kotak suara saat proses pengantaran komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. namun, nila puspita mengatakan tidak perlu menggunakan kotak suara hasil konsultasi dengan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. pada pukul wib berangkat dan sampai komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat pada pukul wib dengan penyerahan dilakukan oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan kepada kabar hukum komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat aan haryanto). berdasarkan pengecekan penerimaan pada surat pengantar pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat membuka sampul amplop yang diserahkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan, dan pada pengecekan masih terdapat kekurangan dokumen yaitu undangan kabupaten kota dan pada saat penerimaan disaksikan langsung oleh bawaslu provinsi sumatera barat. dengan adanya kekurangan berkas yang belum disampaikan oleh komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan, komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat meminta untuk dikirimkan melalui via whats app bukti pk bahwa melihat penjelasan dan alasan komisi pemilihan umum kabupaten solok selatan yang menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten solok selatan, hubungan masyarakat dan antar lembaga bawaslu kabupaten solok selatan atas nama ade kurnia belli, sc, mengikuti dan mengawasi perjalanan pengantaran rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kabupaten solok selatan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, sampai proses penyerahbukti pk surat pengantar bukti pk model hasil kabupaten kota kwk bukti pk formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk bukti pk tersebut diterima oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. bawaslu kota solok bahwa kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tingkat kota solok dilaksanakan pada tanggal desember dimulai pada pukul wib dan selesai pada pukul wib. kegiatan rekapitulasi tersebut dilanjutkan dengyang didahului dengan penandatanganan oleh ketua dan anggota komisi pemilihan umum kota solok yang ada tempat acara yaitu saraf daniel, ilham eka putra, arif santoso dan susi kartikawati. sedangkan tanda tangan joined kemudian diminta langsung kerumah yang bersangkutan tanah garam oleh sekretaris komisi pemilihan umum kota solok dan (dua) orang staf serta diawasi oleh bawaslu kota solok doni agustianto dan dicky pribadi selaku staf bawaslu kota solok. setelah ditandatangani, diberi cap komisi pemilihan umum kota solo. selanjutnya dilakukeputusan komisi pemilihan umum kota soloksolok tahun kegiatan rekapitulasi selesai dilaksanakan pada pukul wib kepada saksi pasangan calon baikrta bawaslu kota solok bukti pk adapbukti pk pada saat rekapitulasi penghitungan suara juga terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehtahun kecamatan lubuk sejarah dan tanjung harapan model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk) dari komisi pemilihan umum kota solok bukti pk adapun pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan tingkat kota solok terdapat catatan kejadian khusus yang dimasukan dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk. pada kecamatan lubuk sejarah dilakukan pembetulan terhadap data pemilih pada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, untuk pemilih perempuan ada kesalahan input data yang mana tertulis (empat puluh) seharusnya (tiga puluh sembilan) dan sudah dilakukan pembetulan. karena terjadi pada tps kelurahan suku yaitu jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk pemilih perempuan ada kesalahan input data yang mana tertulis (dua) seharusnya (satu): pada kecamatan tanjung harapan dilakukan pembetulan terhadap data pemilih dimana jumlah pemilih dalam dpt untuk pemilih laki laki ada kesalahan input data yang mana tertulis (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh) yang seharusnya (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) dan untuk pemilih perempuan ada kesalahan input data tertulis (sebelas ribu dua ratus empat puluh satu) yang seharusnya (sebelas ribu dua ratus empat puluh dua), jumlah laki laki dan perempuan tetap (dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam). karena terjadi pada tps kelurahan laing yaitu jumlah pemilih dalam dpt untuk pemilih laki laki ada kesalahan input data yang tertulis (tiga ratus sepuluh) yang seharusnya (tiga ratus sembilan), pemilih perempuan (tiga) seharusnya (empat), pada saat pembukaan kota suara kecamatan tanjung harapan ditemui bahwa dokumen yang ada dalam kotak suara yaitu:tidak berada dalam amplop yang tersegel, diterangkan oleh ppk bahwa memang tidak ada ditemukan amplop didalam kotak suara. hal ini dikuatkan oleh saksi pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota nomor urut yang menyatakan hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena mereka menyaksikan sendiri proses rekapitulasi tersebut, dan hal tersebut bukan merupakan hal yang substansial, atas hal tersebut telah diluruskan oleh komisi pemilihan umum kota solok dan juga dikuatkan oleh saksi masing masing pasangan calon peserta pemilihan tahun pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. hasil dari rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitunglanjutnya diserahkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. bahwa setelah penandataersebut diatas kepada semua saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat dan juga kepada bawaslu kota solok (asli), ketua bawaslu kota solok menanyakan kepada ketua komisi pemilihan umum kota solok mana berkas yang akan diantarkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. jawaban ketua komisi pemilihan umum kota solok sedang dipersiapkan oleh staff tanpa memperlihatkan dimana mempersiapkannya. pada pukul wib ketua bawaslu kota solok menanyakan kembali mana yang akan dibawa padang via telepon, karena ruangan acara tersebut sudah tidak ada anggota komisi pemilihan umum kota solok dan lainnya yang tinggal hanya ketua bawaslu kota solok dan pekerja yang ada disana. ketua komisi pemilihan umum kota solok menjawab bahwa yang akan dibawa itu sudah ada bawah (ruang acara lantai ketua bawaslu kota solok meminta untuk diperlihatkan, maka diperlihatkan sampul yang tersegel dan tertutup plastik tanpa ada kotak suara ruang bawah yang ada lantai kemudian didokumentasikan oleh bawaslu kota solok, ketua komisi pemilihan umum kota solok kemudian mendesak untuk mengantarkannya segera komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat dan bergegas menuju kendaraan. bahwa dalam perjalanan ketua bawaslu kota solok kembali menghubungi ketua komisi pemilihan umum kota solok untuk mempertanyakan kenapketua komisi pemilihan umum kota solok menjawab bahwa pengadaan kotak suara itu oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat dan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tidak menyediakan kotak suara untuk arus balik dari komisi pemilihan umum kota solok komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. ketua komisi pemilihan umum kota solok menjelasepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat sesuai dengan arahan dari komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat karena komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tidak menyediakan kotak suara untuk arus balik makdipertegasnya kembali bahwa ini sudah hasil koordinasi divisi teknis komisi pemilihan umum kota solok ilham eka putra kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat bukti pkomisi pemilihan umum kota solok komisi pemilihan umum provinsi sumatera baratwaslu kota pariaman bahwa setelah selesai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota pariaman yang diakhiri dengan penyerahan berita acara kepada bawaslu kota pariaman dan saksi pasangan calon, komisi pemilihan umum kota pariamdokumen berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota pariaman, formulir hasil kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dan tanda terima yang dimasukkan kedalam sampul coklat yang disegel serta ditandatangani oleh ketua dan anggota komisi pemilihan umum kota pariaman. melihat persiapan untuk mengantarkomisi pemilihan umum provinsi tersebut tidak dimasukkan dalam kotak, koordinator divisi pengawasan bawaslu kota pariaman atas nama lil amri, menanyakan perihal teknis penyerahan formulir hasil kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tersebut komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat kepada koordinator divisi teknis komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal. doni kardinal mengatakan, bahwa penyampaian formulir hasil kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tidak menggunakan kotak suara, karena tidak adanya ketersedian kotak komisi pemilihan umum kota pariaman. lalu kemudian, koordinator divisi teknis komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal menyampaikan kepada lil amri perihal alasan penyerah, yaitu, pertama, karena tidak adanya ketersedian kotak suara komisi pemilihan umum kota pariaman. kedua, ada arahan dari komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, karena banyaknya kabupaten kota yang juga tidak memiliki kotak, maka untuk penyeragaman komisi pemilihan umum provinsi menyampaikan kepada komisi pemilihan umum kabupaten kota, agar hanya mengantarkan formulir hasil kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dengan menggunakan sampul yang telah disegel bukti pk bahwa saat komisi pemilihan umum kota pariaman melakukan penampilan, koordinator divisi pengawasan bawaslu kota pariaman atas nama lil amri kembali mengingatkan anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal, untuk mengantarkan formulir hasil kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat menggunakan kotak, namun doni kardinal menyampaikan bahwa komisi pemilihan umum kota pariaman tidak memiliki kotak untuk mengantarkan formulir hasil kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat dari kota pariaman komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. doni kardinal juga menyampaikan bahwa hal ini telah dikonfirmasi komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum provinsi menyampaikan karena beberapa kabupaten kota tidak memiliki kotak, maka untuk keseragaman agar hanya dibawa berupa sampul bukti pk bahwa melihat penjelasan dan alasan komisi pemilihan umum kota pariaman yang menyerahk bawaslu kota pariaman atas nama lil amri, mengikuti dan mengawasi perjalanan berita acara dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut komisi pemilihan umum provinsi, sampai formulir hasil kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat terima oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. lalu kemudian, hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam formulir model sebagai laporan hasil pengawasan bukti pk dan bukti pk bahwa terhadap pelaksanaan penyerahepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat yang tidak menggunakan kotak suara, bawaslu kota pariaman tidak melakukan penindakan pelanggaran. bawaslu kota pariaman hanya melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan bawaslu kota pariaman tersebut kepada bawaslu provinsi sumatera barat. bawaslu kabupaten padang pariaman bahwa tanggal desember bawaslu padang pariaman melakukan pengawasan terhadapyang dilaksanakan gedung ikk kabupaten padang pariaman. kegiatan dimulai sekira pukul wib dengan pembacadari sebagaimana dimaksud huruf oleh karena penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun telah cacat hukum, maka pada akhirnya juga menimbulkan akibat hukum terhadapengan konsekuensi hukum pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun harus dilakukan pemilihan ulang mulai dari tahapan verifikasi persyaratan calon dan syarat calon agar terpilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang sah secara hukum. hal ini didukung oleh putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan terkait persyaratan calon bupati irwan mahmud yang dinilai tidak memenuhi syarat karena pernah diancam dengan hukuman lebih dari tahun lebih sehingga dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan calon. sedangkan tidak terpenuhinya syarat calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun yaitu syarat mampu secara jasmani dan rohani , bukanlah merupakan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, melainkan murni kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh memohon dalam pemilihan gubernur dan wakil sumatera barat tahun bahwa pelanggaran peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh memohon dalam pemilihan gubenur dan wakil gubernur tahun faktanya terus berlangsung dan terulang kembali pada tahapan proses pemungutan suara hingga tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi yang berkonsekwensi hukumkecamatan batang anai, selanjutnya kecamatan nan sebaris, 2x11 enam lingkung, koto kampung dalam, setelah pembacaan dari koto kampung dalam dilanjutkan dengan kecamatan koto amal, pada saat pembacaan sedang berjalan, listrik hall ikk padam dan menyebabkan ibundanya jalan rapat pleno, sekira pukul wib rekap baru dimulai kembali, setelah selesai pembacaan dari kecamatan koto amal dilanjutkan dengan kecamatan sungai gringsing, vii koto, kecamatan sungai limau, kecamatan lubuk agung, kecamatan ulasan tangkis, kecamatan koto timur, kecamatan suntuk tokoh gadang, kecamatan 2x11 kayu tanam, kecamatan patahan, kecamatan batang hasan, kecamatan enam lingkung, dan terakhir kecamatan padang sago bukti pk pada pukul wib tanggal desember pembacaan kembali keseluruh, namun kembali ditunda karena ada sedikit perbedaan antara data sikap dengan data yang ada datarekapitulasi kembali dilanjutkan pada pukul wib tanggal desember untuk membacakan seluruhpada pukul wib tanggal desember rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman tersebut ditutup oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman atas nama junaidi dengan penandatanganadapun yang menandatangani berita acara tersebut hanya dua orang saksi yaitu saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut atas nama mulyahadri dan saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut atas nama torsi amri, dengan tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut bukti pk bahwa bawaslu kabupaten padang pariaman ikut melaksanakan pengawasan penyerahtingkat kabupaten padang pariaman yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat. pihak komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman yangadalah ketua komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman atas nama junaidi bersama sekretariat, sebelum berangkat mengantarkan formulir model hasil kabupaten kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, koordinator divisi pengawasan dan hubungan masyarakat dan antar lembaga bawaslu kabupaten padang pariaman atas nama rudi herman sempat bertanya kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman terkait pengantaran dokumen formulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten padang pariaman komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat apakah menggunakan kotak suara. ketua komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman menjelaskan kotak suara tidak ada disediakan oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpoleh karenanya pengantaran dokumedari komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tidak menggunakan kotak suara. formulir model hasil kabupaten kota kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tersebut hanya dibungkus dengan amplop warna coklat dengan segel kpu dan sebuah map komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman lalu dibungkus dengan plastik. dan sampai kantor komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat sekiranya pukul wib, saat sampai komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tidak ada staf komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat yang berada kantor, sehingga ditunggu hingga sekitar pukul wib tanggal desember diserahkan kepada staf komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat atas nama ayu. selanjutnya komisi pemilihan umum kabupaten padang pariamankepada staf bagian umum komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat bukti pk dimantahun model hasil kabupaten kota kwk) komisi pemilihan umum kabupaten padang pariaman komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat disertaihwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkandengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon halaman sampai dengan huruf angka dan angka )',defiant tandus bukti pk pada hari senin tanggal november yang mana dalam laporan tersebut pelapor menyampaikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh alfian, sos., m.m dengan memberikan sumbangan perseorangan untuk. laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran bukti pk yang dinyatakan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dimintakan kepada pelapor untuk memperbaiki. oleh pelapor laporan tersebut diperbaiki pada tanggal desember bukti pk dan petugas penerima laporan juga menyerahkan tanda bukti perbaikan laporan bukti pk dinyatakan lengkap sehingga laporan tersebut telah11 yang dilaporkan oleh defiant tandus pada pokoknya melaporkan netralitas asn atas nama aliansi dan pemberian sumbangan perseorangan melebihi batas yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan,memberi dan menerima sumbangan dana kampanye perseorangan melebihi batas yangalfian, sos., m.m selaku terlahir dselaku terlahir bukan pelanggaran tindak pidana pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang dilakukan oleh terlahir atas nama alfian, sos., m.m dengan nomor induk kepegawaian nip): dengan jabatan kepala satuan polisi pamong praja kota padang dan diteruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini komisi aparatur sipil negaradefiant tandus(empat) bulan terhitung bulan september sampai desember halaman sampai dengan huruf angka dan angka sampai dengansupardsupardi dan roni tri novela pada pokoknya melaporkan peristiwa terkait tidak tercantumnya dalam laporan dana kampanye berupa barang (posko pemenangan) yang beralamat jalan ahmad yani nomor kota padang dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) yang uang sewanya berasal dari perseorangan atas nama alfian dan bantuan barang yang diberikan oleh alfian melebihi dari ketentuan yang diatursupardbahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor uruthalaman sampai dengan hurufevi andrievi andri dan roni tri novela pada pokoknya bahwa pada prinsipnya pelanggaranerupakan. dimanabukti karena banyaknya terjadi pelanggaran peraturan perundang undangan yang telah dilakukan oleh memohon mulai dari dengan fakta fakta sebagai berikut: bahwa pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara terjadi kota pariaman, kota padang dan kota sawahlunto dengan fakta fakta sebagai berikut: kpps telah menghilangkan hak pilih orang pemilih terdiri dari (dua) orang pasien covid dan orang pasien rawat inap rsud pariaman dengan tidak dilakukan pemungutan suara rsud pariaman dengan alasan waktu telah menunjukan pukul wib dan tidak adanya alat melindungi diri apk) maka dilanjutkan saja dengan penghitungan suara sehingga telah terjadi pelanggaran ketentuan sampai dengan pkpu terakhir diubah dengan pkpu yang dilakukan oleh memohon sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara, perolehan suara masing masing pasangan calon dan jumlah penguna hak pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun karena apabila memohon melakukan tugas dan melaporkan peristiwa terkait penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut pada poin pertemuan terbatas, tatap muka dan iklan media massa cetak dan elektronik yang tidak dilaporkan pada lapak dimaksud: reg lp pg prov x11 dengan pelapor atas nama evi andrverifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon atas pemeriksaan kesehatan tertanggal september september september september dan septtanggal desember s d desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kota pariaman kegiatan rapat koordinasi aula hotel nan tangga tertanggal desember bukti pk fotokopi salinan formulir model kwk tentang daftar pemilih pindahan ph) tps desa kampung baru, bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pts tpsriaman tengahtahapan pemungutan dan penghitungan suara tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model hasil kwk tps desa kampung baru, bukti pk fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk pariaman tengah, bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan rekapitulasi kecamatan pariaman tengah tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kota pariaman tentang temuanstatuspenerusan dugaan pelanggaran nomor tm pg kota x11 nomor surat bawaslu prov. sb pm. x11 tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kota pariaman tentang kajian dugaan pelanggaran nomor tm pg kota x11 bukti pk fotokopi nobulan kegiatan rapat kerja teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara bawaslu kota pariaman pada tanggal desember bukti pk fotokopi formulir iv p l dkpp tanda terima pengaduan dan atau laporan bawaslu kota pariaman dkpp tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pts tpstingkat tps kelurahan padang pasir tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawasludang tahapan pemungutan dan penghitungan suara tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kota padang tentang temuan dugaan pelanggaran nomor tm pg kota x11 bukti pk fotokopi berita acara pembahasan sentra gakkumdu pertama sentra gakkumdu kota padang nomor register tm pg kota x11 tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kota padang tentang kajian dugaan pelanggaran nomor tm pg kota x11 tertanggal desember bukti pk fotokopi hasil pemeriksaan psikologi forensik pelaku kasus tindak pidana pemilihan terkait memberikan suara lebih dari satu kali tps atas temuan bawaslu kota padang atas nama dewi anita hakim: bukti pk fotokopi berita acara pembahasan sentra gakkumdu kedua sentra gakkumdu kota padang nomor register tm pg kota x11 tertanggal desember bukti pk fotokopi surat rekomendasi bawaslu kota padang nomor bawaslu prov. sb pm. tertanggal desember bukti pk fotokopi berita acara hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji dan atau fakta integritas nomor hk. ba kpu kot xi1 tertanggal desember bukti pk fotokopi surat komisi pemilihan umum kota padang nomor hk. sp kpu kot x11 perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu kota padangrekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tertanggal desember bukti pk fotokopi salinan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan padang barat tertanggalpadang barat tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kota padang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota tertanggal desember bukti pk fotokopi salinan formulir model hasil kabupaten kota kwk kota padangota padang tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan ptskwk tps desa salakrekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tertanggal desember s dmalawi tps desa salak, bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kota sawahlunto tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kotaawahlunto tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan panwascam tanjung baru pada pengantaran kotak suara kpu kabupaten tanah datar tertanggal desember bukti pk fotokopi surat pengantar penyampaian berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tanjung baru tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten tanah datar tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tanah datar tertanggal desember s d desember bukti pk fotokopi formulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten tanah datarabupaten tanah datar, bukti pk fotokopi berita acara pleno bawaslu kabupaten tanah datar tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ppk kecamatan tanjung baru nomor bawaslu prov. sb xii pm. xi11 tertanggal desember bukti pk fotokopi tanda terima laporan bawaslu kabupaten tanah datar komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar tertanggal desember bukti pk fotokopi surat pemberian sanksi peringatan tertulis ppk kecamatan tanjung baru atas laporan pelanggaran etik dari bawaslu kabupaten tanah datar oleh komisi pemilihan umum kabupaten tanah datar nomor pl. kpt kpu kab x11 tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten solok selatan tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkatsaat pengantaran berkas rekapitulasi dan penetapanformulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten solok selatbawaslu kota solok tahapan rekapitulasi dan penyerahan berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota kpu provinsi sumatera barat serta dokumentasi tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model hasil kabupaten kota kwk kota solokolokota solok tertanggal desember bukti pk fotokopi surat pengantar pemilihan gubernur dan wakil gubernur kota solokrekapitulasi suara tingkat kota pariaman beserta dokumentasipenyerahan berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi suara tingkat kota pariaman komisi pemilihan provinsi sumatera barat beserta dokumentasi tertanggal desember bukti pk fotokopi berita acara penyerahan hasil rekapitulasi kota pariaman komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tertanggal desember bukti pk fotokopi fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariampadang pariaman tertanggal desember fotokopi formulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten padang pariaman tertanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan saat penyerahan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten padang pariaman komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tertanggal desember kewajibannya, maka hasil penghitungan suara dan jumlah penguna hak milik akan berbeda dengyang telah ditetapkan oleh memohon, kpps telah memberikan surat suara kepada orang pemilih yang terjadi tps kelurahan padang pasir kecamatan padang barat kota padang sehingga telah menyebabkan surat suara yang digunakan pemilih lebih besar dari jumlah pemilih yang mengunakan hak pilih tps sebagaimana terlihat dalam berita acaradengan terdapatnya selisih jumlah penguna hak pilih sebanyak pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak suara sehingga terdapat selisih sebanyak suara akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan pkpu terakhir diubah dengan pkpu kpps telah menyebabkan terjadinya pencoblosan surat suara mengunakan pena oleh pemilih tps desa salak kecamatan malawi kota sawahlunto sehingga dari surat suara terdapat surat suara dinyatakan tidak sah oleh kpps karena ada coretan dan surat suara dinyatakan sah. padahal seharusnya surat suara yang dicoblos dengan mengunakan alat selain alat color yang ditentukan oleh ketentuan huruf pkpu yaitu alat color berupa paku bukan pena, maka surat suara tersebut seharusnya dianggap tidak sah dan tidak dapat dilakukan penghitungan suara tps. namun faktanya tetap dihitung sebagai suara sah oleh kpps sehingga telah berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara dan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahundefiant tandusdesdefiant tandus tertanggal dessupardevi andrsebagai berikut: pemeriksaan kesehatan pasangan calon adalah cacat hukum: .antara lain penghilangan hak pilih orang pemilih rsud pariaman, pemberian surat suara tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang: terjadi penyerahan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman, dan kabupaten padang, tidak menggunakan kotak suara tersegel: .95etapan tim pemeriksa dan rumah sakit untuk memeriksa kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bagi pasangan calon telah melalui koordinasi dan rekomendasi ikatan dokter indonesia, badan narkotika nasional, dan himpunan psikologi indonesia provinsi sumatera barat (vide bukti dan bukti t 13j, sehingga telah memenuhi ketentuan huruf angka selain itu, terkait hal ini tidak ada keberatan dari pasangan calon yang dilaporkan kepada bawaslu provinsi sumatera barat, bahwa mengenaitidak ada bukti yang dapat meyakinkan mahkamah memengaruhi secara signifikan perolehan suara pemohon. lagi pula, dari persidangan diperoleh fakta bahwa saksi saksi pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten kota telah ternyata menandatangani hasilnya (vide bukti dan bukti pt sampai dengan bukti pt 39j. adapun berkenaan dengan persoalan mengenai penghilangan hak pilih pasien covid rsud pariaman telah diselesaikan bawaslu kota pariaman dengan merekomendasikan untuk diteruskan dkpp bukti pk dan bukti pk demikian juga dengan persoalan pemberian surat suara, kpu kota padang telah menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kota padang dengan menjatuhkan sanksi etik kepada ketua kpps tps kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang (vide bukti pk 31j. adapun mengenai tidak digunakannya kotak suara untuk menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota memang benar demikian, namun penyerahannya dilakukan dalam keadaan sampul dan disegel (vide bukti dan selalu dihadiri oleh bawaslu kabupaten kota serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perubahan perolehan suara masing masing pasangan calon, bahwa persoalan sumbangan dana kampanye pada dasarnya telah diselesaikan oleh bawaslu provinsi sumatera barat dengan menyatakan bukan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan (vide bukti pk 95j. lagi pula, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pihak terkait juga telah diaudit oleh kantor akuntan publik(vide bukti t 11j. bahwa pelanggaran pada proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi kabupaten tanah datar, kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman dan kabupaten padang pariaman dengan fakta fakta sebagai berikut: bahwakarena ppk tanjung baru tidak memasukan formulir model hasil kecamatan kwk dalam kotak suara yang akan diserahkan kepada kpu kabupaten tanah datar. namun berada ditangan ppk tanjung baru sehingga telah terjadi pelanggaran pkpu dalam perkara guo, bahwa kpu kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman dan kabupaten padang pariaman secara nyata telah melakukan pelanggaran pkpu dengan tidak menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota mengunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada kpu provinsi dan model daftar hadir kabupaten kota kwk. namun faktanya mengunakan sampul dengan alasan, karena tidak adanya pengadaan kotak suara tingkat kabupaten kota. padahal tidak adanyaadalah pelanggaran pkpu sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh ketua kpu provinsi sumatera barat manuk sri mulyani) media online kompas, tanggal desember yang menyatakan pengadaan kotak hanya sampai pada tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) sehingga tingkat kabupaten tidak ada kotak buktidivide bukti bukti bukti pt 1jmjuga telah melakukan pelanggaran pkpu dengan menerima dan membuat tanda terima rekapitulasi hasil penghitungan suara tanpa mengunakan kotak suara sebagaimana ketentuan pkpu yang menyatakan kpu provinsi kip aceh membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari kpu kip kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a , sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dari kabupaten kota secara formal adalah cacat hukum: bahwa pelanggaran pada pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi terjadi karena memohon telah mengabaikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota yang mengandung cacat hukum. dimana memohon tetap melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan menetapsurayang didasarkan atas proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang cacat hukum, karena terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur. oleh karenany dan harus nyatakan batal, karena faktanya telah terjadisamping adanya pemilih yang kehilangan hak pilih akibat tidak dilaksanakannya pemungutan suara oleh memohon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun telah melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan terkait sumbangan dana kampanye sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) dengan fakta fakta sebagai berikut: bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalanmahkamah konstitusi didasarkan atas alasan demi rasa keadilan dan penegakan hukum dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun karena hanya mahkamah konstitusi satu satunya saluran hukum yang masih tersedia bagi pemohon untuk memperoleh keadilan, bahwa pemohon sangat memahami terhadapan undangan dengan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon adalah pelanggaran peraturan perundang undangan yang dapat dilaporkan kepada bawaslu provinsi sumatera barat. dimana pelanggaran ini telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi sumatera barat oleh pemilih atas nama defiant tandus pada tanggal november bukti namun oleh karena bawaslu provinsi sumatera barat tidak teliti, cermat dan profesional dalam penanganan laporan pelapor maka keputusan bawaslu provinsi sumatera barat telah menguntungkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernurluring (offnomor urut dengan menyatakan terlahir ii. mahyeldi, s.p dan ir. audy jointly, pt, mm, ipm, asean. eng dengan status laporan bukan pelanggaran pemilihan bukti padahal faktanya jelas alfian sebagai asn dan pejabat pemerintah kota padang sebagai kepala satpol kota padang telah memberikan bantuan atau sokongan dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan untuk menjadi posko utama pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa rumah antara alfian dengan alm. muharamsyah tertanggal mei bukti dimana bantuan atau sokongan dalam bentuk barang tersebut telah digunakan sebagai posko utama pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut yang berada jalan ahmad yani nomor kota padang selama masa kegiatan kampanye berlangsung terhitung dari bulan september sampai desember apabila dinilai dengan uang bantuan tersebut adalah sebesar rp. (seratus juta rupiah) dan tidak pernah dilaporkan sebagai sumbangan dana kampanye perorangan kepada memohon sampai pada tanggal desember oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut bahwa oleh karenabulan september sampai desember dimana tidak dilaporkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut telah terbukti dari laporan penerima sumbangan dana kampanye sdk) tertanggal oktober bukti dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) tertanggal desember bukti dengan penerimaan sumbangan pihak lain perorangan dalam bentuk barang tercantum nol rupiah. maka pada tanggal desember tim pemenangan pemohon atas nama supardi dan roni tri novela juga telah melaporkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut kepada bawaslu provinsi sumatera barat terkait dengan penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan dalam bentuk barang dari alfian kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut yang tidak pernah dilaporkan dalam lapak tertanggal desember namun bawaslu provinsi sumatera barat kembali tidak menindaklanjuti laporan pelapor dengan menyatakan status laporan pelapor bukan pelanggaran pemilihan pada tanggal desember bukti sehingga pemohon sangat meragukan kinerja dan independensi dari bawaslu provinsi sumatera barat dalam penanganan pelaporan terkait dengan sumbangan dana kampanye yang telah dilaporkan oleh tim pemenangan pemohon, bahwa oleh karena telah dilaporkan kepada bawaslu provinsi sumatera barat dan tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajiannya maka tidak tersedia lagi saluran hukum yang dapat ditempuh berupa keberatan maupun upaya hukum terhadap ketidakpuasan pemohon atas kinerja maupun hasil kajian bawaslu provinsi sumatera barat sesuai denganhal jika bawaslu provinsi sumatera barat lebih teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengkaji laporan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut sejak dilaporkan oleh defiant tandus pada tanggal november maka sanksi pembatalan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut telah dapat diberikan sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun oleh karenanya maka satu satunya saluran hukum yang masih tersedia bagi pemohon adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada mahkamah konstitusi atas dasar telah terjadi pelanggaran peraturan perundang undangan yang telah dilakukan olehterkait pelanggaran penerimaan dan tidak dilaporkan kepada kpu provinsi sumatera barat memohon) sebagaimana telah diatur dalam juncto juncto pkpu terkait dengan dana kampanye: bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut atas, menurut pemohon mahkamah konstitusi memiliki dasar dan alasan hukum untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan peraturan perundang undangan, asas asas dan teori hukum termasuk melakukan penemuan hukum dalam suatu peristiwa kongkrit dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun karenaadalah dilarang menggunakannya dan wajib dilaporkan kepada kpu provinsi memohon) dengan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pkpu yang menyatakan,: bahwa mengacu menyatakan :a. sumbangan partai politik dan atau , selanjutnya menyatakan dan dihubungkan dengan pkpu tentang dana kampanye menyatakan dana kampanye dalam . berdasarkan ketentuan tersebut atas maka bantuan atau sokongan dari alfian sebagai asn dan kepala satpol kota padang berupa rumah yang disewakan dan dijadikan sebagai posko utama pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubenur nomor urut telah dapat dianggap dana kampanye sumbangan perorangan dalam bentuk barang. apabila dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar sesuai dengan nilai sewa perjanjian selama bulan sebesar rp. (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti transfer uang dari alfian kepada alm. muharamsyah bukti maka jelas nilai sumbangan dana kampanye perorangandari bulan september sampai desember adalah sebesar rp. (seratus juta rupiah), maka sumbangan dana tersebut melebihi batas sumbangan dana kampanye perorangan berdasarkan pkpu paling banyak sebesar rp. (tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa oleh karena sumbangan dana kampanye perorangan alfian telah melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang undangan maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dilarang menggunakannya dan wajib melaporkan kepada kpu provinsi, serta menyerahkan sumbangan tersebut kas negara sebagaimana dimaksud pkpu yang menyatakandan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota:hwa meskipun sumbangan dana kampanye tersebut telah melebihi batas sebagaimana dimaksud ketentuan pkpu serta dilarang menggunakannya dan wajib melaporkan kepada kpu provinsi sumatera barat sebagaimana dimaksud pkpu namun faktanya tetap digunakan sebagai posko utama pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut selama masa kegiatan kampanye terhitung bulan september sampai desember dan tidak pernah dilaporkan kepada kpu provinsi sumatera barat memohon) sebagaimana terlihat dalam penerimaan sumbangan pihak lain perseorangan dalam bentuk barang dalam lapak tanggal desember tercantum nol rupiah atau tidak ada penerimaan. dengan demikian maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut juga diduga telah memberikan keterangan tidak benar dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye lapak) yang diserahkan kepada memohon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubenur sumatera barat tahun bahwa walaupun alfian membantah melalui media online maupun media cetak dan elektronik dengan menyatakan uang sewa rumah yang dijadikan posko utama pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut bukanlah uang pribadinya dan hanya sebagai perantara saja bukti dan selanjutnya dibantah pula oleh ayah calon wakil gubernur nomor urut bernama joiner kahar dengan menyatakan uang sewa rumah yang telah dijadikan posko utama pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut adalah uang pribadinya yang hanya diminta bantu kepada alfian untuk membiarkannya kepada pemilik rumah bukti meskipun katanya uang pribadi dari ayah calon wakil gubernur nomor urut namun secara hukum tetap saja dapat dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye perorangan sebagaimana dimaksud dalam pkpu yang menyatakanorangan sebagaimana dimaksud sehingga dengan demikian tetap berlaku ketentuan pkpu terkait dengan batasan sumbangan perorangan paling banyak sebesar rp. (tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa sedangkan pernyataan calon gubernur mahyeldi, media online maupun cetak dan elektronik yang menyatakan tidak tahu soal posko semua diurus oleh timnya secara hukum boleh saja mengatakan diurus atau diterima oleh timnya maupun partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon. namun akibat hukum berupa sanksi pembatalan sebagai pasangan calon maupun pertanggung jawaban laporan dana kampanye adalah menjadi tanggung jawab penuh pasangan calon gubernur dan wakil gubenur nomor urut sebagaimana ketentuan pkpu terkait saksi pembatalan sebagai pasangan calon yang menyatakandan dan pkpu menyatakan dana kampanye wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan , selanjutnya dana kampanye sebagaimana dimaksud dan laporannya menjadi tanggung jawab pasangan calon . dengan demikian pasangan calon gubernur dan wakil gubenur nomor urut juga telah melanggar prinsip legal, akuntabel dan transparan dalam penerimaan sumbangan dana kampanye dari alfian ataupun ayah calon wakil gubernur nomor urut dalam bentuk barang berupa rumah yang disewa, karena dalam sdk maupun lapak pasangan calon gubernur dan wakil gubenur nomor urut tercantum penerimaan sumbangan perorangan dalam bentuk barang adalah nol rupiah atau tidak ada penerimaan, bahwa perlu pemohon sampaikan selain pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut diduga telah melakukan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan yang telah melebihi batas yang ditentukan dan dilarang menggunakannya, serta wajib dilaporkan kepada kpu provinsi sumatera barat dan diserahkan sumbangan tersebut kas negara, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut juga telah diduga melakukan pelanggarandengan didukung fakta fakta sebagai berikut: bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut diduga telahterutama laporan pengeluaran kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka dan pembuatan produk iklan media massa cetak dan elektronik dengan nilai pengeluaran adalah sebesar nol rupiah atau tidak ada pengeluaran: bahwa berdasarkan data pemohon pasangan calon gubenur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut telah melakukan kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas dan atau tatap muka secara masif seluruh kabupaten kota provinsi sumatera barat dan telah dibenarkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut media massa dengan menyatakan telah keliling sebanyak titik sumatera barat dalam melakukan kegiatan kampanye. dimana rata rata peserta pertemuan ataupun tatap muka sebanyak orang untuk (satu) kali kegiatan bukti oleh karenanya maka sangat tidak logis apabila kegiatan kampanye pertemuan terbatas dan atau tatap muka tidak ada pengeluaran atau pengeluaran nol rupiah sekurang kurangnya biaya konsumsi peserta pertemuan terbatas dan tatap muka yang harus dilaporkan sebagai pengeluaran kegiatan kampanye oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut namun faktanya tidak pernah dilaporkan tetap saja pengeluarannya tercantum nol rupiah: bahwa laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas atau tatap muka telah diatur pengeluaran yang dilaporkan sebagaimana tercantum dalam lampiran model lapak2 paslon bagian keterangan angka dan pkpu tahun memuat uraian pengeluaran yang diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran terkait biaya pertemuan terbatas atau tatap muka antara lain biaya sewa gedung ruangan, cetak undangan, foro copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain lain terkait aktivitas pertemuan terbatas atau tatap muka : bahwa selain laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas atau tatap muka dengan pengeluaran nol rupiah, ternyata pengeluaran untuk kegiatan kampanye pembuatan produk iklan media massa cetak dan elektronik juga dengan pengeluaran nol rupiah. padahal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut telah mengikat kontrak dengan beberapa media massa cetak dan elektronik yang ada kota padang akan tetapi laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pembuatan produk iklan media massa cetak maupun elektronik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut hanyalah nol rupiah (tidak ada pengeluaran), bahwa terhadap dugaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut memberikan keterangan yang tidak benar telah pula dilaporkan tim pemenangan pemohon atas nama evi andri dan roni tri novela pada tanggal desember kepada bawaslu provinsi sumatera barat bukti sebagaimana dimaksbahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang undangan yang telahaka cukup beralasan hukum mahkamah konstitusiselanjutnya terhadapsebagaimana telah dikemukakan atas maka cukup beralasan hukum pula mahkamah konstitusi menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait sumbangan dan pelaporan dana kampanye sebagaimana telah diatur dalam pkpu sebagaimana diubah dengan pkpu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera baratmenjatuhktermuat:diskualifikasikarena telah melanggar ketentuan juncto junctodiadili dan pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon: bahwadannur dan wakil gubernur sumatera barat tahun tanggal september bukti pemohon adalah peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun dengan nomor urut ccskipun mahkamah konstitusi tetap mengunakan dalam menentukan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum pemohon dalam pengajuan permohonan bupati dan atau walikota dan wakil walikota dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat untuk menganulir perolehan suarasebagaimana yang telah ditetapkan olehmenurut pemohon sebagai berikut: bal pertama penangan pt, m.m, ipm, asean. eng masing kanan memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat menerbitkan keputusan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut drs. nasrul abit dan dr. ir. indra cari, m.t. sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun dan atau, memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat melakukan pemungutan suara ulang tps rsud pariaman, tps kelurahan padang pasir kecamatan padang barat kota padang dan tps desa salak kecamatan malawi kota sawahlunto, serta seluruh tps kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman dan kabupaten padang pariaman sebagai akibat tindakan memohon melanggar peraturan perundang undangan sehingga telah menyebabkan hilangnya hak pilih pemilih dan hasil suara pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan diikuti (tiga) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang terdiri dari pasangan calon nomor urut ir. mulyadi dan drs. ali murni, pasangan calon nomor urut drs. nasrul abit dan dr. ir. indra cari, m.t. dan pasangan nomor urut irjen. pol drs. fakhrizal dan dr. genius umar, sos, memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat untuk, setidak tidaknya memerintahkan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat melakukan pemilihan ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun mulai dari tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon akibat cacat hukum dan batalertentang penetapan penetapanmodel kejadian khusus dan atau keberatan provinsi kwk), tertanggal desember bukti fotokopi putusan pt.tun medan nomor pilkada pt.tun medan tanggal november buktibukti fotokopi print out berita media online kompas.id tanggal desember dengan judul berita hasil pemilihan gubernur sumbar digugat mk: bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor pl pg prov x1 tertanggal november bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan, tertanggal desember bukti fotokopi perjanjian sewa menyewa rumah antara muharamsyah dengan alfian dt. temanggung kayo basa, tertanggal mei yang kemudian dijadikan posko utama oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut bukti fotokopi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode s.d. model sdk1 paslon) paslon nomor urut bukti fotokopi versi atas laporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat pasangan calon mahyeldi, dan ir. audy jointly, pt, sc, m.m, ipm, asean.eng model lapak1 paslon) tertanggal desember bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor pl pg prov x11 atas nama pelapor supardi dan roni tri novela, bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan tertanggal desember bukti foto resi bukti transfer dari rekening alfian rekening muharamsyah, dengan deskripsi biaya sewa gedung operasional dan posko tanggal mei bukti fotokopi print out berita media online padangkita.com tertanggal desember dengan judul berita penjelasan kepala satpol padang soal tuduhan memfasilitasi sewa posko pemenangan cagub, bukti fotokopi print out berita media online pos metro padang.co.id tanggal desember dengan judul berita joiner kahar sebut uang posko mahyeldi audy bukan dari alfian, bukti fotokopi print out berita media online news.detik.com tanggal desember dengan judul berita cagub sumbar diperiksa bawaslu terkait dugaan pelanggaran pilkada, bukti fotokopi screenshots foto kegiatan kampanye tatap muka calon wakil gubernur pasangan calon nomor urut kabupaten solok: bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan no: pl pg prov x11 atas nama pelapor evi andri dan roni tri novelatahun beserta perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan undang undang tahun beserta perubahannya dan pmknamun permasalahan yang pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan pelanggaran pemilihan khususnya pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan terkait pelanggaran sumbangan dana kampanye, ketidaksenangan tim pemeriksa kesehatan, proses pemungutan dan penghitungan suaraempat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat(duadan kabupaten kepulauan yapen dalam perkara nomor php.bup xv sebagai dasar diajukannya permohonan pemohon tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum mengingat kondisi kondisi yang terjadi (dua) daerah pemilihan tersebut berupa tindakan subordinasi kpu kabupaten tolikara terhadap rekomendasi panwaslih tolikara dan proses rekapitulasi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati yapen yang dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan tidak pernah terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun sementara permasalahan yang pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilihan terkait ketidaksenangan tim pemeriksa kesehatan, proses pemungutan dan penghitungan suara tpsnamun sisi lain pemohon justruuntuk dilakukan pemungutan suara ulang psu)serta seluruh tps kabupaten solok, kota solok, kota pariaman, dan kabupaten padang pariama:sebagaimana dimaksud maka mahkamah konstitusi dapat melakukan pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan perkara guo mahkamah konstitusi, bahwa meskipun mahkamah tetap mengunakan dalam menentukan batas maksimum pengajuan permohonan, tetapi belum dapat diterapkan terhadap permohonan pemohon, karena terdapat pelanggaran tata cara dan prosedur (cacat formil) yang dilakukan oleh memohon yang menyebabkan. dimana sebagaimana terungkap dan termuat secara jelas dalam catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pemungutan suarabukti dengan fakta fakta sebagai berikut: bahwa pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi proses pemungutan suara yang tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalamterjadi pencoblosan surat suara mengunakan pena (seharusnya mengunakan paku) tps desa salak kecamatan malawi kota sawahlunto dan pemberian surat suara kepada orang pemilih tps kelurahan padang pasir kecamatan:aamdengan hasil sebagai berikut bukti men nama pasangan calon gabungan partai politik dan partai pan indra cari, m.t genius umar, sos partai nasdem, dan pkb (empat) pasangan calon perolehan suara indra cari,huruf dan huruf halaman sampai dan huruf halaman sampai yang menyatakaprosestelah cacat hukum karena pasangan calonadalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan: pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk pelanggaran serius seperti apa yang dilakuksehingga harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon: pelanggaran terkait dengan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud undang undang tahun beserta perubahannya junctoadalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang harus terlebih dahulu dilakukan klarifikasi terhadap pasangan calon dan atau partai politik yang mengusulkan pasangan calon oleh kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran oleh pasangan calon sebagaimana diatur dalamberbunyi: dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diputuskan dalam rapat pleno . komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat sampai saat ini belum pernah melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon nomor urut terkait dengan sumbangan dana kampanye karena tidak menemukan adanya kejanggalan dalam daftar penerimaan sumbangan dana kampanye model lapak3 paslon) pasangan calon nomor urut sehingga kesimpulan pemohon yang menyatakan pasangan calon nomor urut harus dibatalkan sejak sebelum dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan kesimpulan yang terlalu prematur: dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) pasangan calon nomor urut yang disampaikan kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tanggal desember bukti khususnya daftar penerimaan sumbangan dana kampanye dan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik kap) armada dan anita tanggal desemberbukti tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye berupa rumah yang disewakan untuk menjadi posko utama pemenangan senilai rp100. (seratus juta rupiah) dari alfian yang diterima oleh pasangan calon nomor urut adanya dugaan pasangan calon nomor urut yang tidak pernah melaporkan sumbangan dana kampanye perorangan dari alfian sebesar rp100. (seratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon huruf angka halaman membuktikan bahwa sumbangan dana kampanye pasangan calon nomor urut yang dipersoalkan pemohon tidak terkait sama sekali dengan ketentuankarena dugaan perbuatan yang dituduhkan pemohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang tahun beserta perubahannya yang merupakan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam berbuny yang seharusnya dilaporkan kepada dan atau diproses oleh badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera barat melalui sentra gakkumdu provinsi sumatera barat: tidak ditindaklanjutinya laporan pemohon kepada bawaslu provinsi sumatera barat tanggal november dan desember sebagaimana dalil permohonan pemohon huruf angka dan halaman sampai membuktikan bahwa dugaan pelanggaran terhadap ketentuan undang undang tahun beserta perubahannya oleh pasangan calon nomor urut tidak memenuhi unsur tindak pidana, sehingga tidak ada alasan bagi pemohon untuk meminta mahkamah memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa dalil permohonan pemohon huruf halaman sampai dengan yang menyatakan pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pihak atau lembaga yang tidak berwenang dalam hal ini pengurus ikatan dokter indonesia idi) wilayah sumatera barat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan: ketentuan denyatakan: dan kpu provinsi kip aceh dan kpu kip kabupaten kotakatan dokter indonesia dengan keputusan kpu provinsi kip aceh atau kpu kip kabupaten kota , sesuai ketentuan dsetelah berkoordinasi dengan badan narkotika nasional bnn) provinsi sumatera barat, ikatan dokter indonesia idi) provinsi sumatera barat, memohon menetapkan tim pemeriksa kesehatan dan rumah sakit umum pemerintah djamil padang sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun berdasarkan rekomendasi dari idi provinsi sumatera barat bukti cc. pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotikatahun dilakukan oleh tim pemeriksa yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi sumatera barat dengan melewati rangkaian proses pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas narkotika secara marathon dan hasil pemeriksaan menyatakan seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan dan dokter pemeriksa bukti hasil pemeriksaan kesehatan terhadap (empat) pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun yang diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dan ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud huruf atas, telah sesuai dengan lampiran halaman sampadalil permohonan pemohon huruf dan halaman sampai dengan yang menyatakan memohon melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam proses pemungutan suarahingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatanadalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum bukti bukti dan bukti dengan alasan dugaan pelanggaran yang menurut pemohon terjadi dari proses pemungutan suara (tiga) tps sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suardan tingkat provinsi tidak pernah dinyatakan terbukti oleh bawaslu provinsi sumatera barat sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang berimplikasi padsignifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih: terkait dengan tidak digunakannya kotak suara dalam penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kabupaten tanah datar dan tingkat kabupaten kottanggapan memohon adalah sebagai berikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan wakil walikota provinsi sumatera barat yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati agam, pesisir selatan, solok selatan, padang pariaman, sijunjung, lima puluh kota, pasaman, pasaman barat, tanah datar, dan dharmasraya, serta pemilihan walikota dan wakil walikota bukittinggi dan solok: berdasarkan ketentuan dan peraturan komisi pemilihan umum dan dalam hal pemilihan gube: dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun memohon melakukan pengadaan kotak suara hanya pada tingkat tempat pemungutan suara tps) dan kecamatan sesuai petunjuk teknis dalam surat dinas kpu nomor pp. sd kpu ix tanggal september dan surat dinas kpu nomor pp. sd kpu xl1 tanggal november (vide bukti dan tidak pernah menetapkan keputusan tentang kebutuhan pengadaan kotak suara dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan kabupaten kota, sehingga dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan kabupaten kota khususnypenyerahan formulir model hasil kecamatan kwk dan model hasil kabupaten kota kwk tidak menggunakan kotak suara, proses penyerahan formulir model hasil kecamatan kwk dan model hasil kabupaten kota kwkselalu dihadiri oleh panwaslih kecamatan dan atau bawaslu kabupaten kota dan tidak ada satu pun rekomendasi yang dikeluarkan jajaran badan pengawas pemilihan umum sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara (lima) kabupaten kota tersebut, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps kampung baru pariaman yang wilayahnya meliputidan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan serta pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota khususnya kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman, dan kabupaten padang pariaman, seluruh saksi pasangan calon yang hadir telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan atau rekapitulasi hasil penghitungan suara tps, kecamatan, dan kabupaten kota dan tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan: rekapitulasi hasil penghitungan suara dari kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun dalam formulir model hasil kecamatan kwk, model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, dan model daftar hadir kecamatan kwk kecamatan tanjung baru kabupaten tanah datar telah diserahkan oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) tanjung baru kepada kpu kabupaten tanah datar pada tanggal desember dalam keadaan utuh dan disegel bukti rekapitulasi hasil khususnya kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman, dan kabupaten padang pariaman telah diserahkan oleh masing masing kpu padang barat kota padang. bahkan tidak dilakukan pemungutan suara rsud pariaman sehingga orang pemilih yang memiliki formulir model pindah memilih kwk telah kehilangan hak pilih dan tidak dilakukan pemungutan suara ulang oleh memohon tetapi langsung melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi. padahal jika memohon melakukan pemungutan suara dan atau pemungutan suara ulang sesuai peraturan perundang undangan, maka hasil penghitungan suara dan perolehan suara pasangan calon serta jumlah penguna hak pilih akan berbeda dengahwa pada tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kabupaten kota sampai. dimana dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh kpu kabupaten kota, yaitu kpu kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman dan kabupaten padang pariaman dengan menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat kabupaten kota tidak mengunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada kpu provinsi sumatera barat memohon), melainkan dengan mengunakan sampul sehingga telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan komisi pemilihan umumpenyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman dan kabupaten padang pariaman dengan kabupaten kota pada tanggal sampai dengan desember dalam keadaan sampul dan disegel bukti bahwa dalil permohonan pemohon huruf halaman yang menyatakan akibat pelanggaran peraturan perundang undangan yangberalasan hukum bagi mahkamah konstitusiakibatberalasan hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat nomor urut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan: dugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap memohondikategorikan dalam pelanggaran administrasi pemilihan yaitu pelanggaransebagaimana diatur dalam dan undang undangugaan pelanggaran undang undang tahun beserta perubahannya junctoyang dituduhkan terhadap pasangan calon nomor urut terkait dengan sumbangan dana kampanye perorangan dikategorikan dalam tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun beserta perubahannyamenurut dan undang undang nomorokumen berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota yang dibacakan masing masing kpu kabupaten kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi sumatera barat sama dengan dokumen berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota yang dimiliki bawaslu provinsi dan saksi pasangan calon yang hadir wamaparangan calon perlahan suara irjen. pol drs. fakhrizal dr. suara lamamumssm mahyeldi, ir. audy jointly, pttunjuk menghadapi perkara dan jumlah penduduk: surat dinas komisi pemilihan umumkumpulan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor ipl kpt prov tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraansumatera barat pl kpt kpu prov bukti fotokopi pengumuman nomor pl. pu prov viii,lapak paslon nomor urut bukti fotokopi kumpulan dokumen penetapan kantor akuntan publik dan laporan audit kampanye pasangan calon nomor urut keputusan komisi pemilihan umum sumatera barat nomor pl. kpt kpu prov xi1 tanggal desember tentang penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun laporan audit dana kampanye pasangan calon nomor urut bukti fotokopi kumpulan dokumen pemeriksaan kesehatan pasangan calon terdiri dari nota kesepahaman kpu sumbar dengan idi sumatera barat tanggal september nota kesepahaman kpu sumbar dengan mimpi wilayah sumatera barat tanggal september nota kesepahaman kpu sumbar dengan bnn provinsi sumatera barat tanggal september surat kpu sumbar nomor pl. sd prov vii tanggal agustus perihal pemberitahuan, surat pengurus idi nomor idi wil sb vii1 tanggal agustus perihal pemberitahuan:rumah sakit umum pemerintah dr. djamil sebagai tempat pelaksanaandan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor pl. kpt kpu prov ix tentang tim pemeriksasurat tugas ketua mimpi wilayah sumatera barat nomor mimpi sumbar ix tanggal september bukti fotokopi kumpulan hasil pemeriksaan kesehatan (empat) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun bukti fotokopi kumpulan berita acara dan sertifikat hasil model hasil kwk dan model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps rsud, tps dan tps bukti fotokopi kumpulan formulir model d.hasil kecamatan kwk kecamatan tanjung baru kabupaten tanah datar, bukti fotokopi kumpulan surat dinas kpu nomor pp. sd kpu ix perihal jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, sampul, dan kabel ties pengaman kotak suara dalam rangka penyusunan katalog sektoral pemilihan tahun tanggal september dan surat dinas kpu nomor pp. sd kpu xi perihal pengadaan formulir hasil salinan kak, perbaikan desain formulir model daftar hadir kwk tps, dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi pemilihan tahun tanggal november bukti fotokopi tanda terima penyerahan formulir model kecamatan tanjung baru kabupaten tanah datar dari kpu kabupaten tanah datar, bukti fotokopi, bukti fotokopi kumpulan tanda terima penyerahan formulir model hasil kabupaten kota kwk dari bawaslu kabupaten kota dan saksi pasangan calon: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsiagustus, ternyata tidak satupun yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat memohon) dan juga tidak ada informasi tentangpada tingkatan mana saja kesalahan itu terjadi: apakah tempat pemungutan suara tps), jika terjadi tps maka tps mana saja, atau tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk), jika terjadi ppk maka ppk mana saja yang melakukan kesalahan tersebut: atau apakah tingkat komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kota, jika terjadi pada kpu kabupaten kota maka kpu kabupaten kota mana saja yang melakukan kesalahan tersebut. kesalahan tersebut tidak dirinci oleh pemohon. kesalahan mana yang mengakibatkan dan mempengaruhi perolehan suara pemohon. dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat dalam permohonan ini oleh pemohon, maka secaradan benar, bahwa permohonan pemohon hanya terkait masalah yang berhubungan dengan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang itu bukan merupakan kewenangan dari mahkamah tetapi kewenangan bawaslu: hal tersebut dapat diketahui setelah membaca dengan seksama naskah permohonan pemohon hanya mengenai laporan dana kampanye, kpu kab kota yang membawa hasil rekapitulasi dengan tidak menggunakan kotak suara, rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan para calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat: terhadap semua persoalan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, jelas bahwa itu bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, tapi secara mutlak berada bawah kewenangan bawaslu, gakkumdu dan peradilan umum: bahwa pada bagian petit permohonannyahuruf butir peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahun yang menyatakan bahwa pemohon harus memuat penghitungan suara yang benar menurut pemohon dalam petitumnya. dengan demikian, permohonan pemohon bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi,bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon: bahwa kewenangan mahkamah tersebut disebutkan lag yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon: bahwaengacu kepada tersebut, maka semakin jelas bahw, bahwa selanjutnya kewenangan mahkamah konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernurtersebutjumlah suara sah sebanyak suara adalah cacat hukum secara formil dan tidak memiliki keabsahan secara hukum. bahkan pelanggaran tersebut terjadi karena adanya arahan dan petunjuk dari memohon sendiri. oleh karenanya memohon maka telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukansehingga pelanggaran tersebut terjadi akibat kesalahan dan unsur kesengajaan dari memohon sendiri: bahwa oleh karena proses pemungutan suara sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon telah melanggar tata cara dan prosedur yang ditentukan pkpu dan pkpu maka menimbulkan akibat hukum terhadap penetapandengan cacat hukumsebagaimana diatur peraturan perundang undangan, maka perlu dilakukan pengujian terhadap keabsahan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun dalam proses pemeriksaan perkara persidangan mahkamah konstitusi. oleh karenanya meskipun telah dilakukan rekapitulasi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun tanggal desember oleh memohon, namun karena proses pemungutan suara sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi mengandung cacat hukum, maka mahkamah konstitusi perlu memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon terutama. dan secara limitation membatasi kewenangan mahkamah konstitusi sebatas sengketa hasil penghitungan suara, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. bahwa berdasarkan dalil dalil yang diungkapkan oleh pihak terkait sebagaimanabadan pusat statistik provinsi sumatera barat tahun penduduk provinsi sumatera barat berjumlah bukti p.terhadap provinsi sumatera barat berlaku huruf undang undang nomor tahun yaitu selisih suara yang dapat diajukan mahkamah konstitusi adalah maksimal sejumlah (satu koma lima persen): bahwa hasil pemilihan gubernur sumatera barat tahun yang benar.t danprovinsi sumatera barat, tanggal desember model hasil provinsi kwk) bukti p.t adalah sebagai berikut: calon ana pada got serasah bahwa pasangan calon nomor urut drs. nasrul abit dan dr. ir. indra cari, m.t (pemohon) meraih suara sejumlah enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh sembilan) suara vide bukti p.t dan p.t sedangkan pasangan nomor urut mahyeldi, s.p dan ir. audy jointly, pt., m.m., ipm., asean. eng pihak terkait) meraih suara sebanyak tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara, vide bukti p.t dan p.t dengan jumlah suara sah sebanyak (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua) vide bukti p.t merujuk kepada lampiran pmk nomor tahun maka selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang dapat diajukan mahkamah adalah sebanyak tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) suara. angka tersebut didapat dari rumus jumlah suara sah, yaitu suara: bahwa faktanya, perbedaan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebanyak empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) yang didapat dari jumlah suara pihak terkait dikurangkan dengan suara pemohon, yaitu tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga) dikurangi enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh sembilan) suara. dari hitungan persentasenya, perbedaan perolehan suara pihak terkait dengan pemohon adalah (dua koma tiga belas persen): bahwa karena selisih suara antara pihak terkait dan pemohon sebanyak empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara atau (dua koma tiga belas persen), maka berdasarkan huruf undang undang nomor tahun pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan dalam perkara @guo. dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvakelijk verklaard): bahwa terhadap permohonan pemohon halaman sampai dengan halaman tentang kedudukan hukum pemohon, yang mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran tata cara dan prosedur (cacat formil) dalam bentuk pencoblosan surat suara menggunakan pena, pemberian surat suara kepada orang pemilih, orang pemilih kehilangan hak pilih dan tidak melakukan pengadaan kotak suara ditingkat kabupaten kota. terhadap dalil pemohon diatas, justru jelas bahwa pemohon mengakui sendiri bahwa terhadap perkara guo belum bisa diterapkan undang undang nomor tahun dengan tidak bisa diterapkannya undang undang nomorperkara auo. bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman sampai dengan halaman atas, kalaupun itu merupakan pelanggaran good noon, maka hal itu merupakan kewenangan bawaslu provinsi, kabupaten kota dan tidak menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. karena bukan kewenangan mahkamah konstitusi memeriksa dan menghadirinya, maka pemohon secara jelas juga tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) dalam perkara guo, bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, pemohon juga tidak pernah membuat laporan kepada pihak yang berwenang. hal ini dapat dilihat dalam naskah permohonan pemohon yang tidak menampilkan bukti atas pelanggaran tersebut. dengan demikian, dalil pemohon ini semakin memperkuat bahwa pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara guo, bahwa dalil pemohon pada halaman angka halaman dan menyatakan bahwa sebanyak suara cacat hukum karena penyerahan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota kabupaten padang pariaman, kabupaten solok selatan, kota pariaman dan kota solok tidak memakai kotak suara, bahwa yang didalilkan oleh pemohon tersebut juga bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, akan tetapi kewenangan lembaga lain, yaitu bawaslu. mengacu kepada permohonan pemohon tersebut, selain itu pemohon juga tidak membuat laporan bawaslu sumatera barat, sehingga apa yang didalilkan pemohon tersebut bukanlah sebuah pelanggaran, bahwa meskiternyata secara materi substansial tidak ada persoalan sama sekali. hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokume bukti p.t yang tidak ada perbedaan dengan hasil rekapitulasi provinsi bukti p.t selain itu bukti p.t juga ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut selanjutnya, pada bukti p.t tidak ada keberatan diajukan oleh saksi pemohon,isyuliardi maas. bukti p.t ini bersesuaian atau cocok dengan bukti p.t artinyaternyataahwa selanjutnybukti p.t dsolok dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahundefisit nancy dan gusmarini. bukti p.t dan bukti p.t ini bersesuaian atau cocok dengan bukti p.t dengan kata lainerdasarkan dalil yang sudah pihak terkait sampaikan diatas, jelas sekali terbukti bahwa yang didalilkan pemohon bukan kewenangan mahkamah konstitusi. karena bukan kewenangan mahkamah konstitusi, maka jelas pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara guo, bahwa dalam permohonannya halaman huruf dan halaman agar bisa dikatakan memiliki kedudukan hukum dalam perkara guo, pemohon menggunakan putusan nomor php.bup xv dan putusan nomor. php.bup xv sebagai rujukan. setelah pihak terkait membaca putusan tersebut ternyata pemohon tidak cermat, tidak teliti dan hanya asal mengutip putusan tersebut. dalam putusan nomor php.bup xv dan putusan nomor php. bup xv disebutkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan karena pihak kpu kabupaten tidak melaksanakan keputusan bawaslu. hal tersebut sangat berbeda dengan perkara guo, dimana seluruh pelanggaran yang dilaporkan bawaslu sumatera barat sudah diputus dan semua perintah atau rekomendasi sudah dilaksanakan oleh kpu provinsi sumatera barat memohon). dengan demikian sangat jelas bahwa putusan nomor php.bup xv dan putusan nomor php.bup xv tidak bisa menjadi pedoman dalam perkara guo, dan semakin jelas pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara guo: bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas dan dikarenakan yang dimohonkan oleh pemohon adalah pelanggaran proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang bukan kewenangan mahkamah konstitusi, dengan sendirinya pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan perkara guo, dan konsekuensi hukumnya permohonan pemohopenetapan perolehan suara diumumkan oleh memohon pada tanggal desember pukul wib, dengan demikian tenggang waktu hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah mulai tanggal desember sampai dengan desember pukul wib. bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi tanggal desember pukul wib, bahwa setelah pihak terkait membaca dan mencermati permohonan pemohon, jelas bahw.tenggang waktu pengajuan keberatan atatentang. kalaupun itu terbukti, haruslah dilanjutkan gakkarena mahkamah konstitusisumatera barat. karena tidak jelasnya substansi permohonan pemohon tersebut, maka permohonan pemohon adalah kabur obscura libel): sumatera barat. pemohon hanya, permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard), bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat cacat secara formil. akan tetapi dalam petit angka pemohon meminta ditetappetit ini semakin membuktikan bahwa permohonan pemohon tidak jelas. dengan tidak jelasnya permohonan pemohon pada satu sisi pemohon menyatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat cacat formil dan dianggap tidak ada, pada sisi yang lain pemohon meminta ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak), maka jelas permohonan pemohon adalah permohonan yang kabur (obscura libel). ii. dalam pokok perkara bahwa permohonan pemohon tidak satupun menyangkut mengenai hasil perselisihan suara: bahwa setelah pihak terkait membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh pemohon, ternyata polita permohonannyaterkesan sangat dipaksakan, serta tidak sesuai dengan fakta fakta riil yang terjadi dilapangan. oleh karena itu, permohonan pemohon haruslah ditolak, bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil. hal ini dapat dilihat dari fakta fakta selama proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang tidak ada pengaduan pelanggaran yang terbukti secara hukum: bahwa dalil dalil pemohon dalam posisinya yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan pihak terkait hanyalah ilusi belaka, karena pemohon tidak siap menerima hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat yang tidak berpihak kepada pemohon. kamulah pemohon berkeyakinan adanyanya sesuai dengan saluran hukum yang tersedia. faktanya, pemohon mempermasalahkanketika pemohon sudah dinyatakan kalah dengan cara mencari cari kesalahan memohon dan pihak terkait. berdasarkan itu, sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi mengabaikan dan menolak semua dalil pemohon dalam perkara guo, bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat secara benar dan sah serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mak(vide bukti p.t diperoleh hasil sebagai berikut: calon neng hum dan dr. genius umar, sos., keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten solok selatan, kota solok, kota pariaman dan kabupaten padang pariaman dengan jumlah suara sah sebanyak suara, karena wajib penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara mengunakan kotak suara dalam keadaan disegel sebagaimana dimaksud pkpu dengan tegas menyatakan:model daftar hadir kabupaten kota kwk, dalam keadaan disegel kepada kpu provinsi kip aceh menggunakan surat pengantar setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka terhadap permohonan pemohon belum dapat diberlakukan karena proses rekapitulasi hasil perhitungan telah dianggap cacat hukum. dimana proses pemungutan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun maka secara materillum dianggap ada dalam perkara guo. oleh karenanya maka beralasan hukum mahkamah konstitusi mengesampingkan dalam permohonan pemohon sebagaimana mahkamah konstitusi pernah mengesampingkan dalam perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tolikara tahun sebagaimana putusan nomor php.bup xv mahkamah berpendapat .kel jointly, pt., m.m., ipm., asean. eng., maka pihak terkait adalah peraih suara terbanyak sejumlah (tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara, bahwa permohonan pemohon yang mendalilkan suara pihak terkait menjadi (nol) merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, tidak jelas, tidak ada aturan yang mengaturnya dan hanya dugaantersebut dan pemohon tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh memohon, bahwa pemohon tidak menjelaskan tps mana suaranya hilang atau ppk mana terjadinya kecurangan. kemudian dengan dalil tanpa dasar tersebut, pemohon menerka jumlah perolehan suaranya dan meminta pihak terkait untuk didiskualifikasi. hal ini sangat tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak. bahwa perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon tersebut tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun juncto pmk nomor tahun dan karenanya permohonan pemohon haruslah ditolak. bahwa permohonan pemohon halaman huruf bagian pokok permohonan adalah benar, karena pihak terkait berdasarkan hasil rekapitulasi memohon adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun bahwa dalam permohonan pemohon halaman huruf halaman huruf halaman angka halaman halaman halaman halaman halaman halaman halaman pemohon mempermasalahkan yang pada intinya tentang dana kampanye pihak terkait. berdasarkan itu, pemohon kemudian meminta pihak terkait dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat: bahwa terhadap semua dalil pemohon tersebut tidaklah berdasar sama sekali. dalil pemohon mengada ada, dan hanya asumsi asumsi yang dikemukakan oleh pemohon. dengan demikian, sangat jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya tidak menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa pihak terkait membantah semua dalil permohonan pemohon tentang dana kampanye pihak terkait, sebagai berikut: dalam permohonan pemohon pada halaman angka dan halaman angka pemohon mendalilkan tentang laporan dari defiant tandus pada tanggal november bahwa terhadap laporan defiant tandus tersebut bawaslu sumatera barat sudah melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sewa posko pemenangan pihak terkait merupakan sumbangan alfian. hal tersebut tidak benar sama sekali. posko pemenangan pihak terkait merupakan pemanfaatan gedung untuk posko pemenangan dari joiner kahar pada tanggal september bukti p.t bawaslu sumatera barat juga sudah memanggil joiner kahar melalui surat nomor: bawaslu. prov. sb pm. tanggal desember bukti p.t untuk dilakukan klarifikasi atas laporan defiant tandus. bawaslu sumatera barat sudah memanggil pihak terkait melalui surat nomor bawaslu. prov. sb pm. tanggal desember bukti p.t juga, bawaslu sumatera barat telah memanggil tim kampanye pihak terkait melalui surat nomor bawaslu. prov. sb pm. tanggal desember bukti p.t serta juga sudah memanggil alfian melalui surat nomor bawaslu. prov. sb pm. tanggal desember bukti p.t bahwa berdasarkan klarifikasi dan pemeriksaan laporan dari defiant tandus tersebut, bawaslu sumatera barat sudah memberikan keputusan dengan status laporannya adalah bukan pelanggaran pemilihan bukti p.t bahwa dalam permohonannya halaman angka halaman angka halaman angka halaman angka dan halaman angka dan halaman angka dan halaman pemohon mendalilkan tentang laporan dana kampanye pihak terkait dan sumbangan yang tidak masuk dalam laporan dana kampanye pihak terkait. semua dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. juga, dalil yang disampaikan pemohon dalam perkara guo bukan kewenangan mahkamah konstitusi: bahwa tentang laporan dana kampanye tersebut, pihak terkait sudah melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahkan seluruh laporan yang berkaitan dengan laporan dana kampanye pihak terkait sudah selesai dilaporkan, dan berdasarkan berita acara dari komisi pemilihan umum kpu) sumatera barat nomor:.t dinyatakan bahwa laporan dana kampanye pihak terkait dinyatakan patuh, bahwa berita acara dari komisi pemilihan umum kpu) sumatera barat nomor didasarkan pada hasil audit dari akuntan publik dra. berita stafnya, m.m., ak., cpa., ca., yaitu.tbukti p.t bahwa berdasarkan bukti p.t bukti p.t dan bukti p.t tersebut, maka secara hukum, dalil permohonan pemohon tentang laporan dana kampanye pihak terkait telah terbantahkan. dengan demikian, dalil permohonan pemohon haruslah ditolak: bahwa terkait laporan dari tim pemohon bawaslu sumatera barat (vide bukti dan bukti sebagaimana yang termaktub dalam permohonannya halaman angka dengan terlahir pihak terkait, bawaslu sumatera barat sudah melakukan proses. pihak terkait sudah dipanggil oleh bawaslu sumatera barat melalui undangan klarifikasi nomor bawaslu. prov sb pm. tanggal desember bukti p.t dan juga sudah memanggil joiner kahar melalui undangan klarifikasi nomor bawaslu. prov sb pm. tanggal desember bukti p.t dan sudah memanggil alfian berdasarkan undangan klarifikasi nomor bawaslu. prov sb pm. tanggal desember bukti p.t dengan demikian, bawaslu sumatera barat sudah melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak yang terkait atas laporan tersebut. berdasarkaniketahui bahwa laporan tersebut bukan pelanggaran pemilihan bukti p.t kemudian berkenaan denganbawaslu juga sudah mengeluarkan keputusan dengan status laporan bukan pelanggaran pemilihan bukti p.t bahwa terhadap pemanfaatan posko pihak terkait yang diberikan pemanfaatannya oleh joiner kahar selama bulan dari tanggal september sampai dengan desember (vide bukti p.t juga sudah tuntas secara hukum. gedung posko tersebut dikontrak oleh joiner kahar kepada muharamsyah selama (delapan) bulan sebesar rp. (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan bisnis joiner kahar sendiri. akan tetapi, karena kondisi pandemi covid maka diberikan sebagian kecil manfaat gedung tersebut untuk posko pihak terkait selama bulan. dihitung bulan pemanfaatan untuk posko, nilainya tidak sampai rp. , , karena rp. dibagi dapat angka rp. dan dikalikan nilainya adalah rp. , . soal ini juga sudah dilaporkan oleh defiant tandus bawaslu sumatera barat, dan bawaslu sumatera barat menyatakan bukan pelanggaran (vide bukti p.t bahwa karena transaksi pemanfaatan gedung untuk posko vide bukti p.t terjadi sebelum penetapan pasangan calon tanggal september (vide bukti p.t maka terhadap sumbangan dalam bentuk apapun sebelum tanggal september tidak bisa dimasukkan dalam sistem dana kampanye. hal ini mengacu kepad , bahwa tentang ini juga sudah dilaporkan bawaslu sumatera barat, dan bawaslu sumatera barat sudah menyatakannya sebagai bukan pelanggaran (vide bukti p.t dan bukti p.t dan bukti p.t bahwa dalil pemohon tentang lapak laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye), pihak terkait pada permohonan pemohon halaman angka adalah mengenai pertemuan terbatas, tatap muka, dan pembuatan produk iklan media dengan nilai pengeluaran nol rupiah: bahwa apa yang didalilkan pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan dalil tersebut juga bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menghadirinya, bahwa lapak pihak terkait sudah disampaikan komisi pemilihan umum sumatera barat dan sudah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan aturan yang berlaku. akuntan publik mengeluarkan opini bahwa lapak pihak terkait sudah memenuhi syarat sebagai lapak yang patuh vide bukti p.t bukti p.t dan bukti p.t bahwa dalam lapak pihak terkait tentang laporan pertemuan terbatas, tatap muka, dan pembuatan produk iklan media tersebut dicatat pada kolom pengeluaran lain sejumlah rp. (dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah). terhadap hal ini sudah ada keputusan bawaslu sumbar (berdasarkan laporan tim pemohon) sebagaimana bukti p.t dan bukti p.t dan sudah kuatkan oleh putusan memohon (vide bukti p.t dan laporan akuntan publik (vide bukti p.t dan bukti p.t bahwa berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan tentang laporan dana kampanye pihak terkait yang dipermasalahkan oleh pemohon tidak terbukti sama sekali, dan sudah seharusnya ditolak. bahwa terhadap permohonan pemohon halaman dan tentang syarat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat tahun yang dipersoalkan adalah tentang hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh ikatan dokter indonesia idi) sumatera barat. menurut pemohon, yang seharusnya mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah rumah sakit yang ditunjuk memohon, bahwa setelah pihak terkait mencermati dalil pemohon, ternyata pemohon tidak membaca peraturan perundang undangan secara utuh. pemohon hanya memahami peraturan perundang undangan sepotong sepotong dan mengambil hal hal yang menguntungkan pemohon saja, karena faktanya, tes kesehatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat dilakukan rumah sakit djamil padang yang merupakan rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh memohon, bahwa selain itu faktanya, pertama, peraturan perundang undangan tentang syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur tidak satupun yang menyatakan surat keterangan kesehatan tersebut harus dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh kpu. kedua, bahwa rumah sakit yang ditunjuk oleh memohon berwenang menunjuk tim pemeriksa kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bukan mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan seperti yang didalilkan oleh pemohon. sebagaimana yang diatur dalam bab iii huruf keputusan ketua komisi pemilihan umum nomor pl. kpt u ix bahwa dalil pemohon tentang surat keterangan kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat yang mengacu pada putusan pt. tun medan tanggal november tentang putusan calon bupati solok yang melakukan gugatan pt. tun medan tidaklah relevan atau tidak bisa dijadikan rujukan: bahwa apa yang sudah dilakukan memohon tentang tes kesehatan jasmani dan rohani calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat sudah tepat dan sudah benar: bahwa kamulah menurut pemohon tes kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak sah atau cacat secara hukum, tentu pemohon harus melaporkan hal ini kepada lembaga yang berwenang yaitu bawaslu sumatera barat. faktanya, sampai saat ini laporan tersebut tidak ada masuk bawaslu sumatera barat, bahwa sesungguhnya, dalil pemohon yang mempermasalahkan syarat kesehatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat hanyalah bentuk ketidakpuasan dan ketidakdewasaan pemohon dalam berpolitik yang tidak siap menerima kekalahan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, bahwa dalil pemohon tersebut juga merupakan gambaran belum sikapnya pemohon berdemokrasi, sehingga mengungkit hal hal yang sudah sah dan benar secara hukum: bahwa undang undang nomor tahun. selanjutnya, huruf menyatakan. bahwa menurut huruf undang undang nomor tahun pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat dilakukan tim yang dibentuk oleh memohon, bahwa huruf diperkuat lagi dengan huruf angka undang undang nomor tahun yang menyatakbahwa berdasarkan dan undang undang nomor tahun tersebut, sudah jelas persyaratan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat ditetapkan oleh kpu provinsi sumatera barat berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim kesehatan: bahwa selanjutnyberkoordinasi dengan pengurus besar ikatan dokter indonesia, badan narkotika nasional, dan pengurus pusat himpunan psikologi indonesia untuk menyusun: standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika: dan standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan keputusan kpu , bahwa pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat, berdasarkan undang undang nomor tahun dan pkpu nomor tahun sangat jelas bahwa koordinasi dilakukan oleh kpu provinsi sumatera barat dengan idi sumatera barat, kemudian idi sumatera barat menunjuk rumah sakit dan menunjuk tim pemeriksa kesehatan. hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat ditandatangani oleh tim dokter pemeriksa kesehatan. dengan demikian, apa yang dilakukan oleh memohon sudah benar dan tepat secara hukum. nampaknya pemohon tidak memahami aturan ini, atau karena pemohon membaca aturan tidak secara utuh: bahwa berdasarkan alasan alasan yang pihak terkait sampaikan atas, maka permohonan pemohon tentang syarat kesehatan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sumatera barat tidak benar tidaklah tepat, sehingga permohonan pemohon harus ditolak. bahwa dalil pemohon mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara sampai proses rekapitulasi halaman sampai dengan halaman poin intinya menerangkan bahwa saksi pemohon menolak menandatangani berita acara dan sertifikatdikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran peraturan perundang undangan yang telah dilakukan oleh memohon yang detailnya sebagai berikut: halaman dan halaman angka menerangkan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi kota pariaman, kota padang dan kota sawahlunto, halaman danyang terjadi kabupaten tanah datar, kabupaten solok selatan, kota pariaman, dan kabupaten padang pariaman,cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur sehingga menyebabkan terjadinyabahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut tidak benar sama sekali dan juga bukan kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan meletusnya: bahwa kalausecara substansi materi tidak ada persoalan. dengan kata lain, tidak ada penambahan dan pengurangan suara sah yang didapatkan para pasangan calon. hal tersebut dapat dibuktikan dengan membacpadang pariaman vide bukti p.t dengan membandingkannya dengan bukti p.t dengan hasil yang tidak ada perbedaan sama sekali. bukti p.t tersebut juga ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor dan nomor dan pad,lanjutnya dalam putusan nomor php.bup xv pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen tahun mahkamah konstitusi berpendapat . sejalan dengan pertimbangan pada paraecar , bahwa berdasarkan alasan alasan dan uraian sebagaimana dimaksud atas menurut pemohon, pemohon memilikii. tenggang waktu mengajukan permohonan bahwa berdasarkan juncto pmk tentang tata berbicara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati, bupatipenghitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat (vide bukti p.t tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon:solok selatan (videini bersesuaian atau cocok dengan bukti p.t artinya meskipun tidak memakai kotak suara ketika rekapitulasi tingkat kpu sumatera barat, ternyataselanjutnya begitu pul, kota pariaman (vide bukti p.t dan kota solok (videdan bukti p.t ini bersesuaian atau cocok dengan bukti p.t artinya, meskipun tidak menggunakan kotak suara ketika melakukan rekapitulasi pada tingkat kpu sumatera barat,terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota sumatera barat, mayoritas ditandatangani oleh saksi pemohon. berikut pihak terkait sampaiksumatera barat sebagai berikut: yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama wardeskoyakumbuh yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama sari ramd yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama piko aliandoabupaten mentawai yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama tria rayon, bukti p.t model hasil kabupaten kota kwk berita acara dan serif yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama siku ikhwan, s.h. yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama hadi suhaimm yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama yohanes newly, st yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama haryad yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama syahrialyang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama said gh yang ditandatangani oleh saksi pemoho yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama romi adrian agus, s yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama erizal staf yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama ritel anas asmaraawahlunto yang ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama slamet riyadi, bukti p.t bahwa berdasarkan bukti p.t sampai dengan bukti p.t dapat disimpulkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat berjalan dengan lancar, baik dan tidak ada gangguan, sehingga ketika dilakukan rekapitulasi kabupaten atau kota, saksi pemohon menandatangani seluruh. bukti p.t sampai dengan bukti p.t makin memperkuat bahwa alasan alasan permohonan pemohon mahkamah konstitusi merupakan bentuk ketidakdewasaan pemohon dalam menghadapi pesta demokrasi yang tidak siap untuk menerima kekalahan. dengan demikian,ada dan tidak beralasan menurut hukum. ill. petit berdasarkan seluruh verklaara.. bukti pt:, tanggal desember bukti pt fotokopiolok, tanggal desember bukti pt fotokopi berita acara pemanfaatan gedung untuk posko pemenangan. tanggal september bukti pt fotokopi surat nomor bawaslu. prov. sb pm. tanggal desember perihal undangan klarifikasi yang ditujukan joiner kahar, bukti pt fotokopi surat nomor bawaslu. prov. sb pm. dari bawaslu sumatera barat tanggal desember undangan klarifikasi yang ditujukan kepada pihak terkait,tim pihak terkaitalfian, bukti pt fotokopi surat dari bawaslu sumatera barat: pemberitahuan tentang status laporan defiant tandus tanggal desember dimana status laporannya adalah bukan pelanggaran pemilihan, bukti pt fotokopi berita acara dari komisi pemilihan umum kpu) sumatera barat nomor pl. ba prov xi1t fotokopit fotokopiii: bukti pt fotokopi surat bawaslu sumatera barat berdasarkan undangan klarifikasi nomor bawaslu. prov sb pm. yang ditujukan kepada pihak terkaityang ditujukan kepada joiner kahar,tanggal desember panggilan klarifikasi kepada alfian,:, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama wardeskoba: pl. ba kpu kota iii kota payakumbuh, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama sari ramd, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama fik aliandonomor pl. ba kpu kab x11 kabupaten mentawai, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama trivia ray, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama saiful ikhwan, s.h., desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama hadi suami, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama yohanes newly, st., tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama haryadi: bukti pt fotokopi model hasil kabupaten kota kwk berita bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam angka pmkpukul wib: bahwiumumkan pada hari minggu tanggal desember pukul wib sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat pada hari rabu tanggal desember pukul wib, bahwaberdasarkan alasan alasan dan uraian atas, menurut pemohon permohonan pemohon diajukan kepada mahkamah konstitusiberdasarkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun oleh memohon, perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: tabel. mma para yowsuwasn berdasarkan tabel atas pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak suara., tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama syahrial, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama said gh, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemoh, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama romi adrian agus, sn., bukti pt fotokopi model hasil, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama erizal staf: bukti pt fotokopi model hasil kabupaten ko, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama ritel anas asmaranomor pk. ba kpu kot xii kota sawahlunto, tanggal desember ditandatangani oleh saksi pemohon yang bernama slamet riyadisampai dengan huruf dan b)'ol.berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalil kota dan wakil wali kota dikeluarkan halaman sampai dengan huruf d), bawaslu provinsi sumatera barat memberikan keterangan yakni bawaslu provinsi sumatera barat melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon atas pemeriksaan kesehatan terhadap (empat) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun rumah sakit umum pusat dr. djamil padang pada tanggal september sampai dengan september dan tanggal september sampai dengan september bawaslu provinsi sumatera barat dalam melakukan pengawasan memastikan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun yang masuk keruangan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan, bawaslu provinsi sumatera barat tidak diberi akses untuk ikut kedalam ruangan pemeriksaan karena pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan dari tim dokter pemeriksa. dalam hasil pengawasan tersebut diketahui terdapat (satu) bakal calon wakil gubernur sumatera barat tahun atas nama drs. ali murni tidak dapat mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan lemah yang disampaikan oleh panitia pemeriksa kesehatan rumah sakit. oleh karenanya yang bersangkutan menunggu jadwal rangkaian pemeriksaan kesehatan dari panitia rumah sakit dengan melihat keadaan fisik calon tersebut apakah sudah dapat dilakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan. sehingga bakal calon wakil gubernur sumatera barat tahun atas nama drs. ali murni tidak dapat melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan pada tanggal september sampai september dan baru dapat melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan pada tanggal september sampai september bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilksumatera barathalaman sampai dengan huruf f) , bawaslu provinsi sumatera barat memberikan keterangan sebagai berikut:yang dilaksanakan pada tanggal desember hingga selesai pada tanggal desember mercury hotel, kota padang.sebut terdapat beberapa permasalahan. hal tersebut, merupakan permasalahan yang tidak terselesaikan tingkat kabupaten kota yang berakhir dengan (tiga) saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun nomor urut dan menolak untuk menandatangani berita acarabukti pk adapun permasalahan permasalahan dimaksud akan dijelaskan pada keterangan bawaslu provinsi sumatera barat selanjutnya yang juga merupakan bagian pokok permohonan pemohon, sebagai berikut: bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kpps telah menghilangkan hak pilih (dua puluh delapan) orang pemilih terdiri dari (dua) orang pasien covid dan (dua puluh enam) orang pasien rawat inap rsud pariaman dengan tidak dilakukan pemungutan suara rsud pariamanriaman sebagai berikut: bahwa komisi pemilihan umum kota pariaman telah melakukan persiapan teknis pendataan pemilih yang berkebutuhan khusus, melalui kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan aula hotel nan tangga pariaman, pada tanggal desember kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota komisi pemilihan umum kota pariaman dan pimpinan rumah sakit dan klinik, diantaranya rsud pariaman, rumah sakit aisyah kota pariaman, rumah sakit tmc pariaman, kini kota balad medical centre kota pariaman, klinik citra gusar kota pariaman, klinik azzahra kota pariaman, klinik ananda kota pariaman, dan klinik tin iskandar kota pariaman, bertujuan untuk mendata pemilih yang telah memenuhi syarat, namun pada hari pemungutan suara tidak bisa datang tps untuk menggunakan hak pilih. dalam rapat koordinasi pada tanggal desember aula hotel nan tangga tersebut, pihak rumah sakit bersedia menyediakan dan mendata pemilih yang berstatus rawat inap serta pasien isolasi positif covid dan selanjutnya menyerahkan data pemilih tersebut kepada komisi pemilihan umum kota pariaman pada hari senin tanggal desember bukti pk bahwa pada tanggal desember data pemilih rsud pariaman sudah diterima oleh komisi pemilihan umum kota pariaman, pada hari yang sama komisi pemilihan umum kota pariaman mengeluarkan formulir model kwk pindah memilih pasien rawat inap sebanyak (dua puluh dua) orang dan pasien isolasi postif covid sebanyak (enam) orang, kemudian komisi pemilihan umum kota pariaman mendaftarkan sebanyak (dua puluh delapan) pemilih rsud pariaman tersebut dalam daftar pemilih pindahan ph) melalui formulir model kwk tps desa kampung baru bukti pk bahwa kpps tps desa kampung baru yang merupakan tps khusus sudah merencanakan pelayanan hak pilih pemilih rsud pariaman yang akan dilakukan pada pukul wib, bahkan pada pukul wib salah satu anggota kpps atas nama fajar pratama telah memakai baju hazmat untuk melayani pemilih yang ada rsud pariaman bukti pk bahwa pada pukul wib, ketua kpps tps desa kampung baru atas nama dewi lestarikan memutuskan untuk mendahulukan melayani pemilih yang sakit rumah, yang telah terdaftar dalam formulir model kwk daftar pemilih tetap dpt) dan telah melapor kpps sebanyak (tujuh) orang. dari total (tujuh) orang jumlah pemilih tersebut, yang terlayani oleh petugas kpps sebanyak (lima) orang pemilih, sementara (dua) orang pemilih lainnya tidak dapat ditemui. pelayanan pemilih yang sakit rumah tersebut selesai dilakukan pada pukul wib bukti pk bahwa pada pukul wib, ketua bawaslu kecamatan pariaman tengah atas nama idris berkoordinasi dengan ketua panitia pemilihan kecamatan ppk) pariaman tengah atas nama ridho, melalui telepon seluler untuk menanyakan waktu dan proses pelayanan pemungutan suara rsud pariaman kota pariaman, saat itu ketua ppk menjelaskan sedang mendampingi anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal dalam monitoring pelayanan pemungutan suara rumah sakit aisyiyah kota pariaman. ridho mengatakan untuk pendampingan proses pelayanan pemungutan suara rsud pariaman kota pariaman adalah anggota ppk pariaman tengah atas nama randa. kemudian ketua bawaslu kecamatan pariaman tengah menghubungi randa untuk menanyakan terkait dengan waktu dan proses pelayanan pemungutan suara rsud pariaman kota pariaman, dan randa menjawab, saat ini sedang berlangsung tps berjalan rumah pemilih yang sedang sakit dan tidak dapat mendatangi tps. sedangkan untuk rsud pariaman menunggu informasi dari komisi pemilihan umum kota pariaman. sementara itu, pada pukul wib, anggota panwascam pariaman tengah atas nama kauman nur adha, sudah menunggu (standby) rsud pariaman, untuk mengawasi pelayanan pemungutan suara untuk pemilih pasien rawat inap dan pasien covid rsud pariaman kota pariaman, namun hingga pukul wib anggota kpps yang ditugaskan masih belum datang untuk melayani pemungutan suara rsud pariaman bukti pk bahwa pada pukul wib tim monitoring bawaslu kota pariaman yang terdiri dari koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawaslu kota pariaman atas nama mahmudi bersama dengan staf sekretariat bawaslu kota pariaman atas nama fauzi aulia rahman melakukan monitoring pelayanan hak pilih aisyah pariaman. rs. aisyah, tim monitoring bertemu dengan anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal, dan mahmudi bertanya kepada doni kardinal, siapa anggota komisi pemilihan umum kota pariaman yang bertugas melakukan monitoring pelayanan hak pilih rsud pariaman? lalu doni kardinal menjawab, bahwa yang bertugas untuk melakukan monitoring rsud pariaman adalah anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama sufi. tim monitoring bawaslu kota pariaman berada aisyah sampai pemungutan suara ditutup dan memasuki waktu istirahat bukti pk bahwa pada pukul wib anggota bawaslu kecamatan pariaman tengah atas nama kauman nur adha menghubungi anggota bawaslu kota pariaman atas nama mahmudi via telepon, untuk menyampaikan informasi bahwa hingga pukul wib, kpps yang ditunjuk untuk melayani pemilih rsud pariaman belum datang rsud pariaman. setelah mendapat informasi tersebut, mahmudi menghubungi anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal via telepon, untuk memberitahukan bahwa belum ada pelayanan hak pilih rsud pariaman. lalu setelah menghubungi doni kardinal, mahmudi kemudian menghubungi ketua komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama aisyah via telepon untuk memberitahukan perihal tidak terlayani pemilih rsud pariaman tersebut. lalu setelah itu, mahmudi dan tim monitoring lainnya atas nama fauzi aulia rahman bergerak menuju rsud pariaman bukti pk bahwa pada pukul wib, tim monitoring bawaslu kota pariaman sampai rsud pariaman untuk monitoring pengawasan pelayanan pemungutan suara untuk pasien rawat inap dan pasien covid namun pihak komisi pemilihan umum kota pariaman berserta jajaran belum ada rsud pariaman. kemudian tim monitoring bawaslu kota pariaman bergerak menuju tps terdekat dengan rsud pariaman, yakni tps desa kampung baru smp kota pariaman. sesampainya tps desa kampung baru, tim bawaslu bertemu dengan anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal. terkait pelayanan pemilih rsud pariaman, doni kardinal berkoordinasi dengan mahmudi dan mengatakan bahwa surat suara yang belum digunakan tps desa kampung baru ternyata sudah dicoret (dibilang) oleh ketua kpps, bagaimana solusinya? . mahmudi, ma., selaku koordinator tim monitoring pengawasan mengatakan bahwa pada prinsipnya hak pilih orang harus dilayani dan itu merupakan kewajiban dari komisi pemilihan umum kota pariaman. lalu mahmudi menyampaikan dua opsi saran perbaikan, yaitu pertama, mengganti surat suara yang sudah dicoret tersebut dengan surat suara belum digunakan yang ada tps lain. kedua, mengganti penunjukan tps untuk melayani pemilih rsud, semula ditunjuk tps desa kampung baru menjadi tps desa kampung baru, karena tps desa kampung baru masih tersedia surat suara. dari opsi tersebut, mahmudi menyarankan untuk mengerjakan opsi pertama terlebih dahulu, jika tidak bisa dilakukan, maka dilakukan opsi yang kedua. namun sebelum mengambil tindakan, mahmudi menyarankan kepada doni kardinal untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, terhadap peristiwa yang sedang terjadi tersebut bukti pk i. bahwa setelah melakukan koordinasi dengan bawaslu kota pariaman, anggota komisi pemilihan umum kota pariaman atas nama doni kardinal berkonsultasi dengan anggota komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat atas nama gabriel daulay via telepon. setelah berkonsultasi dengan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, doni kardinal melakukan beberapa upaya untuk melayani hak pilih pemilih yang ada rsud pariaman, yaitu dengan menginstruksikan kepada ppk dan pps untuk menganti surat suara yang sudah dicoret tps desa kampung baru dengan surat suara yang tidak terpakai tps terdekat. lalu pps dan ppk menuju tps desa kampung baru dan tps desa kampung baru untuk menganti surat suara tersebut. ternyata tps desa kampung baru dan tps desa kampung baru telah melakukan penghitungan suara dan surat suara yang tidak terpakai sudah silang. sementara itu, untuk tps desa kampung baru masih tersedia surat suara yang belum terpakai, tetapi surat suara yang ada tps desa kampung baru tersebut sudah bertuliskan identitas tps, sehingga tidak bisa ditukarkan dengan surat suara tps desa kampung baru. lalu kemudian, doni kardinal memutuskan mengganti penunjukan tps yang akan melayani pemilih rsud pariaman, semula adalah tps desa kampung baru menjadi tps desa kampung baru. namun hal tersebut juga batal dilaksanakan, karena tps tersebut juga telah melaksanakan penghitungan suara. karena seluruh tps desa kampung baru tidak ada yang bisa melayani pemungutan suara untuk pemilih pasien rawat inap dan pasien covid rsud pariaman kota pariaman, maka hilangkan hak pilih pemilih sebanyak (dua puluh delapan) pemilih bukti pk dan bukti pk bahwa alasan yang didalilkan oleh kpps tps desa kampung baru atas tidak dapat melayaninya hak pilih pemilih rsud pariaman adalah sebagai berikut, pertama, kppskpps untuk melayani pemilih rsud pariaman. menurut kpps, pengawas tps dan saksi tidak bersedia mendampingikpps, pelayanan hak suara pemilih rsud pariaman harus didampingi oleh saksi pasangan calon dan pengawas tps. oleh karena itu, kpps melayani hak pilih pemilih sakit yang ada rumah, dengan alasan karenaima puluh kota, provinsi sumatera barat tahun yang diajukan oleh: nama darma salad, s.e., m.m. pekerjaan wiraswasta alamat jalan raya negara tanjung pati, kenagarian koto tuo, kecamatan harap, kabupaten lima puluh kota, provinsi sumatera barat. nama laskar powo pekerjaan wiraswasta alamat jorong lauak dama, kenagarian tj. hari sikap kabu panjang, kecamatan luak, kabupaten lima puluh kotanomor sk oa pyk xi1 tanggal desember memberi kuasa kepada s.h., muhammad tuner, s.h., m.h., muhammad nurhuda, s.h. cil., nurul hindi, ag., dan ramon saputra, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat pengacara associates, beralamat jorong kubu gadang, nagari teh barulah, kecamatan payakumbuh, kabupaten lima puluh kotaima puluh kota, berkedudukan jalan tanjung pati, koto tuo, kecamatan harap, kabupaten lima puluh kota, sumatera barat, o non. memohon: berkenaan dengan permohonan atas, berikut ini: nama kaharuddin, bandara rajo alamat baru gunung desa barulah gunung, kecamatan bukik barisan, kabupaten lima puluh kota, provinsi sumatera barat nama rizki kurniawan alamat jalan pattimura nomor rt rw kelurahan tanjung paku, kecamatan tanjung harapan, kota soloktanggal januari memberi kuasa kepada eric asmansyah, s.h., m.h., jonathan emanuel, s.h., ahmad suherman, s.h., m.h., daniel febrian karunia herpes, s.h., mukmin, s.h., surya candra, s.h.i., arya hara menara, s.h., risk anindya intan, s.h., final gilang hari, s.h., dan panji wisnu, s.h., para advokat pengacara pada tim advokasi hukum pilkada serentak tahun dpp partai golkar, yang beralamat jalan anggrek nelly murni, slip, jakarta, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri, tentang adanya tim dan atau relawan pasangan calonhwa selain dari laporan pada poin atas, tim kami juga mendapatkan informasi daerah kecamatan harap yaitu adanya pembagian jilbab yang dibagikan oleh tim relawan terlahir yang bernama dewi susmiati dengan alamat jorong tanjung pati kenagarian koto tuo kecamatan harap yang terima oleh yul alamat jorong daratan nagari koto tuo kecamatan harap yang dibagikan pada akun facebook atas nama rica nicht pada tanggal desember pukul wib. bahwa selain dari laporan pada poin atas, tim kami juga mendapatkan informasi daerah kecamatan mungkar yaitu pembagian jilbab yang dibagikan oleh tim relawan terlahir yang bernama panggilan pop yang dibagikan pada akun facebook atas nama pop prefix pada hari senin tanggal desember yang termasuk masa minggu tenang, bahwa selain dari laporan pada poin atas, tim kami juga mendapatkan informasi daerah kecamatan sulit yaitu adanya pembagian jilbab yang bagi kan oleh sinar posko pemenangan safari nagari limbangan yang mana sinar merupakan anggota bagus nagari limbangan kecamatan sulit kabupaten lima puluh kota yang foto fotonya juga dibagikan pada akun facebook atas nama sinar ezy tanjung pada tanggal desember bahwa jorong kubu gadang, kenagarian teh barulah, kecamatan payakumbuh simpatisan paslon nomor urut yang bernama roy melalui ibunya bernama ety pada kamis malam tanggal desember mendatangi kelompok pengajian yasinan fastabigul kuadrat dan membagikan jilbab utama sebanyak lembar dengan pesanan untuk memilih paslon bupati nomor kaharuddin rizki). bahwa selain dari laporan pada poin atas, tim kami juga mendapatkanhwa tim yaitu saksi yang ada tps kami juga ada melaporkan seorang anggota bawaslu, yang mana hal tersebut sudah diajukan keberatan oleh saksi kami tps tersebut, bahwa tim kami juga mendapatkan ada pembagian jilbab yang bagikan oleh timses dan atau relawan terlahir yang bernama pgl. desi pada tanggal desember nagari kebun kecamatan harap yang dibagikan pada masa tenang, bahwa berdasarkan dan undang undang nomor tahun maka komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota harus memberikan sangsi sebagaimana uraian tersebut atas kepadaharus dinyatakan diskualifikasibahwa memohon tidak cermat dalam memeriksa dan memverifikasi dokumen yang serahkan oleh calon bupati nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo terutama tentang keabsahan ijazah yang diajukan oleh calon bupati nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo tersebut,urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo bertentangan dengan ketentuan berdasarkan penelusuran tim pemohon ditemukantaranya adalah sebagai berikut: berdasarkan kwk point tentang riw pendidikan calon bupati nomor urut kaharuddin dt. bandara rajo) memiliki ijazah smp sederajat yang dikeluarkan oleh institusi plan dagang dagang tahun masuk dengan tahun keluar diduga calon bupati nomor urut kaharuddin dt. bandara rajo) tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud. samping secara fisik tidak diserahkan kpu sebagai persyaratan dalam pencalonan bupati, pada sisi lain terlihat dalam surat penetapan pengadilan negeri nomor pdt. pn tjp tanggal september bahwa ijazah pga seri cp ! atas nama kaharuddin tersebut terbit tanggal februari surat penetapan terlampir). dengan adanya surat penetapan pengadilan negeri tersebut, diperkuat oleh profil sejarah limapuluh kota yang dulunya dikenal dengan plan dagang dagang serta menteri agama nomor tahun tentangan perubahan organisasi sekolah dari plan tahun berubah menjadi menambah bukti petunjuk yang menguatkan bahwa ijazah plan yang dimaksud diduga palsu atau tidak memenuhi syarat dokumen yang sah dalam pencalonan bupati. berdasarkan kwk point tentang riw pendidikan tercantum calon bupati nomor urut kaharuddin dt. bandara rajo) memiliki ijazah sma sederajat yang dikeluarkan oleh institusi paket dinas pendidikan kota bukittinggi pco00334 tertanggal mei dipandang terjadi ketidaksadaran dalam proses kegiatan pembelajaran, tahun masuk tahun keluar (hanya bulan saja). sesuai ketentuan tentang proses pembelajaran paket bagi peserta yang berumur diatas tahun harus mengikuti proses belajar selama tahun semester), sesuai informasi dari salah seorang pelaku pelaksana kegiatan pembelajaran paket yang bernama nama holmi tempat tgl. lahir: koto tuo, februari alamat muaro kelurahan muaro kec. payakumbuh utara dugaan terjadinya tindakan penggunaan ijazah palsu ini, sangat beralasan karena perbuatan penggunaan ijazah palsu pernah dilakukan oleh calon bupati nomor urut kaharuddin dt. bandara rajo) tahun dimana yang bersangkutan juga memiliki slip sederajat yang dikeluarkan oleh yayasan mah'ad islami payakumbuh, dijadikan sebagai syarat pencalonan sebagai legislatif dprd limapuluh kota, namun oleh kpud lima puluh kota tidak diterima karena berdasarkan hasil verifikasi petugas verifikasi kpud yang bernama dedi haryanto, nik: yang dilakukan pihak yayasan mah'ad islami payakumbuh ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. hal ini diperkuatkan dengan penarikan ijazah tersebut oleh pihak yayasan ma'had islami payakumbuh, sehingga pencalonan calon bupati nomor urut kaharuddin dt. bandara rajo) sebagai anggota dprd saat itu dinyatakan batal. bahwa sehubungan dengan proses penyelenggara akan makan waktu lama untuk memproses secara administrasi dan secara hukum melalui gakkumdu terhadap pelanggaran dan menindaklanjuti persyaratan yang tidak syah dan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sangat terpaksa kami dari pihak pemohon untuk meminta keadilan melalui mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya:ndiskualifikasi pasanganmemerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasang calon nomor urut atas nama darma salad, se., mm. dan laskar dt. pobosebagmenyatakan memohon telah melakukan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.omisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota untuk melaksanakan putusan ini. dan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota tahun tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo dan rizki kurniawkabupaten lima puluh kota nomor urut darma salad, se. dan laskar. dt. powo: bukti fotokopi berita acara nomor pl. ba kpu kab. ix tentang penetapan daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota tahun tanggal september bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota nomor hk. kpt kpu kab. ix tentang penetapan nomor urut dan daftar nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun bukti fotokopi surat keputusan kpuukti fotokopi, yang terdiri dari kecamatan, yaitu: kecamatan payakumbuh kecamatan harap kecamatan mungkar kecamatan gunung oleh kecamatan bukit barisan kecamatan pangkalan koto baru kecamatan kapur kecamatan laren sago halaman kecamatan luak kecamatan tujuh limo nagari kecamatan akabiluru kecamatan gugak kecamatan sulit, bukti fotokopi (satu) rangkap bukti laporan bawaslu tanggal desember oleh pria gustibukti laporan tentang adanya ketersebaran jilbab bahan kampanye) bawaslu tanggal desember olehijazah calon bupati kabupaten lima puluh kota nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo yang terdiri dari: surat keterangan kelulusan nomor utd sdn bg vi ijazah pendidikan guru agama negeri tahun plan tahun) tanggal februari ijazah paket tanggal mei ijazah universitas muhammadiyah sumatera barat tanggal april bukti fotokopi (satu) rangkap model bb. kwk daftar riw hidup) bakal calon bupati kabupaten lima puluh kota nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo: bukti fotokopi (satu) bundel berkas surat pernyataan orang yang menemukan dan melihat terjadinya politik uang, serta dokumentasi dari media sosial facebook dan whats app yang dibagikan pada saat minggu tenang, yaitu: bukti fotokopi surat keterangan atas nama hindi putri nanti tanggal desember tentang melihat tim sukses relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal desember berserta foto foto pembagian jilbab bermotif pada masa tenang yang dilakukan oleh tim sukses relawan pasangan calon nomor urut kaharuddin dt. bandara rajo, bukti fotokopi surat keterangan atas nama metro tanggal desember tentang melihat ada tim sukses relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut kaharuddin rizki kurniawan yang bernama desi anggiani telah membagikan jilbab bermotif kepada masyarakat daerah yang bernama kebun sarilamak, kecamatan harap terjadi pada hari senin tanggal desember bukti fotokopi (satu) rangkap surat keterangan atas nama hendri. saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yaitu darma salad, se.mm laskar. dt. powo pada tps nagari sungai talang, kecamatan gugak, kabupaten lima puluh kota) tanggal desember saksi menerangkan bahwa pada saat hari pemilihan calon kepala daerah yaitu pada hari rabu tanggal desember melihat pengawas tempat pemungutan suara pts) yang bernama linda evan kakak dari wali nagari sungai talang yang bernama dian david) mengantar langsung pemilih bilik suara dan saat itu saksi melihat sendiri anggota pts tersebut membantu beberapa orang pemilih untuk mencoblos kertas suara ada bilik suara, dilampirkan foto dan video, bukti fotokopi (satu) rangkap surat keterangan atas nama arie maret jong tanggal desember ditambah foto foto yang menjelaskan bahwa saksi melihat foto foto dalam postingan facebook dengan akun facebook atas nama om cap dan rica nicht yang dibagikan bersama akun facebook safari yang memperlihatkan orang berkumpul untuk membagi bagikan jilbab bermotif yang dalam bungkus jilbab tersebut ada gambar pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut yang dilakukan pada masa tenang, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama pria gusti koordinator nagari bukik sikunya) tanggal desember tentang melihat tim sukses relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut kaharuddin rizki kurniawan) yang bernama risk ramadhani telah membagikan jilbab bermotif dan sticker pasangan calon nomor urut kepada masyarakat jorong roger kepada yunita bahwa sudah dilaporkan bawaslu kabupaten lima puluh kota dengan nomor laporan reg lp pb kab x11 bukti fotokopi model bc4 kwk pendaftaran akun media sosial pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama kaharuddin rizki kurniawan tanggal september bukti fotokopi foto foto dari postingan media sosial sukseskan jilbab untuk kemenangan kaharuddin rizki dan percakapan akun whats app atas nama rkn. safari yang pada intinya ribu jilbab yang terakhir yang dibagikan kecamatan harap dan payakumbuh membuat pasangan kaharuddin ri ki menang mutlak bukti fotokopi berita acarakabupaten lima puluh kota tahun tanggal septemberima puluh kota, tanggal oktober bukti fotokopi surat tanda bukti penyampaian laporan nomor lp pb kab. x11 tentang pelaporan ijazah palsu dari calon bupati nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo yang laporkan oleh wilson, tanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan mantan komisioner kpu kabupaten lima puluh kota atas nama dedi haryanto dan syahrul tentang temuan hasil verifikasi faktual terhadap ijazah tingkat slip dan sta yang diajukan oleh kaharuddin (pihak terkait) sebagai calon legislatif kabupaten lima puluh kota periode (berkas asli ada kpu kabupaten lima puluh kota, bukti fotokopi (satu) bundel berkas hasil temuan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota yang terdiri dari: bukti fotokopi surat masyarakat peduli luak limo puluh yang ditandatangani oleh ahmad, sholeh dan bakul: bukti fotokopi berita acara nomor kpu lk ix tentang penelitian berkas calon anggota legislatif kabupaten lima puluh kota oleh tim pokja kpu kabupaten lima puluh kota tanggal september bukti fotokopi lembaran disposisi kantor sekretariat panitia pengawas pemilu kada bawaslu) kabupaten lima puluh kota, tertanggal januari bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilihan umur kabupaten lima puluh kota nomor panas kab lk ! perihal permohonan copy ijazah beberapa caleg kab. lima puluh kota,ima puluh kota: memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten lima puluh kotsurat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten lima puluh kota perihal daftar nama caleg yang dibutuhkan copy ibadahnya untuk ditindaklanjuti panas pemilu kab. lima puluh kota tanggal januari bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota nomor kpu lk i perihal ijazah asli caleg dprd kabupaten lima puluh kota tanggal januari bukti fotokopi tanda terima ijazah stub caleg dprd kabupaten lima puluh kota dari partai golkar tertanggal januari bukti fotokopi formulir model dari bawaslu kabupaten lima puluh kota tentang pemberitahuan status dugaan pelanggaran oleh tim kampanye dan atau relawan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut atas nama kaharuddin dt. andarl dan rizki kurniawan nagari yang diduga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya tas nama pelaku wisma lendrawati, nomor temuan tm pb kab xi status temuan pelanggaran pidana pemilihan dan lanjutkan setahap penyidikan. alasan: memenuhi unsur jo. undang undang nomor tahun bukti fotokopi (satu) bundel berkas tentang legalitas ijazah plan tahun payakumbuh atau setingkat si tp dari kantor wilayah kementerian agama provinsi sumatera barat, yaitu: bukti fotokopi surat kementerian agama kantor wilayah provinsi sumatera barat nomor b003 kw. a pp. tanggal januari perihal keterangan keaslian ijazah atas nama kaharuddin: bukti fotokopi surat pernyataan ali suar tertanggal januari yang merupakan juru tulis ijazah pada kanwil kementrian agama provinsi sumatera barat yang menyatakan bahwa ali suar tidak pernah menuliskan ijazah atas nama kaharuddin tersebut, bukti fotokopi contoh perbandingan tanda tangan rusdi pada fotokopi ktp, dan surat pernyataan yang dibuat rusdi pada tanggal januari bukti fotokopi ijazah pendidikan guru agama negeri tahun span tahun atas nama yusril dan azer helmi sebagai ijazah pembanding terhadap ijazah pendidikan guru agama negeri tahun plan tahun) dimana pada ijazah atas nama yusril dan azer helmi ada nomor daftar ijazah, sementara pada ijazah kaharuddin tidak ada nomor daftar ijjazahnya, bukti fotokopi (satu) bundel isi dan penetapan pengadilan negeri tanjung pati nomor pdt. pn. tjp tanggal desember tentang perubahan nama kaharuddin menjadi kaharuddin dt. bandara rajo, yaitu: bukti fotokopi penetapan pengadilan negeri tanjung pati nomor pdt. pn. tjp tanggal desember yang dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan pemohon yang bernama kaharuddin sesuai dengan surat keterangan pengganti ijazah stub nomor pdt sdn bg vi tanggal juni 2020dan ijazah pendidikan guru agama negeri nomor cp!!i1 tanggal februari ijazah paket yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kota payakumbuh nomor pc000334 tertanggal mei dan ijazah strata universitas muhammadiyah sumatera barat nomor s1 usb tanggal april dan kaharuddin dt. bandara rajo sesuai dengan kartu tanda penduduk ktp) nik dan kartu keluarga tanggal juni dan surat surat lainnya adalah orang yang sama yakni pemohon. memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada dinas pencatatan sipil kabupaten lima puluh kota paling lambat (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon. membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah (seratus enam ribu rupiah). bukti fotokopi (satu) bundel temuan dan kejanggalan paket dari dinas pendidikan kota bukittinggi, dengan rincian sebagain berikut: bukti fotokopi surat perihal mempertanyakan tentang ijazah paket atas nama kaharuddin kepada dinas pendidikan kota bukittinggi, tanggal desember bukti fotokopi buku nomor induk siswa atas nama kaharuddin, yang terlihat sudah hapus pakai tipe dan ditulis kembali atas nama kaharuddin dari bidang pendidikan luar sekolah dinas pendidikan kota bukittinggi, bukti fotokopi (satu) rangkap surat balasan kejelasan tentang ijazah atas nama kaharuddin dari madrasah tsanawiyah negeri msn kota payakumbuh atas adanya surat mempertanyakan ijazah nomor seri cpi!iii dari tim advokasi salam tanggal januariima puluh kotaukti namun permohonan yang pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, berupa ketidakcermatan dalam melakukan verifikasi keabsahan ijazah calon, dan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif dan atau tindak pidana pemilihan berupa pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu sebagai salah satu syarat pencalonan, yang merupakan kewenanganlima puluh kotaan antara (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan (lima ratus ribu) jiwa: bahwa mengingat penduduk kabupaten lima puluh kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun berdasarkan keputusan bupati lima puluh kota nomor tahun tentang data jumlah kepala keluarga dan jumlah penduduk kecamatan dan nagari kabupaten lima puluh kota semester tahun penduduk kabupaten lima puluh kota berjumlah (tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh duaima puluh kotatujuh ribu enam ratus empat puluh delapan) suara dari total suara sah sebanyak (seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembillima puluh kota tahun menurut ketentuan huruf undang undang nomor tahun beserta perubahannya adalah sebesar suara (vide bukti bahwa dikesampingkan undang undang tahun beserta perubahannya dalam permohonan pemohon atas alasan tidak lagi tersedia atau berjalannya mekanisme penyelesaian dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif haruslah dikesampingkan, karena faktanya dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif telah diteliti dan diperiksa oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota namun tidak memenuhi unsur dan juncto undang undang nomor tahun beserta perubahannya buktnamun sisi lain justru perkara yang pemohon ajukan hanyabahwa tuntutan (petit) angka halaman permohonan pemohon meminta mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut danda daerah kabupaten lima puluh kota, dengan lain perkataan tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang psu), namun dalam tuntutan (petit) angka halaman permohonan pemohon meminta mahkamah konstitusi agar memerintahkan memohon untuk melakukan psu seluruh tps kabupaten lima puluh kota tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut namun pemohon tidak menjelaskan kondisi obyektif yang menjadi alasan dilakukannya psu sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun beserta perubahannya junctopu nomor tahun ii. dalam pokok permohonan pendahuluan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kotalima puluh kota, dengan rincian pelaksanaan tahapan antara lain sebagai berikut: tahap pencalonan, meliputi: penetapan tahapan, program, dan jadwal pada tanggal oktoberdilaksanakan pada tanggal september bukti dengan hasil sebagai berikut: partai politik nama pasangan calon gabungan partai politik darma laskar dt. powo demokrat, pan salad, s.e., dan nas dem m.m. muhammad asyirwan yunus gerindra, pkb, rahmad hanura kaharuddin dt. rizki kurniawan golkar, ppp bandara rajo dan pks pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal september bukti dengan hasil sebagai berikut: nama pasangan calon nomor. muhammad rahmad dan asyirwan (satu) yunus darma salad, s.e., m.m. dan (dua) laskar dt. powo kaharuddin dt. bandara rajo dan (tiga) rizki kurniawan erizal ridwan dan nurkhalis (empat) tahap pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara serentak (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) tempat pemungutan suara tps) yang tersebar (tiga belas) kecamatan kabupaten lima puluh kotalima puluh kota yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan desember bukti tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten lima puluh kota yang dilaksanakan pada tanggal desember pukul wib sampai tanggal desember pukul wib (vide bukti dengan hasil sebagai berikut pe) semacam (haasan tas yunus bnp elu misa laskar dt. powo aan dan sns00ara (formal ridwandan nurkhalis suara bahwa selama pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun mulai dari tahapan persiapan yang meliputi: perencanaan program dan anggaran:,, iv) penetapan pasangan calon: pelaksanaan kampanye: vi)ibupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota tahun bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan guo,lima puluh kota tahun berdasarkan suratkhususnya pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, dan sengketa pemilihan, yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh badan pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten lima puluh kota dan atau diteruskan oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota kepada instansi yang berwenang untuk itu (vide bukti adapun ada, pelanggaran pemilihan yang terjadi tidak berimplikasi langsung(vide bukti dan bukti tanggapan terhadap pokok permohonan bahwa dalil permohonan pemohon angka sampai angka halaman dan yang menyatakan perbedaan suara antara pemohon deng, terjadi karen adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena: pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga telah dilakukan oleh memohon dan ketentuan dalam peraturan perundang undangan apa yang telah dilanggar oleh memohon, mengingat baik undang undang tahun beserta perubahannya maupun peraturan bawaslu tahun hanya mengenal pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sekalipun saksi pemohon tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, namun pelaksanaan seluruh tahapan pemilihanyang dibuktikan dengan diterimanya hasil penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara tps) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sebagai berikut: seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara seluruh tps dengan menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps yang tersebar kecamatan kabupaten lima puluh kota bukti seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan dan tidak ada yang menyatakan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan bukti vide bukti seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun yang hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, tidak ada yang menyatakan keberatan dengan mengisi form model d.kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk (vide bukti bahwa dalil permohonan pemohon angka huruf sampai halaman sampai yang menduga adanyaada saat hari pemungutan suara oleh pasangan calon nomor urut safarudin dt. bandara dan rizki kurniawan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan: gerakan sukseskan untuk kemenangan kaharuddin rizki dari perantau lima puluh kota tanah abang sebagaimana diuraikan dalam huruf dan sama sekali tidak menunjukan adanya kesalahan dan atauemungutan suara. dugaan pembagian jilbab merk utama secara masif kepada ibu ibu kecamatan sulit, gugak, kapur ix, mungkar dan bukit barisan dan pembagian uang jorong padang jepang kenagarian vii koto talaga kecamatan gugak sebagaimana didalilkan pada huruf dan selain tidak memenuhi kualifikasi dan undang undang tahun beserta perubahannya karena tidak menunjukkan keterlibatan calon dan atau tim kampanye bukti juga telah dinyatakan tidak memenuhi unsur dan undang undang tahun beserta perubahannya oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota (vide bukti cc. pengarahan oleh tim sukses paslon nomor urut pada tps jorong kurangi nagari gugak xiii koto kecamatan gugak sebagaimana didalilkan pada huruf disamping belum dapat diindikasikan sebagai tindakan pelanggaran dan tidak mungkin terjadi karena kecamatan gugak hanya ada (lima) nagari yaitu nagari kubang, nagari simpang suwiran, nagari sungai talang, nagari vii talaga, dan nagari gugak viii koto, ade dan gina mulya bukanlah merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut (vide bukti adanya dugaan mengantarkan pemilih bilik suara oleh salah seorang anggota bawaslu tps sungai talang, kecamatan gugak semestinya dilaporkan oleh pemohon kepada instansi yang berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. bahwa dalil permohonan pemohon angka halaman sampai yang menyatakan memohon tidak cermat dalam memeriksa dan karena berdasarkan penelusuran tim pemohodalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan: dalam persyaratan pencalonan hanya disyaratkan seseorang memilik ijazah sta sederajat. ijazah yang wajib diserahkan oleh calon dalam pendaftaran sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomorsesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. kpt kpu vii tentang pedoman teknis pendaftaran, pencalonan dan perbaikan dokumen dan keputusan komisi pemilihan umum lima puluh kota nomor hk. kpt kpu kab ll tentang pedoman teknis pencalonan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun bukti calon bupati nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo memiliki ijazah sma sederajat yang dikeluarkan oleh instansi pendidikan paket dinas pendidikan bukittinggi nomor pc000334 tanggal mei terhadap keabsahan ijazah sma sederajat kaharuddin dt. bandara rajo sebagai persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun memohon telah melakukan klarifikasi tempat yang bersangkutan belajar paket kelurahan manggis ganting pada hari jum'at tanggal september dengan hasil:agustus oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota bukittinggi: setelah disandingkan dengan foto copy kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh catatan sipil kabupaten lima puluh kota, terdapat kesamaan data tempat lahir gunung, tanggal lahir agustus nama ijazah: kaharuddin, sedangkan nama ktp kaharuddin dt. bandara rajo, adanya perbedaan nama atau penambahan gelar adat pada ktp tersebut tidak dapat kami jelaskan, karena hal tersebut menjadi kewenangan catatan sipil aparatur pamong setempat serta kaum famili kaum adat yang bersangkutan yang telah dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan disamping itu memohon juga telah memeriksa keabsahan berkas pencalonan bupati dan wakil bupati nomor urut bukti vide bukti dugaan penggunaan ijazah palsu tingkat slip sederajat yang dilakukan oleh calon bupati nomor urut safarudin dt. bandara rajo ini tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena: dugaan penggunaan ijazah palsu telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu kabupaten lima puluh kota dan bawaslu kabupaten lima puluh kota telah mengeluarkan rekomendasi atas laporan tersebut dengan menyatakan tidak terbukti (vide bukti terhadap keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota nomor hk.yang diterbitkan memohon (vide bukti pemohon maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada memohon, bawaslu kabupaten lima puluh kota, maupun aparatur penegak hukum lainnya termasuk pengadilan khususnya pengadilan tinggi tata usaha negara,lah menimbulkan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun yang benar adalah sebagai berikut: urut suara muhammad rahmad dan asyirwan darma salad, s.e., m.m. dan khamaouras ata kaharuddin dt. bandara rajo dan saitama sada pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun bukti fotokopi surat dinas terkait dengan jumlah penduduk kabupaten lima puluh kota, terdiri dari: surat dinas kpukependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lima puluh kota nomor dps lk perihal penyampaian data alat bukti sengketa php lima puluh kota tanggal januari kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota keputusan bupati lima puluh kota nomor tahun tentang data jumlah keluarga dan jumlah penduduk kecamatan dan nagari kabupaten lima puluh kota semester tahun bukti fotokopi kumpulan formulir model terdiri dari:november tentang pemberitahuan status dugaan pelanggaran formulir model, bukti fotokopi kumpulan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota terkait dengan tahap, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun terdiri dari: keputusan kpu kabupaten lima puluh kota nomor hk. pts kpu kab keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota nomor hk. kpt kpu xii bukti fotokopi pengumuman kpu kabupaten lima puluh kota nomor pl. pu kpu kab viii tentang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota tahun bukti fotokopi keputusan kpufotokopi keputusan kpu kabupaten lima puluh kota nomor hkukti fotokopi kumpulan formulir model d.hasil kwk kecamatan kabupaten lima puluh kota, terdiri dari: model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan harap model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan luak model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan payakumbuh model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan gunung oleh model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan situlah limo nagari model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan sulit model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan mungkar model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan aka bilur model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan gugak model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan bukik barisan model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan pangkalan koto baru model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan laren sago halaman model d.hasil kecamatan kwk, kecamatan kapur ix: bukti fotokopi surat pernyataan panitia pemilihan kecamatan payakumbuh, harap, laren sago halaman, sulit, gugak, kapur ix, mungkar dan bukik barisan, tanggal januari bukti fotokopi kumpulan formulir model d.kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan kabupaten lima puluh kota, terdiri dari: model d.kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan harap model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan luak model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan payakumbuh model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan gunung oleh model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan situlah limo nagari model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan sulit model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan mungkar model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan aka bilur model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan gugak model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan bukik barisan model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan pangkalan koto baru model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan laren sago halaman kabupaten lima puluh kota tahun tanggal desember dan memohon menetapkan pemohon sebagai pasangan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun dengan nomor urut berdasarkan keputusan memohonanggal september bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh kantor dinas catatan sipil dan penduduk kabupaten lima puluh kota tahun penduduk kabupaten lima puluh kota adalah jiwa, bahwa sesuai ketentuan undang undangangan calon nomor urut atau peraih suara terbanyak, karena perolehan suara pasangan cajuncto undang undang nomor tahupada. adapun angka perolehan suara pemohon sendiri berjumlah suara, sedangkan peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh memohon berjumlah suara, model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan kapur ix: bukti fotokopi model bc2 kwk nama petugas kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun atas nama pasangan calon kaharuddin dt. bandara dan risk kurniawan nomor urut (tiga), bukti fotokopi kumpulan keputusan komisi pemilihan umum terkait dengan pedoman teknisterdiri dari:keputusan kpu kabupaten limapuluh kota nomor hk. kpt kpu kab tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun bukti fotokopi bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun terdiri dari: model bb. kwk surat pernyataan bakal calon bupati lima puluh kota atas nama kaharuddin dt. bandara rajo, berita acara nomor pl. ba kpu kab ix tentang berita acara klarifikasi dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun atas nama kaharuddin dt. bandara dan rizki kurniawanima puluh kota tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan sebagai berikut.penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa berdasarkan ketentuan huruf angka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyatakanseharusnya pemohon menerangkan secara jelas berapa perolehan suara pemohon, sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak. kemudian apakah ada penggelembungan pengurangan suara serta kapan, dimana dan dengan cara apa penggelembungan pengurangan suara tersebut dilakukan?, bahwa pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya "pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif" sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon angka halaman dan "pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon angka halaman adapun dalil dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi pemohon semata yang tidak memiliki bukti dan dasar secara hukum serta apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara peserta pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati lima puluh kota tahun khususnya terhadap perolehan suara pemohon, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tuduhan adanya pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut telah ada mekanisme dan penyelesaiannya tersendiri. hal ini sebagaimana telah diatur pada huruf angkatugas dan wewenang panas kabupaten kota adalah.eruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang. selanjutnya juga diatur dalamsebagai berikut.. bawaslu, bawaslu provinsi atau bawaslu kabupaten kota menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihanmahkamah konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan pemohon, sehingga berawaldengan alasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan rekapitulasi data konsolidasi bersih dkb) per kecamatan kabupaten lima puluh kota semester tahun yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lima puluh kota menyatakan jumlah penduduk kabupaten lima puluh kota adalah sebanyak (tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua) jiwa, (vide bukti pttegajiwantukan oleh kpu kabupaten kota : bahwa apabila kita mencermati data penduduk kabupaten lima puluh kota sebagaimana angka atas yaitu sebanyak (tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua) jiwalima puluh kota tahun adalah sebesar sebagaimana yang dinyatakan pada huruf undang undang nomor tahun sebagaimana poin atas (vide bukti pt wk halaman s d jumlah suara sah yaitu sebanyak (seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan) suara. adapun masing masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut: tabel urut pasangan calon dan laskar dt. powo pemohon) rajo dan rizki kurniawan pihak terkaitguo hanya memperoleh suara sebanyak (empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara atau (dua puluh enam koma tujuh puluh satu persen) pada penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh memohon, sedangkan pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (tiga) memperoleh suara sebanyak (lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) suara atau (tiga puluh satu koma empat puluh tiga persen). berdasarkan penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh memohon terdapat perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait yaitu sebesar atau (empat koma tujuh puluh dua persen):pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota tahun guo tentu haruslah mempedomani serta berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana atas,: bahwa dalam permohonan pemohon halaman (satu) yang menjadi objek sengketa permohonan pemohon khususnya pada perihal" adalah permohonan pembatalankemudian pemohon pada halaman (dua) paragraf terakhir menyatakan pada pokoknya mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun terhadapselanjutnya pemohon pada petit angka halaman dan petit angka halaman yang pada pokoknya menyatakanberdasarkan penjelasan serta uraian sebagaimana poin angka dan atas terdapat pertentangan antara perihal permohonan pemohon" dengan uraian pada polita" termasuk dalam petit". dimana pada perihal permohonan hanya diterangkan tentang pembatalan keputusan memoholima puluh kota tahun sedangkan dalam pokok permohonan dan petit permohonan, pemohon menambahkan tentang pembatalpemohon dalam petitumnya angka halaman yang menyatakan "memerintahkan kapada memohon untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut (dua) atas nama darma salad, se.,mm dan laskar dt. powo sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lima puluh kota tahun pemohon sama sekali dalam polita permohonannya tidak menguraikan secara jelas dalil dalil serta alasan alasan yang bisa dijadikan dasar atau untuk memintakan putusan sebagaimana yang dinyatakan oleh pemohon tersebut: bahwa pemohon dalam petitumnya angka halaman yang pada intinya menyatakan "". dalam hal ini pemohon mendalilkan tanpa menguraikan sedikitpun dasar serta alasan dilakukannya pemungutan suara ulang tersebut. dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara polita dengan petit yang diajukan pemohon dalam permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas secara hukum, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, menurut pihak terkait permohonan pemohon terbukti tidak jelas dan saling bertentangan antara perihal permohonan, polita dan petit, sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi majelis hakim mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat dapat terima niet ontvankelijke verklaard). ii. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menolakdasarnya dalil dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonan ini lebih bersifat asumsi, tidak disertai bukti bukti yang jelas serta tidak dapat diukur secara pasti kebenarannya, bahwa pemohon pada pokok permohonannya angka halaman pada intinya menyatakan "selisih perolehan suara dikarenalitatif sangat signifikan mempengaruhi hilangnya perolehan suara untuk pemohon" adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum sama sekali: bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan konkrit pelanggaran administrasi seperti apa yang telah terjadi, dan siapa yang melakukan serta kapan pelanggaran administrasi tersebut terjadi. kemudian pemohon sama sekali juga tidak menguraikan seperti apa pelanggaran lainnya yang dimaksud oleh pemohon tersebut yang menyebabkan pemohon berkesimpulan telah terjadi terstruktur, sistematis dan hasilnya pelanggaran tersebut, bahwa terhadap dalil pemohon atas dugaan dugaan pembagian jilbab yang dilakukan oleh pihak terkait, relawan pihak terkait, dan atau tim kampanye pihak terkait sebagaimana diterangkan dalam pokok permohonan pemohon poin huruf s d huruf merupakan dalil dalil yang keliru serta tidak berdasar hukum sama sekali, dikarenakan: bahwa terhadap dalil pemohon huruf dan tersebut baik pihak terkait, relawan pihak terkait, dan atau tim kampanye pihak terkait sama sekali tidak pernah membuat yang namanya gerakan sukseskan jilbab. kemudian baik pihak terkait maupun relawan pihak terkait, dan atau tim kampanye pihak terkait sama sekali juga tidak pernah melakukan pembagian jilbab diluar masa kampanye atau diluar ketentuan hukum yang berlaku khusunya aturan tentang kampanye. kemudian terhadap dalil dalil pemohon tersebut tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran oleh lembaga pengawas pemilu, bahwa dalil pemohon sebagaimana huruf adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar dan hanyalah merupakan asumsi pemohon semata. hal demikian dikarenakan pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan bentuk pemberian uang sebagaimana yang didalilkan. pemohon juga tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa yang menerima serta kapan pembagian uang tersebut terjadi: bahwa terhadap dalil pemohon yang pihak terkait uraikan pada poin (dua) atas juga tidak ada laporan maupun temuan pelanggaran oleh lembaga pengawas pemilu. maka berdasarkan hal demikian menunjukkan dalil pemohon adalah dalil yang mengada ngada dan tidak berdasar sama sekali: bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana huruf terhadap temuan pelanggaran pidana pemilihan oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota sebagaimana temuan nomor: tm pb kab x1 pada saat sekarang ini masih pada tahapan proses penanganan dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap temuan pelanggaran tersebut, (vide bukti pt bahwa terhadap temuan pelanggaran sebagaimana yang pihak terkait uraikan pada poin (empat) diatas, sama sekali tidak ada hubungan dan kaitannya dengan pihak terkait. kemudian terhadap kegiatan yang menjadi temuan pelanggaran tersebut pihak terkait sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat, hal demikian dibuktikan selama proses penanganan pelanggaran yang dilakukan baik oleh bawaslu maupun oleh sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota pihak terkait tidak pernah dimintai klarifikasi maupun dimintai keterangan, bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf terkait dengan laporan bawaslu kabupaten lima puluh kota sebagaimana laporan nomor reg lp pb kab x11 bukanlah merupakan pelanggaran pidana pemilihan. hal demikian berdasarkan formulir model terkait tentang pemberitahuan status dugaan pelanggaran, tanggal desember kemudian terhadap laporan tersebut juga tidak ada kaitan dan hubungannya dengan pihak terkait, (vide bukti pt bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf dan yang menyatakan pada pokoknya terjadi pembagian jilbab beberapa kecamatan yang dilakukan oleh tim kampanye relawan pihak terkait pada saat masa tenang adalah merupakan dalil yang mengada ada serta tidak berdasar sama sekali. kemudian terhadap nama nama yang disampaikan oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan tim bahwa perolehan suara pasangan peraih suara terbanyak sebagaimana ditetapkan memohon terhadap pasangan suara terbanyak diperoleh pasangan calon nomor uruttsm) sebagaimana dimaksud dan juncto undang undangsuara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak, seharusnya pemohonlah yang akan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh memohobadan pengawas pemilihan kabupaten lima puluh kota bawaslu). hanya saja, laporan dimaksud tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota. kalaupun terdapat tindak lanjut, bawaslutahun padahal, pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut jelas jelas terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, bahwa apabila bawaslu kabupaten lima puluh kota meneruskan laporan politik uang yang pemohon sampaikan kepada bawaslu provinsi sumatera barat dan bawaslu provinsi sumatera barat tsm), maka terhadap pasangan calon nomor urut harus dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana diatur dalam tahun bahwa ternyata sesuai peraturan bawaslumenangan relawan pihak terkait yang terdaftar kpu lima puluh kota, (vide bukti pt s d (vide bukti pt12) bahwa terhadap tindakan pihak pihak sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada poin dan tersebut pihak terkait tidak penah ada laporan baik oleh pemohon maupun oleh pihak lain kepada lembaga instansi yang berwenang khususnya bawaslu lima puluh kota, bahwa terhadap dalil pemohon huruf yang menyatakan pada pokoknya terjadi pengarahan pemilih tps jorong kurangi nagari gugak xiii koto kecamatan gugak yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait, adalah merupakan dalil yang tidak cermat, mengada ada serta tidak berdasar sama sekali. kecamatan gugak kabupaten lima puluh kota tidak ada nama nagari gugak xiii koto, yang ada adalah nagari gugak viii koto, bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas seperti apa pengarahan pemilih yang dimaksudkan oleh pemohon tersebut, dan pemohon juga tidak menjelaskan dan menerangkan apakah pengarahan pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan suatu pelanggaran atau tidak, kemudian apakah merugikan dan atau mengurangi jumlah perolehan suara pemohon dan atau menambah perolehan suara pihak terkait: bahwa selama proses pemilihan berlangsung tps jorong kurangi nagari gugak viii koto kecamatan gugak faktanya tidak pernah ada laporan atau keberatan khususnya keberatan dari saksi pemohon kepada penyelenggara pemilihan kpu dan bawaslu) serta tidak ada catatan ataupun kejadian khusus oleh pengawas tps tersebut, bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan atas secara jelas dan nyata terbukti apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut adalah dalil yang keliru, mengada ngada serta tidak berdasar sama sekali, bahwa terhadap dalil pemohon huruf yang menyatakan pada pokoknya terjadi pembagian jilbab nagari kebun kecamatan harap yang dilakukan oleh timses dan atau relawan pihak terkait pada saat masa tenang adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada. kemudian kecamatan harap kabupaten lima puluh kota tidak ada nama nagari yang bernama nagari kebun: bahwa pernyataan pemohon yang tidak berdasar serta salah dan keliru dalam menyebut nama nagari tersebut menunjukkan bahwasanya pemohon terkesan memaksakan diri untuk mencari cari kesalahan pihak terkait, bahwa berdasarkan uraian uraian serta keterangan penjelasan pihak terkait sebagaimana atas terhadap dalil pemohon pada huruf yang menyatakan pihak terkait harus dinyatakan diskualifikasi sebagai pemenang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten lima puluh kota tahun karena telah melanggar ketentuan dan undang undang nomor tahun adalah tidak berdasar sama sekali karena tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas, sehingga beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak seluruh permohonan pemohon, bahwa dalil pemohon pada pokok permohonannya angka poin dan adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar, dan bersifat asumsi, dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut: bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh pihak terkait untuk memenuhi persyaratan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun adalah dokumen yang benar serta bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya secara hukum: bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keputusan hukum yang menyatakan bahwasanya terhadap dokumen dokumen termasuk ijazah yang diajukan oleh pihak terkait sebagai salah satu persyaratan calon adalah dokumen palsu atau tidak benar secara hukum, bahwa terhadap adanya dugaan ketidaksadaran serta adanya dugaan ijazah palsu atau menggunakan surat palsu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada huruf dan tersebut telah dilakukan upaya hukum oleh pihak tim pemenangan pemohon yaitu dengan melapor bawaslu kabupaten lima puluh kota sebagaimana laporan nomor reg lp pb kab x11 kemudian terhadap laporan tersebut bawaslu kabupaten lima puluh kota telah menerbitkan status laporan sebagaimana pemberitahuan status dugaan pelanggaran formulir model tertanggal desember yang pada intinya menyatakan terhadap laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan (vide bukti pt bahwa terhadap dugaan ketidaksadaran serta dugaan ijazah palsu sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon juga telah dibantah oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota bukittinggi sebagaimana surat nomor dikbud. p.paud pnf tertanggal januari yang pada intinya menyatakan "ijazah pc000334 atas nama kaharuddin (pihak terkait) adalah dokumen resmi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian jelas dalil tersebut hanyalah asumsi pemohon, karenanya dalil tersebut patut untuk tolak (vide bukti pt bahwa surat tersebut atas diterbitkan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota bukittinggi guna menjawab surat yang diajukan oleh salah seorang anggota tim advokasi pemohon atas nama nurul hindi, ag, yang mana dalam perkara guo juga menjadi salah seorang kuasa hukum pemohon: bahwa selain itu, pemohon yang mendalilkan tentang adanya penetapan pengadilan sebagaimana poin huruf halaman perlu pihak terkait tegaskan subtansi penetapan pengadilan yang dirujuk oleh pemohon tersebut pada intinya hanya penegasan terhadap nama kaharuddin yang tertera ijazah adalah orang yang sama dengan kaharuddin dt. bandara rajo yang tertera pada rtp elektronik: (vide bukti pt bahwa berdasarkan uraian uraian serta penjelasan sebagaimana poin sampai dengan poin atas membuktikan bahwasanya terhadap dokumen yang diajukan oleh pihak terkait untuk persyaratan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun adalah dokumen yang memiliki legalitas serta tidak bermasalah secara hukum. maka dengan demikian terhadap dalil dalil pemohon sebagaimana angka huruf dan tersebut terbukti secara jelas dan terang adalah dalil yang keliru serta tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga sangat beralasan dan berdasar yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak seluruh dalil dalilrekapitulasi data konsolidasi bersih dkb) per kecamatan, kabupaten lima puluh kota semester tahun yang ditandatangani dan ditempel oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lima puluh kota, provinsi sumatera barat. bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota nomor hk. ptsertanggal desnemu santi dan pelaku wisma lendrawati. nomor temuan yaitu nomor tm pb kab x1 dengan status temuan pelanggaran pidana pemilihan dan dilanjutkan setahap penyidikan , tertanggal novnomor laporan yaitu nomor recpernyataan a n dewi susmiati, tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan a n pop putranya, tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan a n sinar, tertanggal januari bukti pt fotokopi model bc3 kwk nama orang seorang relawan pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun bukti pt fotokopi model bc5 kwk nama pihak lain relawan pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun bukti pt fotokopi bc2 kwk nama petugas kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun bulan september bukti pt fotokopi formulir modelsdb nomor laporan yaitu nomor regdari pemerintahan kota bukittinggi dinas pendidikan dan kebudayaan dengan nomor dikbud. p.paud pnf i2021, perihal tanggapan, tertanggal januari bukti pt fotokopi penetapan pengadilan negeri tanjung pati perkara permohonan nomor reg pdt.p pn tjp aln pemohon kaharuddin, dt. bandara rajo, tertanggal september bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk ktp) bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati atas nama kaharuddin dt. bandara rajo dan rizki kurniawan menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan bawaslu kabupaten lima puluh kotapada pokok permohonan poin nomor dan poin nomor huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif serta membagi bagikan jilbab terjadi pada masa tenang hingga pada saat hari pemungutan suara yang dilakukan olehmemberikan keterangan sebagai berikut: bahwa bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan pengawasan pada hari akhir kampanye dan masa tenang beserta seluruh jajaran pengawas pemilihan wilayah kabupaten lima puluh kota yakni tanggal dan desember namun selama pengawasan pada hari akhir kampanye dan masa tenang bawaslu kabupaten lima puluh kota tidak ada menemukan kegiatan pembagian jilbab, uang ataupun materialnya oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota dan atau tim kampanye nomor urut kepada pemilih dan atau masyarakat bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bahwa pada hari selasa, desember tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut telah menyampaikan laporan bawaslu kabupaten lima puluh kota terkait adanya kegiatan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan tanda terima laporan nomor: pl pb kab x11 dalam laporan disertakan dengan bukti berupa foto status facebook dalam permohonan pemohon guo bukti pk dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh pelapor, bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan kedalam formulir model kajian awal laporan dugaan pelanggaran), berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten lima puluh kota, laporan yang disampaikan pelapor terkait dugaan pelanggarannya dijelaskan dugaan pelanggaran administrasi tsm yang memiliki tata cara prosedur dan mekanisme tersendiri dalam penanganan pelanggaran administrasi tsm, dan laporan yang disampaikan pelapor belum memenuhi syarat formil dan syarat materil karena belum menyertakan identitas dan alamat terlahir secara jelas melainkan hanya identitas akun facebook saja serta belum adanya saksi saksi yang diajukan bukti pk setelah dilakukan kajian awal oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota, dalam rangka menjelaskan tatacara menyampaikan laporan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif, kemudian menyampaikan kelengkapan laporan melalui surat nomor bawaslu. sb pm. x11 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tertanggal desember kepada pelapor terkait tatacara menyampaikan laporan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara aturan disampaikan bawaslu provinsi menggunakan formulir model tsm.gbw dalam rentang waktu sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana dan peraturan bawaslu nomor tahun melalui surat tersebut bawaslu kabupaten lima puluh kota juga meminta untuk melengkapi laporan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan, namun tidak ada perbaikan laporan oleh pelapor sehingga laporan dugaan pelanggaran tidak dapat register bukti pk bahwa karena pelapor tidak melengkapi laporan selama tenggang waktu perbaikan laporan, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat register, kemudian bawaslu kabupaten lima puluh kota mengeluarkan status laporan dugaan pelanggaran yang umumkan papan pengumuman dan disampaikan kepada pelapormberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pada tanggal november bawaslu kabupaten lima puluh kota menerima penerusan laporan hasil pengawasan formulir model oleh bawaslu kecamatan sulit yang menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran pidana pemilihan pada saat kampanye. bahwa dalam uraian laporan hasil pengawasan tersebut diterangkan kronologis kejadian dan uraian peristiwa dugaan pelanggaran terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tim pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut yang dimulai dengan kegiatan senam dan gerak jalan santai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kampanye pertemuan terbatas kantor dpc partai golkar kecamatan sulit pada tanggal november kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh tim pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut atas nama hifa wilsoni dan anggota dprd kabupaten lima puluh kota dari partai golkar atas nama putra satria veri. kemudian diakhir kegiatan dilakukan pembagian pot bunga yang dibagikan oleh atas nama lisan lendrawati bukti pk bahwa pada tanggal november bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang berisi temuan dugaan pelanggaranhasil pengawasan yang diteruskan oleh bawaslu kecamatan sulit terdapat adanya dugaan pelanggaran terhadap dan laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh bawaslu kecamatan sulit telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk register menjadi temuan dugaan pelanggaran dan register dengan nomor tm pb kab x1 bukti pk bahwa pada tanggal november bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan pembahasan pertama berstemuan dugaan pelanggaran yang register oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota dengan nomor register tm pb kab x1 sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk ditingkatkan setahap penyelidikan oleh kepolisian resor lima puluh kota dan kajian oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota serta didampingi oleh kejaksaan negeri payakumbuh yang tergabung dalam sentra gakkumdu bawaslu kabupaten lima puluh kota bukti pk bahwa dalam melakukan proses kajian bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan proses klarifikasi terhadap pelaku atas nama wisma lendrawati dan saksi saksi atas nama yeni roda, dalami, mukhlis dan putra satria veri serta meminta keterangan ahli hukum tata negara atas nama dr. khairul fahmi, s.h., dan ahli hukum pidana atas nama dr. yoserwan, llm yang didukung dengan bukti bukti dan aturan hukum yang mengatur, maka dalam kajian dugaan pelanggaran badan pengawas pemilihan umum kabupaten lima puluh kota menyimpulkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sulit kegiatan merupakan kegiatan kampanye dengan metode kampanye tatap muka, dengan adanya baliho dan umbul umbul pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut serta memuat ajakan kepada peserta kampanye untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut dan meminta peserta untuk mengajak masyarakat lainnya untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut pada pemilihan tahun dengan demikian kegiatan tersebut sudah memenuhi unsur unsur dalam kampanye sebagaimana dimaksud angka undang undang nomor tahun dan angka peraturan komisi pemilihan umum nomor pelanggaran politik uang sebagai pelanggaran yang bersifat tsm tidak lagi dapat diperiksa oleh bawaslu kabupatenangan calon nomor urut tidak lagi dapat diperiksa dan diadili oleh bawaslu kabupaten lima puluh kotabupati dan wakil bupati lima puluh kota: ii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwatahun dengan metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog serta pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan, pot bunga tersebut dibeli oleh saudara pelaku atas nama wisma lendrawati sebanyak (empat puluh lima) buah pot bunga berwarna putih untuk dibagikan kepada ibu ibu (peserta kampanye), sementara pelaku sendiri mengetahui kegiatan tersebut adalah kegiatan kampanye, dengan demikian unsur kesengajaan saudara wisma lendrawati membeli dan membagikan barang berupa pot bunga dalam kegiatan kampanye tersebut sudah terpenuhi. bahwa terhadap tindakan saudara pelaku atas nama wisma lendrawati yang membagikan pot bunga yang bukan merupakan bahan kampanye sesuai yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun serta pot bunga berwarna putih polos yang tidak memiliki identitas yang menunjukkan bahwa pot bunga tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye, dengan demikian perbuatan pelaku yang membagikan pot bunga berwarna putih polos dalam kegiatan kampanyediduga memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud huruf undang undang nomor tahun bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran nomor tm pb kab x1 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan telah memenuhi keseluruhan unsur jo. huruf undang undang nomor tahun bukti pk bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten lima puluh kota serta hasil penyelidikan kepolisian resor kota yang disampaikan melalui rapat pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota terhadap temuan nomor tm pb kab x1 memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dan jo. undang undang tahun maka dalam rapat pembahasan kedua tersebut, sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota menyepakati untuk diteruskan setahap penyidikan oleh pihak kepolisian kota bukti pk kemudian pada tanggal desember bawaslu kabupaten lima puluh kota meneruskan temuan dugaan pelanggaran tersebut penyidik kepolisian resor kota serta mengeluarkan status laporan dugaan pelanggaran bukti pk setelah diteruskan penyidik kepolisian resor kota, selanjutnya dilakukan penyidikan oleh kepolisian resor kota dengan hasil penyidikan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta fakta dari keterangan saksi korban, saksi saksi lainnya dan tersangka, wisma lendrawati pgl alen, dalami pgl mimi dan yeni roda pgl roda patut diduga keras telah melakukan tindak pidandan atauatau calon dan ataubagaimana yangyang terjadi pada hari minggu tanggal november sekira pukul wib bertempat jorong sulit pasar, nagari sulit, kecamatan sulit, kabupaten lima puluh kota. oleh karena itu penyidik berpendapat bahwa perbuatan wisma lendrawati pgl alen, dalami pgl mimi dan yeni roda pgl roda sudah memenuhi unsur unsur sebagaimanaukti pk kemudian pada tanggal desember dilakukan rapat pembahasan ketiga sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota, dalam rapat pembahasan ketiga tersebut, sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota menyepakati untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran tm pb kab x1 pada proses penuntutan kejaksaan negeri payakumbuh bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon poin huruf yang pada pokoknya mendalilkantentang adanya tim dan atau relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kotawaslu kabupaten lima puluh kota memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten lima puluh kota menerima laporan dari tim pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut atas nama pria gusti yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan atas ti'adakan atas nama rizki ramadhan yang diduga melakukan kampanye diluar jadwal dengan membagikan (dua) helai jilbab yang dalam lipatan jilbab tersebut terdapat bahan kampanye berupa (empat) stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo dan rizki kurniawan kepada masyarakat atas nama didapati dan yunita jorong roger, kenagarian bukik sikunya kecamatan laren sago halaman. tindakan tersebut diduga melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan kepala daerah serta adanya tindakan memberikan materi lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan kepala daerah bukti pk bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan kajian awal paling lama (dua) hari terhitung sejak laporan disampaikan yakni pada tanggal s.d desember dan kajian awal tersebut dituangkan dalam formulir model sebagaimana yang, dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil walikota. kemudian pada tanggal desember ketua dan anggota bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti hasil kajian awalyang disampaikan pelapor merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk register sebagai laporan dengan nomor reg lp pb kab x11 tertanggal desember bukti pk pada tanggal desember bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan pembahasan pertama laporan dengan nomor reg lp pb kab x11 bersama sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota. hasil pembahasan tersebut disepakati untuk dilanjutkan proses kajian oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota dan proses penyelidikan oleh kepolisian resor kota dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlahir dan saksi saksi serta membuat kajian dugaan pelanggaran pada tanggal s.d desember bukti pk bahwa bawaslu melakukan proses penanganan pelanggaran dengan cara meminta keterangan kepada pelapor atas nama pria gusti, terlahir atas nama rizky ramadhan, dan saksi saksi atas nama didapati, kasta eva, yunita, deret romansa, mansion serta keterangan ahli hukum pidana atas nama dr. yoserwan, s.h.,mh.,llm, kemudian dalam kajian bawaslu kabupaten lima puluh kota menyimpulkan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan nomor reg lp pb kab x11 tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dibanggakan dengan alasan: bahwa terkait dugaan pelanggaran tindakan memberikan materi lainnya tidak memenuhi keseluruhan unsur undang undang nomor tahun karena tidak adanya keterangan yang sama terkait adanya kegiatan pembagian jilbab tersebut oleh terlahir, serta pembagian jilbab tersebut dilakukan secara bersamaan dalam satu paket, sehingga berdasarkan keterangan ahli hukum pidana pemilihan menyatakan bahwa jilbab yang dibagikan tersebut merupakan bagian dari bahan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum tahun dalam bentuk pakaian dan atau penutup kepala. kemudian jilbab tersebut dibagikan secara bersamaan dalam satu paket sehingga tidak memenuhi unsur materi lainnya sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun bahwa terkait dugaan pelanggaran melakukan kampanye luar jadwal juga tidak memenuhi unsur undang undang tahun karena sesuai dengan yang merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang ditetapkan oleh kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota, sehingga larangan tersebut mengharuskan adanya jadwal waktu yang ditetapkan oleh kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota untuk masing masing calon: bahwa berdasarkan keterangan ketua komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota dalam proses klarifikasi menerangkan bahwa kampanye yang ditetapkan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota untuk masing masing calon adalah kampanye dengan metode kampanye rapat umum dan debat publik, namun untuk pemilihan saat ini kampanye rapat umum dilarang karena adanya covid sehingga untuk kabupaten lima puluh kota kampanye yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota hanya kampanye melalui debat publik yang telah dilaksanakan pada tanggal november dan november sementara pada peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dijelaskan bahwa jadwal kampanye yang ditetapkan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota hanya kampanye dengan metode rapat umum, sedangkan jadwal kampanye rapat umum tersebut hanya berlaku sesuai dengan tingkat daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota. sehingga dengan demikian unsur kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan untuk dugaan pelanggaran kampanye pada masa tenang bukti pk kemudian pada tanggal desember dalam rapat pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota disimpulkan bahwa laporan nomor reg lp pb kab xii tidak memenuhi keseluruhan unsur dan dan undang undang nomor tahun bukti pkdesember bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon poin huruf yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanyajorong kurangi nagari gugak viii koto kecamatan gugak pada saat proses pemungutan suara, pengawas tps menerima telpon dari seseorang atas nama nano. nano menyampaikan bahwa luar tps ada tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut yang duduk diruang tunggu pendaftaran. kemudian pengawas tps langsung meninjau meja pendaftaran tersebut. setelah pengawas tps mengamati, orang yang bersangkutan langsung pergi meninggalkan lokasi tps. setelah itu pengawas tps kembali mengawasi jalannya pemungutan suara. sekitar (lima belas) menit pengawas tps melihat tim sukses tersebut kembali lokasi tps dan sedang membantu salah seorang pemilih memakai sarung tangan tetapi pengawas tps tidak melihat tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut mengarahkan pemilih yang dibantu, kemudian pengawas tps langsung berkoordinasi dengan lintas tps karena tugas tersebut merupakan wewenang dari lintas tps dan kpps. setelah itu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut tersebut meninggalkan lokasi tpsseorang anggota panas ,pada tps nagari sungai talang kecamatan gugak atas nama linda evan menyatakan bahwa pada proses pemungutan suara tps nagari sungai talang kecamatan gugak terdapat (satu) orang pemilih yang sudah lanjut usia atas nama mania susah untuk berjalan. bahwa ketika mengambil surat dari ketua kpps pemilih tersebut mengeluh dan menyatakan susah untuk berjalan menuju bilik suara, dikarenakan kondisi tps pada saat itu sedang ramai anggota kpps meminta kepada pengawas tps untuk membantu menuntun pemilih tersebut bilik suara. pada saat itu pengawas tps menanyakan kepada kpps apakah boleh pengawas tps menuntun pemilih tersebut bilik suara, saat itu ketua kpps beserta seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota menyatakan boleh dan pada saat itu tidak ada saksi yang keberatan. dalam peristiwa tersebut pengawas tps hanya sekedar mengantarkan dan atau menuntun pemilih tersebut sampai bilik suara dan berdiri samping bilik suara, kemudian membiarkan pemilih tersebut selama dalam bilik suara menggunakan hak pilihnya dan pengawas tps tidak ada mengarahkan pilihan apapun kepada pemilih lanjut usia tersebut bukti pk bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan memohon tidak cermat dalam memeriksa dan memterutama tentang asahan ijazah yang ajukan oleh calon bupati nomor urut atas nama kaharuddin dt. bandara rajo tersebutatas nama kaharuddin dt. bandara rajo bertentangan dengan ketentuan hurufawaslu kabupaten lima puluh kota memberlima puluh kota pada saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota, pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut mendaftar komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota pada tanggal september pada saat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota setelah dilakukan verifikasi oleh komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota kelengkapan persyaratan dokumen persyaratan untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota tersebut dinyatakan lengkap. dalam syarat calon berupa bb kwk yang disampaikan oleh kaharuddin bandara rajo terdapat riw pendidikannya yaitu barulah gunung tahun smp sederajat pga negeri dagang dagang tahun sma sederajat paket dan diploma iv strata fakultas hukum universitas muhammadiyah sumbar untuk pendaftaran yang dijadikan syarat ijazah stub yang dilegalisir oleh kaharuddin bandara rajo hanya legalised ijazah sma sederajat paket dan tidak ada menyerahkan ijazah smp sederajat sebagai syarat pencalonan bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lima puluh kota saat verifikasi administrasi memeriksa keabsahan dokumen persyaratan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota pada tanggal september berdasarkan hasil pengawasan terkait persyaratan pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut ditemukan perbedaan nama pada ijazah kaharuddin dt. bandara rajo dengan nama pada ijazah atas nama kaharuddin sementara ktp atas nama kaharuddin bandara rajo bukti pk bahwa pada tanggal september bawaslu kabupaten lima puluh kota telah melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual syarat bakal calon bupati lima puluh kota atas nama kaharuddin dt. bandara rajo yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota terhadap ijazah paket atas nama kaharuddin dinas pendidikan kota bukittinggi didapatkan hasil yang tertuang dalam berita acara komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota nomor pl. ba kpu kab tentang berita acara klarifikasi dokumen syarat calon pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun yang menerangkan bahwa ijazah nomor: pc000334 atas nama saffaruddinoleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota bukittinggi. setelah disandingkan dengan foto copy: gunung, tanggal lahir, agustus bukti pk bahwa terhadap permohonan pemohon guo, bawaslu kabupaten lima puluh kota menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim pemenanganpada tanggal desember bukti pk setelah menerima laporan dugaan pelanggaran bawaslu kabupaten lima puluh kota melakukan kajian awal, dengan hasil kajian awal bahwa laporan yang disampaikan pelapor terdapat adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana dimaksud undang undang tahun dan sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk register dengan nomor reg lp pb kab x11 tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan atas perbuatan yang dengan sengaja mengunakan surat palsu (ijazahdesember pukul wib, bahwa permohonan ini diajukan pada hari senin, tanggal desember hingga dengan demikian permohonan ini memenuhi tenggang waktu yang ditentukan tahun juncto pmk tahun iv. pokok permohonan pemohon bahwa berdasarkan huruf angka pmk tahun dan pmkokok permohonan pemohon ini adalah keberatan terhadap keputusan kputingkat kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lima puluh kota tahun dengan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut: palsu) untuk kebutuhan persyaratan sebagai calon bupati lima puluh kota pada pemilihan tahun bukti pk pada tanggal desember dilakukan rapat pembahasan pertlaporan nomor reg lp pb kab x11 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk ditingkatkan pada proses kajian oleh bawaslu kabupaten lima puluh kota dan penyelidikan oleh kepolisian resor kota secara bersama sama dalam sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota bukti pk dalam melakukan proses penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten lima puluh kota beserta sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota melakukan proses kajian dan penyelidikan dengan meminta keterangan pelapor, terlahir dan saksi saksi (dalam proses klarifikasi terhadap pelapor atas nama wilson, saksi saksi atas nama dedy haryanto, drs. akhyar sulaiman, mba, holmi, firmansyah, mansion, edison sumur dan afrizal dan terlahir atas nama kaharuddin dt. bandara rajo. bahwa berdasarkan keterangan pelapor, terlahir dan saksi saksi tersebut ditemukan fakta fakta sebagai berikut: bahwa saat mendaftar sebagai calon bupati lima puluh kota komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota saudara kaharuddin bandara rajo menggunakan ijazah paket yang dikeluarkan oleh institusi paket dinas pendidikan kota bukittinggi nomor pc000334) tertanggal mei bahwa pada saat pencalonan, komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota telah melakukan klarifikasi terhadap ijazah paket c setara sta yang diajukan oleh kaharuddin bandara rajo sebagai syarat calon bupati hasil verifikaskopi ijazah yang telah dilegalisir tanggal oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kota bukittinggi. adapun ijazah paket milik kaharuddin dikeluarkan pada tanggal mei dan setelah disandingkan dengan fotokopi gunung, tanggal lahir: agustus bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama edison sumur yang sama sama belajar dan sama sama mengikuti ujian paket dengan saffaruddin bandara rajo menerangkan bahwa ijazah paket atas nama saffaruddin bandara rajo adalah asli dan tidak dipalsukan: bahwa berdasarkan keterangan dari dinas pendidikan dan kebudayaan kota bukittinggkabupaten lima puluh kota menyatakan berdasarkan huruf undang undang nomor tahun yang menjadi syarat. sehingga komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota dalam pemilihan tahun menetapkan untuk syarat minimal setiap calon menyerahkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir minimal sta atau sederajat yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan tidak ada meminta ijazah lainnya kecuali paslon tersebut mencantumkan gelar akademik maka bakal calon wajib menyerahkan fotokopi ijazah sesuai dengan gelar yang dicantumkan dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. dengan demikian terkait dugaan mengunakan ijazah paket palsu untuk syarat pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati lima puluh kota juga tidak dapat dibuktikan secara sah karena berdasarkan faktasehinggakabupaten lima puluh kota oleh kaharuddin dt. bandara rajo tidak memenuhi unsur undang undang nomor tahun sebagaimana dirubah terakhir dengan undang undang nomor tahun bukti pk kemudian pada tanggal desember dilakukan pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota, berdasarkan rapat pembahasan sentra gakkumdu kedua terkaitlima puluh kota oleh kaharuddin dt. bandara rajo tidak memenuhi unsur undang undang nomor tahun bukti pk ii.bukti pk keterangan tambahan atas pokok permohonannambahkan keterangan sebagai berikut: bahwa pada tanggal januari gakkumdu kabupaten lima puluh kota dari unsur kejaksaan telah mendaftarkan temuan tersebut pengadilan negeri tanjung pati dan sudah dilakukan proses persidangan dari tanggal januari sampai dengan januari dengan putusan sebagai berikut: bahwa putusan nomor pid. sus pn. tjp terhadap terdakwa atas nama dalami pgl mimi dan terdakwa atas nama yeni roda pgl rodanerima materi lainnya sebagaitig,para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama (delapank berukuran kecil dan berupa (satu) buah pot bunga merek erik pj putih terbuat dari bahan plastik berukuran kecil, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi bukti pk bahwa putusan nomor pid. sus pn. tjp terhadap terdakwa atas nama wisma lendrawati pgl alenmberi materi lainnya kepadalim.terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama (sepuluhc berukuran kecil dan berupa (satu) buah pot unga merek erik pj putih terbuat dari bahan plastik berukuran kecil dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa dalami pgl mimi dan teni roda pgl roda . bukti pk menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten lima puluh kottertanggal desember dan formulir model tanda bukti penyampaian laporan bawaslu kabupaten lima puluh kota nomor pl pb kab. x11formulir model surat pemberitahuan kelengkapan laporan atas laporan nomordan formulir model pemberitahuan status laporan atas laporan nomor: pl pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sulit tertanggal november bukti pk fotokopi formulir model temuan dugaan pelanggaran atas temuan nomor tm pb kab x1 tertanggal novkajian atas temuan nomor tm pb kab x1 tetangga november bukti pk13 fotokopi berita acara pembahasan kedua15 penerusan tindak pidana pemilihan dan formulir model a17 pemberitahuan status temuan nomor tm pb kab x1 serta surat tanda terima laporan nomor ttl k x11 skt lpk: bukti pk fotokopi laporan hasil penyidikan kepolisian resor kota tetangga november bukti pk fotokopi berita acara pembahasan ketiga sentra gakkumdu kabupaten lima puluh kota atas temuan nomor tm pb kab x1 tetanggapria gusti:tentang penyampaian status laporan dan formulir model pemberitahuan status atas laporan nomor reg lp pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan tps nagari kurangi kecamatan gugak tanggal desember atas nama epidemi: bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan tps nagari sungai talang kecamatan gugak tanggal desember atas nama linda evan: bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten lima puluh kota dan akp pengawasan dan model bb. kwk tanggal september atas nama gorila asia, isme aljannata, sumatra, fahri citra, maulana putri, andi marconi, syaiful ahli, okto rinaldi, jamalukiya, fahri citra, maulana putri, andi marconi, syaiful ahli dan syaiful ahli,wilson: dan form pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran nomor reg lp pb kab x11dalami pgl mimi dan yeni roda pgl roda,wisma lendrawati pgl almen pasangan calon perolehan suara pasangan calon dt. powo kurniawan bahwa perbedaan suara antara pemohon djawab sesuai dengan peraturan perundang undangan. berbagai pelanggaran pelanggaran tersebut berupa: penyelenggara tidak profesional dan mandiri bahwa selaipenyelenggara pemilihan kpu kabupaten lima puluh kota dan bawaslu kabupaten lima puluh kota tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilihan). hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut: keputusan memohon kpu kabupaten lima puluh kota)sebagaimanalima puluh kota ditetapkan dan diumumkan oleh memohon berdasarpada hari kamis, tanggal desember pukul wib (olitik uang, dan penggunaan ijazah palsu.35jyang diduga bersifat tsm ternyata telah dilaporkan tim pemenangan pemohon kepada bawaslu kabupaten lima puluh kota namun tidak register karena tidak dilengkapi dengan identitas dan alamat terlahir serta saksi saksi sampai pada batas yang ditentukan (vide bukti pk sampai dengan bukti pk 08j. adapun terhadap laporan praktik politik uang antaranya melalui pembagian jilbab yang dilakukan oleh pihak terkait, bawaslu kabupaten lima puluh kota sesungguhnya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menyatakan bukan merupakan pelanggaran pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam (vide bukti bukti pt bukti pk sampai dengan bukti pk selain itu, sebagaimana ditentukan dalam peraturan komisi pemilihan umum pkpu) jilbab dikategorikan sebagai salah satu bahan kampanye berjenis pakaian dan atau penutup kepala vide huruf dan hurufdemikian juga perihal pembagian pot sesungguhnya juga telah ditindaklanjuti bahkan telah diputus oleh pengadilan negeri tanjung pati nomor pid. sus tn. tjp dan nomor pid. sus tn. tjp (vide bukti pk dan bukti pk 35j: bahwa mengenai penggunaan ijazah paket c setara sta dalam persyaratan pencalonan pihak terkait karena terdapat perbedaan nama dan telah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten lima puluh kota, sesungguhnya persoalan tersebut telah selesai, dan nama yang tertera dalam ijazah adalah orang yang sama (vide bukti bukti pt dan bukti pk sampai dengan bukti pk 33j. terlebih lagi telah ada penetapan dari pengadilan negeri tanjung pati nomor pdt. pn. tjp mengenai kesamaan orang dalam ijazah tersebut, yakni orang yang bernama kaharuddin adalah sama dengan kaharuddin dt. bandara rajo (vide bukti pt 1(vide bukti bukti pt 1j, serta keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kotalima puluh kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kotima puluh kota adalah (tiga ratus delapan puluhima puluh kotima puluhdiatur dalam undang undang nomor tahun hal mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan cara, sebagai berikut: bahwa pemohon mengetahui melalui media sosial ada gerakan sukseskan (seratus ribu) untuk kemenangan kaharuddin rizki safari) dari perantau lima puluh kota tanah abang dki jakarta, bahwa tindak lanjut dari gerakan tersebut atas pemohon mendapat informasi bahwa banyak karung karung yang dialamatkan kepada calon bupati nomor urut safarudin datuak bandara rajo dengan alamat jin. khairul anwar rt. rw. nomor kelurahan padang tinggi tanah mati payakumbuh sumbar: bahwa sejak akhir kampanye tanggal desember sampai masa tenang tanggal desember tim pemenangan pasangan calon membagi jilbab merk utama secara masif kepada kelompok pengajian ibu ibu yasinan dan membagikan rumah rumah penduduk: bahwa pembagian jilbab tersebut terjadi kecamatan payakumbuh, kecamatan harap, kecamatan laren sago halaman, kecamatan sulit, kecamatan gugak, kecamatan kapur ix, kecamatan mungkar dan kecamatan bukit barisan: bahwa selain pembagian jilbab sebagaimana tersebut atas terdapat juga pembagian uang kepada pemilih yang terjadi jorong padang jepang kenagarian vii koto talaga kecamatan gugak kabupaten lima puluh kota: bahwa setahu pemohon selain hal tersebut atas, pemohon juga mengetahui adanya temuan yang didapathwalima puluh kotlara panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat ata mujahidin nip telp: fax: emeendrajoni, datuk bando basah, s.h., m.h. pekerjaan bupati alamat jalan imam bonjol mainan timur, nagari mainan timur mainan, kecamatan jurai, kabupaten pesisir selatan, sumatera barat nama hamatus, s.f li., si. pekerjaan wiraswasta alamat jalan kampung bunga pasang nagari bunga pasang saldo, kecamatan jurai, kabupaten pesisirdesember memberi kuasa kepada aryan, s.h., m.h., rwanda serasi, s.h., m.h., dan syamsudin, s.h., m.h., advokat penasihat hukum yang tergabung dalam tim hukum hebat hendrajoni hamatus), beralamat jalan bandung nomor arsitek ular karang selatan, padang, sumatera barat, serta berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk bertanggal januari memberi kuasa kepada henry handayani, s.h., m.h., erwin, s.h., dan jotanggal januari memberi kuasa kepada hanks gustav jakarta, s.h., m.h., hotman pendapatan siahaan, s.h., dan khairul anwar, s.h.i., m.h., kuasa hukum pada matamu law firm, advokat dan legal consultant, beralamat jalan batang kapur nomorrusa yul anwar, pekerjaan guru alamat rawang, kelurahan mainan, kecamatan jurai, kabupaten pesisir selatan, sumatera barat nama rudi hariyansyah, pekerjaan karyawan bumn alamat jalan anim adalah nomor rw. kelurahan tanah baru, kecamatan bej, depok, jawjanuari memberi kuasa kepada hermansyah, s.h., m.h., asian sibagariang, s.h., muhammad akhiri, s.h., m.h., sari nirmala sari, s.h., rmendi, s.h., m.h., dan dedy setyawan, s.h., advokat penasihat hukum pada partners, beralamat jalan danau ampelas nomor bendungan hilir, tanah abapul suwardi ampang parak padang laweh intl ' pengarang kambang harapan |yul kambang utara padang panjang situs kambang utara padang panjang ratna kambang utara padang panjang |iman saputra kambang utara padang panjang ernayenti kambang utara padang panjang agustin kambang utara padang panjang april norman kambang utara padang panjang mawardi kambang utara padang panjang soko kambang utara padang panjang yusmaneli kambang utara padang panjang anton kambang utara padang panjang rika ariani kambang utara padang panjang diam kambang utara padang panjang yunus susanto kambang utara padang panjang sisi kambang utara padang panjang munaf kambang utara padang panjang ovi supra yogi kambang utara padang panjang |ta kambang utara padang panjang nora susanti kambang utara padang panjang |lon kambang utara padang panjang yoshida kambang utara padang panjang ekawati kambang utara padang panjang ili kambang utara padang panjang sien kambang utara padang panjang suryani kambang utara padang panjang simas kambang utara padang panjang |ima leni kambang utara padang panjang elmayeni kambang utara padang panjang osti kambang utara kampuang akaesisirnaa mujahidin nip telp: fax: galat digital signature email: office @mkri.idchtiar kambang utara padang panjang yusmiati kambang utara padang panjang sisa kambang utara padang panjang sir kambang utara padang panjang jiwa kambang utara padang panjang ani kambang utara padang panjang jadi '!?e kambang utara padang panjang sien kambang utara padang panjang pikatan kambang utara padang panjang nani kambang utara padang panjang roma kambang utara padang panjang markis kambang utara padang panjang juni kambang utara padang panjang rudi putra kambang utara padang panjang janus kambang utara padang panjang arti kambang utara padang panjang melani kambang utara padang panjang yusmaneli kambang utara padang panjang beli kambang utara padang panjang jumanji kambang utara padang panjang yusmardianti kambang utara padang panjang ice trisnawati kambang utara padang panjang putri yani kambang utara padang panjang (jon kambang utara padang panjang putra |luas kambang utara lubuk tarik |loan kambang utara lubuk tarik tinjau kambang utara lubuk tarik supardi kambang utara padang panjang agus salim kambang utara lubuk serial jalani kambang utara lubuk serial beriman kambang utara bukik serial sinar kambangutara bukik serial luar kambang utara bukik serial bakar kambangutara bukik serial riki kambang utara bukik serial kecamatan sutra bukti sampai tabel ina fisi ampang parak alai emi ampang parak alai manis ampang parak alai ali anwar ampang parak alai berapi fallen ampang parak alai yeni susilawati ampang parak ps. ampang parak alim amran gani ampang parak ps. ampang parak asna ampang parak ps. ampang parak masa beat husna rigida julhendri saputra ampang parak koto tarok aris ampiangparak koto tarok dapur ' ?e ampang parak koto tarok simar ampang parak koto tarok tari ampang parak koto tarok bai soe aksara maa sari rida yulifirani ampang parak koto tarok misa wati ampang parak koto tarok sendi letnan ampang parak koto tarok toni ampang parak koto tarok indo putra ampang parak padang lawe rijal fitri ampang parak padang lawe sarah prihatin susanti pasar surat edi susanti pasar surat rasi susanti pasar surat muhamad adnan susanti pasar susanti aang san asam elmaningsih emi '. susanti pasar surat kecamatan ling sari diganti bukti sampai tabel pijar penugasan utara kandidat aia jambu novi eka utara penugasan utara kandidat aia jambu bai sasa maa mamasa singgih retno '?. penugasan utara kandidat aia jambu pertama toko ide penugasan utara kandidat air jambu |yel penugasan utara kandidat air jambu putri dodi putra penugasan utara kandidat air jambu riri cervina penugasan utara kandidat air jambu ending ' e penugasan utara kandidat air jambu sol penugasan utara kandidat air jambu kecamatan bayang bukti sampai tabel nama nagari kampung tps armen gurun panjang lr. bukit putri singgih gurun panjang lr. bukit ali besar bayang pasar baru jasmaniah bayang pasar baru andres gusparinda asan kana tokolimau syamsul anion tanjung saba gurun panjang rena sari tanjung saba gurun panjang hendra teluk nibung gurun panjang mani teluk nibung gurun panjang selatan idrus rajo bungsu sungai putih gurun panjang selatan selatan selatan kecamatan ranah posisi bukti sampai tabel kmiipd. laban mild. laban kmiipd. labamatan. bahwa semua pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten: bahwa menurut peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun juncto pkpu nomor tahun juncto keputusan komisi pemilihan umum nomor pl. kpt kpu 1berkoordinasi dengan ikatan dokter indonesia idi), mimpi dan bnn wilayah, tim pemeriksa kesehatan ditetapkan dengan kabupaten rumah sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, tim pemeriksa kesehatan terdiri dari penanggung jawab dan wakil penanggung jawab: anggota tim pengarah: cc. ketua dan wakil ketua tim pelaksana, sekretaris atau wakil sekretaris tim pelaksana, ketua atau wakil ketua tim pemeriksa, sekretaris atau wakil sekretaris tim pemeriksa, anggota tim pemeriksa bahwa faktanya hasil pemeriksa kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan , oleh karenanya penerbitan surat keputusan tim pemeriksa kesehatan yang dikeluarkan oleh idi cacat hukum, karena idi hanyalah organisasi profesi kedokteran indonesia (vide pertimbangan putusan nomor g pilkada pt.tun mdn, tanggal november halamanterjadinya pelanggaran hak hak pemohon untuk dipilih oleh para pemilih dalan suatu pemilihanselatan tahuyang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: apt. rudi hariyansyah, arfianof raja, se.pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan peraturan komisi pemilihan umum. membatalserta memerintahkan kpu kabupaten pesisir untuk melaksanakan pemilihan ulang bupati dan wakil bupati pesisir selatan. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten pesisiryang diumumkan pada hari rabu tanggal desember pukul wib, bukti fotokopibukti fotokopibarat, kec. pengautaraakitan timurigo sungai indrapura kec. pancung soalwah laweh kec. baylak kec. bayduku kec. koto terusnanggala kec. koto teruspur kec. koto terusapihak terkaitir hitamilat kec. silimau gadang kec. bayang utang tengahpondok hariananting mudik selatanur dubungo pasang saldounung bungkukutaranjung pondok tapan kec. basa ampek balai taphilirnan duoldompang parakindera pura timur kec. air puraindra albertemi yusniatimarianaisk mai yurisenwidya yuniartbenzulaikhahgunturelfayantcindy satria ramadabdullrama wanda putrantony kurniawan putrnur asreeri terisuri afriyeldlemy aniriantoroni alek sanderbeli asmayentipipitdedi candrjasminetdriyanidefri dirarosisurealisali anwaryeni susilawatijulhendri saputramuhamad adnanwiki gulma elmaningsihti indah setia singgih:widya octaviausulmadhanndi eka putra pertamaika kumalenpermai santhendra:mulyadiumilariadi:annidasisir selatan tahun yang diajukan oleh pemohon, dengan alasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterhadap dipertegas lagi olehdisebutkaphasil beserta lampiran), namun permasalahan yang pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan pelanggaran pemilihan, khususnya pelanggaran administrasi pemilihan, banyaknya pemilih tidak mendapatkan undangan memilih model pemberitahuan kwk), banyaknya pemilih yang menggunakan e ktp untuk mengunakan hak suaranya, kesalahan penghitungan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara (tps) yang tidak sinkron antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih kolom. i.b. dengan data pengguna surat suara kolom iii, dan ketidaksenangan tim pemeriksa kesehatan: bahwa semua itu adalah merupakan kewenangan dan ranah nya badan pengawas pemilihan umum bawaslu) untuk menanganinyaedudukan hukum pemohon (legal standing) bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan hurufberdasarkan surat dinas kependudukan dan pencatatan sipil nomor dps ps tertanggal januari bukti jumlah penduduk kabupaten pesisir selatan sebesar (lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat) jiwa:otal suara sah adalah sebanyak (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas) suara: bahwa dengan demikian, seharusnya pasangan calon nomor urut (satu) dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara jika perbedaan perolehan suara antara pasangan calon nomor urut (satu) dengan paslon nomor urut dua)sisir selatapemohon adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan tahun bukti bahwa berdasarkansatuill. tentang waktu mengajukdapat diajukan kepada mahkamah konstitusi melalui luring paling banyak (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir kpu kabupaten pesisir selatan, yaitu setara dengan (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) suara,selisih perolehan suara paslon nomor urut (dua) dengan pemohon adalah sebesar (empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara atau (sembilan belas koma nol tiga persen): permohonan pemohon tidak jelas opbscuurpermohonan yang diajukan pemohon adalah cacat formil, karena error person, serta kabur dan tidak jelas tentang siapa yang dimaksud oleh pemohon didalam naskah permohonannya yang menyebutkan pasangan calon bupati nomor urut (dua) yang seharusnya drs. rusa yul anwar, oleh pihak pemohon dibuat atas nama drs. rusa anwar, pd, terhadap hal demikian tentu hal yang sangat penting, sebab berkaitan dengan identitas seseorang apakah orang yang sama atau tidak, bahwa permohonan pemohon terkait penghitungan suara menurut pemohon kabur dan tidak jelas terkait penambahan jumlah suara sebanyak (seratus ribu tiga ratus dua puluh tujuh ribu) suara, darimana sumber penambahan suara tersebut tidak jelas asal usulnya dan tidak diuraikan secara rinci dan detail dalam pokok permohonan pemohon asal perolehan suara tersebut, dan apabila diikuti alur penghitungan suara menurut pemohon guo, maka apabila ditetapkan perolehan suara pasangan calon nomor urut (satu), (dua) dan (tiga) maka akan diperoleh hasil sebanyak (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh ribu) suara sah, pada hal dalam kenyataanya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan secara serentak tahun nomor pl. kpt kpu kab il suara sah yaitu sebanyak (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas) suara, sehingga secara otomatis jumlah partisipasi pemilih kabupaten pesisir selatan naik menjadi (persen), dari (tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas) jumlah daftar pemilih tetap dpt) padahal menurut fakta dan kenyataan yang sebenarnya partisipasi pemilih hanyalah sebanyak (atau setara dengan suara), bahwa dalam permohonan pemohon masih menggunakan penyebutan formulir sebagai undangan kepada pemilih untuk memilih pada hari pemungutan suara, padahal berdasarkan ketentuan huruf pkpu nomor tahun nomenklatur yang digunakan pada pemilihan serentak tahun adalah model pemberitahuan kwk,cara faktual alasan alasan (polita) permohonan pemohon sekalipun secara sepintas lalu satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh memohon dalam keputusan kpu kabupaten pesisir selatan nomor pl. kpt kpu kab x11 2020namun sisi lain pemohon justru meminta untuk membenarkan hasil penghitungan menurut pemohon yang tidak jelas perhitungan selisih angka angkanya, dan malah lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang bukan merupakan kewenangan mahkamah danserta peraturan komisi pemilihan umum, yang pada pokoknya semua yang didalilkan guo keseluruhan menjadi ranah dan kewenangan absolut badan pengawas pemilihan umum bawaslu) untuk menanganinya sebagaimana ditentukan olehtuntutan (petit) permohonan pemohon antara satu dengan lainnya sangat kontradiktif terlihat dari petit point angka dan satu sisi meminta untuk pembatalan hasil rekapitulasi kpu hasil penghitungan suara, menetapkan perolehan suara menurut pemohon yang benar, namun sisi lain malah minta diadakan pemilihan ulang bupati dan wakil bupati pesisir selatan, tentu hal ini bertentangan dengan ketentu dan walikota yang terdapat dalam juncto angka yaitu: mahkamah dapat memerintahkan memohon untuk menetapkan hasilnya apabila dicermati dengan seksama permohonan pemohon ada beberapa point yang menjadi pokok permohonan, yaitu: kesalahan pengisian formulir model dalam penghitungan suara tps antara kolom i.b. (data pemilih dengan pengguna hak pilih) dengan kolom ii1. (data pengguna surat suara): bahwa permohonan pemohon angka halaman menyebutkan pemoho adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum, pihak memohon telah mengeluarkansisir selatan tahun tertanggal desember telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku: bahwa berdasarkan penetapan hasil perolehnnama pasangan calon perolehan suara hendrajoni s.h.,m.h hamatus, s.fii.,m. drs. rusa yul anwar, apt. rudi hariyansyah,s. dedi rahmat putra ,s.ip ariyanto raja, se,endrajoni, s.h., m.h hamatus, s.fii.,m. drs. rusa yul anwar, apt. rudi hariyansyah,s. dedi rahmat putra, s.ip ariyanto raja, se, total suara sah bahwa menurut pemohon telah terjadi kesalahan oleh memohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara tps dalam hal manamestinya, menurut tata cara pengisianyaitu terjadi pada tps dalam nagari kecamatan: bahwa berdasarkan huruf pkputapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara tps merupakan tugas, wewenang dan kewajiban kpps : bahwa tidak benar dalil polita pemohonyang menyatakankarena kekeliruan dan kesalahan guo, jika pun pernah terjadi hal tersebut sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan tata cara dan proses sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dan hal tersebut secara administratif diperbolehkan surat bukti yaitu salinan formulir model hasil kwk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan pada tps yang disebutkan pemohon, bahwa selanjutnya formulir model hasil kwk guo kemudian dipindahkan secara benar dan sesuai dengan prosedur administrasi salinan formulir model hasil kecamatan kwk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan pada kecamatan yang disebutkan pemohon (surat bukti bahwa kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil posisinya halaman point hurufsaksisurat bukti bahwa oleh karena itu dalil polita pemohon tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengada ada, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya (onvoeldoende gemotivert): bahwa adanya kesalahan penyelenggara dalam melakukan pencatatan dan pemungutan suara karenabahwa terhadap dalil polita pemohon guo, jumlah pemilih dan pengguna surat suara antara pemilihan bupati dan wakil bupati dimungkinkan terjadi perbedaan dengan jumlah pemilih dan pengguna surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bahwa hal tersebut dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor antaranya adalah karena adanya pemilih yang tidak memilih tempat yang bersangkutan terdaftar, melainkan memilih tps lain hal ini berdasarkanyatakan, vide surat bukti salinan formulir model hasil kwk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati pada tps yang disebutkan pemohon, surat bukti salinan formulir model hasil kwk untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur padabupati dan wakil bupati pada kecamatan dimana wilayahnya meliputigubernur dan wakil gubernur pada kecamatan mana wilayahnya meliputi tps yang disebutkan pemohon: bahwa terhadap kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil posisinya halaman point huruf guo sama sekali jugamohon lihat bukti bahwa banyaknya pemilih yang tidak menerima model pemberitahuan kwk (undangan memilih) bahwa pemohon mengatakan pada huruf halaman pokok permohonan pemohon, banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang tps model pemberitahuan kwk undangan memilih) sementara pelaksanaan pemungutan suara dalam masa pandemi covid ini secara khusus diatur kedatangan untuk setiap pemilih. pada surat undangan memilih model pemberitahuan kwk undangan memilihadalah dalil yang tidak benar: bahwa pemohon juga mengatakan menurut bukti yang ditps model pemberitahuan kwk (undangan memilihc virus covid19 akibat berkumpul tps adalah juga tidak benar. pendukung paslon hendrajoni yang melaporkan tidak mendapatkan undangan untuk datang memilih tps yaitu sejumlah orang: pancung soal, orang jurai, orang koto terusan, orang pengarang, orang sutera, orang lingga sari diganti, orang bayang, orang ranah pesisir, orang bahwa dalil polita pemohon guo adalah dalil yang halusinasi dan absurd karena, sekiranya nama nama yang tidak mendapat model pemberitahuan kwk (undangan memilih), pada memberitahukannya yang diklaim sebagai pendukung pasangan calon hendrajoni cast pemohon guo tersebut hadir, bagaimana cara membuktikan bahwa mereka memang benar memilih pasangan calon hendrajoni cast pemohon dalam perkara guo, bahwa jika benar pemilih yang tidak mendapatkan undangan model pemberitahuan kwk (undangan memilih) tersebut benar benar adalah pendukung pemohon, tentu saja mereka akan berbondong bondong tps dan memilih pemohon, karena secara regulasi dan aturan pemilihan diperbolehkan menggunakan ktp, bahwa samping itu polita pemohon yang menyatakan pendukung tidak datang tps karena tidak mendapatkan undangan model pemberitahuan kwk (undangan memilih) tentusaja bertentangan dan melanggar salah satu asas pemilihan yaitu asas rahasia, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin siapa memilih siapa dalam kotak suara guo, karena hanya dia dan tuhan lah yang tahu, karena nya dalil polita guo sudah sepantasnyalah untuk dikesampingkan, banyaknya pemilih yang menggunakan ktp bahwa tentang hal permohonan pemohon pada huruf halam adalah hal yang wajar dan bukan suatu pelanggaran hukum maupun administrasi, karena diperbolehkan oleh aturan perundang undangan,,: bahwa berdasarkan angka, serta dalam peraturan perundang undangan tentang pemilihan, tidak pernah dibatasi jumlah yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya surat bukti dan bukti bahwa secara berkala memang memohon selalu mensosialisasikan kepada masyarakat kabupaten pesisir selatan melalui berbagai media. selain itu kpu kabupaten pesisir selatan juga bekerja sama dengan kominfo untuk membantu sebar info untuk datang tps menggunakan hak pilih dengan menggunakan mobil keliling, dan juga kerjasama dengan ppk serta pps untuk menghimbau ajakan memilih tps melalui pengeras suara ditempat tempat ibadah, bahkan secara langsung pps secara berkala melakukan sosialisasi dari rumah rumah surat bukti oleh karena itu dalil polita pemohon guo sangat mengada ada dan mohon untuk dikesampingkan: pencalonan semua pasangan calon cacat hukum karena tidak memenuhi syarat tes kesehatan: (offline) dan daring (online). selanjutnya dinyatakan, permohonan sebagaimana dimaksud padaangka pmk nomor tahun diguo dinyatakan, hari kerja sebagaimana dimaksud pada diberlakukan sejak pukul wib sampai dengan pukul wib, bahwaiumumkan pada tanggal desemberjumat tanggal desember pukul wib, sedangkan permohonan pemohon ini dimohonkan (telah registrasi) pada hari jumat(vide buktibahwa selanjutnya pemohon dalam permohonannya pada point huruf halaman menyatakan seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati. bahwa menurut peraturan komisi pemilihan umum tahun juncto pkpu tahun juncto keputusan komisi pemilihan umum nomor pl. kpt kpu iterkoordinasi dengan ikatan dokter indonesia idi), mimpi dan bnn wilayah : bahwa apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya seluruh pasangan calon cacat hukum, salah satu syarat calon menurut huruf pkpu nomor tahun tentang perubahan ketigadalah adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada, bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin angka atas dikaitkankabupaten pesisir selatan telah:,: bahwa karena pemilihan dilaksanakan secara serentak, kpu provinsi sumatera barat melakukan rapat koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan pada tanggal september rapat tersebut dihadiri oleh kpu provinsi, kpu kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan, pengurus idi sumbar, pengurus mimpi sumbar dan pengurus bnn wilayah sumbar, tertanggal agustus menerima salinan surat pengurus idi wilayah sumatera barat nomor idi wil sb viii yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi sumatera barat yang berisi: menetapkan sup dr. djamil sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pilkada nama tim pemeriksaan kesehatan rincian anggaran biaya pemeriksaan bahwa pada september kpu kabupaten pesisir selatan menandatangani nota kesepahaman tentang pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pesisir selatan dengan pengurus idi, mimpi dan bnn wilayah sumbar: bahwa berdasarkan surat dari pengurus idi wilayah sumatera barat dimaksud, kpu kabupaten pesisir selatan menetapkan sup dr. djamil padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dan menyampaikannya kepada bakal pasangan calonkesehatan jasmani dan rohani untuk seluruh bakal calon yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksaan kesehatan khusus yaitu dr. syaiful azmi, kghnarkotika terhadap seluruh bakal calon dari dari bnn provinsi sumatera barat, bahwa berdasarkan surat pada huruf dan huruf atas serta dokumen syarat pencalonan dan syarat calon lainnya, kpu kabupaten pesisir selatan menyatakan semua bakal pasangan calon yang mendaftar ditetapkan memenuhi syarat sebagaimana surat bukti t. dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bahwa surat hasil pemeriksaan kesehatan guo ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa yang memang ditunjuk dan bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bukti bahwa hal ini telah sesuai dengan tata cara hasil pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan bab iii huruf pada poin angka (ima) surat keputusan kpu nomor pl. kpt. .desember yang umumkan pada hari rabu pesisir selatan tahun yang benar adalah sebagai berikut. urut hamatus, s.fii.,m. apt. rudi hariyansyah,s. adriano raja, se, total suara sahsisir selatan nomor pl. kpt kpu kab xi1 bukti fotokopi surat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pesisir selatan nomor dps ps tanggal januari bukti fotokopi kumpulan formulir model hasil kwk pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan tahun tps nagari kambang barat kec. pengarang tps nagari kambang utara kec. pengarang tps nagari lakitan timur kec. pengarang tps nagari tigo sungai indrapura kec. pancung soal tps nagari sawah laweh kec. bayang tps nagari talak kec. bayang tps nagari duku kec. koto terusan tps nagari nanggala kec. koto terusan tps nagari kapur kec. koto terusan tps nagari lubuk bunga kec. silat tps nagari lubuk bunga kec. silat tps nagari air hitam kec. silat tps nagari silat kec. silat tps nagari limau gadang kec. nagari bayang utara tps nagari lubang tengah kec. lubang tps nagari pondok harian kec. lubang tps nagari ganting mudik selatan susanti kec. sutera tps nagari aur duri susanti kec. sutera tps nagari susanti kec. sutera tps nagari bunga pasang saldo kec. jurai tps nagari gunung bungkuk kec. jurai tps nagari mainan utara kec. jurai tps nagari tanjung pondok tapan kec. basa ampek balai tapan tps nagari koto hilir kec. batang kapas tps nagari koto nan duo kec. batang kapas:koto terusan formulir model hasil kecamatan kwk kec. bayang formulir model hasil kecamatan kwk kec. nagari bayang utara model hasil kecamatan kwk kec. jurai formulir model hasil kecamatan kwk kec. batang kapas formulir model hasil kecamatan kwk kec. sutera formulir model hasil kecamatan kwk kec. pengarang formulir model hasil kecamatan kwk kec. lingga sari diganti formulir model hasil kecamatan kwk kec. airport formulir model hasil kecamatan kwk kec. pancung soal formulir model hasil kecamatan kwk kec. basa ampek balai tapan formulir model hasil kecamatan kwk kec. lubang formulir model hasil kecamatan kwk kec. silat, bukti fotokopi kumpulan. koto terusan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. nagari bayang utara formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. jurai formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. batang kapas formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. pengarang formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. lingga sari diganti formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. airport formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. pancung soal formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. basa ampek balai tapan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. lubang formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kec. silat: bukti fotokopi kumpulan formulir model hasil kwk pemilihan bupati dan wakil bupatit fotokopi kumpulan formulir model hasil kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernurkumpulan formulir model hasil kecamatan kwk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera baratformulir model hasil kwk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun tps nagari penugasan utara kecamatan lingga sari digantdaratan tangah limpo kecamatan jurataluk kecamatan batang kapas dan daftar hadir, bukti fotokopi surat nomor hm.o3. sd kpu. kab xi tanggal desember perihal pemberitahuan hari pemungutan suara, bukti fotokopi nota kesepahaman antara kpu kabupaten pesisir selatan dengan ikatan dokter indonesia provinsi sumatera barat, bukti fotokopi nota kesepahaman antara kpu kabupaten pesisir selatan dengan himpunan psikologi indonesia wilayah sumatera barat, bukti fotokopi nota kesepahaman antara kpu kabupaten pesisir selatan dengan badan narkotika nasional provinsi sumatera barat, bukti fotokopi surat pengurus ikatan dokter indonesia wilayah sumatera barat nomor idi wil sb viii tanggal agustus bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten pesisir selatan nomor pp. kpt kpu kab bukti fotokopi kumpulan surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani tanggal september pasangan calon bupati dan wakil bupati pesisir selatan:putusan komisi pemilihan umum kabupaten pesisir selatan nomor pl. kpt kpu kabtanggal februari yang pada pokoknyarhitungan suara bahwa menurut ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud nrimenurut ketentuan hurufsesuai dengan ketentuanarapa kali diubah, yang terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang penetapan perpu nomor tahun tentang perubahan ketigadalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil yang dapat diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon adalah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil pesisir selatan tahun tanggal desember akan tetapi dalam dalil permohonan pemohon dalam perbaikan permohonannya yang diterima pada tanggal desember pada halaman (lima belas enam belas) mendalilkan persoalan persyaratan tes kesehatan yang diperkuat dalam petit angka (empat) halaman (tujuh belas) memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan terkait hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh ikatan dokter indonesia: bahwa dalam surat permohonan pemohon yang diterima tanggal desember dalil dalil permohonan pemohon tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, khususnya yang berkaitan dengan dalil dalam pokok permohonan angka (tiga) huruf halaman (tujuh) tentang adanya politik uang dengan membagi bagikan sembako dimasa tenang, dalam hal ini tidak jelas siapa yang melakukan, kapan, mana, berapa jumlahnya, dan apa jenis jenis tembaknya tidak disebutkan, sehingga tuduhan dalam permohonan pemohon tersebut sangat mengada ada. adapun permohonan pemohon yang sangat mengada ada tersebut kemudian diperbaiki dalam permohonan perbaikan yang diterima tanggal desember yang dalam dalil permohonannya tidak lagi menyinggung soal politik uang melalui pembagian sembako dimasa tenang, sehingga nyata bahwa pemohon mengalami keamanan atas tuduhannya sendiri yang tidak berdasar pada hukum: bahwa dalam perbaikan permohonan pemohon yang diterima tanggal desember pada angka (tiga) huruf halaman (lima), yang pada pokoknya telah mengakui bahwa kesalahan pemohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara tps dalam menyinkronkan antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data yang menggunakan hak suara, bukan kesalahan oleh pihak memohon sehingga berimplikasi menguntungkan pihak terkait:erbukti tidak berawalan menurut hukum, atau cc.tersebut maka secara jelas mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus tabel nomor perolehan urut nama pasangan calon suara hendrajoni|, s.h., m.h. nanmor perolehan urut nama pasangan calon suara hendrajoni, s.h., m.h.ahwa menurut pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya: bahwa terjadi kesalahan oleh p(kolom i.b. dengan data pengguna surat suara (kolom !l. mestinya, menurut tata cara pengisian formulirberikut: bukti sampai permohonan guo, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, sudah cukup beralasan untuk mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya (kabur'tidak jelas (obscura libel) antara polita dengan petitumnya saling tidak sinkron dalam uraiannya, serta terjadinya penyebutan dalil dalil yang berulang ulang padahal secara substansi sama. ii. kedudukan hukum pemohon (legal standing), sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa dalam legal standing pemohon tidak mencantumkan ketentuan undang undang pilkada yang mensyaratkan mengenai ambang batas persentasi perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, meskipun dalam pmk tahun yang terbaru mengenai hal tersebut tidak menjadi syarat formil awal pemeriksaan permohonan, akan tetapi itu sangat menentukan dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan apakah dalil dalil pemohon dapat dibuktikan mengingat perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon terpaut sangat jauh yaitu: hendrajoni, s.h., m.h dan dan arfianof raja, obat suara sah berdasarkan tabel atas jelas dan nyata bahwa perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait terpaut jauh dengan selisih suara dengan persentasi sebesar yc, bahwa dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo. ii.pukul wib, bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib: bahwa dengan demikian bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon mengenai selisih perolehan suara, bahwa berdasarkan perhitungan suara berdasarkan dalam tabel permohonan pemohon tidak jelas dasarnya dari mana, serta tidak menyebutkan pada tps berapa, desa apa, serta kecamatan mana saja perolehan suara pemohon berkurang atau diperoleh sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara, oleh karena itu dalil pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah hasil penghitungan suara bukti pt 3j: bahwa pemohon mendalilkan banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang tps formulir c6), yang mana kedatangannya dituliskan dan diatur jam kedatangannya secara spesifik untuk setiap orang yang akan datang menggunakan hak pilihnya dengan menyalahkan penegakan protokol kesehatan dikhawatirkan terjadinya kerumunan yang berdampak penyebaran virus covid padahal faktanya partisipasi pemilih meningkat dalam pelaksanaan pilkada kabupaten pesisir selatan tahun yang dilaksanakan oleh memohon, dan hal itu tidak benar berdasarkan siklus data pemilih serta partisipasi pemilih dari pilkada kabupaten pesisir selatan berikut dengan daftar pemilih tetap dpt) pada adalah meningkat bertambah, sesuai bukti. pt bahwa pemohon mendalilkan adanya penggunaan hak pilih yang menggunakan elektronik kartu tanda penduduk ktp) yang tidak wajar sebagaimana diuraikan pada angka huruf tidak benar karena faktanya pemilih yang mengunakan ktp tps penugasan utara kec. lingga sari, tps daratan tangah kecamatan jurai sebanyak orang, tps talak kecamatan batang kapas sebanyak pemilih, masih wajar dan dibenarkan berdasarkan dan bukti pt 5j: bahwa terkait dengan dalil pemohon banyaknya pengguna ktp yang dimobilisasiupaten pesisir selatan sehingga menguntungkan paslon nomor urut pihak terkait) adalah tidak berdasar karena berdasarkanahwa pemilih yang menggunakan ktp atau suket hanya (dua) orang, pengguna hak pilih berdasarkan dalam dpt sejumlah (seratus sembilan puluh satu) orang, sedangkan perolehan suara pihak terkait sejumlah (seratus dua puluh empat suara) sedangkan pemohon hanya memperoleh (lima puluh sembilan suara) dan pasangan nomor urut (tiga) (empat) suara, dengan jumlah suara sah (seratus delapan puluh tujuh), dan yang fakta ini membuktikan bahwa tps tersebut diatas pemilih yang menggunakan ktp atau suket hanya hanya orang, dan tidak terdapat keberatan oleh saksi saksi dari pemohon hasil rekapitulasi model hasil kwk pada tps tersebut bukti pt 6j: bahwa mengenai dalil pemohon banyak hilangnya hak pilih kerena tidak menerima formulir undangan datang tps form c6). pesisir selatan sehingga menguntungkan paslon nomor urut pihak terkait) adalah tidak benar, karena berdasarkan form model hasil kwk psu, terkait hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh memohon tanggal desember tahun membuktikan bahwa hasil perolehan suara pemohon sejumlah (sebelas) sedangkan pihak terkait memperoleh (seratus satu) suara, artinya ini membuktikan bahwa pemilih yang memberikan suaranya tetap tinggi karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait semakin terpaut jauh bukti ptdaripesisir selatan nomor pl. kpt kpu kab. !dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun kab. pesisir selatadalam pemilihan kepala daerah serentak tahun kab. pesisir selatan tanggal desember bukti pt fotokopi perjalanan daftar pemilih tetap dpt), bukti fotokopi: bukti pt fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi model hasil kecamatan kwk kecamatan lingga sari digantjurakoto hilir kabupaten pesisir selatan provinsi sumatera barat. bukti fotokopiukti pt fotokopi form model hasil kwk psu tps desa barung barung lantai kecamatan koto terusan kabupaten pesisir selatan serta berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suaranya. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten pesisir selatan pada persidangan tanggal februarirbedaan perolehan suara antara pemohon dengan memohon (berdasarkan keputusan kpu kabupaten pesisir selatan nomor pi. kpt kpu kab xii tentang penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pesisir selatan. dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pesisir selatan tahun halaman )olehan suara nama pasangan calon pemain cameron| pengamatan pemohon memohon pengawasan bawaslu hendrajoni, sh., madame setia apt. rudi hariyansyah, mal masal arfianof raja, pada saat pengawasanbahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi kesalahan oleh mkolom i.b. dengan data pengguna surat suara kolom halaman(dua puluh lima)terdapat (satu) tps bukti pk yang melakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan yaitu pada tps sawah laweh, dimana terdapat kesalahan penulisan saat menuangkan hasil penghitungan tps kedalam formulir model hasil salinan kwk. bahwa pada saat pengawasan pengawas tps juga mendapat formulir model hasil salinan kwk dengan hasil yang sudah dituang dalam rekapitulasi penghitungan suara (dua puluh lima) tps bukti pk yaitu sebagai berikut: tabel perbandingan jumlah pengguna hak pilih (i.b. dan jumlah surat suara yang digunakan (!ii. berdasarkan versi pemohon dan hasil salinan bawaslu bawaslu berdasarkan hasil tps kec. tps selisih barat utara (en timur soal sungai indrapura eee laweh koto duku terusan nanggala kapan |1a5| pee bunga bunga air hitam bayang gadang utara ree tengah eno harian mudik selatan susanti erna susanti susanti jurai bungo saldo bana ana bungkuk utara bab tapan tanjung bob tapan kapas hilir duo pada rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan hasil pengawasan, telah dilakukan perbaikan terhadap (dua puluh empat) dari (dua puluh lima) tps yang didalilkan oleh pemohon pada permohonan guo pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan, bukti pk bawaslu kecamatan juga mendapatkan hasil kwk bukti pk yaitu bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan yang tertuang didalam formulir model hasil pengawasan bawaslu kecamatbarat dilakukan perbaikan pada model hasil salinan kwk poin iii. data pengguna surat suara angka jumlah surat suara yang digunakan dilakukan pembetulan menjadi karena kesalahan penulisan dalam penjumlahanutara dilakukan perbaikan pada model hasil salinan kwk terjadi kesalahan penulisan angka pada data jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap dpt) dimana jumlah awalnya laki laki dilakukan pembetulan menjadi kemudian perempuan dilakukan pembetulan menjadi sehingga jumlah laki laki ditambah jumlah perempuan menjadi jumlah pengguna hak pilih laki laki dari dilakukan pembetulan menjadi dan perempuan dilakukan pembetulan menjadi total jumlah laki laki ditambah perempuan dari menjadi tabel angka angka pada pada kecamatan nagari tps kolom kolom selisih kambang barat |. kambang utara ||. lakitan timur indrapura sawah laweh talak koto duku biak eat ooo| nanggala |. kapur lubuk bunga kubu bunga air hitam silat nagari |. pondok harian ganting mudik sutera selatan susanti aur duri . hitam o0| susanti jurai bungo pasang edan door gunung takokak mainan utara balai tapan pondok tapan koto hilir koto nan duo bahwayang pelaksanaannya dilaksanakan serentak pada tanggal desember hal ini terlihat tps: bukti sampailakitan timur dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada model hasil salinan kwk. jumlah pengguna hak pilih dalam dpt laki laki dilakukan pembetulan menjadi kemudian jumlah laki laki ditambah jumlah perempuan menjadi sehingga jumlah pengguna hak pilih laki laki awal dilakukan pembetulan menjadi dan jumlah pengguna hak pilih laki laki ditambah perempuan awalnya menjadi bukti pk bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan pancung soaltigo sungai indrapura kecamatan pancung soal dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada model hasil salinan kwk pada jumlah pemilih yang pindah memilih ph) yang menggunakan hak pilihnya, bahwa jumlah sebelumnya dilakukan pembetulan menjadi sehingga jumlah pengguna hak pilih menjadi bukti pk bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan bayang tanggal desember telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan, tps talak kecamatan bayang dilakukan perbaik, selanjutnya dilakukan pembetulan. bukti pk bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan koto terusduku pada tanggal desember dilakukan perbaikan pada model hasil salinan kwk terdapat kesalahan penulisan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan, dimana jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan awalnya berjumlah kemudian dilakukan pembetulan menjadi sehingga jumlah surat suara yang digunakan awalnya menjadi bukti pk tps nanggala pada tanggal desember dilakukan perbaikan karena kesalahan penulisan pada model hasil salinan kwk dimana jumlah pemilih yang pindah memilih ph) yang menggunakan hak pilihnya dari dilakukan pembetulan menjadi sehingga jumlah pengguna hak pilih berubah dari menjadi bukti pk tps kapur pada tanggal desember dilakukan perbaikan karena terjadi kesalahan penulis dan telah dilakukan pembetulan bukti pk bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan silatuk bungaterhadap jumlah pengguna hak pilih dalam dpt dari dilakukan pembetulan menjadi sehingga jumlah pengguna hak pilih dari menjadi bukti pk tps lubuk bunga pada tanggal desember dilakukan perbaikan karena terdapat kesalahan penulisan pada model hasil salinan kwk jumlah surat suara yang digunakan dari dilakukan pembetulan menjadi bukti pk tps air hitamangka pada data pemilih dan pengguna hak pilih dan telah dilakukan pembetulan. bukti pk tps silatsurat suara yang digunakan semula ditulis dilakukan pembetulan menjadi bukti pk kecamatan nagari bayang utara berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan nagari bayang utara tps limau gadang pada tanggal desember terdapat perbaikan karena kesalahan dalamlubang tengah pada tanggal desember terdapat perbaikan karena kesalahantps pondok harian pada tanggal desember jumlah pengguna hak pilih tidak ada perubahan dari dan jumlah surat suara yang digunakan juga tidak ada perubahan yaitu bukti pk bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan suteragantang mudik selatanyang awalnya kemudian dilakukan pembetulan menjadi selanjutnya juga terjadi perbaikan pada jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya dilakukan pembetulan menjadi bukti pk tps aur duribukti pk tpsdilakukan pembetulan menjadi jumlah surat suara yang digunakan bukti pk bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan juraibungo pasang saldo desember dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam dalam penulisan pada model hasil salinan kwk ditemukan kesalahan pada jumlah pengguna hak pilih yang awalnya dilakukan perbaikan menjadi jumlah surat suara yang digunakan bukti pk tps gunung bungkuk tidak terdapat perbaikan, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan bukti pk tps mainan desember dilakukan perbaikan karena kesalahan dalam penulisan pada model hasil salinan kwk pada jumlah pengguna hak pilih yang awalnya dilakukan perbaikan menjadi dan jumlah surat suara yang digunakan bukti pk j)) bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan bab taptanjung pondok tapan pada tanggalyang awalnyabatang kapaskoto hilirjumlah surat suara yang digunakan yang awalnya dilakukan pembetulan menjadi tps koto nan duo pada tanggal desember tidak ditemukan kesalahan pada jumlah pengguna hak pilih jumlah surat suara yang digunakan tabel perbandingan jumlah pengguna hak pilih (i.b. dan jumlah surat suara yang digunakan (!! berdasarkan versi pemohon dan d.hasil bawaslu bawaslu berdasarkan pemohon hasil salinan kwk kecamatan tps .b. naa barat pes mita utara timur indrapura laweh koto duku terusan nanggala kapur |1a5| silat lubuk bunga lubuk bunga air hitam nagari limau jamaauma gara tengah eren harian mudik selatan susanti ejaan susanti susanti pasang saldo ana bungkuk pondok tapan batang kapas koto hilir man dad duo bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkaniki gubernur provinsi sumatera barat yang pelaksanaanya dilaksanakan serentak pada tanggal desember halaman ) . bawaslu kabupaten pesisir selatan dapat menerangkan sebagai berikut: terkait dalil permohonan pemohon, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas tempat pemungutan suara pts) selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat tempat pemungutan suara tps) adalah sebagai berikut, bukti pk. pts juga mendapatkan hasil kwk bukti pk yaitu: tabel perbandingan jumlah surat suara yang digunakan versi pemohon dan c.hasil salinan kwk bawaslu hasil pengawasan kecamatan tps pemohon hasil salinan nama kwk bawaslu selisih. gub. bup gub bup jurai said panas parak timurmainan kecamatan jurai bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjumlah danberjumlah berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara pts mainan kecamatan jurai jumlah pemilih yang pindah memilih ph) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak orang yang terdiri atas laki laki orang dan perempuan orang. sementara jumlah pemilih yang pindah memilih ph) pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan sebanyak orang yang terdiri atas orang laki laki orang dan perempuan orang. bukti pk. bahwa berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan jurai yang tertuang didalam formulir model kecamatan tertanggal desember proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tps saldo untuk gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat terjadi kesalahan pada penulisan hasil salinan kwk jumlah surat suaraproses rekapitulasi hasil penghitungan suara tps saldo untuk bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan terjadi kesalahan pada penulisan jumlah surat suara pada hasil salinan kwksutera pada saat rekapitulasi penghitungan suara tps nagari ampang parak kecamatan sutera jumlah surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera baratjumlah surat suara yang digunakan yang awalnyaairport yang tertuang dalam formulir model kecamatan airport tertanggal desember bahwa setelah rekapitulasi tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk), bawaslu kecamatan airport pada tanggal desember menerima salinan berita acara perbaikan model hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari panitia pemilihan kecamatan ppk) airport yang disampaikan oleh saudara anatomi ketua ppk airport) dan didampingi oleh orang anggota ppk atas nama reza pahlavi dan syamsuar bertempat kantor bawaslu kecamatan airport. berita acara ba) salinan hasil gubernur perbaikan yang disampaikan, berdasarkan keterangan ppk airport sudah dikonfirmasi kepada saksi yang hadir saat rekapitulasi ditingkat kecamatan dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon gubernur nomor urut atas nama rustam dan saksi pasangan gubernur nomor urut atas nama awan. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan airport terhadap perubahan salinan hasil kecamatan yang disampaikan, terdapat perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih dalam dpt pada hasil gubernur dan wakil gubernur, yang semula berjumlah pemilih setelah diperbaiki menjadi pemilih. perubahan juga terdapat pada jumlah suara tidak sah, yang semula berjumlah suara setelah diperbaiki menjadi suara. perubahan juga terdapat pada jumlah suara sah dan tidak sah, yang semula berjumlah setelah diperbaiki menjadi kemudian, bawaslu kecamatan airport melakukan konfirmasi kepada ppk airport terkait perubahan ini, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ppk airport, perubahan dan perbaikan ini dikarenakan terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tps nagari indrapura timur kecamatan airport. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan airport, terdapat perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih tps indrapura timur, yang semula tertulis setelah diperbaiki menjadi jumlah suara tidak sah yang semula tertulis setelah diperbaiki menjadi serta perbaikan pada jumlah jumlah suara sah dan tidak sah, yang semula setelah diperbaiki menjadi bukti pk. tabel perbandingan jumlah surat suara yang digunakan versi pemohon dan d.hasil salinan kwk bawaslu hasil pengawasan pemohon hasil kecamatan tps salinan kwk bawaslu selisih. gub. bup gub bup dual saldo a12 sutera ampla parak airport indera pura timur bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkanhalaman ) . bawaslu kabupaten pesisir selatan memberikan keterangan sebagai berikut:udo kudotabel surat surat suara suara kecamatan nagari tps pemilihan pemilihan selisih gubernur bupati mainan indera pura. menurut bukti yang kami memilih tps formulir c6 virus covid akibat berkumpul tps. adapun sebagian bukti yang dapat kami sampaikan pada permohonan ini adalah sebagai berikut: kecamatan pancung soal: bukti sampai tabel no| nama nagari kampung tps kudo kudo kudo kudo indra albert kudo kudo kudo kudo mania alma ditrysia kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo firma sri dewi kudo kudo kudo kudo alga kali kudo kudo kudo kudo ahmadi kudo kudo kudo kudo samsimar kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo tegar perdana masa kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo kudo sri afrika kudo kudo kudo kudo indra pura selatanselatanuaro sakaieluk amaliga sepakbarainan kecamatan juradipur kecamatan koto terusantimurlakitan lakitan selatanmpang paraksusantiutaratimurselatansam hambaasar baru2nagari pelangi kecamatan ranah pesisir bukti pk tabel rincian pengembalian formulir c.pemberitahuan yang dikembalikan nagari dari kecamatan kabupaten pesisir selatan berdasarkan formulir model laporan hasil pengawasan panitia pengawas kelurahan desa nagari pemberita kecamatan huan meninggal pindah tidak lain yang alamat dikenal ditemui lain kembali kan pancung kudo kudo selatan soe sakai amal "|? ls amal sal sepakat barat juri mainan terusan kapur pengarang kambang kemal bal bal timur utara selatan utara parak susanti diganti utara sol timur abe daa panjang gurun panjang selatan hamba pasar baru |) pesisir pelangi bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik kartu tanda penduduk (esebanyak orang pemilih kemudian tps daratan tangah kecamatan jurai pemilih yang menggunakan ktp sebanyak orang pemilih. tps talak kec.se kabupaten pesisir selatan halaman ) .bukti pk antaranya,penugasan utara kecamatan lingga sari digantpkdaratan tangah kecamatan juratalak kecamatan batang kapaspada saat pengawasan pengawas tps juga mendapat formulir model hasil salinan kwk bukti pk yaitu sebagai berikut,c.hasil salinan berdasarkan hasil salinan tps pengguna tps kecamatan pemilih ktp (dp tb) lingga orang pung lingga sari penugasan sari hasan diganti utara diganti utara daratan jurai orang jurai orang tangah daratan tangah epa kapas talak kapaskabupaten buktid.hasil bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hasil pemeriksa kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan di halaman ) . bawaslu kabupaten pesisir selatan memberikan keterangan sebagai berikut: bukti bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten pesisir selatan yang tertuang didalam formulir model bawaslu kabupaten pesisir selatan pada tanggal sampai dengan september menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sup djamil padang. saat pemeriksaan kesehatan ketiga pasangan calon hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jadwal. pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dilakukan rumah sakit djamil padang yang melibatkan beberapa pihak seperti ikatan dokter indonesia idi) sumatera barat, himpunan psikologi indonesia mimpi) sumatera barat dan badan narkotika nasional bnn) sumatera barat. bahwa bawaslu kabupaten pesisir selatan telah menyurati kpu kabupaten pesisir selatan berkaitan dengan proses verifikasi syarat calon pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan pada pilkada tahun sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan buktibawaslu kabupaten pesisir selatan telah mengeluarkan surat himbauan pengawasan mengenai persiapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan tahun yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten pesisir selatan bukti novitalndra muaro sakai muaro sakai hendri muaro sakai muaro sakai roti haryanto muaro sakai muaro sakai rahmat rahim teluk amal air terjun gusmadevi teluk amal air terjun rory prasetya tiga sepakat ambang kecamatan jurai bukti sampai tabel nama nagari kampung tps cindy satria ramadan mainan mainan selatan buah ' ' mainan mainan selatan rama wanda putra mainan mainan selatan kemang pan homs putra hermanto mainan pemuda nur asah mainan pemuda suri afriyedi mainan mainan timur end daa moss utara i2.:sawah laweh tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model hasil salinan kwk formulir model hasil salinan kwk tps kambang baratmbang utaraakitan timurigo sungai indrapura kecamatan pancung soalwah lawehlakduku kecamatan koto terusan formulir model hasil salinan kwk tps ribungo pasangunung bungkuknjung pondok tapan kecamatan bab taphilir kecamatan batang kapasnan duo koto hilir kecamatan batang kapas pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan: bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan bawaslu kabupaten pesisir selatan formulir model laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemiluilatnagari bayang utalubsa ampek balai taptang kapas bawaslu kabupaten pesisir selatan, bukti pk fotokopi formulir model hasil kecamatan kwkbaratutaraakitan timurigo sungai indrapura kecamatan pancung soalwah lawehlakdukubungo pasang saldounung bungkuknjung pondok tapan kecamatan basa ampek balai taphilir kecamatan batang kapasnan duo koto hilir kecamatan batang kapasmainan. bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk formulir model hasil salinan kwk tpsldosamping parakmping parak kecamatan suteraindrapura timur kecamatan airporindrapura timur kecamatan airport pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera baraairport bawaslu kabupaten pesisir selatan, bukti pk fotokopi model hasil kecamatan kwkmainansaldoldoampang parak kecamatan suterasuteraindrapura timur kecamatan airportindrapura timur kecamatan airporlurahan desa nagari kudo kudoselatanuaro sakairuk amplaiga sepakatbaratainanpurtimurselatanamping parakusantiutaratimurselatanasam hambaasar barlangi kecamatan ranah pesisir bawaslu kabupaten pesisir selatanpenugasan utara kecamatan lingga sari diganti. formulir model pengawas tempat pemungutan suara pts) tps daratan tangah kecamatan jurai. formulir model pengawas tempat pemungutan suara pts) tps talak kecamatan batang kapas. bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk formulir model hasil salinan kwk tps penugasan utara kecamatan lingga sari diganti. formulir model hasil salinan kwk tps daratan tangah kecamatan jurai. formulir model hasil salinan kwk tps talak kecamatan batang kapas, bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten pesisir selatan. prov. sb pm. tentang verifikasi syarat calon tanggal september. prov sb. pm. tentang persiapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (kecamatan koto terusan bukti sampai tabel nama nagari kampung tps pipit kapur kapur dedi candra kapur kapur kecamatan pengarang bukti sampai tabel rasi kambang timur koto kandis etdriyani kambang timur koto kandis defri dirata kambang timur koto kandis film kambang timur koto kandis rosita kambang timur koto kandis samsimar kambang timur koto kandis lisan kambang timur koto kandis syafruddin kambang timur koto kandis rini sastra putri kambang timur koto kandis ulnaisman kambang timur koto kandis nurani kambang timur koto kandis ali nasrul kambang timur koto kandis maris kambang timur koto kandis ata, rerata anta wulandari hamdan handai kambang timur koto kandis mariana kambang timur koto kandis naldiarto kambang timur koto kandis dori irwandi kambang timur koto hands sari singgit esisiresisir selatan ditetapkan dan diumumkan oleh memohon dalamada hari rabu tanggal desember pukul wib (vide bukti bukti bukti pt bukti psebagai berikut: terdapat perbedaan antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara pada formulir model hasil salinan kwk, terdapat banyak pemilih yang tidak menerima formulir pemberitahuan kwk yaitu sejumlah orang pada kecamatan, cacat hukum hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan karena ditetapkan bukan oleh instansi yang berwenang: diketidakkonsistenan antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara yang terdapat pada formulir model hasil salinan kwk yang terjadi pada tps kecamatan telah ternyata disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan maupun kesalahan penjumlahan, selanjutnya terhadap hal tersebut telah dilakukan perbaikan saat rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan tanggal dan desember (vide bukti pk 06j, bahwa tidak diterimanya formulir pemberitahuan kwk oleh pemilih pada kecamatan disebabkan karena pemilih tidak dikenal, pindah alamat, atau tidak dapat ditemui (vide bukti pk meskipun demikian, tidak terdapat satu ketentuan pun yang dapat menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan ktp ketika pemilih tidak mendapatkan undangan pemilih, termasuk tidak juga dapat digunakan alasan pandemi covid terlebih memohon telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (vide bukti t 13j, bahwa pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan telah mengikuti semua pedoman yang mengatur prosedur pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keputusan kpu nomor pl. kpt kpu ixnggal september sertyang pada pokoknya pemeriksaan kesehatan tersebut telah dilakukan rumah sakit umum pemerintah dr. djamil padang yang ditunjuk oleh kpu berdasarkan rekomendasi ikatan dokter indonesia, dilaksanakan oleh tim dokter atas rekomendasi ikatan dokter indonesia idi), ahli psikologi atas rekomendasi himpunan psikologi indonesia mimpi), dan tim dari badan narkotika nasional bnn). selanjutnya, hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud juga telah diterbitkan oleh tim pemeriksa kesehatan dan ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan (vide bukti sampai dengan bukti t 26j. terlebih lagi berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten pesisir selatan, bahwa benar adanya pada tanggal september sampai dengan tanggal september telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pesisir selatan tahun (vide bukti sampai dengan bukti dtahun (vide bukti bukti pt 1j, sertapesisir selatanesisir selatan adalah (lima ratus tiga belas ribu duaesisir selatan |
salinan ag smkembang, provinsi jawa tengah tahun diajukan oleh: nama karno, s.e. alamat dukuh rumput malang, rt. rw. desa kalangan kidul, kecamatan rembang, kabupaten rembang email: nik nama bayu ariyanto, s.e. alamat gang kunci nomor rt. rw. desa sidowayah, kecamatan rembang, kabupaten rembang email: nik pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember desember dan januari memberi kuasa kepada dr. nimerodi gulo, s.h., m.h. nomor kta: haryono, s.h. nomor kta: sri wahyuningsih, s.h. nomor kta: pergi situmorang, s.h. nomor kta: benny layani, s.h.: ridwan saidi tarigan, s.h., m.h., cli., cra., cta. nomor kta: dpp kai dr. umbu rata, s.h., hum. nomor kta: advokat penasehat hukum pada kantor lembaga studi bantuan hukum teratai tegas rasional tangkas serta independen), beralamat jalan srikaya raya nomor rt. rw. perumnas, desa winong, kecamatan pati, kabupaten patirembang, beralamat jalan pemuda km. kecamatan rembang, kabupaten rembang, jawa tengah: berdasarkan surat kuasa nomor py. su kpu kab n . memohon, berkenaan dengan permohonan atas, berikut ini: nama abdul hafidz alamat desa pamotan, rt. rw. kecamatan pamotan, kabupaten rembang pemohon. adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud, berkenaan dengan hal hal berikut: jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (melebihi)6j: tps desa sendangagung, kecamatan pamotan:bukti pk fotokopi form model kejadian khusus keberatan saksi kabupaten kwk, bukti pk fotokopi formulir model hasil salinansumberejo tps pamotan), fotokopi form pengawasan pengawas tps sumberejo tps pamotan), bukti pk fotokopi formulir model hasil salinan kwk agen tps pamotan), fotokopi form pengawasan pengawas tps agen tps pamotan),babaktulung tps sarang): fotokopi form pengawasan pengawas tps babaktulung tps sarang): fotokopi foto formulir model hasil kwk babaktulung tps sarang), fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk desa babaktulung, kecamatankarangmangu tps sarang): fotokopi formulirmelawat tps pamotan), fotokopi form pengawasan pengawas tps melawat tps pamotanbukti pk fotokopi formulir kejadian khusus keberatan saksi kecamatan kwk kecamatan sarang): fotokopi form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan sarang, bukti pk fotokopi form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan sale, bukti pk foto formulir hasil kwk bincang tps sale): foto formulir hasil kwk bincang tps sale), foto formulir hasil kwk bincang tps sale), bukti pkbukti pk fotokopi formulir hasil kecamatan kwk sale desa bincang), bukti pk foto kotak suara tersegel. tps desa gambiran, tps desa bambang, tps desa pamotan, tps desa kemangi, tps desa gegersimo, tps sumberejo, tps desa sumberejo, tps desa ingin, tps desa ingin, tps desa ingin, tps desa ingin, kecamatan pamotan: bukti pk fotokopi form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan pamotan: bukti pk foto formulir hasi kwk gambiran tps pamotan), foto formulir hasil kwk sragen tps pamotan): foto formulir hasil kwk bambang tps pamotan): foto formulir hasil kwk samaran tps pamotan), foto formulir hasi kwk pamotan tps pamotan), foto formulir hasil kwk agen tps pamotan), foto formulir hasil kwk kemangi tps pamotan), foto formulir hasi kwk gegersimo tps pamotan), foto formulir hasi kwk sumberejo tps pamotan), foto formulir hasi kwk sumberejo tps pamotan),bukti pk fotokopi formulir hasil salinan kwk gambiran tps pamotan), fotokopi formulir hasil salinan kwk sragen tps pamotan), fotokopi formulir hasil salinan kwk bambang tps pamotan): fotokopi formulir hasil salinan kwk samaran tps pamotan): fotokopi formulir hasil salinan kwk pamotan tps pamotan), fotokopi formulir hasil salinan kwk agen tps pamotan), fotokopi formulir hasil salinan kwk kemangi tps pamotan), fotokopi formulir hasil salinan kwk gegersimbukti pk fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa gambiran), fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa sragen): fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa bambang):, fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa samaran), fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa pamotan), fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa agen), fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa kemangi), fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa gegersimo), fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa sumberejo), fotokopi formulir hasil kecamatan kwk pamotan desa ingin), bukti pk fotokopi formulir hasil salinan kwk metal tps pamotan), fotokopi form pengawasan pengawas tps metal tps pamotan), foto formulir daftar hadir pemilih kwk metal tps pamotan): foto pemilih atas nama januari yang dihadirkan saat rapat pleno rekapitulasi hasil kecamatan pamotan bukti pkbukti pk fotokopi formulir kejadian khusus keberatan saksi kecamatan kwk kecamatan sedan) fotokopi form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan sedan: bukti pk fotokopi form pelaporan,hukum dugaan pelanggaran: fotokopi status laporan, fotokopi surat rekomendasi kpu untuk ditindaklanjuti:menor, kecamatan sedan, bukti pk fotokopi form temuan: fotokopi pembahasan kedua sentra gakkumdu, fotokopi kajian hukum dugaan pelanggaran: fotokopi status temuan: bukti pk fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran kecamatan sedan: fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran kecamatan sarang, fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran kecamatan sale, fotokopi buku pelaporan dugaan pelanggaran kecamatan pamotan: bukti pk fotokopi form laporan kecamatan sedan, sarang, pamotan yang dibuat oleh tim pemenangan paslon nomor urut bukti pk fotokopi surat pernyataan koordinator tim pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan sedan,bincang kecamatan sale: bukti pk fotokopi form pelaporan:dugaan pelanggaran: fotokopi status laporan, bukti pk fotokopi surat imbauan bupati rembangpada tanggal oktober dan surat imbauan bupati rembang terkait denganpada tanggal mei bukti pk fotokopi, dan kepala sma, smk, dan din wilayah rembang agar aparatur sipil negara menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pilkada pada tanggal juli bukti pk fotokopi surat imbauan, dan atau terlibat dalam kampanye pemilu dan atau pemilihan kepala daerah pada tanggal juli bukti pk fotokopi surat imbauan kepada dprd kabupaten rembang pada tanggal oktoberbukti pk fotokopi surat imbauan kepada pimpinan partai politik padatanggal september terkait larangan melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik, bukti pk fotokopi surat imbauan kepada pimpinan media cetak dan eletronik wilayah kabupaten rembang: bukti pk fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon pada, sdk, dan lapak: fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon pada tanggal september terkait larangan kampanye, fotokopi surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon pada: bukti pk fotokopi surat imbauan kepada kpu kabupaten rembang, fotokopi surat imbauan kepada kpu kabupaten rembang, tanggal juni terkait pengaktifan kembali ppk dan pps, fotokopi surat imbauan kepada kpu kabupaten rembang, tanggal juni terkait dengan pembentukan ppp (petugas pemutakhiran data pemilih), fotokopi surat imbauan kepada kpu kabupaten rembang,, fotokopi surat imbauan kepada kpu kabupaten rembang pada, fotokopi surat imbauan kepada kpu kabupaten rembang,, bukti pk fotokopi saran perbaikan kepada kpu rembang,: fotokopi saran perbaikan kepada kpu rembang, tanggal juli, fotokopi saran perbaikan kepada kpu rembang, tanggal agustus agustus, fotokopi saran perbaikan kepada kpu rembang pada tanggal september september: fotokopi saran perbaikan kepada kpu rembang pada tanggal oktober november november: bukti pk fotokopi data penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten remb7j:emangi, kecamatan pamotan, tps desa melawat, kecamatan pamotan, ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir as5 kwk sebagaimana diatur dalam pilkada junctojadi (vide bukti p 8j: tps desa bajingjowo, kecamatan sarang,ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa tps, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam huruf pkpu nomor tahun yang terjadi beberapa tps berikut ini (vide bukti p 9j: tps desa bincang, kecamatan sale, tps desa bincang, kecamatan sale, tps desa bincang, kecamatan sale: tps desa gambiran, kecamatan pamotan,rembang ditetapkan dan diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten rembangada hari selasa, tanggal desember pukul wib (vide bukti bukti bukti pt 1j:pada tahap pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun berupa: jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (melebihi): jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (kurang), ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir kwk, terkait dengan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa tps, terkait dengan dalil daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan, terkait dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam tps yang samabukti pk sampai dengan pk 55j)jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (melebihi), yang terjadi pada tps desa karangmangu kecamatan sarang, tps desa bajingjowo kecamatan sarang, tps desa sumberejo kecamatan pamotan, tps desa agen kecamatan pamotan, tps desa kemangi kecamatan pamotan, tps dan tps desa sendangagung kecamatan pamotan, tps desa babaktulung kecamatan sarang, tps tps dan tps desa bonjol kecamatan sarang disebabkan karena terjadinya pergeseran dari tps terdekat (vide bukti sampai dengan bukti j|, dan berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten rembang, tidak ditemukan keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tps tps (vide bukti pk pk sampai dengan bukti pk 14j, bahwa persoalan jumlah surat suara yang tidak sesuai (kurang), tps tps tps tps desa karangmangu kecamatan sarang, tps desa kemangi kecamatan pamotan, tps desa melawat kecamatan pamotan disebabkan karena pergeseran suara suara dari tps lain (vide bukti sampai dengan bukti t 7j, dan berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten rembang persoalan tersebut terjadi disebabkan perpindahan surat suara oleh pps desa karangmangu dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut (vide bukti pk bukti pk bukti pk sampai dengan bukti pk 19j, bahwa ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir a5 kwk pada tps tps tps tps tps desa bajingjowo kecamatan sarang (vide bukti bukti dan bukti tidak ada keberatan saksi dan tidak ada perbedaan antara form hasil kwk (vide bukti pk bukti pk sampai dengan bukti pk 25j, bahwa terkait dengan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa tps, memohon telah memberikan sanksi administratif kepada pps yang dianggap tidak cermat, dan menindaklanjuti dengan surat model papal nomor hk. rk kpu kab namun tidak terdapat perubahan perolehan suara masing masing pasangan calon pada tingkat pps, tingkat ppk, maupun tingkat kabupaten (vide bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti t 14j, dan berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten rembang, tidak terdapatform pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan, serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut (vide bukti pk dan bukti pk bahwa terkait dengan dalil daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan dan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tps desa metal kecamatan pamotan,dan terhadap keberatan saksi paslon nomor urut telah dihadirkan pemilih atas nama januari, (vide bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti t 11j, dan terhadap permasalahan tanda tangan pemilih atas nama januari nomor urut daftar hadir menyatu dengan pemilih nomor urut (vide bukti pk dan bukti pk 35j, bahwa terkait dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali pada tps tps tps tps dan tps desa menara, kecamatan sedan, kabupaten rembang, tidak terdapat keberatan dan atau laporan kejadian kepada kpps dan telah ditindaklanjuti dengan putusan nomor hk. rk kpu kab (vide bukti bukti bukti bukti sampai dengan buktidan terhadap dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik oleh ketua ppk tps dan tps desa menor, kecamatan sedan, sedangkan pelanggaran administrasi dan kode etik tps dan tps desa menara, kecamatan sedan, telah ditindaklanjuti kpu rembang dengan sanksi pemberhentian tetap kepada ketua dan anggota kpps (vide bukti pk bukti pk sampai dengan bukti pk 39tahun divide bukti bukti sertanomor urut (vide bukti bukti t 1j, bahwa berdasarkan pertimbangan atas,kabupaten rembangbtps desa perang, kecamatan pamotan: tps desa bambang, kecamatan pamotan, tps desa samaran, kecamatan pamotan: tps desa pamotan, kecamatan pamotan, tps desa melawan, kecamatan pamotan, tps desa kemangi, kecamatan pamotan: tps desa gegersimo, kecamatan pamotan:ditemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan. kejadian dimaksud menunjukkan bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih nya lebih dari satu kali, yang mana terjadi tps desa metal kecamatan pamotan (vide bukti p 10j, ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih nya lebih dari sekali dalam tps yang sama, terjadi (vide bukti p 11j: tps desa menor, kecamatan sedan: tps desa menor, kecamatan sedan: tps desa menor, kecamatan sedan, tps desa menor, kecamatan sedan: tps desa menor, kecamatan sedan,, pemohon telah melaporkannya kepada lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati kementerian dalam negeri republik indonesia menyatakanrembemrembapresi lain dari memohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnyarembfrembang, baik panitia pengawas kecamatan dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten rembang. namun, upaya pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, sampai dengan diajukannya permohonan ini, bahwa berkaitan dengan upaya pemohon pada angka pemohon juga mengajukan permintaan kepada komisi pemilihan umum kabupaten rembang untuk melakukan pemungutan suara ulang pada beberapa tps bermasalah sebagaimana disebutkan pada angka namun belum juga memperoleh tanggapan sampai dengan diajukannya permohonan ini, bahwa berdasarkan pada uraian atas, terbukti telah terjadi pelanggaran pelanggaran administrasi (baik pada tahapan pemungutan suara, perhitungan suara dan rekapitulasi hasil), pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun yang nyata nyata telah berdampak pada peroleh suara pemohon. hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran administrasi (sebelas) kecamatan dari (empat belas) kecamatan yang ada kabupaten rembang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan atas, maka upaya hukum yang tersedia bagi pemohon dalam rangka menjamin perlindungan hak konstitusional pemohon, yaitu dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun: memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang beberapa tps, yakni: tps desa karangmangu, kecamatan sarang: tps desa bajingjowo, kecamatan sarang, tps desa sumberejomelawat, kecamatan pamotanincang, kecamatan sale: tps desa bincang, kecamatan sale: tps desa bincang, kecamatan sale: tps desa gambiran, kecamatan pamotan: tps desa perang, kecamatan pamotan, tps desa bambang, kecamatan pamotan: tps desa samaran, kecamatan pamotan, tps desa pamotanmetal, kecamatan pamotdengan nomor induk kependudukan atas nama karno, s.e.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon, dengan nomor induk kependudukan atas nama bayu ariyanto, s.e.: bukti fotokopi salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten rembangukti fotokopisalinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten rembangratus dua puluh) tps tentang jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (melebihimbilan puluh tujuh) tps tentang jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (kurangke (tujuh) tps tentang pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir a5 kwkdua puluh lima) tps tentang ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa tpsatu) tps tentang ditemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakanlima) tps tentang ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih nya lebih dari sekali, bukti fotokopi catatlaporan kepada panitia pengawas kecamatan, nomor pl pb cam. kaliori x11 tanggal desember tahun bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan kepada badan pengawas pemilihan umum kabupaten rembang, nomor pl pb kab x11 tentang dugaan pelanggaran pemilihan bupati kabupaten rembang tahun tanggal desember, bukti fotokopi surat dari pemohon kepada memohon tertanggal desember perihal permohonan pemungutan suara ulang, bukti fotokopi surat laporan kepada panitia pengawas kecamatan lasem nomor reg lp hb lsm il tanggal desember tahun bukti fotokopi surat laporan kepada panitia pengawas kecamatan sale, nomor reg lp hb sale il tanggal desember tahun bukti fotokopi surat laporan kepada panitia pengawas kecamatan kragan, nomor reg lp hb krg il tanggal desember tahun bukti fotokopi surat laporan kepada panitia pengawas kecamatan sumber, nomor reg lp hb sbr il tanggal desember tahun bukti fotokopi surat laporan kepada panitia pengawas kecamatan sarang, nomor reg lp hb srg il tanggal desember tahun bukti fotokopi surat laporan kepada panitia pengawas kecamatan pamotan, nomor reg lp hb pmt il tanggal desember tahun bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor pl pb kab x11 tanggal desember bukti fotokopi surat tim pemenangan pemohon kepada badan pengawas pemilihan umum kabupaten rembang, tertanggal desember perihal laporan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati rembangmbangangka menyatakan, adapun pelanggaran administrasi yang dimaksud. bahwa tidak hanya itu, pemohon sekali lagi mengatakan dalam permohonannya pada bagian iv. pokok permohonan angka yakni, bahwa berdasarkan pada uraian atas, terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi,nik nama mohamad anies cholil barry alamat jalan kh. bisri mustofa nomor rt. rw. desa leleh, kecamatan rembang, kabupaten rembang nik pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati rembang tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada dr. januar massa, s.h., si., m.h.: dr. erna ratnaningsih, s.h., ll.m.: simeon petrus, s.h.: abadi hutagalung, s.h.: zakaria tomb, s.h., m.h.: nuzul wibawa, ag., m.h.: ihsan tanjung, s.h., m.h., si.: oben silitonga, s.h.: benny hutabarat, s.h.: heri perdana tarigan, s.h. nomor kta: mulyadi marks phillips, s.h., si.: aries surya, s.h., yohanes tobing, s.h., m.h.: ela dayton dipanggang, s.h., m.h.: wiratama camera, s.h., m.h.: dr. solar maru hutagalung, s.h., m.h.: p.s. jimmy mokolensang, s.h. nomor kta: army mulyani, s.h.: kardus sihir, s.h. nomor kta: arie achmad, s.h. nomor kta: samuel david, s.h.: michael kanta germans, s.h., m.h.: roy valiant sembiring, s.h.: kartu nainggolan, s.h.: feri donald silaen, s.h.: made ananta jaya artha, s.h.: deviani patricia, s.h.: nur kronis, s.h.: ahmad najisberdasarkan pemilihan,iv. pokok permohonan angka angka dan angka yang mana kewenangan absolut untuk menerima pelanggaran administrasi pemilihan ada bawaslu in cast bawaslu kabupaten rembang, bukan mahkamah konstitusi,embangsuratdan data yang tersedia dalam laman mahkamah konstitusi perolehan suara tahap akhir pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten rembangbahwa berdasarkan perolehan suara atas maka (satu persen) dari total suara sah suara) adalah sama dengan suara. bahwa berdasarkan keputusan kpulima ribu lima ratus satu) suara atau sama dengan (satu koma tiga. hal ini juga dikuatkan oleh pemohon pada bagian iv. pokok permohonan angka angka dan angka bahwa selanjutnya pemohon dalam permohonan pada bagian petit angka pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang beberapa tps. bahwa akan tetapi,. bahwa dalil dalil yang disampaikan pemohon tidak jelas, karena satu sisi pemohon meminta pemungutan suara ulang beberapa tps, tetapi sisi yang lain pemohon tidak menyampaikan secara terang berapa jumlah suara pemohon yang hilangi. dalam pokok permohonan bahwa memohon menyangkal setiap dan seluruh peadanya pelanggaran administrasi yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon, menurut memohon adalah sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menyatakan jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (melebihiberjumlah surat suara, sedangkan surat suara yang diterima oleh kpps berjumlah surat suara, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam dptterdapat kekurangan surat suara, kekurangan surat suara tersebut diambilkan dari tps terdekat,vide bukti tps desa bajingjowoumberejoidak terdapat kelebihan atau kekurangan surat suara yang diterima kpps (vide bukti tps desa agenabaktulungtbahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (kurangpemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnyakekurangan surat suara yang diambilkan dari tps terdekat sehingga semua pemilih tps desa karangmangu dapat dilayanimeskipunmelawatbahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan menemukan pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir as kwk, menurut memohon adalah tidak benar. adapun rinciannya adalah sebagai berikut:bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan menemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dari beberapa tps, menurut memohon adalah sebagai berikut: tps tps tps desa bincang, kecamatan sale: bahwa pps kurang cermat, sehingga kotak suara yang dikirim dari tps pps tidak tersegel, meski demikian seluruh dokumen yang ada dalam kotak suara sudah dalam kondisi tersegel, atas pelanggaran administrasi ini, memohon telah memberikan sanksi administratif kepada pps yang dianggap tidak cermat tersebut (vide bukti bahwa terhadap kejadian guo, memohon telah melakukan tindak lanjut dengan surat model papal nomor hk. rk kpu kab (vide bukti bahwa terhadap kejadian guo, tidak terdapat perubahan perolehan suara masing masing pasangan calon, pada tingkat tps, tingkat ppk, maupun tingkat kabupaten (vide bukti terhadap dalil pemohon sepanjang tps desa gambiran, kecamatan pamotan: tps desa sragen, kecamatan membaca dan mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten rembang, memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten rmotan:: tps desa agen, kecamatan pamotan: tps desa kemangi, kecamatan pamotan, tps desa gegersimo, kecamatan pamotan, tps dan tps desa sumberejo, kecamatan pamotan, tps tps tps tps tps tps dan tps desa ingin, kecamatan pamotan, menurut memohon adalah sebagai berikut: tps desa gambiran, kecamatan pamotan lubang kotak suara tidak disegel ii) tps desa sragen, kecamatan pamotan lubang kotak suara tidak disegel il) tps desa bambang, kecamatan pamotan bagian samping tidak disegel iv) tps desa samaran, kecamatan pamotan bagian depan tidak disegel tps desa pamotan, kecamatan pamotan lubang kotak suara tidak disegel vi) tps desa agen, kecamatan pamotan bagian depan tidak disegel vii) tps desa kemangi, kecamatan pamotan bagian depan tidak disegel viii) tps desa gegersimo, kecamatan pamotan ix) tps desa sumberejo, kecamatan pamotan lubang kotak suara tidak disegel tps desa sumberejoi) tps desa ingin, kecamatan pamotan lubang kotak suara tidak disegel xvii) tps desa ingin, kecamatan pamotan basansameng telowaa tuwangtoarsuaa maatasagal bahwa pemohon mendalilkan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel adalah tidak benar (vide bukti bahwa sepanjang tps tersebut atas, tidak terjadi perubahan perolehan suara masing masing pasangan calon pada tingkat tps, tingkat kecamatan ppk), maupun tingkat kabupaten (vide bukti terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah menemukan daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara dan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tps desa metal adalah tidak benar. berdasarkan formulir hasil kwk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah orang dengan rincian pemilih dpt sejumlah dan dan pemilih sejumlah orang (vide bukti bahwa(vide bukti bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) saksi pasangan calon nomor urut meminta untuk dibukakan daftar hadir pemilih. bahwa saksi pasangan calon nomor urut mempermasalahkan tanda tangan pemilih atas nama januari, nomor urut daftar hadir yang dianggap tidak menandatangani daftar hadir (vide bukti bahwa terhadap keberatan saksi pasangan calon nomor urut tersebut, ppk kecamatan pamotan menindaklanjuti dengan meminta pps desa metal untuk menghadirkan pemilih atas nama januari (vide bukti bahwapada saat dihadirkan pada saat rapat rekapitulasi, pemilih atas nama januari menyatakan hadir, menyerahkan formulir pemberitahuan kwk, menandatangani formulir model daftar hadir pemilih kwk, dan menggunakan hak pilihnya tps desa metal, kecamatan pamotan (vide bukti terhadap dalil pemohon yang menyatakan menemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tps tps tps tps dan tps desa menor, kecamatan sedan, kabupaten rembang. terhadap dalil pemohon tersebut atas menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa pada saat kejadian yang didalilkan oleh pemohon, saksi pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan atau melaporkan kejadian yang didalilkan tersebut kepada kpps (vide bukti bahwa terhadap dalil pemohon guo, tidak terdapat keberatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan (vide bukti bahwa kejadian yang didalilkan oleh pemohon baru muncul pada saat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten dan baru mengajukan keberatan (vide bukti bahwa kejadian yang didalilkan oleh pemohon sepanjang tps dan tps desa menor, kecamatan sedan, memohon telah menindaklanjuti dengan surat putusan nomor hk. rk kpu kab (vide bukti bahwa kejadian yang didalilkan oleh pemohon sepanjang tps dan tps desa menor kecamatan sedan, terdapat dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melibatkan penyelenggara pemilihan, sehingga penanganannya dilakukan oleh sentra gakkumdu kabupaten rembang (vide bukti bahwa kejadian yang didalilkan oleh pemohon pada tps desa menor, kecamatan sedan, berdasarkan berita acara klarifikasi pada pps dan kpps tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon serta tidak ada rekomendasi apapun dari bawaslu berkenaan dengan permohonan dan memohon telah melakukan konfirmasi melalui kpps (vide bukti terhadap dalil pemohon pada angka memohon telah menjawab surat tersebut dengan surat nomor py. sd kpu kab il tertanggal desember dan diterima oleh saudara hakim selaku pasangan calon nomor urut pada tanggal desember (vide bukti terhadap dalil pemohon sepanjang terjadinya pelanggaran pelanggaran administrasi baik pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil. bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tps, saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan atas kejadian tps sepanjang menurut pandangan pemohon dinilai terdapat pelanggaran administrasihwa berdasarkan ketentuan angkmilu. bahwaategori pelanggaran administrasi pemilu mencakup: tata kerja kpu, kpu provinsi kip aceh, kpu kip kabupaten kota, ppk, pps, ppen, kpps kpps: prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu:, dan peserta pemilu. bahwa dalamjenis pemiluberdasarkan ketentudalam pemilihan dibedakan dalam kategori, yaitu: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan: sengketa tata usaha negara: perselisihan hasil pemilihan. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka maka pelanggaran administrasi pemilihan yang secara tegas dinyatakan oleh pemohon dalam permohonannya, maka penyelesaiannya pun melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi sebagaimana diatur peraturan kpu nomor tahun sebagaimana. dengan demikian, menurut memohon, adanya pelanggaran pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati rembang tahun dan berdampak pada perolehan kecamatan dari kecamatan yang ada kabupaten rembangrembang tahun yang benar:pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati rembang tahun (vide bukti p 3j, bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten rembang nomor pl. prembang tertanggal september pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati rembang dengan nomor urut (satu) (vide bukti p 4j. bahwa meskipun selisih suara pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam huruf pilkada yang bukti fotokopi kumpulan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten rembang: suratsurat keputusan kpusurat keputusan kpukumpulan formulir model hasil kabupaten kwk, bukti fotokopi kumpulan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kwk. kecamatan sumber, kecamatan sarang, desa bajingjiwo, kecamatan sedan, dan kecamatan pamotan), bukti fotokopi kumpulan formulir hasil kecamatan kwk: bukti fotokopi kumpulan formulir kejadian khusus dan atau keberatan kwk tingkat kecamatan: kecamatan sedan tps desa menor, tps desa menor, tps desa menor, tps desa menor, tps desa menor, kecamatan sale tps desa bincang, tps desa bincang, tps desa bincang, kecamatan pamotan tps desa gambiran, tps desa sragen: tps desa bambang: tps desa samaran: tps desa pamotan: tps desa agen: tps desa agen: tps desa kemangi, tps desa kemangi, tps desa gegersimo: tps desa sumberejo, tps desa sumberejo,:: tps desa bonjol:, tps desa bonjol:,formulir hasil kwk, sepanjang: kecamatan sale tps desa bincang: tps desa bincang, tps desa bincang, kecamatan pamotan tps desa gambiran: tps desa sragen, tps desa bambang, tps desa samaran, tps desa pamotan, tps desa agen: tps desa agen: tps desa kemangi: tps desa kemangi: tps desa gegersimo, tps desa sumberejo: tps desa sumberejo, tps desa bonjol, tps desa bonjol, tps desa bajingjowo, tps desa bajingjowo: tps desa bajingjowo: tps desa bajingjowo:tps desa menor: bukti fotokopi kumpulan formulir kejadian khusus dan atau keberatan kwk, sepanjang: kecamatan sale tps desa bincang, tps desa bincang, tps desa bincang: kecamatan pamotan tps desa gambiran, tps desa sragen, tps desa samaran, tps desa pamotan: tps desa agen: tps desa kemangi: tps desa kemangi: tps desa gegersimo, tps desa sumberejo, tps desa ingin: tps desa ingin:, tps desa ingin: tps desa ingin: tps desa ingin: tps desa ingin: tps desa melawat:babaktulung: tps desa bonjol, tps desa bonjol, tps desa bonjol, tps desa bajingjowo, tps desa bajingjowo,bukti fotokopi kumpulan formulir daftar hadir pemilih kwk, pada tps desa metal, kecamatan pamotan kabupaten rembang, bukti fotokopi kumpulan formulir daftar hadir pemilih pindahan kwk pada desa bajingjowo, kecamatan sarang. bukti fotokopi formulir daftar hadir pemilih tambahan kwk, pada tps desa metal, kecamatan pamotan, kabupaten rembang: bukti fotokopi kumpulan formulir model pemberitahuan kwk, tps desa metal, kecamatan pamotan, kabupaten rembang, bukti fotokopi formulir model kwk daftar pemilih pindahan), tps desa bajingjowo, kecamatan sarang, kabupaten rembang, bukti fotokopi kumpulan formulir a5 kwk, desa bajingjowo, kecamatan sarang,tindak lanjut rekomendasi bawaslu terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan administrasi pemilihan dengan nomor: hk. rk kpu kab hk. rk kpu kab bukti fotokopi jawaban surat bawaslu kabupaten rembang nomor k.bawaslu prov.jt pp. bukti fotokopi kumpulan berita acara klarifikasi kpu kabupaten rembang: nomor hk. ba kpu kab nomor hk. ba kpu kab bukti fotokopi surat dan tanda terima kpu kabupaten rembang yang diterima oleh saudara hakim (selaku pasangan calon nomor urutbukti fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa menor, kecamatan sedansecara garis besar, permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah mengenai dugaan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi pada beberapa tps dalam beberapa kecamatan yaitu berupa, perihal dugaan kotak suara tidak tersegel,.engan alasan sebagai berikut:waslu kabupaten rembangapabila berunsur pelanggaran administrasi: dan dkpp apabila berunsur pelanggaran kode etik:yang didalilkan oleh pemoho, maka terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kabupaten rembang sebagaimana dalil pemohonrembangrembang yang telah ditetapkan oleh memohon dengan surat keputusan komisi pemain umum kabupaten rembangahwa namun demikian, dalam dalil permohonan pemohon justru tidak ada satupun yang mempersoalkan keputusan memohon sebagaimana dimaksud dalam poin ke atas, akan tetapi pemohon justru mempersoalkan permasalahan permasalahan yang seharusnya diselesaikan lembaga pengawasan sesuai dengan tingkatannya secara berjenjang, dan itupun telah diproses oleh pihak pengawas dimana laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa alasan permohonan pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan: perihal dugaan kotak suara tidak tersegel: adalah dalil yang sangat membingungkan dan tidak jelas. dalil pemohon yang demikian tentu sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan alasan dalam pertanyaan sebagai berikut: apakah dasar dan fakta yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan suara sah milik pihak terkait? padatahapan rekapitulasi tingkat mana terjadi perbedaan selisih perhitungan suara tersebut, baik tingkat tps maupun ppk? berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon pada tingkat tps dan ppk pada tps tps yang dipermasalahkan? berdasarkan alasan hukum atas,dengan demikian selayaknya ditolak oleh mahkamahrembang dengan alasan sebagai berikut: berdasarkan dak semester tahun jumlah penduduk kabupaten rembang adalah sebesar jiwa.' dengan jumlah penduduk tersebut dan dihubungkan dengan pemberlakuan huruf ( uu pilkada ), maka selisih paling besar antara pasangan calon yang dapat menjadi pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar dari total suara sah. bahwa total perolehan suara sah dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten rembang tahun model hasil kabupaten kwk (vide bukti pt adalah sebesar suara. dengan demikian maka selisih paling besar yang diperkenankan oleh pilkada adalah sebesar suara suara. berdasarkan perhitungan versi memohon, diketahui selisih suara antara pemohon dan pihak terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar suara atau lebih daridengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan huruf tahun sehingga dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bisnamun, dengan mempertimbangkan: (a) eksistensi dan hakikat mahkamah konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara pemohon), dan (b) demi mengutamakan terwujudnya keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural (formal), maka seyogianya mahkamah konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo: bahwa hak konstitusional yang dimaksud dalam huruf yaitu hak atas upaya hukum yang efektif (right effective remedy), dengan penjelasannya sebagai berikut: art. universal declaration human right udh) menegaskan bahwa:. selanjutnya art. international covenant civil and political right occur) menyatakan:senada dengan kaidah tersebut, patron mengatakan bahwa: remedial rights arise from the infringement primary right, whether that right created jurassic act directly law . dengan demikianpemohorembang, apabila tuduhan tersebutrembrembang tahun bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten rembang tahun yang dilakukan secaraberdasarkan surat keputusan memohon tersebut, pihak terkait paslon nomor urut telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan suara atau unggul sebanyak suara dari pemohon. dengan demikian, berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis, jujur,melebihlebihsarang, desa bajingjowabaktulungonjol, tpskecamatan pamotan, desa sumberejmelawankemangisendangagung,lebihkurang darkurangtps tps jumlah surat suara yang yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (vide bukti pt s.d. bukti pt pada dalil atas, pemohon mendalilkan terhadap tps desa karangmangu, kecamatan sarang sebagai tps yang mengalami kelebihan surat suara, namun kemudian pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap tps guo terdapat kekurangan surat suara. dalil pemohon yang acak acakan, tidak runut dan detail serta tidak menggambarkan adanya perbedaan perolehan suara tersebut adalah dalil yang kacau dan karenanya layak untuk dikesampingkan, kecamatan pamotan, desa kemangipamotan, desa melawat, tps jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (videkurangdalil adanya pemilih pindahan yang menggunakan hak nya tanpa menggunakan formulir a5 kwk terhadap dalil tersebut, pihak terkait akan menanggapi sebagai berikut: bahwa memohon kpu kabupaten rembang telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah kabupaten rembang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan seluruh wilayah pemilihan: dalil pemohon yang mengatakan bahwa kecamatan sarang, desa bajingjowo tps tps tps tps tps dan tps terdapat pemilih pindahan yang memilih tanpa menggunakan form a5 kwk adalah dalil tuduhan sepihak tanpa dasar, mengada ada dan hanya bersifat asumsi tanpa didukung dengan alat bukti yang valid. berhubung dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan sangat mengada ada maka dalil pemohon tersebut layak untuk ditolak atau setidak tidaknya dikesampingkan oleh mahkamah (vide pt s.d. bukti pt terhadap dalil adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel yang terjadi pada beberapa tps terhadap dalil tersebut, pihak terkait akan menanggapi bahwa perihal segel kotak telah dilaksanakan oleh memohon berdasarkan peraturan kpu berikut jumlah jenis kpu, dan juga tidak ada pergeseran perolehan suara yang terjadi yang dibuktikan dengan tidak ada catatan kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan sebagai berikut: kecamatan sale, desa bincang, tps tps tps bahwa menurut saksi pihak terkait, tidak ada permasalahan terkait kotak suara yang tidak tersegel tersebut dikarenakan amplop amplop surat suara yang ada dalamnya tetap tersegel utuh atau tidak rusak sama sekali, serta tidak ada perubahan apapun terkait data perolehan suara dan dokumen dokumen lainnya (vide bukti pt s.d. bukti pt kecamatan pamotan, desa gambirbambangamapamotkemangigegersimumberejingin, tps tps tps tps tpss.d. bukti pt terhadap dalil daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan pada kecamatan pamotan, desa metal, tps terhadap dalil ini, pihak terkait akan menanggapi sebagai berikut: bahwa berdasarkan model hasil salinan kwk (bukti pt diketahui jumlah dpt dan jumlah dpt bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah sama dengan penggunaan kertas suara, tps tersebut, sama sekali tidak terdapat catatan keberatan dalam model keberatan kejadian khusus dari saksi masing masing paslon. berdasarkan fakta fakta tersebut karenanya dalil pemohon tersebut patut dikesampingkan. terhadap dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali kecamatan sedan, desa menor, tps tps tps tps dan tps terhadap dalil ini, pihak terkait akan menanggapi sebagai berikut: pada tps tps tersebut atas (bukti vide pt s.d. bukti pt sama sekali tidak terdapat catatan keberatan dalam model keberatan kejadian khusus dari saksi pemohon: terhadap permasalahan guo baru dimunculkan oleh pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, sepanjang pengetahuan pihak terkait, terhadap permasalahan tersebut juga telah diselesaikan oleh memohon, sehingga adalah tidak beralasan hukum, apabila terhadap permasalahan yang sama kemudian dimunculkan kembali menjadi bagian dari objek sengketa mahkamah konstitusi. berdasarkan fakta fakta tersebut karenanya dalil pemohon tersebut patut dikesampingkan oleh mahkamah. sebagai penutup, bahwa dalam proses kontestasi pemilihan untuk dan atas nama demokrasi, akan ada pihak yang menang dan kalah. mengutip thucydies, historian for peloponnesian war democracy, someone who fails get elected office, can always console himself with the thought that there was something not guide fair about it. oleh karenanya, jiwa kesatria dan lapang dada menerima kekalahan dan mendukung yang menang untuk membangun kebaikan adalah hal yang patut dipegang teguh sebagai prinsipukti pt fotokopi model hasil kabupaten kota kwk kabupaten rembang provinsi jawa tengah, bertanggal desember kwk tps desa bajingjowo, kecamatan sarang, bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps desa babaktululungmelawat, kecamatan pamotan:gambiran, kecamatan pamotan, hakikat dari remedial rights adalah bersifat prosedural yang bertujuan untuk menegakkan primary rights, hak inimemang tidak secara spesifik diatur dalam bab uud tetapi ketentuan dalam konstitusi yang paling mendekati right effective remedy adalah kaidah dalamski demikian secara teoritis, non eksistensi hak tersebut dalam bab tidak berarti bahwa hak itu tidak ada. mengingat hakekatnya sebagai hak yang bersifat prosedural dengan fungsi korektif atau remedial, maka, hak tersebut dapat eksis secara logis berdasarkan keadaan pelanggaran terhadap ketentuan substantive tentang ham: ketentuan substantive ham yang dimaksud adalah hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud dimana dalam konteks perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menurut uud menjadi tanggungjawab negara khususnya pemerintah dalam hal ini mahkamah konstitusi (the guardian the human rights), selanjutnya, terkait keadilan substantif yang dimaksud dalam poin yaitu prinsip hukum universalvide bukti p 5j. bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps desa sragen, kecamatan pamotan: bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps desa bambang, kecamatan pamotan, bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps desa samaran, kecamatan pamotan, bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps desa pamotan, kecamatan pamotan,gegersimo, kecamatan pamotanmetal, kecamatan pamotan:. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten rembang, sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan hasil pengawasan atas pokok permohonan angka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten rembang pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, tanggal desember gedung balai kartini rembang, hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut sebagai berikut: perolehan suara menurut: nama pasangan pengawasan karno, s.e. bayu ariyanto, s.e. abdul hafidz mohamad anies cholil barry 2ans| a2ara| perolehan itu sebagaimana yang tertuang dalam form model hasil salinan kabupaten kwk (bukti pk berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten rembang, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara tingkat kabupaten tersebut dihadiri oleh saksi dari dua pasangan calon. saksi pasangan calon nomor urut dihadiri oleh muhammad kumorohadi dan ali irham. sedangkan saksi pasangan calon nomor urut dihadiri oleh ridwan dan roti. para saksi mengikuti rapat pleno dari awal hingga akhir. para saksi dari kedua pasangan calon tersebut tidak ada keberatan atas hasil perolehan suara masing masing pasangan calondan form model kejadian khusus keberatan saksi kabupaten kwk (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan angka dan angka bahwa pemohon mendalilkan terdapat jumlah surat suara beberapa tps tidak sesuai (melebihi) ketentuan undang undangagen, kecamatan pamotan:: tps desa bonjol, kecamatan sarang, tps desa bonjol, kecamatan sarang: tps desa bonjol, kecamatan sarang. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps masing masing tps tersebutpemilih dalam dpt berjumlah pemilih, jumlah surat suara yang seharusnya diterima (dpt # adalah sedangkan jumlah surat suara yang diterima pada saat membuka kotak suara tersegel sebanyak surat suara. namun pada hari pelaksanaan pemungutan suara ditambahkan oleh pps sebanyak surat suara. penambahan tersebut dikarenakan terdapat pemilih pindahan sebanyak pemilih pindahan. sehingga jumlah surat suara yang diterima kpps tps karangmangu adalah surat suara. namun tertulis form model hasil salinan kwk yang ditandatangani oleh saksi paslon nomor urut dan nomor urut jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan adalah surat suara. kesalahan penulisan itu tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dan nomor tps (bukti pk kesalahan penulisan kolom jumlah surat suara yang diterima dikoreksi pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. jumlah surat suara yang semula tertulis form hasil kwk sebesar surat suara diperbaikdiperbaiki menjadi surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan semula tertulis diperbaiki menjadi surat suara, adapun jumlah surat suara yang digunakan sebanyak surat suara. hal ini sebagaimanatps desa bajingjowo) adalah surat suara.nomor urut (bukti pk tps desa sumberejoagenabaktulung (kurang surat suara)akan tetapi terdapat koreksi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan' tidak terpakai dalam form hasil salinan kwk tertulis surat suara, dikoreksi menjadi surat suara pada saat rekapitulasi perolehan hasil tingkat kecamatan karena disesuaikan dengan form hasil kwk plantrdapatini: tps desa karangmangukemangi, kecamatan pamotan: tps desa melawat, kecamatan pamotan. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps beberapa tps yang disebut atas5)sebanyak dengan yang terima sebesar surat suara tersebut dikarenakan terdapat penambahan surat suara oleh pps karangmangu sebanyak surat suara. adapun rincian penambahan surat suara tersebut sebagai berikut: mol tes jomtnpenambanan penambahan tersebut dikarenakan untuk mencukupi pemilih pindahan sebanyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps karangmangu dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dan (bukti pk namun pada saat rekapitulasi perolehan hasil tingkat kabupaten terdapat koreksi atas kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima. semula tertulis surat suara dikorekssurat suara dikoreksi menjadi surat suara. jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai semula tertulis surat suara dikoreksi menjad (vide bukti p 5angka pilkada juncto angka undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum ditegaskan terkait hakikat pemilihan umum,, bahwa berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun juncto pilkada juncto pemilihan umum (juga: surat sebagaimana form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil tingkat kabupatedesa karangmangu sebanyak. serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut dan (bukti pk tps desa melawat danlah ditemukan pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan formulir model a5 kwk beberapa tps berikut: tps desa bajingjowo, kecamatan sarangbahwa berdasarkan pengawasan pengawas tps, bawaslu kabupaten rembang menerangkan sebagai berikut:serta berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil tingkat kecamatan, saksi pasangan calon nomor urut meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih pindahan tps tps tps tps tps desa bajingjowo. namun ppk tidak menyetujui permintaan tersebut karena tidak ada perbedaan antara form hasil kwk tps tps tps tps ,tps desa bajingjowo, kecamatan sarang (bukti pk dengan form hasil salinan kwk yang dibawa oleh pengawas, saksi pasangan calon dan saksi keberatan dengan jawaban ppk tersebut. selanjutnya, ppk meminta saran kepada bawaslu kecamatan, dan bawaslu kecamatan menyarankan keberatan itu agar ditulis form kejadian khusus keberatan saksi kecamatan kwk dan ppk menindaklanjutinya sebagaimana form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan (bukti pk bahwa pemohon mendalilkan adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel beberapa tps berikut ini: tps desa bincang, kecamatan sale, tps desa bincang, kecamatan sale: tps desa bincang, kecamatan sale, tps desa gambiran, kecamatan pamotan, tps desa sragen, kecamatan pamotan,, tps desa age, tps desa ingin. bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kecamatan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan, ditemukan hal hal sebagai berikut: pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan sale, bahwa ketika pembukaan kotak suara tps desa bincang, kecamatan sale dalam kondisi sebagai berikut: mol karangan dan tidak tersegel dan tidak tersegel dan tidak tersegel namun kondisi amplop yang ada dalam kotak masih tersegel dengan rapi dan stiker segel masih utuh berada dalam kotak suara. saksi mengajukan keberatan terkait hal tersebut. bawaslu kecamatan sale memberikan saran terkait dengan hal tersebut dengan melihat apakah ada perubahan perolehan masing masing pasangan calon. ppk kecamatan sale dan saksi setuju untuk melanjutkan proses rekapitulasi. setelah formulir model hasil kwk diperlihatkan dan dibacakan hasilnya tidak adasebagaimana form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan (bukti pk perbandingan hasil perolehan suara masing masing paslon adalah sebagai berikut: hasil perolehan formulir formulir formulir nomor model model model tps urut hasil| hasil pasangan hasil salinan kecamatan calon kwk kwk kwk bukti bukti bukti pk pk pk desa desa desa pada saat pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pamotan bahwa kotak suara beberapa tps tersebut atas dalam kondisi sebagai berikut: mol tes keterangan tps desa kotak suara bagian atas dan bagian gambiradan samping sragen, tidak tersegel. bagian depan tersegel, kecamatan serta ada kabel ties pamotan tps desa kotak suara bagian depan, bagian bambang, samping tidak tersegel. bagian atastidak tersegel, samarasamping pamotan, tidak tersegel. bagian depan tersegeldepan tidak tersegel, agen, bagian atas dan bagian samping tersegel, kecamatan serta ada kabel ties pamotan tps desa kotak suara bagian depan tidak tersegel, kemangiatas dan bagian gegersimo, samping tidak tersegel, serta tidak ada kecamatan kabel ties. namun bagian depan tersegel pamotan sebagaimana foto kotak tersegel (bukti pk tps desa kotak suara bagian depan tidak tersegel. sumberejoits desa kotak suara bagian atas dan bagian sumberejo(bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kecamatan pamotan, hasil perolehan masing masing tps tersebut tidak ada perbedaan dan perubahan form hasil kwk plant dan form salinan kwk yang dibawa oleh masing masing saksi dan pengawas. serta tidak ada keberatan saksi pasangan calon nomor urut dan yang berkaitan dengan perolehan suara sebagaimana dengan form pengawasan rekapitulasi perolehan hasil kecamatan (bukti pk perbandingan perolehan hasil suara masing masing paslon tps tps tersebut adalah sebagai berikut: hasil perolehan formula formulir model pori urut model cc. hasil tps pasangan hasil hasil keramat calon kwk salinan an kwk bukti kwk bukti pk bukti pk pk gambiran, kecamatan pamotan sragen, kecamatan pamotan bambang, kecamatan pamotan samaran, kecamatan pamotan pamotan, kecamatan pamotan tps desa agen, kecamatan pamotan kemangi, kecamatan pamotan tps desa gegersimo, kecamatan pamotan tps desa sumberejo, kecamatan pamotan sumberejo, kecamatan pamotan tps desa ingin, kecamatan pamotan tps desa| ingin, kecamatan pamotan tps desa ingin, kecamatan pamotan tps desa ingin, kecamatan pamotan ingin, kecamatan pamotan ingin, kecamatan pamotan ingin, kecamatan pamotan bahwa pemohon mendalilkan adanya daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat suara yang digunakan sehingga pemohon menyimpulkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yang mana hal tersebut terjadi tps desa metal, kecamatan pamotan, berdasarkan hasil pengawasan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak rincian pengguna hak pilih tersebut terdiri dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam dpt, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan ktp elektronik. sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak surat suara dan tidak terdapat. serta berdasarkan pengawasan bawaslu kecamatan pamotan pada saat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan surat suara tingkat kecamatan, saksi pasangan calon nomor urut meminta untuk dibuka daftar hadir pemilih dalam dpt. selanjutnya, ppk pamotan menyetujui sehingga daftar hadir dibuka. saksi pasangan calon nomor urut mempermasalahkan tanda tangan pemilih atas nama januari nomor urut daftar hadir saksi pasangan calon nomor urut menganggap nomor urut daftar hadir atas nama januari tidak tanda tangan karena tanda tangannya menyatu dengan tanda tangan nomor urut sehingga jumlah pemilih dalam dpt dianggap berjumlah pemilih. atas keberatan tersebut ppk pamotan menghadirkan pemilih yang bernama januari saat rapat pleno rekap tersebut. saudara januari mengaku hadir dan menggunakan hak pilihnya serta tanda tangan formulir model daftar hadir pemilih kwk (bukti pk dan (bukti pk bahwa pemohon mendalilkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam tps yang sama beberapa tps berikut ini: tps desa menor, kecamatan sedan: tps desa menor, kecamatan sedan,sebuah negara demokrasi konstitusional (constitutional democratic state) yang sejatinya berakibat tahapan dan tata cara yang wajib ditempuh dan dijalani oleh semua pihak terkait, baik peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun pemilih:utama yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam pilmemenuhi asas asas pemilihan umum, diperlukan instrumen pengawasan dan pemantauan sesuai amanat hal, dan wewenang, serta prosedur pelaksanaan pengawasan, telah diatur secara lugas baik dalam juncto piltps desa menor, kecamatan sedan, tps desa menor, kecamatan sedan, tps desa menor, kecamatan sedan. bahwa berdasarkan pengawasan pengawas tps masing masing tps tersebut. sebagaimana form hasil salinan kwk yang tandatangani oleh kedua saksi dan form pengawasan pengawas tps (bukti pk berdasarkan pengawasan bawaslu kecamatan sedan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang berkaitan dengan hal tersebut. hal in(bukti pk berdasarkan pengawasan rekapitulasi hasil tingkat kabupaten, saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan bahwa kecamatan sedan desa menor terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari kali yaitu tps dan selain itu juga ada oknum kpps yang menyuruh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali. terhadap hal tersebut ppk sedan menjawab keberatan saksi tersebut bahwa saat rekap kecamatan tidak ada informasi atau keberatan saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. saksi pasangan calon nomor urut masih menyatakan keberatan dengan jawaban tersebut. bawaslu rembang memberikan saran saksi pasangan calon nomor urut untuk melaporkan kejadian tersebut bawaslu agar selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlakubahwa pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali tps tps tps dan tps desa menor, kecamatan sedan kepada bawaslu kabupaten rembang pada tanggal desember dengan terlahir ketua ppk sedan. berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut bawaslu rembang menghentikan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan oleh ketua ppk karena tidak terbukti tps dan tps desa menor, kecamatan sedan. sedangkan pelanggaran administrasi dan kode etik tps dan bawaslu rembang merekomendasikan kpu rembang untuk ditindaklanjuti (bukti pk kpu rembang menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada ketua dan anggota kpps tps desa menor, kecamatan sedan serta ketua kpps tps desa menor, kecamatan sedan, sanksi peringatan tertulis kepada enam anggota kpps tps desa menor, kecamatan sedan (bukti pk bahwa dalam proses penanganan pelanggaran tersebut bawaslu rembang menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tps tps tps dan tps desa menor, kecamatan sedan. bawaslu menindaklanjuti dengan menuangkan dalam formulir temuan dengan nomor tm pb kab hasil penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tersebut dihentikan berdasarkan pembahasan kedua sentra gakkumdu karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup untuk diteruskan tahap penyidikan (bukti pk bahwa pemohon mendalilkan telah melaporkan pelanggaran administrasi pada pokok permohonan pemohon angka (huruf sampai kepada bawaslu kecamatan dan badan pengawas pemilu kabupaten rembang, namun pemohon belum memperoleh tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sampai diajukan permohonan oleh pemohon mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu rembang menerangkan sebagai berikut: bahwa tidak ada laporan bawaslu kecamatan sarang, sedan, sale, pamotan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan sebagai pokok permohonan oleh pemohon angka (huruf sampai (bukti pk bahwa pada tanggal desember tim pasangan calon nomor urut menghubungi bawaslu kecamatan sarang serta menemui bawaslu kecamatan sedan dan pamotan pada saat rekapitulasi hasil kabupaten untuk menandatangani berkas laporan. akan tetapi bawaslu kecamatan sarang, sedan, dan pamotan menolak untuk menandatangani berkas laporan tersebut karena tidak sesuai prosedur yang ada serta menyarankan agar melaporkan langsung kantor bawaslu kecamatan terkait (bukti pk bahwa koordinator tim pasangan calon nomor urut kecamatan sedan yang bernama syarifuddin zuri menyatakan tidak tahu menahu terkait dengan berkas laporan dugaan pelanggaran kecamatan sedan, serta tidak merasa menandatangani berkas laporan tersebut (bukti pk bahwa tidak ada laporan pelanggaran administrasi yang dilaporkan bawaslu kabupaten rembang yang terkait dengansumberejo, kecamatan pamotan: pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali dalam tps yang sama tps desa menor, kecamatan sedan. bahwa pemohon melaporkandesember terlahir dalam laporan tersebut yang dijadikan sebagai pokok permohonan pemohon adalah ketua ppk sedan, ketua ppk sarang, ketua ppk pamotan, dan ketua ppk sale. berdasarkan kajian awal, bawaslu kabupaten rembang memberikan surat pemberitahuan perbaikan permohonan kepada pelapor pada tanggal desember bawaslu rembang menerima berkas perbaikan permohonan pada tanggal desember selanjutnya bawaslu rembang register pada tanggal desember dengan nomor register reg lp pb kab x11 pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal desember tersebut sebagai berikutkarangmangu, kecamatan sarang, tps desa bajingjowo, kecamatan sarang, tps desa agen, kecamatan pamotan, tps kemangi, kecamatan pamotan, tps tps desa sendangagung, kecamatan pamotan, tps desa babaktulung, kecamatan sarang, tps tps tps desa bonjol, kecamatan sarangjumlah surat suara yang diterima kurang dari ketentuan peraturan perundang undangan dpt42, tps tps tps tps desa karangmangu, kecamatan sarang, tps desa kemangi, kecamatan pamotan tps desa melawat, kecamatan pamotan (dalil angka poin huruf angka sampai denganpemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan formulir a5 kwk tps tps tps tps tps desa bajingjowo, kecamatan sarang (dalil angka poin huruf angka s.d.kotak suara tidak tersegel tps tps tps desa bincang kecamatan sale,(dalil angka poin dj)proses penanganan pelanggarankarena tidak terbukti. sedangkan dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik tps tps tps desa bincang kecamatan sale, bawaslu rembang meneruskan kepada kpu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tps tps tps desa bincang kecamatan sale (bukti pk kpu menindaklanjuti rekomendasi terkait dengan pelanggaran kode etik dan administrasi pemilihan tps tps dan tps desa bincang kecamatan sale, dengan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada ketua pps desa bincang kecamatan sale (bukti pk bahwa pemohon juga melaporkan kembalijanuari dengan nomor register reg lp pb kab pokok permohonan yang dilaporkan pada tanggal januari tersebut terkait jumlah surat suara melebihi ketentuan peraturan perundangan tps desa bajingjowo kecamatan sarang, tps kemangi kecamatan pamotan, tps tps desa sendangagung kecamatan pamotan, tps tps tps desa bonjol kecamatan sarang dan juga terkait dengan jumlah surat suara kurang dari peraturan perundang undangan tps tps tps desa karangmangu kecamatan sarang, tps desa kemangi kecamatan pamotan. hasil penanganan pelanggarannya tidak diproses karena sudah pernah dilaporkan dan diselesaikan dengan nomor register reg lp pb kab x11 (bukti pk keterangan tambahan luar pokok permohonan bahwa bawaslu kabupaten rembang telah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil rembang tahun kegiatan pengawasan tersebut dibagi menjadi kategori, yaitu pencegahan dan pengawasan. imbauan bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan surat imbauan kepada bupati rembang sebanyak kali, yaitu dengan nomor bawaslu prov.jt pm. x tanggal oktober dan nomor bawaslu prov.jt pm. v tanggal mei terkait(bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan dan kepala sma, smk, dan din wilayah rembang dengan nomor k.bawaslu prov.jt pm. .o2 vii tanggal juli agar aparatur sipil negara menjaga netralitas sebelum selama dan sesudah pelaksanaan pilkada (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan surat imbauan kepada dan atau terlibat dalam kampanye pemilu dan atau pemilihan kepala daerah dengan nomor k.bawaslu prov.jt pm. vii tanggal juli (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan surat imbauan kepada dprd kabupaten rembangnomor bawaslu prov.jt pm. x tanggal oktober (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan surat imbauan kepada pimpinan partai politik sebanyak dua kali yaitu pertama nomor bawaslu prov.jt pm. x11surat kedua nomor bawaslu prov.jt pm. ix tanggal september terkait larangan melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan surat imbauan kepada pimpinan media cetak dan eletronik wilayah kabupaten rembang nomor k.bawaslu prov.jt pm. 1x (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon sebanyak kali. pertama, nomor k.bawaslu.prov.jt pm. 1x (laporan awal dana kampanye), sdk (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye), dan lapak (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). kedua, nomor k.bawaslu prov.jt pm. 1x tanggal september terkait larangan kampanye. ketiga, nomor bawaslu prov.jt pm. x. keempat, nomor k.bawaslu prov.jt pm. x11. kelima, nomor k.bawaslu prov.jt ipm. x11 (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang mengeluarkan surat imbauan kepada kepada kpu kabupaten rembang sebanyak kali. pertama, nomor bawaslu prov.jt pm.. kedua, nomor k.bawaslu prov.jt ipm. vi tanggal juni terkait pengaktifan kembali ppk dan pps melalui keputusan kpu kabupaten sebagaimana ketentuan dalam surat dinas kpu nomor pl . sd kpu vi ketiga, nomor k.bawaslu prov.jt pm. v1 tanggal juni terkait dengan pembentukan ppp (petugas pemutakhiran data pemilih) sebagaimana ketentuan dalam peraturan kpu nomor tahun sebagaimana diubah terakhir dengan dengan peraturan kpu nomor tahun keempat, nomor k.bawaslu prov.jt pm. x11. kelima, nomor k.bawaslu prov.jt pm. x11. keenam, nomor k.bawaslu prov.jt pm. xii (bukti pk pengawasan bawaslu kabupaten rembang melakukan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pilkada rembang terdapat saran perbaikan dalam pengawasan tahapan ini sebanyak kali. saran perbaikan pertama, nomor bawaslu prov.jt pm. v11. terhadap hal ini kpu kabupaten rembang menindaklanjuti dengan cara melakukan revisi pengumuman dan merevisi kpu tentang pengangkatan ppp tersebut. saran perbaikan kedua, nomor bawaslu prov.jt pm. vii tanggal juli disampaikan kpu kabupaten rembang. terhadap hal ini kppemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten rembang, telah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten rembangejak tanggal desember sampai dengan tanggal desember berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh memohon, sebagaimana dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten rembangerolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut (vide bukti p 5j: tabel1 mamamancan bahwa berdasarkan tabel atas, pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak (dua ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara (vide bukti p 5j: bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut pada angka disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh memohon, (utamanya pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil), yang secara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara kabupaten rembang menindaklanjuti dengan memerintahkan ppk kragan untuk mendistribusikan pemilih yang melebihi tps terdekat dengan tetap mempertimbangkan syarat pembentukan tps. saran perbaikan yang ketiga, nomor bawaslu prov.jt pm. viii tanggal agustus bawaslu prov.jt pm. vii1 tanggal agustus dan bawaslu prov.jt pm. viii tanggal. saran perbaikan keempat, nomor bawaslu prov.jt pm. 1x tanggal september bawaslu prov.jt pm. 1x tanggal september dan bawaslu prov.jt pm. x tanggals, mencoret atau mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam dps dan memperbaiki identitas pemilih yang salah dalam dps. saran perbaikan kelima, nomor bawaslu prov.jt pm. x tanggal oktober nomor bawaslu prov.jt pm. x1 tanggal november nomor bawaslu prov.jt pm. x1 tanggal november dan nomor bawaslu prov.jt pm. x11 tanggalt dalam daftar pemilih tambahan dan menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam dpt (bukti pk bahwa bawaslu kabupaten rembang telah menerima laporan dan temuan pelanggaran pemilihan jumlah laporan sebanyak kasus dan jumlah temuan sebanyak kasus. dengan rincian sebagai tabel berikut (bukti pk data penanganan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten rembang nomor dugaan apo ran jenis tindak veteran register perang perang output jut gan garan temuan garan kpu men calon tms kan tm pb rekaman kab dua temuan implisit dasi lan ppk periode kpu terbukti periode rekaman kpu men calon dasi tms kan tm pb kab pps temuan administr kpu calon pps (dua) asl yang periode terbukti periode kpu penerus menegur ketidakpro san kepada tim fesionalan pelanggan seleksi lp pb feminist ran pps untuk kab laporan dalam rasi administr melayani seleksi asi setiap pps pemilihan pendaftaran kpu secara profesional kab asn pelanggan penanganan pamotan viii pemuda ran ng peraturan dihentikan undang perundang (tidak diteruskan lainnya undang kain) lainnya penerus kpu tidak memberika diberikan pelanggan salinan tm pb salinan administr ran php kab php temuan asi administr sesuai oleh pps dengan asi kepada pemilihan ketentuan ppid kpu dalam kpu dewan pers memberi sanksi kode etik kepada harian suara merdeka dan penerus harian jawa pos radar iklan peraturan pelanggan kudus oos trip bapaslon pemuda perundang kpid kab belum temuan ng undang memberi undang penetapan lainnya jawaban paslon lainnya bahwa radio pers dan nur kpid rembang tidak melanggar undang undang nomor tahun tentang penyiaran saran kpu matt penertiban administr perbaikan memerintah ab temuan kan kepada apk asi kepada kpu ppk untuk berkoordinasi dengan bawaslu kecamatan untuk menertibkan apk yang melanggar tidak register tindak karena politik penelusuran pidana tidak uang pemilihan memenuhi unsur pelanggan ran tidak memenuhi reg kampanye tindak jika proses p pb kab tempat laporan pidana langga penanganan berhenti pendidikan pemilihan serangga ran tindak dihentikan pidana pemilihan tidak memenuhi unsur tm pb kampanye pian sebagai ann berhenti kab tempat temuan pemilihan pelanggan ibadah ran dihentikan tindak pidana pemilihan peraturan bupati rembang nomor komisi netral peraturan penerus aparatur realitas kepada sipil tentang oke asn pemuda komisi negara penjatuhan 4228x1202 iyah laporan ng aparatur memberika hukuman setyowati, undang sipil sanksi disiplin kep) negara hukuman penundaan lainnya kain) disiplin kenaikan sedang gaji berkala selama (satu) tahun kab asn kepada aparatur bupati x1 pemuda komisi sipil rembang karno, pd) ng aparatur negara nomor undang sipil memberika negara sanksi lainnya kain) hukuman tentang disiplin penjatuhan sedang hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun peraturan bupati rembang nomor komisi peraturan penerus aparatur netralitas kepada sipil tentang tm pb pemuda komisi negara penjatuhan kab temuan ng aparatur memberika hukuman x1 mustholig undang sipil sanksi disiplin negara hukuman penundaan lainnya kain) disiplin kenaikan sedang gaji berkala selama (satu) tahun peraturan pjs. bupati penerus rembang netralitas kepada memberika pidana tm pb kepala pemuda kep pjs. sanksi pemilihan kab desa temuan ng . bupati administratif berhenti x1 kecamatan undang rembang berupa sarang lainnya teguran tertulis peraturan penerus pjs. bupati netralitas kepada rembang pidana tm pb kepala pemuda pis memberika pemilihan kab desa temuan ng sanksi . bupati berhenti x1 kecamatan undang administratif emban lasem berupa lainnya teguran tm pb netralitas peraturan penerus pjs. bupati ybs. kab perangkat temuan kepada rembang mendapat x1 desa pemuda pics. meminta sp dari kecamatan ng bupati bantuan kades kragan undang rembang camat terjun kragan lainnya untuk menyamai kan kepada kepala desa terjun untuk memberika sanksi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis pjs. bupati rembang meminta bantuan camat kaliori untuk peraturan penerus menyamai netralitas kepada kan kepada tm pb perangkat pemuda pis kepala kab desa temuan ng sati desa x1 kecamatan undang mojowarno . emban kaliori untuk lainnya memberika sanksi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis netralitas kami kepala sudah desa menanyakan kecamatan kepada suke, peraturan bupati kepala penerus tindak melalui tm pb desai pemuda kepada lanjut dari surat kab kecamatan temuan ng bupati bupati nomor x1 undang rembang k.baw pamotan, ellada dan lainnya prov.jt perangkat ka.o211 desa kecamatan tentang suke pengawas tindak lanjut recommend asi kain dan penerusan dugaan pelanggaran pemilihan oleh kepala desa dan perangkat desa netralitas kepala peraturan tidak desa register kecamatan pemuda karena bulu dan penelusuran ng tidak undang memenuhi perangkat unsur desa lai pelanggan lainnya kecamatan ran bulu peraturan penerus netralitas kepada tm pb asn pemuda komisi proses kab lurah temuan ng aparatur sudah x11 kutoarjo, undang sipil kain rembang) negara lainnya kain) peraturan penerus netralitas asn kepada tm pb dinas pemuda komisi proses kab kelautan temuan ng aparatur sudah x11 dan undang sipil kain perikanan negara lainnya kain) peraturan penerus netralitas kepada tm pb 3asn pemuda komisi proses kab dinas temuan ng aparatur sudah x11 indekos undang sipil kain dan ukm negara lainnya kain) peraturan penerus o21 tmp netralitas kepada proses kab bilnerma temuan pemuda komisi sudah xiv dab ng aparatur kain undang sipil negara penerus ada nomor dugaan bawaslu perang garan prov.jt kode sudah etik pm. ditindak penyet xi1 lanjuti enggan kpu tetangga rimba pemilih dan dan diderita kode etik kod admin telah bukan penyerang ode rasi. dikirim kode etik kpu. bagasi reg gara penyelam diperoleh p pb kab pemilu gara dugaan 4ogwx20o san laporan pemilihan inform pelanggan melalui administrasi dan asi ran surat ketua administr awal pidana nomor ppk dan asi dugaan pemilihan hk. kpps) desa perang menor sd garan dihentikan 7kpu pidana kab pemilih pembawa san tentang tps kedua gal sentra dan gandum desa menor karena oo, kurang sedan cukup alat bukti. tindakan dugaan mangun pelanggaran tungkai pidana kode etik pemilihan merugi penyelam dihentikan regi gara ase2 bah p pb kab laporan tu, akuma pemanasan satu administr kedua paslon asi, dan sentra oleh pidana gakkumdu kades. pemilihan karena intimidasi kurang cukup alat oleh bukti kades karang de, kades terjun, dan oleh rahma yulianto enam ahan surat suara tps tidak dibuat ba. memilih lebih dari sekali tps desa tahuna sale dugaan pelanggaran pidana pemilihan mengguna dihentikan o2a trip kan hak. pidana bass (sl ban kab cdm temuan pemilihan gakkumad pemanasan ari sekali kedua tps sentra gakkumdu karena kurang cukup alat bukti kotak suara tidak rekaman penyelam pelanggan gara ran reg menghina pemilu, administr p pb kab angka laporan administr asi tps hak asi,dan desa pilih. pidana dorongan tempe pemilihan dang ngarai kpu pemilih dengan lemak kaos paslon tempe ngarai dan menit imitasi pemilih surat bukan suara kode etik pelanggan lebih penvelen reg dan ika administr p pb kab surat laporan asi dan suara kode etik administr kurang asi penyelam gara tps pemilihan bupati petahana mengguna antena pidana reg lp pb laporan pemilihan dalam kab proses program dan kegiatan melalui warung penutup demikian keterangan bawaslu kabupaten rembaembang. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten r, bukti pk fotokopi form pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara bawaslu kabupaten rembang,ur, provinsi bengkulu, tahun yang diajukan oleh: nama yusril paus, sos, m.a.p alamat toko enau, rt. rw. kecamatan kaur utara nama medi yuliardi, s.t. alamat tri lomba, rt. rw. kecamatan kaur selatannomor tim hukum gm xv bertanggal desember memberi kuasa kepada dr. nowrap haris, s.h., hum., mudahan yusuf, s.h.,m.h., hermansyah, s.h., andi saddam ali, s.h., ahmad suherman, s.h., ardian, s.h., dan arman, s.h., advokat yang tergabung pada tim hukum yusril paus medi yuliardi, beralamat jalan raya padang guci, desa toko enau, kecamatan kaur utara, kabupaten kaur, serta berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa pula kepada arman manis, s.h., misbahuddin gasma, s.h, m.h., irwan irawan, s.h., indri ananta, s.h., si., chandra jaya, s.h., desa arief, s.h., rizky putra kurniawan, s.h., ahmad studi, s.h., ahmad rais setiawan, s.h., handayani, s.h., almira nuklida. fn., s.h., dan yakni nikita ahmad, s.h., m.h., advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor hukum manis manis, berkedudukan gedung sarinah, lt. jl. thamrin nomo: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten kaur, beralamat jalan wr. suparman komplek perkantoran padang kompas, bantuan, kabupaten kaur, bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk. su kpu kab tertanggal januari memberi kuasa kepada raden lini afrianty, s.h., dr. bern sarjana percaya, s.h., m.h., km. ibnu china zainuddin, s.h., m.h., muh. hikmat suryadi, s.h., m.h., fajar maulana yusuf, s.h., m.h., hendra septian s.h., m.h., roman hid, s.h., ely suara, s.h., robert petrus marpaung, s.h., m.h., heran febrian s.h., dan aquino marchella, s.h., advokat pada kantor lini afrianty dan partners, beralamat gedung the island lantai jalan sukawati nomor. kota bandung, jawa barat, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai memohon, berkenaan dengan permohonan atas, berikut ini: nama lismidianto, sh., m.h. alamat jalan hibrida nomor rt. rw. kelurahan sidomulyo, kecamatan gading cempaka, kota bengkulu nama berlian muchrim, s.t. alamat desa air dingin, kecamatan kaur selatan, kabupaten kaurbertanggal januari memberi kuasa kepada fernandes marissa, s.h., m.h., satria budhi pramana, s.h., khairul amin, s.h., khairunnisyah, s.h., hadi prayitno, s.h., puspa wulandari, s.h.i., enda permata sari, s.h., prihatin hasanah, s.h., m.h., deni azhari, s.h., dwipertiwi jelita hati, s.h., dan chiesa dwi dilanda, s.h., para advokat dan advokat magang yang tergabung dalam tim hukum lismidianto berlian, beralamat jalan. hasan nomor rt. rw. kelurahan pasar baru, kecamatan teluk segar, bahwa penyelenggara tingkat kpps saat penghitungan surat, dan masif, bukti bahwale bawah ini: rekap hasil perhitungan suara calon bupati kabupaten kaur jumlah suara jumlah jumlah pemilih suara sah suara sah sisa suara dpt tidak sah dan tambahan tidak sah lewu oto rekap hasil perhitungan suara calon gubernur bengkulu jumlah jumlah suara sma pemilih suara sah pan sah sisa suara tambahan dan tidak sah inl tml bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara antara bupati dan wakil bupati dengan gubernur dan wakil gubernur tersebut atas sangat berbeda secara signifikan, dengan uraian sebagai berikut: jumlah dpt antara calon bupati dan calon gubernur sama yakni sebanyak bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan, tps desa durian besar kecamatan luas: tps desa cahaya negeri kecamatan luas: tps desa air kering kecamatan padang guci hilirtps kecamatan tanjung kemuning pada tanggal desember menjelaskan bahwa dikarenakan ada pemilih yang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat memberikan suaranya maka diwakilkan oleh anaknya sendiri berdasarkan kesepakatan bersama antara kpps dan masing masing saksi pasangan calon dan disaksikan oleh jajaran panwascam, maka saksi pasangan calon menyetujui hal tersebut: bukti pk 56j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa durian besar kecamatan luas pada tanggal desember menjelaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tps berjalan lancar dan kondusif serta tidak ada temuan atau laporan terkait pemilih yang wakilkan oleh orang lain: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa cahaya negeri kecamatan luas pada tanggal desember menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan dan tidak adanya temuan atau laporan terkait pemilih yang diwakilkan oleh orang lainproses pemungutan dan penghitungan surat suara berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan apapun dari saksi pasangan calon dan tidak ditemukan adanya temuan atau laporan terkait pemilih yang diwakilkan oleh orang laidihitung kecamatan muara sarung, desa bukit makmur tpsbukit makmur tps kecamatan muara sarung pada tanggal desember menjelaskan bahwa pada pukul wib berdasarkan hasil kesepakatan bersama untuk mempermudah proses penghitungan surat suara dikeluarkan dan dihitung satu persatu sesuai jenisnya, dan hasil penghitungan dituangkan dalam plant dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan60jmake pada saat pleno tingkat kecamatan pada tanggal s.d desember menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan rapat pleno dimana dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan plant salinan yang akan disampaikan oleh pps se kecamatan make, kotak suara dihitung dalam ruangan rapat pleno sebelum pleno digelar, menimbang banyaknya massa yang hadir pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara demi keamanan kotak suara maka kotak suara disimpan sebelah ruangan pleno, akan tetapi jika ada sanggahan atau keberatan dari saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi penghitungan suara maka kotak suara akan diambil dan dibawa keruangan pletanjung kemuning pada saat pleno tingkat kecamatan menjelaskan bahwa setelah berada sekretariat ppk kotak suara untuk ppk sudah dibuka oleh pihak ppk dan ppk menjelaskan pihak ppk hanya menceklist dan mengecek kelengkapan berdasarkan cellist kelengkapan dari kpu dan tidak membuka apapun yang berada didalam amploppihak kpps memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih berdasarkan undangan memilih yang telah diserahkan oleh pemilih dan pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar sampai selesai hingga seluruh logistik yang dimasukan kembali dalam kotak tanpa adanya keberatan dan sanggahan dari saksi pasangan calon, dan tidak ditemukan adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan jajaran panwascamagung tps kecamatan make pada tanggal desember menjelaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tps telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sampai dengan selesai tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon, sertaelajaran tps kecamatan tanjung kemuning menjelaskan terlebih dahulu kpps membacakan sumpah dan menghitung surat suara, baik surat suara gubernur dan wakil gubernur maupun surat suara bupati dan wakil bupati. setelah dihitung bersama pengawas tps, pengawas kelurahan desa dan saksi masing masing pasangan calon, surat suara gubernur berjumlah dan surat suara bupati berjumlah lembar ada kekurangan lembar. berdasarkan kesepakatan bersama antara pps, kpps dan saksi masing masing calon, pemungutan suara tetap berlanjut sesuai dengan surat undangan memilih yang terdaftar dalam daftar dpt, tb, dan akhirnya pada pukul wib surat suara tambahan sampai tps pelajaran sebanyak lembar bawa oleh ppk tanjung kemuning, pada pukul wib penghitungan perolehan suara dimulai dengan menghitung surat suara gubernur dan wakil gubernur provinsi bengkulu terlebih dahulu baru setelah itu penghitungan surat suara bupati dan wakil bupati kabupaten kaur, untuk perolehan hasil suara sah gubernur dan wakil gubernur sebanyak dan tidak sah (satu) jadi total perolehan suara gubernur dan wakil gubernur sebanyak sementara perolehan suara bupati dan wakil bupati kabupaten kaur dengan hasil suara sah dan tidak sah (satu), sini terdapat kekurangan (dua) lembar suara suara. akhirnya kpps dan pps serta masing masing calon sepakat dan dibuat berita acara bahwa surat suara yang hilang atau tidak ada (dua) lembar tesebut dijadikan surat suara batal atau surat suara tidak sah. dengan demikian akhirnya untuk perolehan suara bupati adalah suara sah dan tidak sah (tiga) dengan total keseluruhan sah dan tidak sah sama dengan daftar hadir atau absen pemilih yang hadir dalam menggunakan hak pilihnya. bukti pk 65jlebar tps kecamatan tanjung kemuning pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps secara tidak sengaja memberikan lembar surat suara yakni (satu) lembar surat suara calon gubernur dan (dua) lembar surat suara calon bupati ketiganya dicoblos oleh pemilih atas nama rasial akbar, namun sebelum pemilih hendak memasukan surat suara dalam kotak, kelebihan surat suara tersebut diketahui oleh lintas dan pengawas tps dan mencegah pemilih untuk memasukan satu surat suara yang lebih, kemudian ambil kesepakatan antara kpps, pps dan saksi masing masing calon surat suara untuk calon bupati hanya satu masukan dalam kotak, dan surat suara yang satu lagi dianggap surat suara rusak atau keliru color, sampai dengan selesainya proses pemungutan dan penghitungan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon. bukti pk 66j bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan kpps tps desa,argamulya tps kecamatan make menjelaskan bahwa pada tanggal desember kpps tps desa argamulya telah menyepakati surat suara dengan rincian surat suara dpt ditambah cadangan berjumlah surat suara, surat suara yang tidak terpakai dan surat suara yang dipakai setelah dilakukan penghitungan terdapat kelebihan satu surat suara yang mana surat suara tersebut tidak sesuai dengan surat suara yang diberikan kpps serta tidak ada bukti pengesahan oleh ketua kpps tersebut, mana surat suara tersebut telah dicoblos untuk salah satu pasangan calon sehingga kpps dan pps langsung meminta kesepakatan kepada saksi pasangan calon dan pts, pkd, mengenai kelebihan surat suara dengan hasil kesepakatan bahwa (satu) surat suara tersebut bukan dari kpps, dan hasilnya disepakati batal yang telah disetujui dan diketahui saksi pasangan calon. bukti pk demikian keterangan bawaslu kabupaten kaaur. menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, bawaslu kabupaten kaur,danstatus laporan dugaan pelanggaran nomor reg lp pb kab x11 bukti pk fotokopi tabel rekap temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang diproses bawaslu kabupaten kaur, bukti pk fotokopi surat tugas ketua bawaslu kabupaten kaur nomor st k.be xi1 laporan perjalanan, serta laporan hasil pengawasan, bukti pk fotokopi surat ketua komisi pemilihan umum nomor pl. und kpu kab xi1 surat tugas ketua bawaslu kabupaten kaur nomor st k.be x11 surat tugas ketua bawaslu kabupaten kaur nomor st k.be x11 laporan perjalanan, laporan hasil pengawasan, bukti pk fotokopi kajian dugaan pelanggaran pemilihan serta dokumentasi proses penanganan pelanggaran, surat keputusan ketua bawaslu kaur, tentang tim klarifikasi formulir model (pemberitahuan tentang status temuan laporan),yang memuat kejadian khusus tps pada saat pungut hitung pada tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan kabupatenfotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps desa tanjung kemuning tps kecamatan tanjung kemuning: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps desa silika tps kecamatan tanjung kemuning: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps desa tanjung aur tps kecamatan tanjung kemuning: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps desa guru agung kecamatan kaur utara, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps dan tps desa jembatan kecamatan kaur selatan: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa padang genteng kecamatan kaur selatan, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa gedung sako kecamatan kaur selatan: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa selasih kecamatan kaur selatan, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps tps dan tps desa pasar lama kecamatan kaur selatan: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa pengubahan kecamatan kaur selatan: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa benteng harapan kecamatan make, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa bakal makmur kecamatan make: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa limau kecamatan make, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa air jelatang kecamatan make, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa arga mulya kecamatan make, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps dan tps desa tanjung agung kecamatan make: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa talang besarpadang kecamatan padang guci hilirjawi kecamatan padang guci hilir, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps kelurahan tanjung iman kecamatan kaur tengah: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa gunung megang kecamatan final: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa paparan kecamatan final: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa mungkin tambun iii kecamatan padang guci hulu, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa mana kecamatan padang guci hulu:bunga kecamatan tetap, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa padang binjai kecamatan tetap, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa pagar dewa kecamatan tetap: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa babat kecamatan tetap: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa pasar baru kecamatan nasal, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa gedung menang kecamatan nasal, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa muara dua kecamatan nasal, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa suku tiga kecamatan nasal, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa siring agung kecamatan kelam tengah, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps,tps desa regangan iii kecamatan kelam tengah, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa tanjung betung kecamatan kaur utara: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa padang manis kecamatan kaur utara: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa pasar sah kecamatan kaur selatan, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa suka menanti kecamatan make, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa selasih, kecamatan kaur selatan, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa sumber harapan, kecamatan nasal,ersenteaartinya suara tidak sah calon bupati lebih rendah dari calon gubernur,:. bahwa oleh karenanya menurut pemohon tidak sinetronnya data data atas antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati membuktikan bahwa ada manipulasi yang terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara untuk keuntungan pihak terkait. bukti manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan tps yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif bahwaular bandung, kecamatan muara sarung:durian besar, kecamatan luas, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa cahaya negeri, kecamatan luas: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa bukit makmur kecamatan muara sarung, bukti pk 60o fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas kecamatan make pada saat pleno rekapitulasi tingkat ppk: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas kecamatan tanjung kemuning pada saat pleno rekapitulasi tingkat ppk,agung, kecamatan make: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning: bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa padang lebar, kecamatan tanjung kemuning, bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas tps, tps desa argamulya, kecamatan makeur ditetapkan dan diumumkan oleh memohon dalamimengenai adanya pelanggaran berupa kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait maupun memohon selaku penyelenggara sertsif (bukti sampai dengan p 49j:dan keterangan bawaslu kabupaten kaur6bahwa telah terjadi pelanggaran dalam kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun hal ini diperkuat dengan tidak adanya dugaan pelanggaran berdasarkan laporan pengawasan pengawas tps dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon tingkat tps serta saksi saksi pasangan calon menandatangani model hasil kwk dan model hasil salinan kwk. (vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti pt sampai dengan bukti pt bukti pk sampai dengan bukti pk 66j, bahwa terhadap dalil manipulasi data, juga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi manipulasi yang memengaruhi perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun kalaupun ada kekeliruan dalam penulisan atau penempatan tanda tangan atau hal hal lain yang berkaitan dengan teknis penghitungan suara, hal tersebut telah dilakukan koreksi atau diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. (vide bukti bukti sampai dengan bukti bukti pk sampai dengan bukti pk 66j, bahwa berkenaan dengan putusan dkpp nomor pke dkpp xi yang menyatakan menjatuhkan sanksi peringatan kepada ketua dan anggota bawaslu kabupaten kaur, menurut mahkamah substansi dari putusan dkpp tersebut tidak berkaitan langsung dengan dalil dalil permohonan pemohon dan tidak ditemukan pula dalil pemohon yang mengkorelasikan hal tersebut dengan perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun divide bukti bukti dan bukti pk (vide bukti bukti bukti pt serta keputusan komisi pemilihan umum kabupatennomor urut (videur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kaur adalah (seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan) jiwa (vide bukti t 4ur tahun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kapadang genteng kecamatan kaur selatan tps desa gedung sako kecamatan kaur selatan tps desa selasih kecamatan kaur selatan tps tps2tregangan iii kecamatan kelam tengah bukti bahwa tidak tersedianya form daftar hadir , bukti bahwa tps desa pasar sah kecamatan kaur selatan tps desa suka menanti, kecamatan make tps desa selasih, kecamatan kaur selatan tps desa sumber harapan, kecamatan nasal bukti p19) bahwa: tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning tps desa ular bandung, kecamatan muara saung dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum tps desa durian besar kecamatan luas tps desa cahaya negeri kecamatan luas tps desa air kering kecamatan padang guci hilir bukti bahwahitung kecamatan muara sarung, desa bukit makmur tps bukti bahwa, bukti bahwa, bukti bahwa: bukti bahwa, bukti bahwa: bukti bahwa kpps tps desa argamulya,)aupukul (dua puluh dua tiga puluh) waktu indonesia barat, memerintahkan kpu kabupaten kaur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps kabupaten kaur atau setidak tidaknya tps: tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning: tps desa selera kecamatan tanjung kemuning: tps desa tanjung aur kecamatan tanjung kemuning: tps desa guru agung kecamatan kaur utara, tps desa tanjung bet, tps desa selasih kecamatan kaur selatan: tps desa pengubahan kecamatan kaur selatan tps tps dan tps desa pasar lama kecamatan kaur selatan, tps desa benteng harapan kecamatan make, tps desa bakal makmur kecamatan make: tps desa limau kecamatan make, tps desa air jelatang kecamatan make, tps desa arga mulya kecamatan make: tps dan tps desa tanjung agung kecamatan make: tps desa talang besar kecamatan padang guci hilir,, tps desa gunung megang kecamatan final: tps desa paparan kecamatan final:,, tps desa siring agung kecamatan kelam tengah: tps desa regangan iii kecamatan kelam tengah: tps desa padang manis kecamatan kaur utara: tps desa pasar sah kecamatan kaur selatan, tps desa sukabumi kecamatan kelam tengah, tps desa suka menanti, kecamatan make, seluruh tps kecamatan make: tps desa pertandingan, kecamatan nasal: tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning: tps desa ular bandung, kecamatan muara saung, tps desa mungkin tambun iii kecamatan padang guci hulu tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning, tps desa durian besar kecamatan luas, tps desa cahaya negeri kecamatan luas, tps desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning, tps desa tanjung betung kecamatan kaur utara, tps desa padang lebar, kecamatan tanjung kemuning: tps desa argamulya, kecamatan make, seluruh tps kecamatan tanjung kemuning: seluruh tps kecamatan make. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten kaur untuk melaksanakan putusan ini selambat lambatnya (enam puluh) hari setelahur nomor pl. kpt kpu kab x11 bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten kaur nomor pl. kpt kpu kab bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten kaur nomor pl. kpt kpu kab l bukti print out prakiraan cuaca bmkg bengkulu dalam laman tribun new.com: bukti print out hasil akhir pilkada kaur dari dalam aman info pemilu kpu ri: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk: bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan bawaslu kabupaten kaur nomor lp pb kab x11 bukti fotokopi laporan dkpp terhadap bawaslu kaur nomor perkara pke dkpp xi bukti tulisan tangan surat pernyataan komisioner bawaslu dan komisioner kpu pro aktif memimpin rapat tingkat ppk muara sarung: bukti tulisan tangan surat pernyataan adanya pertemuan langsung komisioner kpu dengan anggota bawaslu malam pencoblosan, bukti fotokopi surat keterangan nomor c pgh kk bukti tulisan tangan surat penyataan yang menyaksikan pertemuan paslon lismidianto dirumah komisioner kpu kabupaten kaur yang bernama radius setelah kampanye kecamatan muara saung, bukti rekaman suara komisioner bawaslu ngatijo elem menginstruksikan keseluruh kpps,pps,ppk untuk berkumpul bawaslu sebelum pleno kpu kabupaten kaur, bukti fotokopi surat tanda terima berkas keputusan hasil pleno kpu kabupaten kaur: bukti foto surat suara moden salinan kwk, bukti fotokopi model hasil kabupaten kwk: bukti surat penyataan kpps tidak menyediakan daftar hadir model form c7, bukti tulisan tangan surat pernyataan dan rekaman suara bahwa anggota kpps menyalin daftar hadir dari folio form kehadiran, bukti fotokopi model kejadian khusus keberatan kecamatan kwk: bukti tulisan tangan surat pernyataan dan fotokopi model kejadian khusus keberatan kecamatan kwk dan video visual, bukti tulisan tangan surat pernyataan adanya pemilih yang diwakilkan kepada orang lain (noken): bukti tulisan tangan surat pernyataan adanya penghitungan surat suara dengan menumpahkan atas meja, bukti video visual dengan foto rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara kecamatan make tidak menghadirkan kotak yang tersegel akan tetapi memakai kantong plastik, bukti tulisan tangan surat pernyataan bahwa ketua ppk kec. tanjung kemuning dan panas tanjung kemuning membuka kotak suara yang berisi dokumen dari pps kecamatan tanjung kemuning sebelum rapat pleno digelar tanpa dihadiri saksi pemohon: bukti surat keterangan manipulasi daftar hadir pemilih: bukti tulisan tangan surat pernyataan menyatakan benar menandatangani absensi kehadiran tps desa tanjung agung kantor camat make atas perintah anggota pps, bukti tulisan tangan surat pernyataan menyaksikan surat suara tps desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning saat penghitungan surat suara untuk pemilihan bupati hilang surat suara, bukti tulisan tangan surat pernyataan menyaksikan sdr. faisal mencoblos tiga surat suara dua surat suara bupati untuk paslon satu surat suara gubernur,dan berdasarkan video pengakuan pelaku faisal): bukti tulisan tangan surat pernyataan menyatakan menyaksikan bahwa kpps tps desa arga mulya saat akhir penghitungan surat suara, suara terakhir itu sah dicoblos untuk pemohon, tetapi jadikan suara batal karena tidak sesuai dengan jumlah mata pilih alias berlebih, akhirnya jadikan suara batal: bukti tulisan tangan surat pernyataan bagi ardiansyah bahwa dalam proses rekrutmen penyelenggara panitia pemilihan kecamatan ppk) padang guci hilir an. bagi ardiansyah dijanjikan akan diluluskan jika mendukung dan berkomitmen memenangkan lismidianto memohon) jika mau diloloskan menjadi ppk demikian janji komisioner kpu kabupaten kaur, irwandi, tulisan tangan surat pernyataan jon satria bahwa dalam proses rekrutmen penyelenggara panitia pemilihan kecamatan ppk cangkang kue atas nama jon satria, disebutkan bahwa jika ingin lolos rekrutmen ppk, harus berkomitmen mendukung dan memenangkan lismidianto, hal ini diutarakan oleh komisioner kpu kabupaten kaur irwandi kediamannya, bukti tulisan tangan surat pernyataan pemilih, bahwa kpps kelurahan simpang tiga tpstanjung iman tps kecamatan tanjung kemuning, tidak menyediakan daftar hadir pemilih pemilih tidakur, memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten kaurnanda tangani daftar hadir, bukti tulisan tangan surat pernyataan sabri dan jaman dan dokumen dpt tps1, desa air pulau kecamatan kurang ilir, kab. bengkulu selatan, fotokopi surat pernyataan iman tolandi dan dokumen tps desa padang tinggi kecamatan tanjung kemuning, bukti tulisan tangan surat pernyataan dan fotokopi model daftar hadir pemilih kwk: bukti tulisan tangan surat pernyataan saksi tps dan dokumen daftar dpt: bukti fotokopi dokumen dan tps desa air kering2, kecamatan padang guci hilir, tulisan tangan surat pernyataan hindi asia dan mariana, dan c1: tulisan tangan surat pernyataan pjs kepala desa, bukti tulisan tangan surat pernyataan dan keterangan dari kepala desa siswa, pernyataan saksi tps dan pernyataan pemilih: bukti fotokopi dokumen berita acara perbaikan angka angka oleh kpps dan pernyataan saksi tps, bukti tulisan tangan surat pernyataan dan keterangan ppk muara sarung arri diasah: bukti fotokopi berita acara rekapitulasi perhitungan suara model hasil kecamatan kwk halaman bukti foto anggota komisioner kpu kab. kaur atas nama sirus yang berpose dengan suami dengan simbol dua jari yang mendukung simpatisan paslon lismidianto, pihak terkait), bukti tulisan tangan surat pernyataan dirinya ariani, bukti surat pernyataan pemilih: bukti tulisan tangan surat pernyataan yasmin, tertawan suami, dan yohanes rahmat, bukti tulisan tangan surat pernyataan ica octavia, bukti tulisan tangan surat pernyataan atas nama: fauzan mereka bahwa, peb abrianyah: rahasia: ahli mukmin, aset della akhbar, bukti tulisan tangan surat pernyataan pjs kepala desa hendri syofianto: bukti tulisan tangan surat pernyataan anggota ppk kaur utara guitar gunawan, bukti print out media jurnalreformasinews.com, bukti fotokopi putusan dkpp nomor pke dkpp xi i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon mengajukan jawabanur, pelanggaran kode etik merupakan kompetensi lembaga dewan kehormatan dkpp), pelanggaran administrasi merupakan kompetensi lembaga kpu dan bawaslu bawaslu: sengketa pemilihan merupakan kompetensi lembaga bawaslu bawaslu, pelanggaran pidana merupakan kompetensi lembaga sentra gakkumdu, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan kompetensi lembaga bawaslu bawaslu, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan mahkamah agung: perselisihan hasil pemilihan merupakan kompetensi lembaga mahkamah konstitusi.dilaksanakan setiap tahapan pemilihan: bahwa mahkamah konstitusi diamanatkan ketentuangubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yaitu setelah penghitungan suara, bahwa berdasarkan ketentutama, perselisihan antara kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota dan peserta pemilihan: dan kedua,. bahwa(vide putusan gupemilihan. dengan demikian, mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tunduk terhadap undang undang dasar: bahwa apa yang didalilkan pemohon pada angka sampai dengan angka pokok permohonannya secara nyata dan jelas tidak mempermasalahkan penghitungan yang dilakukan oleh memohon akan tetapi pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan tahapan serta administratif pemilihan serta pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (dua), pada dalil angka sampai dengan angka pokok permohonan pemohon yang pada intinya mendalilkan indikasi indikasi kecurangan yang dilakukan memohon seperti memanfaatkan kondisi cuaca buruk dan masa pandemi covid dan masif sangatlah mengada ada serta tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya kabupaten kaur. demikian pula halnya dengan dalil angka sampai dengan angka pokok permohonan pemohon yang pada intinya mendalilkan ada kecurangan yang dilakukan oleh memohon berupa:: (vide dalil angka permohonan pemohon), (vide dalil angka permohonan pemohon) cc.: (vide dalil angka permohonan pemohon)(vide dalil angka permohonan pemohon): (vide dalil angka permohonan pemohon)(vide dalil angka permohonan pemohon) bahwa dalil dalil yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonan perkara guo sama sekali tidak ada relevansinya dengan kewenangan mahkamah konstitusi,serta administratif pemilihan, bukan mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun dan adapun benar gua non terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh memohon mak sebabberdasarkan apa yang telah terurai atasmohon berpendirian terhadapberdasarklam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi ambang batas presentase pengajuan permohonan php pemilihan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang tersebut,ur, dengmana perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kaur tahun yakni: vide bukti surat: dan nama pasangan calon perolehan persentase yusril paus, s.sos., m.ap dan medi yuliardi, s.t. lismidianto, s.h., m.h. dan ,34y9 berlian muchrim,s.t. jumlah suara sah bahwa berdasarkansurat kemendagri nomor dukcapil tertanggal desember perihal penyerahan data agregat kependudukan perkecambahan semester tahun perkecambahan dak jumlah penduduk kabupaten kaur sebanyak jiwa (vide bukti surat d(empat koma enam delapan persen)kaur adalah (jumlah total suara sah) adalah sebanyak seribu lima ratus lima puluh sembilan) suara, sedangkan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah tiga ribu enam ratus empat puluh empat) suara. selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas presentase selisih suara yang menjadi syarat diharuskan dalam mengajukan permohonan mahkamah konstitusi yaitu: (empat koma enam delapan persen) dari yang disyaratkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun perbedaan selisih ambang batas presentasi perolehan suara paling banyak sebesar (dua persen): bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan alasan tersebut atas, walikota dan wakil walikotaaur nomor pl. kpt k4u kab tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kaur peserta pemilihan umum tahun bukti bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten kaur nomor pl. kpt kpu kabaur tahun dengan nomor urut satu), buktipermohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahubupati dan wakil bupati tahun mahkamah konstitusi, sesuai dengan undang undang nomor tahuundang undang nomor tahu sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv (vide putusan nomor php.bup xv halaman bahwa memohon dengan tegas mempertanyakan dan menolak tentang kedudukan hukum para penerima kuasa hukum dari pemohon, yang melakukan pelimpahan kuasa hukum kembali kepada para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum manis manis yang berkedudukan gedung sarinah, lt. jl. thamrin jakarta berdasarkan ketentuan hukum merupakan hak prinsipal (pihak yang berperkara) untuk menunjuk menggunakan kuasa hukum dalam membela kepentingannya muka persidangan. lebih lebih sebagai fakta hukum, bahwa surat kuasa yang kedua cacat hukum dikarenakan tidak lengkapnya' tidak terpenuhi syarat formalnya::, permohonan tidak jelas (obscura libel) bahwa menurut memohon mengenai dalil dalil pemohon dalam permohonannya merupakan dalil dalil yang tidak jelas dan kabur baik mengenai pihak, objek sengketanya, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalil dalil pemohon dalam permohonan perbaikannya tanggal desember yang telah registrasi tanggal januari pada pokoknya tidak mempersoalkan berkenaan mengenai perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kaur tahunpemilihan, bukan mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun lebih lebih dalam petit pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam huruf pmk tahun tentang tata caraapa yang didalilkan antara polita permohonan dan petit pemohon saling bertentangan. terlebih lagi pemohon tidak mencantumkan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana ketentuan hukum guo. bahwa dalil dalil pemohon dalam permohonan perbaikannya pada angka sampai dengan angka sama sekali tidak memberikan penjelasan terhadap dalil dalilnya sendiri mengenai tempat terjadinya locus, bagaimana selisih suara tersebut berasal, dan juga dasar pengaturan hukumnya, melainkan dari keseluruhan dalil pokok permohonan lainnya pemohon hanya menguraikan mengenai satu masalah dalam penyelenggaraan pemilihan yang berdasarkan dugaan dugaan atau alumninya sendiri, bahwa dalil pemohon dalam permohonan yang telah registrasi pada halaman s d pada angka s d merupakan dalil dalil yang mengada ngada dan tidak berlandaskan hukum . memohon dalam menyikapi keadaan yang luar biasa ini berpedoman kepada ketentuan huk, bupati, dan wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease covid sebagai fakta hukum proses penyelenggaraan pemilihan telah sesuai dengan pedoman hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (idak hanya diselenggarakan kabupaten kaur saja, tetapi juga diselenggarakan daerah indonesia dalam keadaan yang serupa (keadaan cuaca ekstrem, dan situasi pandemi covid dan secara umum telah dilaksanakan berjalan lancar, tertib, dan aman oleh penyelenggara pemilihan. dengan demikian, dalil pemohon dalam permohonannya ini merupakan dalil yang tidak jelas, kabur, dan sangat mengada ngada lebih lebih memohon dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kaur telah berpedoman pada ketentuan hukum berupa tahapan tahapan penyelenggaraan, salah satu tahapan yaitu kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang ditujukan kepada pemilih: bahwa dengan demikian apa yang didalilkan pemohon atas, mengenai tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bengkulu, merupakan dalil pemohon yang tidak beralasan hanya berdasarkan pada asumsi danmasing masing secara hukum. adapuntentunya jika terjadi justru akan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, bahwa apa yang dikalikan pemohon pada sidang pendahuluan adalah merupakan dalil baru yang tidak termuat dalam surat permohonan dan perbaikan permohonan pemohon dan tidak masuk dalam katagori perbaikan permohonan. dengan demikian memohon memohon sudah kiranya mahkamah konstitusi mengesampingkan dalil pemohon tersebut. memohon ini menegaskan sini bahwa tidak benar saudara bapak irfannadi komisioner kpu kabupaten kaur mempengaruhi beberapa anggota kpps dan menyatakan yang menyanggupi memenangkan pihak terkait lismindianto akan diluluskan menjadi anggota kpps dan yang tidak mau tidak akan lulus,untuk menyatakan permohonan tidak jelas obscure libel) atau dinyatakan untuk setidak tidaknya tidak dapat diterima niet vankelijkterhadapdalil dalil pemohon dalam perbaikan permohonan guo angka s d halaman s d yang menyatakan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. bahwa dalil dalil pemohon pada halaman s d dalam perbaikan permohonan guo merupakan dalil yang dipaksakan, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. menurut memohon, mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimandalil dalil pemohon yang merupakan: bahwa lebih lebih mahkamah konstitusi dalam implementasi melaksanakan pengaturan hukum atas,melalui putusan mahkamah konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan php, antaranya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara: putusan guo halaman bahwa merupakan fakta hukum dan pengaturanangka halaman pokok permohonan guo sebagai berikut: (vide surat bukti nama pasangan galon perolehan persentase dan medi yuliardi, s.t. hammer dan ,34y9 berlian muchrim,s.t. bahwa dalil pemohon angka s d halaman s d dalam perbaikan permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kaur tahun sesuatu yang perlu diteliti, merupakan dalil dalil pemohon yang mengada ngada dan tidak berlandaskan hukum di: bahwa dalil pemohon, mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dibandingkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati yang lalu, merupakan dalil pemohon yang berdasarkan pada asumsi dan analisasecara hukum.akan melanggar ketentuan hukum. bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun tersebut diduga adanya kesengajaan yang dilakukan oleh memohon merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, mengingat dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. pelaksanaan pemilu yang uber dan judul pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa. sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak, setidak tidaknya dikesampingkan: (vide surat bukti dan bahwa dalil pemohon pada angka memohon telah melakukan klarifikasi pada saat rapat pleno tingkat kabupaten, saksi paslon nomor urut yang kembali mempertanyakan keberatan saksi yang sudah diselesaikan pada pleno tingkat kecamatan, kemudian kpu pun telah memberikan penjelasan kembali terhadap keberatan keberatan dan meminta petunjuk bawaslu pada saat pleno tersebut dan sudah diselesaikan namun saksi paslon nomor urut tetap tidak menerima dan mengisi model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk (vide surat bukti bahwa dalil pemohon angka dan halaman s d merupakan dalil yang tidak benar, mengada ngada dan tidak beralasan hukum, serta dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan locus mana hal tersebut terjadi, bahwa dalil pemohon angka halaman anggota komisioner kpu kab. kaur bengkulu melakukan supervisi dan monitoring sebagaimana surat tugas nomor sdm. st kpu kab il(vide bukti bahwa dalil pemohon angka halaman mengenai tuduhan adanya perselingkuhan antara bapak radius anggota komisioner kpu kabupaten kaur) dengan anggota bawaslu adalah tidak benar, merupakan fakta hukum: bahwa pada tanggal desember ketua beserta anggota komisioner kpu kabupaten kaur melaksanakan tugas monitoring dan distribusi logistik tps dan dilanjutkan gudang logistik: (vide surat bukti bahwa sesampai rumah ada telepon dari anggota bawaslu yang menginformasikan ada logistik tps kategori sulit desa bukit makmur kecamatan muara sarung yang belum sampai lokasi, setelah itu bapak radius langsung mendatangi anggota bawaslu yang berada sekretariat panwascam muara sarung. setia sekretariat panwascam muara sarung menemui orang anggota panwascam, orang anggota bawaslu dan orang sekretariat panwascam, belum lama berbincang, datang sebuah motor dan berhenti halaman depan kantor, memanggil anggota bawaslu yang bernama bapak native elem. mendapatkan panggilan tersebut anggota bawaslu yang bersangkutan mendatangi orang yang memanggil. karena sampai dengan menit anggota bawaslu belum juga kembali kemudian bapak radius menyusul keluar untuk melihat dan berjumpa dengan bapak tomlinson yang saat itu sedang menemui anggota bawaslu kabupaten kaur tersebut, dan tidak lama dari sana bapak tomlinson langsung pulang yang sebelumnya ditanya maksud dan tujuan bapak tomlinson oleh bapak radius ditempat tersebut. setelah bapak tomlinson pulang bapak radius dan anggota bawaslu masuk kembali sekretariat panas melanjutkan pembahasan terkait informasi adanya logistik yang belum sampai desa bukit makmur, saat itu anggota bawaslu kabupaten kaur ingin memastikan kebenaran hal tersebut dengan mendatangi lokasi, akan tetapi karena cuaca gerimis dan bapak radius hanya menggunakan kendaraan roda dua dan belum siap untuk langsung berangkat, kemudian bapak radius mengajak pulang rumah terlebih dahulu untuk berganti pakaian. setelah sampai rumah ada tiga mobil yang mengikuti berhenti depan rumah bapak radius, satu depan rumah, dan dua mobil melintasi depan rumah bapak radius, dengan kondisi lampu mobil dimatikan. setelah beberapa menit bapak radius mendatangi mobil yang berhenti depan rumahnya dan mengetuk kaca mobil tersebut sambil menyentuh kedalam mobil untuk melihat siapa yang ada dalam mobil. tampak orang yang antaranya dikenal oleh bapak radius dan kedua orang tersebut adalah pns yaitu jodi dan pendiri dan saat itu bapak radius menanyakan ada maksud dan tujuan mereka, kemudian bapak radius menawarkan agar mereka masuk rumah atau akan telepon polsek. kemudian bapak radius meninggalkan mereka untuk masuk kembali rumah, dan orang orang tersebut meninggalkan lokasi rumah bapak radius. setelah berkemas bapak radius berserta anggota bawaslu dan panwascam langsung berangkat menuju lokasi desa bukit makmur untuk mengecek langsung dan tiba pukul wib. bahwa tidak benar logistik tps kategori sulit desa bukit makmur belum sampai tetapi logistik (tiga) tps yang masih berada sekretariat pps desa bukit makmur serta dalam penjagaan pam tps aparat kepolisian dan tni), pts, ketua dan anggota pps serta sebagian anggota kpps, (vide bukti bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan penyelenggara pemilihan melakukan perselingkuhan merupakan dalil pemohon yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak, setidak tidaknya dikesampingkan. bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilkan se.,pekemenangannya rumah radius yang merupakan anggota kpu kabupaten kaur. sehabis kampanye kecamatan muara saung, yang disaksikan oleh syahrini, haryono, dan joh. bahwa dalil pemohon tersebut sangat mengada ngada, tidak benar, dan tidak beralasan hukum, merupakan fakta hukum: pembentukan tim seleksi anggota kpu kabupaten kaur telah sesuai dengan peraturan perundang undangan pkpu nomor tahuni dengan asas uber dan judul, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. sebaiknya jika pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas uber dan judul, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya , bahwa terhadap permasalahan penerapan undang undang pilkada, pemohon berpendapat bahwa penerapan sebagaimana dimaksud, majelisdengan tegas menyatakan bahwa, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh memohon, tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan , bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi sebagaimana tersebut atas yang menyatakan , terakhir dirubah sebagaimana pkpu nomor tahun tentang perubahan keempat atas pkpu nomor tahun pembentuk . selanjutnya perlu memohon tegaskan bahwa pelaksanaan seleksi anggota kpu kabupaten kaur dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan pencalonan bupati dan wakil bupati kaur tahun bahwa tidak benar terjadi pertemuan antara bapak radius dan paslon nomor urut juga tim kemenangannya rumah bapak radius karena pada saat itu bapak radius sedang bekerja kantor kpu kabupaten kaur yang bertepatan kerena hari tersebut adalah adalah hari kerja, bahwa dalil pemohon angka dan pada halaman yang mendalilkan memohon tidak memberikansegera setelah rapat pleno ditutup, adalah tidak benar faktanya pada tanggal desember pleno selesai, hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada masing masing saksi pasangan calon dan bawaslu, setelah berita acara diserahkan. setelah rapat pleno ditutup tim sekretariat membuat salinan surat keputusan. bapak. radius mengatakan kepada saksi pemohon untuk menghubungi sekretariat. setelah itu bapak radius dan ketua kpu kaur berdasarkan surat tugas dan undangan pergi menuju bengkulu untuk menghadiri rapat pleno provinsi bengkulu. dalam perjalanan menuju bengkulu, ketua kpu kabupaten kaur dan bapak radius berhenti warung untuk makan daerah kecamatan tanjung kemuning, kemudian bapak radius pergi sebentar untuk menjemput saudaranya yang hendak menumpang bengkulu, ketika bapak radius hendak kembali tempat ketua kpu kabupaten kaur beristirahat untuk makan, bapak radius dihampiri beberapa orang dari tim pemohon dan sempat bersitegang, beberapa orang tim pemohon menghampiri ketua kpu dan meminta ketua kpu untuk naik mobil mereka (karena posisi ketua sedang tidur, dibangunkan oleh mereka, lalu ketua masuk mobil mereka) kemudian mereka meminta ketua kpu kabupaten kaur kembali kantor untuk mengambil surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kaur nomor pl. kpt kpu kab il bahwa tidak ada niat dari memohon untuk tidak memberikan surat keputusan tersebut, karena surat keputusan sudah disiapkan oleh jajaran kesekretariatan kpu kabupaten kaur. walaupun begitu, sesuai dengan motto kpu melayani, dan menghindari keributan, maka ketua dan bapak radius kembali kantor kpu dan menyerahkan surat keputusan tersebut tim pemohon. (vide bukti bahwa dalil pemohon angka halaman yang pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggara tingkat kpps saat penghitungan surat suaramerupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas (obscura libel) karena pemohon tidak menjelaskan kpps mana yang dimaksud, sehingga karenanya dalil pemohon ini merupakan dalil yang tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak, atau setidak tidaknya dikesampingkan: bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilkan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara berbagai tingkatan dengan berbagai modus adalah tidak benar. pemohon tidak menguraikan cara cara tetapi hanya menguraikan berkenaan dengan rekap hasil perhitungan hasil suara bupati kabupaten kaur. bahwa tidak benar data yang didalilkan oleh pemohon, yang benar adalah: rekap hasil perhitungan suara calon bupati kabupaten kaur jumlah tambahan tidak sah rekap hasil peraturan suara calon gubernur bengkulu jumlah tambahan tidak sah dan begitupun dalil pemohon angka pada halaman s d merupakan dalil yang salah dan mengada ngada, sebagai fakta hukum menurut memohon untuk jumlah pemilih tambahan adalah sebanyak pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur bengkulu (vide bukti bahwa dengan demikian menurut memohon adanyadalil pemohon dalam permohonan guo angka halaman yang menyatakanbahwa dalil pemohon angka halaman yang mendalilkan kpps pada saat pencoblosan tingkat tps tidak menyiapkan form daftar hadir bagi para pemilih beberapa tps adalah tidak tepat faktanya: tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning tps desa selera kecamatan tanjung kemuning: tps desa tanjung aur kecamatan tanjung kemuning. tps desa guru agung kecamatan kaur utara: tps dan tps desa jembatan kecamatan kaur selatan: tps desa padang genteng kecamatan kaur selatan, tps desa gedung sako kecamatan kaur selatan,, tps desa benteng harapan kecamatan make tps desa bakal makmur kecamatan make, tps desa limau kecamatan make:h, tps desa gunung megang kecamatan final: tps desa paparan kecamatan final,,. kpps memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih sesuai dengan daftar dpt, dan dengan menunjukan surat undangan memilih dan identitas ktp) maka pemilih mengisi absensi sebelum diberikan surat suara tps sampai dengan proses penghitungan kpps dan saksi saksi dari semua pasangan calon peserta pemilihan dan pengawas menandatangani berita acara hasil penghitungan: (vide bukti bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilkan tidak tersedianya form daftar hadir dengan memanipulasi data pemilih sebagaimana yang terjadi tps desa tanjung betung kecamatan kaur utara adalah tidak benar, (vide surat bukti bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilkan memohon memanipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir hampir semua tps kabupaten kaur dan pemilih terdaftar dpt tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, namun dalam daftar hadir ditandatangani oleh kpps seolah olah hadir, adalah dalil pemohon yang mengada ngada, merupakan fakta hukum bahwa sesuai dengan berita acara kpps kecamatan make, tps desa selasih kecamatan kaur selatan, dan tps desa sumber harapan kecamatan nasal. dengan demikian dalil pemohon berkenaan keberatan saksi paslon nomor keberatan tentang kesalahan tempat tanda tangan, tidak benar. karena yang digunakan telah sesuai daftar hadir, daftar pemilih sudah meninggal dan sudah dikoreksi dengan cara coret, pada waktu tingkat kpps: (vide bukti bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilberkenaan dengan dalil pemohon tersebut diskualifikasi sebagai pemilih dpp sebagaimana pengaturan pkpu tahun diantaranya tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning dan tps desa ular bandung kecamatan muara saung adalah tidak benar mana pada tingkat kpps tidak ada keberatan dari saksi paslon nomor urut maupun saksi paslon nomor urut pada saat pemilihan desember seorang pemilih yang terdaftar dpt dalam keadaan sakit, akan tetapi pemilih sangat ingin tetap memberikan hak suaranya dengan diwakilkan oleh anak kandungnya yang bernama ian roti untuk datang tps. keinginan tersebut oleh kpps bersama panas bersama saksi saksi bermusyawarah dan akhirnya sepakat untuk memperbolehkan hal tersebut dan tidak ada keberatan saksi baik dari paslon nomor urut dan paslon nomor urut termasuk panas, dan pada pertengahan bulan januari yang bersangkutan meninggal dunia, (vide bukti dan bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilkan kkp membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan, adalah tidak benar dimana faktanya tps maksud pengguna hak pilih didasarkan atas dpt (daftar pemilih) dan dibuktikan dengan daftar hadir, merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada ngada, merupakan fakta hukum pada tps desa durian besar kecamatan luas, tps desa cahaya negeri kecamatan luas dan tps desa air kering kecamatan padang guci hilir pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara tidak ada permasalahan baik disampaikan oleh pengawas, saksi paslon nomor urut dan saksi paslon nomor urut sehingga tidak ada catatan yang dibuat pada form kejadian khusus, (vide bukti dan bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilkan penyelenggara kpps melanggar prosedur yaitu dengan menumpahkan semua isi surat suara atas meja kemudian dihitung tps kecamatan muara sarung desa bukit makmur, merupakan fakta hukum penghitungan suara yang dilakukan mana telah sesuai dengan pkpu tahun bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendaliladalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa pada saat proses rekapitulasi kotak suara dihadirkan ruangan yang sama atau tempat rekap kecamatan make, dan dalam proses rekapitulasi menggunakan sikap atau salinan c.hasil dan tidak ada perbedaan salinan c.hasil yang terdapat saksi saksi paslon nomor urut dan nomor urut pengawas dan ppk. sehingga tidak ada keberatan baik dari saksi paslon nomor urut maupun saksi paslon nomor urut dan pengawas. selain hal tersebut berkenaan dengan penggunaan sikap berpedoman pada pkpu nomor tahun dan pkpu nomor tahun bahwa sikap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada, (vide bukti dan bahwa dalil pemohon angka halaman yang mendalilkan bahwa pembukaan kotak sebelum proses pleno digelar adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa pada saat itu bukan pada rekapitulasi, ppk membuka kotak suara pada saat arus balik logistik dari pps ppk pada saat pembukaan kotak suara dilakukan didampingi kpps masing masing tps dan disaksikan oleh kepolisian diawasi oleh panwascam pembukaan kotak tersebut dilakukan oleh ppk dikarenakan untuk melakukan penceklissan kelengkapan yang ada pada kotak suara sesuai dengan surat pengantar kelengkapan dari kpu, ppk tidak membuka amplop surat suara dan tidak mengubah apapun yang ada pada hasil kwk, baik data statistik maupun data perolehan suara pasangan calon sebagaimana dituangkan dalam berita acara kecamatan tanjung kemuning: (vide bukti bahwa dalil pemohon angka halaman yang mendalilkan terjadinya manipulasi data pemilih daftar hadir yang dihilangkan oleh penyelenggara tps desa mana kecamatan padang guci ulu, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa daftar hadir pemilih tps tersebut keliru dimasukan dalam kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur bengkulu, serta dilakukan koreksi dan klarifikasi pada saat itu juga dengan mencocokkan perolehan suara yang ada hasil yang berada masing masing saksi pasangan calon, panwascam, kepolisian dan kpps sebagaimana dituangkan dalam berita acara kpps, bahwa dalil pemohon angka halaman yang mendalilkan, merupakan dalil yang tidak benar, faktanya tidak ada manipulasi data pemilih yang tidak hadir absen ada dimasukan dalam kotak suara, akan tetapi bukan tanda tangan melainkan diberi tanda teknis karena pada saat hari pelaksanaan pilkada daftar hadir yang ada terselip dengan berkas lain dan baru terlihat oleh pps dan kpps pada saat perekaman sedangkan para pemilih itu sudah pulang kerumah masing masing didukung dengan bukti hasil kwk tps desa tanjung agung kecamatan make yang tidak ada keberatan dan ditandatangani oleh seluruh saksi paslon, kpps dan pps, (vide bukti bahwa dalil pemohon angka halaman yang mendalilkan tps desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning pada saat perhitungan surat suara tingkat tps, pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara merupakan dalil yang tidak benar, sebagai fakta hukum tentang ketidaksesuaian antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara tingkat tps desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning telah diselesaikan tingkat kpps, (vide bukti dan bahwa dalil pemohon angka halaman yang mendalilkan yang pada pokoknya seorang pemilih tps desa padang lebar kecamatan tanjung kemuning diberi sebanyak surat suara, bahwa benar pemilih atas nama faisal tidak sengaja diberi surat suara yang terdiri dari surat suara bupati dan surat suara gubernur akan tetapi hal tersebut segara diketahui terkoneksi oleh kpps pada saat sdr. faisal hendak memasukan surat suara tersebut kedalam kotak sehingga surat suara pemilihan bupati segera diambil oleh kpps dan dinyatakan sebagai surat suara rusak atau keliru color, (vide bukti bahwa dalil pemohon angka pada halaman yang mendalilkan kpps tps desa, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, merupakan fakta hukum yang benar adalah terdapat satu surat suara yang tidak diketahui sehingga seluruh anggota kpps, saksi paslon nomor urut dan saksi paslon nomor urut serta pts menyepakati suara dibatalkan karena tidak terdapatnya bukti tanda tangan beserta cap dan tulisan yang berbeda dari petugas kpps yang mereka dan yang mengetahui sebagai berikut: ketua kpps, saksi paslon saksi paslon ketua pps, pts, pam tps: (vide bukti bahwa dengan demikian menurut memohon adanykauriterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ill. petit berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, maka memohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konskauan menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kaur tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan persentase yusril paus, s.sos., m.ap dan medi yuliardi, s.t. pemohon) lismidianto, s.h., m.h. dan ,34y9 berlian muchrim,s.p. kpt kpu vii1 tertanggal agustus tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum kabupaten kaur provinsi bengkulu periode tertanggal agustus bukti fotokopitertanggal september bukti fotokopi surat dari kementrian dalam negeri direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum republik indonesia nomor dukcapil perihal penyerahan data agregat kependudukan perkecambahan: bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dan didaftarkan mahkamah konstitusi pada hari jumat, tanggal desember padadan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur sistematis dan masifsemestetanggal oktober tentang rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan serentak lanjutan kabupaten kaur tahun bukti fotokopi kumpulan model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk: bukti kumpulan surat perintah tugas, fotokopi surat tugas nomor sdm. st kpu kab xi1fotokopi surat tugas monitoring gudang logistik dalam rangka pemusnahan sisa surat suara nomor sdm. st kpu kab tanggal desember fotokopi berita acara pemusnahan sisa surat suara nomor pp. ba sek kb xii tanggal desember foto dokumentasi, daftar hadir. bukti fotokopi kumpulan tanda terima logistik tps tps bukit makmur, bukti fotokopi tanda terima salin2020untuk pasangan calon, bukti fotokopi surat keputusan komisionerbukti fotokopi kumpulan checklist logistik dan kumpulan model daftar hadir pada tps tps sebagai berikut: tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning, tps desa selera kecamatan tanjung kemuning, tps desa tanjung aur kecamatan tanjung kemuning, tps desa guru ag:: tps desa benteng harapan kecamatan make, tps desa bakal makmur kecamatan make, tps desa limau kecamatan make,,: tps desa talang jawi kecamatan padang guci hilir: tps kelurahan tanjung iman kecamatan kaur tengah: tps desa mungkin tambun iii kecamatan padang guci hulu, tps desa mana kecamatan padang guci hulu, tps desa mana kecamatan padang guci hulu,:, bukti fotokopi model hasil kwk tps desa tanjung betung kecamatan kaur utara, daftar hadir pemilih kwk: bukti fotokopi model daftar hadir kwk tps desa padang manis, model daftar hadir kwk tps desa pasar sah, model daftar hadir kwk tps desa suka menanti: model daftar hadir kwk tps desa selasih model daftar hadir kwk tps desa sumber harapan, bukti fotokopi model daftar hadir pemilih kwk tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning: bukti fotokopi kumpulan daftar hadir tps desa ular bandung kecamatan muara saung: daftar hadir pemilih kwk, daftar hadir pemilih tambahan: daftar hadir pemilih pindahan. bukti fotokopi model kejadian khusu kabupaten dan model kejadian khusus kecamatan luas: bukti fotokopi model hasil kwk tps desa cahaya negeri kecamatan luas: daftar hadir pemilih kwk: daftar hadir pemilih tambahan: bukti fotokopi model hasil kwk, daftar hadir pemilih kwk tps desa air kering kecamatan padang guci hilir: bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan make, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan make: bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan tanjung kemuning, bukti fotokopi model hasi kwk tps desa pelajaran kecamatan tanjung kemuning: bukti fotokopi model hasil kwk tps desa padang lebar kecamatan tanjung kemuning: kronologis: berita acara, surat pernyataan sdr. faizal akbar tertanggal desember bukti fotokopi model hasil kwk tps desa argamulya kecamatan make.uruntuk selanjutnya disebut undang undang pemilihan)untuk selanjutnya disebut pmk nomor dipemohon dalam permohonannya mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif item yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. pelanggaran pelanggaran tersebut, bukanlah menjadi ranah dan wewenang mahkamah konstitusi untuk menghadirinya sebagaimana dimaksud undang undang pemilihan, namun wewenang dari lembaga lain jin cast bawaslu kabupaten kaur dan bawaslu provinsi bengkulu) sebagaimana yang diatur dalam undang undang pemilihan divide undang undang pemilihan|: bahwa pemohon tidak pernah menguraikan dalil mengenai adanya selisih dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon. pemohon tidak juga menguraikan bagaimana hitung hitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon termasuk bagaimana perolehan suara yang telah ditetapkan memohon tersebut salah atau tidak sesuai menurut pemohon: bahwa dalil dalil tersebut merupakan bangunan konstruksi hukum untuk dapat meyakinkan mahkamah dalam pelaksanaan wewenang mahkamah konstitusi menjalankan perintah undang undang pemilihan: bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil namun merupakan uraian pelanggaran pelanggaran yang ternyata tidak pernah muncul atau diajukan pada saat proses pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat tps, maka menurut pihak terkait, mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon sebagaimana ketentuanundang undang pemilihan telah membatasi secara limitation terhadap peserta pemilihan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan huruf undang undang pemilihan memohon telah menerbitkan keputusan komisi pemilihan umumdengan hasil penghitungan suara untuk masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kaur adalah sebagai berikut: semarang pia pem dan medi yuliardi, s.t. bad dan berlian muchrim, s.t. bahwa berdasarkan tabel diatas, pemohon memperoleh suara sebanyak suara atau ys, dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pihak terkait dengan perolehan suara sebanyak suara atau y6, bahwa selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah suara pihak terkait dikurangi dengan suara pemohon, suara, dan apabila dipresentasikan menjadi dan persentase tersebut melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud huruf undang undang pemilihan: bahwa terhadap syarat penggunaan ambang batas dalam undang undang pemilihan juga ditegaskan oleh mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah yakni putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tanggal januari putusan nomor php.bup xiv tanggal januari putusan nomor php.bup xiv tanggal januari dan putusan nomor php.bup xv tanggal april bahwa dalam putusan putusan tersebut secara jelas dan tegas mahkamah menyatakan bahwa mahkamah tetap tunduk dan patuh terhadap pemberlakuan undang undang pemilihan pada saat mahkamah bertindak sebagai pelaksana undang undang. pihak terkait kembali kutipan dua pendapat mahkamah konstitusi mengenai kedudukan hukum pemohon yaitu putusan nomor php.bup xv tanggal april halaman menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraph sampai dengan diatas, mahkamah berpendapat: aanya dalam perkara guo. oleh karena ituegakan hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilanan pendapat mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tanggal januari halaman bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas menurut mahkamah dalam melaksanakan kewenangan guo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain dan walikota. lagipula, dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii tanggal juli dinyatakan: " keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide uudatur signifikansi perolehan suara calon ,. begitupula pendapat mahkamah dua putusan lainnya yang secara jelas dan tegas mengakui undang undang pemilihan untuk dilaksanakan. bahwa dengan persentase serta pendapat mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan sengketa pemilihan, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonanpemilihan juncto pmk nomor dinyatakan permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil penghitungan suara diajukan oleh pemohokeputusan kpubahwa pemohon mengajukan permohonan ini secara online dan didaftarkan mahkamah konstitusi pada hari jumat, tanggal desember pada pukul wib, bahwa permohonan pemohon diajukan secara online mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib, sebagaimana bukti pendaftaran online yang termuat situs mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan uraian tersebut atastidak pernah mempersoalkan terkait dengan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan memohon pada tanggal desember melalui keputusaahwa pemohon hanya mendalilkan terkait dengan pelanggaran tsm, pelanggaran etik penyelenggara pemilihan dan pelanggaran pelanggaran administrasi pemilihan. pelanggaran pelanggaran tersebut menyebabkan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, selain karena kewenangan untuk mengadili pelanggaran tersebut bukan wewenang mahkamah konstitusi, pelanggaran dalam permohonan tersebut tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara: bahwa terhadap dalil dalil yang termuat dalam pokok permohonan tidak bersesuaian dengan apa yang diminta oleh pemohon dalam petitumnya. dalam pokok permohonan, pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran tsm namun dalam petit pemohon meminta pemungutan suara ulang. padahal menurut hukumnya, kamulah terjadi pelanggaran tsm, maka konsekuensinya adalah diskualifikasi bukan pemungutan suara ulang. hal ini menunjukkan ketidakjelasan pemohon dalam mengajukan apa yang menjadi pokok permohonan sebenarnya, bahwa terkait dengan tempat pemungutan suara its yang dimintakan oleh pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam petitumnya, ada sejumlah tps yang tidak pernah termuat dalam dalil pokok permohonannya, namun tiba tiba sejumlah tps tersebut muncul dalam petit untuk dilakukan pemungutan suara ulang. tps tersebut adalah tps desa sukabumi kecamatan kelam tengah dan tps desa tanjung betung kecamatan kaur utara, bahwa terhadap petit ke angka terkait dengan tps desa pertandingan kecamatan nasal, perlu pihak terkait sampaikan tabel mamapisangancston #peranan sura kondisi dan medi yuliardi, s.t. dan berlian muchrim,s.t.ana terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan massif sejumlah besar tps kabupaten kaur, bahwa tingkat partisipasi pemilih kabupaten kaur luar dugaan melebihi target secara nasional yakni yo, sesuatu yang perlu diteliti secara sek, bukti selama tiga hari berturut turut tersebut, ditambah situasi pandemi global seperti yang terjadi saat ini,,, bahwa jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten kaur dalam situasi normal pada tahun dengan mahkamah konstitusi, kabupaten kaur tepatnya kecamatan nasal tidak ada desa yang bernama desa pertandingan. sehingga petit terhadap angka untuk dilakukan pemungutan suara ulang tps desa tersebut adalah petit yang salah dan ngawur, bahwa dalam petit ke pemohon mengenai permintaan pemungutan suara ulang beberapa tps yaitu dari angka sampai dengan angka terdapat tumpang tindih uraian tps. disatu sisi pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang per tps sebagaimana disebutkan pada angka sampai dengan angka namun poin selanjutnya yaitu angka dan angka pemohon kembali meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kecamatan tanjung kemuning dan seluruh tps kecamatan make, yang mana beberapa tps kecamatan make dan kecamatan tanjung kemuning tersebut telah diuraikan oleh pemohon pada angka bahwa narasi yang dibangun oleh pemohon dalam permohonannya adalah narasi dongeng atau khayalan pemohon semata tanpa pernah didukung dengan alat bukti yang sah dan kuat serta sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang berakibat permohonan tersebut terkesan dipaksakan dan akhirnya menjadi kabur. sehingga sangat beralasan hukum berdasarkan uraian yang telah diuraikan atas, mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon. ii. dalam pokok permohonan tanggapan atas dalil permohonan mengenai. bahwa oleh karena pemohon sama sekali tidak keberatan dan tidak mempersoalkan mengenai penetapan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh memohon jin cast kpu kaur maka menurut kami pihak terkait, keputusan memohoadalah benar dan sesuai menurut hukum dengan perolehan suara masing masing sebagai berikut: bal emang rea gol suara tidak sah bahwa oleh karena tidak terjadi perubahan perolehan suara bagi pemohon ataupun pihak terkait, dan pemohon tidak menyajikan data perolehan suara yang benar menurut hitung hitungan pemohon, maka yang menjadi benar dan menjadi dasar perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun adalah sebagaimana tabel diatas sesuai dengan keputusan kpusehingga terhadap dalil pemohon yang menolak tegas keputusan kpu kaur adalah tidak berdasar hukum, bahwa pemohon mendalilkan hal hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm), namun tsm tersebut menurut pemohon dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan bukan dilakukan oleh pihak terkait. terhadap hal tersebut pihak terkait menyatakan dugaan dugaan pelanggaran yang bersifat tsm merupakan kewenangan dari badan pengawas pemilu provinsi jin cast bawaslu provinsi bengkulu) untuk memeriksa dan menghadirinya dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) yang berwenang menghadirinya: bahwa terhadap dalil permohonan pemohon sepanjang yang berkaitan dengan tsm, sejak kami pihak terkait ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan dilaksanakannya rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan dikeluarkannya penetapan rekapitulasi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kaur tahun pihak terkait tidak pernah menerima putusan ataupun produk lainnya dari bawaslu provinsi bengkulu terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tsm: bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang didalilkan pemohon, sampai dengan diajukannya permohonan guo mahkamah konstitusi, pihak terkait belum pernah menerima produk hukum ataupun surat rekomendasi baik dari memohon ataupun dari bawaslu kaur mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak terkait: bahwa terkait dengan dalil pemohon yang mempersoalkan partisipasi publik yang tinggi dan dihubungkan dengan kondisi cuaca adalah dalil yang kabur dan tidak jelas. apa yang ingin ditarik dari dari partisipasi publik dengan cuaca kaur pada tanggal desember yang lalu?. bagaimana konstruksi hukumnya kemudian tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dihubungkan dengan cuaca lalu kemudian muncul pelanggaran tsm yang dilakukan penyelenggara?. hal tersebut tidak diuraikan oleh pemohon secara rigid dan jelas, sehingga menurut pihak terkait hal tersebut adalah asumsi asumsi pemohon, bahwa dalil pemohon yang baru menyampaikan keberatan pada pleno tingkat kecamatan dan pleno kabupaten (vide dalil pemohon angka dan angka dengan dalih pemohon baru mengetahui pelanggaran pada tingkat kpps pada saat pleno tingkat kecamatan, kontradiktif dengan dalil yang dibangun oleh pemohon pada permohonan angka pemohon baru mengetahui pelanggaran tingkat pleno kecamatan, namun sudah tahu adanya surat suara yang sengaja dirusak tingkat kpps. pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana cara surat suara itu dirusak?, oleh siapa?, berapa banyak surat suara yang rusak tersebut?. yang jadi pertanyaan berikutnya kemana saksi pemohon tps? kenapa tidak melakukan keberatan tps ketika surat suara yang dicoblos untuk pemohon dirusak oleh kpps, padahal itu merupakan pelanggaran pidana, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan keterlibatan pihak terkait dengan melakukan grand design dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kaur (vide dalil permohonan angka adalah fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar dan ini sudah masuk dalam kategori penyerangan kehormatan secara pribadi. pemohon hanya menyebar dalil fitnah tanpa bukti pada angka tersebut dengan menyebut keterlibatan pihak terkait dan atau keluarga pihak terkait, namun pemohon tidak menguraikan secara detail dan jelas bagaimana grand design yang dilakukan oleh pihak terkait atau keluarga pihak terkait dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten kaur tahun siapa saja yang terlibat?, keuntungan apa yang secara nyata diperoleh oleh pihak terkait?: bahwa dalil pemohon lebih banyak menguraikan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan baik kpu kaur ataupun bawaslu kaur, seharusnya dalil ini lebih tepat dan pas untuk diajukan oleh pemohon dkpp, agar dapat diketahui apakah dugaan yang dimuat oleh pemohon tersebut hanya asumsi dan rekaan saja ataukah benar adanya, dan bukan diajukan kepada mahkamah konstitusi, bahwa semua dalil yang dibangun oleh pemohon dalam point huruf ini adalah dalil yang tidak berdasar, tidak jelas dan tidak rinci, mengenai pelanggaran atau kecurangan yang kemudian berdampak pada selisih hasil suara antara pemohon dan pihak terkait, tanggapan terhadap dalil pemohon mengenai manipulasi data pemilih dan berbagai kecurangan tps yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. bahwa satu catatan yang ingin pihak terkait sampaikan dengan pemohon, untuk penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun ini, tidak lagi dikenal adanya formulir daftar hadir. menurut, bupati dan walikota (untuk selanjutnya disebut pkpu menyatakan model daftar hadir pemilih kwk merupakan daftar hadir yang sesuai dengan salinan dpt , dan terhadap format model daftar hadir pemilih kwk tersebut juga terlampir dalam pkpu halaman bahwa kalaupun pemohon kemudian menyatakan yang dimaksud pemohon dalam permohonannya adalah model daftar hadir pemilih kwk sebagaimana dimaksud huruf pkpu daftar hadir pemilih kwk yang mana yang kemudian dipermasalahkan oleh pemohon. dalam pkpu ada tiga model daftar hadir pemilih kwk, masing masing: model daftar hadir pemilih kwk: daftar hadir pemilih tps yang sesuai dengan dpt: model daftar hadir pemilih pindahan kwk: daftar hadir pemilih yang telah terdaftar dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya tps lain, model daftar hadir pemilih tambahan kwk: daftar haditp elektronik. divide huruf dan pkpu bahwa terhadap dalil pemohon dari angka sampai angka menurut kami adalah dalil yang tidak beralasan. semua yang dikemukakan oleh pemohon hanya berkutat soal daftar hadir dan bukan soal selisih suara, sehingga tidak beralasan hukum kemudian pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dibeberapa tps: bahwa semua yang dikemukakan oleh pemohon pada angka sampai dengan angka untuk mengujinya cukup dengan melihat hasil salinan kwk yang diperoleh oleh pemohon dari saksi saksi pemohon setiap tps. pada hasil salinan kwk tersebut sudah sangat jelas termuat mengenai data pemilih dan penggunaan hak pilih, bahwa dari tps tps yang disampaikan oleh pemohon dalam polita dan petitumnya, setelah pihak terkait bandingkan dengan hasil salinan kwk yang diperoleh saksi saksi pihak terkait tps, tidak ada satupun permasalahan atau persoalan yang menjadi catatan dalam proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan jajarannya, termasuk tidak adanya penggunaan model kejadian khusus dan atau keberatan kwk dari saksi pemohon tps tps tersebut, bahwa untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang telah secara jelas termuat syarat syaratnya sebagaimana termaktub dalam dan undang undang pemilihan, sehingga kalaupun pemohon masih meminta untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang, seharusnya dalil dalil permohonan yang dibangun adalah dalil yang sesuai dengan batasan psu dalam tersebut, il. petit berdasarkan uraian yang telah kami sampaikandengan perolehan suara masing masing sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan para yusril paus, sos., m.ap dan medi yuliardi, s.t. lismidianto, s.h., m.h. dan berlian muchrim, s.tur tahun dihampiri demodel hasil kabupaten kotaintetappadang guci hilircangkang kuelampadang guci huluselatannassemidang gulailuas model hasil kecamatanuara sarutanjung kemuniakutara model hasil kecamatan kwk)likaaurru agungetung kecamatan kaur utaradesa jembatan dua kecamatan kaur selatangenteng kecamatan kaur selatan model hasil salinantps desa gedung sakoelasingubahantps dan tps desa pasar lamaenteng harapan kecamatan makelimaujelatarga mulyatps desa tanjung agubesarpadakerijawiiman kecamatan kaurnung megangparanngkin tambun iiiunga kecamatan tetap model hasil salinan kwk): yang lalu, tingkat partisipasi pemilih sebesar atau setara dengan oleh karenanya,(hujan lebat disertai petir dan pandemi covid19), bukti bahwa, bahwa. bukti bahwadilaporkan bawaslubinjaigar dewaabatbaruara duu tigring agungregangan iipadang manissabum menantiular bandung kecamatan muara sarungdurian besarcahaya negerilajaranlebar kecamatan tanjung kemuning model hasil salinan kwk), bukti pt fotokopi surat bawaslu kabupaten kaur nomor k.be pm. 1x tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan. menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan badan pengawas pemilihan umum kabupaten kaur yang telah disampaikan dalam persidangan mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: keterangan atas pokok perkara bahwa terkait dalil pemohon pada angka dan angka (halaman dan permohonan pemohon) yang menyatakamana terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara tsm sejumlah tps kabupaten kaur . bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana angka dan angka tersebut, bawaslu kabupaten kaur dapat menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa pada tahapan pleno ditingkat kabupaten bawaslu kabupaten kaur telah melakukan upaya pengawasan serta tindakan supervisi kepada jajaran bawahnya dalam melakukan tugas tugas pengawasan berdasarkan laporan hasil pengawasdan pada saat plenomenyatakan sebagai berikut: bukti pk no| nama pasangan can perolehan suara ben man medi yuliardi, s.t. ram oran berlian muchrim, s,t jumlah suara sah tra0 |lumrah suara tidak sah |lumrah suara sah dan tidak sah bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka dan (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih kabupaten kaur luar dugaan, melebihi target secara nasional yakni sesuatu yang perlu diteliti secara ber selama hari berturut turut tersebut ditambah situasi pandemi global seperti yang terjadi saat ini sehingga menurut pemohon ada indikasi kecurangan dalam mark pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara ditingkat kpps, ppk, maupun kpu secara terstruktur, sistematis. jika dibandingkan dengan penyelenggaran pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten kaur dalam situasi normal pada tahun yang lalu, tingkat partisipasi pemilih sebesar atau setara dengan oleh karenanyahujan lebat disertai petir dan pandemi covid )pada saat pengesahan daftar pemilih sementara dps) pada tanggal september berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan kpu kabupaten kaur, maka jumlah daftar pemilih sementara dps) berjumlah kemudian setelah dilakukan pengesahan dps maka dilakukan tahapan perbaikan pada dps sehingga tetapkan jumlah dpt berjumlah pada tanggal oktober maka berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat rapat pleno tingkat kabupaten, jumlah statistik data pemilih yaitu jumlah pemilih dalam dpt berjumlahdangkan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt jumlah pemilih yang pindah memilih ph)dengan jumlah pengguna hak pilih serta berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tahapan tersebut tidak ditemukan temuan atau laporan dugaan pelanggaradi.telah melakukan rekap terkait temuan atau laporan pada jajaran dibawahnya yang menyatakan tidak adanya temuan atau laporan dugaan pelanggaran pada tingkat tps dan kecamatanperolehan suara tingkat kabupaten untuk bupati dan wakil bupati pada tanggal desember bahwa saksi pasangan calon nomor urut menyatakan keberatan ingin melihat daftar hadir pemilih karena mereka menilai terdapat ketidak sesuaikan antara absen dengan pemilih yang hadir tps, menanggapi keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut kpu kabupaten kaur telah menyampaikan proses rekapitulasi yang telah dilakukan mulai dari penghitungan tingkat tps sampai dengan tingkat kabupaten, dan terkait keinginan saksi yang ingin melihat c daftar hadir kpu kabupaten kaur tidak bisa memenuhi permintaan karena hal tersebut tidak bisa dilakukan pleno tingkat kabupaten dan tidak ada perselisihan terhadap hasil: bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan tingkat tps tidak ditemukan adanya pelanggaran, laporan dan keberatan dari saksi, terhadap permasalahan yang disebutkan telah dijelaskan oleh kpu beserta jajarannya, terkait dengan permohonan untuk membuka kotak tidak ada substansinya karena hasil yang dimiliki oleh ppk, panwascam dan para saksi sama atau tidak ada perubahanlaporkan bawaslu kabupaten kaur dengan nomor pelaporan lp pb kab ki tanggal desemberawaslu kabupaten kaur telah menerima dan register laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor register reg lp pb kab x11 pada tanggal desember serta bawaslu kabupaten kaur telah meminta keterangan pelapor, terlahir, saksi, ketua dan anggota komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kaur, pada pokoknya menerangkan bahwa semua pemilih yang hadir dan memilih tps semua terdaftar didalam dpt, ph, dan tb, tidak adanya saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terkait form daftar hadir memilih pada saat pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps, bahwa saksi pasangan calon menyatakan keberatan terkait form daftar hadir memilih pada saat pleno tingkat kecamatan, bahwa ppk tidak mempunyai dasar dan alasan untuk melakukan pembukaan kotak suara, karena permasalahan yang dijadikan keberatan saksi pasangan calon telah selesai tingkat tps dan pps, bahwa ketua dan anggota bawaslu kabupaten kaur telah melakukan rapat pleno terkait dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan hasil klarifikasi kepada pelapor, terlahir, saksi, ketua dan anggota komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kaur dan hasil kajian bawaslu kabupaten kaur dengan tindaklanjut laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor laporan lp pb kab x11 dan nomor register reg lp pb kab x11 dan dinyatakan bukan merupakan pelanggaran pemilihan, dan telah diumumkan papan pengumuman bawaslu kabupaten kaur. bukti 4j bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan netralperkara: nomor pke dkpp xi1, mengada ada dan tidak belasan hukum, bahwa bawaslu kabupaten kaur tidak pernah menerima laporan dari pemohon dalam status guo: bahwa dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk bawaslu kabupaten kaur senantiasa mempedomani peraturan prosedur penanganan pelanggaran: terhadap semua dan laporan dugaan pelanggaran yang masuk bawaslu kabupaten kaur dan telah diproses sebagaimana proses penanganan pelanggaran dapat kami jelaskan sebagai berikut: bukti pk 5j tabel hasil penanganan pelanggaran bawaslu kab. kaur nomer desa kebanggaan serangan tengah vi1 netralitas asn jenis nomor registrasi pelanggaran tm pb kec. tanjung hukum lain bukan kemuning vi1 pelanggaran tm pb kec. padang guci bukan ulu v11 kode etik pelanggaran tm pb cam. kaurtengah a vii kode etik pelanggaran tm pb cam.semidangguma hukum lain bukan vii1 netralitas asn pelanggaran tm pb cam. kaurselatan hukum lain pelanggaran mini netralitas asn tm pb cam. luas viii hukum lain bukannasal vii hukum lain pelanggaran netralitas asn tm pb cam. nasal vii kode etik pelanggaran tm pb cam. kaur selatan hukum lain netralitas asn pelanggaran lp pb kab lp pb kab lp pb kab administrasi pelanggaran lp pb kab lp pb kab dihentikan pembahasan reg lp pb kab x1 tindak pidana kedua il) pemilihan sentra gakkumdu kaur reg lp pb kab x11 administrasi bukan pelanggaran bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan, dan akan merugikan pasangan colon sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan yang lakukan oleh penyelenggara tersebut terstruktur dan sistematisberlandaskan hukum, serta tidak sesuai sesuai dengan fakta melainkan hanya asumsi dan terkesan mengarah kepada fitnah kepada pribadi seorang penyelenggara pemilihan yang sedang menjalankan tugas fungsi dan kewajibannya sebagai pengawas pemilihan, bahwa berdasarkan surat tugas ketua bawaslu kabupaten kaur nomor st k.be xi1 tentang supervisi dan monitoring pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal desember ketua dan anggota bawaslu kabupaten kaur telah membagi wilayah supervisi bagi ketua dan anggota bawaslu kabupaten kaur dalam rangka melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat pleno tingkat kecamatan oleh anggota bawaslu kabupaten kaur, proses pengawasan rekapitulasi tingkat ppk yang dilakukan oleh jajaran panwascam serta staf berjalan sesuai dengan waktu dan tahapan, adapun pada saat supervisi dilakukan bawaslu kabupaten kaur, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh ketua dan anggota ppk yang dihadiri oleh ketua dan anggota kpu kabupaten kaur dalam rangka supervisi dan monitoring serta ketua dan anggota panwascam, pihak kepolisian kapolsek muara sarung) dan baginya serta saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, kegiatan berjalan lancar komisioner bawaslu dan kpu diminta untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap permasalahan yang muncul pada saaat pleno, salah satu permasalahan yang muncul disaat pleno pps desa ular bandung terdapat penyampaian dari saksi salah satu pasangan calon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih diluar dari dpt, tb, dan yang memilih tps desa ular bandung akan tetapi keterangan saksi dibantah oleh pihak pps, sehingga terjadi perdebatan terkait permasalahan yang terjadi, maka anggota bawaslu kabupaten kaur memberikan masukan untuk menghadirkan pengawas tps, kpps, saksi saksi pasangan calon, pemilih yang diduga oleh saksi pasangan calon, serta bukti foto atau video untuk membuktikan tuduhan tersebut, setelah semuanya dihadirkan pts, kpps, serta yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melihat yang bersangkutan memilih tps tersebut, dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah memilih tps tersebuttidak benar mengada ada dan tidak beralasan hukum terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara pemilu kabupaten kaur, bahwa berdasarkan surat ketua komisi pemilihan umum nomor pl. und kpu kab xi1 perihal undangan pemberitahuan pendistribusian logistik pada tanggal desember maka ketua bawaslu kabupaten kaur membagi tugas kepada kabupaten kaur dengan nomor pelaporan lp pb kab il tanggal desember bukti bahwaditindaknetralannomor perkara pke dkpp xi1 bukti bahwanetralan penyelenggara, dan akan merugikan pasangan calon sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut terstruktur dan sistematis: bukti bahwabukti bahwase yang merupakan ipar dari paslon nomor lismidianto atau pihak terkait yang merupakan istri anggota bawaslu kabupaten kaur, untuk melakukan pengawasan distribusi logistik sampai tps sulit serta mengeluarkan surat tugas nomor st k.be x11 tentang pengawasan distribusi logistik dari gudang kpu kecamatan yang mempunyai tps sulit pada tanggal desember bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada tanggal desember proses pendistribusian logistik dari gudang kpu menuju kecamatan sebelum dilakukan pendistribusian diambil kesepakatan oleh kpu, pihak kepolisian, ppk, dan panwascam, menimbang kondisi cuaca sedang hujan maka diambil kesepakatan demi keamanan dan menghindari logistik basah atau rusak ketika distribusikan dari sekretariat ppk tps sulit, untuk mempertimbangkan situasi cuaca dengan catatan, apabila tidak memungkinkan untuk didistribusikan tps sulit pada tanggal desember disepakati untuk didistribusikan pada tanggal desember bagi tps sulit, serta berdasarkan surat tugas ketua bawaslu kabupaten kaur nomor st k.be x11 tentang patroli pengawasan money politik pada tanggal desember berdasarkan laporan hasil pengawasan anggota bawaslu kabupaten kaur melakukan supervisi dan monitoring jajaran panwascam dalam rangka patroli pengawasan politik uang, kemudian pada saat berada polsek kaur tengah bersama dengan ketua panwascam, anggota brimob, dan anggota tni, dalam rangka persiapan patroli pengawasan politik uang sekira pukul wib, mendapatkan infromasi dari jajaran panwascam bahwa desa bukit makmur, kecamatan muara sarung, terdapat logistik yang belum didistribusikan tps dan ada informasi terkait dugaan akan adanya money politik maka anggota bawaslu kabupaten kaur menuju sekretariat panwascam kecamatan muara sarung, sesampai sekretariat anggota bawaslu menghubungi anggota kpu yang bertempat tinggal kecamatan muara sarung atas nama radius, akan tetapi anggota kpu masih berada perjalanan pulang dari supervisi, sekira pukul wib anggota kpu menemui anggota bawaslu sekretariat panwascam untuk memastikan dan menindaklanjuti kebenaran terkait permasalahan logistik yang belum didistribusikan kpps. bukti pk 7j bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan dugaan grand design yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam pemilukada kabupatenserta jajaran bawahnya tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait pertemuan antara pasangan calon nomor urut dan tim kemenangannya rumah anggota komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kaur atas nama radius. bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan adanya pengarahan dan instruksi anggota komisioner bawaslu kabupatenatau kecurangan yang lakukan oleh penyelenggara dalam pilkada kabupaten kaur tahunsesuai dengan fakta karena berdasarkan kegiatan yang dilakukan anggota bawaslu kabupaten kaur atas nama native elem sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, anggota bawaslu kabupaten kaur beserta staf divisi penanganan pelanggaran pada tanggal desember melakukan registrasi laporan yang dilaporkan pemohon, dengan nomor penyampaian laporan lp pb kab x11 dengan nomor register reg lp pb kab x11 tentang dugaan pelanggaran pemilihan dan meminta keterangan pelapor, terlahir, saksi, serta ketua dan anggota kpu kabupaten kaur mulai dari sekira pukul wib sampai dengan tanggal desember sekira pukul wib melakukan proses penanganan pelanggaran sekretariat bawaslu kabupaten kaur, bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya pengarahan dan instruksi dari anggota bawaslu kaur kepada seluruh terhadap ketua ppk, pps dan kpps kabupaten kaur adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena secara struktural dan organisasi anggota bawaslu tidak mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemoho,dengan peristiwa tersebut pemohon menduga adanyada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten pada tanggal tanggal desember sampai dengan selesai pukul wib, bahwa komisi pemilihan umum kpu) kabupaten kaur telah memberikan surat keputusan komisi pemilihan umum9j bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakan penyelenggara tingkat kpps saat penghitungan surat dengan sengaja merusak surat suara yang colorbeserta jajaran dipk 10jel dibawah ini, hasil rekapitulasi penghitungan suara antara bupati dan wakil bupati dengan gubernur tersebut atas sangat berbeda secara signifikan dengan uraian sebagai berikut: jumlah dpt antara calon bupati dan calon gubenur sama yakni sebanyakresentasioyb, artinya suara tidak sah calon bupati lebih rendah dari calon gubernur:,hasil rapat pleno terbuka penetapan dpt pada tanggal oktober laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten kaur bahwa jumlah dpt kabupaten kaur berjumlah dengan jumlah laki laki dan jumlah perempuanjumlah pemilih tambahan tb) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati sebanyaktidakjumlah untuk gubernur sebanyak sedangkan bupati sebanyak sehingga selisihnya adalah dua puluh enam) dan hasil suara sah dan tidak sah untuk calon bupati adalah dan untuk gubernur selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah antara gubernur dan bupati sebanyak dua puluh empat) dari (dua puluh enam) dan (dua) suara tidak sahbahwa pemilih pindahan ph) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur lebih banyak dibandingkan pemilih ph) pada pemilih bupati dan bupati. bukti pk 17j bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana angka (halaman permohonan pemohon) yang menyatakangedung sake kecamatan kaur selatan tps desa selasih kecamatan kaur selatan tps tpstps desa regangan iii kecamatan kelam tengahpada saat proses pemungutan suara pada tanggal desember kpps memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih sesuai dengan daftar dpt, tb, dan dengan menunjukan surat undangan memilih dan ktp maka pemilih mengisi absen sebelum diberikan surat suara tps sampai dengan proses penghitungan kpps dan saksi menandatangani berita acara hasil penghitungan: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa silika tps kecamatan tanjung kemuning pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps menuliskan waktu pada surat undangan memilih supaya tidak terjadi penumpukan pemilih tps, setelah itu kpps memanggil pemilih dengan menunjukan surat undangan memilih dan mengisi daftar hadir yang disediakan kpps sebelum diberikan surat suara, sampai dengan selesainya proses penghitungan kpps dan saksi masing masing pasangan calon menandatangani berita acara, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa tanjung aur tps kecamatan tanjung kemuning pada tanggal desember menjelaskan bahwa proses pemungutan suara pada tanggal desember kpps memanggil pemilih berdasarkan surat undangan memilih yang sesuai dengan daftar dpt, kemudian pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara dikarenakan terdapat kekurangan logistik berupa absen, maka pemilih melakukan absen dengan cara tulis tangan daftar hadir yang dibuat sendiri oleh kpps, sampai dengan selesainya proses pemungutan dan penghitungan suara logistik antar kembali sekretariat ppk tanjung kemuning, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa guru agung tps kecamatan kaur utara pada tanggal desember menjelaskan pihak kpps memulai proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih dan menunjukkan daftar hadir serta memberikan tanda tangan bagi pemilih sebelum diberikan surat suara, dan proses pemungutan dan penghitungan berjalan lancar, bukti pk 15j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa jembatan tps dan tps kecamatan kaur selatan pada tanggal desember menjelaskan bahwa pada tps dan tps desa jembatan kpps proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan dan mematuhi protokol kesehatan, kpps memanggil pemilih dengan menunjukpadang genteng tps kecamatan kaur selatan pada tanggal desember menjelaskan bahwa pada pengawasan proses pungut hitung kpps mematuhi protokol kesehatan, kpps memanggil pemilih dengan menunjukan surat undangan memilih, maka, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa gedung sako kecamatan kaur selatan pada tanggal desember bahwa pihak kpps menyediakan segala kesiapan yang ada tps, maka pemilih setelah dipanggil oleh kpps menandatangani daftar hadir memilih sebelum diberikan surat suara, sampai dengan selesai tidak ada keberatan saksi pasangan calon, dan kpps memberikan salinan hasil penghitungan masing masing pasangan calon: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa selasih tps kecamatan kaur selatan pada tanggal desember menjelaskan bahwa ketua dan anggota kpps telah mematuhi protokol kesehatan pada proses tps, kpps memanggil pemilih dengan menunjutps dan tps desa pasar lama kecamatan kaur pada tanggal desember selatan menjelaskan bahwa kpps telah melakukan tugasnya masing masing memanggil pemilih dan pemilih mengisi daftar hadir sesuai dengan yang terdaftar dalam dpt, tb, dan ph, sampai dengan selesainya proses penghitungan, kpps memberikan salinan hasil penghitungan yang telah ditanda tangani oleh saksi pasangan calon, bukti pk 20j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa pengubahan tps kecamatan kaur selatan pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps telah melakukan tugasnya masing masing memanggil pemilih dan menunjukan surat undangan memilih kemudian mengisi daftar hadir bagi pemilih yang terdaftar dalam dpt, tb, dan ph, bukti pkbukti, jon heri. fakta ini menguatkan dugaan atas dan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, bukti bahwakecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam pilkada kabupaten kaur tahun ini, bukti bah: bahwabukti dengan peristiwa tersebut pemohon menduga adanya bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa benteng harapan kecamatan make pada tanggal desember bahwa anggota kpps membuka proses pemungutan suara dengan memanggil pemilih berdasarkan daftar dpt surat undangan memilih, lalu pihak kpps memberikan tanda khusus atau tanda centang nama pemilih yang ada daftar hadir bagi yang sudah memberikan undangan memilih, sampai dengan proses pemungutan suara selesai, pihak kpps salah penafsiran, ternyata absen yang seharusnya tandatangani bagi pemilih tetapi diberikan tanda khusus yakni tanda centang bagi pemilih yang sudah memberikan suaranya, setelah sepakati oleh kpps dan saksi pasangan calon sampai dengan proses penghitungan tidak ada saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa bakal makmur tps kecamatan make pada tanggal desember menjelaskan bahwa bahwa kpps melakukan pemanggilan berdasarkan dpt surat undangan namun dikarenakan pemilih tidak menandatangani daftar hadir, maka kpps memberikan tanda khusus yakni mendongeng daftar hadir bagi nama pemilih yang sudah memberikan surat undangan memilih kpps dan sudah memberikan hak pilihnya, saksi pasangan calon mengetahui hal tersebut dan tidak menyatakan keberatan sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara selesai tps, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa limau kecamatan make pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps memanggil pemilih yang ada dpt secara satu persatu sesuai dengan urutan dpt, pada proses pemungutan suara tps, diketahui ada perbedaan nomor urut antara dpt dan absensi yang diterima kpps, maka kpps dan saksi pasangan calon menyepakati untuk membuat absensi manual yang disesuaikan dengan dpt dan hasilnya disalin dan tanda tangani oleh kpps, maka pemungutan dilaksanakan dengan memanggil pemilih yang ada dpt dan dibuktikan dengan surat undangan pemilih dan ktp bagi pemilih ph, dan tb, setelah itu pemilih menandatangani daftar hadir yang telah dibuat dan disediakan kpps,sampai dengan proses penghitungan tidak ada keberatan saksi pasangan: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa air jelatang tps kecamatan make pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps memanggil berdasarkan dpt atau surat undangan dan pemilih menunjukan kertas undangan memilih sebagai bukti, yang terdaftar dalam dpt untuk mendapatkan kertas surat suara dan kpps menyiapkan daftar hadir dan para pemilih disetiap pemilih melakukan tanda tangan daftar hadir sebelum diberikan surat suara dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa arga mulya tps kecamatan make pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps melakukan pemanggilan berdasarkan dpt dan menunjukan surat undangan memilih yang telah diserahkan kpps maka pemilih melakukan tanda tangantanjung agung tps dan tps kecamatan make pada tanggal desember menjelaskan bahwa tps dan desa tanjung agung proses pemungutan suara tps, kpps memanggil pemilih dengan menyerahkan surat undangan memilih kpps maka pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara oleh kpps, pada proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon sampai dengan selesai, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa talang besar kecamatan padang guci hilir pada tanggal desember menjelaskan bahwa sebelum proses pemungutan suara kpps memeriksa kelengkapan logistik dan tidak menemukan daftar hadir pada logistik yang diterima, setelah pengawas tps mengkonfirmasi anggota kpps maka kpps mempunyai inisiatif untuk memberikan tanda khusus yakni mendongeng nama nama pemilih yang sudah memilih tps tersebut berdasarkan dpt, dan setelah proses pemungutan suara selesai barulah ditemukan daftar hadir tps, pada proses penghitungan suara selesai tidak adanya saksi masing masing pasangan calon tidak yang menyatakan keberatan terhadap hasil: bukti pk 28j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa talang padang tps kecamatan padang guci hilir pada tanggal desember bahwa pada saat proses pemungutan suara tps terdapat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir memilih yang disediakan oleh kpps, maka pts berkoordinasi dengan pihak kpps dan saksi kemudian diambil kesepakatan pihak kpps mendongeng atau memberikan tanda khusus pada kolom dpt bagi pemilih yang sudah memilih hingga proses penghitungan tidak ada keberatan saksi sampai dengan selesaiterdapat pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir memilih dan pts memberikan saran pihak kpps kemudian pihak kpps memberikan tanda khusus yakni mendongeng atau memberikan tanda pada kolom dpt bagi pemilih yang sudah memilih: bukti pk 30j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa talang jawi kecamatan padang guci hilir pada tanggal desember menjelaskan bahwa dikarenakan situasi cuaca hujan, pihak kpps tidak menemukan daftar hadir memilih pada saat mengeluarkan logistik yang diserahkan tps, maka kpps mempunyai inisiatif untuk memberikan tanda khusus yaitu mendongeng nama nama pemilih yang sudah memilih tps tersebut berdasarkan dpt, dan tidak saksi masing masing pasangan calon tidak menyatakan keberatan, bukti pk 31j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps kelurahan tanjung iman kecamatan kaur tengah pada tanggal desember menjelaskan bahwa pada hari rabu, tanggal desember telah melakukan pengawasan pemungutan suara tps kelurahan tanjung iman, secara bergantian memanggil nama nama pemilih yang ada dpt, dpt, dan dpp, ketika proses pemanggilan dan pemungutan suara berjalan kurang lebih jam, baru diketahui oleh anggota kpps bahwa kolom terkahir dpt diperlukan tanda tangan pemilih yang melakukan pencoblosan, sementara pemilih yang telah dipanggil dan telah melakukan pencoblosan terlebih dahulu langsung pulang dan tidak menandatangani daftar hadir, sementara kpps meneruskan proses pemanggilan dan pencoblosan surat suara bagi pemilih yang belum dipanggil, serta diarahkan untuk memberikan tanda tangan pada kolom daftar hadir dpt: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa gunung megang tps kecamatan final pada tanggal desember menjelaskan bahwa pemungutan suara dimulai pukul wib dan dilanjutkan dengan pemanggilan nama nama yang terdaftar dpt dengan terlebih dahulu mengisipaparan tps kecamatan final pada tanggal desember bahwa tidak adanya daftar hadir didalam logistik yang diserahkan tps maka ketua kpps dan saksi pasangan calon sepakat untuk membuat daftar hadir sendiri berdasarkan dpt kemudian proses pemungutan suara dimulai berdasarkan daftar hadir yang bandingkan dengan daftar dpt: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa mungkin tambun iii tps kecamatan padang guci hulu pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps memanggil pemilih dan menandatangi daftar hadir yang telah disiapkan oleh kpps sebelum diberikan surat suara kemudian proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar sampai dengan proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon, bukti pk 35berdasarkan surat undangan memilih yang diserahkan kpps, karena ada kelalaian pihak kpps daftar hadir tersebut tidak berada meja kpps, dan kpps lupa untuk meminta tanda tangan pemilih, sampai dengan selesai proses pemungutan dan penghitungan tps tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, bukti pk 36sesuai dengan dpt dan menunjukan surat undangan memilih dan menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan pada saat proses pemungutan suara tps, dan proses pemungutan dan penghitungan suaratanjung bunga tps kecamatan tetap pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps memeriksa kelengkapan logistik dan memanggil pemilih dengan menunjukan surat undangan memilih kpps, akan tetapi karena cuaca sedang hujan untuk mempersingkat waktu daftar hadir tidak ditandatangani pemilih namun diberikan tanda khusus yakni dilingkari nama pemilih yang datang tps oleh kpps, bukti pk 38j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa padang binjai tps kecamatan tetap pada tanggal desember menjelaskan bahwa proses pemungutan tps berjalan dengan lancar kpps telah menyiapkan kelengkapan tps, pemilih yang dipanggil sesuai dpt mengisi daftar hadir sebelum diberikan surat suara, sampai dengan proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, bukti pk 39j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa pagar dewa kecamatan tetap pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps memanggil pemilih dan pemilih menunjukan formulir undangan memilih kpps dan menandatangani daftar hadir tps sebelum diberikan surat suara sampai dengan proses penghitungan selesai tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa babat kecamatan tetap pada tanggal desember bahwa kpps memanggil pemilih dengan menunjukan daftar hadir memilih kpps dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan kpps sebelum diberikan surat suara, bukti pk 41j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa pasar baru kecamatan nasal pada tanggal desember pada proses pemungutan suara kpps menyiapkan kelengkapan tps dan memanggil pemilih berdasarkan surat undangan memilih sesuai dengan daftar dpt, akan tetapi pemilih tidak menandatangani daftar hadir kemudian kpps memberikan tanda khusus yakni tanda content daftar hadir memilih bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sampai pada proses penghitungan tidak ada saksi yang keberatan, bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa gedung menang tps kecamatan nasal dan pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara, sampai dengan proses penghitungan suara kpps memberikan salinan hasil saksi pasangan calon yang telah ditandatangani, bukti pk 43j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa muara dua kecamatan nasal pada tanggal desember bahwa pihak kpps memanggil pemilih yang menunjukan undangan memilih tps, daftar hadir yang disediakan kpps tidak ditanda tangani oleh pemilih, atas saran dari saksi pasangan calon setelah berjalannya proses pemungutan kpps baru meminta pemilih yang masih ada sekitar tps untuk memberikan tanda tangan dan bagi pemilih yang sudah tidak berada tps ditemui oleh pihak kpps dirumah pemilih untuk menandatangani daftar hadir sampai pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi dan kpps memberikan salinan hasil kepadasuku tiga tps kecamatan nasal pada tanggal desember menjelaskan bahwa pada proses pemungutan suara kpps memanggil pemilih berdasarkan dpt dan surat undangan memilih untuk menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara oleh kpps sampai dengan proses penghitungan surat suara selesai tidak ada keberatan saksi pasangan calon: bukti pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa siring agung tpsnyiapkan segala sesuatu dengan sebaiknya, akan tetapi tidak terdapat daftar hadir pada logistik yang terima oleh kpps, kemudian kpps mempunyai inisiatif untuk mencatat nama pemilih yang datang tps dan menunjukan surat undangan memilih dengan bandingkan dengan daftar dpt sampai dengan perhitungan surat suara tidak ada saksi yang menyatakan keberatan, bukti pk 46j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa regangan iiimanggil dan memeriksa surat undangan memilih dan meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir memilih sebelum diberikan surat suara sampai dengan perhitungan surat suara tidak ada keberatan dari saksi yang hadiridak tersedianya form daftar hadir dipengawasan pengawas tps desa tanjung betung tps kecamatan kaur utara pada tanggal desember bahwa pada saat proses pemungutan suara tps, kpps tidak mengetahui adanya form daftar hadir dalam logistik yang diserahkan kpps, sehingga kpps membuat absen sendiri dengan menggunakan kertas double polio yang ditandatangani pemilih berdasarkan dpt dan pemilih diharuskan menyerahkan formulir undangan memilih sebelum diberikan surat suara, setelah proses pemungutan suara berjalan kpps baru mengetahui bahwa formulir daftar hadir ada ditemukan logistik sehingga setelah ditemukan daftar hadir, pemilih menandatangani daftar hadir, sampai dengan proses penghitungan suara tidak ada keberatan saksi, kecamatan make: tps desa selasih, kecamatan kaur selatan: tps desa sumber harapan, kecamatan nasalmanis tps kecamatan kaur utara, dan memberikan tanda khusus yaitu tanda content daftar hadir bagi pemilih yang telah diberikan surat suara sesuai dengan daftar dpt, tb, dan ph, sampai dengan proses penghitungan,pasar sah tps kecamatan kaur selatan pada tanggal desember menjelaskan bahwa pihak kpps telah melaksanakan proses pemungutan suara sesuai dengan aturan pemanggilan dimulai dari dpt, tb, dan dan dari hasil pengawasan tidak ditemukan pemilih diluar dari dpt, tb, dan ph, hingga pada proses penghitungan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon: bukti pk 50j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa suka menanti kecamatan make pada tanggal desember menjelaskan bahwa pada proses pemungutan suara tps, kpps melakukan pemanggilan pemilih berdasarkan surat undangan memilih atau dpt, dan setiap pemilih menandatangani daftar hadir sebelum diberikan surat suara kemudianelasih kecamatan kaur selatan pada tanggal desember menjelaskan bahwa kpps pada proses pemungutan suara memanggil pemilih berdasarkan undangan memilih dan daftar dpt, dan pemilih menandatangani daftar hadir pemilih sebelum diberikan surat suara oleh kpps,umber harapan kecamatan nasal pada tanggal desember menjelaskan bahwa proses pemungutan tps, kpps memanggil pemilih dengan menunjukan surat undangan memilih kpps akan tetapi pemilih tidak menandatangani daftar hadir namun kpps hanya memberikan tanda khusus yaitu mendongeng daftar hadir bagi pemilih yang telah memilih tps sesuai dengan daftar dpt, tb, dan sampai dengan selesai proses pemungutan dan penghitungan tps tidak adanya keberatan dari saksi masing masing, tps desa tanjung kemuning kecamatan tanjung kemuning, tps desa ular bandung, kecamatan muara saungterdapat orang pemilih tambahan tb) dan orang tersebut semuanya mempunyai ktp elektronik yang beralamat desa tanjung kemuning dan tidak ada pemilih pindahan ph), bukti pk 54j bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps desa ular bandung tps kecamatan muara sarung pada tanggal desember menjelaskan bahwa pada saat proses pemungutan suara tps didapati orang pemilih pindahan yang menggunakan form atas nama asian dari tps desa guru agung kecamatan kaur utara. bukti pk |
himpunan kantor (pemberian ___ _w_ _' ___ _____ __ __ "___ ___ q__ __m ___h_ __m ___p_ _j___ __*_ __|_ i__ _____m_ ____ ___" ___ __r ___j ____ hi_ ___f_ ri_ __l ___ __i ________ ___i____________ "_:||._____________|_____ ___ ___ ________'__ ________ ____|____ __________ _____|_"__u___ m |_h___|___h_)_p_1__hh__+_______r_"__ __|______._______j_ji ___ _____;|_________ i._j _________ _"j_________"l_ _________'_____ ____ _____a___q___'_n__l_______0 ___;n___i_______ ___ __|_ ___fl*____as __f__3 w____%h__"w_m_ __h wh__"___m___| j__m_g'__ _p _u_ ____?%_ md_ h_h h_h__e _piu _ ___m h"h_w qh qh_ __ _u w__%_m_d _rm j j |_|qk _h"____|_:_h___|_|___ n|__'hlh%& * _______"___|!______ ______ __ h__ jump____ h|____ __m lm" ____ f__|__|___+_}_ g]: __f___1 __r ____j ____u__ __ __h__ ________ _|__ _____ ___________ __ _ __m__m__"_____|l%_m___"_f__"m|_'h_h__ |__j__ ________m__m_u__a_h___mmi____ ._n___d_ __m_ m1_.~__ ___h__n_____"___ ___ _____ __ a _i f w wv%mm ww m_ ___m___: _p___h k ___? ___ h__ _ __ _|__ ____ j_ _____i _ ___ :___w_ __ ___ __ __. _____"__ ______ ____ _r|__ mmw? _l_h_k'i__m____%t __s nh" ___"__ h__,___h w. ___1__ w_ mm__h {__:%__ __h_h %p_ q_'___ moi e pum ___ _w__n__ fw_ _ si__ ______ r________._r_ ____|r_|y_ l._ 1_,__v"___ ___p __ _ h__ h_m __n ___e h__ ___i_p ___1 __j_ _n___p__ l___"__ __h__ ______rl j_ ____i______ ha" ii_ __1 ___ 1_ ___ |__11 _ ____|___ _h_w_ "__i__"_____|"|_ _|i___h_"_____ ___ ___h______r_"_________ hu__h_h_____ |__u hh"_"_____ _ _________'___ _ | i_|_____h_i_______ h_|_ _____| ___ji_____|'____'h_____q____f_hi__3 ht_|____ ____n_d__ ___ i_|__|________h|________q__ _ i_ _i_| __"_|p_|_|_n_|_:_"__i|__h_re_"__ r_hh fu fh*q _h_| eq __*_____:____________ _____ ___r j__""_h_____ _'_"_____"e____|_ _______"f|_____ __ ____ ___h "h:__v_|____n|_____.h2__ _i naw h____r|___|__r_ ___ _d_ ___ g___ hr; nhl ____ j__ ___ ___ |_____ i__ s_ h ii____ %r_md int _r____ ___ ___ __l "mw ____h_ _h___ ____ e__ ______ ____ __i__ |'____m h____ _||_ i1h__i _|_h__ ___\|__ _|___. ___" ___|| __||i____|__ll:_ _ _n,_g____________d___l___j_$_rr___j_ _q_ __|_ _____ _;ii___i__h _______p___i _|_' il"__|__ ___ :_r1"___n___ ___ h__uu__m___h__u ___.h_i|hrn l ihh hsj_r_ hsh__a_a_d__n:_ h___ :_ k_l"n__ _'_*___d___ ___1_l_:_ _d_ ____ j_l___j "_g huruf h|h_ iv[_; ___m:ri_____ _____'__ __ ___ ____:__ ______ "h_______ ____ _______: j. ______: _|__________l________ "._r___1_ i__|_"____i____ ____'_ ______ __|_'__ ____p__|__1_n__ __r_'1_l" _h __"_._'.__,__ ._r___ l,_.;____________ rrh__q'|_________|____{___ _________ :_~____'__ __||__;____________ _h _'__ _____"___| _______|___f|___ _ ________________ _______u______ ]_______:__ f_|_r_ _:______"r_________ __'__:______;_ _____ ________$'______________| ________ ______1 _____________________ ___ _|__"____|h_______ ___.______i ___'__l_|__| r _|_ ___ i i _d ___ ___1w_ __~_ ____ _____ v_r ___u___________ __| __d___ __it ______ ___ ___l___ ___ e ___ _|_______ _u____ ___ ___ ___? u____e __j ___m pie h___________ ______n h_w__ _3__ _r_h__ ____ ___ ______j_ _ _"_h_: ___ _ r_____ _1|_ i_ ____ ___ __h _____ ___" p______ r_n___ _ ____l m_ d h?____ ___ _____ _|_____ ____ __ _ __________ _______ _t___ ____h__ ___1 {____ _ _p__ _ __u___| _____ _________"__ __'_________ _______ j______: ___h_____m __r_d_______ u_____h______3____ _m_________m_ _h___"____k_h ___ ___ ______ _____*__ pv__r_ u_____ ___ ; ___ hr_ f___ + ________: _______________ _____ ; ____ ____h__ hw_ __h____ p__#__h" ___ ______p_ _u______ ______ _ _ _____ _______ ____ _ _"_ ___ _j_______ l_:_ ___b_h__ __u__ ___ ___ ___ _______h _____ _______hh__ ____h___j_ __ __: _____"_h_ ____ |___|__"___ h__ __ __ _q_ _h_____ ________ _____1___ ___hi_m __h"_j__ __h____q __%_____+ _____ __*__ ___ ____ _____ __ |__ ___ _'_ ___ _h_____ ___ ___|___ ___? ___ u__ ___ ___ h_ ______* _____ ___ ______ ___u"_n___ __ _ daftar isi peraturan daerah kabupaten pasir halaman nomor tahu tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa nomor tahun tentang pedoman organisasi dan tata kerjapemer ihf tahandesa nomor tahun tentang keuangan desa nomor tahun badan permusyawaratan desa peraturan daerah halaman _| : _ ._.; daftar isi . _ :__ ____ kabupaten pasir_ nomor tahu tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pemberhentian kepak desa nomor tahun tentang i" pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa {nomor tahun tentang keuangan desa nomor tahun badan perm usyawaratan desa pengangkatan, pelantikan dan? uh r h'ji | i , _ ;;__l _", \j,r_ _\_ ._ _._ ._. b. _._.;_ ___ ,}. .=., r= _ __' ="' '_.: '" : ,. , ;:.~ :_' *_ _ =_ : ii" _. t . ' . =i " "'"'. .:. " __: ___ ~=~. *'*" ' " ' * ' '* ' ' "* ' = = " == '_' . :? ._. . . . . ' '_i.=* .1t; ": +;. :'l'." ,_. k . ; l" ._. fl ' .'. :.' ' ?. . "':i; f ;_'_._"' '.:::_"="" ; .d=; i? ;':_l.\ i: peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahun tentang tata pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dengan rahmattuhammilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepadimbang mengingat; __,__'_ ?? ti: "ui.'a1a t1@ peraturan daerah kabupaten pasir nomor "mun tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pas!r, pemberhentian kepala desagu|ik_ indonesia tahun nomor sebagai undang undang lembaran negara republik indonesia tahun nomor, perlu membentuk peraturan daerah tentang pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan undang undang nomor tahun ;_9__ =_. __.;__ _._ .,_ . ._1 ;_ ' ? ;_ , . _ _j,_ ;| . :| ';'."' 'i:"l1l, '!"*"':"' ly q .,},,' '| ' av". %? .'_. ,'*q'*_ '*:' '. jn :? | "|"'i" f ' ___ .;:; \=., .; ~ . rv , ! '.;'! :~; . .'._'. . _ |;*1_, {:_,';' ',;'.' i. ._. , ._., ' ' . "' :' . ,_ ; ., 1l. ,.f'\_ "i ;. . _ * . 'r"l'. i "r in ' " " i'_. "'_ . iii ':'i':"i !r:"i'; . | '=:ti' "'. ' '. _ '. t ' .' ' '. ': i ' : ! ' " .'.' i .' '_ ".: _ {'5_:. \i" ' lip ':' ':' '. ii: e5 i h ' . : ':? f' "c . _, _'.! ' : ?, i ' , ti . .' f ?? aim . f1 %""i7i * *? ':'f =?'*j5;5i;;i. ?, ~'. = ., ._. "f r=v?'?.*. '. ' . : : :""'~" _ *" ": . .a.1u.@."* ._,!. :' :_.{'e\=.|rt| .! . .__.1_ _ ,_ '.=='_ ._. |l ._ tambahan lembaran negara republik indonesia nafnorl820); undang undang nomor?pengatur;__ i itii____ _~. . i . "~' ! """' t1 i. = =i:* 'u""" q t" . ."" ' ' ' ' . "; '. ' _'= . " : r : i; ':.' 'l . ' ' "' ' * ' :%:l.':. * ' i i " . > .~' .e ' ?": ~". """' ~'i "'t'3a!'===\;;'. "' l " """" * : '*iq1' *fl' =* a*ij= '. " .} "'"' t ' i : >' f. \ ' " $ f " ": '. ='f.=e= *: i t2. .' . : '_ _.i . \.:'.'_ . .'_ ""' ' ' ' _' le; ' memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang "mm cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantiiuin pemberhentian kepala desa. bab ketentuan umum pasai dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa badan permusyawaratan desa daam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat _sete*n.'.=.~ ; , pemerintah desa adalah kepaddengan nama lain adalah lembaga yang dibentuklah ma^h,oteh bpd bersama kepada desa. panitia pemilihan kepadlaksanakan pemilihan kepadda desa dari warga masyarakat setempatl calon kepada desa. ib. pejabat kepada desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh bupati atas usul bpd untuk melaksanakan tugas dan' kewajiban kepada desa dalam kurun waktu tertentapabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepada desa. kelompok penyelenggara pemungutan suaraselanjutnya disingkat tps adalah tempat pemilih memberikan suara pada had pemungutan suara. pemilih adalah penduduk desa setempat yang pada had pemungutan suara pemilihan kepada desa berusia sekurang kurangnya (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih. bab pemilihan kerala desa bagian pertama bpd bulan sebelum berakhir masa jabatannya. kepada desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada bupati melalui catatan bpd paling singkat (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. bpd.memproses pemilihan kepada desa paling lama (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada desa. bagian kedua panitia pemilihan pemerintah desa adalah kepada desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan badan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat bpd adalah berniaga b09 wietudbkbh deywujugb0 oki'?'5i dalam peayeienggai_.' yang ditetapkan dengan perahu ran desa. peraturan desa adalah peraturan perundangan undangan yang dibuat oleh bpd bersama kepada desa. pa tia pemilihan kepala desa yang selanjutnya diset1ut panitia p i ti|i|'i e:ii i adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh eid untuk melaksanakan pemilihan kepada desa. penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan i3i@h pani a pen"i|ihan untuk mendapatkan bakar calon kepada desa dan warga masyarakat setempat r calon kepada desa. pejabat kepala desa adalah seorang pejabat yang di509k5 oleh bupati atas usul bpd untuk < melaksanakan tugas dan kewajiban kepada desa dalam kurun waktu tertentu. kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergwaka untuk menarik simpati perniiih yang dilakukan oleh calon yang barisan dipilih berupa penyampaian isi, misi dan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala desa. keioniook penyelenggara pemungutan suara selanjutnya disingkat kpp5 adalah penyelenggara pemungutan suara masing masing temp at pemungutan5usia. tempat pemungutan suara selanjutnya disingkat tp5 adalah tempat memilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. pefniiih adalah. penduduk desa setempat yang oada hari lii i(_l] jf5i'i suara pemilihan kepala desa berusia sekurang i<u"ang nya tujuan belas tahun atau sudan pernah kawin danterdai casei:bagai' pemilih. bab pemilihan kepala desa bagian pertama bib. |an sebelum berakhir masajabatannya. kepada desa menyarnoaikan laporan akhir masa jabatan kepada dati melalui camat dan bpd paling singkat (tiga) bulan sei: eum berakhir masa jabatannya. bpd memproses pemilihan kepala desa paling lama (tiga) bulan sebelum iaerkahirnya masa jabatan kepala desa. bagian kedua panitia pemilihan ______ _|_ _|_ ._. ___ _ __ | f"| _.' . f"?.r, i_ __ _j5 v. _!' i":t ';_, i._ .|_ + :.,i ~*,_ %* ' '_[ _?. *$"_,____ f? ?;i.f{*;i" 'i$ '_ff.'.i;~____ _ 1f!. j i_ ,_.' 'i'_ _*!h.;=:' *{1f:f.i? j1 _._,' = . ii ; _'.i' .>i; _ =. ,r.i . i=~'ii~. ._s,i * ii. ii. 1i'~a* ei .i: : . :'l .' ' . . .: ; . z i i pasa! untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan. panitia pemilihan dibentuk oleh bpd, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan bpd. keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari' unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat. jumlah keanggotaan panitia pemilihan harus ganjil'' sebanyak banyaknya (sebelas) orang. dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan dapat dibantu oleh kpps yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan. pasa! panitia pemilihan mempunyaitugasdanwewenang; merencanakan penyelenggaraan pemilihan; menetapkan tata cara pelaksanaan pemili pelaksanaan pemilihan; pembentukan menetapkan kpps jika diperlukan; .menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan; meneliti persyaratan bakal calon kepala desa; menetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan; melaksanakan pendaftaran, menetapkan dan mengesahkan daftarpemliihtetap; menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan has!! pemilihan; .b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan dan ^^menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada bpd dan kepala desa untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedurpengeiolaan keuangandesa. panitia pemilihan mempunyai kewajiban memperlakukan bakal calon kepala desa secara adildansetara;kepada bpd; dan melaksanakan semua tahapan pemilihan tapatwaktu. kelompok penyelenggaraan. pemungutan suara kpps) bertugas: membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara tps; dan membantu tugas tugas panitia pemilihan.' pasai menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pernikahan; untuk pelaksanaan pernikahan kepala desa dibentuk panitia melakukan eyaloasidan pelaporan pelaksanaan pemilihan dan perriiihan. ;: r menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya oemiinan panitia pemilihan dibentuk oleh e ipd, terdiri dari ketua, kepada bpd dan kepada desa untuk diproses sesuai dengan jumlah keanggotaan panitia i pemilihan harus ganjil' sebanyak panitia pemilihan mempunyai kewajiban: sekretaris dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan bpd. desa, pengurus lembaga kemasyara kata, tokoh masyarakat. mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan desa. keanggotaan panitia pemilihan terdiriiidari unsur perangkat ' pasai banyaknya11(seri>e|as)orang. (\ memperlakukan bakar calon kepada desa secara dalam melaksanakan tugas, panitiapemiiihan dapat dibantu adilan setara; oleh kpp5 yang dii: entokdan ditetapkan oleh panitia pemilihan. panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang merencanakan penyelenggaraan pemilihan; menetapkan tata cara pelaksanaan pernikapeiaksanaan pemilihan; men bentukan menetapkan kpp5 jika diberikan; menetapkan tanggai dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan ; meneliti persyaratan bakal calon kepala desa; menetapkan bakal calon keioaia desa yang telah memenuhi persyaratan; melaksanakan pendaftaran, menetapkan dan mengesahkan ciaftarpemiiihtetap; menetapkan standarisasi serta kebutuhan orang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berjasa rkan peraturan perundangrnemeiihara arsip dan dokumen pemilihan; rnempeitanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada bpd;dan melaksanakan semua tahapan oemiliiian dapat ktu. ea. pasal kelompok penyelenggaraan perang utan suara kpp5 bertugas: a. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dites_; dan ti. rnembantutugas tugas panitia pemilihan; ~ w; .% . _ __ _ .__ _. _. . . y , . tl ' . . . :~= ==ar== "' " s ': .:r" : ' . ' +' ': h . "> '* ';";. "' . . . . ": ii.' . e; 'i.i. i '|=.=s r5ii?" i i" ;i' '; fl ' 'i' . ft3t"j: ' =]'i5l'~ =i':: e; 'j'?l ;] t;.;.i'. 57_ ";i~ % "e. ii . " ?':""' }d'*i} *_ ; 'r ':.: ' '= _.,,=; l . ;*. . _._: ; jr _:__.1_ ,:_ "'_,' ; _ |_r_; .____: j::':_!._ |_ _:_ ._ '| |_'_ :_: __' f. , ._;.; :_._: _.$1_:__._' ;_';_ . ___; ._1__r i. ., _;_ _: .;:_ __:_|; :__; _._ ._ i _ ___ e . _ # .?:: _ : '_;._r _;.,q:k __ i. _;;;_. .w ||__ _ ; \,r|_: ._. ___; _;_ __:_. _.___| _ _:,f_ _. _: _ ._ _:._._ __. _. qt _ _ _.;_ f:=? *: ' ' "; "'|:= _ =:, [ ; 1i!n:.";i;c .';'.:: e.;l~_ ,::=:~1l] ;; :' : ; .j , ';'{ _ ;i _____ _: ;b":;1e i : ie1. =,.= '?'_:' 'e=' ; 111f==2f_ jg;.;i. "ij g=:e+ '_;1r.: ; : : =.;'{ ;,i:, ef_; ., .r' , *. '_'.*_2""|e "" . '?! !": ?f'.r.| \_' "j""" *~" + " ;'~_3';_ ', : l ' : _ .:' ' " ' _ ;~{ if\_* _ ~.~::: . +,\:* ' f.'. 'i':. "! =. : ;. " r" pasai anggota kpps sebanyak (lima) orang, yang terdiri dan ketua, sekretaris dan anggota. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa! huruf setiap tps dapat.diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil pelindungan masyarakat sebanyak (dua) orang. syarat untuk menjadi anggota kpp adalah: pendudukdesasetempat; berumur paling singkat (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah kawin; berdomisilidlwilayahkerja kpps; dan terdaftarsebagaipemillh; bab iii penetapan pemilih pasai penduduk desadadesa warga negara republik indonesia harus terdaftarsebagaipemilih. pemilih sebagaimana dimaksud pada hanja memenuhi syarat: sedang tidakyang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu'tanda penduduk; penduduk desa warga negara republik indonesia yang telah terdaftar dalam pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud tidak dapat menggunakan hakpiipendaftaran pemilih, panitia pemilihan membuat daftar pemilih sementara dps) dan mengumumkan pada tempatfth sementara. anggota pp5sei:ianya< (lima)ore10 l, a gt idm dan meta, sekretaris dan anggota. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf setiap tp5 d lalat did@ ft'al)t akan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil perlindungan \ masyarakat sebanyak ua) orang. sya rat untuk menjadi anggota adalah pendudukdesa setempat; l3. berumur paling singkat (tujuh belas) tahun dan atau sudah pernah kawin; . ;i berdomisilidiwilayahkerjakpp5;dan terdaftarsebagaipernilih; penetapan pemilih pasai penduduk desa warga negara republik indonesia yang dada ha pemungutan suara pemilihan sudah berumur (tujuan belas) tahun dan atau sudah pernah kawin mem du0 vai hak mama pasai untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemllihaih penduduk desa w395 n995"? reduce md ne5'_a hams terdaftar sebagai pemilih. i ii. i ; \lh i _ pemilih sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: sedang tidakterganggujiwa ingatannya; tiyang bersangkutan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; penduduk desa warga negara republik indonesia yangtelah terdaftar dalam pemilih ternyatatidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud tidak dapat menggunakan nbenda taran terpilih, panitia pemilihan membuat daftar pemilih sementara dps dan mengumumkan pada tempat:l<un_ nsementara. __ . l __' "'f _'*. " ,_ t"i ;' ___ . . , * =r. * . er ""\ ll ' " '=*" ,. ' '. _ . 'i." '.' .: ' *:i "*' i = . 'r . .:' . ? ='i"' ' ~ i. +.*' *' . ' . *'.'.'i .'i ' '* ': ': . . .;_:: . _ ;:. . ' ' .'. '.'.;~ ' =<{. . ' = = _ . ' . ' . _ "i. .'." ' ;;::_ .r '_ =.= "'f*! p h ir. <_. _ ; . i. .:. . . ; : . . r._: _. _ .;._ _. ir'i. _ . ' . " .i' ie9: :i'ii3' el: f: i ' .}1i.l[;;. i . f'::' : ' '*' .'mellputi: pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara; pemilihyangterdaftarsudahmeninggaidunia; pemilih sudah pindah dari desa tersebut; pemilih yang sudah kawindibawahmbuat daftar pemilih tambahan. pemilihnitia pemilihan setemptutu'nya pengumuman daftar pemilih sementara. pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagai pemilihbuat dalam rangkap tiga^ dan tiap rangkap ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggotssa!rfiilihan. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam is, dlurriumkan desa rw rt atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat 't ".' "". ."=" . ="!. .'_* = z; , . '*~ ===~= hr" dalam jangka waktu seoagairnana dimaksud dalam pemilih atau anggota keluarga dapat: r"nengajul a n usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya. 5ela n .usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada pef t]i|i'l'i atan anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: pef"<il l" yang lalui terdaftar =dalam daftar pergilah senneatara; pe""""lil*l".; yang terdaftar sudah meninggal dunia; pew ~ |'i~ sudan pindah dari desa tersebut; pefnilihl yang sudah kawin bawah umur tahun; atau penilai" yang sudah* terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi sya pada dana :'" pemilik sebagai pemilih fa. apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud diterima, panitia pemilihanisegera membuat pemilih tambahan. itl pemilu pemilihan setempat. .||. pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling la' tib e1t3 hail sepak tutupnya pengumuman daftar pemilih sementara. pasai tainlaahan yang sudah didaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. . .~='i . f . *' "~' ""' _'f ' le ' i. ':"= p" . __r_ ____: __'_ ;__ ._;_ .__ _. hi, ___: __:: ___|_,____ _.'_ ii.__ :_._ .:;;.: |,_f: h :.| _ _}r run ,"'_ lit !',_u_ ____ j5: _. jf_ . '.|h;___,_"_l_:j4e+ ._ r_|l. _|__ : _ ._.,__ _| il.? _. _.;* |i_|_.|t_ q. _ ", _.:_ 4_=f li _ .__ __ ._. __.; r,?__ ._ .__ _i.___ .i_ _.__ .__ l ._.}. _ _.|._|__ ._.|_;'.__' "' __._ _.:_ _ '__ ______ ,_:.__ j__!;y '_ ;_1.;_t., eiy.;;_ '_ ,__:{: }: ;_:_1 _; * |._ j :_.| !_:;| : ; ":.;____i:e.; . ".'i r':e|'j_:. .i "" ?'i'" : : "et'e";'.: '*_;. ! '_*~.1j__. '.'_.: .__ _:'.l:.e'_i: ::_\: if,_ , . _1 __.:~,. ___ __ __~ :__ _? ? ._ . _ .; _ ;'_ ;_ . j " . : . .~= == .' i . . ; : .i.::':=i5 iain. :=.;+s. . .$ .'. . '.*;'= = =_ = .=;~.==* : ea . . '.= i. !' t."i'i' i.:i' '.=_.=z e .s.~_;fie lr_: . e;: _e= .'l l ;i;" l _._*' i"'._. =;;ie': j :'l _' . . _; ~ '". '_" ." ".' ' _"'.?c _""_' ". .e1 ti ___ ___ n |_ . .i. _ |i,. f i ip|1v_ . n n. i . tanda bukti terdaftar sepagairnana dimaksud pada ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilik tetap disahkan oleh panitia pemilihan. daftar terpilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam dibuat dalam rangkap tiga, dan tiap rangkap ditandatangani oleh f<tua, sekretaris dan anggota panitia pemilihan serta dibubuhi cap. p858! daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempats5 :ar pemilih tambahan. pasaipasai da ar terpilih tetap sebagaimana dimaksud dalam diumumkan desa rw rt atau tempat lain yang strategis untuk diketahuiloleh masyarat kat. fix? ._. ? "~= "'5ie .j" i hie i _ _. :' fi_":_ _n jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada (l) adalah selama (tiga) bandaftar pemilih tetap dalam (empat) rangkap dengan ketentuan: (satu) rahgkapdisampaikan kepada bupati; (satu) rangkap disampaikan kepada camat; (satu) rangkap untukdata panitia pemilihan; dan (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilihtetapuntuktiap tps. daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan serta mendistribusikannya. setelah daftar pemilih tetap di.umumkan;'. pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan berdasarkan format dan spesifikasi teknisyang ditetapkan^. penyerahan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada harus sudah selesai paling singkat (tiga) hahsebagaimana dimaksud dalam tidak''meninggal dunia". bab pen3jaringan, penyaringan dam penetapan galon bagian pertama penjaringan dan penyaringan bakal galon panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal galon kepala desa dengan membuka kesempatan seluas luasnya bagi masyarakatsetempatyang memenuhi persyaratan i'\vu5 un@" daftarpemilih tetap. panitia pemilihan menyusun daftar pemilik tetap dalam (empat) rangkap, dengan ketentuan: (sat;:)"an gap disampaikan kepada bupati; (sat;a)rangkap disampaikan kepada camat; (satu) "angkapluntuk data panitia pemilihan; dan (saw) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pernah tetap untuktiaptps. daftar pemilih tetap digunakan sebagai bahan pen vu5 una" kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan ser_ta mendistribusikannya. setelah da zstil pemilih sebagaimana dimaksud pada beri.si nomor pem mi"\, nama lengkap pemilih, tempat tanggai iah|r; jenis kelamin dan alamat pemilih. pewgaclaan kartu pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan berdasarkan format dan spesi kasi teknis yang ditetapkan. ._.: qu hon ' |_, jun. q z. inn .'; kartu pemilih sebagaimana climaksucl pada digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggai pemungutansuara , penyerahan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada harus sudah selesai paling singkat (tiga) hari sebelum 'ha"i dan tanggal pemungutan suara, da ar terpterpilih tetap pada kc i am keterangan meninggal dunia . bab penjaringan, penyaringan dan penetapan calon bagian pertama penjaringan dan penyaringan bakar calon panitia pemilihan melaksanakan penjaringan bakal calon kepala desa dengan membuka kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat ; setempat yang memenuhi persyaratan. ._. . . .;._ .~ . f"" "~z. = ' +' .=:::'~. '*=': f : ';~l~ =.' " "'~ \'_ l ~ i ;_ , ;;_ .g_j3a' ffr "= ;,[ :."; _t_;'@'\ . "i11 _; *'t _ .=" w == . ;' .,t'<' i ? _{ i.ii*'!" jf' : ~_f"; _ ;'~?; " _! l _ __ ; $ ? '. .':_:; ___ .r :" . .__ ._. ;___ . " ._: . __ _ '.v. \ |,. ,. ,. .|.1_. | ==*@% ,=" ' . _. _g _ _ ._a yr's .";. pi . _., _,. qf. _, h ? _ ; _.| ._' ' _ ;._:_. _ ; _._; :'_ .__ . _. .\. .= . . ; __~. .: ~ _ ._' _, . . . . =; .__ i : . *_:.'_~ _ "* *_"* ' i * c " ;~' " " .= ._. " " .*.'_ .,." *' ' "!"'.""i', ."."i_ ' =' ""_ '. y p: _': _ .:.'.'=' ' . '_ '_: '.*. ,' ;;._ _ ' '=?_=.' _:=' '_ ' if ;!_" .' .=; ' =;". ."".'f' y , l": ' " *= .; '.' : .' 'c' _. : '_!j. _._1:\.|l_ '_. ; .e'. ;=_ _.: .v_ _.~. . .= . h r l ~ ' ~' ' * "' """ _: _ : __|_:_l_< ,.:_.;._!__: __l: __ f if . .| . .a.\._. _. . _. \._ .:.1_,. masa penjaringan bakal calon kepala desa selama (lima bebas) hari terhitung sejakdlumumkannya pendaftaran calon kepala desa. penjaringan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus diikuti oleh (dua) bakal calon. apabila sampai batas waktu yang'ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ternyata jumlah bakal calon kurang dari (dua), maka masa penjaringan diundur paling lama (lima belas) hari. apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi^ maka pemilihan tidak dapat laksanakan dan ditunjuk pelaksana tugas kepala desa. pasai yang dapat mendaftar dalam penjaringa; bertakwa kepada tuhan yang maha esa; setia kepada pancasila sebagai dasar negara^yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas; f penduduk desa yang bertempat tinggal menetap desa paling singkat (satu) tahun berturut turut; tpun kali masajabatan. pegawai negerdadari pemerintah daerah. bag!tetap desa bersangkutan. bagi pegawai negeri sipil tni polri yang diangkat menjad tni polri. dalam pelaksanaan penjaringan badan bermaterai; i| ii} masa penjaringan bakal calon kapal desa selama ("ma belas) hari terhitung sejak diu_in u '1l<e3 fil we=l benda aran lalu kepala desa. penjaringan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit hams diikuti oleh (club) l:>al<al cal an. apabila sampai batas waktu yang .< tetapi <an sebagaimana dimaksud pada ternyata jumlah bakal calon kurang dan i il ia),"maka masa d ]e1l'i (_ ij? :1l" c1il.j|'l lll' dalang lama (lini palas) hari. apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana climaksucl pada tidak t l'ii1 e n uhl maka demlllhan tidak dapat laksanakan dan ditunjuk p@l5|<5al"l5 t119515 k aphia desa. pasai '. yang dapat mendaftar dalam penjaringan bakal calon kepala desa adalah penduduk desa warga l\negara republiklndonesia yang memenuhi persyaratan d i'te:i|<we1 kepada tuhan yang maha esa; i3. setia kepada pancasila sebagai d555! n99553: undang undang dasar negara republiklnclonesia tahun clan kepal l'li eli dan atau sederajat; cl. yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dart puskesmas; .,. _ n.'.:pn".ll: ;' ih'i iii: ;_. ; ti __. ___,,_ ,___ .___ _j;;__7 _=:__:. ____: j_ ,___ ,_: _ .;_ . i, ___ i_:??_____ , _\= i __._ _ ||_ _. ,.|_ i_6;.m.|, _. _ ( . il, | ._ _ _. hi ._ .__ _._ ,~ ._;;;: _* _ . _ _ ~._; . . =_ _ fl ,_' ___'._=_l_1 * __;. , _._. _,. _ ._." _ _._i'_: :;__r_ __l;_ _ .;| ?_\r_:__ +t.l.__ = ll _.*' _,___,_e =; . . '.=. ' "' . i" :. = i "==.z' ' ' " +' 'e'. "i _. 'ei1e.'.e=*. ;~;.: ia= anal: ii : s__'.n ;a1:;.'. .: . .__. ._; ':. tanduk desa yang perempat tinggal menetap dasa paling singkat (satui tahun l:)berturut~turu it; tolak para dihukum karena nnialakukan tingilak piriana kejahatan dengan hukuman paling singkat (lima) tahun; tidak clicalput hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengalihan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; belur pernah menjabat sebagai kepada titles paling lama (sepuluh) tahun atau club kali masajabatan. pegawai nge la '),lari pemerintah daerah. bagii pelantikan sebagai kepala desa harus bertempat tinggal tetap desa l: bersangkutan. bagi pegawai ;\negeri sipil tni polri yang diangkat menjadi kepala desa dibebaskan lari jabatan organiknya selama menjadi kepada cles tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil tni polri. pasai dalam pelaksanaanpenjaringan loclan bermaterai; if * 'j &!~$ =i:. surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada panitia pemilihan dengan melampirkanta bat berwana ng; fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahirkan dilegalisir oleh peta bsetempat; fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh peta bat berwana ng;urat pernyataan tidak mengundurkan dinpasa!secara tertulis maupun lisan. mater ujian penyaringan sebagaimana dimaksud (l) ini meliputi; mater dasar terdiri dad pancasila dan uud1945;d setelah penutupan penjaringan bakal calon kepala desa. paling lambat (tujuh) had setelah pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada hasilnya surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan |'likesbwb" republik indonesia, serta pemerintah; fgtorj; fotokopi akta kelahiran atau surat ket tangan kenal lahir yang dilegalisiroleh pejalzi setempat; fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegallslr oleh pejabat yang berwenang surat keteranganh1858 jabatan; surat pernyataan tidak mengundurkan dirii secara tertulis maupun lisan. materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ini meliputi; materi dasar terdiri dari pancasila dan uudri setelah penutupan penjaringan bakal calon kepala desa. paling lambat (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada hasilnya hams sudah ditetapkan dalam berita acara penayangan bakal calon. bagian kedua penetapan calon berdasarkan hasil penjaringan dan penayaaya dianggap tidak mengundurkan diri. apabila calon yang mengundurkan diri us sudah ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon. bagian kedua penetapan cation berdasarkan hasil penjaringan dan penyariyarii<dianggap tidakmengundurkan diri. pa5a| apabila calon yang mengundurkan dirii pemungutan suara. waktu (tiga) hari sebelum hari dan tanggaimisi dan program sebagaimana dimaksud pada menjadi dokumen resmi desa. bagian kedua bentuk kampanye pasai kampanye dapatdilaksanakan melalui: pertemuanterbatas; tatapmuka, dan dialog; penyebaran melalui media cetak dan elektronik,umum; debatpublic debatterbukall ,.__"llsl dan program, dan dialog; penyebaran melalui media cetak dan elektronik; umum; debat public debat terbuka i<v<kronik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan melalui media cetak dan n"(l)uk digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh pemerintah desa. semua yang hadirdalam pertemuan terbatas.menghasut "dala cl. calon untuk memasang ikl_ digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh pemerintah desa; semua yang hadindalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh calon hanya dibenarkan membawa atau 'me" guna kan tanda gambar dan atau attrib it,pemungutan suara. bagian ketiga larangan kampanye urn_"nenghasutmengajukan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan kelompok masyarakat; mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, nri mengancam dan menganjurkan menggunaknya; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa;dilarang melibatkan: hakim pada semua peradilan; pejabat bumn bumi; pejabatstruktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dan perangkat desa. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku apabila pejabattersebut menjadi calon kepala desa. pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, kepalkepala desa dan perangkat desa, yang menjadi calon kepala desa dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harusmenjalankelah panitia pemilihan. mengajukan penggunaan kekerasan kepada berspora gan dan kelompok masyarakat; mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan m9" gunakan kekerasan untuk mengambil alir kekuasaan dari pemerintahan v399 55h} merusak dan atau men9hilang9l<3n alat peraga kampanye calon lainnya; menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemain daerah dan pemerintah desa; menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan} dan melakukan pawai atau arak arakan yang di|al< uk@" berjalan kaki dan atau dengan kendaraan jalan raya. iii? [ll i_|=l dalam kampanye, calon dilarang melibatkan: hakim pada semua peradilan; pejabat bumn bumi; pejabat struktural dan fungsional dalam1jabatan ne99" da __._ _* _i kepala desa dan perangkat desa. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak dela apabila pejabattersebut menjadicalon kepala desa: pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional ham. jabatan negeri kepala desa dan perangkat dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang m u"tu"9l<al"l atau merugikan salahsatucalon selama masa kampanye. kepala desa dan perangkat desa, yang i .< b jadi calon kepala desa dalam melaksanakan kampanye tidak mengguna fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus mema, huruf huruf, dan huruf 0leh panitia pemilihan. !:'terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dikenal sanksi pembatalan sebagai calon oleh badan permbuku114.itia pemilih __ ___._ _ calon kepala desa dilarang meja ikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi demllln calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada d l<enam sanksi pembatalan sebagai calon oleh badan perm v809da pemilihan. ~<\. mini; sh =. 'clrr tasi dan mengamankan desain, panitia pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak dan : pemilih yang tidakdapatbeikan rahasia. jumlah, lokasi, bentuk: pembukaan kotak suara; dan pengeluaran seluruh isi kotak suara. pengindentifikasianjenis. _ panitia pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetakdanjalan9@l'l sik lain pada saat memberikan suaranya tps dapat dibantu oleh pan tia pemilihan atau orang lain atas permintaan ialah. atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan pemilih yang tidakdapat bersik lain sebagaimana dimaksud pada wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. i 'n"asal<, lokasi, bentuk dan tata letal< pembukaan kotak suara; dan pengeluaran seluruh isi kotak suara. pengindenti kajian jenis pasa! suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila; surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dengan dibubuhi cap;dan tanda color hanya terdapat pada (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calodan ataudan atau kpps menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan fta per peta ntu tps; jumlah pemilih dari tps lain; jumlah surat suara yang tidak'setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud parit' pemilihan memberikan penjelasan @0al tata cara pemungutan suara. dalam member i'an suara sebagaimana dimaksud dada at pemilih diberi r<kesempatan oleh panitia pemilihan berdasar prinsip urutan kehadiran peri ih. apabila menerima surat sua v409 eel'") ata u53 dapat meminta surat suara pengganti ellada panitia pem' i hant'_ kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara engganen9a" debu cap; dan tanda color hanya term 3d3t dada (satu) kotak se9' empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan tanda color lebih dari satu, tetapi masih dalam saa on. kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama 'l'h penghitungan suara cii tps dilakukan oleh panitia p6 tithi dan atau kpps setelahpemungutan suara berakhir. pelaksanaan penghitungan suara $@b@ @'ma ad'ma dimulai pada pukul waktu setempat selesai. sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada nitida pemilihan dan atau kpps menghitung jumlah terpilih yang memberikan suara berdasarkan salinan i:a tar pemilih tetap untuktps; jur"lah terpilih dari tps lain; ji ti6i'l surat suara yang tidak a a pasa! i '(dua puluh keseratus) dari jumlah suara sahcalon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak pgaimana dimaksud pada terdapat lebih dari satu calon yang perolehan suaranya sama, penetapan calon terpili. calon kepala desa terpilih disampaikan oleh bpd kepada bupati melalui camatuntuk ditetapusunan acara pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut:.desa oleh bupati wakil bupati. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah; pelantikan kepala desa terpilih oleh bupati wakil bupati;o (dua push keseratus) dari jumlah suara sah. apabila ketentuan sebagaimana di. it1 bl<$ dada wat dak terpenuhi, atau tidak ada yang t1 f\c8l3al _ .'ri pemenang kedua calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak d9alma a dimaksud pada terdapat lebih dari satu calon yang perolehan suaranya sama, penetallanv calon termda|a desa kepada bpd. calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan kekutu an b_pp berdasarkan laporanidan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan. calon kepala desa terpilih disampaikan oleh bpd ellada bllllatl melalui camat untukditetapkan menjadi kepala desa term"'h' bupati menerbitkan keputusan bupati tentang p 9e'5ahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama ("ma d9515.) hari terhitung tanggai diterimanya de kamala" ms"ii<ata kata sumpah janji kepala desa dimaksud adalah sebagaibenkutzl demi a cl~acara pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut,desa oleh bupati wakil rupa . penandatangan nan berita acara pengambilan sum pah; pelantikan kepala desa terpilih oleh bupati wakil bupati; penyematan tanda jabatan kepala desa oleh bupati wakil bupati bulan bupati wakil bupati; pembacaannya; dan pemberian ucapan selamat kepada kepala desa yang bam dilantik.dinas upacara berwarna putih putih. petikan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih diberikan kepada yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan. pasa!; pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatannyhingga akhir jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada karena alasan alasan yanggasnya selama masa penundaantersebut. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh pejabat kepala desa. bab viii larangan dan pemberhentian kepala desa pasa kepala desa dilarang: menjadi pengurus partai politik;; merangkap " mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;ll" . vwi l. i|l|l in __a__._ penyematan tanda jabatan kepala desa oleh bupati wakil rupa butan atari wakil bupati; pembacaannya; dan pemberian ucapan selamat kepada kepala desa yang bar dilantik. pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepa|a desa yang berakhir. masa jabatannya clan ditetapkan sebagai tan99< de|a"tika apabila pelaksanaan pelantikan kepala desa p da ha libur, maka pelantikan dilaksanakan dada hari kena ber'ku_nya' pelantikan kepala desa vang tidak da at dilaksanakan h_'n9ga akhir jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada karena alasan alasan yang.9a5 selama masa penundaan tersebut. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bag; desa yang dijabat oleh pejabat kepala d658chinas upacara berwarna putih putih. petikan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan saat upacara pelantikan. kepala desa terpilih diberikan kepada yang bersangkutan pada masa jabatan kepala desa adalah (enam) tahun terhitung sejak tanggai pelantikan clan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya bab viii larangan dan pemberhentian kepala desa, clan lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan; merangkap mencliskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; melakukan kolusi, korupsi clan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa lwewenang; dan metanggarsumpah janji jabatan. kepala desa berhenti karena meninggaldunia; permintaan sendiri; dan diberhentikan kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (l)huruf karena;! memenuhi syaratsebagai kepala desa; dinyatakanmelanggarsumpah janji; tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, dan atau melanggar larangan bagi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasailima puluh keseratus) ditambah (satubat (tiga puluh) hadsekretaris desa sebagai penjabat kepala desa atas usul camat. apabila terjadi kekosongan pada jabatan sekretaris desa maka penjabat kepala desa diangkat dari perangkat desa, lainnya atas usul caadana korupsi, tindak pidana .terorisme, maker dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. llltilll ,i l|!'.'i! usul pemberhentian kepala desa sebagai hum huruf huruf clan huruf disable lka oleh bpd kepada bupati melalui camat benclasarkan keputusan menyalahgunakanwewenang;clan pengesahan pemberhentian epa desa sebagaimana melanggarsumpahfjanjijapatan. dimaksud pada clan ditetapkan dengan keputusan bupati paling lamba : (tiga puluh) hari sejak usul diterima. kepala desa berhenti karena rneninggaldunia; permintaan sendiri_;dan diberhentikan kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf<arena: |3l el' |<|"lli masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; la. t*call< dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau bulan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; cl. dinyatakan melanggar sumpah janji; laierhalangan tetap secara berturut urut selama (enam) ~u*4rn~; ' db1$ tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; clan atau "melanggar larangan lagi kepala l:lima<sul:l dalam hu uf huruf dan berdasarkan" keputusan musyawarah bpd diusulkan ci h pimpinan bpd kepada 'l bupati melalui camat musyawarah bpd yang clihacliri oleh palin desa sebagaimana h. usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ana dimaksud pada dji5 tt*t "@e se dikit (lim puluh perforatus) ditambah (satu) dari jumlah anggota bpd. l. j setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dada wat bude mengangkat sekretaris desa sebagai penjabat kepala desa atas usul camat. apabila terjadi kec asongan pada jabatan sekretaris desa m'a|<. penjabat kepala desa diangkat dari perangkat desa. lainnya atas usul elana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun berdasarkan putusan en [email protected] yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. kepala desa diberhentikan oleh bupati tanpa melalui =__|5u|'karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak padana kqfudsl tindak pidana terorisme, kanker nan atau tindak piclanaterhacldalam keadaan ^ya g__mem^epala desa dari unsur anggota kepolisian republik indonesia atas persetujuan dari pimpinan kepolisian seteml pelantikan, dan dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan atas usul bpd. tugas, wewen. tindakan penyediahi. .| .i,ai ___. .,. ___ ' .___._. :, . ii. ~l;lil;*gal lan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling kama (tiga puluh) hari sejak dit6t8 di<an utusan pengadilan, bupati harus merehabilitasi dan tall mental<till<i8h berkah"b mana dimaksud dalam dan fet " desa melaksanakan tugas dan kewajiban k6069 desa sampa dengan adanya putusan pengadilan vang ieee" m@ml2ef ieh kekuatan" hukum tetap. apabila kepala desa dib in9 nama (enam) bulan terhitung sejak' putusan pengadilan y@f\ iah memperoleh kekuatan hukum tetap. dalam kepala desa dari pegawai negeri s_i ___ keadaan aapal desa dari unsur anggota epo isian republik indonesia atas d fs u]u8 dari pimpinan kepolisian stem i pelantikan, dan dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan atas usul bpd. tugas vvevven tidak" pe leda;ban.dengan undang undangengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, keterbukaan dan pertanggungjawaban; biaya pemil bab untuk kelancaran' pelaksanaan pemilihan, pemerintah daerah melaluiertiban sebagaimana dimaksud pada kepolisian sektor dapat dibantu oleh satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. ketentuan lain lain |,. :{i .'i " |' _._ ___,; _;|i' i'll iii;i{&ii|i i i=i<@ll>ada bupati paling lama3(tiga) hari@l' utama i<al' a5p@i< kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, keterbukaan dan pertanggungjawaban i biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada e11 at dibebankan pada anggaran pendapatan dan beieihjei. bab ketentuan lain lain i11cd ta \j lll i '|i' hl l.l * _'. .' r ' .i'~' i". it. . | 7_ ! j: _ l ? z. '. ii5 ma. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan sa| b.diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan \ and dengan undang undang. untuk l<kelancaran' pelaksanaan pemilihan, pemerintah daerah melalu' imbang sebagaimana dimaksud pada depo;isian sektor dapat dibantu oleh satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat. bab(satu) sampai (tiga" puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.'luruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal; pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam hal ini .^. ketentuan penutup pasa!pasir nomor tahun tentang tata cara pencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa lembaran daerah kabupaten pasir tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. hai hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diaturdengan peraturan bupati, peraturan desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah,h ini diganti atau diubah paling lama (satu) tahun sejakdiundangkannya peraturan daerah ini. masa jabatan kepala desa yang sampai habis masa jabatannya. ada pada saat ini tetap berlaku peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.diselenggarakan pada hari yang sama. (satir) sampai (tiga ducioiu ail, l3@"'lu09u f@ suasana < :z:_| lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal,.pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan i<<"1l3 u5a" rupa . dalam hal ininitida pemilihan setelah mendapat persetujuan bpd. masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. l>~t\ ' i bab ketentuan penutupinl dengan peraturan daerah nomor tahun tentang perlu; aha;r* pertama peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahun tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan da"" pemberhentian kepala desa lembaran daerah kabupaten para tahun nomor dicabut dan dinyana esa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan daerah ini diganti atau diubah paling lama (satu) tahun sejakdiundangkannya peraturan daerah ini. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggaiir ditetapkan tanah grogol pada'tanggal mei bupati pasir,h.m. ridwan subsidi dengan rahmat tuhan yang mama esa bupati pasir, diundangkan tanah grogol pada tanggal mei kerala bag p\hukum nuramien lembaran daerah kabupaten pasir tahun n0m0r4:l. undang undang nomor tahun tentang penetapan undang,hi e: . id akan undangan agar setiap orang mengetahui meminta peraturan daerah ini dengan dehewdbibwyb iam daerah kabupaten pasir ditetapkan tanah gro99 fadatanggal mei bupati pasir, ttd fa. h.m. ridwan suwzpx r;| ii hm ; ii iii ail.f lia peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahun i ?mldangkan tan_a peraturan pemerintah nomor tahun tentang pada tanggai mei bagian i fukui inuramien lembaran daerah kabupaten pasir tm nomor4 tentang pembentukan daerah tingkat := i l mengingat un dang undang nomor tahun tentang penetapan undang. undang darurat nomor tahun kalimantan lembaran negara regu i3_|il<' negara republik indonesia pedomehadalah bupatidan perangkat daerah sebagai unsuriyuh tentang pembentuk<an kabupaten penajam p5519 strandi provinsi kalimantan t mur l mb6i@ negara re_pul:>lik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik ind on@5i8 l\_siaran negara republik indo esia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemerintahan desa lembaran negara redudiik indonesia tahun nom tam. i ' :. i . : ;: mama e i '. , ='\ f memutuskan i menetapkan peraturan daerah tentang pepommamidameme _ , el'i cah daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dprd menurut e1555'^menang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat stem pat, berdasarkan asal usultata cara penyusunan organisasi pemerintah desa pasa) organisasi pemerintah desa disusun berdasarkan pertimbangan: kewenangan yang dimiliki oleh desa; karakteristik, potensi dan kebutuhan desa; kemampuan keuangan desa; ketersediaan sumberdaya manusia; dan pengembangan pola kerja sama antar desa dan atau dengan pihakketiga. organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa:; peraturan desa sebagaimana dimaksud pada menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, ^na:fungsi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada diaturdengan peraturan kepala desa. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi pemerintah desael:>ai "akansisi_d ell'iah penyu.titiefiqufl"n"bab tata cara pei susunan onsnmsasz pei perintah desa 0i 9animasi pemerintah desa disusun berdasarkan pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh desa; karakteristik, potensi dan kebutuhan desa" kemampuan keuangan desa; ketersediaan sumber daya manusia' ; peraturan desa sebagaimana dimaksud pada menetapkan pembentukan, kedudukan tugas fungsi clan struktur organisasi pemerintah desa. penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud padaima i<5uci d'kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. pasa!'^dimaksud dalam pemerintah desa mempunyai fungsi:yang menjadi tanggung jawabnya; melaksanaksusunan organisasi susunan organisasi pemerintah desa terdiri atas kepala desa; dan perangkat desa. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sekretaris desa; kepada urusan; dan (^; jumlah kepala urusan sebagaimana dimaksud pada dapatterdiri dari: (tiga) urusan yaitu urusan pemerintah, urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, urusan umum yang menjadi tanggung jawabnya; real<sana<. q "1ii eli ;i . he .'r ir. '>" ' .\ *.' 4_. i . bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi pemerintah desa terdiri atas kepala desa; dan i3. perangkat desa. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas sekretaris desa; kepala urusan; dan fi[ kemampuan keuangan desa dan daerah;, urusan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, urusan;dengan kebutuhan desa berdasarkan de imbangan daya guna dan hasil guna pelayanan masyarakat, i<o"<3ii5i < ? o lra s dan demografi serta rentang kendali pemerintahan desa pembentukan dusun ditetapkan dengan keputusan bupati,tidakterpisahkan dari peraturan daerah ini. bagian kedua tugas, wewenang dan dewa3iban kepala desa kepaddesa; membina perekonomian desa; mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h.desapembentukan dusun ditetapkan dengan keputusan bupati;dua juga5, wewenang dan kewajiban kepala desa kepala desa mempunyai h1965 m~@0y@i@099a i<@n urusan pemerintahan, pembangunan, dan ke"masyarat<atan danang ahan desa berdasarkan kebijakan yangc1658iain sesuai dengan peraturan perundang undangan. p:; "'e .:' it i_ i "i ,i. \.i. y : i fnerregang teguh dan mengamalkan pancasila, i . :"" < .*' it]. *nilai<sana<an undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta mempertahankan dan "memelihara keutuhan negara l<esai_an republik indonesia; n"en'angkat<an kesejahteraan masyarakat; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; "'* i<etal<sana<an kehidupan demokrasi; ~%' melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan kelas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin hu b l'ngan keijir"endamail<an perselisihan masyarakat desa; mengembangkan pendapatan masyarakat desa dan desa; membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial i: ,.da desa disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada bpd, dalam waktu paling lambat3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. bagian ket sdda desa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris desa mempunyai fungsi:pengumpulan bahan. _1(satu)kali, dalam waktu paling lambcl. pengumpulan bahan.^an kepala urusan adalah perangkat desa yang '.;memelihara untuk dikembangkan; melakukan administrasiisan9a ima"a dimaksud dalam huruf untuk masing masing urusan adalah sebagai berikut_9a wa5a0 terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan kegiatan sos paleudiidi bidang pertanian, perindustrian dan pembangunan termasuk lembaga yang terkait dibidangstersebut; melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan bidang tema ulang, permohonan ijin usaha, ijin bangunan dan lain lain; meng imun data potensi desa serta menganalisa dan :meme hara untulkdikembangkan; melakukan administrasil~daftar isian proyek maupun da iingdiesel dan pos; melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi; melakukan penyediaan, penyu.mbelanja desa; mengumpulkan, menyusun dan.rraga [lembaga bidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya; rrfaaksanakarr pemeliharaan sarana dan prasarana umum milclan palang merah indonesia serta keagamaan; melakukan inventarisasi penduduk tuna karya, tuna warna, tuna susila, yatim piatu, jompo dan memasyarakatkan kembali ntan narapidana; menyelenggarakan administrasi k niatan kependudukan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup; rne iak jka" administrasi keagamaan, jamaah haji, nikah, talak, ijuk, cerai dan badan ami! zakat; aka me pembinaan kerukunan antar umat beragama; menyepi rggarakan tugas yang berkaitan dengan musibah kematian warga desa; melakukan kegiataniadministrasi dan pengembangan ikk;: menguap~u h<an, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data!pajak bumi dan bangunan serta ajakan retribusi lainnya;. menyiapkan, merencanakan dan mengelola anggaran belanja desa; melakukan administrasi penghasilan kepala desa dan perangkatibinaanlikdesa; dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa. pelaku.<an administrasi penghasilan kepala desa dan perangkat *keputusan kepala desa mengumpulkam60t| tangan,sarana dan prasarana umum milikdesa; dan mela|<kanakan tugas tugas alain yang diberikan oleh kepala desa dan sekretaris desa.d:dan kekayaandesa untukdikembangkan; membantu tugas tugas intensifikasi pemungutan !mandikembangkan; membantu tugas tugas intensi .@n9 du||<dem sediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kantor, pemeliharaan dan perbaikan alat]$enginventarisasi bangunan dan barang barang milik esa; me" du <rrtaan tandu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan; dan melakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa maupun sekretaris desa., bagian sima dusun dusun adalah dusun sebagaimana dimaksud dalam angka3; dusun sebagaimana dimaksud pada dipimpin. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamg.' melaksanakan peraturan desa wilayah kerjanycal dan horizontal dalam lingkungan desa sesuai dengan tugas pokok masing masing. melakukan persian lvenyelenggaiaan rapat" penerimaan tamu dinas dan kegiatan kemmahtanggaamdan melakukan tugas tugas lain v6119 dlbellka o|eh epa desa maupun sekretaris desa. urusan urusan sebagaimana dimaksud dalam yat dan huruf dlplmpl oleh kepala ulsan yang ee ed:h dz: sebagai pembantu sekretaris desa yang berada obesa bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris bagian kelima dusun dusun adalah dusun sebagaimana dimaksud dalam angl<a13; dusun sebagaimana dimaksud pada dlplmilln ole seorang kepala dusun yang merupakan unsur kewilayahan pelaksana pemerintah desa dengan. will y=3penyelenggaraan pemerintahan desa dalam will yah keubhye sesuai dengarrketentuan yang b i'le1l<l1 _; t qt . .,~ *~_"', _" '*'. _q . , l:i a f1 ll:. |"i' l['i ma' it!__ r . .r ll. iii l. ii. =. i . .|. a ' untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 15,melaksanakan peraturan desa wilayahfkerjanya; d. "membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan dan l <.ruku nan warga; membina dan meningkatkan swadaya gotong royong; nellakul<an kegiatan penyuluhan program pemerintah; dan rne lakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. c.'simple kasi secara vertical dan horizontal dalam lingkungan desa sesuai dengan tugas pokok masing masing.da dusun, kepada urusan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada kepada desa; setiap laporan yang diterima kepadd: menetapkan^; tata kerja pemerintahan desa; melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;: memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepada desa berkaitan dengan penetapan organisasi dan'bab vii ketentuan penutup pasa!;sa! pada saat peraturan daerah ini dinyatakan berlaku, peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahun tentang susunan kepala desa bertanggung jawab memimpin cl;la desa kepada camat, tembusan disampaikan kepada lem paga lembaga desa terkait. bab i . .1f. f . .'!' _c i. ._ i_'! _._. _._ f . | . , "l5 ir. \.:a__ , ~ e : ir ::_. . . "r e1k' '_1. i.ilu aan dan deflqawasan camat sebagaimana dalam pada meliputi: memfasilitasi dehyjsuheihpembinaan dan peng'awam ~l bab vii p553 ketentuan penutup merietapl<an" tata kerja pemerlntalian desa; .b. _1' ._'. ketentuan ketentuan @b50dimana dimaksud peraturan area_ memar pedoman bagi dem usulan organisasi pemerintah desa desa; hal v5100 belum diatur dalam peraturan daerah ini mania ? mengenai ll'>etal<saudarinya akan diatur lebih lan ut oleh bupati. melakukan evaluasi dan pengawasan pelat<santan* pada" saat peraturan daerah ini dinyatakan berlaku it. era ura organlsasidantata kerja pemerintahan desa, daerah kabupaten pasir nomor tahun tentang su5 ur]a;:bupati pasir, ttd h.m ridwan subsidi diundangkan tanah grogol pada tanggal mei k^la bagian^hukum nuramien lembaran daerah kabupaten pasir tahun n0m0r5 lampiran peraturan daerah kabupaten pasir nomor 5tahun tanggal mei dusun pelaksana teknis lapangan urusan sekretariat desa badan perjviusyaw ar \tan desa kepala desah.m ridwan subsidi bahagia hukum nuramien lembaran daerah kabupaten pasir tahun nomor5 lampiran peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahun tanggal mei dusun uru kepala desa bad w agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan |__ sekretariat desa ___ diundangkan tanah grogol pada tanggai mei lapangan san bupati pasir, peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahun tentang keuang,sebagai undang undang (undang undang nomor tahun\nomor ),el:lagi undang u0dbl1:mor' ~iran daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. bantuan dari pemerintah daerah adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif. pemerintah desa dan,n m . pemerintah daerah adalah bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif. bab keuangan desa pasairasa!ditetapkan; pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan apb des:: sisaanggaran, pemerintah daerah;bab keuangan desa keuangan desa adalah semua hak dan kelas'baninv; pengaturan mengenai penyusunan, perhitungan, pengelolaan dan perubahan apb des sisa anggaran pemerintah daerah': pendapatan desa; dan belanja aparaturdan belanja publik. bagian dari pendapatan dalam struktur apb des meliputi: possisaanggaraniain iain; dan sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga. pasa!padatan rukun tetangga; \hari; danlain lain; dan sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga.; pos belanja barang dansa; pos belanja modal; pos belanja pemeliharaan; posperjalanandinas; pos belanja iain iain; dan pos belanja tidaktersangka. bagiandari belanja publikdalam struktur oesmeliputi posprasarana pemerintahan; sarana produksi; prasarana perhubungan; pembangunanpemasaran; pembangunan prasarana sosial; peningkatan sumber daya manusia; dan pembangunan iain idesa. pengelolaan keuangan desa meliputi pejabat pengelola keuangan desa; dan pemegang kalder: berpendidikan minimal slip atau sederajat; umur paling rendah tahun dan atau sudah menikah; pos belanja orang dan jasa; pos anja modal; pos anja pemeliharaan; pos kerja anan dinas; anja lain lain; dan larva tidaktersangka. posh pos bagian dari belanja publik dalam strut<tur pl3 des meliputi pos prasarana pemerintahan; lo) sarana produksi; prasarana perhubungan; pembangunan pemasaran; pembangunan prasarana sosial; peningkatan sumber daya manusia; dan pembangunanlain lain. bab pelaksanaan anggaran bagian kesatu pengelolaan anggaran pengelolaan keuangan desa meliputi pejabat pengelola keuangan desa; dan pemegang kas des desa. kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. untuk melakukan ketatausahaan keuangan desa, kepala desa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dapat mengangkat pemegang l<as_ desa, yang berasal dari warga pada kepala desa dapat melimpahkan sebagian atau desa yang mempunyai persyaratan sebagai berikut: seluruh kewenangannya yang berupa perencana aan ketatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. berpendidikan minimal slip atau sederajat; umur paling rendah tahun dan atau sudah menikah; sehatjasmanidanrohani; berkelakuan baik, jujur bagaimana disebutkan dalam diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan apb dan apb des. bagian kedua pertanggungjawaban keuangan desa pasa!\. sehatjasmani dan rohani; berkelakuan baik, jujurl:>bagaimana~disebut<anasai(l)desadaii ._____i_ipembinaandan pengawasan camat meliputi memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; memfasilitasi pegeioiaan keuangan desa, add dan tertib administrasi keuangan desa; mengawasi pelaksanaan add; doigan peraturan bupati; peraturan daerah ini mulai berlaku sejakian hukum nur amien lembaran daerah kabupaten pasir tahun n0m0r6 pembinaan dan pengawasan camat meliputi: membagi stasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala peta; peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundang kan. memfasilitasipegelolaan keuangan desa, add dantertib agar setiap orang mel"l9@t60 ui0 y@, memerintahkan admimsvasikeuangandesa; pengundangan peraturan daerah ini dalam lembaran daerah kabupaten pasir. mengawasi pelaksanaan add; dan memfasilitasi permasalahan yangi tim: ul dalam pelaksanaan add dan pengelolaan keuangan desa. ditetapkan tanah grogol pada tanggal mei bab vii ketentuan penutup bupati pasir, ttd hm. ridwan subsidi ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka semua peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi penetapan diundangkan tanah grogol keuangan desa. pada tanggai mei bahagia hukum ketentuan peraturan yang mengatur tentang keuangan desa, dinyatakan tidak berlaku. ___. nur al tien hal hal yang helium diatur dalam peraturan. daerah ini, akan diatur_ lembaran daerah kabupaten pasir tahun lebih lanjut dengan peraturan bupati; nomor peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahun tentang badan permusyawarat," '_ ' ' .a;~ q.i s'.\?: ;n iil i \i'33i ! mi; peraturan daerah kabupaten pasir nomor tahlil tentang badan perm usyawaratnma adalahseseorang yang dijadikan panutan dan suri tauladan bidang keagamaan dalam kehidupan sehari hari. peraturan pemerintah~el: lil< adalah seseorang yang dijadikan panutan matsuri tauladan ik dsehari hari. bab kedudukan, fungsi dan wewenang, badan permusyawaratan desa rasa!desa; dan menyusun tata tertib bpd bab iii keanggotaan bagian pertamorang dan paling banyak (sebelas) oranghk sehari hari. bab kedudukan, fungsi dan wewenang, badan permusyawaratan desa desa; dan menyusun tata tertib bpd bab iii keanggotaan bagian sert.rusia paling rendah (dua puluh lima) tahun; sehat jasmani dan k, jujurdan jabatan; dan mengenal desanya dan dikenalg___:t,_ ._._. _. _ n ="usia paling rendah (dua puluh lima) tahun; sehatjasmanidanl<,jujurjabatan; dan mengenai desanya dan dikenaicetua bpd dan dibantu oleh sekretaris bpd; b.disepakati menjadi calon anggota terpilih; apabila jumlah calon yang diajukan lebih banyak dibanding kuota keanggotaan bpd, maka untuk menentukan calon serpih dapat dilakukan dengan kesepakatan dari peserta rapat; dan re.ntuk berdasarkan peraturan perundang undangan dan belum memilikbupati_._. _ i. ._. _no . q _ _ tua bpd dan dibantu oleh sekretaris bpd; c. disepakati menjadi calon anggota bpd terpilih; apabila jumlah calon yang diajukan lebih banyak dibanding kuota keanggotaan. bpd, maka untuk menentukan calon serpih dapat dilakukan dengan kesepakatan dari peserta rapat;dan e. bentuk berdasarkan peraturan perundang undangan dan belum m emilia<rupa makiwakili bpdmengajukan pertanyaan mengenai penyelenggaraan pemerintahandesa; menyampaikan usul dan pendapat; memilihdandipilih; dan memperoleh tunjangan dan biaya operasional sesuai kemaitierosespemilihankepalailakukannya; mengajukan pertanyaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; dan memperoleh tunjangan dan biaya operasional sesuai ( pasukannya; menyalahgunakan wewenang; dan melanggarsumpah janji. bab pemberhentian, pengganti^rturut turut; dan tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota bpd. pasa!tikan sebelum masa jabatannya berakhir penggantian pimpinan bpd. av ._ menyalahgunakanwewenang;dan melanggarsumpah janji. bab pemberhentian, pengganti|turut turut; dan tidak mampu lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota bpd.rl:ikan sebelum masa jabatannya berakhir: penyelenggaraan siding rapat; pelaksanaan fungsi dan kewenangan, tugas dan kewajiban bertahan anggota; pembentukan,susunan dan tugas alatkelengkapan,^turun perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. rapat bpd dipimpin oleh pimpinan bpd. f^i penyelenggaraan siding rapat; pelaksanaan fungsi dan kewenangan, tugas dan kewajiban serta hak anggota; pembentukan, susunan dan tugas alat kelengkapan;iain iiovdari bupati. hal hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud (l)adalah;lain langgota badan pesampai habismasai^ hukum nur amien lembaran daerah kabupaten pasir tahun nomor7 bab ketentuan peralihan anggota badan pen ipasir. i ditetapkan tanah grogol pada tanggal mei bupati pasir, lid hm. ridwan subsidi diundangkan tanah grogol pada tanggal mei bagian hukum nur dividen lembaran daerah kabupaten pasir tahun nomor7 \. " m w1 w5? ? i17 ~ ;)i=l > i" > " ( "'* *w7w% we. mm 41w> \v~ _' ' 'l' 'a % h'7z' 'p' _' 7w9 f" fwhkwwmwm <a\+m(> * ) , ; m.,,\ pf"? +a"* l$'i jiu r7 'n 7y, l909 g;<,o 7m=yk awi woo {l mv|u,; 4b qoo y5 *rr~. ___ um m"; mudi. . = " s\)\ h $;,,__" . ';0o(v' (iv. ul m5 \(|~ ln ~_,d j_;h ""; i16 qm.,n.+ om. bin elm. mn. ) (,;,,,; ,, u_)k(n\ h1, ; ,,.rw\ \' group b d \.,.~= pew, '?.i\~ . ; : < .'hiperkes dan keselamatan kerja dipandang perlu untuk mengangkat panitia pelaksana kegiatan hiperkes dan keselamatan kerjkesatu mengangkat panitia kegiatan hiperkes dan keselamatan kerjahiperkes dan keselamatan kerja fakultas kedokteran universitas lampung bertugas menjadi panitia kegiatan hiperkes dan keselamatan kerja. ketiga panitia kegiatan hiperkes dan keselamatan kerjappn ari (la dr. dr. suhartono, kgd., kes., sp. nip, "ukegiatan hiperkes dan keselamatan kerja, ketua dr. diana mayasari., kes., anggota dr. dian isti anggiani., ked., dr. eka mania., ked dr. nurul utami., ked dr. nur ayu virginia., ked dr. nuansa kausal., ked dr. diska tri putri., ked dr. muhammad maulana., ked makmur murid,., sekretariat yulisnawati., vienna edisi., md. ida rohani., erik riyadi., sudarto ditetapkan bandar lampung pada tanggal januari dekan cnp saya mei era, dr. dr. mihariaaoskea., kes., sp. nip. |
bupati sukabumi provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten sukabumi nomor tahun tentang penanggulangan hiv dan aids dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati sukabumi, menimbang bahwa epidemi hiv dan aids kabupaten sukabumipenularan hiv dan aids secara optimbarat nomor tahun tentang pencegahan dan penanggulangan hiv aidsdan aidsan aidsdan aidsdan aids dan aidsketentuan lebih lanjut mengenai pengobatan hiv dan aids diatur dalam. dalam hal status hiv dan aidskelembagaan dalam rangka penanggulangan hiv dan aids daerah, dibentuk kpa kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati. kpa kabupaten sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh bupati. susunan keanggotaan kpa kabupaten, meliputi unsur: opd:kabupaten dilengkapi dengan sekretariat, kelompok kerja dan panel ahli yang ditetapkan dengan keputusan ketua kpa kabupaten. kpa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan hiv dan aids daerah. dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada kpa kabupaten mempunyai fungsi mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategicc. penghimpunan, menggerakan, penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari pusat, provinsikepada aparat dan masyarakat, memfasilitasi tugas camat dan kepala desa lurah dalam penanggulangan hiv dan aids daerah dan kpa nasional. dalam penanggulangan hiv dan aids, kpa kabupaten berkoordinasi dengan kpa provinsi dan kpaviiia.pencegahan penularan kepada pasangan, dan b. dan riw pengobatan dha. informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibuka dengan ketentuan a.untuk kepentingan dha, b.atas perintah pengadilan, c.permintaan dan atau persetujuan dha,dan d.kepentingan penelitian, pendidikan dan audit bidang kesehatansetiap orang harus berpartisipasi secara aktif untuk menanggulangi epidemi hiv dan aids sesuai kemampuan dan perannya masing masing. masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi a.perseorangan, b.keluarga, c.kelompok, d.tokoh agama, e.tokoh masyarakat, f.organisasi keagamaan, g.organisasi profesi,dan atau h.anggulangan hiv dan aids oleh masyarakat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel serta memperhatikan nilai agama dan budaya:dan pemerintah kabupaten kota lain, swasta. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: a.peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, b.penguatan kelembagaan kpa kabupaten, c.penguatan pencatatan dan pelaporan penanggulangan hiv dan aids, d.pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan jarum suntik, e.pencegahan hiv melalui transmisi seksual, f.penguatan layanan dan rujukan untuk perawatan, dukungan dan pengobatan, dan g. dan atau lembaga lain dalam rangka penanggulangan hiv dan aids. kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam kegiatan a.pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, b.penelitian dan pengembangan program pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids, c.tindak lanjut hasil uji saring darah donor yang reaktif dari unit transfusi darah pelayanan konseling dan tes hiv, d.pemberdayaan ekonomi lapangan kerja bagi dha,dan e.kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.rjasama dan kemitraan penanggulangan hiv dan aids sebagaimana dimaksud dalam dan dipimpin dan dikoordinasikan oleh komisi penanggulangan aids kabupaten. bab xiiapat diberikan dalam bentuk: a.piagam, b.bantuan program, c.bantuan sosial:dan d.ab xiiivanggulangan hiv dan aids secara komprehensif, penguatan kelembagaan kpa kabupaten secara komprehensif, cc. penguatan rumah sakit, puskesmaskabupaten sukabumi yang selanjutnya disebut kpa kabupatenkabupaten sukabumi. bab maksud dan tujuan maksud dilaksanakannya penanggulangan hiv dan aids adalah untuk menekan laju epidemik hiv dan aids pada populasi umum dan populasi kunci, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, menyediakan pelayanan, perawatan, dukungan dan pengobatan kepada dha secara komprehensif dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan daerah. tujuan penanggulangan hiv dan aids adalah: pengaturan strategi penanggulangan hiv dan aids, peningkatan upaya pencegahan pada populasi kunci, populasi umum dan pelayanan kesehatan, cc. peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes hiv dan aidsdaerah dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan hiv dan aids, dan aids, penurunan dan peniadaan infeksi hiv dan aids baru, penurunan hingga peniadaan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan hiv dan aids, peniadaan diskriminasi terhadappenanggulangan hiv dan aids. bab iii asas, ruang lingkup dan sasaran penanggulangan hiv dan aids diselenggarakan dengan berasaskan: ketuhanan yang maha esa, perikemanusiaan, manfaat: perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan:dan mendiskriminasi, ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: penanggulangan hiv dan aids secara komprehensif dan berkesinambungan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, dan kelembagaan, kerjasama dan kemitraan. sasaran penanggulangan hiv dan aids meliputi:anggulangan resiko penularan secara mandiri. bab tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan hiv dan aids, pemerintah daerah bertanggung jawab: memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan hiv dan aids, menetapkan situasi epidemik hiv dan aids dan kerjasama dan kemitraan. membina dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan hiv dan aids daerah, mendorong dan meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan hiv dan aidsstrategi penanggulangandaerah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kebijakan, strategi dan langkah langkah penanggulangan hiv dan aids: pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja kpa kabupaten, cc. peran dan tanggung jawab dha, pemberdayaan dha, populasi kunci dan populasi umum dalam penanggulangan hiv dan aids, mekanisme penanggulangan hiv dan aids, bentuk serta jenis program dan kegiatan penanggulangan hiv dan aids yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan sumber pendanaan dan aids, pemeriksaan diagnosis hiv dan aidslesbiandan aids melalui hubungan seksual, pencegahan penularan hiv dan aids melalui hubungan non seksual, dan cc. pencegahan penularan hiv dan aids dari ibu anaknya, paragraf pencegahan penularan hiv dan aids melalui hubungan seksual pencegahan penularan hiv dan aidspenularan hiv dan aidsdan aidsdan aids dan aidsids dan atau ims. paragraf pencegahan penularan hiv dan aids melalui hubungan non seksual pencegahan penularan hiv dan aids melalui hubungan non seksual ditujukan untuk mencegah penularan hiv dan aids melalui darah. pencegahan penularan hiv dandan aidsdandan aidsn aids dari ibu anaknya dilaksanakan melalui (empat) kegiatdan aids, cc. pencegahan penularan hiv danb.dan aids |
berita daerah kota bandung tahun nomor mmm wa&xx&walikota bandung menimbangperaturan walikota bandung nomor tahun namun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang barumakadilakukan setelah calon siswa. bagian ketiga calon siswa persyaratan calon siswa tk ra adalah anak usia (empat) sampai dengan (enam) tahun. persyaratan calon siswa kelas sd mi adalah sebagi berikut telah beradalah sebagai berikut telah tamat sd mi program paket dan memiliki ijazah surat kerangan lulus, memiliki skhuasbn, berusia. berusia setinggi tingginya (delapan belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru. persyaratan calon siswa kelas sma ma smk adalah sebagai berikut telah tamat smp m ts program paket dan memiliki stt br ijazah, memiliki shuntahun awal pelajaran baru, khusus untuk smk, calon siswasiswa dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima. jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada maksimum adalah (dua puluh lima) orang pada tk r (empat puluh) orang pada sd mi, smp m dan sma ma, (tiga puluh enam) orang pada kelompok smk teknologi dan industri, (empat puluh) orang pada kelompok smk pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, (dua puluh empat) orang pada smkn kelompok seni dan kerajaan), . (tiga puluh enam) orang pada smkn kelompok seni dan kerajinan). dalam kegiatan penerimaan siswaparagraf pertama seleksi calon siswa sd mi(l)siswa pada mata pelajaran bahasa indonesia, matematika dan ipa yang disesuaikan dengan jumlah daya tampung tiap satuan pendidikan,siswa. calon siswasiswa sma ma (l) seleksi calon siswa kelas (sepuluh) sma ma negericalon sisw. paragraf keempat seleksi calon siswa smk (l) seleksi calon siswa kelas (satu) smkn menggunakan jalur akademis dan atau non akademis. calon siswa sebagaimana dimaksud pada diperbolehkan memilih (tiga) sekolah smk negeri dansiswasiswa smk diseleksi oleh sekolah bersangkutan untuk,. selain seleksi sebagaimana dimaksud pada calon siswasiswa baru yang dinyatakan diterima wajib melakusiswa tidak melaku. bagian ketiga pembiayaan (l)enerimaan siswa baru pada tk,biaya pendaftaran penerimaan siswa baru pada tk, ra, sekolah danmajelis sekolah dan tidak memberatkan calon siswa masyarakat. (l) dana sumbangan pendidikan dspsiswa. rencana perubahan kenaikan dana sumbangan pendidikan dsp) dan iuran bulanan dari tahun sebelumnya, harus lebih dahulu diusulkan untuk mendapatkan pertimbangan dari kepala dinas. (l) calon siswagratis kecuali untuk calon siswa peminat sekolah kejuruan smk). ketidakmampuan siswamelalui kartu bantuan siswa dan warga khusus untuk sekolah bawah sekolah) bantuan gubernur untuk siswa bagus) kartu bebas biaya sekolah kbbi). sekolah . sekolah dapat melakukan kunjungan rumah (home visit) dan cek lapangan kepada calon siswasiswa sd mi dan smp m warga kota bandung yang tidak mampu secara sosial ekonomi bebas dari biaya pendidikan, sedangkan bagi siswa sma ma dan smk mendapatkan keringanan biaya pendidikan. (l) siswa yang diterima sebagaimana dimaksud padamereka dari kewajiban biaya pendidikan, seperti bantuan gubernur untuk siswa bagus), bantuan siswa dan warga khusus untuk sekolah bawah sekolah) dan pola pembiayaan lainnyapetunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, bantuan gubernur untuk siswa bagus), serta bantuan siswa dan warga khusus untuk sekolah bawah sekolah). pelaksanaan pembebasan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana diatursiswa baru. . jl) untuk memperlancar pelaksanaan penerimaan siswa baru psb). kepala dinas dapat membentuk panitia penerimaan siswa baru tingkat kota, wilayah rayon sub rayon kecamatan danini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. bab ketentuan penutupkey say siswa add berita daerah kota bandung tahun nomor peraturanujian akhir sekolah berstandar nasional isbn) untuk sekolah dasar madrasah ibtidaiyah sekolah dasar luar biasa sdb) tahun pelajarbabi ketentuan umum jpgkota bandung melalui yth. bapak sekretaris daerah dari asisten pemerintahan tanggal nomor sifat biasa lampiran (satu) bekas perihal penyampaian rancangmenindaklanjuti surat kepala dinas pendidikan kota bandung nomor sekat tanggal april perihal permohonan penerbitan peraturan walikota bandung tentang penerimaan siswa baru tahun pelajaran maka apabila bapak berkenan bersama ini kami sampaikan rancangan peraturan walikota bandung sebagaimana pokok surat atas untuk bapak tandatangani. demikian kiranya bapak maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut. asisten pemerintahan drs. kiki ach. hadiah pembina utama muda nip. dalam peraturan inisekolah bertaraf internasional sbi) adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar pelayan minimal bertaraf internasional. perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada taman kanak kanak, raudhatul athfal, sekolah dan madrasah dari taman kanak kanak, raudhatul athfalpeserta didikpeserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusanujian nasional dan ujian sekolahdungsesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakusiswa baru yang berlakukluster yang berbasis kanonisasi, sesuai dengan ketentuan. penentuan kelompok kluster sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas. (l)dan atau orang tua wali calon siswa yang bersangkutan. calon siswa yang berasal dari wargadinas. jalur seleksi untuk penerimaan siswa baru meliputi akademis, non akademis. seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada (l)dinas. seleksi melalui jalur nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf terbagi dua, yaitu jalur prestasi bakat istimewa dan siswasiswa serta uji kompetensi. s5) seleksi. seleksi melalui jalur siswasiswa. seleksi bagi calon siswa sbi harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional republik indonesia. dalam penerimaan sisjalur nonakademik, yang terdiri atas jalur prestasi dan jalur khusus bagi yang tidak mampusiswasiswa pindahan (mutasi)epartemen pendidikan nasional. kepala sekolah wajib melaporkan kembali nama nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh kepala dinas. . (l) dalam penerimaan siswa baru,(l:yang dimaksud termasuk informasi mengenai pola pembiayaan pendidikan sekolah pada tahun sebelumnya, yaitu besaran dana sumbangan pendidikan dsp), pembiayaan.siswasiswasiswa yang berlaku |
da) wespengenatelah ditetapkan dalam peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerahberdasar pemerintah kota surabaya telah menetapkwabah pandemi corona virus disease covid telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi bagi masyarakat, oleh sebab itu pemerintah kota surabaya perlu memberikan stimulus berupaagar tidak menambah beeaperaturan walikota tentang pembebasan sanksi menetapkanjl. taman surya nomor surabaya telepon fax. emailretribusi izin pemakaian tanahpengenaterhadap wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang bauntuk memberikan pembebasan sanksi administratif retribusi izin pemakaian tanah kepada masyarakat karena dampak penyebaran wabah covid kota surabaya. peraturan walikota ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat karena dampak penyebaran wabah covid kota surabaya. bab iii pelaksanaan jl. taman surya nomor surabaya telepon fax. email pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam terhitung mulai tanggal maret sampai dengan berakhirnya masa darurat covid yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. kepala dinas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembebasan sanksi administratif retribusittd tri rismaharini.resmi: dengan aslinya, dibina sala, ian hukum ati, sh.mh tingkat nir: laba g3) jl. taman surya nomor surabaya telepon fax. email |
tag kak corona virus disease covid dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka dipandang perlu memberikan penghapusan sanksi administratif denda pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada masyarakat,an surat edaran nomor se pj tentang petunjuk pelaksana, dipandang perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus coromemperhatiperlu menetapkan peraturan walikota tentang pemberian insentif pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi sebagai dampak penyebaran wabah corona virus disease covid kota surabsebagai dampak penyebaran wabah corona virus disease (coviddenda pbb sebagaisebagaidenda pbb sebagai dampak penyebaran wabah corona virus disease covid kota surabaya.li sampai dengan septem,ses tali dengan aslinya, kepala harian hukum fra tur: sh.mh pel ini) tingkat niprloson |
skota surabaya, telah ditetapkan, bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi corona virus disease covid kota surabaya, maka, membatasi jumlah pengunjung toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan (lima puluh persen) dari kapasitas semula,j , moo.sanksi kepada pemilik gerai stan apabila ada pelanggaran, mengoptimalkan pembayaran secara non tunai,il. tidak menyediakan produk testerpembayaran, dan oo. mewajibkan karyawan untuk: pengelola gedung, karyawan, dan cc.apartemen dan rumah susun,, apartemen dan rumah susun dan rumah susuil. menyediakan fasilitas kesehatan,: dankegiatan tempat kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: destinasi pariwisata, arena permainan, salon barber shop, dan gelanggang olah raga kecuali untuk gelanggang renang, kolam renang, gelanggang lapangan basket, gelanggang lapangan futsal, dan gelanggang lapangan voli. selain kegiatan tempat kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada dilarang beroperasihiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk: pengelolkegiatan hiburan dan rekreasimenyediakan ruang layanan kesehatan,mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjuhiburan dan rekreasi, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, karyawan pada bagian pelayanan makanan harus memasak dengan kematangan sempurna dan higieniskegiatan hiburan dan rekreasidan saling menjaga kebersihan lingkungan area tempat kegiatan hiburan dan rekreas: setiap orang wajib melaksanakan protokol kesehatan, setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan pola hidup bersih dan sehat pubs),,yang berasal dari luar daerah yang berlaku (empat belas) hari pada saat pemeriksaan,orang yang ber ktp, yang melakukan perjalanan komuter dan atau orang yang melakukan perjalananj ooeberapa ketentuan dalam:terminal bus,, dupa rukun exit tol dupa pos polisi dupa rukun), pos polisi jalan laksda nasir, exit tol mayjen singkong, exit tol gunungsari malang, exit tol gunungsari gresik, exit tol pasar karangpilang, masjid agung exit tol jambangan meninggal, pertigaan driyorejo lakarsantri, terminal benowo, tol simo exit tol banyu urip, city tomorrow, merr gunung anyar exit tol tambak sumur, suramadu exit jembatan suramadu, angkut meninggal pondok candra, margomulyo exit tol margomulyo, sir exit tol angkut depan rayon pmk angkut. cc:diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab yang berbunyi sebagai berikut: bab pembatasan jam malam diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pembatasan aktifitas diluar rumah dilaksanakan mulai pukul wib. pembatasan aktifitas diluar rumah dikecualikan untuk kegiatanminimarket yang terintegrasi dengan bangunan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat. terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada orang yang melakukan aktivitas diluar rumah harus menunjukan surat keterangan atau bukti pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkaniubah, sehingga berbunyi sebagai berikutetiap orang atau badan yang melakukanil penyitaan ktp, pembubaran kerumunan, penutupan sementara, atau paksaan pemerintah lainnya berupa antara lain push up, joget, memberikan makan orang dengan gangguan jiwa tgj) liponsos.para sesuai gan aslinya aria dekret ma) mh. pembina tingkat nip. ketentuan hurufcc.kerja, membatasi jumlah pengunjung area tempat kerjacc.j .melakukan pemesanan tempat secara daring, oo, dan zz., membersihkan diri dengan mandi, keramas dan ganti baju setelah pulang dari kerja |
cnamap undang undang nomondi ditetapkan bandar lampung tanggal agustus fia aa. uus suharno a nip etslham tripura sofia analisis penurunan permukaan tanah dengan nip.i ulubelu lampung haryanto, si., m.t. morales sibarani interpretasi data anomali boulderasyratul ilmi pemodelan struktur bawah permukaan gunung api agung provinsi bali menggunakan metode gayaberatjaman maharani pemodelan bawah permukaan menggunakan data gravity dan data analisa geokimia gas merkuri. arsen, dan hidrogen sulfida untuk memetakan struktur dan reservoar lapangan panas bumi . ulubelu lampung agnes caha. pga) dan data accelerograph tahunhyoid) nan en nurul fitri ekuivalensi energi gempa letusan dan volume abu naa vulkanik gunung sinabung. sumatera utara dr. ormas dewanto. si., harris lukman karakteristik reservoar dan identifikasi sebaran si. batuan karbonat menggunakan analisis seismik nip.niko febrian analisis sifat fisis padabonaparte nur indah safitri analisis perbandingan hasil inversi model based, spire spike dan bandlimited untuk karakterisasi reservoar batu pasir menggunakan data log, peta ai, peta phi dan peta pada formasi e41, lapangan strato, texas selatan, amerika serikat filia ampar karakterisasi reservoar karbonat pada lapangan fa"dyna aulia hag prediksi permeabilitas menggunakan data scan dengan metode fuzzy logic yunani prediksi permeabilitas menggunakan data scan dengan metode fzibem agabima carlo.mintab nwp daerah kalimantan barat mba dr. muh sukowi, si, nurul fitri ekuivalensi energi gempa letusan dan volume abu nip. . vulkanik gunung sinabung, sumatera utara ummi hadiah implementasi program malahcugah irian jaya dengan analisis second berasal derivative dan ruler deconvolutonanalisis struktur bawah permukaan berdasarkan data gayaberat bandar lampungbagus sapto si., m.t. ill edy haryanto sirait identifikasi pola sebaran batu gamping daerah nip.kan metode grid based tomographyetode well logging dyna aulia hag prediksi permeabilitas menggunakan data scan dengan metode fuzzy logic hasx . harris lukman karakterisasi reservoar dan identifikasi sebaran batuan. wilona audio penanda analisis distribusi reservoar karbonat dengan kompleks atribut pada lapangan ar formasi baturaja cekungan sumatera selatan maen mean amannya non eta ban lea ana more mam naa mna mampang agama dr. ahmad zainuddin, si. ild desta amanda nurani identifikasi lapisan bawah permukaan m.t. menggunakan permodelan seismik tomografi nip. dalam usulan pembuatan tunnel pada plta masing padang, sumatera selatan reptilia valeria karakteristik tanah daerah cekungan bandung berdasarkan kecepatan gelombang geser vs30) dengan metode masa multichannel analysis surface wavedata gayaberat bandar lampung sumatera tahun dan analisis gelombang tsunami akibat pengaruh bidang patahanustad, si., m.t. fitria pumamasari relokasi hiposenter gempa bumi sesar semangka nip. provinsi lampung menggunakan metode modified joint hipocenter determination jhd) berdasarkan kecepatan gelombang geser vs30) dengan metode masa multichannel analysis surface wife) hera chandra dewi relokasi hiposenter gempa bumi wilayah sumatera bagian selatan menggunakan metode double differentkarakterisasi reservoar karbonat pada lapangan fa".hiver) sersan surya efendi pemodelan perlapisan tanah dan zonasi site effect berdasarkan metode yvsr dan geolistrik kota baru. lampung selatan alfa andes ariana analisis kerawanan gempa provinsi pare dengan menggunakan metode multikriteria dimas dwi saputra analisis geokimia fluida dan data magnetik untuk wae zona prospek pada lapangan panas bumi wilona audio penanda analisis distribusi reservoar karbonat dengan pesos: atribut pada lapangan ar formasi baturaja cekungan sumatera selatan ' ' ' | syamsurjjal r., si., si. agra kuasa julian identifikasi petroleum system cekungan kutai, nip.irwansyah penentuan lapisan soil berdasarkan nilai kecepatan gelombang geser vs30) dengan menggunaka metode multichannel analysis surface wave masa) wilayah bakauheni, lampung selatanmetode gaya , sumatera selatanhindi antik sari estimasi gempa berdasarakan data anomali magnetik stasiun bayan, lombok sofyan frida hendra analisis energi potensial gempa bumi dan simulast daerah kalimantan barat punk pranala penentuan potensi gempa bumi menggunakan analisis value wilayah bandara arc dr. nandi haeruddin. si. morales sibarani interpretasi data anomali bougrenasyratul ilmi pemodelan struktur bawah permukaan gunungapi agung provinsi bali menggunakan siapa0nyan nur indah safitri analisis perbandingan hasil inversi model based. spire spike dan bandlimited untuk karakterisasi reservoar batu pasir menggunakan data log. peta ai, peta phi dan peta pada formasi e4i, lapangan strato, texas selatan. amerika serikat yunani prediksi permeabilitas menggunakan data scan dengan metode fzi man see nanyvsr) sersan surya efendi pemodelan perlapisan tanah dan zonasi site e feat berdasarkan metode yvsr dan geolistrik kota baru, lampung selatan alfa andes ariana analisis kerawanan gempa provinsi lampung sofyan frida hendra analisis energi potensial gempa bumi dan simulasipunk pranala penentuan potensi gempa bumi menggunakan ns, nol pii rapikan bandar lampung gagal agustus mh: der n a aa. suharno |
bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaranpesawaran. daerahlingkungan pemerintah kabupaten pesawarsawesawim penilai kinerjapratamaparagraf fungsi dan akuntabilitasi.a, yang meliputi sekretaris daerah; dan jpt pratama setara jabatan eselon ii.b, yang meliputi: asisten pada sekretariat daerah; staf ahli bupati; inspektur. jpt pratamameliputi: tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi; tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi; terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi. paragraf persyaratan jpt pratama persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratamapratama yang lowong. persyaratan untuk dapat diangkat dalam jpt pratama dari kalangan pns sebagai berikut:lemmemiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; usia paling tinggi (lima puluh enam) tahun (nol) bulan (nol) hari; sehat jasmani dan rohani; uji kesesuaian; mutasi;mnbaperjakat; memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalamtigwen dannyyang terdiri dari unsur bapeijakat; melakukan evaluasi uji kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;; melakukan wawancara apabila dipandang perlu; melakukan tugas dan fungsi bapeijakat sepanjang relevan dengan pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian; membuat berita acara dan laporan hasil pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian jpt pratama;kriteriaempatragraf tugas panel mutasi tugas panel mutasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi:; menyusun tata cara pelaksanaan mutasi; melakukan pembahasan mutasi atas hasil evaluasi dari pejabat pembina kepegawaian;; melakukan pembahasan penilaian kinerja; melakukan wawancara; menyampaikan hasil pembahasan mutasi kepada pejabat pembina kepegawaian; dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil mutasi jpt pratama setara eselon lb.a.4 tugas sekretariat panel mutasi pengisian antar jpt pratama; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan mutasi; melaksanakan seleksi administrasi calon peserta seleksi mutasi; menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada panel mutasi dan instansi terkait; dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil mutasi. paragraf syarat mutasi rotasi antar jpt pratama;mendapat rekomendasi dari kain. bagian kelima seleksi secara terbuka dan petitihragraf tata cara seleksi pengisian jpt pratama tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif melalui tahapan perencanaan; pengumuman lowongan; pelajaran; seleksi; pengumuman hasil seleksi; dan penetapan dan pengangkatan. tahapan seleksi pengisian jpt pratama secara terbuka dan kompetitif yaitu: perencanaan pengisian jpt pratama meliputi penentuan jpt pratama yang akan diisi; pembentukan panitia seleksi; penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian jpt pratama; penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi; dan penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian jpt pratama. pengumuman, website resmi pemerintah kabupaten pesawaran dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.; persyaratan administrasi, antara lain: surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai; fotokopi kepangkatan dan jabatan yang diduduki; fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar; fotokopi spt tahun terakhir; fotokopi hasil penilaian prestasi kerja (dua) tahun terakhir; riw hidup cv) lengkap;alamat atau nomor telepon sekretariat panel yang dapat dihubungi; prosedur lain yang diperlukan; pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong; lamaran disampaikan kepada panel;pesawaranlajaran seleksi jpt pratamaseleksi jpt pratamapernah diikuti; prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;;;;;;dilakukan oleh panel; panitia seleksi menyusun materi wawancara yang berstandar sesuai jabatan yang dilamar;;; asesmen center dengan jumlah bobot (dua puluh persen) sampai dengan %(dua puluh lima persen); wawancara dengan jumlah bobot (tiga puluh persen) sampai dengan (tiga puluh lima persen); rekam jejak dengan jumlah bobot (lima belas persen) sampai dengan (dua puluh persen)).; panel mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi. penetapan dan pengangkatan panel menyampaikan peringkat nilai kepada pejabat pembina kepegawaian; peringkat nilai yang disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian bersifat rahasia; panel menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan; bupati;; (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih dimasukkan dalam portal sejati kain;pratama yang ditetapkan oleh presiden. khusus untuk jpt pratama sekretaris daerah sebelum ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian bupati pesawaran) dikoordinasikan dengan gubenur lampung. paragraf panel seleksi pengisian jpt pratama panel seleksi pengisian jpt pratamil.b; dan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. tugas panel seleksi pengisian jpt pratama sebagaimana dimaksud dalam meliputi: menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian; menentukan metode seleksi dan menyusun matergumumkan lowongan jpt pratama dan persyaratan pelajaran; si; menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada ppk. panel seleksi pengisian jpt pratamaseleksi pengisian jpt pratama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. susunan sekretariat panel seleksi pengisian jpt pratama meliputi: tugas sekretariat panel seleksi pengisian jpt pratama tugas sekretariat panel seleksi pengisian jpt pratama meliputi: menyiapkan dan membantu dukungan administrasi terhadap pelaksanaan seleksi; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan seleksi; melaksanakan seleksi administrasi calon peserta seleksi seleksi; menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada panel seleksi pengisian jpt pratama dan instansi terkait; dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil seleksi. bab perpanjangan dan pemberhentian jpt pratama perpanjangan jabatan jpt pratama apabila asn yang diangkat dalam jpt pratama dapat menduduki jabatan paling lama (lima) tahun; setelah (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama;;; pejabat pejabat pim pinang tinggi pratama setelah menduduki jab atan paling lam (lima) tah dapat pula item pakan jpt pratama yang setara atau jab atan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kom potensi; pejabat pim pinang tinggi pratama yang tidak diperpanjang item pakan pada jab atan yang sesuai dengan kualifikasi dan kom potensi yang bersangkutan; pejabat pim pinang tinggi pratama sebagai ana tersebut pada dapat mengikuti seleksi terbuka dan kom petitih kembali jab atan lainnya; pelaksanaan perpanjangan jpt pratama agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada kain. pem perhentian dari jpt pratama apabila mengundurkan diri dari jab atan; diberhentikan sebagai pns; diberhentikan sem apt pratama terjadi penataan organisasi; atau tidak penuhi persyaratan jpt pratama bab ketentuan lain lain bagi asn telah mengikuti seleksi terbuka dan kom petitih dan dinyatakan lulus assess ent, nam tidak dapat mengikuti tes lanjut, aka hasil assess ent tersebut dapat digunakan seleksi berikutnya paling lam (tiga) tahun. selain itu, panel dapat perti bangka asn yang telah penuhi syarat diklat kepe pinang dalam jab atan yang dalam tidak mengikuti assess ent. pengisian jpt pratama yang diam anakan berkonsultasi dengan pim pinang selain pejabat pem bina kepegawaian, dilakukan setelah proses seleksi dan mendapatkan (tiga) calon pejabat pim pinang tinggi pratama pengisian jab atan melalui mutasi rotasi tar jpt pratama dilakukan dengan bentuk panel serta melaporkan kepada kain, dengan perhatikan: kesesuaian tara kualifikasi dan kom potensi jab atan dengan kualifikasi dan kom potensi pejabat;bebasgas kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi eta universitas lampung #gl fakultas tekniks5..gan ditetapkan bandar lampung gan tanggal agustus pesan geni sena run karno see efvd agra kuasa julian identifikasi petroleum system cekungan kutai, kalimantan nip.dr. ormas dewanto, si., si. wilona audio penanda analisis distribusi reservoar karbonat dengan kompleks nip. atribut pada lapangan ar formasi baturaja cekungan sumatera selatanurul fitri ekuivalensi energi gempa letusan dan volume abu. sumatera baratpratiwi ayu rizky identifikasi zona akuifer air tanah menggunakan metode resistivitas dan we l logging desa waringin sari barat, kabupaten pringsewu, lampung dr. muh sukowi, si., si. harris lukman halaman karakterisasi reservoar dan identifikasi sebaran batuan nip.muhammadl) dan muluatribut pada lapangan mnf cekungandyna aulia hag prediksi permeabilitas menggunakan data scan dengan tab metode fuzzy logic: ulubelu lampung maen nan bagus sapto si., m.t. irwansyah penentuan lapisan soil berdasarkan nilai kecepatan nip.. filia ampar karakterisasi reservoar karbonat pada lapangan fa ,i daerah kalimantan baratr. ahmad zainuddin, si. m.t ivan aloysius s.g interpretasi data anomali boulder lengkap second vertical nip.. agung provinsi bali menggunakan metode gayaberatlapangan sofyan frida hendra analisis energi potensial gempa bumi dan simulasi tsunami kepulauan nias dan simeulue ustad, si. mt. pemodelan dan anomali gayaberat untuk nip. identifikasi patahan pada zona prospek mineral emas aneh irfan utomo analisis struktur bawah permukaan berdasarkan data goyah bandar lankanharyanto, si., m.t. nur indah safitri analisis perbandingan hasil inversi model based, spire nip spike dan bandlimited untuk karakterisasi reservoar batu pasir menggunakan data log, peta, ai, peta phi dan peta pada formasi e41, lapangan strato, texas selatan, amerika serikatsersan surya efendi pemodelan perlapisan tanah dan zonasi site effect berdasarkan metode river dan geolistrik kota baru. lampung selatan muhammad julimardi identifikasi perlapisan tanah serta asumunsur) alfa arcs ariana analisis kerawanan gempa provinsi lampung dengan menggunakan metode multikriteriapunk pranala penentuan potensi gempa bumi menggunakan analisis value wilayah bandara arc syamsurjjal r., si., si. nana maulana aplikasi geofisika untuk pengembangan berwisata pulau nip. seksual dan pulau mengkudu desa totoharjo, kecamatan bakauheni, kabupaten lampung selatan morales sibarani interpretasi data anomali bougreyunani prediksi permeabilitas menggunakan data scan dengan metode fzidr. nandi haerudin, si. reptilia valeria karakteristik tanah daerah cekungan bandung nip. berdasarkan kecepatan gelombang geser vs30) dengan metode masa multicharmel analysis surface wave)ff: pod)rahmad iqbal evaluasi formasi hidrokarbon menggunakan metode well logging. menetapkan bandar lampung kun tanggal agustus mp) sea tai nkp. |
, walikota surabaya, menimbang bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah daerahpada huruf meliputi hibah sumbangan atau yang sejeniskontrak bagi hasil, kontrak kerjasama, cc. perjanjian dengan negara lain lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan perjanjian kontrak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah, dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerahbab xviimenjadisebagaimana dimaksud pada juga meliputi rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan skpd atau unit kerja pada skpdlingkungan pemerintah daerah yang telahsip) untuk rumah negara golongan ditandatangani olehsebagaimana dimaksud pada dikecualikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal daerah yang berlainan.barang milik daerah berupa rumah negara mengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.menjadi bangunan kantor apabila diperlukan. alih fungsi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. ketentuan lebih lanjut terkait dengan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. bab xviiix sanksi administratif walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepadnyewa yang belum tidak melakukan perbaikan atau belum selesai melakukan perbaikan menjelang berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam cc. penyewa yang belum selesai atau tidak melakukan penggantian sebagaimana dimaksud dalam paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, mitra kopi yang belum tidakmitra kopi yang belum tidak, setiap orang atau badan yang menguasai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang milik daerah tanpa ada hubungan hukum pemanfaatan. jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada antara lain sebagai berikut terhadap pelanggaran ketentuan hurufikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penyegelan, dan atau pengambilalihan barang milik daerah. penerapanhubungan sewa menyewa rumah milik pemerintah daerah kotamadya dati surabaya, peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas milik pemerintah kotamadya dati surabaya, peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerah nomor tahun tentang pelaksanaan penjualan rumah milik pemerintah kotamadya dati surabaya, dan peraturan daerah kota surabaya nomor tahun tentang pelaksanaan penjualan rumah milik pemerintah kotamadya daerah tingkat surabayadang! dengan aslinya kepala bagian hukum ira tur sh.mh pera tingkat nip. fo69taybahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan terkelola dengan baik dan efisien. penyediaan sarana dan prasarana dimaksud berupa barang milik daerah yang dipakaibahwa sehubunganupaya tindak lanjut pembentukan regulasi daerah yang diperlukan sebagai landasan hukum pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah agar dapat dilaksanakan secara tertib hukum. bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah ini, maka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang kuat dan terjamin kepastian hukumnya. ii. penjelasan demidan efektifitassuai dengan ketentuan huruf, salah satu tugas dan fungsi dinas pengelolaan bangunan dan tanah adalah melakukan pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan. huruf sesuai deng, salah satu tugas dan fungsi bagian layanan pengadaan dan pengelolaan aset adalah melakukan pengelolaan barang milik daerah berupa selain tanahcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.nya antara lain organisasi kemasyarakatankeputusan kopi diterbitkan oleh walikotaarang milik daerah yang menjadi obyblowskpd atau tidak dimanfaatkan olehpejabat ketatausahaan barang lingkungan pemerintah daerah dijabat oleh kepala dinas pengelolaan bangunan dan tanah, untuk barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, kepala bagian layanan pengadaan dan pengelolaan aset, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dantanah dan atau bangunan, pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupatanah dan atau bangunan, pelaksanamembantu pengelola barang dalam melaksanaktanah dan atau bangunantanah dan atau bangunan, dan menyusun laporan barang milik daerah berupa tanah dan atauselainpengajuan usulpelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah berupamelaksanakan pemindahtanganan barang milik daerahselain tanah dan atau bangunan, melakukan pencatatan barang milik daerah berupa selataselainselain tanah dan atau bangunan, dan menyusun laporan barang milik daerah berupa selain tanah dan atau bangtata usahamempunyai tugasdijabat oleh kepala bidang pendataan dan pemanfaatan tanah pada dinas pengelolaan bangunan dan tanah, kepala bidang pemanfaatan bangunan pada dinas pengelolaan bangunan dan tanah, kepala bidang pengadaan dan pengamanan pada dinas pengelolaan bangunan dan tanah, kepala sub bagian pengelolaan aset pada bagian layanan pengadaan dan pengelolaan aset. kepala bidang pendataan dan pemanfaatan tanahtanah, menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tantanah, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah berupa tantanah. kepala bidang pemanfaatan bangubangunan, menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupabangunan, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah berupabangunan. kepala bidang pengadaan dan pengamampan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa tanah. kepala sub bagian pengelolaan aset pada bagian layanan pengadaan dan pengelolaan asetmenyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa selai berupa selain tanah dan atau bangunanselain tanah dan atau bangunan, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah berupa selain tanah dan atauselain tanah dan atau bangunandengan dibantu oleh skpd terkait. penetapan standar kebutuhanuntuk pengadaan barang milik daerah dengan berpedommeliputi dan pengurus barang pengelola sesuai dengan kewenangannyuntukntara lainlebih lanjut terkait perencanaan kebutuhan barang sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. bab pengadaan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip prinsip efisien, efektif: cc. transparan, terbuka: bersaing, adil: dan akuntabel. pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan dengan berpedoman padaberwenang menetapkan status penggunaan barang milik daerah. walikotakepada pengelola barang untuk barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dengan kondisi tertentu. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lain barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau barang milik daerahapatetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, cc. pengalihan status penggunaan barang milik daerah, dan penggunaan sementara barang milik daerah, penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufkota surabayurabaya. walikota adalah walikota surabaya. pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalapadadalamdalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi skpd yang bersangkutan, terhadapdalam penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud padapenggunaan barang milik daerah dan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. bab viuntuk barang milik daerah berupasama penyediaan infrastruktur. bagian kedua mitra pemanfaatan mitra pemanfaatan antara lain meliputi penyewa, apabila pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, peminjam pakai, apabilaatau bsg, apabila pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bgs atau bsg, mitra kopi, apabilanggung jawab mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi peminjam pakai dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk pinjam pakaisebagian atau keseluruhannya. dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan hanya dimanfaatkan sebagian sebagaimana dimaksud pada makaragraf kesatuenilalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, maka penentuan penyewa didasarkan pada usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerahataurtimbangan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud pada meliputihuruftentuan lebih lanjut terkait formula tarif sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalamsekretaris daerah adalah sekretaris daerah bagian layanan pengadaan dan pengelolaan aset adalah bagian layanan pengadaan dan pengelolaan aset sekretariat daerah kota surabayadaerah kota surabaya. peraturan walikota adalah peraturan walikota surabaysewabagaimana dimaksud dalam dikecualikan terhadap penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk kerjasama penyediaan infrastruktur. penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk kerjasama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud padalima perpanjangan sewa jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan dan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa baru. penetapan jangka waktu perpanjangan sewenam berakhirnyanyaandatanganan berita acara serah terima bast) sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah penyewa memenuhi segala kewajibannya, dan pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengecekan kelayakan kondisi barang milik daerah yang disewakan. paragraf ketujuh pemeliharaan sewa penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa. biaya yang digunakan untuk pelaksanaan. seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud padelapanketentuan lebih lanjut terkait dengan sewaminjam pakai dapat mengubah bentuk barang milik daerah selama jangka waktu pinjam pakaisanakan melalui pengajuan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepadawalikota, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang, dan atau peminjam pakaipinjam pakaiapabila peminjam pakai mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, maka peminjam pakai harus menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan kewenangannya. pengakhiranatau pengguna barang sesuai dengan kewenangannya melaporkan berita acara serah terima bast) sebagaimana dimaksud pada kepada walikota. ketentuan lebih lanjut terkait dengan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. bagian kelima kerjasama pemanfaatan paragraf kesatuuntuk sebagian atau keseluruhannya. paragraf kedua hasil ksp hasil pelaksanaan ksp dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas. hasil pelaksanaan ksp sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil pelaksanaan ksp yang diadakan oleh mitra ksp. sarana dan fasilitaspelaksanaan ksp sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dari pelaksanaan ksp. hasil pelaksanaanpelaksanaan kspyang harus disetorkan sebagaimanadengan mendasarkan pada hasil perhitungan. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan olehtiga jangka waktu ksp jangka waktu pelaksanaan ksp ditetapkpelaksanaan ksp atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur, maka jangka waktu pelaksanaan ksp ditetapkanmohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu ksp sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada walikota, ataumitra ksp mematuhi peraturan dan perjanjian ksp selama pelaksanaan ksp terdahulu. paragraf keempat perjanjian ksp pelaksanaan ksp dituangkan dalam perjanjianenganksplimapelaksanaan ksp barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, maka sebagian berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud bukan merupakan objek ksp. perhitungan kontribusi tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf didasarkan pada hasil perkalian dari besaran persentase kontribusi tetap, dan nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objekmitra ksp wajib melakukan pembayaran kontribusi tetap tahun pertama rekening kas umum daerahdilakukanenamperjanjian ksp secara sepihakmitra kspyang telahksp wajib melaporkan pengakhiran ksp paling lambat (dua) tahun sebelum jangka waktu ksp berakhir. dan atau pengguna barang. walikota hasil tindak lanjut dimaksud kepada walikota, pengelola barang dan atau pengguna barang. pelaksanaan serah terima objek ksp dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu ksp. pelaksanaan serah terima objek kspataulaksanaan serah terima objek kspsesuai ketentuan peraturan perundangan. ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara pelaksanaan ksp dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam dalam peraturan walikota. bagian keenam bangun guna serah bangun serah guna paragraf kesatu umum bgs bsg barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarksampai dengan penunjukan mitra bgs bsg yang dikeluarkan oleh pengelola barang atau pengguna barang dibebankan pada apbd. biaya persiapan bgs bsg sampai dengan biaya pelaksanaan bgs bsg yang dikeluarkan setelah ditetapkannya mitra bgs bsg menjadi beban mitra bgs bsgdalam jangka waktu pengoperasian, mitra bgs atau mitra bsg yang telah ditetapkan berkewajiban untuk membayar kontribusi rekening kas umum daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan, dan memelihara objek bgs bsg. dalam jangka waktu pengoperasian, mitra bgs atau mitra bsg yang telah ditetapkan dilarang menjadikan, menggadaikan, atau memindahtangankan objek bgs bsg, hasil bgsaka mitra bgs bsg wajibapabila barang milik daerah berupa tanah yangmaka bgs bsg dapat dilakukan setelah barang milik daerah terlebih dahulu diserahkan kepada walikota. pelaksanaan bgs bsg sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengelola barang dengan melibatkan pengguna barang sesuai tugas dan fungsinya. keterlibatan pengguna barang dalam pelaksanaan bgs bsg sebagaimana dimaksud pada dimulai dari tahap persiapan pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahap penyerahan hasil bgs bsg. hasil pelaksanaan bgs bsg berupa gedung, bangunan, sarana dan fasilitas. hasil pelaksanaan bgs bsg sebagaimana dimaksud pada diadakan oleh mitra bgs bsg. hasil pelaksanaan bgs bsg berupa sarana dan fasilitashasil pelaksanaan bgs bsglakukan dengan ketentuan sebagai berikutsanakan melalui tender. pelaksanapada ditetapkan oleh walikota. paragraf kedua jangka waktu bgs bsg jangka waktu pelaksanaan bgs bsg ditetapkan paling lama (tiga puluh) tahun sejak perjanjian bgs bsg ditandatangani. jangka waktu pelaksanaankewenangan penandatanganan perjanjian bgs bsgtiga kontribusi tahunan dan hasil bgs bsg yang digunakan langsungpengguna barang dapat menggunakan secara langsung paling sedikit y60 (sepuluh persen) dari hasil bgs bsg untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan selama jangka waktu pengoperasian bgs bsgrekomendasiketentuan jangka waktu yang ditetapempat berakhirnya jangka waktu bgs bsg bgs bsg berakhir apabilasecara tertulis oleh walikota. pengakhiran perjanjian bgs bsg secara sepihak oleh walikowalikota atau pengelola barang sesuai dengan kewenangannya dapatatau pengelola barang sesuai dengan kewenangannyterkait dengan tata cara pelaksanaan bgs bsg atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. bagian ketujuh kerjasama penyediaan infrastruktur paragraf kesatu umum kopibagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam jangka waktu pelaksanaan kopi, mitra kopi berkewajiban untuk memelihara objek kopi dan barang hasil kopi, danmeliharaan dan pengamanan terhadap barang milik daerah yang menjadi obyek kopi, dan barang hasil kopi atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian. dalam jangka waktu pelaksanaan kopi, mitradan mendayagunakan barang milik daerah yang menjadi obyek kopi selain untuk peruntukan kopi sesuai perjanjian. dalam jangka waktu pelaksanaan kopi,elaksana kopi pihak yang dapat melaksanakan kopidalam rangka pelaksanaan kopi pemerintah daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada maka ditunjuk dan atau ditetapkan pihak sebagai pjp. pelaksanaan penunjukan dan atau penetapan pihak sebagai pjp sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf ketiga obyempatlimapadaenam penyerahan obyek kopi walikota menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek kopi kepada pjp kopi berdasarkan keputuskopikopi menetapkan mitra kopi berdasarkan hasil tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan mitra kopi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh pjp penyediaan kopi paling lama (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan. pjp kopijp kopi menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek kopi, hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, kepada mitra kopi dengan dituangkan dalam berita acara serah terima bast) yang ditandatangani oleh pjp kopi dan mitra kopi. pjp kopi melaporkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kopi sebagaimana dimaksud pada dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra kopi sebagaimana dimaksud padaparagraf ketujuh pengamanan dan pemeliharaan mitra kopi atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atasdan pemeliharkedelapan perjanjian kopi perjanjian kopi sekurang kurangnya memuat dasar perjanjian,sembilan berakhirnya perjanjian kopi kopi atas barang milik daerah berakhir dalam halaragraf kesepulbelasaka mitra kopi wajib membayar denda sesuai dengan yangparagraf keduabelas perbaikan dan atau penggantianaka mitra kopi wajibkopiaka mitra kopipada disetor rekening kas umum daerah paling lambat (satu) bulan sejak penetapan besaran biaya oleh pjp. ketentuan lebih lanjut terkait dengan kopi atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturanpengamanan gedung dan atau bangunan, cc.yang digunakan untuk pelaksanaan pemeliharaanterkait dengangunakan untuk pelaksanaan penilaiandilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai sebagaimana dimaksud pada maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran. hasil penilaianterkait dengan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikotalaksanaan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam makadilakukan setelah mendapat persetujuan dprd untuk barang milik daerah berupmanasurabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiliputiataudalam haldalam hal untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada merupakan nilai awal dari perolehan barang milik daerah. persetujuan dprd sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan usulan yang diajukan oleh walikotota surabayaerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, cc. asas transparansi, asas efisiensi dan efektivitas: asas akuntabilitas: dan asas kepastian nilai. bab iiilelang sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan barang barang yang diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan meliputi. barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputilingkungan pemerintah daerahpabildengan berpedoman pada ketentuan terkait penilaian yang diatur dalam peraturan daerah ini, dan peraturan perundang undangan yang berlakuarang milik daerah tidak laku dijual, pengelola barang menindaklanjuti dengan untuk barang milik daerah berupapenyertaan modal atau pemanfaatan, atau untuk barang milik daerah berupa selain dengan cara tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada hurufatau pengguna barangimana secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual dikarenakanbagi barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunanrsyaratan teknis bagi barang milik daerah berupa selain tanah dan atau bangunanterhitung sejak tanggalsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten ketentuan lebih lanjut terkait dengan penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dalamapabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan atau bangunan pengganti. tukar menukar sebagaimana dimaksud padaatau swasta: swasta sebagaimana dimaksud pada huruf yaitusaatdalam pelaksanaan tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang ditukarkanselisih jumlah nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang ditukarkan dengan nilai barang pengganti rekening kas umum daerah. penyetoransebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam perjanjianwalikota dapat melimpahkan kewenangan penandatangan sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut terkait dengan tukar menukarrumah negara, oo. ganti rugi, dan sanksi administratif. ruang lingkup barang milik daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputiharusharus dilengkapi dengankepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputisuai denganbarang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. ketentuan lebih lanjut terkait dengan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalamdengantetapkan oleh walikotterkait dengan penyertaan modal barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. bab xii pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau caraataudari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna dan atau penghapusan dari daftar barang pengelola yang disebabkan akibatliputiyang berada pada pengguna barang dilakukan setelah ditetapkannya keputusan penghapusan oleh pengelola barang. penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapatkan persetujuan walikota. penghapusan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dilakukan setelah ditetapkannyabagiwalikota dapat melimpahkan kewenangan pemberirkait dengan ketatausahaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan walikota. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagian kesatu pembinaan walikota berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada kepada pengelola barang dengan dibantu pejabat ketatausahaan barang melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dalam penguasaannya, atauataudibantu oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanarkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dalam peraturan walikota. bab xviukan dengan berpedoman |
ag: selanjutnya disebut sebagai . . u. iii. pmohon telah mengajukan mahkamah pada hari selasa tanggal mei pukul wib.,, yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon bahwa pada pokoknya pemohon hendak mengajukan permohonan pembatalan keputusan memohon tentang pengumuman hasil pemilihan umum nasional yang telah diumumkan pada tangal mei khususnya terkait dengan perolehan kursi memohon pada, daerah pemilihan provinsi sumatera utara khususnya pada kabupaten nias selatan untuk pemilihan anggota dprd provinsi, dan untuk pemilihan anggota dprd kabupaten nias selatan daerah pemilihan provinsi sumatera utarampleno ppkcc.05provinsi sumatera utara dan, khususnya perolehan kursi pemohon, hal mana terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh para turut memohon tersebut mengandung unsuredasar formil penghitungan yakni berita acara tingkat kpps model berita acara tingkat ppk model dan berita acara tingkat kpud model db. partai kasih demokrasi indonesia dengan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor:vide bukti p l) dan telah disahkan melalui menteri hukum dan ham republik indonesia( vide bukti bahwa berdasarkan ketentuan undang undang dasar 22ejcalon jumlah akhir partaihatinurani rakyat am. pertimbangannya drs. sokhiniwaolaia etiyarnilaia darmakonsensushia yadinandrurulawan partaihatinuranirakyat pertimbangannya drs. sokhiniwaolaia etnarnilaa (ola. darma konsensus hia isl nadinandruru jumlah perolehan suara (ab)nacalon anggota dprd partaihatinurani rakyat pertimbangannya drs. sokhiniwaolaia etiyarnilaia darmakonsensushia nadinandrukecamatan lolowaupartaihatinuranirakyat bi) pertimbangannya dis sokhinwaolaia | isp etnarnilaa o oo| darmakonsensushia isl nadinandruru jumlah perolehan suara mb)|obahwa pemohon mengajukan permohonan guo telah memenuhi persyaratan administratif seperti yang telah diatur dalam ketentuan undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pedoman berbicara perselisihan hasil pemilu, yakni dengan mengajukan sesuai tenggat waktu jam sejak memohon mengumumkan hasil pemilihan umum secara nasional. bahwa pengumuman hasil pemilihan umum secara nasional telah diumumkan oleh memohon pada tanggal mei sedang pemohon mendaftarkan permohonan tersebut sesaat setelah memohon mengumumkan hasil pemilihan umumsuara .090suara suaramodel db pulau pulau batu dibawa suara suara gg jumlah suara suarabatu 62suara 62suara dibawa . suara suara jumlah . 174suara 174suara dibawa . m011 suara suara jumlah ll dan nama calon anggota dprd kabupaten kota partathatinuranirakyat danigaramba maserati enomemema andiputragaramba jumlah perolehan suara (a tb)danigaramba maserati lindamoralugu pd. jandiputragarambaanggota dprd kabupaten kota idanngarambaimaswarti ilindamoral am. pd. jadi putra garam jumlah perolehan suaradani: memerintahkan kepada memohon, para turut memohon untuk mematuhi putusan inibaik lisan maupun tertulis,,: dan kota tahun kabupaten nias selatan::terhadap permohonan pemohon mahkamah telah memanggil saudi zebra kapolres kabupaten nias selatan)bahwa pada tanggal mei saksi mendapatkan informasibahwatepatnya daerah pemilihan nias selatan, sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia bahwa penyelesaian perselisihan pemilihan umum (selanjutnya sebut pemilu) merupakan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam undang undang dasarkedudukan hukum pemohon merujuk pada ketentumaka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan terhadaptapkan oleh komisi pemilihan umumpemilu, yang ditegaskan kemudian dalam mki sertdoman pemilu). bahwa pengumuman kpu sebagaimana dimaksud dilaku. sesuai dengan pmk pedoman pemilu, pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran(:dan turut memohon tidak mengajukan jawaban tertulis. menimbang bahwa untuk pemohon tidak mengajukan bukti bukti tertulis maupun saksi. menimbang bahwa untuk memohon, turut memohon dan turut memohon tidak mengajukan bukti bukti tertulis maupun saksi. pertimbangan hukum menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dpemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dpemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga pemohon pemohon ii, pemohon iii,abtu tanggal mei pukul wib sesuai akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mkdengan nomor php.c vii pada hari sabtu tanggal mei pukul wib,selasa tanggal mei yang ditindaklanjuti dengan pengajuan perbaikan permohonan diajukan mahkamah dan diterima pada tanggal mei permohonan pemohon iii diajukan mahkamah pada hari selasa tanggal mei pukul wibdan diperbaiki dengan perbaikan permohonan pada tanggal meiraburabu tanggal mei untuk daerah pemilihan nias selatanrmohonan pemohon diajukan mahkamah pada hari selasa tanggal mei pukul wib.. menimbangpemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon diininnn caleg ama amandraya lolomatua dibawa pulau batu partai kasih demokrasi seal pat. arosochi gaya, smt. seniman kurs ssp serumah mama aaa pera panam peran dalampemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon d, sebagai berikut: pemohon (padi)untuk calon anggota dprd provinsi sumatera utara dan daerah pemilihan kabupaten nias selatan, yang permohonannya secara lengkap telah termuat dalam bagian duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya mengemukakan alasan alasan sebagai berikut: dapil sumatera utara untuk dprd provinsi sumut pengurangan suara pemohon kecamatan gomo bahwa pada kecamatan gomo terjadi, bahwa pada penyelenggara pemilihan umum pada tingkat ppk secara jelas dan nyata telah terjadi tindak pidana pemilu. bahwa perolehan suara pemohon menurut turut memohon adalah sebagai berikut:leg mao awan dalam batu selasa seja jogja indonesia pase fals sofa fafafa doo ama aan osis jon jojo jojilja serumah gas lawa pentas jangan jas jajan berdasarkan tabel atas maka pengurangan pengurangan yang signifikan terhadap suara pemohon tersebu(vide bukti melalui kajian laporan nomor bawaslu ns iv yang menyatakan bahwa pengurangan penghilangan suara oleh ppkdesa desa tersebut, suara pemohon sebagai berikutsedangkan pada ppk tidak ada suara untuk pemohon dan pemohon tidak diberikan salinan berita acara sehingga sehingga dokumen yang tercatat adalah bukti tersebut. berdasarkan hasil rekapitulasi ppk vide bukti yang terjadi desa sifaorosi gomo, desa lawa lawa luo gomo dan desa orahili susu. hal ini dikuatkan dengan data bawaslu kabupaten gomo vide bukti cacat hukumyakni sebagai berikut: matrikulasi selisih perolehan suara pada kecamatan gomo antara pps dengan ppk menurut nama desa pemohon selisih keterangan (padi) orahili gomo |.too balohili gomo (benar bahasa idxno tae hilimbowo panas airasia es panas umbu lolosoni panas doli doli panas fanedanu |fof lawa lawa luo idxno model dprd provinsi lolosukhu |o| mahindra filius |ol| balohilimola sifaoroasi mola (benar anbukha tobago lol luahandroita model dprd provinsi tetegawaai |ofbenar hilimboho ps0 benar liliana'a susu surat keterangan hiliorahua (benar hilmboe per omar jumlah bahwa dengan demikian, perolehan suara pemohon adalah dihitung berdasarkan hasil penghitungan suara per tps pada kecamatan gomo. dari data atas suara pemohon yang hilang adalah tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan) kemudian suara, bahwa pada bukti berita acara pada beberapa tps kecamatan teluk dalam bukti i: penggelembungan secara sistematis:,,: perolehan suara pemohon menurut turut memohon kpu kab. nias:kecamatan pindahan idxno selatan molo sitoli partai kasih indonesia pdt. arosochi sela pas seniman yuris mei inc csi serumah ir. analisa gam berdasarkan tabel atas dan klaim suara pemohon maka perbandingan perolehan suara dan kursi menurut pemohon dan turut memohon adalah sebagai berikut: kab. nias selatan peringkat perolehan suara partai jumlah suara hanura demokrat pelopor golkar ppdmenurut pemohon peringkat perolehan jumlah suara partai suara hanura demokrat ipk door o o o| ipd pohon o o| pelopor . doo golkar berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah konstituspil( j)suara, masing masing terjadi pada:iii,iii,iv( vide bukti tercatat dua ratus tiga puluh satu) suara.selisih pama ann hanya tolol, iii, iv, (vide bukti tercatat sembilan puluh dua) suara. desa lawa lawaluo idxno tae, sebanyak (seratus tiga) suara, dalam rekapitulasi ppk tercatat (dua puluh dua) suara, sedang pada berita acara tps iii, (vide bukti tercatat (seratus dua puluh lima) suara. desa liliana'a gomo, sebanyak suara (sembilan ratus empat puluh dua) suara, dalam rekapitulasi ppk tercatat (dua puluh) suara, sedang pada berita acara tps i vi (vide bukti tercatat (sembilan ratus enam puluh dua) suara. desa sifaorosi gomo, sebanyak (dua puluh) suara,dalam rekapitulasi ppk tercatat (dua puluh tiga) suara, sedang pada berita acara tps ii,iv, vide bukti tercatat (empat puluh tiga) suara. desa orahili gomo, sebanyak (empat puluh tujuh) suara, dalam rekapitulasi ppk tercatat (lima) suara, sedang pada berita acara tps ii, iii, iv, (vide bukti tercatat (lima puluh dua) suara. desa lawa lawaluo gomo, sebanyak (seratus lima belas) suara, dalam rekapitulasi ppk tercatat (empat puluh lima) suara, sedang pada berita acara tps ii, iii, iv, (vide bukti tercatat ((lima belas) suara, sedang pada berita acara tps iii dan vide bukti dililitjawaban memohon untuk sumatera utara dalam eksepsi: permohonan tidak jelas dan kabur (obscura libel) karena pemohon tidak secara jelas apakah klaim suaranya sudah pasti mendapatkan kursi dan berapa angka bpp untuk mendapatkan kursi. dalam pokok perkara: bahwa untuk membuktikan klaim suara pemohon tingkat ppk maka harus didasarkan pada berita acara dan rincian hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh ppk.gugu: kecamatan gomo kecamatan amannyagugubelas ribu enam ratus enam puluh lima) suara (gugul(ek |o| lofofor| o|o| tolojlorf ypp o|o| tolojlof gerinda |ol|fol batas o0| tolojfor pro lol lofofor kso |o| tolojlof tol lookfor boga oo kedaulatan| (pp |o| tolojlof lofofor lil (a44 ppo tol lookfor la5 tol lofofor lil l46 ppp oo |o| tolojlof leo tol lookfor la8 jpm lfloor ppi lol lofofor ppk oo |o| tolojlof republikan| fol pelopor loli goa o0| |lookfor (pe) |o| |loloflol pds ' ' ojo |o| |lestes jpn tofojlol ip8 flolojfor (pp tolojlof lofofor lil patriot |floor demokrat kbi |i7 ips lol lofofor jpn lfloor |p. merdeka |o|for (pp nul 0o| tolojof lol lofofor lil ip. burn lofofor lil lml lim a97 naapara ena hana |oleh |e| |e| pkb fjoyalolja| lal yppplo to|ofjojyololjopf ipar tojo joyralol3| gerinda |ol5| toobukti bukti sampai dengan bukti dandangkan untuk dapil,bahwakpu provinsi sumatera utara pada persidangan tanggal meipada persidangan tanggal mei pemohon partai pengusaha dan pekerja indonesia)terkait dengan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten nias selatan daerah pemilihan (empat), terjadi penggelembungan terhadap perolehan suara partai pelopor sebanyak suara, sehingga pemohon tidak mendapatkan kursi pada hasil berurutan perolehan kursiii partai pib) menimbangsebagai berikut: bahwa, rekapitulasimaa bsa nama desa suara tingkat pps tingkat ppk suara (c1) (da desa orahili eho desa lolomoyo jumlah tota,:ua desa orahilisusua desa mandala jumlah total suara yang dirugikan berdasarkan hal tersebut sangat jelas partai pib pada tingkat kecamatan gomo telah dirugikan kehilangan suara sejumlah suara,: sehingga rekapitulasi perolehan suara partai pib yang dirugikan oleh ppk sebagai berikut: hasil perhitungan hasil permit angan selisih suara tingkat nama desa suara tingkat ppk sesuai perhitungan kpps dengan da suara desa airasiaerdasarkan hal tersebut sangat jelas pada kecamatan gomo partai pib telah dirugikan atau kehilangan suaranya sebesar suara,sedangkantotal hasil total hasil nama desa perhitungan suara perhitungan suara selisih tingkat kpps sesuai tingkat ppk sesuai perhitungan suara dengan dengan da desa hilniwalo masing, model dprd model dprd selisih suara propinsi propinsi (loan (laimnawa to hilisangowla hiliotalua |lawalawluo hiiwaebu oto tundumbaho jumlah selisih perolehan suara berdasarkan hal tersebut sangat jelas partai pib telah dirugikan kehilangan suaranya kecamatan lolo matua sebesar suara:hasil rekapitulasi seed patungan. penghitungan suara selisih nama partai tingkat ppk yang perhitungan tercatat sesuai suara rekapitulasi suara dengan da pada tingkat ppk partai pib berdasarkan hal tersebut sangat jelas partai pib,sebagai berikut: hasil penghitungan hasil rekapitulasi selisih suara pada saat pada penghitungan suara tingkat nama partai kolom lolowau model kpu kabupaten nias selatan perhitungan provinsi model db suara partai pb berdasarkan hal tersebutselanjutnylanjuti pengaduan tersebut dan:barnes jpr plo tofojolaj jofjfil |of| joj jojo2a|lolos| ip lie joj| |i84| 6e5 kedaulatan |o|i1i| |2l ipad fts jig7| |2e622| jp j|olok(list|loj2a|lm ipp lofloloflilol2| jail jpn |loj joj jo|5s|lol3| jpop ojo tof |a02 ipp toj jjojolololol| |ol| |i8 jp |oj|olojfjalolof tol (pp |o|loloflilofofai lor lil (ppk oo tofofloloj joj jol republikan| o|1i|lol1l lil pelopor |o|8i| ||oj|ymi| goa |o|3j|oj| |3ej33| ppp |o|lololololol| |ol| |pds | a87 (t219| jengki jolololol| |ol| pbb |oj|jojolololol| |ol| (pp lolejloj|l2l 2jil pbr ' |ofojolij joj2| patron o|o|i1i|pole| demokrat |26e| padi |to2e| ips tofloloflolojyofo lor ipk lololofloloyof lol merdeka j|il i2' jpn ulo joj jjolololol| |ol| pps toflolofloloflifa lol jail burn o|o| |loli|a lal |. keterangan: desa amandraya hilir ana'a gomo lucha droit lolosoni hilir ana'a susu mahindra: jawaban memohon: dalam eksepsi permohonan pemohon kadaluwarsa lewat waktu dalam pokok perkarapu nomor pts kpu tahun adalah tidak tepatdan telah pulpemohon, bener hia pada saat rapat pleno rekapitulasi pembacaan hasil perolehan suara partai politik kpu kabupaten nias selatan tanggal april terjadi deadlock karena saksi saksi partai politik menolak hasil rekapitulasi tersebut mengingat seluruh ppk: hasil rapat pleno yang tidak disetujui oleh saksi saksi parpol tersebut oleh kpu kabupaten nias selatan tetap dibawa kpu provinsi sumatera utara dan kemudian dibacakan pada tanggal april saat itu saksi saks, penghitungan suara ulang dimulai tanggal mei yang dihadiri seluruh partai politik asrama haji medan. pada saat tidak diketahui. ketika dimulainya rapat plenokertas suara sudah tercampur, sudah dimasukkan semua dalam karung plastik yang dibuka dari dalam kotak. samping itu juga dipertanyakan apakah saksi saksi partai menyaksikan serah terima barang tersebut dari kpu kabupatenulang saja, penghitungan dilakukan secara paralel mulai dari penghitungan dpr ri, dprd provinsi dan dprd:diterdapat perbedaan yang sangat signifikan. pada penghitungan pertama, april kantor kpu provinsi sumut, kpu kabupaten adalah sedangkantidak terbawa sehingga kabupatenmemperoleh termasuk saksi ppi. pada april kami terima data dari desa desa perolehan suara partai ppi, yakniuntuk perolehan suara.ppk kosong. desa tubular suara,berjalan aman dan tertib terus. kpps, khususnya untukadabukti sampai dengan yang telah dimeteraikan secukupnya dan telah disahkan muka sidang: menimbang bahwa turut memohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi. pemohon partai republika nusantterkait dengan perolehan suara calon anggotabeta pemohon pemohon (tt. hanura pkb |ppp (ppn para gerindra o t62t partai batas iu. (pk plot o yoh pan |oo para kedaulatan ppd (pkb logo ppl ipni (pdp ' keo o| pmb (padi a10 (pdk doa republikan tidakdapat kursi pelopor golkar la. ppp ids pink .|pbb (pdip (pbr (p. patriot demokrat padi |pis ipk |p. merdeka ipnu burn jumah| bahwabahwa permasalahan perolehan suara dapil kabupaten nias selatan menurut pemohon:oleh aja (wo (pk |o| sape poo tai adem aoi fol lalat saad obamas opa cas roro sea ao one |o| getas cape sore ara (a38 pkb bola jay sape ora las jpn noo flow2 gee ooa oat |ol|o|o| gee t 0lp oto lolos lol republikan o|o| tama asas fakta eep 2sts e antar ata sele oo gates (pdp | |a1 gas aan patriot demokrat jas jae a03 ear le lolos pop (ps o |o t|o|o| sae emas elem otololol lol (pss fol|lo|o| span oaa ya etalase stel,:rta satu(partai hanura) kabupaten nias selatan menimbang bahwa pemohon mengajukanc.t plenoppk model model db suara suaraci,pinsi sumatera utara. tabel terlampirpep: proses pemindahan kertas suara dari dalam goni kardus tidak diberi k. semakin mengherankan ketika dari desa yang sauna dibaca pads had pertama, muncul pada hadpun,mpates yaitu kehilangan suara kecamatan lolomatua sebagai berikutnsil0h penghitungan perolehan suara. ppk mengumumkan hashhhbkpu sumatera utara untuk kabupaten nias daerah pemilihan nias adalah sebagai berikut:kia baca bca beli bln bt: hua |pek do) spa iii gerinda bass (ep jess jpn oo kedaulatan o | (pp oo |ph (pp yao oo (pm pen doo (ppi o) (pk ' ) o| j2t republik o | per gokar (pp |pn doo o | (ppp pbr oo patriot demokrat |pk oo lela (ps oo peru mereka (pp gps burn nama partai, nomor dan nama calon anggota dprd jumlah kabupaten kota akhir partai hati nurani rakyat ola,(a4b: tps jumlah jumlah pemilih suarajumlahanggota dprd kabupaten kota jumlah akhir partai hatinurani rakyat bi pertimbangannya drs. sokhiniwaolaia etiyarnilaia darma konsensus hia yadinandruru jumlah perolehan suara (a b bahwa tindakan memohon, turut memohon kpu provinsi sumatera utara dan turut memohon kpu kabupaten nias selatan adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya penghilangan suara tersebut.l, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan n maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti bukti maupun fotokopi serta saksi saksi. bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana pemohon uraikan atas, pemohon memohon kepadpartai hati nurani rakyat b1. pertimbangannya drs. sokhiniwaolaia etyarnilaia loo darmakonsensushia yadinandruru moo jumlahperolehan suara (ab): jamuan (pertimbangan |ors. sok hnwaota (s3 jean |oarmakonsensusua o ) | iyadinandruru jumlahperolehansuara (a48ti: model model db it model telah aib secara 1567suara bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada partai republikan sebanyak suara pulaupulaubatu g2suara g2suara |baa 1567suara .771suara . jumlah 1788model da1 model db pulau pulaubatu 174suara 174suara dibawa a01 suara suara juml:tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan jo.akan tetapihhpartai hati nurani rakyat b3 (dan gar usman linda mora lugu am. pd. andi putra garam |. jumlahperolehan suara (a4b)nama partai, nomor dan nama calon jumlah anggota dprd kabupatenkota akhir ajo partai hati nurani rakyat dani garam maserati linda mora lugu am. pd. andi putra garam |. jumlahperolehansuara (a48) bahwa tindakan memohon, turut memohon turut memohon ii, turut memohon inbas juta rupiah) dan paling banyak rp36. (tiga puluh enam juta rupiah).ill(: selanjutnya disebut sebagai . . pemohon iii,.6j partai hati nurani rakyat yang diwakili:hasil perolehan suara desa lolosoni kecamatan gomo kab. nias selatan prov. sumatera utara rekap man bsn bela boa hanura jalal pkb |logo |i7| lol|o| (pp gerinda |o| bass ppi fall| sso |label| pmn o|a| kedaulatan (pp |s|a oppo tol joki j2| |lal2| |o| |o|l2 ojo lof |lol|lo| |ojf2 (ppi lof |bola|a kko o |ol|lo| republikan |o| a31 lia pelopor gokar |ol|la| ppp |o| |ol|o| |o| |ol|lo| bkl 0o| |ofo (pbb |of| |lol|lo| (pdp jal2 pbr |a| |lol|lo| patriot |fai lha demokrat fals lof |lol|lo| pku |ofo merdeka |o| a31 nul |ol|o| (ps lof| |lol|o| burn fifa olehama terlampir)tertulis. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan satukbp saudi zebra kapolres kabupaten nias selatan) bahwa pada tanggal mei saksi mendapatkan informasi bahwamenimbang bahwa,. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon tidak mengajukan bukti bukti tertulis maupun saksi. menimbang bahwa untuk pembuktiannya, memohon, turut memohon dan turut memohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi. pendapat mahkamah bahwa sebelum menilai materi pokok perkara ini, mahkamah mencermati seluruh isi permohonan para pemohon berhubungan dengan wilayah yang dipersoalkan, yaitu kabupaten nias selatan dapil dapil dapil dan dapil untuk pemilihan anggota dprd kabupaten nias selatan dan dapil sumatera utara untuk pemilihan anggota dprd provinsi sumatera utara. dalam eksepsi dalam jawaban memohon, turut memohon dan turut memohon yang mengajukan eksepsi tentang obscura libel, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guo tidak tepat menurut hukum, karena dalam polita dan petit pemohon telah jelas maka eksepsi guo harus dikesampingkan. dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama substansi permohonan para pemohon, jawaban memohon, turut memohon dan turut memohon ii, serta bukti bukti surat para pemohon dan keterangan para saksi pemohon masing masing ikhtiar banua, sudihuhu karawang, ismail dachi, peter sanhalawa, bener hia, fardu bull, aklamasi bull. selain pertimbangan pertimbangan tersebut atas, mahkamah telah memanggil saksi saudi zebra karena jabatannya (ambtshalve) sebagai kapolres kabupaten nias selatan persidangan untuk memberi kesaksian guna menambah keyakinan mahkamah tentang adanya pelanggaran pelanggaran atau penyimpangan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemilu kabupaten nias selatan, hal demikian dapat mencederai hak hak konstitusional rakyat (citizen's constitutional rights) sekaligus mencederai demokrasi yang justru harus diwujudkan. bahwa mahkamah menemukan fakta hukum yang relevan dengan permohonan para pemohon, sebagai berikut: bahwa baik para pemohon maupun memohon, turut memohon dan turut memohon ii, mengakui penyelenggaraan pemilu kabupaten nias selatan diselenggarakan dan dilakukan rekapitulasi ulang pada tanggal mei bahwa proses penyelenggaran pemilu secara berjenjang dari tingkat kpps, ppk, pleno kabupaten dan pleno provinsi terjadi penggelembungan suara dan pengurangan atau penghilangan suara. samping itu, ternyata tidak dilakukan pleno rekapitulasi baik pada tingkat kpps maupun ppk. seluruh surat suara langsung diangkut kabupaten nias selatan. bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara ulang kota medan didahului rekomendasi bawaslu kabupaten nias kepada kpu kabupaten nias selatan sesuai surat nomor bawaslu ns iv bertanggal april bahwa selain surat bawaslu atas juga terdapat surat bawaslu nomor bawaslu su v bertanggal mei tentang penghitungan suara ulang untuk seluruh tps kabupaten nias selatan sebelum rekapitulasi nasional oleh kpu bukti pemohon iv), bahwa kpu kabupaten nias selatan mengakui dalam suratnya nomor kpu ns bertanggal mei tentang adanya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga melanggar prinsip prinsip pemilu, yaitu jujur dan adil dengan alasan bahwa terdapat penghitungan suara ppk yang belum rekapitulasi. selain itu pula terdapat penggelembungan suara pps dan ppk, serta tidak diserahkannya hasil rekapitulasi kepada para saksi partai politik, dan terdapat rekapitulasi formulir yang diganti oleh ppk bukti pemohon iv), bahwa terdapat surat kpu kpud sumatra utara perihal rekapitulasi suara ulang untuk (enam) kecamatan, yaitu kecamatan bahasa, teluk dalam, mandala, lolowau, dan lolomatua dengan penegasan rekapitulasi ulang dilaksanakan apabila terdapat formulir atau dengan mengirim hasilnya kpu pusat, paling lambat tanggal mei pukul wib bukti pemohon iv): bahwa surat surat suara dimasukkan dalam karung atau goni untuk diangkut bandara kota medan dengan pengamanan dari pihak polres kabupaten nias selatan saksi akbp saudi zebra, kapolres nias selatan): bahwa pada tanggal mei kapolres kabupaten nias selatan mendapat sms informasi dari polda sumatera utara untuk pengamanan surat surat suara yang berada rumah kepala desa, pps kpps: bahwa sesuai keterangan kapolres kabupaten nias selatan akbp saudi zebra, ada permintaan dari kembang provinsi sumatera utara yang disusul surat perintah tertulis nomor babi.m tanggal mei tentang rekapitulasi ulang kabupaten nias selatan: bahwa benar masih terdapat surat suara sebanyak (dua puluh satu) kotak suara yang tidak terbawa medan dan sampai saat ini masih berada kpu kabupaten nias selatan bawah pengamanan polres kabupaten nias selatan (keterangan saksi saudi zebra): bahwa para saksi partai politik tidak diizinkan masuk untuk mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara ulang kecamatan gomo kabupaten nias selatan. menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum atas, mahkamah berpendapat: penyelenggara, dan adil, bahwa selain hal atas, mahkamah menilai dengan pengakuan tertulis surat kpu kabupaten nias selatan nomor kpud nias selatan bertanggal mei dan juga dikuatkan keterangan saksi saudi zebra kapolres kabupaten nias selatan) yang menyatakan bahwa masih ada (dua puluh satu) kotak suara yang belum terbawa medan dan belum hitung serta (dua puluh satu) kotak suara tersebut masih berada kpu kabupaten nias selatan, bahwa dari pandangan hukum atas, maka sesuai huruf penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan syarat syarat hukum sebagaimana disebutkan atas, menurut hukum harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh kabupaten nias selatan: menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan pertimbangan hukum atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, maka dalil dalil para pemohon terbukti adanya penyimpangan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kabupaten nias selatan. sekalipun dalil dalil dan petit para pemohon agar diadakan penghitungan suara ulang, namun mahkamah berpendapat berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud atas, terdapat keadaan keadaan mana pemungutan suara dan penghitungan suara telah dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan (vide mahkamah menilai bahwa pemilihan umum kabupaten nias selatan untuk keseluruhannya perlu dilakukan pemungutan suara ulang, rekapitulasi penghitungan suara ulang, dan lain lain, untuk menetapkan perolehan suara partai politik dalam pemilihan anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten, bahwa dengan terbukanya penyimpangan penyimpangan dalam penyelenggaran pemilihan umum kabupaten nias selatan secara berjenjang sebagaimana terurai atas maka mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten nias selatan (sesuai peraturan mahkamah konstitusi tahunyangahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang: menimbang bahwa untuk memastikan terselenggaranya pemungut karenanya harus dikesampingkan, terbukti secara sah dan meyakinkan adanya penyimpangan penyimpangan secara terstruktur dan masif serta berjenjang dalam pelaksanaan pemilu kabupaten nias selat.embilhasil perolehan suara desa luahandroito kecamatan gomo kab. nias selatan prov. sumatera utara rekap kpd (iman |o|lolojlofofololof |(pkb |ololojofofololof i3sjp jololojofofolol|lo| alp jololojofofolol|lof gerinda |o|o|o|o|foto|lo| bass |o|o|oj|o|lolo|lo| i7(per plo jololojofofolol|lo| lepas jololojofofololof lola |ololojo|fool|lof |pib oo ) |t21| |t00| (10o| kedaulatan tee (tes t3t7 tte1 (a2|pp |ololojofofolol|lof jas (pkb oo|ololojofofoflol|lof pulp jololojofofolol|lof pasien jololojofofolol|lo| las (pop) |o|lolojofofolol|lof ja7jp keo jololojofofolol|lof jas (pm o|ololojofofololof lag (ppp |ololofofoflolol|lo| |ppk oo) |ololojofofolol|lof| republikan| off|o|lo| pelopor o|o|o|o|fool|lo| gor |o|o|logo|lolo|lo| pp o|ololojofofololof (pd ' |o|o|ojo|fool|of| aga jagal kol |o|lolojofofololof (p3 |ololojlofoflololo| l28 (pp ' j o|o|lolojofofolol|lof pbr ) |ol|lolojofofolol|lof patriot |o|o|ojofofoflo|lof demokrat |o|o |fool|lo| padi |t00| (t00| |t00| iss (ps |ololojofofoflolof (sa jpn tololojofofolol|lof merdeka ofo|o|o| (s6 nul tololojofofolol|lof js7 (psi jololojofofolol|lof burn |o|o|ojofofolol|lo| 2a7| abdul gofar ery satria pamungkas ina zuchriyah allow kurniawan hasil perolehan suara desa liliana'a gomo kecamatan gomo kab. nias selatan prov. sumatera utara been (ai jawa |o|olfofolo lae tlofoflo (age |ofolololol|o| lapan foflolo| |cerna foto los |arms fo|lo |ofolololol|lo| lakes jofolofoflolo| lage jofolofolo loe tfofoflo |kedaulatan |o|o |o| ls2 jeep tas |ao jasa org lama lasso folofolo loader pofolofoflo lasem |ofofololol|lo| las jpop foto one jofoloflolo lasem tofoflo las fee |ofofololol|o| |poc foflolo| republican fo|lo (poor foto laa |olfolololo|o| jee fo|lolo| (eos |ol|olofolo las jena foto tlofoflo lae |ololololola| joe folofoflola| lap jofolofolo (so (par foto (s1 |tempat |olok|lo|o| (s2 jer ooo |as |a2r free oles jofolofolo lae jofolofolo (s5 jrvedea |olok|o|o| bas peni foto aja jofoloflolo 0o| jasa psm foto busjanfus janji(hijanaagomo | . |shifalagogomo (balohiligomo (hilimbowo sama (oat |otonom toledo (fanedanu jiawalawaluoidanotae (lolosukhu jlawindra (house (balohilimola |ambush |tobago j|luahandroita dara |amandraya (|hijnamadesa padi |orahligomo shifalagogomo balohiligomo kumolo 'sirah (fanedanu (lolosukhu (mahindra |(his balohiumola |ambush |tobelo |(tetegawaai jumlah gaya(nofof| balohili gomo (benar bahasa idxno tae hilimbowo panas airasia panas umbu lolosoni panas doli doli panas fanedanu |of|o lawa lawa luo idanotae model dprd provinsi lolosukhu |fo| mahindra |fo| filius |of| balohilimola jol| sifaoroasi mola (bear ambush |yol| tobago |yol| luahandroita model dprd provinsi tetegawaai |o(bear hilimboho sat (benar liliana'a susu surat keterangan hiliorahua (benar hilimboe (benar jumlah akta |1a76desa pada kecamatan teluk dalam ira partai jumlah saja jelefrlalsla lala tema jae fololofofofofofafao fam l2|ees jo|o lo| lololololofofolo| jae fo|o lololololofofolo| span fifa jolofofolofoflofo| jena folofofoflofofolof |emas |o|i j|a2 lolofofolofolofo| eri kalo foto fololofoflofoflolof joo foto lolofofolofolofo| jo|o fol|o fololololofofolof 0fee |ofo elololofafofofofof jasa folololofofofolop papa joo fifa jolofofolofolofo| les ja|o lo|o lololofolofofolo| rule jolo fo|o lololololofofolo| lassen joo jolofofolofoflofo| |pop feai foloflofolofofofof fto jee ofoe lolofofolofoflofo| base foto folofofoflofofolof las |ppo joo fifa lolofofolofoflofo| l2o poco |o|o lol lololofofofofofo| mata (aren fofololoflofofofaf fan |pelopor jas folofofoflofofofof las cor folofofolofolofo| jo|o lola lololofolofofolo| las pos jean fololoflolofofolo| l2e |ene (of foto folofofoflofofolof lee |ofo foto folofofoflofofolof las (pop (5s jeflafolofofolofoflofo| paper |o|o foto fololofolofoflolof lso|part |ofo foto lofofofolofoflofo| liar |memusat fololoflolofofolof jejak lolofofofofofaf jam fasa las jps joo foto folofofoflofofolof lap jofofofo loloflofolofolofo| iss |merdeka folofofofofofolof ise|menu jo|o lofolofolofofoflo| miles jolo ololofofofofofofof jae pun |o|o joo lolofofofofofofof kip ojofolofofofof jajansee partai indonesia ala jalal raja jala menteng jakarta pusat: ii, henri g.p. s.h.: horas s.h.: manasi s.h.: skolastik s.h., riki ricardo. s.h.,e,dengan ini memberi kuasa kepada: arosochi gaya, th. st. yuris pee serumah karena elata jalu juga|l ||pdp golkar ipad ooo ipkp nias selatannias selatantingkat ppk modeltentang kedudukan hukum legal standingpemohon selaku partai politik telah mendapatkan pengesahan dari menteri hukum dan hak asasi manusia sehingga secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum) z(tiga) suara sedang pada berita acara per tps lii,ii,iii,iv,v,vi(lii,iii,l h: inu kertapati, sh: didi irawan syamsuddin, sh, llm, harry wicaksono, sh: eddy yahya, sh:,. memohon: dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: jawaban memohon untuk dapil sumatera utara:didagagagag: belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara agagisampai dengan dansedangkan untuk dapil nias selatanbukti tertulis6, sebagai berikut:sebagai berikut:april model dc) danmodel db). bukti t.pg surat ketua kpu kepada ketua kpu provinsi sumatera utara nomor. kpu v perihal rekapitulasi suara ulang. bukti t.pg surat ketua kpu provinsi sumatera utara kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi sumatera utara nomor. kpu su perihal penjelasan proses rekapitulasi perhitungan suara ulang nias selatan. bukti t.pg surat ketua kpu provinsi sumatera utara kepada dewan pimpinan daerah wilayah provinsi partai politik sumatera utara nomor. perihal undangan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan ulang hasil perolehan suara.mei model dc). menimbang bahwa turut memohon telah menyampaikan konklusi yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni pukul wib. pemohon partai pekerja dan pengusaha indonesia) menimbanguudkedudukan hukum pemohon mengacu pada undang undang nomor tahun dijelas.kpu sebagai memohon tenggang waktu. pokok permohonan perolehan suara calon anggota legislatif partai politik daerah pemilihan dprd kabupaten nias selatan daerah pemilihan (empat) yang diumumkan pada hari minggu tanggal mei tahun pukul wib, yaitu sebagai berikut: no rangking jumlah suara jumlah kursi demokrat republikan pelopor pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan tidak diperolehnya kursi bagi calon anggota legislatif partai pekerja dan pengusaha indonesia pada dprd kabupaten nias selatan daerah pemilihan berdasarkan berurutan perolehan kursi atas pemohon menyatakan tidak dapat menerima ketetapan memohon karena pemohon meyakini telah terjadi penggelembungan suara tingkat kpu nias selatan medan pada tanggal mei tahuno rangking jumlah suara jumlah kursi demokrat republikan pppkpud nias selatan telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai pelopord nias selatan. bahwa penggelembungan suara tersebut terjadi kpud nias selatan daerah pilihan (empat) yang terdiri dari (dua) kecamatan yaitu kecamatan batu dan kecamatan dibawa dengan kuota perolehan kursi sebanyak kursi dprd. pada saat pleno ppk batu pada tanggal april perolehan partai pelopor adalah sebanyak dan pada saat pleno ppk dibawa pada tanggal april perolehan partai pelopor adalah sebanyak suara sehingga suara total yang didapat partai pelopor adalah sebanyak suara. namun pembacaan pleno kpud nias selatan medan pada tanggal mei terjadi perubahan perolehan suara dari partai pelopor menjadi dengan demikian tingkat kpud nias selatan pemohon menyimpulkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak suara terhadap partai pelopor dimana penggelembungan suara tersebut, pemohon temukan berdasarkan bukti rekapitulasi pleno ppk dibawa, yang awalnya suara partai pelopor berdasarkan rekapitulasi pleno ppk dibawa adalah sebanyak suara, namun terjadi perubahan perolehan jumlah suara partai pelopor yang ditetapkan oleh kpud nias selatan mana dari hasil ketetapan tersebut pemohon ketahui perolehan suara partai pelopor adalah sebanyak suara. penggelembungan suara tersebut membuat posisi partai pengusaha dan pekerja indonesia yang sebelumnya berdasarkan pleno ke dua ppk daerah pemilihan berdasarkan perangkingan partai berurutan perolehan kursi, partai pengusaha dan pekerja indonesia berada pada rangking (tiga) dari (tiga) kursi jatah yang telah ditetapkan daerah pemilihan turun menjadi rangking (empat) berurutan perolehan kursi dan partai pelopor yang semula berada rangking (enam) naik menjadi rangking (tiga). menurut pemohon hasil pleno yang dibacakan memohon adalah fiktif karena memohon tidak pernah melaksanakan pleno untuk daerah pemilihandibawa, dan bawaslu dibawa, dan pemohon tidak menyetujui hasil pleno kpud nias selatan.kpud nias selatan. dan seluruh saksi telah menyatakan kesediaannya sebagainias selatan daerah pemilihan (empat) yang diumumkan pada tanggal mei tahuelopor sesuai dengan rekapitulasi hasil pleno tingkat ppk daerah pemilihan (empat) yang diserahkan saksi masing masing parpol seharusnya suara, bukan suara seperti yang ditetapkan kpud nias selatan. bahwa partai pengusaha dan pekerja indonesia berhak mendapatkan (satu) kursi dengan perolehan suara sebanyak suara dan berhak berada peringkat (tiga) dalam daftar perolehan kursi dprd kabupaten nias selatan. memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan keputusan ini:berita acara partai bukti foto copy model dan db kabupaten nias selatan bukti foto copy hasil rekapitulasi dari ppk dibawa bukti foto copy surat keberatan dan penolakan hasil pleno kpud dari bawaslu dibawa, ppk dibawa. bukti foto copy surat pernyataan saksi pemohon iii partai pib) bahwa pemohon iii mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum php) anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, terkait penetapan komisi pemilihan umum nomor. pts kpu tahun sebagai berikut: kewenangan mahkamahundang undang tahun tentang mahkamah konstitusi, ri, yang berbunyikedudukan hukum pemohon adalah ketua dan sekretaris jenderal partai perjuangan indonesia baru partai pibundang undang tahun tentang mahkamah konstitusi. jo. (b) peraturan mahkamah konstitusi nomor. tahuntertanggal mei jam wib sedangkan permohonan ago diajukan oleh pemohon melalui mahkamah konstitusi adalah tanggal mei sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan yang diajukan oleh pemohon masih dalam tenggang waktu jam sehingga masih dalam waktu yang diamanatkan olehserta anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, serta sesuai dengan undang undangperwakilan daerah tingkat provinsi, serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kotatertanggal mei dengan alasan sebagai berikut: calon legislatif. bahwa calon legislatif dari partai perjuangan indonesia baru ppi) untuk dprd propinsi sumatera utara atas nama: bahwa berdasarkan rekapitulasi tingkat kpps perolehan suara partai pib beserta suara caleg adalah sebesar suara:.hasil perolehan (da desa rahim eho desa lolomoyo jumlahtot:,a desa orahilisusua desa mandala jumlah total suara yang dirugikan bahwa berdasarkan point tersebut :, rekapitulasi perolehan suara partai pib yang dirugikan oleh ppk sebagai berikut: hasil hasil perhitungan selisih perhitungan nama desa suara tingkat suara tingkat perhitungan kpps ppk sesuai suara dengan da desa sirahahwa berdasarkan point tersebut :perhitungan perhitungan selisih nama desa suara ditingkat suara tingkat perhitungan kpps sesuai ppk sesuai suara dengan dengan da: model dprd model dprd mma menelan wear santan |bologna |laimanawa sifalago hiisangowola tao hiliotalua |lawalawauo hiiwabu too tundumbaho jumlah selisih perolehan suara bahwa berdasarkan point atas sangat jelas partai pib telah dirugikan kehilangan suaranya kecamatan lolo matua sebesar suara,penghitungan hasil rekapitulasi suara padasaat penghitungan suara selisih nama partai pembacaan tingkat ppk perhitungan rekapitulasi suara yang tercatat sesuai suara pada tingkat ppk dengan da partai pib bahwa berdasarkan point :hasil rekapitulasi pevolkekaberl penghitungan suara selisih nama partai pada kolom lolowau angkat perhitungan model provinsi kabupaten nias suara selatan model db partai pib bahwa berdasarkan point tersebut atas lanjuti pengaduan tersebut:meillm. tobing siahaan, s.h. nurani utami, s.h. nurtamam, s.h. lawan, s.h.point tersebut atas sudah sepatutnyalah majelis mahkamah konstitusi yang terhormat menetapkan partai pib, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas sangat jelas dan nyata, pada pelaksanaan pemilu,u: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas serta demi kepastian hukum, , kpu propinsi sumatera utara, serta kpu kabupaten kota agar melaksanakan pencontrengan ulang, khususnya kabupaten nias selataniii. berikut jawaban tertulis memohonpermohonan pembatalan keputusan kpu caleg sobambowo buololo, sh, nomor urut dapil vii yang meliputi kabupaten nias, kabupaten nias selatanartai pib pts kpu tahun adalah tidak tepat. copy copy copy copy copy copy tabel perolehan suara dprd tingkat provinsi sumatera utara yang diperoleh partai pib seusia dengan data laporan. bukti foto copy kajian laporan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten nias selatan bawaslu ns iv copy copy copy copy copy copy copyiwaebu desa sifalagosusua kec. gomo kabupaten nias selatan model dprd provinsi) bukti p 21p 21h, bukti p 23 copy, selanjutnya disebutkan sebagai . turut memohon. 11j membaca permohonan dari pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon vi: mendengar keterangan dari pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon v dan turut memohon ii: mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait: copybukti p 2, bukti p 2selain bukti tertulis, pemohon jugbener hiamenimbang bahwa turut memohon, dalam membuktikan dalilnya, tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi. pemohon partai republika nusantarabahwa,ahwa berdasarkan undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi yangtenggang waktu pengajuan permohonan perkara php.c vii bahwa berdasarkan undang undang. kemudian ditegaskan dalam undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi serta peraturan mahkamah konstitusitelah layak dan memenuhi ketentuan hukum untuk diajukan. alasan pengajuan permohonan intervensi bahwa khusus untuk dapil kabupaten nias selatan hasil perhitungan suara ulang, baru diumumkan pada tanggal mei pukul wib, bahwa pemohon intervensi adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, mengingat pemohon intervensi juga peserta pemilu partai republika nusantara) untuk daerah pemilihan kabupaten nias selatan dapil bahwa antara perkara nomor: php.c vii yang sedang diperiksa mahkamah konstitusi dengan permohonan intervensi ini memiliki kesamaan objek dan pokok persoalannya, bahwa kejadian penghitungan suara ulang kabupaten nias selatan dapil adalah kejadian khusus, karenanya permohonan intervensi ini layak untuk diterima dan dikabulkan, pokok permohonanjumlah suara perolehan kursi nama partai menurut menurut pemohon pemohon: mendengar saksi saksi dari pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon memohon, turut memohon turut memohon ii, pemohon telah mengajukanpemohon iiipukul wib, dan registrasi pada tanggal mei dengan nomor php.c vii dan telah diperbaiki pada tanggal mei pemohon telah mengajukan: pemohon telah mengape aje aja lana nk. dan kesal kan nn. ben 4s pemesan sarjana aer mn. man jae 4s per lan republika tidak ban mass man apem man ll. man ln. la. men laci selepas ane anjpomaa jas lc. bnn menurut pemohon: bahwa: bahwabahwapetitsebagai berikut: bukti foto copynias selatan tahun bukti foto copy pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi a.n. meetiyani. bukti foto copy surat kpu nomor: kpu v tentang rekapitulasi suara ulang: bukti foto copy surat kpu kabupaten nias selatan nomor: kpu ns v bukti foto copy surat partai golkar kabupaten nias selatan pb gk ns v bukti foto copy surat bawaslu sumatera utara nomor bawaslu su v tentang perhitungan ulang surat suara kabupaten nias selatan: bukti foto copy rincian perolehan suara sah dan tidak sah dprd kabupaten nias selatan dapil kecamatan teluk dalam: bukti foto copy rincian data suara yang diperoleh desa kecamatan teluk dalam an. peserta pemilu meetiyani. bukti foto copy rincian data yang diperoleh dari desa teluk dalam catatan tangan peserta pemilu an. bonongalih bukti foto copy surat bawaslu kabupaten nias selatan nomor. bawaslu ns iv tanggal april bukti foto copy surat bawaslu kabupaten nias selatan nomor: bawaslu ns tanggal april bukti foto copy surat dpc republikan kabupaten nias selatan dpc rep ns iv bukti foto copy surat keberatan caleg partai republikan dapil nias selatan: selain bukti tertulis pemohon juga menghadirkan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal tanggal mei sebagai berikut,partai hati nurani rakykhususnya kabupaten nias selatan daerah pemilihan dan kabupaten nias selatan daerah pemilihan sebagai berikut: kabupaten nias selatan, partai politik peserta pemilu sebagai pemohon c. ost,:emukan juga bahwyang diajukan oleh: nama syukur, s.h. pekerjaan anggota dewan perwakilan daerah alamat jalan bangko kerinci km. desa sungai mana, kecamatan sungai mana, kabupaten merangin, jambi nama fauzi, s.e. pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan bangko kerinci km. desa tungkai, kecamatan bangko, kabupaten merangin,nomor sk.a mk jbi iv bertanggal april memberi kuasa kepada saiful kili, s.h. dan surano, s.h., yaitu advokat dan pengacara pada kantor saiful kili, s.h. associates yang beralamat jalan melur rt. nomor kelurahan simpang iv, sipil, telanaipura, kota jambi, provinsi jambi kuasa kepada luthfi hakim, s.h., m.h.: ii) sonny martakusuma, s.h.: iii) saiful kili, s.h.: iv) surano, s.h.: dan nani jasmani izin, s.h., yaitu para advokat pada kantor luthfi hakim partners law firm, yang beralamat gedung graha pratama lantaierangin, berkedudukan jalan pangeran tumenggung nomor kelurahan pasar bangko, kecamatan bangko, kabupaten merangin, provinsi jambi, dalam hal inindra lesmana, s.h., yaitu advokat penasehat hukum pada kantor hukum saiful efendi, s.h., m.h. dan rekan yang beralamat jalan pangeran hid nomor kelurahan paal lima, kecamatan kota baru, kota jambi, provinsi jambikhusus nomor kpu kab. iv bertanggal april memberi kuasa dengan hak substitusi kepada sri eswatini, s.h., yaitu kepalgs. bertanggal april memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada muhammad fadly, s.h.: ii) jasa alex hutauruk, s.h.: ii) muhammad alvida yudha utama, s.h., yaitu jaksa pengacara negara pad: selanjutnya disebut sebagai . memohon: nama haris, sos., m.h. tempat tanggal lahir sumberdaya, november alamat jalan ibrahim nomor kelurahan kawasaki, kecamatan kota baru, provinsi jambidan kecamatan tabir ilir) dan dapil kecamatan, masing masing kecamatan pemenang, kecamatan pemenang barat, dan kecamatan rendah pemenang) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada kpu kabupaten merangin), pasangan calon nomor urut drs. salim, sh.mm. dan a.salam dan pasangan calon nomor urut atas nama haris,s. sos. mh. dan drs. h.abdul khalid, mm. pelanggaran yang bersifat terstruktur tersebut antara lain:o1 tim cns mgn tentang susunan pengurus tim pemenangan tingkat kecamatan bangko kabupaten merangin, ditemukan beberapa diantara anggota tim tersebut adalah pns aktif, yaitu: saudara dedi sopan kori desa tungkai) merangkap sebagai anggota pps. saudara ruslan abdul gani kardes kelurahan pematang kandis) merangkap sebagai anggota ppskalo tangan kabupaten merangin, ditemukan pelanggaran sebagai berikut diantaranya melibatkan panas panitia pengawas): saudara anwar sadat kori desa sungai ular) merangkap sebagai anggota panas. cc@n tentang susunan pengurus tim pemenangan tingkat kecamatan tabir, kabupaten merangin, ditemukan pelanggaran yang melibatkan (mosoraoe anal 17e7 jas tasirumas 13re| wool soo darma ar) ama sal umah assn| arora| mos| bahwa pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu merangin dilaksanakan pada hari minggu tanggal maret yang selanjutnya dituangkan dalam:merangin yang telah dituangkan dalam berita acara nomor ba ! il1adalah: sumber formulir model db kwk.kpu bahwa dengan memperhatikan hasil peng sos. mh. dan drs. h.abdul khalid,merangin. dalam eksepsi permohonan salah obyek (error object) atau setidak tidaknya kurang obyek obyek tidak lengkap bahwa terkait dengan permohonan pertama, yang diajukan pemohon b objek tidak lengkapsebagaimana diubah dengan dan pmk nomor tahun objek perselisihan pemilukada adalah sebagai berikut: sebagaimana diubah dengberdasarkan ketentuan sebagaimana diubah dengan juncto peraturan kpu nomor tahun juncto pmk nomor tahu kpu kabupaten merangin) dalam bentuk:oo.bahwa dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten merangin tahun pada tanggal maret memohon telahsebagaimana bukti pt berupa: berita acara nomor ba i11. bahwa setelah mencermati objek permohonan yang diajukan pemohon, yakni berupa surat keputusan kpu kabupaten merangi!dengan rincian sebagai berikut: kecamatan erdogan var masngnasing pasangan calon urut1 urut2 urut3 urut4 isungamanas gone| a2se| tanapumena teo| maaf |warisan 4tee| sol taiumas are| soo| soo| bahwa seharusnya yang dijadikan objek permohonan adalah berita acara nomor ba !i1sebagai produk hukum memohon yang memuat hasil perhitungan suara sesuai dengan perintah dan petunjuk peraturan kpu nomor tahun bahwa adanya produk hukum lain dari memohon berupa surat keputusan kpu kabupaten merangin nomor pts kpu kab tahun tanggal maret hal tersebut bukan merupakan hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud peraturan kpu nomor tahun dan seandainya pun permohonan pemohon dikabulkan dan memohon nomor pts kpu kab tahun tanggal maret tersebut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, makadimuat dalam formulir model db kwk.kpu, formuliryang tidak menjadipihak terkaitpu) kabupaten merangin nomor pts kpu kab tahun tanpa memohon membatalkan berita acara nomor: ba i11 kurang objek: bahwa oleh karena objek permohonan salah obyek atau setidak tidaknya objek tidak lengkap: "menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima eranginerangbelum memberikan keterangan terhadap dalil dalil dalam pokok permohonan, perkenalkan pihak terkait menegaskan, bahwa pihak terkait cast pasangan calon nomor urut bukanlah incumbent yang berkuasa kabupaten merangin saat ini. bahwa bupati incumbent kabupaten merangin atas nama drs. salim, sh.mm. berpasangan dengan calon wakil bupati atas nama h.a. salam.hd. ikut sebagai pasangan calon peserta pemilukada dengan nomor urut namun perolehan suaranya hanya mencapai suara selisih suara dengan pihak terkait. bahwa mencermati dalil dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal april tuduhan tuduhan oleh pemohon atas terjadinya pelanggaran dalam pemilukada justru banyak dialamatkan kepada pasangan calon incumbent nomor urut yang bukan sebagai pasangan calon pemenang, sehingga tidak sepatutnya pemohon mengajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi atas dasar kesalahan kesalahan yang (dituduhkan) dilakukan oleh pasangan calon incumbent nomor urut namun beban dan akibat hukumnya harus ditanggung oleh pasangan calon nomor urut selaku pasangan calon terpilih. sekalipun demikianpelanggaran bersifat terstruktur pemohon mendalilkan dalam butir angka dan halaman s d perbaikan permohonannya, bahwa telah terjadigenaplintas, kecamatan margo tabir, kecamatan tabir ulu, kecamatan tabir barat, kecamatan tabir timur dan kecamatan tabir ilir dan dapil kecamatan, masing masing kecamatan pemenang, kecamatan pemenang barat dan kecamatan rendah pemenang) yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kpu kabupaten merangin), pasangan calon nomor urut drs. salim, sh., mm. dan salam dan pasangan calon nomor urut atas nama haris, sos., dan drs. abdul khalid, mm. bantahan pihak terkait: bahwa dalil pemohon guo adalah tidak benar, oleh karena dari seluruh dalil pelanggaran pelanggaran berupa penerbitan tim pemenangan sebagaimana didalilkan pemohon tersebut, mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (i), ternyata tidak ada satupun yang dilakukan oleh pihak terkait, tetapi keseluruhannya dilakukan oleh pasangan calon incumbent nomor urut oleh karena itu, dalam hal kecurangan kecurangan ataupun pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut kemudian risikonya dibebankan kepada pasangan calon nomor urut selaku pemenang, maka sudah barang tentu pemohon dapat dengan mudah berkonspirasi dengan pasangan calon nomor urut sebagai sesama pasangan calon yang kalah untuk mengakui seluruh tuduhan dimaksud demi untuk tujuan dan target yang sama, yakni hilangnya pelaksanaan pemilukada kabupaten merangin. bahwa jika demikian halnya, maka konspirasi tersebut akan menjadi precedent yang mencederai demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak saja melanggar hak konstitusional pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih, juga bertentangan dengan prinsip hukum yang universal bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan dengan penyimpangan yang dilakukannya, dan tidak seorang pun boleh dirugikan dengan penyimpangan yang dilakukan orang lain atau nullius nemo commodo caper protest injuries sua propria pemohon mendalilkan dalam butir angka dan halaman s d perbaikan permohonannya, bahwa. bantahan pihak terkait: dalil guo tidak benar, oleh karena fakta yang sebenarnya adalahbenar menjabat sebagai kepala biro umum kantor gubernur provinsi jambi, akan tetapi terhitung mulai tanggal desember telah secara resmi mengundurkan diri secara totalitas dari jabatan tersebut, sebagaimana surat pernyataan pengunduran diribahwa pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh atasannya dan ditetapkan dalamterhitung mulai tanggal januari dengan demikian, dalil guo tidak beralasan hukum. anggota pps panitia pemungutan suara) diantaranya sebagai berikut: saudara sudiro korban desa lubuk napal) merangkap sebagai anggota pps. saudara amin kori kelurahan maupun) merangkap sebagai anggota pps. saudara ramli kori kampung baru) merangkap sebagai anggota pps. saudara suparman kori pasar baru rantau panjang) merangkap sebagai anggota pps. saudara mustafa kori seling) merangkap sebagai anggota pps. saudara subianto kori lubuk napal), merangkap sebagai anggota pps. ais kori desa kandang) merangkap sebagai anggota ppk. santoso kori desa kandang) merangkap sebagai anggota ppk. saudara sunday korban desa lubuk napal) sebagai anggota ppk saudara sudiro korban desa lubuk napal) sebagai anggota ppkselatan kabupaten merangin, ditemukan diantara anggota tim terdapat pns aktif, yaitu saudara kalimat kardes desa bungo antimargo tabir kabupaten merangin, ditemukan diantara anggota tim adalah anggota pns aktif yaitu: bahwa keseluruhan dalil dalil pemohon pada bagian pelanggaran bersifat terstruktur atas tidak menguraikan dengan jelas akibat dari pelanggaran penerbitan surat surat keputusan bupati incumbent invasi pasangan calon nomor urut yang melibatkan jajaran pns dan kawan kawannya terhadap kemenangan pasangan calon nomor urut cast pihak terkait. duo non, seandainyapun benar ada penerbitan surat surat keputusan pembentukan tim oleh pasangan nomor urut yang melibatkan jajaran pns, tentu saja tujuan dari pembentukan tim tersebut adalah untuk memenangkan pasangan calon incumbent, bukan untuk memenangkan pihak terkait, sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat antara pelanggaran pembentukan tim oleh bupati incumbent tersebut dengan perolehan suara pihak terkait. oleh karenanya, dalil dalil pemohon tersebut diatas tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi mahkamah konstitusibahw. dengan demikian, dalil dalil pemohon tentang pelanggaran bersifat terstruktur tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak. pelanggaran bersifat sistematis pemohon mendalilkan dalam butir angka halaman s d perbaikan permohonannya, bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis terkait penetapan daftar pemilih tetap dpt) dan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut telah menunjuk seorang pns (guru sd) yang bernama ilmi, pd. dan nasir, sebagai ketuanomor urut bantahan dan klarifikasi pihak terkait: mengenai dpt, meskipun tuduhan ini menjadi ranah memohon untuk menjawabnya, namun perkenalkan pihak terkait menyampaikan keterangan tentang sikap mahkamah konstitusi terhadap permasalahan dpt dalam berbagai putusan, diantaranya pertimbangan hukum dalam perkara nomor php.d ix bahwa: . bahwa sepanjang dalil mengenai dpt, tidak terdapat argumentasi pemohon yang menunjukkan bahwa kecurangan terkait pemilih fiktif, anak bawah umur, adanya anggota polri dan seterusnya tersebut benar benar telah merugikan dan mengurangi perolehan suara pemohon, terlebih bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait yang mencapai sebanyak suara adalah sangat tidak signifikan. mengenai tuduhan keterlibatan pns atas nama ilmi pd. dan nasir, pd, dalil guo adalah tidak benar oleh karena fakta yang sebenarnya adalah pihak terkait tidak pernah melibatkan pns atas nama sdr. ilmi, pd. dan nasir, pd. berdasarkan klarifikasi pihak terkait, benar bahwa kedua orang tersebut adalah pengurus ketua kelurahan pematang kandis kecamatan bangko, akan tetapi keduanya bukan tim sukses pasangan pihak terkait yang tidak pernah diperintahkan untuk melakukan tindakan yang dituduhkan, bahkan diketahui bahwa ternyata sdr nasir, pd. adalah pensiunan pns. dengan demikian, dalil dalil pemohon tentang pelanggaran bersifat sistematis tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak pelanggaran bersifat masif terhadap dalil pemohon tentang adanya pelanggaran bersifat massif huruf angka sampai dengan halaman s d perbaikan permohonannya, dengan ini pihak terkait sampaikan keterangan sekaligus bantahan sebagai berikut: terhadap tuduhan bahwa pasangan dengan nomor urut yaitu haris, sos. mh. dan drs. khalid mein,mm dan pasangadilakukan oleh sdr. masniwana tim pemenangan dari pasangan calon nomor urut yang diterima oleh sdrntahan pihak terkait: dalil guo tidak benar, oleh karena masniwarna bukan anggota tim pemenangan pihak terkait. lagi pulpk kecamatan tabir kabupaten merangin, tertanggal maret model kwk.kpu beserta laporannya, pasangan calon yang unggul suaranya adalah nomor urut atas nama handayani, s.km. dan jalani, sos. dengan memperoleh suara, sedangkan pihak terkait hanya memperoleh suarajual beli surat undangan pemilih sebanyak (lima puluh) lembar yang dibeli oleh saudara hamid saksi pemohon), penjual adalah saudara hamid yang jadi ketua desa sei ular kecamatan kalo tangan sekaligus hamid sebagai ketua kpps (dalil huruf dan huruf c): bahwa meskipun dalil ago mengarah kepada memohon, namun pihak terkait perlu menegaskan, bahwa sebenarnya pemohon lah yang hendak menggunakan segala cara untuk memenangkan dirinya dalam pemilukada kabupaten merangin, termasuk diantaranya melakukan transaksi haram membeli surat surat undangan pemilih. bahwa pengakuan pemohon tersebut bisa jadi merupakan modus pemohon untuk memperoleh suara berbagai tps kecamatan se kabupaten merangin, sehingga sampai memperoleh sebanyak suara dalam pemilukada kabupaten merangin. tentang adanya kelebihan pemilih dari daftar pemilih tetap dpt) kecamatan jangka, dimana form ditandatangani oleh (satu) orang dan tanda tangan saksi tidak sama: dan beberapa kpps tidak mau menyerahkan form kepada saksi: meskipun dalil guo tidak secara tegas dialamatkan kepada pihak terkait, namun pihak terkait perluadanya intimidasi kecamatan jangka berupa tekanan terhadap anggota tim saksi pemohon untuk tidak menjadi saksi, yang dilakukan oleh tim pasangan calon kandidat nomor urut pihak terkaitkejadian kecamatan bangko desa langsing adanya ketua pps sdr. mustahil) dari tim pasangan nomor urut dimana kotak suara menginap dirumah ketua pps: bantahan pihak terkait: dalil guo tidak benar, oleh karena didalam tim pasangan nomor urut tidak ada yang bernama siar. mustahil ketua pps), dan terhadap berita acara perhitungan suara desa langsing tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon untuk tujuan memenangkan pihak terkait. bahkselain tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak. tentang dalil bahwa pasangan dengan nomor urut dalam kampanye pada tanggal telah mengerahkan memobilisasi pejabat daerah yang bernama drs. dibawahi, pd. me. dengan jabatan sekretaris dewan dprd kabupaten merangin. bantahan pihak terkait: dalil guo tidak benar, oleh karena pihak terkait tidak pernah mengerahkan ataupun memobilisasi pejabat daerah, bahkan pihak terkait yang bukan pasangan calon incumbent tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk itu. @uod non, seandainya hal itu benar terjadi, tidak pernah ada laporan dari pemohon kepada panwaslukada kabupaten merangindalil bahwa pasangan dengan nomor urut yaitu haris, sos. mh. dan drs. khalid mein,mm telah berkampanye dengan membawa, menyebut serta mempromosikan bahwa pasangan ini yang didukung dan paling disukai oleh gubernur jambi yaitu hasan basri agus, bantahan pihak terkait: dalil guo tidak benar, oleh karena pihak terkait tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang pemohon tuduhan. bahkan, pihak terkait bukanlah pasangan calon yang didukung oleh partai demokrat yang pada tingkat provinsi jambi diketuai oleh gubernur jambi. partai demokrat kabupaten merangin yang diketuai oleh bupati incumbent mengusung pasangan calon nomor urut @uod non, seandainya hal itu benar terjadi, menyebut dan mempromosikan sesuatu yang positif dan tidak menjelek jelekkan pasangan calon lain bukanlah tindakan pelanggaran pemilukada, dan faktanya tidak pernah ada laporan dari pemohon kepada panwaslukada kabupaten merangin maupun teguran dari panwaslukada kabupaten merangin kepada pihak terkait. justru, pihak terkait lah yang secara bertubi tubi mendapat serangan black campaign dari pemohon pada saat kampanye tanggal maret lapangan koni bangko yang berdasarkan bukti rekaman video, pemohon secara terang terangan menyatakan jangan pilih calon bupati korup , sambil menunjukkan potongan berita koran yang memberitakan saat pihak terkait dipanggil polda jambi sebagai saksi dalam perkara pidana yang tidak ada keterkaitannya dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten merangin. dengan demikian, dalil dalil pemohon tentang pelanggaran bersifat massif tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan dalil dalilsif sertapasangan calon nomor urut bahwa justru dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten merangin pemohon dan pasangan calon incumbent lah yang melakukan pelanggaran pelanggaran sebagaimana fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari tanggal maret saudara harmoni yang diketahui sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut pemohon) memerintahkan eva kartini dan susanti untuk membagi bagikan uang kepada ibu ubu tps desa buku tanjung kecamatan bangko barat sebesar rp. dengan perincian masing masing ibu ibu mendapat rp. diberikan kepada eva sorting, susanti, emi, suri etni, siam: yanti: nua: materi: yuli: yulia: nana: nulitas nuri, busana, evi: mila: suma: suryadi, manis: rohani. uang tersebut telah dibagikan dengan tujuan agar ibu ibu tersebut memilih pasangan calon nomor urut pada tanggal maret bahwa pada acara deklarasi pencalonan sebagai bupati tanggal desember pemohon melibatkan seorang pns kepala dinas perhubungan merangin atas nama irham untuk menghadiri dan sekaligus mendukung pemohon. hal tersebut terjadi kampus stkip talang kalo merangin. bukti berupa dokumentasi foto. bahwa pemohon melakukan tindakan intimidasi terhadap warga desa sungai mana, kecamatan sungai mana, dengan cara merusak kunci rumah sdr haji sari alias haji tot, tokoh masyarakat setempat, dan melempar kotoran manusia rumah rumah tersebumelakukan tindakan intimidasi terhadap warga desa muara panci, kecamatan rendah pembalap, dengan cara merusak kunci ruko milik sdr dari, tokoh masyarakat setempadengan sengaja melalui tim suksesnya melakukan perbuatan perusakan dua baliho milik dan bergambar pasangan calon nomor urut cast pihak terkait, desa sungai mana, kecamatan sungai mana. bahwa pada tangal maret dini hari jam desa bangkit bungkul kecamatan pamenang, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pasangan calon nomor urut incumbent melalui tim kemenangannya, melakukan upaya curang berupa serangan fajar dengan cara membagikan sembako (gula pasir, kopi, rokok, roti) kepada masyarakat. kejadian tersebut diketahui oleh suhardi, satgas tim harkat pasangan calon nomor urut kemudian dilaporkan kepada panwaslukada dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukada! tertanggal maret dalam penyerahan barang bukti, salah satunya terdapat pistol soft gun. bahwa pada tanggal maret telah beri uang sebanyak rp, (lima puluh ribu rupiah ). dari pasangan calon nomor urut incumbent melalui tim kemenangannya sebagai upaya mempengaruhi untuk memilih pasangan calon nomor urut (money politic). kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada panwaslukada dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukada lll tertanggal maret hal ini terjadi desa memancing kecamatan tiang pumping kabupaten merangin. bahwa pada tanggal maret pasangan calon nomor urut incumbent telah menggunakan media website pemerintah untuk berkampanye melalui kemudian telah laporkan kepada panwanslu kabupaten merangin dengan tanda bukti laporan nomor pemilukada menyatakan permohonan tidak dapat diterimaadapun bukti pt sampai dengan bukti pt diterima kepaniteraan mahkamah pada april fotokopi berita acara nomor ba !ii rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten merangin provinsi jambi, tertanggal maret model kwk.kpu:ptfotokopiterhitung tanggal januari fotokopi surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil yang dicalonkan sebagai kepala daerah atas namamodel a kwk,:tertanggal februarifotokopi berita acara nomor ba i1 tentang pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten merangin periode tertanggal februari fotokopi pengumuman komisi pemilihan umum kpu) kabupaten merangin nomor kpu kab. tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati merangin periode tertanggal februari pt fotokopi berita acara nomor ba tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar daftar pemilih tetap dpt) pemilu bupati dan wakil bupati merangin tahun tertanggal februari pt fotokopi surat edaran kpu kabupaten merangin nomor kpu kab. tertanggal maret perihal pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt: pt fotokopi surat keputusan kpu kabupaten merangin nomor: pts kpu tahun tentang perubahan kedua keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilihan umum bupati dan wakil bupati merangin tahun tertanggal novemberda kwk.kpu beserta laporannya: saudara masduki kori sido rukun) saudara warsito kori sido ono) saudara evi nurani kori desa sido rukun) saudara surat kori desa sido rukun) saudara pasir kardes desa sido rukunlintas kabupaten merangin, ditemukan pelanggaran sebagai berikut diantaranya melibatkan perangkat desa dan perangkat dusun diantaranya: kepala urusan kaur) desa menang, kecamatan tabir yaitu saudara sari diri menang) badan permusyawaratan desa bpd) desa menang, kecamatan tabir yaitu sulaiman korban menang) kepala dusun koto baru yaitu saudara ridwan korban koto baru) badan permusyawaratan desa bpd) menang yaitu saudara usman kori desa menang) badan permusyawaratan desa bpd) menang yaitu saudara ahmad jaelani kori desa menang) diantaranya melibatkan penyelenggara pemilukada, yaitu: saudara muhammad insani kori desa menang) merangkap sebagai ppp saudara hendra kori desa menang) merangkap sebagai pps saudara ribut kori desa tambang baru) merangkap sebagai ppp saudara susanto kori desa tambang baru) sebagai pps saudara ahmad shading kardes desa tambang baru) sebagai kpps saudara sadikin kardes desa sido harjo) merangkap sebagai ppsbaratlo tangtang masukembalap kabupaten merangin, fotokopimanangkalan jambiang pumpiuara sialembah masuktulargolintastimuil: pt fotokopi surat pernyataan seri masniwarna, berusia tahun, beralamat kelurahan maupun rw. kecamatan tabir, tertanggal april yang pada intinya menyatakan bahwa masniwarna, bukan anggota tim pasangan calon bupati dan calon wakil bupati haris khalid dan tidak pernah memberi sejumlah uang kepada sdr rayah, maimun alias unit dan tepi marleyi alias tetes yang berasal dari pasangan calon nomor urut atau tim harkat lainnya: pt rekaman video kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan pemohon: pt fotokopi tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada dengan pelapor bernama suhardi: pt fotokopi tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada dengan pelapor bernama trinauli: pt fotokopi fotokopi tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada dengan pelapor bernama madhuri: foto pelanggaran oleh pemohon: pt fotokopi berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten merangin tahun tps desa rasa, kecamatan rendah pamenang, bertanggal mareharis tanggal desember fotokopi berita acara nomor ba ! tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati merangin periode yang memenuhi persyaratan, fotokopi salinan dpt pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tps desa rasa, kecamatan rendah pamenang, kabupaten merangin:dan april pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: abubakar saksi adalah warga kelurahan pematang kandis, kecamatan bangko. saksi adalah koordinator kecamatan untuk pasangan calon nomor urut kecamatan bangko terdiri dari tps, pelaksanaan pemungutan suara tidak ada masalah apapun. semuasaksi yang hadir tps menandatangani formulir c1.kwk: sebelum dilaksanakan pemungutan suara, diadakan pernyataan damai bersama yang ditandatangani oleh semua pasangan calon. mani warna saksi adalah warga kelurahan maupun, kecamatan tabir, saksi adalah guru sekolah dasar, saksi bukan tim pasangan calon nomor urut saksi tidak pernah memberikan uang kepada rayah dan memanah dengan pesan agar memilih pasangan calon tertentu, saksi pernah memberikan uang kepada tepi marleyi (anak rayah) sebanyak rp. , . selain uang, saksi juga sering memberikan makanan, sayuran, dan sebagainya kepada tepi marleyi, hubungan keluarga antara saksi dengan tepi marleyi adalah saksi mengasuh anak dari kakaknya tepi marleyi sejak kecil hingga lulus sma, saksi mengetahui pasangan calon nomor urut tetapi tidak mengenal dekat. muhammad sidin saksi adalah warga kelurahan pasar baru, kecamatan tabir: saksi adalah korban pasangan calon nomor urut kecamatan tabir, saksi mani warna bukan tim sukses pasangan calon nomor urut saksi mengenal saksi yang bernama mani warna. asri aman saksi adalah warga desa langsing, kecamatan bangko, saksi adalah anggota lintas desa langsing: penyelenggaraan pemilukada kabupaten merangin tahun berlangsung aman, saat pemungutan suara, saksi berkeliling semua tps. kus nugroho saksi adalah kepala desa langsing, kecamatan bangko: kelima kotak suara, atas ijin saksi, disimpan rumah ketua pps pada malam sebelum pencoblosan dengan alasan demi keamanan. karena jika disimpan kantor desa tidak ada yang menjamin keamanannya, saat kotak suara disimpan rumah pps dan dibuka keesokan harinya, kotak suara masih tersegel, pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan apapun. dibawahi saksi adalah warga kelurahan pematang kandis, kecamatan bangko: saksi adalah pns yang menjabat sebagai sekretaris dprd kabupaten merangin, saksi tidak pernah mengikuti aksi apapun atau memobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pada januari saksi didatangi ketua dprd merangin, dengan disaksikan bendahara, dan diminta agar mundur dari jabatan sekretaris dewan dengan alasan bahwa bupati marah karena bupati meminta saksi mendukung pasangan calon nomor urut dalam pemilukada tetapi saksi tidak mau memberikan dukungan, saksi sudah diusulkan mutasi oleh dprd merangin tetapi tidak jadi mutasi karena ada surat edaran menteri dalam negeri yang pada pokoknya melarang adanya mutasi selama proses pemilukada, bupati incumbent maju sebagai pasangan calon nomor urut ahmadi saksi adalah warga desa lubuk punggung, kecamatan jangka, saksi adalah saksi ppk untuk pasangan calon nomor urut saat pleno rekapitulasi ppk jangka tidak ada keberatan apapun dari saksi semua pasangan calon: semua saksi masing masing pasangan bertandatangan dan diberi formulir c1.kwk. wirawan haryanto saksi adalah saksi ppk tabir selatan untuk pasangan calon nomor urut keterangan ppk tabir selatan benar, saksi pasangan lain hadir pada pleno ppk tabir selatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi, bawaslu hadir dan tidak mengeluarkan rekomendasi apapun. mukhtarudin saksi adalah saksi pasangan calon tingkat ppk batang masukan: saat pleno tidak ada masalah apapun, saksi yang tidak hadir adalah saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut suara terbanyak diraih pasangan calon nomor urut yaitu suara. peringkat berjumlah dpt kecamatan batang masukan berjumlah suara sah suara tidak sah pasangan calon nomor urut memperoleh pasangan calon nomor urut memperoleh tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan. mulyana saksi adalah saksi pasangan calon tingkat ppk pamenang selatan: pasangan calon nomor urut menang dengan perolehan suara, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi, pasangan calon nomor urut menempati peringkat kedua dengan perolehan suara. heri suhartono saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat ppk tabir timur, rekapitulasi dilaksanakan pada maret mulai pukul wib hingga wib dengan dihadiri saksi semua pasangan calon dan bawaslu, semua saksi yang hadir menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani berita para tanpa ada yang keberatan, dpt kecamatan tabir timur berjumlah pasangan calon nomor urut memperoleh pasangan calon nomor urut memperoleh dalam pleno rekapitulasi tidak terdapat masalah apapun. haryanto saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat ppk rendah pamenang, pemenang kecamatan rendah pamenang adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara, dpt rendah pamenang berjumlah dan yang menggunakan hak pilih saksi semuapasangan calon dan bawaslu hadir, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, pleno dilakukan pada maret mulai pukul wib hingga pukul wib: nama dari setianingsih tercantum dpt tps desa rasa, yang tercatat lahir pada maret muhammad yusuf saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat ppk pamenang, dpt kecamatan rendah pamenang berjumlah yang menggunakan hak pilih rekapitulasi dilaksanakan pada maret pukul hingga pukul wib dengan dihadiri saksi semua pasangan calon serta bawaslu: semuasaksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi: semua pps hadir dalam rekapitulasi, dalam rekapitulasi tidak ada pihakhmad saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat ppk pamenang barat.: dpt kecamatan pamenang barat dan yang menggunakan hak pilih rekapitulasi dilaksanakan pada maret mulai pukul wib hingga wib, saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak hadir dalam pleno rekapitulasi: kedua saksi yang hadir dan bawaslu menandatangani berita acara, dalam pleno rekapitulasi dimaksud tidak terjadi masalah apapudarul usman saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat ppk kalo tangan, dpt kecamatan kalo tangan dan suara sah berjumlah rekapitulasi dilakukan pada maret pukul wib hingga wib: saksi hadir kecuali saksi pasangan calon nomor urut saksi yang hadir menandatangani berita acara tanpa adani saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut ppk tabir barat, dpt kecamatan tabir barat dan jumlah suara sah rekapitulasi dilaksanakan pada maret pukul wib hingga wib: saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut serta bawaslu hadir, semua saksi yang hadir menandatangani berita acara tanpa ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertuliskhalil pada acara deklarasi pencalonan pasangan calon nomor urut syukur) pada desember talang kalo, seorang pns bernama irham s.h. kepala dinas perhubungan merangin) turut hadir, foto acara tersebut sudah diserahkan kepada kuasa hukumudara mulyadi kori desa sido harjo) merangkap sebagai pps saudara alamat supriyadi kardes desa koto baru) merangkap sebagai pps saudara basri kori desa koto baru) merangkap sebagai ppk saudara muhammad wajan kori desa koto baru) merangkap sebagai pps saudara ramadhani kori desa sido lego) merangkap sebagai panas diantaranya melibatkan pegawai negeri sipil pns), yaitu: saudara kupon harahap kardes desa tambang baru) sebagai honorerbarat kabupaten merangin, ditemukan pelanggaran yang melibatkan pns diantaranya sebagai berikut: saudara abdul hafiz korban tabir barat) sebagai pns. diantaranya melibatkan penyelenggara pemilukada diantaranya: saudara mahmud korban tabir barat) merangkap sebagai anggota pps saudara topi kori tanjung putus) merangkap sebagai anggota pps saudara fauzi kardes tanjung putus) merangkap sebagai anggota pps saudara amir mahmud kori tanjung beringin) merangkap sebagai anggota panaspihak terkait mengenai permohonan pemohon salah objek (error object) atau setidak tidaknya kurang objek,. pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalahsecara substansi merupakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati merangin pada pemilu bupati dan wakil bupati merangin tahun keputusan kpu kabupaten meranginmerangin, bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh pemohon adalahmerangin nomor pts kpu kab tahunertanggal februari (vide bukti bukti pt dan keputusan kpuertanggal februari (vide bukti bukti pt pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada kabupaten merangiebagaimana telah diubah dengan dan pmk pada pokoknyaerangin dituangkan dalam berita acara nomor ba iibertanggal maret danyatakan bahwa permohonan pemohon salah objek (error object) atau setidak tidaknya kurang objek objek tidak lengkap.akan mempertimbangkan pengajuan perbaikan dan penambahan polita oleh pemohon serta pengajuan bukti dan penambahan bukti yang diajukan melewati waktu yang diberikan oleh mahkamah. bahwa pemohon menyampaikan surat nomor mlh sp sr sm, bertanggal april perihal perbaikan dan penambahan polita permohonan, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada april terhadap perbaikan permohonan yang merujuk pada perbaikan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal april mahkamah telah mencantumkannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari permohonan bertanggal april namun terhadap penambahan polita permohonan, karena tidak disampaikan dalam persidangan dan karenanya tidak diketahui oleh memohon dan pihak terkait, serta telah melewati waktu perbaikan permohonan, mahkamah tidak akan mempertimbangkan penambahan polita dimaksud. mengenai alat bukti dokumenitertulis memohon yang baru diterima mahkamah melalui kepaniteraan mahkamah pada april yaitu setelah persidangan terakhir selesai dilaksanakan dan karenanya tidak disahkan dalam persidangan, mahkamah tidak mempertimbangkan dokumen tersebut sebagai alat bukti. hal tersebut didasarkan pada yangsehingga alat bukti memohon yang dipertimbangkan hanya saksi saksi yang diajukan oleh memohon. demikian pula dengan tambahan alat bukti yang diajukan pihak pihak lain dan diterima mahkamah melalui kepaniteraan mahkamah, setelah sidang terakhir tanpa disahkan dalam persidangan, mahkamah tidak akan mempertimbangkan dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah, melainkan akan dipergunakan sebagai dokumen petunjuk jika bersesuaian dengan keterangan saksi. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran oleh penyelenggara pemilukada, pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut yaitu: kecamatan bangko, pns bernama dedi sopan menjadi koordinator pemilih kori) pasangan calon nomor urut desa tungkai merangkap anggota pps, dan pns bernama ruslan abdul gani yang menjadi koordinator desa kardes) pasangan calon nomor urut kelurahan pematang kandis merangkap anggota pps. kecamatan kalo tangan, anggota bawaslu bernama anwar sadat merangkap menjadi kori pasangan calon nomor urut desa sungai ular. kecamatan tabir, terdapat anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang merangkap menjadi pps, yaitu sudiro koordinator kecamatan korban) desa lubuk napal ii) amin kori kelurahan maupun): iii) ramli kori kampung baru): iv) suparman kori pasar baru, rantau panjang), mustafa kori seling), vi) subianto kori lubuk napal): sebagian yang lain merangkap menjadi anggota ppk, yaitu ais kori desa kandang): ii) santoso kori desa kandang): iii) sunday korban desa lubuk napal), dan iv) sudiro korban desa lubuk napal). kecamatan tabir selatan, pns bernama kalimat menjadi kardes pasangan calon nomor urut untuk desa bungo anti. kecamatan margo tabir, terdapat tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang berstatus pns, yaitu masduki kori sido rukun): ii) warsito kori sido ono): iii) evi nurani kori desa sido rukun), iv) surat kori desa sido rukun), dan pasir kardes desa sido rukun). kecamatan tabir lintas, terdapat anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang berstatus perangkat desa dan perangkat dusun, yaitu: kepala urusan kaur) desa menang bernama sari merangkap diri menang: ii) badan permusyawaratan desa bpd) desa menang bernama sulaiman merangkap korban menang, iii) kepala dusun koto baru bernama ridwan merangkap korban koto baru, iv) bpd menang bernama usman merangkap kori desa menang: bpd menang bernama ahmad jaelani merangkap kori desa menang:p bernama muhammad insani merangkap kori desa menang, ii) pps bernama hendra merangkap kori desa menang, iii) ppp bernama ribut merangkap kori desa tambang baru, iv) pps bernama susanto merangkap kori desa tambang baru: kpps bernama ahmad shading merangkap kardes desa tambang baru: vi) pps bernama sadikin merangkap kardes desa sido harjo: vii) pps bernama mulyadi merangkap kori desa sido harjo: viii) pps bernama alamat supriyadi merangkap kardes desa koto baru, ix) ppk bernama basri merangkap kori desa koto baru, pps bernama muhammad wajan merangkap kori desa koto baru, xi) bawaslu bernama ramadhani merangkap kori desa sido lego: terdapat anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang berstatus pns tenaga honorer, yaitu kupon harahap yang merangkap kardes desa tambang baru. kecamatan tabir barat, terdapat anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut berstatus pns dan penyelenggara pemilukada, yaitu: pns bernama abdul hafiz merangkap korban tabir barat: ii) pps bernama mahmud merangkap korban tabir barat, ii) pps bernama topi merangkap kori tanjung putus, iv) pps bernama fauzi merangkap kardes tanjung putus: bawaslu bernama amir mahmud merangkap kori tanjung beringin: kecamatan pamenang,s bernama puji merangkap korban desa pauh menang, ii) ppk bernama mulai merangkap kori desa rejo sari, ii) pps bernama sutrisno merangkap kori desa pelajar jaya, iv) pps bernama uus merangkap kori desa pelajar jaya, pps bernama slamet merangkap kardes desa sungai udang: vi) pps bernama jinno merangkap kori desa pauh menang, vii) pps bernama sandi merangkap kori desa kroya: viii) pps bernama samsul merangkap kardes empang benar, ix) pps bernama zaini merangkap kori desa sialang, pps bernama isa merangkap kori desa tanjung gedang, xi) pps bernama marzuki merangkap kori desa tanjung gedang: kecamatan pamenang barat, terdapat anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut berstatus penyelenggara pemilukada, yaitu: pps bernama aliran merangkap kori desa maupun baru: ii) pps bernama riyanto merangkap kori desa maupun baru, iii) pps bernama sopan merangkap kori desa karang anyar, iv) pps bernama syamsul merangkap kardes desa karang anyar, pps bernama hendra merangkap kori desa karang anyar, vi) bawaslu bernama ishak merangkap kori libur merangin: vii) pps bernama amran merangkap kori libur merangin, viii) pps bernama ahmad merangkap kori libur merangin:berupa tim salim nasa pasangan calon nomor urut kecamatan tabir barat, kecamatan tabir, kecamatan tabir lintas, kecamatan tabir selatan, kecamatan kalo tangan, kecamatan bangko, kecamatan margo tabir, kecamatan pamenang barat, dan kecamatan pamenang, serta mengajukan saksi saksi rauf, usman, ridwan, sari, dan didi sopan. memohon membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa pembentukan penyelenggara pemilukada tingkat kecamatan ppk) dan tingkat kelurahan desa (pps) telah dilaksanakan enam bulan sebelum hari pemungutan suara, dan sebelum adanya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilukada kabupaten merangin, sehingga tidak mungkin memohon melibatkan tim pemenangan pasangan calon sebagai penyelenggara pemilukada. untuk membuktikan dalilnya memohon mengajukan saksi ketua ppk tabir bernama muhammad ais, anggota ppk tabir lintas bernama basri, anggota ppk pamenang bernama manni, ketua ppk pamenang barat bernama ris riyanto efendi, ketua ppk bangko bernama adam kurniawan, anggota ppk kalo tangan bernama abdul malik, ketua ppk margo tabir bernama tri mukmin, ketua ppk tabir barat bernama adil citra, dan ketua ppk tabir selatan bernama primo latif, yang menerangkan bahwa terkait pelaksanaan rekapitulasi kecamatan wilayah para saksi tidak ada pengajuan keberatan apapun. pihak terkait menyatakan dalil pemohon tidak relevan dengan keberadaan pihak terkait karena pemohon mendalilkan pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut sementara pihak terkait adalah pasangan calon nomor urut meskipun demikian pihak terkait mengajukan saksi abubakar hu, wirawan haryanto, mulyana, muhammad yusuf, ahmad darul usman, juni, yang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bangko, tabir selatan, pamenang selatan, pamenang, pamenang barat, kalo tangan, dan tabir barat, tidak ada masalah apapun. terhadap dalil pemohon mengenai adanya anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut yang merangkap menjadi penyelenggara pemilukada, mahkamah menilai pembuktian pemohon tidak memberikan keyakinan bagi mahkamah karena hanya didasarkan pada adanya daftar nama dalam tim salim nasa, tanpa dibandingkan dengan bukti jabatan sebagai penyelenggara pemilukada, serta tidak pula diketahui dengan jelas kebenaran identitas masing masing nama yang didalilkan. selain itu, seandainya dalil pemohon tersebut terbukti, good non, posisi rangkap jabatan penyelenggara pemilukada sekaligus sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut adalah merugikan semua pasangan calon peserta pemilukada lainnya, termasuk merugikan pasangan calon nomor urut pihak terkait), sehingga menjadi tidak adil jika pihak terkaitpertimbangan atas, menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. i3. menimbang bahwa calon bupati nomor urut bernama haris pada saat mendaftarkan diri sebagai calon bupati kabupaten merangin dalam pemilukada tahun masih menjabat dan aktif menjalankan tugas sebagai kepala biro umum kantor gubernur provinsi jambi. hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh memohon. memohon membantah dalil pemohon dan mengemukakan bahwa persyaratan bagi calon peserta pemilukada yang berstatus pns adalah mengundurkan diri dari jabatankwk kpu). pihak terkait membantah dalil pemohon dan menerangkan bahwa calon bupati nomor urut yang bernama haris sebelum pencalonan adalah benar kepala biro umum kantor gubernur provinsi jambi, tetapi mulai desember telah resmi mengundurkan diri karena akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah kabupaten merangin periode pengunduran diri tersebut disetujui dan ditetapkan dalam keputusan gubernur jambi nomor: kep.gub bkd bertanggal januari untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan bukti pt dan bukti pt berupa surat pengunduran diri haris dari jabatannya dan surat keputusan gubernur jambi. terhadap dalil tersebut, mahkamah menilai pemohon tidak membuktikannya lebih lanjut. sebaliknya memohon menerangkan bahwa haris telah mengundurkan diri dari jabatan pada desember dan pihak terkait membuktikan pengunduran diri tersebut dengan surat pengunduran diri bertanggal desember yang diketahui oleh asisten administrasi umum setda provinsi jambi bernama ridha pikap (vide bukti pt dan surat keputusan gubernur jambi nomor kep.gub bkd bertanggal januari (vide bukti pt yang memberhentikan dengan hormat haris dari jabatannya sebagai kepala biro umum setda provinsi jambi. menurut mahkamah, meskipun pada saat pendaftaran sebagai peserta pemilukada haris belum menerima surat keputusan sk) pemberhentian dari gubernur, namun belum terbitnya pemberhentian tersebut bukan merupakan kabupaten merangin, ditemukan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilukada diantaranya sebagai berikut: saudara puji korban desa pauh menang) merangkap sebagai anggota pps saudara mulai kori desa rejo sari) merangkap sebagai anggota ppk saudara sutrisno kori desa pelajar jaya) merangkap anggota sebagai pps saudara uus kori desa pelajar jaya) merangkap sebagai anggota pps saudara slamet kardes desa sungai udang) merangkap anggota sebagai pps saudara jinno kori desa pauh menang) merangkap sebagai anggota pps saudara sandi kori desa kroya) merangkap sebagai anggota pps saudara samsul kardes empang benar) merangkap sebagai anggota pps saudara zaini kori desa sialang) merangkap sebagai anggota pps saudara isa kori desa tanjung gedang) merangkap sebagai anggota pps saudara marzuki kori desa tanjung gedang) merangkap sebagai anggota pps iibarat kabupaten merangin, ditemukan pelanggaran sebagai berikut diantaranya melibatkan penyelenggara pemilukada diantaranya: saudara aliran kori desa maupun baru) merangkap sebagai anggota pps kelalaian atau kesengajaan dari calon bupati bersangkutan, melainkan merupakan proses administratif sebagaimana lazimnya, karena calon bupati yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri sejak tanggal desember surat pengunduran diri, bertanggal desember yang diserahkan oleh haris kepada memohon, telah sesuai dengan ketentuan hurufterkait daftar pemilih tetap dpt) pemohon mendalilkan: terdapat anggota polri terdaftar dpt dan mempergunakan hak pilihnya, yaitu hendra widianto dan amirudin maluku tps desa sungai ular, kecamatan kalo tangan: serta sabri tps kelurahan pematang kandis, kecamatan bangko, terdapat nama fiktif dalam dpt tps desa sungai ular, kecamatan kalo tangan, atas nama iwan, yendrawen, dan seni. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi ktp atas nama hendra widianto, serta mengajukan saksi hamid yang menerangkan bahwa dpt tps terdapat nama dua anggota polri, yaitu amirudin maluku dan hendra widianto. namun saksi tidak mengetahui apakah keduanya ikut memilih. memohon membantah dalil pemohon dan menerangkan bahwa pemutakhiran data pemilih telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri bawaslu dan saksi saksi pasangan calon. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan anggota ppk kalo tangan bernama abdul malik yang menerangkan bahwa anggota polri bernama amirudin maluku dan hendra widianto memang terdaftar dalam dpt tetapi namanya telah dicoret dan keduanya tidak diberi undangan. pihak terkait membantah dalil pemohon dan menyatakan bahwa pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialami pemohon terkait permasalahan dpt tersebut. terhadap dalil pemohon tersebut, berdasarkan bukti yang diajukan masing masing pihak, mahkamah berpendapat memang benar terdapat setidaknya dua nama anggota polri dalam dpt tps desa sungai ular. saksi hamid menerangkan bahwa meskipun saksi tahu terdapat nama anggota polri dalam dpt tps tetapi saksi tidak mengetahui apakah anggota polri tersebut ikut memilih atau tidak, sementara anggota ppk kalo tangan bernama abdul malik menerangkan nama anggota polri tersebut telah dicoret dari dpt dan mereka tidak ikut memilih. adapun dalil mengenai pemilih fiktif, pemohon tidak membuktikmemohon tidak cermat dan tidak teliti dalam pemeriksaan faktual ijazah h.a. salam (calon wakil bupati nomor urut menurut pemohon terdapat kejanggalan dalam ijazah h.a. salam berupa tidak ada foto halaman depan: ii) stempel departemen agama tanjung karang terpotong, iii) tidak ada stempel legalised dari instansi berwenang: dan iv) ada perbedaan nama antara yang tercantum dalam ijazah dengan nama salam hd. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi ijazah atas nama daud. memohon membantah dalil pemohon dan menerangkan bahwa verifikasi faktual terhadap ijazah atas nama h.a. salam telah dilakukan dengan mendatangi sekolah terkait, dan sekolah terkait telah menyatakan kebenaran ijazah h.a. salam dimaksud. terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah berpendapat pembuktian asli atau tidaknya suatu ijazah tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan fotokopi ijazah dimaksud. jika memang kuat dugaan ketidakpastian ijazah salah satu pasangan calon, mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan penilaian yang dilakukan pihak yang berwenang dalam menilai keaslian suatu dokumen hukum. selain itu, seandainya dalil pemohon terbukti, tindakan pasangan calon nomor urut tersebut selain berpotensi merugikan pemohon juga merugikan pihak terkait. sehingga tidak pada tempatnya jika pihak terkait harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pihak laidalam pengangkatan ppk dan pps, memohon tidak memenuhi persyaratan administrasi, yaitu tidak ada surat keterangan dari pengadilan bangko atas anggota ppk dan pps terkait pernah atau tidaknya dipidana penjara dengan ancaman pidana atas (lima) tahun. selain itu, pemohon juga mendalilkan dalam mengangkat anggota pps, memohon tidak mengacu kepada undang undang nomor tahun. prakteknya, menurut pemohon, kabupaten merangin anggota pps dipilih melalui seleksi tertulis dan wawancara. memohon membantah dalil pemohon dan menerangkan bahwa perekrutan dan pengangkatan penyelenggara pemilukada tingkat kecamatan ppk) dan kelurahan desa (pps) telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang undangan. terhadap dalil pemohon tersebut, yang dibantah oleh memohon, pemohon tidak menjelaskan dan tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat anak bawah umur ikut memilih, yaitu dari setianingsih yang lahir pada juni tahun). untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan saksi joko waluyo yang menerangkan bahwa dari setianingsih terdaftar dpt dengan usia tahun dan telah ikut memilih, padahal masih kelas smu dan akta kelahirannya menunjukkan belum berusia tahun. memohon pada pokoknya membantah dalil pemohon. pihak terkait membantah dalil pemohon dan untuk membuktikan bantuannya mengajukan saksi haryanto yang menerangkan bahwa nama dari setianingsih tercatat dalam dpt tps desa rasa dan tertulis lahir pada maret terhadap dalil pemohon tersebut, yang dikuatkan saksi joko waluyo namun dibantah oleh saksi haryanto, mahkamah menilai pembuktiannya harus diperkuat dengan bukti bukti berupa akta atau dokumen resmi yang dapat menunjukkan usia dari setianingsih yang sebenarnya. karena pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya bahwa pemilih bernama dari setianingsih masih bawah umur, dan tidak pula membuktikan signifikansi pengaruh pilihan dari setianingsih terhadap perolehan suara masing masing pasangan calonunjuk pns (guru sd) bernama ilmi dan nasir ketua kelurahan pematang kandis) untuk membuat dan menandatangani undangan dengan nomor harkat demi kepentingan pasangan calon nomor urut pihak terkait membantah dalil pemohon dan menyatakan tidak pernah menyuruh ilmi dan nasir untuk membuat dan menandatangani surat undangan nomor harkat terhadap dalil pemohon dimaksud, karena pemohon tidak membuktikannya lebih lanjut, menurut mahkamah dalil pemohon dimaksud tidak terbukti menurut hukum. i3. menimbang bahwa memohon menyusun dpt tps dusun sungai ular kecamatan kalo tangan dengan memasukkan (seratus sembilan puluh tujuh) pemilih yang bukan warga dusun sungai ular. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan sudarto. memohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil pemohon. setelah mahkamah memeriksa bukti surat pernyataan yang diajukan pemohon terkait dalil dimaksud, mahkamah tidak menemukan kejelasan identitas pembuat pernyataan. selain itu tidak diterangkan dan tidak dibuktikan oleh pemohon apakah pemilih dimaksud benar menggunakan hak pilihnya, serta untuk keuntungan siapa suara dari pemilih dimaksudtabir, tim pemenangan pasangan calon nomor urut bernama mani warna membagikan uang kepada rayah, maymunah, dan tet marleyi, masing masing rp. , . untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa surat pernyataan dan mengajukan saksi saksi tepi marleyi dan fitri karyanya alias maymunah. saksi tepi marleyi menerangkan bahwa pada maretsaksi fitri karyanya alias maymunah menerangkan menerima uang rp. dari tepi marleyi (adik saksi).mani warna bukan anggota tim pemenangan pihak terkait. selain itu, pemenang kecamatan tabir berdasarkan rekapitulasi ppk tabir bertanggal maret adalah pasangan calon nomor urut untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan bukti pt berupa surat pernyataan dan mengajukan saksi mani warna yang menerangkan bahwa pemberian uang kepada tepi marleyi adalah bantuan pribadi dan bukan dalam rangka mengajak memilih pasangan calon tertentu. terhadap dalil tersebut, berdasar keterangan saksi saksi, mahkamah menilai memang terdapat pemberian uang oleh mani warna kepada tepi marleyi sejumlah rp. namun mengenai tujuan pemberian uang tersebut, keterangan saksi tepi marleyi, baik secara lisan sebagai saksi maupun dalam pernyataan tertulis (vide bukti telah dibantah oleh saksi mani warna. menurut mahkamah, meskipun saksi tepi marleyi mengakui memilih pasangan calon nomor urut pihak terkait) namun pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruh pilihan saksi tepi marleyi terhadap jumlah perolehan suara masing masing pasangan caltua desa sei ular, kecamatan kalo tangan, bernama hamid, yang juga sebagai kpps, pada maret (sehari sebelum pemilukada) memegang surat undangan pemilih dan menjual antaranya kepada hamid (saksi pemohon) seharga rp. per undangan. tiga antara surat undangan yang dibeli hamid, yaitu atas nama lukman, yundrawan, dan evi riyadi, tidak dipergunakan oleh yang berhak. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa kartu pemilih atas nama lukman, evi riyadi, dan yundrawan, serta mengajukan saksi hamid yang menerangkan mendapat undangan pemilih dari ketua desa sei ular dengan membayar rp. per undangan.sebenarnya pemohon lah yang hendak memenangkan diri dalam pemilukada kabupaten merangin dengan membeli surat surat undangan pemilih. terhadap dalil pemohon tersebut, dari bukti yang diajukan pemohon, yaitu keterangan saksi hamid serta surat undangan dan kartu pemilih, mahkamah tidak mendapatkan penjelasan mengenai siapa pihak yang diuntungkan oleh tindakan kpps bernama hamid tersebut. jika benar terdapat penyimpangan oleh kkp bernama hamid, mahkamah mengapresiasi tindakan saksi hamid yang atas biaya sendiri mengganti dan mendistribusikan beberapa undangan dan kartu pemilih desa sei ular. namun demikian, untuk dapatnya peristiwa tersebut dipertimbangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi, harus dibuktikan pula untuk keuntungan pihak yang mana tindakan tersebut dilakukan, serta bagaimana signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon dan kualitas pemilukada itu sendirijangka jumlah pemilih melebihi dpt, dan tanda tangan saksi pada formulir c1.kwk tidak sama, serta beberapa kpps tidak menyerahkan formulir c1.kwk kepada saksi. selain itu tim pasangan calon nomor urut mengintimidasi anggota tim saksi pemohon agar tidak menjadi saksi. memohon membantah dalil pemohon. untuk membuktikan bantuannya memohon mengajukan ketua ppk jangka bernama edi supriyanto yang menerangkan bahwa saat rekapitulasi ppk jangka, saksi semua pasangan calon dan bawasluyatakan dalil tersebut kabur karena tidak dijelaskan tps tempat terjadinya peristiwa tersebut. terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah pemohon tidak menguraikan secara detail dan tidak membuktikan dalilnyaesa langsing, kecamatan bangko, kotak suara menginap satu malam rumah ketua pps bernama mustahil yang juga tim pasangan calon nomor urutmustahil bukan anggota tim pemenangan pihak terkait. selain itu tidak ada perbedaan hasil perolehan suara dalam rekapitulasi ppk bangko serta tidak ada keberatan dari saksi pemohon. untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan saksi kus nugroho kepala desa langsing). terhadap dalil tersebut pemohon tidak menguraikan serta tidak membuktikan lebih lanjut kerugian yang dialami karena disimpannya kotak suara rumah ketua pps. sementara saksi pihak terkait bernama kus nugroho kepala desa langsing) membenarkan bahwa kotak suara disimpan rumah ketua kpps pada malam hari sebelum pencoblosan. hal tersebut menurut saksi kus nugroho demi menjamin keamanan kotak suara, dan saksi menerangkan bahwa saat dibuka keesokan harinya kondisi kotak suara masih tersegel. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah menilai dalil pemohon harus dikesampingkan. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan desa tungkai, kecamatan bangko, tidak ada berita acara pelaksanaan pemungutan suara, kpps tidak membagikan surat suara, serta terdapat pemilih yang tidak memiliki undangan atau ktp namun dapat memilih dengan menunjukkan surat keterangan atau sim. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti berupa dua surat pernyataan pps desa tungkai. memohon membantah dalil pemohon dan untuk membuktikan bantuannya mengajukan ketua ppk bangko bernama adam kurniawan yang menerangkan bahwgajukan bukti pt berupa surat edaran kpu merangin perihal pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt. terhadap dalil tersebut mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan secara jelas masing masing peristiwa yang terjadi, antara lain mengenai tempat, pelaku, waktu, serta akibat peristiwa tersebut. adapun mengenai dalil adanya surat edaran pps desa tungkai yang menyatakan boleh memilih hanya dengan menunjukkan sim atau keterangan dari pihak berwenang (vide bukti telah dibantah dengan surat edaran kpu merangin mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, dan berdasarkan bukti pemohon sendiri (vide bukti surat edaran yang menerangkan pemilu dapat memilih hanya dengan menunjukkan sim dan surat keterangan, telah dicabut oleh pps yang sama pada tanggal maret lebih lanjut, pemohon tidak dapat membuktikan apakah ada pemilih yang secara faktual memilih dengan hanya menunjukkan sim dan surat keterangan dari instansi berwenangpasangan calon nomor urut mengerahkan sekretaris dprd kabupaten merangin bernama dibawahi untuk memenangkan pihak terkait. pihak terkait membantah dalil pemohon dan menerangkan tidak pernah mengerahkan pejabat daerah untuk memenangkan pihak terkait. untuk membuktikan bantuannya pihak terkait mengajukan saksi dibawahi yang menerangkan tidak pernah memobilisasi siapapun untuk mendukung pasangan calon nomor urut dalam persidangan, pemohon tidak membuktikan lebih lanjut mengenai keterlibatan dibawahi dalam upaya pemenangan pihak terkait. keterlibatan dalam upaya pemenangan pihak terkait dibantah oleh saksi dibawahi sekretaris dprd kabupaten merangin) yang justru menerangkan bahwa saksi diancam dimutasi jika tidak mendukung pencalonan bupati incumbentdalil pemohon selain dan selebihnya yang tidak diuraikan dengan jelas dan tidak dibuktikan dengan alat bukti, baik alat bukti berupa saksi maupun alat bukti berupa dokumen, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah. namun demikian, terhadap dalil dalil yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana tertentu, para pihak dapat meneruskan sebagai laporan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.martian saudara riyanto kori desa maupun baru) merangkap sebagai anggota pps saudara sopan kori desa karang anyar) merangkap sebagai anggota pps saudara syamsul kardes desa karang anyar) merangkap sebagai anggota pps saudara hendra kori desa karang anyar) merangkap sebagai anggota pps saudara ishak kori libur merangin) merangkap sebagai anggota panas. saudara amran kori libur merangin) merangkap sebagai anggota pps saudara ahmad kori libur merangin) merangkap sebagai anggota pps bahwa pelanggaran pelanggaran terstruktur sebagaimana diuraikan atas jelasbahwa menurut undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah mensyaratkan bahwa seorang calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari pegawai negeri sipil pns) yang sedang memegang jabatan struktur pemerintahan harus mengundurkan diri dari jabatannya, bahwa ketentuan sebagaimana dikemukakan atas telah dilanggar oleh calon bupati dengan nomor urut yaitu haris, sos. mh, dimana sebelum mencalonkan diri sebagai bupati kabupaten merangin dalam pemilu tahun masih, namun dalam kenyataannya yang bersangkutan tetap aktif menjalankan tugas dahmad fadli semadi ttd. ttd. hartono hamdan zelda ttd. arief hid panitera pengganti, ttd. martian wibowo fungsinya sebagai kepala biro umum kantor gubernur provinsi jambi, dan tindakan yang demikian tidak pernah dipermasalahkan oleh memohon sebagai penyelenggara pemilu kabupaten merangin tahun pelanggaran bersifat sistematis bahwa pada daftar pemilih tetap dpt) memohon telah melakukan, pelanggaran tersebut secara sistematis terhadap hak pilih sebagaimana bunyi angka peraturan kpu atas yaitu:fakta fakta yang terjadi sebagaimana diuraikan sebagai berikut bahwa proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai denganidak terdata dalam daftar pemilih tetap dpt), namun yang lebih tidak profesional memohon adalah adanya nama anggota polri daftar pemilih tetap dpt) dan telah dipergunakan hak pilihnya, nama dimaksud adalah: hendra widianto, terdaftar tps desa sungai ular kecamatan kalo tangan kabupaten merangin. amirudin maluku terdaftar tps desa sungai ular kecamatan kalo tangan kabupaten merangin. sabri terdaftar tps kelurahan pematang kandis kecamatan bangko kabupaten merangin.fiktif diantaranya tps desa sungai ular, kecamatan kalo tangan atas nama iwan, yendrawen, dan seni. bahwa memohon kpu) tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan secara faktual terhadap ijazah atas nama: h.a. salam, hd. selaku kandidat calon wakil bupati dengan nomor urut hal itu dapat dilihat dari adanya kejanggalan kejanggalan ijazah atas nama h.a. salam, hd. tersebut antara lain: tidak diketemukan pas foto dalam halaman muka depan, sebagaimana lazimnya yang tercantum dalam semua ijazah atau surat tanda tamat belajar stub), terdapat stempel dari departemen agama tanjung karang yang terpotong (tidak utuh) yang semestinya dibubuhkan atas sebagian pas foto siswa yang bersangkutan: tidak terdapat stempel legalised dari instansi yang berwenang, cast sekolah lembaga pendidikan terkait, yakni madrasah aliyah darussalam tegineneng tanjung karang, setidak tidaknya stempel dari departemen agama dalam wilayah sekolah tersebut berada, bukan stempel legalisiran dari dinas pendidikan kabupaten merangin, adanya perbedaan nama antara yang tercantum dalam ijazah tersebut dengan kesemua dokumen atas nama salam. hd. yang terdapat dalam dokumentasi persyaratan calon bupati dan calon wakil bupati yang berada memohon kpu). sehingga menimbulkan tanda tanya besar tentang keabsahan ijazah tersebut. bahwa pelanggaran memohon kpu) dalam pengangkatan ppk dan pps tidak memenuhi persyaratan administrasi, yaitu tidak adanya surat keterangan dari pengadilan bangko terhadap anggota ppk dan pps apakah pernah dipidana penjara ataukah tidak,diatas (lima) tahun. bahwa pelanggaran memohon kpu) dalam mengangkat anggota pps tidak mengacu pada nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan undang undang ini. namun fakta yang terjadi pemilukada kab. merangin anggota pps dibentuk oleh kpu melalui seleksi tertulis serta wawancara. hal ini telah diprotes oleh sebagian besar masyarakat kepada kpu kabupaten merangin, namun tidak pernah ada tanggapan sama sekali dari memohon. bahwa mengingat perbuatan memohon kpu) dalam membentuk dan mengangkat pps dan ppk tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi prosedur yang benar, sebagaimana yang diamanatkan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, maka pps dan ppk adalah cacat hukum. sehingga telah dapat dipastikan hasil pemilukada bupati merangin tanggal maret harus dibatalkan oleh mahkamah konstitusi dan seterusnya mohon agar mahkamah konstitusi menetapkan pemilukada kabupaten merangin diulang dari awal, yaitu dimulai dari pembentukan ppk dan pps dan pelaksanaan pemilihan umum calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten merangin tahunanak bawah umur dan ikut memilih mencoblos diantaranya: nama dari setianingsih. tanggal lahir juni tahun) dibuktikan dengan akta kelahiran., tindakan memohon yang demikian jelas telah melanggar ketentuan pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut yaitu haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, mm. telah melakukan suatu pelanggaran dimana telah menunjuk sorang pns (guru sd) yang bernama ilmi, pd. dan nasir, sebagai ketua rt.bupati dan wakil bupati nomor urut yaitu haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, mm. pelanggaran bersifat masif bahwa memohon telah melakukan tindakan yang melanggar dan merugikan hak para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yaitu dengan membuat daftar calon pemilih tetap dpt) pada tps rt. dusun sungai ular, kecamatan kalo tangan, kabupaten merangin, provinsi jambi pada pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten merangin, provinsi jambi, dimana terdapat (seratus sembilan puluh tujuh) nama pemilih yang bukan warga rt. dusun sungai ular, kecamatan kalo tangan, kabupaten merangin. hal tersebut telah diperkuat dengan bukti surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua rt. dusun sungai ular, kecamatan kalo tangan, kabupaten merangin, sdr. sudarto, sp. spd. tertanggal maret nama drs. abdul khalid, m.m. tempat tanggal lahir temanggung, juni alamat jalan lintas sumatera km. mendatang, dusun bangko, kabupaten merangin, provinsih.m. lapis ismail, s.h.: balik alnemeri, s.h.: vi) dimas pradana, s.h.: vii) duran sianida, s.h.: dan viii) subagiyanto, s.h., yaitu para advokat dan konsultan hukum pada kantor heru widodo affirm hwl) yang beralamat gedung menteng square tower lantaidengan bahwa pasangan dengan nomor urut yaitu haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, dan pasangan caloterjadi money politic (membagikan uang) dilakukan oleh sdr. masniwarna tim pemenangan dari pasangan haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, nomor urut yang diterima oleh saudarihwa desa sei ular rt. kecamatan kalo tangan tanggal maret sehari sebelum pemilukada telah terjadi jual beli surat undangan pemilih sebanyak (lima puluh) lembar sementara lembar undangan pemilih tersebut beli oleh saudara hamid (saksi pemohon), penjual adalah saudara hamid yang juga ketua rt. desa sei ular kecamatan kalo tangan kabupaten merangin sekaligus hamid tersebut adalah kpps, bahwa surat undangan pemilih yang dijual oleh saudara hamid tersebut dijual dengan harga rp. perundangan, jadi saudara hamid sebagai pembeli lembar surat undangan pemilih dengan jumlah uang yaitu rp. rp. (satu juta rupiah), surat suara yang dibeli oleh saudara hamid tersebut tidak dipergunakan sebanyak (tiga) lembar surat undangan pemilih, masing masing atas nama: lukman. yundrawan evi riyadi. ketiga surat undangan tersebut diatas merupakan (sisa) bukti dari pemohon. bahwa kecamatan jangka terdapat kelebihan pemilih dari daftar pemilih tetap dpt), dimana form ditandatangani oleh (satu) orang dimana tanda tangan saksi tidak sama: bahwa kecamatan jangka beberapa kpps tidak mau menyerahkan form kepada saksi. bahwa kecamatan jangka adanya intimidasi berupa tekanan terhadap anggota tim saksi pemohon untuk tidak menjadi saksi, tekanan dan atau intimidasi mana dilakukan oleh tim pasangan calon haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, nomor urut bahwa kecamatan bangko, desa langsing adanya ketua pps (sdr. mustahil) dari tim pasangan haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, nomor urut dimana kotak suara menginap rumah ketua pps selama (satu) malam: bahwa desa tungkai kecamatan bangko tidak dibuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara, dan adanya kekurangan kertas suara sebanyak (lima puluh) lembar yang tidak dibagikan oleh kpps desa setempat: i. bahwa desa tungkai, kecamatan bangko ditemukan adanya pelanggaran pada pemilih yang tidak mempunyai undangan atau ktp, namun dapat mempergunakan hak pilihnya dengan mempergunakan surat keterangan ktp sementara atau sim, bahwa pasangan dengan nomor urut yaitu haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, dalam kampanye telah mengerahkan dan atau memobilisasi pejabat daerah yang bernama drs. dibawahi, spd. me. dengan jabatan sekretaris dewan dprd kabupaten merangin. (bukti foto dan video, terlampir). bahwa pasangan dengan nomor urut yaitu haris, sos. mh. dan drs. khalid mein, telah berkampanye dengan membawa, menyebut serta mempromosikan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang didukung dan paling disukai oleh gubernur jambi yaitu hasan basri agus (bukti foto dan video, terlampir). petit berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan atas, pemohon mohon kepadasecara seluruhnya,merangin, provinsi jambimemerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten merangin, provinsi jambi memohon)merangin tahun (lima belas) kecamatan, masing masing: kecamatan rendah pemeran, kecamatan bangko, kecamatan kalo tangan, kecamatan batang masukan, kecamatan tabir, kecamatan tabirkecamatan tabir ilir, kecamatan pemenang, kecamatan pemenang barat dan kecamatan rendah pemenang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati merangin yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu, masing masing: drs. salim, sh., dan h.a. salam. dh, syukur, dan fauzi, se: handayani, s.km dan jalani, sos, haris, sos., mh. dan drs. abdul khalid, mm. selambat selamanya (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan7c, sebagai berikut: bukti suratmerangin tahun bukti surat keputusan kpu kabupaten merangin nomor pts kpu kabkeputusan kpu kabupaten merangin nomor pts kpu tahunmerangin tahun putaran pertama,asangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat, bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten merangin nomor pts. kpu kab tahun tertanggal februari tentang penetapan nomor urut pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun buktitanggal maret bukti fotokopi surat keputusan tim pemenangan drs. salim, dan h.a. salam nomor tim cns mgm tertanggal februari tentang tim pemenangan tingkat kecamatan tabir bukti fotokopi ktp anggota polri atas nama hendra widianto yang telah terdaftar dpt dan ikut pula mencoblos: bukti fotokopi ijazah surat tanda tamat belajar stub) atas nama salam, yang diterbitkan oleh kepala madrasah aliyah darussalam tegineneng, tanjung karang, provinsi lampung: bukti fotokopi pengumuman panitia pengawas pemilu kabupaten merangin nomor pan rek xi1 tertanggal desember tentang nama nama yang lulus menjadi bawaslu kecamatan, bukti fotokopi surat keputusan penanggung jawab tim harkat sukses nomor sk tp harkat x tertanggal oktober tentang pengangkatan tim harkat haris, sos., m.h. drs. h.a. khalid mein, m.m.) untuk pemenangan pemilihan bupati dan wakil bupati merangin tahun bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani memohon cast panitia pemungutan suara pps ) desa tungkai nomor pps dk tertanggal (tanpa bulan) tahun yang pada intinya menyatakan memperbolehkan calon pemilih tanpa identitas diri berupa kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk), namun cukup dengan surat izin mengemudi sim) lintas: bukti fotokopi surat keputusan tim pemenangan drs. salim, dan h.a. salam nomor o9 tim cns mgm tanggal februari untuk kecamatan tabir selatankalo tanganbatang masukan: bukti fotokopi surat keputusan tim pemenangan drs. salim, dan h.a. salam nomor o1 tim cns mgm tanggal februari untuk kecamatan bangkomargo tabir barat: bukti fotokopi surat penyataan bermaterai rp. tertanggal maret tentang para pemilih, masing masing bernama rayah, maymunah alias unit dan tet marleyi yang menyatakan dan membenarkan bahwasanya mereka bertiga telah menerima sejumlah uang, masing masing sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. masniwarna, anggota tim pemenang harkat nomor urut dengan maksud agar para penerima uang tersebut mencoblos calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut bukti fotokopi surat tugas tanggal november dari komando team khusus, satgas harkat nomor urut posko keluarga, yang ditandatangani oleh panglima satgas: ling irawan, s.e., mba. yang telah menugaskan para pegawai negeri sipil pns ) aktif, masing masing bernama: usman solid (mantan camat tabir), wasit simanjuntak pegawai dinas pekerjaan umum dan perumahan kabupaten merangin dan baratan saragih pegawai dinas kesehatan kabupaten merangin) sebagai tim sukses untuk keberhasilan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tersebut: bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal maret yang dibuat dan ditandatangani oleh sudarto, sp., pd. yang menyatakan telah menemukan (seratus sembilan puluh tujuh) nama dalam dpt pada tps rt. desa sungai ular, kecamatan kalo tangan, namun nama nama tersebut bukan sebagai warga rt. desa sungai ular, kecamatan kalo tangan: bukti surat pemberitahuan undangan kartu kartu pemilih atas nama (tiga) orang pemilih masing masing bernama: lukman, evi riyadi dan yundrawan yang diterbitkan memohon yang terbukti diperjualbelikan dengan harga rp. (lima puluh ribu rupiah) per surat undangan. bukti p 26a surat keterangan kepala desa bukit batu, kecamatan sungai mana: bukti p 26b surat keterangan kepala desa muara bantan, kecamatan rendah pembalap: bukti p 26c surat keterangan kepala desa pilihan, kecamatan sungai mana, bukti p 26d surat keterangan kepala desa simpang parit, kecamatan rendah pembalap: bukti p 27a surat keterangan panitia pemungutan suara pps): bukti p 27b surat pernyataan atas nama saban, bukti p 27c surat keputusan kepala desa sumber agungan tanggal april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: hamid saksi adalah warga desa sungai ular, kecamatan kalo tangan, saksi memilih tps desa sungai ular dan dpt tps terdapat nama dua anggota polri, yaitu amirudin maluku dan hendra widianto: saksi melaporkan hal tersebut kepada ketua rt, tetapi ketua menyatakan hal tersebut urusan kpu, saksi tidak tahu apakah kedua polisi tersebut ikut memilih: terdapat kelebihan undangan pemilih formulir c6.kwk) rumah ketua rt. saksi diberi surat undangan sisa dan saksi membayarnya dengan uang rp. saksi membeli surat undangan tersebut untuk dibawa dan dilaporkan posko pemenangan: dalam formulir c6.kwk tersebut terdapat nama nama pemilih, tetapi saksi tidak tahu apakah semuanya memilih atau tidak, terdapat satu nama pemilih yang tercantum dalam surat undangan yang dibawa saksi, datang memilih tps desa sungai ular, kecamatan kalo tangan: nama nama yang tercantum dalam surat undangan dikenal saksi, tetapi tidak semuanya tinggal kompleks tempat tinggal saksi. musi saksi adalah warga desa rendah alai, kecamatan jangka, saksi adalah tim sukses syukur tingkat desa rendah alai: tps desa rendah alai, surat suara yang dicoblos pada gambar pasangan calon nomor urut disebutkan oleh petugas tps dicoblos untuk pasangan calon nomor urut saksi mengajukan protes kepada kpps dan kpps langsung meralat bahwa surat suara tersebut untuk pasangan calon nomor urut saksi tidak meminta penghitungan suara ulang: saksi menandatangani berita acara rekapitulasi: pemenang tps desa rendah alai adalah pasangan calon nomor urut dengan perolehan suara. pasangan calon nomor urut syukur) mendapat suara, nasa mendapat suara, haji mendapat suara: saksi pernah dilarang memilih desa rendah alai oleh kades rendah alai bernama jamaluddin dengan alasan saksi bukan penduduk rendah alai. joko waluyo saksi adalah warga desa raso, kecamatan rendah pamenang, saksi adalah simpatisan pasangan calon nomor urut syukur), terdapat anak bawah umur ikut memilih, yaitu siswi kelas smu bernama dari setianingsih: akta kelahiran anak tersebut tidak sesuai dengan tanggal lahir dpt. tanggal lahir dpt menunjukkan sudah berusia tahun, tetapi berdasarkan akta kelahiran belum berusia tahun: saksi tidak mengajukan keberatan kepada kpps. nasrul saksi adalah kepala desa muara bantan, kecamatan rendah pembalapadahal dalam pemilu sebelumnya perangkat desa selalu dilibatkan: tps desa muara bantan, pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut alip saksi adalah kepala desa bukit batu, kecamatan sungai manaemenang kedua tps tersebut adalah pasangan calon nomor urut saksi tidak menanyakan kepada kpu merangin mengenai tidak melibatkannya kepala desa dalam pembentukan pps dan kpps. abdul karim saksi adalah kepala desa lubuk gaung, kecamatan batang masukan, terdapat tps desa saksi: kedua tps tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut saksi dan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pembentukan pps dan kpps, saksi bertanya kepada camat mengenai tidak melibatkannya kepala desa dalam pembentukan pps dan kpps. camat mengatakan tidak mengetahui pembentukan tersebut. rauf saksi adalah kepala desa tungkai, kecamatan bangko: kpps membentuk pps untuk memenangkan salah satu calon, ketua kpps tps desa tungkai bernama andi bukan warga setempat, melainkan warga desa tetangga, undangan pemilih terlambat didistribusikan, setelah disusul oleh saksi ternyata rumah ketua kpps tps berada desa lain: desa tungkai terdapat tps dan pps: ketua pps menyatakan bahwa semua warga desa yang tidak terdaftar dpt dapat memilih dengan membawa surat pengantar kepala desa: saksi mendapat laporan dari tiga warga setempat yang tidak dapat memilih meskipun telah membawa ktp namun tidak membawa kk. hasil saksi adalah warga desa pulau tengah, kecamatan jangka, saksi adalah tim pemenangan pasangan calon nomor urut tingkat kecamatan, seminggu sebelum pemilihan, siang hari, saksi melihat bawaslu kecamatan jangka bernama zainal memberikan beberapa baju bergambar pasangan calon nomor urut kepada mertua saksi, pemberian baju tersebut disertai arahan agar mertua saksi memilih pasangan harkat, saksi melaporkan pembagian baju tersebut kepada koordinator tim kecamatan. tepi marleyi saksi adalah warga kelurahan maupun, kecamatan tabir, saksi bukan tim sukses melainkan simpatisan: pada maret saksidalam pemungutan suara saksi memilih pasangan calon nomor urut tanggal maret malam, basri umar dan kawan kawannya datang rumah saksi dan menanyakan apakah saksi diberi uang. basri umar meminta uang rp. tersebut dan kemudian uangnya diserahkan kepada bawaslu, kemudian saksi dipanggil bawaslu dan dimintai keterangan terkait pemberian uang tersebut, saksi tidak mengenal basri umar sebelumnya. fitri karyanya (alias maymunah) saksi adalah warga kelurahan maupun, kecamatan tabir, saksi menerima uang rp. dari tepi marleyi (adik saksi), saksi kemudian memberikan uang tersebut kepada tim yang mendatangi rumah tepi marleyi pada maret malam hari, setelah pencoblosan, saksi dipanggil oleh bawaslu dan saksi memberikan keterangan. ridwan saksi adalah warga desa koto baru, kecamatan tabir lintas, saksi adalah kepala dusun desa koto baru sekaligus korban untuk pasangan calon nomor urut saksi adalah anggota tim sukses yang memiliki surat keputusan, desa saksi terdapat tps, yaitu tps tiap dusun: tps saksi, pasangan calon nomor urut kalah. sari saksi adalah warga desa menang, kecamatan tabir lintas: saksi adalah direktur wilayah pasangan calon nomor urut yang bertugas mengajak pemilih mendukung pasangan calon nomor urut saksi merangkap sebagai kepala urusan kaur) pemerintahan desa menang: saksi memiliki surat keputusan sk) resmi sebagai tim sukses, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap keberadaan saksi: desa saksi terdapat tps, dan kedua tps tersebut pasangan calon nomor urut kalah. usman saksi adalah warga desa menang, kecamatan tabir lintas: saksi adalah anggota badan permusyawaratan desa bpd) sejak periode saksi menjadi anggota kpps tps desa menang:, saksi menjadi koordinator pemilih kori) bagi pasangan calon nomor urut saksi tidak pernah mempengaruhi pemilih tps: desa menang pasangan calon nomor urut kalah,emenang desa menang adalah pasangan calon nomor urut ruslan saksi adalah warga kelurahan kampung baru, kecamatan tabir induk: saksi adalah koordinator kecamatan korban) untuk pasangan calon nomor urut yang diangkat dengan surat keputusan sk), saksi adalah juga anggota kpps tps kampung baru, yang menurut saksi dipilih karena sudah biasa menjadi petugas kpps sejak pemilihan umum masyarakat mengetahui bahwa saksi adalah tim sukses tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya: bawaslu tidak pernah mempermasalahkan keberadaan saksi sebagai kpps merangkap tim sukses, tugas saksi tps adalah menjadi pendamping ketua kpps meja pengambilan surat suara, tps saksi, pasangan calon nomor urut kalah. baik saksi adalah warga kelurahan kampung baru, kecamatan tabir induk, saksi adalah korban tim sukses pasangan calon nomor urut saksi merangkap sebagai ketua kpps, saksi menjadi korban pasangan calon nomor urut terlebih dulu sebelum direkrut menjadi ketua kpps (kurang lebih mulai maret saat direkrut menjadi kpps, saksi pernah menyampaikan kepada pps bahwa saksi adalah tim sukses pasangan calon, namun pps menyatakan hal tersebut tidak masalah, saat pemungutan suara, saksi tidak melaksanakan tugas sebagai tim sukses pasangan calon karena sudah bersumpah: tps saksi, pasangan calon nomor urut kalah: pemenang tps saksi adalah pasangan calon nomor urut suman saksi adalah warga desa sido rukun kecamatan margo tabir, saksi adalah kepala urusan kaur) pembangunan desa sido rukun, saksi menjadi pasangan calon nomor urut sejak pemilukada dan diangkat lagi dalam pemilukada tahun saksi direkrut menjadi diri wilayah kecamatan margo tabir, tps saksi, pasangan calon nomor urut kalah. saban saksi adalah warga desa sumber agung, kecamatan margo tabir: saksi adalah ketua kampung desa sumberagung, kecamatan margo tabir, saksi adalah anggota kpps tps sekaligus menjadi korban pasangan calon nomor urut saksi sejak menjadi anggota tim sukses pasangan calon nomor urut dan diangkat lagi sebagai tim sukses pada pemilukada tahun ini, pemenang tps adalah pasangan calon nomor urut didi sopan saksi adalah warga desa tungkai, kecamatan bangko, saksi adalah kori tim sukses pasangan calon nomor urut tps desa tungkai: desa tungkai terdapat tps, pada saat pemilihan, saksi berkeliling tps tps, dan tidak masuk tps desa tungkai, pasangan calon nomor urut hanya menang tps lisnorita saksi adalah desa maupun, kecamatan tabir induk, saksi tidak pernah diundang oleh mani warna, tepi marleyi datang rumah saksi dan mengatakan jika mau uang silakan datang mengambil rumah mani warna, dalam pemungutan suara, saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut tps saksi, pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut fueron saksi adalah warga desa sungai mana, kecamatan sungai mana, saksi adalah koordinator lapangan forlap) untuk pasangan calon nomor urut formulir c1.kwk tps desa keringat, kecamatan sungai mana, sulit didapat: saksi dipanggil oleh saksi tps desa keringat dan diminta bantuan untuk meminta formulir tps desa keringat, setelah bertengkar dengan petugas tps, saksi dan saksi tps diberi oleh petugas setelah membuka kotak suara, pemenang tps desa keringat adalah pasangan calon nomor urut saksi tidak mengikuti penghitungan suara tingkat ppk sungai manpril yang diserahkan pada persidangan tanggal april dengan uraian sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan salah obyek (error object) atau setidak tidaknya kurang obyek bahwa terkait dengan permohonan pertama, yang diajukan pemohon tmemohon mengajukan eksepsi mengenai obyek permohonan salah objek (error object) atau setidak tidaknya kurang objekjuncto dan pmk nomor tahunnomorbahwa berdasarkan ketentuan atas, jelas bahwa objek sengketa pemilu bupati dan wakil bupati merangin tahun yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, dalam bentuk: berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu bupati dan wakil bupati kpu kabupaten kota model kwk.kpu), catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bupati dan wakil bupatibupati dan wakil bupati tingkat kabupaten kota lampiran model db1 kwk.kpu), bahwa setelah dicermati, surat keputusan memohodengan rincian sebagai berikut: mal kecamatan pasangan calon bea paras sej bahwa seharusnya yang dijadikan objek permohonan utama adalah, kabupaten merangin tanggal maret model db kwk.kpu, oleh karena dalam hal permohonan pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka hanya surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten merangin nomor pts kpu kab tahun tanggal maret saja yang dibatalkan, sedangkantidak menjadi salah satumemohonabupaten merangin nomor pts kpu kab tahun tanpa memohon, bahwa oleh karena objek permohonan salah objek atau setidak tidaknya obyek tidak lengkapengan menjatuhkan putusan dengan amar, "menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima apa yang telah memohon sampaikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan: bahwa pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin telah dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten merangin pada tanggal maretmerangin nomor pts kpu kab tahun (bukti yaitu sebagai berikut: drs. salim, sh., syukur, handayani, s.km haris, sos., bahwa berdasark(bukti adalah sebagai berikut: wakil bupati merangin pasangan calon dan salam dan fauzi, dan jalani, sos dan drs. abdul khalid, bahwa berdasar( (bupati dan wakil bupati nama kecamatan prs. salim, sh., syukur, handayani, s.k haris, sos, urut urut2) urut hasirtmas doo soo aap jumlah ass ners iosdelapan puluh satu koma enam puluh tiga keseratus), bahwa komisi pemilihan umum kabupaten merangin telah menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun sebagaimana termuat dalambahwa dalil pemohon pada angka romawi iv. iv. dan iv. halaman s ddiperoleh dariforkopimda provinsi jambi serta pemerintah daerah kabupaten meranginbawaslu kabupaten merangin, bawasluserta penetapan dan pengumuman calon terpilihbupati dan wakil bupati kabupaten merangijujurrangibupati dan wakil bupati kabupaten merangibupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi kabupaten merangin. bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangimerangin dihadiri oleh bawaslu kabupaten merangin, aparat kepolisian kabupaten meranginbawaslu kabupaten merangiabupaten merangin sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara seluruh tps kabupaten meranginbawaslu kecamatanbupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun adil, berkenaan dengan asas adilabupaten merangibupati dan wakil bupati kabupaten merangibupati dan wakil bupati kabupaten merangimerangibupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun sehingga setiap:komisi pemilihan umum provinsi jambi, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan pemilu sebagaimana ditetapkan oleh keputusan komisi pemilihan umum kabupaten merangin. kepentingan umum:bagai penyelenggara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten meranginabupaten merangibupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun akuntabilitas, berkenaan dengan asas akuntabiabupaten meranginerangin. bahwa sampai saat ini tidak pernah ada pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten merangin castbupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun efisiensi: berkenaan dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahunabupaten meranginerangin. efektivitas. berkenaan dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangibupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang komisi pemilihan umum kabupaten merangi dan jadwal pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun menyusun dan menetapkan tata kerja kpu kabupaten, ppk, pps dan kpps dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun dengan memperhatikan pedoman dari kpu dan atau kpu provinsi jamb, membentuk ppk, pps dan kpps dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten meranginbupati dan wakil bupati kabupaten merangibupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ppk wilayah kabupaten merangibawaslu kabupaten merangin dan kpu provinsi jambi, menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten merangin untuk mengesahkan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten meranginbupati dan wakil bupati kabupaten meranginbupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun oo. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun menyampaikan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten merangin dan bupati kabupaten meranginyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun telah diselenggarakan bertentangan dengan asas asas pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupatibupati dan wakil bupati kabupaten meranginbangko, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut dan salam dan jalani, sos beabatangtang masukan, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati batang masukan drs. salim, sh.,tangkalo tangkaloerangin tahun yang pemohon ajukan, ilyang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten merangin nomor .pts.tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahunadalah sebagai berikut: tangkalo tangankalo tangembalapembalaprendah pembalap drs. salim, sh., dan salam syukur, dan fauziembalaprendah pembalapmanmana, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: urut calon dan wakil bupati sungai mana dan jalani, sos dan drs. abdul khalid,mmansungai manapangkalan jambngkalan jambupangkalan jambungkalan jambpangkalan jambtimutimur, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: urut calon dan wakil bupati tabir timur dan salam syukur, dan drs. abdul khalid,mm enggselatselatan drs. salim, sh., dan salam syukur, dan fauziilililir drs. salim, sh.,ililirlintaslintas, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: urut calon dan wakil bupati tabir lintas ama dan fauzi, handayani, s.klintaargoargoargo tabir drs. salim, sh., dan salamargoulululuulbarat, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut urut calon dan wakil bupati tabir barat drs. salim, sh., dan jalani, sos dan drs. abdul khalid,mdrs. salim, sh., syukurselatan, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati pamenang selatamenang, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: dalam permohonan ini, pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun dengan nomor urutyaitu: memutuskan menetapkan kesatu menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati merangin tahun adalah pasangan calon dengan nomor (empat) yaitu haris, sos., (sebagai bupati merangin) dan drs. abdul khalid. (sebagai wakil bupati merangin) periodekeputusan komisi pemilihan umum kabupaten merangin, provinsi jambinomor nama pasangan calon bupati kecamatan urut calon dan wakil bupati rendah pamenangbangkobangkoiang pumpiiang pumping, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: urut calon dan wakil bupati tiang pumping dan salam dan drs. abdul khalid,mm penamaan doiang pumpiuara siauara siauara siau drs. salim, sh., dan salam syukur, handayani, s.km dan jalani, sosuara sialembahlembah masukembah masukanlembahjangkjangka, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: urut dan wakil bupati jangka calon dan salajangkttenang, tanggal maret (bukti bukti s d bukti adalah sebagai berikut: urut calon dan wakil bupati sungai tenang dan salam syukur, dan drs. abdul khalid,mm ntbahwayang dilakukan oleh memohon, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut drs. salim, sh., dan salam serta nomor urut haris, sos., dan drs. abdul khalid, mm, yang pada intinya pemohon tuangkan dalam permohonan pemohon pada halaman s d halaman tentang adanya keterlibatan pns, penyelenggara ppk, pps, kpps), perangkat desa dalam tim pemenangan pasangan calon nomor urut drs. salim, sh., dan salam.abupaten meranginbagaimana keputusan komisi pemilihan umum kabupaten merangin nomor pts kpu tahunbupati dan wakil bupati merangin tahun tertanggal september (bukti serta nomor pts kpu tahun tentang pengangkatan anggota panitia pemungutan suara pps) se kabupaten merangin pada pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun tertanggal september (buktiabupaten merangin.nama anggota ppk, pps dan kpps yang masuk dalam tim pemenangan pasangan calon khususnya pasangan calon nomor urut drs. salim, sh., dan salam sebagaimana dalil pemohon adalah tanpa sepengetahuan dari anggota ppk, pps dan kpps yang bersangkutan. bahwa terkaitternyata dalam uraiannya yang dituangkan pada halaman s d halaman adalah tidak terjadi (lima belas) kecamatan. oleh karenanya dalil pemohon tersebut hanyalah dalil mengada ada tanpa adanya fakta fakta hukum. bahwa dalil pemohon pada angka halaman yang menyatakan pelanggaran pelanggaran terstruktur sebagaimana dalil pemohon pada angka halaman s d halaman adalah menunjukkan bahwa pemohon tidak cermat dalam membuat dalil dalil permohonan, karena sepengetahuan memohon tidak terdapatyang ada adalperlu memohon sampaikan bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten merangin tahun memohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari bawaslu kabupaten meranginpenyelenggara dan pasangan calon khususnya nomor urut drs. salim, sh., dan salam. oleh karena itu menurut memohon dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan. bahwa terhadap dalil pemohon pada angka dan angka halaman dapat memohon jelaskan bahwa salah satu persyaratan calon bupati dan wakil bupati bagi pns yang memegang jabatan negeri harus mengundurkan diri dari jabatan negerisebagaimana model kwk kpu (bukti bahwa pemohon juga mendalilkan pada huruf angka halaman s d halaman menyatakan terjadinya pelanggaran secara sistematis yang dilakukan oleh memohon tentang pemutakhiran data pemilih. bahwa memohon sangat keberatan dan menolak dalil pemohon tersebut karena memohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan melalui tahapan tahapan pemutakhiran data pemilih sampai ditetapkannya daftar pemilih tetap dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh bawaslu kabupaten merangin dan saksi pasangan calon (bukti oleh karenanya dalil pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. bahwa terkait dalil pemohon pada huruf halaman yang menyatakan ketidaktelitian memohon dalam melakukan faktual terhadap ijazah atas nama salam adalah tidak benar, karena memohon telah melakukan faktual terhadap ijazah atas nama salam dengan mendatangi sekolah yang bersangkutan dan pihak sekolah yang bersangkutan telah menyatakan bahwa ijazah atas nama salam adalah sah (bukti bahwa dalil pemohon pada huruf dan halaman s d halaman dapat memohon jelaskan bahwa dalam perekrutan dan pengangkatan penyelenggara tingkat kecamatan ppk) dan tingkat kelurahan desa pps), memohon telah melakukan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah memohon uraikan atas, oleh karenanya memohon menolak dalil pemohon tersebut. bahwa pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif yang dilakukan memohon sebagaimana yang dinyatakan pada huruf angka halaman s d halaman bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon sangat keberatan dan menolak terhadap apa yang dituduhkan pemohon terhadap memohon, karena apa yang dialihkan oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. oleh karenanya dalil pemohon tersebut sudahadalah sah menurut hukum: menyatakanadalah sah menurut hukum, menyatakan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten meranginperiobupati,dataskaikapagsingditangalam bukbukti oleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari rabuaerah dan wakil kepala daerah kabupaten merangin tahun dengan nomor urut berdasarkannomor ba.i2013 tanggal februari junctoiv. bahwa pemohon keberatyang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut: titian terasbesgangalakerasan panjraykalo tangantawaur berduranaualolo gedangembalapbaratimursetelahbertajukantan kecamatan rendah pembalap kabupaten merangin fotokopi bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara fotokopipariujung tanjunguguk kecamatan rendah pembalap kabupaten merangiharus jayarkemedanmanamananilaiatulemahringatlihaninnteelanggngkalan jambuirpangkalan jamberentakga alurngo tanjuerilimmudrantauyondiluranilirnapaltimurbulian panjanguburri sembilanimauelang panjanar gadiadingrang tingkat desa kelurahan model kwk.kpu) desa kelurahan bungo tanjuahutwailirgul bulanular makama rajakarlintasangharjlegargo tabirrukunkomber agungumbugalulpukarojernihdan barekutngaraibarattangputusentarbakaebar kecamatan tabir barat kabupaten merangin: pasangan nomor urut memperoleh suara sah sebanyak drs. salim, sh., (empat puluh sembilan ribu lima ratus dan sembilan belas) atau (dua puluh lima koma sembilan puluh lima persen) h.a. salam pasangan nomor urut memperoleh suara sah sebanyak syukur, (empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh dan puluh delapan) atau (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) fauzi, pasangan nomor urut memperoleh suara sah sebanyak handayani, s.km (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh) dan atau (sebelas koma delapan puluh tiga persen) jalani, sos pasangan nomor urut memperoleh suara sah sebanyak haris, sos., (tujuh puluh satu ribu lima puluh sembilan) dan atau (tiga puluh tujuh koma dua puluh empat persen) drs. abdul khalimeranginmeranginri, yakni uudtabgeinginilbaruah abciljar jauh eroempang benaraberahgejelatlamanyarnang merabaruujuemasyuramrantiungkulsatak seribuu tanjunguludeng rejoeringinutihiang pumpiilirsanggulkapassungai sakaibukit punjuuara siaacran memerk kumberingipanjamalagdak terkuruintai rendairtrambutayurlembahasukatulo dingigupadalammericaelmparuhasalaljangkamadpunggungendalaemenjalisrpelayawatulittembagtinggipategyelenggara pemilu berpedoman pada asas: a). mandiri, b). jujur, c). adil, d). kepastian hukum, e). tertib: f). kepentingan umum, 9g). keterbukaan: h). proporsionalitas: i). profesionalitas: j). akuntabilitas, k). efisiensi, dan i). efektivasas pemilu yang berintegritas dan bermartabat. iv. bahwa dalam pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati meranginpelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematispemohon dengan didukung alat bukti baik berupa surat dokumen tertulis dan keterangan saksi saksi yang akan dihadirkan berkeyakinan bahwa sangat kuat adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam penegakan hukum dan konstitusi serta asas pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada dalam hal ini komisi pemilihan umum kpu) kabupaten merangin dan membiarkan pelanggaran pelanggaranmerangin nomor urut dan nomor urut yang terjadi baik selama dalam proses tahapan persiapan pemilukada kabupaten merangin tahun maupun pada saat atau setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara, yang akan diuraikan berikut ini: pelanggaran bersifat terstruktur bahwarendahtanjung mudogedanglamjangksungai tenang kabupaten merangin:laris, sos., mh.dan april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: muhamad ais saksi adalah ketua ppk tabir, rekapitulasi ppk tabir dilaksanakan pada maret dan pleno dilaksanakan pada maret mulai pukul hingga wib dengan dihadiri bawaslu dan semua saksi pasangan calon, ppk tabir membawahi tps dan pps, dpt tabir berjumlah pemilih yang menggunakan hak pilih suara sah sejumlah suara tidak sah sejumlah mutasi pemilih sisa surat suarlam rekapitulasi semua saksi hadir dan bertanda tangan. bawaslu juga hadir dan tidak menemukan adanya masalah, tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis selama rekapitulasi, saat pemungutan suara, saksi memantau pelaksanaan tps kecamatan tabir. basri saksi adalah anggota ppk tabir lintas, rekapitulasi dilaksanakan pada maret pukul wib hingga pukul wib: kecamatan tabir lintas membawahi tps dan pps: dpt tabir lintas berjumlah pemilih yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilileno rekapitulasi saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, saksi pasangan lain hadir, bawaslu juga hadir, ketua pps membacakan langsung hasil rekapitulasi masing masing, saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut tidak bersedia menandatangani formulir berita acara karena tidak memiliki formulir dari saksi saksi tps. sedangkan saksi pasangan calon nomor urut menandatangani berita acara: formulir c1.kwk semua tps kecamatan tabir lintas menunjukkan semua saksi tps telah menandatangani formulir c1.kwk. manni saksi adalah anggota ppk pamenang, saksi dituduh oleh pemohon sebagai koordinator pemilih kori) desa rejosari untuk pasangan calon nomor urut saksi tidak menjadi kori untuk pasangan calon manapun, saksi memilih tps yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut rekapitulasi tanggal maret mulai pukul hingga pukul dengan dihadiri oleh semua saksi dan panas. semua saksi bertandatangan dan tidak ada yang mengajukan keberatan, dpt pamenang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih pemilih menggunakan ktp sisa surat suara ris riyanto efendi saksi adalah ketua ppk pamenang barat: terdapat tps dan pps: saat pencoblosan tidak ada kejadian khusus semua tps: dpt pamenang baratrekapitulasi dilaksanakan pada maret sedangkan pleno rekapitulasi dilaksanakan pada maret mulai pukul wib hingga pukul wib, pleno rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan bawaslu: masing masing saksi yang hadir pada pleno rekapitulasi tidak mengajukan keberatan, jajaran ppk pamenang barat tidak ada yang terlibat dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon. adam kurniawan saksi adalah ketua ppk bangko: ppk bangko membawahi tps dan pps, dpt bangkoleno rekapitulasi dilaksanakan pada maret pukul wib hingga pukul wib: saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut hadir dalam pleno rekapitulasi. sementara saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, semua saksi yang hadir dalam rekapitulasi tidak ada yang menyatakan keberatan, anggota polri bernama syari kecamatan bangko tidak ada, nama tersebut adalah pengrajin emas: ppk bangko telah memeriksa identitas dan pekerjaan syari. abdul malik saksi adalah anggota ppk kalo tangan: rekapitulasi dilaksanakan pada maret pukul wib hingga pukul wib, saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut hadir dan bertanda tangan tanpa mengajukan keberatan, ppk kalo tangan membawahi tps dan pps: dpt kalo tangan berjumlah pemilih menggunakan hak pilih berjumlah suara sah berjumlah suara tidak sah mutasi pemilih pemilih menggunakan ktp danua anggota polri bernama amirudin maluku dan hendra widianto yang disebut saksi pemohon terdaftar dalam dpt, memang ada dalam dpt, tetapi tidak menggunakan hak pilih. surat undangan atas nama kedua anggota polri tersebut tidak dibagikan dan nama yang bersangkutan dalam dpt dicoret. edi supriyanto saksi adalah ketua ppk jangka, ppk jangka membawahi tps dan pps: dpt jangka berjumlah pemilih yangrekapitulasi semua saksi dan bawaslu hadir tanpa ada yang mengajukan keberatan, dan semua saksi menandatangani berita acara da). tri mukmin saksi adalah ketua ppk margo tabir, dpt margo tabir berjumlah menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih luar dptmargo tabir membawahi tps dan pps, rekapitulasi dilaksanakan pada maret mulai hingga wib. saat rekap semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan. namun saksi pasangan calon nomor urut meninggalkan tempat sebelum pleno berakhir sehingga tidak menandatangani berita acara, saksi yang bertanda tangan adalah saksi pasangan calon nomor urut pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bawaslu hadir dan bertanda tangan. adil citra saksi adalah ketua ppk tabir barat, dpt berjumlah menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasitabir barat membawahi pps dan tps, rekapitulasi dilaksanakan pada maret mulai pukul wib hingga wib, saksi hadir kecuali saksi pasangan calon nomor urut saksi yang hadir dan bawaslu menandatangani berita acara, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, formulir da1.kwk dibagikan kepada semua saksi yang hadir, ada kpps yang merangkap sebagai tim sukses tetapi tidak ada bukti sk. primo latif saksi adalah ketua ppk tabir selatan, dpt kecamatan tabir selatan berjumlah menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah mutasi pemilih luar dptemungutan suara tidak ada masalah apapun wilayah ppk tabir selatan: pada hari pemungutan suara saksi berkeliling mengecek pps dan sekitar tps, bawaslu dan saksi dari empat pasangan calon hadir dan menandatangani formulir da1.kwk tanpa ada yang mengajukan keberatan. menimbang bahwa pihak terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal april yang disampaikan kepada kepaniteraan mahkamah pada tanggal aprierangin nomor urut dalam pemilukada kabupaten merangin tahun berdasarkan berita acara nomor ba ! tanggal februaribahwa peserta pemilukada kabupaten merangin tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten merangin nomor pts. sertayaitu berita acara nomor ba tanggal februari dtanggal februari adalah sebagai berikut: sewa mmgangionmemohon: komisi pemilihan umum kabupaten merangin, pada tanggal maretmerangin sesuai dengan berita acara nomor ba ii (vide bukti pt(vide bukti pt dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: urut| pasangan gion suaras. sos. mh. dan drs. h.abdulerangin sesuaada tanggal april salah satu pasangan calon dalam pemilukada merangin mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah, terhadap keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten merangin nomor pts kpu kabyang kemudian diperbaiki dalam perbaikan permohonan tanggal april perihal perbaikanmemperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilihmerangimerangin bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten merangin tahun diikuti oleh (empat) pasangan calon, berdasarmasing masing atas nama: our pasangan galon sumber formulir model db kwk.kpu bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada tanggal maretselanjutnya pada hari kamis tanggal maret dilaksanakan rekapitulasi hasil,bupaten merangin, tertanggal maret model kwk.kpu beserta laporannya, adalah sebagai berikut: ino kecamatan pedoman suara masing ain pasangan gaon |bangkobaat 13so| case| ras| dan |taman batang kasuma areal 2s) renanpembaab 2msa| 20s| sungai mana k020| a2sa| tanapumeng sre| tool nsn| 'so|warisan 1xes| seo| tog0| 'as| sungai tenang ses) sal aan) ato se pamenang solar renanpamenang 1sta| 4ss0| ss2| dan (raorsosan 3moe| uses| 4aes| 00x da2 (masam asse| alas)m) nama soelianto rusli alamat: jalan sunter paradise blok nomor rt rw. panen kelurahan sunter agung, kecamatan tanjung ted priok, kota jakarta utara pekerjaan: wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . . pemohon nama sandra budiman alamat taman palem lestari blok rt rw. kelurahan cengkareng barat, kecamatan cengkareng, kota jakarta barat pekerjaan: karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: nama tirtayasa alamat jalan taruna raya nomor rt rw. kelurahan babakan, kecamatan tangerang, kota tangerang pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: nama rudi sinaga alamat jalan ganggang nomor rt rw. kelurahan sungai bambu, kecamatan tanjung priok, kota jakarta utara pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv, nama rayah dari groot alamat blok jumat, rt rw. desa penyingkiran, kecamatan jatitujuh, kabupaten majalengka pekerjaan mengurus rumah tangga selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama sembari kumakauw alamat dusun rt rw. desa bulan, kecamatan dumoga barat, kabupaten bolaang mongondow pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon vi: nama roland koosnadi alamat jalan kini nomor rt rw. kelurahan senen, kecamatan senen, kota jakarta pusat pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon vii, nama john latuheru alamat citra gran blok nomor rt rw. kelurahan adikarya, kecamatan jatisampurna, kota bekasi pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: nama maharaja lintang alamat jalan mardaani raya gang swadaya, rt rw. kelurahan cempaka putih barat, kecamatan cempaka putih, kota jakarta pusat pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon ix, nama decay bner alamat gang kopra iii nomor rt rw. kelurahan johar baru, kecamatan johar baru, kota jakarta pusat pekerjaan: karyawan swasta berkenaan dengan syarat kedua tentangoleh berlakunya undang undang bahwa para pemohon telah dirugikan dengan berlakunya antara lain dan huruf dan huruf huruf dan nomor tahun tentang md3:ara pemohon uraikan bawah ininomor tahun tentang md3:nomor tahun tentang md3 sebagaimana yang telah para pemohon uraikan atas, membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian para pemohon dengan berlakunya amandemen md3 tahun dengan diundangkannya nomor tahun tentang md3 maka para pemohon tidak bebas lagi melakukan pengawasan dan mengkritisi kinerja para anggota legislatif sehingga syarat keempat yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas pasat| jenis rapat 'isi pembacaanyang bisa kita sampaikan. ketua rapat baik, terima kasih pak dirjen. ini ada menyangkut sikap m.h): se (pemerintah inipasat| jenis rapat 'isi pembacaantno.pasat| jenis rapat 'isi pembacaanpasat| jenis rapat 'isi pembacapasat| jenis rapat 'isi pembacaanjenis rapat ' isi pembahaspasat| jenis rapat 'isi pembacaan. totok ini dan sependapat haryanto, s.e.):jenis rapat ' isi pembahasan. rekomendasi, kalau rekomendasi tidak ino |pasa| sniokapat pembahasanjenis rapat ' isi pembahasan suparman kan isikan ada usul ini jadi alur andi atas, s.h., pikirnya pak totok kemarin kita karena nanti akan diatur . pdip (dr. r.| kita setuju, sepakat dengan pak totok. terima kasih. antara kerugian para pemohon dengan berlakunya amandemen md3 tahun telah terpenuhi, syarat kelima sebagai syarat terakhir agar paranorma dan huruf dan huruf huruf dan amandemen nomor tahun tentang md3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional para pemohon tidak terjadi lagi atau setidak tidaknya kemungkinan tidak terjadi lagi: bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian yang spesifik dalam mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ini untuk menyatakan norma dan huruf dan huruf huruf dan nomor tahun tentang md3 bertentangan dengan uud iii. alasan dan pokok permohonan latar belakang dan pertimbangan lahirnya md3 uud (amandemen ke empat) menyebutkan, negara indonesia adalah negara hukum, dan bernegara (supremacy law) (bukti fotokopi uud bahwa dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, dibentuksebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam konsideran menimbang undang undang nomor tahun (b) bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga lembaga (pasa jenis rapat tipombatasan pkb ir. h.m. saya pak ketua, ingin lukman edy, memahami psikologisnya si. suparman diusulkan pemerintah tidak andi atas, s.h., menghapuskan hanya .ino |pasa| jenis rapat isi pembat(ro dan persis seperti apa! pasat jenis rapat isi pembacaan lukman edy, yang dicermati oleh pak arif si.rapat(dr. ini tadinya pimpinan agak kaget, suparman andi ini terutama ini apa atas, s.h., hubungannya dengan tiba tiba .): sedikit kita yakin kok pak menterinya kan pernah jadi anggota dpr ri, jadi.memang perlunya dpr berwibawa itu juga pasti setuju lah pak menteri, nggak usah khawatir. jenis rapat isi pembahasan ketua rapat baik, ini pak dirjen nggak mau dr. suparman ambil resiko. andi atas, s.h. jadi kita naikkan hh): rapat kerja ya. rapat setuju) rapat kerja ketua rapat . kemudian yang menyangkut dengan dr. doss terkait dengan kemenkumham iskandar wewenang dpr untuk dan mendagri prasetyo, s.h., melakukan pemanggilan paksa m.h.): pejabat negara, pejabat rabu, februari pemerintah, badan hukum. pukul ppp (h. rasul interupsi pimpinan rapat, boleh wib sani, s.h., si.): saya interupsi.|c. penambahan rumusan dr. suparman mengenai pemanggilan andi atas, s,h., paksa dan penyanderaan m,h,): terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme ang ino |pasa| jenis rapat isi pembatasancpak ketua, jadi. setiap warga jenis rapat ' isi pembahasan s.h.):) rapat hanja fpg (h. begini pak, saya ingin badan ino |pasa| sniokapat pembahasan. kita juga punya kewajiban yang banyak pasat| jenis rapat | 'isi pembacaan.ino |pasa| nio rapatigh pereira rasul pak ketua dan bapak. ibu sani, s.h., si.): sekalian, jadi secara substansi perlunya ada yang menegakan kehormatan dewan pasat| jenis rapat 'isi pembaca suparman pak, disiplin. kemudian andi atas, s.h., dalam melaksanakan m.h:ya. dirjen pp:ang tadi kita maksudkan dan permusyawaratan perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum (bukti fotokopi nomor tahun undang undang ini mengalami beberapa kali perubahan, antara lain perubahan melalui:tujuan pencabutan dan penggantian undang undang nomor tahun dan pengundangan undang undang nomor tahun diuraikan dalam konsideran menimbang huruf (a)ujuan pengundangan undang undang nomor tahun adalah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat'daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam jenis rapat isi pembahasan ketua rapat ini menjadi catatan ya, cuma dr. suparman menjadi kesulitannya andi atas, s.h., mahkamah kehormatan dewan suparman mahkamah kehormatan dewan, andi atas, s.h., kalau dia tidak bisa dati7bh pakai tia rapat hanja ketua rapat kemudian kita pindah badan dr. suparman (ke ada yang legislasi dpr andi atas, s.h., berubah tidak tidak ada m.h.): kan? tetapi kan sekarang rabu yang ini yang resmi, berarti ini februari yang. nya, pasat| jenis rapat 'isi pembacaan suparman andi atas, s.h., m.h.): dirjen pp: tidak ini pemerintah mengusulkan tempatnya dipindah. ketua rapat begitu. pemanggilan dan dr. suparman permintaan keterangan, sama andi atas, s.h., saja ya? dipindahkan saja ya? m.h.): berarti yang dihapus? dipindah sana? ini soal penempatan saja ini. dirjen pp:pasat suparman draft yang ada ini pak. ini kan andi atas, s.h., substansinya tidak ada yang .ino |pasa| jenis rapat isi pembatasrapat setuju pak nasrul, jadi mungkin dr. suparman pak dirjen, kita tetap saja andi atas, s.h., dengan rumusan rapat oke, tapi berarti ini dr. suparman (karena kan sama pak, andi atas, s.h., |usulan penambahan m.h.): nya ino |pasa| jenis rapat isi pembatasan ketua rapat jadi dan dr. suparman andi atas, s.h., m.h.): dirjen pp: kalau kalau seandainya memang mau drop itu tidak ada masalah. ketua rapat oke, berarti sesuai dengan dr. suparman apa yang ada didalam draft andi atas, s.h., hanya sampai dengan m.h.): setuju ya. (0s joruemee itaiaatema ketua rapat nya nanti kita angkat dr. suparman ditingkat maker. tapi sudah pak andi atas, s.h., barus tolong disiapkan, jadi ino |pasa| jenis rapat isi pembatasanrapat jadi kita lanjut dr. suparman soal menyangkut usulan andi atas, s.h., pemerintah ada asat| jenis rapat isi pembahasan ketua rapat digabung pak ya, dengan dr. suparman catatan bahwa, coba angkat andi atas, s.h., tadi, itu tadinya kan cuma rapat diangkat maker. baik. enna kalau begitu kita sekarang m.h): pindah jadi ini kita bawa maker ya. fpg (h.|pasat| jenis rapat isi pembahasanrapat memang disini tidak ada dr. suparman operasi tangkap tangan, ott andi atas, s.h., tidak ada kita sebut, yang ada usa ino |pasa| jenis rapat isi pembatasam.h.): pemerintah mengusulkan abu, februari penambgharg.,h.jenis rapat isi pembahasanya.perwakilan rakyat dan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. samping perkembangan sistem ketatanegaraan, (bukti fotokopi nomor tahun bahwa dari uraian fakta atas jelas bahwa tujuan pembentukan majelis dan dewan perwakilan rakyat adalah untuk menjalankan mandat konstitusi uud alinea .dan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . bahwa oleh karena itu majelis dan dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi representasi rakyat, sebagai wakil yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat,dan huruf.c,s.d. pemohon xxiii, mendalilkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara indonesia, yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak berlakunya norma dan huruf dan huruf huruf dantersebut menyebabkan kerugian yang mengakibatkan para pemohon tidak bebas lagi mengkritisi kinerja para wakilnya lembaga legislatif, sehingga menurut para pemohon hak konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya md3, dengan alasan sebagai berikut: bahwa berlakunya guo md3 berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon untuk tidak diperlakukan secara sewenang wenang: hak persamaan kedudukan depan hukum, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan: hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama depan hukum: hakdan uud bahwa berlakunya guo berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon atau setidak tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu antara lainmd3,dengan demikian telah nyatamd3, bahwa berdasarkan uraian pemohon s.d. pemohon xx.d. pemohon xxiii (yang selanjutnya disebut para pemohon) telah dapat menjelaskan anggapan adanya kerugian konstitusional dengan berlakunya norma guo, sehingga dengan demikian menurut mahkamah para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukanhuruf dan huruf huruf dandi: bahwa penyerebotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui md3 telah menginjak injak bangunan hukum. padahalonal, bahwa. bahwa ketentuan huruf md3md3 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan uud bahwa md3 adalah upaya anggota legislatif untuk memperistri diri yang,sama dengan perkara nomor puu xvdpr) telah memberikan keterangan tertulis beserta lampiran yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal jun.permohonan para pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma dan huruf dan huruf huruf md3 telah ternyata merupakan bagian yang oleh mahkamarapula terhadap dalilara pemohon berkenaan dengan frasa setelah mendapat pertimbangan dari mahkamah kehormatan dewan" dalam md3 telah kehilangan objek. i3. menimbang bahwa oleh karena permohonan guo mengenai danbahwa kemudian revisi perubahan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd berlaku secara efektif pada rabu, maret dan diberi nomor yang kemudian dikenal dengan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd ( uu md3 ) ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan tujuan pembentukan lembaga md3 tersebut bahkan mengingkari dirinya sebagai representasi rakyat bahkan layak disebut kriminalisasi terhadap demokrasi itu sendiri khususnya yang diatur dalam dan huruf dan huruf huruf dan sehingga dengan demikian, karena disinyalir bermuatan materi kriminalisasi dan pengingkaran terhadap prinsip persamaan hadapan hukum (adanya perluasan hak imunitas tak terbatas) dan tidak memenuhi syarat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka muncul penolakan penolakan dari masyarakat akibat diundangkannya md3 ini (bukti video penolakan md3): bahwa yang uji materi selain bertentangan dengan norma norma perlindungan kebebasan berpendapat sebagaimana tertuang dalam uud juga bertentangan dengan filosofi yang diatur pada bagian menimbang, yang memayungi seluruh dalam md3. bagian menimbang huruf nomor tahun tentang md3 menyebutkan bahwa : bahwa berdasarkan pertimbangan atas sudah jelas sekali bahwa dalam md3 itu sendiri sudah terdapat konflik dan inkonsistensi norma norma. dalam md3 sendiri sudah tidak mencerminkan aspek filosofis yang menjadi soko dan payung dari pengaturan dalam md3, alasan alasan uji materi untuk mensistemasi uraian polita, kami membagi (dua) bagian utama yang uji materi, yaituhari kamis, tanggal dua puluh satu, bulan junarief hid maria farida indrawi ttd. ttd. menahan m.p. sitompul wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. wisma silalahi kriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tertuang dalam huruf dan huruf dan huruf md3: perluasan ruang lingkup hak imunitas anggota legislatif yang tertuang dalam md3, kriminalisasi kebebasan berekspresidan berpendapat yang tertuang dalam huruf dan huruf dan huruf md3 bertentangan dengan dan bahwa menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum. artinya, baik para pemohon dan warga negara indonesia lainnya memiliki hak yang setara dihadapan hukum (equality before the law). anggota legislatif yang menduduki jabatan mpr, dpr, dprd, dan dpd merupakan warga negara indonesia yang memiliki hak yang sama dengan para pemohon dan warga negara indonesia lainnya,. sehingga hal ini mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan dan tertulis muka umum padahal hak itu merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh uud kritik terhadap kinerja anggota legislatif yang dilakukan oleh warga negara merupakan bagian dari pelaksanaan hak tersebut agar supaya anggota legislatif dalam melaksanakan amanat konstituennya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari terpilihnya mereka sebagai wakil rakyat lembaga legislatif: bahwa dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar uud karena kedaulatan ada tangan rakyat maka secara filosofis, yang memerintah adalah rakyat. konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian berikut: pemerintahan dari rakyat (government the people), yang berhubungan dengan pemerintah yang sah (dapat pengakuan dan dukungan rakyat) dan tidak sah, pemerintahan oleh rakyat (government the people), dimana kekuasaan yang dijalankan atas nama dan dalam pengawasan rakyat, pemerintahan untuk rakyat (government for the people), dimana kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat, budi juliardi, s.h., pd., pendidikan kewarganegaraan, jakarta: pt. raja grafindo persada, hal. makna kedaulatan ada tangan rakyat adalah bahwa pemerintah sesungguhnya adalah rakyat: bahwa satu sisi anggota legislatif berusaha sedemikian rupa untuk memperbesar kekuasaannya dalam mengambil langkah hukum kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, dan atau warga masyarakat untuk dipanggil paksa dengan menggunakan kekuatan aparat kepolisian (bukti penyebar meme setya novanto dipidana, masyarakat jadi takut kritik pejabat ), sementara sisi lain mereka berusaha dengan gigih agar kritik yang diajukan kepada pemerintah (eksekutif) (bukti fahri: polisi tak bisa tangkap seseorang hanya karena kritik pemerintah) juga partai politik (bukti soal penangkapan wartawan, dpr minta parpol jangan anti kritik ), harus diterapkan dengan bebas dan tanpa batas. bahwa hak dpr untuk melakukan pemanggilan secara paksa dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan aparat kepolisian dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap kebebasan dalam menyatakan pendapat, bahwa hak yang diatur dalam kriminalisasi tersebut merupakan monopoli kekuasaan yang terkonsentrasi pada anggota dpr saja karena hak dan kewenangan yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang md3 hanya ada pada dpr sedangkan lembaga yang diatur dalam md3 tidak hanya meliputi dpr saja. hal ini semakin menegaskan bahwa memang yang memiliki kepentingan besar atas pengaturan kriminalisasi ini adalah hanya anggota dpr: bahwa hal ini menimbulkan konflik norma dan konflik kewenangan penegakan hukum yang seharusnya secara murni berada dalam ruang lingkup lembaga yudikatif dalam hal ini representasi melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. penyerebotan kewenangan yudikatif yang dilakukan oleh anggota legislatif melalui nomor tahun tentang md3 ini telah menginjak injak bangunan hukum berupa asas pembagian kekuasaan dalam tiga bagian (trias) yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. ajaran trias politica berlaku checks and balance yang dimaksudkan untuk menguji agar salah satu unsur trias politica tersebut tidak melampaui batas kekuasaannya. hal ini sudah sangat jelas bahwa (bukti fadli zon laporkan ananda sukarela dan beberapa akun lain polisi), bahwa uud telah mengatur fungsi dpr, yaitu: dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan , akan tetapi karena adanya huruf dan huruf dan huruf dalam md3 mengakibatkan bertambahnya satu fungsi baru yaitu fungsi penegakan hukum yang didapat dengan cara menyerobot kewenangan lembaga yudikatif. hal ini tentu merugikan para pemohon karena dpr sudah tidak taat asas yaitu atas fungsinya yang diatur dalam uud bahwa seharusnya apabila terhadap kritik yang disampaikan oleh warga negara kepada anggota dpr terdapat unsur pidana maka cukup dilakukan penegakan hak berdasarkan ketentuan kuhp, kurap, ite, dan lain lain supaya persamaan dihadapan hukum tetap terjamin. akan tetapi (bukti uu md3 jadi tameng dpr dari kritik dan jeratan hukum ), j . bahwa ketentuan hurufadalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan uud perluasan ruang lingkup hak imunitas anggota legislatif yang tertuang dalam md3 bertentangan dengan dan uud bahwa md3 tahun terkait dengan perluasan hak imunitas anggota legislatif bertentangan dengan dan uud khususnya terkait dengan persamaan kedudukan dan perlakuan hadapan hukum. upaya anggota legislatif untuk memperistri diri mereka melalui ini. penambahan lapisan perlindungan dengan cara penguatan kedudukan dan fungsi mahkamah kehormatan dewan dan ijin presiden apabila terdapat anggota legislatif yang terjerat tindak pidana menciptakan kedudukan anggota legislatif lebih tinggi dari kedudukan warga negara indonesia lainnya hadapan hukum. anggota mkd merupakan rekan mereka sendiri sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota mkd sudah pasti tidak mencerminkan keadilan, persamaan dihadapan hukum, dan kepastian hukum: bahwa perluasan hak imunitas anggota legislatif ini memiliki kesamaan substansi ketika setya novanto meminta perlindungan presiden jokowi dan kapolri pada waktu dia menjadi tersangka atas dugaan korupsi e ktp yang ketika itu telah ditahan oleh kpk (bukti ditahan kpk, novanto minta perlindungan jokowi dan kapolri). namun, karena presiden jokowi sangat menghormati hukum dan proses penegakan hukum sehingga tidak menindaklanjuti permintaan setya novanto dengan tetap menyarankan untuk mengikuti proses hukum yang ada (vide bukti setya novanto minta perlindungan, ini jawaban jokowi): bahwa anggota dpr menciptakan keadaan hukum yang tajam bawah dan tumpul atas, artinya penegakan hukum kepada masyarakat dapat diterapkan secara tajam tapi ketika diberlakukan kepada anggota legislatif tidak memiliki kekuatan hukum. dan bukan hanya kandungan imunitas saja yang terdapat dalam huruf ini tetapi juga hak imunitas yang mengukuhkan mereka tidak tersentuh oleh hukum (bukti bukan imunitas, md3 justru bikin imunitas bagi dpr ), bahwa terhadap hak imunitas anggota legislatif telah menimbulkan kerugian pada masyarakat yaitu ketika seorang anggota dprd kabupaten maluku tengah tidak dapat diproses secara hukum karena pihak aparat kepolisian terkendala dengan ketentuan hak imunitas anggota dprd sebagaimana tertuang dalam md3 (bukti kasus anggota dprd tabrak tukang ojek, polisi terhambat md3). selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama agar andre hutapea alamat jalan pelita iii nomor rt rw. kelurahan kayu putih, kecamatan pulogadung, kota jakarta timur pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xi, nama suhani, s.h. alamat jalan mahoni hijau blok d7 rt irw. kelurahan duri kosambi, kecamatan cengkareng, kota jakarta barat pekerjaan pengacara selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xii, nama yoke rosmiyati alamat jalan mataraman selembar gang vii, rt rw. kelurahan kebon manggis, kecamatan mataraman, kota jakarta timur pekerjaan: mengurus rumah tangga selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xiii: nama lin parline alamat jalan barakah nomor rt rw. kelurahan larangan utara, kecamatan larangan, kota tangerang pekerjaan mengurus rumah tangga selanjutnya disebut sebagai . pemohon xiv: nama erwin arnold ethan alamat griya satria jingga nomor rt rw. desa ragamnya, kecamatan bojonggede, kabupaten bogor pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xv, nama felix tanudjaja alamat taman bougainville nomor rt rw. kelurahan kalibening, kecamatan pondok gede, kota bekasi pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xvi:: menyatakan norma dan huruf dan huruf juncto huruf dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan norma dan huruf dan huruf hurufvideo penolakan md3: demo mahasiswa menolak md3 jombang ricuh, demo tolak revisi md3, mahasiswa dirobohkan pagar dprd sumut, unjuk rasa tolak md3, pmii nganjuk tolak md3, puluhan mahasiswa jakarta demo tolak revisi md3 ricuh dengan polisi: pmii jawa barat melakukan aksi unjuk rasa terkait md3. bukti p berita online kompas.com, penyebar meme setya novanto dipidana, masyarakat jadi takut kritik pejabat: bukti berita online republika.co.id, fahri: polisitak bisa tangkap seseorang hanya karena kritik pemerintah: bukti berita online hiduplah.com, soal penangkapan wartawan, dpr minta parpol jangan anti kritik bukti berita online cnn indonesia, md3 jadi tameng dpr dari kritik dan jeratan kasus , bukti berita online cnn indonesia, bukan imunitas, md3 justru bikin imunitas bagi dpr . menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon,ini sama dengan perkara nomor puu xvi yangi1 dan nomor puu v il:cc. perlunya penambahan kursi kepemimpinan alat kelengkapan. presiden.uu.anama jati erna sahara alamat jalan tanah tinggi xii nomor rt rw. kelurahan tanah tinggi, kecamatan johor baru, kota jakarta pusat pekerjaan mengurus rumah tangga selanjutnya disebut sebagai . pemohon xvii: nama lenny purba alamat jalan kh. hasyim ashari dalam rt rw. kelurahan tojo utara, kecamatan gambir, kota jakarta pusat pekerjaan: wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xviii, nama nancy angela hendrik alamat cempaka putih timur nomor rt rw. kelurahan cempaka putih timur, kecamatan cempaka putih, kota jakarta pusat pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xix, nama tomy rusmandani alamat kampung pangkalan nomor rt rw. kelurahan semana, kecamatan kalideres, kota jakarta barat pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xx: nama pretty magdalena alamat jalan mayang nomor rt rw. kelurahan pondok kelapa, kecamatan duren sawit, kota jakarta timur pekerjaan mengurus rumah tangga selanjutnya disebut sebagai . pemohon xxi: nama drs. arief agus boediono, mba. alamat jalan kenari nomor rt rw. kelurahan bintara jaya, kecamatan bekasi barat, kota bekasi pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xxii:emohon mengajukan (orang) orang ahli yakni dr. mantan tampubolon, s.h., m.a., m.h., yang memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan tanggal mei dan keterangan lisan bawah sumpah janji dalam sidang tanggal mei yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: nomor tahun tentang md3 adalah pembatasan terhadap ham dan memperlebar wewenang dpr. bahwa md3 yang dimohonkan uji materi guo jelas jelas bertentangan dengan uud yang merupakan jaminan ham oleh hukum dasar konstitusi). seperti kita ketahui, uud adalah yang berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak hak kebebasan warga negaraelum mengemukakan pendapat mengenai ketidaksesuaian md3 dengan uud saya akan memaparkan apa, bagaimana pengakuan tentang kesetaraan depan hukum (equality before the law). prinsip equality (persamaan) depan hukum tidak melihat kedudukan, jabatan, atau status seseorang dalam negara. artinya, rakyat dan penguasa kedudukannya sama depan hukum. equality before the law yang dianut oleh uuddan pemerintah. dari sudut hukum tata negara bahwyakni kesetaraan depan hukum. menarik untuk menggunakan teori albert van dicek dengan: equality before the law, kesamaan bagi kedudukan hukum depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara thaib, merujuk teori dicek bahwa baik pemohon sebagai masyarakat sipil dan memohon selaku representasi negara dalam bidang legislasi, kedudukannya adalah sama depan hukum. terkait hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama hadapan hukum adalah jaminan konstitusional bagi setiap warga negara yang wajib dijaga, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. memohon selaku representasi dari negara bidang legislasi (dalam hal ini mpr, dpr, dpd, dan dprd) adalah merupakan lembaga yang mewakili kehendak rakyat, dan dipilih oleh rakyat dengan bebas dan demokratis. dalam posisi sebagai wakil rakyat, memohon harus pula bisa memastikan bahwa praktek bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat bagi para pemilihnya, dan badan legislatif guo harus membuat undang undang sesuai dengan komitmen hak asasi manusia internasional. kemudian, komitmen tentang perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud adalah terdapat dalam instrumen ham yang telah diakui dan diratifikasi oleh indonesia menjadi hukum nasional yakni occur,bagai negara hukum, indonesia telah melakukan penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi dengan meratifikasi seluruh isi occur melalui nomor tahun dan memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui nomor tahun khusus mengenai kebebasan berekspresi melalui media elektronik sudah diatur melalui nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik. sebagai hak asasi manusia ham) yang fundamental dan merupakan bagian dari hak politik dan hak pribadi, kebebasan berekspresi mutlak harus dilindungi. bilamana terjadi pelanggaran terhadap norma hukum atas, maka tidak perlu diproses melalui nomor tahun sebab aturan hukum terhadap pelanggaran norma dimaksud sudah ada. ii. melalui nomor tahun memohon merusak sistem ketatanegaraan ri. bahwa memohon sebagai institusi legislasi dipandang sebagai bagian dari pemerintahan konstitusional. melalui sistem pemerintahan republik indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution power) maka kekuasaan diberikan dengan tegas apa yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya. dalam sistem ketatanegaraan bahwa kedudukan memohon merupakan kekuasaan yang berwenang membuat undang undang. artinya, bila memohon melakukan proses hukum termasuk melakukan pemanggilan, melakukan pemanggilan paksa untuk memenuhi panggilan memohon, maka fungsi dimaksud bukan lagi fungsi legislatif yang diberikan kepada memohon, melainkan fungsi penegakan aturan hukum yang merupakan wewenang mutlak yudikatif. ajaran trias politika oleh locke dan dilanjutkan oleh montesguieu dalam bukunya esprit des lois, membatasi dengan tegas lembaga negara, dan sistim ini dianut oleh indonesia sebab sesungguhnya (tiga) kekuasaan ini masing masing memiliki wewenang secara terpisah,yaitu: badan legislatif memohon), yaitu badan yang bertugas membentuk undang undang, badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang undang: badan yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang undang, memeriksa, dan menghadirinya. adapun pembagian kekuasaan dalam ketatanegaraan (setelah amandemen) uud untuk legislatif adalah:menghilangkan kewenangannya menetapkan bhn, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), tetap berwenang menetapkan dan mengubah uud, susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.,ila diamati dari isi huruf dan huruf dan huruf md3, bahwa peranan memohon sangat jelas bertentangan dengan fungsi, tugas, dan wewenang memohon baik sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diatur baik dalam uud maupun dalam nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd. artinya, fungsi memohon dalam huruf dan huruf dan huruf md3, dimana memohon melalui junto huruf dan huruf diberi hak untuk untuk melakukan pemanggilan paksa. adalah merupakan fungsi yudikatif atau penegakan hukum, bukan merupakan fungsi, tugas, dan wewenang memohon selaku legislatif. bahwa dilihat dari kekuasaan memohon yang mengklaim diri memiliki hak dan wewenang untuk melakukan pemanggilan sebagaimana tercantum pada dan huruf md3, maka kekuasaan memohon adalah kekuasaan yudikatif, dan bilamana yang dimohonkan uji materi oleh pemohon tetap dipaksakan berlaku, maka jelas akan merusak sistem ketatanegaraan sebab memohon sudah mengambil alih sebagian kekuasaan yudikatif. il. nomor tahun tentang md3, adalah penindasan politik (political repression) terhadap rakyat. political repression diartikan sebagai penindasan politik yang dilakukan oleh memohon kepada rakyat dengan mengeluarkan nomor tahun penindasan atau pengekangan ini muncul dengan munculnya butir yaitu melakukan pemanggilan paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan dpr. davenport mengatakan bahwa: penindasan politik tidak selalu mensyaratkan bahwa hukum atau norma dilanggar. sebagian besar tindakan penindasan pada kenyataannya menindas atau melanggar norma norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti hak untuk integritas pribadi atau fisik dan berbagai kebebasan sipil yang dipromosikan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, yang "sekarang diterima sebagai deklarasi hukum kebiasaan internasional . dengan menciptakan represi politik (management fear) sinaro, memohon ingin melegitimasi diri sebagai penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan pemanggilan paksa atau mengambil langkah hukumd3). tindakan memohon untuk melakukan pemanggilan paksa dianggap sebagai cara untuk menakut nakuti rakyat agar tidak mengkritisi kebijakan kebijakan atau dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh memohon. tindakan memohon dimaksud jelas jelas bertentangan dengansimpulan: bahwa huruf dan huruf dan huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd (uu md3) bertentangan dengan uud bahwa memberlakukan ini akan berakibat terhadap imunitas terhadap memohon dan mendiskriminasi secara hukum terhadap memohon. dengan berlakunya huruf dan huruf dan huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd (uu md3) maka akan terjadi pembatasan hak hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh uud dan berakibat pula pembatasan terhadap hak hak kebebasan warga negara rakyat dan memperlebar wewenang memohon, bahwa wewenang memohon pada huruf dan huruf dan huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd (uu md3) untuk melaksanakan proses hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan sistem ketatanegaraan yang dengan tegas hanya memberikan kekuasaan pembentukan kepada memohon, namun dengan berlakunya md3 memohon diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum maka otomatis sistim ketatanegaraan akan kacau sebab baik memohon dan yudikatif akan mempunyai wewenang yang tumpang tindih. bahwa huruf dan huruf dan huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dprd, dan dpd (uu md3) yang dimohonkan uji materi oleh pemohon adalah bentuk represi politik yang dilakukan memohon kepada rakyat yaitu: pelanggaran terhadap hak hak kebebasan warga negara khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat, prinsip persamaan didepan hukum dan kebebasan dari rasa takut yang diatur dalam uud literatur: linda camp keith, political repression: courts and the law, university pennsylvania press, nov sinaro b., sistem politik indonesia era reformasi, jakarta: gramedia pustaka utamabeserta lampiran yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut: ketentuan nomordan huruf dan nomor tahun yang menyatakan sebagai berikut: huruf dan hurufbahwa para pemohon menganggap berlakunya dan huruf dan huruf huruf dan nomornomor.dalam permohonan guo pemohon s.d. xxiii berkedudukan sebagai perorangan wni ataukarena bertentangan dengan uud (vide perbaikan permohonan, hlm. bahwa pemohon guo yang menyatakan,adalah tidak beralasan hukum. mengingat pemohon guo selaku wadah presidium rakyat menggugat" sama sekali tidak memiliki kepentingan yang sama antara pemohon s.d. xxiii dalam permohonan guo. oleh karena pemohon guo dengan kedudukan dan profesi yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan fakta mengenai kerugiannya. pemohon perkara nomor tidak memiliki kepentingan yang sama terhadap guo nomor tahun bahwa presidium rakyat menggugat sebagai wadah masyarakat untuk mengkritisi kinerja para legislatif, tidak menunjukkan kepentingan hukum dengan guo nomor tahun pemohon s.d. dan xiii s.d. xxiii bahwa pemohon guo yang berkedudukan sebagai perorangan wni yang berprofesi wiraswasta dan karyawan swasta, serta pengurus rumah tangga, sama seperti pemohon perkara dan perkara yang berkedudukan selaku perorangan wni sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan serta tidak adanya pertautan dengan guo nomor tahun oleh karena guo nomor tahun tidak melarang, tidak menghalangi, dan tidak mengurangi hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya, serta melakukan kegiatannya. pemohon xii bahwa pemohon xii berkedudukan sebagai perorangan wni yang berprofesi sebagai pengacara dalam melakukan aktivitasnya sama sekali tidak dikurangi, tidak dibatasi, dan tidak dilanggar hak nama rinaldi alamat jalan nipah xiv nomor rt rw. kelurahan pemogokan, kecamatan kebayoran baru, kota jakarta selatan pekerjaan karyawan swasta selanjutnya disebut sebagai . pemohon xxiii: berdasarkan surat kuasa bertanggal maret memberi kuasa kepada: rinto wardhana, s.h., m.h.: sungguh hamonangan sirait, s.h., m.h.: frans pasti situngkir, s.h., m.h.: anti wisnuwardhani jenis, s.h., ll.m.: perisai br. ginting, s.h., m.h.: arthur yudi wardhana, s.h., m.h.: hilman malam, s.h., m.h.: roles jackson, s.h., cla.: joshua victor, s.h.: sidik, s.hi. adalah advokat pada kantor advokat rinto wardhana law firm, yang beralamat grand itc permata hijau lantai blok nomor jalan arteri raya permata hijau, grogol utara, kebayoran lama, jakarta selatan, yangmbaca keterangan presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli para pemohon, membaca keterangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia,yang masing masing pada tanggal april dan april menguraikan hal hal sebagai berikut: dan atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya norma guo nomor tahungemukakan memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh dan uud bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh dan uud tersebut, sesungguhnya tidak ada relevansinya atau tidak adanya pertautan dengan norma guo nomor. bahwa pemohon yang berkedudukan sebagai karyawan swasta, wiraswasta, pengacara, dan mengurus rumah tangga dalam permohonan guobahwa samping itu jug nomor tahunnomorbahwa berlakunya guo tidak memberikan implikasi kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional kepada pemohon, karena profesi pemohon guo tidak memiliki kepentingan hukum dengan guo nomor tahunbagaimana telah diuraikan atas pemohondan kekhawatiran dianggap merendahkan kehormatan dpr dan atau anggota dpr apabila guo nomoruud yang dijadikan dalil oleh pemohon dengan norma guo nomorbahwa guo nomor tahun sama sekali tidak melarang setiap warga negara termasuk pemohon, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. guo pun tidak akan menyebabkan hilangnyaargumen pemohon hanyalah sesuatu yang sifatnya asumsi yang tidak beralasan hukum, sebab tidak ada ketentuan pada guo nomor tahun yang bertujuan untuk mengkriminalisasi masyarakat termasuk pemohon. guo nomor tahun mengatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dpr rnomorsungguhnya, berlakunya ketentuan guo nomor tahun sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi, dan tidak melanggarhak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagai perorangan wni (karyawan swasta, wiraswasta, pengacara, mengurus rumah tangga) dalam menjalankan segala aktivitasnya. bahwa apabila dikabulkan permohonan pemohon, tidak akan memberikan pengaruh. apapun terhadap pemohon, karena pemohon benar tidak memiliki kerugian yang bersifat konstitusional, artinya tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional yang dijamin uud negara republik indonesia tahun bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagaimana diuraikan atas, tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan guo nomor.nomor tahun yang dimohonkan pengujian. para pemohon juga dalam@uo nomor,hajat.nomor tahun merupakan peraturan pelaksanaan dari uud karenanya guo nomornomor tahun sebagai perubahan kedua dari undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (uu nomor, sertanomornomordan huruf dan nomor tahun bahwa untuk memahami rumusan ketentuan huruf dan huruf dan nomoripolri, kejaksaan,ri., dan fungsi pengawasan, serta fungsi representasi rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat. bahwa guo nomor.nomorrinomor, dan anggaran. bahwa atas dasar itu ketentuan hak dpr untuk,nomor tahun juncto nomor tahun artinya terkait dengan ketentuan nomornomornomor tahun secara sistematis dan gramatikal sebagaimana diuraikan nomornomornomornomorri.)|. dalam kamus merriam webster, subpoena adalah writ commanding person designated appear courtunder penalty for failure. lihat (online) pada umumnya terdapat dua jenis subpoena, yaitu: subpoenaad) .) . dalam code title the congress chapter congressionaland commit .nomor tahun juga dirumuskan dalam nomornomornomor tahun bahwa potensi kerugian terhadap pemohon s.d. dalam perkara nomor atas berlakunya huruf dan huruf dan nomornomor tahun tersebut berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku. secara konstitusional, nomornomornomornomor..nomornomor tahun maka harus melihat keseluruhan materi muatan yang mengatur tentang mkd, yang diawali dari nomor tahun sebagaimana tercantum dalam nomordalilnomornomor,,. hukum yang merendahkan kehormatan dpr dan atau anggota dpr ri, tidakdan huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang md3 objek uji materi) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun adapun bunyi objek uji materi antara lai, huruf,,huruf undang undang nomor tahun tentang md3 menyatakannomornomornomornomornomornomor tahun untuk memberikan ruang dan nomornomornomor,nomornomornomornomor tahun.,, dan nkri. bahwa terhadap pengujian nomor tahun dpr memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan yang ada dalam nomornomor tahun bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari mkd dalam dan nomor tahunnomornomor tahun sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut: nomonomonomor puu xii yang dalam amar putusannya menyatakan nomor17konstruksi nomornomornomor2nomornomor tahunbahwa atas dasar ketentuan nomornomornomornomor,kuhpnomorninomori,nomor tahun tidak berada dalam bab ketentuan pidana dan bahkan tidak ada rumusan ketentuan pidana dalam nomornomoratas, nomor'nomor,nomorbadan hukum yang merendahkan kehormatan dpr dan anggota dpr": undang undang nomor tahun tentang md3ahkamah kehormatan dewan . ii. legal standing dan kepentingan paradalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti hak sebagaimana yang diatur dalam uudtentangkinerja para wakilnya lembaga legislatif,nomornomornomornomornomor tahun tidak bertentangan dengan uud nri tahun menyatakan huruf dan huruf dan huruf d,jenis rapat isi pembahasan rapat hanja ketua rapat kita ketahui bersama badan dr. suparman bahwa pada masa sidang yang legislasi dpr andi atas, s.h., |lalu ada beberapa fraksi dan hampir semua fraksi pasat jenis rapat 'isi pembacaan m.h.): mengusulkan adanya substansi rabu baru yang dimasukan. nah oleh februari karena itu berdasarkan rapat internal yang kami lakukan dan kita sudah berkoordinasi dengan pukul: tim dari pemerintah dalam hal ini wibnomor tahun tentang mpr, dpr, dpd,barus): sebelumnyasat| jenis rapat | 'isi pembaca suparman ini mengatur andi atas, s.h., soal pemanggilan paksa. yakni m.h.): yang berubah dari undang undang nomorjenis rapat ' isi pembahasanlijenis rapat ' isi pembahasan io. sampo oo pdip (h.krh. terkait dengan upaya paksa, .. ketua rapat yakni usulan konkritnya dr. suparman ditempatkan mana ini pak? andi atas, s.h., ya? jadi panggilan paksa (h.krh. tambahan keharusan atau suparman dahulu, rumuskan dahulu pak. andi atas, s.h., berarti ya? m.h.): pdip (dr. pimpinan sebelum ini selesai. arang): satu hal yang harus. kita kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. nah pasat| jenis rapat | 'isi pembacaan'pal mda: menjawab pertanyaan pak doss iskandar junimart, justru ini dibalik pak prasetyo, s.h. je. dak m.hum (pertanyaannya. jadi justrupasat| jenis rapat isi pembahasan. paksa dan sandera itu kita atur dalam jenis rapat ' isi pembahasan.itu karena ino |pasa| seniokapat pembahasan rasul ini kalau ada dua doktor hukum sani, s.h., si.oleh karena para pemohon merupakan perorangan kelompok orang dan warga negara indonesia, maka para pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pemohon uji materi mahkamah konstitusi.: bahwa terkait dengan adanya kerugian hak konstitusionalara pemohon yang pasat| jenis rapat 'isi pembacaan apakah sudah dikoordinasikan doss iskandar den polri? lat prasetyo, s.h. gan risa m.hum belakangnya ada, antara lain nanti kita akan dalam penjelasan maupun dalam pasca ini nanti, dpr. akan mengundang kapolri baik yang dibahas oleh pimpinan dpr atau apakah itu. dihibahkan kepada komisi iii untuk ino |pasa| jenis rapat isi pembatasan. pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. kalau ino |pasa| jenis rapat isi pembatasan suparman kembali fraksi masing andi atas, s.h., masing. soal yang tadi itu kita (dr. tunggu dahulu pimpinan ini kita rufipes jangan gegabah. hotmaulana hutauruk, s.h., pasat jenis rapat 'isi pembacaan p ketua rapat justru itu saya maksudkan ini dr. suparman giliran fraksi partai golkar. andi atas, s.h., m.h.): hanura (dr. tidak ini kita diskusi, saya rufipes kemarin kebetulan malam itu hotmaulana kan ada acara jadi saya tidak hutauruk, s.h., |ikut. itu saya dari kemarin, m.m., . ada hukum acaranya, tidak ujung ujung itulah. nah.ini juga seperti itu. ino |pasa| jenis rapat isi pembatasan ketua rapat kemarin kan pak rufipes, dr. suparman kemarin kita sudah diskusikan andi atas, s.h., soal ini, semua kapolri semua m.h.): kita sudah. hanura (dr. saya tidak. rufipes hotmaulana hutauruk, s.h., m.m., m.h): ketua rapat maksud saya lewat pak dr. suparman rufipes kemarin juga begitu andi atas, s.h., meninggalkan tempat. intinya (dr. pimpinan bukan hanya masalah rufipes atur atau tidak diatur hotmaulana sebelumnya. kalau diatur hutauruk, s.h., sebelumnya tidak benar m. suparman disampaikan dalam sikap fraksi andi atas, s.h., partai hanura. sekarang saya m.h): persilakan kepada fraksi partai golkar untuk menyampaikan sikapnya. hanura (dr. wah kalau begini caranya, rufipes sudahlah kalau kebenaran dan hotmaulana keadilan ini kita voting pak lewat hutauruk, s.h., fraksi, saya katakan keluar dari m.m., m.h.): ruangan ini. kebenaran tidak boleh voting pak. fpg (h. begini pak, saya ingin pasat| jenis rapat | 'isi pembaca. datang sebagai pemerintah karena mereka berada di. pihak pemerintah. lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ino |pasa| jenis rapat isi pembatasan suparman setuju dengan rumusan andi atas, s.h., yang ada? selanjutnya saya m.h.): persilakan fraksi partai gerindra. ino|pasa| sniokapat pembahasanbahru daiko, setuju. kemudian kami jenis rapat ' isi pembahasan si..mengoptimalkan fungsi fungsi sulfa hiz., th. i.(drs. h.| pks tetap berpegang kepada pks setuju dengan rumusan m.h): seino |pasa| sniokapat pembahasmia jadi ada dengan catatan m.h): se j. tentu menjadi lain, itu problema situ. ini karena berhadapan dengan publik. diberikan uud bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud sebagai berikut: para pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara sewenang wenang, karena negara indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertera pada uud yang berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum : para pemohon memiliki hak konstitusionalpara pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum dalam uud yaitutercantummberikan hak konstitusional kepada para pemohon1945mberikan hak konstitusional kepada para pemohon agar wakil rakyat yang dipilihnya sebagai dewan perwakilan rakyat dpr) dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam uud yang jelasjenis rapat ' isi pembahasan rasul informasi saja pak ketua, sani, s.h., si.jenis rapat ' isi pembahasan mulhadi, karena saya pansus angket si.sat| jenis rapat 'isi pembacaan. pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? saya berbicara ini ino |pasa| jenis rapat isi pembatasan dalam konteks etika saja. demikian dari saya. nasdem (drs. saya tidak setuju kalau taufimulhadi, misalnya diperlakukan kepada m.s ii. suparman taufik kalau kemudian nanti ada andi atas, s.h., pengunaan hak interpelasi, ada m.htaufimulhadi, (nanti kita ini membahas m.s ii. suparman kan menyangkut warga andi atas, s.h., masyarakatnya, berarti setuju m.h): dengan yang diputuskan ini? nasdem (drs. saya tidak setuju dengan ini taufimulhadi, nanti tidak bisa kita tegakan si. suparman kesimpulannya fraksi. partai andi atas, s.h., nasdem sikapnya menolak m.h.): rumusan ini? jenis rapat isi pembahasan nasdem (drs. rumusan itu saya menolak taufimulhadi, (tetapi saya setuju terhadap si.): sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat. ketua rapat ini sekarang terhadap warga dr. suparman masyarakat ini yang ini, andi atas, s.h., angket nanti ada lain lagi. m.h.): nasdem (drs. kalau terhadap warga taufimulhadi, masyarakat saya setuju. si.): ketua rapat berarti ini tidak ada dr. suparman masalah, nanti soal yang tadi andi atas, s.h., nanti kita lakukan, ada mulhadi, mitra sebanding kita misalnya si. s.h., m.h.): nasdem (drs. bukan saya tidak ini tetapi nanti taufimulhadi, tidak mampu juga kita tegakan, si.(dr. baik terima kasih pimpinan. nadya ana ini kan bukan kencang hutauruk, s.h., kenangan suara, emosi tidak pasat jenis rapat isi pembacaan m.m., (dr. betul ada detiknya, rufipes perbuatan melawan hukumnya hotmaulana ada makanya dia bisa hutauruk, s.h., digazeling. ini apa? kalau saya m.m., jenis rapat ' isi pembahasanjenis rapat | ' isi pembahasan suparman bagaimana. andi atas, s.h., suparman andi atas, s.h., s.h., m.m., m.h:): ketua rapat ini fraksi yang setuju, semuanya dr. suparman setuju kecuali nasdem dengan andi atas, s.h., catatan ya. sekarang tinggal : kok. ketua rapat |.tidak mengambil sikap ya, (dr. suparman fraksi hanura. andi atas, s.h., m.h.): rufipes ungkapkan ini, catat saja. hotmaulana jenis rapat | isi pembahasan hutauruk, s.h., m.m., m.h.): ketua rapat ini catatan pak rufipes, saya dr. suparman sekarang sikap fraksi hanura andi atas, s.h., |itu seperti apa karena kalau (lembaga dengan melihat m.m., m.h: s.h., si.jo.pasat| jenis rapat 'isi pembacaan kita appreciate lah. terima kasih. ketua rapat terima kasih pak rasul. dr. man dengan demikian ada fraksi m.h): s" (jo.ang kedua, |
salinan alia, mal nama muhammad hafidz tie alamat jalan tata uni iv, blok f5, nomor kelurahan dijunjung, kecamatan sukaraja, oa kali anak kabupaten bogor selanjutnya disebut sebagai .iii.kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai anggota dpd. tetapi apabila calon perseorangan dan atau anggota dpd, juga beraktifitas kesehariannya sebagai pengurus yang melekat fungsi sebuah partai politik, maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya original intent pembentukan dpd sebagai representasi daerah. sehingga, apabila calon perseorangan dan atau anggota dpd mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepengurusan partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota dpd sebagaihingga akhir terdapat dari anggota dpd yang tidak hanya masuk menjadi anggota partai tetapi menjadi pengurus partai politik, yaitu: rasa sega mmballleltee (pesmsnatungoe ani (berkat (spo pani inybinj oo padat ach sumber: indonesian parliamentary center bahwa sesungguhnya, persyaratan calon perseorangan dpd yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, telah pernah diundangkan oleh pembentuk undang undang, yang sebagaimana dimaksudoleh karenanya, tidak adanya lagi pengaturan tidak menjadi pengurus partai politik sebagai persyaratan calon perseorangan dpd setelah nomor diubah dan diganti dengan pemilu sesudahnya, menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat hanya sekedar dijawab sebagai open legal policy, yang seolah olah mengamankan demokrasi itu hanya sebatas undang undang dan aturan. keberadaan dpd yang bebas dari campur tangan partai politik, memungkinkan terciptanya dpd sebagai pilar demokrasi lokal. bahwa dengan mempertimbangkan hal hal diatas, maka menurut pemohon, frasa pekerjaan lain pada huruf pemilu, belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politikfrasa pekerjaan laikeputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tanggal agustussertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dariselain mengajukan bukti bukti, pemohon juga menghadirkan seorang ahli bernama bivitri susanti, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah bertanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: pendahuluan sejak dilahirkan dalam sistem ketatanegaraan indonesia, dewan perwakilan daerah dpd) banyak diperdebatkan dan dipertanyakan. tak hanya dalam berbagai forum akademik dan politik, dpd juga telah beberapa kali diperiksa mahkamah konstitusi. meski banyak dikritik karena desainnya yang seringkali dikatakan tak efektif fnj, mengubahnya membutuhkan perubahan konstitusional yang panjang dan berikut (fn upaya yang gagal. karenanya, dpd telah mengalami perubahan bentuk secara perlahan dalam koridor konstitusional yang ada, melalui undang undang dan putusan mahkamah konstitusi. karena sudah cukup banyak kajian, bahkan putusan mahkamah, yang mengelaborasi sejarah dpd, maka saya tidak akan membahasnya kembali secara mendalam dan akan langsung berfokus pada pertanyaan besar hari ini: apakah adanya pengurus partai politik telah secara efektif membawa dpd keluar dari koridor konstitusi?untuk membahas pertanyaan kunci tersebut, saya akan membagi keterangan ini menjadi bagian, yaitu: pertama, pembahasan mengenai dpd dalam konteks desain parlemen: kedua, relevansi masuknya pengurus partai politik dalam dpd: dan ketiga, pemaknaan frasa pekerjaan lain untuk masuknya pengurus partai politik. gagasan dewan perwakilan daerah dan konsep bikameral mahkamah pernah menyatakan dalam putusannya bahwamerupakan gambaran tentang sistem perwakilan yang khas indonesia, dan bukan bikameral. namun pernyataan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks keanggotaan mpr yang bersifat unik, bukan soal konsep bikameralisme secara luas. tidak dapat dimungkiri, lahirnya dpd dan pembicaraan mengenai dpd tidak dapat dipisahkan dari berbagai konsep yang ada mengenai bikameralisme. hal ini misalnya terlihat dalam pembahasan amandemen konstitusi pada meskipun pada akhirnya desain yang diputuskan tidak mengacu pada satu model secara khusus, namun pembahasannya mengacu pada berbagai praktik bikameralisme berbagai negara, yang berasal dari pandangan para ahli dan organisasi yang memberikan pandangan. acuan ini tak terelakkan karena model dua dewan ini memang sudah banyak diterapkan dengan cara yang tidak seragam. bukankah teori teori lahir dengan proses induksi dari praktik? demikian pula, berbagai teori mengenai bikameralisme, justru lahir dari praktik ketatanegaraan yang sudah ada. maka penerapannya indonesia pun, tentu akan khas indonesia' dan tidak bisa disamakan secara serta merta dengan praktik negara lain: namun ini bukan berarti konsep bikamrealisme tidak dapat dijadikan kerangka analisis. karena itu, untuk membahas desain konstitusional dpd, saya akan menggunakan beberapa pandangan terkait bikameralisme. adanya dua kamar perwakilan atau bikameralisme sebenarnya lahir untuk mendorong adanya checks and balances dalam lembaga perwakilan. perlu digarisbawahi, kata kunci dalam konteks parlemen bikameral (dan dalam politik secara umum) adalah 'kompetisi'. perlu ada kompetisi antara dewan tinggi dan dewan rendah untuk memunculkan kondisi saling mengontrol yang menimbulkan keseimbangan politik (checks and balances) dalam parlemen itu sendiri. dan memang, kebutuhan akan adanya dua dewan dalam satu lembaga perwakilan adalah untuk mewakili konstituensi yang berbeda sehingga terjadi proses deliberate yang lebih baik. karena itu pula, biasanya wewenangnya dibuat sedemikian rupa sehingga ada kelebihan dan kekurangan yang didisain berbeda antara keduanya. dengan begitu, dapat terjadi proses yang membatasi kewenangan yang berlebihan dari suatu lembaga politik. untuk memberikan gambaran mengenai kompetisi politik antara dua kamar ini, penelitian yang dilakukan oleh arena lijphart terhadap negara yang menganut bikameral dapat dijadikan referensi. lijphart menyimpulkan adanya dua karakter untuk melihat keberadaan sistem bikameral yang diterapkan kuat (strong bicameralism) atau lemah (weak bicameralism) inj lijphart, pertama, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua kamar. kecenderungannya, kamar kedua senate amerika serikat, bundestag jerman, atau dpd indonesia) biasanya mempunyai kewenangan yang lebih kecil daripada kamar pertama house representatives amerika serikat, bundestag jerman, atau dpr indonesia). kedua, signifikansi politik kamar kedua tergantung tidak hanya dari kekuatan formal mereka, melainkan juga dari cara pemilihan anggotanya. kedua karakter ini saling berkaitan. kamar kedua yang anggotanya tidak dipilih secara langsung mempunyai legitimasi yang minimal dan karenanya biasanya mempunyai peran politik yang kurang penting. oleh sebab itu, ada tendensi kamar kedua, yang anggotanya punya legitimasi kuat karena dipilih secara langsung, diberikan wewenang yang lebih kecil daripada kamar pertama. dari kedua karakter ini, lijphart kemudian mengklasifikasi parlemen bikameral menjadi dua kelompok, yaitu simetris dan asimetris. bikameral dikatakan simetris bila kekuatan antara kamar pertama dan kedua relatif setara dan disebut asimetris bila kekuatan antara keduanya sangat tidak berimbang. titik ini, yang penting untuk digarisbawahi adalah tesis lijphart yang kedua, mengenai pentingnya cara pemilihan anggotanya untuk menentukan seberapa besar lembaga legislatif berkamar dua ini bisa menimbulkan situasi checks and balances. cara pemilihan dapat dipahami dari dua aspek, yaitu bagaimana anggota dipilih dan dari mana anggota berasal. aspek pertama bicara sistem pemilu dan aspek kedua berbicara soal konstituensi, termasuk afiliasi politik dan geografis. aspek yang kedua kelihatan tidak berkaitan langsung, tetapi dalam konteks politik, justru aspek ini menjadi sangat relevan karena kekuatan kompetisi akan bisa diciptakan melalui desain bagian ini. seperti disampaikan sebelumnya, tidak ada template model bikameralisme yang efektif. sehingga referensi pada model bikameral amerika serikat, misalnya, tidak bisa langsung dipadankan dengan model indonesia. amerika serikat yang juga menganut sistem presidensial memang membuat aspek kepartaian sangat kuat senate, namun pembagian wewenang antara house representatives dan senate, federalisme yang dianutnya, serta kondisi kepartaian dalam ruang demokrasi yang lebih tua membuatnya tidak bisa dijadikan acuan secara langsung. karena itu pula, dalam pandangan saya, mahkamah telah sangat mendalam dalam pembahasannya untuk sampai pada konklusinamun demikian, penafsiran yang cenderung bercorak gramatikal itu perlu ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan penafsiran historis atau original intent. saya memahami penafsiran mahkamah dalam putusan nomor puu vi sebagai gramatikal meskipun mahkamah menggunakan kata 'implisit (bukan eksplisit) karena mahkamah memahami uud dengan menegaskan perbedaan antara mencalonkan dirinya sendiri sebagai anggota dpd dengan dicalonkan oleh partai politik. dikatakan:.1j,bila dibaca ulang perjalanan proses pembentukan dpd, akan terlihat adanya keinginan yang kuat atau original intent dari para membahas amandemen uud untuk membuat desain dpd tidak bercorak kuat sebagai perwakilan partai politik. munculnya gagasan bikameral bermula dari pernyataan resmi fraksi utusan golongan f ug) dalam rapat badan pekerja mpr mpr) yang ditugaskan mempersiapkan materi sidang mpr. fraksi mengemukakan bahwa keberadaannya tidak diperlukan lagi mpr karena merupakan hasil pengangkatan dan bukan pemilihan. hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghendaki bekerjanya prinsip perwakilan berdasarkan pemilihan. anggota fug memaparkan dua pilihan yang tersedia. pertama, konsep awal uud yaitu mpr yang mempersatukan kelompok yang ada dalam masyarakat. kedua, menerapkan sistem perwakilan dua kamar dengan memperhatikan prinsip bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui pemilu. lalu muncul gagasan untuk lebih meningkatkan peran utusan daerah yang perannya terbatas pada penyusunan bhn yang hanya dilakukan lima tahun sekali. dalam suasana inilah, lahir gagasan untuk melembagakan utusan daerah yang lebih mencerminkan representasi wilayah dan bekerja secara efektif. tidak hanya sekali dalam lima tahun. mpr lantas menugaskan badan pekerja bp) mpr untuk melanjutkan proses perubahan tersebut melalui ketetapan mpr nomor ix mpr persiapan rancangan perubahan uud dilakukan dengan menggunakan materi materi dalam lampiran ketetapan yang merupakan hasil mpr periode ketetapan itu juga memberikan batas waktu pembahasan dan pengesahan perubahan uud oleh mpr selambat lambatnya pada sidang tahunan mpr tahun materi mengenai dpd tercantum pada bab via dan 22e. untuk usulan diajukan dua alternatif terkait dengan wewenang dpd. mpr kemudian menyiapkan kegiatan yang meliputi penggalian aspirasi masyarakat, pembahasan dan perumusan rancangan, uji sahih rumusan dan pembahasan akhir. untuk keperluan ini dibentuklah panitia hoc (pah dalam pembahasan, perumusan, laporan laporan diskusi daerah yang disampaikan daerah, muncul keinginan kuat tentang adanya dewan perwakilan daerah. berdasarkan keputusan mpr nomor mpr dibentuk komisi yang bertugas dimusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai rancangan perubahan uud dan usul rancangan ketetapan mpr tentang pembentukan komisi konsitusi. mekanisme pembahasan dilakukan tiap bab dengan dua putaran. pada putaran pertama, pembahasan melalui curah pendapat anggota komisi lalu diteruskan dengan putaran kedua yang merupakan pendapat fraksi. hasil pembahasan tiap fraksi tersebut dilanjutkan dengan lobi. selanjutnya, dilakukan perumusan oleh tim lobi dan tim perumus yang terdiri dari pimpinan komisi dan satu orang wakil dari masing masing fraksi. dalam pembahasan komisi tersebut, dalam muncul dua alternatif. pertama, mpr terdiri atas anggota dpr dan anggota dpd yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan ug. kedua, keberadaan dihapuskan dari susunan mpr. hampir seluruh fraksi komisi memilih alternatif kedua. namun, hal ini ditolak tegas oleh f ug sehingga sempat mengalami deadlock. sementara sisi lain, fraksi tni dan polri sendiri, yang dipilih berdasarkan pengangkatan, tidak lagi memaksa untuk menjadi wakil mpr pada periode transisi hingga tahun meski, jalan keluar yang disepakati adalah mengurangi jumlah keanggotaan fraksinya. hal ini disebabkan karena tni dan polri tidak memiliki hak pilih. singkat kata, pada sidang paripurna ke november komisi menyampaikan hasil pembahasannya yang disahkan keesokan harinya sebagai bagian dari perubahan ketiga uud rumusan ini akhirnya disetujui sebagai bagian dari uud yang amandemen. dari rangkaian peristiwa atas, akan terlihat bahwa secara historis, ada keinginan yang kuat untuk memiliki dpd yang tidak kuat bercorak partai politik. hal itu memang tidak diungkapkan secara eksplisit maupun implisit dalam norma konstitusi, namun saya ingin mengajak kita semua mengambil sudut pandang penafsiran yang berbeda. intensi dari para membahas amandemen uud juga dapat dilihat dari latar belakang perubahan sistem ketatanegaraan kita. dilihat dari naskah pembahasan amandemen paling tidak terbaca tiga hal yang melatarbelakangi diskusi mengenai dpd. pertama, kebutuhan dalam pembenahan sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan supremasi mpr dan adanya anggota anggota yang tidak dipilih dan tidak efektif (utusan golongan dan utusan daerah). kedua, kebutuhan untuk mengakomodasikan masyarakat daerah secara struktural. ketiga, kebutuhan indonesia saat ini untuk menerapkan sistem checks and balances dan mendorong demokratisasi. relevansi masuknya partai politik dpd melewati kurun waktu sampai selanjutnya, sesuai dengan putusan nomor puu vi undang undang guo memuat persyaratan yang tidak lagi memuat mengenai syarat domisili dan non parpol. serupa dengan undang undang guo, undang undang yang menjadi dasar hukum pemilu sebelumnya, yaitu nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd tidak lagi memuat ketentuan tersebut. akibatnya cukup banyak anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota dpd. seperti kemudian diketahui, pada akhir terjadi upaya perubahan tata tertib dpd yang berujung pada pertikaian fisik dalam sidang paripurna karena adanya perebutan pimpinan dpd. hal ini kemudian diikuti. dengan upaya upaya pada jalur hukum melalui mahkamah agung dan masih menyisakan berbagai persoalan hingga saat ini. tentu saja banyak sebab yang membuat pertikaian itu terjadi, namun saya dalam kesempatan ini ingin menunjukkan pula suatu fakta yang menarik mengenai keanggotaan dpd. hingga akhir paling tidak ada dari anggota dpd yang menjadi pengurus partai politik, seperti yang ditunjukkan pada gambar bawah ini. ini berarti lebih dari setengah jumlah anggota dpd adalah pengurus partai politik. jumlah afiliasi anggota dpd dalam partai politik sore aa sai sumber: ipc, dari parpolisasi korupsi dan kemelut konflik (diakses juni pertikaian tersebut menimbulkan skeptisisme kalangan masyarakat mengenai dpd. misalnya saja, dalam survei poltracking indonesia pada november menunjukkan bahwa dpd adalah salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik, bersama dengan partai politik dan dewan perwakilan rakyat dpr). masing masing mendapat persentase sebesar persen untuk partai, persen untuk dpr dan persen untuk dpd. berkaca dari peristiwa atas, ada dua hal yang membuat masuknya pengurus partai bukan sekadar anggota partai menjadi semakin tidak relevan dengan karakter konstitusional dpd (dengan penafsiran historis atas).huruf pemilu terhadap uud maka mahkamah konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan guo. ii. kedudukan hukumrtama, adanya pengurus partai politik telah mendorong adanya perubahan karakter keterwakilan dpd. dpd kini telah dilihat sebagai wadah baru bagi partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata. pertikaian yang terjadi untuk merebut pimpinan dpd, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekadar perebutan fasilitasi keuangan dan protokoler. pimpinan dpd juga akan mempunya pengaruh pada konstelasi pimpinan mpr dan juga kekuatan politik untuk kepentingan kepentingan pemerintah vs. oposisi. dpd menjadi lebih bercorak partai politik daripada kedaerahan. keduanya memang tidak mudah untuk dipilah dan didefinisikan. namun yang ingin saya soroti adalah agenda politik partai tingkat nasional, seperti perubahan uud dan legislasi yang berkaitan dengan politik: dan agenda politik daerah yang lebih spesifik pada kepentingan daerah, seperti legislasi terkait pemerintahan daerah dan soal memperjuangkan kepentingan konstituensi berbasis provinsi dalam legislasi. kedua, model atau cara kerja partai politik yang lebih berbasis pada massa anggota daripada konstituensi wilayah tanda sekat keanggotaan partai politik terbawa dalam dpd. konsisten dengan pandangan saya atas mengenai kompetisi, sesungguhnya secara prinsip, saya menyetujui pandangan mengenai partai politik dalam dpd dengan alasan kekuatan untuk berkompetisi. afiliasi ataupun sekadar pemahaman pada partai politik, tidaklah bisa dihindari, namun yang menjadi persoalan sini adalah soal kepengurusan, bukan soal keanggotaan. kepengurusan dalam partai politik menjadikan karakter keterwakilan partai politik menjadi menguat dalam dpd sehingga membawa dpd keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah. konflik kepentingan bagi pengurus partai politik dalam bagian ini saya akan menjawab pertanyaan mengenaibanyak definisi yang bisa kita ambil mengenai konflik kepentingan, apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun transaksi bisnis. namun konflik kepentingan sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu. konflik kepentingan terkait erat dengan etik dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. situasi apapun mana kepentingan pribadi maupun organisasi yang dibawa oleh seseorang akan mempengaruhi pekerjaan ataupun penilaian professional seseorang, maka konflik kepentingan telah terjadi. kepentingan partai politik dilaksanakan secara konkrit dan sistematis oleh pengurus pengurusnya. sikap politik maupun ideologi partai politik akan selalu diusung oleh anggota maupun simpatisan partai politik, namun agenda konkrit partai politik wajib dilaksanakan oleh pengurusnya. pentingnya kepengurusan ini juga bisa dilihat dari norma normnegara mengatur partai politik melalui pola kepengurusan serta kewajiban pelaporan kepengurusan partai politik secara administratif. konflik kepentingan dalam konteks ini mengandaikan adanya kepentingan yang berbeda antara kepentingan pengurus partai politik dengan kepentingan dan hak sebagai anggota dpd . pertanyaannya, benarkah ada kepentingan yang berbeda dan dapat berkonflik? kepentingan sebagai anggota dpd sini dapat dimaknai sebagai kepentingan yang dilandaskan pada kondisi daerah. dalam konteks yang mikro per daerah, tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasinya, namun dalam konteks makro dalam arti dpd yang lebih luas dan terdiri dari banyak daerah, kepentingan ini seakan menjadi kabur, tetapi sebenarnya tetap ada. kepentingan daerah yang dimaksud sini misalnya saja mengenai berbagai legislasi yang terkait dengan otonomi daerah serta yang secara spesifik disebut dalam uud sedangkan kepentingan sebagai pengurus partai politik terkait langsung dengan agenda jangka pendek partai politik, yang tergantung pada posisinya vis vis pemerintah: apakah mendukung atau tidak mendukung pemerintah. sinilah kepentingan ini bisa berbenturan. benturan ini bisa terjadi karena dua hal. pertama, soal posisi politik terhadap pemerintah. apa yang dianggap penting bagi daerahnya bisa jadi tidak dianggap penting karena tidak sesuai dengan posisi politik partai yang bersangkutan. kedua, soal kepentingan politik dan ekonomi lokal, yang biasanya sudah terkapling dalam elite lokal yang tergambar dalam partai politik. apa yang seharusnya diperjuangkan untuk daerahnya bisa jadi menimbulkan hambatan bagi partai politiknya untuk memenangkan pilkada daerahnya atau menutup akses ekonomi tertentu seperti izin pertambangan atau investasi. kepentingan daerah dan kepentingan partai politik memang tidak bisa didikotomikan atau dihadapi hadapan, namun tetap bisa dibedakan sehingga pada akhirnya bisa menimbulkan konflik kepentingan. kita bisa berbicara mengenai kepentingan bangsa' ataupun kepentingan konstituen dan berbagai istilah lainnya yang kerap dijadikan bahasa undang undang dan bahasa pidato. tetapi kita semua juga menyadari bahwa frasa frasa tersebut kebanyakan berupa jargon yang sulit untuk diturunkan tingkat operasional. sementara proses politik dewan pada akhirnya akan berujung pada merasionalisasi kepentingan melalui legislasi, pengawasan, maupun anggaran. pertanyaan berikutnya, bukankah kepentingan daerah tidak menjadi spesifik dpd karena anggota dpr juga dipilih berdasarkan daerah pemilihan? tidak betul, karena karakter keterwakilan dpr dan dpd berbeda. dalam konteks inilah mengapa saya menafsirkan ulang desain konstitusional dpd dengan metode original intent. karakter ini ditentukan oleh desain konstitusionalnya, dan dalam pemahaman saya, dpd sebenarnya sudah didesain untuk mewakili daerah karena utusan daerah dalam mpr yang lama dianggap tidak efektif dalam mewakili daerah sementara salah satu tuntutan penting reformasi (yang menjadi latar belakang amandemen adalah untuk lebih menguatkan daerah untuk tujuan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. dpd dimaksudkan oleh para membahas amandemen uud untuk bisa menjawab tuntutan ini. karena itulah dibuat dengan wewenang yang lebih spesifik pada urusan tertentu dan dengan model pemilu yang berbeda, yaitu bukan dicalonkan oleh partai politik. i2.3jjuli yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: i. pokok permohonan pemohon bahwa pada pokoknya pemohon memohon untuk menguji frasa pekerjaan lain dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu), yang selengkapnyaterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (yang selanjutnya disebut. selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan uud:maan kedudukan hukum warga negara dalam negara kesatuan republik indonesia.pemohohuruf pemilu, karena secara perseorangan setiap wni diberikan hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota dpd. dengan demikian pemerintah beranggapan tidak ada kerugian konstitusional pemohon, mengingat pemohon tetap mempunyai hak konstitusional untuk menjadi peseta pemilu dpd sepanjang memenuhi ketentuan guo. sehingga guo sama sekali tidak menghalangi pemohon untuk dapat dipilih menjadi anggota dpdnamun demikian pemiludiuji memberi perlakuan yang sama terhadap semua warga negara yang berkedudukan sama dengan pemohon, serta tidak bersifat diskriminatif dengan tidak membedakan perlakuan berdasarkan suku, agama, rasa, golongan, keyakinan politik. terhadap frasa pekerjaan lain merupakan pengaturan yang sifatnya antisipatif terhadap jenis jenis pekerjaan lainnya diluar yang telah diatur dalam guo yang kemudian hari dapat saja menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota dpdseharusnya pemohon dapatmengenai tiadanya pemaknaan frasa pekerjaan lain sebagai termasuk pula fungsionaris partai politik, makapekerjaan lain sebagai termasuk didalamnya adalah bekerja sebagai fungsionaris partai politik. mengenai permohonan pengujian pemaknaan frasa pekerjaan lain dalam guo, cast ketiadaan syarat bukan sebagai fungsionaris partai politik bagi calon anggota dpd, maka menurut pemerintah. .tidak bekerja sebagai fungsionaris partai politik yang mana artimenurut pemerintah pengaturan huruf guo sudah tepat dan selaras dengan konstitusi, hal tersebut didasarkan pemikiran bahwbahwa persoalan mengenai apakah persyaratan untuk dapat menjadi anggota dpd harus meliputi juga persyaratan tidak berkedudukan sebagai fungsionaris partai politik atau tidak berasal dari partai politik adalah persoalan yang pernah diputus oleh mahkamah berdasarkan putusan nomor puu vi yang pada pokoknya menyatakan antara lain(vide putusan nomor puu vi bagian konklusi paragraph bahwa apabila frasa pekerjaan lain dalam huruf adalah conditional constitutional yakn, maka justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengaturan persyaratan untuk menjadi calon anggota dewan perwakilan daerah dpd) dengan alasan: dapat menjadiahwa pemohon hendak mengajukan pengujian norma sepanjang frasa pekerjaan lain pada huruf pemilu,'. bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph dan 1l. tersebut atas, maka pemohon menguraikan hal sebagai berikut: pemohon adalah perorangan warga negara indonesia provinsi jawa barat, kabupaten bogor, yang ber kartu tanda penduduk ktp) dengan nomor induk kependudukan nik) (bukti p 3j, yang merupakan peserta pemilihan umum pemilu) tahun dari calon anggota dewan perwakilan daerah dpd) republik indonesia ri) provinsi jawa barat, yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kpu) jakarta, pada tanggal agustus dengan nomor urut (bukti dan memperoleh suara (bukti pemohon diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksudperorangan warga negara indonesia yang belum pernah menjadi anggota partai politik dan hendak kembali menjadi peserta pemilu dari calon perseorangan dpd tahun pemohon telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. namun hak konstitusional pemohon tersebut, berkaitan dengan hakikat keberadaan lembaga dpd sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya, berpotensi akan dirugikan dengan norma huruf pemilu,dan presidenemilu, yang rujukannya masing masing(a) . (b) .bahwa pemohon, muhammad hafidz, dalam kualifikasinya perseorangan warga negara indonesia menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya norma undang undang sebagaimana dimaksud pada angka dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut: pemohon adalah calon anggota dpd provinsi jawa barat peserta pemilihan umum (bukti danemohon, yang belum pernah menjadi anggota partai politik dan bermaksud untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd pada pemilu menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam uud dirugikan oleh tidak jelasnya frasa pekerjaan lain dalam huruf pemilu guo: tidak adanya kejelasan perihal frasa pekerjaan lain sebagaimana diuraikan pada huruf atas membuka kemungkinan untuk diartikan bahwa pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd mana hal tersebut bertentangan maksud asli (original intent) dibentuknya dpd sebagai wujud representasi masyarakat lokal yang harus bebas dari kepentingan partai politik tertentu. dalam kaitan inilah pemohon menganggap tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam uudelah tampak adanya hubungan kausal (causal terbang) antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan dan berlakunya huruf pemilu, oleh karena itu jika permohonan guo dikabulkan, potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akanpemilu dengan uudpekerjaan lain dalam huruf pemilu pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa uud telah mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan dpd: bahwa mahkamah konstitusi telah pula menyatakan desain fungsi, tugas, dan kewenangan dpd sebagaimana termuat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal juli dalam paragraf huruf (halaman putusan tersebut, mahkamah,bahwa, berdasarkan uraian pada huruf dan huruf atas, dalam huruf pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap uud karena: keberadaan dpd dalam sistem ketatanegaraan indonesia adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antarcabang kekuasaan negara. dpd dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi daerah sekaligus memperkuat ikatan ikatan daerah dalam negara kesatuan republik indonesia, makin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan, (ii) meskipun menjadi anggota dpd adalah hak konstitusional setiap warga negara, seorang anggota dpd yang juga pengurus partai politik akan menimbulkan benturan kepentingan karena harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran sebagai anggota dpd dan peran sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. pemohon masih mentolerir adanya anggota partai politik menjadi anggota dpd karena kecil kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan haknya sebagai anggota dpd. pemohon selanjutnya menyertakan tabel yang memuat adanya sejumlah anggota dpd yang sekaligus merupakan fungsionaris partai politik (enam belas) partai politik: (ii). syarat calon anggota dpd tidak menjadi pengurus partai politik sesungguhnya telah pernah dimutidak adanya lagi persyaratan demikian dalam pemilu guo tidak dapat dianggap sekadar sebagai open legal policy sebab keberadaan dpd yang bebas dari campur tangan partai politik memungkinkan hadirnya dpd sebagai pilar demokrasi lokal: berdasarkan seluruh argumentasi atas, pemohon kemudian memohon agar mahkamah menyatakan huruf pemilu bertentangan dengan uud secara bersyarat yaitu sepanjang frasa pekerjaan lain dalam norma undang undang guo tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik, yaitu bivitri susanti, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juli i3.9j menimbang bahwa mahkamah telah pula mendengar keterangan presiden baik yang disampaikan langsung dalam persidangan tanggal meii3. menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan guo, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah: apakah yang dimaksud dengdalam huruf pemilu guo. persoalan konstitusional dimaksud tidak mungkin dipahami secara tepat jika tidak dihubungkan secara kontekstual dengan keberadaan dpd. oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil dalil pemohon, menjadi keniscayaan bagi mahkamah untuk terlebih dahulu menelaah secara ringkas latar belakang historis lahirnya dpd. tinjauan historis demikian bukanlah dimaksudkan untuk mengabsolutkan penafsiran sejarah dalam memahami suatu persoalan konstitusional dengan berpegang teguh pada maksud asli (original intent) perumus undang undang dasar dengan mengabaikan perkembangan masyarakat tempat undang undang dasar itu berlaku, melainkan semata mata untuk memahami dasar pemikiran pembentukan lembaga negara ini dpd) sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap uud pemahaman dasar pemikiran atau latar belakang demikian diperlukan untuk menilai relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara sehingga uud senantiasa menjadi konstitusi yang hidup (living constitution). i3. menimbang bahwa kehadiran dpd merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan uud yang telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan indonesia dari sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi mpr menjadi sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi konstitusi. mpr, selaku lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang undang dasar, mendasarkan alasan dilakukannya perubahan itu pada hakikat pembukaan uud karena itu, seluruh fraksi yang ada mpr pada saat awal dilakukannya perubahan uud secara aklamasi bersepakat untuk tidak mengubah pembukaan uud sebaliknya, justru menjadikan pembukaan uud tersebut sebagai titik tolak dan landasan perubahan itu. dalam kaitan ini, mpr menjelaskan antara laipandangan dan pendirian mpr terhadap pembukaan uud tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak melakukan perubahan terhadap uud bukan hanya memiliki legitimasi politik tetapi juga legitimasi akademik. secara doktrin, pembukaan suatu undang undang dasar (konstitusi tertulis) mencerminkan karakter ideologis undang undang dasar yang bersangkutan (dan negara yang hendak dibentuk berdasarkan undang undang dasar itu) yang memuat gagasan gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan atau dibangun. dari rumusan yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan uud terdapat sejumlah hal mendasar yang dapat diidentifikasi yang secara holistik dan sebagai satu kebulatan menggambarkan jiwa uud yaitu: pertama, bahwa undang undang dasar negara indonesia itu merupakan perwujudan kemerdekaan kebangsaan indonesia. hal ini jelas merujuk pada proklamasi kemerdekaan agustus sehingga uud adalah kelanjutan sekaligus penjabaran lebih jauh kemerdekaan kebangsaan indonesia:. hal ini jelas merujuk pada syarat pendirian negara karena pada saat itu (ketika kemerdekaan kebangsaan indonesia diproklamasikan) baru memiliki wilayah dan penduduk yang mendiami wilayah itu namun belum memiliki pemerintahanpemerintahhal ini merupakan amanat sekaligus kewajiban konstitusional yang ditujukan kepada siapa pun yang menjalankan pemerintahan indonesia berdasarkan uud keempat, bahwa dasar atau landasan. hal ini, satu pihak, menunjukkan kesadaran bangsa indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia (internasional) dan lain pihak menentukan prinsip prinsip dasar keikutsertaan indonesia dalam pergaulan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia dimaksud, kelima, bahwa pemerintah negara indonesia yang hendak dibentuk berdasarkan undang undang dasar negara indonesia itu adalah sebuah republik yang berkedalaman rakyat. hal ini jelas merujuk pada bentuk negara yang hendak didirikan, yaitu republik bukan kerajaaan, mana dalamnya rakyatlah yang berdaulat. dengan kata lain, negara yang hendak didirikan adalah sebuah republik yang berlandaskan prinsip prinsip demokrasi sebab hanya dalam demokrasilah rakyat berdaulat, keenam, bahwa negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat yang hendak dibentuk berdasarkan undang undang dasar negara indonesia itu adalah berdasarkanhal ini merujuk pada dasar negara pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara serta tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan. dengan demikian, dari pembukaan uud tersebut, khususnya alinea keempat, dapat diidentifikasi bukan hanya gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan tetapi juga sekaligus suasana atau arah yang hendak dituju oleh uud tersebut yaitu sebagai undang undang dasar yang merupakan perwujudan kehendak rakyat (the will the people), bukan kehendak sekelompok orang atau elite, yang dengan kata lain berarti hendak mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis, serta dasar negara yang sekaligus menggambarkan tujuan didirikannya negara kesatuan republik indonesia. dengan menjadikan pembukaan uud sebagai landasan perubahan terhadap uud mpr hendak mewujudkan semangat yang terkandung dalam pembukaan uud tersebut dalam uud yang dalam pandangan mpr saat itu (ketika dilakukannya perubahan sepanjang frasa pekerjaan lain yang dalam penjelasannya tertulis cukup jelas, dan tidak dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud pekerjaan lain, apakah diantaranya termasuk aktif sebagai pengurus partai politik? sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan, dengan perolehan suara sebanyak pemohon sebagai tokoh masyarakat dari kalangan buruh yang mempunyai kehendak untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, diantaranya juga berhak memberi penguatan kelembagaan dpd sesuai dengan cita cita pembentukannya, yaitu salah satunya keberadaan lembaga dpd yang bebas dari kepentingan partai politik. tidak adanya larangan baik anggota partai politik tertentu untuk maju menjadi peserta pemilu dari calon perseorangan, tidak berarti dapat dipersamakan dengan kebolehan bagi pengurus (fungsionaris) partai politik yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan partai politik untuk maju menjadi peserta pemilu dari calon perseorangan. menjadi hak bagi setiap orang termasuk pemohon, untuk menjaga maksud asli (original intent) pembentukan lembaga negara manapun, khususnya lembaga negara dpd dari kepentingan yang bukan kepentingan daerah sebagai bentuk improper purposes . menurut pemohon, apabila terdapat anggota dpd yang berasal dari pengurus partai politik tentu, maka anggota dpd dimaksud akan lebih mengutamakan kepentingan atau platform partai politik yang pada dirinya melekat jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan, ketimbang mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. apalagi sebagian besar partai politik indonesia masih bersifat sentralistik, mana pengambilan keputusan masih tergantung pada pimpinan tingkat pusat. anggota dpd yang berasal dari pengurus partai politik diragukan efektivitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, karena adanya peran ganda yang melekat pada dirinya. anggota dpd yang lebih mementingkan partai politik daripada aspirasi dan kepentingan daerah, jelas akan sangat merugikan pemohon sebagai terhadap uud tidak terimplementasikan secara tepat dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan terhadap uud dalam hubungan ini mpr menyatakan antara lain: undang undang dasar (maksudnya, uud sebelum dilakukan perubahan) membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi tangan mpr yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi institusi ketatanegaraan. penguasaan terhadap mpr adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara yang seakan akan tanpa ada hubungannya lagi dengan rakyat.athalaman dan halaman i3. menimbang bahwa setelah mengetahui hal hal mendasar berkenaan dengan dasar pemikiran yang melandasi dilakukannya perubahan terhadap uud tersebut, pertanyaan konstitusional yang muncul dalam konteks permohonan guo adalah: apa hakikat keberadaan dpd dalam sistem ketatanegaraan yang baru tersebut? secara historis, pembentukan dpd dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan keputusan politik tingkat nasional terutama yang langsung berkait dengan kepentingan daerah. hal itu dipandang penting karena dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan uud aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak terakomodasi. aspirasi daerah saat itu hanya diwadahi oleh utusan daerah sebagai bagian dari keanggotaan mpr yang hanya bersidang sekali dalam lima tahun (vide dan uud sebelum perubahan. peran utusan daerah inilah yang hendak ditingkatkan sehingga aspirasi daerah lebih mewadahi dan terakomodasi. oleh karena itu, sebelum disepakati bernama dpd, nama lembaga negara ini sempat diusulkan bernama dewan utusan daerah. pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal hal tertentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari constitutional engineering untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan uud karena itulah, ketika dilakukan penambahan satu dalam uud dimasukkan frasa serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional , sebagaimana terbaca saat ini dalam rumusan uud dengan demikian, kehadiran dpd adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional untuk memperkuat keberadaan negara kesatuan republik indonesia. itulah sebab ditolaknya gagasan membentuk sistem perwakilan berkamar dua (bikameral) yang sempat muncul pada saat berlangsungnya proses perubahan uud panitia hoc badan pekerja mpr yang menghendaki adanya kedudukan sejajar dan kewenangan yang setara antara dpr dan dpd karena dianggap tidak sesuai dengan keberadaan indonesia sebagai negara kesatuan, terlepas dari soal benar atau tidaknya anggapan demikian jika ditinjau secara akademik. selain itu, alasan penolakan terhadap gagasan membentuk lembaga perwakilan bikameral tersebut juga didasari oleh argumentasi bahwa jika gagasan itu diterima maka hal itu akan bertentangan dengan uud yang telah disetujui sebelumnya dalam perubahan tahap pertama uud dan telah berlaku yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang undang ada tangan dpr. maka, jalan keluar yang disepakati saat itu adalah kesepakatan yang wujudnya saat ini tertuang dalam rumusan uud dengan rumusan demikian maka dua kebutuhan terpenuhi sekaligus, yaitu diakomodasinya aspirasi daerah dan tidak terjadinya pertentangan atau kontradiksi antar dalam uud (i3. menimbang bahwa gagasan untuk lebih meningkatkan akomodasi terhadap aspirasi daerah yang diejawantahkan dengan pembentukan dpd tersebut akan terwujud apabila aspirasi daerah itu tercermin dalam keputusan politik yang diambil tingkat nasional, khususnya dalam kebijakan legislasi, cast pembentukan undang undang sebagai penjabaran lebih jauh dari gagasan yang tertuang dalam uud yang berkait langsung dengan kepentingan daerah. dalam konteks demikian dpd didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap dpr sebagai lembaga negara yang oleh uud diberi kekuasaan membentuk undang undang bersama presiden (vide juncto uud artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang undang yang berkait langsung dengan kepentingan daerah tidak boleh semata mata lahir sebagai produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan kekuatan yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu dpr dan presiden yang meskipun sama sama dipilih oleh rakyat namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan melalui sarana partai politik. oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang dimaksud maka pengisian jabatan anggota dpd haruslah berasal dari luar partai politik. anggota dpd didesain berasal dari tokoh tokoh daerah yang sungguh sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama sama dengan tokoh tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang undang. gambaran itulah yang dapat disarikan dari proses pembahasan yang terjadi panitia hoc badan pekerja mpr ketika merumuskan pelembagaan dpd di1945j|. pesan inilah yang juga ditegaskan oleh mahkamah sebagaimana tercermin dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi yang dalam pertimbangan hukumnya (halaman antara lain menyatakan: sistem perwakilan indonesia,: politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan dpd.. lebih jauh, setelah mempertimbangkan dasar dasar pemikiran dan perdebatan yang terjadi selama berlangsungnya proses perubahan uud mpr, pada bagian lain pertimbangan hukumnya dalam putusan atas, mahkamah menegaskan hakikat keberadaan dpd dalam desain konstitusionald dan dprsecara analitis, original intent pembentukan dpd maupun pertimbangan mahkamah dalam putusan atas memiliki landasan rasional faktual maupun konvensional yang kuat. pertama, dilihat dari perspektif fungsi fungsi ideal partai politik, original intent pembentukan dpd maupun putusan mahkamah atas tidak dapat dinilai menafikan fungsi fungsi ideal partai politik, khususnya dalam hal ini fungsi komunikasi dan agregasi politik. sebab, negara negara yang kehidupan dekorasinya telah matang pun, partai politik tidak dapat secara absolut dianggap telah merepresentasikan aspirasi seluruh rakyat. itulah yang secara rasional faktual menjelaskan munculnya fenomena, antara lain, hadirnya calon calon presiden independen amerika serikat (yang sistem ketatanegaraannya memang memungkinkan hadirnya calon presiden demikian) ataupun calon calon independen perseorangan dalam pemilihan kepala daerah indonesia yang beberapa antaranya berhasil mengalahkan calon calon yang diajukan oleh partai politik. pemikiran yang bertolak dari ketidakabsolutan fungsi komunikasi dan agregasi partai politik itu pula yang melahirkan wacana (discourse) tentang deliberate democracy kalangan cerdik pandai, yang mulai berkembang sejak akhir abad ke yang memandang pentingnya warga negara biasa (lay citizens) sebanyak mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar oleh sekelompok elite yang direpresentasikan oleh partai partai politik. kedua, persyaratan anggota dpd tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (double representation) partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih lebih keputusan politik penting seperti perubahan undang undang dasar. uud menyatakan bahwa mpr terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah. sementara itu, menurut uud mpr memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang undang dasar. dengan demikian, jika anggota dpd dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan mpr mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan dpr juga terwakili dalam keanggotaan dpd. hal ini secara tidak langsung telah mengubah desain ketatanegaraan perihal keanggotaan mpr yang hendak diwujudkan oleh uud yang memaksudkan mpr sebagai wujud atau pencerminan perwakilan politik dan perwakilan wilayah. desain demikian merupakan hal mendasar karena secara filosofis diturunkan dari gagasan kebangsaan indonesia yang bukan sekadar ikatan persatuan politik yang lahir karena adanya persamaan nasib dari segenap suku bangsa yang mendiami wilayah yang bernama indonesia tetapi juga mencakup gagasan persatuan segenap suku bangsa dimaksud dengan wilayah yang dialaminya itu. inilah salah satu hikmat kebijaksanaan mendasar yang harus tercermin dalam lembaga permusyawaratan perwakilan yang bernama mpr tersebut sehingga keputusan politik penting yang diambil oleh lembaga ini senantiasa mencerminkan keputusan bangsa indonesia. ketiga, sebagai catatan tambahan dan sekaligus mengingatkan kembali, pada saat berlangsungnya perdebatan panitia hoc badan pekerja mpr saat membahas keanggotaan mpr, alasan mencegah terjadinya double representation inilah, bersama sama dengan alasan untuk menerapkan prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (representation election), yang dijadikan dasar argumentasi menolak adanya anggota mpr yang pendiriannya dilakukan melalui pengangkatan, dalam hal ini terkait dengan keberadaan utusan golongan. sebagian besar fraksi yang ada mpr saat itu berpandangan bahwa jika ada anggota mpr yang diangkat, yaitu mereka yang dianggap sebagai tokoh yang representasi golongan golongan yang ada dalam masyarakat, maka besar kemungkinan akan terjadi perwakilan ganda mpr karena hadirnya anggota anggota yang diangkat sebagai representasi golongan, yang sangat mungkin berasal dari daerah, sementara pada saat yang sama daerah telah pula memiliki wakil yang dipilih melalui pemilu, yaitu anggota dpd. oleh karena itu, sesuai dengan prinsip representation election para tokoh yang dianggap merepresentasikan golongan itu tidak cocok lagi diangkat melainkan diikutkan dalam kompetisi pemilihan anggota dpd, sehingga dalam keanggotaan dpd tersebut keberadaan golongan golongan dalam masyarakat sesungguhnya telah dengan sendirinya tercermin melalui keterpilihan tokoh tokoh daerah dalam kelembagaan dpd. dengan cara demikian maka kemungkinan munculnya perwakilan ganda akan tercerah dan pada saat yang sama prinsip perwakilan melalui pemilihan juga terpenuhi. namun, saat itu, wakil utusan golongan yang ada mpr tidak dapat menyetujui pandangan ini sehingga yang mengatur keanggotaan mpr, sebagaimana saat ini tertuang dalam uud tercatat sebagai satu satunya dalam uud yang keputusannya diambil melalui pemungutan suara. i3. menimbang bahwa sejak putusan pertamanya yang berkait dengan keanggotaan dpd, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi mahkamah secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan dpd sesuai dengan desain uud hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum putusan putusan mahkamah selanjutnya, yaitu antaranya putusan mahkamah konstitusi nomor puu x dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii yang keduanya berkait dengan kewenangan dpd. dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x sebelum sampai pada pendapatnya mengenai kewenangan legislasi dpd, mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menekankan keanggotaan dpd sebagai representasi teritorial yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik serta perbedaannya dengan anggota dpr yang berasal dari partai politik. mahkamah antara lain menyatakan: dpd adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan udolehdengan pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan dpd serta perbedaan antara anggota dpd dan anggota dpr demikian tampak jelas bahwa mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya, cast putusan mahkamah konsitusi nomor puu vi bahwa anggota dpd bukan berasal dari partai politik. pendirian mahkamah tersebut koheren dengan pendirian mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh dpd sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii yang pada intinya menegaskan bahwa dpd harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentuk (vide lebih jauh putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11 dikatakan koheren sebab jika dpd tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunan undang undang yang berkait dengan soal soal tersebut maka hakikat representasi daerah yang melekat dalam eksistensi dpd (yang anggota anggotanya bukan berasal dari partai politik) akan terdegradasi karena keputusan politik yang diambil dalam soal soal yang langsung berkait dengan kepentingan daerah tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh lembaga yang merupakan representasi politik, yakni dpr (yang anggotanya berasal dari partai politik). apalagi, anggota dpr yang berasal dari daerah provinsi tidaklah selalu sepenuhnya dapat dikatakan mewakili provinsi yang bersangkutan sebagaimana halnya anggota dpd karena basis pencalonan anggota dpr adalah berdasarkan daerah pemilihan dapil) suatu provinsi meskipun untuk provinsi tertentu, provinsi sekaligus menjadi dapil karena jumlah dapil nya berjumlah tidak lebih dari satu. dengan demikian, dalam analisis selanjutnya, apabila keanggotaan dpd juga dimungkinkan berasal dari partai politik, cast pengurus partai politik, maka keadaan demikian akan makin meneguhkan fenomena mana keputusan politik yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam kebijakan legislasi, secara faktual menjadi berada tangan pihak yang semata mata merupakan representasi politik. hal ini jelas tidak bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam uud i3. menimbang bahwa setelah mempertimbangkan konteks historis perihal latar belakang atau dasar pemikiran pembentukan dpd dan kaitannya dengan perubahan sistem ketatanegaraan setelah dilakukan perubahan terhadap uud serta pendirian mahkamah berkenaan dengan keberadaan dpd yang dituangkan dalam sejumlah putusannya, khususnya yang berkenaan dengan cara pengisian keanggotaannya, sebagaimana diuraikan pada paragraf j3. sampai dengan paragraf atas, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah dasar pemikiran tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini atau sebaliknya dasar pemikiran tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga menuntut mahkamah untuk mengubah pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan putusan mahkamah terdahulu. pertanyaan ini berkait langsung dengan dalil dalil pemohon yang pada hakikatnya berpegang pada dasar pemikiran dibentuknya dpd dan fungsi fungsi dpd sebagaimana tercermin dalam kewenangan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan uud beserta hak hak yang diberikan kepada anggota anggotanya dalam melaksanakan kewenangan tersebut. terhadap persoalan tersebut mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan kuat dan mendasar bagi mahkamah untuk mengubah pendiriannya. sebaliknya, justru terdapat kebutuhan bagi mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya yang berkait dengan keanggotaan dpd tersebut. sebab, pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota dpd tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd. sebagai lembaga yang didirikan dengan fungsi mengawal konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip supremasi konstitusi, mahkamah berkewajiban untuk menjamin realisasinya semangat yang terkandung dalam uud sehingga gagasan bahwa dpd merupakan representasi daerah benar benar terealisasi dan tidak terdistorsi dalam praktik kehidupan bernegara yang disebabkan tidak adanya pembatasan berkenaan dengan persyaratan pencalonan terutama yang terkait dengan pengurus partai politik. dengan tidak adanya penjelasan terhadapdalam huruf pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota dpd, sehingga bertentangan dengan uud jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat dpd sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation) sebab, jika calon anggota dpd yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota dpd itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik dpr maupun dpd sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota dpd. hal ini berarti bertentangan dengan semangat uud sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam pemilu, khususnya huruf oleh karena itu mahkamah penting menegaskan bahwa sehingga huruf pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini. i3. menimbang bahwa oleh karena pemilu, khususnya tidak secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd maka secara contrary pendirian mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota dpd tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. sebab, putusan mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang undang, sebagaimana ditegaskan dalamnamun, demi kepastian hukum, mahkamah memandang penting untuk menyatakan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf atas. pertanyaan yang timbul kemudian, bagaimana dengan adanya fakta bahwa saat ini terdapat anggota dpd yang juga pengurus partai politik? dalam kaitan ini menyatakan, undang uorma yang termuat dalam tersebut mengandung dua pengertian. pertama, bahwa dalam pengujian konstitusionalitas undang undang berlaku prinsip resumption contitutionality, artinya suatu perseorangan yang turut berkontribusi membayar pajak daerah bahkan juga merugikan warga negara lainnya. meskipun dpd dan dpr mempunyai kesamaan sebagai lembaga perwakilan, namun sesungguhnya mempunyai dua pintu masuk yang berbeda. prasyarat calon perseorangan haruslah mendapatkan dukungan langsung dari rakyat, dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk serta tanda tangan dukungan. sedangkan dpr melalui dukungan dari partai politik yang merupakan suatu organisasi sejak tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kota kabupaten hingga provinsi. sehingga keduanya mempunyai tanggung jawab yang berbeda, yaitu jika dpd bertanggung jawab langsung rakyat, sedangkan dpr bertanggung jawab kepada rakyat melalui partai politik. dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas dan terang benderang sepanjang frasa pekerjaan lain pada huruf pemilu, telah memberikan kemungkinan bagi pengurus partai politik untuk turut serta ikut dalam pemilu sebagai calon perseorangan dpd. sehingga, pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, sepanjang hakikat keberadaan lembaga dpd sebagai wujudterlebih telah diberikan penempatan yang adil dalam bab vii dan bab via uud dengan menyediakan ruang untuk mewakili aspirasi rakyat bagi partai politik dpr, dan ruang untuk mewakili aspirasi daerah dalam kelembagaan dpd. apabila sepanjang frasa pekerjaan lain pada huruf pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka pemohon dan warga negara lainnya yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan guo sebagai perorangan masyarakat daerah, mempunyai harapan untuk terwakili kepentingan daerahnya dari anggota dpd yang bebas dari pengaruh kepentingan kepengurusan partai politik tertentu. undang undang harus dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi selama belum ada putusan pengadilan, cast putusan mahkamah konstitusi, yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa undang undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. kedua, bahwa sebagaimana prinsip umum yang berlaku dalam pengundangan suatu undang undang, suatu undang undang yang dibuat oleh pembentuk undang undang (positive legislature) berlaku prospektif atau depan, tidak boleh berlaku surut (refractive). hal itu juga berlaku terhadap putusan mahkamah konstitusi (selaku negative legislator), sehingga putusan mahkamah pun keberlakuannya adalah prospektif, terlepas dari adanya praktik negara lain yang memungkinkan ditumpanginya prinsip ini dalam hal hal tertentu. dengan demikian, terhadap pertanyaan atas, oleh karena anggota dpd yang juga pengurus partai politik tersebut terpilih menjadi anggota dpd sebelum adanya putusan ini maka sesuai dengan prinsip resumption constitutionalism keanggotaan yang bersangkutan lembaga tersebut dpd) harus dianggap didasarkan atas undang undang yang konstitusional. artinya, sejalan dengan sifat prospektif putusan mahkamah maka putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota dpd setelah putusan ini berlaku sesuai dengan mk. mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengurus partai politik dalam putusan ini adalahi3. menimbang bahwa untuk pemilu karena proses pendaftaran calon anggota dpd telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota dpd yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, kpu dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota dpd sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. dengan demikianmengenai konstitusionalitas huruf pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa pekerjaan lain dalam huruf pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politiaria farida indrawi, suhartono, arief hid, menahan sitompularia farida indrawi ttd. ttd. suhartono arief hid ttd. ttd. menahan sitompul wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. yunita ramadanhurufuud mengatur mengenai fungsi, tugas dan kewenangan dewan perwakilan daerah dpd),lain itu, mahkamah konstitusi telah pula menetapkan desain fungsi, tugas dan kewenangan kelembagaan dpd sebagai bagian dari organ konstitusi sebagaimana termuat dalam putusan nomor puu vi tanggal juli dalam paragraph huruf halaman yangbahwa pemilu, diantaranya memuatwarga negara indonesia yang telah berumur (dua puluh satu tahun)setia kepada pancasila, undang undang dasar negara republik indonesia,narapidana, sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika: terdaftar sebagai pemilih:untuk (satu) lembaga perwakilan: oo. mencalonkan hanya untuk (satu) daerah pemilihan: dan mendapatkan dukungan minimal dari pemilih daerah pemilihan yang bersangkutan. bahwa pada huruf pemilu, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap(a) dpd dalam ketatanegaraan indonesia, adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. keberadaan dpd untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa indonesia, maka keberadaan dpd juga ditujukan untuk memperkuat ikatan daerah daerah dalam nkri, semakin meneguhkanlam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan serta kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan. selain itu, keberadaan dpd untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat, seperti halnya memberikan implikasi harapan dari rakyat kepada dpd, karena anggota dpd secara perseorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan anggota dpr yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik. (b) kebolehan bagi anggota dpd untuk menjadi anggota partai politik, atau sebaliknya, anggota partai politik menjadi anggota dpd memang merupakan hak konstitusional bagi setiap orang. persoalan selanjutnya adalah, apakah bekerja atau berkegiatan sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik (baik terhadap partai politik peserta pemilu atau bukan peserta pemilu), yang juga sebagai anggota dpd, tidak akan mengakibatkan benturan kepentingan dalam keadaan yang harus menjalankan (dua) peran secara sekaligus, yaitu sebagai anggota dpd dan sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik? (c) meskipun dalam putusan mahkamah konstitusi puu vi tanggal juli pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota dpd, akan tetapi, keberadaan dpd haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. sehingga, boleh jadi calon perseorangan dan atau anggota dpd yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinan adanya benturan |
sa)tahun yang diajukan oleh: nama drs. ibrahim merah pekerjaan ketua dprd nusa tenggara timur alamat jalan tari, nomor rt rw. desa nikotin satu, kecamatan kota raja, kupang nama melkiades laka lena, s.sp. a.pt pekerjaan wiraswasta alamat jalan beta nomor rt rw. kelurahan simone, kecamatan karawaci, tangerangamsudin, sh., dan benyamin tangga, sh., mh., para advokat dan konsultan hukum pada kantor primata law office, beralamat komplek ruko permata, blok jalan jemur handayani,nusa tenggara timur, berkedudukan jalan polisi militer, nomor kota kupang, nusa tenggara timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, nomor adat mnd iv bertanggal april memberi kuasa kepada melkianus ndaomanu, sh., hum.,, dan yanto m.p. ekon, st. rw. kelurahan sesama, kecamatan kelapa limair. eselon tenay, pekerjaan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur alamat jalan anggrek, nomor rt. rw. kelurahan kepura, kecamatan maulana, kota kupang nama paul edmunds tallo, sos., m.par pekerjaan wiraswasta alamat jalan penyaringan sanur kauh denpasar, baliali antonius, sh., mh., dan yohanes vian urin, sh., adalah para advokat, yang beralamat jalan rantai damai ii, nomor keburu atas nama frans debu raya dan beny litelnonymemenangkan pasangan calon nomor urut bahwa memohon telah melakukan pelanggaran dengan cara melakukan rekayasa rekapitulasi penghitungan suara formulir c1.kwk.kpu, beberapa tps sebagian kabupaten tts, dengan cara mengurangi suara sah pemohon dan dialihkan kepada pasangan calon nomor urut ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo: bahwa memohon melakukan kecurangan dengan cara menggelembungkan perolehan suara sah lebih banyak dari pada jumlah dpt yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih dari tps lain, terbukti dalam c1.kwk.kpu sebagian tps kabupaten timur tengah selatan tts) dan sumba barat daya sbd) terdapat rekapitulasi yang salah dan keliru antara jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari tps lain lebih kecil daripada suara sah dah tidak sah c14c2) lebih besar bahwa kabupaten timur tengah selatan tts) terdapat (tujuh ratus tujuh puluh) tps, bahwa memohon dengan sengaja tidak memberikan formulir c kwk.kpu (seratus lima belas) tps kepada saksi pemohon, yang tersebar (dua puluh) kecamatan kabupaten timur tengah selatan,sehingga saksi pemohon hanya menandatangani (enam ratus lima puluh lima) tps berita acara formulir model c kwk.kpu dan sertifikat hasil penghitungan suara, dari (tujuh ratus tujuh puluh) berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tersebar kecamatan, bahwa pasangan calon nomor urut irr eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo bekerja sama, memohon tidak mencoblos sendiri surat suara pemilih kabupaten timor tengah selatan dan sumba barat daya bahwa pokok permohonan pemohon huruf angka s.d. dan huruf angka s.d. yang pada pokoknya pemohon mendalilkan terdapat (lima) tps dalam wilayah (empat) kecamatan kabupaten timor tengah selatan dan tps dalam (lima) kecamatan kabupaten sumba barat daya sbd), terjadi rekayasa pencoblosan surat suara tingkat tps sehingga partisipasi pemilih mencapai (seratus persen), adalah tidak benar, melainkan yang benar, adalah: bahwa (lima) tps kabupaten timor tengah selatan dan (sepuluh) tpsnya untuk memberikan suara, buktinya sesuai dengan formulir model c1 kwk.kpu beserta laporannya yang dimiliki oleh memohon, ternyata tidak terdapat perselisihan atau kelebihan antara daftar pemilih tetap a1) yang menggunakan hak pilih (a2) ditambah pemilih dari tps lain (a4) dengan jumlah suara sah (c1) dan tidak sah (c2): bahwa kecuali satu tps kabupaten timor tengah selatan, yaitu tps desa nunbena, kecamatan tobu terdapat selisih antara dengan sebanyak suara, namun selisih tersebut bukan karena memohon melakukan penggelembungan suara melainkan karena terjadi kekeliruan pencatatan oleh kpps yaitu jumlah surat suara yang tidak terpakai dijumlahkan dalam suara tidak sah sebanyak suara, padahal seharusnya tps itu tidak terdapat suara yang tidak sah. oleh karena itu, pencatatan itu telah dilakukan pembetulan ditingkat kecamatan menjadi suara sah tanpa adanya suara tidak sah, bahwa untuk jelasnya, memohon uraikan secara lengkap (lima) tps kabupaten timor tengah selatan tersebut, dalam tabel berikut ini: tabel tps tps kabupaten tts yang tercatat partisipasi calon pemilih dan tidak terjadi perselisihan antara jumlah a2#a4 dengan kuatnya| o'of dpt. c3. tidak ada perselisihan a4. padahal antara (a2#a3) faktanya ada orang dengan yaitu dpt tidak gunakan hak (a1) dpt yang pilih karena orang gunakan hak pilih (a2) sakit, orang diluar pemilih tps lain daerah, orang (a4) suara sah dan gunakan hak pilih tidak sah (c3) juga adiknya dan orang berjumlah jadi dari gunakan hak pilih dpt sebanyak anaknya semua menggunakan hak pilih (bukti tobu boleh dpt ,c14c2 dpt a24a4 a2 a47, sama dengan a24a4 jadi antara dan dengan tidak ada perselisihan melainkan baik a14#a4 maupun sejumlah suara (bukti kotlin nunbena| dpt. a2. a4. kpps melakukan a2# kesalahan pencatatan c14c2 suara yaitu surat suara tidak sah dan tidak sah terpakai dijumlahkan digelembungkan dalam suara tidak sah, sebanyak sehingga telah dilakukan pembetulan menjadi suara sah suara sedangkan suara tidak sah (bukti santan a2#a4 dpt a24a4 faktanya ada sama yang tidak mencoblos, jumlahnya dengan tapi saksi tidak berani c14c2 bersaksi karena jadi tidak ada selisih diancam antara dengan a24a4 (bukti santan dpt a2#a4 dpt a24#a45434411 faktanya ada yang sama jumlahnya dengan tidak mencoblos, saksi c14c4 jadi tidak tidak berani bersaksi ada selisih antara karena diancam dengan a24a4 (bukti bahwa selanjutnya tps kabupaten sumba barat daya yang tingkat partisipasi pemilih tercatat juga memohon uraikan, sebagai berikut: tabel tps tps kabupaten sbd yang tercatat partisipasi calon pemilih dan tidak terjadi perselisihan antara jumlah a2#a4 dengan mel mae kodi pero #c2 dpt pemilih dari kodalomba #c2 dpt pemilih dari randeate kaloeta aura hangganipi dpt yang gunakan utara hak pilih a2) bersesuaian dengan pemilih dari tps lain sebanyak (c1 suara (a4) sedangkan sah 2894c2 suara tidak jumlah suara sah sah jadi tidak terjadi dan tidak sah c3) kelebihan suara (bukti jadi terjadi kelebihan suaraere kepe #c2 dpt pemilih dari bannedwaikaninyo #c2 dpt pemilih dari sedangkanpata #c2 dpt pemilih dari tengahlem dpt dpt pemilih dari (fame jammer| jera (msmntnesetn sedangkan sedangkan partisipasi pemilih pemilih dalam dpt dalam dpt (bukti ,58y4. memohon menyerahkan formulir c1.kwk.kpu kepada saksi pasangan calon kecuali saksi yang tidak hadir atau meninggalkan tempat pemungutan dan perhitungan suara setelah menandatangani formulir berita acara bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ada tps yang saksi pemohon tidak diberikan formulir c1 kwk.kpu oleh memohon dan tps yang saksi pemohon diberikan formulir c.kwk,kpu oleh kpps tetapi tanpa lampiran c1 kwk.kpu, dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa tidak diberikan formulir model c.kwk,kpu oleh kpps kepada saksi pemohon disebabkan karena: adsaksi pemohon sudah pergi meninggalkan tps sebelum diserahkan formulir dimaksud, ada saksi pemohon yang tidak berada tps atau tidak menjalankan tugas sebagai saksi tps desa lab kecamatan polen kabupaten tts, tps dan tps desa taneotob kecamatan nunbenu kabupaten tts, tps iii desa kuanfatu kecamatan kuanfatu kabupaten tts, tps ililiii desa tatum kecamatan timnas kabupaten tts, tps desa teresa kecamatan amanuban tengah kabupaten tts, tps iii desa bena kecamatan amanuban selatan kabupaten tts dan tps iii desa rebana kecamatan rebana kabupaten tts. dan juga ada tps dan tps desa haumenibaki yang menurut pemohon berada kecamatan korban yang sungguh desa haumenibaki bukan berada dalam kecamatan kola begitupun desa boeing bukan berada dalam kecamatan timnas(delapan) tps bahwa dari saksi pemohon setelah dikurangi dengan saksi yang tidak berada tps, dan kekeliruan desa dalam kecamatan saksi) maka terdapat saksi pemohon telah menandatangani formulir model c.kwk.kpu, c1.kwk.kpu, lampiran c1.kwk.kpu dari masing masing tps sebagaimana didalilkan oleh pemohon sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini: tabel daftar nama saksi pasangan calon pemohon nomor yang menandatangani c.kwk.kpu, c1.kwk.kpu dan lampiran model c1.kwk.kpu (om (moloselatan tense jam seviooo tanda tangan bukit.) bee yebotmasi tanda tangan guru) jae jelata raat bu) peta ata tanda tangan bu) stereo (tone opa tanda tangan gurita) atambua tanda tangan buta) jekeatara abamampay tanda tangan jaartameso tanda tangan urut saran tanda tangan guti tan ratus tamonoo tanda tangan guti170) asam tenda tangan curi anyone anatara amanuban man 1meme fmotabewy tanda tangan guru to) (some mana tanda tangan jaorestus tanda tangan bui) aer kopi reniononas tanda tangan t0) s.e. saat tanda tangan bukti boa margarita nau tanda tangan bukti biji adonis sanam tanda tangan bukti alien pandir tanda tangan bukti |. puma justus fact tanda tangan bukti opo markus tulis tanda tangan bukti mnesatbubuk note silat tanda tangan bukti opo norte sanam tanda tangan bukti ken min hnok nenomata tanda tangan bukti |. lab willem della tanda tangan bukti opo tidak ada saksi tidak ttd bukti panen tenda tangan guk pia noh selatan tanda tangan bukti nekemunifeto sekuel sanam tanda tangan bukti kepala padjidogi tanda tangan bukti diana amet tanda tangan bukti jasa jesse tanda tangan ukir |.| besi segi toto tanda tangan bukti ajaubaki doris selatan tanda tangan bukti nefokoko singles polly tanda tangan bukti multi boy tanda tangan bukti castanea tanda tangan @bukti leloboko israel kaesnube tanda tangan bukti fatukoto |layout tanda tangan bukti |.| koa meta kase tanda tangan bukti novelis finale tanda tangan bukti operate rata tangan seskoal console tanda tangan bukti keluhan aksi batu tanda tangan bukti semoomatan tanda tangan pan jonathan helen tanda tangan bukti salat sleman haben tanda tangan bukti sms selatan tanda tangan bui) taneotob tidak ada saksi tunas tidak ttd bukti tidak ada saksi tunas tidak ttd bukti kuanfatu tidak ada saksi tunas tidak ttd bukti batee roman test tanda tangan bukti a16 opo deborabas table tanda tangan bukti oase tanda tangan guk jera jaman tanda tarian gurat) mana foto kase tanda tangan bukti akan johannis tahun tanda tangan bukti mana nimbae salle tanda tangan bukti |. bismut marten tanda tangan bukti mana lukas bilik tanda tangan bukti bean dekrit selain tanda tangan bukti eta jam smonsiu tanda tangan @uti t120) dea nitanael truly tanda tangan bukti oise jaosuskase tanda tangan got |.| mesiu abraham nubatonis tanda tangan bukti korban agustinus nine tanda tangan bukti jssatareo tanda tangan gu) boa silabus bowman tanda tangan bukti foram letter tanda tangan bukti beradu bowman tanda tangan bukti nun maks laismesi tanda tangan bukti pen selatan sela bowman tanda tangan bukti nogomet semen tanda tangan buru tata oomaretao tanda tangan guti pan maklon terbaru tanda tangan bukti |.| pana golf punuk tanda tangan bukti jamming randa tangan gi) haumenibaki desa dimaksud tidak tidak ttd bukti berada kecamatan korban jae (grahami tanda tangan bui nun martinus kay tanda tangan bukti kosinus nubatonis tanda tangan bukti a n taupakas jonathan jessie tanda tangan bukti yos lampu tanda tangan bukti area pam ara ana ear rare tua esa taat ana aan ana aan boeing tidak ada tidak ttd bukti are| ran aaa manapun pad mena gni mata aman anta ana guerre ana aan pak . ara amanuban dan teresa tidak ada saksi tidak ttd bukti tara amanuban bal amanuban dea ear dean pan utara rame jominague tatar tana tangan aer ara) pemasaran |raskarasarertuas tae ta) bahwa dengan demikian saksi pemohon tidak mendapatkan dan atau mendapatkan formulir c.kwk.kpu, c1.kwk.kpu, lampiran c1.kwk.kpu tidak lengkap bukan merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh memohon, kalaupun kemudian dianggap sebagai suatu pelanggaran akan tetapi pelanggaran dimaksud tidak bersifat terstruktur, sistematis mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara dari masing masing pasangan calon karena saksi pemohon telah menandatangani c.kwk.kpu, c1.kwk.kpu, lampiran c1.kwk.kpu, yang dijadikan dasar oleh memohon dalam penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagaimana ditegaskan dalam putusan nomor php d 1xir. eselon tenay, dan paul tallo, sos., par sebagaimana diuraikan oleh pemohon pada halaman angka yang menyatakan pasangan calon nomor urut satu bekerja sama dengan bupati timor tengah selatan dan bupati timor tengah selatan mengerahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut satu dengan membuat istilah ation meta suku timor) adalah berada diluar tugas pokok dan kewenangan memohon selaku penyelenggara pemilukada invasi pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun akan tetapimaka memohon memberikan tanggapan terhadap dalil pemohon tersebut, sebagai berikut: bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d ix dalam perkara papua barat memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan pemohon tidak menjelaskan dan tidak dapat dengan bupati timur tengah selatan tts), bahwa pada tanggal desember bupati tts melakukan pertemuan gedung puskesmas kota soe, dengan cara mengerahkan (dua ratus empat puluh)r eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo dengan membuat istilah ation meta suku timor) sekarang waktunya orang timor memimpin ntt (bukti saksi ketua perkumpulan kepala desa seluruh kabupaten tts):, (bukti saksi kepala desa), bahwa modus cara yang dilakukan memohon dan bupati tts tersebut, sama persis dengan pilkada yang dilakukan pada saat bupati tts bertarung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun dimana terjadi pengurangan suara, penggelembungan suara dan para saksi tidak diberikan formulir kwk.kpu, hal ini terbukti dengan yurisprudensi: (bukti bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut memutuskan agar dilakukan pemilihan suara ulang (dua) kecamatan dan penghitungan ulang (tiga puluh) kecamatan, karena terbukti melakukan penggelembungan suara, pengurangan suara dan para saksi tps yang tidak diberi formulir model c kwk.kpu: bahwa para saksi pemohon (seratus lima belas) tps tidak diberikan formulir c.kwk.kpu sehingga tidak bisa menjadi data membuktikan lebih lanjut bahwa tim sukses yang tercantum dalam bukti dokumen yang diajukan oleh pemohon benar benar ada dank arena tidak terdapat bukti lain yang menguatkan keberadaan tim sukses pihak terkait, bahwa berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi tersebut, maka ukuran yang digunakan untuk menentukan keterlibatan seorang pejabat seperti bupati dalam proses pemilukada adalah formulir model ab kwk.kpu yang memuat tentang tim kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah: bahwa sesuai dengan formulir model ab.kwk.kpu yang memuat antara lain tentang nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, nama bupati timor tengah selatan yaitu drs. paulus della tidak termasuk dalam tim kampanye atau tim sukses pasangan calon nomor urut oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan adanya pertemuan antara bupati timor tengah selatan dengan para kepala desa gedung punpenmas kota soe bukanlah merupakan urusan dari memohon: bahwa selanjutnya tentang putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tentang perselisihan hasil pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten timor tengah selatan, menurut memohon sangat berbeda dengan sengketa ini karena dalam sengketa ini memohon siap membuktikan semua bantahan dari memohon,drs frans debu raya dan drs. beny litelnony, sh.,m. sebagaimana dituangkan dalam pokok permohonan huruf angka s.d. juga berada luar tugas pokok dan kewenangan memohon selaku penyelenggara pemilukada cast pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun oleh karena memohon hanya akan memberikan tanggapan terhadap dalil pemohon tersebutsebagai berikut: bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh pemohon kepada pasangan calon nomor urut dapat memohon kategorikan menjadi (dua) jenis pelanggaran yaitu money politic berupadan keterlibatan kepala desa dan pegawai negeri sipil dalam kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon nomor urut bahwa pelanggaran berupa money politic dan keterlibatan kepala desa beserta pegawai negeri sipil dalam kampanye yang dituduhkan kepada pasangan calon nomor urut apabila terbukti maka memohon harus obyektif mengakuinya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku yakni money politic adalah perbuatan yang melanggar undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana dirubah dengan nomor tahun dandangkan pelanggaran berupa keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kampanye merupakan pelanggaran terhadap nomor tahun beserta perubahannya juncto nomor tahun bahwa akan tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan hukum pemerintahan daerah juncto nomor tahun tidak termasuk dalam kewenangan memohon melainkan termasuk dalam kewenangan pihak lain seperti bawaslu atau bawaslu dan kepolisian. bahkan akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan nomor tahun juncto nomor tahun adalah pembatalan pasangan calon yang bersangkutan oleh dprd berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan nomor tahun juncto nomor tahun termasuk dalam kewenangan memohon dengan sanksi yang dikenakan berupa penghentian kampanye dalam masa kampanye. namun sampai dengan diajukannya permohonan ini mahkamah konstitusi, memohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi tentang pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bahwa selanjutnya keterkaitan antara pelanggaran yang dituduhkan kepada pasangan calon nomor urut dengan kewenangan mahkamah konstitusi adalah sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor:mahkamah juga memiliki kewenangan untukyang signifikan dalam pemilu dan pemilukada, dengan membaginya dalam tiga kategori pelanggaran yaituiskewenangan dari mahkamah konstitusi sebagaimana tersebut diatas, ternyata dalam pokok permohonan pemohon poin angka s.d.l: bahwa demikian pula pokok permohonan dari pemohon poin angka s.d. pemohon hanya menguraikan tentang keterlibatan richard djam selaku kepala dinas kominfo provinsi ntt, andre korea selaku kepala dinas provinsi ntt, take radja powo selaku kabar rumah tangga biro umum setda ntt beserta para pimpinan skpd, camat, lurah dan bupati sumba barat dan timor tengah utara dalam kampanye pasangan calon nomor urut tetapi tidak menguraikan secara lengkap apakah pengaruh dari kampanye tersebut terhadap perolehan suara dari masing masing pasangan calon dan kerugian apa yang diperoleh pemohon dan keuntungan apa yang diperoleh pasangan calon nomor urut sebagai akibat dari keterlibatan para pns atau para pejabat dimaksud dalam kampanye pasangan calon nomor urut bahwa bahkan berdasarkan formulir model ab.kwk.kpu tentang nama nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pasangan drs. frans debu raya dan drs. benny litelnoni, sh.,m. nama nama pimpinan skpd, dan bupati sumba barat beserta bupati timor tengah utara tidak termasuk sebagai tim kampanye tim sukses pasangan calon nomor urut (bukti oleh karena itu, tuduhan pelanggaran kampanye oleh pemohon kepada pasangan calon nomor urut sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara papua barat nomor php.d ix tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilukada: bahwa lagipula bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dalam membuktikan dalil permohonan poin angka s.d. semuanya didasarkan atas bukti kliping koran dan foto yang sebenarnya belum dibuktikan kebenarannya secara hukum. oleh karena itu, sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara banten nomor php.d ix pemohon patut dianggap tidak mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut, bahwa demikian pula terhadap tuduhan pemohon tentangbantuan desa mandiri, sampai dengan diajukannya permohonan ini mahkamah konstitusi, sepengetahuan memohon, direktur bank ntt tidak pernah dimintai keterangannya oleh bawaslu propinsi ntt atau bawaslu yang berada kabupaten kota dalam wilayah ntt karena diduga melakukan pelanggaran pemilukada sesuai ketentuan undang undang tentang pemerintahan daerah. bahkan sepengetahuan memohon, desa mandiri anggur merah merupakan salah satu program pemerintah daerah provinsi ntt yang telah memperoleh persetujuan dari dprd provinsi ntt, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi ntt tentang apbd, dimana pasangan calon gubernur nomor urut pemohon) telah pula turut serta dalam persetujuan program tersebut selaku ketua dprd provinsi nusa tenggara timur, bahwa dengan demikian tuduhan pemohon tentang adanya pelanggaran pemilukada oleh pasangan calon nomor urut yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana huruf angka s.d. angka pokok permohonan pemohon patut untuk ditolak seluruhnya karena tidak terdapat uraian yang jelas maupun bukti yang dapat dijadikan dasar tentang pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara dari pemohon:menyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat keputusan komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur nomor pts kpu prov dyang masing masing diterbitkan oleh memohon pada tanggal maretmodel c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa haumenibaki kecamatan amanuban barat kabupaten tts, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bernama agustinus tana: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa oni, kecamatan kuali, kabupaten tts, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bernama lahir nubatonis: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa kuanfatu, kecamatan kuanfatu kabupaten tts, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bernama yohanes leu: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa kalau kecamatan manapun selatan kabupaten tts, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bernama maria tamonob: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa opening kecamatan opening kabupaten tts, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bernama simon loin: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa fatukopa kecamatan fatukopa kabupaten tts, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bernama zem nubatonis bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, pemohon tidak menguraikan tentang tps nomor berapa desa obesa, kecamatan kota soe, kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yang bernama agustinus leo: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa boti kecamatan kie kabupaten tts,: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa benakobekamussin kecamatan boeingotlin kecamatan kotlirang sirihok kecamatan manapun utaruseummanuda1.kwk.kpu, kecamatan kota soe kabupaten timor tengah selatan.nukleus kecamatan manapuabun kecamatan korbmanalalete kecamatan amanuban barattokoh kecamatan manapun selatanorspadaursi kecamatan kuanfatinusfatumnasi kecamatan rebanobu kecamatan tobletloan kecamatan poleollusuk kecamatan santaebone kecamatan fatukopaublobo kecamatan amanuban baratnabilai kecamatan korbkong kecamatan timnas kabupaten tts, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa merekamada lokkarpethoa wango'of kecamatan kuatnyleh kecamatan tobu kabupaten tts, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa nunbena kecamatan kotli.ro kodarandeate kalodang harire kepeikaniyapata kecamatan kecewa tengahlem ndaramane kecamatan kecewa timuriii desa tussen kecamatan molo selatan kabupaten tis, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon selfi doro:, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa piloto kecamatan molo selatan kabupaten tts, turut pembanding perolehan suara sah pemohon, sehingga terjadi manipulasi suara sah pemohon yang dialihkan kepada pasangan calon nomor urut bahwa saksi pemohon pada saat rekapitulasi kabupaten timur tengah selatan tts) pada bahwa jawaban kpu tidak bisa menjelaskan mengapa kpps tidak memberikan formulir c.kwk.kpu kepada saksi pemohon,ahirnya saksi pemohon menulis formulir kwk.kpu (bukti dan bukti saksi yang ikut rekapitulasi kabupaten tts),model c.kwk.kpu, dan banyaknya formulir yang hapus tipo sehingga tidak bisa dijadikan data pembanding perolehan sura sah pasangan calon nomor urut (bukti formulir db2 kwk.kpu dan bukti saksi yang ikut rekapitulasi kabupaten tts), bahwa ada beberapa tps kecamatan kabupaten tts, yang tingkat partisipasi pemilih tps adalah (seratus persen) surat suara dicoblos semua, padahal fakta dilapangan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya ada yang karena sakit, sudah meninggal dunia, dan ada warga yang bepergian keluar kota, akan tetapi formulir c1.kwk.kpu, sisa surat suara habis dicoblos semua, bahwa memohon dengan sengaja memanipulasi hasil rekapitulasi formulir .kwk.kpu dengan cara dihapus tipo hasil suara sah pemohon dikurangi dan diberikan suara sah pemohon kepada pasangan calon nomor urut bahwair. eselon lelah tenay, msi dan paul ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon atas nama y.e bokimnasiesai lakeabraham della: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa bikekneno kecamatan molo selatan kabupaten tis, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon nicolas opat, bukti foto kopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps desa bikekneno kecamatan molo selatan kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon laisnimaalex gamelaberadu tamonob: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps viii sosial lubang: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tpsimelda betty: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iiilaksamana djugazem nenobaiss.e. saat: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii desa kontak kecamatan polen kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon margarita nauvadoni sanamalien pandirjustus factmarkus tulists, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon nono siapdori sanam: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iiihnok fenomena: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps lab kecamatan polen kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon elem della: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps lab kecamatan polen kabupaten tts, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon karena tidak ada saksi pemohon yang hadir tps: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps pika kecamatan molo tengah kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon thomas besi, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps nekemunifeto kecamatan molo tengah kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon sekuel sanampajidogidiana amet:, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii kepala kecamatan molo utara kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon melitus jessie: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps besi kecamatan molo utara kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon segi toto: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii ajaubaki kecamatan molo utara kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon doris selatan,unless polymulti bay: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iiifrans banget: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii leloboko kecamatan molo utara kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon israel kaesnube: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps fatukoko kecamatan molo barat kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon ice ottmeta j.a. kasenovelis finale: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii koa kecamatan molo barat kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yunus lake:yesieskial consolemaxi batuzem memakan, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii beban kecamatan molo barat kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon jonathan helleman haberi selatan,iii kuanfatu kecamatan kuanfatudelle kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon jonathan mese: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps lele kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon deborabas tela, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii delle kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yori kasetahunfoto flavus kase: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii akan kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yohanes tahun: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps akan kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon nimo sallehmarten selainlukas bilik,newsid selain, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii lasi kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon simon bilik: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps lasi kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon nitanael tali: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps olas kecamatan kuanfatu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon justus kase: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps mesiu kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon abraham nubatonisagustinus boyesus tango: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii korban kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon silabus bimaforam letter:beradu bima,maxi lisensi: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps pen selatan kecamatan korban kabupaten tis, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon sela bima: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps nununamat kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon sem benua: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps nununamet kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon pewaris paulo: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii nununamat kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon maklon rebana: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps pana kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon golf punuk: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii pana kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon benyamin bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps oleh kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yacob anu, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii lele'u kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon martinus koy, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps lele'u kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon kosinus nubatonis: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps tuapakas kecamatan kali kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon jonathan jessie: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps taupakas kecamatan kotlin kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yos lampu: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps sanalah kecamatan korban kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon thomas tani,genius bell:simon sisipaulus taeuser fenomena: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii skin kecamatan timnas kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon sekuel lopoiiizendeling manemaria temaseskoal baninilai napa: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii sambut kecamatan timnas kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon doi saucelukas kompeni: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iiiberadu tampanjuliana tamonobyosef missa: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps lalat kecamatan kuatnya kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon yori silat: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps teresa kecamatan amanuban tengah kabupaten tts, ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon umum n.: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii tobu kecamatan tobu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon karet selatan: bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii totem kecamatan tobu kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon cornelis tahun, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii bena kecamatan amanuban selatan kabupaten tifamili kecamatan manapun utara kabupaten tts, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon dominus tabel, bukti fotokopi model c1.kwk.kpu beserta laporannya, tps iii noe bana kecamatan amanuban timurnusa tenggara timur tahufebruaridan wakil gubernur nusa tenggara timur tahurubahan pertamajumlah badan penyelenggara ad hoc (ppk, pps dan kpps) dalamrubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi ntt nomor pts kpu prov tentang penetapan tahapanrekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam rangka pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur tahun lampiran model kwk.kpurekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tambahan dan jumlah pemilih terdaftar akhir dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur tahun lampiran model a7 perubahrubahan ketiga,berita acara nomor ba kpu tts iv tentang pembukaan kotak suara untuk mempersiapkan dokumen dokumen yang digunakan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ntt, tahun tingkat kabupaten timor tengah selatan dalam rangka menghadapi sidang gugatan hasil pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun mahkamah konstitusi dengan perkara nomor php d xi tentang perselisihan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ntt, bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa haumenibaki, kecamatan amanuban barat, kabupaten tts: bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa oni, kecamatan kuali kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa kuanfatu, kecamatan kuanfatu kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa kalau, kecamatan manapun selatan kabupaten tts: bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa opening, kecamatan opening kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa fatukopa, kecamatan fatukopa kabupaten tts: bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa obesa, kecamatan kota soe kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c2 kwk.kpu ukuran besar tps desa boti, kecamatan kie, kabupaten tts.james tuka saksi adalah ketua kpu kabupaten timor tengah selatan, berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tingkat kabupaten timur tengah selatan dimulai pada tanggal maret setelah pemungutan perhitungan suara tps, dilanjutkan pada tanggal dan tingkat pps, tingkat desa kelurahan. kemudian dilanjutkan tanggal dilakukan tingkat panitia pemilihan kecamatan dan selanjutnya tanggal sampai tanggal maret rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten timur tengah selatan, proses yang terjadi tingkat kabupaten adalah rekapitulasi terhadap perhitungan yang sudah dilakukan tingkat kpps dan tidak ada tipo, karena penyelenggara tidak menyiapkan tipo atau tipe ex untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan. saksi telah melakukan penelitian terhadap dokumen model dan hasilnya tidak ada yang dicoret atau tipo. bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam penulisan, namun hal tersebut telah diperbaiki tingkat penyelenggara dan tingkat atasnya, dalam melakukan pembetulan dilakukan sesuai petunjuk, yaitu dilakukan garis dua terhadap angka yang keliru, dipakai, dan dibubuhkan angka yang sebenarnya atau yang benar, terhadap penulisan a 24a c tidak ada perubahan atau tidak ada pengaruh terhadap jumlah perolehan dari masing masing pasangan calon. hanya terjadi kekeliruan dalam penulisan, yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah, sehingga itu dilakukan pembetulan tingkat atasnya, perbaikan dilakukan terhadap kesalahan penulisan merujuk kepada dokumen yang ada. kemudian berdasarkan proses, apabila ada hal hal yang tidak sesuai atau terdapat keberatan dari saksi saksi, maka dapat dilakukan dengan cara yaitu, pertama, bisa dilakukan keberatan secara lisan, yang kedua dilakukan keberatan secara tertulis, dan yang ketiga dilaporkan kepada pengawas pemilu, dalam hal ini tingkat tps dan pps dilakukan laporan atau dilaporkan kepada pengawas pemilu lapangan, ada keberatan tingkat kabupaten yaitu mengenai adanya saksi yang melaporkan tidak diberikan berita acara. namun, setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen yang dimasukkan, tidak ada dokumen keberatan dan tidak ada laporan. terhadap hal tersebut penyelenggara mengalami kesulitan untuk menindaklanjutinya: terhadap laporan keberatan keberatan tersebut, setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen dokumen yang disiapkan, ternyata edmunds talloubah dengan cara ditipu dihapus antara lain:haumenibaki kecamatan amanuban barat kabupaten tts, perolehan suara pemohon yang benar adalah (dua ratus tiga tujuh) suara,ternyata formulir c1.kwk.kpu yang sudah tipo hapus perolehan suara pemohon diubah hanya mendapatkan (tujuh) suara, sisa suara yang seharusnya menjadi hak pemohon ternyataoni kecamatan kuali kabupaten tts perolehan suara pemohon yang benar adalah (seratus enam puluh dua) suara, ternyata formulir c1.kwk.kpu, yang sudah tipo hapus perolehan suara pemohon diubah hanya mendapatkan (tiga puluh tujuh )suara. sisa (seratus duapuluh lima) suara yang seharusnya menjadi hak pemohon ternyata dialihkan pasangan calon nomor urut ir,r eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo (bukti c1.kwk.kpu), (bukti pkuanfafu kecamatan kuanfatu kabupaten. ntt perolehan suara pemohon yang benar adalah (seratus empat puluh satu) suara, ternyata formulir c1.kwk.kpu, yang sudah tipo dokumen keberatan tersebut isinya nihil atau tidak ada sama sekali, serta semua tanda tangan, oktovianus bima saksi adalah ppk kota soe, ppk kota soe melakukan pleno tingkat kecamatan kota pada tanggal dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan, yang menang kecamatan soe adalah pasangan calon nomor urut berdasarkan penelitian dan penelusuran ppk tidak ada penghapusan perlahan suara, karena kpu sendiri tidak menyiapkan tipe ex atau tipo, memang benar ada kekeliruan sejumlah namun pada saat pleno ppk, saksi mengundang kpps dan pps, sehingga proses kesalahan tersebut langsung dibetulkan oleh teman teman dari tingkat paling bawah, pada saat pengkoreksian tersebut saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan, kesalahan memang benar ada, namun bukan pengalihan suara, tetapi salah menulis karena salah mendengarkan. misalnya pada saat saksi selaku ketua ppk menyampaikan paket nomor urut mendapat suara sebanyak teman teman ppk yang lain menuliskan namun pada saat pleno tingkat kabupaten, saksi melakukan klarifikasi depan semua saksi pasangan calon dan panas, dengan cara mencoret perolehan suara paket nomor urut yang tadinya diganti menjadi dan tidak ada yang mengajukan keberatan: narkoba kata saksi adalah anggota kpu kabupaten sumba barat daya: pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara kabupaten sumba barat daya dilakukan sesuai dengan jadwal. pleno tingkat pps atau desa dilaksanakan pada tanggal sampai maret, pleno tingkat ppk atau kecamatan dilaksanakan pada tanggal sampai maret, dan pleno tingkat kpu kabupaten dilaksanakan pada tanggal maret selama proses pleno berlangsung sesuai tingkatan, tidak ada keberatan atau keberatan nihil pada semua tingkatan, yang menang kabupaten sumba barat daya adalah paket nomor urut kabupaten sumba barat daya tidak ada kesalahan penulisan pada formulir model dan lampiran terhadap pengurangan dan penambahan suara tidak ditemukan: dari tps, pemilihnya menggunakan hak pilih:emohon sebagairovinsi nusa tenggara timur tahun sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur nomor pts kpu proptanggal januariprovinsi nusa tenggara timur tahun yang terdaftar dengan registrasi perkara nomor php.d xi mahkamah konstitusi. ii. dalam eksepsi: bahwa sehubungan dengan keberatpihak terkait berpendapat: bahwa dalil dalil keberatan yang diajukdalam perkara ini sangat sangat kabur karena sama sekali tidak menyatakan berkeberatan atas hasil perhitungan rekapitulasi suara yang dilakukananggal maret juncto surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi nusa tenggara timur nomor pts kpu propputaran kedua.. kpu pada (delapan) tps (enam) kecamatan kabupaten timor tengah selatan dengan total suara yang dimanipulasi suara, adalah dalil yang sangat sangat kabur dengan argumentasi sebagai berikut: tidak jelas dan tidak pasti diuraikan, c1. kwk. kpu bagaimana modus operandi yang dilakukan pihak terkait dalam memanipulasi c1. kwk. kpu itu: tidak jelas dan tidak pasti diuraikan, kapan dan dimana pihak terkait melakukan manipulasi c1. kwk. kpu itu: cc. terdapat kontradiksi dalil, disatu pihak pemohon mendalilkan yang melakukan manipulasi itu adalah memohon dan pihak lain mendalilkan yang melakukan manipulasi itu adalah pihak terkait, sungguh suatu keadaan yang menunjukkan kegalauan pemohon dalam perkara ini. bahwa berdasarkan alasan terurai pada poin dan poin pihak terkait mohon agar keberatan pemohon dinyatakan kabur dan tidak tidak dapat diterima. iii. dalam pokok perkara: bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama segala sesuatu yang termaktub dalam keberatan pemohon, maka pihak terkait menanggapinya sebagai berikut: bahwa pihak terkait sangat berkepentingan untuk mempertahankan segala kepentingan hukum pihak terkait dalam perkara ini karena ternyata pihak pemohon mendalilkan seolah olah pihak terkait melakukan kecurangan dalam bentuk memanipulasi c1. kwk. kpu pada (delapan) tps (enam) kecamatan dengan total suara yang dimanipulasi sejumlah suara, dalil mana sudah tentu satu sisi sangat merugikan pihak terkait dan sisi lain pihak terkait berhak untuk mengklarifikasi kebenaran yang terkait dengan tuduhan tuduhan pemohon tersebut: bahwa pihak terkait sangat berkepentingan pula untuk mempertahankan kepentingan hukum pihak terkait, karena dalam tuntutannya dalam perkara ini pemohon menuntut agar pihak terkait didiskualifikasi dan menuntut agar pihak terkait tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun kpu, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar dengan argumentasi sebagai berikut: bahwa data data perolehan suara dariyang tertuang dalam seluruh c1. kwk. kpu, termasuk pada tps kecamatan amanuban barat desa haumenibaki tps kecamatan kuali desa oni tps kecamatan kuanfatu desa kuanfatu tps kecamatan manapun selatan desa kalau tps kecamatan opening desa opening tps o1, kecamatan fatukopa desa fatukopa tps kota soe desa obesa tps tidak jelas, kabupaten tts adalah sudah tepat dan benar, bahwa tidak benar pihak terkait melakukan manipulasi kwk. kpu sebagaimana didalilkan oleh pemohon, bahwa tidak benar pihak terkait mengalihkan suara pemohon sejumlah suara menjadi suara pihak terkait sebagaimana didalilkan pemohon, bahwa tidak benar pihak terkait mestizo dan atau menghapus" perolehan suara pemohon dengan cara dan dalam bentuk apapun, sebagaimana didalilkan pemohon, bahwa angka perolehan suarayang tertuang dan tertulis pada c1. kwk. kpu pada ips kecamatan kabupaten tts sama sekali tidak ada yang ditipu dihapus bahwa dalil pemohon yang menyatakan seolah olah pihak terkait bekerjasama dengan bupati timor tengah selatan dengan cara mengerahkan kepala desa seluruh kabupaten timor tengah selatan untuk bahu membahu memenangkan pihak terkait dengan cara membuat istilah ation meta (suku timor) sekarang waktunya orang timor memimpin ntt, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan dengan argumentasi sebagai berikut bahwa secara struktural, bupati timor tengah selatan tidak merupakan bagian dari struktur pihak terkait, bahwa bupati timor tengah selatan tidak merupakan tim sukses dari pihak terkait, bahwa istilah ation meta yang berarti orang timor bersifat umum dan tidak pasti ditujukan kepada pihak terkait karena paket nomor dan paket nomor calon wakil gubernurnya juga adalah ation meta alias orang timor yakni bapak alexander litelnoni dan bapak willem note, sehingga seruan sekarang waktunya orang timor memimpin ntt tidak pasti ditujukan kepada siapa atau paket mana, bahwa sangat tidak pasti berapa suara yang diperoleh pihak terkait dari seruan bupati timor tengah selatan dengan istilah ation meta itu: bahwa tidak terjadi penggelembugelembuidak terjadi pengurangan penghilaurangan penghilaentang dalil surat suara dicoblos memohonpasti apakah menguntungkan pihak terkait atau merugikan pemohon, sehingga haruslah dikesampingkan: bahwa dalil pemohon tentang c1. kwk kpu sejumlah yang tidak diberikan memohon kepada pemohon, setahu saksi saksi pihak terkait (yang akan diajukan dalam acara pembuktian) dalil itu tidak benar karena setahu saksi saksi pihak terkait pada saat penyerahan c1. kwk kpu kepada saksi saksi dari masing masing paket calon, justru saksi saksi dari pemohon tidak berada tempat penghitungan suara dan ada pula yang memang dari semula tidak hadir atau terlambat hadir tps, bahwa komposisi perolehan suara sahtermasuk pemohon dan pihak terkait, sesuai hasil rekapitulasi yang dilakukan memohon adalah sudah tepat dan benar karena didasarkan pada data data yang objektif, sehingga dalil pemohon bahwa perolehan suara sah pemohon dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun adalah sejumlah suara, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali, demikian pula dalil pemohon bahwa suara sah pihak terkait dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun hanya sejumlah suara adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali. bahwa fakta fakta hukum sebagaimana didalilkan oleh pihak terkait atas, akan dikuatkan oleh bukti bukti autentik berupa formulir c1. kwk. kpu dan saksi saksi yang akan diajukan dalam acara pembuktian. bahwa berdasarkan fakta hukum terurai atas, pihak terkait memohonprovinsi nusa tenggara timur tahun yang terdaftar mahkamah konstitusi dengan registrasi perkara nomor php.d xi dan memohon pula agar dalam pokok perkara mahkamah konstitusi memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi: menerima dan mengabulkan permohonan pihak terkait: menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima atau: menolak seluruh permohonan pemohonformulir model c kwk. kpu, tps kelurahan desa halimenibaki, kecamatan amanuban baratni, kecamatan kualiuanfatu, kecamatan kuanfatualau, kecamatan akun selatanpening, kecamatan opening, kabupaten timor tengah selatan, bukti pt. fotokopi formulir model c kwk. kpu, tps kelurahan desa fatukapa, kecamatan fatukopabesa, kecamatan kota soe, kabupaten timor tengah selatan: bukti pt. fotokopi formulir model c kwk. kpu, tps kelurahan desa boti, kecamatan kie, kabupaten timor tengah selatan:frans benua saksi adalah saksi paket eselon paul tps desa haumenibakiatas nama agustinus tana menerima c1kwk. goswami moi, md. keb saksi adalah saksi paket eselon paul tps iii desa tussen kecamatan molo selatan. paket tunas menang dengan jumlah suara sah, sedangkan paket eselon paul hanya suara sah. saksi paket tunas mengikuti penghitungan suara sampai selesai. saksipaket tunas menandatangani c1kwk. pada saat pembagian c1kwk saksi tunas tidak ada. anita isabela saksi adalah saksi paket eselon paul tps desa tobu kecamatan tobupada saat penandatanganan c1kwk saksi paket tunas tidak ada. pada saat pembagian c1kwk saksi tunas tidak ada, yang ada hanya paket freely dan eselon paul. hudiamina massa saksi adalah paket eselon paul tps desa kepala kecamatan molo utaraartinus fay saksi adalah saksi paket eselon paul tps desa kesetiaan kecamatan moloedan designasi, saksi adalah saksi paket eselon paul tps iii desa tublopo kecamatan amanuban barat. paket eselon paul menang dengan jumlah157. pada saat pembagian c1kwk saksi tunas tidak ada. mabes puas, saksi adalah saksi paket eselon paul tps desa tublopoelia banunaet saksi adalah saksi paket eselon paul tps desa invasi kecamatan manapun pada saat pembagian c1kwk saksi tunas tidak adauraian pemohon tentang pasangan calon nomor urut telah menyalahgunakan birokrasi pemerintahan provinsi ntt yang dilarang oleh undang undang dan peraturan pemerintah adalah asumsi belaka tanpa didukung oleh bukti, bahwa terhadap poin sampai poin halaman s.d. yang menyatakan dihapus perolehan suara pemohon diubah hanya mendapat (delapan belas) suara. sisa (seratus dua puluh tujuh) suara yang seharusnya menjadi hak pemohon ternyata dialihkan pasangan calon nomor urut ir, eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo). (bukti c1.kwk.kpu), (bukti bahwa pasangan calon nomor urut (r.kalau kecamatan manapun selatan kabupaten tts, perolehan suara pemohon yang benar adalah (seratus tigapuluh satu) suara. ternyata formulir c1.kwk.kpu, yang sudah ditipu dihapus perolehan suara pemohon hanya mendapatkan mendapat (lima) suara. sisa suara sebanyak (seratus dua puluh enam) suara yang seharusnya menjadi hak pemohon ternyata dialihkan pasangan calon nomor urut (r,opening kecamatan openingkwk.kpu yang sudah tipo hapus perolehan suara pemohon hanya mendapat irektur utama bank ntt daniel tagudedo tanpa persetujuan dari direksi dst., telah memberikan bantuan kepada kepala desa lurah atas perintah dari kepala bappeda provinsi ntt yang merupakan pimpinan skpd dibawah gubernur yang merupakan pasangan calon nomor urut sehingga memperoleh peningkatan suara yang signifikan, adalah kemampuan perumusan pikiran pemohon saja tanpa melihat esensi yang benar dari pemberian bantuan kepada para kepala desa berprestasi tersebut: bahwa dalil bantahan pasangan calon nomor urut pihak terkait ii, adalah sebagai berikut: selaku gubernur tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tertulis kepada kepala bappeda untuk menyurati dirut bank ntt dalam proses pemberian bantuan sebagaimana dalil pemohon: pelaksanaan progam anggur merah anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) adalah program kesejahteraan rakyat oleh pemerintah provinsi ntt sejak tahun anggaran apbd bahwa pemohon yang juga berkedudukan sebagai ketua dprd propinsi ntt yang mempunyai hak budgetinglanggaran yang memegang palu persetujuan program anggur merah dengan menyetujui penggunaan dana apbd bagi program anggur merah tersebut, seharusnya tau persis tentang penggunaan dana program anggur merah dimaksud, bahwa desa anggur merah sebanyak desa, sejak t.a dengan kategori desa miskin memperoleh dana rp. , desa, dan dari jumlah desa miskin tersebut, maka pada setiap akhir tahun anggaran, dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi ntt sejak tahun dengan hasil ada desa yang dievaluasi dan dinilai sebagai desa berprestasi dari kabupaten kota ntt. bahwa jumlah seluruh desa anggur merah kabupaten tts saja, pada kecamatan, berjumlah desa, termasuk pula desa berprestasi yakni desa bentuk, kecamatan batu putih, justru perolehan suara pasangan calon nomor urut sebesar dan sedangkan pemohon memperoleh suara pasangan calon nomor urut memperoleh suara, pada desa penerima bantuan dana bank ntt ini pasangan calon nomor urut kalah), sedangkan untuk keseluruhan desa anggur merah kabupaten tts, ternyata tidak ada satupun desa anggur merah kabupaten tts yang perolehan suara pasangan calon nomor urut lebih besar dari pemohon maupun terkait menyangkut dana bantuan dari bank ntt tidak ada hubungan tanggungjawab dengan pasangan calon nomor urut karena bank ntt bukanlah bawahan atau struktur bawah gubernur ntt, gubernur ntt tidak punya kekuatan dan kewenangan hukum untuk memerintahkan dirut bank ntt secara hukum perseroan terbatas) pertanggungjawaban dirut bank ntt adalah kepada rapat umum pemegang saham, bukan kepada gubernur ntt, dana bank ntt yang diberikan kepada kepala desa berprestasi dan pendamping kelompok masyarakat pkm) berprestasi sebagai penghargaan adalah bersumber pada dana csr corporate social responsibility) yang merupakan bagian dari keuntungan bank ntt tahun berjalan untuk diberikan dalam bentuk bantuan sosial berdasarkan instruksi bank indonesia dan tidak ada kaitannya dengan pemenangan pasangan calon nomor urut pihak terkait ii:, apa kerugian perolehan suara pada pemohon dan berapa keuntungan nilai prosentase perolehan suara pasangan calon nomor urut bahwa demikian pula pokok permohonan dari pemohon poin angka s.d. halaman pemohon menguraikan tentang keterlibatan richard jami selaku kepala dinas kominfo provinsi ntt, andre korea selaku kepala dinas propinsi ntt, beserta para pimpinan skpd, camat, lurah dan bupati sumba barat dalam kampanye pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada ada, pihak terkait tidak pernah melibatkan richard jami selaku kepala dinas kominfo provinsi ntt, andre korea selaku kepala dinas provinsi ntt, beserta para pimpinan skpd, camat, lurah dan bupati sumba barat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut pihak terkait ii. bahwa pasangan calon nomor urut pihak terkait tidak pernah menggunakan dana apbd provinsi ntt maupun program program pemerintah provinsi ntt untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada provinsi ntt tahun bahwa pasangan calon nomor urut dalam susunan tim kampanye yang telah diserahkan secara resmi kepada memohon tertanggal januari yang ditandatangani oleh pasangan calon drs. frans debu raya dan drs. benny alexander utelnony sh., si, model ab kwk kpu tidak terdapat nama richard jami, andre korea, take raja powo, yang didalilkan sebagai pns yang ikut kampanye pasangan calon nomor urut maka dengan demikian dalil pemohon pada poin sampai poin tidak terbukti dan haruslah ditolak. bahwa dalil pemohon pada angka halaman yang pada pokoknya menyatakan bupati timor tengah utara sebagai ketua dpc pdi perjuangan kabupaten timor tengah utara berkampanye untuk pasangan calon nomor urut dst. bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada ada. bahwa timor tengah utara dalam hal ini sudah mengajukan permohonan cuti kampanye kepada gubernur ntt melalui surat permohonan cuti kampanye nomor pem. i ttu tanggal februari dan terhadap surat permohonan tersebut gubernur ntt telah memberikan izin kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur ntt tahun berdasarkan surat nomor pem. tertanggal februari untuk melaksanakan cuti kampanye pemilukada gubernur dan wakil gubernur ntt selama (empat belas) hari terhitung sejak tanggal maret bahwa izin cuti kampanye tersebut telah sesuai dengan nomor tahun tentang tata cara bagi pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum juncto permendagri nomor tahun tentangzin bagi kepala daerah yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. maka dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah ditolak. bahwa pemohon pada anka halaman mengenai keikutsertaan pns pemprov. ntt atas nama take radja powo yang menurut pemohon pergi kabupaten sabu raijua untuk menggalang dukungan memenangkan pasangan calon nomor urut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan. bahwa berdasarkan surat tugas nomor bu. tanggal februari yang dikeluarkan oleh asisten perekonomian dan pembangunan setda ntt yang menugaskan sdr. take radja powo, untuk melakukan koordinasi bidang tugas kerumahtanggaan dan perlengkapan kabupaten sabu raijua selama (lima) hari kerja dari tanggal februari bahwa suara pemohon kabupaten sabu raijua, yang mana kabupaten sabu raijua, justru pemohon memperoleh suara yang paling tinggi dari pasangan calon lainnya yakni sebanyak suara, sedangkan pasangan calon nomor urut hanya memperoleh suara suara. maka dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. bahwa dalil pemohon pada angka halaman yang pada pokoknya menyatakan kadis sosial provinsi ntt sangat aktif menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor urut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan. bahwa kadis sosial pemprov. ntt tidak pernah mengulang dukungan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut maka dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. bahwa menyangkut bukti bukti yang diajukan oleh pemohon berupa berita koran yang diuraikan oleh pemohon sebagai dasar uraiannya maupun sebagai bukti tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara guo sebab berita media massa tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, hal ini tercantum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: php.d ix yakni: mahkamah menilai bahwa pemohon tidak menguraikan dengan jelas korelasi antara pembagian dana apbd provinsi banten dengan proses pemilukada dan hasil pemilukada tersebut, apalagi bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikategorikan berita mediamassa yang belum dibuktikan kebenarannya secara hukum. oleh karena itu seluruh alat bukti berupa kliping koran yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ago haruslah dikesampingkan. berdasarkan alasan alasan dan uraian murid sebagaimana pihak terkait kemukakan diini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikuthasil penghitungan suara pemilukada tingkat provinsi oleh kpu provinsi nusa tenggara timur (bukti fisik tidak ada): bukti pt. fotokopi(bukti fisik tidak ada):: bukti pt. fotokopi keputusan gubernur nusa tenggara timur, nomor kep hk tentang pt. bank ntt sebagai mitra pelaksanaan program desa kelurahan anggur merah tahun bukti pt. fotokopi surat dari bank ntt, bertanggal maret perihal penjelasan atas pemberian penghargaan bagi kepala desa dan pkm kabupaten ntt:pedoman pelaksanaan program desa mandiri anggur merah tahun bukti pt. fotokopi surat bupati timor tengah utara, bertanggal februari perihal permohonan cuti kampanye: bukti pt. fotokopi surat izin gubernur ntt tentang izin kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur ntt tahun bukti pt. fotokopi formulir model ab kwk.kpu, tentang nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilukada, bukti pt. fotokopi surat tugas, nomor bu. tanggal februari menimbang bahwa kepaniteraan mahkamah pada tanggal april telah menerima keterangan tertulis badan pengawas pemilihan umum nusa tenggara timur bertanggal april beserta laporannya yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: aspek pengawasanpelaksanaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tahun bawaslu provinsi nusa tenggara timur bersurat kepada gubernur nusa tenggara timur dan bupati walikota se provinsi nusa tenggara timur, melalui surat bawaslu provinsi ntt nomor bawaslu prov ntt tanggal januari perihal netralitas pegawai negeri sipil pns) dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun dengan tembusan ketua bawaslu ri, ketua dprd provinsi ntt, ketua dprd kabupaten kota se provinsi ntt dan media massa.i tanggal januari perihal pelaksanaan tahap kampanye dan masa tenang, dengan tembusan kepada ketua bawaslu ri, gubernur ntt, ketua dprd provinsi ntt, ketua kpu provinsi ntt, ketua bawaslu kabupaten kota se provinsi ntt dan media massa,sudah marak pemasangan alat peraga kampanye bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur diseluruh wilayah provinsi nttpenegasan aturan kampanye, tembusan surat kepada ketua bawaslu ri, gubernur provinsi ntt, kapolda ntt, kejati ntt, ketua dprd provinsi ntt, ketua kpu provinsi ntt, dan media massa bawaslu prov ntt i1 perihal penyampaian nama nama tim kampanye tanggal februari yang pada intinya meminta kpu provinsi ntt untuk menyampaikan daftar nama nama anggota tim kampanye kepada bawaslu provinsi ntt.: bawaslu prov ntt perihal rekomendasi tentang pengelolaan perubahan dpt pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun tanggal februari terhadap surat bawaslu provinsi ntt tersebut kpu provinsibakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur melakukan kampanye melalui media massa elektronik dan pemasangan iklan pada media massa cetakkampanye melalui penyiaran dan media cetak, tembusan surat kepada ketua bawaslu ri, gubernur provinsi ntt, ketua dprd provinsi ntt, ketua kpu provinsi ntt, dan media massa terlampir bahwa dalam jadwal tahapan kpu, jeda waktu (grey area) dari penetapan pasangan calon januari dengan masa kampanye maret maret)luar jadwal yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi dan sosialisasi. sehubungan dengan hal tersebut, bawaslu provinsi ntt menerbitkan surat bawaslu provinsi ntt nomor bawaslu prov ntt tanggal februari perihal undangan rapat koordinasi. pokok pembahasan dari rapat koordinasi tersebut adalah membicarakan larangan kampanye dalam bentuk apapun sebelum waktu kampanye yang ditetapkan kpu provinsi ntt yaitu tanggal maret surat ditujukan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tim kampanye pasangan calon, dengan tembusan kepada bawaslu sebagai pemberitahuan terlampir bahwa dari hasil rapat koordinasi tanggal februari bawaslu provinsi ntt menindaklanjuti secara tertulis melalui surat bawaslu provinsi ntt nomor bawaslu prov ntt tanggal februari perihal penegasan tentang pelaksanaan kampanye. surat ditujukan kepada pasangan calon tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur, dengan tembusan ketua bawaslu ri, gubernur nusa tenggara timur, kapolda nusa tenggara timur, kejati nusa tenggara timur, ketua dprd nusa tenggara timur, ketua kpu nusa tenggara timur, ketua bawaslu kabupaten kota se provinsi nusa tenggara timuri1 tanggal februari perihal: penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pada pokoknya surat tersebut meminta penempatan lokasi alat peraga sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, tembusan surat ditujukan dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt tim kampanye, melalui surat bawaslu provinsi ntt nomor bawaslu prov ntt tanggal februari perihal: laporan penerimaan dana kampanye, yang pada pokoknya surat ini meminta kepada kpu provinsi ntt dan pasangan calon untuk melaporkan jumlah dan sumber dana kampanye, tembusan surat kepada ketua bawaslu ri, gubernur ntt dan ketua dprd provinsi ntt: bawaslu prov ntt ! tanggal februari perihal surat cuti bagi pejabat, daftar susunan tim kampanye dan jadwal kampanye, tembusan surat kepada ketua bawaslu ri, dan ketua kpu provinsi nusa tenggara timur, melalui surat bawaslu provinsi ntt nomor bawaslu prov ntt i11 tanggal maret perihal penyampaian peraturan tentang larangan kampanye, tembusan surat kepada ketua bawaslu ri, gubernur ntt, ketua kpu dan masa tenang, bawaslu provinsi ntt bersurat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur tim kampanye, melalui surat bawaslu provinsi ntt nomor bawaslu prov ntt i11 tanggal maret perihal masa tenang, dengan tembusan surat kepada ketua bawaslu ri, ketua kpu provinsi ntt, ketua bawaslu kabupaten kota se provinsi ntt dan media massa. surat tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa masa tenang selama hari setelah kampanye yaitu tanggal maret dan menghimbau pasangan calon tin sukses untuk tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun, terlampir bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suaratanggal maret perihal permintaan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, tembusan surat kepada ketua bawaslu ri,desa fatukopa kecamatan fatukopadesa obesa kecamatan kota soe perolehan suara pemohon yang benar adalah (dua ratus empat puluh tujuh)tiga puluh delapan) suara. sisa sebanyak (dua ratus sembilanboti kecamatan kie perolehan suara pemohon yang benar adalah suara. ternyata formulir c1.kwk.kpu yang sudah ditipu)hapus perolehan suara pemohon hanya mendapat (duapuluh empat) suara. sisa sebanyak (lima) suara yang seharusnya menjadi hak pemohon alihkan pasangan calon nomor urut i,eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo (bukti c1.kwk.kpu): bahwa perolehan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur ntt pasangan calon nomor urut ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo, sos ,yang ditetapkan nusa tenggara timur dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur, melalui surat bawaslu provinsi ntt nomor bawaslu prov ntt iii tanggal maret perihal laporan penerimaan dana kampanye, dengan tembusan surat. namun terhadap surat dimaksud disampaikan bahwa hingga laporan ini dibuat, kpu provinsi ntt dan pasangan calon belum menyerahkan salinan laporan penerimaan dana kampanye terlampir aspek tindak lanjut pelanggaran berkaitan dengan tindak lanjut pelanggaran, kami menguraikan atau menjelaskannya secara terperinci dari laporan dan atau temuan yang diterima oleh pengawas pemilu provinsi nusa tenggara timur, antara lain sebagai berikut: kabupaten alor bahwa pada tahapan kampanye, terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh bawaslu kabupaten alor, yakni pada tanggal maret yang dilakukan oleh tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt berupa pemasangan alat peraga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt kota kalabahi dan sekitarnya kabupaten alor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan pemilukada. bahwa terhadap temuan tersebut atas, bawaslu kabupaten alor menerbitkan surat kepada masing masing tim pasangan calon melalui surat bawaslu kabupaten alor nomor bawaslu kab. alor tanggal februari tentang penegasan aturan kampanye pemilu kada. terlampir bahwa terdapat temuan dari bawaslu kecamatan kepada bawaslu kabupaten alor bahwa partai golkar pengusung paket calon nomor urut yaitu tunas drs. ibrahim agustinus merah melkiades lakalena, si) menggunakan fasilitas pemerintah yaitu aula kantor camat alor tengah utara atu) untuk melakukan kampanye terhadap pasangan calon drs ibrahim agustinus merah dan melkiades laka lena, s.ss. apt tunas). bahwa terhadap laporan tersebut atas, bawaslu kabupaten alor melakukan kajian hukum, dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat teguran kepada camat alor tengah utara dan pengurus partai golkar nomor bawaslu kab.alor!ii tanggal februari perihal penegasan. terlampir bahwa terdapat temuan terkait dpt yang melebihi ambang batas per tps tps kecamatan teluk mutiara pada tanggal februari bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten alor menyurati kpu kabupaten alor melalui surat bawaslu kabupaten alor nomor bawaslu kab.alor!iterhadap rekomendasi bawaslu kabupaten alor dimaksud, kpu kabupaten alor telah menanggapi dan menindaklanjuti surat bawaslu kabupaten alor tersebut tidak melalui surat tetapi langsung membenahi tps kecamatan teluk mutiara. terlampir bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten alor terkait keterlibatan kepala desa yang dibuktikan dalam juru kampanye pasangan calon drs. christian rokok dan ir. abraham riyanto cristal). bahwa terhadap temuan tersebut bawaslu kabupaten alor menindaklanjuti dengan menerbitkan surat bawaslu kabupaten alor nomor bawaslu kab.alor!! yang dihembuskan kepada camat dan kepala desa yang bersangkutan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak diperkenankan kepala desa terlibat sebagai tim kampanye. terhadap surat bawaslu kabupaten alor tersebut, telah ditindaklanjuti dengan mencoret kepala desa dimaksud dalam juru kampanye. terlampir bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten alor terkait keterlibatan ketua kpps desa ditolong sebagai tim sukses pasangan calon drs. frans debu raya dan drs. benny alexander litelnoni, sh, msi freely) pada tanggal februari bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten alor telah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, dan hasil penanganan oleh bawaslu kabupaten alor, yakni dengan menerbitkan rekomendasi kpu kabupaten alor terkait dugaan pelanggaran administrasi, melalui surat bawaslu kabupaten alor nomor bawaslu kab.alor terhadap rekomendasi bawaslu kabupaten alor tersebut, yang bersangkutan telah membuat surat pengunduran diri dari tim sukses paslon freely terlampir kabupaten ende bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten ende tanggal maret terkait penggunaan fasilitas negara oleh pejabat pemerintah daerah manggarai untuk pemasangan iklan promosi pasangan calon cristal oleh religius harun kepala bagian humas pemerintah daerah manggarai pada tanggal maret bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten ende telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penerusan temuan pelanggaran nomor tp bawaslu kab end!!l tertanggal maret pemilu yang ditujukan kepada kepala kepolisian resor ende, dengan tanda bukti lapor nomor tbi i11 res. ende terlampir bahwa terhadap rekomendasi bawaslu kabupaten ende tersebut, penyidik polres ende telah melakukan pemeriksaan terhadap terlahir tetapi oleh kepolisian resor ende menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan sp3) dengan alasan tidak cukup bukti namun hingga saat ini bawaslu provinsi ntt belum memperoleh laporan sp3 tersebut). kabupaten sumba barat bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten sumba barat yang dituangkan dalam formulir temuan nomor bawaslu sb!i11 tanggal maret terkait keterlibatan pns atas nama ir. andre korea kadis ntt) dalam kampanye paslon freely drs. frans leburnya drs. beny litelnony, s.h., si) lapangan manda elu waikabubak, yang bersangkutan hadir dalam kampanye tersebut dengan menggunakan atribut pasangan calon freely namun beliau tidak berkampanye atas panggung. bahwa terhadap temuan tersebut, saat ini sedang dalam penanganan bawaslu kabupaten sumba barat terlampir bahwa terdapat temuan, bupati sumba barat, kopi dan para camat kabupaten sumba barat secara terbuka menyatakan kebulatan dekat secara tertulis pada tanggal januari untuk memberi dukungan kepada bakaltemuan tersebut tidak dituangkan dalam formulir temuan karena pada saat itu bawaslu kabupaten sumba barat belum bekerja secara maksimal karena pemerintah daerah belum memberikan fasilitas (kesekretariatan) bawaslu kabupaten sumba barat.kabupaten flores timur bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten flores timur pada tanggal februari terkait adanya kehadiran camat adonara barat aula gereja st. maria goreng wawasan kecamatan adonara barat dalam acara peresmian bunda paud oleh istri calon gubernur frans leburnya, ny. luisa leburnya yang mana dalam acara peresmian tersebut diduga mengarah pada kegiatan kampanye. bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten flores timur telah mengambil langkah dengan memanggil camat adonara barat untuk dimintakan klasifikasinya. adapun pemanggilan dilakukan sebanyak tiga kali berturut turut secara patut, namun oleh yang bersangkutan tidak mengindahkan undangan klarifikasi tersebut. oleh karena itu sesuai rapat pleno bawaslu kabupaten flores timur yang dilakukan pada tanggal maret maka pada tanggal maret bawaslu kabupaten flores timur menyurati atasan camat adonara barat untuk diambil langkah langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang tembusan laporannya dikirim kepada gubernur ntt, bawaslu provinsi ntt dan bawaslu ri. terlampir kota kupang bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kota kupang sebagaimana tertuang dalam formulir temuan nomor pilkada ntt kk tanggal maret yakni terkait dengan ditemukannya pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt paslon freely dan paslon tunas yang terpasang disepanjang jalan protokoler yakni jln. tari dan jin. frans beda dan pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt paket freely depan gerbang sma negeri kupang pada tanggal maret bahwa terhadap temuan bawaslu kota kupang tersebut, bawaslu kota kupang menindaklanjuti dengan menerbitkan undangan klarifikasi nomor bawaslu kp9g!!l1 tanggal maret yang ditujukan kepada pasangan calon tim kampanye pasangan calon untuk dimintai keterangan. berdasarkan penanganan yang telah dilakukan, bawaslu kota kupang kemudian menerbitkan surat bawaslu kota kupang nomor bawaslu kta kpg!! perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tanggal maret yang ditujukan kepada kpu kota kupang, yang pada pokoknya menerangkan agar memberi sanksi administrasi kepada pasangan calon freely dan pasangan calon tunas untuk menurunkan alat peraga kampanye sepanjang jalan protokoler yang ada kota kupang. terlampir bahwa terhadap rekomendasi bawaslu kota kupang tersebut tim kampanye pasangan calon freely dan tunas menurunkan alat peraga kampanye masing masing. bahwa terdapat temuan bawaslu kota kupang terkait keterlibatan ir. andre korea kadis provinsi ntt) pada saat pelaksanaan rapat terbatas (kampanye) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt paslon freely yang dilaksanakan gedung olah raga gor) kupang pada tanggal maret sebagaimana tertuang dalam formulir temuan nomor pilkada ntt kk tanggal maret adapun kronologis yang ditemukan yakni ir. andre korea menghadiri kampanye paslon freely dengan memakai atribut paket freely padahal yang bersangkutan adalah pns aktif dan menjabat sebagai kepala dinas pekerjaan umum provinsi nusa tenggara timur. bahwa terhadap temuan tersebut, maka berdasarkan rapat pleno bawaslu kota kupang, temuan tersebut diteruskan kepada kepolisian resor kupang kota melalui surat bawaslu kota kupang nomor bawaslu kota kp9g 1l1 perihal penerusan dugaan pelanggaran pidana pemilu tanggal maret untuk proses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. terlampir bahwa terhadap rekomendasi bawaslu kota kupang tersebut kepolisian resor kupang kota belum menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kota kupang dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari polres kupang kota tentang perkembangan penanganan dugaan tindak pidana pemilu yang dilaporkan bawaslu kota kupang. kabupaten kupang bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten kupang terkait dengan dugaan kampanye luar jadwal yang dilakukan rumah ibadat oleh radius loemnanu dan melitus tema, simpatisan pasangan calon eselon paul, nomor urut gedung ibadah gbi jesus tolak, kecamatan fatale pada tanggal maret sebagaimana tertuang dalam formulir temuan nomor bawaslu aof!ii1 tanggal maret bahwa terhadap temuan tersebut bawaslu kabupaten kupang telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klasifikasinya pada hari rabu, maret sekretariat bawaslu kabupaten kupang, namun yang bersangkutan tidak hadir untuk diminati klarifikasi. sehubungan dengan hal tersebut oleh bawaslu kabupaten kupang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. terlampir bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten kupang terkait dugaan keterlibatan pns dalam kampanye paket cristal oleh yosef a.t. kono, dan dr. marvels robot, masing masing pada tanggal maret dan tanggal maret rumah dr. marvels robot, kelurahan harus kecamatan kupang tengah tanggal maret yang dituangkan dalam formulir temuan nomor tanggal maret bahwa terhadap temuan tersebut bawaslu kabupaten kupang menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan yosef a.t. kono, dan dr. marvels robot, untuk dimintai klasifikasinya pada hari rabu, maret berdasarkan klarifikasi dan kajian hukum yang dilakukan, kemudian bawaslu kabupaten kupang menerbitkan surat bawaslu kabupaten kupang nomor bawaslu kab kpg ii1 tanggal maret perihal rekomendasi, yang ditujukan kepada bupati kupang dan surat bawaslu kabupaten kupang nomor bawaslu kab kpg!iii tanggal maret perihal: rekomendasi, yang ditujukan kepada rektor universitas nusa cendana kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya melakukan pelanggaran disiplin pns dan mohon ditindak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. terlampir kabupaten sumba timur bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten sumba timur terkait keterlibatan pns dalam kampanye paslon freely pada tanggal maret lapangan matahari, kabupaten sumba timur oleh richard jami kadis infobox ntt) dan andre korea kadis ntt), sebagaimana dituangkan dalam formulir temuan nomor tp bawaslu kab. st ! tanggal maret bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten sumba timur kemudian meneruskan temuan tersebut kepada bawaslu provinsi ntt melalui surat bawaslu kabupaten sumba timur nomor bawaslu kab. s.t tanggal maret terlampir bahwa terhadap penerusan tersebut, bawaslu provinsi ntt kemudian mengundang klarifikasi richard jami kadis infobox ntt) dan andre korea kadis ntt) tersebut hingga kali panggilan secara patut, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut. berdasarkan hal tersebut atas, bawaslu provinsi ntt meneruskan temuan bawaslu kabupaten sumba timur terkait dugaan pelanggaran keterlibatan kedua oknum pns tersebut kepada kepolisian daerah ntt yang kemudian oleh kepolisian daerah dituangkan dalam nomor laporan: tbl dit reskrimum, tanggal maret penyidik polda ntt mengirim surat nomor iv ditreskrimun, tanggal april perihal pemberitahuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak cukup bukti tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu untuk dilanjutkan jaksa penuntut umum terlampir bahwa terdapat temuan oleh bawaslu kabupaten sumba timur terkait adanya keterlibatan pns atas nama nicolas dara, pd, abdul hanan daeng mada, thomas ndel dan merlin lulu, kom dalam kampanye dialog pasangan calon nomor urut eselon paul aula serba guna matahari sumba timur pada tanggal maret bahwa terhadap temuan tersebut, bawaslu kabupaten sumba timur telah melakukan penanganan pelanggaran dan menerbitkan surat bawaslu kabupaten sumba timur nomor bawaslu kab. st dpp iii tanggal maret perihal pelanggaran kampanye, yang ditujukan kepada pimpinan yang bersangkutan, yang pada pokoknya isi surat tersebut menerangkan bahwa adanya keterlibatan pns yang namanya disebutkan tersebut dalam kampanye dialog paket aston paul. tindaklanjut atas surat bawaslu kabupaten sumbat timur tersebut yakni pimpinan yang bersangkutan telah memanggil yang bersangkutan pada jumat, maret terlampir kabupaten belu bahwa terdapat temuan ppl kelurahan manumutin kecamatan kota atambua terkait adanya dugaan black campaign berupa penyebaran fotokopi berita victory news dengan judul bkh diperiksa kpk pada saat kampanye paket drs ibrahim agustinus merah dan melkiades laka lena, s.ss. apt tunas) atambua tanggal maret stadion alien atambua. terhadap temuan tersebut oleh bawaslu kecamatan atambua kotadp pwc kta atb! pada pokoknya menjelaskan bahwa temuan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu. bahwa terdapat temuan terkait ditemukannya mobil dinas plat merah dalam arena kampanye paslon freely gedung graha tirani atambua tanggal maret terhadap temuan ini oleh bawaslu kecamatan atambua baratep pwc abbr ! tanggal maret yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukan merupakan pelanggaran pemilu. terlampir kabupaten timor tengah selatan (tts) bahwa bawaslu kabupaten tts menerima laporan dugaan pemalsuan dukungan calon perseorangan paslon cristal desa sono, kecamatan manapun utara yang dituangkan dalam penerimaan laporan nomor da ds tanggal januari terhadap laporan tersebut bawaslu kabupaten tts melakukan penanganan pelanggaran dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat bawaslu kabupaten tts nomor bawaslu kab tts tanggal januari perihal, pemberitahuan penanganan pelanggaran yang ditujukan kepada pelapor, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan yang dilaporkan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. rekomendasi bawaslu kabupaten tts tersebut kemudian disampaikan kepada para pelapor melalui surat bawaslu kabupaten tts nomor bawaslu kab tts tanggal januari perihal, pemberitahuan hasil pleno para pelapor. bahwa terdapat temuan bawaslu kabupaten tts terkait dugaan keterlibatan pns atas nama sate s.s beri dalam kampanye pasangan calon tunas pada hari minggu tanggal maret stadion mini kobalt, soe. temuan tersebut dituangkan dalam formulir temuan nomor tp pk panwascam kota soe! tanggal maret bahwa terhadap temuan tersebut temuan bawaslu kecamatan kota soe nomor tp pk panwascam kota soe telah menindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi sebagaimana dituangkan dalam surat bawaslu kabupaten tts nomor panas kab tts ii1 tanggal maret perihal mohon tindak lanjut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dugaan pelanggaran terhadap aturan netralitas pns dan diteruskan kepada bupati tts untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlakuterkait keterlibatan pns a.n meski peladang dalam kampanye pasangan calon paket cristal hotel mahkota plasa, soe, tanggal maret temuan tersebut dituangkan dalam formulir temuan nomor tp pk panwascam kota soe!oleh kpu adalah (lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) suara, (bukti bahwa perolehan suara pemohon dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur ntt yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi ntt adalah (lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) suara: (bukti bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut ir,r eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo) yang ditetapkan oleh kpu provinsi ntt mengikuti putaran kedua, adalah sebesar (seribu enam ratus enampuluh tiga) suara, (bukti bahwa hanya (delapan) tps kabupaten tts suara pemohon sebanyak seribu tiga belas) suara telah manipulasi oleh memohon dan dialihkan kepada pasangan nomor urut irr eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo sehingga pemohon tidak lolos pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur putaran kedua, (bukti bahwa jika suara pemohon tidak dimanipulasi maka pemohonlah yang berhak lolos mengikuti putaran kedua dengan penghitungan yang benar sesuai perolehan suara tps dengan perhitungan sebagai berikut: perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama irr eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo yang telah ditetapkan oleh kpu ntt adalah suara, jika dikurangi suara pemohon yang diambil oleh pasangan calon nomor urut ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo) sejumlah (seribu dua ratus dua puluh dua) suara sah maka yang benar pasangan calon nomor urut ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo) adalah mendapatkan suara sejumlah (lima ratus empat belas ribu enam ratus empat belas): bahwa perolehan suara pemohon yang ditetapkan kpu sebesar nomor panas kab ttssoe terkait dugaan keterlibatan pns atas nama joni yon lake dalam kampanye paslon freely bertempat stadion mini kobelete soe tanggal maret yang dituangkan dalam formulir temuan nomor tp pk panwascam kota soenomor panas kab tts i11keterangan bawaslu provinsi nttagustinus merah melkiades laka lena, s.sp. apt). bahwa terhadap pernyataan pemohon dalam permohonan angka halaman yang menyatakan bahwa di kabupaten timur tengah selatan tts) terdapat tps, bahwa memohon dengan sengaja tidak memberikan formulir c kwk.kpu tps kepada saksi pemohon yang tersebar kecamatan kabupaten tts, sehingga saksi pemohon hanya menandatangani tps berita acara formulir model c kwk.kpu dan sertifikat hasil penghitungan suara, dari berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tersebar kecamatan . bahwa terkait hal tersebut, bawaslu provinsi ntt men . bahwa terhadap pernyataan pemohon dalam permohonan angka dan angka halaman yang menyatakan bahwa angka pasangan calon nomor urut ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo, bekerja sama dengan bupati timur tengah selatan tts), pada tanggal desember bupati tts melakukan pertemuan gedung puskesmas kota soe dengan cara mengerahkan. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo dan angkaperlu disampaikan bahwa sebagaimana hasil koordinasi bawaslu provinsi ntt kepada bawaslu kabupaten tts, bahwa pada tanggal desember tersebut salah satu anggota bawaslu kabupaten tts ibu zebrina subang, si., tol) hadir dalam acara yang dilaksanakan gedung puskesmas soe tersebut (bukan dalam kapasitas sebagai bawaslu kabupaten tts tetapi mendampingi suaminya yang diundang dalam acara dimaksud). bahwa yang bersangkutan menerangkan kegiatan yang terjadi paa saat itu adalah kegiatan natal bersama kepala desa yang diinisiasi oleh kepala bmpd badan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa), yang dihadiri juga oleh seluruh anggota dprd kabupaten tts, para pimpinan skpd lingkup sekda tts, para camat kabupaten tts serta undangan lainnya. bahwa terhadap pernyataan pemohon dalam permohonan angka angka dan angka halaman yang pada pokoknya menyatakan bahwa angka saksi pemohon tidak diberikan formulir c.kwk.kpu tps, angka bahwa saksi pemohon pada saat rekapitulasi kabupaten tts) angkac.kwk.kpujajaran pengawas pemiluangka halaman yang menyatakan bahwa ada beberapa tps kecamatan kabupaten tts, yang tingkat partisipasi pemilih tps adalah surat suara dicoblos semua, padahal fakta lapangan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnbab halaman terkait bahwa perolehan suara sah pemohon kabupaten tis dialihkan oleh memohon kepada pasangan calon nomor urut ir. eselon leyhloh tenay, dan paul edmunds tallo dengan cara mengurangi perolehan suara sah pemohon sebesar suara tps yang formulir c1.kwk.kpu dirubah dengan cara ditipu dihapuhal sebagai berikut: tempat hasil perolehan suara keterangan kabupaten tts (data pengawas pemilu) tps desa haumenibaki eselon paul suara tidak ada kecamatan amanuban baratni eselon paul suara tidak ada kecamatan kualikuanfafu kecamatan kuanfatu tps desa kalau eselon paul suara tidak ada kecamatan manapunpening eselon paul suara tidak ada kecamatan opening tunas suara laporan temuan cristal suara dugaan pelanggaran trendi suara dan tidak ada saksi paslon tps desa fatukopa eselon paul suara tidak ada kecamatan fatukopadesa obesa tps tidak ada kecamatan kota soe eselon paul suara laporan temuan tunas suara dugaan pelanggaran cristal suara dan tidak ada friendly suara keberatan oleh para bkh note suara saksi paslonboti eselon paul 70suara kecamatan kiegelembungan suara yang dilakukan oleh memohon kabupaten timor tengah selataniufatu eselon paul suara kec kuali tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suarabena eselon paul suara kec amanuban tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa eselon paul suara kobekamusa tunas suara kec kota soe cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa mesin kec boeing tpskotlin eselon paul suara kec katolik tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps viiniki niki eselon paul suara kec amanuban tunas suara tengahseokuseumbelle eselon pau suara kec kie tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa baki kec korbannunbena eselon paul suara kec kotlin tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara sirih eselon paul suara kec kota soe tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps:2tps desa teresa tps kec amanuban eselon paul suara tengahkota baru eselon paul suara kec kota soe tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa fatuonihane eselon paul suara kec batu putih tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa babun eselon paul suara kec korban tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa eselon paul suara manelalete tunas suara kec amanuban barat cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa kata eselon paul suara kec kota soe tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa kokoh eselon paul suara kec manapun tunas suara selatan cristal suara friendly suara bkh note suara desa tubuh eselon paul suara kecamatan tunas suara amanuban barat cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa maurus eselon paul suara kec amanuban tunas suara tengahurangan penghilangan suara yang dilakukan oleh memohon kabupaten ttlioiki niki kec amanuban tengah (lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) jika ditambah dengan suara pemohon yang diambil oleh pasangan calon nomor urut ir,r eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo sebanyak (seribu dua ratus dua puluh dua) suara, maka suara pemohon yang benar adalah sebesar (lima ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara sah, jadi seharusnya yang lolos mengikuti putaran kedua adalah pemohon karena selisih angka sebesar (tujuh ratus delapan puluh satu) suara (delapan) tps, bahwa dengan demikian pemohon lah yang berhak maju putaran kedua dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur ntt, karena dengan nyata dan terbukti memohon dan pasangan calon nomor urut atas nama ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo, sos, par, telah melakukan kecurangan dengan cara mengubah c1.kwk.kpu, suara sah pemohon diambil oleh pasangan calon nomor urut ir.r eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo) yang bekerja sama dengan memohon penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon kabupaten timor tengah selatan bahwa (tiga puluh satu) tps pada (enam belas) kecamatan kabupaten timor tengah selatanoekefan kecamatan kota soe kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan belas) suara, dalam kolom #a. adalah berjumlah auratus tiga puluh dua) yang menggunakan hak pilih,tetapi dalam kolom berjumlah (dua ratus empat puluh enam) suara sah, semua dilakukan oleh memohon, (buktibinus kec molo tengah tps desa fatumnasi eselon paul suara kec novena tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa tobu eselon paul suara kec tobu tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa peletdesa fauna eselon paul suara kec nonbebassoe eselon paul suara kec kota soe tunas suara cristal suara momen yaps desa lab eselon paul suara kec polen tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa tuapakas eselon paul suara kec kuali tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa poll eselon paul suara kec amanuban tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa mantri eselon paul suara kec santan tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa tamuerekam eselon paul suara kec molo tengah tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa taebone eselon paul suara kec futukopa tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa o'besi eselon paul suara kec molo utara tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa tublobo eselon paul suara kec amanuban barat tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa haunobenak eselon paul suara kec korban tunas suara cristal suara friendly suara tempat hasil perolehan suara kabupaten tts data pengawas pemilu aan bkh note suara tps desa nabilasei eselon paul suara kec korban tunas suara cristal suara friendly suara bkh note suara tps desa bokong eselon paul suara kec timnas tunas suara cristal suara friendly suarangka halaman terkait bahwa tps desa o'of kecamatan kuatnya kabupaten tts, tingkat partisipasi pemilihnya bahwa jumlah dpt bahwa jumlah suara sah dan tidak sah berjumlahtps desa boleh kecamatan tobu kabupaten tts, jumlah dpt akan tetapi tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah sehinggaugaan penggelembungan suara tps desa nonbebas kecamatan kotlin sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapa kabupaten tts, bahwa.partisipasi pemilih hinggakori kecamatan kodi utarawaspada kecamatan kodi bannedradaloko kecamatan kodi bannedhoa bungo kecamatan kodi utaratps desa pero koda kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya,,lomba rade kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya bahwa.kelurahan manganipi kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya bahwa dptdari tps lain pemilih atau tingkat partisipasi menjadbannedwaikaninypata kecamatan kecewa kabupaten sumba barat daya yang menggunakan hak pilihnya ditambah pemilih dari tps lain pemilih jadiate kaldang haralem ndaramane kecamatan kecewa timuryang menyatakan pasangan calon nomor urut atas nama drs. frans debu raya drs. beny litelnony, s.h., sebagai calon incumbent telah menyalahgunakan birokrasi pemerintah provinsi ntt untuk mendukung pasangan calon nomor urut secara terstruktur, sistematis dan masif dapat kami jelaskan sebagai berikut: bahwa terhadap direktur utama bank ntt daniel lagu demo tanpa persetujuan dari direksi dan atas surat perintah kepala bappeda provinsi ntt menerbitkan surat nomor dir yang isinya perintah kepada pimpinan cabang bank ntt dalam bentuk tabungan flobamora dengan rincian untuk kepala desa lurah sebesar rp. dan pkm sebesar rp. sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa bawaslu ntt mengetahui berita tersebut melalui media massa cetak victory news . berkaitan dengan hal tersebut atas, bawaslu provinsi ntt telah melakukan klarifikasi melalui telepon kepada komisaris utara bank ntt bapak frans salem). dan oleh bapak frans salem diperoleh keterangan bahwa program desa mandiri bahwa tps desa kelurahan kiufatu kecamatan kuali dalam kolom #a. adalah berjumlah (dua ratus dua belas) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom berjumlah (dua ratus dua puluh) suara sah,semua dilakukan oleh memohon dan tanda tangan saksi pemohon dipalsukan, (bukti bahwa tps desa kelurahan kursi kecamatan kuanfatu4a. adalah berjumlah (dua ratus dua puluh delapan) yang menggunakan hak pilih,tetapi didalam kolom berjumlah (dua ratus tiga puluh empat) suara sah,semua dilakukan oleh memohon: (bukti bahwa tps desa bena kecamatan amanuban) suara, dalam kolom a.2ta. adalah berjumlah (seratus sembilan puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi dalam kolom berjumlah (dua ratus satu) suara sah, semua dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan kobekamusa kecamatan kota sosembilan) anggur merah adalah program tahunan yang sudah dimulai sejak tahun bahwa terhadap keterlibatan pns atas nama richard jami dan andre korea dalam kampanye pasangan calon nomor urut drs. frans debu raya dan drs. beny litelnony, s.h., si., bawaslu ntt telah melakukan pemanggilan kepada kedua oknum pns tersebut namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan bawaslu ntt untuk dimintai klarifikasi, dengan demikian bawaslu ntt telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana tersebut dan sedang ditangani penyidik polda ntt . bahwa terhadap keterlibatan sebagian besar pimpinan skpd dan pns tingkat provinsi ntt sebagaimana diuraikan pemohon, bawaslu ntt telah melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut namun oleh bawaslu provinsi ntt kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu .memberi dukungan kepada calon incumbent dengan nomor urut drs. frans debu raya dan drs. beny litelnony, s.h., si.,1ibahwa bupati timor tengah utara mendapat ijin dari gubernur selama hari untuk berkampanye bagi calon incumbent drs. frans debu raya dan drs. beny litelnony, s.h., si. bawaslu ntt telah menindaklanjuti dengan meminta bawaslu kabupaten timor tengah utara untuk melakukan kajian. hasil kajian bawaslu kabupaten ttu yakni tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemkab sabu raijua. bahwa bawaslu kabupaten sabu raijua, panwascam dadalam mengetahui kebenaran pernyataan tersebut.drs. frans debu raya dan drs. beny litelnony, s.h., si.,calon wakil gubernur, agar mereka segera bekerja sosialisasi pasangan calon kepada masyarakat. bahwa bawaslu ntt, panwascam maupumengetahui perihal kebenaran pernyataan tersebut. tentang perbedaan selisih perolehan suara pasangan calon bahwa terkait pleno rekapitulasi tingkat kpu provinsi nusa tenggara timur tanggal maret bawaslu ntt tidak menemukan ataupun menerima laporan dari pemohon maupun dari masyarakat terkait kecurangan pengalihan suara sebagaimana didalilkan pemohon. walaupun demikian ketika pemohon mendaftarkan permohonan ini mahkamah konstitusi dan salinan permohonan pemohon diterima pihak bawaslu provinsi ntt dengan sigap bawaslu provinsi ntt mencari fakta fakta hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu terkait permasalahan ini namun klarifikasi lapangan oleh bawaslu kabupaten timor tengah selatan maupun oleh bawaslu kabupaten sumba barat daya menunjukkan bahwa tidak ada temuan dan atau laporan terkait kecurangan pengalihan suara dari paket nomor urut drs. ibrahim agustinus merah melkiades laka lena, s.sp. apt) paket nomor urut ir. eselon tenay, si paul edmunds tallo, sos., par)adanya temuan oleh bawaslu kecamatan perihal pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt paket drs. frans debu raya dan drs. benny alexander litelnoni, sh, msi freely) dan paket drs. ibrahim agustinus merah dan melkiades laka lena, s.sp. apt tunas) disepanjang jalan protokoler dan khusus untuk paket freely dilakukan pemasangan pula depan gerbang sma negeri kupang. surat nomor bawaslu kta kp9g ditujukan kepada kpu kota kupang untuk memberikan sanksi administrasi menurunkan alat peraga tersebut). bahwa bawaslu kabupaten alor menemukan dugaan pelanggaran berupa pemasangan alat peraga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt oleh lima pasangan calon kota kalabahi dan sekitarnya kabupaten alor. bawaslu kabupaten alor mengeluarkan surat nomor bawaslu kab.alor!! masing masing tim paket calon untuk menertibkan atribut kampanye (baliho, spanduk, stiker dengan batas waktu 1x24 jam) dan berkoordinasi dengan satpol untuk menertibkan alat peraga setelah tenggang waktu yang diberikan selesai. dan telah dilakukan pembersihan bersama pol kabupaten alor dan panwascam setiap kecamatan kabupaten alor). bahwa temuan saat pleno dpt dua kecamatan yaitu kecamatan molo utara dan kecamatan fatumnasi yang meninggalkan ruang rapat ple bawaslu kab. tts telah mengirim surat nomor: bawaslu kab tts i11 tanggal maret ketua kpu kabupaten tts untuk tindak sesuai peraturan perundang undangan). bahwa adanya temuan kepala desa masuk dalam jurnal paket drs. christian rokok dan ir. abraham riyanto cristal) kabupaten alor. bawaslu kabupaten alor telah menyurati ketua tim pemenang paket cristal dengan surat nomor bawaslu kab.alor!! tanggal maret perihal keterlibatan kepala desa dalam tim kampanye. bahwa adanya temuan dpt melebihi ambang batas per tps tps kecamatan teluk mutiara pada tanggal februari atas temuan tersebut maka bawaslu kabupaten alor menyurati kpud kabupaten alor nomor bawaslu kab.alor!i!kpud telah menanggapi surat bawaslu dan ditindaklanjuti. pelanggaran pidana pemilu, yaitu: bahwa kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut drs. frans debu raya drs. benny litelnony, s.h., paket freely) dalam kampanye tersebut melibatkan pns kota kupang, sumba timur, sumba barat, flores timur. laporan ditujukan kepada pihak kepolisian, khusus kota kupang tidak ditindaklanjuti oleh polres kupang kota dengan alasan bukan ranah pidana sedangkan untuk sumba timur sedang dalam proses penyidikan oleh polda ntt, dan yang lainnya dihentikan karena kurang alat bukti dan kadaluarsa). bahwa ada temuan dugaan keterlibatan pns dalam kampanye paket drs. christian rokok dan ir. abraham riyanto cristal) kabupaten kupang bawaslu mengirim surat klarifikasi tanggal maret dan maret dan rekomendasi bawaslu kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk diproses secara hukum). bahwa ada temuan penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas oleh kepala bagian humas kabupaten manggarai untuk pemasangan iklan promosi pasangan calon drs. christian rokok dan ir. abraham riyanto cristal) laporan bawaslu kabupaten ende nomor tbi res. ende polres ende dan sedang ditindak lanjuti).gubernur dan wakil gubernur provinsi nusa tenggara timur nomor uruprovinsi nusa tenggaraaret senin, april dan selasa april karena hari jumat, maret merupakan hari libur nasional, dan hari sabtu, tanggal maret serta hari minggubaikan permohonan pemohon telah melampaui waktu, permohonan pemohon kabur karena permohonan pemohon memuat uraian yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dan argumentasi pemohon tentang pihak terkait yang seolah olah melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi formulir c1. kwk.kpu tps tidak jelas: i3.eksepsi memohon yang menyatakan perbaikan permohonan pemohon telah melampaui waktu, menurut mahkamah memang benar bahwa pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan, bertanggal april depan persidangan pada tanggal april pada persidangan tersebut, mahkamah berdasarkan ketentuan undang undang memberikan nasihat kepada pemohon terhadap perbaikan permohonannya dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki kembali permohonannya sampai dengan batas waktu keesokan harinya. pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan untuk kedua kalinya bertanggal april yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada tanggal april terhadap perbaikan perbaikan permohonan tersebut, mahkamah menilai bahwa tanggal apriloleh karena itu baik permohonan maupun perbaikannyamemohon guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa eksepsi memohon dan pihak terkait yang pada pokoknya menyatakanbekerja sama dengan pihak terkait melakukan kecurangan yaitu dengan cara mestizo menghapus perolehan suara pemohon kemudian diubah, dan dialihkan kepada perolehan suara pihak terkait sehingga pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak suara tps yang berada kabupaten timor tengah selatan dengan perincian sebagai berikut: nama tps, perolehan perolehan suara suara pemohon kecamatan, dan suara pemohon pemohon hilang bukti kabupaten versi pemohon formulir menurut c1.kwk.kpu yang pemohon sudah ditipu dihapus tps desa haumenibaki, kecamatan (vide bukti amanuban barat kabupaten tts tps desa oni, kecamatan kuali, (vide bukti ide bukti kabupaten tts dan bukti sampai dengan tps desa bukti bukti kuanfatu, sampai kecamatan (vide bukti dengan buk kuanfatu, dan bukti kabupaten ntt tps desa kalau, kecamatan manapun selatan vide bukti kabupaten tts suara,dalam kolom a.24a. adalah berjumlah (dua ratus delapan puluh delapan) yang menggunakan hak pilih,tetapi didalam kolom berjumlah (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara sah,semua dilakukan oleh memohon, bahwa tanda tangan saksi pemohon dan nomor urut dan tanda tangan anggota kpps yang bernama lex letter dan ridwan selain dipalsukan, (bukti bahwa tps desa kelurahan mesin kecamatan boeing kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan (dua puluh puluh tiga) suara,dalam kolom a.2ta. adalah berjumlah (tiga ratus tiga) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom berjumlah (tiga ratus tiga) suara sah, tanda tangan saksi pemohon dipalsukan,manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tpsdalam kolom a.2ta. adalah berjumlah (tiga ratus tiga puluh dua) yang menggunakan hak pilih, tetapi dalam kolom berjumlah (tiga ratus empat puluh) suara sah, tanda tangan saksi pemohon dipalsukan, manipulasi dilakukan oleh memohon: (bukti bahwa tps desa kelurahan kotlin kecamatan kotlidalam kolom a.2ta. adalah berjumlah (auratus enam puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi dalam kolom berjumlah tps desa opening, kecamatan opening kabupaten (vide bukti tts, tps desa fatukopa, kecamatan (vide bukti fatukopa, dan bukti kabupaten tts, desa obesa, kecamatan kota bukti soe tps desa boti, kecamatan bukti seharusnya jumlah suara pemohon yang hilang menurut pemohon jumlah keseluruhan adalah untuk membuktikan dalilnya, pemohon selain mengajukan bukti surat tulisan tersebut atas, pemohon juga mengajukan saksi saksi nixon message, nikodemus i.i. sole, alfred daun, dan rafael nicodemus aploegi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada coretan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara dan ada penggelembungan suaramemohon tidak melakukan pengalihan suara pemohon kepada pihak terkait sebanyak suara tps yang berada kabupaten timor tengah selatan dengan cara mestizo menghapus kemudian mengubah perolehan suara pemohon.ihak terkai.. adapun perolehan suara pemohon dan pihak terkait tps, yang berada kabupaten timor tengah selatan adalah sebagai berikut: kecamatan tps perolehan suara sah bukti lamp nama tanda tangan saksi pemohon pihak c1.kwk.kpu pemohon terhadap lamp terkait c1.kwk.kpu terkait amanuban hauminbaki bersih tidak turut ditandatangani oleh saksi barat ada tanda pemohon bernama agustina hapus tipo tana (vide bukti kuali bersih tidak turut ditandatangani oleh saksi ada tanda pemohon bernama lahir hapus tipo nubatonis (vide bukti kuanfatu kuanfatu bersih tidak turut ditandatangani oleh saksi ada tanda pemohon bernama yohanes hapus tipo leu (vide bukti manapun kalau bersih tidak turut ditandatangani oleh saksi selatan ada tanda pemohon bernama maria hapus tipo tamonob (vide bukti bersih tidak turut ditandatangani oleh saksi ada tanda pemohon bernama tobias hapus tipo anakan dan simon loin vide bukti fatukopa fatukopa bersih tidak turut ditandatangani oleh saksi ada tanda pemohon bernama zem hapus tipo nubatonis (vide bukti kota soe obesa bersih tidak turut ditandatangani oleh saksi ada tanda pemohon bernama agustinus hapus tipo leo pemohon tidak menjelaskan tps berapa) vide bukti kie boti bersih tidak tidak ada saksi yang ada tanda ditugaskan oleh pemohon, hapus tipo tetapi tps ini suara terbanyak diraih oleh pasangan calon pemohon (vide bukti kota ' |( yosaksi james tuka dan oktavianus bima yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah melakukan penelitian terhadap dokumen model hasilnya tidak ada yang dicoret atau ditipu (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara). bahwa pihak terkait juga membantah dalil pemohon guo yang pada pokoknya bahwa dalil pemohon tidaklah benar, data data perolehan suara semua pasangan calon peserta pemilukada provinsi nusa tenggara timur tahun yang tertuang dalam c1. kwk.kpu adalah sudah tepat dan benar, termasuk perolehan suara semua pasangan calon yang berada tps kabupaten timor tengah selatan seperti yang didalilkan oleh pemohon tidak ada yang ditipu atau dihapusmi pt. dan mengajukan saksi frans benua yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara pihak terkait tps desa haumenibaki, kecamatan amanuban barat (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara),apriapril: setelah mahkamah memeriksa dan mencermati dalil pemohon, dalil bantahan memohon dan pihak terkait serta bukti yang diajukan oleh pemohon, memohon, dan pihak terkait menurut mahkamah, dalil pemohon guo tidak dibuktikan dengan bukti bukti yang cukup meyakinkan mahkamah adanya pengalihan perolehan suara pemohon pihak terkait tps yang berada kabupaten timor tengah selatan yang menurut pemohon dilakukan oleh memohon dan pihak terkait walaupun mahkamah menemukan salah satu bukti yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait adanya koreksi perolehan suara pihak terkait (vide bukti dan bukti pt. namun koreksi perolehan suara tersebut bukan merupakan pengalihan suara pemohon perolehan suara pihak terkait karena hasil perolehan suara masing masing pasangan calon dalam dokumen rekapitulasi penghitungan suara tersebut (vide bukti dan bukti pt. adalah tetap sama. lagipula berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait semua saksi pasangan calon menandatangani hasil berita acara perolehan suara tps yang berada kabupaten timor tengah selatan seperti yang didalilkan oleh pemohon dan tidak ada yang mengajukan keberatan. adapun coretan atau tipo penghapus yang terdapat dalam dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dijadikan bukti oleh pemohon tidak memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara yang sebenarnya. oleh karena itu berdasarkan pertimbanganbahwa memohonantara lain yaitu: menggelembungkan jumlahbanyak daripada jumlah dpt yang menggunakan hak pilih: melakukan pengurangan atau penghilangansedikit daripada jumlah dpt yang menggunakan hak pilihnya: adanya rekayasa pencoblosan surat suara atau, sehingga partisipasi pemilih menjadi padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berada tempat:penggelembungan suara tps dan penghilangan atau pengurangan suara tps yang berada kabupaten sumba barat daya, rekayasa pencoblosan surat suara tps, kecamatan yang berada kabupaten sumba barat daya, dengan cara memohon melakukan sendiri pencoblosan sisa surat suara, sehingga partisipasi pemilih menjadi adapun perincian pelanggaran pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: penggelembungan jumlah suara tps, kecamatan, yang berada kabupaten timor tengah selatan:suara oekefan kecamatan sah sebanyak suara,iufatu, kecamatan suara sah sebanyak suara, kuali tps desa kelurahan terdapat penggelembungan suara sebanyak suara, yaitu kursi kecamatan jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak namun jumlah kuanfatu suara sah sebanyak suara. tps desa bena terdapat penggelembungan suara sebanyak suara, yaitu kecamatan amanuban jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak namun jumlah selatan suara sah sebanyak suaraobekamusa suara sah sebanyak suara kecamatanmesin, kecamatan suara sah sebanyak suara boeing tps terdapat penggelembungan sebanyak suara, yaitu jumlah desa kelurahan yang menggunakan hak pilih sebanyak namun jumlah suara karang sirih saotlin kecamatan sebanyak suara kotlin tps viiarang siriniki menggunakan hak pilih sebanyak namun jumlah suara sah niki kecamatan sebanyak suara amanuban tengnukleus kecamatan sebanyak suara manapun selatan tps terdapat penggelembungan suara, yaitu jumlah yang desa kelurahan seok menggunakan hak pilih sebanyak namun jumlah suara sah kecamatan manapun utara sebanyak suara ssuara, akan tetapi museum formulir model c1.kwk.kpu oleh memohon ditipu dikoreksi kecamatan amanuban tanpa para dan dirubah menjadi suara, dan jumlah suara sah timur dan tidak sah sebanyak suara tps terdapat penggelembungan suara, yaitu jumlah yang desa kelurahan belle menggunakan hak pilih dalam dpt dan pemilih dari tps lain kecamatan kie sebanyakki, kecamatan sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak korban pemilih dari tps lain sebanyak hoibeti kecamatan sebanyak tetapi jumlah suara dan tidak sah sebanyak kot olihoibeti kecamatan sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak kotlinnunbena kecamatan sebanyak namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak kot olin suara tujuh tps pada terdapat penggelembungan suara sah, yaitu jumlah suara sah desa kelurahan seluruh pasangan calon adalah sebanyak suara, akan karang sirih, tetapi dalam formulir da1 kwk.kpu kecamatan kota soe jumlah kecamatan kota soe suara sah untuk seluruh calon pada desa tersebut berubah menjadi suara sah duatetapi jumlah suara sah dan teresa, kecamatan tidak sah sebanyak suara. selain itu penggelembungan amanuban tengah suara yang lain, yaitu suara sah untuk seluruh pasangan calon tps desa teresa adalah sebanyak suara (di tps sebanyak suara sah dan tps sebanyakebanyak suara tps tersebut, sehingga terjadi pengurangan suara. demikian juga ditingkat ppk, dalam formulir modelmodel d1.kwk.kpu) menjadi suara (model da.kwk.kpu) kecamatan amanuban tengah.replika, kecamatan adalah sebanyak namun jumlah suara sah dan tidak sah nonbebas sebanyak suara tps terdapat penggelembungan suara, yaitu jumlah yang desa kelurahan kota menggunakan hak pilih dalam dpt dan pemilih dari tps lain baru, kecamatan kota adalah sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah soe adalahfatuoni, kecamatan adalah sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah manapun utarajumlah dari pemilih dari nukleus, kecamatan tps lain adalah sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak manapun selatan sah sebanyak suara tps terdapat penggelembungan suara, yaitu jumlah yang desa kelurahan hane, menggunakan hak pilih dan pemilih dari tps lain adalah sebanyak kecamatan batu putihbun, kecamatan sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak korban suara tps desa kelurahan terdapat penggelembungan suara, bahwa jumlah yang manelalete, menggunakan hak pilih dalam dpt dan pemilih dari tps lain kecamatan amanuban sebanyak jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak baratkata, kecamatan sebanyak namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak kota soe tps desa kota terdapat penggelembungan suara, yaitu jumlah yang kokoh, kecamatan menggunakan hak pilih dalam dpt dan jumlah pemilih dari tps manapun selatan lain sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak suara desa tubuh, pada formulir model da. .kwk.kpu jumlah pemilih dalam dpt kecamatan amanuban yang mengunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari tps lain barat sebanyak pemilih, sedangkan suara sah dan tidak sah tercantum oleh karena itu telah terjadi penggelembungan suara, dan saksi juga tidak diberikan c1.kwk.kpu seluruh tps terdapat penggelembungan suara, yaitu dalam formulir desa kelurahan model da.kwk.kpu terap pemilih yang menggunakan hak maurus, kecamatan pilih ditambah dengan pemilih dari tps lain, namun dalam amanuban tengah formulir model suara sah dan tidak sah sebanyak suara, saksi juga tidak diberikan c.kwk.kpu pengurangan jumlah suara suara tps, kecamatan, yang berada kabupaten timor tengah selatan tps ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah desa kelurahan kursi, suara sah dan tidak sah sebanyak suara, namun jumlah kecamatan kuanfatu pemilih dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih tps desa terdapat penghilangan suara, yaitu jumlah yang menggunakan kesetiaan, hak pilih sebanyak tetapi suara sah sebanyak suara sah kecamatan molo selatan tps desa lio, terdapat penghilangan suara, yaitu jumlah pemilih dalam dpt kecamatan manapun dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya utara sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak suara tps desa niki ada pengurangan suara, yaitu jumlah pemilih adalah sebanyak niki, kecamatan namun jumlah suara sah sebanyak amanuban tengah tps desa terdapat pengurangan suara, yaitu jumlah pemilih dalam dpt oekefan, kecamatan dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilih sebanyak kota soe, kabupaten tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak suara timor tengah selatan tps terdapat pengurangan suara, yaitu jumlah dalam jumlah pemilih desa kelurahan dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak oekefan, kecamatan pilihnya sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah kota soe sebanyak suara tps desa terdapat pengurangan (dua) suara, yaitutetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak selatan suara tps desa terdapat pengurangan suara, yaitu jumlah pemilih dalam dpt binus, kecamatan dan jumlah pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya molo tengah sebanyak tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak suara tps desa terdapat pengurangan suara, yaitu jumlah pemilih dalam dpt fatumnasi, dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya kecamatan rebana sebanyak namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak suara tps terdapat pengurangan suara, yaitu jumlah yang menggunakan desa kelurahan tobu, hak pilih sebanyak tetapi jumlah suara sah sebanyak kecamatan tobu suara sah. jumlah pemilih dari tps lain yang tertulis menurut saksi yang benar adalahdan tandatangan saksi pemohon dipalsukan opsi desa pelet, terdapat pengurangan suara, yaitu jumlah yang menggunakan kecamatan hak pilih sebanyak tetapi jumlah suara sah sebanyak amanuban timur suara sasuara, namunpemilih selatan tps desa ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah replika, kecamatan suara sah dan tidak sah sebanyak pemilih, namun jumlah nonbebas pemilih dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak pemilih desa kelurahan ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah suara fauna, kecamatan sah dan tidak sah sebanyak suara, namun jumlah pemilih nonbebas dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak pemilih limareplika, kecamatan dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya nonbebas sebanyak tps desa ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah suara kelurahan soe, sah dan tidak sah sebanyak suara, namun jumlah pemilih kecamatan kota soetoineke, kecamatan dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya kuali sebanyak pemilih tps ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah suara desa kelurahan lab, sah dan tidak sah sebanyak suara, namun jumlah pemilih kecamatan poleuapakas, kecamatan dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak kuali pilihnya sebanyak pemilih tps desa poll, ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah suara kecamatan sah dan tidak sah sebanyak suara, namun jumlah pemilih amanuban selatajumlah pemilih dalam dpt manusuk, kecamatan dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak pilihnya santan sebanyak pemilih tps desa lurah ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah suara tamu, kecamatan sah dan tidak sah sebanyak suara, namun jumlah pemilih manapun utaramerekam, kecamatan dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak molo tengah pilihnya sebanyak pemilih nama drs. frans debu raya pekerjaan gubernur provinsi nusa tenggara timur alamat rt. rw. kelurahan kayu putih, kecamatan bobo, kota kupang, nusa tenggara timur nama drs. benny alexander litelnony, sh., si.nusa tenggara timursimeon petrus, sh., diakon lubis, sh., marvel radja, sh., francisco suarez pati, sh., dan tanda perdamaian nasution, sh., adalah para advokat, yang tergabung dalam tim hukum freely beralamat jalan piet tallo nomor kelurahan lilinmbaca keterangan badan pengawas pemilihan umum nusa tenggara timur, mendengar keterangan dan membaca tanggapan pihak terkait mendengar keterangan dan membaca tanggapan pihak terkait ii: (dua ratus tujuh puluh empat) suara sah, tanda tangan saksi pemohon dipalsukan dan anggota kpps juga dipalsukan, manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps vii (tujuh)limapuluh) suara bahwa tercatat formulir c1 kwk.kpu,antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah dan pemilih dari tps lain yang menggunakan ktp berjumlah (satu) orang, lebih banyak suara yang sah sebesar (lima puluh) suara,dalam kolom #a. adalah berjumlah (dua ratus empat puluh) yang menggunakan hak pilih,tetapi didalam kolom berjumlah (dua ratus sembilan puluh) suara sah: (bukti dan bukti saksi). bahwa tps desa kelurahan niki niki kecamatan amanuban tengah#a. adalah berjumlah (dua ratus tujuh puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom berjumlah (dua ratus delapan puluh satu) suara sah. dalam kolom #a. adalah berjumlah dua ratus enam belas) yang menggunakan hak pilih, tetapi dalam kolom berjumlah (dua ratus dua puluh tiga) suara sah, manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps (empat) desa kelurahan seok kecamatanaebone, kecamatan dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak fatukopa pilihnya sebanyakbesi, kecamatan dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan hak molo utaratublopo, kecamatan pemilih dalam dpt dan pemilih dari tps lain yang menggunakan amanuban barat hakhaunobenak, pemilih dalam dpt dan pemilih dari tps lain orang) yang kecamatan korban menggunakan hak pilihnya sebanyak pemilinamun jumlah pemilih dalam dpt noinbila, kecamatan dan pemilih dari tps lain orang) yang menggunakan hak molo selatan,namun jumlah pemilih dalam dpt kesetiaan, dan pemilih dari tps lain orang) yang menggunakan hak kecamatan molo pilihnya sebanyak pemilih selatan tps ada pengurangan suara sah sebanyak suara, yaitu jumlah suara desa kelurahan sei, sah dan tidak sah sebanyak namun jumlah pemilih dalam kecamatan korban dpt dan pemilih dari tps lain orang)bokong, kecamatan dpt dan pemilih dari tps lain orang) yang menggunakan hak timnasc.14tc. sebanyak namun jumlah pemilih toineke, kecamatan dalam dpt dan pemilih dari tps lain orang) yang menggunakan kuali hak pilihnya sebanyak pemilih: tps jumlah dpt jumlah suara sah dan keterangan mass kos masi tps desa o'of, dpt yang digunakan hak kecamatan kuatnya pilihnya adalah dpt yang orangnya sudah meninggal dunia,orang sedang sakit,orang yang sedang tidak ada daerah tersebut tps desa boleh, partisipasi pemilih man tps desa dan jumlah (padahal jumlah kelebihan suara sebanyak nonbebas, kecamatan pemilih dari tps lain dalam dpt yang suara atau tingkat kotlin sebanyak orang menggunakan hak pilih partisipasi pemilih sebanyak mencapai ditambah jumlah pemilih dari tps lain sebanyak pemilih) tps desa poli, ditambah dengan suara partisipasi pemilih kecamatan santan jumlah pemilih dari padahal fakta lapangan tps lain sebanyak ada pemilih yang tidak pemilih mencoblos karena sakit dan bepergian, tps desa poli, dan jumlah suara partisipasi pemilih kecamatan santan pemilih dari tps lain padahal fakta lapangan sebanyak pemilih ada pemilih yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian, penggelembungan suara tps dan penghilangan suara tps yang berada kabupaten sumba barat daya penggelembungan suara: tps ada penggelembungan suara, yaitu jumlah pemilih yang desa kelurahan kori, menggunakan hak pilih dalam dpt ditambah dengan dengan kecamatan kodi pemilih dari tps lain sebanyak namun jumlah suara sah dan utara tidak sah sebanyak suara, tps ada penggelembungan suara, yaitu jumlah pemilih yang desa kelurahan mengunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari tps lain sebanyak waspada, kecamatan pemilih, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak kodi banned suara, pengurangan suara: tps ada pengurangan suara, yaitu jumlah pemilih dalam dpt desa kelurahan ditambah dengan pemilih dari tps lain sebanyak namun radaloko, kecamatan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak suara, kodi banned tps desa kelurahan ada pengurangan suara, yaitu jumlah pemilih dalam dpt lomba keriputtps desa kelurahan ada pengurangan suara, yaitu jumlah pemilih dalam dpt hoa bungosurat suara dicoblos sendiri oleh memohon sehingga partisipasi pemilih menjadi kabupaten sumba barat daya: jumlah suara jumlah pemilih dalam nama tps sah dan tidak dpt yang keterangan sah menggunakan hak pilih tps desa pero koda, (jumlah pemilih dari tps partisipasi pemilih kecamatan kodi lain tps desa lomba rade, (jumlah pemilih dari tps partisipasi pemilih kecamatan kodi lain tps desa kelurahan (ditambah dari pemilih manganipi, kecamatan kodi partisipasi pemilih dari tps lain sebanyak utara pan pemilih tps desa kelurahan (pemilih dari tps lain partisipasi pemilih manganipi, kecamatan kodi lain tps (tiga) desa kelurahan partisipasi pemilih mere kepe, kecamatan kodi (pemilih dari tps lain (padahal ada pemilih yang banned pemilih sakit dan berpergian) partisipasi pemilih tps desa kelurahan (padahal ada pemilih yang waikaninyo, kecamatan kodi (pemilih dari tps lain sakit dan berpergian) tps desa kelurahan partisipasi pemilih (ditambah pemilih dari kapata, kecamatan (padahal ada pemilih yang tps lain sebanyak kecewa sakit dan berpergian) pemilih menjadi tps desa kelurahan ate partisipasi pemilih kalo, kecamatan kodi (pemilih dari tps lain (padahal ada pemilih yang bella tps desa kadang hari, (padahal ada pemilih yang kecamatan kodi (pemilih dari tps lain sakit dan berpergian) partisipasi pemilih see jena selena ndaramane, kecamatan (pemilih dari tps lain (padahal ada pemilih yang kecewa timur sakit dan berpergian) untuk membuktikan dalilajukan saksi saksi nixon message, nikodemus i.i. sole, aired daun, rafael nicodemus aploegi, ferdinand r.d. del, hendra bola, fabian mone pati, telantar, dan joni tiran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penggelembungan dan pengurangan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara), terhadap dalil dalil pemohon tersebut atas, memohon membantah dan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: dalil pemohon tentang adanya penggelembungan suara kabupaten timor tengah selatan dan kabupaten sumba barat daya: bahwa memohon tidak melakukan penggelembungan suara kabupaten timor tengah selatan. dari tps pada kecamatan, kabupaten timor tengah selatan, dengan jumlah daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari tps lain. selanjutnya tps telah terjadi kekeliruan penulisan angka oleh kpps, namun kekeliruan tersebut telah diperbaiki oleh memohon tingkat kecamatan dan kabupaten yang tidak mengubah hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. adapun rincian tps tps kabupaten timor tengah selatan yang sebenarnya tidak terjadi selisih kelebihan suara sebagai berikut: desa menurut model c1.kwk.kpu memohon aan amanuban bena bersesuaian dengan sebanyak selatan yaitu c1 suara sah c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara kota soe bekam bersesuaian dengan sebanyak usa (c1 suara sah c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara boeing bersesuaian dengan sebanyak (c1 suara sah #tc2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara kotlin kotlin bersesuaian dengan sebanyak (c1 suara sah 2614c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara kota soe karang bersesuaian dengan sebanyak siri c1 suara sah 2894c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara manapun seok bersesuaian dengan sebanyak utara c1 suara sah #c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara amanuban museum bersesuaian dengan sebanyak timur c1 suara sah #c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara amanuban teresa tps bersesuaian dengan tengah sebanyak c1 suara sah 203tc2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara tps bersesuaian dengan sebanyak ((c1 suara sah 1914c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara da1.kwk.kpu: bersesuaian dengan sebanyak ((c1 suara sah #c2 suara tidak sah jadi tidak ada pertentangan antara c1.kwk.kpu dengan da1.kwk.kpu nonbebas replika bersesuaian dengan sebanyak (c1 suara sah 2421c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara manapun bersesuaian dengan sebanyak selatan c1 suara sah 1714c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara korban babun bersesuaian dengan sebanyak (c1 suara sah 3274c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara amanuban manakala 4a4 bersesuaian dengan sebanyak barat c1 suara sah #c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi pesat kota soe kata bersesuaian dengan sebanyak (c1 suara sah #c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara manapun kokoh bersesuaian dengan sebanyak selatan c1 suara sah #c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara bahwa tps dan tps kelurahan karang siri kabupaten timor tengah selatan terdapat kekeliruan penulisan angka oleh kpps dan ppk, yang telah diperbaiki oleh memohon dan tidak mempengaruhi atau mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon dengan perincian sebagai berikut: kecamatan desa tps kekeliruan perbaikan oleh memohon kel kota soe oekefanli kiufatunfatu kursiterdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh kpps pada siriamanuban niki niki terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh kpps pada tengahterdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh kpps pada selatanie bellrban bakhoibetppk melakukan kesalahan perhitungan seharusnya basa kota soe kota barufatuoni terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh kpps pada utarbatu putih handemikian juga tps kabupaten sumba barat daya tidak terjadi kelebihan atau penggelembunganjumlah pemilih dari tps lain dengan perincian sebagai berikut: desa tps model c1.kwk.kpu memohon kel kodi utara kori bersesuaian dengan jumlah sebanyak (c1 c2. kodi banned wait (o) bersesuaian jumlah sebesar adi (c1. c2. dalil pemohon tentang adanya pengurangan penghilangan suara kabupaten timor tengah selatan dan kabupaten sumba barat daya: bahwa tidak benar memohon telah melakukan pengurangan suara kabupaten timor tengah selatan, dan tidak terjadi selisihpemilih dari tps lain, melainkan terdapat kekeliruan penulisan angka dan penjumlahan oleh kpps dan ppk tetapi telah diperbaiki oleh memohon yang tidak mempengaruhi atau mengubah perolehan masing masing pasangan calon dengan perincian sebagai berikut: tps kabupaten timor tengah selatan yang tidak terdapat selisih suara antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah dpt yang menggunakan hak pilih dan dan pemilih dari tps lain: ino |tanaman eror menwumowtewonexeuatemotan kuanfatu kursi bersesuaian dengan sebanyak yaitu (c1. (c2 jadi tidak ata o molo selatan kasetnya bersesuaian dengan sebanyak (c1. c2. jadi tidak terjadi selisih suara molo selatan kasetnya bersesuaian dengan sebanyak (c1. #c2. jadi tidak terjadi selisih suara molo tengah bersesuaian dengan sebanyak (c1.2374c2. jadi tidak terjadi selisih suara novena fatumnasi bersesuaian dengan sebanyak (c1.2604c2. jadi tidak terjadi selisih suara tobu tobu bersesuaian dengan sebanyak (c1.2714c2. jadi tidak terjadi selisih suara amanuban pelet bersesuaian dengan timur sebanyak c1.2634c2. jadi tidak terjadi selisih suara molo selatan kasetnya bersesuaian dengan sebanyak (c1.4344c2. jadi tidak terjadi selisih suara nonbebas replika bersesuaian dengan sebanyak (c1.2684c2. jadi tidak terjadi selisih suara loan bersesuaian dengan sebanyak (c1.35841c2. jadi tidak terjadi selisih suara amanuban bersesuaian dengan selatan sebanyak c1.1514c2. jadi tidak terjadi selisih suara santan menutup bersesuaian dengan sebanyak (c1.2614c2. jadi tidak terjadi selisih suara fatukopa taebone bersesuaian dengan sebanyak (c1.2824c2. jadi tidak terjadi selisih suara amanuban tublopo bersesuaian dengan barat sebanyak c1.2994c2. jadi tidak terjadi selisih suara molo selatan bersesuaian dengan sebanyak (c1.3181c2. jadi tidak terjadi selisih suara molo selatan kesetiaan bersesuaian dengan sebanyak (c1.32241c2. jadi tidak terjadi selisih suara korban sei bersesuaian dengan sebanyak (c1.2644c2. jadi tidak terjadi selisih suara timnas bokong bersesuaian dengan sebanyak (c1.2674c2. jadi tidak terjadi selisih suara molo tengah merekam bersesuaian dengan sebanyak (c1.2644c2. jadi tidak terjadi selisih suara tps tps kabupaten timor tengah selatan yang terdapat kekeliruan penulisan dan penghitungan jumlah perolehan suara yang telah diperbaiki oleh memohon tetapi tidak mempengaruhi atau mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: kecamatan desa tps kekeliruan perbaikan oleh memohon kel manapun lio terdapat kesalahan penghitungan oleh kpps pada utara yang tertulis seharusnya sehingga jika ditambah dengan maka jumlahnya sama dengan amanuban niki niki terdapat kesalahan penghitungan oleh kpps pada tengahmerujuk pada lampiran da1.kwk.kpu tentang perolehan suara per pasangan calon. kota soe sobonekuapakasmanapun tamu terdapat kesalahan penghitungan oleh kpps pada lam lobata serena ang daan dengan sebesar maka jumlahnya sama dengan molo utarrban haunobeoinekpolisi terdapat kesalahan penulisan pada jumlah yaitu tertulis tps pada tps seharusnya sehingga total harusnya jadi bahwa demikian juga tps yang ada kabupaten sumba barat daya tidak terjadi pengurangan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon, karena berdasarkan bukti yang dimiliki oleh memohon ketiga tps tersebut tidak terjadi selisih suara antara jumlah suara sah dengan suara tidak sah dengan jumlah daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari tps lain dengan perincian sebagai berikut: kep para tps besar ran rpu tamahan kodi radaloko sedangkan tidak ada banned selisih kodi utara lomba sedangkan tidak ada keriput selisih kodi utara hoa bungo sedangkan tidak ada selisih dalil pemohon bahwa memohon mencoblos sendiri surat suara sehingga partisipasi pemilih menjadi kabupaten timor tengah selatan dan kabupaten sumba barat daya: bahwa tidak benar memohon mencoblos sendiri surat suara pemilih kabupaten timor tengah selatan dan kabupaten sumba barat daya. tps yang berada kabupaten timor tengah selatan dan tps yang berada pilihnya dan tidak terdapat perselisihan atau kelebihan antara daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari tps lain dengan jumlah suara manapun utara dalam kolom a.24a. adalah berjumlah (dua ratus delapan puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi dalam kolom berjumlah (dua ratus sembilan puluh empat) suara sah, manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan museum kecamatan amanuban timur kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembudalah berjumlah (seratus delapan puluh tiga) akan tetapi model c1.kwk.kpu oleh memohon tipo koreksi tanpa para dan diubah menjadi (seratus delapan puluh lima):, tetapi dalam kolom berjumlah (seratus delapan puluh delapan) suara sah dan tidak sah (c.1tc. (bahwa formulir c1.kwk.kpu ada koreksi tanpa para) manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan belle kecamatan kita. adalah berjumlah (tiga ratus enamtiga ratus tujuh puluh duki kecamatan korbsah dan tidak sah dengan perincian sebagai berikut: tps kabupaten timor tengah selatan: desa tps model c1.kwk.kpu memohon msi dia man nss kuatnya o'of tidak ada perselisihan antara (a2#a3) dengan yaitu dpt (a1) dpt yang gunakan hak pilih (a2) pemilih tps lain (a4) suara sah dan tidak sah (c3) juga berjumlah tobu boleh dpt a24a4 sama dengan jadi antara dan dengan tidak ada perselisihan kotlin kpps melakukan kesalahan pencatatan yaitu surat suara tidak terpakai dijumlahkan dalam suara tidak sah, sehingga telah dilakukan pembetulan menjadi suara sah suara sedangkan santan dpt a24a4 sama jumlahnya dengan c14c2 jadi tidak ada selisih antara dengan jawatan santan dpt a24#a4 sama jumlahnya dengan c14c4 pantangan tps kabupaten sumba barat daya: desa tps model c1.kwk.kpu memohon moss mie snsd kodi pero dpt pemilih dari tps lain (a4) koda sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt lomba dpt pemilih dari tps lain (a4) rande sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt ate kalo dpt pemilih dari tps lain (a4) sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt kadang dpt pemilih dari tps lain (a4) hari sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt kodi mangganipi bersesuaian dengan sebanyak utara c1 suara sah 2894c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi jerat dpt pemilih dari tps lain (a4) sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt kodi mere kepe dpt pemilih dari tps lain (a4) banned sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt ken partisipasi pemilih dalam dpt emang tengah sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt timur ndaramane sedangkan partisipasi pemilih dalam dpt bahwa terkait dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakanmemohon membantah dan menyatakan bahwpergi meninggalkan tps sebelum diserahkan formulir dimaksud, dan ada juga saksi pemohon yang tidak berada tps atau tidak menjalankan tugas sebagai saksi tps. sedangkantps, bahwa untuk membuktikan dalilserta mengajukan saksi saksi james tuka ketua kpu kabupaten timor tengah selatan), oktovianus bima ppk kota soe), dan narkoba kata anggota kpu kabupaten sumba barat daya) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekeliruan dalam penulisan angka telah dikoreksi dan tidak mengubah perolehan suara pasangan calon serta saksi pasangan calonahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa penjumlahan yang dilakukan oleh memohon terhadap suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah dpt yang menggunakan hak pilih dan pemilih tambahan dari tps lain tps tps yang berada kabupaten timor tengah selatan dan kabupaten sumba barat daya seperti yang didalilkan oleh pemohon telah sesuai dan tidak terdapat adanya penggelembungan dan pengurangan suara. memohon telah mengakui bahwa memang ada kekeliruan dalam penulisan angka angka dalam dokumen rekapitulasi penghitungan suara, namun kekeliruan tersebut telah memohon perbaiki tanpa mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan. lagipula apabila penggelembungan dan pengurangan suara tersebut terbukti, good noon, pemohon tidak dapat memastikan apakah penggelembungan dan pengurangan suara tersebut menguntungkan perolehan suara salah satu pasangan calon. oleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, bahwa partisipasi pemilih yang mencapai memilih tps yang berada kabupaten timor tengah selatan, dan tps yang berada kabupaten sumba barat daya yang menurut pemohon merupakan rekayasa memohon, menurut mahkamah, pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti bukti yang cukup meyakinkan mahkamah bahwa hal tersebut terjadi, karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan memohon, tps tps tersebut memang benar partisipasi pemilih mencapai dan bukan rekayasa memohon yang menguntungkan salah satu pasangan calon. namun andaikan dalil pemohon guo benar adanya, good non, pelanggaran tersebut bukandalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan saksi pemohon tidak diberikan formulir c1.kwk.kpu tps yang berada kabupaten timor tengah selatan, dan tps kabupaten timor tengah selatan saksi pemohon hanya diberikan formulir c.kwk.kpu, namun tanpa lampiran c1.kwk.kpu, menurut mahkamah pemohon tidak dapat mengajukan bukti bukti yang cukup meyakinkan mahkamah. lagipula tidak diberikannya c1.kwk.kpu kepada para saksi pemohon bukan merupakan tindakan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh memohon sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. dengan demikian dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: menimbang bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait bekerja sama dengan bupati timor tengah selatan mengadakan pertemuan gedung puskesmas kota soe yang mengerahkan kepala desa yang berada seluruh kabupaten timor tengah selatan untuk memenangkan pihak terkait pada pemilukada provinsi nusa tenggara timur tahun untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi benyamin bana, kepala desa seni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para kepala desa se kabupaten timor tengah selatan diminta untuk memenangdalil pemohon tidaklah benar, karena secara struktural bupati timor tengah selatan bukan merupakan bagian dari struktur pihak terkait dan juga bukan merupakan tim sukses pihak terkaitngerahan para kepala desa se kabupaten timor tengah selatan untuk memenangkan pihak terkait oleh karena itu menurut mahkamahpihak terkaitmemanfaatkan pegawai negeri sipil untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada nusa tenggara, bahwa dalil pemohon adalah asumsi belaka tanpa didukung oleh bukti buktikti pt.pihak terkait ii, serta bukti yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait il, menurut mahkamah dalil pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait ii.rief hid hamdan zelda panitera pengganti, ttd saiful anwar4a. adalah berjumlah (seratus empat puluh enamseratus empattiga ratus tiga puluh limsatu) suara, dalam kolom a.2ta. adalah berjumlah dua ratus limalima) suara sah dan tidak sah (c.11c. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan nunbena kecamatan kotlin kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan (tiga puluh iga puluh dua) suara, dalam kolom a.2ta. adalah berjumlah (seratus delapan) suara sah dan tidak sah (c.1tc. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon: (bukti bahwa (tujuh) tps pada desa kelurahan karang sirih, kecamatan kota soe kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan (tujuh puluh dua) suara sah, dimana dalam formulir c1 kwk.kpu pada (tujuh) tps desa tersebut jumlah keseluruhan suara sah seluruh calon adalah (dua ribu dua ratus lima belas) suara, akan tetapi dalam formulir da1 kwk.kpu kecamatan kota soe ternyata bahwa jumlah suara sah untuk seluruh calon pada desa tersebut berubah menjadi (dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara sah, maka terjadi penggelembungan (tujuh puluh dua) suara, manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa di2 tps desa kelurahan teresa kecamatan amanuban tengah kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan (menempuh satu) suara, bahwa tercatat formulir c1 kwk.kpu, antara jumlah yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak orang akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah suara, sebagaimana tercantum dalam model c1.kwk.kpu. bahwa selain modus tersebut diatas, terdapat juga modus penggelembungan yang lain, dimana suara sah untuk seluruh pasangan calon tps desa teresa adalah sebanyak (empat ratus tiga puluh) suara tps suara sah dan tpsuara tps tersebut terjadi pengurangan suara. demikian juga ditingkat ppk dalam formulir(versi model d1.kwk.kpu menjadi suara (versi da.kwk.kpu) kecamatan amanuban tengah. dengan demikian dapat dibuktikan bahwa data perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon pada tps didesa tribes juga digelembungkan dan rubah rubah datanya tingkat desa dan kecamatan: (saksi pemohon tidak diberi c1.kwk.kpu) manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan replika kecamatan nonbebas kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan (lima belaslima belas) suara, dalam kolom #a. adalah berjumlah (dua ratus empat puluh dualima puluh tujuh) suara sah dan tidak sah (c.1tc. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon: (bukti bahwa tps desa kelurahan kota baru24a. tetapi dalam kolom berjumlah (tiga ratus lima puluh limafatuoni kecamatan manapun utara#a. adalah berjumlah (seratus sembilan puluh empatseratus sembilan puluh lima) suara sah dan tidak sah (c.11tc. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon,seratus tujuh puluh duseratus tujuh puluh tigaane kecamatan batu putihelapan puluhbun kecamatan korbaalam kolom a.2ta. adalah berjumlah (tiga ratus tigdua suara sah dan tidak sah (c.1tc. ),bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan manelalete kecamatan amanuban baratsuara, dalam kolom a.2ta. adalah berjumlah (tiga ratus duapuluh satutiga ratus duapuluh lima suara sah dan tidak sah (c.14tc. bahwa, manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan katadalah berjumlah (tiga ratus tujuhujuh puluh tujuh) suara sah dan tidak sah (c.14c. manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kota kokoh kecamatan manapun selatan kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan (empat puluh puluh empat suara, dalam kolom #a. adalah berjumlah (seratus tujuh puluh sembil tiga suara sah dan tidak sah (c.14tc. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon. (bukti bahwa desa tubuh kecamatan amanuban barat kabupaten timor tengah selatan pada formulir da. .kwk.kpu jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari tps lain terekam (seribu empat ratus dua puluh satu) pemilih, sedangkan suara sah dan tidak sah terekam (empat ribu empat ratus dua puluh tiga) suara sah, bahwa saksi tidak diberikan c1.kwk.kpu dan terjadi penggelembungan (dua) suara, bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon. (bukti bahwa seluruh tps desa kelurahan maurus kecamatan amanuban tengah kabupaten timor tengah selatan, terdapat penggelembungan (empat puluh) suara, bahwa tercatat formulir da.kwk.kpu terap a24a4 (sembilanratus delapansembilan ratus empatpuluh delapan) saksi tidak diberikan c.kwk.kputimor tengah selatan bahwa (tiga puluh dua) tps serta (tujuh belas) kecamatan kabupaten timor tengah selatan terjadi pengurangan penghila bahwa tps desa kelurahan kursi kecamatan kuanfatuc14tc. dengan jumlah (dua ratus delapandelapan puluh empat) pemilih: (bukti bahwa tps iiia. adalah berjumlah (dua ratus empat puluh tiga) yang menggunakan hak pilih, tetapi dalam kolom berjumlah (dua ratus tiga puluh empat) suara sah, rekayasa semua dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa lio kecamatan manapun utara kabupaten timor tengah selatan, terdapat pengurangan penghiladua ratus lima puluh tujuhdua ratus lima puluh enam) suara sah dan tidak sah (c.14tc. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon: (bukti bahwa tps desa niki niki kecamatan amanuban tengah kabupaten timor tengah selatan, pengurangan penghilangan (dua) suara, bahwa tercatat formulir kwk.kpu desa niki niki kecamatan amanuban tengahimana pemilih berjumlah adalah adalah berjumlah (dua ratus enam puluh dua), sedangkan suara sah berjumlah (dua ratus enam puluh), manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa oekefan kecamatan kota soe kabupaten timor tengah selatan, terdapat pengurangan penghila.24a. adalah berjumlah (dua ratus dutujuh belas) suara sah dan tidak sah (c.14c. manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa kelurahan oekefan kecamatan kota soetiga ratus empatdua) suara sah dan tidak sah (c.14tc. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tpssembilan) suara sah dan tidak sah (c.14tc. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa binus kecamatan molo tengahdua ratus empat puluh tigempat puluh satu) suara sah dan tidak sah (c. #c. bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon: (bukti bahwa tps desa fatumnasi kecamatan novena kabupaten timor tengah selatan, terdapat pengurangan penghilasatuenam puluh limtobu kecamatan tobua.24a. adalah berjumlah (dua ratus delapan puluh dua) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom berjumlah (dua ratus tujuh puluh tiga) suara sah, bahwa jumlah pemilih dari tps lain yang tertulis (sembilan) orang menurut saksi yang benar adalah (dua)semua dilakukan oleh memohon dan tanda tangan saksi pemohon dipalsukan, (bukti dan bukti saksi). bahwa tps desa pelet kecamatan amanuban timur kabupaten timor tengah selatan, terdapat pengurangan penghiladalam kolom #ta. adalah berjumlah (dua ratus tujuh puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih,tetapi didalam kolom berjumlah (dua ratus tujuh puluh) suara sah, manipulasi dilakukan oleh memohon,empatempat ratus empat puluh lima) pemilih: (bukti bahwa tps desa puldua puluh tujduabelas) pemilih: (bukti bahwa desa kelurahan faunempat ratus limaempat ratus limapuluh lima) pemilih: bukti bahwa (lima) tps desa kelurahanseribu empat ratus tigapulseribu empat ratus tigapuluh empat) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan soe kecamatan kota soeujuhdelapan puluh)lima) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan lab kecamatan polen kabupaten timor tengah selatan tts) ada pengurangan penghilangan suara sah sebanyak (tujdusembilan) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan tuapakasauratus enampuluh lima) pemilih: (bukti bahwa tps desa poll kecamatan amanuban selatanc. dengan jumlah (seratus enamseratus enam puluh enam) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan mandi kecamatan santanenamdua ratus enam puluh sembilan) pemilih: (bukti bahwa tps desa lurah tamu kecamatan manapun utarbelassembilan belas) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan merekam kecamatan molo tengahauratus enampuluh limaenam puluh sembilan) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan taebone kecamatan futukopdua ratus sembilan puluh delapan) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan besi kecamatan molo utarampatempat puluh lima) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan tublobo kecamatan amanuban baratenamsebelas) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan haunobenakmpatauratus empatpuluh delapan tiga ratus sebelas) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan nabiladuatiga ratus dua puluh tujuh) pemilih:duatiga ratus tiga puluh dua) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan seidua ratus tujuh puluh) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan bokong kecamatan timnastujuh puluh duadua ratus tujuh puluh tigasembiltiga ratustimor tengah selatan bahwa (lima) tps meliputi (empat) kecamatan kabupaten timor tengah selatan, terjadi rekayasa pencoblosan surat suara tingkat tps kabupaten timor tengah selatano'of kecamatan kuatnya kabupaten timor tengah selatan tts), tingkat partisipasi pemilihnya (seratus persen), bahwa jumlah dpt (dua ratus tujuh puluh dua), bahwa jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (dua ratus tujuh puluh dua),, (bukti bahwa nama nama dpt yang tidak menggunakan hak pilihnya tps desa o'of kecamatan kuatnya kabupaten tts adalah sebagai berikut: rice salus, umur tahun, tidak tidak menggunakan hak pilihnya karena sakit: bed nego fact, umur tahun, tidak menggunakan hak pilihnya karena sakit: aksi tampan umur tahun, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak ada daerah tersebut: norlince benua umur tahun, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak berada daerah tersebut, ori kristofel fact umur tahun tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak berada didaerah tersebut: amos fact umur tahun tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak berada didaerah tersebut, fosfat fact n.i.k yang lahir hainkafen rt. ,rw. telah menggunakan hak pilih adik kandungnya yang bernama ori kristofel fact, umur tahun yang pada saat pemilihan umum sedang berada kalimantan, works dot umur tahun menggunakan hak pilih anaknya yang bernama seni fact umur tahun, yang pada saat pemilihan umum sedang berada kota rote ndao, bahwa tps desa boleh kecamatan tobu kabupaten timor tengah selatan, jumlah dpt berjumlah (dua ratus tiga puluh dua), akan tetapi tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah (c.1tc. berjumlah (dua ratus tiga puluh sembilan), sehingga jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (dua ratus dua puluh) ditambah dari pemilih dari tps lain (tujuh) pemilih atau (seratus persen), (bukti bahwa tps desa nonbebas kecamatan kotlin kabupaten timor tengah selatan, bahwa dpt nya (dua ratus empat belas), dan jumlah pemilih dari tps lain (empat), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (dua ratus dua puluh), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (seratus delapan puluh delapan) ditambah dari pemilih dari tps lain (empat) pemilih, akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah melambungkan menjadi (dua ratus dua puluh) atau terjadi kelebihan suara sebanyak (tiga puluh dua) suara atau tingkat partisipasi pemilih mencapai (seratus dua persen). manipulasi dilakukan oleh memohon, (bukti bahwa tps desa poli kecamatan santan kabupaten timor tengah selatanempat puluh dua) ditambah dari pemilih dari tps lain (lima belas) pemilih, atau (bukti bahwa tps desa poli kecamatan santan kabupaten timor tengah selatan, bahwa dpt nya (empat ratus tiga puluh empat),dan jumlah pemilih dari tps lain (sebelas), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (empat ratus empat puluh lima), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (empat ratus empat puluh lima) ditambah dari pemilih dari tps lain (sebelas) pemilih atau (seratus persen), fakta dari (tujuh ratus tujuh puluh) tps yang terdapat wilayah kabupaten timor tengah selatan, ada seratus lima belas) tps yang saksi pemohon tidak diberikan formulir c1 kwk.kpu oleh memohon. selain itu ada (delapan) tps yang saksi pemohon diberi formulir c.kwk.kpu oleh kpps tetapi tanpa lampiran c1 kwk.kpu.php nomor php.d vi dapat tabel nama nama tps yang tidak mendapatkan model kwk kpu tingkat tps pada pilgub ntt, maret kabupaten timur tengah selatan tussen mop tidak diberi form. c.kwk.kpu molo piloto pop tidak diberi form. c.kwk.kpu selatan biden tidak diberi form. c.kwk.kpu bikekneno our tidak diberi form. c.kwk.kpu iv, tidak diberi form. c.kwk.kpu kesetiaan vi, vii dan tps diberikan pada hari berikutnya amanuban tublopo il, in, tidak diberi form. c.kwk.kpu barat kontak di, tidak diberi form. c.kwk.kpu biji dop tidak diberi form. c.kwk.kpu paten puna tps diserahkan maret pesat bubuk tidak diberi form. c.kwk.kpu lab tidak diberi form. c.kwk.kpu molo (pika poo tidak diberi form. c.kwk.kpu tengah nekemunifeto boo tidak diberi form. c.kwk.kpu kepala tidak diberi form. c.kwk.kpu besi tidak diberi form. c.kwk.kpu motoutara ajaobaki mop tidak diberi form. c.kwk.kpu nefokoko tidak diberi form. c.kwk.kpu leloboko mop tidak diberi form. c.kwk.kpu fatukoto pop tidak diberi form. c.kwk.kpu molo barat lil tidak diberi form. c.kwk.kpu keluhan tidak diberi form. c.kwk.kpu salat dan tidak diberi form. c.kwk.kpu nunbena taneotob tidak diberi form. c.kwk.kpu kuanfatu mop tidak diberi form. c.kwk.kpu lele tidak diberi form. c.kwk.kpu kursi tidak diberi form. c.kwk.kpu kuanfatu hl, tidak diberi form. c.kwk.kpu bismut iv, tidak diberi form. c.kwk.kpu lasi il, tidak diberi form. c.kwk.kpu olas tidak diberi form. c.kwk.kpu mesiu boo tidak diberi form. c.kwk.kpu korban lil, hl, tidak diberi form. c.kwk.kpu pen selatan tidak diberi form. c.kwk.kpu korban nununamat tidak diberi form. c.kwk.kpu pana tidak diberi form. c.kwk.kpu haumenbaki dop tidak diberi form. c.kwk.kpu oleh lain, tidak diberi form. c.kwk.kpu kuali tuapakas il, tidak diberi form. c.kwk.kpu korban sanalah mop tidak diberi form. c.kwk.kpu oleh tidak diberi form. c.kwk.kpu skin tidak diberi form. c.kwk.kpu tatum tidak diberi form. c.kwk.kpu panas boeing tidak diberi form. c.kwk.kpu timnas tidak diberi form. c.kwk.kpu sambut tidak diberi form. c.kwk.kpu lobus dop tidak diberi form. c.kwk.kpu manapun hi, iv, tidak diberi form. c.kwk.kpu invasi selatan kuatnya lalat c.kwk.kpu tidak lengkap amanuban c.kwk.kpu tidak lengkap teresa tengah tobu moo c.kwk.kpu tidak lengkap totem opa c.kwk.kpu tidak lengkap amanuban bena c.kwk.kpu tidak lengkap selatan amanuban c.kwk.kpu tidak lengkap museum timur manapun c.kwk.kpu tidak lengkap foto utara rebana obama opa c.kwk.kpu tidak lengkap (delapan) tps yang diberi formulir c.kwk.kpu, tanpa lampiran total desa tps tps form. c1.kwk.kpu, sehingga suara pemohon dimanipulasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon kabupaten sumba barat daya bahwa (dua) tps meliputi (dua) kecamatan kabupaten sumba barat daya, terjadi penggelembukori kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya, terdapat penggelembungan (sepuluh) suara, bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu pemilih yang menggunakan hak pilih dari dpt ditambah dengan pemilih dari tps lain sebanyak (dua enam puluh lima) pemilih, sedangkan suara sah dan tidak sah (c.1tc. adalah (dua ratus tujuh puluh lima) suara, bahwa manipulasi dilakukan oleh memohon. (bukti bahwa tps desa kelurahan waspada kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya, terdapat penggelembungan (satu) suara, bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah pemilih yang mengunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari tps lain (a2 a4) adalah sebanyak (dua ratus tujuh puluh limadua ratus tujuh puluh enam),sumba barat daya bahwa (tiga) tps (dua) kecamatan kabupaten sumba barat daya, terjadi pengurangan penghilangan suara dimana di: bahwa tps desa kelurahan radaloko kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya sbdtiga(dua) orang yang menggunakan hak pilihnya (a.24a. berjumlah (empat ratus tiga puluh tiga) pemilih: bukti bahwa tps desa kelurahan lomba keriputualimdua ratus enam puluh lima) pemilih: (bukti bahwa tps desa kelurahan hoa bungoelapanigta. dengan jumlah (tiga ratus lima puluh satusumba barat daya bahwa (sepuluh) tps meliputi (lima) kecamatan kabupaten sumba barat daya, terjadi rekayasa pencoblosan surat suara tingkat tps kabupaten sumba barat dayapero koda kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya, bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (empat ratus sembilan puluh delapan), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (empat ratus sembilan puluh delapan) ditambah dari pemilih dari tps lain (nol) pemilih ,atau (seratus persen): (bukti bahwa tps desa lomba rade kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (enam ratus sepuluh), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (enam ratus sepuluh), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (enam ratus sepuluhbukti bahwa tps desa kelurahan manganipi kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (tiga ratus lima puluh enam), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (tiga lima puluh delapan), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (tiga ratus lima puluh enam) ditambah dari pemilih dari tps lain (dua) pemilih, atau tingkat partisipasi pemilih menjadi 100y4 (seratus persen): (bukti bahwa tps desa kelurahan manganipi kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (lima ratus tiga puluh sembilan), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (lima ratus tiga puluh sembilan), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (lima ratus tiga puluh sembilan(bukti bahwa tps desa kelurahan mere kepe kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (empat ratus lima puluh sembilan), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (empat ratus lima puluh sembilan), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (empat ratus lima puluh sembilan) ditambah dari pemilih dari tps lain (nol) pemilih bepergian, bahwa saksi tidak mau menjadi saksi mahkamah konstitusi, karena diancam, (bukti bahwa tps desa kelurahan waikaninyo kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (lima ratus delapandelapan puluh satu), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (lima ratus delapan puluh satu) ditambah dari pemilih dari tps lain (nol) pemilih ,pergi dari daerah tersebutkapata kecamatan kecewa kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (limbatus sembilan puluh dua), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (lima ratus sembilan puluh sembilan), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (lima ratus sembilan puluh sembilan) ditambah dari pemilih dari tps lain (tujuh) pemilih atau (seratus persen) ,padahal fakta dilapangan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya karena ada yangate kalo kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (lima ratus empat puluh empat), bahwa tercatat formulir c1.kwk.kpu, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah (limbatus empat puluh empat), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (lima ratus empat puluh empat) ditambah dari pemilih dari tps lain (nol) pemilih ,atau (seratus persenbahwa tps desa kadang hari kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (lima ratus limasatu), jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya (lima ratus lima puluh satualem ndaramane kecamatan kecewa timur kabupaten sumba barat daya, bahwa dpt nya (lima ratus empatpuluh tiga), dan jumlah pemilih dari tps lain (nollimapuluh tujuh) ditambah dari pemilih dari tps lain (nol) pemilih atau (seratus dua koma lima puluh delapandan bukti saksi), pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon incumbent nomor urut bahwa pasangan calon nomor urut sebagai calon incumbent telah menyalahgunakan birokrasi pemerintahan provinsi ntt yang oleh undang undang dan peraturan pemerintah dilarang melakukan politik praktis mendukung salah satu pasangan calon dengan memanfaatkan beberapa jajaran birokrasi pemprov ntt yakni pimpinan skpd dan pns untuk memenangkan pasangan calon nomor urut yang termasuk dalam kriteria terstruktur, sistematis dan masif, yang dengan sengaja melakukan dengan cara sebagai berikut bahwa direktur utama bank ntt daniel lagu demo tanpa persetujuan dari direksi menerbitkan surat nomor dir yang isinya perintah kepada pimpinan cabang bank ntt (dua puluh satu), bantuan diberikan dalam bentuk tabungan flobamora dengan rincian sebagai berikut: kepala desa lurah menerima bantuan sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) pkm menerima bantuan sebesar rp. (satu juta rupiah (bukti surat direktur bank ntt nomor dir l tertanggal januari sumber: harian victory news edisi maret bahwa dana bantuan kepada kepala desa lurah atas surat perintah dari kepala bappeda provinsi nusa tenggara timur yang merupakan pimpinan skpd bawah kekuasaan dan kendali gubernur yang merupakan calon nomor urut dengan mengeluarkan surat nomor bap. skr. tertanggal desember perihal penghargaan bagi pkm dan kepala desa berprestasi, (bukti surat nomor dir i tertanggal januari dan surat nomor bap. skr. tertanggal desember): (bukti surat direktur bank ntt nomor dir tertanggal januari bahwa bantuan dana tersebut digunakan untuk memenangkan pasangan incumbent nomor urut dengan cara direktur bank ntt tersebut selalu mengikuti kunjungan kerja gubernur, memberikan dana bantuan kepada lurah kepala desa dan pkm diseluruh provinsi ntt: bahwa para lurah dan kepala desa diseluruh provinsi ntt bahu membahu berjuang memenangkan pasangan incumbent calon nomor urut sehingga suaranya mengalami peningkatan yang sangat signifikan: bahwa kepala dinas kominfo provinsi ntt richard jami hadir dengan mengenakan baju seragam khas pasangan calon nomor urut pada saat kampanye rapat umum sumba timur yang pada saat keberatan ini disusun kepala dinas kominfo ntt menjalani pemeriksaan oleh gakkumdu polda ntt (bukti kliping berita koran dan foto), bahwa kepala dinas pekerjaan umum provinsi ntt andre korea berkampanye dengan mengenakan baju seragam khas pasangan calon nomor urut pada saat kampanye rapat umum gor sepoi kupang dan dan sumba timur yang pada saat keberatan ini disusun kepala dinas pekerjaan umum diberitakan mangkir dari panggilan gakkumdu polda ntt (bukti kliping berita koran dan foto), bahwa sebagian besar pimpinan skpd dan pns tingkat provinsi ntt mendukung pasangan calon nomor urut dengan cara turun kabupaten kota masing masing untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat memilih pasangan calon nomor urut dengan melakukan pendekatan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang diduga kuat sumbernya berasal dari apbd dan program program pemprov ntt. berita koran ntt menyoroti absennya para pimpinan skpd dan pns pemprov ntt sejak penetapan pasangan calon sampai berakhir masa kampanye dimana sebagian besar tidak masuk kantor melakukan tugas kedinasan. (bukti kliping berita koran),dan dukungan kepada(bukti kliping koran): bahwa bupati timor tengah utara dengan alasan sebagai ketua dpc pdip berkampanye untuk pasangan calon nomor urut selama hari dengan ijin gubernur ntt yang juga ketua dpd pdip ntt dan calon incumbent dan tidak menghadiri sidang pembahasan apbd kabupaten ttu tahun anggaran (bukti kliping koran),koordinasi terlebih dahulu dengan pem kab sabu raijua. kedua pns tersebut berdalih monitoring pelaksanaan program desa mandiri anggur merah ternyata menggalang dukungan masyarakat dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor urut yang mana pns pemprov tersebut ditangkap oleh satpol dan diinterogasi oleh bupatisabu raijua marten dira tome kantor bupati bukti kliping berita koran),nama calon wakil gubernur, agar mereka segera bekerja sosialisasi pasangan calon kepada masyarakat (bukti berita koran): petit berdasarkan dalil dalil sebagai mana terurai atas, pemohon dengan inicalon yang mengikuti pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur putaran kedua tahun bahwa rekapitulasi yang benar adalah suara sah pemohon sebesar (lima ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima), dan suara pasangan calon nomor urut atas nama ir. eselon lelah oneway, dan paul edmunds tallo, sos, par adalah sebesar (lima ratus empat belas ribu enam ratus empat belas) suara sah, bahwa dengan fakta atas pemohon lah yang menjadi pemenang urutan kedua suara terbanyak dan yang berhak mengikuti pemilihan umum putaran kedua. memerintahkan kepada kpu provinsi ntt untuk menetapkan pemohon menjadi peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur nusa tenggara timur tahun putaran kedua. mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama aston lelah tenay, dan paul edmunds tallo, sos. par dan pasangan calon nomor urut atas nama drs. frans debu raya dan benny alexander litelnoni, sh, msi. memerintahkan kepada kpu provinsi ntt untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di: kabupaten timor tengah selatan tts) meliputi (tujuh puluh sembilan) tps pada (dua puluh enam) kecamatan dan (lima puluh empat) kelurahan desa, yaitu: kecamatan manapun selatan, tps dan tps desa kelurahan nukleus, tps desa kelurahan kokoh: kecamatan manapun utara, tps desa kelurahan lio, tps desa kelurahan tamu, tps desa kelurahan seok, tps desa kelurahan fatuoni, kecamatan manapun barat, tps desa tublobo, tps desa mnelalete, semua tps desa tubuh, kecamatan amanuban selatan, tps desa keluaran poll, tps desa kelurahan bena, kecamatan amanuban tengah, tps dan tps desa kelurahan teresa, tps dan tps desa kelurahan niki niki, semua tps desa kelurahan maurus:, kecamatan amanuban timur, tps desa kelurahan pelet, dan tps desa kelurahan museum, kecamatan batu putih, tps desa kelurahan hane: kecamatan boeing, tps desa kelurahan mesin: kecamatan fatukopa, tps desa kelurahan taebone, kecamatan kie, tps desa kelurahan belle, kecamatan korban, tps desa kelurahan baki: kecamatan korban, tps desa kelurahan babun, tps desa kelurahan haunobenak, tps desa kelurahan sei: kecamatan kota soe, tps tps dan tps desa kelurahan oekefan, tps desa kelurahan soe, semua tps desa kelurahan karang siri, tps desa kelurahan kobekamusa, tps desa kelurahan kota baru, tps desa kelurahan kata, tps desa kelurahan soe: kecamatan kotlin, tps dan tps desa kelurahan hoibeti, tps desa kelurahan nunbena, tps desa kelurahan kotlin: kecamatan kuali, tps dan tps desa kelurahan toineke, tps desa kelurahan tuapakas, tps desa kelurahan kiuafatu, kecamatan kuanfatu, tps dan tps desa kelurahan kursi: kecamatan molo selatan, tps tps tps tps desa kelurahan kesetiaan, tps desa kelurahan noinbila: kecamatan molo tengah, tps desa kelurahan binus, tps desa kelurahan merekam: kecamatan molo utara, tps desa kelurahan o'besi: kecamatan rebana, tps desa kelurahan fatumnasi, tps dan tps desa kelurahan fauna dan semua tps desa kelurahan replika, kecamatan nonbebas, semua tps desa replika dan semua tps desa fauna: kecamatan polen, tps desa kelurahan lab: kecamatan santan, tps dan tps desa kelurahan poli, tps desa kelurahan mantri: kecamatan tobu, tps desa kelurahan tobu dan tps desa kelurahan boleh: kecamatan timnas, tps desa kelurahan bokong: kecamatan kuatnya tps desa kelurahan o'of, kabupaten sumba barat daya meliputi (empat belas) tps serta (lima kecamatan) kecamatan dan (tiga belas) kelurahan desa, yaitu: kabupaten sumba barat daya sbd), kecamatan kodibangedo tps desa kelurahan radaloko, tps desa kelurahan waspada, tps desa kelurahan mere kepe dan tps desa kelurahan waikaninyo: kabupaten sumba barat daya sbd), kecamatan kodi tps desa kelurahan pero koda dan tps desa kelurahan lomba rade, tps desa kelurahan ate kalo dan tps desa kelurahan kadang hari, kabupaten sumba barat daya sbd), kecamatan kodi utara tps dan tps desa kelurahan mannii, dan tps desa kelurahan hoa bungo, tps desa kelurahan lomba keriput, tps desa kelurahan kori: kabupaten sumba barat daya sbd), kecamatan kecewa timur tps desa kelurahan lembu ndaramane: kabupaten sumba barat daya sbd), kecamatan kecewa tengah tps desa kelurahan kapata, atau memerintahkan pemungutan suara ulang seluruh tps kabupaten timor tengah selatan dan kabupaten sumba barat daya yang tersebut atas dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ntt tahun dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon nomor urut dan tertanggal maret bukti fotokopi berita acara nomor ba i11 penyesuaian data jumlah pemilih dalam salinan dpt yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur ntt tertanggal maret bukti fotokopi lampiran rekapitulasi hasil penghitungan suara pilguberolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nttbukti fotokopi surat nomor dir l perihal penghargaan bagi kepala desa dan pkm desa berprestasi desa mandiri anggur merah, tertanggal januari bukti formulir model c kwk.kpu tps desa haumenibaki kecamatan amanuban barat kabupaten tts (asli dari tps), bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa kuanfatu kecamatan kuanfatu kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa kuanfatu kecamatan kuanfatu kabupaten tts, (palsu) bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa fatukopa kecamatan fatukopa kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa fatukopa kecamatan fatukopa kabupaten tts, (palsu) bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa kalau kecamatan akun selatan kabupaten tts: bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa oni kecamatan kuali kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa oni kecamatan kuali kabupaten tts (palsu), bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa opening kecamatan opening kabupaten tts (asli dari tps): bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa opening kecamatan opening kabupaten tts rekap palsu): bukti fotokopi formulir model d kwk kpu desa kuanfatu kecamatan kuantan kabupaten tts, rekap palsu), bukti fotokopi formulir model da kwk kpu kecamatan amanuban barat rekap palsu): bukti kliping koran keterlibatan pns ikut berkampanye mendukung pasangan calon nomor urut bukti fotokopi kliping koran temuan bawaslu kota mengenai tindak pidana pemilu pns kampanye mendukung pasangan incumbent pasangan calon nomor urut bukti fotokopi formulir model dc2.kwk.kpu provinsi ntt, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu desa obesa kecamatan kota soe tps iii kabupaten tts: bukti formulir c.kwk.kpu desa boti kecamatan kie tps kabupaten tts: bukti fotokopi putusan nomor papua, (bukti bukti fotokopi formulir db2.kwk.kpu kabupaten timur tengah selatan. bukti fotokopi formulir c1.kwk.kpu tps desa kelurahan oekefan kecamatan kota soe kabupaten timur tengah selatan. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu, tps desa kelurahan kiufatu kecamatan kuali kabupaten timur tengah selatan. bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps kelurahan kursi kecamatan kuanfatu kabupaten tts, bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa bena, kecamatan amanuban selatan, kabupaten tts: (palsu). bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa kobekamosa kecamatan kota soe kabupaten tts. bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa kelurahan mesin kecamatan boeing kabupaten timur tengah selatan: bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa sirih kecamatan kota soe kabupaten tts bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa kotlin kecamatan kotlin kabupaten tts. bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps vii desa karang sirih kecamatan kota soe kabupaten tts. bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa niki niki kecamatan amanuban tengah, kabupaten tts: bukti fotokopi formulir model c kwk.kpu tps desa nukleus kecamatan manapun selatan kabupaten tts: bukti fotokopi formulir model d kwk kpu tps desa seok kecamatan manapun utara kabupaten tts: bukti fotokopi formulir model c.kwk.kpu tps desa museum kecamatan amanuban timur kwk kpu kecamatan amanuban barat kabupaten tts bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu, tps desa belle kecamatan kie kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu, tps desa baki kecamatan korban kabupaten tts, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan hoibeti kecamatan kot'olin kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c1.kwk.kpu tps desa kelurahan hoibeti kecamatan kot'olin kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps. desa kelurahan nunbena kecamatan kot'olin kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu. tps. desa kelurahan karang sirih, kecamatan kota soe kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan teresa kecamatan amanuban. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kota baru kecamatan kota soe kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan fatuoni kecamatan manapun utara, tengah kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan nukleus kecamatan manapun selatan kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan hane kecamatan batu putih kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan babun kecamatan korban kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan manelalete kecamatan amanuban barat kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kata kecamatan kota soe kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kokoh kecamatan manapun selatan kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu desa kelurahan tubuh kecamatan amanuban barat kabupaten tts. bukti fotokopi formulir da.kwk.kpu desa kelurahan maurus kecamatan amanuban tengah kabupaten tts. bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kori utara kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya. bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan waspada kecamatan kodi banned, kabupaten sumba barat daya, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kursi kecamatan kuanfatu kabupaten tts.. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan lio kecamatan manapun utara kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan niki niki kecamatan amanubankabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kesetiaan, kecamatan molo selatan, kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan binus, kecamatan molo tengah kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan fatumnasi kecamatan novena kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan tobu kecamatan tobu tengah kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan pelet kecamatan amanuban timur kabupaten tts. bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kesetiaan kecamatan molo: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan fauna kecamatan nonbebas kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu (lima) tps desa kelurahan replika kecamatan nonbebas kabupaten tts, bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan soe kecamatan kota soe kabupaten tts:tokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan loan kecamatan polen kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan tuapakas kecamatan kuali kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan poll kecamatan amanuban selatan, kabupaten tts, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan mandi kecamatan santan kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan tamu kecamatan manapun utara kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan merekam kecamatan molo tengah kabupaten tts, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan taebone kecamatan fatukopa kabupaten tts, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan o'besi kecamatan molo utara kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan tublobo kecamatan amanuban barat kabupaten tts, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan haunobenak kecamatan korban kabupaten tts, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan nabila kecamatan molo selatan, kabupaten tts:, bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan sei kecamatan korban kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan bokong kecamatan joins kabupaten tts,rmulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan radaloko kecamatan kodibangedo kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan lomba kecamatan kodi utara, kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan hoa bungo kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan o'of kecamatan kuatnya kabupaten tts: bukti fotokopi formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan boleh kecamatan tobu kabupaten tts, bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan pero koda kecamatan kodi, kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan lomba raden kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan mangganipi, kodi utara, kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan manganipi kecamatan kodi utara, kabupaten sumba barat daya, bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan mere kepe, kecamatan kodibangedo kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan waikaninyo kecamatan kodi banned, kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kapata kecamatan kecewa tengah, kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan ate kalo kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan kadang hari kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya: bukti formulir c.kwk.kpu tps desa kelurahan nonbebas kecamatan kotlin kabupaten tts: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nttyang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) provinsi nttntt tahun bahwa peserta pemilukada provinsi nttntt tahun adalah sebagai berikut: not nama pasangan calonndaramane kecamatan kecewa timur, kabupaten sumba barat daya: bukti fotokopi surat keputusan kpu nomor pts kpu prov tertanggal januari bukti video pembukaan kotak surat suara kecamatan soe kabupaten tts,dokumentasi foto plant ppk kota soe bukti dokumentasi foto. bukti fotokopi dokumentasi surat tanda terima c1.kwk.kpu. tertanggal maret bukti surat keterangan meninggal dunia nomor ep teng srd tertanggal april dan formulir a3 kwk.kpu dpt tps desa kelurahan kapata kecamatan kecewa tengah kabupaten sumba barat daya. bukti surat keterangan meninggal dunia nomor ep teng srd tertanggal april dan formulir a3 kwk.kpu: bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps ii, desa kelurahan mera kepe, kecamatan kodi banned, kabupaten sumba barat daya: bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps desa kelurahan waikaninyo, kecamatan kodi banned, kabupaten sumba barat daya: bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps iii, desa kelurahan ate kalokadang haripero koda, kecamatan kodi, kabupaten sumba barat daya: bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps iii, desa kelurahan lomba rande, kecamatan kodi, kabupaten sumba barat daya, bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps idesa kelurahan nunbena, kecamatan nunbena, kabupaten timor tengah selatan: bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps desa kelurahan poli, kecamatan santan, kabupaten timor tengah selatan, bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps iii, desa kelurahan poli, kecamatan santan, kabupaten timor tengah selatan: bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps desa kelurahan oof, kecamatan kuatnya, kabupaten timor tengah selatan, bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps sanam butana), desa kelurahan boleh, kecamatan tobu, kabupaten timor tengah selatan: bukti formulir model c1 kwk.kpu, tps iii, desa della, kecamatan rebana, kabupaten timor tengah selatannixon message saksi adalah anggota dprd provinsi ntt: saksi adalah utusan resmi pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kpu provinsi ntt: saksi dan saksi pasangan calon nomor urut tidak melakukan penandatanganan berita acara pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. saksi keberatan karena ada temuan dimana hasil rekapitulasi tingkat kpu kabupaten terutama untuk timur tengah selatan: saksi mencantumkan keberatan saksi dalam formulir keberatan saksi: pada pokoknya kejadian yang saksi ketahui sudah terungkap secara jelas dalam permohonan pemohon, formulir c1 kwk.kpu dari tps yang berada kabupaten timur tengah selatan, saksi pasangan calon nomor urut tidak diberikan oleh penyelenggara tingkat kpps sebagai bukti berita acara hasil penghitungan suara pada saat dilakukan pencoblosan: dalam dokumen resmi atau bukti yang dimiliki saksi paket pasangan calon nomor urut dari kpps, antara tps tps yang berada timur tengah selatan ditemukan formulir c1 kwk.kpu adanya coretan, perbaikan angka, tanpa para oleh penyelenggara kpps dan saksi. dan sebagian besar juga terdapat formulir c1 kwk.kpu yang ditipu atau dihapus tanpa alasan yang jelas, khusus kabupaten timur tengah selatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kpu provinsi ntt, saksi pasangan calon nomor urut yang ditetapkan oleh kpu provinsi sebagai pasangan calon sementara memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama, juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana juga disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut yang terlampir dalam dokumen hasil berita acara penghitungan suara tingkat kpu provinsi, nikodemus l.i. sole saksi adalah saksi pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten timor tengah selatan: rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan tingkat kabupaten waktu pertama dilakukan, semua saksi pada dasarnya baik dari pasangan calon nomor urut sampai dengan nomor urut mengajukan keberatan kepada penyelenggara terkait dengan formulir c1 kwk yang tidak diberikan utuh kepada masing masing saksi pasangan calon, saksi tidak memiliki pembanding untuk mengikuti rekapitulasi dimaksud karena para saksi tidak mempunyai formulir tersebut, sehingga saksi meminta menunda rekapitulasi sampai kapan formulir itu diberikan kepada saksi, namun penyelenggara tidak meresponnya: pengalaman pada tahun saat pilkada bupati juga ada modus yang sama yaitu adanya penggelembungan, pengurangan, atau tidak diberikannya formulir model c1 kwk secara utuh. hal tersebut sudah ada keputusan mk, yang kemudian dilakukan pemilu ulang, pada tahun saksi juga pernah menjadi saksi yang ditunjuk resmi oleh partai golkar untuk pemilu legislatif. modus yang sama juga dilakukan, namun ketika itu hal tersebut tidak sempat sampai pengadilan: ketika saksi ingin mendapatkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan, karena pleno rekapitulasi tingkat kpu harus dilakukan pada tanggal maka saksi meminta kepada kecamatan kota, namun ternyata kecamatan kota melakukan pleno yang menurut pemantau saksi tidak prosedural karena tidak menghadirkan saksi saksi. saksi saksi disuruh pulang dan penyelenggara sendiri yang melakukan rekapitulasi. kemudian pada hari umatnya baru penyelenggara menyerahkan formulanya kepada saksi pemohon dari saksi pasangan calon lain, dan meminta untuk menandatangani berita acara dimaksud: kecamatan kota soe, terjadi penggelembungan suara sebanyak kurang lebih suara untuk pasangan calon nomor urut saksi mendapatkan informasi dari pemantau saksi bahwa ada dualisme formulir, yaitu form yang satu sebanyak yang sudah terkoneksi, dan yang satu tanpa tanda tangan saksi pasangan calon nomor urut nomor alfred daun saksi adalah mantan anggota dprd provinsi ntt: pada tanggal maret ketua forum kepala desa kabupaten timor tengah selatan, bapak bed paloh, memberitahukan kepada saksi dan teman teman bahwa pada tanggal oktober kupang ada pertemuan antara ketua forum kepala desa bersama dengan calon gubernur nusa tenggara timur dan wakil gubernur, dari pasangan calon nomor urut pada pertemuan tersebut ada kesepakatan bagaimana caranya memenangkan paket nomor urut pada pemilu yang akan datang, tps desa human baki, kecamatan amanuban barat, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, saksi menyaksikan bahwa hasil penghitungan suara tps tersebut, pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak suara, namun dalam formulir yang saksi peroleh, ternyata ternyata hanya memperoleh suara sebanyak suara, suara yang sebanyak suara dialihkan pasangan calon nomor urut desa oof, kecamatan kustnana, dalam formulir model dinyatakan bahwa pemilih. padahal sebenarnya masih terdapat saudara saudara saksi atas nama ornifaot dengan amosraot, tidak hadir pada saat pemungutan suara karena ornifaot sedang berada kabupaten rote ndao, benyamin bana saksi adalah kepala desa seni, ketua forum kepala desa se kabupaten timor tengah selatan menyampaikan kepada seluruh kepala desa sebanyak kepala desa se kabupaten timor tengah selatan untuk mempertahankan paket nomor urut para undangan diundang pada acara pertemuan tersebut adalah untuk forum natal kepala desa se kabupaten timor tengah selatan, saksi tidak mengetahui tps saksi siapa yang menang, rafael nicodemus aploegi saksi adalah koordinator saksi ppk kota soe, saksi juga sebagai sekretaris pengurus pimpinan kecamatan partai golkar, kecamatan soe, mendapat tugas dari partai golkar kabupaten timor tengah selatan untuk bertindak sebagai pemantau pada saat rekapitulasi perhitungan suara kantor atau panitia pemilihan kecamatan ppk), pleno ppk yang seyogianya sesuai dengan jadwal dimulai pada tanggal dan mesti selesai pada tanggal ternyata berlarut larut sampai dengan tanggal alasan dari ppk karena banyak terjadi kesalahan penulisan. sementara, peraturan mengisyaratkan untuk tidak boleh ada kesalahan penulisan, coretan, maupun tipe ex, saksi ditunjukkan beberapa catatan yang menurut kpps ada kekeliruan penulisan yang tidak diperbolehkan, sehingga mereka (ppk kecamatan kota soe) menjelaskan kepada saksi bahwa panitia harus selalu memfotokopi lagi format format kosong untuk menulis dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, ketika itu saksi sudah didesak oleh partai golkar kabupaten timor tengah selatan untuk segera mengumpulkan formulir yang merupakan hasil atau rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang belum saksi dapatkan karena proses yang berlarut larut. sehingga saksi dengan seizin kpps untuk memotret lembaran kertas yang ditempelkan pada tembok bangunan yang dipakai pada saat pleno untuk saksi jadikan sebagai data awal melihat hasil penghitungan atau hasil rekapitulasi yang ada sana, pada saat saksi melihat foto itu, saksi baru menyadari bahwa semestinya lembaran tersebut setelah dicatatkan perolehan suara pasangan calon ada jumlah perolehan suara suara per paket, namun ternyata tidak ada penjumlahan, saksi pemohon menandatangani hasil rekap tersebut bukan pada saat selesai plant, tetapi itu diantar oleh saksi dari paket ketiga rumah saksi paket tunas yang kebetulan berdekatan dengan rumah dari saksi paket ketiga, ketika kurang lebih pada pukul sampai dengan pukul tanggal maret, saksi datang dan ingin mengambil foto, saksi menyaksikan ada mobil dinas adanya yang diparkir luar gedung tempat dilakukan rekapitulasi. saksi sempat bertanya kepada kpps mengenai siapa yang mempunyai mobil tersebut, yang dijawab bahwa mobil tersebut mobil ketua kpu: pada hari jumat pagi, saksi mengambil formulir rumah saksi pemohon. bahwa terdapat angka yang apabila dihitung menjadi tidak wajar karena ada perolehan suara untuk paket nomor urut sebanyak suara, dikatakan tidak wajar karena apabila paket nomor urut mendapatkan suara, kemudian ditambahkan dengan yang tidak menggunakan hak pilih yang saksi hitung pada saat itu sebanyak orang, berarti jumlah suara sah yang masuk paket ditambah dengan jumlah suara dari yang tidak menggunakan hak pilih sudah melampaui daftar pemilih tetap, ferdidinans r.d. del saksi adalah saksi tps desa karang sirih, tps karang sirih, kpps memberikan yang sudah diisi oleh petugas kpps sendiri, tidak benar ada empat pemilih tambahan tps karang sirih, yang benar hanya satu, kpps tidak mengumumkan berapa jumlah pemilih laki laki dan perempuan, serta pemilih tambahan pada tps karang siri: tps karang sirih ada penggelembungan suara sebanyak suara, namun saksi tidak mengetahui penggelembungan suara itu untuk pasangan calon nomor urut berapa, hendra bola saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps desa toko, tidak benar pemilih tambahan dari tps lain atau pemilih tambahan ada tujuh orang, yang saksi tahu hanya dua orang, yang satu menggunakan ktp, dan saksi sendiri menggunakan formulir pada pagi hari saksi diberikan formulir dan diminta untuk menandatanganinya yang saksi tidak tahu isinya, ada tujuh orang mewakili masing masing keluarganya untuk mencoblos diizinkan oleh ketua kpps, formula tidak diisi oleh ketua kpps, namun saksi menandatanganinya: fabian mone pati saksi adalah mahasiswa dan sebagai saksi pasangan calon nomor urut telah terjadi penggelembungan suara kecamatan wijaya timur, kabupaten sumba barat: paket nomor urut memperoleh suara sebanyak suara, formulir c1 kwk.kpu memperoleh suara, paket nomor urut memperoleh suara, paket nomor urut memperoleh suara, paket nomor urut memperoleh suara, dan paket nomor urut memperoleh suara: penghitungan tersebut (di tps sesuai dengan saat penghitungan plant besar. namun ternyata ada perbedaan, yaitu adanya penambahan. perolehan suara paket nomor urut sebanyak suara dinaikkan menjadi suara: sesuai data yang saksi dapat kertas suara yang diterima sebanyak surat suara. dpt laki laki sebanyak perempuan sebanyak menjadi masihada ada sisa surat suara sebanyak surat suara, namun dinyatakan lontar saksi adalah tim pemohon, saksi menerangkan sesuai dengan bukti pemohon yang diberi tanda dari ratusan c1 kwk kabupaten tts dan kabupaten sumba barat daya saksi menemukan lembaran pertama ada aturan, yang berdasarkan hal tersebut saksi membuat formulasi: jika (jumlah mencoblos dari dpt) ditambah dengan atau jumlah mencoblos dari luar tps, semestinya sama dengan jumlah surat suara yang terpakai, suara yang tidak sah dan sah tps: setelah saksi teliti, saksi menemukan ada banyak yang tidak sama, jenis pertama adalah kalau atau ditambah surat suara sah dan tidak sah, lebih besar daripada ditambah atau mencoblos dari dpt lain. hal tersebut saksi sebut penggelembungan, jika ini lebih kecil dari ditambah berarti pengurangan: setelah saksi lihat formulasi, ada beberapa dan banyak antaranya, ditambah tidak sama dengan atau jumlah suara yang terpakai, dan tidak sama juga dengan atau jumlah suara yang sah dan tidak sah, hal tersebut terjadi tps kecamatan untuk penggelembungan surat suara, kemudian ada pengurangan tps, kecamatan tts, saksi ikut mencoblos tts. saksi seharusnya mencoblos kota soe, tetapi saksi meminta formulir untuk pindah kecamatan. dalam perjalanan, saksi menghampiri kota sampai kecamatan balas, saksi pindah balas, kecamatan kie, diantara kedua kecamatan ini ada dua dan beberapa tps yang saksi hampir, dan saksi melihat ada empat kenyataan yang mendukung terjadinya hal tersebut, yaitu tidak transparan waktu menyebutkan jumlah dpt yang tidak dituliskan plant dan tidak secara transparan ditunjukkan pengunjung dan saksi: ketika memanggil peserta mencoblos, tidak secara transparan juga dituliskan plant, berapa orang yang dari dpt dan berapa orang yang dari luar, waktu menuliskan jumlah suara yang diterima, jumlahnya tidak dihitung depan umum, dihitung kemudian disebutkan sekian tanpa ditulis plant juga, plant hanya untuk menuliskan jumlah surat suara sah saja, formulir c1 kwk setiap tps yang saksi hampir ditulis oleh panitia, dan sebagian ada yang tidak diberikan saat itu juga tetapi diberikan setelah malam atau besok paginya, berkas c1 kwk desa karang sirih, yang terdapat dalam bukti saksi menemukan ada coretan da nya. coretannya adalah seharusnya bukan tetapi setelah saksi teliti, dan saksi dijumlahkan dari semua tps, sebanyak tps desa karang sirih, jumlahnya bukan tetapi ada suara yang saksi temukan nomor yang dihilangkan, joni tiran setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan rapat pleno tingkat provinsi, saksi diperintahkan untuk mengadakan penelitian terhadap seluruh formulir model seluruh kabupaten dengan menitikberatkan penelitian kepada kabupaten tts dan kabupaten sumba barat daya, hasil dari penelitian ada lima hal yang dapat disimpulkan sebagai persoalan. yang pertama adalah adanya dua versi model c1 kwk tps desa mela, kecamatan metana. semuanya dalam bentuk asli dengan data yang saling bertentangan, saksi menemukan coretan atau terhapus tanpa para pada formulir c1 kwk tps: ada penggelembungan suara sah tps, timur tengah selatan, tps hoibeti, kecamatan kot olin, tps desa seok, kecamatan manapun utara, tps desa nunbena, kecamatan kot olin, tps kecamatan mesin, kecamatan boeing, tps fatumnasi, kecamatan rebana, tps kiufatu, kecamatan kuali, tps hane, kecamatan batu putih, tps desa kokoh, kecamatan manapun selatan, tps desa nukleus, kecamatan manapun selatan, tps desa nukleus, kecamatan manapun selatan, tps desa mnelalete, kecamatan amanuban barat, tps desa bena, kecamatan amanuban selatan, tps desa replika, kecamatan nonbebas, tps desa kursi, kecamatan kuanfatu, tps desa baki, kok daun, dan tps desa belle, kecamatan kie, ketika saksi menghitung dokumen, ada perbedaan antara kolom tidak sinkron dengan yang berarti hal tersebut ada penggelembungan. demikian juga dengan pengurangan suara. ada pengurangan suara tps: terhadap penggelembungan dan pengurangan suara tersebut, saksi tidak bisa memprediksi menguntungkan pasangan calon yang mana, tps desa eka pata, kecamatan kecewa tengah, kabupaten sumba barat daya saksi menemukan partisipasi pemilih padahal sesuai dengan surat keterangan dari pemerintah desa kapata, ada dua orang yang sudah meninggal, tps desa lembu ndara mane, tingkat partisipasi pemilih sesuai model c1 kwk adalah jumlah pemilih sesuai dpt adalah akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah formulir sebanyak ada pendobelan nama dalam dpt yang terdapat kurang lebih tps: tps desa kapata ada orang yang sudah meninggal, dan tps desa ate kalo, kecamatan kodi, kabupaten sumba barat daya ada pendobelan nama sebanyak orang. tps desa merekah, sea mamabarman aan mana pemohon merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut bahwa kpu provinsi nusa tenggara timur telah menetapksesuai dengan keputusan kpu nomor pts kpu prov adalah sebagai berikut: motm| mamapaanancson jaman cristian rokok dan abraham riyantorovinsi putaran kedua,kecamatan kodi banned, kabupaten sumba barat daya ada pendobelan sebanyak nama. kemudian tps desa waikanyinyo, kecamatan kodi banned ada pendobelan sebanyak nama. sini partisipasi pemilih tps desa lomba rande, kecamatan kodi, dalam formulir jumlah pemilih sebanyak padahal sesuai dengan ketentuan mestinya sic), tps desa mangganipi ada pendobelan nama sebanyak nama, tingkat partisipasi pemilih sebanyak tps desa mangganipi, ada pendobelan nama, tingkat partisipasi pemilih mencapai tps desa nunbena kecamatan kot olin, ada pendobelan nama pemilih dalam dpt dan suara pemilih yo, tps desa poli kecamatan gantikan, ada pendobelan sebanyak nama, dan daftar pemilih tetap versi berbeda dengan dpt yang dikeluarkan model kalau versi versi dpt tps desa poli kecamatan gantikan ada pendobelan sebanyak nama, manuel pellokila pada hari jumat malam tanggal sesudah pencoblosan, saksi mendapat surat undangan dari kpu kabupaten timor tengah selatan untuk turut menghadiri atau menyaksikan pembukaan kotak atau peti suara, yang hadir kurang lebih sebanyak orang, dan saksi dari paket (pasangan calon), saksi tidak menandatangani berita acara karena saksi keberatan: oleh karena pembongkaran tersebut sampai malam dan proses pembongkaran masih berlangsung, saksi dihampiri oleh salah seorang komisioner kpu yang bernama bapak erry obatan, yang mengatakan bahwa ketua kpu memanggil saksi: ketua kpu menyampaikan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa oleh karena proses pembongkaran masih berlangsung dan masih lama, maka saksi diminta untuk menandatangani berita acara terlebih dahulu, menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan pada tanggal april dan pada tanggal april yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi: perbaikan permohonan keberatan dari pemohon telah lampau waktu bahwa perbaikan permohonan keberatan pemohon yang diajukan dalam persidangan tanggal april telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan, sebab(batas waktu) mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini , bahwa ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang dituju oleh ketentuan diatas menetaprhitungan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun beserta penetapan pasangan calon yang mengikuti putaran kedua pada hari, rabu, tanggal maret(buktbahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dihubungkan dengan waktu penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt oleh memohon sebagaimana diuraikan pada poin dan atas, maka tenggang waktu bagi pemohon untuk mengajukan keberatan adalah hari kamis, tanggal maret sebagai hari kerja pertama, hari senin, tanggal april sebagai hari kerja kedua karena pada hari jumat, tanggal maret s d hari minggu, tanggal maret adalah hari libur serta hari kerja ketiga jatuh pada hari selasa, tanggal april bahwa dengan demikian tenggang waktu bagi pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt tahun maupun perbaikan terhadap permohonan keberatannya telah berakhir pada tanggal april namun perbaikan permohonan keberatan dari pemohon diajukan dan registrasi oleh mahkamah baru pada hari selasa, tanggal april sehingga telah melampaui waktu selama (empat belas) hari kerja, bahwa atas dasar alasan alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka memohon memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, agar sebelum menjatuhkan putusan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan perbaikan permohonan pemohon, tertanggal april tidak dapat diterima dan yang dijadikan dasar pemeriksaan adalah permohonan keberatan yang diajukan tanggal april permohonan pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap bahwa permohonan pemohon yang diajukan tertanggal april maupun perbaikan permohonan yang diajukan tertanggal april kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscura libel) dengan alasan: bahwa polita permohonan pemohon memuat uraian yang bertentangan antara satu dengan yang lain yakni pada polita permohonan huruf halaman pemohon mendalilkan memohon mengalihkan suara pemohon tps dalam wilayah kabupaten tts sebanyak suara kepada pasangan calon nomor urut sedangkan pada polita permohonan huruf angka halaman pemohon mendalilkan memohon mengalihkan suara pemohon tps dalam wilayah kabupaten tts kepada pasangan calon nomor urut sebanyak suara. pertentangan ini menimbulkan adanya ketidakpastian tentang jumlah suara yang dimaksudkan oleh pemohon, bahwa polita permohonan permohonan pemohon huruf bertentangan dengan polita permohonan huruf angka s d angka karena pada permohonan huruf pemohon mendalilkan memohon mengalihkan perolehan suara sah dari pemohon kepada pasangan calon nomor urut sebesar suara, sedangkan pada polita permohonan huruf angka s d angka pemohon mendalilkan cara pengalihan suara dimaksud bukanlah dilakukan oleh memohon melainkan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan cara mestizo menghapus formulir model c1.kwk.kpu, bahwa rumusan permohonan pemohon tentang perbuatan materil dari memohon berupa penggelembungan suara pemilih, pengurangan suara pemilih dan pencoblosan suara pemilih, pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kepada calon pasangan manakah penggelembungan, pengurangan dan pencoblosan suara pemilih itu diberikan dan calon pasangan manakah yang diuntungkan atau dirugikan dari perbuatan tersebut serta sejauh manakah pengaruhnya terhadap perolehan suara yang diperoleh pemohon. bahwa pertentangan antara polita permohonan satu dengan yang laimemohon,. ii. dalam pokok permohonan:pinsi nusa tenggara timur tahun yang ditetapkan berdasarkberdasarkan keputusan komisi pemilihan umum propp(bukti memohon menetapkan pelaksanaan pemungutan suara tps oleh kpps serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh ppk, kpu kabupaten kota dan kpu provinsi, meliputi: pemungutan suara, penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara tps kepada ppk melalui pps, tanggal maretserta diumumkan tempat umum, mulai tanggal sampai dengan serta diumumkan tempat umum, mulai tanggal sampai dengan tanggal maret penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota serta diumumkan tempat umum, mulai tanggal sampai dengan maret penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih, mulai tanggal sampai dengan maret pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon, mulai tanggal sampai dengan maret bahwa sesuai dengandan kemudian dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum propinsi nusa tenggara timur nomor pts kpu prov tanggal maret jumlah suara yang diperoleh masing masing pasangan calon, diuraikan pada tabel berikut ini: (bukti tabel perolehan suara masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ntt tahun nama pasangan calon perolehan suara sah ir. eselon lelah tenay, dan paul (lima ratus lima edmunds tallo, sos belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) atau drs. ibrahim agustinus merah dan (lima ratus empat melkiades laka lena, s.sp., apt belas ribu, seratus tiga puluh tiga) atau drs. christian rokok dan (tiga ratus tiga puluh ir. abraham riyanto dua ribu, lima ratus enam puluh sembilan) atau drs. frans debu raya dan (enam ratus delapan drs. benny alexander litelnoni, sh.,m. puluh satu ribu, dua ratus tujuh puluh tiga) dr. benny kabur harman, dan (dua ratus empat willem note, puluh dua ribu, enam ratus sepuluh) atau bahwa atas dasarsebagaimana tersebut atas, maka memohon menetapkan pasangan calon nomor urut yaitu ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo, sos dan pasangan calon nomor urut yaitu drs. frans debu raya dan drs. benny alexander litelnoni, sh.,m. si,sedangkan memohon tidak menetapkan pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mengikuti putaran kedua karena perolehan suara dari pemohon berada bawah perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 1dan pasangan calon nomor urut (bukti bahwa pokok permohonan pemohon angka dan angka tidak benar dan patut ditolak sebab penetapan pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi ntt putaran keduauber) serta jujur dan adil judul) dan sama sekali tidak adanya pelanggaran hukum yang termasuk perolehan suara dari pasangan calon pemohon, bahwa sebaliknya menurut dalil pemohon pada angka polita permohonan yang menyatakan memohon maupun pasangan calon nomor urut ir. aston lelah tenay, dan paul mundus tallo, s.sos dan pasangan calon nomor urut atas nama drs. frans debu raya drs. benny litelnoni, sh.,m. yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama, dapat memohon tanggapi sebagai berikut: memohon tidak melakukan pelanggaran untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa pemohon dalam pokok permohonannya telah menuduh memohon melakukan (empat) jenis pelanggaran untuk memenangkan pasangan calon nomor urut yaitu (i) memohon melakukan pengalihan suara dari pasangan calon pemohon kepada pasangan calon nomor urut (satu), (ii) memohon melakukan penggelembungan suara, (iii) memohon melakukan pengurangan suara, (iv) memohon melakukan pencoblosan suara pemilih dan (v) memohon tidak memberikan formulir model c1.kwk.kpu kepada saksi pasangan calon pemohon, adalah tidak benar sehingga memohon memberikan tanggapan jawaban terhadap dalil pemohon dimaksud, sebagai berikut: memohon tidak melakukan pengalihan suara kepada pasangan calon nomor urut bahwa pokok permohonan pemohon huruf yang pada pokoknya menyatakanrubah dengan cara ditipu dihapus adalah tidak benar sebab formulir model c1.kwk.kpu tidak memuat tentang perolehan suara pasangan calon melainkan hanya memuat tentang rincian data pemilih, penerimaan dan penggunaan surat suara, serta klasifikasi surat suara sah dan suara tidak sah, sedangkan formulir yang memuat perolehan suara sah pasangan calon adalah lampiran model c1.kwk.kpu, bahwa demikian pula pokok permohonan pemohon huruf angka s d angka adalah tidak benar, karena pertama,asangan calon nomor uru, kedua,, dan ketiga, isi dari seluruh c1.kwk kpu dan laporannya tps yang didalilkan oleh pemohon tidak terdapat adanya tanda hapus tipo, melainkan seluruhnya bersih.haumenibaki kecamatan amanuban barat kabupaten tts yang sebenarnya adalah (tanani, kecamatan kuali, kabupaten tts yang sebenarnya adalah (tiga puluh lahir nubatonisfatu, kecamatan kuanfatuyohanes leuleu kecamatan manapun selatan kabupaten tts yang sebenarnya adalah (limamaria tamonobpening kecamatan opening kabupaten tts yang sebenarnya adalah (sembiltobias anakanfatukopa kecamatan fatukopasem nubatonis (bukti selain itu jumlah suara sah tps desa fatukopa tidak mencapai melainkanadalah dalam hitungan waktu hari kamis maret jumat maret hari libur, sabtu maret hari libur, minggu maret hari libur, senin april selasa april (bukti buktkeputusan komisi pemilihan umumoleh(buktintt tahun yang mengikuti pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi nttntt tahun dan keputusan komisi pemilihan umum provinsi ntthanya suara sedangkan suara tidak sah sebanyak suara, sehingga tidak masuk akal, jika pemohon menuntut suaranya sebanyak tps tersebut, bahwa pokok permohonan pemohon poin angka pemohon tidak menguraikan tentang tps nomor berapa desa obesa, kecamatan kota soe, kabupaten tts, pasangan calon nomor urut melakukan kecurangan. oleh karena itu, kabupaten tts. namunbesa kecamatan kota soeleo boti kecamatan kie kabupaten tts yang sebenarnya adalah (seratus tigatetapi pada tps ini (bukti selain alasan tersebut, ternyata pada tps ini sangat jelas terlihat adanya etika buruk dari pemohon dengan cara sengaja menurunkan jumlah suaranya yang diperoleh, yakni seharusnya tetapi diturunkan menjadi suara, dengan tujuan untuk mencari cari kesalahan dari memohon: bahwa untuk jelasnya, memohon menguraikan perolehan suara sah yang sebenarnya menurut lampiran c1.kwk.kpu dari pasangan calon pemohon dengan pasangan calon nomor urut tps, desa dan kecamatan dalam wilayah kabupaten timor tengah selatan seperti yang diuraikan oleh pemohon pada permohonan pemohon poin angka s d angka sebagai berikut: tabel perolehan suara pasangan calon nomor urut dan pasangan calon pemohon beserta tanda tangan saksi masing masing pasangan calon tps dalam wilayah kecamatan kabupaten tts suara sah bukti nama tanda pemohon lamp tangan saksi kecamatan tps pasangan c1.kwk.k pemohon terhadap urut1 lamp c1.kwk.kpu eri madya amanuban admin bersih tidak turut ditandatangani barat baki ayahanda oleh saksi pemohon hapus tipo bernama agustina tana kuali bersih tidak turut ditandatangani ada tanda oleh saksi pemohon hapus tipo bernama lahir nubatonis kuanfatu kuanfatu bersih tidak turut ditandatangani ada tanda oleh saksi pemohon hapus tipo bernama yohanes leu manapun kalau bersih tidak turut ditandatangani selatan ada tanda oleh saksi pemohon hapus tipo bernama maria tamonob bersih tidak turut ditandatangani ada tanda oleh saksi pemohon hapus tipo bernama tobias anakan fatukopa fatukopa| bersih tidak| turut ditandatangani ayahanda oleh saksi pemohon hapus tipo bernama sem nubatonis kota soe obesa bersih tidak| turut ditandatangani ada tanda oleh saksi pemohon dna anta leo nan ada tanda ditugaskan oleh hapus tipo pemohon, tetapi tps ini suara terbanyak diraih oleh pasangan calon pemohon itam jazmlas bahwa berdasarkan suara sah yang diperoleh pasangan calon pemohon dan pasangan calon nomor urut disertai adanya bukti berupa formulir model c1.kwk.kpu dan laporannya yang tidak terdapat adanya tanda hapus tipo (delapan) tps seperti didalilkan oleh pemohon, apalagi semua formulir model c1.kwk.kpu dan laporannya turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon pemohon, maka sangat jelas dalil pemohon poin poin angka s.d. angka yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara oleh pemohon dialihkan kepada pasangan calon nomor urut dengan cara mengurangi perolehan suara pemohon sebesar suara (delapan) tps yang tersebar dalam wilayah kecamatan amanuban barat, kuliner, kuanfatu, manapun selatan, opening, fatukopa, kota soe dan kie adalah tidak benar dan patut ditolak, bahwa sebaliknya pokok permohonan pemohon poin angka s.d. angka adalah benar karena sesuai bukti bukti yang dimiliki memohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon pemohon sebesar (lima ratus empat belas ribu, seratus tujuh puluh tiga) suara sedangkan pasangan calon nomor urut yaitu ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo, sos. par sebesar (lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam). perolehan suara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan komisi pemilihan umum provinsi ntt nomor pts kpu prov tanggal maret sehingga keputusan yang diterbitkan oleh memohon tersebut secara yuridis adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat: bahwa pokok permohonan pemohon poin angka tidak benar sehingga patut ditolak sebab memohon tidak melakukan manipulasi dan pengalihan suara kepada pasangan calon nomor urut seperti yang didalilkan oleh pemohon. bahkan dalil permohonan pemohon poin bertentangan dengan dalil permohonan poin angka sebab menurut poin pemohon mendalilkan memohon mengalihkan suara pemohon kepada pasangan calon nomor urut sebanyak suara sedangkan pada poin angka pemohon mendalilkan suara sah pemohon sebanyak suara dimanipulasi dan dialihkan oleh memohon kepada pasangan calon nomor urut pertentangan ini mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur dan menimbulkan adanya ketidakpastian mengenai, berapakah sebenarnya angka yang dimaksudkan oleh pemohon? bahwa demikian pula pokok permohonan pemohon huruf angka s.d. angka tidak benar sehingga patut ditolak sebab penerbitoleh memohon tanpa mengikutsertakan pemohon dalam putaran kedua pemilu gubernur dan wakil gubernur ntt, adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat, mengingat penerbitan keputusan tersebut didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing masing pasangan calon yakni suara yang diperoleh pasangan calon pemohon lebih rendah daripada suara sah yang diperoleh pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut memohon tidak melakukan penggelembuhalaman s.d. dan huruf halaman s.d. yang pada pokoknya pemohon menyatakan memohon melakukan penggelembungan suaramenurut memohon, yang dimaksudkan dengan penggelembungan suara adalah penambahan suara oleh memohon kepada salah satu pasangan calon sehingga menimbulkan kerugian bagi pasangan calon lain dan mempengaruhi hasil perolehan suara peserta pemilu gubernur dan wakil gubernur, sedangkan penggelembungan suara yang diuraikan oleh pemohon pada pokok permohonannya, sebenarnya hanya mengenai perselisihan antara jumlah daftar pemilih tetap dengan jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya tanpa menguraikan secara lengkap kerugian apakah yang dialami oleh pasangan calon pemohon dan pasangan calon manakah yang dirugikan sebagai akibat dari perselisihan antara jumlah dpt dengan jumlah suara sah. oleh karena itu, penggelembungan yang dimaksudkan oleh pemohon tidak dapat digolongkan sebagai penggelembungan yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon termasuk pasangan calon pemohon: bahwa setelah memohon meneliti secara seksamayang menurut pemohon diduga memohon melakukan penggelembungan suara karena jumlah dpt yang menggunakan hak pilih (a2) ditambah pemilih dari tps lain (a4) lebih kecil jumlahnya daripada suara sah dan suara tidak sah (c3) tidak dibenarkan atas dasar tiga alasan, yaitu: (i))oleh kpps tetapi telah diperbaiki oleh memohon tingkat kecamatan dan kabupaten, (iii) kekeliruan penulisan angkakeleba4)kelebihan suara antara (a2 #a4nurut model kecamatan desa tps menurut dalil pemohon c1.kwk.kpu kama amanuban bena i|dpt yang gunakan hak selatan pilih a2) pemilih dari bersesuaian dengan tps lain (a4) sebanyak yaitu sedangkan jumlah suara (c1 suara sah sah dan tidak sah (c3) c2 suara tidak sah jadi terjadi jadi tidak terjadi kelebihan suara kelebihan suara (bukti kota soe robek dpt yang gunakan hak musac2 suara tidak sah dan tidak sah (c3) sah jadi tidak terjadi jadi terjadi kelebihan suara (bukti kelebihan suara boeing idotlin kotlita soe karang| dpt yang gunakan hak siri2894manapun seok idt yang gunakan hak utara male idt yang gunakan hak timur pilih a2) diubah bersesuaian dengan menjadi sedangkan sebanyak (c1 suara jumlah suara sah dan sah #c2 suara tidak sah tidak sah (c3) jadi jadi tidak terjadi terjadi kelebihan suara kelebihan suara (bukti kota soe teresa a24a4 sedangkan tps kelebihan bersesuaian dengan suara. c1 (tps sebanyak (c1 suara tps pada sah 203tps menjadi c1 jadi ada bersesuaian dengan kelebihan suara sebanyak ((c1 suara sah 1914c2 suara tidak sah jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti da1.kwk.kpu: bersesuaian dengan sebanyak ((c1 suara sah 39441c2 suara tidak sah jadi tidak ada pertentangan antara c1.kwk.kpu dengan da1.kwk.kpu (bukti nonbebas replika a24a4 sedangkan kelebihan bersesuaian dengan suara. c1 (tps sebanyak (c1 suara tps pada sah 242menjadi c1 jadi ada kelebihan suara manapun nukleusrban babu| mana dpt yang gunakan hak (3214a4 barat altekota soe katamanapun kokohgelembudua tps tersebutmohon kodi utara kori sedangkan bersesuaian dengan jumlah sebanyak (c1 penggelembungan c2. (bukti suara. banned sedangkan bersesuaian jumlah sebesar (c1. penggelembungan c2. (bukti suara. bahwa selanjutnya tps ditambah tps kelurahan karang siri kabupaten timor tengah selatan yang terdapat kekeliruan (clerical error) penulisan angkaoleh kpps dan ppk sehingga terjadi selisih antara dengan tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena perolehan suara tidak mengalami perubahan kecamatan| desa tps dalil pemohon kekeliruan dan perbaikan kel oleh memohon kota soe oekefanuali kiufatu netral memohon, manipulasi suara dengan mengambil suara pemohon dan diberikan kepada pasangan calon nomor urut i.eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo) dan nomor urutpembagian sembako, guna pemenangan pasangan calon nomor urut ir. eselon lelah tenay, dan paul edmunds tallo) daprovinsi ntt merupakan pemilukada yangir. aston lelah tenay, si. dan paul edmunds tallo, sos dan pasangan incumbent nomor urut atas nama drs. frans debu raya dan benny alexander litelnoni, bahwa adapun pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh memohon maupun oleh pasangan calon nomor urut ir. aston lelah money, msi dan paul edmunds tallo sos, dan pasangan calon nomor urut kuanfatu kursa soe karang terdapat kekeliruan perhitungan siriamanuban niki niki terdapat kekeliruan perhitungan tengahmanapun nukleus terdapat kekeliruan perhitungan selatie bellemaan korban bakhoibetnunbenaota soe karang ditingkat tps ppk melakukan kesalahan siri tps (tercatat perhitungan seharusnya suara sah ppk (saksi ahli) berubah menjadi suara, penggelembungan suara kota soe kota terdapat kekeliruan perhitungan baru sedangkan yang dilakukan oleh kpps pada penulisan jumlaherna manapun fatuoni terdapat kekeliruan perhitungan utaratu hane terdapat kekeliruan perhitungan putih. bahkan akibat kekeliruan penulisan dan penjumlahan oleh kpps dan ppk dimaksud maka seolah olah terjadi kelebihan suara dari tps tersebut sebanyak suara dan tidaklah mungkin kelebihan suara dimaksud merupakan hak dari pasangan calon pemohon sebab kelebihan tersebut hanyalah diakibatkan oleh kekeliruan penulisan dan penjumlahan. akan tetapi apabila suara sebanyak dimaksud, diserahkan kepada pasangan calon pemohonpun, tidak akan mempengaruhi perolehan suara pemohon melainkan suara yang diperoleh pemohon tetap lebih rendah daripada suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut memohon tidak melakukan pengurangan penghilaangka s.d. halaman s d dan huruf angka s.d. halaman s.d. yang pada pokoknya pemohon menyatakan memohon melakukan pengurangan suara pemilihberdasarkandan tps kecamatan dan kabupaten sumba barat daya yang menurut pemohon diduga memohon melakukan manipulasi suara sah dari pemilih karena jumlah suara sah lebih rendah daripada jumlah dpt yang menggunakan hak pilih (a2) ditambah pemilih dari tps lain (a4) tidak dibenarkan atas karena alasan, yaitu: (i)) terdapat tps yang sebenarnyadan penjumlahan oleh kpps dan ppk tetapi telah diperbaiki oleh memohon tingkat kabupaten, (iii) kekeliruan penulisan angka dan penjumlahanperselisdanselisih suara antara dengan dantidak terjadi pengurangan pemilih tetapi karena kekeliruan penghitungan dari pemohon menurut model kecamatan desa tps| menurut dalil pemohon c1.kwk.kpu kel memohon kuanfatu kursi ic1 sedangkan bersesuaian dengan pengurangan sebanyak yaitu penghilangan suara (c1. (c2 jadi sah tidak terjadi selisih suara bukti molo kasetnya| a24a4 selatan sedangkan c3 bersesuaian dengan pengurangan suara sebanyak (c1. c2. jadi tidak terjadi selisih suara (bukti molo kasetnya| a24a4 selatan sedangkan c3 bersesuaian dengan pengurangan suara sebanyak (c1. #c2. jadi tidak terjadi selisih suara (bukti molo a24a4 tengahnovena fatumnasitobu tobuamanuban pelet a24a4 pama jangan one san pengurangan suara sebanyak c1. c2. jadi tidak terjadi selisih suara (bukti molo kasetnya| c14c2 selatan sedangkan a2ta4 bersesuaian dengan pengurangan sebanyak (c1. suara c2. jadi tidak terjadi selisih suara (bukti nonbebas replika c14c2 sedangkan a24a4 bersesuaian dengan pengurangan suara sebanyak (c1. c2. jadi tidak terjadi selisih suara (bukti loanantai mandfatukopa taebonetublobo c14c2 baratkasetnya|korban setimnas bokongmerekam ic1 tengah sedangkan bersesuaian dengan pengurangan sebanyak (c1. suara c21) jadi tidak terjadi selisih suara (buktiuratiga tps tersebuttidak terjadi pengurangan suara pemilih tetapi karena kekeliruan perhitungan pemohon ke i memohon banned sedangkan sedangkan pengurangan tidak ada selisih suara. (bukti kodi lomba c11c2 banned| keriput sedangkan sedangkan pengurangan tidak ada selisih suara. (bukti poli hoa c11c2 utara bungo sedangkan sedangkan pengurangan tidak ada selisih suara. (bukti bahwa selanjutnya tps kabupaten timor tengah selatan yang terdapat kekeliruan (clerical error) penulisan angka dan penghitunganjumlah dengan tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing calon kel oleh memohon manapun liosebanyak ditambah dengan maka suara jumlahnya sama dengan amanuban niki niki jumlah pemilih terdapat kesalahan tengah sedangkan penghitungan oleh kpps pada suara sahaa kota soe oekefan terdapat kesalahan tetapi dalamkota soe oekefan i1a2 terdapat kesalahan sedangkansedangkan merujuk pada lampiran da1.kwk.kpu tentang pengurangan perolehan suara per pasangan suara calon. kota soe soebonekuapakas|anapun tamuolo utarorban hanoi terdapat kesalahan enakoineke ic1nonbebas polisi c14 c2 terdapat kesalahan penulisan tps sedangkan pada jumlah yaitu tertulis a24a4 (pada tps seharusnya pengurangan sehingga total harusnya suara jadamos edwa, s.e., si. pekerjaan purnawirawan kepolisian alamat kompleks diburu, paniai timur, kabupaten paniai, provinsi papua nama daud pergi, sos. pekerjaan pns alamat kompleks gakokebo, distrik tigi barat, kabupaten paniai, provinsi papuaberdasarkan surat kuasa bertanggal april memberi kuasa kepada semi latunussa, s.h., m.h., yaitu advokat konsultan hukum pada kantor advokat konsultan hukum semi latunussa, s.h., m.h. rekan yang beralamat jalan kanguru nomor dok atas, distrik caput, kota jayapura, provinsi papua, bertindak untuk dan atas nama pemohon,: berdasarkan surat kuasa nomor sk klf v bertanggal mei memberi kuasa kepada label rumbia, s.h., sp. n.: dan ii) sulfida suharto, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kawasan law firm yang beralamat jcd lantai jalan wahid hasyim nomor jakarta pusat, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama memohon: selanjutnya disebut sebagai . . . memohon, nama natalis dawai, s.e. pekerjaan swasta alamat kelurahan kaki distrik mimika baru, kabupaten timika, provinsi papua nama masak package, sos. pekerjaan pns alamat jalan nirwana angkasapura, distrik jayapura utara, kota jayapurabertanggal mei memberi kuasa kepada libert kripto ibo, s.h., m.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor libert partners, yang beralamat jalan welter monginsidi, lingkungan kelurahan bahu, kota manado, provinsi sulawesi utara, bertindak untuk dan atas nama pihak terkait selanjutnya disebut sebagai . pihak terkait i1. nama dance hakimi ks. pekerjaan pns alamat machete, kabupaten deiyai, provinsi papua nama agustinus pigmen, mdp. pekerjaan pns alamat machete, kabupaten deiyaibahwa dengan putusan pengadilan sebagaimana diuraikan dalam angka gugatan ini, maka sangat jelas dan terang memohon wajibselanjutnyaj)) bahwa oleh karena putusan terhadap gugatan pemohon telahberkas administrasi seluruh bakal pasangan calon bupati dan bakal calon wakil bupati, baik yang tidak lolos maupun yang telah lolos, terutama terhadap kelengkapan berkas pasangan dance hakimi agustinus pigmen, md. dan pasangan yosef pergi, se yakobus hakimi, pd, yang nyata nyata diloloskan oleh memohon dengan prosentase dukungan hanyaelum mengeluarkan surat keputusan yang baru: bahwa ternyata luar dugaan, tanpa verifikasi ulang memohon telah mengeluarkan surat keputusan yangengan tetap mencantumkan pasangan terdahulu yakni: pasangan yan giai, sos. m.t yakonias adik, pasangan drs. menace ketsuki, ma athens pirai, se: pasangan marten kago, se. si maison mote, sos, pasangan natalis edwa, se merah package, sos: pasangan dance hakimi agustinus pigmen, md. pasangan yosef pergi, se yakobus hakimi, pd. dan ditambah dengan (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati yang baru, yakni: pasangan januari dow, sh linus doo, sos: pasangan sosial package, sos oktovianus pirai, sos, pasangan elemen kago, sh managed mote, s.f iil.: bahwa hal ini sungguh sangat ironis karena dalam objek sengketa masih tercantum nama calon yang prosentase dukungannya hanya pada surat keputusan yang lama, yakni pasangan dance hakimi agustinus pigmen, md. dan pasangan yosef key, se yakobus hakimi, pd. seharusnya kedua pasangan ini sudah dibuang jauh jauh dari pencalonan ini karena nyata nyata tidak memenuhi syarat. dan kpu provinsi papua telah menyurat secara resmi kepada memohon untuk tidak mengikut sertakan kedua pasangan yang hanya didukung oleh suara tersebut atas nama dance hakimi agustinus pigmen, mdp dan pasangan joseph key, se yakobus hakimi, pd. ini bukti nyata memohon tidak melakukan verifikasi ulang karena mempunyai kepentingan tetap mau mempertahankan pasangan pasangan yang telah dinyatakan lolos versi surat keputusan yang lama: bahwa pemohon maupun tim sukses para pemohon sama sekali tidak pernah diundang atau diberitahukan mengenai adanya verifikasi ulang sesuai perintah pengadilan terhadap tergugat: bahwa penetapan pasangan januari dow, sh linus doo, sos sebagai calon bupati dan wakil bupati adalah sangat keliru dan fatal, mengingat hal hal sebagai berikut: dukungan yang diklaim berasal dari partai kebangkitan bangsa pkb) adalah tidak benar, karena partai kebangkitan bangsa pkb) nyata nyata mendukung para penggugat lewat surat keputusan dpp pkb nomor dpp v a. x tanggal oktober tentang penetapan amos edwa,yang mana dalam surat ini pula telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa nomor dpp v a. x tertanggal september tentang penetapan tanarius dow, dan linus doo, sos,dan perlu diketahui bahwa ketua hewan pimpinan cabang dpc) partai kebangkitan bangsa pkb) adalah pemohon sendiri yakni amos edwa, s.e., dukungan yang diklaim berasal dari partai pemuda indonesia ppi) adalah tidak benar, karena dukungan ppi berada pada para penggugat lewat surat rekomendasi dpc ppi kabupaten deiyai nomor dukungan yang diklaim berasal dari golkar adalah tidak benar, karena dukungan golkar juga berada pada kandidat atas nama joseph key, dan yakobus taxiway, pd, sesuai bagan verifikasi yang dikeluarkan oleh memohon, sehingga kalau mau dukungan golkar ini diberikan kepada tanarius dow, sh linus doo, sos, maka seharusnya pasangan joseph key, dan yakobus taxiway tidak lolos verifikasi, tetapi kenyataannya pasangan joseph key, s.e. yakobus hakimi ini juga lolos verifikasi, ini menandakan memohon tidak teliti, tidak cermat, tidak akurat dalam meneliti berkas berkas calon karena memang tidak ada verifikasi pada tahap awal pendaftaran dan tidak ada verifikasi ulang sebagaimana perintah pengadilan kepada memohon, dukungan yang diklaim berasal dari partai indonesia sejahtera pis) lagi lagi tidak benar, karena dukungan pis juga berada pada pasangan yan giai, sos, mt yakonias adik dan pasangan dance hakimi, ks agus pigmen, dan anehnya semua pasangan ini lolos verifikasi. seharusnya ada yang tidak lolos. hal ini menunjukkan bukti bahwa memang tidak ada verifikasi ulang sehingga sulit menentukan siapa sebenarnya yang harus lolos, bahwa pasangan dance hakimi agustinus pigmen, md. hanya diloloskan dengan jumlah dukungan suara karena hanya didukung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) yang hanya memiliki (satu) kursi dprd, karena partai pis sudah diklaim sebagai pendukung pasangan januari dow, sh linus doo, sos vide: putusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember hal yang sama terjadi pada pasangan natalis edwa, s.e. ! merah package, sos. tidak didukung oleh partai manapun alias (nol persen), mengingat partai pemuda indonesia ppi) sudah diklaim milik pasangan januari dow, sh linus doo, sos kemudian partai barnes sudah diklaim milik pasangan petrus mote, selanjutnya pasangan yosef key, s.e. yakobus hakimi, pd. juga tidak didukung oleh partai manapun alias (nol persen), karena partai golkar sudah diklaim milik pasangan januari dow, s.h. linus doo, sos, dan pasangan marten kago, s.e., si maison mote, sos. hanya didukung oleh partai pelopor atau dengan demikian terdapat beberapa pasangan yang seharusnya tidak lolos: bahwa pasangan januari dow, sh linus doo, sos telah lolos verifikasi dengan jumlah dukungan suara hasil akumulasi dari (lima) parpol, yakni: partai pis, pkb, ppi, golkar, gerindra vide: putusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember sedangkan partai pkb dan ppi seharusnya adalah pendukung sah pasangan pemohon. mohon pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan mengembalikan dukungan pkb dan ppi kepada pemohon. pasangan januari dow, s.h. linus doo, sos. seharusnya sudah merasa aman dengan dukungan golkar gerindra dan pis jumlah total karena telah memenuhi jumlah dukungan minimal yang disyaratkan undang undang, ag) bahwanyata nyata cacat yuridis karena redaksi kepala putusan adalah', padahal surat keputusan nomor tahun yang diubah ini redaksi kepala putusan adalah tentang penetapan calon bupati dan calon wakil bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus . hal ini menunjukkan betapa amburadulnya administrasi memohon sehingga memohon tidak layak menjadi anggota kpu kabupaten deiyai dan harus diberikan sanksi pergantian antar waktu paw), bahwa pembangkangan dan pelanggaran terhadap putusan dan perintah pengadilan tata usaha negara jayapura ini menyebabkanmengandung cacat hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan dan dicabut: bahwa mohon kepada majelis hakim agar membatalkan pemilukada kabupaten deiyai yang telah dilaksanakan oleh memohon pada tanggal april karena cacat hukum, dan memerintahkan kepada memohon untuk menerbitkan saemohoniv. bahwa tanpa melakukan verifikasi ulang, memohon mengeluarkan kembali surat keputusantetap sama seperti semula, dan tetap memiliki dukungan suara hanya dan surat keputusan guo dijadikan kpu sebagai dasar pelaksanaan pemilukada tanggal april yang dirinci sebagai berikut: bahwa pemohon maupun tim sukses pemohon, dan juga bakal calon lainnya yang digugurkan oleh memohon dan gugatannya telah dimenangkan oleh ptun jayapura, sama sekali tidak diundang atau dipanggil untuk melakukan verifikasi ulang: bahwa memohon seenaknya langsung mengeluarkan surat keputusan yang baru, yaknidan dijadikan dasar untuk melaksanakan pemilukada kabupaten deiyai tanggal april perlu ditambahkan pula bahwa saat ini ketua komisi pemilihan umum kabupaten deiyai atas nama: user pirai, sh. sedang menjadi buronan polisi, oleh karena tersangkut kejahatan pemalsuan ijazah, dan saat ini sedang dilakukan koordinasi antar bawaslu dengan badan kehormatan kpu untuk menindaklanjuti posisi ketua dan anggota kpu kabupaten deiyai yang diduga kuat banyak melakukan pelanggaran pelanggaran. termasuk pemalsuayang sempat diterbitkan ganda untuk mengelabui persidangan ptun jayapura, tetapi hakim ptun jayapura jeli sehingga pemalsuan tersebut dapat diketahuipemilukada kabupaten deiyai yang telah dilaksanakan pada tanggal april dan membatalkkaligus memerintahkan kepada memohon untuk melakukan verifikasi ulang dan menerbitkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten deiyai yang baru dengan mencantumkan pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi persyaratan mengikuti pemilukada kabupaten deiyai tahunpemilukadanyatakan batal dan tidak sah surat keputusan kpu kabupaten deiyai nomor tahun tanggal april memerintahkan kepada memohon untuk mencabut keputusan komisi pemilihan umum kabupaten deiyai menyangkut hasil pemilukada kabupaten deiyai yang dilaksanakan pada tanggal aprilgembalikan dukungan partai kebangkitan bangsa pkb) dan partai pemuda indonesia ppi) kepada pemohon, memerintahkan kepada memohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru mengenai bakal calon bupati wakil bupati kabupaten deiyai yang lolos verifikasi sebagai calon bupati wakil calon bupati kabupaten deiyai peserta pemilukada kabupaten deiyai tahun yang dalamnya terdapat nama pasangan calofotokopi keputusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember atas nama penggugat: amos edwa, se, si, dk, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan purnawirawan polri, bertempat tinggal kompleks diburu, paniai timur, papua: bukti fotokopi surat koalisi partai politik, yaituo1 kpp. 3p v tanggal februari tentang dukungan penuh amos edwa, se. dan daud pergi, sos sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten deiyai periode bukti fotokopi surat susulan koalisi partai politik antara lainkpp 3p v tanggal mei tentang dukungan penuh amos edwa, se, dan daud pergi, sos sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kab. deiyai periode bukti fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu iv tanggal april tentang rekomendasi pembentukan dewan kehormatan kpu provinsi papua yaknietsuki, dan john mote, memberhentikan ketua dan anggota kpu kabupaten deiyai atas nama: user pirai, melitus doo, pius page, performs ketsuki, dan joh: mencoret pasangan calon atas nama natalis dawai masak package, dance hakimi agustinus pigmen,mengumumkan dalam status laporan bukti fotokopi tanda terima dari ketua tim sukses kepada ketua kpu dan anggota kpu kabupaten deiyai, nomor koalisi l tanggal februari perihal: penyerahan hasil putusan ptun jayapura melawan kpu kab. deiyai, dan surat koalisi dpp ppi, dpp pdp, dan dpp pkb, bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu kabupaten deiyai nomor sr panas tanggal november tentang dukungan panas terhadap gugatan para bakal calon bupati wakil bupati dan protes terhadap penetapan pleno kpu kabupaten deiyai yang tidak konsisten dengan aturan pemilu kada, yakni belum melakukan verifikasi atas rekomendasi partai politik, namun kpud telah menetapkan calon tetap. dan saran kepada bawaslu jakarta, kpu jakarta, agar dapat membuktikan alasan sesungguhnya menggugurkan para bakal calon, demi menegakkan supremasi hukum positif yang berlaku negara kesatuan ri: bukti fotokopi surat penyataan partai politik dan atau gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan berdasarkan surat kuasa bertanggal mei memberi kuasa kepada sugeng teguh santoso, s.h.: ii) januar prawira wisata, s.h., si., m.h.: dan iii) tanda perdamaian nasution, s.h., yaitu para advokat yang tergabung pada tim hukum dance agustinus yang beralamat gedung haryono square lantaiihak terkait iimeatas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, model: b2 kwk.kpu partai politik, tanggal oktober bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kebangkitan bangsa pkb) nomor: dpp v a. x tanggal oktober tentang penetapan amos edwa, se.. bukti fotokopi surat keputusan dpp partai pemuda indonesia nomor ckd. dpp ppi b vi tanggal juni tentang penetapan dukungan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kabupaten deiyai provinsi papua periodex tanggal oktober tentang penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten deiyai provinsi papua, bukti fotokopi surat rekomendasi dpc partai kebangkitan bangsa kabupaten deiyai nomor dpc pkb xi tanggal november tentang dukungan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten deiyai atas nama amos edwa, se.m. dan daud pergi, sos: bukti fotokopi surat rekomendasi dpc partai pemuda indonesia kabupaten deiyai nomor tanggal januari yang memberikan dukungan kepada pasangan amos edwa, dan daud pergi, sos, bukti fotokopi rekomendasi dpc partai demokrasi pembaruan nomor set pkk pdp xi tanggal november yang memberikan rekomendasi kepada pasangan amos edwa dan daud key sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten deiyai. bukti fotokopi surat dari dpp partai kebangkitan bangsa kepada komisi pemilihan umum kabupaten deiyai, nomor dpp v b. iv tanggal april tentang penegasan calon kepala daerah kabupaten deiyai dari pkb, bukti fotokopi surat penegasan dpp partai pemuda indonesia, nomor s dpp ppi iv tanggal april perihal penegasan terhadap pasangan calon pilkada deiyai, yang diberikan kepada pasangan amos edwa. dan daud pergi, sos, bukti fotokopi penegasan pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor srt. ext pkn pdp ii1 tanggal maret kepada komisi pemilihan umum kabupaten deiyai, yang menegaskan bahwa hanya mendukung satu satunya pasangan calon bupati wakil bupati atas nama: amos edwa, dan daud pergi, sos.: bukti fotokopi surat keterangan pimpinan kolektif nasional partai demokrasi pembaruan nomor ket pkn pdp ii1 tentang satu satunya pasangan calon bupati kabupaten deiyai yang diusung adalah amos edwa, dan daud pergi, sos, bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kebangkitan bangsa nomor dpp 03v a1 iv tanggal april tentang penetapan susunan dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten deiyai periode tahun yang menempatkan posisi amos dawai, se. sebagai ketua dpc pkb kabupaten deiyai: bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kebangkitan bangsa pkb) nomor dpp o3 v a. x tanggal oktober tentang penetapan amos edwa, dan seratus wine sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten deiyai periode tahun bukti fotokopi surat keputusan dpp partai kebangkitan bangsa pkb) nomor dpp v a. 1x tanggal september tentang penetapan januari dou, sh. ini didapatkan dengan cara yang tidak sesuai prosedur): bukti fotokopi surat permohonan persetujuan dari dpw partai kebangkitan bangsa pkb) provinsi papua kepada dpp pkb, nomor dpw v a. x tanggal oktober tentang pengesahan perubahan calon wakil bupati kabupaten deiyai dari seratus wine kepada daud pergi, sos, bukti fotokopi surat dari dpp partai kebangkitan bangsa kepada dpc pkb kabupaten deiyai nomor dpp v b. x tanggal oktober tentang persetujuan perubahan calon wakil bupati kabupaten deiyai dari partai kebangkitan bangsa dari seratus wine kepada daud pergi, sos.: bukti fotokopi surat rekomendasi dpc partai hati nurani rakyat kabupaten deiyai nomor dpc hanura viii tanggal agustus tentang rekomendasi dukungan kepada pasangan amos edwa, dan daud key, sos sebagai calon bupati wakil bupati kabupaten deiyai, bukti fotokopi surat keputusan dpc pipi kabupaten deiyai nomor rekor dpc pipi ix tanggal september tentang persetujuan dukungan terhadap calon kepala daerah kabupaten deiyai dalam pemilu kepala daerah periode bukti fotokopi surat rekomendasi dpc partai buruh kabupaten deiyai nomor dpc pb viii tanggal agustus tentang rekomendasi calon bupati dan wakil bupati kabupaten deiyai amos edwa, se.m. dan daud pergi, sos, bukti fotokopi surat keputusan dpd partai perjuangan indonesia baru pib) provinsi papua nomor vi sk partai pib dpd: bukti fotokopi surat keputusan dpw partai bulan bintang provinsi papua nomor vi sk partai pbb dpw, bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tanggal september tentang pengesahan susunan kepengurusan dewan pengurus pusat partai kebangkitan bangsa periode bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tanggal desember tentang pengesahan susunan personalia dpp partai pemuda indonesia hasil munasi tanggal februari tentang struktur komposisi personalia pimpinan kolektif dan pelaksana harian partai demokrasi pembaruan kabupaten deiyai, bukti fotokopi surat keputusan dpp partai pemuda indonesia nomor dpp ppi a v tanggal medeiyai provinsi papua masa bhakti bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun tanggal juni tentang pengesahan komposisi susunan personalia pengurus harian dewan pimpinan pusat partai pemuda indonesia (dicabut keputusan ptun jakarta): bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hamptun jakarta nomor ptun jkt tanggal desember yang memutuskan: menyatakan batal surat keputusan menteri hukum dan ham nomor:bukti fotokopi dpc partai pemuda indonesia kabupaten deiyai nomor a dpp ppi vi tanggal juni yang ditandatangani oleh drs. hm. efendi saud, mba dan syahril tambelo (cacat hukum dan sudah dicabut oleh ptun jakarta): bukti fotokopi dpd partai pemuda indonesia nomor: b dpp ppi iv tanggal april yang ditandatangani oleh drs. hm. efendi saud, mba dan syahril tambelo. (cacat hukum dan sudah dicabut oleh ptun jakarta). deiyai tahun yang diusung dari partai politik tanggal september yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten deiyai: bukti fotokopi tanda terima berkas calon bupati yang dibuat oleh kpud kab. deiyai tanggal oktober bukti fotokopi salinan surat keputusan pensiun nomor pol: skep. ba v tanggal mei tentang pemberian pensiun mantan prajurit polri: bukti fotokopi surat dari rsud kab. nabire nomor tanggal oktober tentang penyerahan dokumen hasil pemeriksaan, bukti fotokopi akte nikah dari catatan sipil kabupaten paniai: bukti fotokopi surat pernyataan pengunduran diri dari calon wakil bupati kab. deiyai tanggal september atas nama: seratus wine calon wakil bupati yang lama), bukti fotokopi keputusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember tentang perkara gugatan tanarius dow, sh., melawan ketua kpud kabupaten deiyai, bukti fotokopikpu kabupaten paniai nomor ba. kpud pan iv tanggal april tentang rapat plenornyataan persetujuan istri tanggal mei bukti fotokopi surat tanda terima koalisi tanggal oktober bukti fotokopi surat nomor dpc o3 a. 1x tanggal oktober tentang permohonan mencabut surat keputusan dpp pkb nomor dpp v a 1x tentang penetapan tanarius dou, dan linus do, sos sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten deiyai: bukti fotokopi surat nomor .tun hk. tanggal maret tentang pengakuan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta terhadap dpp ppi. menimbang bahwa samping mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan duadrs. richard salah saksi adalah sekretaris jenderal dpp partai pemuda indonesia. dukungan ppi diberikan kepada pasangan amos dawai daud pergi dengan dasar internal dari dpp ppi. kemudian ppi berkoalisi dengan dua partai lainnya, yaitu partai kebangkitan bangsa dan partai demokrasi pembaruan, untuk mendukung pasangan amos dawai daud pergi. kpu kabupaten deiyai nomor tahun tidak mengakomodir pemohon, kemudian partai koalisi menerbitkan lagi surat dukungan untuk pemohon. pasca putusan ptun, muncul kpu kabupaten deiyai nomor tahun namun tetap tidak mengakomodasi pemohon, maka partai koalisi mengeluarkan surat pernyataan lagi mengenai dukungan koalisi ppi, pkb, dan pdp, kepada pasangan amos dawai daud pergi. ppi memberikan dukungan kepada pemohon sejak juni memohon tidak datang kantor dpp ppi untuk melakukan verifikasi ulang. masing masing partai anggota koalisi memiliki satu kursi dpr kabupaten deiyai y9), sehingga koalisi ketiganya menghasilkan dukungan putusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr, bertanggal desember memerintahkan agar kpu kabupaten deiyai tergugat) menunda pelaksanaan pemilukada deiyai. sementara putusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr, bertanggal desember tidak memerintahkan penundaan karena sudah mempertimbangkan putusan ptun nomor g.tun ptun.jpr dimaksud. karel dow, md. pi. saksi tinggal enarotali, kabupaten paniai. saksi adalah ketua tim sukses bakal pasangan calon tingkat kabupaten paniai. pendaftaran calon tanggal september pasangan amos edwa mendaftar pada tanggal september tanpa ada verifikasi dari kpu deiyai, diterbitkan kpu bertanggal november yang berisi enam pasangan calon bupati wakil bupati yang dinyatakan lulus, padahal sebenarnya dua diantaranya tidak memenuhi syarat dua pasangan yang seharusnya tidak lolos adalah pasangan dance hakimi agustinus pigmen dan pasangan yosef pergi yakobus hakimi. terdapat bakal pasangan calon yang mendaftar kpu kabupaten deiyai. pemohon tidak lulus verifikasi kpu deiyai. pemohon menggugat ptun jayapura dan dimenangkan. putusan ptun memerintahkan agar kpu deiyai mengakomodir pemohon, tetapi kpu deiyai tidak melaksanakan putusan dimaksud. koalisi pkb, ppi, dan pdp mendukung pemohon. menimbang bahwa memohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal mei terhadap permohonan pemohon, yang diserahkan memohon dalam persidangan pada tanggal mei dengan uraian sebagai berikut: tentangberdasarkan putusan mahkamah nomor php.d vii pemohon mendalilkan memiliki lega! standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatannya kepada mahkamah konstitusi berkenaan dengan pemilukada kabupaten deiyai:dan seterusnya . bahwa pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah: pelaksanaanhari kamis, tanggal april . dan telah ditetapkan jumlah perolehan suara terbanyak dari pasangan calon yang berhak maju putaran kedua ., pada pokoknya berkenaan dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten dogiyai pada tanggal april dan penetapan pasangan calon untuk mengikuti pemilihan putaran kedua pemilukada kabupaten deiyai tahupemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa sejakota jayapura, tanggal november mahkamah konstitusi memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepalkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten deiyai yang telah mendaftarkan diri kpu kabupaten deiyai pada tanggal september dan oleh karena kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh memohon maka pemohon tidak lulus verifikasi berdasarkandukungan suaralainnya yang dinyatakan lulus verifikasi dalammaupun dalamdeiyai nomor tahun tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati yag dinyatakan telah memenuhi syaratkeputusan memohon tentang.d.dan pmk nomor tahunmemohon tersebut pada angka iv. s.d. (halaman s.d. dan angka iv. s.d. (halaman s.d. kecuali hal hal yang memohon akui secara tegas dalam jawaban ini, bahwa sesungguhnya hal hal yang didalilkan pemohon tersebut hanya mengulangi soal partai yang memberikan dukungan ganda, namun telah diverifikasi oleh memohon baik secara administratif maupun faktual dengan cermat dan teliti karena banyaknya pasangan bakal calon dan pasangan calon pada pemilukada kabupaten deiyai: bahwa pemilukada kabupaten deiyai, telah berjalan dengan baik dan pada tanggal april telah dilakukan rekapitulasi tingkat kpu kabupaten deiyai dengan perolehan suara dari masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten deiyai tahun urut nama pasangan calon perolehan suara dance hakimi, ks agus pigmen, mdp marten kago, se, si maison mote, sos drs. manage ketsu, sos elemen kago, sh, mmt managed mote, fil tanarius. dou, sh linus do, sos sosial package, sos oktopianus pirai, sos jumlah bahwa terhadap hasil rekapitulasideiyai, telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa pada pokoknya tuduhan pemohon kepada memohon terbagi dalam dua bagian sebagaimana diuraikan pada angka iv. huruf s.d. dan angka iv. huruf as.d. berkenaan dengan dalil pemohon pada bagian pertama, angka iv. huruf s.d. memohon membantah seluruhnya dengan tegas, dan menanggapinya sebagai berikut: verifikasi yang dilakukan memohon terhadap semua bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendasari terbitnyapemohon termasuk pasangan bakal calon yang sejak awal tidak lolos verifikasi berdasarkan memohon nomor tahun tanggal november tersebut baik administratif maupun faktual, karena fakta fakta sebagai berikut: dukungan yang sah dari partai demokrasi pembaruan pdp), jumlah suara atau adalah kepada pasangan calon marten kago, se maison mote, sos, dukungan yang sah dari partai pemuda indonesia ppi) jumlah suara atau adalah kepada pasangan calon natalis dawai, se masak package, sos: dukungan yang sah dari partai kebangkitan bangsa pkb), jumlah suara atau ,88y5 adalah kepada pasangan calon januari. dou, sh linus doo, sos, dukungan yang sah dari partai hati nurani rakyat, jumlah suara atau adalah kepada pasangan calon dance hakimi, ks agus pigmen, selain itu, pemohon tidak mengikuti tes kesehatan dari tim kesehatan yang ditentukan memohon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh memohon verifikasi ulang yang dilakukan memohon yang mendasari terbitny tanggal februari verifikasi ulang dilakukan oleh memohon terhadap semua berkas pencalonan, termasuk berkas pemohon, menyusul atau setelah turunnya putusan pengadilan tata usaha negara jayapura masing masing: nomor g.tun ptunjpr tanggal desember atas gugatan yang diajukan pemohon terhadap memohon nomor tahun tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati yang dinyatakan memenuhi syarat tanggal november nomor g.tun ptun. jpr tanggal desember yang diajukan oleh januari dow unus doo pemohon dalam perkara nomor php.d x (t nomor g.tun ptun jpr tanggal desember dan nomor g.tun ptun jpr tanggal desember bahwa memohon telah melakukan verifikasi ulang terhadap semua calon pasca putusan putusan ptun jayapura selama (tiga) had tanpa kecuali, termasuk tehadap berkas berkas pencalonan pemohon, dan telah menyampaikan hasilnya kepada semua pasangan calon, termasuk kepada pemohon bahwa pada verifikasi ulang baik administratif maupun faktual antara lain terhadap berkas berkas pencalonan pemohon, terdapat permasalahan seperti pada dukungan partai, yakni adanya dukungan ganda partai kebangkitan bangsa atau suara), yang juga memberikan dukungan terhadap pasangan calon tanarius dow unus doo pemohon dalam perkara nomor php.d x (t bahwa setelah meneliti putusan ptun jayapura nomor g.tun ptun jpr tanggal desember yang diajukan oleh pemohon dan putusan ptun nomor g.tun ptun jpr tanggal desember yang diajukan pasangan calon tanarius dow unus doo, dan verifikasi administratif dan faktual terhadap berkas kedua calon, maka memohon mendapati dukungan yang benar dari partai kebangkitan bangsa atau suara) adalah kepada pasangan calon tanarius dow unus doo, i. bahwa demikian halnya dengan dukungan partai lainnya tidak mengalami perubahan setelah putusan putusan pendaftaran bakal calon kpu kabupaten deiyai, karena dukungan yang benar dan sah adalah kepada pasangan calon lainnya bahwa itulah sebabnya, dalil pemohon yang menyatakan telah mendapatkan dukungan akumulasi suara sebanyak suara atau seperti disebutkan dalam angka iv1. adalah memohon membantahnya dengan tegas karena tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta verifikasi yang dilakukan memohon, baik sebelum putusan ptun maupun setelah putusan ptun, bahwa nyatanya setelah verifikasi ulang, untuk akumulasi suara dukungan kepada pemohon hanya sebanyak suara atau dan sebaliknya jika perolehan kursi partai dprd yang dijadikan dasar, maka dukungan kepada pemohon hanya sebesar 0x6 bahwa atas dasar itulah maka, memohon kemudian menyatakan pemohon tidak lolos dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon pada pemilukada kabupaten deiyai dan memohon telah menyampaikan hasil verifikasi ulang tersebut kepada pemohon: bahwa memohon dalam melakukan verifikasi terhadap semua bakal calon yang mendaftar, memohon sangat berhati hati, karena konflik konflik pemilukada yang terjadi kabupaten tolikara dan kabupaten puncak, jangan sampai terjadi juga kabupaten deiyai bahwa baik verifikasi maupun pelaksanaan pemilukada kabupaten deiyai telah berlangsung dengan baik dan aman tanpa konflik apapun, kecuali permohonan keberatan yang diajukan pemohon dan pemohon lainnya mahkamah konstitusi ini. bahwa keputusan panggal november inilah yang merupakan hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh memohon bahwa oleh karenanya sangatdeiyai tidak melakukan variasi ulang terhadap semua berkas pasangan bakal calon dan pasangan calon: bahwa terkait dalil pemohon pada angka iv. s.d. memohon menganggapnya sebagai berikut: bahwa verifikasi faktual maupun administratif, sesungguhnya merupakan kewenangan memohon yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku khususnya pedoman teknis kpu, dan untuk setiap hasil verifikasi, memohon telah menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada para pasangan calon, termasuk kepada pemohon bahwa dalil tentang keberadaan pribadi ketua dari memohon, sangat tendensius dan fitnah belaka dan sangat mengada ngada, sangat tidak berkaitan dengan permasalahan pemilukada yang saat ini diperiksa mahkamah konstitusi ini:memohon,sah dan mengikat: atau jikyang hanya memiliki dukungan suara yakni: pasangan dance hakimi agustinus pigmen, mdp. dan pasangan yosef pergi, se yakobus hakimi, pd, sehingga nyata nyata menyalahi ketentuan yang diatur dalam huruf (bpengadilan tata usaha negara jayapuraseratus tiga puluh satu ribu rupiah), bahwa tanpa melakukan verifikasi ulang, memohon langsungmenimbang bahwa samping itu memohon mengajukan delapanlpinus wage ketua ppd karirnya: jumlah pemilih distrik karirnya adalah pemilih: semua pemilih yang terdaftar, telah memilih dan suaranya sah. pemungutan suara dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakattps, perolehan suara berdasarkan kesepakatan tersebut ditulis pada papan, kemudian papan tersebut dibawa ppd hingga kpu kabupaten deiyai: sampai pada rekapitulasi tingkat kpu deiyai, perolehan suara dimaksud tidak berubah: pada semua tingkatan rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan: then pigmen ketua ppd tigi barat: jumlah pemilih distrik tigi barat adalah pemilih. semua pemilih menggunakan hak pilihnya dan sah, dari tingkat ppd, suara dibagi tps, kemudian tps suara tersebut dibagi sesuai dengan kesepak, pasangan calon nomor urut memperoleh suara: terhadap perolehan suara tersebut tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, jeremiah edwa ketua ppd tigi timur, pemilih dalam dpt tercatat berjumlah pemilih: hasil perolehan suara disepakati tingkat pps, sementara penghitungan tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal aprroyce kurang saksi adalah ketua dpp partai pemuda indonesia, dukungan resmi ppi diberikan kepada pasangan calon nomor urut natalis edwa dan matius package), mekanisme pemberian dukungan adalah berjenjang dari dpc, dpd, dan dpp: terdapat bakal pasangan calon yang menemui saksi untuk meminta dukungan. saksi memintanya agar mendatangi dpc tetapi bakal pasangan calon tersebut tidak mau tetapi justru meminta rekomendasi dari oknum pengurus dpp: dukungan kepada pasangan natalis edwa dan masak package, bertanggal juli sekaligus membatalkan dukungan sebelumnya yang ditujukan kepada pasangan amos dawai dan daud pergi: verifikasi faktual pernah dilakukan oleh memohon: ketua umum ppi hasil munas adalah desi citanya dan sekjen richard salah, sedangkan ketua dan sekjen sebelum munas adalah effendi saud dan satrio purwanto subroto. daniel pinto saksi adalah kepala suku mee yang berada lima distrik kabupaten deiyai: pemilukada kabupaten deiyai tahun berlangsung aman, damai, dan tertib: sebelum kampanye, semua masyarakat, para kepala suku, dan para pasangan calon, bersepakat untuk siap menang dan siap kalah: pemberian suara tps berlangsung lancar dan tidak ada kesepakatan mengenai pembagian suara, penghitungan dilakukan secara terbuka lapangan dan dibacakan, serta dihadiri oleh saksi dan masyarakat. robi dawai ketua ppd distrik tigi, distrik tigi terdapat tps tujuh kampung, dengan pemilih. sejumlah suara tidak sah, dan suara sah: surat suara cadangan sisa dibakar berdasar kesepakatan para tim sukses dan kpu deiyai: rekapitulasi distrik tigi dilaksanakan pada april lapangan distrik tigi: semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, panas hadir dalam penghitungan suara tersebyulius toba ketua ppd bowobado: ppd bowobado membawahi tps kampung, penghitungan suara berjalan lancar dan tidak ada satupun saksi para pihak yang mengajukan kebersemua suara sah, dan surat suara sisa dibakar. bertanduk sitorus saksi adalah sekjen partai barisan nasional barnes): dukungan kepada pasangan calon diberikan pada saat telah terjadi sengketa kepengurusan (sengketa saat ini sampai tingkat ma, namun ptun dan tun dimenangkan oleh kepengurusan saksi): dukungan barnes diberikan kepada pasangan calon nomor urut natalis edwa dan masak package) dan tidak berubah hingga saat ini, verifikasi faktual pernah dilakukan oleh memohon: muhammad irfan adalah ketua barnes yang kumar tentangnya dibatalkan oleh ptun dan tun. i2.5j menimbang bahwa pihak terkait natalis dawai masak packagetelah sangat jelas mengaturmkpemohonoleh kpu kabupaten deiyai sebagai pasangan calon peserta, dalam hal ini pihak terkait mempercayakan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusimenolaknya. dalam objek permohonan dalam eksepsi: permohonan pemohon tidak jelas dan pemohon tidak memiliki legal standing.rah akan pemohon memaksakan secara liar dan tidak bertanggung jawab bagi mahkamah konstitusi mengambil alih kewenangan peradilan tata usaha negara dalam menilai sah atau tidaknya sebuah keputusan pejabat tata usaha negara untuk dicabut atau dibatalkan. bahwa pemohon tidak mengetahui dengan jelas ketentuan dalam surat edaran nomor tahun tentang petunjuk teknis sengketa mengenai pemilukada, karena jelas tersirat bahwa surat keputusan nomor tahun yang dikeluarkan kpu kabupaten deiyai adalah surat keputusan pra pemilukada kabupaten deiyai, sehingga sangat jelas hal itu masih merupakan kewenangan peradilan lain, dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi (vide bukti pt bahwa ketidakpahaman pemohon dalam memahami sema nomor terlihat dalam petit yang meminta mahkamah konstitusi untuk membatalkan putusan nomor tahun yang jelas jelas bukan kewenangan mahkamah konstitusi, namun masih merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, karena putusan itu dikeluarkan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. bahwa oleh karena keberadaan pemohon sebagai bakal pasangan calon, sehingga permohonan pemohon sama sekali tidak mempersoalkan objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena keberatan yang diajukan tidak mengamanatkan ketentuan ketentuan dakembali mempermasalahkan proses awal dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten deiyai tahun bahwa pemohon tidak memiliki legal standing yang saat kuat, karena sesuai dengan hasil verifikasi memohon dalam surat keputusan kpu kabupaten deiyai nomor tahun dengan jelas menyatakannyatakanukti pt bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka sepatutnyalah mahkamah menyatakan tidak diterimanya permohonan pemohon. dalam pokok permohonan: bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil pemohon yang dikemukakan dalamagukada bukti pt elemen kago managed mote sempat own sosial package oktopianus pirai bahwa dengan hasil perolehan suara dimaksud,) suara. bahwa tidak benar tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait tidak mendapat dukungan sama sekali alias dari partai pengusung, yaitu partai pemuda indonesia dan partai barnes. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang tertuang dalam kpu kabupaten deiyai nomor tahun telah membuktikan bahwa pihak terkait telah mendapat dukungan yang resmi dari semua partai pendukung bukti pt bukti pt bukti pt dan bukti pt bahwa selanjutnya pihak terkait membantah dengan tegas semauemiludengan tetap mencantumkan nama nama calon yang lama, yang hanya memiliki dukungan suara dan surat keputusan guo digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilukada kabupaten deiyai, sehingga pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan urai: ill. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa kpu kabupaten deiyai telah menerbitkan berita acara rekapitulasi perolehan suara dan telah mengeluarkan surat keputusan penetapan calon bupati wakil bupati yang melaju putaran kedua pemilukada kabupaten deiyai pada hari selasa tanggal april (dokumen disembunyikan),aprielasa, tanggal april dan pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari jumat,deiyai yang telah dilakukan oleh memohon pada tanggal april oleh karenamenimbang bahwa samping itu pihak terkait mengajukan tigayunits dawai saksi adalah anggota dprd deiyai sekaligus ketua dpc partai pemuda indonesia. dukungan kepada pasangan nomor natalis edwa dan masak package) disetujui sejak tingkat dpc, dpd, hingga dpp. saksi mengikuti proses rekapitulasi tingkat kpu kabupaten deiyai dilaksanakan tempat terbuka. rekapitulasi lancar dan tidak ada yang mengajukan protes keberatan. pansus pengawasan pemilukada yang dibuat dprd deiyai menyatakan bahwa pemilukada deiyai berlangsung aman dan lancar. martins paket saksi adalah pns penjaga sekolah dasar. saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut tingkat distrik. tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap keberadaan saksi pns) sebagai tim sukses. saksi hadir pada rekapitulasi tingkat kpu kabupaten deiyai. rekapitulasi perolehan suara berlangsung aman dan damai tanpa ada yang mengajukan keberatan. film package saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat kabupaten. saksi mencoblos distrik kota. saksi mengikuti rekapitulasi tingkat kabupaten dan menandatangani berita acara rekapitulasi. menimbang bahwa pihak terkait dance hakimi agustinus pigmen.jpr tanggal desember bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, memohon dalam perkara nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember tidak melakukan upaya hukum dan menerima putusan tersebut. memohon telah melaksanakan amar:menyatakan batal dan tidak syahpada halaman yang menyatakan bahwa pemohon didukung oleh. bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. bahwapada pemilukada kabupaten deiyai hanya mendukung pihak terkait.berdasarkan hasil verifikasi tersebuthanya mendukung pasangan pihak terkait. bahwa berdasarkan uraian atas maka terbukti dalil dalil pemohon pada halaman tidak belasan hukum dan harus dikesampingkan. bahwa pihak terkait menolak dalil dalil pada poin iv. huruf halaman dan huruf halaman huruf halaman huruf halaman yang menyatakan bahwa pihak terkait hanya memiliki dukungan dari partai politik. bahwa dalil dalil pemohon tersebut adalah dalil yangbukti ptiv. huruf dan huruf halaman huruf halaman huruf halaman huruf halaman tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan: bahwa bahwa pihak terkait menolak dalil dalil pada poin iv. huruf halaman yang menyatakan bahwa partai indonesia sejahtera pis) mendukung pasangan januari dow, dan linus doo. sos. bahwa dalil dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar karena partai indonesia sejahtera pis) hanya mendukung pihak terkait. maka dengan demikian dalil pemohon pada poin iv. huruf1yang tertuang dalam putusan nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember ternyata memohon belum melakukan verifikasi ulang sesuai perintah ptun jayapura, bahwa tanpa melakukan verifikasi ulang, memohon kembali mengeluarkan surat keputusan yang baru, yakndalam baru tetap sama seperti yang dinyatakan lolos pada yang lama, padahal patut diketahui bahwa komisi pemilihan umum kpu) provinsi papua telah menyurat resmi kepada memohon agar segera mengeluarkan (dua) pasangan calon yang hanya memiliki dukungan suara dalam yang lama maupun yang baru hanya yakni pasangan calon atas nama dance hakimi agustinus pigmen, md. dan pasangan yosef pergi, se yakobus hakimi, pd, karena nyata nyata telah menyalahi ketentuan yangdeiyai yang telah dilakukan oleh memohon pada tanggal aprilyang tertuang dalam putusan nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember dan ternyata memohon belum melakukan verifikasi ulang sesuai perintah ptun jayapura, dapat dirincikan sebagai berikut: bahwa pemohon mendaftarkan diri kantor komisi pemilihan umum kabupaten deiyai sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten deiyai periode tahun pada tanggal september dengan membawa semua berkasmodel db kwk.kpu) model db1 kwk.kpu., lampiran model db1 kwk.kpu1 fotokopi surat dpd pdi perjuangan nomor in dpd 1x perihal rekomendasi: bukti pt.ii fotokopi rekomendasi dpc partai indonesia sejahtera pis) nomor dpc pis deiyain 1 : bukti pt.ii fotokopi, bukti pt.ii fotokopi surat keputusan partai amanat nasional pan) nomor pan a pts k s 1x tentang kepengurusan partai amanat nasional pan) dewan pimpinan daerah partai amanat nasional kabupaten deiyai: bukti pt.ii fotokopi surat keputusan partai hati nurani rakyat hanura) dewan pimpinan daerah provinsi papua nomor skep dpd hanura papua!ii tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang kabupaten deiyai massa bhakti bukti pt.ii fotokopi surat keputusan partai keadilan dan persatuan indonesia pkpipkpi) kabupaten deiyai masa bhaktpipi) provinsi papu: bukti pt.ii fotokopi surat keputusan dewan pimpinan wilayah partai keadilan sejahtera pks) provinsi papua nomor d skep ax pks tentang dewan pengurus daerah partai keadilan sejahtera pks) kabupaten deiyai tahun bukti pt.ii fotokopi surat pencalonan model b ildan wakil kepala daerah model b11 fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupatenberita acara rapat pleno tentang penetapan kursi dan suara sah untuk pemilukada kabupaten deiyai tahun lampiran keputusan komisi pemilihan umum kabupaten deiyai nomor tahun perolehan kursi dan suara sah partai politik dpr kabupaten deiyai berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun menimbang bahwa samping itu pihak terkait mengajukan seorang ahli dan tujuhhli natalis pirai papua terdiri dari dua provinsi, yaitu provinsi papua dengan kabupaten dan kota, serta provinsi papua barat dengan kabupaten dan kota. papua, terutama pedalaman, government expenditure nya besar, sehingga pengusaha hidup dari apbd dan karenanya pengusaha berlomba lomba mendorong mensponsori semua calon sebelum pemilihan. pengelola pemilu papua, dari sisi kredibilitas, kompetensi, dan konsistensi, sangat diragukan. begitu juga dengan para calon kepala daerah. ada kecenderungan hukum tidak berlaku papua karena itu penyelenggara pemilu selalu mengedepankan penyelesaian persoalan dengan cara adat istiadat, selalu mengedepankan sikap akomodatif terhadap siapa saja yang menjadi calon. papua, jumlah pasangan calon bisa sampai atau pasangan, karena sikap akomodatif menghadapi tekanan tekanan dari para calon, bukan tekanan dari masyarakat. masyarakat papua tidak tahu politik dan apatis, tetapi digiring oleh para calon kepala daerah sehingga penyelenggara pemilu selalu mendapat tekanan luar biasa. tindakan kpud kabupaten dogiyai yang mengakomodir sembilan calon merupakan cara terbaik untuk meredam gejolak sosial yang dapat menimbulkan konflik lebih besar. dalam pemilukada papua, baik calon pemenang maupun yang kalah sama sama melakukan manipulasi, mulai dari pencalonan kpud, netralitas pemerintah daerah setempat, distribusi kotak suara, kampanye, pencoblosan, dan perhitungan suara. saksi: paulus today saksi adalah ketua dpc partai indonesia sejahtera pis) deiyai dan anggota dprd deiyai: pis mendukung pasangan calon nomor urut dance hakimi agustinus pigmen), pis kabupaten deiyai hanya mendukung satu pasangan calon, pis pusat hanya mendukung satu pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut saksi menghadiri rekapitulasi yang berlangsung aman, lancar, dan tidak ada keberatan. kuliah mobil saksi adalah ketua dpd partai keadilan sejahtera, pks tidak memiliki kursi dprd kabupaten deiyai, pks mendukung pasangan calon nomor urut saksi adalah anggota dprd deiyai dari partai pakar pangan, yang kemudian menjadi ketua dpd partai keadilan sejahtera kabupaten deiyai. pks mendukung pasangan calon nomor urut saksi menghadiri rekapitulasi tingkat kabupaten sebagai anggota pansus pemilukada, dan menemukan rekapitulasi berlangsung lancar, aman, dan tidak ada keberatan. banafasius doo saksi adalah ketua dpc pkpi: pkpi tidak memiliki kursi dprd deiyai: pkpi memberikan dukungan satu satunya kepada pasangan calon nomor urut dance hakimi dan agustinus pigmen), fransisca gobi saksi adalah bendahara dpd (kabupaten) partai amanat nasional, pan dari tingkat kabupaten hingga pusat mendukung pasangan calon nomor urut robert dewasa saksi adalah ketua dpc partai pekerja pengusaha indonesia pipi): pipi tidak memiliki kursi dprd deiyai: pipi dari tingkat kabupaten hingga pusat memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut yunus pigmen saksi adalah ketua dpc partai hanura, dpc, dpd, dan dpp hanura memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut have adik saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut saksi adalah calon pegawai negeri sipil: pada deklarasi pasangan calon nomor urut tanggal september terdapat dukungan dari partai, pendaftaran berkas pencalonan pasangan dance hakimi agustinus pigmen kpu deiyai dilakukan tanggal september berdasarkan kpu deiyai nomor tahun pasangan dance hakimi agustinus pigmen dinyatakan memenuhi syarat, setelah dilakukan verifikasi ulang, kpu deiyai nomor tahun tetap menyatakan pasangan dance hakimi agustinus pigmen memenuhi syarat: pemungutan suara dilakukan pada april saksi hadir pada rekapitulasi kpu kabupaten deiyai dilaksanakan pada april pasangan calon nomor urut memperoleh suara dan menempati peringkat kedua dalam pemilukada kabupaten deiyai, pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut masuk putaran kedua pemilukada kabupaten deiyai. menimbang bahwa kepaniteraan mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis masing masing pihak, yaitu baik kesimpulan pihak terkait diterima pada tanggal mei serta kesimpulan pemohon dan kesimpulan pihak terkait yang diterima pada tanggal medeiyai nomor tahun tentang penetapan pasangan calon yang maju putaran kedua, bertanggal april dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten jayapuremohon bukan merupakan pasangan calon peserta pemilukada kabupaten deiyai tahun sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan tersebut pada paragraf atas. namun, karena permasalahan yang dihadapi pemohon, menurut dalil pemohon, adalah adanya indikasi kesalahan kesengajaan memohon yang mengakibatkan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten deiyai tahun dan adanya eksepsi dari pihak terkaitsebelum mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dari pihak terkait dan pihak terkait tersebut: pendapat mahkamah dalam eksepsi i3.6j menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, memohon, pihak terkait dan pihak terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya: eksepsi memohon: permohonan pemohon salah objek, eksepsi pihak terkait permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi: permohonan pemohon kabur, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo karena bukan merupakan pasangan calon peserta pemilukada: eksepsi pihak terkait ii: pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan permohonan pemohon salah objek: terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak terkait dan pihak terkait yang mengemukakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), setelah mendengar masing masing pihak dan memeriksa alat bukti baik berupa dokumen maupun keterangan saksi saksi, mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa pemohon telah mendaftarkan diri kpu kabupaten deiyai pada tanggal september sebagai bakal pasangan calon peserta pemilukada kabupaten deiyai tahun (vide bukti bukti dan bukti pengajuan pemohon sebagai bakal pasangan calon diusulkan oleh koalisi tiga partai, yaitu partai pemuda indonesia, partai kebangkitan bangsa, dan partai demokrasi pembaharuan, yang ketiga partai tersebut secara keseluruhan memenuhi syarat atau setara kursi dprd (vide bukti bukti bukti bukti bukti s.d. dan bukti namun berdasarkanbertanggal november beserta laporannya, pemohon dinyatakan tidak memiliki dukungan sebanyak yang disyaratkan, yaitu atau setara kursi dprd (vide bukti terhadap keputusan kpu kabupaten deiyai guo, pemohon mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara ptun) jayapura dan diputus oleh ptun jayapura dengan putusan nomor g.tun ptun.jpr bertanggal desember yang kamarnya antara lain menyatakan bataldan memerintahkan tergugat kelengkapan pendaftaran dan diusung oleh (delapan) partai politik sebagai berikut: partai demokrasi pembaruan pdp): partai pemuda indonesia ppi): partai kebangkitan bangsa pkb): partai partai indonesia baru pib): partai bulan bintang pbb): partai buruh pb), partai hati nurani rakyat hanura): partai pengusaha pekerja indonesia pipi). dari kedelapan parpol ini terdapat (tiga) parpol yang memiliki masing masing (satu) kursi dprd, yakni: partai demokrasi pembaruan pdp) (satu) kursi atau partai pemuda indonesia ppi) (satu) kursi atau dan partai kebangkitan bangsa pkb) (satu) kursi atau sehingga prosentase dukungan telah mencapai dan apabila prosentase dukungan dihitung berdasarkan perolehan jumlah suara pada pemilu legislatif tahun maka: partai demokrasi pembaruan pdp), jumlah suara atau partai pemuda indonesia ppi), jumlah suara atau partai kebangkitan bangsa pkb), jumlah suara atau partai partai indonesia baru pib), jumlah suara atau partai bulan bintang pbb), jumlah suara atau partai buruh pb), jumlah suara atau partai hati nurani rakyat hanura), jumlah suara atau partai pengusaha pekerja indonesia pipi), jumlah suara atau total perolehan jumlah suara atau sehingga baik dihitung berdasarkan perolehan jumlah kursi dprd maupun dihitung berdasarkan perolehan jumlah suara(vide bukti setelah terbitnya putusan ptun jayapura guo, memohon telah melakukan verifikasi ulang dan menerbitkan(vide bukti bukti dan bukti mahkamah menemukan perbedaan antara bukti dokumen keputusan kpu kabupaten deiyai nomor tahun bertanggal februari antara yang diajukan pemohon dengan yang diajukan memohon. jika merujuk pada dokumen yang diajukan pemohon, dari sisi teknis perundang undangan, telah disusun secara tidak cermat karena judul keputusan tersebut tidak konsisten dengan judul keputusan yang diubahnya. selain itu, pada bagian memperhatikan keputusan guo tidak dicantumkan adanya putusan ptun jayapura nomor g.tun ptun.jpr tanggal desember yang memerintahkan dilakukannya verifikasi ulang (vide bukti dan bukti terlepas dari ketidakcermatan memohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan memohon, menurut mahkamah secara faktual memohon telah melakukan verifikasi ulang terhadap partai politik partai politik pengusul masing masing pasangan calon, antara lain sebagaimana diterangkan bawah sumpah persidangan oleh saksi royce kurang ketua partai pemuda indonesia tingkat nasional) yang menerangkan bahwa pengusulan resmi partai pemuda indonesia diberikan kepada pasangan calon natalis edwa dan masak package, dan memohon telah melakukan verifikasi faktual dpp partai pemuda indonesia. bahwa dengan tanpa mempertimbangkan sah atau tidaknya pengusulan dari partai politik lainnya yang diberikan kepada pemohon, fakta bahwa partai pemuda indonesia tidak mengusulkan pemohon, telah jelas mengakibatkan pemohon tidak memenuhi syarat dukungan minimal suara. dengan demikian, menurut mahkamah, secara substansial, penerbitan keputusan kpu kabupaten deiyai nomor tahun telah didahului oleh verifikasi faktual kepada partai partai pengusul pasangan calon, termasuk antaranya verifikasi faktual kepada dpp partai pemuda indonesia. berdasarkan hal hal tersebut, mahkamah menyatakan bahwa pemohon memang bukan pihak yang berhak menjadi peserta pemilukada kabupaten deiyai tahun sebagaimana dinyatakan juga oleh keputusan kpu kabupaten deiyai nomor tahun guo, dan karenanylebih lanjut baik mengenai eksepsi lainnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, maupun pokok permohonaneksepsi pihak terkaittidak dipertimbangkandan pihak terkait untuk sebagiamaria farida indrawi, dan ahmad fadli semadpemilu legislatif tahun pemohon telah memenuhi jumlah dukungan minimal sesuai ketentuanada saat pendaftaran pemohon dibuat tanda terima tertanggal september dan tidak ada komentar dari memohon mengenai kekurangan berkas dari pemohon, bahwa pada tanggal oktober pemohon kembali memasukkan kelengkapan berkas berupa: formulir model kwk.kpu parpol: surat izin istri surat nikah perkawinan: surat hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter rsud nabire, surat keterangan tidak memiliki utang: surat keterangan tidak pernah dipidana: surat keterangan catatan kriminal dari polda papua: foto gandeng suami istri dan dibuat tanda terima oleh memohon tertanggal oktober bahwa selanjutnya tidak ada verifikasi ulang sesuai tahapan, program, dan jadwal dari memohon, namun pada tanggal november terbiyang mana pemohon dinyatakan tidak lulus sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten deiyai dengan (tiga) alasan, yakni: calon bupati tidak diperkirakan kesehatan yang ditunjuk oleh kpu: tidak ada surat ijin resmi dari istri yang sah, dukungan tidak mencapaipemohon telah memeriksakan kesehatan yang ditunjuk oleh tergugat, pemohon juga telah menyerahkan surat ijin resmi dari istri yang sah sebagaimana berkas yang dimasukkan dan dijelaskan pada angka huruf atas, dan dukunganyang dinyatakan lulus verifikasi dalam surat keputusan guo yang hanya memiliki dukungan yakni: pasangan dance hakimi agustinus pigmen, mdp dan pasangan yosef pergi, se yakobus hakimi, pd, bahwa dalam surat keputusan guo ternyata terdapat pasangan calon lain yang diluluskan dengan prosentase dukungan hanya o, yakni pasangan dance hakimi agustinus pigmen, md. dan pasangan yosef pergi, se yakobus hakimi, pd,, maka pemohon mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jayapura tertanggal november yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan tata usaha negara jayapura pada tanggal novemdeiyai nomor tahun tanggyang diajukan oleh: nama david berangka: pekerjaan kepala suku jawa nat, kabupaten kepulauan yapen: alamat jalan bas fontana rw kampung turu, distrik yapen selatan, kabupaten kepulauan yapen, provinsi papua, selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama komarudin satupun tanaman mora, s.h., m.h.: pekerjaan ketua dpd pdi perjuangan provinsi papua: alamat jalan kampwolker rw nomor perumnas kelurahan yabansai, distrik heran, kota jayapura, provinsi papua: selanjutnya disebut sebagai . pemohon il, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada basalis lesson, sh., dan abdul rahman para, sh., mh., para advokat pada kantor hukum basalis lesson dan rekan beralamat kantor jalan karang kelurahan warna, distrik heran, kota jayapura, provinsi papun ahli dari para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis majelis rakyat papuaer pada hari selasa, tanggal aprilpara pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia mahkamah) untuk melakukan pengujian huruf undang undang otsus papua terhadap dan uud pada ketentuan uud juncto huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disingkat mk) juncto huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebuturaian penjelasan tersebut mengandung makna bahwa wilayah provinsi papua dihuni oleh keragaman suku suku asli yang terhimpun dalam komunitas masyarakat hukum adat dengan jumlah ratusan dan memiliki pola kekerabatan, kaidah hukum dan penguasaan hak atas sumber daya alam yang berbeda beda antara satu dengan yang lainnya. bahwateri muatan huruf otsus papua:uraian atas, untuk memberikan pengakuan bagi seseorang untuk dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat hukum adat sebagai wewenang yang mandiri. dengan demikian, penggunaan ketentuan huruf otsus papuahasil pengakuan yang dilakukan oleh setiap masyarakat hukum adat sesuai dengan norma norma hukum adat dan sistem kekerabatan yang dianut dan bersifat otonom. penggunaan wewenang dan tugas mrp menurut huruf otsus papuamelanggar ketentuan uud atau tindakan yang inkonstitusional,uud persetujuan mrp tentang orang asli papua tanpa klarifikasi kepada satuan masyarakat hukum adat adalah inkonstitusional otsus papua yang tediri dari (empat belas) bab dan (tujuh puluh sembilan) mengatur keberadaan mrp dalam huruf dan s.d. otsus papua menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus provinsi papua dibentukoleh karena itu, setiap penggunaan wewenang dan tugas mrp, termasuk wewenangdprd, wajib dilakukan dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya. artinya tindakan pemberian pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli papua oleh mrp haruslah merupakan bentuk pengesahan dari apa yang sudah ditetapkan oleh satuan masyarakat hukum adat. dengan demikian, pemberian pertimbangan dan persetujuan tentang orang asli papua yang dilakukan tanpa melalui klarifikasi kepada satuan masyarakat hukum adat merupakan tindakan yang bersifat inkonstitusional, karena bertentangan dengan maknamateri muatan huruf otsus papua maupun materi muatan penjelasan huruf otsus papua tidak menyebutkan secara jelas dalam hal apa mrp akan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap seorang bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua. bahwa dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua mrp), diundangkan desember baru mulai secara jelas disebutkan bahwabakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli papua. berdasarkan uraian atas, menjadi jelas bahwasatuan masyarakat hukum adat akan menimbulkan pertentangan norma (conflict norm) dengan kewenangan asli (original power) yang dimiliki oleh setiap satuan masyarakat hukum adat papua, serta bertentangan dengan makna uud bahwa tindakan pembiaran terhadap penggunaan wewenangprovinsi papua tersebut, dipastikan membawa dampak negatif sebagai berikut: terjadinya tindakan sewenang wenang (abuse power) dan penilaian subyektif oleh mrp terhadap seorang bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua: memberi peluang adanya tindakan money politics terselubung, karena untuk menjadi seorang bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua tidak ada hubungannya dengan keberadaan setiap satuan masyarakat hukum adat dengan wewenang internalnya yang bersifat otonom, cukup dengan melakukan transaksi politik dengan mayoritas anggota mrp: seluruh satuan masyarakat hukum adat yang ada papua kehilangan wewenang otonom untuk memberikan pengakuan kepada seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adatnya sesuai dengan norma hukum dan sistem kekerabatan yang dimilikinya, walaupun hal tersebut secara tegas dijamin uud dan diatur secara jelas dalam ketentuan huruf otsus papua: terjadinya pendangkalan atau pengkerdilan pengertian orang asli papua yang memiliki makna kultural, arah pengertian orang asli papua yang berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, dan tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam otsus papua. keputusan mrp yang menyatakan komarudin satupun tanaman mora bukan orang asli papua adalah inkonstitusional bahwa komarudin satupun tanaman mora adalah orang asli papua karena menurut norma hukum adat yang dimiliki dan dipatuhi masyarakat hukum adat sehati, suku jawa nat, kabupaten kepulauan yapen, provinsi papua, berhak menggunakan marga tanaman dan marga mora, dan berdasarkan ketentuan norma hukum adat komarudin satupun tanaman mora telah diterima menjadi anggota masyarakat hukum adat sehati, suku jawa nat dalam suatu prosesi adat pada hari jumat tanggal juli yang dipimpin oleh david berangka sebagai kepala suku jawa nat yang membawahi (tiga puluh delapan) kampung adat dengan marga tanaman mora (vide bukti bahwa masyarakat hukum adat sehati, suku jawa nat, kabupaten kepulauan yapen, provinsi papua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada papukri sehingga keberadaannya beserta hak hak tradisional dan kewenangan internalnya yang bersifat otonom dijamin oleh uud namun demikian, akibat penggunaan materi muatan huruf otsus papua oleh mrp dengan mengeluarkan keputusan nomor mrp tanggal november pemohon komarudin satupun tanaman mora dinyatakan bukan orang asli papua, tanpa adanya komunikasi dan klarifikasi kepada pemangku adat masyarakat hukum adat jawa nat maupun pihak lain yang mengetahui norma hukum masyarakat hukum adat jawa nat. merujuk pada keputusan mrp tersebut pemohon komarudin satupun tanaman mora tidak dapat menjadi bakal calon wakil gubernur provinsi papua pada tahun walaupun telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan: tindakan mrp mengeluarkan keputusan yang bersifat inkonstitusional tersebut, secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tanggal april dalam mengawali tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papudiundangkan tanggal februari nomor tahun dprd mengeluarkan keputusan dprd nomor pim dprd tentang pembentukan panitia khusus pemilihan kepala daerah provinsi papua tahun (vide bukti pada tanggal juni pimpinan dprd yang diwakili oleh wakil ketua dprd menyampaikan surat nomor perihal pemberitahuan berakhirnya masa jabatan gubernur provinsi papua kepada ketua komisi pemilihan umum provinsi papua (vide bukti berdasarkan surat keputusan dprd nomor pim dprd tanggal september dan berita acara penetapan (lima) nama pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua (vide bukti masing masing terdiri dari: nama bakal bara bana parpol calon wakil calon gubernur pengusung gubernurdrs. moh. musa'ad, pds, pks, psi, pkb barnabas sumbu, komarudin satupun,tanggal november mrp dengan menggunakan ketentuan huruf otsus papua, dan serta mrp, mengeluarkan keputusan nomor mrp tentang pertimbangan dan persetujuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua s.d. isi dari keputusan mrp nomor mrp tersebut adalah menyatakan bahwa pemohon komarudin satupun adalah bukan orang asli papua, tanpa adanya proses komunikasi dan klarifikasi dengan satuan masyarakat hukum adat sehati, suku jawa nat, yang telah memberikan pengakuan komarudin satupun sebagai anggota masyarakat hukum adat sehati dengan marga tanaman mora. selanjutnya, mrp melalui surat nomor mrp set perihal pemberian pertimbangan dan persetujuan calon gubernur dan wakil gubernur papua menyampaikan rekomendasi kepada dprd untuk menindaklanjuti keputusan mrp nomor mrp bahwa hal tersebut memperlihatkan secara jelas, mrp dalam menilai dan menetapkan pemohon komarudin satupun sebagai bukan orang asli papua, menggunakan cara yang inkonstitusional dan menghilangkan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat sehati, suku jawa nat. bahwa pada tanggal desember mrp mengeluarkan keputusan nomor mrp tentang pertimbangan dan persetujuan yang menetapkan alex hesegem menggantikan komarudin satupun, sebagai bakal calon wakil gubernur yang berpasangan dengan barnabas sumbu (vide bukti bahwa pada tanggal desember dprd menindaklanjuti keputusan mrp nomor mrp dengan mengeluarkan keputusan nomor dprd tentang penetapan (lima) pasangan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua yang berhak dipilih, (vide bukti masing masing terdiri dari nama bakal nama bakal calon gubernur calon wakil gubernur pengusungroby aituarauw, se, pds, pks, psi, pkb barnabas sumbu, alex hesegemdengan tidaknya pemohon komarudin satupun sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, keputusan mrp guo telah menghalangi hak pemohon selaku warga negara indonesia yang dijamin dalam konstitusi dan diberikan kesempatan yang sama dengan warga negara indonesia lainnya untuk duduk dalam pemerintahan, keputusan mrp guo dengan secara tegas telah bertentangan dengan yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . bahwa pada saat ini akan berlangsung proses pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi papua periode dan pemohon sebagai ketua dpd pdi perjuangan provinsi papua pada saat ini diajukan oleh koalisi partai politik papua untuk menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, oleh karena itu untuk menghindari kerugian konstitusional yang pernah dialami oleh pemohon sebelumnya, dan pemohon yang sekaligus merepresentasikan kepentingan seluruh kesatuan masyarakat hukum adat tanah papua, adalah wajar dan berdasarkan hukum jika tahapan pendaftaran calon dan atau proses pemilukada guo perlu dihentikan sementara sampai permohonan uji materiil undang undang ini mendapat putusan yang final dan mengikat.kami mohon majelis hakim konstitusi yang mulia,, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: dalam provisi memerintahkanharus dinyatakan bertentangan dengan dan uudaka kami memohon agar perkara guo dapat diputuskan(a) fotokopi undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua: bukti (b)(c)(a) fotokopi pernyataan pengakuan menjadi putra adat papua tanggal juli bukti (b) fotokopi pengakuan dan penerimaan menjadi putra adat papua tanggal juli bukti (c) fotokopi pernyataan pengakuan adat oleh lembaga masyarakat adat sehati daerah yapen waropen dewan adat suku jawa nat keluarga tanaman mora tanggal maret bukti (a) fotokopi surat majelis rakyat papua tanggal november nomor mrp setb) fotokopi keputusanc) fotokopi rekomendasid) fotokopi berita acara majelis rakyat papuabuku karanganrangkuman hasil kajian dan materi seminar nasional urgensi perwujudan good governance papua: dinamika, kolaborasi dan kultur kepemimpinan, jakarta, berdasarkdisebut, sebagaimana dimaksud padaprinsip negara kesatuan. badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. selanjutnya,apat mahkamah dalam putusan nomor puu iii dan nomor puu vapril centre for strategic and international studies dan united nations democracy fund), bukti fotokopi peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang majelis rakyat papua, bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah tanggal april nomor pim dprd tentang pembentukan panitia khusus pemilihan kepala daerah, bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat daerah tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang ditujukan kpud provinsi papua: bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah tanggal september nomor pim dprd tentang penetapan (lima) pasang bakal calon gubernur provinsi papua masa jabatan bukti (a) fotokopi surat majelis rakyat papua tanggal desember nomor mrp set tentang pemberian pertimbang, bukti (b) fotokopi berita acara tanggal desember bukti (c) fotokopi keputusan majelis rakyat papua tanggal desember nomor mrp: bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah tanggal desember nomor dprd tentang penetapan (lima) calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi papua masa jabatan bukti fotokopi: bukti prosesi adat pengakuan pemohon komarudin satupun, selain itu, pemohon juga telah mengajukan (dua) orang ahli yang bernama prof. dr. yohanes usulan drs., sh., mh., sukarno, s.h., si., dan (dua) orang saksi yang bernama agus tanaman dan hermanos priori yangahli para pemohon prof. dr. yohanes usulan, drs., s.h., m.h. bahwa uji materil berkaitan dengan permohonan ini berawal dari adanya unclear norm (norma kabur) yang terdapat dalam huruf norma ini kabur karena dalam ini dit, atribusi, atau tugas, dankepada calon calon yang akan menjadi bakal calon dan yang akan ditetapkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, bahwabahwa guo dijabarkan dalam tentang mrp. dalam dis: bahwa konsekuensi norma kabur adalah, pertama dari perspektif hukum adalah menimbulkan multi interpretasi dan kedua adalah melanggar kepastian hukum: bahwa konflik berikutnya adalah berkaitan dengan dan uud yang berkaitan dengan persamaan, serta uud yang menyatakan bahwa, setiap warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan , bahwa dalam uud tersebut berkaitan dengan persamaan (equality visual the law) yang dalam konteks ham, sebetulnya dalam undang undang ham digolongkan sebagai hak hak yang universal dan berkarakter absolut karena berkarakter absolut, maka dalam situasi apa pun tidak boleh dilanggar, dan ini sesuai dengan prinsip non derrogable human right principle: bahwa konflik atau pertentangan norma yang terjadi sebagai konsekuensi daripada huruf ini, kemudian dimunculkan dari adanya beschikking atau penetapan yang dikeluarkan oleh mrp, yaitu mrp tentang penolakan komarudin sebagai salah satu bakal calon wakil gubernur. konflik atau pertentangan norma selain dengan uud: bahwa apabila melihat ketentuan tersebut, maka sebetulnya keputusan mrp nomor tersebut bertentangan dengan undang undang peradilan tata usaha negara. konsekuensi yang ditimbulkan adalah: kepada pemohon tentu hak hak konstitusionalnya diabaikan. hak hak konstitusional dimaksud itu adalah partisipasi dalam pemerintahan. hak politik untuk dipilih. melanggar ham masyarakat adat, lebih lebih pada pemohon karena sebetulnya undang undang otsus secara limitation sudah memberikan kejelasan pemberian wewenang jelas kepada masyarakat hukum adat. bahwa dilihat dari persoalan persoalan lain bahwa sebetulnya konflik atau pertentangan norma dalam intern intern undang undang nomor tahun juga terjadi antara dengan demikian, melihat bahwa sebetulnya undang undang ini mengesampingkan persoalan yang mendasar dari persoalan ham. memang disadari bahwa ini rohnya otonomi khusus, tetapi otonomi khusus dikaitkan dengan prinsip ham yang universal, maka tidak bisa dipungkiri dalam keadaan apa pun, karena sebetulnya yang perlu diperbaiki berkaitan dengan bagaimana merevisi huruf sehingga bisa mengacu kepada huruf tentang orang asli papua, bahwa apabila melihat filosofi daripada huruf bersifat nondiskriminatif karena memberi peluang kepada orang lain, kepada suku suku lain yang sudah turun temurun berada papua: bahwa berkaitan dengan penghargaan kepada bhinneka tunggal ika dan negara kesatuan republik indonesia dan dalam konteks guo, menurut ahli bahwa ini memberikan jaminan perlindungan ham dan penggunaan ham kepada setiap warga negarakabur dari dan huruf karena dalam ukuran ukurannya tidak begitu jelas dan tidak cermat. demikian juga dalam keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh mrp, ahli melihat tidak memperhatikan asas kepastian hukum, dan hal itu bukan menjadi wewenang daripada mahkamah agung karena mrp majelis rakyat papua). urusan memberikan persetujuan terhadap orang asli atau tidak asli bukannya urusan mrp tetapi ini urusan masyarakat adat. sukarno, s.h., si. sehubungan dengan pengujian huruf undang undang nomor tahun terhadap uud ahli berpendapat mengenai pertama, sehubungan dengan pertanyaan, apakah masyarakat hukum adat mempunyai tradisi pengakuan terhadap orang luar sebagai anggotanya? , kedua, bagaimana carberasal dari orang yang diakui dan diterima sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua? bahwa, sebagai contoh, misalnya pada, masih minangkabau, jika tidak ada lagi penerima harta warisan yang bertali adat atau waris yang bertali buatkemudian, kemudian:bahwa huruf undang undang nomor tahun adalah apa dan bagaimana yang harus dipertimbangkan dan diberikan persetujuan oleh mrp terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang asli papua: bahwa sampai saat inntanggal juni tahun dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal juni tahun, adanya pranata pemerintahan adat: cc. adanya harta kekayaan dan atau benda benda adat: adanya perangkat norma hukum adat, adanya wilayah tertentu, khususnya yang masyarakat hukum adat yang territorial: apabila hukum adat memenuhi unsur ini, maka menurut ahli, mrp: bahwaseorang tetapi sudah dilakukan berkali kali pada orang lain, dan biasanya pengakuan itu dilakukan dengan suatu upacara yang sakral sifatnya, apabila tradisi ini ada, maka menurut ahli, mrp tinggalsebagaimana ditegaskan dalam angka peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua: bahwa apabila mrp tidak mengakui suatubahwa huruf undang undang nomor tahunpara pemohon agus tanaman bahw: bahwa sebelum terputusnya undang undang nomor tahun dalam ketentuan umum butir yang mengatakan bahwa yang disebut orang asli papua adalah suku suku asli papua yang berasal dari ras melania dan atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua. bahwa sebelum undang undang nomor tahun ini terjadiyang dikandungnya. bahwa proses kehidupan berlangsung cukup lama dan hidup dalam tradisi sosial yang cukup mendalam ketika proses untuk kompetisi tentang bagaimana calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua dengan berlakunya undang undang tahun maka ketentuan umum butir ini mengamanatkan kepada masyarakat adat, mana suku jawa nat juga mempunyai kewenangan dalam adat, ketika memahami ketentuan umum butir bahwa yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua, dipandang perlu oleh orang tua saksi, karena sudah lama hidup bersama sama dalam keluarganya: bahwa terkait dengan pengabdiannya tanah papua, maka saudara komarudin berpeluang untuk berkompetisi mencalonkan diri dalam dalam jabatan calon wakil gubernur berdampingan dengan barnabas sumbu, bahwa hubungan ini sangat baik sekali, sehingga dipandang perlu oleh orang tua saksi dan membawanya rumah adat. sebaiknya, anak tersebut sudah diakui dan diterima dalam keluarga tanaman secara khusus, namun, secara khusus dalam keluarga besar suku jawa nat dipandang perlu dibawa dan diakui dalam rumah adat: bahwa, kemudian diberikan tanda kehormatan secara sah komarudin satupun, bahwatetapi juga sekaligus menjadi anggota masyarakat adat dalam suku besar jawa nat, bahwa terkait dengan ketentuan umum butir perlu dipahami papua, bahwa kabupaten yapen masyarakat adat yang terdiri dari yang disebut papua black, yaitu orang asli papua, rambut keriting kulit hitam, dan yang kedua adalah papua keller, yaitu peranakan: bahwa apabila dilihat dalam ketentuan umum butir memberikan suatu pemahaman bhinneka bahwa ada kebersamaan, bukan hanya membangun papua secara papua, rasialis, dan diskriminasi, tapi membangun papua dalam konteks solidaritas: dengan demikian, menurut saksi,, dengan demikian, maka dengan memperhatikan keputusan mrp nomor tahun bagi saksicultural, yang seharusnya justru mrp harus melindunghermanos priori bahwa: pada waktu itu saksi selaku yang memandu acara penobatan keluarga besar tersebut: bahwa,berkaitan dengan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, pemerintah menyampaikan opening statement sebagai berikut: bahwa pokok permohonan dan legal standing dari pemohon yaitu david berangka adalah kepala suku jawa nat yang membawahi kampung adat dan pemohon adalah komarudin satupun mora, yang pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur papua tahun namun majelis rakyat papua telah mengeluarkan keputusan nomor mrp tanggal november yang menyatakan bahwa pemohon bukan orang asli papua, sehingga tidak dapat menjadi bakal calon wakil gubernur papua tahun para pemohon beranggapan bahwa ketentuan guo memberikan dampak atau memberikan kerugian konstitusional kepada dirinya. terkait dengan hal itu, mengenai legal standing para pemohon, pemerintah serahkan sepenuhnya kepada majelis konstitusi, walaupun pemohon tidak dapat menjelaskan secara eksplisit kerugian konstitusional yang dialaminya. bahwa tentang materi pengujian undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi masyarakat provinsi papua, menurut pemerintahapabila dikaitkan konteks uji materi ini, pertanyaan dari pemerintah adalah pertama, benarkah ini adalah persoalan konstitusionalitas atau implementasi normaara pemohon bukan orang asli papua. dengan mendasarkan adanya keputusan tersebut, maka para pemohon gagal untuk maju menjadi pasangan calon dalam pemilihan gubernur papua. menurut pemerintah, pengujian yang diajukan oleh para pemohon ini, dengan diundangkannya undang undang nomor tahun mrp diberikan kewenangan secara atribut untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur papua. bahwa mrp telah melaksanakan tugasnya, walaupun dalam keputusannya tidak dapat memberikan rasa bahagia kepada para pemohon, utamanya pemohon ii. bahwa pemerintahud namun pemerintah didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. bahwa pemohon david berangka dalam kapasitas sebagaitelah lama adegara kesatuan republik indonesia. bahwa pemohon komarudin satupun tanaman mora, s.h., m.h. adalah orang asli papua, karena diterima sesuai dengan norma norma hukum yang dipatuhi masyarakat hukum adat sehati, suku jawa nat, kabupaten kepulauan yapen, provinsi papua, telah diakui menjadi anggota masyarakat hukum adat dengan marga tanaman mora, sebagaimana makna ketentuan huruf otsus papua (vide bukti namun demikian, akibat kesalahan pelaksanaan materi muatan huruf otsus papua yang dilakukan oleh majelis rakyat papua mrp) dengan mengeluarkan keputusan nomor mrp tanggal november yang isinya menyatakan bahwa pemohon bukan orang asli papua, tanpa adanya komunikasi dan klarifikasi kepada pemohon sebagai pemegang kewenangan masyarakat hukum adat jawa nat maupun pihak lain mengetahui norma hukum masyarakat hukum adat jawa nat. keputusan mrp yang menyatakan pemohon bukan orang asli papua, berakibat pemohon tidak dapat menjadi bakal calon wakil gubernur provinsi papua pada tahun (vide bukti bahwa lahirnya pada perubahan kedua atas. bahwabertentangan dengan ataupun bertentangan dengan lain dalam konstitusi, akan menghilangkan makna kekhususan itu sendiri dan dalam hal ini sesungguhnya akan menghilangkan politik affirmative policy yang diletakkan dalam undang undang tahun bahwa berdasarkan penjelasan atas, kepada yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi, kiranya dapat memberikan putusan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengyang mulia untuk menilai apakah para pemohon memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana dipersyaratkanerkara nomor puu v pengujian otonomi khusus papua terhadap permohonan pengujian huruf otonomi khusus papua yang diajukan oleh para pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut bahwabahwa, dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan telah terjadi kerugian dengan berlakunya guo, karenadprmaka pemohon gagal untuk maju menjadi pasangan calon dalam pemilihan gubernur papua. dan pengujian yang diajukan oleh para pemohon,., dprndang undang dasar. namun dpryang kemudian disusu, dpr berpandangan, menurut dprdan khusus bagi pemerintah daerah dan rakyat papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, namun itu tetap dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal hal yang mendasar dalam pemberian otonomi khusus provinsi papua antara lain:: serta majelis rakyat papua sebagai representasi kultural penduduk asli papua yang diberi kewenangan tertentu yang berbeda dengan provinsi lainnya. bahwa, perwujudan antara lain tercermin dalam ketentuan otonomi khusus papua sebagai berikut: yang mengatur pembentukanhuruf yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi papua yaitu orang asli papua. sedangkan yang dimaksud dengan orang asli papua berdasarkan hurufbahwa, dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus provinsi papua majelis rakyat papua mrp) sebagai representasi kultural orang asli papua memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: cc dan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencanaasli orang papua, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat hukum, serta bupati walikota mengenai hal hal yang terkait dengan perlindungan hak hak asli orang papua. bahwa, terkait dengan permohonan para pemohon yang mempersoalkan keputusan majelis rakyat papua mrp) yang tidak menyetujui pemohon sebagai bakal calon wakil gubernur provinsi papua, hal tersebut tentu secara normatif termasuk kewenangan mrp. dpr berpendapat bahwa dalam hal pemohon tidak disetujui sebagai bakal calon wakil gubernur, hal itu bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma oleh majelis rakyat papua mrp) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam huruf otonomi khusus papua juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang majelis rakyat papua, yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan mrp dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang hanya menyangkut persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli papua. bahwa, dalam huruf otonomi khusus papua sudah sangat jelas dan tegas disebutkan yang dimaksud dengaleh karena itu dpr berpendapat mrp dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan mengenai persyaratan orang asli papua bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah tentu dengan memperhatikan ketentuan huruf guo khususnya berkenaan dengan diterima dan diakui oleh masyarakat adat papua. dengan demikian sesungguhnya apabila pemohon memenuhi syarat sebagai orang asli papua sudah seharusnya layak untuk diterima sebagai bakan calon wakil gubernur papua. bahwa, dari uraian uraian atas dpr berpendapat otonomi khusus papua dan hal itu tidak bertentangan dengan dan uud tahuhuruf otonomi khusus papua tidak bertentangan dengan dan uud tahun menyatakan ketentuan huruf otonomi khusus papua tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku. i2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, mahkamah telah memanggil majelis rakyat papua untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada pada tanggal juli sebagai berikut: bahwa pokok perkara guo adalah terkait dengan keaslian orang asli papua sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun yang diubah dengan undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, maka yang bersangkutan adalah orang asli papua: bahwa menurut ketentuan huruf undang undang otonomi khusus, bahwa dalam konteks tersebut, maka majelis rakyat papuaundang undang otonomi khusus tahun bahwa sesuai dengan fungsi mrp sebagaimana disebut atas, makabahwa untuk memberikan arahan yang lebih jelas dan konkret tentang sebagaimana disebutkan atas, maka dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun ditentukan sebagai berikut,nomor hanya menyangkut orang asli papua. hasil pertimbangan dan persetujuan mrp diberitahukan secara tertulis kepada dprd paling lambat tujuh hari, terhitung sejak tanggal pengajuan. apabila bakal pasangan calon tidak mendapatkan persetujuan mrp karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam dprd diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan bakal pasangan calon paling lambat tujuh hari sejak saat pemberitahuan mrp: bahwa bakal pasangan mrp tidak memberikan persetujuan terhadap bakal calon yang diajukan dprd, bakal pasangan calon tersebut sah untuk menjadi pasangan calon. sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang mrp diatur dalam pegasus, namun demikian pegasus dimaksud lambat dibentuk dan baru pada tahun dibentuk pegasus nomor tahun tentang pelaksanaan tugas dan wewenang mrp. adapun mengenai, hal itu diatur dalam dan pegasus nomor tahun sebagai berikut, menentukan: dprd menyerahkan persyaratan administrasi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada mrp untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan mrp, sekretaris mrp melakukan pemeriksaan kelengkapdalam untuk waktu paling lama dua hari setelah diterima dari dprd: sekretaris mrp menyampaikan hasil pemeriksaan administrasi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sebagaimana dimaksud pada yang dinyatakan lengkap kepada pokja adat untuk dilakukan pembahasan, dalam hasil pemeriksapada dinyatakan tidak lengkap, sekretaris mrp menyerahkan kembali kepada dprd untuk melengkapi dalam waktu paling lama dua hari. menentukan:, apabila dipandang perlu dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada pokja adat dapat memanggil bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan status yang bersangkutan sebagai orang papua.sebagaimana dimaksud padaesian. menentukan: apabila pokja adat belum dapat menetapkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang papua karena kurangnya informasi dan bukti hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pokja adat meminta pimpinan membentuk panitia khusus bakal calon gubernur dan wakil gubernur. pansus bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana pada untuk waktu tiga hari wajib melakukan klarifikasi fungsionaris dengan fungsionaris masyarakat adat yang menjadi asal bakal calon gubernur dan wakil gubernur. pokja adat menggunakan hasil pemantauan pertemuan dengan fungsionaris masyarakat adat dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam untuk menetapkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagai orang asli papua atau bukan orang asli papua. berbunyi: pokja adat menyerahkan hasil pembahasan kriteria orang asli papua atau bukan orang asli papua terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam suatu berita acara kepada rapat pleno untuk ditetapkan, pimpinan mrp menetapkan status orang asli papua atau bukan orang asli papua berdasarkan hasil penetapan dalam rapat pleno, sekretaris menyampaikan status orang asli papua atau bukan orang asli papua sebagaimana dimaksud dengan kepada dprd, menentukan dalam hal mrp tidaksampaikan dprd sebagaimana yang dimaksud dengan keputusan mrp tersebut melanggar hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat jawa nat yang kepemimpinan tradisionalnya dipercayakan kepada pemohon dan juga melanggar hak konstitusional seluruh kesatuan masyarakat hukum adat yang mendiami tanah papua yang dijamin uud serta pada saat yang bersamaan melanggar hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia yang dijamin oleh uud walaupun demikian, keputusan nomor mrp tersebut tetap ditindaklanjuti. berdasarkan uraian atas, para pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, yaitu bagi kesatuan masyarakat hukum adat jawa nat khususnya yang kepemimpinan tradisionalnya dipercayakan kepada pemohon serta seluruh kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan berkembang papua, karena keberadaannya diabaikan atau diingkari oleh mrp. disamping itu,memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yaitu menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua, walaupun seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang telah dipenuhi. dengperlu terjadi lagi pada masa mendatang. berdasarkan uraian atas, makini. alasan pengajuan permohonan sebagian materi muatan otsus papua adalah pengakuan hak masyarakat hukum adat bahwa otsus papua merupakan amanat dari pertama, ketetapan mpr nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara bhn) tahun pada bab iv, huruf butir ketetapan tersebut antara lain memuat kebijakan otonomi khusus bagi aceh dan irian jaya, yaitu . integrasi bangsa dipertahankanuntuk waktu paling lama hari. pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan mrp: bahwa dalam peraturan tata tertib mrp berdasarkan keputusan mrp nomor mrp memang tidak ada jabatan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan mrp dalam hal pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. hal ini karena ketentuan ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut justru diambil alih saja dari ketentuan nomor yaitu ketentuan sebagaimana telah disebutkan atas. akan tetapi, dalam peraturan mrp nomor tahun tentang tata tertib mrp, perihal tata cara pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah diuraikan dengan berpedoman pada ketentuan dan pegasus nomor tahun tersebut atas. hal ini dapat dilihat dan ditemui dalam ketentuan ketentuan dan peraturan mrp nomor tahun tersebut atas,misalnya dalam ternyata rumusan dalam huruf undang undang tahun frasa orang yang terima dan diakui sebagai orang asli papua masyarakat adat dihilangkan. frasa yang dipakai untuk keperluan pemilihan anggota mrp adalah ahunemikian jugabahwa frasa tersebut terakhir yang menjadi ukuran utama dalam penentuan gubernur dan wakil gubernur pada tahun artinya frasa yang dimaksud adalah "suku suku asli orang papua bukan, orang yang diakui dan diterima . tetapimakatelah berjasa bagi masyarakat setemphurufng. menurut paradan yang menyatakan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahmengenai pengujian undang undang, yaitu menguji huruf terhadap uud makaserta kesatuan masyarakat hukum adat yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya huruf dengan alasan pokok sebagai berikut: pemohon adalahmerasa dirugikan hak hak konstitusionalnya sebagai masyarakat hukum adat yang telah lama ada dan secara nyata hidup dan berkembang dalam lingkup negara kesatuan republik indonesia. sebagai masyarakat hukum adat, pemohon konsisten menegakkan norma norma hukum adat antara para anggota masyarakat hukum adat. berdasarkan kewenangan majelis rakyat papua (selanjutnya disebut mrp) yang ditentukan dalam huruf guo yang menolak pemohon untuk menjadi calon wakil gubernur provinsi papua dan menolak penerimaan dan pengakuan pemohon sebagai orang asli papua, sehingga mengakibatkan hak konstitusional para pemohon berdasarkan dan uud dirugikan: berdasarkan dalil dalil permohonan para pemohon tersebut, menurut mahkamah para pemohon mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, yaitu kerugian hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat jawa nat pemohon mengakui dan menerima seseorang pemohon ii) untuk menjadi anggota kesatuan masyarakat adat jawa nat, sertapemohon memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yaitu menjadi calon wakil gubernur provinsi papua. dengan kemungkinakan terjadi lagi pada masa mendatang, berdasarkan uraian atas, menurut mahkamahguo: pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan alasan alasan sebagai berikut: berdasarkan ketentuan yang dimohonkan pengujian guo, majelis rakyat papua mrp), telah memutuskan bahwa pemohon dinyatakan sebagai bukan orang asli papua sehingga ditolak untuk menjadi calon wakil gubernur provinsi papua. keputusan mrp tersebut samping telah melanggar hak hak konstitusional pemohon sebagai orang asli papua berdasarkan penerimaan dan pengakuan oleh masyarakat hukum adat papua untuk berpartisipasi dalam pemerintahan papua, juga melanggar hak hak konstitusional pemohon sebagai masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh konstitusi, menurut para pemohon, keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisionalnya, menurut uud diakui dan dihormati oleh negara. keberadaan dan peran tersebukesatuan masyarakat hukum adat memiliki tradisi, norma norma hukum, dan sistem kekerabatan yang beragam, memiliki kewenangan yang bersifat otonom dan asli (original power)yang berada dalam satu wilayah yurisdiksi negara atau berada antara lintas wilayah yurisdiksi lebih dari satu negara. pemohon adalah salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang eksis papua hingga sekarang ini: hurufenurut para pemohon materi muatan huruf danalasan tersebut, menurut para pemohon adalahnya untuk menerima atau memberikan pengakuan bagi seseorang, dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat hukum adat sebagai wewenang yang mandiri. kewenangan demikian bukan kewenangan mrp:, dengan demikian, penggunaan ketentuan hurufkeputusan dan konfirmasi dari masyarakat hukum adat dari calon gubernur atau wakil gubernur tersebut berasal. penggunaan wewenang dan tugas mrp menurut hurufinkonstitusional yang melanggar ketentuan uudjuncto uud menurut para pemohon,kesatuan masyarakat hukum adat akan menimbulkan pertentangan norma dengan kewenangan asli yang dimiliki oleh setiap kesatuan masyarakat hukum adat papua dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil baik bagi masyarakat hukum adat maupun perseorangan anggota masyarakat hukum adat yang bertentangan dengan uud serta bertentangan dengan makna uudpara pemohon memohon supaya majelis hakim konstitusidua ahli yang bernama prof. dr. yohanes usulan, drs., sh., mh., dan sukarno, sh., si., serta dua saksi yang bernama agus tanaman dan hermanos priori telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal juni yang keterangan selengkapnya termuat dalam duduk perkara. para ahli dan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli prof. dr. yohanes usulan, drs., sh., mh. huruf mengandung norma yang kabur, yang menimbulkan multi interpretasi dan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum. ini men atribusi, atau tugas.dan persetujuan kepada setiap orang yang menjadi bakal calon dan yang akan ditetapkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.guo dijabarkan dalam tentang mrp yang meny. konflik berikutnya adalah berkaitan dengan yang berkaitan dengan persamaan, dan uud bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . undang undang dasar tersebut berkaitan dengan persamaan kedudukan muka hukum yang dalam konteks ham digolongkan sebagai hak hak yang universal dan berkarakter absolut isil, yaitu dalam situasi apa pun tidak boleh dilanggar: konflik atau pertentangan norma yang terjadi sebagai konsekuensi daripada huruf kemudian dimunculkan dari adanya penetapan yang dikeluarkan oleh mrp tentang penolakan komarudin satupun sebagai salah satu bakal calon wakil gubernur. konflik atau pertentangan norma selain dengan undang undang dasar,yang kabur dari huruf ukuran ukurannya tidak begitu jelas. ahli sukarno, sh.,. sebagai contoh. jika tidak ada lagi penerima harta warisan yang bertali adat atau waris yang bertali baikmasyarakat irian jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang undang. , serta .menyelesaikan kasus pelanggaran hak hak asasi manusia irian jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat . dan kedua, ketetapan mpr nomor iv mpr tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi yang dalam salah satu bagian menyebutkan, ". undang undang otonomi khusus bagi daerah istimewa aceh dan irian jaya, sesuai tap mpr nomor iv mpr: bahwa adanya tap mpr tersebut atas menjadi sumber inspirasi penyusunan materi uud hasil perubahan kedua dalam sidang paripurna mpr ri tanggal agustusberdasarkan latar belakang historis dan makna filosofis yang terkandung dalam proses penggalian aspirasi, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan otsus papua, materi muatan otsus papua adalah pemberian kewenangan khusus kepada pemerintah provinsi papua untuk menjawab berbagai permasalahan papua, melalui: pembangunan fisik dan non fisik bagi penduduk papua, yang diwujudkan dalam program membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan prasarana dan sarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi pembangunan, pelaksanaan kebijakan afirmasi (affirmative policy) untuk orang asli papua bidang pendidikan, kesehatan, kepegawaian, jabatan pemerintahan, jabatan politik, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi,... sampai saat iniv tanggal juni dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi . adanya pranata pemerintahan adat. cc. adanya harta kekayaan dan atau benda benda adat. adanya perangkat norma hukum adat. adanya wilayah tertentu, khususnya masyarakat hukum adat yang teritorial. apabila hukum adat memenuhi unsur ini, maka mrp menurut ahli.orang saja tetapi sudah dilakukan berkali kali, dan biasanya pengakuan itu dilakukan dengan suatu upacara yang sakral sifatnya. apabila tradisi ini ada, maka menurut ahli, mrp hanyaapabila mrp tidak mengakui hakhurufagus tanaman saksi mengetahui adany. sebelum ini adakandungnya. proses kehidupan berlangsung cukup lama dan hidup dalam tradisi sosial yang cukup mendalam. ketika proses pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua berlangsung, didasarkan ketika memahami ketentuan umum huruf undang undang guo, penerimaan dan pengakuan sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat papua terhadap pemohon ii, dipandang perlu oleh orang tua saksi, karena yang bersangkutan sudah lama hidup bersama sama dalam keluarganya. hubungan ini sangat baik sekali, sehingga orang tua saksi membawanya rumah adat. selanjutnya anak tersebut diakui dan diterima dalam keluarga tanaman dan secara khusus dalam keluarga besar suku jawa nat untuk itu perlu dibawa dan diakui dalam rumah adat. serta diberikan tanda kehormatan secara sah kepada komarudin satupun.dan juga sekaligus menjadi anggota masyarakat adat dalam suku besar jawa nat. kabupaten yapen, masyarakat adat yang disebut papua black, yaitu orang asli papua, rambut keriting, kulit hitam, dan yang kedua adalah papua keller, yaitu peranakan,.. dengan demikian, maka dengan memperhatikan keputusan mrp nomor tahun bagi saksi,kultural, yang seharusnya justru mrp harus melindungi memprotekssaksi hermanos warriors. pada waktu itu saksi selaku yang memandu acara penobatan keluarga besar tersebut.: i3ni yang pada pokoknya menyatakan bahwa:: apabila dikaitkan dengan konteks uji materi ini, pertanyaan dari pemerintah adalah, pertama, benarkah ini adalah persoalan konstitusionalitas ataukah implementasi norma huruf dan,pemohon gagal untuk maju menjadi pasangan calon dalam pemilihan gubernur papua, pengujian yang diajukan oleh para pemohonkasus yang bersifat konkrit, individual, dan final, pemerintah sependapat dengan para pemohon, bahwa materi muatan ini tidak boleh bertentangan dengan uud namun pemerintah berpendapat bahwa ini disusun sebagai affirmative policy dalam kerangka penjabarlahirnya: bahwa dari sisi doelmatigheid, tujuan disusunnyauud dan undang undang yang telah dibentuknya:huruf bertentangan dengan uud ataupun bertentangan dengan lain dalam konstitusi, akan menghilangkan makna kekhususan itu sendiri, dan dalam hal ini sesungguhnya akan menghilangkan affirmative policy yang diletakkan dalam dari uraian uraian atas pemerintah berpendapat, dan hal itu tidak bertentangan dengan dan uud i312)(keterangan tertulis dpr secara lengkap termuat dalam bagian duduk perkara), yang pada pokoknya sama dengan keterangan pemerintah sebagaimana diuraikan pada paragraf i3 menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, atas permintaan mahkamah, majelis rakyat papua mrp) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal juli yang pada pokoknya menyatakan bahwa: menurut ketentuan huruf . dalam konteks tersebut, mrpsesuai dengan fungsi mrp sebagaimana disebut atas,peraturan pemerintah nomor tahun yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun menentukan bahwdiatas hanya menyangkut orang asli papua. mekanisme pemberian pertimbangan dan persetujuan diatur lengkap dalam peraturan pemerintah tersebut: lebih lanjut, pegasus nomor tahun dalam mengatur mekanisme pembahasan dan penentuan orang papua sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, antara lain menentukan dalam. pada ditentukan antara lain,iada ditentukan:yang seharusnya mengutip secara utuh frasa "orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat adat dalam huruf ternyata frasa tersebut ditiadakan. frasa yang dipakai untuk keperluan pemilihan anggota mrp adalah "anfrasa "suku suku asli orang papua bukan "orang yang diakui dan diterima menjadi ukuran utama dalam penentuan gubernur dan wakil gubernur pada tahun,dan telah berjasa bagi masyarakat setempat: pendapat mahkamah dalam provisi i3 menimbang bahwa dalam permohonan provinsinya para pemohon meminta mahkamah untuk menerbitkan putusan sela yang memerintahkan kepada, i3 menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para pemohon, menurut mahkamah, karena sangat erat berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu dikabulkan atau ditolaknya permohonan provisi dari para pemohon tergantung pada dikabulkan atau ditolaknya pokok permohonan, maka mahkamah tidak perlu: dalam pokok permohonan i3.16jketerangan ahli dan saksi, keterangan mrp serta segala yang terungkap dalam persidangan, sebelum menentukan konstitusionalitas huruf persoalan pokok yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah kewenangan menentukan seseorang itu orang asli papua untuk memenuhi syarat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua merupakan kewenangan mrp atau kewenangan masyarakat adat yang ada papua. untuk menjawab persoalan tersebut, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah anggota masyarakat hukum adat yang ada papua secara otomatis merupakan orang asli papua sehingga dapat menjadi calon gubernur dan atau wakil gubernur papua: i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok persoalan konstitusional dalam permohonan para pemohon, mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut(vide uud 1945j(vide uud(vide hurufurusan pemerintahan(vide penjelasan umum (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal februari selain itu, kekhususan tersebut juga nampak dengan adanya majelis rakyat papua sebagai representasi kultural penduduk asli papua yang anggotanya terdiri dari wakil wakil adat, wakil wakil agama, dan wakil perempuan. mrp diberi kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahlembaga seperti mrp tersebut tidak dikenal daerah lain indonesia, i3 menimbang bahwa mahkamah perlu mempertimbangkan lebih dahulu keberadaan suku jawa nat sebagai salah satu suku asli yang ada provinsi papua. merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal juni dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bermaupun fungsional,: adanya pranata pemerintahan adat, cc. adanya harta kekayaan dan atau benda benda adat, adanya perangkat norma hukum adat: penyelesaian masalah politik dan ham masa lalu dan mendatang, seperti hak untuk memiliki lambang daerah dan bendera, logo dan bentuk lagu daerah, sebagai identitas lokal dalam rangka kebhinekaan indonesia. pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. berfungsi untuk melakukan mengungkap kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran ham masal lalu, termasuk pelaksanaan integrasi papua dalam nkri, sekaligus melaksanakan rekonsiliasi untuk menyamakan persepsi membangun papua masa mendatang dalam nkri, dan pembentukan komnas ham dan pengadilan ham. berfungsi sebagai sarana dan instrumen apresiasi dan pelaksanaan perlindungan ham, dan penyelesaian terjadinya pelanggaran ham berat masa mendatang, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, seperti hak atas tanah dan air (hak ul), hak pemanfaatan sumber daya alam, pemerintahan adat, dan keberadaan peradilan adat, yang merupakan identitas lokal, sebagai bagian dalam sistem sosial dan sistem hukum nasional. keempat kebijakan dan program utama atas bertujuan untuk pertama, menjawab permasalahan yang terjadi provinsi irian jaya sebagai akibat kekeliruan implementasi kebijakan pembangunan masa lalu, dan kedua, menyusun model kebijakan pembangunan provinsi papua yang mengakui identitas dan memperkuat kapasitas sumber daya lokal yang kompetitif masa mendatang. sedangkan, pengakuan dan penghormatan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada papua beserta hak hak tradisionalnya merupakan materi muatan otsus papua.centre for strategic and international studies dan united nations democracy fund) (vide bukti syarat mutlak agar tujuan implementasi otsus papua dapat diwujudkan secara nyata, diperlukan adalah adanya sinkronisasi (legal compatibility) antara materi muatan dalam otsus papua, dan memastikan tidak ada materi muatan dalam dalam otsus papua yang melanggar konstitusi. dengan kata lain, apabila terdapat materi muatan yang terdapat dalam otsus papua yang saling bertentangan, apalagi materi adanya wilayah tertentu, khususnya masyarakat hukum adat yang teritorial: berdasarkan kriteria tersebut, dikaitkan dengan keterangan para pemohon, keterangan saksi agus tanaman dan saksi hermanos warriors, suku jawa nat adalah salah satu suku asli yang masih hidup dan eksis provinsi papua yang membawahi kampung adat yang berada wilayah administratif pemerintahan kabupaten kepulauan yapen. keterangan para pemohon dan para saksi tersebut tidak dibantah oleh saksi foram tambrauw, ketua sementara mrp, yang memberikan keterangan mewakili mrp, maupun keterangan pemerintah. oleh karena itu, walaupun belum ada peraturan daerah yang menetapkan suku jawa nat sebagai satu kesatuan masyarakat adat, menurut mahkamah, secara faktual suku jawa nat adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak hak tradisional yang berada provinsi papua yang harus mendapat jaminan dan perlindungan konstitusional sebagaimana dimaksud uud belum adanya peraturan daerah yang menetapkan eksistensi suatu kesatuan masyarakat hukum adat, tidak berarti kesatuan masyarakat hukum adat menjadi tidak ada, karena apabila keberadaan masyarakat hukum adat provinsi papua digantungkan pada pengakuan atau pengukuhan berdasarkan peraturan daerah, maka secara yuridis tidak akan ada kesatuan masyarakat hukum adat provinsi papua sampai dengan adanya pengukuhan tersebut: i3 menimbang bahwa huruf menentuari ketentuan tersebut jelas bahwa yang termasuk orang asli papua adalah: mereka yang berasal dari rumpun ras melania menjadi anggota suku suku asli atau masyarakat adat: menurut mahkamah, kedua kriteria orang asli papua dalam huruf guo, telah mencerminkan makna bahwa keanggotaan suatu masyarakat hukum adat dapat timbul, baik karena secara alamiah berasal dari anggota suku suku asli, maupun karena diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat berdasar alasan alasan yang lazim dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang secara konsisten diterapkan oleh masyarakat hukum adat tersebut, bahwa berdasarkan keterangan pemohon keterangan saksi agus tanaman dan saksi hermanos warriors, serta bukti p 2a sampai dengan p 2c, penerimaan dan pengakuan komarudin satupun tanaman sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat jawa nat dengan marga tanaman mora telah dilakukan berdasarkan norma norma hukum adat suku jawa nat melalui upacara penerimaan secara resmi dengan prosesi adat pada tanggal juni sejalan dengan itu, menurut mahkamah, tradisi mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat dengan segala hak haknya sebagai anggota masyarakat hukum adat, baik dalam masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada genealogis maupun teritorial adalah hal yang lazim dipraktikkan dalam berbagai masyarakat hukum adat indonesia, termasuk papua. menurut keterangan saksi foram tambrauw, ada kemungkinan seseorang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat adat papua, karena yang bersangkutansetempat, dan telah berjasa bagi masyarakat setempat, sehingga dengan demikian, pengakuan dan penerimaan orang luar untuk menjadi anggota masyarakat hukum adat oleh suku jawa nat dengan melalui prosesi adat yang telah dilakukan berdasarkan hukum dan adat dari suku yang bersangkutan, harus pula mendapat jaminan dan perlindungan konstitusional menurut juncto uud karena hal itu merupakan hak konstitusional masyarakat hukum adat jawa nat yang dijamin oleh konstitusi. menurut mahkamah, kriteria maupun mekanisme serta prosedur penerimaan maupun pengakuan seseorang menjadi warga dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat, harus berdasarkan kriteria, mekanisme, dan prosedur yang dianut dan dijalankan secara konsisten serta diterima sebagai norma adat dari suku atau masyarakat adat yang bersangkutan dan tidak dapat ditentukan oleh lembaga yang lain. oleh karena itu, tindakan mrp yang mengabaikan keputusan masyarakat hukum adat jawa nat yang telah memberi pengakuan serta penerimaan seseorang menjadi warga kesatuan masyarakat hukum adat adalah tidak tepat karena mengabaikan hak hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat jawa nat. menurut mahkamah, mrp bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat supra dan membawahi berbagai masyarakat hukum adat provinsi papua. mrp hanyalah suatu lembaga politik atau lembaga pemerintahan yang lahir berdasarkan ketentuan undang undang yang fungsinya mewakili sebagian masyarakat hukum adat, wakil agama, dan wakil perempuan yang ada provinsi papua. perlindungan konstitusional yang diberikan oleh mahkamah atas hak tradisonal suatu masyarakat hukum adat untuk dapat menerima orang luar sebagai anggotanya berdasarkan kriteria dan mekanisme dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah sejalan dengan semangat otonomi khusus provinsi papua yang menjamin pengakuan atas keberadaan suku suku asli papua beserta hak hak tradisionalnya. hal itu tidak berarti mahkamah mengabaikan adanya kebijakan affirmative yang diberikan kepada suku suku asli papua sebagaimana diatur dalam menurut mahkamah, justru untuk pemberdayaan dan pengakuan atas keberadaan suku suku asli beserta hak hak tradisionalnya yang merupakan kebijakan affirmative terhadap provinsi papua, termasuk dalam hal ini hak masyarakat hukum adat untuk menerima dan mengakui orang luar sebagai anggota masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan zaman, serta sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia: i3. menimbang bahwa, menurut mahkamah, huruf yang menentukaadalah ketentuan yang kabur dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta dapat menimbulkan pelanggaran hak hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi (vide uud baik bagi suku suku asli papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maupun bagi perseorangan warga suku asli tersebut. hal itu berkaitan dengan kriteria apa yang dipergunakan mrp untuk menentukan orang asli papua sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur papua, baik kriteria yang dibuat melalui peraturan perundang undangan maupun kriteria yang dibuat oleh mrp sendiri. fakta dalam perkara guo, kriteria yang ada, baik dalam peraturan perundang undangan maupun kebijakan yang diputuskan oleh mrp, telah melanggar hak hak konstitusional, baik hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat maupun hak konstitusional dari anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. oleh karena kabur dan tidak jelasnya ketentuan guo, maka akibatnya dapat dipastikan hak hak konstitusional masyarakat hukum adat yang dijamin oleh konstitusi akan terancam. dengan kata lain adanya ketentuan guo, memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi yang memberi jaminan perlindungan atas hak hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat (vide uud oleh karena itu, mahkamah, dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud uud harus memastikan tidak akan terjadi pelanggaran terhadap perlindungan dan jaminan konstitusional yang diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, baik yang dilakukan melalui perundangan undangan maupun oleh lembaga pemerintah yang ada, i3. menimbang bahwa, menurut mahkamah, dengan pemberian otonomi khusus bagi provinsi papua seharusnya akan diakui, dijamin, dan dilindungi hak hak masyarakat hukum adat yang ada dan tetap hidup provinsi papua. hak masyarakat hukum adat tersebut seharusnya tidak boleh dikurangi atau dieliminasi dengan adanya keberadaan mrp, karena mrp bukanlah bentuk dari kesatuan masyarakat hukum adat yang lahir secara alamiah dan mrp tidak membawahi berbagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada provinsi papua, tetapi merupakan salah satu lembaga pemerintahan daerah bentukan negara berdasarkan undang undang. selain itu, menurut mahkamah, mrp tersebut dibentuk oleh negara sebagai perwakilan kultural yang mewakili masyarakat adat, kelompok agama, dan kelompok perempuan yang ada provinsi papua sehingga tidak mungkin mewakili seluruh masyarakat hukum adat yang ada papua. oleh karena itu, menurut mahkamah hak hak kesatuan masyarakat hukum adat mengenai kriteria, mekanisme, dan prosedur seseorang untuk menjadi anggota kesatuan masyarakat hukum adat haruslah didasarkan pada ketentuan internal dari kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan bukan atas keputusan mrp. keberadaan mrp akan bertentangan dengan semangat lahirnya otonomi khusus bagi provinsi papua, jika dalam menjalankan tugas dan kewenangannya justru mengabaikan hak hak asli masyarakat hukum adat yang ada provinsi papua. pengakuan atas hak hak tradisional suku suku asli sebagai kesatuan masyarakat hukum adat provinsi papua adalah salah satu bentuk perlindungan konstitusional atas kekhususan provinsi papua sebagaimana diatur dalam dan sesuai dengan serta uud i3.,, huruf harus dinyatakan bertentangan dengan uudyang bakal menjadi calon gubernur dan atau calon wakil gubernur, adalah pertimbangan yang harus didasarkan atas pengakuan suku asli papua asal bakal calon gubernur dan atau wakil gubernur yang bersangkuthani dhani muatan tersebut bertentangan dengan uud maka sasaran otsus itu sendiri akan sulit diwujudkan, berdasarkan uraian atas, materi muatan otsus papua dapat dikategorikan dalam (dua) bagian, yaitu: materi muatan yang melaksanakan uud tentang pengakuan pemerintahan daerah bersifat khusus, antara lain dijabarkan dalam sebagai berikut: pemberian kewenangan pemerintahan yang bersifat khusus, pemberian kekuasaan legislatif pada dprd dan kuota jumlah anggota dprd yang lebih besar disbanding dengan dprd provinsi indonesia lainnya, persyaratan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi papua harus orang asli papua, berbeda dengan syarat provinsi indonesia lainnya, dan dibolehkan membuat kebijakan kepegawaian bersifat khusus, dibolehkan pembentukan partai politik, pembentukan komisi hukum hoc, anggaran khusus provinsi dan kabupaten kota papua, pembentukan perwakilan komisi ham dan pengadilan ham, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pengangkatan kepala kepolisian daerah harus mendapat persetujuan gubernur, pengangkatan kepala kejaksaan tinggi harus mendapat persetujuan, mrp sebagai lembagalima kewenangan mrp sebagai lembaga representasi kultural orang asli papua dilaksanak. materi muatan yang melaksanakan uudperkembangan masyarakat dan prinsip nkri, antara lain dijabarkan dalam sebagai berikut: pengakuan adanya masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, termasuk memberikan pengakuan bagi orang lain yang menurut hukum adat yang berlaku dapat diakui sebagai anggota masyarakat hukum adat atau orang asli papua. hurufmenurut ketentuan huruf otsus papua merupakan istilah lain dari warga atau anggota masyarakat hukum adat. orang asli papua, terdiri dari (dua) klasifikasi, yaitu:suku suku asli sebagai bagian dari rumpun ras melania, yang hidup dalam beragam komunitas masyarakat hukum adat papua,orang bukan suku suku asli papua, tetapi berdasarkan norma hukum yang dipatuhi satuan masyarakat hukum adat tertentu papua, diterima dan diakui sebagai orang asli atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. pemerintah provinsi mengakui menghormati dan memberdayakan masyarakat hukum adat yang ada papua beserta hak hak tradisional yang dimilikinya, pemerintah provinsi mengakui keberadaan, peran dan fungsi peradilan adat yang dimiliki masyarakat hukum adat papua, pengakuan orang asli papua adalah wewenang setiap masyarakat hukum adat bahwa fakta historis menunjukkan keberadaan dan peran masyarakat hukum adadari masyarakat hukum adat tersebut memiliki tradisi, norma norma hukum, dan sistem kekerabatan yang beragam, mana masing masing memiliki kewenangan yang bersifat otonom. dengan demikian masyarakat hukum adat pada hakekatnya memiliki kewenangan yang bersifat asli (original power) dan otonomberada dalam satu wilayah yurisdiksi negara atau berada diantara lintas wilayah yurisdiksi lebih dari satu negara. demikian pula, keberadaan negara kesatuan republik indonesia nkri) dalam susunan negara kepulauan, keberadaan masyarakat hukum adat yang sangat beragam dari sabang sampai merauke memperoleh jaminan pengakuan dalam uud sebagai bagian integral dari nkri, pengakuan konstitusional tersebut berlaku juga atas keberadaan masyarakat hukum adat yang beragam wilayah provinsi papua yang memperoleh otonomi khusus melalui otsus papua. keragaman masyarakat hukum adat wilayah papua ditegaskan pada bagian penjelasan umum alinea pertama otsus papua menyebutkan bahwa provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang diberi otonomi khusus, bagian |
hukum acara pidana kans kekhilapan dalam, hal pemberian kualifikasi, tidak merupakan alasan untuk membatalkan putusan hakim bawahan: (. kekhilapan serupa iiu akan diperbaiki oleh mahkamah agung dalam tingkat kasasi, meskipun permohonan kasasi ditolak. . putusan mahkamah agung tg. sept k k1 . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mengadili berkata pidana dalam tingkat: kasasi telah mengambil putusan. sebagai berikut: tati omnia dia erat hong sie aa. epi membawa putiisati pengadilan negeri blitar tanggal juni pidana b., dalam putusan mana terdakwa: toegirin, umur kira kira tahun, lahir purworejo dan ber tempat tinggal terakhir jln. irian desa, kepanjenkidul, kecamatan dan kabupaten blitar, pekerjaan pegawai pengadilan negeri blitar penuntut kasasi '(berada dalam::tahanan sementara 'sejak:tgl. :u5 november :s d tgl.'. desember. #ess satuan yang diajukan muka persidangan pengadilan negeri tersebut 'bersama sama dengan terdakwa' tindakan, karena dituntut: bahwa'mereka para terdakwa baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dan bersekutu satu' sama lain sebagai pegawai negeri terhadap terdakwa kan kaga tah dengan surat.keputusan. terakhir kepala pengadilan negeri di blitar tanggal oktober kpn: .terhadap terdakwa:. seroja band "dengan, surat keputusan terakhir direktur daerah. pemasyarakatan kediri tanggal ke padaitanggal november di sekitar waktu itu, setidak tidaknya dalam bulan. november ramah tempat: tinggalnya' simon alias' h. abdurrahman, setidaktidaknya'di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri blitar, telah menerima pemberian atau perjanjian,dari seorang bernama simon alias abdoelrachman sebanyak rp sedang mereka mengetahui, setidak tidaknya dapat menduga bahwa pemberian atau perjanjian tersebut diberikan kepada mereka untuk membujuk agar dalam jabatan mereka melakukan atau mengatakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajiban. .mereka ataupun pemberian: itu diberikan kepada mereka oleh karena. atau. ber hubungan: dengan: apa! yang telah dilakukan atau diadakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya, ialah agar supaya. anak tiri simon alias abdurrahman yang bernama abutojib keputusan pengadilan negeri blitar nanti hukumannya dapat di jaringan baik karena hukuman taktik maupun bebas, dengan memperhatikan kitab undang undang hukum pidana, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar" putusan yang lengkapnya berbunyi sebagai bei menyatakan bahwa: para. terdakwa dalam perkara ini bernama: toegirin dan ii. tindakan' bersalah melakukan kejahatan: sebagai' pegawai: negeri, menerima: hadiah, sedangkan patut dapat menyangka, bahwa apa. yang dihadiahkan .itu berhubung dengan ke kekuasaan karena jabatannya . wage menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara, terdakwa: (dua): bulan). terdakwa h:: (dua bulan: dengan ketentuan, bahwa hukuman penjara tersebut atas tidak akan' dijalani oleh terdakwa kecuali jika.di kemudian hari diperintahkan lain dengan keputusan hakim. berdasarkan ,alasan bahwa: sebelum lampau masa percobaan selama (satu) tahun melakukan perbuatan pidana, menentukan bahwa pada waktu para terdakwa menjalani hukuman itu lamanya waktu ada dalam.tahanan sebelum putusan ini terjadi tetap dikurangkan sebenarnya dari hukuman penjara tersebut, sus menentukan 'bahwa:surat surat bukti a b c d b merah di lampirkan dalam berkas perkara"ini, sedang: uang bukti: rp: tan menghukum: para terdakwa tersebut! membayar :biaya perkara:ini5 putusan' mana: dalam'tingkat banding telah dikuatkan: oleh: pengadilan tinggi di surabaya dengan putusannya tanggal september: pid, yang kamarnyaterdakwa toegirin tersebut: menguatkan putusan pengadilan negeri blitar tanggal juni pidana. tentang terdakwa. toegirin tersebut terhadap hukuman. yang telah dijatuhkan.ke padanya memerintahkan pengiriman: sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas: perkaranya: kepada. kepala: pengadilan negeri.di blitar , '. mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi pid. kas, yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri blitar. blitar, november: yang: diterima di kepaniteraan pengadilan negeri: blitar pada tanggal wariga mori bukan bekas telaebalb sila imbrska dan memberitahukan sekali nama dati hakim yang nantinya akan tol #memeriksanya 'di samping memberikan penjelasan penjelajah mengenai . isi atau maksud dari berkas perkara itu: . menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut langsung 'atau tidak langsung bermaksud meyakinkan pada haji abdurrahman 'dan abdul habit, selaku keluarga ayah dari abu topik, bahwa terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana ini mempunyai peran penting atau setidak tidaknya oleh mereka diharapkan ikut menentukan dalam ke putusan nanti. menimbang bahwa pengadilan negeri" berdasarkan atas perti: tangan pertimbangan yang diuraikan atas berpendapat bahwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwatelah melakukan perbuatan yang dituduhkan pada mereka, perbuatan mana merupakan kejahatan yang dimaksudkan dan diancam dengan pidana oleh kitab undang undang hukum pidana dan dari sebab itu para terdakwa harus dipersalahkan melakukan kejahatan yang dituduhkan itu, dan karenanya harus dihukum. menimbang bahwa pengadilan negeri berpendapat cukup alasan untuk menentukan, bahwa waktu tahanan sementara dari para terdakwa dalam menjalankan hukumannya akan dikurangkan "seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan padanya: bls kan menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dihukum, maka mereka haris diwajibkan memikul segala biaya perkara ini. memutuskan: menyatakan bahwa para terdakwa dalam perkara ini bernama! . toegirin dan ii. tindakan bersalah melakukan kejahatan: sebagai pegawai negeri menerima hadiah, sedangkan 'ia patut dapat . menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan itu berhubung dengan . kekuasaan karena jabatannya . menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara terdakwa (dua) bulan. terdakwa il: (dua) bulan dengan ketentuan, bahwa hukuman. penjara tersebut atas tidak akan dijalani oleh'terdakwa il'kecualijika kemudian hari diperintahkan lain dengan keputusan hakim berdasar kan alasan bahwa sebelum'lampau masa percobaan selama (satir) tahun melakukan perbuatan pidana. beni menentukan bahwa pada waktu para terdakwa menjalani hukuman itu lamanya waktu ada dalam tahanan sebelum putusan 'ini terjadi tetap . dikurangkan sebenarnya dari hukuman penjara tersebut. lana aah menentukan bahwa surat surat bukti a b c d r merah di lampirkan dalam berkas perkara ini, sedang uang bukti rp: , dirampas. menghukum para terdakwa tersebut membayar biaya perkara ini. demikian telah diputus dan diumumkan pada. hari: rebo, tanggal juni oleh kami, antico soeharto, hakim pengadilan negeri di' blitar dengan disaksikan oleh soeharto dibjowiratmodjo, jaksa. blitar dan hartono panitera pengganti pengadilan negeri.di blitar serta didengarkanjugaolehparaterdakwa. . sie menledesin melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tanggal maret no::. dalam "kesimpulan mana jaksa agung pada pokoknya. berpendapat, bahwa kiranya mahkamah agung'tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut: . .i.ee lures sen melihat surat surat yang bersangkutan, our sue"mengatur tentangtersebut atas yang" yang dinyatakan 'tidak berlaku itu bukanlah undang undang mahkamah agung indonesia .dalam ke peluruhannya, melainkan 'khusus mengenai kedudukan,: susunan. dan kekuasaan mahkamah agung,:oleh karena'mana hal hal yang mengenai acara kasasi mahkamah agung masih menggunakan ketentuan ketentuan dalam undang undang mahkamah agung indonesia tersebut: . . menimbang, bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberi tahunan: kepada penuntut kasasi pada tanggal november dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta #alasan alasannya.menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah: ses bahwa putusan pengadilan tinggi tidak mencerminkan keadilan hukum dalam peradilan yang berlaku sekarangini,. bahwa pengadilan tinggi tidak mengindahkan apa yang sudah. dikemukakan oleh penuntut kasasi dalam memori bandingnya, yaitu bahwa kualifikasi yang diberikan oleh pengadilan negeri tidak tepat, karena kepada penuntut kasasi dituduhkan kejahatan yang termaktub . dalam kitab undang undang hukum pidana, sedang kualifikasi mencerminkan kejahatan yang diuraikan dalam kitab undang undang hukum pidana, sehingga penuntutkasasi dipersalahkan tentang kejahatan yang tidak dituduhkan kepadanya: menimbang, mengenai keberatan ke bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak dijelaskan berupa 'apa .ketidak adilan : yang dimaksudkan itu, menimbang "mengenai. keberatan ke bahwa keberatan ini dapat . dibenarkan, namun tidak merupakan alasan untuk membatalkan putusan. hakim bawahan, karena .hanya merupakan:suatu kekhilafan dalam hal: pemberian kualifikasi saja, sebab dari putusan pengadilan negeri nyata: dengan jelas bahwa pengadilan negeri berkesimpulan, bahwa penuntut (kasasi telah 'salah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud" dan diancam dengan pidana dalam kitab undang undang hukum moe pidana, ana bea rani pen (sg bahwa keberatan ini hanyalah merupakan alasan bagi mahkamah won menimbang, bahwa berdasarkan 'alasan alasan " dengan m perbaiki kualifikasi putusan pengadilan negeri tersebut atas, memperhatikan pasak undang undang yang bersangkutan, wu. menolak permohonan,.kasasi dari penuntut kasasi: tovegirir. ter memperbaiki putusan pengadilan: negeri di blitarstanggal: juni no: 1965s pidana' sekedar: mengenai kwahfikasi yang'harus h0. berbunyi dan dibaca sebagai berikut: mona besa sebagai pegawai negeri menerima suatu pemberian, sedang ia .obs mengetahui, bahwa pemberian itu dilakukan untuk. membujuknya, supaya membuat sesuatu bertentangan dengan kewajibannya? menghukum penuntut kasasi membayar segala biaya perkara dalam demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari sabtu, :tanggal september oleh: ketua, suryadi, sh, subjektif, dan abdwurachman, sh, hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada. hari sabtu, tanggal september. oleh ketua tersebut, suryadi, sh, dengan. dihadiri: oleh subjektif, sh. dan.m. kas abdurrahman, sh,. hakim hakim anggota, sutrisno hamidjojo, sh, paksa agung muda dan b s: mangindaan, panitera pengganti luar biasa, putusan pen adilan tin ggi surabaya pid: maa ja: pengadilan tinggi surabaya, mengadili perkara perkara kejahatan. dalam pemeriksaan: tingkat, bandingan,. dalam sidang per .musyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam per karyanya terdakwa!, sasha ras ses toegirin, umur tahun, pekerjaan pegawai pengadilan negeri blitar, dilahirkan purworejo jawa tengah), bertempat tinggal jalan se. irian desa kepanjenkidul, kota blitar, pekerjaan: perakit tata usaha pada pengadilan negeri blitar. (terdakwa berada dalam tahanan 'sejak tgl.: s d tel. pengadilan tinggi tersebut: |. membaca: surat surat pemeriksaan beserta turunan putusan pengadilan negeri blitar tanggal juni. pidana tentang terdakwa toegirin, yang dalam pokok putusannya berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa para terdakwa dalam. perkara.ini bernama. toegirin dan tindakan bersalah melakukan kejahatan: sebagai pegawai negeri menerima hadiah, sedangkan patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan "itu berhubung. dengan menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara terdakwa (dua) bulan, terdakwa ii, (dua) bulan dengan ke hentian, bahwa hukuman penjara tersebut 'atas tidak akan: dijalani oleh terdakwa: kecuali jihadi kemudian hari diperintahkan lain dengan keputusan hakim berdasarkan alasan bahwa sebelum lampau masa percobaan selama (satu) tahun melakukan perbuatan pidana, menetapkan bahwa pada waktu para terdakwa menjalani hukuman. itu lainnya waktu ada dalam tahanan sebelum putusan ini terjadi tetap dikurangkan sebenarnya dari hukuman penjara tersebut. menentukan bahwa surat surat bukti a.:b.c. merah dicampur kan dalam berkas perkara ini, sedang uang bukti rp: di rampas surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri blitar, bahwa pada tanggal juni terdakwa toegirin menyatakan akan meminta peradilan dalam tingkat bandingan terhadap putusan pengadilan negeri blitar tersebut, . menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa toegirin' tersebut karena diajukan dalami waktu dan dengan cara yang ditetapkan dalam undang undang dapatlah diterima, anal pabean tea menimbang, bahwa pengadilan negeri blitar dengan 'putusannya dipertimbangkan: di: dalamnya sudah tepat telah mempersalahkan ter dakwa' toegirin melakukan "kejahatan yang dituduhkan 'ke padanya dengan tepat pula memberi sebutan pada kejahatan itu dan hukuman '. menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka putusan pengadilan negeri blitar tanggal juni mengingat akan sampai dengan undang undang . darurat no, tahun bersambung dengan undang undang darurat tahun dan kuhp, hir dan aturan peralihan undang undang dasar republik mengadili saus menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan menguatkan putusan pengadilan negeri blitar tanggal juni pidana tentang terdakwa toegirin tersebut terhadap hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, . memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya pada kepala pengadilan negeri blitar. demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari: senen, tanggal september :enam: puluh enam, oleh: kami: soerjani, sh: hakim pengadilan tinggi tersebut: dengan dihadiri: oleh . panitera pengganti pada pengadilan tinggi surabaya, hoenoerwan. pengadilan negeri blitar, mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah "menjatuhkan putusan sebagai "berikut dalam toegirin,. umur tahun, dilahirkan: purworejo jawa tengah), berumah di. jalan. irian desa kepanjenkidul,. kota blitar, pekerjaan perakit tata usaha pada pengadilan negeri blitar '. il. tindakan, umur tahun) dilahirkan 'desa sawo,: kecamatan takaran, kabupaten madiun, berumah di: jalan: irian desa kepanjenkidul, kota blitar, pekerjaan pegawai lembaga pemasyarakatan bian gas pengadilan negeri tersebut: .: gas ban telah membaca surat surat pemeriksaan pendahuluan: alas telah mendengar pembacaan surat tuduhan jaksa tanggal ix telah mendengar sidang pengadilan negeri keterangan para). terdakwa dan keterangan saksi saksi yang didengar sidang bawah sumpah dan memperhatikan pula surat surat tanda bukti yang diajukan telah mendengar reguisitoir dari jaksa yang maksudnya supaya" pengadilan negeri menyatakan para terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan dalam 'surat tuduhan, yaitu yang tercantum dan diancam. dengan"pidana dalam kuhp dan supaya pengadilan. negeri menjatuhkan pidana penjara masing masing 'untuk terdakwa: toegirin:. (enam): bulan :dan: terdakwa: tindakan (tiga) bulan, masing masing dipotong selama mereka dalam tahanan sementara, kan telah mendengar pula pembelaan dari para terdakwa sendiri sendiri: menimbang bahwa" para terdakwa dalam surat tuduhan dari jaksa . tanggal no: dituduh: bahwa mereka para terdakwa baik bertindak sendiri sendiri maupun. bersama sama dan bersekutu satu'sama lain sebagai pegawai negeri". dengan surat keputusan terakhir kepala pengadilan negeri blitar . tanggal oktober kpn' .terhadapterdakwa |. sah dengan. surat keputusan terakhir direktur daerah pemasyarakatan kediri tanggal kd. hal nan pada tanggal november sekitar waktu ibu, setidak tidaknya dalam bulan november. rumah tempat tinggalnya simon alias abdukachman setidak tidaknya suatu tempat dalam daerah | . hukum pengadilan negeri blitar, telah menerima pemberian atau. dek perjanjian dari seorang bernama simon alias abdurrahman sebanyak rp. sedang mereka mengetahui, setidak tidaknya dapat 2s. menduga bahwa pemberian atau perjanjian: tersebut diberikan pada uks sesamereka untuk membujuk agar dalam jabatan mereka melakukan atau mengatakan sesuatu apa: yang berlawanan: dengan kewajiban mereka ataupun pemberian itu diberikan ke, pada mereka oleh karena atau berhubungan dengan apa: yang telah dilakukan: atau diadakan .dalam jabatannya yang berlawanan: dengan kewajibannya, ialah agar supaya anak tiri simon alias abdurrahman yang bernama abutojib yang terkena perkara pidana dengan kualifikasi penganiayaan. di' dalam keputusan pengadilan negeri blitar nanti hukumannya dapat diperankan baik "berupa hukuman:taktik maupun bebas, perbuatan perbuatan mana tercantum dan diancam dengan pidana menurut :jo kuhp. menimbang, bahwa'para terdakwa sidang menerangkan, bahwa mereka tidak bersalah melakukan perbuatan perbuatan yang dituduhkan pada mereka sebagaimana dalam tuduhan jaksa'tanggal menimbang: bahwa:untuk 'dapat dinyatakan: melakukan kejahatan tersebut. dalam: kitab: undang undang hukum. pidana itu, syarat terdakwa haruslah seorang pegawai negeri, sedangkan oleh yang .memberi atau menghadiahkan uang, diharapkan dari para terdakwa mempunyai hubungan dengan jabatan menimbang, bahwa. selanjutnya. para, terdakwa persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa. toegitin . soon wu bahwa: terdakwa pernah: mendampingi hakim selaku. panitera pengganti.waktu. memeriksa sebuah perkara penganiayaan berat, mana seorang bernama abutojib (saksi ke: iv):ikut. menjadi terdakwa, tetapi pada saat:itu belum dapat diperiksa karena belum.tertangkap: . use bahwa: terdakwa mengetahui perkara "pidana yang menyangkut abutojib eksis seni ana nba ben ban bahwa terdakwa pemali membawa berkas perkara yang menyangkut iri abutojib ke rumah dengan alasan.untuk dicontoh.sebagai.model, bahwa terdakwa mengakui" mengenal surat surat yang diajukan sebagai: bukti: yang diberi tanda e merah dan mengetahui pula.bahwa surat itu ditulis olehnya sendiri: sedangkan surat tadi. diajukan ke. pada pak doelkabit (ayah above topik) yang pada pokoknya berisi menagih kekurangan (sisa) uang yang sedianya untuk biaya penyelesaian perkara yang menyangkut above tojibj: song bass terdakwa tindakan). bahwa terdakwa mengaku pernah menerima dua orang tamu rumahnya "masing masing: haji simon alias: abdoelrachman dan abdul habit dengan maksud membicarakan sebuah perkara:pidana yang menyangkut. anaknya. bernama, above topik,.di.mana pada. saat itu perkaranya .akan,.segera, diajukan sidang: pengadilan. negeri blitar, sedangkan kunjungan, mereka. ke: rumah: terdakwa. itu atas petunjuk sabana' "kedatangan mereka: itu segera diberitahukan kepada terdakwa dan: sesaat kemudian terdakwa dengan membawa berkas. perkara pidana yang menyangkut above topik datang kerumah terdakwa. . bahwa, terdakwa, i,telah,.menetapkan. biaya penyelesaian perkara tersebut sebesar rp. tetapi setelah dibicarakan oleh terdakwa dengan haji imun dengan jalan tawar menawar, akhirnya mencapai kata sepakat dengan biaya rp. , yang disetujui pula oleh terdakwa bahwa atas pengakuan terdakwa dari uang sebesar rp tersebut, oleh terdakwa telah diserahkan pada. terdakwa sejumlah rp. selaku uang muka, sedangkan kekurangannya' sebesar rp. akan diserahkan oleh haji simon apabila putusan pena: dilan negeri sudah: dijatuhkan, dan sesuai.dengan keinginan haji simon dan haji abdul habit. bahwa terdakwa mengaku pernah menerima dari terdakwa tuang. sebesar rp: dan oleh terdakwa diambilkan dari rp. . untuk mengelabui yang berwajib! penyerahan uang tersebut disertai kwitansi dengan menuliskan kata kata buat bayar pinjam sementara kemudian ditanda tangani oleh terdakwa: er, kana secobahwa terdakwa: menerangkan :mengenal,surat surat yang.diajukan sebagai bukti yang diberi 'tanda dengan" huruf a merah,: b merah, c merah dan, d merah dan mengakui pula bahwa surat surat itu ditulis . menimbang' bahwa diri, keterangan'saksi saksi'yang diperiksa di. persidangan di bawah:sumpah. memberikan keterangan sebagai berikut: saksi abdul habit): ller aan bahwa saksi pernah pergi kerumah terdakwa 'atas petunjuk. terdakwa melalui haji abdurrahman alias haji simon. bahwa pembicaraan perkara pidana yang menyangkut abu topik dilangsungkan rumah terdakwa mana terdakwa antara'lain sambil menunjukkan berkas perkara pian yang menyangkut abu topik, menyatakan pada' saksi bahwa hukuman terhadap perbuatan above . topik adalah berat, oleh .karena itu perlu menghubungi hakim yang . memeriksa dalam "perkara tersebut kalau inginimendapat keringanan, mana" terdakwa dalam" hal ini 'menyanggupkah untuk membantunya. sebagai penghubung. san bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebesar rp. kepada terdakwa untuk:pembayaran muka dari uang sebesar rp50. yang disaksikan oleh haji abdurrahman, above topik dan dasar rahim: sebesar rp. tersebut "merupakan "hasil setelah terjadi tawar: menawar antara terdakwa dengan saksi, yang semula terdakwa minta. rp: , ataspermintaan terdakwa dilan negeri terdakwa segera menjumpai saksi, agar saksi bersedia." menyerahkan sisa uang rp. karena putusan pengadilan negeri. sesuai dengan perjanjian yang telah ditangguhkan oleh terdakwa yaitu bahwa saksi pernah berjumpa dengan terdakwa mana terdakwa pesan padanya, kalau abdul habit belum mempunyai hubungan dengan hakim yang memeriksa perkara above topik, terdakwa sanggup pertama memberitahukan .ke pada terdakwa bahwa uang kedua: menerima pelajaran dari terdakwa apabila nanti dimuka groep sidang ditanya oleh hakim dengan maksud untuk teringan aksi dasar rahim)! (io pasa son selatan bahwa: saksi mengetahui sewaktu menyerahkan: uang: sebesar rp dari saksi pada terdakwa il. los menimbang bahwa dalam hubungan bekerja bersama sama yang gee. dimaksudkan di. atas antara terdakwa dan terdakwa sebagai kawan peserta dalam perbuatan pidana yang dituduhkan pada mereka dan sidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksana perbuatan pidana dalam perkara ini, telah menerima uang tersebut.: ,. (ol menimbang bahwa bukanlah. para terdakwa dan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan. atas kerja bersama sama dengan sadar satu melaksanakan perbuatan pidana yang dituduhkan, dan menurut got pengadilan negeri tindakan tindakan yang dilakukan khusus oleh ter dakwa dalam perkara ini tidak hanya mempunyai pengaruh besar, .bahkan .yang menentukan dapat dilaksanakannya perbuatan pidana pen seb tanah tina lan bu bahwa menurut hukum pidana terdakwa sebagai kawan peserta dapat pula dipertanggung jawabkan penuh terhadap perbuatan perbuatan yang dilakukan, karena terdakwa secara. sadar "mengerjakan segala mes menimbang, bahwa alasan dari terdakwa sewaktu membawa pulang berkas perkara yang menyangkut diri: abu topik:ke rumahnya (us seolah olah hanya dengan maksud akan dicontoh sebagai model, tidak hse dapat diterima oleh pengadilan negeri oleh karena dari pemeriksaan sidang ternyata? ena mane (bahwa terdakwa setelah menerima pemberitahuan:dari terdakwa bahwa haji abdoelrachman dan abdul habit. sudah datang menunggu rumah terdakwa ii, saat itu juga terdakwa pergi pula. kerumah dil terdakwa sambil membawa berkas perkara yang menyangkut diri abu topik |
hukum pidana permainan lotere buntut" dalem perkara ini, yaitu memasang kombinasi angka, dimana pemasang angka angka tersebut akan menang kalau angka angke tersebut sesuai dengan angka terakhir dari nomor analog yang mendapat hadiah, dapat digolongkan page perjudian seperti ditentukan kuhp: putusan mahkamah agung tg. novembetag bnn, mahkamah agung tersebut? pera membaca putusan pengadilan negeri bondowoso tanggal juli s., dalam putusan mana tertuduh gentong alias oen poo kong, umur kira kira tahun, lahir basuki, berumah jalan r.e. martadinata bondowoso, pekerjaan dagang: penuntut kasasi (berada diluar tahanan) . bagjanuari jam' atau pada waktu waktu lain dalam tahun bertempat desa dibawah, kabur . ten bondowoso atau. kesempatan: kepada umum main judi main untung suntingan dengan cara. menjual menawarkan kupon buntut kalo gelap dengan tidak se ijin yang berhak atau yang berwajib,amar. putusan pengadilan negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai . menyatakan kesalahan terdakwa: nan gentong alias oen poo kong bersalah atas kejahatan paman aan akan hal pesiar dengan sengaja telah memberikan kesempatan untuk main judi.kepada . umum tanpa suatu ijin dari instansi res mi l botani menghukum terdakwa karena: itu dengan hukuman .penjara selama status bulan bed sana dubai menghukum pula terdakwa untuk membayar segala biaya dalam perkara ini : yang menjadi bagiannya. nan jab memerintahkan supaya barang bukti yang berupa uang kontan sebesar rp. (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). (tiga) buku daftar kupon buntut kalo, tertanda dan (tiga) buah turunan kupon buntut kalo, tertanda dan yes masing masing tertanda merah. kesemuanya bukti tersebut disita untuk negara. putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan olaan dari terdakwa gentong alias oen poo kong terhadap putusan pengadilan negeri bondowoso tanggal juli menguatkan putusan pengadilan negeri bondowoso tanggal juli tentang terdakwa otonom aliasari di. bondowosobondowoso, juli dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri bondowoso pada tanggal juli melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tanggal junimeskipun berdasarkan pasai dari undang undang no,'.ni serta risalah kasusnya telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri bondowoso pada tanggal juli dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan :ini harus ditinjau dulu, apakah hal yang disebut "lotere buntut itu dapat dipandang sebagai judi yang dimaksud dalam k.u.h.p. menimbang, bahwa apa yang telah terjadi dalam kasus ini ialah, bahwa yang berminat dapat membayar sejumlah uang sebagai taruhan, untuk mana dipegangnya suatu kombinasi dari angka menurut kehendaknya. jika angka itu sesuai dengan angka terakhir dari nomor kalo yang mendapat hadiah, maka senanglah bahwa masyarakat telah menamakan permainan semacam ini lotere buntut", menimbang, bahwa terlepas dari pertanyaan apakah permainan lotere buntut" ini termasuk perjudian atau undian menurut undang undang tentang undian undang undang tahun permainan tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian seperti tersebut dalam kalimat terakhir dari kuhpsebenarnya tidak melakukan perbuatan melanggar atau dengan sengaja melakukan perjudian sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum maupun yang diputus oleh hakim menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut mahkamah agung berpendapat: bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya keberatan semacam itusemacampasa! undang undang no,tentang alias oen poo kongrcis tanggai september oleh prof. gemar seno adji sh. ketua, purwosunu sh. dan busthanul arifin s. dengan dihadiri oleh purwosunu s.h. dan busthanul arifin s.h. hakim hakim anggota, tidak dihadiri oleh aditi sastrawidjaja s.h. jaksa agung muda karena berhalangan dan dihadiri oleh eddy junaidi sm,,urabaya pidanaidanberikut dibawah ini dalam perkara terdakwa gentong alias oen poo kong, berumur kira kira tahun, lahir basuki, berumah jalan r.e. martadinata bondowoso, pekerjaan dagang terdakwa berada diluar tahanan) pengadilan tinggi tersebut telah membaca surat surat perkara beserta turunan putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri bondowoso terhadap terdakwa gentong alias oen poo kong tersebut diatas, tartar.gagal juli s5. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut menyatakan kesalahan terdakwa kes area centong alias oen foo kong. bersalah atas kejahatan dengan sengaja telah rnembesikan kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa suatu ijin dari instansi resmi",ini yang menjadi bagiannya kana naa memerintahkan supaya barang bukti vang berupa uang kontan sebesar rp. (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tiga) buku daftar kupon buntut nano, tertanda dan 3tiga) buah turunan kupon buntut kalo, tertanda dan masing masing tertanda merah haa lah kesemuanya bukti tersebut disita untuk negara kan surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri bondowoso, bahwa pada tanggal juli terdakwa gentong alias den poo kong telah menyatakan tidak menerima atas putusan dari pengadilan negeri bondowoso tanggal juli a s., dan mengajukan permohonan agar supaya perkaranya tersebut periksa dan diputus dalam tingkat bandingan menimbang, bahwa terdakwa gentong alias oen poo kong dalam perkara nya.ini tidak mengajukan surat surat penjelasan (memori banding! menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari terdakwa gentong alias oen poo kong tersebut telah diajukan dalam waktu dan dengan cara cara yang telah ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima menimbang, bahwa pengadilan negeri bondowoso dengan putusannya. tanggal juli a atas dasar dasar yang dipertimbangkan didalamnya dengan tepat telah mempersalahkan terdakwa gentong alias oen poo kong tersebut telah melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepada nya dan memberi sebutan tersebut sebagai diterangkan didalam pokok putusan nya dan dengan tepat pula menjatuhkan hukuman kepada terdakwa gentong al, oen poo kong tersebut, yang sudah seimbang dengan beratnya kejahatan yang terbukti dilakukan olehnya seimbang dengan beratnya kejahatan yang terbukti dilakukan olehnya sehingga putusan pengadilan negeri bondowoso tanggal juli a tentang terdakwa gentong al, oen poo kong tersebut dapatlah dikuatkdakwa gentong al. oen poo kong terhadap putusan pengadilan negeri bondowoso tanggai juli menguatkan, putusan pengadilan negeri bondowoso tanggal juli a tentang terdakwa gentong al.demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan pada har! sabtu tanggal april tujuh puluh satu, oleh kami haryadi darsokoesoemo sh. hakim tinggi pada pengadilan tinggi surabaya tersebut dan pada hari tanggal itu juga terus diucapkan oleh kami, hakim tinggi tersebut dalam sidang terbuka dengan dihadiri dan panitera pengganti harto putusan pengadilan negeri bondowoso putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri bondowoso, yang mengadili perkara perkara pidana telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang bernama gentong alias oen poo kong berumur tahun, lahir basuki, berumah jalan martadinata bondowoso, pekerjaan dagang pengadilan negeri tersebut melihat akan surat surat pemeriksaan sementara kan telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi telah mendengar tuntutan jaksa menimbang, bahwa terdakwa dituduh sebagai berikut pan bahwa terdakwa pada hari tanggal jam atau pada waktu waktu lain dalam tahun bertempat didesa dibawah, kabupaten bondowoso atau pada kesempatan kepada umum untuk main jud main untung suntingan dengar, cara menjual menawar kan kupon nomor buntut kalo gelap dengan tidak seijin yang berhak berwajib. menimbang, bahwa terdakwa telah menyangkal terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut diatas'dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut dhan bahwa, terdakwa.membenarkan kalau menjual buntut tiga angka dari belakang) dari undian kalo untuk dijadikan tanpa seijin instansi resmi. bahwa, terdakwa menjual buntut kalo, berdasarkan permintaan iparnya yang menjadi bandar dimana kebetulan iparnya tersebut akan bepergian jember, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh jaksa yang berupa! uang kontan sebesar rp. , lima buah buku struk untuk kontrol lotere. tiga buah struk lotere. sena aa. kesemuanya bukti tersebut tidak diakui" oleh terdakwa, melainkan diakui kepunyaan iparnya terdakwa ulun bahwa, jaksa atas pangkalan tersebut kemudian mencabut bukti bukti tersebut dan mengajukan barang bukti lain yang berupa uang kontan sebesar rp. tiga buah buku daftar kupon buntut kalo yang telah ditandai. d1, berwarna merah, tiga buah turunan kupon buntut kalo tertanda d4, dan yang masing masing bertanda merah. menimbang, bahwa terdakwa atas pengajuan barang bukti tersebut mengakui terus terang didalam sidang terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya yang disertai keterangan yang tertentu den saksama mengenai hal ihwal perbuatan yang telah dilakukan itu, keterangan keterangan mana adalah dalam pokoknya diketahui dan sesuai keterangan saksi choir soedarmadi, sudjono suwardi, muntilan, munawar, muh. hasan dan suparman, yang masing masing didengar atas sumpah didalam sidang, semuanya itu, yang satu dengan yang lain saling berhubungan demikian pula bukti bukti yang diajukan dengan tertanda d1, d2, d3, d4, dan yang ditandai dengan warna merah. maka terbukalah menurut hukum dan keyakinan hakim, bahwa terdakwa telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. perbuatan mana merupakan suatu kejahatan yang termaktub dan diancam dengan hukuman oleh k.u.h.p. oleh karenanya harus dihukum. menimbang, bahwa untuk menentukan hukumannya yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka pengadilan negeri mengingat akan hal hal tersebut hal hal yang memberatkan terdakwa memberikan keterangan. yang berbelit belit, walaupun dengan'sikap yang cukup sopan. terdakwa tanpa ijin suatu. instansi. resmi telah menyelenggarakan perjudian dengan sistim buntut ialah dengan menggunakan tiga angka dari undian resmi yaitu. kalo. perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sosial ekonomi yang negatif terhadap masyarakat. terdakwa pernah dihukum, atas perbuatan yang sejenis. hal hal yang meringankan terdakwa. meskipun memberikan keterangan secara berbelit belit, tetapi akhirnya juga mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukan. terdakwa masih muda usianya, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perbuatan yang telah dilakukan. menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal tersebut atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya sudah. pada tempatnya. mengingat akan bab bagian dan bab dan pusat dari element indonesia yang telah diperbaharui, mengadili: menyatakan kesalahan terdakwa gentong alias den poo kong bersalah atas kejahatan dengan sengaja telah memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa suatu ijin dari instansi resmi."dalam perkara ini yang menjadi bagiannya. memerintahkan supaya barang bukti yang berupa uang kontan sebesar rp, (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah!, tiga buku daftar kupon buntut kalo, tertanda d1, dan (tiga) buah turunan kupon buntut kalo, tertanda d4, dan d6, masing masing tertanda merah, kesemuanya bukti tersebut disita untuk negara. setelah itu putusan tersebut diatas, diucapkan dimuka umum oleh ketua dengan dihadiri oleh hakim anggota, jaksa dan panitera pengganti serta terdakwa tersebut. selanjutnya ketua memperingatkan kepada terdakwa akan haknya untuk mohon bandingan dalam waktu yang sudah ditentukan untuk itu, atau sesudah mohon bandingan akan menarik kembali pernyataan permohonan itu sebelum berkas perkaranya dikirim pengadilan tinggi, lagi pula untuk meminta supaya. dipertangguhkannya untuk dijalankan putusan tersebut selama hari lamanya agar didalam waktu itu dapat mengajukan permohonan ampun, kemudian persidangan dalam perkara ini, lalu ditutup oleh ketua muh. alumni s.h. hakim hakim anggota soekarno sh. dan sjamsoel mosaik dan dihadiri oleh jaksa sidartawan, serta panitera pengganti wahyudi |
hukum perdata. sejak berlakunya u.u. no, perceraian yang dilakukan oleh suami (talak) harus dilakukan pengadilan agama mahkamah syar yah setempat, putusan mahkamah agung tgl. k ag demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah gung mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikutsdalam perkara raflaini binti uber, bertempat tinggal labuh sampit gu nung padang panjang, penggugat untuk kasasi dahulu memohon berbanding: melawan syari bin hutan, bertempat tinggal sugandi gunung padang panjangmohon telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai memohon dimuka persidangan pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang pada pokoknya atas &. dalikdalil, bahwa pada tanggal desember pemohon telah menjauh kan talak kepada isterinya yaitu memohon secara liar (talak liar): bahwa pemohon menjatuhkan talak kepada memohon dengan alasan bahwa memohon (isterinya) pernah memintakan membuatkan guna guna sehingga mendapat sakit selama satu bulan sebagai akibat dari guna guna tersebut bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka pemohon menu . tut kepada pengadilan agatha padang panjang agar memberikan ke putusan sebagai berikut mohon kepada pengadilan agama mahkamah syari'ah padang panjang agar diceraikan dengan isterinya bernama raflaini: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang telah mengambil keputusan, yaitu keputus annya tanggal januari bertepatan dengan tanggal mulia ram yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menetapkan menganggap ucapan talak dari syari terhadap isterinya raflaini sebagai talak liar karena tidak menurut ketentuan per ini sebesar rp. (sembilan ribu de lapan ratus lima puluh rupiah), keputusan nana dalam tingkat banding atas permohonan demo hon telah dibatalkan oleh pengadilan agama mahkamah syar'iyah propinsi padang dengan keputusannya tanggal maret yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: sah jatuhnya talak li kalah syar'iyah padang panjang, dengan ketentuan, jatuhnya talak satu menurut hukum syar'iyah semenjak syari melafalkan talak tersebut pada tanggal desember surat penetapan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, memberi kesempatan kepada raflaini untuk mengajukan tuntutannya atas hak haknya selama dalam 'medali, biaya anak dan se baginya dengan, perantaraan pengadilan adanya mahkamah syar'iyah padang panjang: menghukum syari membayar ongkos perkara banding sebesar rp. (tiga ribu tujuh ratus lina puluh rupiah), bagai tersebut dalam memori kasasi yang diterima mahkamah agung republik indonesia pada tanggal mei menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya undang telah menampung didalamnya unsur unsur dan ketentuan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan sebagai: mana dinyatakan dalam angka penjelasan umum undang undang ter sebut. mengingat undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman lembaran negara nomor tahun ): undang undang nomor tahun tentang perkawinan lem barang negara nomor tahun jo. peraturan pemerintah nomor mis tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun lembaran negara nomor tahun jo. instruksi direktorat jen geral bimbingan masyarakat beragama islam nomor d ins cc. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembantu kari pengadilan agama mahkamah syar'iyah diluar jawa dan madura lembaran negara nomor tahun jo. surat edaran biro peraih agama no, tertanggal pebruari tentang pelaksana peraturan pemerintah nomor tahun dalil dari kitab patut taliban juz. halaman berbunyi: maksudnya: bahwa sesungguhnya talak itu tetap jatuh dengan sebab pengakuannya, dali! dari kitab al ayah wan nazar halaman yang ber bunyi dop one lps ind yan) maksudnya apabila suami telah ikrar dengan talak maka anaknya menjadi talak shahih. para mengadili pengadilan agama mahkamah syar'iyah propinsi padang menetapkan sah jatuhnya talak.hkamah syar'iyah padang panjang, dengan ketentuan: a,jatuh talak satu menurut: hukum syar'iyah semenjak melafalkan jhalak tersebut pada tanggal desember surat penetapan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. memberi kesempatan kepada raflaini untuk mengajukan tun tuannya atas hak haknya selama dalam iddah. biaya anak dan sebagai nya dengan perantaraan pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang. brata menghukum syari membayar ongkos perkara banding sebesar rp. (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). demikianlah penetapan: pengadilan agama mahkamah syar'iyah propinsi padang yang diumumkan dan disahkan pada hari kemas tanggal maret dalam sidang oleh: kami abdul jalil malin mu do, hakim agama ketua majlis, syamsuddin jamil dan drs. rusdi turut, masing masing hakim agama anggota majlis dan dibantu oleh amir idris sebagai panitera. penetapan pengadilan agama padang panjang tgl. bismillah rahmania rahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan agama mahkamah syar'iyah pa dang panjang telah mengadili dalam tingkat pertama dan telah memberi penetapan atas perkara perceraian (talak) dari syari bin hutan, umur tahun, negeri asal gunung padang panjang, pekerjaan bengkel motor, terakhir bertempat tinggal sugandi gunung kota madya padang panjang, selanjutnya disebut pemohon. tentang duduknya perkara pemohon syari bin hutan dengan suratnya tanggal dekem ber dan dimuka hakim sidang pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang, minta diceraikan dengan isterinya nama raflaini. anaknya telah dijatuhkan terhadap isterinya secara liar (talak liar) pada tanggal desember alasannya menjatuhkan talak ialah karena isterinya nama raflaini per nah memintakan membuatkan guna guna sehingga mendapat sakit selama satu bulan akibat guna guna tersebut. mengemukakan surat berupa perjanjian dari raflaini berserta mertua nya sebagai bukti membuatkan guna guna tersebut terhadap dirinya. selanjutnya pemohon menerangkan bahwa tidak mau berdamai dan tidak mau diperbaiki pergaulannya sebagai biasa. memohon nama raflaini binti uber, umur tahun, negeri asal gunung padang panjang, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal labuh sampit kota madya padang panjang: hadir didalam sidang pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang. raflaini memberikan keterangan bahwa tidak mau bercerai dan tidak bermaksud untuk cerai dengan suaminya sebagai pemohon. membantah membuatkan guna guna' terhadap suaminya syari, surat surat perjanjian yang dibuatnya tanggal november bu kan sebagai pengakuan membuat guna guna karena surat itu adalah bujukan suaminya setelah dia tidak pulang pialang, setelah raflaini beserta familinya menghubungi suaminya tersebut untuk mengajak pulang maka mau pulang dengan syarat membuat perjanjian. karena tekanan perjanjian itu sebagai syarat pulang maka bersedia membuat perjanjian tersebut walaupun tidak melakukannya, dan selamanya tidak membuatkan guna guna, tan kemudian surat perjanjian itu diambil sebagai dasar untuk cerai bagi suaminya sedangkahia tetap: menolak bahwa tidak ada membuatkan guna guna. keterangan keterangan jain surat perjanjian dibuat pada tanggal berisi antara ia in, bahwa pihak pertama berjanji kepada pihak kedua "tidak akan ber buat lagi dimasa datang yakni membuatkan guna guna yang akibatnya yang bersangkutan dapat dituntut menurut hukum yang berlaku. bukti bukti yang meyakinkan tidak dapat dikemukakan oleh suaminya dan semata matashanya hasutan dan ditahan dari pihak ketiga yang ti dak ingin melihat rapatnya. dan harmonisa pergaulan kedua suami isteri tersebut, tentang pertimbangan hukum pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang setelah mendengar uraian pemohon keterangan memohon serta keterangan lainnya. naa menimbang: han naa senna bahwa perkara ini termasuk dalam lapangan pekerjaan pengadilan agama mahkamah) syar'iyah: bahwa pemohon syari adalah suami sah jari raflaini menurut pengakuan pemohon syari dan raflaini dan menurut surat nikah kantor urusan agama padang panjang tangga! nomor: tan bahwa talak yang dijatuhkan syari adalah talak secara liar pa tanggal desember dan diluar ketentuan ketentuan yang ber laku: pan bahwa alasan pemohon tidak dapat dibuktikan bahwa isterinya telah melakukan penganiayaan berat terhadap dirinya dan tidak dapat diterima akal secara sehat karena isterinya tetap mencintainya dan se lalu mengusahakan pergaulan yang sebaik baiknya: bahwa terdapat tanda tanda pergaulan syari "dan raflaini secara baik tidak disenangi oleh pihak ketiga dan fihak fihak diluar dengan maksud tertentu: bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima dan ditolak disebabkan alasan tidak dapat dibuktikan dan tidak meyakinkan: bahwa terrmohon tetap ingin damai dan berusaha untuk damai dan tidak terdapat tanda tanda untuk menganiaya suaminya sendiri: mengingat peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tentang pengadilan agama mahkamah syar'iyah didaerah luar jawa dan madura: undang undang tahun lembaran negara no, tahun tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman diseluruh indonesia mengenai badan badan peradilan: undang undang tahun tentang perkawinan: tentang sebab sebab dapat putusnya perkawinan: tentang melakukan perceraian: tentang alasan alasan perceraian: tentang tata cara perceraian: peraturan pemerintah tahun tentang pelaksanaan undang undang perkawinan tentang alasan alasan perceraian: huruf (d) tentang salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain: keputusan menteri agama tahun tentang biaya per kara pada badan badan peradilan: surat direktorat pembinaan badan peradilan agama dv fd tanggal tentang dana: surat edaran direktorat pembinaan badan peradilan agama dy fd tanggal tentang dana: surat direktorat pembinaan badan peradilan agama div fd tanggal tentang pelaksanaan keputusan menteri agama tahun tentang biaya perkara pada badan badan peradilan agama: dalil dari kitab mannazir halaman bab da'wa, berbunyi: ta, artinya da'wa yang fasis ialah tidak lengkapnya syarat gugatan bagi penggugat. mengadili nn, menetapkan menganggap ucapan dari syari terhadap isterinya raflaini sebagai talak liar karena tidak menurut ketentuan per: ini.sebesar rp. (sembilan ribu de lapan ratus lima puluh rupiah). demikianlah penetapan pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang pada tanggal januari (lima januari seribu sembilan ratus'tujuh puluh delapan masehi), bertepatan dengar tanggal muharram (dua puluh lima muharram seribu tiga ratus sembilan puluh delapan hijriah), oleh kami agus dt. gami' hakim ketua) dan dihadiri oleh' drs: moenadjat dan mas'vd angkut hakim anggota) dan didampingi oleh amirudin panitera) pada hari itu juga ditetapkan dimuka umum..t. tahun menimbang, bahwa banyak oleh pencari. keadilan diajukan per p. islam tinggi mahkam: menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasat" soal yang: mengenai, jalan pengadilan yangno: tahun tanggai dilan agama dan dalam lingkungan peradilan militer kasasi dapat di minta kepada mahkamah agung, dengan mengikuti jalan peradilan da .diberikan tingkat tersetelah pengadilan tinggi agama pengadilan agama mahkamah sya'rah propinsi) memberi putusan pada tanggal maret memori kasasi tertanggal april secara langsung diajukan oleh penggugat untuk kasasi kepada mahkamah agung, oleh sebab pada saat itu belum dikeluarkan surat edaran direktur pembina: badan peradilan. agama islam departemen agama tertanggal juni ev ed tentang.pencabutan surat edaran tertanggal mei div ed surat edaran yang terakhir mana antara lain menentukan, bahwa pelayanan proses kasasi oleh badan peradilan agama belum dapat dilaksanakan dan kepada pencari keadilan diberi kan kebebasan untuk menyampaikan sendiri permohonan kasasi mahkamah agung, oleh karena mana pencabutan tersebut:tidak mem pengaruhi sahnya pengajuan memori kasasi secara" langsung kepada malikanyah agung: bal menimbang, bahwa oleh sebab. itu meskipun sukar untuk senen: tukan tepat tidaknya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi sebagian yang dimaksudkan oleh undang undang mahkamah agung no,diluar kehendak dan diluar kesalahan pemohon, maka mahkamah agung lebih mengutamakan hak dan kepentingan para pen cari keadilan untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi: menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut permohonan kasasi dapat diterima, menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh peng pusat untuk kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah i.bahwa penetapan pengadilan agama mahkamah syar'iyah tingkat banding tidak sesuai dengan undang undang no, tahun e.p. tahun (tentang perkawinan) dan mengakibatkan nama baik penggugat untuk kasasi memohon menjadi tercemar, karena penggugat untuk kasasi memohon tidak bersalah tetapi tergugat dalam kasasi pemohon. menghukum penggugat untuk sasi termolion dengan menjatuhkan anaknya: bahwa penetapan pengadilan agama mahkamah syar'iyah" tingkat banding kurang menjamin sepenuhnya untuk tegaknya hukum, bahkan mengarah kepada lemahnya pelaksanaan undang undang tahun p.p. karena ternyata tergugat dalam kasasi pemohon yang sewenang wenang menceraikan isterinya tanpa member tulisan alasan alasan perceraian seperti dimaksud oleh undang undang f0. diatas yaitu dengan mengesahkan gerainya menurut hukum syari islam) semata. menimbang: mengenai keberatan keberatan ad. dan bahwa .keberatan keberatan ini dapat dibenarkan, karena maka mah syariah propinsi sumatra barat, riau dan jambi padang salah menerapkan undang undang p.p. bahwa sejak berlakunya undang undang no, p.p. maka perceraian yang dilakukan oleh suami (talak) harus dipaku kan pengadilan agama mahkamah syar'yah setempat. hal ini ditebas kan dalam p.p.raflaini binti uber tersebut dapat diterima dan penetapan pengadilan agama mahkamah syar'iyah propinsi padang untuk daerah sumatra barat, riau dan jambi harus dibatalkan sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri. dengan menguatkan penetapan pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang tersebut yang dianggap nya telah benar dan tepat, menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi pemohon adalah pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul da raflairi binti uber tersebut: membatalkan keputusan pengadilan agama mahkamah syar'iyah propinsi padang untuk daerah sumatra barat, riau dan jambi tang gai march no, dan dengan mengadili sendiri il, menolak permohonan cerai dari safron bin hutan terhadap isterinya raflaini binti uber' karena tidak mempunyai alasan alasan dan syarat syarat perceraian! menetapkan menganggap ucapan talak dari syari terhadap isterinya raflaini sebagai talak liar, karena tidak menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, menghukum pemohon untuk ini ditetapkan sebanyak rp. (lima ratus de lapan puluhmiskin ku sudah aladinpoerwoto sehari gandasuebrata sih sebagai hakim hakim anggota dan diucap busthanul arifin dan poerwoto sehari gandasoebrata sl, hakim laki anggota, dan nawangsih suwardi sh, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. penetapan pengadilan agama propinsi padang tgl. na. bismillahirrahmanirrabhim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan agama mahkamah syar'iyah propinsi padang untuk daerah sumatera barat, riau dan jambi, telah mengadili perkara ditingkat banding, antara syari bin hutan, umur tahun, pekerjaan bengkel motor, tinggal sekarang sugandi gunung, kotamadya padang pan jang, selanjutnya disebut, syari. terhadap penetapan pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang nomor tanggal januari berlawanan dengan raflaini binti uber, umur tahun pekerjaan tidak ada, tinggal sekarang labuh sampit kotamadya padang panjang, pelanjut nya disebut, raflaini. tentang duduknya perkara menurut surat surat yang diterima oleh pengadilan agama mah kalah syar'iyah propinsi padang, maka duduk perkaranya dengan ringkas adalah sebagai berikut syari dengan surat tanggal desember mohon kepada pe pengadilan agama:: mahkamah syar'iyah padang panjang supaya talak yang telah dijatuhkannya terhadap.isterinya tanggal dapat disahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. tar dalam sidang pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang tanggal syari juga mohon penyelesaian talak tersebut dengan keterangannya bahwa talak tersebut benar telah dia bukannya satu kali kepada isterinya raflaini pada tanggal oleh karena raflaini berbuat dan meminta buna guna kepada dukun terhadap diri syari, sehingga mengakibatkan saya syari) sakit sela lebih kurang satu bulan. syari mengatakan tidak bersedia ber damai untuk kembali sebagai suami isteri, sedang tanggung jawab ter hadap dua orang anaknya syari bersedia membiayai sepenuhnya. sebagai bukti syari mengemukakan surat perjanjian tanggal yang ditanda tangani oleh syamsiah, raflaini, sebagai pernah pihak .kesatu dan syari sendiri sebagai pihak kedua yang isinya pihak kesatu berjanji tidak akan melakukan lagi memintakan guna guna kepada dukun terhadap diri pihak kedua syari). rafting dihadapan sidang pengadilan agama mahkamah syariah padang panjang menyatakan tidak bersedia diceraikan oleh syari dan membantah bahwa telah membuat guna guna terhadap semuanya. sehubungan dengan surat perjanjian tanggal itu raflaini menjelaskan bahwa surat tersebut dibuat semata mata memenuhi ke hendak, syari yang memberikan syarat bahwa'ia akan pulang dan ber gaul kembali sebagai suami isteri kalau raflaini bersedia membuat suatu perjanjian sebagaimana tersebut diatas sedangkan saya rafflaini) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan syari kepadanya, jadi surat tersebut dibuatnya dengan tujuan agar syari kembali pulang kerumah nya. ternyata suradtersebut dijadikan bukti dimuka pengadilan agama mahkamah syariah oleh syari: pengadilan agama mahkamah syariah padang panjang dengan penetapannya mengadili dengan menolak permohonan syari karena tidak memenuhi syarat syarat perceraian dan menyatu kan ucapan talak dari' syari merupakan talak liar, karena tidak menu rut ketentuan perundang undangan yang berlaku. syari tidak "puas dengan penetapan pengadilan: agama malik mah syar'iyah padang panjang tersebut dan mengajukan banding ke pada pengadilan: agama mahkamah syariah propinsi padang. dalam surat permohonan bandingnya antara lain syari penjelas kan, bahwa talak itu dijatuhkan dihadapan'keluarganya. . kemudian dengan surat pernyataan talak disampaikan oleh salah seorang familinya nama sofyan kepada isterinya, setelah syari) pergi kepada jadi p3ntr) untuk melaporkan talak tersebut barulah syari mengetahui dari keterangan jadi nikah: setempat bahwa talak harus diajukan kepada pengadilan agama mahkamah syar'iyah di pa dang panjang, nan berdasarkan petunjuk gadiitu syari mohon kepada pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang supaya talak tersebut dapat disahkan ternyata dalam penetapan pengadilan agama maka mah syariah padang panjang .tidak ada hukum yang menyatakan sah atau tidaknya talak tersebut malah yang ada ternyata bahwa talak tersebut adalah talak liar, padahal dalam hukum islam tidak ada istilah talak liar, karena itu syari mohon kepada pengadilan agama mahkamah syariah propinsi padang supaya penetapan pengadilan agama mah kalah syar'iyah padang panjang tersebut dirubah sesuai dengan hukum islam, raflaini dalam contra memorinya menyatakan bahwa cintanya ter hadap suaminya syari) masih belum pudar, karena raflaini) yakin bahwa kekacauan rumah tangganya disebabkan ditahan tangan ketiga: berbarengan dengan itu secara kebetulan ibu syari jatuh sakit lalu berobat kepada dukun, maka dengan tidak disangka sangka saya raflaini) dituduh memintakan gunasguna untuk membuat sakitnya mertua saya itu (ibu syari), tuduhan saya bantah, maka timbullah pertengkaran pertengkaran, hingga rumah tangga kami tidak tenteram lagi. kemudian syari tidak pulang pulang kerumah saya maka berlin dakwah mamak saya nama idris rasyid untuk mendamaikan kami lalu syari memberikan syarat bahwa akan pulang kembali kerumah saya kalau saya membuat perjanjian tertulis tidak akan melakukan ingi berbuat memintakan guna guna terhadap dirinya syari, didesak oleh keinginan umumnya kembali rumah tangga kami maka dengan terpaksa surat perjanjian ifu kami tanda tangani. oleh syari surat perjanjian itu dijadikan alasan untuk bercerai. oleh karena itu raflrini mohon supaya ketetapan pengadilan agama mahkamah syar'iyah dapat ditetapkan dan kalau tidak mungkin raflacini minta supaya haknya yang menjadi langsung jawab syari dapat ditentukan sebagaimana mestinya. tentang pertimbangan hukum setelah mempelajari dan membaca semua surat surat yang ber hubungan dengan perkara ini: pengadilan agama mahkamah syar'iyah propinsi ta, padang menimbang bahwa permohonan banding syari telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalan tb staatblad yang telah. diu bah dan ditambah dengan staatsblad dan oleh ka rena itu dapat dipertimbangkan. bahwa permohonan syari dengan suratnya tanggal minta supaya talak yang telah dijatuhkannya kepada isterinya nama raflaini pada tanggal dapat disahkan belum beda "pat penyelesaian hukum dari pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang. bahwa syari telah mengakui bahwa benar telah menyalak isterinya raflaini pada tanggal desember dengan lisan dan tu lisan, dihadapan sidang pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang. bahwa raflaini membenarkan dihadapan sidang pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang bahwa syari betul telah menolaknya yang disampaikan oleh sofyan dengan surat. bahwa pengadilan agama mahkamah syar'iyah padang panjang tidak berhasil! mendamaikan antara syari dan raflaini dalam sidang nya. bahwa tindakan hukum yang menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan agama mahkamah syar'iyah yang dilakukan oleh: syari kelas melanggar tatacara perceraian yang diatur oleh undang undang nomor tahun jo. peraturan pemerintah nomor tahun bukanlah wewenang pengadilan agama mahkamah syar'iyah, sedang kan hukum talak yang telah dijatuhkan oleh syari termasuk were nang pengadilan agama mahkamah syar'iyah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun jo. surat edaran biro peradilan agama nomor huruf yang sampai kini masih berlaku. bahwa hukum talak diluar sidang pengadilan tidak diatur se cara tegas dalam undang undang nomor talium dan peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah nomor tahun sedang kan hal itu kenyataan masih terjadi ditengah masyarakat, maka perlu mendapatkan penyelesaian hukum guna menjamin tegaknya hukum dan melindungi masyarakat dari akibat buruk yang akan timbul oleh per buatan itu. bahwa undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jelas mela rang pengadilan untuk menolak memeriksa dan mengadili setiap per kara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. bahwa undang undang nomor tahun tentang perkawinan |
hukum atara pidana tambahan risalah kasasi jang diterima melewati tenggang waktu ps. dj. uu. mahkamah agung indonesia tidak dapat dip bangka mahkamah agung. keberatan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian tidak dari pertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, putusan mahkamah agung tz. april sk kr demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha mahkamah agung mengadili dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut mahkamah agung tersebut, membawa putusan pengadilan ekonomi makassar tanggal ekonomi, dalam putusan mana terdakwa: siang jong, umur kira2 tahun, lahir hokkien, tiong tempat tinggal terakhir djalan nusantara makassar, direktur toko fa. thai eng : penuntut kasasi (berada dalam tahanan sejak tgl. oktober dengan keputusan pengadilan ekonomi makassar tgl. desert ekonomi, diperintahkan supaja segera dimer jang diajukan dimuka persidangan pengadilan ekonomi tersebut, tuntut: primaire: bahwa tersangka dalam bulan juni juli agustus nja antara bulan januari dan bulan oktober nja tempat kediamannya dijalan nusantara maki pai tidak?nja disuatu tempat dalam kotapraja makassar, tel berikan jasanya kepada orang asing awak2 kapal kie tidak2nja sesuatu maskapai perkapalan asing tain jang bukan penduduk deviden indonesia jang telah memberi dapat alat2 pembajak republik indonesia sebagai hasil jualan barang2 dari hongkong luar negeri jang mereka berupa: kolom, kadang2 sampai batang, emas. balok sampai batang, emas bundar kada butir, berlian karat) kadang2 sampai orang. djam tangan rolex kadang2 sampai buah, djam tangan omega kadang? sampai buah, djam tangan titus kadang? sampai buah, batu mattis kadang2 sampai kaleng dari kg, jang berjumlah semua kira2 rp. rp. rp. se tidak?nja rp. tanpa izin umum khusus da luapan dengan djalan menceritakan jumlah wang ter maksud untuk ditukarkan mendjadi wang: hongkong dollar atas dasar perhitungan rp, hongkong dollar rp. hks dan dikirim diterima hongkong pada alamat: a.l. tiap hong kongsi dijalan des lex road floor bal (code) berarti tuan tjan wai po, dijalan angle east road hongkong, bal (code) berarti tuan koin gee, djalan tjlheng sang road floor hongkong bal (code) berarti tuan jiu tek than c o bank tiongkok bank hongkong bal (code) berarti jogja lic han dijalan tim tui fong kow floor hongkong bal (code) berarti tuan aan siauw she tjong kongsi lie tjo hoe djalan des. box road no, floor hongkong bal (code) berarti sam goal kongsi djalan des. lex tengah road 3e, floor hongkong (code) berarti tuan ton sam chap jin tay rumah obat djalan hing hoat floor sari then hoe hongkong tiap hong kongsi des. lex road tingkat hongkong bal (code) tong teng road floor dijalan satuan kuda tuan oei kat hongkong sebesar tiap hong kongsi dijalan des. lex road floor hongkong sebesar hk. jumlah hongkong, dollar pada sub. diatas jumlah hongkong, dollar pada sub. diatas jumlah semua rp. rp. hks$ rp. rp. jumlah rp. dengan ketentuan atas jasanya ini telah mendapat komisi wang tersebut diatas, dengan demikian tersangka dengan sengaja telah memperoleh mendapat alat? pembajak r.i. untuk kegunaan awak2 asing jang bukan penduduk deviden indonesia, ataupun telah mengikat diri dengan perdjandjian diatas ataupun sesuatu ben tuk jasa2 lain untuk kegunaan awak? kapal asing jang bukan penduduk deviden indonesia. bahwa tersangka pada atau kira?: dalam bulan juni juli agustusse tidak2nja tanpa izin umum khusus dari luapan. il. bahwa tersangka pada atau kira? tanggal desember dengan sengaja telah tidak memenuhi tuntutan pegawai? pengusul tindak pidana ekonomi, karena telah meng export hongkong dengan kapal tong han barang? sitaan pegawai? penyusun tindak pidana ekonomi termaksud diatas berupa: pak tanduk rusa berat bruto r70 kg. ikat rotan tahiti berat kg. ikat rotan tolakan berat kg. seharga semua kira2 rp, karena barang? termaksud adalah sebahagian dari barang? jang di pada waktu dan tempat sebagai termaksud da lam tuduhan primaire. diatas, tidak dengan sengaja telah mela bukan apa jang tertera pada tuduhan primaire. diatas. il. bahwa tersangka pada waktu dan tempat sebagai termaksud da tam tuduhan primaire diatas, tidak dengan sengaja telah mela bukan apa jang tertera pada tuduhan primaire diatas. m. bahwa tersangka pada waktu dan tempat termaksud dalam tu . (tuhan primaire iii diatas, tidak dengan sengaja telah melakukan apa jang tertera pada tuduhan primaire ini diatas . dengan memperhatikan undang? jang bersangkutan, telah dinyatakan, bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti dengan sjah dan meyakinkan dan oleh karena itu dibebaskan dari segala tuduhan dengan perintah, supaja ia segera dikeluarkan dari dalam tahanan, kecuali karena alasan lain harus tetap ditahan dan membebankan perkara kepada negara serta dengar peran tah lagi, supaja barang bukti dalam perkara ini berupa: sebuah mobil, merk opel kapitan luxe, door, sedan cc. chasis mesin polisi di kembalikan kepada pemiliknya: eng hoa, sedang barang. bukti lain, harus dikembalikan kepada terdakwa siang jong: putusan mana dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi ekonomi makassar dengan putusannya tanggal november p.n. pid ekonomi jang amarna berbunyi sebagai berikut: kanan menerima permohonan banding dari jaksa ekonomi pada kejaksaan negeri makassar, nan membatalkan putusan pengadilan ekonomi 'di makassar tertanggal. de sumber ekonomi dan mengadili sendiri" ecu menyatakan kesalahan terdakwa siang jong atas jang dituduhkan padanja primaire sub. dan telah terbukti dengan sjah dan meyakinkan, menghukum karena itu. dengan: hukuman penjara selama. (enam). tahun dengan mendapat po tongan selama berada dalam.tahanan sementara. dan . . hukuman denda sebesar rp. . (sepuluh juta rupiah): subsidiari (satu) tahun kurungan aga membebaskan atas tuduhan primaire sub. iii, . mean eng pak memerintahkan supaja barang bukti didalam gudang djalan: lombok: dan djalan sembilan makassar, komandan lain2'atau' harga lawannya di rampas sedang barang2 bukti lainnya dikembalikan kepada jang berhak, menghukum terdakwa membayar 'biasa perkara kecuali untuk mana dibebaskan dalam hal mana biasa ditanggung oleh negara memerintahkan pengiriman sehelai turunan. resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkara jang bersangkutan kepada pengadilan ekonomi ma kaisar , mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi jang di buat oleh panitera pengganti pada pengadilan tinggi di' makassar jang mene rangka, bahwa pada tanggal desember penuntut kasasi. telah manga ajukan (permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi. ekonomi verse uts. memperhatikan risalah kasasi tertanggal makassar, desember dari penuntut kasasi jang diterima kepaniteraan pengadilan tinggi makassar pada tanggal desember memperhatikan pula tambahan risalah kasasi tertanggal djakarta, juli jang diajukan oleh iskan tjokrohadisurjo s.h. untuk dan atas nama penuntut kasasi berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal djakarta, juli tambahan risalah kasasi mana diterima kepaniteraan mahkamah agung pada tanggal jul kiranya mahkamah agung akan menolak permohonan kasasi tersebut: melihat surat?bagi, namun baik karena bab dari undang2 tersebut hanja.ka desember dengan demikian. permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan2nja telah dima sikkaperlu. dipertimbangkan terlebih dahulu apakah' kepe ratan? jang diajukan oleh kuasa terdakwa dalam tambahan risalah kasasi tertanggal djakarta, juli tersebut diatas dapat dibahas dan dipetik bangka dalam tingkat kasasi atau tidak: menimbang, bahwa keberatan2 tambahan tersebut merupakan keberatan? jang baru: dan tidak bersifat menjelaskan keberatan? jang telah diajukan oleh penuntut kasasi dalam risalah kasasinja tertanggal desember ter sebut diatas, maka mahkamah agung berpendapat, bahwa keberatan2 tambahan tersebut tidak dapat dibahas dan dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena tambahan risalah kasasi tersebut diterima melewati tenggang (dua) minggu se bagaimana ditentukan dalam pasai alat undang2 mahkamah agung in indonesia, aan menimbang, bahwa keberatan2 jang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah: bahwa berdasarkan dari undang2 darurat tahun dan h.lr. maka terhadap putusan jang mengandung pem belasan ( vrijspraak "), tidak dapat dimintakan banding: bahwa pengakuan jang merupakan alat: bukti jang sjah hanyalah pena kuan jang diucapkan dimuka sidang pengadilan, sehingga pengadilan tinggi melanggar peraturan tentang pembuktian (ps. ha.r,), cc. bahwa surat bukti bertanda (merah) sebenarnya tidak lemah terkirim, sebab memang tidak dimaksudkan untuk .melakukannya: menimbang, bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan: mengenai keberatan karena kecuali perkara jang bersangkutan adalah mengenai suatu kedua hutan pun menurut berita atara persidangan tanggal desember jaksa ekonomi telah menuntut hukuman penjara tak bersyarat selama tahun di tambah dengan denda sebesar rp. sepuluh juta rupiah), se hingga perkara jang bersangkutan ini tidak termasuk dalam keketjualian jang dimaksud dalam alat jo. alat dari undang2 darurat tahun maka jaksa ekonomi harus dianggap dapat memohon bandingan: mengenai keberatan? dan karena sekalipun berdasarkan h.i.r. dapat dibenarkan, bahwa hanja pengakuan terdakwa dimuka persidangan disertai dengan penjelasan? jang teliti tentang keadaan2 kejadian2 jang bersangkutan dapat dianggap se bagai bukti jang lengkap tentang kesalahan terdakwa, namun kecuali dalam perkara ini menurut putusannya ternyata pengadilan tinggi ekonomi mendasar kan pembuktian dan keyakinannya bukan hanja pada pengakuan terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan se mata2, melainkan diperkuat dan sesuai dengan keterangan saksi2, serta alat2 bukti tertulis jang terdapat dalam perkara dan tidak dimungkiri, pun pula keberatan2 tersebut pada hakekatnya mengenai pe nilaingan batalnya perbuatan jang: bersangkutan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam undang2 tahun menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan2 jang diuraikan diatas, pu karena tidak nyata,2 jang bersangkutan: paru memutuskan: menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: siang jong verse. but, menghukum: penuntut kasasi tersebut akan membayar segala biasa perkara dalam tingkat ini: |
hukum adat duduk persoalan: penggugat menurut gong gini almarinan neneknya jang dikuasai ahli waris nenek tirinya. putusan mahkamah agung, tgl.bok nur alias ena. bok saja alias mina! sama berumah sukodjember, kecamatan arjasa, kabupaten diem ber, penggugat? untuk kasasi, dahulu para tergugat pembanding: melawan: bok buna alias karir, berumah didesa sukoharjo, kecamatan arjasa, kabupaten jember. tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat terbang ding: mahkamah agung tersebut: melihat surat?i: telah menggugat sekarang penggugat2 uri tuk kasasi sebagai tergugat2 asli dimuka pengadilan negeri jember pada po kornea atas dalil, bahwa pada zaman belanda didesa sukodjember telah me: hingga! dunia seorang bernama pak sara! dengan meninggalkan seorang anak .dari perkawinannya pertama dengan bok sakral alias duran, jaitu penggugat asli bok buna alias arti dan barang2 gong gini jang diperolehnya dalam perkawinannya jang pertama itu berupa sawah2 dan jang disebut dalam surat gugat: bahwa pada waktu masih hidupnya 4lm pak sakral sesudah tinggalnya isteri pertama kawin lapi dengan seorang bernama bok adnan. jang dalam perkawinan itu membawa seorang anak perempuan bernama raja bahwa raja ini djuga telah meninggal. dunia. dengan meninggalkan seorang anak, jaitu tergugat asli bok nur alias ena, bahwa dalam perkawinan kedu: itupun telah diambil seorang anak angkat bernama mina, jaitu tergugat asi bahwa sawah2 tersebut jang dibawa pak sakral dalam perkawinannya jang dua dengan bok adnan, sesudahnya meninggalnya pak sakral, semula dikuasai oleh bok adnan dan sesudah meninggalnya bok adnan sawah dikuasai oleh tergugatasli dan sawah oleh tergugat asli il, bahwa penggugat asli telah sering kali minta setara damai kepada tergugat2 asli agar mereka menyerah kan sawah? tersebut kepada penggugat asli, akan tetapi tidak berhasil mana oleh karena demikian penggugat asli menuntut supaja pengadilan negeri dem ber memberi putusan sebagai berikut: il. mengabulkan gugat penggugat: menetapkan, bahwa: penggugat adalah ahtiwaris dari almarhum pak sakral dan bok sakral alias duran: tanah2 sawah tersebut dimuka adalah barang? powo mereka dan mence rahkannja kepada penggugat: menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos perkara ini atau penggugat mempersilahkan pengadilan negeri untuk memutuskan perkara ini dengan seadil2 nja, bahwa terhadap tuntutan tersebut pengadilan negeri jember telah meng ambil putusan, jaitu putusannya tanggal oktober pdt., jang amarna berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. menetapkan, bahwa: penggugat adalah achliwaris dari alm. pak sakral dan bok sakral alias duran! tanah2 sawah tersebut dimuka adalah barang2 gongxx. rp. (seribu tudjuh ratus enam: puluh empat rupiah). natamei pdt: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat ter banding pada tanggal agustus dan kepada tergugat2 pembanding pa tanggal agustus kemudian terhadapnya oleh tergugat2 pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setara lisan pada tanggal september sebagaimana ternyata dari surat keterangan jang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri jember, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nja jang diterima kepaniteraan p.n. jember pada tanggal sept. kasasi guo beserta alasan?nja jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan 'saksama diajukan dalan teng gang2 waktu dan dengan tiara jang ditentukan dalam undang2, maka oleh ka rena itu dapat diterima: menimbang bahwa keberatan jang diajukan oleh penggugat? untuk ka sasi pada pokoknya adalah sama dengan jang sudah diajukan dimuka pena: dilan negeri, jaitu bahwa tanah2 itu oleh pak sakral telah dihibahkan kepada penggugat? untuk kasasi, menimbang bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh ka rena keberatan itu pada hakekatnya mengenai penilaian tentang hasil pembuka tian, bukanlah pengadilan negeri sudah tidak pertama akan kebenaran akte hibah itu, djadi keberatan itupelanggaran peraturan? hukum jang berlaku, sebagaimana jang dimaksud dalam undang? tahun menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut dan pula dari sebab ti dak ternyata bahwa putusan pengadilan bawahan dalam perkara ini beaten tangan dengan hukum danfatau undang2, maka permohonan2 untuk kasasi: bok nur alias ena, bok saja alias mina tersebut:seratus tiga rupiah tudjuh puluh lima sen). putusan pengadilan tinggi surabaya pat, putusan 'demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa pengadilan tinggi surabaya, mengadili perkara? perdata dalam tingkat bandingan,bok nur alias ena, dan bok saja alias mina, sama2 berumah didesa sukodjember, kecamatan arjasa, kabupaten jember, sebagai para tergugat berbanding: melawan: bok buna alias arti, berumah didesa sukoharjo, kecamatan arjasa, kabupaten jember, sebagai penggugat berbanding: pengadilan tinggi tersebut:nya: mengutip uraian tentang hal ini. jang .termuat dalam turunan putusan jang dijatuhkan oleh pengadilan negeri jember dalam :.perkaranya kedua belah pihak dan jang diucapkan dimuka umum dihadapan: mereka tertanggal ok. tower pdt. jang pokok putusannya berbunyi sebagai ber ikut: il. mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya: menetapkan bahwa: penggugat adalah achliwaris dari alm. sakral dan bok sakral alas duran, tanah? sawah tersebut dimuka adalah barang? g0no gini antara alm, sakral dan bok saya alias duran:. tana". rp. (seribu tudjuh ratus enam 'puluh empat rupiah), membawa surat turunan pernyataan jang dibuat oleh panitera pengadilan negeri jember, bahwa pada tanggal oktober para tergugat emban ding mengajukan permohonan agar supaja perkara para tergugat pembawa ing melawan penggugat berbanding jang diputus oleh pengadilan negeri jember dengan putusan tertanggal oktober no, pdt. dengan tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak lawannya, penggugat berbanding, dengan seksama: tentang hukum menimbang, bahwa permohonan peradildalam undang2, dan oleh karena itu permohonan tersebut dapat lah diterima: menimbang, bahwa pengadilan negeri jember dengan putusannya tang gal oktober pdt. atas dasar jang diuraikan didalamnya adalah sudah tepat dan dengan benarnya mendjatulikan putusannya dan oleh karena itu putusan pengadilan negeri tersebut, dapatlah dikuatkan: menimbang, bahwa karena para tergugat pembanding adalah pada pihak jang dikalahkan, maka biasa perkara dalam tingkat bandingan ini haruslah dibebankan kepada mereka: mengingat akan jang bersangkutan dari undang? no, tahun alat undang2 darurat tahun dan h. atas peradilan dalam tingkat bandingan dari para tergugat pembanding: menguatkan putusan pengadilan negeri jember tanggal oktober pdt. antara kedua belah pihak jang dimintakan peradilan tingkat bandingan: menghukum para tergugat pembanding untuk membayar biasa perkara da lam tingkat bandingan jang hingga pada putusan ini direncanakan sebanyak rp. (dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enamjember, lt, putusan pengadilan negeri member na. pdt. putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa pengadilan negeri jember, jang mengadili perkara perdata dg lam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam per kara kedua pihak: bok buana alias arti, berumah didesa sukoharjo, kecamatan ar jasa. kabupaten jember, sebagai penggugat, melawan: bok nur alias ena, ang bok saja alias mina, sama berumah sukodjember, kerja matan arjasa tersebut diatas, sebagai tergugat: pengadilan negeri tersebut: melihat daftar perkara dengan surat2, mendengar kedua belah pihak dan saksi2nja: tentang duduk perkaranya: bahwa pada zaman pendudukan belanda dahulu, sebelum jepang datang. didesa sukodjember telah meninggal dunia seorang laki2 bernama pak sakral: bahwa sewaktu hidupnya pak sakral kawin dua kali: pertama: dengan bok sakral alias duran dan dari perkawinan ini dilahirkan dua orang anak: syahrul, telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak: gani, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak jaitu: bok buana. alias arti, sekarang sebagai penggugat: setelah bok sakral alias duran meninggal dunia almarhum pak sakral kawin lagi, kedua: dengan bok adnan dan dari perkawinan ini tidak dilahirkan seorang ataupun, bahwa sewaktu almarhum pak sakral kawin dengan bok adnan mem bawa seorang .anak bernama raja dan kemudian memungut anak angkat bernama mina, (tergugat in: bahwa raja meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak jaitu: bok nur alias ena (tergugat bahwa dalam perkawinan antara almarhum pak sakral dengan almarhum bok sakral alias duran, diperbolehkan barang2 gong gini berupa: sebidang tanah sawah terletak didesa sukodjember, persil s.i. luas dengan batas2nja: utara selokan, timur selokan, selatan sawah pak kasturi, barat sawah pak minati, sebidang tanah sawah terletak didesa sukodjember, no, persil s.i. luas dengan batas2nja: utara sawah pak sumantri, timur sawah pak rahmat, selatan, selokan dan barat sawah pak sha: bahwa setelah bok sarai alias duran meninggal dunia, maka tanah? sa. wah tersebut diatas dibawah oleh almarhum pak sakral dalam perkawinannya dengan isterinya jang kedua bok adnan: bahwa setelah pak sakral dan bok duran meninggal dunia, maka tanah? sawah tersebut diatas jang a). dikuasai oleh tergugat sedang jang b). dikuasai oleh tergugat sampai sekarang: bahwa penggugat telah seringkali minta setara damai kepada para ter: gugat agar mereka suka menjerahkan tanah? sawah tersebut, tetapi sia? belaka: maka dari itu penggugat minta supaja pengadilan negeri jember meme raksa gugatan ini dan memutuskan: mengabulkan gugat penggugat: menetapkan, bahwa: penggugat adalah ahliwaris dari almarhum sakral dan bok sakral alias duran: tanah2, sawah tersebut dimuka adalah barang? gong gini antara alm. sakral dan bok sakral alias duran: menghukum para tergugat supaja mengosongkan tanah sawah ter sebut dari semua milik.: mereka dan menyerahkannya kepada penggugat: pedia menghukum para tergugat untuk membayar semua ongkos: perkara ini, atau penggugat mempersilahkan pengadilan negeri untuk menuturkan perkara ini dengan se adil2nja: kena dan untuk mempersingkat putusan dipersilahkan membawa berita? atara' dalam perkara ini. tentang hukumnya: tan menimbang, bahwa gugatan bermaksud dan bertujuan seperti jang ter urai dimuka, . menimbang, bahwa tergugat membantah isi gugatan penggugat, dan me sedangkan bahwa tanah jang disengketakan adalah miliknya karena merasa telah diberikan oleh sakral, jaitu lembah dari penggugat: menimbang, bahwa penggugat menjangkau bantahan tergugat2 dan me sedangkan, bahwa tanah jang mendjadi sengketa adalah milik lembahnya ber nama sakral, sedangkan tergugat2 adalah bukan anak kandung dari pak sakral, melainkan anak peliharaan dari sakral: menimbang, bahwa kemudian setelah sakral meninggal dunia tanah2 jang mendjadi sengketa dirampas dan didaki oleh tergugat2 jang sebenarnya tanah tersebut turun kepadanya sebagai ahliwaris keturunan jurus dari alm. sarai, menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah tergugat2, maka beban pembuktian dibebankan kepada pihak penggugat: menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan isi gugatannya telah meng ajukan sebagai bukti produk p.l, dan saksi2 denan alias samawi, saksi mana setelah disumpah menerangkan, bahwa tahu penggugat adalah benar jutsu dari pak sakral, dan tanah jang mendjadi sengketa adalah benar barang gong gini dari pak sakral dengan isterinya jang pertama: bahwa dengan isterinya jang kedua bok adnan) sakral tidak mem peroleh sesuatu apapun, pun djuga dari perkawinannya tersebut tidak menurun kan seorang ataupun, sedang tergugat dan adalah orang lain, menimbang, bahwa tergugat2 untuk menguatkan penjangkalannja, telah memajukan sebagai bukti produk t.i, dan seorang saksi bernama suharto, saksi mana setelah disumpah menerangkan, bahwa penggugat adalah jutsu dari sarai dan tanah jang disengketakan adalah benar2 milik sakral, sedang tergugat2 adalah bukan anak kandiirig dari sakral, melainkan anak2 peli hariannya, menimbang, bahwa dari produk dan jang menurut kami hakim pengadilan negeri jember, tidak merasa makin akan kebenaran penghinaan tersebut, disebabkan menurut keterangan saksi penggugat denan alias sah rawi, bahwa sakral telah meninggal tahun jang lalu, sedang penghinaan adalah dibuat pada tahun jang ketika itu tergugat adalah mendjadi isteri suharto (saksi tergugat2), dimana suharto pada waktu sudah mengisi kepala desa sukodjember, hingga sekarang ini: menimbang, bahwa hal2 tersebut akhirnya toch dibenarkan oleh tergugat? bahwa mereka bukan anak kandung dari sakral, menimbang, bahwa penggugat karena masih merasa belas kasihan, dan rasa peri. kemanusiaannya sangat. mendalam, sehingga gugatannya adalah seba bagian sadja jaitu terhadap tanah? sawah sadja, sedang terhadap tanah? tegal tidak digugat, tetapi diberikan dengan rela hati kepada tergugat2: menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut diatas, bahwa penggugat adalah satu2nja waris turunan lurus dari pak sakral: menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan itu, kami hakim sangat makin bahwa gugat penggugat adalah menurut hukum, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena ter gugat tergugat adalah pihak jang kalah .maka diharuskan membayar ongkos? dalam perkara ini: melihat pasai2 dari undang2 jang bersangkutan: mengadili: mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya. menetapkan, bahwa: penggugat adalah achliwaris dari aim. sakral dan bok sakral alias duran, tanah? sawah tersebut dimuka adalah barang? gong gini antara alm. sarai dan bok sakral alias duran,per kara ini jang direncanakan sebesar rp. (seribu tudjuh ratus enam puluh empat rupiah). |
pass didalam tugu han: terutama sebenarnya terdapat dua macam tuduhan yaitu tuduhan ps: amp3. kuhp esa sebaliknya dua" macam tuduhan: tersebut'diatur dalam" bentuk d0. keluhan primaire dan subsidiari tetapi tuduhan ter lana m4 itu tidak dapat dikatakan salah ., . lek membaca putusan pengadilan negeri tulungagung tanggal juli pie dalam putusan mana terdakwa terdakwa: lego tan sie, kwang, umur. kira kira tahun, kelahiran dan mass tempat tinggal. jalan. arumdalu gang vi desa awt senayan, tulungagung, pekerjaan. ikut, orang. tua, masih bersekolah sekolah dasar katolik, belum pernah dihukum tan tien tjienisumur kira kira tahun lahir tiongkok, #bertempat tinggal terakhir di' jalar arumdalu' gang vi guna desa kenalan: tulungagung,: pekerjaan perusahaan babi, para 'penuntut kasasi (berada dalam tahanan sementara sejak pns tgl oktober ana yang diajukan muka persidangan pengadilan negeri tersebut, karena dituduh terutartia' terhadap semua terdakwa: bahwa mereka .para terdakwa: bersama sama dan persekutuan atau masing masing bertindak sendiri sendiri, pada hari minggu, tanggal oktober: lebih kurang jam atau sekitarnya, halaman rumah kandang! babi' milik :para 'terdakwa'di desa" kenalan) kecamatan kafe kanan tulungagung, setidak tidaknya'dalam wilayah kabupaten" tulung agung. tersebut, setelah terlebih dahulu: dalam. keadaan. rasa.hati. dan pikiran yang tenang' dan ditimbang masak masak menetapkan: rencana untuk: dengan sengaja menghilangkan nyawa :atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang bernama: tan: siauw siauw, mereka para terdakwa telah melakukan perbuatan perbuatan sebagai berikut:. para terdakwa yang mengetahui" bahwa tan siauw pada tsb. mempunyai kebiasaan pada setiap sore hari berada halaman rumah telah! menggugat tan siauw siauw tersebut 'sedemikian rupa ( sehingga tan siauw siauw tersebut berada atas badan terdakwa ke dapat: dengan mudah: memukuli: tan siauw. siauw tersebut kesempatan mana telah dipergunakan. oleh. terdakwa ke untuk memukuli dengan mudahnya berulang 'kali setidak tidaknya lebih dari'satu kali pada kepala tan siauw siauw. dan atau" bagian tubuh lainnya, maka karena 'pukulan pukulan "mana tan siauw siauw tersebut mendapat luka luka dan berakibat: sebagaimana terlukis jga 'pada tuduhan bab terutama atas" ber ten dengar memperhatikan jo. kitab: undang undang hukum pidana dan undang undang.yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan:menetapkan: bahwa apa yang. dituduhkan dalam tuduhan ter utama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan: . menetapkan bahwa' para'terdakwa. bersalah: telah.melakukan ke bersama sama melakukan pembunuhan ) mexicana' oleh'karena' itu terdakwa ke dengan (lima) tahun, terdakwa dengan (delapan)tahun penjara menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan: menetapkan supaya barang bukti berupa:. co. "usai sebuah pipa besi, dan. badan eau peasunasun sub. seikat kayu, dirampas.untuk.negara,. sebuah cangkul: kecil .diserahkan kembali: pada. keluarga (dua) buah visum repertum, dan tang (dua) huah ikhtisar putusan tetap dilampirkan dalam perkara, menghukum para terdakwa'untuk membayar.ongkos perkara : putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh pengadilan tinggi surabaya dengan putusannya tanggal desember no:dakwa tan sie kwang dan tan tien tien) tersebut, memperbaiki putusan pengadilan negeri tulungagung tanggal juli pid. terhadap hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa l tan tien tien) tersebut. laa menghukum terdakwa ll tan tien tien).oleh karena. itu.dengan hukuman penjara: (tujuh) tahun, beban menguatkan putusan pengadilan negeri tulungagung tersebut untuk ketika terdakwa' ke sedatif menggugat tan siauw siauw tersebut . 'maka'ia terdakwa ke telah dengan memakai sepotong pipa besi atau. benda, tumpul. dari keras lainnya, memukuli tan siauw siauw tersebut. berulang kali setidak tidaknya lebih dari satu kali pada kepala tan siauw siauw dan atau bagian tubuh lainya, maka karena pukulan pukulan mana. tan siauw isu tersebut tuka luka dan berakibat sebagaimana terlukis pada tuduhan bab terutama tersebut diatas. terdakwa ke aka . telah menggugat tan siauw siauw tersebut sedemikian rupa sehingga tan siauw siauw tersebut berada atas badan terdakwa ke sehingga terdakwa ke dapat dengan mudah memukuli tan siauw siauw tersebut kesempatan mana telah dipergunakan oleh terdakwa ke: untuk memukuli dengan mudahnya berulang kali setidak tidaknya lebih'dari . satu kali pada kepala' tan' siauw siauw dan atau bagian tubuh lainnya, maka karena pukulan pukulan mana tan siauw siauw tersebut mendapat. lukaduka dan berakibat sebagaimana terlukis pada tuduhan bab ter . menimbang, bahwa 'para terdakwa mungkin atas tuduhan jaksa baik. tuduhan, terutama, pengganti, pengganti selanjutnya maupun pengganti selanjutnya lagi, tes ega ans menimbang, bahwa terdakwa ke menerangkan kemungkinan itu. sebagai berikut: aan bahwa terjadinya perkelahian tanggal oktober jam pada hari minggu, kandang baginya terdakwa ke .di pinggir sungai row disebelah utara pasar wage, desa. kenalan tulungagung, w. 'bahwa pada waktu itu' terdakwa "seperti biasanya setiap hari. memberi makan babi baginya di kandang yang terletak belakang rumah tan siauw siauw (oo bahwa kemudian tan siauw plain datang dekat kandang dan memanggil saksi tan loe atas panggilan mana tan loe datang . dengan membawa sapu lidi dan menyapu bersama sama tan siauw. siauw, na pada terdakwa atas umpatan mana terdakwa juga menjawab dengan. umpatan pulas . .bahwa kemudian tan siauw siauw lalu pulang dan kembali ke. tempat terdakwa dengan membawa sebuah pacul kecil, setelah manakala . . bahwa setelah 'itu terdakwa lalu bergulat dengan tan siauw siauw akan tetapi terdakwa tergantung tanah dan berada bawah, sedangkan tan siauw siauw ada atas tubuh terdakwa dan kedua. tangan tan pianis siauw tersebut mencekik leher terdakwa, setelah mana: jari manis dari tangan kiri terdakwa digigit oleh tan siauw paus sudah, dibawa pulang oleh anak terdakwa yakni terdakwa ke yang. diss kemudian membawanya rumah sakit tulungagung: bahwa setelah diobati selama sehari.semalam terdakwa terus ditahan menimbang, bahwa terdakwa' ke 'menerangkan sebagai berikut: bahwa pada waktu terjadinya perkelahian itulah terdakwa datang. melihat bahwa.ayahnya (terdakwa ke sedang ditindihi badannya oleh tan siauw siauw, yang mencekik .leherayahnyas. ii. bahwa terdakwa melihat saksi tan loe berdiri.di dekatnya, tetapi tidak mau memilihnya: sni net ketenaran data bahwa kemudian terdakwa kel pergi mencari kali, setelah mana lalu diusulkan pada, badan tan siauw siauw tersebut, akan tetapi pukulan,terdakwa ke tersebut, tidak berhasil untuk melepaskan cetakan tan siauw siauw tersebut, malahan kayu pemukul tersebut patah). @su bahwa kemudian terdakwa lalu mengambil: pipa: besi dari rumah tan ho:. loe, :dengan: pipa mana terdakwa: lalu: mengusulkannya: pada: kepala tan siauw siauw tersebut:seingat terdakwa sebanyak dua kalis bahwa setelah dipukul oleh pipa besi tersebut maka barulah terlepas #bahwa kemudian terdakwa menolong ayahnya untuk dibawa'pulang dan terhadap tan siauw siauw terdakwa tidak memperhatikan'lagi: menimbang, bahwa kini" harus diselidiki lebih lanjut apakah per buatan para terdakwa terkena oleh tuduhan terutama yang menuduh kan ke.pada para:.terdakwa. dengan: rencana .atau. dengan. sengaja menghilangkan nyawa tan siauw. siauw5 (eos nda menimbang,' bahwa' "sebagai" yang" ternyata dalam" sidang, jaksa mengajukan saksi saksi tan. pan. kit,. tan tong dan, tan tie tin atas tetes untuk: berusaha. membuktikan, bahwa: perbuatan. para terdakwa untuk menghilangkan nyawa tan siauw siauw tersebut.adalah rencana kan lebih dahulu dengan masak masak: . menimbang, bahwa saksi saksi. tan pan kit,dan tan ie tong bawah sumpah telah: mengatakan, .bahwa:di rumah :kematian rukun sejati pada waktu mereka bersama sama dengan banyak orang mel jenazahnya. tan siauw. siauw, telah, mendengar dari saksi, tan tie tin alias tetes, bahwa kematian tan siauw siauw. yang. diakibatkan karena perkelahian dengan terdakwa ke memang sebelumnya telah rencana kan lebih dahulu oleh terdakwa: u. menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut mengatakan bahwa saksi. tan tie tim tersebut perah pergi kerumah terdakwa,ke dan disanalah saksi telah mendengar terdakwa mengatakan sedemikian: menimbang, bahwa dalam persidangan saksi tan tie tin tersebut mungkin keras telah lemah menyatakan demikian waktu mel tan ruw pirus ena men asam menimbang, bahwa majelis pengadilan berpendapat seandainya saksi tan tie. tin alias tetes itu memang. benar telah menyatakan demikian pada saksi saksi tan pan kit dan tan tong, maka masih menjadi pertanyaan apakah perbuatan para terdakwa sekarang adalah pelaksanaan dari rencana'mereka yang didengar oleh saksi tersebut karena'dati apa yang diperbuat oleh para terdakwa itu ternyata tidak sesuai dengan apa. yang'telah didengar oleh saksi tan tong dan tan tie tin. menimbang, bahwa saksi tan tong yang pada waktu mel tan: siauw siauw rumah kematian rukun sejati bertindak sebagai: pembantu dalam hal melayani minuman untuk para tamu secara sambil jalu, jadi tidak dengan sungguh sungguh mendengar saksi tan tie tin tersebut mengatakan bahwa kematian tan siauw prauw memang sudah direncanakan, akan tetapi dari saksi tan tong tersebut tidak dapat diperoleh keterangan tentang bagaimana bentuk rencana tersebut, dengan cara bagaimanakah rencana itu dilaksanakan oleh para terdakwa serta kapan rencanatersebut akan dilaksanakan: |. sj menimbang, bahwa. dari saksi. tan pan kit diperoleh keterangan. bahwa ketika bercakap:cakap dengan saksi tan tie tin alias tetes, maka memang benar, saksi: tan tie tin mengatakan:bahwasaksistelah . mendengar terdakwa:ke bercakap cakap dengan anaknya yang maksud nya akan membunuh tan siauw: siauw dengan cara bahwa tan siauw siauw. tersebut akan dipancing suntuk luar rumahnya, dan setelah luar akan dikeroyok oleh terdakwa ke dan terdakwa ke setelah mendengar.rencana mana tan tie tin mengatakan pernah memberitahu: pada tan siauw siauw supaya berhati hati terhadap terdakwa ke sin menimbang, bahwa seandainya benar bahwa saksi tan tie tin. mendengar perkataan demikian dari terdakwa ke maka diragukan oleh majelis apakah perbuatan para terdakwa tsb.adalah untuk. memenuhi. rencananya tsb: karena pada waktu terjadinya perkelahian tersebut ternyata terdakwa 'ke2 hanya seorang diri saja, dan baru kemudian. setelah sudah ada perkelahian antara terdakwa dengan tan hidup siauw, terdakwa ke datang dan kemudian membantu ayahnya tersebut . menimbang, bahwa dengan alasan demikian majelis berpendapat. bahwa: tidak dapat (dibuktikan adanya sesuatu rencana dari kedua. terdakwa tersebut untuk melakukan pembunuhan terhadap tan siauw siauw: menimbang, bahwa kini harus dibuktikan lebih lanjut apakah para. terdakwa mempunyai kesengajaan terhadap matinya tan siauw siauw,. se menimbang, bahwa:kini harus dibuktikan lebih lanjut apakah para. terdakwa mempunyai: kesengajaan terhadap matinya tan siauw paus 'api menimbang, bahwa :terdakwa' ke waktu datang tempat per kelahiran tersebut. melihat:bahwa ayahnya.sedang dalam posisi yangtidak . menguntungkan, karena, tan siauw siauw, berada atas menimdihi . ayahnya tersebut, maka terdakwa ke dalam pengakuannya depan ':. sidang mengatakan bahwa lalu berusaha hendak membantu ayahnya,. . kemudian dengan sepotong kayu lalu memukulkan kayu tersebut ke' badan tan siauw siauw. dan setelah patah, maka lalu mencari pipa besi, yang biasanya dipakai untuk menimbang makanan babi dan setelah dapat. lalu diusulkan berkali kali kepala tan siauw siauw tersebut, pukulan mana seingat terdakwa jumlah dua kalis nanah kat jang maa gap menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa ke l.tersebut,'bahwa dengan menggunakan pipa besi yang terdakwa ke tersebut dapat mengira gerakan .beratnya,.oleh karena: sering. memakainya untuk: alat pembantu guna menimbang makanan babi, yakni menurut pertimbangan majelis tidak kurang dari (empat) kilo gram, kemudian memukulkan nya .pada tan siauw siauw tersebut berkali kali, menurut terdakwa sebanyak dua kali, tetapi mungkin lebih banyak, oleh karena visum repertum. menunjukkan, luka luka di. (enam) tempat. yang semuanya disimpulkan karena tumpahan benda tumpul, dan. semuanya atas kepala, yang nota bene diketahui oleh terdakwa ke t merupakan tempat yang lemah untuk mendapat pukulan benda seberat itu, maka majelis dapatlah mengambil kesimpulan sebagai keyakinannya, bahwa terdakwa ke memang mengetahui sekurang kurangnya dapat menduga adanya . kemungkinan bahwa tindakannya tersebut akan mendatangkan kematian bagi tan siauw siauw, akan tetapi terdakwa 'ke tersebut dengan pengetahuannya akan kemungkinan tersebut tetap mengambil resiko untuk melakukan pemukulan kepala korban (dolls eventually): menimbang, bahwa keyakinan majelis tersebut diperkuat oleh adanya kenyataan, bahwa terdakwa ke tidak pernah, walau sekalipun, memukul bagian bagian tubuh yang lain dari korban, misalnya: tangannya, punggungnya atau kakinya, melainkan tetap kepalanya, menimbang, bahwa dengan demikian dengan alasan tersebut majelis berkeyakinan, bahwa terdakwa ke mempunyai kesengajaan terhadap menimbang, bahwa. dari keterangan tersebut. atas maka terdakwa ker2: seolah olah ingin: menunjukkan, bahwa sama sekali tidak dapat memberikan. perlawanan ke. pada. musuhnya. itu. melainkan .hanya menyerah pada nasibnya yakni pada waktu dicekik oleh tan siauw siauw, dengan cetakan mana terdakwa ke tidak dapat bernafas dan menjadi pingsan, serta baru setelah ditolong oleh terdakwa ke maka a.menjadi sadar kembali .dan kemudian. pulang bersama sama dengan uas menimbang, bahwa ada atau tidak adanya cetakan tersebut oleh majelis telah diadakan penyelidikan secukupnya, oleh karena keterangan terdakwa ke tersebut rupa rupanya bersesuaian dengan keterangan verbalisant yang mengetahui pada waktu mengadakan pemeriksaan atas terdakwa ke bahwa leher terdakwa ke ditebang menimbang, bahwa akan tetapi dalam visum et'repertum tidak terdapat'keterangan sesuatu tentang leher terdakwa ke tersebut: menimbang, bahwa majelis telah pula mendengar saksi ahli. dr. karena dan saksi jururawat pardikoen yang merawat. terdakwa, dari saksi saksi mana diperoleh keterangan bahwa pada waktu memeriksa terdakwa ke tersebut tidak diingat bahwa ada bekas bekas jari atau .bekas bekas gosong pada leher terdakwa ke hanya terdakwa ke (pernah menyatakan bahwa lehernya sakit jika dipergunakan untuk menelan makanan. menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut majelis berkeyakinan bahwa dengan tak adanya tandatangan luar pada leher terdakwa ke maka tidak dapat diterima, bahwa terdakwa ke tersebut telah' mengalami: cetakan oleh tan siauw siauw, sehingga keterangan . terdakwa tersebut hanyalah" merupakan 'keterangan "untuk melindungi dirinya:saja, keyakinan mana sesuai dengan keterangan saksi:di bawah sumpah tan: loe joe gaga menimbang, bahwa kecuali itu terdapatlah keterangan saksi ny. tan loe alias soemirah yang agak berlainan dengan keterangan terdakwa, karena saksi'tersebut mengatakan bahwa''sebelum: perkelahian 'tersebut kedua orang tersebut: terdengar saling: tantang:tantangan,: dengan ter: dakwa:membawa pipa besi di tangannya'dan kemudian keduanya saling memukulkan senjatanya masing masing, yakni tan siauw siauw memukul pada terdakwa dahinya dengan senjatanya pacul kecil dan terdakwa memukulkan pipa besi. pada badan tan siauw siauw. setelah mana senjatasenjati masingmasing lalu dilemparkan tanah dan mereka saling bergulat, dan jatuh bersama sama dengan miring, akan tetapi saksi saksi tersebut keduanya tidak melihat bahwa terdakwa ke . dicekik lehernya oleh tan siauw siauw, kemudian terdakwa ke yang . datang. membantu ayahnya mengambil besi yang dilemparkan tanah lalu memutuskannya.ke pada tan siauw siauw tersebut berkas kalian .:. akhirnya tan siauw siauw tersebut lalu jatuh tanah, setelah mana terdakwa ke membangunkan ayahnya yakni terdakwa ke dan sebelum pergi menurut saksi ny. tan loe alias soemirah yangtidak diketahui oleh tan loe, terdakwa ke lalu mengambil pipa begitu dan memutuskannya pada kepala tan siauw siauw, barulah mereka meninggalkan tan siauw siauw tersebut, menimbang, bahwa berhubung. dengan .adanya. perbedaan ke. terangan antara keterangan terdakwa dan. kedua saksi tan hlo loe dan ny. tan loe. alias soemirah, perlukah majelis memberikan penilaian nya apakah keterangan kedua.orang saksi itu dapat dipercaya: menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi itu diberikan di. bawah 'sumpah, tidak demikian halnya dengan keterangan kedua orang. terdakwa, lagi pula mereka adalah orang orang yang sederhana, hal mana kelihatan dari, pakaiannya dan rumahnya, dan juga dari tingkat ke . kecerdasannya, maka majelis berkesimpulan, bahwa mereka para saksi tersebut adalah orang orang yang jujur, orang orang yang tidak akan mempunyai pikiran untuk mengatakan hal hal yang lain kecuali yang. sebenarnya seperti yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, menimbang, bahwa kesimpulan majelis itu diperkuat juga dengan adanya kenyataan bahwa antara kedua saksi tersebut dengan para. terdakwa sebagaimana diterangkan oleh terdakwa ke sendiri adalah baik baik saja, artinya tidak pernah diantara mereka itu saling berselisih, bahkan mereka. saling. bantu membantu, yakni dalam hal ada seekor babi". dari terdakwa. ke yang melahirkan anak, maka tan loe ini yang rumahnya berdekatan dengan kandang babi milik terdakwa lalu mem beritahukan hal tersebut pada terdakwa ke yang berumah ditempat yang agak jauh dari kandang baginya tersebut, atas jerih payah saksi: maha pernah terdakwa ke memberikan hadiah seekor anak babi, . menimbang, bahwa hubungan 'yang baik situ terlihat 'pula dari keterangan saksi saksi tan loe dan nyonya dan juga para terdakwa de. sendiri, bahwa terdakwa ke atau terdakwa ke sering menitipkan pipa besinya pada saksi untuk disimpan dirumahnya, sehingga makin memperkuat kesimpulan majelis tersebut atas, dan bahwa kedua orang 0saksi tersebut pasti tidak mempunyai maksud "untuk memberikan "ee. keterangan: yang tidak senjatanya dan bermaksud untuk memberatkan sus paraterdakwa aan baal (on menimbang, bahwa keterangan saksi ny: tan loe alias soemirah .yang mengatakan bahwa terdakwa ke memukul kepala tan siauw (osn siauw' sebanyak dua kali setelah tan siauw siauw:tersebut rebah . tanah karena pukulan pukulan terdakwa ke keterangan mang disangkal oleh kedua terdakwa. tersebut. adalah sangat: penting, hingga harus memperoleh penyelidikan majelis: ena ana menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi disangkal oleh kedua terdakwa, namun jika dilihat dalam visit repertum, maka terdapatlah disitu keterangan bahwa tan siauw siauw tersebut menderita luka luka (end) tempat, dan jika dihubungkan pengakuan terdakwa ke yang menyatakan perah memukul tan siauw siauw tersebut sedikit . sedikitnya dua kali, jadi mungkin lebih, maka dijumlah dengan pukulan terdakwa yang dia kali tadi sudah mendekati jumlah (enam) tempat seperti ternyata dalam visum 'et 'repertum, sehingga majelis berke: simpulan bahwa terdakwa ke memang benar telah melakukan pukulan: menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut, sebagai konsekuensi nya pukulan terdakwa ke yang akhir tadi dapatlah dinilai oleh majelis v0. memang disengaja oleh terdakwa ke supaya jika tan siauw siauw tersebut tidak mati oleh pukulan terdakwa ke tentulah akan meninggal karena atau ditambah dengan pukulan pukulan terdakwa ke tadi, sehingga dari kesimpulan tersebut majelis berkeyakinan bahwa matinya tan siauw siauw melangkah disengaja oleh terdakwa ke menimbang, bahwa 'kini perlu diselidiki apakah matinya si' korban tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan para terdakwa' tersebut, dengan perkataan lain apakah ada hubungan causal antara perbuatan para terdakwa dengan matinya tan siauw siauw tersebut, ataukah disebabkan "0leh sebab sebab lain liar pemukulan oleh para terdakwa tersebut: menimbang, bahwa menurut keyakinan majelis para terdakwa telah melakukan pemukulan pemukulan pada korban, yakni terdakwa ke sebanyak dua kali, mungkin lebih, tiga kali atan empat kali, sedang terdakwa ke telah dapat dibuktikan, memukul sebanyak dua kali, sedangkan visum repertum menyebut (enam) tempat yang menderita lukaluka, yang semuanya terletak kepala, sedang kesimpulan visum tersebut mengatakan bahwa keadaan tersebut jadi luka luka tersebut disebabkan karena tumpahan benda tumpul, lagi pula kematian korban menurut visum repertum mungkin sekali disebabkan, karena per. daratan dan memar otak besar confusion cerebri), dikatakan mungkin sekali oleh pembuat visum dr. karena, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasar atas "surat dari fihak komandan sektor . kepolisian tulungagung tanggal oktober pol. asi maka melihat adanya pukulan pukulan tersebut dan. akibatnya yakni mungkin perdarahan dan meter otak besar majelis berkeyakinan bahwa ada hubungan faisal antara pukulan para terdakwa. dengan matinya korban: kerana bbe menimbang, bahwa setelah dapat ditetapkan adanya hubungan. causal antara perbuatan para terdakwa dan matinya korban, maka. karenanya harus ditinjau apakah perbuatan tsb. dapat dipertanggung. jawabkan pada paraterdakwas tue si. menimbang, bahwa. sepanjang pemeriksaan sidang pengadilan . tidak ternyata, bahwa para, terdakwa memiliki cacat cacat sebagai. disebut oleh kuhp, yakni jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), lagi pula perbuatan para terdakwa tersebut sebagai ternyata. dalam sidang tidak karena pengaruh daya paksa (overzicht) sebagai diatur dalam kuhp, maka kini perlu ditinjau apakah perbuatan: terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pembelaan terpaksa (food :. weer) sebagai dalam dan kuhp, yang karenanya tidak . dapat dipidana, menimbang, bahwa kuhp menetapkan: barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan. atau'ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri. sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain,tidak dipidana, . . menimbang! bahwa dengan demikian unsur unsur dari . tersebutadalah: ada perbuatan pembelaan, perbuatan pembelaan tersebut sifatnya adalah terpaksa dipaku . segi karena ada serangan atau ancaman serangan) (pusat serangan atau ancaman serangan haruslah ketika itu datang anya nan ber maan terhadap diri sendiri atau diri.orang lain, terhadap kehormatan saus kesusilaan (eerbaarheid), terhadap harta sendiri, terhadap harta. seen orang tang bean menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ke yang memukul si. korban tan siauw prauw' telah memenuhi. unsur pertama, ketiga, keempat, kelima dan keenam, karena memang ada perbuatan pembelaan. karena: ada serangan dan ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri orang lain, yakni diri ayahnya alias terdakwa ke is! menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, yakni apakah perbuatan . pemukulan itu terpaksa dilakukan, hal tersebut harus dinilai dengan azas. keseimbangan,,.dan azas subsidi,. yakni .azas keseimbangan 'artinya perbuatan pembelaan itu haruslah seimbang dengan ancaman serangan s0: atau serangan melawan hukum dan azas subsidiari yaitu bahwa' dalam ss. pemilihan atas perbuatan perbuatan yang digunakan sebagai pembelaan, terdakwa harus menggunakan perbuatan yang tepat: artinya.yang sedikit s.mungkin mendatangkan bahaya. bagi yang melakukan :serangan. atau ancaman serangan itu, tetapi yang. dapat menghalangi penyerang atau.si mengancam, mencapai maksudnya: bnaabea bebe anni seri) menimbang,. bahwa. dengan. melihat. hal hal.yang telah. dilakukan oleh terdakwa ke .maka majelis berpendapat bahwa. azas keseimbangan dan azas subsidiari tidak dipenuhi oleh terdakwa ke karena perbuatan terdakwa ke yang berupa pemukulan terhadap kepala tan siauw. prauw . sebanyak dua kali atau lebih itu ternyata tidak seimbang dengan perbuatan korban yang menindihi badan terdakwa keita tersebut,.dan juga dalam memilih perbuatan manakah yang kiranya dapat menghalangi perbuatan korban masih mungkin bagi terdakwa ke untuk meng: gunakan cara cara lain, seperti menjejak badan atau tangan korban, 7s memukul kaki, tangan atau badan korban atau cara cara lain yang tidak membahayakan nyawa korban, pan menimbang, bahwa dengan demikian syarat syarat sebagai diuraikan dalam kuhp ternyata.tidak dipenuhi oleh.terdakwa ke sehingga karenanya perbuatan terdakwa ke tersebut .tidak. dapat dimasukkan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer): menimbang, bahwa kini. perlukah, diselidiki.apakah perbuatan terdakwa ke tersebut memenuhi.syarat syarat sebagai.ditentukan oleh k0. kuhp yang lazim.disebut sebagai noodweer eyes,. menimbang, bahwa unsur unsur 'tersebut'adalah! seni haruslah,ada. pembelaan terdakwa yang, melampaui batas: pembelaan itu disebabkan oleh goncangan jiwa.yang hebat: ada serangan atau ancaman: menimbang, bahwa dalam: perbuatan: terdakwa. ke l' itu telah dipenuhi unsur unsur pertama dan kedua: karena. memang telah ada &. perbuatan terpaksa. yang: melampaui ' batas,: sehingga: menyebabkan kematian.si korban, karena serangan atauancaman. serangan, akan tetapi tidak memenuhi unsur kedua, karena pembelaan terdakwa tersebut tidaklah disebabkan oleh goncangan jiwa yang hebat. dari terdakwa, melainkan karena nafsu. hendak membunuh. saja, menimbang, bahwa tiadanya2 'goncangan jiwa hebat dari terdakwa ke itu dapatlah disimpulkan dari kenyataan bahwa dalam melakukan perbuatan itu. terdakwa masih .dapat. mencari alat alat pemukul seperti kayu.dan besi, sehingga menunjukkan .bahwa terdakwa dalam keadaan yang tidak hebat terguncang jiwanya. . iis. sei ats otimes |''' menimbang, bahwa tiadanya goncangan jiwa yang hebat itu ternyata pula dari' keadaan, bahwa bukan sendiri yang mendapat serangan melainkan orang'lain, yakni terdakwa: ke sekalipun orang lain tersebut adalah ayahnya sendiri, kada menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut ter nyatakan. bahwa perbuatan terdakwa ke tersebut tidak memenuhi vunsurainsur dari kuhp, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan yang melampaui batas (noodweerexes): menimbang, bahwa demikian pula tindakan terdakwa ke sama. : sekali tidak dapat dimasukkan'ke dalam pengertian pembelaan terpaksa atau pembelaan 'terpaksa yang melampaui batas,'olehikarena pemukulan . terdakwa ke tersebut justru dilakukan pada waktu 'si.korban'sudah menggeledah, jadi. tidak dilakukan: pada waktu ada serangan atau. ancaman serangan, tersebut, sehingga sama sekali. adalah bukan pem sn menimbang, bahwa perlukah selanjutnya diselidiki dalam hubungan apakah: para terdakwa telah melakukan perbuatan yakni apakah dalam hubungan. kerja sama yang, erat,' sehingga. dapat dikwalifisir, sebagai tindakan bersama sama .dan persekutuan ataukah merupakan tindakan yang berdiri sengit co4 (er basa task menimbang, bahwa sekalipun: tidak dapat: dibuktikan tentang persetujuan antara terdakwa ke dan.terdakwa'ke: sebelum perbuatan . dilakukan, namun dengan melihat pemukulan pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa ke terhadap si korban sehingga rebah ke: tanah, disusul kemudian' dengan pemukulan terdakwa ke pada korban, kedua duanya dilakukan pada tempat yang. sama, yakni: di. kepala, maka menurut hemat majelis setidak tidaknya ada persamaan kehendak dari kedua terdakwa tersebut agar supaya korban tersebut". meninggal dunia, dengan alasan mana maka majelis berkesimpulan bahwa perbuatan perbuatan para. terdakwa adalah dilakukan dengan bersama: sama dan'persekutuan dan bukan berdiri sendiri kas menimbang, bahwa'oleh karena itu maka sebagai akibatnya maka pertanggungan jawab mengenai kedua terdakwa adalah sama besar, dalam arti bahwa apa yang dilakukan 'oleh terdakwa yang satu dapat pula. dipertanggung jawabkan kepada terdakwa yang lainnya, menimbang, bahwa mengingat pertimbangan pertimbangan tersebut. atas, majelis berpendapat, bahwa telah terbukalah dengan sah dan meyakinkan tuduhan terutama" yakni bersama sama dengan sengaja. telah melakukan pembunuhan, sehingga oleh karenanya terhadap kedua . terdakwa:haruslah dikenakan pidana) aa menimbang, bahwa dengan mengingat alasan yang meringankan dan memberatkan dari kedua terdakwa, yakni yang meringankan! terdakwa ke masih muda dan tidak pernah dihukum: ,terdakwa ke sudah lanjut usianya: dan yang memberatkan: terdakwa ke i dan lebih lebih terdakwa ke tidak mau mengatakan hal hal yang sebenarnya, bahkan berusaha menutupmutupi hal. . yang sebenarnya sehingga menyulitkan pemeriksaan) terdakwa ke tidak memperlihatkan tanda tanda bahwa ja . menyesal "atas perbuatannya, malahan terlihat bahwa merasa bangga atas perbuatan yang telah dilakukannya, westerdakwa ke berkali kali melakukan perbuatan 'yang dapat di: hukum, sebagaimana telah 'dibuktikan dengan adanya" ikhtisar dies putusan yang telah diajukan oleh jaksa: aerial maka majelis berkeyakinan, bahwa 'pidana penjara yang disebutkan alam: pokok putusan ini adalah sudah seimbang dengan kesalahan para menimbang, bahwa waktu selama para terdakwa! berada dalam tahanan, seadanya haruslah.dikurangkan dari waktu lamanya pidana, menimbang, bahwa barang: bukti: yang .digunakan .oleh. para ter gawa' dalam melakukan kejahatan tersebut sudah selayaknya apabila dirampas, yakni yang berupa: sebatang pipa besi, seikat'kayu, sedangkan barang bukti berupa sebuah cangkul kecil haruslah dikembalikan pada keluarga si' korban tan siauw siauw, akhirnya barang bukti berupa: (dua) lembar: visum repertum dan. (dua) lembar'ikhtisar putusan harustetap.dilampirkan dalamberkas.perkara, soda mengingat alasan alasan tersebut di' atas dan' selain pasak tersebut atas juga peraturan peraturan yang bersangkutan. menetapkan bahwa apa yang dituduhkan dalam tuduhan dane terutama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan: |. menetapkan bahwa para terdakwa bersalah telah. melakukan kejahatan: bersama sama melakukan pembunuhan. memes mexicana oleh: karena .itu .terdakwa.ke dengan. :(lima) sae tahun,terdakwa.ke dengan (delapan).tahun penjara: . sisa menetapkan. bahwa lamanya pidana tersebut" haruslah. di kurangi' dengan wattii selama 'para terdakwa berada dalam menetapkan supaya barang bukti berupa: meet segi sebuah pipa besi, dan anang nana angan sebuah cangkul kecil.diserahkan kembali pada keluarga das (dua) buah visum,et repertum gan bone .e.:: .(dua) buah ikhtisar. putusan: tetap: dilampirkan dalam menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara. sis demikian diputus pada hari:, rabu, tanggal juli oleh kami soetresni, sh: ketua ketua majelis dari pengadilan, negeri tersebut atas dan seketika itu juga.keputusan. oleh ketua ketua majelis.umum kan dengan disaksikan oleh para hakim, anggota: amino prio hoetomo dan the tjan tiong, serta disaksikan pula oleh jaksa santoso, panitera plb. goes binaries dan didengar oleh para terdakwa tersebut. memerintahkan "pengiriman sehelai turunan resmi 'dari'putusan ini beserta 'berkas perkaranya pada kepala" pengadilan negeri tulung agung : was mengingat akan akta tentang penuntut:kasasi yang "dibuat oleh panitera pengganti luar biasa pada pengadilan negeri tulungagung yang. menerangkan, bahwa pada tanggal maret para penuntut kasasi telah mengajukan permohonan: kasasi terhadap 'putusan pengadilan tinggi tersebut, . belosasg onwepa ema memperhatikan risalah" kasasi tertanggal tulungagung april gari para .penuntut kasasi yang. diterima kepaniteraan pengadilan negeri tulungagung pada tanggal april . melihat. kesimpulan : en esa melihat surat surat yang bersangkutan: cu oeg ns" pada tanggal juli undang!):kasasi lebih lanjut belum ada,: maka mahkamah agung berpendapat,:.'hal hal yang mengenai 'binew 1i menimbang, bahwa putusan pengadilan, tinggi tersebut telah di . beritahukan pada para penuntut kasasi pada tanggal maret dan para penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal. maret serta risalah kasusnya diterima pada tanggal april dengan demikian permohonan kasasi tsb: beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang:tenggang dan .. sen tan . menimbang, bahwa keberatan yang diajukan para penuntut:kasasi pada pokoknyaadalah: .bahwa pengadilan negeri.dan pengadilan tinggi salah melaksanakan kitab undang undang hukum pidana karena: pengadilan negeri secara keliru berkesimpulan bahwa dalam perkara" ibu terdapat unsur dolls eventually, sebab: ann haha penuntut kasasi i hanya'mempunyai maksud dan maksud itu ortu adalah:satu satunya supaya tan siauw siauw melepaskan ayah penuntut kasasi dari gugatan dan cetakannya, hana dalam keadaan seperti: pada.peristiwa tersebut penuntut kasasi pasa eniiitidak mungkin mempunyai: ketenangan batin untuk ser ame pertimbangkan: apakah: perbuatannya .itu dapat meng ustpeelakibatkan kematian tan: siauw siauw, bahwa tindakan penuntut kasasi itu adalah karena adanya ubi esa rasa khawatir ayahnya akan kehabisan tenaga dan meninggal. bahwa pun unsur kesengajaan dan voorbedachterade tidak dapat dibuktikan dalam perkara'ini? ii: bahwa bagi penuntut kasasi dapat diperlakukan dan dari kitab undang undang: hukum pidana karena ia. menjadi 'gondang jiwanya setelah melihat ayahnya dicekik serta ditindihi tan siauw siauw: iii, bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pun telah salah memperlakukan kitab undang undang hukum pidana, karena, dari. pembuktian yang diajukan dalam sidang tidak dapat de. ditarik. .kesimpulan. hal adanya kesalahan penuntut kasasi ter #. hadap tuduhan.tersebut, . cas oo. iv. bahwa" terdapat suatu kontradiksi antara pertimbangan pengadilan ke yang menyatakan bahwa tuduhan" terutama tidak dapat dibuktikan dan: dictum putusan pengadilan yang berbunyi: . menetapkan bahwa apa: yang dituduhkan dalam tuduhan ter utama? telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, menetapkan bahwa para. terdakwa bersalah. telah melakukan ke jabatan bersama sama melakukan pembunuhan". . menimbang, bahwa: keberatan keberatan tersebut tidak dapat di benarkan.karena:. agen bab gag nee mengenai keberatan ke la, dan d.: sepanjang mengenai unsur kesengajaan tidak dapat dibenarkan, karena judex facts telah secara tepat mempertimbangkannya , keberatan i d.sepanjang. mengenai unsur voorbedachterade tidak tepat diajukannya karena judex facts juga berkesimpulan bahwa unsur tersebut tidak terbukti . cos lan haha 'mengenai'keberatan'ke tidak dapat dibenarkan karena judex facts telah mempertimbang ikannya.dengan tepat uses adha besa mengenai keberatan ke iii: (ee tidak dapat dibenarkan, karena judex facts tidak mempersalahkan para terdakwa terhadap kitab undang undang hukum pidana (coord). melainkan: terhadap: kitab: undang undang: hukum pidana (doodslag) yang dituduhkan: pula ke: pada: mereka: itu: dalam tuduhan terutama , mengenai keberatan ked vs: sada sae hindia tidak dapat dibenarkan karena kontradiksi demikian tidak . terdapat, sebab dalam: tuduhan terutama sebenarnya tersimpan dua tuduhan, yaitu dan kitab undang undang hukum pidana, hal mana sebaiknya tidak dicakup' dalam satu tuduhan melainkan dalam' dua tuduhan, tetapi tuduhan 'tersebut tidak dapat dikatakan menimbang, bahwa berdasarkan ' alasan alasan yang diuraikan di atas, pula karena tidak:nyata bahwa putusan judex facts bertentangan mencari'hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak: . memperhatikan undang undang yang bersangkutan: menolak permohonan kasasi dari para penuntut.kasasi: tan sie kwang dan tan tien tien tersebut : menghukum para penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkatan medan sabtu, tanggal november. oleh abdurrahman, sh, wakil ketua sebagai ketua, sarwono, dan sri widoyati wiranto sakit, sh, hakim hakim anggotardan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari sabtu, tanggal: juli oleh prof. r. subjektif: sh, ketua, dengan dihadiri .oleh. sarwono,. sh,.dan:. sri widoyati wiranto sakit,.'penuntut kasasi stb putusan pengadilan tinggi surabaya ng: bios pia tanakan, dalam sidang. perlunya daratan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut bawah ini dalam sudi tan sie kwang, umur tahun, kelahiran dan bertempat tinggal jalan arumdalu. gg. . vi. , desa kenalan, tulungagung, pekerjaan ikut orang tua, masih bersekolah dasar katolik. ii. tan tien tien, umur tahun, lahir di' tiongkok, bertempat tinggal jalan arumdalu gg. desa kenalan, tulung agung, pekerjaan perusahaan babi, (para terdakwa tersebut atas lugu tahan sejak tanggal oktober |. pengadilan tinggi tersebut: tea beat ana surat surat pemeriksaan dan turunan putusan pengadilan negeri tulungagung: tanggal juli, pid. tentang para terdakwa. tan sie kwang. dan,. tan tien tien, yang pokok @putusannya berbunyi sebagai berikut:. . isl menetapkan bahwa apa yang dituduhkan: dalam tuduhan: ter utama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, oo. menetapkan bahwa para terdakwa bersalah telah melakukan ke mas daratan: bersama sama melakukan pembunuhan", . mexicana oleh karena itu: terdakwa ke dengan (lima) tahun, terdakwa ke dengan (delapan) tahun penjara: menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut harus dikurangi dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, menetapkan supaya barang bukti berupa: sebuah pipa besi dan seikat kayu, dirampas untuk negara, sebuah cangkul kecil diserahkan kembali pada keluarga tan siauw siauw, (dua) buah visum repertum, dan (dua) buah ikhtisar. putusan tetap dilampirkan dalam berkas perkara: menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara,juli para terdakwa tan sie kwang dan tan tien tien) menyatakan akan meminta pemeriksaan dalam tingkat bandingan terhadap putusan pengadilan negeri tulungagung tanggal juli pid. menimbang, bahwa para terdakwa. dalam perkara ini tidak mengajukan surat surat penjelasan (memorie banding): menimbang, bahwa permohonan akan. pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari para terdakwa tersebut, karena diajukan dalam waktu dan imo dengan cara cara: yang ditetapkan dalam, undang undang maka pers pohonan tersebut dapatlah diterima, putusannya .tanggal juli pid. telah member timbangan putusannya atas dasar dasar yang sudah tepat telah mem persawahan' para terdakwa melakukan kejahatan seperti yang telah dituduhkan 'ke pada mereka, dan tepat pula memberi sebutan kejahatan itu sebagai diterangkan dalam 'pokok putusannya, akan tetapi masih kurang tepat.mengenai ukuran hukuman yang dijatuhkan: terhadap terdakwa tan tien tien) oleh hakim pertama, maka di'dalam:hal ini pengadilan.: tinggi masih. memandang: tidak seimbang dengan: sifat kejahatan yang telah: dilakukan: oleh: terdakwa l tan tien:: tien) tersebut, sehingga ukuran itu perlu diperbaiki: pbl menimbang, bahwa: berdasarkan pertimbangan:pertimbangan ter sebut.di atas maka putusan pengadilan negeri tulungagung tanggal juli pid. tentang terdakwa:l tan tien tien) tersebut haruslah diperbaiki terhadap hukuman yang telah dijatuhkan ke: padanya, akan tetapi untuk selainnya dapatlah dikuatkan) . mengingat akan yang bersangkutan dari s d undang undang darurat tahun undang undang darurat: tahun hir dan bersambung dengan aturan peralihan undang undang dasar republik indonesia tahun non naa menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan kan dari para terdakwa tan sie kwang dan tan tien tien tersebut, . memperbaiki putusan pengadilan negeri tulungagung tgl. juli pid. terhadap hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa l! tan tien tien) tersebut, ala :. menghukum terdakwa: tan tien tien) oleh karena itu dengan hukuman penjara: (tujuh) tahun: menguatkan putusan pengadilan negeri tulungagung tersebut untuk selainnya, nana memerintahkan pengiriman sehelai turunan: resmi dariputusan ini. beserta berkas perkaranya pada kepala pengadilan negeri tulung: . demikianlah diputus pada. hari rabi tanggal desember enam puluh tujuh oleh kami, soerjani, sh, hakim pengadilan tinggi tersebut dan pada hari dan tanggal tersebut atas, terus diucapkan depan umum oleh kami, hakim tersebut dan dengan dihadiri oleh panitera pengganti. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa .majelis pengadilan negeri tulungagung, ,.yang mengadili perkara pidana dalam, tingkat pertama, setelah: bersidang pada )tari: rabu, tanggal juli telah selesai memeriksa dan .mem tan sie kwang, umur tahun, kelahiran dan tempat tinggal dalan arumdalu gang vi desa kenalan, tulungagung, pekerjaan ikut. orang tua, masih bersekolah sekolah" dasar |.ps katolik, belum lemah dihukum, dalam tahanan:sejak tanggal osbo tan tien tiny, umur' tahun, lahir: di tiong kok "bertempat tinggal di' jalan arumdalu gang vi desa kenalan, tulungagung, pekerjaan perusahaan babi, pernah dihukum satu kali telah membaca surat surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ear telah membaca surat tuduhan jaksa, tanggal april19673 . telah memeriksa para terdakwa dan saksi'saksi yang diajukan"di. depan sidang. ine fan tag do. telah mengadakan pemeriksaan tempat kejadian: ebi telah mendengar reguisitoir jaksa" yang meminta agar majelis menyatakan "para terdakwa bersalah terhadap: tuduhan bab peng: ganti yang diatur. dan diancam: pidana: oleh: .jo. kuhp, stay sedangkan terhadap,tuduhan terutama dan tuduhan pengganti lagi . tidak usah dipertimbangkan, oleh karenanya minta.agar dibebaskan para terdakwa dari tuduhan tuduhan tersebut, selanjutnya meminta #supaya terdakwa ke' dijatuhi pidana selama (enam) tahun penjara.dipotong selama dalam tahanan, dan supaya terdakwa ke d0. ja'dijatuhi pidana' selama (sembilan) tahun #penjara:dipotong'selama telah mendengar pleidooi pembela para terdakwa. menimbang, bahwa para terdakwa dituduh sebagai berikut: dangan terutama terhadap semua terdakwa tan bahwa mereka pari terdakwa'bersama sini dan bersekililah atau .masingimasing bertindak sendiri sendiri, pada hari minggu, tanggal oktober lebih kurang jam atau sekitarnya, halaman rumah kandang" babi 'milik para terdakwa, desa kenalan, kecamatan ka wedana tulungagung, setidak tidaknya dalam. wilayah kabupaten tulungagung tersebut, setelah terlebih dahulu dalam keadaan rasa hati kek pikiran yang tenang dan ditimbang masak masak menetapkan rencana untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seorang benama tan siauw siauw, mereka para terdakwa telah melakukan perbuatan perbuatan sebagai berikut: jepara terdakwa yang mengetahui bahwa tan siauw siauw tersebut mempunyai kebiasaan pada setiap sore hari berada halaman rumah yang ditempati tan hidup siauw tersebut bagian belakang untuk membersihkannya, halaman rumah tan siauw siauw mana bergandengan serta' berdekatan dengan halaman mana kandang babi para terdakwa berdiri, maka terdakwa ke2 pada waktu dan'di tempat tersebut diatas telah mengeluarkan perkataan setidak tidaknya melakukan sesuatu perbuatan yang ditujukan pada tan siauw siauw: tersebut sehingga terjadilah perselisihan mulut antara' tan siauw siauw dengan terdakwa ke yang akhirnya terjadi perkelahian antara kedua.orang tersebut dan pada waktu tan siauw: siauw berada 'di atas atau menindihi badan terdakwa'ke maka'terdakwa berteriak:teriak minta tolong, segera datanglah terdakwa'ke dan dengan sepotong pipa besi setidak tidaknya. benda. tumpul dan kelas' terdakwa ke memukulnya berulang kali, setidak tidaknya lebih dari satukan,' pada kepala tan siauw siauw dan atau bagian' tubuh'"lainnya, karena pukulan mana tan siauw siauw mendapat jukalluka' sebagai berikut: kepala muka tepat garis tengah tengah (mediaanlijn) kepala terdapat luka terbuka pinggir.teratur, panjang cm,lebar |.cm, dalam sampai daging, bentuk melintang. . kepala muka kanan terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur, panjang cmj lebar cm, dalam sampai tulang. titik. permulaan. luka 1k8 kanannya garis tengah tengah. .a (mediaanlijn) kepala dan dari garis tumbuh rambut muka, letak titik permulaan luka ada lebih atas dari titik penghabisan . bnn nan kepala iring kanan terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur, panjang 2cmi: lebar cm, dalam sampai tulang . lah titik permulaan: luka 1k4' kanannya garis tengahtengah sos titik. penghabisan 'luka ciri, kanannya garis 'di tengah tengah. cus (mediaanlijn) kepala dan 1k9 em! dari garis'tumbuh rambut muka. ber betaketitikipermulaan luka ada lebih atas dari titik penghabisan: kepala kiri' muka terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur. panjang cm. lebar cm, dalam sampaitulahg. titik permulaan luka 'cm kirinya garis tengah tengah (median ljn) kepala dan .cm. dari garis tumbuh rambut muka . titik penghabisan luka cm' kirinya garis tengah tengah. sad (mediaaniijn) kepala. hrg dean ala letak titik permulaan luka ada rendah dari titik penghabisan lebar ijsem luka kepala atas kiri terdapat lembap (haematoom) panjang cm, lebar emi batas tidak jelas. kepala kanan belakang terdapat luka terbuka pinggir tidak teratur, sense panjang cm, lebar cm, dalam sampai tulang. titik permulaan luka tepat garis tengah tengah (mediaanliin) os. kepala'dan' dari lekat telinga (insertion) kanan atas. 0afi titik penghabisan luka ik om. kanannya'garis di' tengah tengah. oscars gmediaanhjn) kepala: mai letak titik permulaan. luka. lebih tinggi (cranial) dari pada: titik .0g5 karena pukulan pukulan mana tan prauw siauw: menjadi lemah ce badan sehingga perkelahian berakhir sehingga akhirnya' tan siauw daun tersebut. meninggal dunia: rumah sakit daerah tulung ' pengganti terhadap semua terdakwa . mnt dan jauh bahwa. mereka para. terdakwa bersama sama: dan persekutuan atau masing masing bertindak sendiri sendiri, pada waktu dan tempat . sebagai tersebut pada tuduhan bab terutama atas, setelah terlebih dahulu dalam keadaan rasa hati dan pikiran yang:tenang dan ditimbang masak masak menetapkan rencana untuk dengan 'sengaja menganiaya berat atau menganiayaseorang lelaki bernama tan siauw siauw tersebut, mereka para terdakwa.telah melakukan perbuatan dan: berakibat sebagai mana terlukis padatuduhan bab terutama diatas. . . pengganti selanjutnya terhadap semua terdakwa ) os . bahwa mereka para terdakwa bersama sama dan persekutuan atau masing masing bertindak sendiri sendiri, pada waktu dan di'tempat sebagai tersebut pada tuduhan: bab terutama diatas, telah dengan sengaja menganiaya berat atau menganiaya seorang lelaki bernama tan siauw siauw, ialahpada waktu dan tempat tersebut atas ketika pada mulanya terjadi perselisihan mulut antara terdakwa 'ke: dan tan siauw siauw yang akhirnya. menjadi: perkelahian antara kedua orang tersebut, maka ketika terdakwa ke sedang bergulat dengan tan siauw. siauw tersebut terdakwa ke lalu berteriak teriak minta pertolongan orang sain, maka. setelah terdakwa ke mengetahui kedatangan terdakwa' ke ' salah anak kandungnya maka terdakwa ke menggugat terus tan siauw. siauw tersebut dan ketika itu juga terdakwa ke dengan segera memakai sepotong pipa besi atautumpul dan keras memukuli tan siauw siauw:tersebut berulang kali: setidak tidaknya'lebih' dari satu kali pada kepala tan siauw siauw dan atau bagian tubuh lainnya, maka, karena mana tan siauw siauw tersebut mendapat luka luka. berakibat sebagai mana terlukis pada.tuduhan bab terutama diatas. j0: lis pengganti selanjutnya lagi terhadap semua terdakwa . bahwa ia.terdakwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut pada tuduhan bab terutama atas telah dengan sengaja. membantu pelaku kan kejahatan sebagaimana tercantum pada'tuduhan bah terutama atau doa pengganti atau pengganti selanjutnya dengan jalan melakukan perbuatan perbuatan sebagai berikut: ee |
hukum adat duduk persoalan: penggugat sebagai achliwaris alm. pewaris menuntut sawah warisan alm. jang digadaikan kepada ajah dan suami para tergugat, putusan mahkamah agung tgl. sip susunan majelis: ketua soerjani s.h, hakim2 anggota soebekti s.h, abdurrahman s.h. panitera peng, i.b. m.,sian bin sahabat, tempat tinggal kadubaleor, desa kadugadung, tamatan cimanuk, kawedanan daerah tingkat pandeglang, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat pembanding, melawan: sinar dan nji ijo, keduanya bertempat tinggal dikampung kadubaleor, desa kadugadung tersebut, nji ijo, tempat tinggal di kampung martalaja, desa pelajar, kecamatan cimanuk tersebut, tergugat2 dalam kasasi, dahulu tergugat2 berbanding: dan djajasantibi dan muh, lari, kedua?nja bertempat tinggal diam pung bukudjadi, desa dan kecamatan natar, kawedanan dan kabupaten tanjungkarang, unit tergugat2 ke dan ikutguna gat untuk kasasi dan turut tergugat? dalam kasasi sebagai penggugat? asli te lah menggugat sekarang tergugat? dalam kasasi sebagai tergugat2 asli dimuka pengadilan negeri pandeglang pada pokoknya atas dalil, bahwa kira2 pada hun dikampung kadubaleor, desa kadugadung, kecamatan cimanuk, kabupaten pandeglang telah meninggal dunia seorang bernama sahabat dengan meninggalkan orang anak jaitu: asian penggugat asli sukmadjaja, djuga telah naga dunia, tanpa anak, nji sarinah, djuga telah meninggal! dunia dengan meninggalkan orang anak, jaitu penggugat2 asli dan iii: bahwa lain dari pada itu alm. sa. kakak djuga meninggalkan sebidang .sawah terdiri atas petak besar ketjil, terletak diblok putri, desa kadugadung jang batas?nja disebut da :lam surat gugat: bahwa setelah sahabat meninggal dunia sawah tersebut telah digadaikan kepada seorang bernama hadji djasrip untuk uang se besar rp. , , bahwa sesudah hadji djasrip meninggal dunia, sawah tersebut jatuh sebagai warisan pada isteri dan anak2nja, jaitu pada ter gugat asli dan ill, bahwa para penggugat asli baik sendiri maupun engan perantaraan tamat telah berulang kali berusaha untuk meminta kembali dengan djalan damai sawah tersebut kepada tergugat? asli, te tapi tidak berhasil, maka oleh karena itu penggugat2 asli menuntut su pada pengadilan negeri pandeglang memberi putusan sebagai berikut: menetapkan bahwa asian, djajasantibi dan muh. lari, adalah anak atau ahliwaris dari alm. sahabat: menetapkan bahwa sawah" tersebut adalah peninggalan dari alm. sahabat jang belum dibagi waris: mengesahkan gadai dinamai sawah tersebut antara asian dan diario:misantuan kekuatan polisi (ala: negara) setempat: menghukum tergugat? dengan vonis jang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat? hendak verse atau apel dan sebagainya, menghukum tergugat? memikul ongkos? dalam perkara ini, atau: ann mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut atas kemurahan pengadilan negeri pandeglang: bahwa tuntutan tersebut telah ditolak oleh pengadilan negeri pandeglang dengan putusannya tanggal oktober perd. pdg., putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan, tergugat telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi djakarta dengan putusannya tanggal meijuni dan november kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding. diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setara lisan. pada tanggal november sebagaimana ternyata dari surat keterangan: perd pdg. jang dibuat oleh panitera pengadilan ne geri pandeglangdui undang? mahkamah agung indonesia dinyatakan tidak berlaku bagi, namun: dang2 jang menurut alat dari undang2, menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat untuk kasasi tidak meng ajukan risalah kasasi dimana dimuat alasan? dari permohonannya, sebagaimana jang diharuskan oleh alat undang2 mahkamah agung indonesia, sehingga berdasarkan alat itu,yatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: asian bin sahabatpuluh lima rupiah duaengadilan tinggi djakarta. mengadili perkara2 perdata dalam tingkat bandingan telah menjatuhkan putusan sela: sebagai dibawah ini dalam perkara. annan rat adan asian bin sahabat, tempat tinggal kadubaleor: desa kadugadung, ke? tamatan cimanuk, kawedanan daerah tingkat pandeglang, dulu penggugat, sekarang pembanding: nan lawan! il. sinar, han mji ijo, semuanja bertempat tinggal dikampung kadubiftor, desa kadugadung, kecamatan' timang widanginsdan kabupaten pan dagang, kena nji ijo, tempat tinggal dikampung martalzja desa pelajar, kerja matan cimanuk, kawedanagfi dan kabupaten. pandeglang, uan dulu para tergugat, sekarang: para berbanding: dan djajasantibi, mma nan muh. lari, semuanja bertempat. tinggal dikampung bukudjadi, desa dan ketjimatan natar, kawedanan dan kabupaten: tanjungkarang, dulu para penggugat, sekarang ikut para trading pengadilan tinggi tersebut: hai telah telah membawa surat? mengenai perkara tersebut, telah memperhatikan surat. pegbaliin (memorie) dalam bandingan danya menu rut segala aturan jang bersangkutan, tentang duduknya perkara: mengutip segala pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri pandey lang, tanggal oktober no, perut. pdg. jang amarna ber bunyi sebagai berikut: menolak gugat penggugat, seluruhnya:. rp. (sembilan ratus enam puluh satu rupiah), menimbang bahwa pembanding dulu penggugat pada tanggal oktonovember tentang hukumnya: menimbang bahwa setelah pengadilan tinggi meninjau pemeriksaan ha kim pertama, pengadilan tinggi berpendapat bahwa dari keterangan para ter gugat tidak ternyata, bahwa tanah sengketa ada dalam tangan para tergugat: bahwa hakim pertama tidak mengadakan pemeriksaan mengenai tanah sengketa ada ditangan siapa: bahwa para tergugat menjangkau dalil gugatannya, menimbang berdasarkan hal2 tersebut diatas, diperintahkan kepada ha kim pertama untuk mengadakan pemeriksaan setempat dan untuk member bahkan penggugat membuktikan dali! gugatannya, dengan segala alat? pem buktikan jang ada padanja: mengingat undang2 jang bersangkutan, memutuskan menerima permohonan banding tersebut: sebelum mengadili pokok perkara memerintahkan kepada pengadilan ne geri pandeglang, untuk memeriksa kembali pemeriksaan persidangan dalam per kara ini, dan menambahkan pemeriksaan ini tentang hal2 jang telah disebut kan diatas ini selanjutnya untuk dengan segera menyampaikan berita atara pemeriksaan itu kepada pengadilan tinggi untuk melanjutkan pemeriksaan: menunda keputusan tentang biasa perkara hingga keputusan terakhir: putusan pengadilan negeri pandeglang no: perd. pdg. keputusan atas nama keadilan hakim pengadilan negeri pandeglang mengadili perkara2 per data dalam tingkatan pertama, telah memberi keputusan sebagai tertera di bawah ini, dalam perkara: han asian bin sahabat, tempat tinggal kadubaleor, desa kadugadiing, kecamatan cimanuk, kawedanan dan daerah tingkat pandey lang, djajasanribi muh, lari, semuanja bertempat tinggal dikampung bukudjadi, desa dan kecamatan natar, kawedanan dan kabupaten tanjungkarang, para penggugat: lawan: nji sinar, aji ijo, semuanja bertempat tinggal dikampung kadubaleor, desa kadugadung, kecamatan cimanuk, kawedanan dan. kabupaten pan dagang, nji ijo, tempat tinggi dikampung martalaja, desa pelajar, kerja matan cimanuk, kawedanan dan kabupaten pandeglang: para tergugat: hakim pengadilan negeri tersebut, telah mendengar kedua belah pihak: telah membawa surat? dalam perkara ini: bnn tentang duduknya perkara: ona menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tanggal ok tower telah mengadakan tergugat? dimuka pengadilan: beralasan hal2 tersebut dibawah ini: bahwa kira2 didalam tahun dikampung kadubaleor, desa kedua dung, seorang bernama: sahabat telah meninggal dunia, meninggalkan o1fng anak: asian, sukmadjaja dan nji menikah: bahwa kiri2 didalam tahun nji menikah telah meninggal dunia meninggalkan orang anak: djajasantibi dan muh. lari: bahwa alm. sahabat tersebut. meninggalkan pula "sebidang sawah teri atas petak besar ketjil terletak diblok putri, desa kadugadung berbatas: naa sebelah kaler sawah satriawidjaja, sebelah wetan selokan ketjil, sebelah kidul selokan ketjil, sebelah kulon kebun kira samin dan sawah sukaraja, harga kira2 rp. bahwa sesudahnya mati alm. sahabat (bapaknya penggugat2) sawah. ter sebut telah digadaikan kepada djasrip sebesar rp. bahwa kemudian djasrip telah mati sawah tersebut jatuh terlaris pada isterinya dan anak2nja (tergugat2 sekarang), bahwa hingga kini sawah tersebut tetap dipegang dan dikuasai oleh ter gugat2 tersebut, bahwa penggugat2 telah seringkali datang pada tergugat2 untuk mem perdamaian itu sawah baik didesa maupun dengan perantaraan tamat setempat akan tetapi selalu menolaknya. oleh karena demikian penggugat2 berpohon pada pengadilan negeri pan dagang agar: menetapkan bahwa asian, djajasantibi dan muh. lari, adalah anak atau achliwaris dari aim. sahabat, menetapkan bahwa sawah tersebut adalah peninggalan dari alm. sahabat jang belum dibagi waris. mengesahkan gadai dinamai sawah tersebut antara asian dan djasrip,rnasrerbantuan kekuatan polisi (alat negara) setempat, menghukum tergugat2 dengan vonis jang dapat dijalankan. lebih dahulu, meskipun tergugat2 hendak verse atau apel dan sebagainya. menghukum tergugat2 memikul ongkos2 dalam perkara ini. atau mengadili perkara ini dengan keputusan lain menurut atas kemurahan pengadilan negeri pandeglang. selanjutnya menyambut duduknya perkara, sebagaimana tercatat dalam surat berita tentang persidangan dalam perkara ini. tentang hukumnya: tan menimbang, bahwa gugatan penggugat seperti tersebut diatas, menimbang, bahwa dalan jawabannya tergugat2 mengatakan, bahwa ter gugat tidak memegang sawah2 jang dimaksud dalam surat gugatan dan djuga tak pernah memilikinya. menimbang, bahwa dalam hal ini pihak penguggatiah jang dibebani pem buktikan . untuk membuktikan segala dalil2 gugatannya dengan segala alat2 pem buktikan jang ada padanja. menimbang, bahwa oleh karenanya penggugat telah mengajukan bukti2 jabatan jang tidak bertanda tangan, p.p. biru. menimbang, bahwa pihak tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun djuga. menimbang, bahwa. tergugat2 dalam persidangan menyatakan tidak mes megang sawah sengketa tersebut dalam surat gugatan. menimbang, bahwa bukti jang diajukan penggugat ppi. biru hanyalah merupakan jabatan perhitungan sadja dan tidak diketahui: siapa jang: mem buatnya,. hingga surat bukti tersebut. hanja merupakan jabatan sadja, hingga tak mempunyai kekuatan pembuktian. menimbang, bahwa dalam hal ini jagalah pihak penggugat tak berhasil membuktikan dalil2 gugatannya maka wadjiblah gugatan penggugat harus di tolakan. menimbang, bahwa mengenai permohonan agar para penggugat tetap kan sebagai achliwaris dari alm. sahabat, walaupun tidak, disangkal oleh ter gugat2 dalam hal inipun tergugat belum dapat membuktikannya hingga harus ditolaknya pula. tan menimbang, bahwa dalam perkara ini jagalah pihak penggugat jang ka lah perkaranya maka wadjiblah penggugat2 memikul semua biasa jang terbit karena perkara ini. memperhatikan jang bersangkutan. mengadili menolak gugat penggugat seluruhnya, rp. , (sembilan ratus enam puluh satu rupiah). |
hukum acara. pidana. . neo ana permohonan kasasi yang. diajukan hanya dengan.alasan. "merasa keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi".dianggap bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan secara tidak sungguh sungguh. putusan mahkamah agung tg!garut tangga! maret pid. pn. grt., dalam putusan mana terdakwa suharto bin karjodiwirja, umur kira kira tahun, dilahirkan surakarta solo, bertempat tinggal terakhir perumahan dinas peka cikarang kabupaten garut, pekerjaan kepala stasiun dan sebagai bendaharawan stasiun kereta api cikarang: penuntut kasasi (berada dalam tahanan sejak tg!. desember yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut, karena dituduh: bahwa tersangka pada hari tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi dengan pasti tapi setidak tidaknya masih disekitar antara tahun dan stasiun kereta api cikarang ataupun setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan negeri garut dengan sengaja dan berturut turut diantara tahun sampai dengan tahun tersangka suharto bin karjodiwirjo yang menjabat kepala stasiun kereta api cikarang dan merangkap sebagai bendaharawan telah mengambil uang atau menggelapkan uang yang disimpannya atau setidak tidaknya uang tersebut ada padanya karena tersangka adalah menjabat sebagai kepala stasiun merangkap bendaharawan. jumlah keseluruhan uang yang diambil adalah sebanyak rp. atas kerugian peka cikarang ataupun setidak tidaknya keduanya orang lain selain dari terdakwa dan uang tersebut dipakainya untuk diri sendiri atau keperluan lain yang bukan keperluan dinas peka maka berdasarkan hal hal tersebut diatas maka terang tersangka telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam kuhp pengganti undang undang tahun dengan memperhatikan dan kitab undang undang hukum pidana jo. peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun .serta. pasai . hir . yang bersangkutan, telah. dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum 'dalam amar.putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut theme aman ono otak menerangkan, bahwa menurut. bukti bukti .dan keyakinan .terdakwa :. suharto bin parodi biro, ahmad drs bersalah:telah melakukan kejahatan. ega sauna nges penggelapan dilakukan'oleh pegawai negeri'karena'jabatannya", mengukur terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (sepuluh) bulan labu menetapkan, bahwa ukuran' itu tidak akan dijalankan kecuali" jikalau kemudian hari ada perintah'lain dalan keputusan hakim, yaitu karena sebelum lali'masa percobaan'selama' (dua) tahun terhukum melakukan tindak pidana memerintahkan supaya terdakwa: segera dikeluarkan dari'tahanan, kecuali jika karena'hal lain harus tetap ditahan: ena menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos ongkos perkara didalam perkara ini pes sean eka sana memerintahkan' supaya bararigibarang bukti segera setelah selesai bersidang harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu' (dua) helai kwitansi tanda pengembalian uang dikembalikan kepada terdakwa sedangkan1 (satu) buku'kas dikembalikan kepada peka. cikarang dengan 'perantaraan saksi 11ri al. suparman: nusa dipa aing pena gila putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh" pengadilan tinggi bandung dengan putusannya tanggal oktober' pid ' ptb yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut . menerima permohonan pemeriksaan perkara, pada tingkat banding, dari. jaksa tersebut hasan hero esa beku bera taat hari memperbaiki putusan pengadilan negeri di. garut, tertanggal maret. pid. grt. yang dimohonkan peradilan banding itu, sehingga sekarang harus dibaca.sebagai berikut :. . meses menyatakan bahwa terdakwa pan sitaro bin kajodiwirio, bersalah melakukan kejahatan ppenggstapan dengan sengaja, oleh seorang pegawai negeri terhadap uang yang berada padanya karena' jabatannya, dilakukansecara berturut turut dalam 'hubungan perbuatan lanjutan" menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara" selama senam) bulan: hina bentangan pan pengin menentukan, bahwa pada waktu menjalankan putusan' ini, lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi "tetap, akan dikurangkan sebenarnya dari hukuman yang telah dijatuhkan itu masih kecil kecil: sebanyak orang dan diantaranya ada yang bersekolah sd, smp, dan sma ban bahwa tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan apapun yang melanggar hukum dimasa yang akan datang bahwa tersangka berjanji.akan: mengembalikan uang yag ditetapkannya dalan jangka: waktu (bulan) bulan: menimbang, tentang enteng dan beratnya hukuman yang memberatkan bahwa tersangka sebagai kepala stasion merangkap bendaharawan telah fr mengambil uang: yang: dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa setahu atasannya bana bahwa' pengambilan itu" dilakukannya secara berulang ulang tanpa hak sejak bulan september sampai dengan bulan september dengan sengaja dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri bahwa sebagai kepala stasion perbuatannya itu memberikan contoh teladan yang kurang baik terhadap bawahannya yang menguntungkan bahwa tersangka belum. pernah dihukum koi dimuka persidangan. mengaku. terus terang sehingga memudahkan jalan nya pemeriksaan selama bekerja peka kl. sudah tahun telah menunjukkan conducted kelakuan yang baik bahwa uang yang telah: diambilnya sebesar rp. itu, tidak dipergunakan untuk hal hal yang mewah akan tetapi hanya dipergunakan untuk.keperluan hidup sehari hari menutupi kekurangan kekurangan dari . gaji sebagai pegawai. negeri e. bahwa atas kerugian. negara yang ditimbulkan oleh perbuatannya seba nyak rp. , telah mengganti mengembalikan sebanyak rp. dan sisanya akan dilunasi dalam jangka waktu bulan bahwa atas perbuatannya itu tersangka telah memperlihatkan rasa meme penyesalan yang sebesar besarnya menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas satu sama lain dihubungkan, maka terdapatlah. cukup bukti bukti yang syah menurut hukum, dari bukti bukti mana didapat keyakinan, bahwa tersangka. telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan atas dirinya dan bahwa bersalah telah mengerjakan kejahatan yang akan disebutkan didalam pokok putusan dan dari sebab itu'ia harus diberi hukuman menimbang, bahwa barang barang bukti yang telah diajukan dipersidang didalam perkara ini, setelah persidangan selesai harus segera dikembalikan kepada yang berhak menimbang, bahwa terdakwa harus dihukum pula. untuk, membayar ongkos ongkos perkara dalam perkara ini memperhatikan dan'14a dari kuhp jo. ps. peraturan pemerintah pengganti undang undang tahun titel dan afdeling il, il dan iv. serta da hir nan nan mengadili: menerangkan, bahwa menurut bukti bukti dan:menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: (sepuluh) bulan . . ono pot bana ema menetapkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali jikalau kemudian hari ada perintah jain dalam keputusan hakim, yaitu karena sebelum lalu masa percobaan selama (dua) tahun terhukum melakukan tindak pidana memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali. jika karena hal lain harus tetap ditahan hen jaan mengihuktim pula terdakwa untuk membayar ongkos ongkos perkara didalam perkara'ini, memerintahkan supaya barang barang. bukti .segera setelah. selesai bersidang harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu (dua) helai kwitansi tanda pengembalian uang dikembalikan kepada terdakwa sedangkan (satu) buku kas dikembalikan kepada peka cikarang dengan perantaraan saksi iri'al. demikianlah diputuskan pada hati ini, hari selasa, tanggal maret oleh 'kami sjarifoedin nitikoesosma, hakim ketua pengadilan negeri tersebut dengan disertai: oleh' hakim hakim anggota d.a. jaelani dan' ato harsono, dihadapan jaksa burhanuddin nasution, panitera pengganti kurnia, dan dengan dihadiri oleh terdakwa. kebo saja nana menghukum 'pula" terdakwa" untuk membayar" biaya biaya perkara baik dalan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding saha memerintahkan agar barang barang bukti berupa (dua) helai kwitansi, tanda pengembalian uang, diserahkan kepada terdakwa dan (satu) buku kas diserahkan kepada peka cikarang! mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri' garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal november penuntut kasasi.telah mengajukan. permohonan .kasasi terra dap putusan pengadilan tinggi tersebut aan memperhatikan. alasan permohonan. kasasi.dari. penuntut. kasasi.yang dimuat dalam akta kasasi, tanggal november . . anita melihat kesimpulan tertulis: dari jaksa: agung tangga!: september: ,. dalam. kesimpulan. mana. jaksa. agung .berpendapat,.bahwa kiranya mahkamah agung akan menolak permohonan kasasi tersebut : melihat.surat surat yang bersangkutan . ben menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari undang undang sejak undang undang.tsb. mulai berlaku. pada tanggal juli. undang undang mahkamah. agung indonesia. dinyatakan tidak. berlaku. lagi, namun. baik karena bab. dari undang undang. tersebut hanya.mengatur. kedudukan, susunan dan kekuasaan mahkamah agung, maupun karena undang undang yang menurut dari. undang . undang.itu mengatur, acara kasasi lebih lanjut belum ada, .maka. mahkamah agung berpendapat, bahwa. pasa! dari undang undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian,. sehingga. yang dinyatakan tidak berlaku.. mahkamah agung menimbang, bahwa putusan pengadilan' tinggi" tersebut diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal november. dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi beserta alasan alasannya pada tanggal november. .lengan demikian.. kasasi tersebut formil dapat gita menimbang, bahwa penuntut kasasi pada pokoknya. .mengajukan keberatannya sebagai berikut ban atas # bahwa penuntut kasasi merasa. keberatan. terhadap putusan. .yang jatuhkan pengadilan tinggi tersebut: . sense pen menimbang mengenai keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena diajukan tidak. secara sungguh sungguh menimbang, bahwa ,berdasarkan alasan terurai: diatas,pasai . undang undang yang bersangkutan',. memutuskan: senen mata menolak permohonan:kasasi dari penuntut kasasi suharto bin. karjodiwirjo bersudut ena dean bagas menghukum penuntut kasasi tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat ini been aan dina demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada:hari. rabu, tanggal desember. oleh prof. r. subjektif, sh, ketua, indroharto, dan .d.h. lumbanradja,. sh,. hakim hakim anggota dan: diucapkan dalam sidang terbuka pada :hari: rabu, tg: januari1971 oleh wakil ketua sebagai ketua, dengan dihadiri oleh indroharto, dan:d.h. lumbaniradja,. sh. hakim hakim anggota, tidak. dihadiri oleh. jaksa agung dani dihadiri .pid. ' ptb demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa. pengadilan: tinggi bandung, mengadili perkara perkara pidana peradilan bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa ben suharto bin karjodiwirjo, umur tahun, dilahirkan surakarta solo, "" bertempat tinggal perumahan dinas peka cikarang kabupaten garut, pekerjaan kepala stasion dan sebagai bendaharawan stasiun susu kereta: api cikarang. terdakwa ditahan oleh polisi sejak tgl. desember dan oleh jaksa sejak tgl. pebruari pengadilan tinggi tersebut babat telah membaca' surat surat pemeriksaan pengadilan negeri garut pid: pn: grt. dalam perkara terdakwa tersebut 'diatas dengan putusan dalan perkara' itu tertanggal maret pid. gt. yang kamarnya berbunyi'sebagai berikut: ' menerangkan, bahwa menurut bukti bukti dan. menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara secara (sepuluh) bulan. menetapkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, yaitu karena sebelum lalu masa percobaan selama ideal tahun terhukum melakukan tindak pidana. memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos ongkos perkara didalam perkara ini. memerintahkan supaya barang barang bukti segera setelah selesai bersidang harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dua) helai kwitansi tanda pengembalian uang dikembalikan kepada terdakwa sedangkan satu) buku kas dikembalikan kepada peka cikarang dengan perantaraan saksi iri al. suparman. telah membaca memori banding dari jaksa tertanggal maret ybs menimbang, bahwa terhadap putusan hakim pertama, jaksa memohon peradilan bandingan, permohonan mana diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta syarat syarat menurut undang undang oleh karena mana pemohon tersebut dapat diterima sis tentang um3 menimbang, bahwa putusan yang dimintakan banding itu berdasarkan alasan alasan serta pertimbangan pertimbangan yang telah diuraikan didalam nya dan,yang telah disetujui oleh. pengadilan tinggi dan. dijadikannya. sebagai alasan alasan sendiri, adalah tepat, sehingga oleh karena itu harus dikuatkan: menimbang, bahwa akan tetapi, hakim pertama 'yakni pengadilan: negeri garut telah memberikan nama (gualificatie) yang kurang tepat serta menjauh kan hukuman yang tidak setimpal dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga putusan gio tentang hal tersebut, perlu diperbaiki, tetapi untuk selainnya dapat dikuatkan mengingat futsal futsal undang undang yang bersangkutan. menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat: banding, dari" memperbaiki putusan pengadilan negeri di' garut, tertanggal maret no: pid: grt.: yang dimohonkan peradilan'banding itu, sehingga sekarang harus'dibaca sebagai berikut (oo saat menyatakan bahwa terdakwa suharto bin' karjodiwirjo bersalah:pelaku kan kejahatan bal nanah den mie bas man benar brand penggelapan: dengan sengaja, oleh seorang pegawai negeri terhadap" uang yang berada padanya karenajabatannya, dilakukan secara berturut turut dalam hubungan: perbuatan lanjutan, bee namu uan huge menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan" hukuman penjara secara team) bulan asah dah . menentukan, bahwa pada waktu "menjalankan putusan ini, lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan iri menjadi tetap, akan dikurangkan sebenarnya dari hukuman yang telah'dijatuhkan' itu. menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding. memerintahkan agar barang barang bukti 'berupa dua) helai kwitansi, tanda pengembalian uang, diserahkan kepada terdakwa dan' (satu) buku kas diserahkan kepada peka cikarang: sasa alndkbend aduh demikianlah diputuskan" pada 'hari selasa, tanggal" oktober: enampuluh sembilan:oleh kami: gunawan, hakim pengadilan tinggi bandung sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan: ketua. pengadilan: tinggi bandung tanggal september. pid. ptb., keputus mana diucapkan dimuka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dihadapan asse endang, panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut, tetapi tanpa hadirnya terdakwa. putusan pengadilan negeri pid. grt. putusan aa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri degaruti ena ana mendengar keterangannya terdakwa dan saksisaksij |. mendengar uraian tuntutan. jaksa, .ialah bahwa, tersangka. terang. salah telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan atas dirinya dan terhadap tersangka dimintakan hukuman penjara selama (sepuluh) bulan dengan penetapan, bahwa hukuman itu harus dikurangi dengan waktu tersangka berada didalam tahanan sementara: menimbang, bahwa: tersangka: dituduh. sebagaimana. tersebut diatas menimbang, bahwa tersangka persidangan ialah mengaku. .bersalah melakukan perbuatan. sebagaimana termaksud didalam tuduhan .: menimbang,.bahwa setelah jaksa.membacakan surat tuduhannya:tentang gal maret yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut bahwa: ia tersangka pada' hari tanggal dan bulan: yang tidak: ingat lagi" dengan pasti tapi setidak tidaknya masih disekitar antara tahun dan di" stasiun: kereta api: cikarang ataupun: setidak tidaknya disuatu tempat: yang masih termasuk .wilayah: hukum: pengadilan. negeri: garut dengan sengaja dan berturut turut diantara tahun: sampai: dengan: tahun. tersangka suharto bin. karjodiwirjo. yang. menjabat. kepala stasion kereta api cikarang dan merangkap sebagai. bendaharawan .telah mengambil wang atau menggelapkan wang yang disimpannya atau .pun setidak tidaknya uang tersebut. ada padanya karena tersangka adalah menjabat. sebagai kepala stasion merangkap. bendaharawan. jumlah keseluruhan uang. yang. diambil adalah sebanyak rp. atas kerugian peka. cikarang ataupun setidak tidaknya. kepunyaan orang lain selain,dari'ia tersangka dan uang tersebut dipakainya untuk diri sendiri atau keperluan lain.yang bukan keperluan dinas peka. . maka berdasarkan hal hal tersebut diatas. maka .terang tersangka telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam kuhp jo. ps. peraturan: pemerintah. pengganti. undang undang th. . sbahwasatas:tuduhan tersebut,. tersangka' telah: membenarkannya isi: .dari: menimbang, bahwa' tersangka pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: "naas bahwa benar tersangka telah mempergunakan uang. peka, hasil penjualan karcis stasion cikarang :sejaksbulan september: :sampai dengan september. yang: kesemuanya berjumlah. rp. .seratus. dua. puluh tiga.ribu rupiah uang mana diambilnya dari. kas: peka. cikarang, berturut turut tiap tiap kali mengambil kira kira sebesar rp. "bahwa dari pengambilan:uang. kas: tersebut. sebanyak rp. itu telah'dikembalikan kepada: peka cikarang, .melalui sdr ari suparman sebagai: pejabat kepala stasion cikarang yang besarnya: rp. dengan kerinci ane baca bana anis has bah panin dikembalikan oleh tersangka sendiri rp, sesi dikembalikan dengan perantaraan' istrinya tersangka sebanyak: rp dikembalikan juga dengan perantaraan 'istrinya tersangka sebanyak rp: sehingga sisa dari uang peka yang belum dikembalikannya itu berjudi bahwa sisa yang rp. itu akan dikembalikan didalam waktu yang sesingkat singkatnya yaitu dari hasil penjualan rumah pribadinya yang terletak bahwa perbuatan tersangka ini memang selama waktu itu tidak diketahui oleh atasannya, walaupun pernah diadakan kas name pemeriksaan kas kira kira sebanyak (empat) kali, karena tersangka dapat mengetahui waktunya yang tepat (hari, tanggal dan bulan) kapan akan diadakan pemeriksaan kasi bahwa karena tersangka mengetahui kapan akan diadakan pemeriksaan kas, maka untuk menutupi kekurangan uang kas peka' cikarang selama diperiksa"itu, tersangka telah meminjam uang kepada seorang "bernama: itik yaitu orang cikarang'yang sudah lama dikenalnya! peminjaman ini hanya untuk sementara pemeriksaan kas peka gikajangsaja sesudah" pemeriksaan kas selesai maka uang tersebut dikembalikan lagi padarmikl gas saat bahwa peminjaman uang dari ionik :tersebut tidak: pernahsdiberitahukan maksud peminjaman: uang'tersebut:p4 obtusa asah bana bahwa tersangka mengetahui bahwa perbuatan' itu 'adalah sesuai yang melanggar undang undang, tapi tersangka"terpaksa' melakukannya dan hal ini disebabkan karena east ren aan basa tersangka mempunyai 'istri dan orang anak, sedang orang anak bersekolah dikota garut yang tinggalnya "inde kost" (bayar makan) pada orang lain, jenar aan ang mertua'tersangka meninggal dan perlu biaya penguburan, cc. istrinya dan tersangka sendiri "sering sakit, maka memerlukan biaya pengobatan. besi tag gan d. sebagai kepala stasion peka cikarang yang bergaji rp. hal ini tidaklah cukup, kekurangan untuk biaya penghidupan sehari hari masih diperlukan: sebanyak: rp: sampai. rp. ses elsa hat ini'dirasakan sebagai tekanan ekonomi yang berat:dan tersangka tidak mengetahui jalan lain untuk mengatasinya sesudahnya jam kerja bahwa pada waktu pemeriksaan kas (kas name) yang terakhir yaitu pada igl. november, tersangka tidak. mendapat berita tentang kapan akan diadakannya kas opnarne' itu, sehingga tersangka tidak dapat. meminjam uang untuk menutupinya selama pemeriksaan kas peka cikarang, hingga perbuatan tersangka akhirnya diketahui oleh yang berwenang. menimbang, bahwa: saksi: iri. al. suparman bin. mintadisastra dibawah sumpah.menerangkan.sebagai berikut: bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tersangka, tapi.saksi hanya menduga saja bahwa tersangka melakukan penyu lengan, tapi kejahatan yang dilakukan oleh tersangka sendiri saksi mengeja hanya dari pak subroto yaitu pengawas kas dari bandung . bahwa saksi mendengar dari subroto, yaitu pada waktu diadakan pemetik saan kas yang dilakukan oleh pemeriksa kas bernama justin, maka ternyata bahwa.kas peka cikarang kekurangan rp. dan kekurangan itu merupakan tanggung jawab tersangka sebagai kepala stasion merangkap bendaharawan, maka dengan adanya kejadian itu saksi ditetapkan sebagai pejabat kepala stasion cikarang merangkap bendaharawan bahwa saksi mempunyai kecurigaan terhadap tersangka melakukan penyelewengan karena alasan alasan sebagai berikut . gaji. tersangka. kira kira sebanyak. rp. dengan. gaji sedemikian . pastilah tidak cukup.untuk menutupi kebutuhan sehari hari tersangka tidak berdagang atau bertani sesudahnya jam kerja akan tetapi dapat hidup secara layak cc. pembayaran gaji kepada pegawai peka cikarang tidak pernah tepat pada tanggal yang telah ditentukan, tapi kadang kadang dibayarkan pada tgi. sampai.tgl. tiap tiap. bulan, malah pembayarannya pun tidak penuh tapi dicuci atau diberikan separo separo.: bahwa pada waktu diadakan kas name oleh sdr. justin, maka dalam kas. ada wang rp. sedangkan. sebenarnya rp. hingga kekurangan rp. .dan ini. adalah tanggung jawab tersangka sebagai kepala stasion merangkap bendaharawan bahwa benar. saksi.sebagai pejabat. kepala stasion cikarang telah .menerima. kembali pengembalian. uang kas dari tersangka sebanyak rp. hingga sisanya masih kurang rp. bahwa benar tersangka .dan istrinya sering sakit sakit dan itu diketahui benar oleh saksi, karena tersangka sering berobat dokter dan istrinya sering mengeluarkan darah (bleeding) dan untuk itu perlu biaya menimbang, bahwa saksi ii. justin bin kutowinangun. dibawah.sumpah memberikan keterangan sebagai berikut papan maka .bahwa saksi telah mendapat perintah untuk:memeriksa peka: cikarang dan pemeriksaan itu telah dilakukan pada. tanggal:? november os: bahwa pembukaannya adalah beres, tetapi ternyata uangnya: tidak mencukupi dan terdapat kekurangan sebesar rp. yaitu :dengan pengertian bahwa uang yang ada pada kas.pada.waktu itu hanya rp. ,5b.sedangkan yang sebetulnya harus ada rp. pal ena san maa bahwa:.pada waktu .itu.saksi. menanyakan kepada: tersangka sebagai penanggung jawab: keuangan, .dan : tersangka: mengatakan bahwa uang kekurangan tsb. telah dipinjamkan kepada pedagang kol dan akan dikembalikan dalam jangka waktu (tiga) hari, akan tetapi, dalam jangka waktu hari fiu tersangka tidak dapat mengembalikannya, malahan tersangka pernah mengapa kan kepadanya bahwa untuk mengganti. uang tsb. tersangka akan. menjual rumahnya dahulu yang berada bandung . bahwa karena hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang undang, maka kejadian ini saksi telah melaporkannya kepada yang berwajib, yaitu kepala pemeriksa kas explosi jawa barat, direktorat keuangan balai besar, kepala inspeksi lalu lintas direktorat lalulintas bandung, direktorat keuangan bandung dan'pada kantor pemeriksa keuangan menimbang, bahwa jaksa dalam reguisitoirnya menyatakan pada pokok nya.tersangka terang bersalah'telah melakukan perbuatan sebagaimana"yang dimaksudkan dalam futsal kuhp jo. ps. peraturan pemerintah pengganti undang undang. no: :4h. dan'kepadanya dimintakan hukuman:penjara selama:. (sepuluh) bulan: dengan penetapan bahwa "hukumanuitus harus dikurangi dengan :waktu:tersangka berada'didalam tahanan:sementara" menimbang, bahwa setelahnya tersangka mendengar reguisitoir jaksa tersebut pada pokoknya' menyatakan 'pembelaannya secara tertulis sebagai berikut bless sangan bahwa'tersangka mengakui telah'melakukan kejahatan'yang telah dituduh kan kepadanya" walaupun "perbuatan itu memang: bertentangan :dengan hati nuraninya sps bse hua png bahwa perbuatan itu dilakukannya karena tekanan ekonomi yang dirasakan nya sangat berat, dimana'tersangka sebagai pegawai negeri yang bergaji yang tidak memenuhi kebutuhan hidup, maka dengan demikian terpaksalah terbang melakukan perbuatan sanad bahwa hal hal yang memaksa melakukan. perbuatan itu ialah terdorong oleh rasa tanggung jawab kepada mertua yang sedang. sakit. berbulan bulan yang memerlukan biaya pengobatan yang tidak sedikit kewajiban seorang suami terhadap seorang isterinya, kewajiban ayah terhadap anak anaknya yang |
mahkamah agung kaidah hukum bahwa mengenai ketentuan ppn berdasarkan tahun berlaku azas lex generalis bagi pengusaha kena pajak pada umumnya huruf dan berlaku azas lex spesialis bagi pengusaha kena pajak dibidang pertambangan migas, pertambangan umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya huruf b). oleh karenanya putusan pengadilan pajak yang mendasarkan huruf.a tahun atas pengusaha kena pajak berdasarkan azas lex spesialis adalah telah salah dalam menerapkan hukum. nomor register b pk pjk tanggal putusan september majelis foton suprapto, sh. cet cairan wani, sh. paman suparman, sh.,mh. klasifikasi tentang pajak duduk perkara bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan direktur jenderal no, kep wpj. bd. tentang penerimaan sebagian keberatan atas kpk ppn atas pemungutan pajak oleh pemungut pajak tertanggal februari yang diterima oleh pemohon peninjauan kembali pemohon banding, karena jumlah pajak pertambahan nilai yang berhutang sehubungan dengan kps mandi, kps pistol, kps soe, dan kps kalumpang terhadap pemohon pk pemohon banding seharusnya nihil: bahwa demikian juga mengenai jumlah pajak pertambahan nilai terhadapk pemohon banding sampai saat seharusnya nihil. pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa alasayurisprudensi mahkamah agung telah diubah dengan undang undang ppen dengan kontrak kps, atau kob, keppres.dan keputusan meter keuangan r.i yang berkaitandan k tersebut), bahwa disamping itu huruf (a). undang undang nomor tahun ditujukan kekepada pengusaha bidang pertambangan migas, pertambangan umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya (lex spesialis) berdasarkan kontrak kps, kk, kkob pengusahaan pertambahan tersebut terakhir,terpenuhinya syarat permulaan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai yang ditunda: bahwa pemohon peninjauan kembali selaku kontraktor dan kob panas bumi derajat, kps mandi, kps, pistol, kps soe,oamar putusan mahkamah agung mengadili mengabulkan permohonan"o144 pp aim.vn16 yurisprudensi mahkamah agung demikian uraian banding ini kami ajukan kepada bapak ketua: semoga uraian yang kami sampaikan berdasarkan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bapak, untuk mengambil keputusan yang. seadil adilnya. kami. akan dengan: senang hati memenuhi. panggilan atau permintaan tambahan keterangan, dokumen atau data yang. majelis perlukan dalam. nangka memutuskan sebagai syarat kelengkapan pengajuan banding, kami. melampirkan fotokopi surat setoran pajak ssp) sejumlah rp: untuk melunasi surat keputusan direktur jenderal pajak kep wpj. bd. tanggal pebruari tentang penerimaan sebagian keberatan atas kpk) pajak pertambahan nilai atas pemungutan pajak oleh pemungut pajak tanggal januari menimbang: bahwa amar putusan pengadilan pajak tanggal mei put. pp a m.v yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai menolak permohonan banding pemohon banding dan mempertahankan " keputusan direktur jenderal pajak nomor kep wpj. bd. .tangga'" tanggal januari atas nama moses indonesia inc., npp asks alamat. gedung sarana jaya: jalan. budi: kemuliaan: no, jakarta mna siber anal tea aman menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan pengadilan pajak tanggal mei put, pp a m.v diberitahukan kepada pemohon peninjauan kembali dahulu pemohon banding pada tanggal mei kemudian terhadapnya oleh pemohon peninjauan kembali dahulu pemohon banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis kepaniteraan pengadilan pajak dengan disertai alasan alasannya yang diterima kepaniteraan pengadilan pajak tersebut pada tanggal agustusagustuspajak tanggal oktober menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan undang undang tahun permohonan: peninjauan kembali guo beserta alasan alasannya yang. diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan. undang undang, maka oleh karena itu formal dapat.yurisprudensi mahkamah agung bahwa judex facts pengadilan pajak telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya. adapun 'kesalahan kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh judex facts pengadilan pajak adalah sebagai berikut judex facts pengadilan pajak telah keliru menyimpulkan bahwa kontrak kontrak tidak mencantumkan ketentuan ketentuan mengenai perolehan fasilitas pajak pertambahan nilai ppn): pan judex facts pengadilan pajak telah keliru "menyimpulkan dengan menyatakan bahwa keputusan menteri keuangan r:i: nomor kmk. tentang tatacara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan bagian pemerintah, pajak penghasilan, pajak: pertambahan nilai dan pungutan pungutan lainnya atas pengusahaan sumber daya panas bumi untuk. pembangkitan energi listrik tertanggal juli kmk adalah prosedural lebih lanjut terhadap hak yang telah diperoleh oleh pemohon peninjauan kembali atas fasilitas penundaan ppn: judex facts pengadilan pajak telah keliru dalam menyimpulkan bahwa (a) undang undang tahun tentang pajak pertambahan nilai undang undang ppn berlaku bagi kob panas bumi derajat disebabkan 'karena kob panas bumi derajat telah diubah dan ditegaskan setelah tanggal pemberlakuan undang undang ppn index facts pengadilan pajak telah keliru dalam memutuskan bahwa (ah undang undang ppn mengharuskan pembayaran segera dan penundaan dan pengecualian pembayaran ppn pada tanggal januari meskipun persyaratan permulaan condition precedent) belum terpenuhi, judex facts pengadilan pajak telah keliru dalam memperhatikan konsekuensi hukum dari fakta bahwa wilayah konsesi. mandi, pistol, soe dan kalumpang telah dikembalikan (relinguished) oleh pemohon peninjauan kembali kepada pertamina sebelum berproduksi: judex facts pengadilan pajak telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam mengetahui bahwa kontrak production sharing kps) dimaksudkan untuk membebaskan pemohon peninjauan kembali dari seluruh kewajiban pajak pertambahan nilai serta yang tergabung dengan peraturan peraturan tentang fasilitas fasilitas pajak pertambahan nilai, judex pasti pengadilan pajak telah keliru memutuskan dan salah menyimpulkan karena pemohon peninjauan kembali berhak untuk mendapatkan fasilitas penundaan dani pengecualian pajak pertambahan nilai seperti yang diatur dalam keppres dan kmk dan juga syarat permulaan yang harus dipenuhi condition precedent) dalam kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai ternyata belum terpenuhi sehingga menyebabkan pada kesimpulan 'bahwa tidak terdapat yurisprudensi mahkamah agung kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai dan tahun sampai yang sudah jatuh tempo dalam hubungannya dengan kps mandi, kps pistol, kps soe dan kps kalumpang:, judex facts pengadilan pajak telah salah dan keliru dalam menyimpulkan bahwa (a) undang undang ppn no, mengharuskan pembayaran segera atas ppm yang ditunda dan dikecualikan pada tanggal januari karena syarat permulaan (condition precedent yang harus dipenuhi sebelumnya belum pernah dan tidak akan pernah dipenuhi karena dilakukannya pengembalian lokasi relinguishment: judex facts pengadilan pajak telah keliru dan salah dalam putusannya untuk menerapkan prinsip perlakuan yang sama untuk semua wajib pajak: bahwa kesalahan kesalahan penerapan hukum oleh judex facts pengadilan pajak dalam menyimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai ppn) senilai rp. (tujuh puluh satu milyar sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) telah jatuh tempo: judex facts pengadilan pajak telah keliru dalam pertimbangan putusannya yang pada intinyaajak pertambahan nilai ppn): berdasarkan penjelasan dibawah ini, keputusan pengadilan pajak adalah salah dan keliru memutus. bahwa judex facts pengadilan pajak dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman paragraf telah menyatakan hal sebagai berikutpasai huruf undang undang nomor tahun bahwa judex facts pengadilan pajak telah keliru mempertimbangkan fakta fakta yang ada karena kob panas bumi derajat secara tegas telah mencantumkan ketentuan ketentuan yang secara luas terkait yurisprudensi mahkamah agung dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku indonesia. didalam banyak .kasus mengenai kontrak kontrak yang serupa, perubahan peraturan perpajakan adalah untuk kepentingan kontraktor bahwa dalam klausul kob panas bumi derajat yang ditandatangani pada tanggal november (sebelum dilakukan perubahan) vide lampiran secara tegas telah mengatur ketentuan ketentuan yang menyangkut masalah ppn, yaitu sebagai 'berikut ketentuan yang menyatakan adanya pengecualian penerapan ppn untuk seluruh penjualan energi panas bumi yang dihasilkan berdasarkan kontrak, ketentuan yang mencantumkan daftar perpajakan yang secara khusus ditarik dari kontraktor. akan tetapi ternyata didalam ketentuan ini tidak satupun dari daftar tersebut yang mencantumkan mengenai ppn, ketentuan memperjanjikan bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap pajak pajak yang disebutkan didalam diatas ppn tidak termasuk dalam daftar atau apabila pajak pajak lainnya ditarik, pemerintah akan bertanggung jawab atas biaya biaya kenaikan atau pajak:pajak lainnya tersebut dengan janji bahwa harga yang dibayarkan kepada kontraktor oleh pertamina akan ditingkatkan untuk menutupi biaya tersebut, a4,' ketentuan mensyaratkan agar kontraktor menarik dan membayar pajak dari biaya jasa teknis dan biaya biaya lainnya dikeluarkan oleh kontraktor berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan ketentuan (h) menyatakan bahwa maksud dari dicantumkannya seluruh peraturan perundang undangan perpajakan sebagai ketentuan didalam kontrak, bahwa ketentuan kuh. perdata menyatakan bahwa tiap tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang undang dan berdasarkan kuh. perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang secara tegas diaturdan undang undang, berdasarkan hal ini maka rob panas bumi derajat secara hukum tunduk kepada setiap peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang perpajakan termasuk mengenai pajak pertambahan nilai ppn). dengan demikian maka menurut hukum ketentuan mengenai ppn secara langsung berlaku juga didalam rob panas bumi derajat, yurisprudensi mahkamah agung bahwa pada faktanya pertamina telah menerbitkan surat tertanggal november ref h0000 perihal rekomendasi penundaan pembayaran ppn. surat ini secara khusus membuktikan maksud, adanya pengakuan yang tegas dan persetujuan dan para pihak (termasuk pemerintah dengan adanya persetujuan dan tandatangan dan menteri pertambangan dan energi) untuk memberlakukan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan ppn. adapun isi dari surat tersebut menyebutkan bahwa surat: ini ditujukan untuk rob panas bumi derajat. pemohon peninjauan kembali telah memperlihatkan kan dan mengajukan surat ini sebagai bukti pada waktu persidangan pengadilan pajak dan keasliannya tidak pernah dipertentangkan oleh memohon peninjauan kembali derajat. berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka judex facts pengadilan pajak telah keliru dalam, penjelasan mengenai peraturan peraturan yang menyangkut fasilitas ppm untuk bidang sumber panas bumi. bahwa pemohon peninjauan kembali berhak memperoleh fasilitas penundaan pembayaran ppn sebagaimana diatur dalam ketentuan rob panas bumi derajat dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku: bahwa dalam rangka untuk memperkenalkan dan memotivasi investor swasta seperti pemohon peninjauan kembali agar berminat untuk menanamkan modal dan mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi sumber sumber minyak, gas bumi dan panas bumi indonesia, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan membuat beberapa peraturan perundang undangan sebagai berikut keputusan presiden r.i. nomor tahun1989, tanggal meieppres keputusan menteri keuangan r.i. nomor kmk. tanggal mei tentang penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pencairmk keputusan presiden r.i. nomor tahun tanggal novemberyurisprudensi mahkamah agung pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkit energi i.listrik. keppres bahwa peraturan berikut tidak menyatakan bahwa perkembangan iklim investasi sebagai tujuan, kebijakan atau sastranya, peraturan tersebut adalah keputusan menteri keuangan r.i. kmk. tanggal juli. nilai dan pungutan pungutan lainnya atas hasil pengusahaan sumber daya panas bumi dan pembangkit energi listrik kmk bahwa pada dasarnya peraturan peraturan sebelumnya yang menyangkut perpajakan yaitu keppres kmk. dan keppres adalah peraturan peraturan yang menyatakan mendukung kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan motivasi atau minat investor asing seperti pemohon peninjauan kembali untuk "dapat ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber sumber minyak, gas bumi dan panas bumi l05 indonesia, oleh karena itu dipandang perlu memberikan kemudahan berupa penundaan 'tersebut. hal ini dapat dilihat dari penjelasan pada bagian konsideran menimbang) masing masing peraturan tersebut, bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijaksanaan bidang perpajakan khususnya untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber sumber energi panas bumi sebagaimana kob panas bumi derajat antara lain disebabkan (karena tan kegiatan eksplorasi energi panas bumi membutuhkan biaya besar (high cost) dan sangat mahal (very expensive). ii. kegiatan eksplorasi energi panas bumi berisiko tinggi (high risk), ii. kegiatan eksplorasi energi panas bumi memerlukan kemampuan teknis yang tinggi (high technology) iv.: kegiatan eksplorasi energi panas bumi tidak memberikan jaminan bahwa cadangan energi panas bumi yang dapat dieksplorasi dalam jumlah komersial akan ditemukan pasar energi panas murni terbatas sehingga membatasi keuntungan potensial investor, dan vi. sumber energi panas bumi tidak boleh untuk diekspor, faktor faktor tersebut diatas dijelaskan pada bagian menimbang (konsideran) dan keppres sebagaimana tersebut diatas: yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan faktor faktor diatas, pemerintah memutuskan untuk menyediakan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan ppn buntu mengurangi biaya dan risiko kegiatan eksplorasi sumber energi panas bumi, bahwa keppres kmk dan keppres pan menggunakan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan ppn sebagaimana metode utama dalam mengembangkan iklim investasi. dengan tujuan memotivasi investor, mengenai hal ini dijelaskan juga dalam konsideran butir (b) keppres (vide lampiran dan konsideran butir ca), (b) (c) dan (d) dan keppres bahwa dengan adanya pemberian fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan ppn kepada seluruh investor tanpa diskriminasi apapun dan tanpa kewajiban melakukan suatu tindakan apapun untuk memperoleh fasilitas tersebut terbukti telah menyebabkan biaya biaya dan risiko risiko menjadi berkurang. fasilitas ini diberikan untuk semua pas investor secara keseluruhan dan anggaran. adapun judul dan keppres dan kmk menegaskan hal tersebut dengan menyebutkan bahwa fasilitas penandaan dan pengecualian penerapan ppn ini berlaku bagi para kontraktor yang belum berproduksi: bahwa untuk memastikan para kontraktor telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan fasilitas penundaan ppm ini, pertamina disyaratkan untuk menerbitkan (lima) salinan rekomendasi penundaan pembayaran ppn. kemudian (satu) salinan tersebut dikirimkan kepada direktorat jenderal pajak memohon peninjauan kembali), salinan lain dikirimkan kepada direktorat jenderal moneter dan salinan lainnya dikirimkan kepada kontraktor. mengenai hal ini dapat dilihat dalam ketentuan kmk bahwa dalam hal kegiatan eksplorasi panas bumi, fasilitas ppn berupa penundaan diatur bahwa tidak ada pajak yang jatuh tempo sebelum kontraktor berproduksi dan pembayaran bagian saham pemerintah. pajak ppn akan jatuh tempo apabila terpenuhinya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu condition precedent) dibawah ini daerah (daerah eksplorasi) tersebut telah berproduksi, dan ii. apabila telah timbul kewajiban untuk memberikan pembayaran bagian keuntungan pemerintah kepada negara dalam rekening departemen keuangan pada bank indonesia. persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu condition precedent) ini apabila telah terjadi akan menyebabkan ppm yang ditunda akan jatuh tempo. mengenai hai ini diatur dalam ketentuan keppres ketentuan dan kmk dan ketentuan keppres yurisprudensi mahkamah agung bahwa sesuai dengan ketentuan keppres ketentuan dan kmk dan ketentuan keppres tersebut diatas jelas jelas diketahui apabila salah satu dari persyaratan permulaan condition precedent) tersebut tidak terpenuhi, maka belum atau tidak ada ppn yang telah jatuh tempo berdasarkan dalil dalil, alasan alasan dan fakta fakta hukum dari pemohon peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini pemohon peninjauan kembali mohon agar mahkamah agung berkenan untuk memutuskan hal hal sebagai berikut menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali secara keseluruhan: membatalkan putusan pengadilan pajak nomor o144 pp a m.v tertanggal mei secara keseluruhan, menyatakan bahwa jumlah pajak pertambahan nilai yang berhutang sehubungan dengan kps mami, kps pistol, kps soe dan kps kalumpang terhadap pemohon peninjauan kembali adalah nihil karena kps kps diatas telah dikembalikan (velinguished) kepada pertamina,sampai dengan saat ini adalah nihil karena belum terpenuhinya syarat permulaan condition precedent) untuk pembayaran pajak pertambahan nilai yang ditunda: membebankan kepada memohon peninjauan kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini: apabila mahkamah agung yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono)keberatan keberatan ad. s d. bahwa alasan pemohotelah diubah dengan undang undang ppen. dan kontrak kps, atau rob, keppres dan keputusan menteri keuangan r.i. yang berkaitan, yurisprudensi mahkamah agungkr, dan r) tersebut: bahwa disamping itu huruf (a) undang undang nomor tahun ditujukan pajak bagi pengusaha dibidang pertambangan migas pertambangan umum termasuk panas bumi dan pertambangan lainnya (lex specialis) berdasarkan kontrak kps, kr, rrob pengusahaan pertambangan tersebut berakhir: menimbang, bahwa jumlah pajak pertambahan nilai yang berhutang sehubungan dengan kps mami,: kps,rbelum terpenuhinya syarat permulaan untuk pembayaran pajak pertambahan nilai yang ditunda: menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali selaku kontraktor dari rob panas bumi derajat, kps mandi, kps. pistol, kps soeemenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka putusan pengadilan pajak yang menerapkan ketentuan huruf (a) undang undang nomor tahun bagi wajib pajak pt. moses indonesia inc sehubungan dengan pajak pertambahan nilai nyata nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu menurut pendapat mahkamah agung cukup alasan untuk dibatalkan dan mahkamah agung mengadili sendiri, menimbang, bahwa oleh karena memohon peninjauan kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan: kembali yang besarnya: sebagaimana tersebut dalam amar. putusan ini: aah memperhatikan dan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun yurisprudensi mahkamah agung dpp a m.vi16 dan mengadili sendiri mengabulkan permohonan banding dari wajib pajak pt. moses indonesia ine tersebut, membatalkan keputusan keberatan dirjen pajak nomor rep. wpj. bd. tanggal pebruari menyatakanpemohon banding adalah nihil menyatakan bahwa jumlah pajak pertambahan nilai yang berhutang sehubungan dengan rob panas bumi derajat dan amandemen rob panas bumi derajat terhadap pemohon banding sampai dengan saat ini adalah nihil,kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak desember nomor disertai imbalan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,, september oleh foton suprapto, sh. ketua muda mahkamah agung bidang hukum perdata adat yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, ny, cairan wani, sh. dan paman soedirman, sh.mh. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam yurisprudensi mahkamah agung spa abs san bag ons dan mengadili sendiri ana des mengabulkan permohonan, banding dari wajib pajak pr, moses. indonesia js. ine tersebut: . aan oa, membatalkan keputusan keberatan dirjen. pajak nomor kep. h125 wpi.og bd. tanggal februari hota anna menyatakan bahwa jumlah pajak pertambahan nilai yang berhutang sehubungan dengan kps mini, kps pistol, kps soe dan kps kalumpang terhadap pemohon banding adalah nihil: betinarr amandemen kob panas bumi derajat terhadap: pemohon banding sampai dengan saat ini adalah nihil:jurang bayar bayar pajak pertambahan nilai masa pajak desember nomor . disertai imbalan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: . menghukum memohon peninjauan kembali untuk: membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar rp. , . dua juta lima ratus ribu rupiah). dea eta pan ane nan penyusun kaedah hukum uan dot ana nan dedi warman: yurisprudensi mahkamah agung sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh ny. cairan wani, sh. dan paman soedirman, sh.mh. hakim hakim anggota dan indria suparman, sh.mh.ny. cairan wani, sh. motor suprapto, sh. ttd. paman soedirman, sh.mh. panitera pengganti. ttd, indria suparman, sh.mh. biaya biaya ipa) nanda aan rp. reaksi. r0vora senenenennnpeneeeenanen rena nana rp. administrasi peninjauan kembali. rp. jumlah rp. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor put. pp a m.v demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" pengadilan pajak, membaca surat banding nomor a1105 .dp tanggal mei yang terdaftar dengan nomor berkas sengketa nomor yang diajukan oleh pemohon banding nama moses indonesia inc, npp usaha kontrak operasi bersama panas bumi, alamat gedung sarana jaya ji. budi kemuliaan jakarta . berisi banding terhadap keputusan berbanding nama direktur jenderal pajak, alamat jl. end. gatot subroto jakarta, nomor keputusan kep wpj. bd. tanggal pebruari .yang dikenakan kepada pemohon banding, surat uraian banding berbanding nomor wpj bd. tanggal juli surat bantahan pemohon banding nomor a1108 .dp tanggal agustus menimbang bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak, pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak: yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan huruf banding atau gugatan yang diajukan kepada badan penyelesaian sengketa pajak dan belum diputus dalam tenggang waktu pengajuan banding gugatannya telah berakhir sebelum berlakunya undang undang nomor tahun diperiksa dan diputus oleh pengadilan pajak berdasarkan undang undang nomor tahun bahwa banding yang diperiksa dalam perkara ini, pengajuan bandingnya sudah berakhir dan oleh karenanya diperiksa dan diputus berdasarkan undang undang nomor tahun tentang badan penyelesaian sengketa pajak, memang bahwaditerbitkan kantor pelayanan pajak badan dan orang asing dengan penghitungan sebagai berikut dasar pengenaan pajak rp. ppn yang masih barus dibayar rp. pajak yang dapat diperhitungkan ppn yang telah dibayar rp. ppn yang kurang bayar rp. sanksi administrasi bunga kup rp. jumlah yang masih harus dibayar rp. bahwa atas ketetapan pajak tersebut pemohon banding mengajukan keberatan dan dengan keputusan berbanding nomor kep wpj. bd. tanggal pebruari diterima sebagian dengan penghitungan sebagai berikut pajak yang kurang dibayar rp. bunga kup rp. kenaikan kup rp. jumlah yang masih harus dibayar rp. namun pemohon banding masih keberatan, sehingga dengan surat nomor a1105 .dp tanggai mei mengajukan banding: menimbang bahwa pemohon banding dalam surat bandingnya nomor a1105 .dp tanggal mei pada pokoknya mengemukakan bahwa sehubungan dengan surat keputusan berbanding nomor kep125 wpj. bd. tentang penerimaan sebagian yurisprudensi mahkamah agung keberatan atas kpk ppn atas pemungutan pajak oleh pemungut pajak tertanggal pebruari yang pemohon banding terima tanggal pebruari berdasarkan undang undang nomor tahun bersama ini pemohon banding mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut latar belakang bahwa pemohon banding selaku operator darikeberatan kapada kpp bandara dengan surat nomor a1002 .dp tanggal pebruari dan berbanding menerbitkan surat keputusan nomor kep wpj. bd. tertanggal pebruari yang memutuskan menerima sebagian keberatan pemohon banding: bahwa dibawah ini pemohon banding sajikan ringkasan perhitungan ppn kurang bayar menurut kpk dan berbanding uraian menurut kpk menurut djp rp. rp. diajak yang kurang dibayar jumlah yang masih harus dibayar alasan penerimaan sebagian: keberatan us. bahwa melalui surat nomor wpjip mengenai penerimaan sebagian keberatan pemohon banding dengan penjelasan sebagai berikut iin bahwa ppn yang masih harus dibayar sebesar rp. terdiri dari ppnyurisprudensi mahkamah agung kps pistol . rp. kps kalumpang rp. kps mandi rp. kps soe rp. jumlah rp. alasan penolakan karena dalam kontrak pada kps tersebut diatas tidak diatur penundaan pembayaran ppn sehingga berlaku huruf undang undang nomor tahun (fasilitas penundaan .pembayaran ppn telah berakhir paling lambat tanggal desember sesuai ketentuan butir dip nomor se pj. tanggal september terhadap kps yang sudah mengembalikan wilayah kerja kepada pertamina, tagihan pajak agar tetap diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut: ppn yang ditunda untuk kob geothermal derajat rp. alasan penolakan untuk ppn yang ditunda dan tahun sampai sejumlah rp. bagi wajib pajak tidak dapat berlaku pasar huruf karena tidak dapat memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan ppn yang ditunjuk sebagai dasar yaitu sampai dengan akhir tahun wajib pajakn dirjen. juli uraian banding. bahwa pemohon banding mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak atasppn nomor yurisprudensi mahkamah agung masa pajak desember tanggal januari dengan alasan sebagai berikut ppn: bahwath prinsipnya, didalam kps diatur mengenai hubungan kerjasama antara kedua belah pihak antara lain yang berkenaan dengan perpajakan pada dasarnya dan seterusnya kecuali: pajak penghasilan dan pajak final atas laba setelah pajak, bahwa hal tersebut tercantum didalam kps section yang berbunyi sebagai berikut except with respect contractor's obligation pay income tax including the final tax profit after tax deduction set forth paragraph s) this section assume and discharge other indonesian taxes contractor including value added tax, transfer tax, import and export duties materials, equipment and supplies brought into indonesia contractor, its contractors and subcontractors: action respect property, capital, net worth, operations, remittances transactions including any tax levy connection with operations performed merender contractor, pertamina shall not be obliged pay contractor's income tax and the final tax profit after tax deduction, nor taxes tobacco, liquor and personal income tax, and income tax and the final tax profit after tax deduction and other taxes not listed above contractors and subcontractors. the obligation pertamina merender shall deemed have been complies with the delivery contractor within one hundred and twenty days after the end each calendar year, yurisprudensi mahkamah agung documentary proof accordance with the indonesian fiscal laws that liability for the above mentioned taxes has beensatisfied, except that with respect to.any such abilities which contractor may obliged pay directly, pertamina sha! reimburse only out its share production merender within sixty (go) days after receipt inavoice therefore. pertamina should consulted prior payment such taxes contractor any other party contractor' behalf. bnn bahwa dan, oleh karena itu pemungutan ppn yang ditunda dengan skp harus pemohon bandingpemohon banding: bahwa sebagai pendukung majelis dalam mempertimbangkan surat banding ini perlu pemohon banding uraikan latar belakang dan dasar hukum yang menurut pendapat pemohon bandingpemohon banding berproduksi dan terdapat penyetoran bagian pertamina dan bagi hasil, bahwa sejak diberlakukannya undang undang ppn nomor tahun jasa yang berhutang ppn hanyalah jasa konstruksi pemborong sedangkan kegiatan drilling adalah bukan konstruksi sehingga tidak dikenakan ppn seperti ditegaskan didalam surat menteri keuangan nomor. tambahan baru sebesar dan biaya eksplorasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada waktu pemohon banding menandatangani kps dengan pertamina namun pemerintah cepat menyadari hal ini dan dalam rangka lebih merangsang iklim investasi yurisprudensi mahkamah agungo1 dan sebagainya, din kps pistol, kps kalumpang, kps mandi dan kps soejuni bahwa pemohon banding sehingga menurut pendapat pemohon banding terdapat bagian pemerintah dan bagi hasil, dlm dasar dikeluarkannya skp dan diperkuat dengan keputusan tan berbanding atas penolakan keberatan adalah hanya interpretasi yang memperluas isi huruf undang undang ppn nomor tahun sebagaimana diuraikan didalam surat edaran nomor se pj. tanggal desember dan se pj. tanggal september bahwa menurut' pemohon banding pengeluaran skp atas dasar seperti diuraikan "dalam dasar penerbitan skp dan keputusan log, bahwa, paling lambat tangga! desember b.yurisprudensi mahkamah agung.mibahwa menurut pandangan pemohon banding surat edaran nomor se pj. dan se pjmandangan yang berlaku, kedudukan surat edaran berbanding lebih rendah dan keputusan presiden serta keputusan menteri keuangan dan surat edaran berbanding tidak seharusnya memperluas isi dandapat terus menunda pembayaran ppn atas dasar keppres dan keputusan menteri keuangan nomor kmk.urisprudensi mahkamah agung.pnppn yang ditunda untuk kob panasbumi derajat sebesar rp. bahwa dalam penjelasan kanwil disebutkan bahwa ppn, .sebelum berlakunya undang undang nomor tahun pada kmk nomor kmk. serta keppres nomor dan kmk nomor kmk.yurisprudensi mahkamah agung nomor o1 b pk pjkoses indonesia inc., alamat gedung sarana jaya jalan budi kemuliaan jakarta dalam hal ini memberi kuasa da: mulya lubis, selam celana santosa, sh san ana frederick pj. pinakunary, sh. . asa darwin aritonang, sh. pane asas dananya wibawa, sh. jar g4. afrizal dramatis, sh. penasehat hukum, konsultan hukum dan paten pada kantor hukum lubis, santosa maulana yang berkantor wisma bank dharma, lantai jalan end. sudirman kay. jakarta indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus pemohon peninjauan kembali, dahulu pemohon banding: melawan direktur jenderal pajak, berkedudukan jalan jenderal gatot subroto nomor jakarta, memohon peninjauan kembali, dahulu memohon banding, mahkamah agung tersebut menimbang, bahwa dan surat surat yang bersangkutan ternyata. pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai pemohon banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak tanggal mei put. o14m pp a m.v yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya yurisprudensi mahkamah agung ditanda baru diatur kemudian dengan: surat edaran berbanding nomor se pj. yang kemudian diperbaharui dengan tanaomik nomor kmk. serta keppres nomor dan kmk nomor kmk. bahwa menurut hirarki peranctan surat edaran yang mengharuskan pembayaran segera setelah berakhirnya fasilitas: ppn yang ditunda juga patut dipertanyakan keabsahannya: aon kesimpulan bahwa sesuai dengan uraian banding terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar kpk) dan keputusan berbanding mengenai penerimaan sebagian keberatan dimana pemohon banding masih harus membayar kekurangan pajak sebesar rp. (termasuk sanksi) dengan ini pemohon banding tegaskan bahwa pemohon banding tidak setuju.dengan kpk dan keputusan berbanding: bahwa menurut pemohon banding jumlah ppn berhutang adalah nihil: naa dasar pengenaan pajak. . rp. ppn yang masih harus dibayar rp. . ppn yang telah dibayar rp. ppn yang kurang bayar. rp. sanksi administrasi . bunga kup rp. . jumlah yang masih harus dibayar rp. bahwa demikian banding ini pemohon banding ajukan, semoga banding yang pemohon banding sampaikan berdasarkan kenyataan yurisprudensi mahkamah agung yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk . mengambil keputusan yang seadil adilnya: bahwa pemohon banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan keterangan, dokumen atau data yang diperlukan dalam rangka memutuskan banding pemohon . banding: bahwa sebagai syarat kelengkapan pengajuan banding, pemohon banding melampirkan fotokopi swat setoran pajak ssp) sejumlah rp. untuk melunasi surat''' ppn atas pemungutan pajak oleh. pemungut pajak nomor tanggal januari bahwa dalam suratnya pemohon banding melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut fotokopi surat keputusan berbanding nomor kep wp3. bd, tanggal pebruari bae tindakan surat setoran pajak kpk ppn masa pajak desember nomor tanggal . januari sebesar rp. lan fotokopi surat ketetapan pajak kurang bayar pajak . pertambahan nilai masa pajak desember nomor bean tanggal januari fotokopi surat keberatan nomor a1002 .dp tanggai pebruari fotokopi surat nomor wpj. bd. tanggal &. pebruari perihal permintaan perincian atas ppn yang &. masih harus dibayar berdasarkan keputusan dip nomor wpi.o6 bd. tanggal pebruari fotokopi production sharing contract for the kalumpang area, fotokopi production sharing contract for the miso area, fotokopi production sharing contract for the mandi area, fotokopi lembar surat nomor h0000 tanggal juni perihal surat rekomendasi penundaan ppn kps 'belum berproduksi bidang migas, . fotokopi surat nomor tanggal desember perihal pengakhiran kontrak wilayah kerja blok nan cs kalumpang, sulawesi selatan, yurisprudensi mahkamah agung il. fotokopi surat nomor tanggal april perihal persetujuan pengakhiran kontrak untuk wilayah kerja blok soe, fotokopi surat nomor tanggal maret perihal pengakhiran kontrak wilayah kerja blok pistol, fotokopi kontrak operasi bersama panasbumi derajat tanggal november fotokopi surat nomor h0000 tanggal november perihal rekomendasi penundaan pembayaran ppn: menimbang bahwa berbanding dalam surat uraian bandingnya pada pokoknya mengemukakan ppn ditunda untuk kps kps yang telah direlinguished sebesar rp. bahwa berdasarkan keputusan presiden nomor tahun keputusan menteri keuangan nomor kmk. atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemalam suatu:ebagaimana telah diubah dengan undang undang: undang ini,n berbanding nomor pj.yurisprudensi mahkamah agung januari dinyatakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang ppn dan s.t.t.d undang undang nomor tahun diterapkan terhadap kontraktor kps kob yang dalam kontraknya tidak diatur penundaan pembayaran ppn , bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan ppn yang ditunda atas kps untuk blok pistol, blok kalumpang, blok mandi dan blok soe sebesar rp. rp. rp. rp. rp. diperoleh hasil sebagai berikut dalam kontrak pada kps untuk blok pistol, blok kalumpang, blok mandi dan blok soe tersebut tidak diatur mengenai penundaan pembayaran ppn, oleh karena dalam kontrak pada kps atas tidak diatur penundaan pembayaran ppn maka fasilitas penundaan pembayaran ppn telah berakhir paling lambat tanggal desember untuk blok pistol, blok kalumpang, blok mami dan blok soe, tan kps untuk blok pistol, blok kalumpang, blok mandi dan blok soe telah mengembalikan seluruh kerja kontrak bagi hasil kepada pertamina karena tidak ditemukannya sumber minyak bumi, sesuai ketentuan butir surat edaran berbanding nomor se pj. tanggal september x9o terhadap kps yang sudah mengembalikan wilayah kerja kepada pertamina, tagihan pajak agar diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut, dengan demikian seluruh ppn yang ditunda pembayarannya oleh pemohon banding atas kps blok pistol, kps blok kalumpang, kps blok mandi dan kps blok soe danrepublik indonesiappn yang ditunda untuk kob panasbumi derajat sebesar rp. bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang ppn barang dan jasa dan st.t.d undang undang nomor tahun mengemukakan bahwa yurisprudensi mahkamah agung pengenaan pajak.26. dan panas bumi (yang merupakan penyempurnaan surat edaran berbanding nomor se p3, tanggal desember dinyatakan bahwa bagi kontraktor kps kobnanayurisprudensi mahkamah agung.direktur jenderal pajak dengan surat nomor at608 .dp tanggal agustus disertai.bumi nomor: djm tanggal des. penundaan pembayaran ppn. . sehingga berdasarkan uraian atas untuk ppn yang ditunda dee.uiusulkan untuk ditolakyurisprudensi mahkamah agungtahun s.d sebesar rp. harus dipungut paling lambat tanggal desember dan sesuai "dengan keputusan menteri keuanganbahwa diusulkan kepada badan penyelesaian sengketa pajak untuk menolak permohonan banding dan tetap mempertahankan keputusan keberatan yang diterbitkan berbanding nomor kep wpj. bd. tanggal pebruari bahwa dalam surat uraian bandingnya berbanding melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut fotokopi surat nomor a1002 .dp tanggal pebruari perihal pengajuan keberatan atas kpk ppn nomor fotokopi surat nomor a1912 .dp tanggal desemberketetapan pajak kurang bayar nomor tanggal januari fotokopi uraian penelitian kantor wilayah djp jakarta raya khusus atas keberatan kpk ppn desember fotokopi keputusan berbanding kep wpj. bd. tanggal pebruari fotokopi risalah penelitian dan penerbitan kpk dan undang undang nomor tahun menimbang bahwa pemohon banding dalam surat bantuannya pada pokoknya mengemukakan yurisprudensi mahkamah agung latar belakang d0. bahwa kantor pelayanan pajak badan dan orang asing bandara) telah menerbitkan kpk pp'keberatan kepada kpp bandara dengan surat pemohon banding nomor: a1002 ,dp tertanggal pebruari dan berbanding menerbitkan surat keputusan nomor kep wajo6 bd. tertanggal pebruari yang memutuskan menerima sebagian keberatan pemohon banding, bahwa ringkasan perhitungan ppn kurang bayar menurut kpk dan keputusan berbanding terhadap keberatan pemohon banding: uraian menurut kpk membuat keputusan pajak yang kurang dibayar b8. (iga anesmowao| jumlah yang masih harus dibayar alasan penolakan berbanding dijelaskan dalam butir dalam surat uraian pemandangan nomor !wpj.06ibd. sebagai berikut doa bahwa sehubungan dengan banding yang disampaikan pemohon banding, berbanding menyampaikan tanggapan permohonan banding sebagai berikut ppn ditunda untuk kps kps yang telah direlinguished sebesar rp: bahwa berdasarkan keputusan presiden nomor tahun keputusan menteri keuangan nomor mko1 dan atau sesuai keputusan presiden nomor tahun jo. keputusan menteri keuangan nomor k.mk. atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pengeyurisprudensi mahkamah agung operasi bersama bidang panas bumi yang: belum berproduksi dalam suatu.t.d.d,ri berbanding nomorngejanuari dinyatakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang ppn dan st.d undang undang nomor tahun diterapkan terhadap kontraktor kps kob yang didalam kontraknya tidak diatur penundaan pembayaran ppn . naa bahwa berdasarkan penelitian laporan ppn yang ditunda atas kps untuk blok pistol, kalumpang, mandi dan soe sebesar kp. diperoleh hasil sebagai berikut dalam kontrak kps untuk blok pistol, kalumpang, mandi dan soe tersebut tidak diatur mengenai penundaan pembayaran ppn, oleh karena itu dalam kontrak pada kps diatas tidak diatur penundaan pembayaran ppn, maka fasilitas penundaan pembayaran ppn telah berakhir paling lambat desember untuk blok pistol, kalumpang, mandi dan soe, kps untuk blok pistol, kalumpang, mandi dan soe telah mengembalikan seluruh wilayah kerja kontrak bagi hasil kepada pertamina karena tidak ditemukannya sumber minyak bumi, pistol dikembalikan pada tahun kalumpang pada tahun soe pada tahun dan mandi pada tahun yurisprudensi mahkamah agung sesuai sesuai ketentuan butir surat edaran berbanding nomor: se pj. tanggal september terhadap l002. kps yang sudah mengembalikan seluruh wilayah kerja kepada pemerintah tetap diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut, naa ' .: dengan demikian.seluruh kps yang ditunda pembayarannya oleh pemohon banding atas kps blok misal, kalumpang, . mandi dan soe dari tanggal juni ppn terutang tersebut harus disetorkan kas negara paling lambat tanggal januari b. ppn yang ditunda untuk kob panas bumi derajat sebesar snn rp. bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang ppn barang dan jasa dan std undang undang nomor tahun mengemukakan bahwa pengenaan ppn dan pajak penjualan atas barang mewah atas usaha c0. bidang pertambangan minyak dan gas, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil ( bahwa berdasarkan butir huruf surat edaran berbanding nomor . se26 p1berbanding nomor se pj. tertanggal desember dinyatakan bahwa bagi kontraktor kps kob yang kontraknya "mengatur penundaan pembayaran ppn berlaku in! hurufpn yang ditunjuk sebagai dasar, antara lain yurisprudensi mahkamah agung melawan memohon peninjauan kembali dahulu memohon banding dengan polita perkara sebagai berikut iga sehubungan dengan surat keputusan direktur jenderal pajak kep bd. tentang penerimaan sebagian keberatan atas kpk ppn. atas pemungutan pajak oleh pemungut pajak tertanggal pebruari yang kami terima tanggal pebruari (lampiran berdasarkan undang undang bersama ini kami mengajukan banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut latar belakang moses indonesia inc. selaku operator dan kps pistol,tertanggal januari masa pajak desember atas nama moses indonesia inc, yang menetapkan jumlah ppn kurang bayar sejumlah rp. (lampiran atas kpk tersebut,. moses mengajukan keberatan kepada kpp bandara dengan surat kami a1i002 .dp tertanggal pebruari dan direktur jenderal pajak menerbitkan surat keputusan kep wpj. bd. tertanggal pebruari yang memutuskan menerima sebagian keberatan kami (lampiran dibawah ini: kami sajikan ringkasan perhitungan ppn kurang bayar menurut kpk dan surat keputusan dirjen pajak: uraian description) pajak yang kurang dibayar (tax underpayment) bunga (interest), jumlah yang masih harus dibayar (tax should paid). menurut kpk per assessment) . menurut djp pen per dgt. decision) rp. rp. maestro a9, tt. yurisprudensi mahkamah agung telah mengajukan permohonan kepada berbanding disertai dengan surat rekomendasi dan dirjen minyak dan gas bumi sesuai keputusan menteri keuangan nomor k.mk. tanggal juli bahwa atas laporan ppn yang ditunda pemohon banding sebagai (operator untuk kob geothermal west java antara pihak pertamina pihak dengan chevron mexico derajat ltd sebesar rp. dapat dikemukakan sebagai berikut . joc antara pertamin, derajat amended dan related energy sales contract tanggal januari menyebutkan secara jelas bahwatemukan dalam appendix butir berdasarkan laporan hasil penelitian badan pengawasberbandingn dirjen migas . departemen pertambangan dan energy nomor djm tanggalpenundaan pembayaran ppn, sehingga berdasarkan uraian diatas untuk ppn yang ditunda dan tahun sampai dengan bagi pemohon banding kanayurisprudensi mahkamah agung agustus disertai dengan surat rekomendasi dan dirjen migassurat ketetapan pajak ppn yang ditunda dari tahun sampai dengan untuk. tanggal juni ppn berhutang tersebut harus disetorkan kas negara paling lambat tanggal januari bantahan pemohon banding terhadap penolakan berbanding bahwa berdasarkan alasan penolakan yang dikemukakan oleh berbanding, maka pemohon banding menyampaikan hal hal pokok sebagai berikut: . . berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara undang undang pertamina) dan keppres nomor sebagaimana telah diubah dengan keppres seharusnya kps dan kob dibebaskan dan pengenaan ppn bahwa undang undang pertamina dan keppres tersebut diatas secara luas memberikan kuasa pertambangan atas usaha minyak dan gas bumi dan panas bumi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam undang undang pertamina kepada perusahaan pertamina) . ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pertamina memegang kekuasaan penuh terhadap penyelenggaraan pertambangan dibidang minyak dan gas bumi oleh karena itu pertamina dalam hal:melakukan penyelenggaraan pertambangan tersebut mewakili pemerintah indonesia berhak untuk melakukan yurisprudensi mahkamah agung kontrak perjanjian dengan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam undang undang pertamina: bahwa satu hal penting yang diamanatkan oleh undang undang ini adalah ketentuan tentang bahwa pertamina harus menyetorkan jumlah tertentu kepada pemerintah: bahwa dalam undang undang nomer tahun tersebut disebutkan bahwaquran eksplor tahun pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil hasi! pemurnian dan pengolahan, d. bea masuk termaksud dalam indische tariefwet staadsblad nomor sebagaimana telah ditambah dan diubah dan tan pajak penjualan atas impor (sekarang ppn) termaksud dalam undang undang nomor drt, tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor jo. undang undang nomor tahun nomor tambahan lembaran negara nomor sebagaimana telah diubah dan ditambah daripada semua barang barang yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan pemerintah, iuran pembangunan daerah, bahwa berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai undang undang pertamina, pertamina dan kontraktor seharusnya dibebaskan dan pembayaran ppn dan sudah dianggap melunasi seluruh pajak diatas dengan melakukan penyetoran kas negara oleh pertamina sesuai dengan undang undang pertamina: pada prinsipnya, pemohon banding berhak mendapatkan penundaan ppn sampai produksi dan ada bagian pemerintah dan telah memenuhi prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yurisprudensi mahkamah agung bahwa sebagaimana disebutkan dalam kmk nomor kmk. tanggal juli disebutkan bahwa untuk mendapatkan penundaan pembayaran ppn sebagaimana dimaksud dalam pengusaha mengajukan permohonan pada dirjen pajak disertai dengan surat rekomendasi dan dirjen migas , bahwa walaupun dirjen pajak telah mengakui derajat amended dan related energy sales contract kob), berbanding menggunakan kmk nomor kmk. sebagai alasan untuk membantah pendapat pemohon banding dimana menurut berbanding untuk ppn yang ditunda dan tahun sampai dengan atas usaha panas bumi bagi pemohon banding tidak dapat berlaku huruf undang undang ppn karena pemohon bandingjen migas (baru mendapatkan tanggal agustus sesuai keputusan menteri kenangan nomor kmk. tanggal juli bahwa pemohon banding tidak setuju dengan bantahan berbanding karena hal hal sebagai berikut dan kmk nomor kmk. tidak menyebutkan kapan serta batas waktu untuk mengajukan permohonan fasilitas penundaan pembayaran ppn tersebut. dalam hal ini untuk memenuhi ketentuan tersebut, pemohon banding telah "mengajukan permohonan tersebut pada tanggal agustus dari: juga disertai dengan rekomendasi dan ang dirjen migas: menurut pendapat pemohon banding, pemohon banding telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kmk nomor kmk. sehingga tidak ada alasan untuk menggugurkan fasilitas penundaan ppn yang secara jelas diatur didalam kob pemohon banding dan kmk 766ikk. terutama untuk penundaan ppn mulai dan waktu berlakunya kontrak kob baru sejak januari pemohon banding. berpendapat tidak adil jika ketentuan (. penundaan ppn yang diatur dalam kob dan bersifat lex specialist seperti yang juga sudah diakui melalui undang undang ppn dicoba untuk. dibatalkan dengan yurisprudensi mahkamah agung alasan belum mengajukan permohonan kepada berbanding (baru dilakukan tanggal agustus ) . kontrak kob yang pemohon banding tanda tangan pada tahun telah dilakukan amended and related pada bulan januari selama masa mulai diberlakukannya ketentuan pemungutan ppn sesuai keppres dan penundaan ppn atas usaha dibidang pencarian dan penggalian minyak dan gas bumi dan panas bumi sesuai dengan keppres pemohon banding telah memenuhi ketentuan penundaan ppn berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor kmk. yaitu memperoleh surat rekomendasi dari pertamina. mohon dapat dicatat bahwa dalam menjalankan usaha perusahaan pemohon banding selalu berusaha mengikuti ketentuan ketentuan dan prosedur yang berlaku:: bahwa berdasarkan hasil penelitian bpk dengan laporan nomor seo lap dv. tanggal maret halaman disebutkan bahwa kondisi pemohon banding untuk satu kontrak derajat) sudah beroperasi namun masih merugi, sehingga tidak ada bagian pemerintah yang disetor , pada bagian akhir dari laporan disebutkan bahwa pemohon banding masih berhak mendapat fasilitas penundaan pembayaran ppn per desember berjumlah rp. karena belum berproduksi secara komersial dan belum ada penyetoran bagian pemerintah . bahwa berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemohon banding masih dalam kondisi rugi sehingga tidak dibebankan segala macam pembayaran dan dalam hal ini termasuk ppn sampai dengan ada bagian pemerintah yang disetor: naa bahwa menurut pengertian pemohon banding, perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi dan panas bumi diperiksa termasuk kewajiban perawakannya oleh bpk sebagai instansi yang berwenang (terdapat surat edaran dirjen pajak nomor pj. tanggal juli yang mendelegasikan pemeriksaan perpajakan kps kepada bpk), oleh karena itu sudah seharusnya pendapat atau laporan hasil penelitian bpk diatas digunakan sebagai dasar menentukan keputusan termasuk dalam yurisprudensi mahkamah agung permasalahan ppn yang ditunda. terdapat kesan hasil kesimpulan bpk diabaikan oleh berbanding dalam memutuskan kpk, menolak keberatan dan memberikan uraian banding atas .permasalahan penundaan ppn diatas, ppn untuk kps yang telah direlinguished tidak seharusnya berhutang sebesar bahwa seperti pemohon banding telah 'uraikan dalam surat banding, pemohon banding tidak setuju atas pendapat berbanding didalam uraian banding. walaupun tidak secara eksplisit mengatur penundaan ppn, kps yang ditandatangani antara kontraktor pistol, kalumpang, mandi dan soe) dan pertamina (mewakili pemerintah) |. merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan undang undang . pertamina nomor tahun pemohon banding tegaskan bahwa., dst. kecuali pajak penghasilan 'dan pajak final atas laba setelah pajak. hal ini tercantum didalam kps section dan sejalan dengan penjelasan pemohon banding mengenai undang undang pertamina yang pada dasarnya membebaskan kontraktor . dari pembayaran ppn, bahwa pemohon banding berkeyakinan bahwa ketentuan penundaan ppn berdasarkan keppres dan kmk nomor kmk.o1 yang disebutkan dalam surat banding pemohon banding sebelumnya masih berlaku karena tidak ada pencabutan secara spesifik dan mengatur secara: jelas. saat. pembayaran ppn yang ditunda atas jasa pencarian ian pengeboran minyak dan gas bumi oleh kps yaitu sampai saat berproduksi dan terdapat bagian pemerintah dan bagi hasil. mengingat kps kps yang dikenakan skp tersebut diatas tidak pernah sampai tahap produksi membayar bagian pemerintah, .maka dapat disimpulkan' bahwa ppn yang ditunda tidak seharusnya dibayar oleh kontraktor, bahwa perlu pemohon banding tambahkan bahwa kps kps diatas telah diakhiri dan dikembalikan kepada pertamina sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung surat persetujuan pertamina. sesuai dengan swat tersebut,,: kesimpulan bahwa sesuai dengan bantahan pemohon banding diatas terhadap uraian banding berbanding nomor wpj. bd. tanggal juli dengan ini pemohon banding tegaskan bahwa pemohon banding tidak setuju dengan kpk nomor tanggal januari dan keputusan berbanding nomor kep wpj. bd. tanggal pebruari menurut pemohon banding jumlah ppn berhutang adalah nihil: bahwa demikian bantahan atas uraian banding berbanding pemohon banding ajukan kepada majelis. semoga uraian yang pemohon banding bandingkan berdasarkan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang seadil adilnya: bahwa pemohon banding bersedia untuk memenuhi panggilan atau permintaan tambahan dokumen atau data yang majelis perlukan dalam rangka pengambilan keputusan banding pemohon banding: menimbang bahwa kuasa hukum pemohon banding yakni sdr, ridwan, sdr. ikhwan suwardi, jabatan kap siddharth, siddharth dan harsono, dengan surat kuasa tanpa nomor tanggal agustus dan wakil pemohon banding yakni, sdr. gunawan syamsuddin, jabatan senior legal counsel, sdr. nusirwan hanafi, jabatan tax consultant, seri. viviyanti asali, jabatan financial controller, dengan surat kuasa tanpa nomor tanggal januariundangan majelis nomor und. sp pg. tanggal maret untuk memberikan keterangan secara lisan: yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalam persidangan, pemohon banding mengemukakan hal hal seperti yang telah diuraikan dalam surat banding dan surat bantahan, bahwa pejabat yang mewakili berbandingpanggilan majelis nomor pang. spl pg. tanggal maret untuk memberikan keterangan secara lisan dengan surat tugas nomor st pj. tanggal maret yaitu sdr. pr. made gde rata, sdr. drs. muhammad said, surat tugas nomor wpj. .bd. tanggal maret yaitu sdr. ken dwijugiasteadi, sc., surat tugas nomor wpi.o7 bd. tanggai maret yaitu sdr. drs. djalintar dijabat, mba, surat tugas nomor wpj). bd. tanggal maret yaitu seri, rinaningsih, surat tugas nomor st 0o9 wpj. kp. tanggal maret yaitu sdr. drs. djamil rosa, mm, sdr. tanda simangungsong, sh, sdr. dinding jamaluddin ak, mm, sdr. irawan, se, bahwa dalam persidangan, berbanding mengemukakan hal hal seperti . yang telah diuraikan dalam surat uraian banding, menimbang bahwa sebelum memeriksa materi pokok sengketa, telah dilakukan "pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan ketentuan yang bersifat formal, pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding bahwa surat banding nomor a1105 .dp tanggal mei ditandatangani oleh cecil chain dan nama jelas diketahui oleh majelis, bahwa surat banding tersebut ditujukan kepada badan penyelesaian sengketa pajak dan dibuat dalam bahasa indonesia, sehinggatanggal surat banding nomor a1105 .dp tanggal mei hari dan tanggal diterima oleh sekretariat badan penyelesaian sengketa pajak adalah jum'at, mei sedang tanggal penerbitan keputusan berbanding atas keberatan pemohon banding adalah tanggal pebruari sehingga pengajuan banding yurisprudensi mahkamah agung memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalamurat banding nomor: a1105 .dp tanggal mei menyatakan tidak setuju terhadap keputusan berbanding nomor kep wpj. bd. tanggal pebruari mengenai ketetapan pajak: ten bahwa surat banding nomor a1105 .dp tanggal mei memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan berbanding sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun bahwa surat banding nomor ai105 .dp tanggai mei memuat alasan alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima keputusan berbanding nomor kep wpj. bd. tanggai pebruari sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan pasai undang undang nomor tahun bahwa surat banding nomor nomor ah05 .dp tanggal mei dihampiri dengan keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan pasabanding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak pertambahan nilai yang berhutang masa pajak desember sebesar rp. dan berdasarkan bukti pelunasan pajak pertambahan nilai berupa surat setoran pajak ssp), hutang pajak sebesar rp. telah dibayar lunas tanggal meidr. cecil chain selaku penandatangan surat banding nomor ai105 .dp tanggai mei jabatan president, berwenang menandatangani surat banding tersebut,yurisprudensi mahkamah agung bahwa pengajuan banding ini telah didahului dengan surat keberatan nomor a1002 .dp tanggal pebruari yang ditandatangani dan nama jelas dan penandatangan tersebut disebutkan atau diketahui oleh majelis, ditujukan kepada berbanding dan dibuat dalam bahasa indonesia, menyatakan tidak setuju terhadap ketetapan pajak nomor tanggal januari yang dapat diajukan keberatrdapat penjelasan mengenai jumlah pajak berhutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan pemohon banding disertai alasan alasan yang jelas, dibuat hanya untuk satu ketetapan pajak, diajukan kepada berbanding dalam jangka waktu yang ditentukan, penandatangan surat keberatan berwenang menanda tangani surat yang berisi ketidaksetujuan tersebut, bahwa surat banding nomor al105 .dp tanggal mei memenuhi ketentuan formal sebagai surat banding, pemenuhan ketentuan formal penerbitan keputusan berbanding bahwa keputusan berbanding nomor kep wpj. bd. tanggal pebruari merupakan keputusan atau jawaban terhadap surat' keberatan pemohon banding nomor a1002 .dp tanggal pebruari bahwa: surat keberatan nomor a1002 .dp tanggal pebruari ditujukan terhadap ketetapan pajak nomor tanggal januari yang diterbitkan oleh seksi ppn poll kpp badan dan orang asing berdasarkan risalah penelitian kpk dan dibuat berdasarkan surat perintah pemeriksaan dan bukan termasuk dalam kategori laporan hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum dibuat tidak didahului closing conference dengan pemohon banding, yurisprudensi mahkamah agung alasan penerimaan sebagian keberatan: :. . . melalui surat nomor wpj.jp mengenai penerimaan sebagian keberatan kami (lampiran dengan penjelasan sebagai berikut ini. bahwa ppn. yang masih harus dibayar sebesar rp. terdiri das ppmkps senior rp. kps kalu pang so. rp. tan kps mandi seeerommeomniss rp2 . . . kps soe peinninaameemeninas rp3 . nan bumi (ienemeenombnlamememe rp alasan penolakan ani had karena dalam kontrak pada pps tersebut diatas tidak diatur penundaan pembayaran ppn. sehingga berlaku huruf undang undang nomor tahun (fasilitas penerimaan pembayaran ppn telah berakhir paling lambat tanggal desember: nana sesuai ketentuan butir dip se26 p3. tanggal september terhadap kps yang sudah mengembalikan wilayah kerja kepada pertamina, tagihan "pajak 'agar tetap diperhitungkan sampai ada keputusan lebih lanjut . ppn. yang ditunda untuk kob geothermal derajat rp. alasan penolakan untuk. ppn. yang ditunda dari tahun sampai 'sejumlah rp. bagi tidak dapat berlaku huruf karena: tidak dapat memenuhi persyaratan dalam ketentuan pemberian fasilitas penundaan ppn. yang ditunjuk sebagai dasar, yaitu sampai dengan akhir tahunri dirjen minyak dan gas bumi. (baru mendapatkan tanggal agustus sesuai keputusan menteri keuangan kmk. tanggal tuli osn bat ses uraian banding nan ana mann, akan nana basi bersama ini kami mengajukan banding kepada majelis bps atas keputusan dirjen pajak kep wp1. bd. tertanggal pebruari tentang yurisprudensi mahkamah agung ana bukan termasuk. dalam kategori ketetapan dan hasil pemeriksaan lengkap yang sebelum. diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada pemohon banding, memenuhi azas satu ketetapan untuk satu atau lebih masa pajak yang berada dalam kesatuan tahun pajak sesuai dengan jenis pajaknya, tidak termasuk dalam kategori ketetapan atas stlb yang penerbitannya melampaui jangka waktu (dua belas) bulan, diterbitkan masih dalam jangka waktu tahun sesudah saat terulangnya pajak: atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, ang tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang: dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan pemohon banding tidak . dapat menjalankan kewajiban dan atau hak perawakannya secara baik dan benar, bahwa keputusan berbanding atas keberatan pemohon banding tersebut memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan, bahwa keputusan berbanding atas keberatan pemohon banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada pemohon banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis: bahwa tanggal penerbitan keputusan berbanding atas keberatan pemohon banding tersebut adalah pebruari sedang wes tanggal surat keberatan pemohon banding adalah pebruari dan tanggal diterima oleh berbanding adalah pebruari sehingga berbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu (dua belas) bulan: bahwa keputusan berbanding atas keberatan pemohon banding lo. tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan pemohon banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan atau hak perawakannya secara baik dan benar d0. bahwa keputusan berbanding nomor kep wpj. bd. tanggal pebruari memenuhi ketentuan normal, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding: yurisprudensi mahkamah agung menimbang bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan 'terhadap materi sengketa mengenai obyek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi, menimbang bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai obyek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai obyek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok pokok sengketa mengenai obyek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai obyek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian majelis terhadap nilai obyek pajak menurut keputusan berbanding atas keberatan pemohon banding sebelum banding ini: bahwa majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya obyek pajak penghasilan tahun sebagai berikut bahwa menurut pendapat majelis, berbanding menggunakan nilai dasar pengenaan pajak masa pajak desember sebesar rp. sehingga jumlah pajak pertambahan nilai masa pajak desember yang harus dibayar adalah sebesar rp. sedangkan menurut pemohon banding sampai dengan masa pajak desember tidak terdapat pajak pertambahan nilai yang terutang namun pajak pertambahan nilai yang ditunda adalah sebesar rp. sehingga selisih dasar pengenaan pajak masa pajak desember sebelum keberatan adalah rp. (bahwa menurut pendapat majelis, atas ketetapkeberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnyasehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah rp. bahwa menurut pendapat majelis, atas keberatan pemohon banding yang menyatakanberbanding menggunakan 'nilai dasar pengenaan pajak masa pajak desember sebesar rp. sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan yurisprudensi mahkamah agung atas keberatan pemohon banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah rp. bahwa menurut pendapat majelis, atas keputusbandingding adalah rp. bahwa menurut pendapat majelis, atas banding pemohon banding yang menyatakan dasar pengenaan pajak masa pajak desember sebesar rp. berbanding dalam surat uraian banding berpendapat bahwa besarnya dasar pengenaan pajak masa pajak desember adalah rp. sehingga nilai sengketa sampai dengan surat uraian banding adalah rp. bahwa menurut pendapat majelis, atas pendapat berbanding dalam surat uraian banding bahwa besarnya dasar pengenaan pajak masa pajak desember adalah rp. pemohon banding membuat bantahantahan adalah rp. menimbang bahwa dalam persidangan tanggal september saksi ahli dan direktorat jenderal lembaga keuangan, departemen keuangan yaitu drs. similar, jabatan pejabat kepala subdirektorat penerimaan bbm dan panas bumi pada direktorat jenderal lembaga keuangan departemen keuangan dan drs. mudo sukarno, ma, jabatan kepala subdirektorat penerimaan minyak dan gas alam pada direktorat jenderal lembaga keuangan, departemen keuangan pada pokoknya menyatakan tentang kontrak production sharing kps) bahwa sesuai undang undang nomor tahun menyatakan bahwa pertamina dapat melakukan kerjasama dengan kontrak production sharing dengan kewajiban pihak kontrak production sharing untuk menyerahkan bagian dan hasi! kepada kas negara dan dari bagian tersebut sudah termasuk yurisprudensi mahkamah agung kewajiban kontraktor membayar kewajiban dibidang pe. bukan pajak bahwa pembagian kontrak production sharing dahulu peran. kontraktor sedangkan sekarang pertamina kontraktor. bahwa yang dibagi untuk kontraktor dan pertamina bukanlah berupa uang melainkan berupa crude oil dimana untuk bagian pemerintah dimana oleh pertamina, bahwa schedule pembagian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut noi net operating income) kontraktor pemerintah tax 569p tax bahwa walaupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan undang undang nomor tahun terbitnya sangat terlambat yaitu tahun namun tidak menghambat kontrak dan kerjasama terus berjalan berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang kontrak operasi bersama kob) bahwa falsafah keputusan presiden nomor tahun adalah untuk menarik investor untuk mengolah panas bumi sehingga adanya pemasukan negara, bahwa keputusan presiden nomor tahun diterbitkan karena belum ada undang undang yang mengatur mengenai panas bumi dan agar investor tertarik investasi maka dalam keputusan presiden tersebut diberikan kemudahan kepada pada investor, bahwa atas pertanyaan majelis mengenai apakah dalam kontrak dicantumkan fasilitas pajak pertambahan nilai, ahli memberikan keterangan bahwa dalam setiap pembuatan kontrak departemen keuangan tidak terlibat, dan pemerintah wakilnya adalah pertamina, departemen pertambangan dan panas bumi sehingga saksi ahli tidak tahu persis apakah aturan perpajakan dicantumkan atau tidak: yurisprudensi mahkamah agung bahwa atas pertanyaan majelis apakah pembuat keputusan presiden dapat memperkirakan sampai kapan panas bumi berproduksi, saksi ahli menyatakan bahwa secara teknis tidak tahu dan menyarankan . agar majelis mengundang ditjen migas atau saksi ahli dan departemen pertambangan: bahwa atas pertanyaan berbanding mengenai sanksi bila kontraktor melanggar keputusan presiden nomor tahun saksi ahli menyatakan bahwa dalam keputusan presiden tidak mengatur mengenai sanksi, bila ada pelanggaran merupakan tanggung jawab pembinaan ditjen migas dan oleh karenanya sebaiknya dihadirkan saksi ahli dan ditjen migas: bahwa atas pertanyaan berbanding tentang bagaimana bila kontrak awal dengan aransemennya berbeda, saksi ahli mengemukakan departemen keuangan tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak sehingga perlu ditelaah lebih lanjut dan ditanyakan kepada yang menyusun kontrak apakah merupakan satu paket satu kesatuan atau tidak: bahwa mengenai tatacara pengajuan permohonan penundaan pajak pertambahan nilai, saksi asli mengemukakan bahwa pemohon banding harus mendapat rekomendasi ditjen migas dan mengajukan permohonan kepada menteri keuangan: menimbang bahwa dalam persidangan tanggal oktober saksi ahli dan direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi yaitu bambang sukodono, jabatan sekretaris direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi pada pokoknya memberikan veteran gan sebagai berikut bahwa atas pertanyaan majelis mengenai undang undang pertamina nomor tahun yang berkaitan dengan kontrak operasi bersama panas bumi, saksi ahli menyatakan bahwa kontrak operasi bersama tunduk pada keputusan presiden nomor tahun dan keputusan presiden nomor tahun bahwa pada waktu penyusunan keputusan presiden nomor tahun maupun keputusan presiden nomor tahun direktorat jenderal listrik dan pemanfaatan energi belum terlibat karena masih haa ditangani oleh direktorat jenderal minyak dan gas bumi: menimbang bahwa dalam persidangan tanggal oktober saksi ahli dari tan direktorat jenderal minyak dan gas bumi yaitu susanto, sh, jabatan kepala sub bagian pertimbangan hukum direktorat yurisprudensi mahkamah agung . jenderal minyak dan gas bumi dan jr. haryanto wahidin, si, jabatan: kepala seksi persiapan wilayah kerja direktorat jenderal minyak dan gas bumi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut bahwa atas pertanyaan majelis undang undang pertamina nomor tahun yang berkaitan dengan kontrak production sharing . mengenai kontrak dan dasar hukumnya, saksi ahli menjelaskan bahwa mengenai kontrak secara teknis tidak terlibat namun secara global memberikan penjelasan bahwa dasar hukum kontrak production sharing dalam undang undang nomor tahun bahwa mengenai perpajakan saksi ahli mengemukakan bahwa setelah keluarnya keputusan presiden nomor tahun pajak pertambahan nilainya ditunda sampai dengan saat produksi, bahwa berkaitan dengan fase eksplorasi dani eksploitasi saksi ahli menjelaskan bahwa fase eksplorasi adalah tahun dan dapat diperpanjang sampai tahun, bila secara fase tersebut tidak ' menemukan minyak maka cost habis dan kontraktor wajib mengembalikan seluruh wilayah eksplorasi dan aset, bila menemukan maka kontraktor mengajukan proposal kepada pertamina untuk mendapat persetujuan dan pertamina akan' mengeluarkan sertifikat yang menunjukkan jumlah minyak yang akan dialirkan, bahwa mengenai jangka waktu kontrak, saksi ahli menyatakan bahwa jangka waktu kontrak adalah tahun yang juga diatur dalam peraturan pemerintah yang terdiri dari masa eksplorasi dan eksploitasi, bahwa mengenai kontrak dan kaitannya dengan perpajakan saksi ahli mengemukakan bahwa fasilitas perpajakan diatur dalam section sedangkan keputusan presiden nomor tahun adalah merupakan kebijakan pemerintah: tag bahwa mengenai bentuk kontrak kontrak production sharing seluruh dunia adalah sama yang berbeda adalah tentang recovery cost bila menghasilkan minyak dan perlakuan mengenai perawakannya, anna bahwa atas pertanyaan berbanding mengenai dan undang undang nomor tahun dalam hubungannya dengan pajak, saksi ahli menjelaskan bahwa undang undang nomor tahun berbunyi bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam undang undang ini' terhadap "perusahaan berlaku #yurisprudensi mahkamah agung hukum indonesia maksudnya adalah seluruh undang undang yang ada berlaku hukum indonesia: menimbang bahwa dalam persidangan tanggal desember saksi ahli dan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yaitu drs. e.t. siregar pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kontrak production sharing pelaku kontrak adalah kontraktor dengan pertamina sedangkan untuk kontrak operasi bersama pelaku kontrak adalah kontraktor, pertamina dan pln: bahwa untuk kontrak production sharing ditandatangani sebelum tahun sedangkan kontrak operasi bersama ditandatangani tahun dan diamandemen tahun bahwa penandatangan kontrak adalah pertamina dengan chevron dan mexico sedangkan pemohon banding sebagai pelaksana kegiatan dibeberapa tempat diluar sumatera: bahwa berbanding menyatakan bahwa untuk kontrak operasi bersama pelaku kontrak adalah pertamina dengan chevron derajat limited sedangkan untuk kontrak production sharing ada macam kontrak production sharing pistol adalah pertamina dengan chevron pacific exploration inc. dan mexico exploration pistol inc. kontrak production sharing mandi adalah pertamina dengan chevron international limited dengan mexico exploration mami inc. kontrak production sharing kalumpang adalah pertamina dengan chevron international kalumpang limited dan mexico exploration kalumpang inc. kontrak production sharing soe adalah pertamina dengan chevron international soe limited dan mexico exploration soe inc. bahwa dengan demikian setiap kontrak berbeda entity dan badan hukumnya, bahwa alas pernyataan berbanding tersebut saksi ahli membenarkan pernyataan berbanding tersebut: bahwa selanjutnya saksi ahli mengemukakan bahwa dalam setiap kontrak harus ada operator, kontraktor yang menandatangani psc joc hanya merupakan interest holder dan wilayah kerja yurisprudensi mahkamah agung pertambangan. dalam hal ini pemohon banding menjadi operator dan psc toc dan chevron dan mexico, bahwa praktek operator bukan pemegang interest bukanlah merupakan hal yang tidak umum, selain pemohon banding yang merupakan operator dan tidak memiliki interest ada lagi perusahaan yang menjadi operator dan psc, bahwa atas pertanyaan majelis tentang dasar penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar dan untuk kontrak production sharing yang mana berbanding menjelaskan bahwa dasar penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah laporan pemohon banding berupa spt masa atas pajak pertambahan nilai yang ditunda dari laporan bpk: bahwa atas pertanyaan majelis mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak karena yang tercantum dalam kontrak adalah chevron dan mexico, saksi ahli menjelaskan bahwa chevron dan mexico adalah penyandang dana yang diwajibkan untuk menunjuk operator dan dalam hal ini chevron dan mexico menunjuk pemohon banding sebagai operator yang bertanggung jawab. pemohon banding tidak mendapat keuntungan apa apa (non profit) yang didapat adalah pengalaman dan pemohon banding adalah anak perusahaan dan chevron dan mexico, bahwa atas pertanyaan majelis mengenai adanya kontrak production sharing soe, kontrak production sharing kalumpang, kontrak production sharing pistol, kontrak production sharing mandi dan kontrak operasi bersama derajat sebagai badan pemungut apakah masing masing atau jadi satu berbanding menjelaskan bahwa laporan pungutan harus masing masing dan npp sendiri sendiri, bahwa atas pertanyaan majelis mengenai apakah pertamina merupakan bumn dalam kaitannya dengan kontrak, saksi ahli menjelaskan bahwa pertamina bukanlah bumn tetapi sebagai pelaksana negara dalam bidang pertambangan, bahwa undang undang pertamina nomor tahun menyatakan pertamina boleh bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kemampuan: bahwa pertamina wajib menyetor kepada negara dengan membebaskan dan pungutan lain, namun oleh karena tax receive tidak diakui amerika karena dianggap dikeluarkan oleh pemerintah maka ada upaya dan undang undang pertamina dengan perubahan kontrak sejak tahun menjadi 359p dimana tersebut yurisprudensi mahkamah agung termasuk pajak langsung yang harus dibayar dimana semua pajak menjadi tanggung jawab pertamina: bahwa sejak tahun semua jasa dikenakan pajak pertambahan nilai sehingga investasi dalam bidang perminyakan menjadi stagnan, kemudian keluar keputusan presiden nomor tahun sebagai insentif dengan memberikan kemudahan kemudahan untuk kontrak production sharing dan kontrak operasi bersama, bahwa atas pertanyaan majelis apakah kontrak production sharing dan kontrak operasi: bersama tunduk pada undang undang perpajakan indonesia, saksi ahli menyatakan ya, maka setelah keluarnya undang undang nomor tahun yang menyatakan tidak ada lagi penundaan, pertamina mengajukan surat kepada menteri keuangan bahwa untuk kontrak production sharing masih diperlukan fasilitas penundaan pajak pertambahan nilai namun surat tersebut tidak pernah dijawab: bahwa alas pertanyaan majelis mengapa mengenai perpajakan tidak disebutkan dalam kontrak, saksi ahli menjelaskan bahwa dalam section (kontrak) ada kata kata assume and discharge. dalam kontrak operasi bersama tahun belum ada maka dalam amandemen tahun hal tersebut sudah ada: bahwa atas pertanyaan majelis kapan kontrak operasi bersama mulai menghasilkan, saksi ahli menjelaskan bahwa kontrak operasi bersama mulai produksi tahun path waktu itu pertamina hanya bisa mengembangkan sektor hulu dengan menjual uap steam. untuk mempercepat pertumbuhan panas bumi diterbitkan keputusan presiden nomor tahun yang memungkinkan pertamina dapat membangun power plant dan total project untuk dijual pln, bahwa setelah keluarnya undang undang nomor tahun pertamina telah menulis surat menteri keuangan mengenai fasilitas penundaan untuk kontrak tahun dan pembebasan untuk kontrak sebelum namun tidak ada jawaban, dalam hal ini saksi ahli menyatakan bahwa kembali undang undang karena hal tersebut dilakukan sebagai insentif. bila penundaan tidak dilakukan berarti pemerintah retroaktif: bahwa menyangkut keterangan ahli mengenai pengertian assume and 0x discharge, pertamina adalah pemerintah dan gagal produksi relinguished) berbanding memberikan keterangan sebagai berikut bahwa mengenai pengertian assume and discharge berbanding tidak sependapat dengan keterangan ahli dimana pajak pajak selain yurisprudensi mahkamah agung dan pdr akan ditanggung oleh pertamina, sedangkan dalam . kontrak dinyatakan pertamina akan menanggung melalui reimbushment, bahwa mengenai pernyataan ahli bahwa pertamina adalah . pemerintah berbanding juga tidak sependapat sebab dalam kontrak pertamina tidak menyebut sebagai pemerintah sehingga menurut . berbanding pertamina adalah private, .:. 'bahwa mengenai relinguished, kontraktor yang diberi penguasaan wilayah kerja pertambangan wep) mengembalikannya kepada |. pertamina, segala resiko usaha ditanggung oleh kontraktor termasuk pajak daerah dan pajak pertambahan nilai: kana bahwa mengenai fasilitas penundaan pajak pertambahan nilai, pemerintah melalui undang undang nomor tahun dan telah mengakomodirnya sebagai berikut la, fasilitas penundaan pajak pertambahan nilai berakhir desember ib. bila diatur dalam kontrak akan diberikan sesuai yang ada dalam kontrak, menimbang: bahwa dalam persidangan tanggal pebruari saksi ahli dan pemohon banding yaitu konsultan hukum imbang widyatmoko pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam perkara pemohon banding yang menandatangani kontrak adalah pertamina dengan chevron dan mexico, namun dalam kontrak tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa pihak yang terikat kontrak dapat menunjuk operator dan dalam hal ini yang ditunjuk adalah pemohon banding: bahwa alas pertanyaan majelis mengenai siapa yang dapat menjadi operator, misalnya bila kontraktor apakah operatornya harus saksi ahli menjelaskan bahwa ada yang masing masing entity menandatangani kontrak dengan pertamina dan ada juga principal contract ditandatangani oleh principal kemudian principal menunjuk operator, hen bahwa alas pertanyaan majelis tentang bagaimana pandangan ahli mengenai undang undang pertamina nomor tahun yang menyatakan adanya assume and discharge yang pada saat itu yang berlaku adalah undang undang tahun sedangkan pada tahun atas jasa pengeboran dikenakan pajak pertambahan nilai, lalu keluar keputusan presiden nomor tahun tentang yurisprudensi mahkamah agung penerimaan sebagian keberatan atas kpk ppn. no, masa pajak desember tertanggal januari dengan alasan. sebagai berikut: ppm.,kerjasama antara kedua belah pihak dan hak hak dan kewajiban masing masing. termasuk ppn, pajak atas pengalihan, bea atas impor dan ekspor, dst., kecuali pajak penghasilan dan pajak final atas laba setelah pajak. hal ini tercantum didalam kps section .b: dari. oleh karena itu, pemungutan ppn yang ditunda dengan skp diatas harus kamikami. sebagai pendukung bapak dalam mempertimbangkan surat banding ini, perlu kami uraikan latar belakang dan dasar hukum yang menurut pendapat kamikami berproduksi dan terdapat penyetoran bagian pertamina dan. bagi hasil: sejak diberlakukannya undang undang ppn nomor tahun jasa yang berhutang ppn hanyalah jasa kontruksi pemborong: sedangkan kegiatan drilling adalah bukan konstruksi ditegaskan didalam surat menteri keuangantambahan yurisprudensi mahkamah agung penundaan pajak: pertambahan nilai untuk kontrak production sharing kemudian tahun berlaku undang undang nomor tahun yang menurut la. dan bagaimana kedudukan keputusan presiden tersebut menurut hirarki undang undang?:pasa! la. dan hb. undang undang nomor tahun bahwa dalam undang undang tidak dikenal adanya penundaan sedangkan. dalam keputusan presiden nomor tahun ada penundaan dan tidak merger undang undang perpajakan maupun undang undang pertamina:: menimbang bahwa dalam persidangan tanggal maret saksi ahli dan berbanding yaitu konsultan hukum fred b.g, tumbuhan pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut bahwa kedudukan keputusan presiden adakalanya menjadi peraturan pelaksanaan adakalanya bersifat khusus. dasar. hukum keputusan presiden selalu menunjuk undang undang dasar bahwa dalam keadaan khusus presiden dapat menerbitkan keputusan presiden yang kedudukannya sama dengan undang undang, contohnya adalah keputusan presiden nomor tahun tentang pengesahan konvensi pengakuan dan pelaksanaan arbitrase internasional: yurisprudensi mahkamah agung bahwa keputusan presiden nomor tahun adalah merupakan . peraturan pelaksanaan dari. undang undang nomor tahun tentang pajak pertambahan nilai dan pnl"." inn bahwa alas pertanyaan tentang lex specialis derogat legi generali, dalam ',ritenyl.b. undang undang nomor tahun bila tidak mengatur secara khusus maka yang berlaku adalah ma. undang undang nomor tahun yang penundaannya tidak boleh melebihi tanggal desember yurisprudensi mahkamah agung s3er tahun tenggang waktu tersebut adalah sampai dengan tanggal desember menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah pengenaan pajak pertambahan nilai masa pajak desember dengan dasar pengenaan pajak sebesar rp, atau pajak pertambahan nilai sebesar rp. yang dilakukan oleh berbanding berdasarkan aturan peralihan huruf undang undang nomor tahun yang tidak dapat diterima oleh pemohon banding, bahwa pajak pertambahan nilai sebesar rp. tersebut terdiri dari :.pajak pertambahan nilai ditunda untuk kontrak operasi bersama panas bumi derajat sebesar rp. yurisprudensi mahkamah agung bahwa atas pokok sengketa tersebut dapat dibahas sebagai berikutbahwa menurut berbanding, pemohon banding mendapatkan fasilitas pembayaran pajak pertambahan nilai ditunda sesuai dengantanggal mei dan atau keputusan presiden republik indonesia nomor tahun keputusan menteri keuangan nomor kmk. tanggal juli bahwadan ataufasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut pada butir diberikan sampai dengan saat pemohon banding mulai berproduksi dan sudah ada penyetoran kepada negara, bahwa sesuai aturan peralihan la undang undang nomor tahun fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai tersebut pada butir dibatasi berlakunya. bagi kontraktor yang belum berproduksi danfatau belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian pemerintah indonesia, fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai berakhir paling lambat tanggal desember bahwa berdasarkan penelitian pada laporan spt sapu diperoleh data bahwa jumlah pajak pertambahan nilai berhutang yang mendapat fasilitas pembayaran ditunda atas nama pemohon banding, npp: sejak tahun sampai dengan tahun adalah sebagai berikut tahun pajak jumlah ppn ditunda rp) yurisprudensi mahkamah agung |.199g . . lena |.a996 a907 jumlah bahwa menurut pemohon banding,..myurisprudensi mahkamah agung bahwa menurut pandangan pemohon banding surat edaran agama nomor se p3. dan se pj3nanrundangan yang berlaku, kedudukan surat edaran berbanding lebih rendah dari keputusan presidenri' serta keputusan menteri keuangan dan surat edaran berbanding tidak seharusnya memperluas isi darioise bee dapat! terus menunda pembayaran ppn atas dasar keppres dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. kanan,ajak pertambahan nilaihai bahwa berbanding dalam persidangan mengemukakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tidak dapat #diberlakukan kepada pemohon banding karena tersebut ditujukan untuk kontrak production sharing yang dalam kontraknya yurisprudensi mahkamah agung laba secara'lepas mengatur tentang fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai, dalam hal demikian maka fasilitas penundaan pajak pertambahan nilai tersebut akan berakhir sesuai yang diatur dalam kontrak. oleh karena kontrak kontrak production sharing pemohon banding tidak mengatur mengenai fasilitas penundaan tersebut maka kepada pemohon banding berlaku huruf undang undang nomor tahun bahwa menurut berbanding, seharusnya pemohon banding sudah mengetahui ketentuan tersebut sejak berlakunya undang undang nomor tahun: yaitu pemohon banding mempunyai kewajiban membayar pajak pertambahan nilai yang ditunda paling lambat tanggal desember dalam hal ini undang undang telah memberikan tenggang waktu selama tahun bagi pemohon banding untuk mempersiapkannya, disamping itu walaupun pemohon banding belum memproduksi namun pemohon banding harus sudah memperhitungkan segala resiko investasinya, termasuk memperhitungkan pajak pertambahan nilai, bahwa menurut pemohon banding, huruf hanya mengatur fasilitas penundaan pajak pertambahan nilai berakhir dan tidak berisi dan mengatur ketentuan mengenai pembayaran pajak pertambahan nilai, sedangkan keputusan presiden nomor tahun dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. yang sampai saat ini belum dicabut secara jelas mengatur ketentuan penundaan pajak pertambahan nilai dan prosedur pembayarannya yaitu pada saat berproduksi dan ada bagian pemerintah dalam kontrak production sharing dimaksud: .undang undang nomor tahun timbul sengketa antara pemohon banding dan berbanding mengenai saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai. menurut pemohon banding dengan adanya pasar huruf tersebut tidak serta merta mencabut keputusan presiden nomor tahun yang menentukan saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai adalah sampai dengan saat berproduksi dan ada bagian pemerintah dalam kontrak production sharing, sedangkan menurut berbanding saat berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai adalah pada tanggal desember. sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun pen yurisprudensi mahkamah agung bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas saksi ahli yaitu konsultan hukum imbang widyatmoko memberikan penjelasan sebagai berikutil.a. dan h.b. undang undang nomor tahun bahwa dalam undang undang tidak dikenal adanya penundaan sedangkan dalam keputusan presiden nomor tahun ada penundaan dantidak merger undang undang perpajakan maupun undang undang pertamina, lana, bas bahwa saksi ahli yaitu konsultan hukum fred b.g.n undang undang nomor tahun tentang pajak pertambahan nilai dan pn.nagyurisprudensi mahkamah agungihiferiorin.:!t bila dalam kontrak mengatur tentang penundaan dan dalam hal ini akan diberlakukan lb. undang undang nomor tahun bila tidak mengatur secara khusus maka yang berlaku adalah la.kananyurisprudensi mahkamah agung,het kepastian hukum, mana yang kemudian berlaku dan kapan berlakunya, nan,d2. bahwa moses indonesia incorporation adalah merupakan badan7p sehingga cantik melaksanakan kegiatan .pertambangan tidak memakai salah satu intens, bahwa dengan demikian pemohon banding menjadi operator alas penunjukan chevron dan mexico yang sekaligus merupakan perpanjangan tangan dari: css bahwa sampai saat ini kontrak production sharing yang dikelola moses indonesia inc. belum berproduksi dan telah dikembalikan kepada pertamina masing masing sebagai berikut kontrak production sharing. pistol dikembalikan . tahun kalumpang pada tahun soe pada tahun dan mami . bahwa keputusan presiden nomor .tahun menyatakan sebagai berikut atas penyerahan jasa pencarian sumber dan yurisprudensi mahkamah agung baru sebesar. dan biaya eksplorasi yang tidak diperhitungkan sebelumnya. pada waktu kami menandatangani kps dengan pertamina. namun pemerintah cepat menyadari hal ini dan dalam rangka lebih merangsang iklim investasi. dan sebagainya, kps memperoleh surat rekomendasi penundaan ppn dan pertamina, kps pistol, kps kalumpang, pps mandi dan kps soe telah mendapat surat rekomendasi dari pertamina mengenai fasilitas penundaan ppm dengan surat nomor h0000 tanggal juni (lampiran . ana esa dan kami. sehingga, menurut pendapat kami,. terdapat bagian pemerintah dan bagi hasil dasar dikeluarkannya skp dan diperkuat dengan keputusan dirjen pajak atas penolakan keberatan adalah hanya interpretasi yang memperluas isi huruf undang undang ppn sebagaimana diuraikan didalam surat edaran nomor se20 pj. tanggal desember dan se26 pi. tanggal september .i. badan menurut kami pengeluaran skp. atas dasar seperti diuraikan dalam: dasar penerbitan skp dan keputusan esa btanainn didalam undang undang nomor terdapat dua paragraph sebagai berikut: bea a. penundaan pembayaran ppn 'dan pajak penjualan ': dan pajak penjualan 'atas barang mewah atas usaha di. kontrak karya atau perjanjian kerjasama: pengusahaan pertambangan berakhir, seen sahm tersebut sedangkan yurisprudensi mahkamah agung seaapril sampai dengan saat berproduksi , bahwa dari keputusan presiden nomor tahun tersebut, dinyatakan bahwaoleh karena yang diatur dalam keputusan presiden nomor tahun adalah mengenai penundaan pembayaran, maka terhadap kontrak production sharing kontrak production sharing yang direlinguished (dikembalikan) masih tetap mempunyai kewajiban membayar pajak pertambahan nilai:, tersebut. untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu paling lambat pada tanggal desember . bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahunyurisprudensi mahkamah agungtersebut, maka sesuai hirarki perundang undangan yang . berlaku.diana bahwa berdasarkan uraianmemperoleh fasilitas penundaan pembayaran untuk kontrak production sharing pistol, kalumpang, mandi dan soe yang telah dikembalikan sebesar rp. sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku, pajak pertambahan nilai ditunda untuk kontrak operasi bersama panas bumi derajat sebesar rp. bahwa menurut berbanding, bahwemukakan bahwayurisprudensi mahkamah agung (lee dan panas bumi (yang merupakan penyempurnaan surat edaran berbanding nomor se p1. tanggal desember dinyatakan bahwa bagi kontraktor nan psikoriyurisprudensi mahkamah agung, pemohon banding baru mengajukan permohonan kepada direktur jenderal pajakrimurni nomor dim tanggal agustus atas permohonan pemohon banding tersebut belum ada jawaban dari berbanding mengenai fasilitas penundaan pembayaran ppn, sehingga berdasarkan uraian atas untuk ppn yang ditunda",yurisprudensi mahkamah agung kota antara pertamina pihak dengan chevron mexico derajat lid) tahun s.mko. tanggal juni ppn terutang tersebut harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal januari bahwa menurut pemohon banding, sesuai penjelasan kanwil disebutkan bahwa ppn ditunda dari:. sebelum berlakunya undang undang nomer tahun pada .6. kmk nomor s72 kmk. serta keppres nomor dan kmk nomor kmk. bahwa menurut pemohon bandingthj. yang kemudian diperbaharui denganyurisprudensi mahkamah agung serta keppres nomor dan kmk nomor kmk. bahwa menurut hirarki perundn yang ditunda juga patut dipertanyakan keabsahannya, bahwa berbanding dalam persidangan menyatakan bahwa kontrak operasi bersama antara pertamina dengan chevron derajat limited dan mexico derajat limited ditandatangani tanggal november dan tidak menyebutkan mengenai pajak pertambahan nilai atas jasa yang ditunda, bahwa kontrak kontrak operasi bersama tersebut diamandemen tahun dengan menyebutkan secara jelas bahwa pajak pertambahan nilai: bahwa pemohon banding dalam persidangan mengemukakan bahwa kontrak operasi bersama panas bumi derajat ditandatangani pada tanggal november sebelum berlakunya undang undang nomor tahun path saat tersebut fasilitas penundaan pajak pertambahan nilai yang diberikan kepada kontrak operasi bersama panas bumi derajat merujuk kepada keputusan presiden nomor tahun dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. dan pemohon banding juga telah mendapat rekomendasi dari pertamina mengenai penundaan dengan surat nomor h0000 s4 tanggal november bahwa kemudian kontrak operasi bersama diamandemen tangga! januari dimana pada saat tersebut telah berlaku ketentuan pelaksanaan baru yaitu keputusan presiden nomor tahun dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. bahwa berdasarkan hal diatas yang pemohon banding lakukan adalah sesuai keputusan presiden nomor tahun keputusan menteri yurisprudensi mahkamah agung lon yeh keuangan nomor kmk. dan. keputusan presiden doa nomor tahun dan keputusan menteri keuangan nomor kmk.oa4). yang kemudian diperbaharui dengan se pj. bahwa ppn ditunda harus segera dibayar, surat edaran hah ini memperluas isi dario1 serta keppres nomor dan kmk nomor kmk. bahwa pemohon banding dalam persidangan juga mengemukakan bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan fasilitas penundaan telah pemohon banding penuh termasuk melakukan amandemen kontrak kontrak operasi bersama pada tahun sehingga kepada pemohon banding dapat diberlakukan ketentuan huruf undang undang nomor tahun menimbangdan huruf undang undang nomor tahun timbul sengketa antara pemohon banding dan berbanding mengenai penerapan huruf dan huruf menurut pemohon banding karena dalam kontrak sudah mengatur mengenai pajak pertambahan nilai maka terhadap pemohon banding harus diterapkan huruf undang undang nomor tahun sedangkan menurut berbanding kontrak kontrak operasi bersama tersebut tidak mengatur mengenai pajak pertambahan nilai sehingga harus diterapkan tj, huruf undang undang nomor tahun bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas saksi ahli konsultan hukum: fred. b.gri undang undang nomor tahun tentang pajak pertambahan nilai dan yang mana dalam yurisprudensi mahkamah agung:: bahwa atas pertanyaan pemohon banding 'ke', bahwa dalam hal ini pertamina adalah merupakan bumn, 'lb. bidang undang nomor tahun bila tidak mengatur secara khusus maka yang berlaku adalah la.,yurisprudensi mahkamah agubahwa moses indonesia incorporation adalah merupakan badan,9p sehingga untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tidak memakai salah satu interest: bahwa dengan demikian pemohon banding menjadi operator atas penunjukan chevron dan mexico yang sekaligus merupakan perpanjangan tangan dan, yurisprudensi mahkamah agung bahwa kontrak operasi bersama yang dikelola moses indonesia inc. kontrak kontrak operasi bersama nya ditandatangani pada tahun dan diamandemen tahun1996, bahwa menurut pemohon banding oleh karena dalam amandemen kontrak kontrak operasi bersama tahun tersebut telah secara tegas mengatur pajak pertambahan nilai maka selayaknya kepada pemohon banding diberlakukan huruf undang undang nomor tahun bahwa menurut berbanding oleh karena amandemen kontrak kontrak operasi bersama tersebut dilakukan setelah berlakunya undang undang pajak pertambahan nilai nomor tahun maka kepada pemohon banding tidak dapat berlaku ketentuan huruf undang undang nomor tahun bahwa keputusan presiden nomor tahun menyatakan sebagai berikut atas penyerahan jasa pencarian sumber dan. pertambahan nilai terhitung sejak april sampai dengan saat berproduksi . bahwa berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tersebut,undang undang nomor tahun huruf menyatakan dengan berlakunya undang undang ini pengenaan pajak pertambahan nilai dan atas usaha dibidang pertambangan, yurisprudensi mahkamah agung keputusan presiden keppres) dan keputusan menteri keuangan kmk) kmk. yang belum dicabut sampai saat ini,: kps dimaksud, menurut pandangan kami, surat edaran se20 pj.53i dan se pj. mencoba memperluas isi dan. hal ini sangat bertentangan dengan keppres yang secara jelas mengatur tata cara pembayaran ppn ditunda tersebut diatas. disamping itu dilihat dan sistematik urutan perundangan yang berlaku, kedudukan surat edaran dirjen pajak lebih rendah dan keputusan presiden serta keputusan menteri keuangan dan surat edaran djp tidak seharusnya memperluas isi dan suatu undang undang. dengan alasan hukum ini, kami berpendapat, secara teknis perpajakan, kami dapat terus menunda pembayaran ppn atas dasar keppres dan keputusan menteri keuangan kmk. mengenai penundaan ppn, atas jasa pencarian sumber sumber dan pengeboran migas. kontrak kps kamiperlu kami informasikan bahwa kps kps diatas telah diakhiri dan dikembalikan kepada pertamina. sesuai dengan surat pengakhiran kontrak tersebut (lampiran pertamina meminta kamim yang ditunda selama ini yang terkait dengan biaya, material dan. harta yang dikembalikan pertamina seharusnya tidak lagi menjadi beban kami. atas kontrak kps ini, kami telah menanggung kerugian yang signifikan atas., kami berpendapat berdasarkan keppres yang masih berlaku, ppm yang ditunda tidak seharusnya dibayar karena kps tidak pernah berproduksi dan tidak ada pembagian masih kepada pertamina. ppn, yang ditunda untuk kob panas bumi derajat sebesar rp. dalam penjelasan kanwil vi, disebutkan bahwa ppm, yaitu sampah dengan akhir. tahun moses belum mengajukan permohonan kepada dip: perlu kami informasikan bahwa kob panas bumi derajat ditandatangani tanggal november sebelum berlakunya undang undang (lampiran pada saat tersebut fasilitas penundaan ppm yang diberikan kepada kor geothermal derajat menuju kepada keppres tahun dan kmk kmk. dan kami juga telah mendapat surat rekomendasi dan pertamina mengenai yurisprudensi mahkamah agungji! huruf undang undang nomor tahun untuk kepastian hukum perlu ada pembatasan yaitu paling lambat pada tanggal desember bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun pasaryurisprudensi mahkamah agungpri tersebut, maka sesuai hirarki perundang undangan yang berlakubahwa berdasarkan dataditunda untuk kontrak operasi bersama panas bumi derajat sebesar rp. sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding pemohon banding dan oleh karenanya permohonan banding pemohon banding ditolak, memperhatikan surat banding, surat uraian banding, surat bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan,gadilan pajakketentuan yang bersangkutan, yurisprudensi mahkamah agung memutuskan menolak permohonan banding pemohon banding dan mempertahankan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep wpj. bd. tanggalatas nama moses indonesia inc., npp alamat gedung sarana jaya jl. budi kemuliaan jakarta demikian diputus jakarta pada hari selasa tanggal maret berdasarkan musyawarah majelis badan penyelesaian sengketa pajak yang ditunjuk dengan surat penetapan ketua badan penyelesaian sengketa pajak nomor pen. bps pm v tanggal agustus dengar susunan majelis dan sekretaris sidang sebagai berikut idno sastrohardjono, sh. sebagai ketua sidang, drs. perlucutan simbolon sebagai anggota sidang, syariful anwar, sh.,m sc. sebagai anggota sidang, drs. johar setiabudi sebagai sekretaris sidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jum'at tanggal mei oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh wakil berbanding dan wakil pemohon banding: panitera pengganti, hakim ketua, ttd, ttd. drs. johar setiabudi wide sastrohardjono, sh. hakim anggota, ttd. drs. perlucutan simbolon hakim anggota, ttd. syariful anwar, sh.m sc. disalin sesuai dengan aslinya oleh wakil panitera, ttd sugiarto basuki yurisprudensi mahkamah agung fasilitas penundaan ppm dengan surat nomor h0000 s4 .tanggal novemberdan kmk. kmk. berdasarkan hal diatas maka penundaan ppn untuk kob yang kami lakukan adalah sesuai dengan keppres dan kmk kmk.o1 serta keppres dan kmk kmk. bana seperti kami uraikan dalam paragraph diatas. dan undang undang ppn diatas tidak mengatur ketentuan dan' prosedur pembayaran ppn yang ditunda melainkan hanya mengatur berakhirnya fasilitas penindasan ppn pada tanggal desember ketentuan mengenai pembayaran ppn, yang ditunda baru diatur kemudian dengan surat edaran dirjen pajak nomor se pj. yang kemudian diperbaharui dengan se pj, bahwa ppn ditunda harus segera dibayar. seperti kami uraikan diatas, surat edaran ini memperluas isi dan undang undang ppn diatas dan baru dikeluarkan. pada tahun .dan sedangkan, dasar kami menunda ppn adalah keputusan presiden dan keputusan menteri keuangan yang masih berlaku .untuk. kob diatas sampai saat ini yaitu keppres dan kmk st2 kmk.o1 serta keppres dan kmk. kmk. nan onan pan sem bingkai menurut hirarki perundang undangan, ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. dalam hal ini dalam peraturan yang lebih tinggi undang undang, keppres, dan kmk), tidak mengatur bahwa dengan berakhirnya ketentuan fasilitas ppn ditunda, ppn tersebut harus dibayar segera.m yang ditunda juga patut dipertanyakan keabsahannya, . nina bra kesimpulan bea aneka nan sesuai dengan uraian banding terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar kpk) dan keputusan dirjen pajak mengenai penerimaan sebagian keberatan dimana kami masih harus membayar kekurangan pajak sebesar rp (termasuk sanksi), dengan ini kami tegaskan bahwa kami tidak setuju dengan kpk dan keputusan dirjen pajak. menurut kami jumlah ppn berhutang adalah nihil, dasar pengenaan pajak tax base for vat sion) bean rp. ppn yang masih harus dibayar (pat dajabley libra inna rp: ppm yang telah dibayar (vat which has been pd) (endorse momen rp20 ppm yang kurang bayar (vat underpaymeni) lennon mesin aememaindannan rp. yurisprudensi mahkamah agung |
hukum acara perdata bakal mengenal pembagian barang gong gini termasuk we wenang pengadilan negeri . putusan mahkamah agung tgl. no, k ag demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung mengadili dalam tingkat: kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara: sri sultan binti dirjawlyano, bertempat tinggal desa seputih pendoworejo, kecamatan girimulyo, kabupaten kulon progo, penggugat untuk kasasi dahulu memohon berbanding: melawan damanhuri bin abdullah sira, bertempat tinggal desa se putih pendoworejo, kecamatan girimulyo tersebut. pemohon telah menggugat se karang penggugat untuk kasasi sebagai tersohor muka bersidang pengadilan agama wates pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa terimohon adalah isteri pemohon yang kawin 'di kantor urusan agama gangguan tanggal juni register nikah tidak taat pada pemohon sebagai suara dan selama tahun se lalu timbul persengketaan yang sulit didamaikan yaitu memohon se bagai isteri tidak berbakti pada orang tua pemohon, selalu bertengkar dengan keluarga pemohon, selalu bertengkar dengan tetangga, tidak mau, menjalankan sholat seperti sholat sholat yang semestinya, selalu meninggalkan kewajibannya sebagai isteri: bahwa pemohon dan memohon dan anak masih serumah dengan orang tua pemohon bernama ny, abdullah sira bahwa berdasarkan mahal tersebut atas maka pemohon me buntut kepada pengadilan agama wates agar memberikan keputus sebagai berikut: menerima menyaksikan anaknya yang akan diikrarkan oleh daman huri (pemohon) kepada sri spin (memohon): bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh pengadilan agama wa tes dengan penetapannya tanggal juni bertepatan dengan tanggal raja . keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pe mohon telah dibatalkan oleh mahkamah islam tinggi surakarta de ngan keputusannya tanggal april bertepatan dengan tang gal kumail awal. yang kamarnya berbunyi se bagai berikut: membatalkan surat penetapan pengadilan agama wates ter tanggal juni no:ri kepada sri menghukum damanhuri untuk membayar biaya banding 'se besar (delapanribulirha ratus rupiah), bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada ter mohon berbanding pada tanggal oktober kemudian terhadap nya oleh memohon berbanding diajukan permohonan untuk pemetik saan kasasi secara lisan pada tanggal oktober sebagaimana ter nyata dari surat keterangan yang dibuat oleh pani tera pengganti pengadilan agama wates permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan atpemohon pembanding yang pada tanggal desember telah diberitahu tentang memori kasasi dari ter mohon berbanding, diajukan jawaban memori kasasi tanggal desc ber19805 menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya undang: undang no: tahun tentang ketentuan ketentuan pokok ke kekuasaan''lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam undangundang tahun sampai kiri') . undang undang dan dan huruf peraturan pemerintah sedangkan permohonan sri spin untuk. diberi uang sebanyak rp.: , dapat dipertimbangkan: dan diselesaikan berdasarkan peraturan pemerintah dengan barang tentu dengan melihat lidah syar'inya terutama pada segi usus dan tidak. nya sri' spin: bahwa berhubung dengan pertimbangan sub s d maka kupu .tuan pengadilan agama wates atas perkara ini tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan dengan perintah untuk membuka sidang kembali untuk menyaksikan ikrar anaknya damanhuri kepada sri spin, demi kian juga untuk menyelesaikan permohonan sri spin berdasarkan undang undang dan peraturan pemerintah mengingat: tbl. jo. tbl, dan undang undang no, undang undang peraturan pemerintah no, peraturan menteri agama instruksi dirjen bimas islam ins mengadili membatalkan surat penetapan pengadilan agama wates tentang gal juni no,wi kepada sri spin, menghukum damanhuri untuk membayar biaya banding sebe sar rp, (delapan ribu lima ratus rupiah). . demikian keputusan mahkamah islam tinggi surakarta pada'hari senen tanggal april bertepatan dengan tanggal kumail! awal oleh drs. thohir sebagai hakim ketua, k.h. drama uddin, k.h. muchtar rosyidi dan. k.a. musang, masing masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh ryeon zaid sebagai panitera dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dis: hadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan tidak dihadiri pem: banding dan berbanding. penetapan pengadilan agama wates (gi. bismnillahir rahmania rahim demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa ta: pengadilan agama wates temali mengadili dalam tingkat pertama dan memberikan penetapan atas perkara: permohonan talak antara" damanhuri bin abdullah sira, umur tahun, pekerjaan ka bag keamanan, terakhir bertempat tinggal desa seputih, pen wonorejo, girimulyo, kulon progo selanjutnya disebut: pe mohon" berlawanan dengan sri spin bini? dirjowivono, umur tahun, pekerjaan karya wan, terakhir bertempat tinggal desa seputih, pendoworejo, girimulyo, kulon progo selanjutnya disebut: memohon" duduknya perkara . pemohon dengan suratnya tertanggal oktober yang dilema sisir lurah desa pendowaorejo dan telah terdaftar pada kepaniteraan pengadilan agama wates dengan nomor register tanggal mengajukan permolienan akan menjatuhkan talak terhadap ter mohon dengan alasan: isteri tidak taat pada suami serta selama tahun selalu timbul per sengketa yang sulit didamaikan. keterangan muka sidang: pemohon menyatakan: saya akan menyalak isteri, sebab isteri string meninggalkan kewajiban sebagai istat tanpa ijin suami dan dengan keluarga atau dengan tetangga isteri membisu (diam) hanya masalah kecil sepele, kami hidup dengan isteri dan anak, masih se rumah dengan orang tua kami ny, abdullah sira. selanjutnya pemohon menambahkan dengan alasan tertulis seperti tersebut dalam surat keterangan sebab sebab talak yaitu: isteri kami tidak berbakti kepada orang tua kami (memusuhi), selalu bertengkar dengan keluarga kami. selalu bertengkar dengan tetangga. tidak mau menjalankan sholat seperti sholat yang semestinya. selalu meninggalkan kewajibannya sebagai isteri. untuk menguatkan alasan saya tersebut bersama ini saya ajukan orang saksi. ny, abdullah sira (orang tua). dalam (famili, kakak kandung). moh thaha (tetangga). memohon: saya sri spin adalah benar isteri sah damanhuri, kawin kua nang: bulan tanggal: juni dengan nomor register nikah no, ken tentang maksud suami hendak menolak diri saya, saya sebagai isteri yang sah akan menyatakan sebagai berikut: saya selalu menjalankan kepentingan bersama dalam rumah tangga sehari hari. meskipun tidak pernah diberi nafkah wajib dari suami saya, tetap menjalankan tugas sebagai isteri, untuk melayani menyajikan makanan bila suami datang, walaupun saya sama sekali tidak pernah diajak bicara serta tidak pernah dikumpuli oleh suami, saya tetap tinggal rumahnya. tidak pernah meninggalkan rumah suami tanpa minta ijin keluarga suami, karena akan minta ijin suami dia jarang berada rumah. kecuali diri. saya sedang menjalankan tugas sebagai petugas k.b. demi kelangsungan hidup karena tidak pernah mendapat nafkah. walaupun bagaimana beratnya penderitaan bathin serta perasaan tertekan sekali karena tingkah 'aku, serta perlakuan suami beserta ke keluarganya namun saya tetap menjalankan tugas mendampingi suami dalam tugas pemerintah khususnya kelurahan pentoworejo kecam tan girimulyo. walaupun sejak bulan oktober suami tidak pernah sekalipun mengajak bicara ataupun memberi nafkah seperti halnya orang bersuku mni isteri saya tidak pernah menuntut, sebab mengingat kami telah dika dunia keturunan (anak), saya tetap menjaga agar tidak terjadi cekcok serta perceraian yang sebenarnya tidak saya harapkan. walaupun bagaimana tingkah laku suami, saya sebagai isteri suh tidak pernah melarang ataupun menegurnya, hanya sekali dua kati per nah memperingatkan, bahwa kita telah punya anak (keturunan) agar suami menyadari tindakannya yang tidak benar, sebab apabila sampai terjadi perceraian apakah kita tidak, kasihan apabila anak kami satu satunya diajak dirikan. perlu saya tambahkan sini: tag saya hidup dalam keluarga orang, selain saya, anak saya semuanya dari keluarga suami. dalam kartu keluarga, mertua sebagai kepala keluarga. pernah ter jadi cekcok dengan dalam (saudara suami), saya dirundung, saya tidak mau pergi sebab saya ikut suami. pernah saya minta kepada suami untuk membuat rumah sendiri, tetapi suami tidak mau. semua hasil tanah pelungguti dari jabatannya sebagai kepala bagian keamanan pamong kelurahan) saya tidak pernak diberitahu hasilnya, karena semuanya diberikan kepadamu mertua. . tuduhan suami saya seperti tertulis pada suratnya dan yang diatur kan muka sidang semuanya tidak .ada yang betul'dan saya berani angkat sumpah untuk menguatkan pengingkaran saya. oleh karena sebagai isteri yang sah saya selalu taat dan tidak merasa salah, maka saya tidak sedia diberi, bahkan jika suami saya ingin kawin lagi dua atau tiga saya boleh, asa! berlaku adil tidak ditelantarkan, saksisaksi: ny. abdullah sira (orang tua), tempat tinggal seputih kelurahan pendoworejo, girimulyo kulon progo, menerangkan sebagai berikut: saya ibu kandung damanhuri: saya tinggal serumah dengan' daman huri, isteri dan anaknya. sri sulit (menantu saya) sering.mendiamkan saya. tentang damanhiuri akan mencerai isterinya saya setuju. dalam, umur tahun, pekerjaan guru agamis tempat tinggal seputih pendoworejo, girimulyo kabupaten kulon progo menyatu kan: saya kakak kandung damanhuri. saya tahu memang. sering terjadi per selisih antara damanliuri dengan isterinya. hal damanhuri akan men cerai isterinya saya setuju. na, moh thaha, umur tahun, pekerjaan pembantu pamong ke curahan, tempat tinggal seputih, pendoworejo kecamatan girimulyo, menyatakan: saya tetangga damanhuri daniisterinya, bukan famili. saya melihat dan mengetahui antara damanhuri dengan isterinya selalu cekcok. bahkan pernah sri spin cekcok dengan saya sendiri, karenanya damanhuri akan mencerai, saya setuju. haa bapa pertimbangan hukum. pengadilan agama wates sesudah: membaca: berkas perkara pemohon dan membaca surat surat sang: bahan memohon. mendengar: keterangan pemohon, jawaban memohon dan dibuat kan dengan sumpah memohon serta keterangan saksi saksi selanjutnya: menimbang bahwa perkara ini adalah wewenang pengadilan agama. bahwa pemohon adalah suami syah dari memohon menurut surat nikah: yang dikeluarkan oleh: kua: kecamatan gangguan ter tanggal juni: no,: usa bahwa saksi ny: abdullah sira adalah: orang tua jpc mohon, sesuai dalil yang termaktub dalam kitab muhadzab, juz hu laman kesaksian.orang:tua: terhadap. anak anaknya tidak dapat diterima. ann ayo artinya: tidak diterima kesaksian dua orang tua kepada anak anak nya. baka bahwa saksi ke!) daftar adalah saudara kandung pemohon, dalam kesaksiannya saudara terhadap saudaranya tidak.ada halangan, selama: saksi. tidak. pihak.saudaranya untuk memperoleh kebaikan saudaranya. oleh. karena dalam: perkara ini saudara kandung pihak saudaranya. untuk mumperoleli kebaikan saudaranya (pemohon) maka kesaksiannya tidak dapat diterima, dalam: kitab kidul: mujtahid juz halaman dad disebutkan: at. sop ams ye, tri asli doa ieg aon aa" men aa, yuu pan haters artinya: antara perkara yang sudah disepakati oleh para fuga ten tang tidak dipegangnya keraguan terhadap tigo baik falah kesaksian seseorang terhadap saudaranya, selama dengan kesaksiannya itu tidak bermaksud menolak cela dari dirinya sendiri seperti yang dikatakan oleh iman balik dan selama tidak: mengabdikan diri untuk saudara nya itu guna memperoleh kebaikannya, saksi moh, thaha menyatakan bahwa saksi pernah cel: cok dengan termolion, make sesuai denganshadifs yang dirikan oleh ibnu umar r.a. saksi diragukan tigo baiknya. oleh karena nya kesaksiannya'tidak dapat diterima. nana kan artinya: tidaklah diterima kesaksian seorang lawan ataupun orang yang diragukan. bahwa tuduhan tuduhan pemohon sebaga? alasan ntuk mence rai memohon ternyata tidak terbukti bahkan sebaliknya seluruhnya tu tuhan pemohon diingkari dengan sumpah oleh memohon, hadits yang dirikan oleh baihagiwdari han abbas berbunyi: pln ibu sana artinya: bukti atas: pendakwah gan sumpah alas yang mengakar, bahwa memohon ternyata adalah isteri yang taat walaupun sc lama menjadi isteri pemohon belum pernah dibelikan pakaian dan di serah untuk mengurus hasil dari tanah perunggu, hal ini diakui sen diri oleh pemohon, bahwa pakaian wisata sendiri dan hasil tanah peluang kuh diserahkan ibu pemohon: bahwa ternyata memohon adalah isteri yang taat, walaupun pu mohon tidak mempeaulinya secara baik. namun demikian isteri ber: keberatan untuk digelar: bahwa majlis hakim telah berulangkali memberikan nasehat kepada pemohon untuk tidak melanjutkan niatnya untuk mencerai memohon, karena ternyata seorang isteri yang taat. bahwa permohonan pemohon ternyata belum terdapat alas an alasan yang dimaksud peraturan pemerintah tahun oleh karenanya permohonan pemohon tidak dikabulkan. mengingat tbl, tbl. dan no, tentang pe pengadilan agama jawa madura. undang undang r.i. tahun tentang ketentuan tertentu pokok kekuasaan kehakiman. undang undang r.i. no, tahun yo. peraturan pemerintah no, tahun tentang perkawinan. man dalil dari hadits nabi muhammad s.a.w. yang berbunyi: sid lai nyanyi seat ular, hns tara ae pda 'artinya: tidak ada sesuatu dari perbuatan hala! yang lebih dimulai allah dari pada talak, mengadilimohon damanhuri) kepada memohon sri spin). memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara se banyak rp. (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah). demikian penetapan pengadilan agama wates pada hari rabu tanggal juni bertepatan dengan tanggal: roja di bacakan muka sidang terbuka untuk umum oleh kami hakim ketua drs. mulisinun, didampingi hakim anggota: mulai b.a. drs, wardhana, panitera pengganti iehwanuddin b.a, dihadiri pemohon dan terrnohon. bahwa mengenai hal ini berdasarkan pusat undang undang tahun maka undangundang tahun har.s ditafsirkan sedemikian rupa: sehingga yang dinyatakan tidak ber laku itu bukan'. undang: no, tahun bahwa dengan. demikian, ta2.tahun . haa menimbang, balita banyak sekali oleh para pencari keadilan ajukan .permohonan. kepada pengadilan agama mahkamah syar'iyah #tau secara:. syar'iyah propinsi: han mnet menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar dasar.. peradilan agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidak puasa dan tidak.adilan: . menimbang, bahwa dengan mengingat pada undang: undang. mahkamah. agung indonesia. tahun no,. lembaran negara mahkamah agung. dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak di vember dengan mempergunakan '. dan dalam lingkungan peradilan militer kasasi dapat .diminta kepada mahkamah: agung,, dengan. mengikuti jalan peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh peng adilan dalam lingkungan peradilan umum masing masing dalam pelaku kan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata danpidanaz..ng editan dalangn undang undang, ner: bahwa keputusan mahkamah islam tinggi surakarta adalah tidak adil dan berat sebelah, sebab penggugat untuk kasasi memohon se badai isteri tergugat dalam kasasi pemohon selalu taat, tetap menjalan kan rumah tangga, dan tetap tinggal rupiah tergugat dalam kasasi pemohon, walaupun tidak diberi nafkah, tidak pernah diajak bicara, serta tidak dikumpuli oleh tergugat dalam kasasi pemohon: bahwa pertimbangan mahkamah island tinggi yang berdasar kan huruf peraturan pemerintah adalah tidak benar sebab penggugat untuk kasasi termolion merasa tidak selalu ber tengah dengan tergugat dalam kasasi pemohon bahwa mahkamah islam tinggi menganggap tuntutan pengguna gat untuk kasasi memohon mengenai uang sebesar. rp. adalah wajar, tetapi tidak mencantumkan. sejumlah uang tersebut dalam amar keputusannya, apa bahwa mahkamah islam tinggi. hanya mempertimbangkan tuntutan penggugat untuk kasasijtermohon mengenai uang, tetapi tidak mempertimbangkan syaratssvarat jain yang diminta oleh peng gugat untuk kasasi memohon apabila tergugat dalam kasasi pemohon bersikeras menceraikan penggugat untuk. kasasi memohon yaitu: anak bernama rina kasturi (belum dewasa) harus. dibawa oleh penggugat untuk kasasi memohon untuk dididik dan diasuh: semua barang rumah tangga pemberian orang lua penggugat untuk kasasi memohon akan diminta penggugat untuk kasasi memohon dan barang hasil pembelian suami selama penggugat untuk kasasi ter mohon menjadi isteri dibagi menjadi (dua): mengenai keberatan keberatan ad, dan ad, bahwa keberatan keberatan ini tidak.. dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan: dengan tidak:dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam ur dang undang mahkamah agung indonesia undang undang tahun benda mengenai keberatan ad. bahwa. keberatan ini. juga tidak dapat dibenarkan, karena mah kalah islam tinggi surakarta tidak salah menerapkan hukum, tuntut tersebut masih dapat diajukan dengan gugatan baru: mengenai keberatan. .a: bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena maka mah islam tinggi surakarta tidak salah.menerapkan hukum, tuntutan mengenai perwalian masih dapat diajukan dengan gugatan baru: mengenai keberatan ad. .b: . . bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena mah kalah islam tinggi surakarta tidak salah menerapkan hukum. hal hal mengenai pes "bagian barang gong gini adalah termasuk wewenang peng adilan negeri menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat mah kalah agung, amar keputusan mahkamah islam tinggi surakarta ada lah kurang tepat, sehingga memerlukan perbaikan sedemikian rupa se hingga kamarnya berbunyi seperti yang akan disebut bawah ininggugat untuk kasasi: sri spin tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar ke putusan mahkamah islam tinggi surakarta tentang kamarnya seperti dipertimbangkan diatas memperhatikan undangundang tahun undang undang no: tahun dan undang undang no, tahun memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat" untuk kasasi: sri spin binti dirjowiyono, tersebut dengan perbaikan amar keputus mahkamah islam tinggi surakarta tanggal april bertempat dengan tanggal kumail awal sedemikian rupa sehingga seluruh kamarnya berbunyi sebagai berikut: menerima permohonan banding pembanding: membatalkan penetapan pengadilan agama wates tanggal juni bertepatan dengan tangga! raja yang dimintakan banding: mengadili sendiri: mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan ikrar talang: memerintahkan kepada pengadilan agama wates untuk mem buka persidangan kembali guna menyaksikan ikrar dalamnya daman huri kepada sri spin) menghukum penggugat untuk kasasi termollon akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 'ini ditetapkan sebanyak, rp. , (delapan ratus tujuh puluh lim&. miskin kusumah armada sh, hakim agung yang ditunjuk oleh, ketua mah kalah agung sebagai ketua sidang, mustahil arifin 'dan samson din abubakar sh, sebagai hakim hakim anggota, 'dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu, tanggal januari oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh busthanul arifin dan samsoeddin abubakar sh, hakim hakim anggota dan nawangsih soetardi sh, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri: oleh kedua belah pihak. sada pem putusan mahkamah islam tinggi surakarta tgl. no, bismillah rahmania rahm demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah islam tinggi telah mengadili dalam tingkat banding atas perkara damanhuri bin abdullah sira, umur tahun, pekerjaan ka bag keamanan, tinggal desa seputih pendoworejo, keramat girimulyo, kabupaten kulon progo, selanjutnya disebut da madhuri terhadap surat penetapan pengadilan agama wates tertanggal juni berlawanan dengan spin bini dirjawiyono, umur tahun, pekerjaan karya wan pkb, tinggal desa seputih pendoworejo, kecamatan girimulyo, kabupaten kulon progo, selanjutnya disebut sri spin , tentang duduknya perkara dalam tingkat pertama: menurut surat penetapan pengadilan agama wates tanggal juni dan surat surat yang diterima oleh mahkamah islam tinggi dengan singkat adalah sebagai berikut sesudah hidup rukun sebagai suami isteri rumah orang tua damanhuri dan mendapatkan seorang anak, damanhuri dalam sidang pengadilan agama wates tanggal pebruari mohon kepada peng adilan agama wates agar pengadilan agama wates menerima penyanyi anaknya yang akan diikrarkan oleh damanhuri kepada sri spin dengan alasan sebagai berikut: tidak berbakti kepada ibunya damanhuri. selalu bertengkar dengan keluarga dan tetangga damanhuri, tidak mau menjalankan sholat dan selalu meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri, untuk menguatkan permohonannya damanhuri mengajukan aksi saksi: ibunya sendiri yang membenarkan permohonan damanhuri dan me menyetujui perceraian damanhuri dengan sri spin, kakak kandung yang juga membenarkan permohonan damanhuri dan menyetujui juga percepatan damanhuri dengan, sri spin karena sering terjadi percekcokan yang berlarut larut, tetangga dekat yang melihat dan mengetahui sendiri tentang sering terjadinya cekcok antara damanhuri dengan sri spin. adapun sri spin dalam persidangan pengadilan agama wates mengajukan keterangan antara jain bahwa: meskipun sejak tahun menderita batin karena selalu di marah ibu mertua dan kakak damanhuri serta disia siakan oleh da madhuri, namun tetap taat untuk menjaga jangan sampai terjadi perceraian jan bahkan bersedia diadu asal damanhuri dapat berlaku adil, andaikata harus diceraikan dari damanhuri, mohon agar di beri uang sebesar rp. sebagai pengganti uang nafagoh yang sejak tahun tidak dipenuhi oleh damanhuri kepadanya dan biaya pemeliharaan anak yang selalu dikalahkan oleh damanhuri:. andaikata damanhuri. tidak mau memenuhi tuntutannya,. maka mohon kebijaksanaan pengadilan agama wates untuk mengambil tin akan sesuai dengan hukum. tag pernah minta kepada damanhuri untuk hidup terpisah dari ke larga damanhuri, namun permintaannya itu tidak digubris oleh damanhuri meskipun damanhuri telah memiliki tanah perunggu dari jabatannya sebagai kepala bagian keamanan pamong kalurahan). untuk hidup sehari harinya bekerja sebagai petugas keluarga be rencana hingga dapat dipakai membeli pakaian.untuk dia sendiri dan anaknya serta untuk membeli jauh pauk sekadarnya. majlis hakim pengadilan agama wates dalam sidangnya terakhir tanggal juni bertepatan dengan tanggal. roja mempertimbangkan, bahwa permohonan damanluri untuk mencerai kan sri spin belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang dan hukum syar'ie yaitu antara lain bahwa: kesaksian ibu kandung dan saudara kandung tidak dapat diterima: kesaksian tetangga dekat pun ditolaknya karena diragukan i'tekad nya karena saksi tersebut dianggap sebagai lawan sri spin'karena ptr ' nah bertengkar: alasan damanhuri untuk menceraikan sri spin dinyatakan tidak terbukti karena seluruh tuduhan damanhuri diingkari oleh sri spin dengan sumpah. ons dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut pengadilan aga: wates mohon damanhuri) kepada memohon sri spin), memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara se banyak rp. (lima ribu enam ratus lima puluh). dalamtingkat banding: surat penetapan pengadilan agama wates tanggal juni no, oleh damanhuri dimintakan banding kepada mahkamah islam tinggi karena merasa tidak puas dengan mengajukan memori banding tanggal juli yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagaimanapun juga damanhuri sudah tidak akan bisa hidup rukun lagi dengan sri spin dengan mengemukakan alasan alasan sebagaimana jarig pernah disampaikan pada persidangan pengadilan agama wates. dan mohon agar mahkamah islam tinggi mengesahkan perceraiannya karena tetap akan meneruskan perceraiannya dengan sri spin. adapun sri spin dalam contra memori bandingnya tidak ber sedia diberi oleh damanburi dengan alasan sebagaimana yang telah disampaikan muka siding pengadilan agama wates dan hitam bah kan pula bahwa tetap tidak akan meninggalkan rumah, walaupun tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dikumpuli dan tidak pernah diberi nafagoh oleh: damanhuri sejak bulan oktober pelanjut nya menolak semua tuduhan damanhuri dan dengan demikian dapat menerima surat penetapan pengadilan agama wates tanggal juni tentang pertimbangan hukum mahkamah islam tinggi setelah memeriksa surat penetapan peng adilan agama wates tanggal juni serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini: menimbang: bahwa perkara damanburi berlawanan dengan sri spin telah diselesaikan oleh pengadilan agama wates dengan surat penetapan pengadilan agama wates tertanggal juni namun disebabkan. damanhuri tidak: merasa puas, maka berdasar kan undang undang damanhuri mempunyai hak untuk naik. banding terhadap surat penetapan pengadilan agama wa tes tersebut kepada mahkamah islam tinggi surakarta: bahwa berhubung dengan pertimbangan sub tersebut dan di sebabkan damanhuri: telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh tbl. no, jo. tbl. no: dan ne serta peraturan peraturan pelaksanaannya, maka permohonan daman huri dalam tingkat banding dapat diterima oleh mahkamah islam tinggi surakarta: bahwa permohonan damanhuri untuk menceraikan isterinya yang bernama sri spin pada hakekatnya didasarkan pada sudah tidak adanya keserasian hidup berumah tangga dengan sri spin sehingga sudah tidak bisa diharapkan hidup rukun sebagai suami isteri dengan alasan alasan sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pengadilan agama wates dan berdasarkan pada dan huruf peraturan pemerintah sedang untuk melengkapi per mohonannya 'itu damanhuri mengajukan ibu kandungnya, saudara kandungnya dan tetangga dekatnya sebagai taksi: bahwa berhubung dengan permohonan damanhuri sebagaimana tersebut dalam pertimbangan sub sri spin.menyatakan bahwa selalu taat pada damanhuri meskipun sejak bulan oktober antara lain tidak pernah: diajak bicara dan dikumpuli oleh damailruri, diberi nafagoh oleh damanhuri. nan digubris oleh damanhuri mengenai permintaannya untuk dibuatkan rumah tersendiri (tidak kumpul dengan mertua dan iparnya) maka se hubungan der.gan itu dalam surat pernyataannya untuk mohon kerdil kepada pengadilan agama wates kepada damanhuri dalam sidang tanggal maret yaitu bahwa sri sulit bersedia diberi oleh da madhuri asa! diberi uang sebanyak rp. (auratus lima puluh ribu rupiah) untuk nafagoh yang belum dibayar. kepadanya oleh damanhuri dan biaya pemeliharaan anak yang dilahirkan oleh daman huri dapat difahami dan dianggap wajar olah mahkamah islam tinggi: bahwa berhubung dengan pertimbangan sub dan tersebut, seharusnya pengadilan agama wates menitik beratkan penyelesaian perkaraini padasegi: sudah tidak ada keserasian hidup antara damanhuri dengan sri spin yang menjurus pada tidak akan dapatnya hidup 4akun lagi se bagai suami isteri dalam rumah tangga sesuai dengan huruf" peraturan pemerintah dan tidak pada segi kesaksian para saksi yang diajukan' oleh daman huri, karena kesaksian itu merupakan pelengkap saja'dan bukannya hal. sangat pokok dalam penyelesaian perkara'ini: f, bahwa berhubung dengan pertimbangan sub tersebut marika : mah islam tinggi melihat bahwa permohonan damanhuri untuk. men beraikan sri spin dapat dibenarkan berdasarkan |
walaupun unsur. kesengajaan 'ada disebut dalam tuduhan .me ongenais undang undang darurat tahun lethal ini tidak mengakibatkan batalnyatuduhan tersebut. sebagai pengganti visum repertum dapat juga didengar he putusan mahkamah agung 4g. nop k kv snn mahkamah agung mengadili perkara pidana dalam tingkat' kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut: vena nan mahkamah agung tersebut," lan . membaca putusan pengadilan negeri medan tanggal april dalam putusan mana terdakwa: . burung djafar,. umur. tahun, lahir di, meulaboh, pekerjaan . presiden director firma daud djafar coy, tinggal jln sei kera penuntut kasasi (berada dalam tahanan sejak pebruari yang diajukan dimuka. persidangan pengadilan negeri tersebut karena bahwa tertuduh pada tanggal desember atau pada waktu lain rumah jln. sei kera no: medan'atau padasuatu tempat lain dalam daerah kotamadya' medan pro, sumatera utara dengan sengaja dan tanpa hak telah menerima membawa, menyimpan, menyembunyikan, menguasai, mempunyai persediaan: .tidak tidaknya lebih.dari peluru, anus sistem psl. uud no: tahun primaire: bahwa tertuduh matahari selasa tanggal: atau pada hari dan tanggal lain dalam tahun dijalankan sei kera. .: no: medan atau disuatu tempat lain dalam daerah kotamadya medan" pro: sumatera' utara, dengar. direncanakan terlebih dulu dengan sengaja telah menghilangkan jiwanya (membunuh) seorang lakilaki yang benama nabi harahap dan seterusnya mencoba (eye mengambil jiwanya (membunuh). dua orang laki laki lain yang ber sawarna artis sihombing dan tan bun ni, yaitu bahwa tertuduh se . . (hari atau beberapa hari sebelum tgl. telah menyediakan sebuah jungle rifle beserta setidak tidaknya butir pelurunya dan sebuah revolver merk iver johnson beserta pelurunya sebagai alatuntuk melaksanakan niatnya.di atas, oleh: ka reng sebelum tanggal. tertuduh. sudah:diakali diserang oleh ormas massa pemuda" yang:tidak diketahuinya yaitu pertama pada tgl. januari dan kedua pada tel. pebruari. .pe serangan mana memberi kesempatan mendorong tertuduh untuk . menaruh dendam atau sakit hati pada penyerang penyerang tersebut sehingga dengan adanya pawai kappa pada tgl. dengan berkendaraan' motor dan yang meneriakkan ganjang pni asu ganjang burung dapar , maka tertuduh terus mengingat akan penyerangan penyerangan yang kali sudah dialaminya dan me mengambil senjata senjatanya yang.telah, lebih dahulu disediakannya dan pergi atas rumahnya bahagian belakang untuk mencari tempat: yang: lebih: strategis untuk melaksanakan niatnya: yaitu menembak orang orang yang menyebut nyebut meneriakkan na hanya tertuduh ganjang burung. dapar) dan. seterusnya mene . s bahkan senjatanya yang berpeluru.itu kearah rombongan kappa yang berteriak teriak itu. dengan setidak tidaknya kali.tembakan yang mengenai perut atau bagian badan mengenai perut atau bagian (badan lainnya nabi harahap yang mengakibatkan pada saat itu meninggal dunia atau tidak beberapa lama sesudah nabi harahap: dibawa. rumah sakit umum pusat medan dan juga tembakan 'itu. atau tembakan lain dari senjata secara yang kiper mendapat luka luka yang dapat membahayakan jiwanya dan untuk beberapa dama mereka harus. dirawat rumah, sakit.tersebut. . dan jo. kuhp: subsidiary.:: awan san mean del dbs and neh pem bahwa tertuduh pada tanggal dan' tempat seperti' tersebut dalam tuduhan primaire dengan sengaja telah menghilangkan jiwa nabi harahap dan'seterusnya mencoba menghilangkan jiwa orang laki laki lain yang benama artis sihombing dan tan bun ni, yaitu de ngan cara bahwa'setelah tertuduh mendengar ada teriakan teriakan rombongan kappa bunuh burung dapar , tertuduh terus ,me mengambil senjata senjata yang tersebut dalam tuduhan primaire dan tela mencari tempat: yang'strategis: diatas: rumahnya'.dibagian: belakang (s4 dan seterusnya menembakkan senjatanya yang berpeluru itu dengan setidak tidaknya kali kearah: rombongan kappa:yang sedari ber pawai dijalan sei" kerah: dimuka rumahnya: yang: mengenai perut #suseatah bagian badan: lainnya: dari m.: nabi harahap yang mengkilat sekan' nabi: harahap"pada saat itu meninggal dunia atau tidak be 0siapa lama sesudah nabi harahap dibawa kerumah sakit umum pusat: medan dan juga tembakan itu atau tembakan lain dari:senjata tertuduhtelah meminta 'agar perkara'ini diperiksa dan diputus dalam: pemeriksaan'di tingkat banding: catat ana gurah anda risalah risalah banding dari tertuduh masingmasing bertanggal april dan risalah banding tertanggal mei serta risalah banding dari pembela: tertuduh prof: ny: abas. manopo, ber tanggal juni: menimbang bahwa 'permohonan untuk banding karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara "yang ditetapkan "undang: undang: dapat:diterima . ind alves alien susah mei menimbang bahwa tuduhan pada pokoknya dengan singkat 'ber: bunyi sebagai berikut: aah bahwa tertuduh dengan sengaja dan tanpa hak telah menerima, membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan, ataupun mempunyai dalam miliknya sebuah senjata 'api jenis jungle rifle beserta peluru pelurunya: (ex psl uud no thn: gan ana sana nan ara bahwa' tertuduh pada hari' selasa tgl:' pebruari jln: sei:: kerah medan, dengan direncanakan lebih dahulu dengan 'sengaja:telah menghilangkan nyawa m. nabi, harahap dan. seterusnya mencoba meng hilangkan nyawa, dua. orang (lainnya .yaitu artis. sihombing .dan tan: bun ni, (psl. .dan 58j0 kuhp). pete tenants! subsidiari ana, kena iya bahwa tertuduh pada tanggal dan tempat seperti yang tersebut! dalam tuduhan primaire, dengan sengaja telah menghilangkan nyawa nabi: harahap:dan seterusnya dengar mencoba menghilangkan jiwa dua orang laki laki lam 'yaitu artis sihombing dan tan bun ni, (psl dan kuhp): pisang sen uin pbb san lebih subsidiari mean kata tak amis aseselash bahwa'a tertuduh'pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam. tuduhan pri'mair dengan sengaja telah melukai berat. nabi harahap, artis sihombing dan tan bun ni, yang mengakibatkan matinya nabi harahap: dan: luka luka yang membahayakan jiwanya bagi artis si bombing dan tan bun ni, (ps kuhp) enam dae ani lebih subsidiari lagi. (eni ons sea bahwa terindah pala waktu dan tempat seperti yang disebutkan dalam tuduhan primaire dengan sengaja telah menganiaya yang menyebar:: kan kematian nabi harahap dan melukai berat artis sihombing dan tan bun ni, (ps1 kuhp) span ost aah ala menimbang balita tertuduh pada pokoknya telah menyangkal menimbang. bahwa pengadilan. tinggi pada. prinsipnya:.dapat, menyetujui keputusan serta pertimbangan pertimbangan dan alasan alasan pengadilan negeri yang telah diuraikan dalam'keputusannya di: atas, kecuali mengenai beratnya hukuman yang akan dijatuhkan 'dan: sebahagian, dari .pertimbangan pertimbangannya yang: lebih lanjut akan diuraikan bawah ini, las 's. menimbang bahwa' pengadilan tinggi telah memperhatikan risalah: banding dari pembela. tertuduh prof. ny. abas manopo, sh dan' risalah risalah handing:dari.tertuduh.sendiri,.yang isinya pada pokoknya adalah senada dengan risalah banding dari membelanya tersebut: . :. bahwa dalam risalah banding tersebut pembela" tertuduh' telah mengemukakan: keberatan keberatan.yang garis besarnya.adalah. sebagai berikut: bahwa ternyata tidak ada pengusutan yang resmi dari: fihak: kepolisian, yang dalam hal ini: seperti ini, berwenang. mengadakan menimbang bahwa seperti ternyata. dari. berkas perkara, perkara ini telah diusut.dan: diperiksa pertama tama oleh anggota anggota cpm dan: medan, juga dalam jabatan sebagai: hulpmagistraat, sesuai. dengan surat penetapan jaksa tentara agung pada mahkamah tentara agung indonesia yang: bersangkutan, dan. kemudian pemeriksaan pemeriksaan tersebut 'diulangi dan' ditambah oleh jaksa pada: kejaksaan: negeri tingkat medang aan menimbang bahwa keberatan dari pembela tertiidiih, bahwa tidak ternyata ada pengusutan yang resmi dari pihak kepolisian, seperti yang: dikemukakannya itu, bahwa keberatan tersebut "menurut pendapat pengadilan tinggi tidaklah merupakan keberatan yang sedemikian: rupa, yang akan dapat.mempengaruhi penilaian pengadilan tentang kesalahan dari tertuduh sendiri: "ba menimbang bahwa pembela: tertuduh mengemukakan seterusnya: bahwa pemeriksaan perkara:tertuduh ini bersifat berat sebelah, karena. massa kappa tidak dituntut pasa'' kuhp: kpa bahwa dalam: hal tidak dilakukan penuntutan terhadap massa kappa seperti. yang.dimaksud oleh, pembela.tertuduh, bahwa pengadilan tinggi dalam hal ini mengingatkan bahwa hal tersebut tidaklah termasuk. kedalam wewenang dari pengadilan untuk mempertimbangkannya, menimbang bahwa dalam :risalah banding .tersebut: oleh. pembela juga dikemukakan bahwa tidak ada.visum' repertum naas bahwa apa yang dikatakan oleh pembela tertuduhsitw tidaklah seluruhnya: .benar.karena. kemudian telah diperlengkapi .dengan surat keterangan dokter tanggal pebruari. yang telah merawat korban, nabi harahap), pada tanggal pebruari tersebut: . bahwa dalam surat keterangan dokter:itu'dengan'jelas diterangkan bahwa. korban nabi harahap) menderita: luka tembak. di: perut sebelah kiri tengah dan tembus di. pinggang sebelah kanan,.dan satu luka. robek siku sebelah kirik cm: pembedahan: setelah dibuka perut dilakukan eksplorasi, kelihatan daerah usus, kecil sepanjang dikenai (enam) lobang, bahwa korban m: nabi harahap) meninggal dunia karena perdarahan dengan shock, menimbang bahwa surat keterangan dokter sebagai ganti visum repertum tersebut atas, telah dikuatkan "pula oleh keterangan keterangan humana hutagalung persidangan sebagai seorang saksi ahli, saksi' ahli mana yang telah memperbuat surat keterangan dokter tersebut atas, dan juga oleh keterangan saksi ahli hendak manik persidangan: bahwa kedua orang saksi ahli tersebut turut melakukan operasi atas bahwa kedua dua sorang. saksi. ahli tersebut. menerangkan per hidangan, bahwa luka luka itu terdapat bahagian perut akibat katakan peluru yang menembusnya,:dan akibat. tembakan itu pada usus terdapat .(enam) lobang yang mengoyak: oo bs. menimbang bahwa pembela tertuduh dalam risalah "bandingnya menerangkan lagi bahwa tertuduh telah melepaskan tembakan. yang tak terarah, sebagai tindakan untuk menakuti massa kappa bahwa keterangan pembela tertuduh tersebut tidak benar, karena.).) bertentangan dengan keterangan keterangan tertuduh sendiri . bahwa untuk jelasnya dicatat "di sini keterangan:keterangan ter tuduh: sendiri yang telah diberikannya dalam pemeriksaan pengadilan seperti berikut (vide halaman 'dari.berita' acara pemeriksaan pen dahulu, jo:halaman berita acarapersidangan): oleh karena saya lihat sekuel yang mengancam terhadap diri saya.itu saya dengar dari: arah rumah tionghoa di. mana pemuda pemuda, itu berlindung, maka saya berkesimpulan dan dapat menyatakan bahasa. komando penyerangan itu berada depan rumah tionghoa tadi, ditambah lagi kirkii motor yang paling depan yang mengangkat massa pemuda iii berada depan rumah tionghoa itu, itulah dasar itulah maka tembakan oleh saya diarahkan depan rumah tionghoa itu, menimbang bahwa dari keterangan tertuduh tersebut, dengan jelas terbukti bahwa tembakantembakan tertuduh itu benar benar terarah ke kelompok pemuda massa yang berlindung depan rumah tionghoa. tersebut, hanya saja mungkin tidak diarahkan.oleh tertuduh:tembakan tembakannya itu kepada 'salah seorang atau beberapa orang persoon . tertentu di.antaramassa pemuda tersebut, wo menimbang bahwa pembela tertuduh mengenaisenjata jungle rifle. yang telah dipergunakan oleh tertuduh dalam peristiwa ini, menerangkan bahwa tertuduh telah mengirimkan izin senjata jungle rifle ke. pada yang: berwajib,:.akan: tetapi. ditolak oleh pihak, kepolisian. komdasum, karena penjual sendiri yang. harus datang pada . kompas untuk mengurutkan pembalikan nama'itu, sea . ! menimbang bahwa pembelaan pembela tertuduh tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan tertuduh dengan sengaja dan tanpa hak telah. menerima: menyimpan, mempunyai dalam miliknya dan member gunakan senjata 'api merk jungle rifle seperti yang juga telah dinyatakan dalam keputusan pengadilan negeri tersebut diatas, menimbang bahwa dari keterangan keterangan saksi saksi yang telah sumpah persidangan pengadilan negeri menurut agamanya masing masing, serta. keterangan keterangan tertuduh. sendiri. dan. alat alat bukti lainnya seperti. yang telah diuraikan dalam keputusan pengadilan negeri, kesalahan. tertuduh. seperti, yang dituduhkan. kepadanya dalam tuduhan pertama.dan dalam tuduhan kedua subsidiari telah dapat: dibuktikan dengan sah dan meyakinkan, .oleh karena mana permintaan dari pembela tertuduh untuk mengadakan pemeriksaan kembali dalam perkara ini.oleh pihak kepolisian ataupun oleh seorang ahli balistik, biarpun oleh seorang dokter yang ditugaskan untuk memeriksa yang mati'atau' kena' cedera karena suatu kejahatan, harus ditolak: na, menimbang bahwa selain penieriksain kembali itu "tidak lagi diperlukan, karena sudah'jelas duduknya kejadian, pemeriksaan seperti yang' dimaksud oleh pembela 'tertuduh itu: sama: sekali tidak mungkin lagi dapat. dilakukan, mengingat: sudah utamanya 'kejadian peristiwa pembunuhan itu terjadi pebruari nenas menimbang berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, keputusan guo mengenai kesalahan tertuduh dapat dibenarkan, hanya" pengadilan tinggi hendak memperbaiki: mengenai pertimbangan: pengadilan: negeri tentang omzet .yang: dipakai dalam keputusan. pengadilan. negeri berebut. ending ana bahwa pengadilan negeri menyebutkan bahwa tertuduh mempunyai omzet bij.zekerheid bewustzijn bahwa pembunuhan itu akan terjadi: menimbang bahwa seperti telah diterangkan atas tertuduh dengan sengaja menembakkan senjata senjata apinya itu arah massa pemuda yang sedang berlindung depan rumah tionghoa tersebut bahwa. karena,itu tidaklah tepat kalau dikatakan. bahwa tertuduh mempunyai .kesengajaan .yang. tidak.langsung. (omzet' bij. zekerheid bewustzijn). dalam. melakukan: tembakan tembakan. itu, seperti. yang tersebut dalam keputusan pengadilan negeri: . bahwa, pengadilan: tinggi berpendapat, melihat dari. duduknya kejadian, bahwa. tertuduh:. mempunyai kesengajaan. biasa: dalam me: lakukan peristiwa pembunuhan: itupun aan mes menimbang bahwa sungguhpun' noodweer dalam perkara ini yang dapat membebaskan tertuduh tidak terbukti, akan tetapi pengadilan tinggi dapat menerima adanya rasa cemas pada'tertuduh bahwa mungkin akan: diserang. oleh k appi yang: telah ada di jalan besar itu, keadaan mana:.dapat diterima oleh. pengadilan. tinggi. sebagai. unsur untuk meringankan hukuman degan sein wei menimbang bahwa oleh karena itu hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan: negeri dalam keputusannya! tersebut atas, patut bahwa hukuman penjara selama' (empat):tahun dipotong selama tertuduh berada dalam tahanan sementara, menurut pendapat pengadilan tinggi telah setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan tertuduh pan ana aan menimbang bahwa" tentang ongkos ongkos, perkara di'tingkat banding ini patut dibebankan pada tertuduh, memperhatikan pasak yang berhubungan dengan undang: undang darurat tahun undang undang tahun menerima permohonan banding dari terbunuh:'. mysmberiarkan keputusan pengadilan negeri medan tanggal april dalam perkara "bertubuh :yang dibanding, ter kecuali mengenai beratnya hukuman yang.akan dijatuhkan: menghukumtertuduh burung djafar dengan hukuman penjara buat. lamanya, (empat): tahun, dengan, ketentuan. bahwa, tahanan sementara yang telah dijalaninya sebelum keputusan, ini. memperoleh kekuatan yang mutlak akan diperhitungkan seluruhnya sebagai hukuman yang telah dijalaninya, |. jesse onsen sada menghukum lagi terbunuh membayar, ongkos ongkos perkara rabu tanggal juli oleh kami prof. mahdi, ketua, pariaman damanik, sh, dan matthias, sh, hakim hakim anggota dan keputusan ini dinyatakan dalam sidang terbuka pada hari: rabu tanggal agustus oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim.serta tertuduh.tingkat medan, telah menjauh kan keputusan yang berikut dalam perkara tertuduh: burung dapar umur tahun, lahir. meulaboh,! pekerjaan" presiden' direktur dari firma daud djafar coy, tinggal jalan sungai kerah medan: gs tertuduh berada dalam tahanan sejak tanggal pebruari .9telah membaca surat penetapan hakim ketua" majelis per musyawaratan pengadilan negeri tingkat medan, tertanggal januari k., yang memerintahkan untuk mengadili tertuduh tersebut: naa tan . setelah.mendengar pula reguisitoir jaksa yang berpendapat, bahwa kesalahan tertuduh tentang perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu, terbukti yaitu: pada tuduhan pertama, dan pada tuduhan kedua subsidiari, telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan oleh karena itu padanya harus dijatuhkan hukuman selama! (tujuh) tahun penjara, dipotong selama tahanan, sedangkan tuduhan kedua primaire, dan tuduhan kedua lebih subsidiari dan lebih subsidiari lagi, oleh karena tidak, terbukti dengan syah dan meyakinkan, karena itu setelah mendengar pula pembelaan dari tertuduh serta membelanya prof. ani abbas manopo, sh, replies jaksa duplex tertuduh dan membelanya, mana tertuduh baik membelanya pada pokoknya meminta supaya tertuduh dibebaskan: menimbang, bahwa tertuduh dituntut atas tuduhan sebagai berikut pertama: bahwa tertuduh pada tgl. desember atau pada waktu lain rumah jl. sei. kerah medan atau pada suatu tempat lain dalam daerah kotamadya medan pro. sumatera utara dengan sengaja dan tanpa hak telah menerima, membawa, menyimpan, menyembunyikan, menguasai, mempunyai persediaantidak tidaknya lebih dari satu peluru: ex. ps. uud tahun kedua: primaire: bahwa tertuduh pada hari selasa tgl. atau pada hari dan tanggal lain dalam tahun jalanan sei. kerah medan atau suatu tempat. lain: dalam daerah kotamadya medan pro. sumatera utara: dengan direncanakan terlebih dulu dengan sengaja telah menghilangkan jiwanya: (membunuh) seorang laki laki yang 'bersama nabi harahap dan seterusnya. mencoba mengambil jiwanya (membunuh) dua orang laki laki lain yang bernama artis sihombing: dan tan' bun ni, yaitu bahwa tertuduh sehari atau ss beberapa hari sebelum: tel. telah menyediakan sebuah ss! jungle rifle no beserta setidak tidaknya butir pelurunya dan sebuah revolver merk iver johnson no:: beserta pelurunya sebagai alat untuk melaksanakan niatnya: atas, oleh karena sebelum tel. rumah tertuduh sudah kali diserang oleh ormas massa pemuda yang tidak:diketahuinya yaitu pertama pada tgl. januari: dan kedua 'pada' tgl. pebruari iss penyerangan mana memberi kesempatan'atau mendorong tertuduh suntuk: menaruh dendam atau sakit: hati pada penyerang penyerang s.tersebut sehingga dengan adanya pawai kappa pada tgl: dengan berkendaraan motor dan yang meneriakkan: ganjang pni asu ganjang burung dapar maka tertuduh terus mengingat akan penyerangan penyerangan yang kali sudah dialaminya dan mengambil senjatanya yang telah lebih dahulu disediakannya dan pergi ke atas'rumahnya:di bahagian belakang untuk mencari tempat yang lebih strategis untuk melaksanakan 'niatnya yaitu menembak orang orang. yang. menyebut nyebut meneriakkan namanya . tertuduh ganjang burung: dapar) dan seterusnya menembakkan "senjatanya yang berpeluru itu: arah rombongan kappa: yang m6berteriak teriak.itu dengan setidak tidaknya kali.tembakan yang isle mengenai perut atau bagian: badan lainnya nabi harahap yang mengakibatkan: pada saat 'itu' meninggal dunia atau tidak berapa ulama:sesudah nabi harahap dibawa'ke rumah sakit umum pusat #e medan dan'juga tembakan itu atau tembakan lain dari senjata'yang #wsidiper: mendapat luka luka yang dapat membahayakan jiwanya dan untuk beberapa lama mereka harus dirawat dirumah sakit tersebut: dan 58jo. kuhp #sus bahwa tertuduh' pada tanggal dan tempat sepertistersebut dalam sestuduhan' primaire dengan sengaja telah menghilangkan jiwa nabi seo harahap dan seterusnya mencoba menghilangkan: jiwa orang daki laki lain yang benama artis sihombing dan tan bun ni, yaitu dengan cara bahwa setelah: tertuduh mendengar ada teriakan #usterlakan rombongan kappa bunuh burung dapar tertuduh'terus mengambil senjata senjata yang tersebut dalam tuduhan primaire dan mencari tempat yang: strategis:di atas rumahnya bagian belakang dan seterusnya menembakkan, senjatanya'yang berpeluru itu'dengan setidak tidaknya kali ke arah rombongan: kappa yang sedang (berpawai di jalan: sei. kerah:di muka rumahnya yang mengenai perut atau bagian badan lainnya: dari. m.: nabi: harahap yang. mengakibatkan nabi harahap pada saat itu meninggal dunia 'atau tidak berapa lama sesudah m. nabi harahap dibawa kerumah ale sakit: umum pusat medan' dan juga tembakan itu:atau tembakan undian dari senjata yang dipergunakan oleh tertuduh itu mengenai artis sihombing dan tan bun ni masing masing.di bagian kakinya ush sehingga akibat. tembakan: tersebut. artis sihombing:dan: tan bun mendapat: luka luka yang. dapat. membahayakan:jiwanya dan suntuk:.itu beberapa hari namanya'harus dirawat"di rumah sakit ade tersebut senjata bei ane sae minus snap dan jo1 kuhp lebih subsidiari: es bahwa tertuduh pada:tanggal dan'tempat seperti tersebut dalam tuduhan: primaire dengan sengaja telah melukai: berat: nabi ser harahap, tan: bun: ni: dan' artis sihombing dengan: cara bahwa yg95 setelah tertuduh' mendengar: teriakan teriakan dari rombongan kappa: yang: berpawai :di'jalan muka'rumah 'tertuduh, yang meneriakkan ganjang burung dapar,. ganjang pni asu , maka hal tertuduh telah mengambil: senjatanya jungle rifle dan'revolver dan mencari tempat yang strategis'di atas rumahnya bagian belakang jordan seterusnya. .menembakkan' senjatanya'yang berisi' peluru itu set dengan'. tembakan #setidak:tidaknya kali: 'ke' arah rombongan sus kappa yang:mengenai mm. nabi harahap yang mengenai perutnya atau: bagian: badan lainnya yang pada 'saat'itu' m:: nabi' harahap meninggal.dunia atau tidak'berapa lama kemudian sesudah: m:' nabi harahapdibawa ke'rumah sakit umum pusat medan dan tembakan nssudbu atau tembakan lain "dari" senjata yang dipergunakan oleh #gentertuduh mengenai: tan bun dan artis sihombing masing masing bagian: kakinya sehingga akibat:tembakan tersebut tan: bun edan artis sihombing mendapat'luka luka: yang. dapat membahas usman jiwanya dan harus dirawat untuk: beberapa lama di rumah kuhp lebih subsidiari lagi: penganan anaakukan penganiayaan suisyang menyebabkan #kematian nabi harahap dan "luka berat terhadap tan bun: dan: artis sihombing dengan cara bahwa "su setelah tertuduh mendengar teriakan:teriakan dari rombongan kappa yang berpawai:di'jalan' dimuka rumah'tertuduh'yang mene lakukan ' ganjang pni asu, ganjang burung dapar , maka tertua 2seduhstelah mengambil" senjata jungle rifle. dan revolver dan' mencari tempat :yang' strategis di'atas'rumahnya di bagian belakang dan se seterusnya menembakkan senjatanya: yang: berisi! peluru'itu: dengan tembakan setidak tidaknya 'kali arah rombongan kappa yang sedang berpawai 'itu' yang mengenai perutnya atau" bagian badan lainnya dari nabi harahap yang pada saat itu meninggal dunia atau' tidak: berapa lama: kemudian sesudah nabi harahap dibawa rumah sakit. umum pusat medan dan. tembakan itu atau tem pakan jain. dari senjata 'yang dipergunakan oleh'terbunuh mengenai ona tan bun: ni dan artis sihombing masing masing'di bagian kakinya sehingga akibat tembakan: tersebut tan bun ni'dan artis show bing.mendapat tuka luka: yang dapat membahayakan jiwanya dan harus dirawat beberapa'untuk lamanya rumah sakit: . menimbang, bahwa tertuduh persidangan menyangkal bahwa dia bersalah tentang perbuatan perbuatan yang dituduhkan padanya itu: menimbang, bahwa tertuduh persidangan pada pokoknya menyangkal tuduhan:tuduhan jaksa itu adalah sebagai berikut: tentang tuduhan pertama? .x: bahwa tertuduh membeli senjata jungle, rifle kaliber .'. .mm, beserta houderbaknya dan butir pelurunya, adalah dibeli dari. overset a.m. amplop, yaitu diperlukan, olehnya, sebagai senjata untuk keperluan tugasnya perkebunan dan dibeli dengan harga rp: uang lama, yaitu pada tanggal desember (bahwa jual beli senjata tersebut terjadi di, rumahnya tertuduh jalan sungai kerah medan atas penawaran overset a.m. amplop pada tertuduh, dan sejak itulah senjata jungle rifle tersebut sudah berada tangan tertuduh beserta surat surat izinnya syah masih tertulis atas nama let. kol: a m. amplop, dan tertuduh akan mengurus sendiri ijin atas namanya itu, bahwa tertuduh sudah lemah memberitahukan dan mendaftarkan sendiri senjata jungle rifle itu kepada pihak: aksi yaitu komdaksu medan, tapi terbunuh lemah mendapat keterangan jawaban) bahwa penjualan yang seharusnya mengurus tentang bahwa) setelah mendapat jawaban dari pihak aksi tersebut, tertuduh ada menghubungi let. kol: amplop sebagai'pihak yang .menjual yang harus mengurusnya,. tetapi karena let. kol. a.m. amplop dengan alasan ada kesibukan dengan tugasnya, sampai bidak sempat mengurusnya, sehingga terjadinya perkara ini dan (senjata jungle rifle tersebut hingga kini belum. ada izinnya yang (bahwa setelah "ada pengumuman dari kodim" mk untuk mendaftarkan semua senjata senjata api, yaitu pada bulan no 'member1966, tertidur telah mendaftarkan senjata tersebut dan tertuduh juga mendapat tanda pendaftaran, pe. bahwa pendaftaran senjata jungle rifle itu terdaftar kodim atas nama tertuduh, sedangkan surat ijin senjata itu masih tetap ( ! atas nama overset a.m. amplop, yang didaftar oleh tertuduh dengan beralamat rumah tertuduh jalan sungai kerah tentang tuduhan kedua: bahwa tertuduh pada tanggal pebruari kira kira jam sisian sewaktu tertuduh sedang berada'di "rumahnya: sepulang dari kantor.dan sedang makan siang, dia tertuduh telah diberitahu oleh sb adiknya: bernama zulkarnaen .yang: tinggal serumah dengan dia tertuduh.: bahwa ada serombongan: pemuda kappa dengan iring iringan motor sedang menuju dari arah jalan deli arah jalan sungai kerah: bahwa setelah itu tertuduh menyuruh pada adiknya itu untuk menutup pintu, jendela dan kemudian tidak berapa lamanya dia'ada mendengar suara: motor datang: dan tertidur melihat bahwa motor motor itu.berhenti dimuka rumahnya jalan sungai kerah: dan dalam pada itu tertuduh mendengar. suara teriakan teriakan . nasa pemuda kappa dengan mengatakan: turun ini rumah burung dapar pni asu, ganjang'serbu!!?, dan' serentak dengan dtu tertuduh. melihat rumahnya. dilempari dengan batu batu dan ( dengan botol botol yang berisi minyak yang sedang menyala, bahwastertuduh setelah itu ada melihat massa pemuda itu engeli ingi rumahnya dari jurusan, dan antara massa pemuda itu telah ada yang masuk pekarangan.sebelah kiri rumahnya, dan mereka terus juga meneriakkan dengan yel yel: ganjang burung dapar pni asu, bunuh bahwa .tertuduh. melihat. keadaan: seperti itu, tertuduh. merasa dirinya terancam dan terus panik, dan ia lekas lekas menyelamatkan keluarganya yaitu anak anak dan. isterinya, yang. pada ketika itu sedang ketakutan serta tertuduh menyuruh kumpul salah satu sangan. kamar, seterusnya tertuduh karena panik lalu mengambil . senjatanya, yaitu jungle rifle dan sepucuk. senjata pistol yang giselipkannya pinggangnya, dan sementara itu juga mencoba untuk menelpon untuk melapor pada alat negara, tetapi ternyata tillon telah putus dan gagal, lalu buru buru pergi atas teras bagian belakang rumahnya,.karena melihat massa pemuda sudah ada vas disekelilingrumahnyas: eren onsen nhk alus bahwa setelah tertuduh mendengar anak anaknya mulai menangis, dan mendengar 'kaca jendela, pintu dan genteng genteng perpecahan oleh'karena dilempari massa pemuda, dan sementara itu mendengar anak anaknya menangis terus sambil ada yang mengatakan adu pak mati kita , karena hal itu tertuduh yang berada'di atas teras bagian belakang itu lalu menembakkan dengan senjata jungle rifle berudara (arah'ke atas) sebanyak (dua kali) dan dengan maksud untuk menakut nakuti supaya serangan serangan'"massa pemuda itu berhenti, dan sementara itu juga melihat dari atas teras itu dapur . darurat yang ada sebelah kiri rumah nampak terbakar di. mana . sebelah dapur darurat itu terletak jeep luar garamnya, dan #. sementara dalam kepanikan itu tertuduh menyuruh adiknya ber nama zulkarnaen tadi supaya dengan motor jeep itu menerobos barisan massa pemuda untuk selesainya melaporkan ke. pada alat alat negara, dan penerobosan itu rupanya berhasil: bahwa tertuduh memperingati ataupun menakut nakuti dengan atas yang dipergunakan oleh: tertuduh itu mengenai artis sihombing dan tan bun masing:masing: dibagian kakinya sehingga akibat tembakan tersebut artis sihombing "dan tan bun: mendapat lu : ka luka yang dapat membahayakan jiwanya dan untuk beberapa hari lamanya'harus dirawat dirumah sakit tersebut, dan yo: kuhp: . wow see sasa aman lebih subsidiary pena tani men seniman noaa badanukai berat nabi hara '. hap, tan: bun: ni dan artis sihombingdengan cara bahwa' setelah tertuduh mendengar: teriakan teriakan dari rombongan kappa yang berpawai jalan muka rumah tertuduh, yang meneriakkan ganjang burung dapar, ganjang pni asu , maka tertuduh telah mengambil senjatanya jungle rifle dan revolver dan mencari tempat yang strategis atas rumahnya bagian belakang dan seterusnya menembakkan senjatanya yang berisi peluru'itu dengan tembakan setidak:tidaknya kali :ke arah rombongan kappa yang mengenai nabi harahap yang mengenai perutnya'atau bagian badan lain nya yang pada saat:itu nabi. harahap.meninggal. dunia atau ti |.dak berapa lama kemudian sesudah nabi harahap dibawa rumah sakit umum pusat medan dan tembakan itu atau tembakan lain dari senjata yang dipergunakan oleh tertuduh mengenai tan cesi bun dan artis sihombing masing masing'di bagian kakinya se hingga'akibat tembakan tersebut tan' bun ni'dan artis sihombing mendapat luka luka yang dapat'membahayakan jiwanya dan harus dirawat untuk beberapa lama rumah sakit bahwa tertuduh pada tanggal dan. tempat seperti tersebut dalam tuduhan primaire. dengan: sengaja telah: melakukan penganiayaan .yang menyebabkan:.kematian m. nabi: harahap dan juga berat ter hadap tan bun dan artis sihombing dengan cara bahwa setelah tertuduh mendengar teriakan teriakan dari rombongan kappa yang berpawai jalan muka rumah tertuduh yang meneriakkan ga nyang pni asu, ganjang burung dapar , maka tertuduh telah me mengambil senjata jungle rifle dan revolver dan mencari tempat yang seed strategis:di''atas:rumahnya' dibagian belakang'dan seterusnya.ine "tembakan senjatanya: yang:berisi peluru itu dengan :tembakan:se #tidak tidaknya sekali ke'arah rombongan kappa yang sedang ber pawai itu yang mengenai perutnya atau bagian badan lainnya dari nabi harahap .yang. pada, saat itu meninggal dunia'atau.tidak be rapa lama kemudian sesudah nabi harahap dibawa rumah sa "kit umum pusat medan dan tembakan itu atau tembakan lain dari senjata yang dipergunakan oleh tertidur mengenai tan bun dan artis sihombing masing masing bagian kakinya'sehingga akibat tembakan tersebut tan bun dan artis sihombing mendapat tembakan:tembakan: sebanyak kali: di. bagian :teras belakang rumahnya itu ternyata massa "pemuda "masih terus dan tidak sb berhenti melempar! rumah tertuduh: dan malahan tertuduh.men ws'dengar lagi suara komando yang berbunyi: ganjang burung dapar asy gantung burung dapar , yang tertuduh dengar dari arah #depan rumahnya. dan .seketika' itu tertuduh dengan senjatanya cah: berbalik terarah depan rumah di'atas teras atas menghadap jalan # a sunset kerah, lalu tertuduh. menembakkan senjata jungle ritelnya usb yang. di arahkan.ke rumah cina di . depan :rumahnya .di.mana tertuduh kira datangnya komando. dari arah itu, dan tetapi setelah sda menembak. kali dengan jungle. rifle houderbaknya menjadi u'kosong, dan.kemudian tertuduh mencabut pistolnya yang ada #pinggangnya lalu menembakkan. pula dengan :pistolnya sebanyak bagatetapi hanya :l'x yang .meletus, 'sedangkan yang butir sap pelurunya.ches (tidak bunyi). sebotol bahwa' tidak lama kemudian: massaipemuda' mulai berhenti cat menyerang, "karena ternyata di: tempat kejadian 'itu' telah datang alat alat negara, yaitu polisi, dan dari pihak kodim: bahwa tertuduh mengatakan sebelumnya terjadi: peristiwa ini, pemenang. benar rumahnya lemah didatangi oleh demonstrasi, yaitu shsepada tanggal januari. dan pada tanggal pebruari juga seadanya. sama dengan" meneriakkan:. ganjang burung dapar pni bahwa setelah''itu 'alatalat negara mulai memasuki rumahnya tertuduh dan terus "mengadakan pemeriksaan dan 'pengusutan tempat itu, serta selanjutnya dari pihak yang berwajib menyuruh pada tertuduh' supaya: menyerahkan senjatanya dan kemudian 'senjata senjata itu disita oleh alat alat negara tersebut: beserta juga dengan surat surat dan semua pelurunya, bun menimbang, bahwa dari keterangan keterangan saksi saksi" dan saksi saksi ahli yang telah didengar persidangan atas sumpah menurut agamanya, masing masing, pada pokoknya menerangkan sebagai bahwa saksi setelah selesai mengadakan: show: of: force dari rombongan: kappa dari .sekitar medan. baru dan: kebun. bunga, kira:kira jam siang, telah melanjutkan show sorenya arah jalan sungai kerah, mana rumah tertuduh tinggal dan saksi mengaku selaku komandan operasinya dari rombongan itu. se s. waktu rombongan kappa sedang melewati jalan sei. kerah muka rumah .tertuduh. burung dapar, tiba tiba mereka dilempari dari dalam rumah burung dapar dan yang dilakukan oleh pengawal (pengawal tertidur, dan sementara itu saksi mendengar suara tembakanitembakan, dan karena itu motor motor kami berhenti san kami terus turun dan. melompat dari motor dengan maksud (mencari perlindungan. bahkan kami sebelum itu seperti" saksi terangan atas tadi, mula mula rombongan saksi dilempari dan. diejek oleh pengawal pengawal tertuduh yang ada dalam dimuka halaman rumahnya itu, dan sebab kami dilempari lebih dulu maka kami lalu melempari' rumah: tertuduh:' setahu: saksi: akibat: dari tembakan tembakan tertuduh: itu: sempat melihat: teman saksi bernama nabi harahap. berlari lari sambil memegang: perutnya, dan'itu saksi dilihat sendiri sewaktu saksi turun dari motor, sebab motor teman saksi nabi harahap ada'di:depan motor:saksi, dan mana terus larinya saksitidak' ketahui: kemudian:baru saksi tahu setelah alat alat negara datang melakukan: pemeriksaan. dan pengamanan, .bahwa dari rombongan kami ada lagi yang menjadi korban akibat 'tembakan:tembakan itu, 'di antaranya: m.: nabi harahap sendiri, artis sihombing dani sopir tan: bun ni. saksi " menerangkan benar ada' melempar rumah tertuduh: dengan batu batu dan botol botol yang berisi: minyak, tetapi botol botol dan minyak minyak itu saksi menerangkan didapat di sekitar itu dari penduduk, tetapi: saksi: mengatakan tidak dapat. tahu. pada siapa siapa saksi meminta botol.dan minyak itu.dan saksi.tak dapat menunjukkannya lagi saksi. faizal bima hamzah: conan anna, tata & bahwa saksi benar mengikuti rombongan kappa mengadakan show force arah' jalan sei. kerah dan saksi membonceng honda dengan temannya bernama anwar eddy senjata. sewaktu masa kappa berada dalan sei. kerah muka rumah tertuduh saksi ada mendengar: suara tembakan tembakan dan: juga saksi ada. melihat rombongan:. kappa melakukan pelemparan pelemparan dan saksi juga ada' mendengar teriakan tertekan seperti: ganjang. burung setu dapar pni asu". sewaktu saksi.ada dalan sei. kerah terus saksi sus berpisah. dengan temannya. anwar: eddy: senjata. setelah. abri datang saksi ketahui bahwa. dari .rombongan .kappa ada. korban sebanyak orang yaitu yang saksi ketahui ialah sdr. nabi harahap, artis sihombing.dan seorang sopir nama tan bun dan seterusnya saksi kemudian mendapat kabar korban korban itu dibawa rumah sakit, dan kemudian saya dengar kabar terus sore itu teman kami bernama nabi harahap telah meninggal dunia dan nya kemudian dibawa rumah orang tuanya, saksi: anwar eddy senjata: pada bahwa sewaktu massa kappa melakukan show.of force sekitar medan baru dan kebun bunga dan.seterusnya jalan sei. kerah, saksi: bertindak selaku penghubung dari rombongan 'itu dan saksi mengendarai honda nya. sewaktu massa kappa pawai jalan sei. kerah saksi tiba tiba mendengar suara tembakan tembakan dan suara teriakan teriakan dengan yel yel: ganjang. burung dapar pni asu , tetapi saksi tidak ada melihat adanya pelemparan pelemparan. saksi sempat melihat truk truk dari anak anak kappa berhenti muka rumah tertuduh dan sementara itu saksi terus mendengar suara tembakan sate tembakan yang arahnya saksi juga datangnya dari sebelah kanan jalan sei. kerah di' mana saksi menuju, yaitu arah dari rumahnya tertuduh burung japans karena 'saksi ketika: itu takut peluru "kasar lalu: saksi "membelokkan hendaknya arah satu: gang a4sebelah. kiri dari jalan: sei kerah. kiraikira saksi duga :meter jauh dari "muka rumah tertuduh burung dapar dan sambil me #lemparkan hondanyassaksi jalu menyerap gan waktu tidak berapa lamanya tiba tiba:saksi: melihat. temannya bernama m:: nabi harahap memegang perutnya, dan sambil: nabi harahap berkata suke! pada saksi: aduh bang.aku kena . kemudian saksi berusaha #s umtukmenolong m:: nabi harahap di:mana saksi: ingat ada seorang gang itusjuga turut menolong :dan' setelah: keadaan reda saksi sun dengan secepatnya mengambil hendaknya: dan membonceng nabi harahap:yang kenantembak'itusuntuk saksi bawa kerumah sakit. tetapi kiraikira ditengah jalan m. nabi harahap mengatakan india kepada saksi bahwa dia: tidak tahan. lagi diboncengi,:lalu saksi susu dengan' cepat memanggil 'baca dan nabi harahap saksinaikkan pesiar baca untuk'secepatnya saksi "bawa'ke rumah sakit dan dengan mengiringi 'baca 'ituidengan honda saksi terus sampai rumah sakit misterius melapor "ke pada petugas rumah sakit: itu. saksi lau menerangkan bahwa ada korban yang kena tembak dan seterusnya nabi harahap dibawa' ke' kamar operasi: dan sambil saksi ss menunggu kira kira jam sore nabi harahap: meninggal dunia! setelah itu saksi dengan beberapa temannya kemudian membawa 'nya nabi: harahap: bersama sama: dengan familinya'dibawa rumah orang tua'mendiang nabi' harahap, bahwa saksi sewaktu berada: dalam: rumahnya: di: tempat:tertuduh burung. dapar saksi ada melihat dan mendengar teriakan teriakan dengan yel yel: ganjang burung dapar pni asu yang saksi lihat jude suara suara ibu datangnya dari "rombongan massa pemuda: kappa yang saksi lihat sudah berada di muka rumahnya dan serentak sdehgani itu. saksi melihat pemuda kappa itu' melempari dengan ser batu batu' dan dengan: bot botol'yang berapi berisi minyak, dan karenavitu saksi cepat cepat menutupi semua jendela: dan pintu ipinturumah: saksi dengar memang ada suara tembakan:sebanyak dari arah tingkat:atas ramah itu dan benar saksi juga berusaha #menelpon' alat alat negara untuk menghindari serangan:serangan itu, tetapi tidak: berhasil, karena ternyata tilponnyaputusi dan ternyata tidak: berhasil: dan' tidak ada hubungan sama' sekali, lapa sebabnya: saksi tidak tahu:' sesudah itu saksi disuruh oleh tertuduh burung dapar secepatnya: melaporkan 'ke pada. yang berwajib: dengan: kendaraan jeep:' dan dengan. menerobos: barisan massa pemuda kappa lalu saksi jadikan jeep 'itu. yang ada samping rumah sebelah kiri: dekat, garage, dan. saksikan berhasil menerobos massa pemuda dan lalu saksi 'melaporkan kejadian itu saksi siti chalidjah isteri tertuduh: nak sunpahwa saksi sewaktu itu berada' rumahnya bersama sama dengan (suaminya tertuduh burung dapar saksi ada melihat truk truk berhenti di: muka rumahnya dengan penuh: berisi massa pemuda usu kappa yang kemudian mereka: terus mengadakan pelemparan ss pelemparan dengan :batu batu dan botol botol yang berisi minyak serta: mereka. berteriak teriak: dengan: yel yel: hancurkan rumah #mereka ganjang: burung dapar: pni asu, gantung burung dapar , "ge dan karena pelemparan.itu saksi bersama sama anak anaknya merasa ketakutan. saksi. menerangkan masih: mempunyai anak anak yang masih kecil: sebanyak. orang: dan yang.sedang besarnya: orang. harus saksi bersamasama dengan anak anaknya itu bersembunyi tes salah satuskamar dapur, lalu anak anaknya semuanya ketakutan dan' menangis: dan sementara itu saksi benar ada mendengar suara she kaca kaca jendela dan pintu serta genteng genteng rumah pecah dan has bersamaan: dengan 'itu. pula saksi.benar: mendengar: suara tembakan tembakan, tetapi dari: mana arahnya saksi tidak tahu, karena saksi merasa" takut: saksi: menerangkan: akibat: lemparan: itu rumahnya @perusak rusak di antaranya kaca kaca jendela.dan pintu serta genteng (gs pecah: juga: kursi yang ada .di' depan: rumahnya: terbakar: serta dinding. dan:plafon menjadi hangus bekas terbakar. bagian muka css rumah:: saksi: saksi menerangkan lagi: bahwa saksi: melihat ada pelemparan dulu dari dalam rumah: saksi, tetapi .itu. dilakukan ine karena membalas" lemparan anak anak kappa yang. dilakukan #u.mereka duluan. mengenai senjata. saksi menerangkan bahwa senjata suaminya itu memang selalu disimpan suaminya di kamar. tidur bagian atas, selanjutnya saksi menerangkan bahwa sebelum peristiwa ini telah terjadi rumahnya didatangi massa pemuda, dan semua hal kejadian yang terdahulu sudah pernah dilaporkan pada alat alat negara juga suaminya mengetahui alini, saksi ahli dr, mena ginting!. bahwassaksi ahli menerangkan luka luka yang diperiksanya (inschot #susunan uitschot) dari luka itu yang:diderita oleh: tan bun ni.dan saksi usus artis: sihombing: adalah disebabkan benda: tumpul dan. luka itu 2gb adalah: dikenai "peluru: juga termasuk apa yang: dinamakan: benda sis tumpul, :dan menurut: visum et repertum 'yang diperbuat saksi isun tertanggal september: atas nama saksi tan semua june saksi. tan' bun: harus dirawat di sup dari tgl. sfdetgl:: maret: dan' demikian juga menurut: visum repertum luka:yang: diderita artis: sihombing adalah juga disebar kan benda tumpul yaitu luka. kena tembak dan. arti sihombing juga dirawat sup medan sejak tgl. s d sebagai ternyata menurut: visum itu tgl. sayang sekarang: diserahkan surat surat visum' itu. persidangan sebagai bukti: one bat aan saksi let. kol. a.m. sample: bahwa saksi benar ada menjual senjata api merek jungle rifle kepunyaannya sendiri yang sudah dirubah menjadi senjata berburu dan dijual pada tertuduh burung dapar kira kira pada'tgl. nusa november: tetapi senjata api.itu juga benar. surat.izinnya masih sis atas nama saksi sendiri: dan dalam: surat ijin. itu juga benar. diakui saksi bahwa senjata itu tertulis merek winchester pabrik . juga saksi menyerahkan dengan sejumlah pelurunya tetapi . saksi tidak ingat berapa banyaknya, tetapi senjata itu sebenarnya adalah juga jungle rifle karena hanya salah mereknya saja, tetapi (nomor pabrik sebenarnyasama. |. saksi dapat senjata itu dengan jalan tukar dengan senjatanya yaitu bsa dengan seorang letnan bernama meridian dan 'saksi telah serahkan dengan cara tukar tambah dengan letnan itu. saksi jual senjata jungle rifle itu pada tertuduh burung dapar lengkap saksi serahkan dengan surat izinnya yang masih tertulis atas nama saksi dan samping itu saksi juga ada membuat surat jual beli tanda penyerahan senjata jungle rifle itu pada tertuduh dan hal 'ihu saksi menerangkan bahwa jual beli tanda penyerahan senjata . jungle rifle itu pada tertuduh dan hal itu saksi menerangkan (. bahwa jual beli dengan tertuduh adalah sudah menurut prosedur "yang biasa. saksi juga telah mengaku bahwa jual beli senjata itu pada tertuduh burung dapar telah diberitahukan pada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah polisi. .i. . harga dari senjata yang saksi jual pada tertuduh yaitu senjata jungle rifle itu seharga rp. uang lama dan telah saksi '. terima uangnya dan sewaktu itu tertuduh sendiri ada menyanggupi . untuk mengurus surat izinnya atas namanya sendiri. saksi mengaku . benar sebelum menjual senjata itu pada tertuduh, saksi" telah cus kenal dengan tertuduh burung dapar, saksi menerangkan bahwa ws. bentang jual beli "senjata itu. siapa. yang ambil 'inisiatif dulu tidak . tahu, yang terang saksi sebagai penjual. memerlukan, uang dan demikian tertuduh burung dapar sebagai pembeli memerlukan sw. senjata itu: saksi tidak pernah. mengajarkan ke. pada tertuduh cara cara mempergunakan senjata api itu, tetapi ada memberitahu kan sekedar cara cara mempergunakannya, tetapi tidak secara militer. ind bas saksi juga,.menerangkan tidak pernah mengatakan bahwa saksi akan mengurus ijin senjata itu atas namanya tertuduh, karena saksi juga tidak tahu dan baca tentang peraturan peraturannya dan sebab itu kwang tahu, saksi aliansi nani sah naa bahwa saksi "menerangkan" sewaktu 'saksi: mau pulang rumah burung dapar' kira kira jarak meter saksi'ada melihat bahwa muka rumah 'tertuduh burung dapar jalan sei. kerah saksi ada lihat banyak berkumpul massa pemuda kappa dengan rombongan motor motor ada kira kira atau motor, dan karena dilihatnya mungkin membahayakan lalu saksi pergi terus melapor kantor ("polisi jalan bali medan saksi tidak sempat mengetahui adanya pelemparan pelemparan dan juga tidak dengar suara tembakan tembakan karena saksi terus pergi melapor polisi. saksi mengeja hui bahwa tertuduh burung dapar sebagai abangnya mempunyai senjata api yaitu pistol, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa tertuduh mempunyai senjata jungle rifle dan hal itupun tertuduh n3bahwa sewaktu massa kappa sudah selesai melakukan. show (un. force medan baru dan tempat tempat lain, saksi,ikut juga dengan rombongan menuju arah jalan sei. kerah dan sewaktu melewati. rumah. burung. dispar jalan sei. kerah di. muka tertuduh, motor motor kami berhenti, oleh karena suara tembakan gustembakan, setelah mendengar suara tembakan tembakan sempat cos saksi melihat tertuduh burung dapar.dengan senjatanya tangan (elu. menembakkan ke.arah teman teman' saksi, dan saksi lihat tertuduh aa memakai sarung dan baju singlet (kaus). karena saksi takut saksi mg. terus melompat. dari.motor dan terus berlindung sebelah ban kiri muka dari motor itu, sementara itu saksi, masih mendengar su "ra tembakan. dan entah, bagaimana sopirnya benama, tan bun . meminta tolong ke. pada. saksi katanya. kakinya kena tembak, tetapi belum. sempat saksi menolong,.saksi sendirian kena peluru bagian jari kaki saksi. saksi mengaku benar ada melempari ru mah tertuduh, tetapi saksi lempar sebab mula mula rombongan ona, saksi dilempari oleh pengawal pengawal tertuduh burung dapar da sri dalam rumahnya. oleh pengawal pengawal itu yang ada muka umah tertuduh burung dapar itu. saksi menerangkan lagi benar os. saksi ada meneriakkan ganjang burung dapar, ganjang pni asu? tetapi hal itu diternakkan setelah rombongan saksi ditembaki duluan dan juga. benar saksi.ada melempar dengan botol botol yang berisi minyak tetapi darimana botol botol yang berisi minyak dia lupa saksi tidak tahu. setelah abri mengadakan pengamanan saksi dalu dibawa rumah. sakit oleh salah seorang anggota abri untuk s4) dirawat.dan seterusnya saksi dibawa kerumah sakit. kemudian ada s3 saksi dengar bahwa di.antara rombongan saksi ada. yang meninggal, '.,. tetapi belakangan saksi tahu yaitu nabi harahap, . saksi alauddin b.: alan bahwa saksi sewaktu rombongan kappa mengadakan show force ikut pergi: mengadakan show force dengan truk truk menuju arah jalan sei. kerah rumah tertuduh. burung dapar dan saksi satu truk dengan nabi harahap. sewaktu truk kami berhenti muka rumah burung dapar, karena truk' yang muka (kva kami juga berhenti, tiba tiba saksi dengar suara tembakan:tembakan 0gp yang. saya. dengar: arahnya: datang dari.rumah. tertuduh: yang letaknya kanan motor rombongan saksi. karena adanya tem memetakan tembakan itu: saksi,.dan kawan kawannya: terus melompat motor, untuk mencari perlindungan sementara itu saksi. melihat ".: nabi harahap juga melompat. dari motor dan sewaktuitu saksi ada melihat. nabi. harahap:terus.memegang perutnya, saksi lihat nabi harahap kena tembak,.dan seterusnya saksi lihat terus lari "dan mana larinya saksi tidak ketahui, sebab saksi juga takut kena tembak. dan sementara itu saksi berusaha untuk menyelamatkan dirinya mencari perlindungan, setelah tidak berapa. lamanya baru es, datanglah abri untuk mengamalkannya. dan baru saksi. ketahui dis bahwa nabi harahap kena,tembak, bagian perutnya. dan juga aksi tahu bahwa selain itu temannya "bernama artis sihombing kena tembak pada"kakinya dan begitu juga seorang sopir bernama. inda tan bun" kena tembak bagian kakinya: saksi menerangkan benar saksi juga turut melakukan pelemparan dengan batu batu 'dan botol yang berisi minyak rumah tertuduh burung dapar ita, tetapi saksi setelah mendengar tembakan tembakan lebih: dahulu:lalu ia melakukan pelemparan, dan kemudian setelah itu barulah datang mbr bahwa saksi ikut dengan tombongih kappa mengadakan show force dan turut dengan iringan ringan motor arah jalan sei. kerah melewati. rumah tertuduh burung dapar. dan sewaktu melewati rumah tertuduh saksi mendengar suara tembakan:tembakan dari arah rumah burung dapar yangletaknya disebelah kanan'motor yang ditumpangi saksi, dan karena mendengar tembakantembakan situ motor saksi jadi berhenti, lalu saksi melompat dari motor din berusaha'untu mencari perlindungan saksi mengatakan lagi bahwa rombongan yang lain'ada belakang motornya, yaitu motor.yang es gisopiri oleh tan bun ni. akibat giri tembakan'itu saksi kemudian ketahui ada seorang anak anak kappa yang menjadi korban dan semuanya telah 'dibawa dan "dirawat rumah sakit setelah ana 'datangnya abri untuk mengamankan tempat itu: saksi menyerang (kan lagi bahwa benar rombongannya 'ada: melakukan pelemparan segan berteriakiteriak dengan menyebut: ganjang burung dapar , itu dilakukan sebagai tindakan balasan karena mereka dilempari dan. #ditembaki lebih dahulu oleh burung dapar yang diarahkan kepada sai rombongannya: tegasnya saksi menerangkan bahwa ada tembakan dea durian'dati tertuduh, baru pelemparan dilakukan oleh rombongan. saksi dari anak anak kappa: saksi minor ana bse bahwa saksi kira kira jam sewaktu ibu berada rumahnya saksi ada mendengar suara ribut :tetapi ternyata suara teriakan teriakan yang nana menyebutnyebitt: ganjang burung dapar pni. asu bunuh burung dapar : karena 'saksi ingin tahu apa yang terjadi, maka saksi luar untuk melihat dari rumahnya dan saksi. vada'lihat memang rumah tertuduh burung dapar sedang dilempari . dengan'batu batu dan botolbotol yang bernyala oleh massa pemuda "yang waktu itu saksi lihat sudah banyak berkumpul jalan sei. kerah. saksi juga ada mendengar suara tembakan tembakan kira kira sebanyak dan dari suaranya saksi tahu datangnya dari rumah tertuduh burung dapar, dan apakah ada yang kena tembak. (saksi tidak mengetahuinya. malah saksi setelah itu masuk dalam . "(rumah karena takut 'kona' tertembak, tetapi saksi kemudian ada . membaca surat, kabar bahwa dari adanya kerusuhan rumah tertuduh burung dapat, ada disebut yang kena tembak dan ada. yang mati. akibat dari lemparan lemparan itu saksi ada lihat bahwa. rumah tertuduh burung dapar banyak yang rusak dan antaranya sisi lihat! kaca kada' jendela dan pintu serta genteng rumahnya tertuduh menjadi pecah pecah, hal: itu saksi dapat: katakan sebab osn saksi melihat sendiri bekas bekasnya itu setelah terjadi peristiwa itu. kejadian: itu saksi dapat tahu, karena kebetulan rumah saksi dekat tan iis dengan rumah: tertuduh burung: dapar yaitu. saksi tinggal.di jalan moo use bengkulu. no: medang (og bsa beban bala jga bahwa saksi selaku anggota kappa baru saja ikut rombongan kappa mengadakan show.of force sekitar kota medan, tetapi kemudian sebelum: rombongan kappa sempat jalan sei: kerah, saksi sepulang: lebih dahulu: saksi pulang .ke rumahnya.di mana saksi gain tinggal kebetulan pula dekat rumah tertuduh burung dapar di jalan (ola sei. kerah medan., sewaktu: saksi sepulangnya.dari rombongan 20an kappa, saksi lalu pergi ke rumah: tertuduh burung dapar.dengan ubi maksud saksi akan menemui temannya: yaitu. sdr. zulkarnaen, ogntetapi tiba tiba saksi .sesampainya.di rumah,,tertuduh :.di.,mana sub zulkarnaen tinggal, saksi. melihat. rombongan massa. kappa telah ada dimuka rumah tertuduh dengan beberapa rombongan. dengan uts motor motor.dan dengan: berteriak teriak lalu.rombongan. kappa mengadakan: pelemparan pelemparan. sementara itu saksi berusaha untuk mencegah rombongan kappa untuk jangan melempar, tetapi elosaksi tidak: berhasil mencegahnya. karena saksi juga.takut jadi terlibat:lebih: banyak:lalu saksi pergi meninggalkan tempat itu dan dengan jalan'dari belakang rumahnya: tertuduh,.lalu saksi meninggal sukan tempat: kejadian itu. saksi benar ada .mendengar kira kira suara tembakan,:tetapi saksi tidak.tahu dari. mana arahnya.suara logos tembakan itu: jadi saksi memberi keterangan tegasnya bahwa ada ass pelemparan pelemparan lebih: dahulu: yang dilakukan. oleh romeo #ss ngan kappa baru saksi dengar kemudian suara tembakan tembakan, saksi ahli dr. humana hutagalung: domain poni adan bahwa menurut keahlian saksi ahli dan menurut catatannya yang ngada.di sup medan, korban: nabi harahap datang .ke. rumah age sakit. medan kira kira pada jam: wib dan sewaktu korban o200 desu nabi: harahap diperiksa olehnya. untuk .dioperasi. keadaan korban aus, sudah sangat lemah, dan. luka luka. yang: diderita (inschot dan uitschot) oleh korban ialah luka yang diakibatkan, kena tembak newlang mengenai .bagian, perut. sebelah:.kiri.tengah dan tembus pinggang .sebelah .kanan.dan.seterusnya.setelah diadakan: pem belahan,. .maka.kelihatan bahwa.daerah .usus kecil sepanjang is kira kira .cm. dikenai, lobang.dan karena itu maka. kemudian . dilakukan respective dan anostomose.end to. end, dan perut sebelah belakang directing: 3x2 .em.dan.perut ditutupi lapis. demi . lapis, diterangkan lagi bahwa ada .robekan siku sebelah kiri l.kirarkira cm.: dan .menurut. pendapat: saksi. meninggalnya korban m, nabi harahap adalah. akibat: pendarahan dan, schon. selanjutnya saksi ahli juga menerangkan bahwa peluru apa dan jenis peluru apakah. yang mengenai perut korban, saksi tidak, dapat mengetahui dan tidak dapat ,menentukannya, sebab saksi. tidak ahli deo dalam soal peluru, tetapi saksi ahli dapat ketahui bahwa korban itu sukanya akibat kena'tembak. dan'mengenai apakah korban: nabi nnen harahap yang ditembak dari jarak atau meter dengan senjata. #usejeriis: jungle rifle yang mengenai perutnya korban, apakah yang . dikenai: iti' masih: dapat berlari sampai sejauh lebih kurang meter, saksi juga: tidak dapat menerangkan dan: menentukannya, tetapi saksi ahli dapat sekedar menerangkan sebagai contohsebagai berikut: .bahwa ada:ayam yang sudah dipotong kepalanya: (leher nya), tetapi masih juga dapat lari, dan ada juga yang ketika itu juga terus'mati dan tidak dapat 'lari. jadi tegasnya ntuk menentukan :hal hal yang tersebut di.atas, saksi. tidak dapat memberikan keterangan yang menentukan, bisanlesal saksi ahli dr. hero manik: bahwa saksi ahli telah menemani saksi ahli dr. humana hutagalung memeriksa dan melakukan operasi 'terhadap korban nabi . harahap dan saksi menerangkan lagi bahwa garis besarnya :ket tangan keterangannya adalah serupa dengan keterangannya saksi ahli dr, humana hutagalung tersebut diatas . saksi'tambahan letnan' dadang hidayat: (ss? pia oag dus bahwa saksi menerangkan saksi sebagai kepala bagian dari bagian pendaftaran senjata senjata api di kodim: mk, benar:lemah mendaftarkan senjata senjata. api atas. instruksi. atasannya, dan pernah saksi mendaftarkan .senjata.api atas nama tertuduh. burung ' dapar sebagaimana terlihat dalam catatan saksi. saksi menerangkan yagi bahwa tugas untuk. mendaftarkan senjata senjata api itu diserahkan pada bawahannya, sebab saksi. hanya tinggal mence kebenaran adanya senjata yang. didaftarkan saja, dari daftar yang ada pada saksi ternyata bahwa tertuduh burung dapar benar ada mendaftarkan pucuk 'senjata api, yaitu sepucuk senjata revolver, "dengan butir peluru serta sebuah senjata jenis jungle: rifle, tetapi menurut lainnya saksi lihat bahwa senjata jenis jungle rifle itu tertulis jenis winchester dengan buah: pelurunya, yang juga . tertulis ijin itu atas.nama let. kol. a:m. amplop, tetapi beralamat. didaftarkan jalan sei. kerah medan, juga saksi dapat terangan senjata itu ada tangan tertuduh, karena saksi ada melihat juga surat surat tentang penyerahan senjata jenis, jungle rime itu dari overset am: amplop pada tertuduh burung dapar. mengenai senjata yang didaftarkan apakah harus dibawa . sendiri, oleh. yang berkepentingan, saksi kurang perhatikan, sebab. menurut saksi telah cukup percaya pada bawahannya tetapi . menurut instruksi seharusnya harus demikian) . saksi tan bun nil eni besa masa ane bahwa saksi sewaktu mau pulang dari tugasnya: selaku sopir.ke. sunggal, tiba tiba saksi: oleh rombongan kappa jalan binjai simpang jalan sei mampu telah dicegat dan ditahan oleh serum 'bondan anak anak kappa dan seterusnya massa pemuda kappa masuk dalam motor yang dikendarai oleh saksi dan seterusnya. seksi diperintahkan untuk balik medan, lalu saksi pergi kearah: dalan sei: kerah, sesampainya motor' saksi jalin sei: kerah, terus motor saksi disuruh berhenti dan saksi ada'lihat anak anak kappa (pada turun dan: sambil berteriak serta: melompat, kemudian saksi sam ada "dengar: pemuda kappa itu berteriak teriak: tetapi: apa' yang "sg diteriakkan saksi tidak mengetahuinya, saksi juga tidak ada" lihat pemuda pemuda itu. melempar. sewaktu saksi "memberhentikan motornya saksi lihat karena motor dimuka motor saksi "berhenti, #@tiba tiba saksi: ada! dengar: suara tembakan tembakan: yang 'saksi dengar dari'arah sebuah rumah sebelahikanan jalan sei. kerah dan kemudian saksi juga berusaha akan sembunyi karena mendengar suara tembakan itu, tetapi sebelum' sempat:saksi" lompat: dari motornya tiba tiba peluru telah menembus. kakinya: dari sebelah pintu kanan peluru itu terus menembus kakinya tadi. kemudian saksi setelah itu setelah datangnya abri lalu dibawa rumah sakit "dan dia dirawat rumah sakit selama lebih kurang minggu, tetapi oleh siapa saksi dibawa rumah sakit wattii itu saksi tidak ingat bagi, saksi mendengar dari orang lain kemudian bahwa antara anak anak kappa juga ada yang kena tembak yaitu orang lainnya lagi yang satu telah meninggal dunia. setelah saksi sembuh baru oleh pulang kerumah3. genus see beta saksi'tambahan: semadi dari cpm: muba asa hun aan sewaktu saksi dinas lebih kurang jam wib saksi bersama sama . temannya diperintahkan oleh atasannya untuk pergi memeriksa (tempat terjadinya 'peristiwa itu jalan sei: kerah medan, .dan sesampainya saksi sana saksi terus mengadakan pemeriksaan . gan kemudian saksi memeriksa 'atas tertuduh burung dapar dan kemudian saksi" telah menyita senjata api kepunyaan tertuduh . burung dapar untuk diserahkan pada saksi. senjata api yang saksi sita falah senjata jenis jungle rifle dan senjata revolver beserta butir peluru jungle dan butir peluru revolver. dari pemeriksa yang saksi lakukan benar senjata senjata itu baru saja ditembak kan, karena 'saksi ada mencium bau mesiu dari larasnya. mengenai korban saksi tidak ada melihatnya, karena menurut. keterangan s5, korban korban telah dibawa rumah 'sakit, sebelum saksi sampai tempat 'itu. seterusnya saksi menerangkan ada memeriksa (sekitar rumah tertuduh burung dapar dan saksi ada menjumpai ls. banyak berserakan batu batu dan botol botol yang sudah pecah juga saksi melihat kaca kaca jendela dan pintu pecah serta genteng ada yang pecah. begitu juga saksi ada melihat bekas bekas hangus yang terdapat di. bagian muka rumah tertuduh yaitu atas pintu dekat plafon sebelah kanan rumah itu, hal kejadian ini saksi semuanya ada bikin laporan seperti yang dimuat dalam berita acara laporan itu: saksi tambahan saksi ahli bandara dari padam bahwa saksi selaku ahli dalam hal senjata dari padam ii, menyerang span bahwa jenis senjata yang diperlihatkan padanya sebagai ba sang bukti itu, adalah jenis jungle, rifle semi otomatis, saksi mene rangka lagi bahwa melihat keadaan senjata jungle rim ini hidupnya (larasnya) dan lainnya masih tetap asli, hanyalah vissernya saja yang beberapa untuk lamanya rumah sakit. dengan memperhatikan undang undang darurat tahun tahun. dan dari kuhp serta hir yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan tersebut. yang lengkap nya berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa tertuduh: buying dapar: tersebut:di atas, atas tuduhan kedua primaire, tidakwterbiikti dengan syah dan: meyakinkan, oleh karena itu .tertuduh' harus dibebaskan dari menyatakan' bahwa tertuduh tersebut 'atas telah bersalah l. dengan, sengaja dan tanpa.hak telah. menerima,:, menyimpan, is mempunyai dalam miliknya dan. mempergunakan senjata api merk jungle rifle no,: , pen annan kena pembunuhan dan'percobaan pembunuhan ananta menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: keputusan ini akan. menjadi tetap, akan. dikurangkan seluruhnya. dari hukuman yang telah dijalankan menentukan bahwa barang barang bukti dalam perkara ini: yaitu: sepucuk senjata api jenis jungle rifle beserta. houderbak nya dan butir pelurunya serta kelongsong peluru serta surat izinnya serta surat sitrat jual belinya yang berhubung gan dengan'itu:.dan sepucuk senjata api jenis revolver pistol) merek iver johnson beserta butir pelurunya 'serta surat ijin yang berhubungan dengan 'itu, dirampas aan menghukum terbunuh lagi membayar biaya perkara 'ni terkecuali mengenai pembebasan tentang tuduhan tuduhan yang lain pada tuduhan seperti yang disebut atas, harus dibebankan pada negara putusan mana dalam pemeriksaan. tingkat banding oleh pengadilan tinggi medan telah diperbaiki sekedar mengenai hukumannya, dengan putusan nya tanggal. agustus pt: yang: amar lengkapnya berbunyi:sebagai berikut: joe sunan dah ema menerima permohonan banding dari tertuduh: membenarkan, keputusan pengadilan negeri. medan tanggal april dalam perkara tertuduh yang dibanding, terkecuali mengenai beratnya hukuman yang akan dijatulikanj sudah'dirubah: senjata itu menurut keterangan saksi secara efektif ss dapat:tepat:dan jitu arahnya ditembakkan sejauh meter, nana bahwa saksi lebih kurang jam wib ada bertamu kerumahnya tertuduh burung dapar dengan maksud untuk melamar pekerjaan, sebab sudah lama kenal dengan tertuduh burung dapar, sedang saksi masih bercakap cakap, dengan :tertuduh" burung djafar 'di rumahnya, tiba tiba saksi mendengar suara teriakan teriakan yang sasis antara" lain saksi dengar:: ganjang: burung dapar, ganjang pni asu dan" serentak dengan itu (saksi melihat muka rumah .: tertuduh. burung dapar berhenti motor motor yang berisi pemuda . . .pemuda dan pemuda pemuda, itu terus melempari dengan batu batu arah rumah tertidur burung dapar. sementara itu juga saksama mendengar suara allah akbar , sehingga saksi mendengar itu . bulu romansa berdiri sewaktu itu juga terus saksi berusaha akan ke. suar dari rumah tertuduh burung dapar dengan maksud untuk menyelamatkan diri, tetapi tiba tiba sewaktu saksi hendak keluarga 'bagian belakang rumah tertuduh'saksi' kena lempar bagian bahunya dengan batu. sementara 'itu' saksi dengar suara tembakan sebanyak 11x, dan karena saksi mendengar.suara terabaikan'itu lalu saksi terus jari kedepan lagi dan terus" bersembunyi: untuk mencari pers . lindungan' dan" lari dekat paviliun mana saksi terus masuk ke. dalam satu kolam bak bekas'ikan, dan 'di'situ pula saksi mendengar ses bagi suara'tembakan, tetapi saksi.menerangkan dari mana dan . ss usiapasyang menembakkan saksi tidak ketahui. selanjutnya saksi asih: ingat dan sempat melihat motor yang muka rumah itu pam bannya: kempis, dan menurut dugaan saksi mungkin karena kena menimbang, bahwa berdasar atas keterangan keterangan tertuduh persidangan dan keterangan keterangan saksi saksi tersebut yang didengar . sidang bawah sumpah 'menurut: agamanya masing masing .dan surat surat: sertasalat alat bukti yang dimajukan persidangan, maka. menurut hukum ternyatalah bahwa meskipun tertuduh.mungkin: ,. bahwa tertuduh sejak tanggal desember. sampai terjadinya perkara ini walaupun tertuduh telah mengurutkan 'ijin senjata. (so jingle rifle no: pada yang berwajib, tetapi'oleh karena penjual yang harus mengharuskannya, dan ditolak oleh "pihak . kepolisian. komdaksuss kemudian berhubung, 'dengan: adanya . pengumuman. dari dan dim medan kota, tertuduh telah. i. 'mendaftarkan senjata tersebut, seharusnya terbunuh mengembalikan. #isosenjata tersebut pada pihak penjual sampai dia memperoleh ijin naa bahwa tertuduh sebelumnya telah memiliki senjata yang syah yaitu sepucuk pistol yang berdasarkan ijin dari kepolisian tgl. april: dari kepala polisi komisariat sum. utara tessi medan,'di mana dalam buku ijin senjata itu tercantum ketentuan (peraturan tentang senjata api, mana tertuduh seharusnya telah. jana era mengetahuinya han tan menimbang, bahwa oleh sebab maria pengadilan berpendapat bahwa tertuduh "dengan sengaja dan tanpa hak telah menerima, menyimpan, menguasai, mempunyai: dalam miliknya dan. mempergunakan senjata api jungle rifle. tersebut. bersama pelurunya, dan karena, itu harus dinyana kan bersalah dan karena itu juga harus dihukum: tentangtuduhan kedua: . bone nisa menimbang, .bahwa tentang tuduhan kedua'bagian' primaire dengan adanya keterangan tertuduh. dan saksi saksi" yang telah. didengar atas sumpah menurut agamanya masing masing persidangan: karena tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan harus dibebaskan dari tuduhan itu:. ape engan penuh bit dent lahan . menimbang, bahwa tentang tuduhan kedua' bagian subsidiari bahwa. menurut tertuduh. meskipun dia tidak mempunyai. maksud (usuterjadinya pembunuhan: tetapi berdasarkan tembakan. yang dilepas sekan dalam jarak ik, meter: dengan, senjata.sejenis jungle rifle pet yang: mempunyai daya' tembak. secara. efektif.tepat sejauh #dsyrumeter. itu: dan juga: senjata. revolver yang: mempunyai daya tembak sejauh' ik: meter ke arah massa pemuda yang ada jalanan muka:rumahnya tertuduh, pengadilan berpendapat bahwa tertuduh #mempunyai. kepastian keyakinan: (omzet bij. zekerheid. bewustziin) bahwa pembunuhan.itu akan: terjadi: bal bahwa rumah tertuduh diserang oleh 'massa pemuda dengan cara melempar dengan: batu batu dan botol botol berisi minyak dan yang antaranya ada yang menyala, ditambah dengan sekuel atau pun teriakan:teriakan sebagai tersebut 'atas sehingga kaca kaca jendela, pintu dan genteng perpecahan serta dapur darurat yang terletak pekarangan samping:kiri rumah .terbakar,: dan pada dinding batu rumah. bagian luar pada tiga tempat ada bekas hitam hangus, tetapi tidak.mengakibatkan kebakaran:.: . bahwa massa pemuda'masih ada liar pekarangan rumah:tertuduh, bahwa setelah tertuduh menembak kali bagian teras atas . belakang yang diarahkan atas, atas perintahnya tertuduh' saksi zulkarnaen masih: sempat: dapat: keluar: pekarangan: dengan wae mengendarai motor. jeep: dengan maksud untuk melaporkan kepada san kepada yang berwajib, hal: mana didengar: dan diketahui oleh bahwa meskipun 'begitu tertuduh' sesudahnya masih juga'pergi teras atas bagian muka' rumahnya" dan melepaskan" tembakan tembakan lagi sebanyak: kali dengan jungle' rifle: dan: kali dengan revolver yang mana meletus hanya: kali saja) sedangkan yang kali ches (tidak bunyi), sehingga mengakibatkan matinya nabi. harahap almarhum. dan luka lukanya saksi. ke' artis sihombing dan saksi tan bun ny" 6bahwa tidak lama setelah saksi zulkarnaen pergi ke. luar: dengan "motor jeep, ternyata terus datang 'alat alat negara"ke tempat kejadian, tembakanitembakan mana'' seharusnya" tidak dilakukan (sen oleh'tertuduh jaa haberi sam hen una pai bahwa pembunuhan terhadap saksi artis sihombing dan saksi movie: tan bun' tidak: selesai, oleh karena tembakan tembakan tertuduh mengenai lebih dahulu pintu motor sebelah kanan dan roda.motor sebelah: kiri .di balik mana: saksi artis sihombing dan saksi tan bun ni.berlindung,. yakni tidak tergantung dari kemauan bahwa atas perbuatan:perbuatan tertuduh tersebut tidak seimbang dengan 'serangan:serangan yang datang, oleh karena itu tanggapan tertuduh dan: pembela mengenai pembelaan diri (noodweer) harus ditolak: hari lan meebnnann batuan gri gap irr pad bahwaselanjutnya dari keterangan saksi saksi'ahli dr: mena ginting, pr, hula hutagalung,' dr. hero manik dan bandara dari padam ii, yang telah disumpah.menurut agamanya masing masing persidangan.dan dengan adanya visum repertum dan surat keterangan dokter, keterangan keterangan. mana oleh pengadilan diterima kebenarannya dan dipandang merupakan pendapatnya sendiri: dan menimbang, bahwa:.dari keterangan:keterangan' saksisyang' telah disumpah persidangan ,menurut agamanya masing masing, dan disertai alat alat bukti lainnya yang syah dan pemeriksaan tempat kejadian (checking the spot) dan bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, diperhatikan dalam hubungan yang :satu dengan lainnya,. pengadilan berpendapat bahwa apa yang dituduhkan terhadap tuduhan kedua subsidiari itu telah dapat dibuktikan dengan'syah dan meyakinkan oleh karenanya dia harusdinyatakan bersalah dan'harus dihukum, . menimbang, bahwa tentang tuduhan selanjutnya oleh "karena tuduhan kedua subsidiari telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbang kan lagi: mere ina teror pena near |. menimbang, bahwa" perbuatan:perbuatan: tertuduh atas tuduhan pertama dan tuduhan kedua subsidiari, dirumuskan dari diancam dengan hukuman :. undang undang darurat tahun tahun. : dan jo. .dari kuhp, . menimbang, bahwa tentang hukuman yang "akan dijatuhkan pengadilan akan memperhatikan 'hal hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu: . seed sed bahwa penembakan yang dilakukan tertuduh dengan jungle rifle tersebut. ditujukan pada massa yang tidak bersenjata api, massa mana terdiri dari kebanyakan pemuda dan pelajar: . hal hal yang meringankan: .ii. ana bahwa tertuduh belum pernah dihukum: angan mana dalan bahwa ketika tembakan yang dilakukan tertuduh, tertuduh ada dalam keadaan gelisah, meskipun unsur pembelaan diri (noodweer) s bahwa tertuduh telah berusaha mengurutkan' ijin'senjata'api jungle cah rifle tersebut, tetapi tidak berhasil: bangka sis rbu menimbang, bahwa barang barang yang aka dalam perkara ini sebagai alat alat bukti, yaitu: satu pucuk senjata api jenis jungle rifle beserta houderbaknya dan butir pelurunya'serta kelongsong peluru: serta surat izinnya serta: surat surat: jual belinya yang berhubungan dengan itu:dan, satu pucuk senjata.apijenis revolver. merek iver johnson: r12 beserta: butir: pelurunya serta surat. ijin yang berhubungan dengan itu, harus dirampas untuk negara: kab menimbang, bahwa.oleh:sebab:tertuduh:telah dinyatakan bersalah dan karenanya harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara, . mengingat selain futsal yang telah disebutkan di'atas juga futsal cari elemen indonesia yang diperbaharui yang bersangkutan: saja menyatakan bahwa'tertuduh: burung dapar sena tersebut atas, atas tuduhan kedua primat) tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan, oleh karena itu tertidur harus dibebaskan dari tuduh: menyatakan bahwa, tertuduh tersebut |di atas, telah bersalah melakukan kejahatan: . neo sekoci serie bias span il. dengan: sengaja dan .tanpa. hak telah: .menerima,: menyimpan, sek mempunyai dalam.miliknya dan. mempergunakan senjata api merek aras jungle rifle no: jav inter inai sudah muatan ii. pembunuhan dan percobaan pembunuhan , hal saga "su menghukum dia'oleh karena:itu.dengan hukuman penjara selama: menetapkan bahwa pada waktu menjalankan" keputusan ini, lama nya tertuduh ada dalam 'tahanan sebelum keputusan ini' akan: menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang telah, dijalankan menentukan bahwa barang barang bukti dalam 'perkara' ini' yaitu: sepucuk senjata api jenis jungle rifle beserta: houderbak nya dan butir.pelurunya. serta kelongsong. peluru. serta surat izinnya serta surat surat jual belinya yang berhubungan dengan itu, dan sepucuk senjata api jenis revolver (pistol) merek iver johnson beserta butir: pelurunya 'serta surat 'isinya yang berhubungan dengan itu, menghukum tertuduh: lagi. membayar biaya perkara ini, terkecuali . mengenai pembebasan tentang:tuduhan tuduhan yang lain:pada tuduhan d0. seperti yang.disebut.di atas, harus dibebankan pada negara. demikianlah diputuskan pada hari kamis, tanggal april oleh majelis permusyawaratan pengadilan tingkat medan, dengan hakim ketua, hor palungan harahap, dan hakim hakim anggota: djoewarini, sh, dan mohammad syarif, sh, dan pada hari itu juga diumumkan secara umum, dengan dibantu oleh panitera: nurhassan salmon, dengan dihadiri oleh sinaga, jaksa pada kejaksaan negeri.i medan, dan oleh tertuduh dan membelanya. menghukum tertuduh: burung dapar. dengan hukuman penjara. buat lamanya (empat) tahun, dengan ketentuan |bahwa tahanan . sementara .yang telah dijalankan, sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan yang mutlak akan diperhitungkan seharusnya sebagai hukuman yang telah dijalaninya soon menghukum ,lagi.tertuduh membayar: ongkos ongkos perkara tingkat banding ini mom mah nina anna mengingat. akan 'akta: tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh panitera pengadilan tinggi medan yang menerangkan bahwa pada tanggal november prof. mr ny: abas manopo untuk dan atas nama penuntut kasasi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal medan oktober telah mengajukan: permohonan 'kasasi'terhadap putusan memperhatikan risalah kasasi tertanggal medan november dari prof. mr. ny. abas manopo yang bertindak untuk dan atas nama penuntut: kasasi: berdasarkan surat kuasa tersebut di atas risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan. pengadilan tinggi medan pada tanggal november haa memperhatikan kesimpulan :tertulis::dari. jaksa agung tanggal juni dalam kesimpulan mana paksa agung pada pokoknya berpendapat, bahwa ,kiranya mahkamah agung tidak akan menerima permohonan kasasitersebit, . . melihat surat surat yang bersangkutan, nat menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasar un dang undang: no:: tahun sejak" undang undang tersebut mulai berlaku pada tanggal juli undang undang mahkamah agung inju asiing berpendapat, bahwa. dari undang undang tersebut kalah agung indonesia dalam keseluruhannya melainkan khusus menge nai .kedudukan,: susunan dah: dalam: undang undang. mahkamah agung indonesia tersebut, . loss sen menimbang bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberi tahunan pada penuntut kasasi pada tanggal oktober dan penuntut. kasasi tersebut.telah. mengajukan: permohonan kasasi pada' tanggal november serta risalah kasusnya telah diterima di kepaniteraan pengadilan tinggi pada tanggal november dengan demikian permohonan 'kasasi' penuntut. kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut sat mengenai senjata api dan pelanggaran undang. undang bahwa dalam pemeriksaan perkara: ini. tidak terdapat unsur kesengajaan penuntut kasasi untuk tanpa: :hak menerima, menyimpan, mempunyai dan mempergunakan senjata api: 2x1 mengenai kesalahan telah membunuh nabi: harahap: "er bahwa baik dari procesverbaal pemeriksaan pendahuluan, maupun dalam persidangan pengadilan negeri medan, dan. juga melihat kejadian kejadian pada tanggal februari sekitar penyerangan ss udan penyerbuan rumah penuntut: kasasi: terdapat petunjuk ptun juk bahwa m. nabi harahap tidak tertembak'di muka rumah pe buntut kasasi," jadi tidak: mungkin .dibunuh:.oleh penuntut 'kasasi was. berdasarkan keterangan. dalam persidangan dari: dr! huta: sfngalung pada tubuh: m. nabi harahap: terdapat luka luar games kesatu lubang bundar bawah: kiri dari' perut: setinggi 94b. satu lubang bundar yang sama besar dengan lubang bagian. perut, bagian belakang agak kanan setinggi pinggang: mere bka nyang :tidak'. mungkin: terjadi kalau 'benar)'peluru' berasal dari jean senjataapi yang berada di. tangan penuntut kasasi, 'karena seru penuntut kasasi berada lebih: tinggi dari korban jeon keterangan spontan mula mula dari dr. hutagalung dalam persidangan pertama, bahwa diminta oleh orang bawahannya untuk pemeriksaan nabi harahap.di rumah sakit umum jam pagi sedangkan dalam formulir pemeriksaan. tercatat. jam tidak adanya. visum repertum, data janet ataukah gas mang bi: bahwa pengadilan tinggi tidak membenarkan penuntut kasasi untuk mendengar keterangan "seorang ahli balistik, dan keterangan saksi yang turut'mengadakan pengamanan keadaan sekitar sei kera # no pada tanggal pebruari bahwa dalam keterangan saksi artis sihombing dalam rombongan kappa: di: beberapa tempat: telah dihalau oleh: alat alat negara ta: bahwa penuntut kasasi "menyampaikan surat kepada mahi: kalah agung mengenai keterangan seorang yang dapat mem berikan penjelasan penjelasan tentang peristiwa tgl. pebruari keterangan seorang anggota cpm yang mengetahui bahwa polisilah yang mengadakan opposing dalam peristiwa ini.dan lean sebulan cpm, khusus mengenai putusan pengadilan tinggi: yang menyatakan . k.terdakwa, .bersalah mengadakan percobaan. membunuh artis: sihombing dan tan bun ni) bahwa terdakwa telah mengerahkan tembakannya atap rumah tionghoa, sehingga dalam hal artis sihombing dan tan bun (tidak ada unsur kesengajaan, bahwa.penuntut kasasi keberatan atas putusan pengadilan tinggi yang menolak tangkisan penuntut kasasi bahwa telah bertindak dalam rangka pembelaan diri, nan intan hisonoase menimbang bahwa terhadap keberatan keberatan tersebut 'atas mahkamah agung berpendapat sebagai berikut: |. mengenai keberatan kel: keberatan ini dapat diterima karena melangkah benar:. undang undang darurat tahun ln. tidak menentukan unsur dengan sengaja, ( omzet ) dalam perumusannya, namun hal yang demikian tidak mengakibatkan batalnya surat tuduhan tetapi cukuplah untuk menganggap kata dengan sengaja yang diuraikan dalam surat tuduhan sebagai tidak tertulis dan mahkamah aging akan memperbaiki kualifikasi kejahatan yang bersangkutan, mengenai keberatan |. wis sasa keberatan ini dapat 'diterima"karena' putusan pengadilan tinggi medan yang' memperkuat putusan pengadilan negeri medali 'kecuali mengenai ukuran: hukumannya, tidak mempertimbangkan atau: tidak secara sempurna mempertimbangkan adanya hubungan causal antara jukaduka yang menyebabkan matinya korban nabi harahap dan peluru yang ditembakkan oleh penuntut kasasi. soytetle eee bahwa dalam pertimbangannya. judex facts berkesimpulan.dan. menerima sebagai fakta: . . ona tembakan. dilepaskan dari jarak dari korban dan. dari terbatas pada korban terdapat luka tembak dengan inschot pada perut kiri) bagian tengah dan uitschot pinggang sebelah kanan, bahwa hal ini berarti kalau inschot dan uttsehot dihubungkan maka terbentuk garis yang horizontal mendatar, keadaan mana tidak) . sesuai dengan fakta fakta'yang telah diuraikan bawah sub dan mengenai keberatan keberatan ini tidak dapat diterima karena tidak mengenai. pokok persoalan oleh karena mana adalah irrelevant' mengenai keberatan:ke4: tee koeman kaki aan bab keberatan ini tidak dapat diterima, karena sebagai pengganti visum repertum, aksi ahli telah didengar secara lisan, mengenai' keberatan panen keberatan ini tidak dapat diterima, karena hal ini sepenuhnya merupakan keberatan ini tidak dapat diterima karena: bertentangan dengan senjata an, dalam, berita, acara pemeriksaan hanya disebut bahwa rombongan kappa telah dihalau oleh alat negara, tetapi mengenai tembakan dari alat negara tidak ada'disebut: ban mengenai keberatan7: keberatan ini tidak dapat, diterima karena hal.ini.tidak. diajukan pada waktu berlangsungnya pemeriksaan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri (ovum): mengenai keberatan sel setu sat keberatan ,ini tidak dapat diterima. karena pertimbangan pengadilan tinggi selain sudah. tepat juga merupak.dalam pemeriksaan dalam. tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyalah. kebenaran dengan.adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang. mengancam kelalaian itu" dengar 'batalnya perbuatan, yang bersangkutan atau karena melanggar peraturan peraturan hukum: yang berlaku atau karena melampaui: batas: wewenang, sebagai mana: yang'.ditentukan di dalam dari undang undang. mengenai keberatan nan keberatan ini dapat diterima, karena judex facts memang dalam hal ini salah menetapkan undang undang yaitu kuhp. gan bahwa fakta fakta yang dikemukakan oleh judex facts berdasarkan keterangan para saksi dan" pemeriksaan "setempat, yaitu pada pokoknya pelemparan dengan batu batu dan botol botol minyak berarti dalam penyerangan. yang dilakukan oleh.serombongan kappa, sehingga.rumah sudah mulai terbakar merupakan suatu ogenblikkelijke of.onmiddelijk oncigende wederrechteliike aantangine . oo. sana es, menimbang bahwa berdasarkan. alasan alasan yang telah. diuraikan.di atas maka mahkamah agung berpendapat, putusan pengadilan negeri medan tanggal april dan putusan pengadilan tinggi medan tanggal agustus tersebut tidak dapat dipertahankan sekedar mengenai tuduhan kedua subsidiari, oleh karena mana: harus dibatalkan, dan: memperbaiki kualifikasi kejahatan yang diuraikan dalam tuduhampertama sebuah menimbang bahwa karena putusan pengadilan: negeri: dan pengadilan: tinggi .dibatalkan,, maka, mahkamah agung. akan mengadili memperhatikan yang bersangkutan: menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: buyung djafar tersebut, man membatalkan putusan pengadilan negeri medan tanggal april dan putusan pengadilan tinggi medan tanggal agustus no: sekedar mengenai tuduhan kedua subsidiari, menyatakan kesalahan terdakwa sekarang pemohon kasasi. tersebut bernama: burung djafar, terhadap tuduhan kedua subsidiari (pem bubuhan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan ). s3: membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut: . . ,. menyatakan perbuatan terdakwa tersebut atas seperti yang diuraikan dalam tuduhan kedua subsidiari (percobaan untuk melakukan pembunuhan) merupakan perbuatan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri terhadap serangan yang melawan: hak dan: mengancam menyatakan terdakwa tidak dapat: dijatuhi hukuman karena me lakukan perbuatan tersebut, . memperbaiki amar keputusan pengadilan negeri medan, tanggal april yang dikuatkan oleh keputusan pengadilan. tinggi medan tanggal agustus mengenai kualifikasi kejahatan seperti diuraikan dalam tuduhan pertama dan ukuran tanpa hak memiliki dan mempergunakan senjata api. menghukum terdakwa.colehkarena itu dengan:hukuman' penjara selama: maan ben bahwa lamanya. terdakwa :tersebut. berada 'dalam tahanan' sementara sebelum. putusan: itu mendapat kekuatan pasti, akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan? (aa menentukan bahwa barang bukti dalam perkara ini: yaitu: sepucuk senjata api jenis jungle rifle beserta houderbaknyaidan butir.pelurunya:serta: kelongsong peluru 'serta surat:izinnya serta. surat surat jual belinya yang berhubungan. dengan 'itu, dan sepucuk. senjata api,jenis revolver (pistol) merk: iver johnson'. beserta,b. . butir .pelurunya. serta surat .izinnya. yang, berhubungan dengan 'itu dirampas untuk negara: us demikianlah" diputuskan" dalam' rapat permusyawaratan dan sidang terbuka pada hari. rabu, tanggal november oleh ketua, prof. subjektif, dengan dihadiri oleh sri widoyati wiranto sakit, dan' miskin kusumah armada, hakim hakim anggota, tidak dihadiri oleh jaksa agung,co. putusan pengadilan tinggi medan no: pt demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi medan, memberi keadilan di. dalam perkara perkara kejahatan dalam' sidang: permusyawaratan tingkat banding telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara nya tertuduh:' adonan kan burung dapar, umur tahun, lahir meulaboh, pekerjaan presiden direktur dari fa. daud djafar coy, tinggal jl. sei. kerah medan (tertuduh berada'dalam' tahanan sementara sejak telahimembacar sewaan bean san surat surat serta keputusan pengadilan negeri medan tanggal april k'yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa tertuduh: burung dapar, |. tersebut atas atas tuduhan kedua primaire, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, .oleh karena itu tertuduh .harus dibebaskan. dari menyatakan bahwa tertuduh tersebut atas telah bersalah melakukan kejahatan: dengan. sengaja dan tanpa hak telah menerima, menyimpan, mempunyai dalam miliknya dan mempergunakan senjata api merk jungle rifle beban nana maa ala pembunuhan dan percobaan'pembunuhan: menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (enam) tahun: menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan'ini lamanya tertuduh ada dalam tahanan sebelum keputusan ini akan' menjadi tetap akan dikurangkan. seluruhnya dari hukuman yang telah dijalankan itu, menentukan bahwa barang barang bukti dalam perkara ini yaitu: sepucuk senjata' api jenis jungle rifle beserta' houderbak: nya dan' butir pelurunya serta kelongsong peluru serta surat izinnya serta surat jual belinya yang berhubungan dengan 'itu dan sepucuk senjata' api jenis revolver. (pistol) merk iver johnson beserta butir pelurunya 'sertasurat'izinnya' yang berhubungan: dengan'itu dirampas menghukum tertuduh lagi: membayar biaya: perkara ini terkecuali mengenai pembebasan tentang tuduhan tuduhan yang lain pada tuduhan seperti yang tersebut diatas, harus dibebankan pada negara' v1 surat catatan yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri medan tanggal april yang menyatakan bahwa |
mahkamah agung nomor register kin tanggal putusan april majelis soeharto, sh. ny. supraptini suharto, sh. prof. dr. paulus effendi tulung, sh. kaidah hukum memohon kasasi bukanlah kreditur sepa artis dalan arti mempunyai hak tanggung ah, gadai, tetapi dijamin oleh penjamin. adanya penjamin ini tidaklah berarti ter mohon kasasi lalu merupakan kreditur separatis dalam perkara kepailitan: dalam ha! adanya penjamin dan selaku penjamin yang telah mejamin: nama panggilan perubahan dalam likuidasi: klasifikasi utang piutang, surat sanggup untuk membayar, . peraturan bw. amar putusan ann nan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi pt. amati agung corporation, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebe sar rp. (dua juta rupiah . duduk perkara nana bahwa berdasarkan perjanjian kredit pt.kg xi surat sanggup untuk membayar tanda terima uang oleh term hon, tertanggal! november sebesar rp, (enam milyar rupiah) dari pemohon, dengan ketentuan bunga se besar dan provisi sebesar untuk setiap masa bulan dan yurisprudensi mahkamah agung hutang tersebut jatuh tempo pada tangga! november bukti p 1a, p 1b, p 1e), bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal no member memohon tetap tidak melaksanakan kewajiban membayar kembali hutangnya kepada pemohon, melalui surat surat pemohon dan kuasa hukumnya sebagai berikut surat tl austria tertanggal desember dan seterusnya (bukti p 2a, p 2b, p 2c, p 2g, p 2e, p 2f, p 2g, p 2n, 2ih, bahwa akibat tidak dibakarnya hutang memohon, maka tertanggal desember jumlah seluruh hutang dan bunga memohon pada pemohon sebesar hutang pokok wonanennnnnnnnaaanann rp, bunga per okt. okt. . rp. bunga per nov. maret . rp. rp. pengurangan offset giro maret rp. rp. bunga per maret okt. . rp. bunga peri nov. des. . rp. jumlah (sisa tagihan) rp. bahwa, memohon juga mempunyai hutang lain selain kepada pemohon, yaitu pada bank pelita bbo) diambil alih oleh bppn sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah), bank tamara sebesar rp. (dua puluh milyar rupiah): bank modern bbo) diambil alih oleh bppn sebesar rp. (tujuh milyar rupiah), sejahtera bank umum bdl)(bukti bahwa,hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam pasat undang undang nomor tahun yurisprudensi mahkamah agung akta akta jual beli yang timbul! sebagai follow up dari peran jan jual beli piutang tertanggal desember tad. tersebut atas), yaitu akta jual beli nomor cakung tanggal de sumber yang dibuat hadapan pejabat pembuatan akta tanah siti pertiwi henry singgih, sh. bukti ppk 1a), bahwa akta juri beli ini dibuat antara pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) selaku terjual dengan pt. bumi indira wisata dengan selaku pembeli, dimana para pihak telah sepakat untuk pelaku kan transaksi jual beli tanah dengan hak guna bangunan yang terletak perkavelingan pulogebang permai desa kelurahan pulogebang, kecamatan cakung, jakarta timur dengan luas meter persegi seharga rp. sepuluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dan dua puluh sen),akta jual beli cakung tangga! desember yang dibuat hadapan pejabat pembuat akta tanah siti pertiwi henry singgih, sh. bukti ppk 2b), bahwa akta jual beli ini dibuat antara pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) selaku penjual dengan pt. bumi indira wisata dengan selaku pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan hak guna bangunan yang terletak di pulogebang, kecamatan cakung, jakarta timur dengan luas meter persegi sehargaakta jual beli nomor cakung!yurisprudensi mahkamah agungbahwa dari kedua akta jual beli tersebut jelas terlihat bahwa pt. asmara agung corporation pemohon penis jalan kembali) mempunya! dana dari hasil penjualan tanah tersebut atas yaitu sebesar rp. sepuluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh pu iuh satu ribu empat refs enam puluh tiga rupiah dan dua puluh sen) ditambahsehingga secara keseluruhan berjumlah. bahwa harga jual tanah berdasarkan akta jual beli akta jual beli tersebut atas warna besarnya dengan jumlah piutang yang dialihkan oleh pt. bumi indira wisata bca group) kepada pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali), dengan kata lain bahwa tanah yang dijual oleh pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) dibayar dengan perjanjian jual beli, deposito dan agreement yang berada pt. sbu dalam likuidasi) (sebagaimana perjanjian jual beli piutang verse but muka) oleh pt. bumi indira wisata bca group): surat tl sbu dl x tertanggal november dari tim likuidasi sejahtera bank umum dalam liku dasi) kepada pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) bukti ppk bahwa dengan surat ini tim likuidasi pt, sbu (dl) me menyampaikan kepada pemohon peninjauan kembali mengenai pencatatan pengambilalihan hutang piutang antara pemohon peninjauan kembali dengan bca group denga total peng ambil alihan piutang yang dicatat oleh pt. sbu (dl) sebagai setoran dari pt. samawi agung corporation pemohon peran jalan kembali) sebesar, sebagaimana tertulis halaman alinea pada surat tersebut atas: yurisprudensi mahkamah agung bahwa disamping itu juga melalui surat tersebut, tim liku dasi pf, sbu (dl) menyampaikan bahwa setoran yang berasal dari pengambil alihan hutang piutang tersebut atas belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) dan atau group usaha dari pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) yang ada pada pt, sbu (dl), sebagai mana tertulis halaman alinea bahwa dengan adanya surat ini telah ternyata bahwa pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) mempunyai dana pt. sbu (dl) yang diperoleh dari adanya perjanjian jual beli piutang dan adanya akta akta jual beli tersebut atas yang hasilnya telah dicatat sebagai setoran dari pt. samawi agung corporation peninjauan kembali) dan atau group usaha dari pt. samawi agung cor portion pemohon peninjauan kembali) maka berarti hingga saat ini dana tersebut sepenuhnya masih menjadi milik pt. samawi agung corporation peninjauan kembali) dan ter simpan pt. sbu (dl) dalam rekening pt. samawi agung corporation peninjauan kembali): bahwa berdasarkan bukti baru (noun) tersebut atas da patah dipastikan bahwa apabila bukti baru tersebut atas diajukan pada saat persidangan terdahulu, yaitu mengambil ) dan menyatakan pt. samawi agung cor keraton pemohon peninjauan kembali) (debitur) berada dalam keadaan pailit. dan mahkamah agung tidak akan menjatuhkan putusan yang menyatakan mencetak pemohon kasasi dari pemohon kasasi pt. samawi agung corpora tian, bahwa bukti baru bukti baru (ovum) tersebut atas diperkuat pula dengan adanya pertimbangan dalam putusan no, paint pn.niaga jkt.pst. tertanggal februari bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim pemeriksa permohonan pailit yang diajukan oleh memohon peninjauan kembali pt. austria raya bank dl)) terhadap pemohon peninjauan kembali pt. samawi agung corporation) menyebutkan bahwa pt. sbu (dl) tidak pernah hadir dalam yurisprudensi mahkamah agung persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut pada halaman alinea putusan os pailit pn.niagankt.pst. tertanggal februari bahwa dari hal tersebut atas jelas bahwa pt. sbu (dl) telah dengan sengaja tidak hadir dengan maksud untuk menghindari memberikan keterangan yang benar mengenai adanya dana pt. sbu (dl) yang dimiliki oleh pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembalidapat dipastikan apabila pt. sbu (dl) hadir pada saat persidangan dan menyampaikan keterangan surat surat tentang hal hal yang dikemukakan didalam surat tl sbu dl xm tertanggal november dari tim liku dasi sejahtera bank umum dalam likuidasi) kepada pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali), pastilah akan terungkap bahwa pt. samawi agung corpora tion pemohon. peninjauan kembali) masih, sehingga ti dakwah mungkin majelis hakim pemeriksa permohonan pailit dari pt. austria raya bank dl) memohon peninjauan kem bali) menjatuhkan putusan yang menyatakan pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) debitur) berada dalam keadaan pailit: penetapan hakim pengawas pailit pn. niaga jkt. pst. tanggal juli bukti ppk bahwa penetapan hakim pengawas tersebut memberikan pertimbangan dengan berdasarkan surat pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) kepada tim likuidasi pt. sbu (dl) dirut tangga! juni yang dihubungkan dengan surat pt. sbu (dl) tl sbu dl x dirut tanggal desember maka pt. sbu (dl) benar telah melakukan pencatatan dalam jurnal pembukaannya sebagai setoran dari pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali sebesar rp. (enam puluh sembilan milyar dua ra tus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu yurisprudensi mahkamah agung sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang berkaitan dengan pengambil alihan utang piutang sebagaimana di jelaskan muka: bahwa sesuai dengan isi surat pt. sbu (dl) sbu dl xi dirut tanggal november dan dihubung kan dengan surat kuasa hukum pt. sbu (dl) tertanggal mei alan 0o, tanggal mei dan tanggal juni alma noo dan penjelasan kuasa hukum pt. sbu (dl) tersebut dalam rapat verifikasi tanggal mei maka ternyata bahwa setoran pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) tersebut belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kem bali) kepada group usaha pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) yang ada pt. sbu (dl), melainkan akan dipertimbangkan pada proses likuidasi, se bagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun surat keputusan direksi nomor kep dir, tanggal meiji sehingga sampai saat ini dana pt. samawi agung corporation pemohon penis jalan kembali) masih tersimpan dalam rekening enam pangan pt. sbu (dl) sebagai cadangan pembayaran utang utang debitur pailit, jadi belum digunakan: bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka dana setoran pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kem bali) yang adatersebut beserta bunganya (kalau ada) masih milik pt. samawi agung corporation pemohon penis jalan kembali), pertimbangan perti tangan tersebut atas terdapat pada halaman dan dalam penetapan hakim pengawas pailit pn. niaga jkt. pst, tanggal juli bahwa selain itu dalam penetapan ini hakim pengawas telah memberi izin dan memerintahkan kepada kurator hendra roda putera, sh.) untuk menarik dana milik debitur pailit pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) yang disimpan dalam rekening penampungan pt. sbu (dl) sebesar rp. (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus yurisprudensi mahkamah agung enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan bundel parit, sebagaimana tercantum pada halaman putusan majelis hakim niaga pailit pn. niaga jkt. pst. tanggal agustus bahwa putusan ini juga menguatkan keberadaan dana pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) yang disimpanberdasarkan uraian tersebut atas telah terbukti bahwa pemohon peninjauan kembali mempunyai asset yang melebihi kewajibannya, bahkan apabila diperhitungkan dengan mengurangi seluruh hutang hutang (kewajiban) pt. samawi agung. corporation pemohon peninjauan kembali) kepada kreditur, pt. samawi agung corporation pemohon penis jaan kembali) masih mempunyai sisa dara sebesar rp. (dua puluh dua milyar empat puluh de jalan juta tiga ratus ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah): bahwa berdasarkan bukti bukti baru (ovum) beserta bukti bukti pendukungnya dapat terlihat bahwa pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali)yang tersimpan pt. sejahtera bank umum dalam likuidasi), oleh karena itu seharusnya tidaklah dapat dikatakan bahwa pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kem bali) berada dalam keadaan pailit atau dipilihkan dan putusan hakim pemeriksa permohonan pailit ini seharusnya menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan memohon penis jalan kembali pt. austria raya bank dl) terhadap pemohon peninjauan kembali pt. samawi agung corporation): menimbang, bahwa atas alasan alasan peninjauan kembali ter sebut mahkamah agung berpendapat mengenai alasan alasan ad. sampai dengan ad. bahwa alasan alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tidak ada rel nantinya (irrelevant) dengan putusan pailit guo dengan pertimbangan sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung bahwa peraturan kepailitan perpu nomor tahun yang telah ditetapkan menjadi undang undang dengan undang undang nomor tahun undang kadang kepailitan) bertujuan untuk mem bantu menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, bahwa ukuran dapat tidaknya seorang debitur dinyatakan pailit te lah diatur dengan tegas dalam undang undang kepailitan. bahwa dari ketentuan undang undang kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dijatuhkannya putusan pailit tidak tergantung apakah seseorang debitur mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang utangnya (mampu membayar), melainkan apakah seorang debitur mau membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan debitur) mempunyai lebih dari seorang kreditur, bahwa oleh karena itu bukti yang diajukan dengan maksud mem buktikan bahwa pemohon peninjauan kembali masih mempunyai cukup kekayaan, tidak relevan dan harus dikesampingkan,pemohon pt. samawi agung corporation yang dalam n tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak, menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kem bali ini ditolak, maka pemohon peninjauan kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali inipeninjauan kembali dari pemohon penis jalan kembali pt. samawi agung corporation yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya euros achmad, sh,, adi waluyo, sh, kristina sibarani, sh. dan tvone indah pertiwi, sh. tersebut: yurisprudensi mahkamah agung menghukumdua juta th. ketut saputra, sh., wakil ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, soekarno, sh. dan syafruddin karta ashita, sh.soekarno, sh. dan syafruddin kartasasmita, sh., hakim hakim anggota dan binsar pakpahan sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. hakim hakim anggota, ketua, itd. ttd. h.soekarno, sh, ih. ketut saputra, sh. ttd. syafruddin kartasasmita, sh, panitera pengganti, ttd. binsar pakpahan biaya peninjauan kembali: general rp. redaksi. iii. rp. adminstrasi kasasi. rp. jumlah .dahulu jalan pulo gebang permai blok cakung jakarta timur, sekarang berkedudukan jalan wahid hasyim jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya rie melayani, sh., pertarungan, sh. dan rahmat mulyana, sh., para advokat pengacara pada kantor hukum rie melayani, sh. rekan, bera alamat gedung aup lantai jl. tanjung karang jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret sebagai pemohon ka sasi, dahulu memohon pelita debitur melawan: tim likuidasi pt. austria raya bank (dalam likuidasi), berkedudukan jalan panglima polis raya dan jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh: para kuasanya jla. setiawan, sh. dan rahmatullah ruslan, sh, para advokat pengacara pada kantor j.a. setiawan partners ad vokal legal consultantdesember sebagai memohon kasasi, dahulu pemohon pailit kreditur mahkamah agung tersebut, .ajukan per pohonan pailit terhadap sekarang pemohon kasasi sebagai memohon yurisprudensi mahkamah agung muka persidangan pengadilan niaga jakarta pusat, pada pokoknya atas dalil dalil bahwa berdasarkan perjanjian kredit d21 pt.kimukti p ta, p 1b dan pe) bahwa setelah tangga! jatuh tempo hutang pada tanggal november memohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar kembali hutang yang telah.striaxii tetangga! desember saat tl austria vii tertanggal juli surat tl austria xi tertanggal desember surat tl austria xi tertanggal desember surat fl astrini tertanggal april surat tl austria nv tertanggal juli . surat peringatan jas.lit ix tertanggal septum ber surat peringatan jas.lit ix tertanggal septum ber namun memohon tetap tidak melakukan pembayar2f, p 2g, p 2h, p 2i): bahwa pemohon telah pernah mengajukan permohonan pailit atas memohon dan terdaftar dengan pailit pn, bukti p 2j, p 2k, yurisprudensi mahkamah agung amar putusan mengabaikan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon: menyatakan pt. amati agung corporation dalam keadaan pailit: menunjuk sdr. gusti nyoman putra, sh. selaku hakim pengawas: mengangkat sdr. hendra roda putra, sh. sebagai kurator: menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator, ditentukan kamu dian setelah kurator selesai menjalankan tugas: membebankan biaya perkara kepada debitur sebesar rp. . (lima juta delapan ratus ribu rupiah), alasan kasasi bahwa putusan judex active adalah sangat bertentangan dengan undang undang nomor tahun mengambil kan permohonan pailit dari memohon: dengan alasan sebagai berikut karena memohon kasasi adalah kreditur separatis" dan bukan kreditur sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun bahwa oleh karena memohon kasasi bukanlah kreditur seba gimana dimaksud undang undang nomor tahun maka seharusnya ditolak, hal ini sesuai putusan ma ri k in1998 tanggal februari yang senen tukan kreditur separatis yang tidak melepaskan hat terlebih dahulu sebagai kreditur separatis, bukan kreditur' sebagai mana dimaksud dalam undang undang nomor tahun bahwa putusan judex active adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan pribadi sebagaimana ditentukan dalam bw, hal ini didasarkan atas hal hal sebagai berikut bahwa pada halaman putusan menyatakan, menimbang, berdasarkan bukti p 3b bukti s d terdapat fakta huel giarantor, telah melepaskan hak hak istimewanya sebagaimana diberikan oleh undang undang sehingga pemohon dapat memilih untuk menagih hutang dimaksud pada debitur yang kini mempunyai kedudukan setara dan terbukti bahwa pemohon menjatuhkan pilihannya untuk melakukan penagihan yurisprudensi mahkamah agung.oco womennnnnannaa rp, bunga per okt. okt. . rp. bunga per nov. maret . rp. rp. pengurangan offset giro maret ). rp. rp. bunga per maret okt. . rp. bunga per nov. des. . rp. jumlah (sisa tagihan) rp. rp. (sepuluh milyar emmohonan bahwa memohon juga mempunyai hutang lain selain hujenderal sudirman kav. jakarta sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah): bank tamara tbk. kantor pusat operasional esemka, bera tamat jalan esemka jakarta, sebesar rp. (dua puluh milyar rupiah): bank modern (b8i bank dalam likuidasi), bera lamat jalan k.h. wahid hasyimp 3y.yurisprudensi mahkamah agung.maupun kurator tetap serta tidak mempunyai benturan kementan gai berikut yurisprudensi mahkamah agung menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sel rohnya: menyatakan memohon pt. samawi agung corporation berkedudukan jakarta tersebut dalam keadaan pailit, mengangkat hakim pengawas dalam' pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan pengadilan: menunjuk sdr. hendra roda putera, sh. sebagai kurator semen : bahwa terhadap permohonan 'pailit tersebut pengadilan niaga jakarta pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal februari nomor pailit pn. niaga. jkt. ng. pemohon kreditur) yaitu tim likuidasi pt, austria raya bank dalam likuidasi: menyatakan pt. samawi agung corporation debitur) berada da lam keadaan pailit,ba:, menetapkan bahwa besarnya .imbalan jasa. bagi kurator akan ditentukan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugas nya, ae. membebankan biaya perkara pada debitur sebesar rp. (lima juta delapan ratus ribu rupiah): panl februari kemudian ter adanya oleh memohon pailit debitur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret diajukan per pohonan kasasi secara lisan pada tanggal maret sebagai mana ternyata dari akte permohonan kasasi kas pailit2000 pn. niaga. jkt. pst. no, pailit pn,niaga.jkt.pst. yang dibuat oleh panitera pengadilan niaga jakarta pusat, permohonan mana kemudian disusul! dengan berpori kasasi yang memuat alasan yurisprudensi mahkamah agung alasan yang diterima kepaniteraan pengadilan niaga jakarta pusat pada hari itu juga: bahwa setelah itu oleh memohon kasasi dahulu pemohon pailit krediturg terapan pengadilan niaga jakarta pusat pada tanggal maret menimbang, bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasasio cpengadilan niaga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hu kum dalam perkara ini dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan antara lain sebagai berikut bahwa putusan judex active adalah putusan yang sangat beaten tangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan, dengan mengabulkan pero conan pailit dari terrnohon kasasi, hal ini didasarkan atas hal hal sebagai berikut bahwa memohon kasasi adalah jelas merupakan kreditur separatis dan bukan kreditur" sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang kepailitan, oleh karena kredit yang diberikan memohon kasasi kepada pemohon kasasi dijamin ditanggung oleh penjamin penanggung borgtocht) lesmana basuki!" sebagaimana telah dibuktikan oleh pemohon kasasi berdasarkan bukti t.f yaitu jaminan pribadi tanggal november bahwa oleh karena memohon kasasi bukanlah kreditur" se bagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang kepailitan, maka berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, hal ini sesuai putusan ma ri no, k nm998 tanggal februari yang menentukan kreditur separatis yang tidak me lepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditur separatis, bukanlah kreditur" sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomer tahun yurisprudensi mahkamah agung bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas maka jelas jelas kapasitas memohon kasasi (kreditur) tidak dapat di kategorikan sebagai kreditur sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan akibatnya putusan judex active guo secara nyata sangat bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan putusan mahkamah agung k n tanggal feb ruri bahwa putusan judex active adalah putusan yang sangat beaten tangan dengan ketentuan hukum jaminan pribadi atau persona! guarantee borgtocht) sebagaimana ditentukan dalam pasa! bw., hal ini didasarkan atas hal hal sebagai berikut bahwa pertimbangan hukum judex active pada halaman putusan menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan bukti sampai dengan p 3b dihubungkan dengan bukti dan terdapat fakta hu al guarantee yang bersangkutan ternyata telah melepas tagih hutang dimaksud pada debitur atau pada personal guaranfornya yang kiri mempunyai kedudukan setara, dan ter bukti bahwa pemohon kreditur menjatuhkan pilihannya untuk melakukan penagihan hutang pada debitur, karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi debitur ini" adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan ketentuan bw. bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian butir dan memori kasasi pemohon kasasi, dimana kredit yang diberi kan me tas memohon kasasi adalah sebagai kreditur separatis, bahwa berdasarkan ketentuan hukum jaminan sebagaimana ditentukan dalam bw, apabila debitur cast pemohon kasasi lalai melakukan kewajibannya kepada kreditur memohon kasasi terlebih dahulu harus melakukan penagihan kepada penjamin atau personal guarantee borgtocht) nya, yurisprudensi mahkamah agung dimana berdasarkan ketentuan guo tidak dapat terlepas begitu saja secara serta merta, meskipun pen jamin atau personel guarantee borgtochi) telah melepaskan hak hak istimewanya sebagaimana dipertimbangkan oleh judex active: bahwa nyatanya, kreditur memohon kasasi tidak atau belum pernah melakukan penagihan kepada penjamin atau personal guarantee borgtochi) atas kredit pemohon kasasi terhadap memohon kasasi, sebagaimana ditentukan dalam bukti yaitu surat jaminan pribadi tanggal november akan tetapi memohon kasasi langsung saja mengajukan pero conan pailit terhadap pemohon kasasi: bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum judex active dalam putusannya yang membenarkan tindakan term hon kasasi mengajukan permohonan pailit terhadap pemohon kasasi tanpa terlebih dahulu melakukan penagihan terhadap penjamin atau personal guarantee borgtocht) pemohon ka sasi, sebagaimana halaman putusannya adalah telah sangat bertentangan dengan dasar hukum penjaminan sebagaimana ditentukan dalam bukti surat jaminan pribadi tanggal november bahwa judex active telah salah menerapkan hukum, terutama ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman dan putusan, yang didasarkan atas hal hal se bagai berikut bahwa berdasarkan bukti permohonan kasasi surat per., dimana dalam surat pernyataannya perdamaian tersebut secara tegas dinyatakan dan disepakati bahwa kredit pemohon kasasi kepada term hon kasasi dibayarkan oleh group perusahaan memohon ka sasi. demikian juga sebaliknya. dengan demikian, sejak disepakati dan ditandatanganinya pernyataan perdamaian tanggal desember tersebut, tanggung jawab pemohon kasasi atas kreditnya terhadap memohon kasasi menjadi hapus dan beralih kepada group perusahaan memohon ka sasi sendiri: yurisprudensi mahkamah agung bahwa bukti pemohon kasasi yaitu surat pernyataan per damian tanggal desember terbukti diakui oleh term hon kasasi, yaitu dengan dicabutnya permohonan pailit oleh memohon kasasi yang pernah diajukan pengadilan niaga jakarta pusat dengan register perkara pailit a999 pn. niaga jkt.pst. sebagaimana surat kuasa hukum memohon kasasi jas.n lit xii tanggal desember bahwa dalam bukti pemohon kasasi surat pernyataan per. ramalan tanggal desember telah dinyatakan secara tegas dimana kredit pemohon kasasi kepada memohon kasasi akan diselesaikan secara perdamaian, demikian juga kredit group perusahaan memohon kasasi yang ada group perusahaan pemohon kasasi akan diselesaikan secara per daratan. sedangkan kapan jatuh tempo perdamaian sebagai mana dimaksud bukti surat pernyataan perdamaian antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi tidak disebutkan dengan tegas: bahwa dengan telah disepakatinya kredit pemohon kasasi kepada memohon kasasi sebagaimana bukti surat per nyatakan perdamaian tanggal desember tidak disebut kan secara tegas kapan jatuh tempo atau" berakhirnya perdamaian, maka dengan demikian permohonan pailit yang diajukan terrmmohon kasasi terhadap pemohon kasasi adalah tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang kepailitan: bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka jelas perimbangan hukum judex facts sebagaimana tersebut pada halaman dan putusan, yang menyatakan pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil dalil! bantuannya, ten tang adanya kesepakatan penyelesaian kredit pemohon kasasi kepada memohon kasasi adalah suatu kesalahan nyata dari judex active dalam menerapkan hukum terutama ketentuan pasai undang undang nomor tahun tentang kepailitan, oleh karena telah terbukti secara hukum pemohon kasasi telah dapat membuktikan dalil dalil bantuannya, ten tang adanya kesepakatan perdamaian antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi, sebagaimana bukti pemohon kasasi surat pernyataan perdamaian tanggal desember tersebut secara jelas tidak ditegaskan kapan jatuh tempo dan berakhirnya pernyataan perdamaian: yurisprudensi mahkamah agung menimbang gunman, gadai atau didunia, tetapi dijamin oleh penjamin (bergtochi). adanya penjamin ini tidaklah berarti bahwa memohon kasasi kreditur) lalu merupakan kreditur separatis dalam perkara kepailitan:dalam hal adanya penjamin borgtocht) dan selaku penjamin yang telah me utama atau kepada penjaminan: mengenai keberatan kasasi ad. bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena pengadilan niaga jakarta pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab pengen tian "jatuh tempo" sebagaimana dimaksud dalam undang undang kepailitan adalah terhadap utangnya, bukan jatuh tempo perjanjian perdamaian tanggal desember yang telah dibuat antara kreditur dan debitur pada waktu mengajukan pero conan kepailitan yang pertama yaitu permohonan dengan reg. pailit pn. niaga' jkt. pstjudex activedemo hon kasasi pt. samawi agung corporation tersebut haruslah ditolaknomor tahun serta undang undang lain yang bersangkutan: yurisprudensi mahkamah agung mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi pt. samawi agung corporation yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasa nya rie melayani, sh., palungan, sh. dan rahmat mulyana, sh. ter sebut, dengan soeharto, sh. ketua muda mahkamah agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, ny. supraptini suharto, sh. dan prof. dr. paulus effendi!i tulung, sh. sebagai hakim ang kota, putusan mana pada hari senin, tanggal april diucap kan muka persidangan terbuka untuk umum oleh ketua sidang ter sebut dengan dihadiri oleh ny. supraptini suharto, sh. dan prof. dr. paulus effendi tulung, sh.: hakim hakim anggota, ketua, hd. tid. ny. supraptini suharto, st. soeharto, sh. ttd. prof. dr. paulus effendi tulung, sh. panitera pengganti, ttd. binsar pakpahan biaya kasasi meterai joo rp. redaksi. rp. adminstrasi kasasi. rp. jumlah . rp. yurisprudensi mahkamah agung yurisprudensi mahkamah agung hutang pada debitur, karenanya adalah beralasan menurut hu urn bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi debitur: bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada bagian butir dan memori kasasi pemohon, dimana kredit yang diberikan ter itas term hon kasasi adalah sebagai kreditur separatis: bahwa judex active telah salah menerapkan hukum, terutama ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman dan putusan, yang didasarkan atas hal hal sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti permohonan kasasi surat per dalam surat per kenyataannya perdamaian secara tegas disepakati bahwa kredit pemohon kasasi kepada memohon kasasi dibayarkan oleh group perusahaan memohon kasasi demikian juga sebaliknya: pertimbangan hukum bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karenagungan, gadai atau didunia, tetapi dijamin oleh penjamin (borgtoch). adanya penjamin ini tidaklah berarti bahwa memohon kasasi (kreditur) lalu merupakan kreditur separatis dalam perkara kepailitan, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam hal adanya penjamin dan selaku penjamin yang telah melepaskan hak hak istimewanya yang diberi a mainnya, yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pailit2000 pn,niagaijkt.pst. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat yang memeriksa dan mengadilikara permohonan pernyataan pailit dari tim likuidasi pt. austria raya bank (dalam likuidasi), berkantor jalan panglima polis raya dan jakarta selatan, dalam hai ini di wakili oleh para kuasanya junaidi alba setiawan, sh. dan rahmat tulah ruslan, sh., para advokat dan pengacara berkantor gal desember selanjutnya die but sebagai pemohon (kreditur) dengan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap pt. samawi agung corporation, berkedudukan jakarta, dahulu beralamat jalan pulo gebang permai blok fm1, cakung, jakarta timur, sekarang beralamat jalan wahid hasyim jakarta, dalam hal ini di wakili oleh para kuasanya sri melayani, sh., perlindungan, sh., rahmat mulyana, sh. advokat dan pengacara dari kantor hukum sri melayani!, sh. rekan" berkantor gedung aup, lt. jalan tanjung karang jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari pelanjut nya disebut sebagai feromon (demi tur), telah membaca permohonan para pemohon: yurisprudensi mahkamah agung telah mendengar para pemohon dan debitur: telah membaca dan memperhatikan surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini: tentang duduknya perkara menimbang, bahwa para pemohon dengan surat perkaranya tertanggal januari yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar kepaniteraan pengadilan niaga jakarta pusat dibawah nomor register perkara pailit pn. laga jkt. pst. tanggal januari mengemukakan pero kanannya yang berisi hal sebagai berikut tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih bahwa berdasarkan perjanjian kredit pt, kg xi tas) bulan dan hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal november bukti p ta, p 1tb dan p te): bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal november memohon tetap tidak melaksanakan keustria x1! tertanggal desember surat no, tl austria vi! tertanggal juli surat tl austria xii tertanggal desember surat tl austria xii tertanggal desember surat tl austria iv tertanggal april surat tl austria iv tertanggal juli yurisprudensi mahkamah agung surat peringatan jas.lit tertanggal september surat peringatan jas.lit ix tertanggal september surat peringatan jas.blitar tertanggal september namun memohon tetap tidak melakukan pembayaran, oleh karena itu memohon telah ternyata mengabaikan ke kewajiban3f, p 2g, p 2h, p 2i) bahwa pemohon telah pernah mengajukan permohonan parit atas memohon dan terdaftar dengan pailit pn.niaganjkt.pst. berdasarkan kesanggupan ter mohon untuk membayar hutangnya, permohonan tersebut di cabut dengan surat jas.lit tertanggal desember ber namun setelah tanggal pembayaran yang di sepakati dan setelah diberikan peringatan hingga ke (dua) kalinya ternyata memohon tetap tidak memenuhi kesanggupan nya bukti p 2j, p 2k, p 2l),eren rp. bunga per okt. okt. rp. bunga per1 nov. maret rp. rp. pengurangan offset giro mar. rp. rp. bunga per mar. okt rp. bunga per nov. des. rp. jumlah sisa tagihan) rp. (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh satu ribu ima ratus delapan puluh rupiah) yurisprudensi mahkamah agung tentang adanya hutang memohon pada kreditur lainnya selain pada pemohon bahwa memohon juga mempunyai hutang lain selain hu bendera! sudirman kav. jakarta sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah), bank tamara tbk. kantor pusat operasional esemka, beralamat jalan esemka jakarta, sebesar rp. (dua puluh milyar rupiah): bank modern (bbl bank dalam likuidasi), beralamat jalan k.h. wahid hasyim jakarta pusat kan atas, dan sam ceburkan pero conan pemohon agar memohon dinyatakan pailit, yurisprudensi mahkamah agungtara hingga waktu ditetapkannya kurator tetap, guna mengawasi.term pasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat se bagai kurator sementara maupun kurator tetap serta tidak dago c': memutuskan hal nal sebagai berikut menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan memohon pt. samawi agung corpo : yurisprudensi mahkamah agung menunjuk sdr. hendra roda putera, sh, sebagai kurator se tentara sebelum memohon dinyatakan pailit dan pelanjut . nya sebagai kurator atas pernyataan pailit ini, menghukum memohon untuk membayar biaya perkara: menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan secara patut menurut hukum, maka pada hari sidang pertama telah ditetapkan senin.tanggal februari pemohon kreditur) hadir versi dangan yang diwakili oleh kuasanya junaidi alba setiawan, sh. dan rahmatullah ruslan, sh., para advokat dan pengacara berkantor.di:gal desember akan tetapi ad art nya belum siap, dan untuk kreditur lain dan debitur tidak hadir baik sendiri maupun kuasanya walaupun sudah patut dipanggil menurut hukum, dan untuk kreditur lain dan debitur agar dipanggil kembali untuk acara sidang berikutnya: menimbang, bahwa pada hari sidang ke dua tanggal februari para pihak hadir dalam persidangan, untuk kreditur hadir kuasa. nya yang kemudian persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan surat kuasa masing masing pihak, dan surat kuasa pemohon kreditur dianggap sudah lengkap akan tetapi ad art nya belum ada, pelanjut nya untuk debitur menyerahkan surat kuasanya tertanggal februari akan tetapi.belum didaftarkan kepaniteraan pengadilan niaga jakarta pusat.dan kuasa debitur menerangkan surat kuasanya akan didaftarkan setelah selesai persidangan tetapi ad art nya belum siap, begitu juga untuk kreditur lain hadir dari bppn yang kapasitasnya mewakili (tiga) bank yaitu tamara bank, pelita bank, modern bank yang diwakili oleh kuasanya yaitu rudi sihombing, sh. akan tetapi surat kuasanya belum bisa diterima karena belum ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk memberikan kuasa bagi ketiga bank tersebut dalam hal ini kepala bppn dan kuasa kreditur lain menyerang kan untuk surat kuasanya akan didaftarkan terlebih dahulu kepang terapan pengadilan niaga jakarta pusat dan akan diserahkan pada persidangan berikutnya,: menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, demo hon kreditur) telah melampirkan surat surat bukti yang diberi tanda p.la sampai dengan telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya muka majelis hakim, yaitu yurisprudensi mahkamah agung bukti p ta fotokopi perjanjian kredit ptikgixu tertanggal november (sesuai asli): bukti p 1b fotokopi surat sanggup membayar tertanggal november (sesuai asli): bukti p 4c fotokopi tanda terima uang oleh memohon tertanggal november (sesuai asli): bukti p 2a fotokopi surat tl austria xiw ter tanggal desember (sesuai copy), bukti p 2b fotokopi surat no, tl astriavim ter tanggal juli (sesuai copy): bukti p 2c fotokopi surat no, tl austria xin ter tanggal desember (sesuai copy), bukti p 2d fotokopi surat tl austria xi1 ter tanggal desember (sesuai copy): bukti p 2e fotecopy surat tl austrian ter tanggal april (sesuai copy): bukti p pf fotokopi surat tl astriavii ter tanggal juli (sesuai copy: bukti p 2f fotokopi surat peringatan jas.nlitiix tertanggal september (sesuai asli), bukti p 2g fotokopi surat peringatan jas.klitik tertanggal september (sesuai asli), bukti p 2h fotokopi surat peringatan jas.klitik tertanggal oktober (sesuai asli): bukti p 2j fotokopi surat jas.lit xi1999 ter tanggal desember perihal pencabutan permohonan pailit (sesuai asli): bukti p 2k fotokopi surat jas.lit xi ter tanggal desember perihal upaya ne posisi pembayaran hutang (sesuai asli): bukti p 2l fotokopi surat jas.nlitpii ter tanggal desember perihal upaya nego sisi pembayaran hutang (sesuai asli): bukti p 3a fotokopi surat dari bank indonesia dip dip rahasia tertanggal oktober (sesuai asli), yurisprudensi mahkamah agung bukti p 3b fotokopi lampiran surat bank indonesia us dpipadipip rahasia tertanggal oktober (sesuai asli bukti fotokopi surat dari kantor hukum h.r. putera rekan perihal. konfirmasi kesediaan menjadi kurator (sesuai asi), bukti fotokopi akta tanggal desember notaris maria andriana kuarsa, perihal berita acara rapat umum luar biasa para meme gang saham pt. austria raya bank dlk) (sesuai asli, bukti fotokopi pengumuman rups luar biasa pt. austria raya bank dlk) pada harian bisnis indo kesia dan suara pembaharuan tanggai de sumber (sesuai asli): bukti fotokopi surat pemberitahuan dari kantor notaris maria andriana kuarsa kepada menteri hakim melalui dirjen hukum dan perundang undangan, cg. direktur perdata perihal keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham, ter tanggal desember (sesuai asli): bukti fotokopi berita negara republik indonesia tertanggal februari (sesuai asli): bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat per seruan terbatas pt. austrian raya bank dlk) tanggal agustus notaris hasanah yani ala. sh. (sesuai asli): buku: fotokopi surat bank indonesia nomor ppb tertanggal desember perihal upaya upaya penyelesaian tim likuidasi pt. as tarian raya bank dlk) (sesuai asi): bukti fotokopi surat bank indonesia nomor o0s0tew ppb tertanggal maret perihal keanggotaan tim likuidasi pt. austrian raya bank dlk) (sesuai asli): menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pihak kreditur lain telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda kl sampai dengan kl yaitu yurisprudensi mahkamah agung bukti kl fotokopi perjanjian kredit pdr r rko pav tanggal april (sesuai dengan asli, bukti kl fotokopi akta pengakuan hutang tang gal oktober dibuat hadapan bray. mahyastoeti notonagoro, sh, jakarta (sesuai 'asli), bukti kl fotokopi perjanjian kredit spp fl mb (sesuai asli), bukti kl fotokopi perubahan spp fl mb x tanggal oktober (sesuai copy), bukti kl fotokopi perjanjian kredit spp fl mb tanggal oktober (sesuai asi): bukti kt fotokopi perjanjian kredit dengan jaminan borgtocht spp (sesuai asli), bukti kl fotokopi persetujuan perubahan maksimum fasilitas kredit, tanggal desseptember (sesuai asli). bukti kl faetocepy surat persetujuan perpanjangan kredit pertama (!) tanggal september (sesuai asli): aan ata bukti kl fotokopi surat persetujuan perpanjangan kredit kedua (ll) tanggal septdesember. (sesuai asli): bukti kl fotokopi surat persetujuan perpanjangan kredit ketiga ill) tanggal september berikut lampiran surat. akses sebesar rp. milyar diterbitkan tanggal september dan hampir surat sanggup sebesar rp. milyar terbit kan pt. samawi agung corporation tanggal september (sesuai asli): menimbang, bahwa pihak debitur juga untuk menguatkan dalil dalil pangkalannya telah mengajukan. bukti bukti surat yang diberi tanda sampai dengan yaitu yurisprudensi mahkamah agung bukti fotokopi surat jaminan pribadi tanggal no member dimana berdasarkan surat jaminan pribadi tersebut, terbukti utang memohon (pt. samawi agung corporation) dijamin oleh lesmana basuki! sebagai penjamin (borg), dengan demikian terbukti pula pemohon adalah meru pakan kreditur separatis" dan tidak berhak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap memohon, sebagaimana putusan mahkamah agung republik indonesia k n tang gal februari (sesuai copy): bukti fotokopi surat pernyataan perdamaian tanggal desember dimana berdasarkan surat per nyatakan perdamaian tersebut, terbukti telah ter capai kesepakatan antara memohon dengan pemegang saham terbesar dari pemohon pt. austria raya bank, bdl) yaitu henry liem untuk menyelesaikan utang memohon dengan pemohon (sesuai asli): bukti fotokopi surat perjanjian tanggal november antara memohon dengan pt. bumisuri adilestari dan pt. risk prima interna ional yang merupakan group bank pelita, dimana dalam perjanjian tersebut, terbukti utang memohon yang ada pt. bank pelita (bbo) telah diselesaikan bersama antara ter mohon dengan group bank pelita (sesuai asli), bukti fotokopi surat perjanjian tanggal agustus antara memohon dengan pt. modern group, dimana perjanjian tersebut terbukti utang memohon yang ada pt. modern tbk. telah diselesaikan bersama antara term hon dengan modern groupyurisprudensi mahkamah agung putusan nomor poijalan wahid hasyim jakarta, dalam h, para pengacara pada kantor hukum pengacara hargiante, euros rekan, beralamat komplek harmoni plaza blok jalan suryopranoto jakarta pusat, ber pasarkan surat kuasa khusus tanggal september sebagai pemohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi memohon pailit debitur: melawan: tim likuidasi pt. austria raya bank (dalam oksidasi), berkedudukan jalan panglima polis raya no, dan jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya j.a. setiawan, sh. dan otto bismarck fathullah, sh., para adv kat pengacara pada firma hukum ja, setiawan partners,september se bagai memohon peninjauan kembali, dahulu termc hon kasasi memohon pasif krediturlah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu jarig terjadi persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dalan putusan ini, menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan, tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan peron hon adalah sebagaimana tersebut atas, menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftarkan depan terapan pengadilan niaga jakarta pusat pada tangga! januari yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif maka per pohonan tersebut mendapatkan nomor registrasi pallida2000 pn. niaga jkt. pst, menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan .dari pemohon adalah sebagai berikut: adanya utang pt. samawi agung corporation debitur) sebesar rp. (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari hutang pokok rp. bunga per okt. okt. . rp. . bunga per nov. maret rp. rp. pengurangan offset giro maret rp. rp. bunga per maret okt. rp. bunga per nov. des. . rp. rp. pada pemohon kreditur) timbul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian kredit pt kiri antara pemohon kreditur) dengan debitur yang kemudian diikuti dengan penandatanganan surat sanggup dan tanda terima uang oleh debitur kesemuanya pada tanggal november dimana debitur menerima famili tas kredit sebesar rp. (enam milyar rupiah) dengan ketentuan bunga sebesar dan provisi sebesar per yurisprudensi mahkamah agung bulan dan utang sebagaimana tersebut atas telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal november bahwa setelah utang debitur sebagaimana tersebut atas jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal november debitur tidak membayar utang tersebut walaupun pemohon kreditur) sendiri maupun melalui kuasa hukumnya telah berusaha me baginya melalui surat tertanggal desember juli desember desember april juli dan telah pula melakukan semasa berdasarkan surat tertanggal september september dan okto ber bahwa pemohon kreditur) telah pernah mengajukan permohonan pailit bagi debitur pengadilan niaga jakarta pusat yang ter daftar dengan nomor registrasi pailit pn.niaga ikt. pst. namun oleh karena debitur menyatakan sanggup untuk membayar utangnya maka pemohon kreditur) kemudian men cabut permohonan tersebut dengan surat jas.lit namun setelah tanggal pembayaran yang disepakati oleh demo hon kreditur) maupun debitur hingga pemohon kreditur) manga bukan permohonan pernyataan pailit bagi debitur untuk yang kedua kalinya debitur tidak juga membayar utangnya walaupun pemohon kreditur) melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi sebanyak (dua) kali berdasar surat tertanggal de sumber dan tanggal desember hingga karenanya pemohon kreditur) mohon agar debitur dinyatakan pati dengan segala akibat hukumnya: menimbang, bahwa terhadap dalil dalil permohonan yang dike makanan pemohon kreditur) tersebut maka debitur melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tanggapan tertanggal februari yang pada pokoknya adalah sebagai berikut batam eksepsi surat kuasa pemohon pailit tidak sah, karena a1. dalam peraturan yang berkenaan dengan likuidasi bank tidak ada disebutkan tim likuidasi berwenang untuk meng ajukan kepailitan terhadap debitur: surat kuasa dari kreditur lain tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini kepala bppn dan tidak pula dilengkapi oleh kuasa dari kreditur lain yang ber angkutan, yaitu bank modern, bank pelita dan bank tamara, yurisprudensi mahkamah agung karenanya keberatan para kreditur lain haruslah disamping kan: permohonan pemohon prematur dan atau obscura libel, karena pemohon kreditur) belum atau tidak pernah pelaku kan penagihan pada personal guarantee debitur yaitu saudara lesmana basuki, apalagi pemohon kreditur) dalam hal ini berkedudukan selaku kreditur separatis: dalam konvensi adanya swap loan antar bank yang diikuti dengan ke kepadatan untuk melepaskan pembayaran utang pada bank kreditur dengan cara mengambil secara timbal balik utang masing masing pihak dalam grupnya dimana pemohon kreditur) akan melunasi utang debitur dan pt. asal (pemegang saham pt. sejahtera bank umum) akan melunasi utang pt. kalyan mitra dan pt. abdikasi (yang termasuk pada kelompok atau group, pemohon) yang ada pada sejak tera bank umum (salah satu kreditur lain) menjadikan alasan bagi debitur untuk menolak dalil pemohon akan adanya utang debitur yang telah dapat ditagih: adanya perkara kepailitan pailit pn. niaga jkt. pst. dan penyebutannya diakui oleh debitur, akan tetapi dalil selain juta dari pemohon kreditur) sehubungan dengan pencabut perkara tersebut yang menyatakan bahwa debitur tidak pernah memenuhi kesepakatan yang dibuat setelah pencabut adalah tidak benar, oleh karena keadaan tersebut terjadi akibat ulah pemegang saham terbesar dari pemohon kreditur) yaitu saudara henri liem akan tetapi debitur tetap berusaha untuk menyelesaikannya, karenanya debitur menolak dalil dalil pemohon kreditur) tersebut: adanya utang debitur pada kreditur lain selain: pemohon kreditur) adalah tidak benar, karena utang debitur pada kreditur lain yaitu bank pelita bbo) sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah) telah diselesaikan menurut surat per janjikan tanggal november terhadap pt. bank tamara sebesar rp. dua puluh milyar rupiah) telah ada kesepakatan penyelesaian secara timbal balik, sedangkan terhadap pt. modern bank bbp) sebesar rp. (tujuh milyar rupiah) telah diselesaikan berdasarkan perjanjian tanggal agustus dan terhadap pt. sejahtera bank umum bank dalam likuidasi) telah langsung disebut, se yurisprudensi mahkamah agung hingga karenanya debitur tidak memiliki utara pada kreditur lain sebagaimana didalilkan pemohon kreditur) dalam per mohonannya: menimbang, bahwa guna menguatkan dalil dalil permohonannya maka pemohon kreditur) telah mengajukan bukti bukti surat yang di materai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya muka sidang, bertanda sampai dengan begitu pula halnya dengan debitur, telah mengajukan bukti surat yang telah meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinyanya muka sidang, bertanda sampai dengan menimbang, bahwa dari (empat) kreditur lain yang disebutkan pemohon kreditur) dalam surat permohonan pernyataan pahitnya ini telah hadir (tiga) bank,m yaitu pt. bank pelita bbo), pt. bank modern bbo), dan pt. bank tamara yang dalam hal ini diwakili oleh rudi sihombing, sh. dan kawan kawan dari bppn badan penyu hutan perbankan nasional) berdasarkan surat kuasa khusus nomor suka bppn tanggal februari (bagi kepentingan pt. bank pelita b80)), nomor suka bppn tanggal februari (bagi kepentingan pt. bank modern bb0)), dan no mor. suka bppn (bagi kepentingan pt. bank tamara tok.), sehingga menurut hukum yang bersangkutan dianggap tidak mempergunakan haknya selaku kreditur lain dengan konsekuensi lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan hak haknya dalam putusan ini: menimbang, bahwa ke (tiga) kreditur lain tersebut atas te lah pula mengajukan bukti bukti surat yang telah meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya muka persidangan, ber tanda bukti kl sampai dengan kl guna memperkuat posisinya selaku kreditur lain dalam permohonan pernyataan pailit ini: menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan materi dari permohonan pemohon kreditur) ini, maka terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan tanggapan debitur tersebut atas dengan pertimbangan sebagai berikut terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa surat kuasa pemohon tidak sah karena dalam peraturan yang berkenaan dengan likuidasi bank tidak ada disebutkan bahwa tim likuidasi berwenang untuk mengajukan kepailitan terhadap debitur: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa mengenai sah atau tidak sahnya suatu surat kuasa khusus bukanlah ditentukan oleh peraturan pemerintah republik indonesia tahun yang ke median diubah oleh peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun surat keputusan bank indonesia kep dir.tanggal september sebagaimana disebut dalam tanggapan debitur akan tetapi oleh hir oleh karena hai ini merupakan bagian dari hukum acara perdata yang berlaku indonesia hingga saat ini: menimbang, bahwa berdasarkan hir di hubungkan dengan surat kuasa pemohon kreditur) dalam permohonan pernyataan pailit ini serta dihubungkan pula dengan bukti sampai p t1 terdapat fakta hukum yang memperlihatkan bahwa surat kuasa pemohon kreditur) telah memenuhi ketentuan pasai hir, disamping itu pula debitur tidak dapat membuktikan: bahwa surat kuasa pemohon kreditur) tersebut adalah tidak sah karenanya adalah beralas menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi debitur ini: surat kuasa kreditur lain tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dalam hai ini oleh kepala badan penyehatan per bahkan nasional bppn) dan tidak pula dilengkapi oleh kuasa dari kreditur lain yang bersangkutan yaitu bank modern, bank pelita keduanya dalam status bbo) serta bank tamara tbk.: menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai surat kuasa pemohon kreditur) sebagai mana tersebut atas dihubungkan pula dengan surat kuasa khusus bagi kepentingan pt. bank tamara tbk. no, suka bppn tanggal februari dalam permohonan ini, surat kuasa khusus bagi kepentingan pt. bank pelita suka bppn tanggal februari dalam per pohonan ini serta surat kuasa khusus bagi kepentingan pt. bank modern suka bppn tanggal februari dalam permohonan ini dihubungkan dengan undang undang nomor tahun tentang perbankan sebagaimana diubah dengan undang undang nomor tahun jis peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan penyehatan perbankan nasional! bppn) jis peraturan meme lintah nomor tahun tentang perubahan atas pera turun pemerintah tahun tentang badan penyu hutan perbankan nasional bppn) jis surat keputusan presi yurisprudensi mahkamah agung den republik indonesia nomor tahun tangga! januari dimana dapat disimpulkan bahwa bagi bank bank yang berada dibawah pengawasan badan penyehatan per bahkan nasional! bppn) diperlukan kuasa dari pihak yang berwenang yaitu kepala badan penyehatan perbankan nasional bppn), bukan lagi dari direksi bank yang bersangkutan, karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi debitur ini terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan demo hon kreditur) adalah prematur dan atau obscura dibeli menimbang, bahwa berdasarkan bukti sampai dengan p 3b dihubungkan dengan bukti sampai dengan terdapat fakta hukum yang memperlihatkan bahwa saudara lesmana basuki (komisaris utama dari debitur) dalam kapasitasnya selaku pribadi telah menjadi persona! guarantee atas utang debitur, dan selaku persona! guarantee yang bersangkutan ternyata telah melepasnagih utang dimaksud pada debitur atau pada persona! guarantormnya yang kini memiliki kedudukan yang setara dan ter bukti bahwa pemohon kreditur) menjatuhkan pilihannya untuk melakukan penagihan utang pada debitur, karenanya adalah bera alasan menurut hukum bagi majelis untuk menolak eksepsi debitur ini: terhadap tanggapan debitur yang menyatakan bahwa adanya transaksi swap loan antara bank yang diikuti dengan kesepakatan untuk melepaskan kewajiban pembayaran utang pada bank kreditur dengan cara mengambil alih secara timbal balik utang masing masing pihak dalam grupnya hingga karenanya tiada lagi utang debitur pada pemohon kreditur) ta: ternyata tidak cukup dapat dibuktikan oleh debitur melalui bukti padahal menurut hir terdapat azas hukum "siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan dalilnya ter adanya pencabutan perkara permohonan pernyataan pailit pemohon kreditur) terhadap debitur nomor pailit pn. niaga jkt. pst. yang diikuti dengan kesepakatan antara pemohon kreditur) dengan debitur mengenai pelunasan utang debitur tersebut akan tetapi debitur kemudian tidak mentaati yurisprudensi mahkamah agung kesepakatan tersebut akibat ulah pemegang saham terbesar dari pemohon kreditur), namun debitur tetap berusaha untuk mentaati kesepakatan tersebut memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa tanggapan ini terlihat kontradiktif, sehingga jika fakta ini dikaitkan dengan bukti sampai dengan menunjukkan bahwa benar debitur punya utang, disamping itu pula debitur tidak dapat membuktikan bahwa terhadap ke kepadatan tersebut memang benar berusaha untuk mentaati nya sedangkan menurut hir terhadap azas hukum yang menyatakan "siapa yang mendalilkan harus dapat mem buktikan dalilnya ter, adanya utang debitur pada kreditur lain yaitu pt. bank pelita bbo), pt. bank modern bbo) telah diselesaikan menurut surat perjanjian tanggal november dan perjanjian tang gal agustus sedangkan utang debitur pada pt. bank tamara tbk. telah ada kesepakatan timbal balik sehingga karenanya debitur tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur lain tersebut: menimbang, bahwa berdasarkan bukti terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa utang debitur pada kreditur lain yaitu pt. bank pelita bbo) telah diselesaikan berdasarkan bukti terdapat fakta hukum bahwa utang debitur pada kreditur lain yaitu pt. bank modern bbo) telah pula diselesaikan, namun debitur tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan timbal balik antara debitur dengan pt. bank tamara tbk. selaku kreditur lain, padahal menurut hir terdapat azas hukum siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan dalilnya tersebutmenimbang, bahwa undang undang nomor tahun tentang kepailitan menentukan bahwa debitur yang mem dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan: menimbang, bahwa hubungan yang ada antara debitur dengan kreditur sebagaimana tersebut atas merupakan hubungan perikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (vermogen rechts) antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu (disebut sebagai kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban untuk kelak yurisprudensi mahkamah agung sasarannya (disebut sebagai debitur), objeknya tertentu dan subyek namun tertentu pula dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu (yaitu debitur) tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupunur untuk mendapat pembunuhannya dari harta kekayaan debitur: menimbang, bahwa berdasarkan diri pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepailitan, maka berdasarkan bukti p fa didapat fakta hukum bahwa benar demi tur memiliki utang pada pemohon kreditur) sebagai akibat penanda tanganan perjanjian kreditur nomor pt kg x xi dimana pemohon kreditur) memberikan fasilitas kredit pinjaman tetap sejuk lah rp. (enam milyar rupiah) pada debitur dengan jangka waktu (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal novel ber sampai dengan november dan ketentuan bunga se besar dan provisi sebesar yang kemudian diikuti dengan pe nanda tanganan surat sanggup (akses atau promes) (vide bukti p 41b) dan tanda terima uang oleh johnny basuki dan sugeng basuki selaku wakil dari debitur, hai mana membuktikan bahwa debitur menyetujui untuk memenuhi syarat syarat yang ada dalam perjanjian kredit (vide bukti p 1a) serta telah pula menerima pinjaman dimaksud sebagai bukti dari realisasi perjanjian kredit (vide bukti p 1c): menimbang, bahwa dalam waktu yang bersamaan pula tanggal november saudara lesmana basuki yang nota bene adalah komisaris utama debitur (vide bukti menandatangani surat jamin pribadi untuk menanggung utang debitur pada pemohon kreditur) (vide bukti menimbang, bahwa setelah pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh pemohon kreditur) tersebut jatuh tempo pada tanggal november ternyata debitur tidak membayar pinjaman atau fasilitas kredit untuknya tersebut hal mana memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa benar debitur yang terjadi akibat penandatangan dan diikuti dengan realisasi perjanjian kredit tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon kreditur) selaku pemberi kredit hingga pemohon kreditur) melalui suratnya tertanggal! desember (vide bukti p 2a), juli (vide bukti p .2b), desember (vide bukti p 2c), desember (vide bukti p 2d), april (vide bukti p 2e), juli (vide bukti p 2f) telah be yurisprudensi mahkamah agung usaha menariknya namun tanpa hasil, sehingga pemohon kreditur) melalui kuasa hukumnya dari kantor pengacara ja. setiawan part ners telah memberikan (tiga) kali surat peringatan masing masing tertanggal september (vide bukti p 2g), september (vide bukti p 2h) dan oktober (vide bukti p 2i), juga tanpa hasil sehingga pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur akhir tahun dan mendapat nomor register pali# pn. niaga'jkt. pst., akan tetapi oleh karena telah ditanda tangannya pernyataan perdamaian tanggal desember 'antara pemohon kreditur) dengan debitur (vide bukti maka pemohon kreditur) melalui kuasa hukumnya mengajukan surat pencabutan perkara jas.nlitixim tanggal desember (vide bukti p ej): menimbang, bahwa ternyata kesepakatan perdamaian sebagai mana dimaksud dalam bukti tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh debitur sehingga pemohon kreditur) melalui penasehat hukum nya telah mengajukan (dua) kali surat peringatan masing masing tertanggal desember (vide bukti p 2k) dan tanggal dekem ber (vide bukti sehingga akhirnya pemohon. kreditur) melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur untuk .yang kedua kalinya dan mendapat nomor perkara pailit pn. niaga jkt. pst. hal mana memperkuat fakta hukum bahwa debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan da pat ditagih oleh pemohon kreditur) selaku pemberi kredit: menimbang, bahwa berdasar bukti sampai dengan sampai p 3a dan p 3b terbukti bahwa benar debitur. mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pemohon kreditur) walaupun pemohon kreditur) telah dilikuidasi sebagaimana dibuktikan oleh bukti sampai dengan namun masih tetap memiliki hal dan kewajiban yang sama dengan pemohon kreditur) sebelum dilikuidasi, termasuk menagih utang sebagaimana tersebut atas pada debitur (vide bukti sampai dengan hal mana memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa benar pemohon kreditur) adalah kreditur yang sah dari debitur: menimbang, bahwa berdasarkan bukti kreditur lain didalilkan oleh kreditur lain yaitu pt. bank pelita bbo) bahwa debitur memiliki utang sebesar rp. (sepulreditur lain (perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur lain disamping yurisprudensi mahkamah agung itu pula bukti kreditur lain ini ternyata dapat dilemahkan oleh bukti menimbang, bahwa berdasarkan bukti kl. il1 sampai dengan kl.1i didalilkan oleh kreditur lain yaitu pt. bank modern bbo) bahwa debitur memiliki utang sebesar rp. (tujl.ii sampai dengan kl.ii dimaksud, disamping itu puta bukti kreditur lain ini ternyata dapat dilemahkan oleh bukti menimbang, bahwa dengan mengambil alih penguraian fakta hukum mengenai keberatan utang debitur kepada kreditur lain mau pun kreditur lain atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat utang debitur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur lain dan kreditur lain menimbang, bahwa akan tetapi kreditur lain iii yaitu pt. bank tamara tbk. berdasarkan bukti kl. ill sampai dengan kl.ni ter nyata dapat membuktikan bahwa debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, termasuk membuktikan bahwa bukti bukti yang diajukan oleh kreditur lain iii ini telah mendapatkan real sisinya (terlampir dibelakang bukti kl.hi sampai dengan kl.hi 5h, menimbang, bahwa dengan mengambil alih penguraian mengenai fakta hukum yang terungkap dari pengajuan bukti baik dari kreditur lain kreditur lain jl, maupun kreditur lain iii berikut pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut atas maka majelis hakim berke simpulan bahwa terbukti secara sah menurut hukum bahwa debitur memiliki kreditur lain selain pemohon kreditur), yakni kreditur lain pt. bank tamara, tbk.) kreditur lain mana memiliki tagihan pada debitur yang berutang padanya, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat pula ditagih: menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh debitur oleh karena tidak ada hubungan nya dengan pemohon kreditur) maupun kreditur lain dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini: menimbang, bahwa berdasar undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan dihubungkan dengan bukti bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum atas, maka adalah beralasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan yurisprudensi mahkamah agungter mohon peninjauan kembali, dahulu sebagai memohon kasasi dengan rosita perkara sebagai berikut bahwa berdasarkan perjanjian kredit plkgixutermonahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal november termchon tetap tidak melaksanakanperti terurai dalam surat pero con, bahwa pemohon telah pernah mengajukan permohonan pailit atas memohon dan terdaftar dengan pailit1999 pn.: bahwa akibat tidak dibakarnya hutang tersebut, maka per tangga! desember jumlah seluruh hutang dan bunga memohon pada pemohon sebesar rp. (sepuluh milyar em o conan bank pelita (bbo bank beku operasi) diambil alih oleh bppn badan penyehatan perbankan nasional!), sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah): bank tamara tbk. kantor pusat operasional! esemka, sebe sar rp. (dua puluh milyar rupiah): yurisprudensi mahkamah agung debitur yaitu pt. samawi agung corporation berada dalam keadaan pailit, menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon kreditur) untuk menunjuk kurator sementara ternyata tidak memenuhi ketentuan undang undang nomer tahun tentang kepailitan dan tidak pula dapat mengajukan bukti yang mendukung alasan pemohon kreditur) mengajukan permohonan tentang penunjukan kurator semen tara ini maka adalah beralasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak permohonan pemohon kreditur) tentang kurator se tentara, menimbang, bahwa oleh karena debitur dinyatakan berada dalam keadaan pailit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka berdasarkan undang undang nomor tahun se luruh harta kekayaan debitur berada dalam sitaan umum: menimbang, bahwa dengan dinyatakannya debitur dalam keadaan pailit sebagaimana tertera dalam amar putusan ini, maka debitur tidak lagi berhak berbuat bebas atas haknya yang sejak pu tuan. ini diucapkan menjadi bundel atau harta pailit sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun. tentang kepailitan dan oleh karena itu berdasar (la) dan (1b) undang undang nomor tahun tentang kepailitan perlu ditunjuk seorang hakim pengawas yang berasal dari hakim pengadilan niaga jakarta pusat dan seorang kurator yang berdasarkan permohonan dari pemohon kreditur) bukti telah ditunjuk saudara hendra roda putra, sh. dari kantor konsultan hukum h.r. putera rekan seba salman tertera dalam amar putusan bawah ini. menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim, kurator yang namanya tercantum dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan dalam permohonan pemohon kreditur) ini ternyata tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan pihak debitur maupun dengan pihak kreditur seakan bersifat independen sebagaimana di maksud oleh undang undang nomor tahun po. tentang kepailitan, karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi majelis untuk menunjuk saudara hendra roda putra, sh. sebagai kurator dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini: menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya sebagai kurator bagi debitur dalam perkara permohonan pernyataan kepailitan ini: yurisprudensi mahkamah agung mengingat, hir jis hir undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah oleh undang undang horror tahun tentang perbankan jis peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana diubah oleh peraturan pemeran tah nomor tahun tentang bppn jis pasal jis (ta) dan. (1b) jis jis jis jis undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan: memutuskan mengabaikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon kreditur) yaitu tim likuidasi pt, austria raya bank dalam likuidasi), menyatakan pt. samawi agung corporation debitur) berada dalam keadaan pailit: menunjuk saudara gusti nyoman putra, sh., hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat selaku hakim pengawas: mengangkat saudara hendra roda putra, sh. dari kantor konsul tan hukum h.r. putra rekan beralamat jalan tanjung deren raya jakarta barat sebagai kurator,nya: membebankan biaya perkara pada debitur sebesar rp. (lima juta delapan ratus ribu rupiah): demikian diputus dalam permusyawaratan majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat pada hari jum'at tanggal fe berlari oleh kami ny. nur alam bestaan, sh. selaku hakim ketua majelis, syamsudin manan sinaga, sh.mh dan tjahjono, sm. masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari in, senin, tanggal februari oleh ketua majelis yang bersangkutan dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh mahdi, sh. selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon kreditur) dan kuasa hukum debitur, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum kreditur lain. yurisprudensi mahkamah agung hakim hakim anggota, hakim ketua, ttd, ttd. syamsudin manan sinaga, sh.mh. ny, nur alam bestaan, sh. ttd. tjahjono, sh. panitera pengganti, ttd. mahdi, sh. yurisprudensi mahkamah agung bank modern (bbo bank beku operasi) diambil alih oleh bppn badan penyehatan perbankan nasional), sebesar rp. (tujuh milyar rupiah), sejahtera bank umum (bdl bank dalam likuidasi), ber alamat jalan k.h. wahid hasyim na.,.,yurisprudensi mahkamah agung maupun kurator tetap serta tidak gai berikut menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruh nya, menyatakan memohon pt. samawi agung corpo, menunjuk sdr. hendra roda putera, sh. sebagai kurator semen, menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pengadilan niaga jakarta pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal februari os pailit pn.niaganjkt.: menyatakan pt. samawi agung corporation debitur) berada dalam keadaan pailit:: nya, membebankan biaya perkara pada debitur sebesar rp. (lima juta delapan ratus ribu rupiah): yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa amar lulusan mahkamah agung tanggal april nomoremohon kasasi pt. samawi! asing corporation yang dalam hal ini diwakili cie para kuasa nya rie melayani, sh., palungan, sh., dan rachmat mulyana, sh. tersebut, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara da lam tingkat kasasi sebesar rp. (dua juta rupiah):april k n diberitahukan kepada pemohon kasasi memohon pailit pada tanggal april kemudian terhadapnya oleh pemohon kasasi memohon pasif dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal septjakarta pusat tanggal oktober menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasai dan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun yang ditetapkan menjadi undang undang dengan undang undang nomor tahun permohonan peninjauan kem secara formil dapat diterima: menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali telah manga bukan alasan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa pemohon peninjauan kembali merasa bahwa dalam perkara ini terdapat bukti tertulis baru yang penting, .yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan penghasil kan putusan yang berbeda yurisprudensi mahkamah agung perjanjian jual beli piutang tangbali) bukti ppk ta): bahwa didalam perjanjian jual beli piutang tersebut yang di buat dibawah tangan antara pt. bumi indira wisata bca group) selaku penjual dengan pt. samawi agung corporation pemohon peninjauan kembali) selaku pembeli yang telah sepakat untuk menjual mengalihkan kepada pemohon penis jalan kembali atas semua dan setiap tagihan, piutang, hak dan klaim untuk menagih, menuntut dan menerima pem bayaran atas semua dan setiap jumlah uang berupa apapun hingga jumlah berapapun yang dimiliki dipunyai atau diperoleh pt. bumi indira wisata terhadap pt. sbu (dl) berdasarkan perjanjian jual beli, deposito dan agreement, termasuk hak dan wewenang yang dimiliki dipunyai dan da pat dijalankan oleh pt. bumi indira wisata berdasarkan perjanjian jual beli, deposito dan agreement. sebagaimana tertera dalam perjanjian jual beli piutang tentang bali), bahwa dari perjanjian jual beli, deposito dan agreement ter sebut pemohon peninjauan kembali mempunyai total tagihan piutang yang dialihkan adalah senilai: bahwa dari bukti tersebut ternyata pt. samawi agung corpo ration telah mengambil alih hutang piutang dari pt. bumi indira wisata yang berupa deposito deposito dan bil! ex change yang terdapat pt, sejahtera bank umum dalam likuidasi) yang secara keseluruhan berjumlah rp. (enam puluh sembilan milyar dua ratus em pat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah): bahwa asli surat perjanjian jual beli piutang ini telah diserah kan kepada tim likuidasi pt. sbu dalam likuidasi) pada tanggal desember sebagai kelengkapan data peng alihan piutang bca group, sebagaimana surat tertanggal desember dari lesmana basuki kepada ketua tim likuidasi pt, sbu: (vide bukti ppk ibj: yurisprudensi mahkamah agung |
hukum acara perdata upaya hukum. kasasi untuk kepentingan hukum. haa permohonan pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh jaksa agung untuk pembatalan penetapan pengadilan negeri, tidak" dapat mengurangi hak hak yang telah diperoleh pihak yang bersangkutan. istilah tidak dapat mengurangi hak hak tersebut , hanya pada tempatnya, bila penetapan pengadilan negeri diambil dalam lapangan attribusinya, kata absolut atau relatif, telah dilanggar, dalam hal ini, oleh karena pengadilan negeri tidak mengambil penetap annya dalam lingkungan @atribusi untuk pengadilan, melainkan telah melewati batas:batas kekuasaan peradilan ( rechtsbedelingssfeer ) untuk seluruh peradilan dan dengan demikian pemohon tidak dapat mengemuka kan hak hak yang diperoleh oleh penetapan bersangkutan, tan putusan mahkamah agung tgl, maret no: k rup 1962w.n, atasnya keadilan mahkamah agung mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai 'berikut dalam perkara perdata permohonan dari ong time what, lahir lubuk agung pebruari tinggal padang, kampung tionghoa 11b, pekerjaan berjualan, pemohon asli aan mahkamah agung tersebut, ana melihat surat surat yang bersangkutan, sena membaca surat penetapan pengadilan negeri padang tanggal desember pdg., yang kamarnya berbunyi 'sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon, dana menyatakan sebagai hukum, bahwa pemohon" bernama ong. tjoe what (lelaki), lahir lubang agung pebruari adalah warganegara republik indonesia, haa menentukan bahwa pemohon diwajibkan membayar biaya perkara ini, yang hingga kini berjumlah rp, (empat puluh lima rupiah . menimbang bahwa menurut surat keterangan panitera muda pengadilan negeri padang pdg. pada tanggal desember kepaniteraan pengadilan negeri padang telah didaftarkan surat dari jaksa agung tertanggal november cas yang mengandung permohonan untuk pemeriksaan kasasi terhadap penetapan pengadilan negeri padang tersebut, permohonan mana disertai risalah kasusnya tertanggal november juga, menimbang bahwa permohonan jaksa agung tersebut adalah mengenai suatu penetapan pengadilan negeri yang menurut undang undang telah memperoleh kekuatan tetap, maka oleh karena itu dapat diterima, menimbang bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh jaksa agung pada pokoknya ialah pengadilan negeri bertindak tidak dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan dan dalam perkara ini tidak terjadi sengketa apapun juga, menurut dari undang undang tahun dan dari undang undang. tahun permohonan keluarga negarawan harus dimajukan kepada menteri kehakiman, menimbang mengenai keberatan sub bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena pemohon asli pada hakekatnya dalam surat permohonannya tanggal oktober memohon kepada pengadilan negeri padang supaya membatalkan per nyatakan penolakan kebangsaan indonesia yang. dilakukan oleh ayah pemohon asli ong teng ie) dan yang berlaku juga baginya pada tanggal desember pengadilan negeri padang dan dengan penetapan baru pemohon asli disyahkan menurut hukum menjadi warga negara indonesia, menimbang bahwa baik dalam persetujuan perihal pembagian warga negara, hasil konperensi meja bundar antara indonesia dan belanda, maupun dalam undang undang tahun tentang keluarga negarawan tidak terdapat ketentuan bahwa pengadilan diberikan hak untuk i.c. membatalkan penolakan kebangsaan indonesia tersebut: dan.selanjutnya sebagai akibat pembatalan tersebut menyatakan bahwa pemohon asli adalah warga negara indonesia: menimbang bahwa dengan demikian maka. keberatan sub tidak perlu menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang tersebut atas maka putusan pengadilan negeri guo harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri dalam perkara ini, menimbang bahwa pembatalan atas tuntutan kasasi untuk kepentingan hukum menurut undang undang tentang kekuasaan dan susunan mahkamah agung tidak dapat mengurangi hak hak yang telah diperoleh pihak bersangkutan, menimbang bahwa istilah tidak dapat mengurangi hak hak tersebut hanya pada tempatnya, bila penetapan pengadilan negeri bersangkutan diambil dalam lapangan attribusinya dengan tidak perlu menghiraukan apakah batas kompetensinya (absolut atau relatif) telah dilanggar: menimbang bahwa seperti telah dipertimbangkan atas pengadilan negeri bersangkutan tidak mengambil penetapannya dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan, melainkan telah melewati batas batas kekuasaan peradilan ( rechts bedelingssfeer ) untuk seluruh peradilan dan dengan demikian pemohon asli tidak dapat mengemukakan hak hak yang diperoleh oleh penetapan bersangkutan, mengingat akan undang undang yang bersangkutan dan undang undang mahkamah agung indonesia, memutuskan menerima permohonan kasasi untk kepentingan hukum dari jaksa agung tersebut, membatalkan penetapan pengadilan negeri padang tanggal desember pdg., dan dengan mengadili sendiri menyatakan tidak dapat diterima permohonan dari ong tjoe what supaya surat catatan penolakan warga negara indonesia yang telah dilakukan oleh ayahnya ong eng baginya pada tanggal desember dinyatakan batal. demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hari rabu, tanggal maret oleh mr. wirjono prodjodikoro, ketua, mr, soekarno dan mr. subjektif, hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari sabtu, tanggal maret oleh ketua terebut, dengan dihadiri oleh mr. wirjono kusumo dan mr. subjektif, hakim hakim anggota dan moekandar, panitera pengganti .b, dengan tidak dihadiri oleh pemohon asli. |
hukum perdata penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rech wstitle) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah. pemilik tanah tersebuttinus panas, bertempat tinggal desa nikotin, ke catatan kupang selatan, kota administratif kupang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari: karolina genas kima, lazarus panas, selain panas, julian panas, sama sama bertempat desa nikotin, kecamatan kupang selatan, kota administratif kupang, pemohon pemohon kasasi dahulu penggugat ii, in, vi'dan berbanding: melawan: anti ethan, bertempat tinggal desa pura,. keramat kupang selatan, kota administratif kupang: johannis panas, bertempat tinggal kefamenanu, daerah tingkat timor tengah utara: megah maria panas, bertempat tinggal ende, daerah tingkat ende: ann pos marten panas, bertempat tinggal pamela, kecamatan rote timur, daerah tingkat kupang:" nan elias hamas, frederik panas, sama sama bertempat tinggal desa pura, kecamatan kupang selatan, kota administratif kupang selatan, kota administratif kupang, memohon memohon kasasi dahulu tergugat tergugat pembanding: dan helena hayati panas, bertempat tinggal desa nikotin, kecamatan kupang selatan, kota administratif kupang, turut memohon kasasi dahulu penggugatasli muka persidangan pengadilan negeri kupang pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa ayah para penggugat asli bernama matches panas alma hum, sejak tahun telah menguasai memiliki sebidang tanah kosong serta mendirikan sebuah rumah tinggal (rumah darurat), tanah mana terletak dan berbatas seperti tersebut dalam surat gugatan: bahwa penggugat penggugat asli selain memiliki tanah sernukcta, penggugat asli bersama ibu kandung bernama karolina panas kima telah membuat pula sebuah kios warung makan yang letaknya tempat lain dari tanah sengketa, warung mana berhadapan dengan mata air pura dan oleh karena itu penggugat asli dan ibu selalu berada warung makan tersebut, sedangkan ayah serta anak anak yang lain tetap menempati rumah tanah sengketa: bahwa ayah penggugat penggugat asli mempunyai hubungan gelap dengan tergugat asli sampai ayah penggugat penggugat asli meninggal pada tahun sedangkan tergugat asli dan anak anak nya sampai sekarang tetap menguasai tanah dan rumah milik peng gugat penggugat asli, yang bertindak seolah olah sebagai eigenaar atas tanah rumah harta peninggalan ayah penggugat penggugat asli: matches panas almarhum: bahwa persengketaan atas tanah dan rumah tersebut, sejak tahun dan berturut turut beberapa kali telah diajukan secara sampai muka pemerintahan desa setempat dan terakhir pada tahun hadapan kepala kecamatan kota kupang, akan tetapi tidak berhasil, ' ' bahwa berdasarkan atas alasan alasan tersebut atas, penggugat sebab menguasai saja tidak berarti bahwa pemiliknya, lebih lebih ayah suami mereka telah hidup sebagai suami istri tanah sengketa dengan tergugat i pembanding sejak tahun hingga meninggalnya pada tahun dan meninggalkan anak anak yakni: para tergugat pembanding lainnya: ta, menimbang, balita oleh karena para menggugat berbanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan alma hum matches panas, maka gugatan para penggugat berbanding harus ditolak kecuali mengenai permohonan penetapan ahli waris yang telah tepat dipertimbangkan oleh hakim pertama: menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka putusan pengadilan negeri kupang tangga! juni pdt yang dimohon banding tidak dapat dipertahankan dan ha rus dibatalkan, selanjutnya pengadilan tinggi akan memberikan per adilan sendiri sebagai mana yang akan tertera dalan kamarnya! menimbang bahwa oleh karena para penggugat berbanding ber ada pihak yang dikalahkan maka harus dihukum pula membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan: mengingat dari undang undang yang bersangkutan: mengadili menerima permohonan banding dari tergugat tergugat pembanding tersebut atas: membatalkan putusan pengadilan negeri kupang tanggal juni pdt yang dimohon banding: mengadili sendiri mengabulkan gugatan para penggugat berbanding sebagian: menyatakan penggugat penggugat berbanding adalah ahli waris dari matches panas almarhum: menolak gugatan selebihnya: menghukum penggugat penggugat'berbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding saja dianggap sebesar rp. . (seribu tujuh puluh limakupang kupang, demikianlah diputuskan pada hari ini rabu, tanggal mei oleh kami foton suprapto, s.h., yang ditunjuk oleh ketua pengadilan |
p6 www beruang mas perkasa nomorregister 010pk n tanggalputusan januari majelis hakim abdul kadir mapping, s.h. soekarno, s.h. prof. dr. fuchsia, s.h. klasifikasi hak paten kaidah hukum: akan tetapi salah satu kreditur dari ovum terbukti bahwa utang separatisnya, bank mayora, kemudian pemohon kepada memohon (mengajukan kasasi, dan terhadap maupun kepada para kreditur lain belum permohonan tersebut mahkamah agung jatuh waktu dan belum dapat ditagih, mengambil keputusan mengabulkan sehingga belum terpenuhi ketentuan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, undang undang bank mayora, membatalkan putusan tahun tentang syarat untuk pengadilan niaga, dan menolak menyatakan pemohon pailit. pengesahan per ajian perdamaian (homologasi) yang dilakukan antara duduk perkara: debitur beruang mas perkasa dengan pemohon xenon enterprises kreditnya. limited) telah memohon agar memohon terhadap putusan kasasi tersebut beruang mas) dinyatakan pailit memohon pailit mengajukan permohonan dengan segala akibat hukumnya: dengan alasan ditemukan ovum. atas permohonan pernyataan pailit pertimbanganhukum: tersebut pengadilan negeri jakarta pusat alasan alasan dapat dibenarkan telah menjatuhkan putusan mengabulkan dengan alasan alasan sebagai berikut: permohonan pemohon untuk seluruhnya berdasarkan bukti ovum dan dan menyatu memohon beruang telah terbukti bahwa usul penyelesaian mas pailit dengan segala akibat utang oleh pemohon yang hukumnya, menyatakan bahwa utang pemohon pk. ternyata kemudian antara debitur dapat diperpanjang mengembalikannya pailit dan para kreditnya telah terjadi dengan cara angsuran pertahun selama perdamaian dan pengadilan niaga tahun sehingga akan berakhir pada mengambil putusan yang kamarnya tahun yang semula masih akan menyatakan sah perdamaian yang dipertimbangkan oleh memohon pk. dilakukan antara debitur beruang mas ternyata telah disetujui oleh termehon perkasa dengan dari kreditnya: pada tanggal april yurisprudensi mahkamah agung berdasarkan ovum dan telah amarputusan: terbukti bahwa usul penyelesaian utang mengabaikan permohonan peninjauan oleh pemohon mana utang kembali dari pemohon pk, tersebut oleh pemohon akan beruangmas perkasa: diselesaikan secara angsuran per tahun membatalkan putusan pengadilan selama tahun tampa bunga berarti niaga dan putusan mahkamah agung diperpanjang sampai tahun juga (kasasi):mengadilikembali utang pemohon kepada memohon menolak permohonan pemohon maupun kepada kreditur lain belum untuk seluruhnya, jatuh waktu dan belum dapat ditagih menghukum memohon untuk sehingga ketentuan membayar biaya perkara pada semua undang undang no, tahun tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tentang syarat untuk menyatakan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar pemohon pailit belum terpenuhi, rp10. (sepuluh juta rupiah). yurisprudensi mahkamah agung bahwa adanya persetujuan atas tawaran pemohon peninjauan kembali yang dituangkan dalam nobulan tersebu: telah menimbulkan suatu kesepakatan baru antaraterhadap memohon peninjauan kembali. dengan adanya kesepakatan baru tersebut, hal tersebut telah menggantikan segala syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian perjanjian sebelumnya. hal ini sesuai dengan asas hukum lex posteriori derogat legi priori (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang terdahulu), bahwa demikian juga berdasarkan asas pasta sunt pertanda, yang dijabarkan dalam kuh perdata, bahwa suatu perjanjian harus dilandasi dengan iktikad baik dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihaknya. hal tersebut berarti memohon peninjauan kembali tidak dapat mengingkari adanya restrukturisasi tersebut dan harus tunduk pada hasil restrukturisasi yang telah disepakatinya, bahwa dengan demikian berarti hubungan pinjam meminjam antara pemohon peninjauan kembali dan memohon peninjauan kembali tersebut telah direstrukturisasi dan jangka waktu pengembalian kewajiban pemohon peninjauan kembali kepada memohon peninjauan kembali tidak lagi mengacu pada kesepakatan awal, tetapi mengacu pada syarat syarat dan ketentuan yang berlaku dalam nobulan yang telah disepakati oleh memohon peninjauan kembali dengan surat restrukturisasi, dengan demikian karena dalam nobulan dan surat restrukturisasi telah disepakati bahwa jangka waktu atas kewajiban pemohon peninjauan kembali diperpanjang sampai lima tahun, maka secara hukummenjadi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih: permohonan pernyataan pailit terhadap pemohon peninjauan kembali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. bahwa ternyata ketika pemohon peninjauan kembali sedang mempersiapkan pelaksanaan syarat dan ketentuan restrukturisasi tersebut, pada tanggal april memohon peninjauan kembali melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap pemohon peninjauan kembali kepaniteraan pengadilan niaga jakarta pusat, dengan registrasi nomor perkara: pailit pn. niaga. jkt. pst., yurisprudensi mahkamah agung bahwa kemudian hari barulah pemohon peninjauan kembali mengetahui bahwa alasan dari memohon peninjauan kembali dalam mengada kan pembicaraan mengenai restrukturisasi utang pemohon peninjauan kembali hanyalah untuk meminta kepastian tentang jumlah kewajiban pemohon peninjauan kembali berdasarkan perjanjian pinjaman akses dan surat sanggup untuk dijadikan dasar perhitungan dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap pemohon peninjauan kembali tindakan pemohon peninjauan kembali tersebut jelas merupakan tindakan yang sangat tidak etis dan menunjukkan iktikad tidak baik dari memohon peninjauan kembali: bahwanamun demikian, dengan adanya kesepakatan untuk merestrukturisasi perjanjian pinjaman akses dan surat sanggup, sebagaimana dinyatakan dalam nobulan dan surat restrukturisasi, maka secara hukum membuktikan bahwa utang yang didalilkan oleh memohon peninjauan kembali telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah dalil yang tidak benar, karena jelas dengan adanya restrukturisasi yang salah satunya adalah memperjanjikan perpanjangan jangka waktu selama (lima) tahun tersebut, menyebabkan bahwa utang tersebut belum jatuh tempo dan karenanya jelas belum dapat ditagih sebagaimana ternyata dari penawaran dalam nobulan yang berbunyi sebagai berikut: utang pokok akan dibayarkan secara angsuran per tahun selama tahun tanpa bunga dengan cicilan sebagai berikut: tahun pertama: tanpa cicilan (grace period) tahun kedua s d tahun kelima: masing masing 25y4 bahwa dengan belum jatuh temponya kewajiban pemohon peninjauan kembali kepada memohon peninjauan kembali tersebut, maka jelas memohon peninjauan kembali tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan guo, karena jelas tidak ada kelalaian yang harus menyebabkan memohon peninjauan kembali mengajukan upaya hukum untuk menagih bintangnya dari pemohon peninjauan kembali. hal ini sesuai dengan asas hukum perdata yang mengatur bahwa setiap upaya hukum dalam bidang harta kekayaan adalah dilakukan berdasarkan adanya suatu kepentingan (asas point d'rest, poin d'action), sebagaimana hal ini diakui oleh pakar hukum prof. dr. sudiro mertokusumo, s.h., serta dikutip oleh darwin print, s.h., dalam bukunya yang berjudul strategi menyusun dan menanggapi gugatan perdata dan telah diakomidir dalam yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia dalam putusan reg. sip bahwa harus adanya kepentingan langsung melekat pada diri seorang yurisprudensi mahkamah agung pemohon sebagai syarat mutlak untuk mengajukan gugatan (in cast permohonan kepailitan, guo) adalah sangat tepat dan merupakan keharusan, karena jika tidak maka setiap orang akan mengajukan upaya upaya hukum, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan malah akan menggangu penegakan hukum, bahwa dengan demikian, karena terbuktibelum jatuh tempo dan dapat ditagih dan karenanya memohon peninjauan kembali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan penyataan pailit guo, maka secara hukum syarat syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam uuk yaitu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak terpenuhi, uuk berbunyilebih editornya . bahwa oleh karena syarat syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam uuk tidak terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh memohon peninjauan kembali terhadap pemohon peninjauan kembali tidak berdasarkan hukum dan sangat berdasar hukum apabila majelis hakim agung pada tingkat peninjauan kembali membatalkan putusan putusan tersebut, dengan demikian, karena permohonan kepailitan guo diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas dan kepentingan sebagai seorang kreditur yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sangat berdasar hukum jika majelis hakim peninjauan kembali yang terhormat menolak permohonan kepailitan guo dan menyatakan mengembalikan keadaan pemohon peninjauan kembali dalam keadaan sebelum kepailitan terjadi. utang pemohon peninjauan kembali kepada kreditur kreditur lain belum jatuh tempo dan dapat ditagih. bahwa demikian juga, berdasarkan ovum ovum dan ovum sebagai bukti bukti baru atas perkara guo, maka terbukti bahwa dan midori utama) belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, yurisprudensi mahkamah agung r12008 bahwa berdasarkan surat pemohon peninjauan kembali kepada sandi mitra selaras tertanggal juni perihal: penundaan pembayaran (vide ovum surat pemohon peninjauan kembali kepada mahkota berlian cemerlang tertanggal juni perihal: penundaan pembayaran (vide nomura dan surat pemohon peninjauan kembali kepada midori utama tertanggal juni perihal: penundaan pembayaran (vide ovum terbukti bahwa kreditur kreditur lain pemohon peninjauan kembali telah menyetujui penawaran restrukturisasi yang diajukan pemohon peninjauan kembali, yaitu dengan menyetujui perpanjangan jangka waktu pengembalian utang pemohon peninjauan kembali untuk (lima) tahun. dengan disetujuinya tawaran restrukturisasi tersebut, maka secara hukum utang, midori utama) sebagaimana yang didalilkan oleh memohon peninjauan kembali dalam permohonan pernyataan pailit guo, belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih:alasan alasan peninjauan kembali tersebut atas: bahwa putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi! september dengan menolak pengesahan perjanjian perdamaian dalam perkara tersebut berarti putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pailit' pn. niaga. jkt.pst, tanggal juni yang mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan memohon pailit dengan segala akibat hukumnya, menjadi berkekuatan hukum tetap: bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru ovum dan bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan bukti ovum dan telah terbukti bahwa usul penyelesaian utang oleh pemohon peninjauan kembali yang menyatakan bahwa utang pemohon peninjauan kembali dapat diperpanjang mengembalikannya dengan cara angsuran per tahun selama tahun sehingga yurisprudensi mahkamah agung akan berakhir pada tahun yang semula masih akan dipertimbangkan oleh memohon peninjauan kembali ternyata telah disetujui oleh memohon peninjauan kembali pada tanggal april bahwa selanjutnya dengan berdasarkan belum dan telah terbukti bahwa usul penyelesaian utang oleh pemohon peninjauan kembali mana utang tersebut oleh pemohon peninjauan kembali akan diselesaikan secara angsuran per tahun selama tahun tanpa bunga berarti diperpanjang sampai tahun jugabahwa dengan demikian maka utang pemohon peninjauan kembali kepada memohon peninjauan kembali maupun kepada kreditur lain belum jatuh waktu dan belum dapat ditagih sehingga ketentuan undang undang tahun tentang syarat untuk menyatakan pemohon peninjauan kembali pailit belum terpenuhi,beruangmas perkasa danno, pailit pn.niaga.jkt.pst tanggal september, beruangmas perkasa tersebut:.t.pst tanggal september mengadili kembali menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menghukum memohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar rp10januari oleh abdul kadir mapping, s.h., ketua muda yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, soekarno, s.h. dan prof. dr. fuchsia, s.h., hakim hakim agungsoekarno, s.h. dan prof. dr. fuchsia, s.h., hakim hakim anggota serta bantu oleh budi hansard, s.h. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihakperkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara, pt. beruangmas perkasa, beralamat komplek ruko atap merah blok 12a jalan perenungan jakarta pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ketut mulya ariana, s.h.m. hum., dan mahendra hartono, s.h., para advokat dari kantor hukum mns law firm , beralamat plaza sentral lantai jalan jenderal sudirmanmemohon. melawan: xenon enterprises limited, beralamat true chambers, road town, british virgin island, sebagai memohon peninjauan kembali dahulu memohon kasasi pemohon, dan bank mayora, beralamat jalan timang raya kav. jakarta barat: sebagai turut memohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi krediturdesember nomor:dengan polita perkara sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agungm. hum. yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal april dibawah nomor: pailit' pn.niaga.jk.t.pst. pada pokoknya telah memohon agar memohon beruanglantai jalan, mh., sebagai hakim pengawas: menunjuk dan mengangkat sdr, yuhelson, s.h.mh berkantor pada de pure law firm , beralamat world trade centre lantai jalan jenderal sudirman kav. jakarta selatan sebagai kurator: menghukum memohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah rp5. (lima juta rupiah): bahwa dalam hubungannya dengan proses pemberian, ternyata antara debitur pailit dengan para kreditur dan kurator untuk hadir dalam rapat yang diselenggarakan pada hari: selasa, tanggal agustus bahwa pada hari yang telah ditetapkan tersebut, telah ternyata. hakim pengawas sdr. binsar siregar, s.h.mh., kurator: yuhelson, s.h.mh,., debitur pailit dan para kreditur telah hadir dalam rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian:tertulis kepada majelis hakim tertanggalyurisprudensi mahkamah agungur, usulan tawaran perdamaian sebagaimana terlampir, pokok pokok perdamaian yang ditawarkan. utang yang diakui adalah sebagai utang pokok, tanpa bunga dan denda. utang tersebut akan dikonversi menjadi saham saham dengan nilai per saham rp100.ur sesuai jumlah tagihan, paling lambat (enam) tahun sejak homologasi: debitur pailit sudah harus dapat menjual sebanyak paling sedikit (enam puluh) unit rumah atau vilper tahun untuk sport dan club dan eguilur kreditur dan dibicarakan dalam rapat rapat kreditur serta pada akhirnya dapat disepakati melalui voting tertanggal agustus berikut: jumlah kreditur yang hadir kreditur jumlah kreditur yang had kreditur dan menyatakan setuju jumlahkreditur yang hadir kreditur dan yang tidak setuju dari hasil rapat dapat disimpulkan tawaran perdamaian telah memperoleh persetujuan dari para kreditur, yurisprudensi mahkamah agung bagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang kepailitan dan pkpu,hadapan sidang, yang pada pokoknya mohon homologasi atas sur membenarkannya, bahwa selanjutnya telah terjadinomor: pailit pn.niaga.jkt.pst,kreditnya,, tanggal agustus beserta laporannya, menghukumpara pihak tersebut atas dan para kreditu: menimbang, bahwa amar putusan mahkamah agung tanggal desember nomor: k n, bank mayora tersebut: membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pailit pn. niaga. jkt. pst. tertanggal september yurisprudensi mahkamah agung |
bupati pangandaran provinsi jawa barat peraturan bupati pangandaran nomor 16tahun tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapital jaminan kesehatan nasionaluntuk16 salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekte kakak kabupaten pangandaran (set data s.h., si. pencil4 tingkat iv b f119670210 jdih.pangandarankab.go.id tanggal januari contoh perhitungan jasa pelayanan miristanggung masa rangkap tugas nama pegawai jabatan pendidikan jenis ketenagakerjaan jumlah jawabolom kolom jumlah kolom kerja kerja yonnick hwan andriana, apoteker farm taimasa rangkap tugas tanggung nama pegawai jabatan pendidikan jenis ketenagakerjaan jumlah jawab nanerja kerja kolom kolom jumlah kolom jbelsalal ll jartimpewawan paserumum lula lal lol mama| 1soso| rs01g1ss1 |wammmama mumsoms |. loo samoa| lasso| dsn |rurawanusisas o o | o#eomositeseraan lal mama| soso| ssa01on |wwdasantasams, rem |. loo lho sama| lasso| to05o01o isuyamamie 0am isl lal loo mana| nas c05015a dit iso mom| p0wow| anak0|bagian hukum sekretaris daerah dua paten pangandaran kabupaten pangandaran pen setiap ttd cap jahat jadi, s.h., si. mahmud pnyrpa tingkat iv b p : berita daerah kabupaten pangandaran tahun nomor16, bupati adalah bupati pangandaran, dinas adalah dinas kesehatan kabupaten pangandaran,pemeliharaan kesehatan dan perlindunganjdih.pangandarankab.go.iddih.pangandarankab.go.iddanakapitasiencana kerja dan anggaran dinasdan peraturan bupati tentang penjabaran apbd tahun anggaranjdih.pangandarankab.go.id kepala ftp ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran kpa) melalui keputusan bupati. bupati menetapkan bendahara dana kapital jkn pada ftp atas usul kepala dinasmelalui ppid. bendahara sebagaimana dimaksud pada membuka rekening dana kapital jknolehdinasjdih.pangandarankab.go.idesiensi,danakapitasisetiap tahunditetapkan dengan keputusan bupati atas usulan kepala dinas dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikutdibidang pelayanan kesehatan, dan kebutuhan obat, alat kesehatanjdih.pangandarankab.go.idsebagai berikut: jenis ketenagaan dan atau jabatan, dan kehadiran, variabel jenisnon kesehatan dibawah d3, diberi nilai (dua puluh lima), seluruh jenis ketenagaan luar pns dan ptt kecuali dokter dokter gigi, diberi nilai (dua puluh).suratik sip) yang dikeluarkan oleh pejabatdan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada bagikecuali tenaga diluar pns dan ptt yang memilikimasa kerja,masa kerja (lima) tahun sampai dengan (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai (lima), masa kerja (sebelas) tahun sampai dengan (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai (sepuluh), jdih.pangandarankab.go.id masa kerja16 (enam belas) tahun sampai dengan (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai (lima belas): masa kerja21masa kerjalebih dari (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai (dua puluh lima). bagi tenaga diluar pns dan ptt diberikan tambahan nilai (lima). variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf dinilai dengan perhitungan sebagai berikut: hadir setiap hari kerja, diberi nilai (satu) poin untuk setiap hari, dan b.terlambat hadir atau pulang kerja sebelum waktu yang telah ditetentukan jawab peretas kecaman yee ain #ruangan .coo.oojdih.pangandarankab.go.iddengan ketentuan peraturan perundang undangansumber dari danadukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, makapemanfaatannya hanya dapatsumbersesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan penutup hal haljdih.pangandarankab.go.idmperjelas syarat sahnya perjanjiannya dialaminya. penyelenggara pengobatan secara khusus. tradisonal diharapkan lebih mempersiapkan sarana pendukung praktik pengobatan yang ii. penutup selenggarakan dan mengutamakan penyelenggaraan praktik keselamatan pasien sebagai pengobatan tradisional didukung dengan tanggungjawabnya. kepada pemerintah beberapa peraturan diantaranya keputusan dapat lebih mengawasi hak dan kewajiban menteri kesehatan pasien dan pengobat tradisional dan menkes sk vi1 tentang tindakan preventif. penyelenggara pengobatan tradisional dan undang undang tahun daftar pustaka tentang kesehatan. peraturan mengenai pengobatan tradisional sebagai perangkat buku buku hukum kesehatan yang dimaksudkan agar bisri, ilham, sistem hukum memberikan kepastian hukum dan indonesia: prinsip prinsip dan pelindungan bagi warga masyarakat selaku implementasi hukum indonesia. pasien serta penyelenggara pengobat raja grafindo persada, cetakan tradisional. pemerintah membuktikan ke jakarta. bahwa pengobatan tradisional mendukung komalawati, veronica, peranan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. informed consent dalam transaksi perjanjian pengobatan tradisional atas, terapeutik persetujuan dalam jelas bahwa jika dilakukan sesuai dengan hubungan dokter dan pasien): prosedur yang ditentukan oleh undang suatu tinjauan yuridis, citra aditya undang merupakan perjanjian yang sah dan bhakti, bandung. mengikat para pihak pengobat tradisonal ' eewadji, cermin hadiah, hukum dan pasiennya mengikuti ketentuan syarat untuk perumahsakitan, citra sahnya perjanjian pada aditya bhakti, bandung. kuh perdata. jenis perjanjian yang nasution, az., pengantar hukum digunakan oleh pihak pengobat tradisional perlindungan konsumen, dan pasien adalah perjanjian penyembuhan jakarta: penerbit daya widya). (perjanjian terapeutik). perjanjian terapeutik martinouva, rossa afi, adalah istilah perjanjian yang berhubungan perlindungan hukum pasien dengan dokter yang juga berlaku bagi terhadap penyelenggara tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga pengobatan tradisional, fakultas penyelenggara kesehatan. perjanjian hukum universitas lampung penyembuhan dalam lingkup pengobatan unila), bandar lampung. tradisional saat ini belum didukung dengan muhammad, abdulkadir, hukum memperjelas syarat sahnya perjanjiannya perdata indonesia, citra aditya secara khusus. bakti, bandung. penelitian perjanjian penyembuhan muhammad, abdulkadir, metode kepada pasien dari penyelenggara praktik penelitian hukum, citra aditya pengobatan tradisional ini diharapkan bakti, bandung. masyarakat lebih cerdas dalam memilih sakti, vik pemuda indra, sarana penyembuhan pada sakit yang perlindungan hukum pengobatan analisis hukum perjanjian penyembuhan kepada pasien.( rossa ani martinouva) tradisional metodologi, fakultas hukum universitas indonesia hui), jakarta.ubjektif, aneka perjanjian, alumni, bandung peraturan perundang undangan kitab undang undang hukum perdata undang undang nomor tahun tentang kesehatan undang undang tahun tentang rumah sakit undang undang tahun tentang praktik kedokteran undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, dan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk vii tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional sumber lain departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, pt. media pustaka indonesia phoenix, jakarhukum perjanjian penyembuhan kepada pasien dari penyelenggara praktik pengobatan tradisional rossa ani martinouva email: rossa.ani.m gmail.com dosen fakultas hukum universitas malah jl. pramuka bandar lampung abstract the organization traditional medicine practices alternative healing path besides medical methods. the practice traditional medicine must supported health law deviceis study intended find out the regulations that protect the organization traditional medical practices and the forms healing agreements provided providers traditional medical practices for patients. the research method used normative reviewing regulations, literature studies and observations traditional medicine. the implementation traditional medical practices supported several regulations including the minister health decree menkes vii concerning traditional medicine administrators and law concerning health. the health law instrumente traditional treatment agreement clear that carried out accordance with the procedures specified law legal agreement and binds the parties traditional headers and patients. the type agreement used traditional headers and patients healing agreement (therapeutic agreement). therapeutic agreement term agreement that deals with doctor that also applies traditional healing staff health care providers. healing agreements within the scope traditional medicine are not currently supported clarifying the legal requirements the agreement specifically. key word legal analysis, agreements, traditional medicine pendahuluan masyarakat puskesmas), rumah sakit dan kesehatan merupakan hak asasi pelayanan kesehatan lainnya. manusia, manakala seseorang sakit maka perkembangan yang terjadi didalam akan melakukan segala cara untuk masyarakat sekarang untuk memperoleh memulihkan kesehatannya. salah satu cara pengobatan yang bertujuan mewujudkan yang paling umum tempuh oleh kesehatan yang baik, masyarakat sekarang penderita adalah menjalani pengobatan ini tertarik dengan cara metode pelayanan secara medis dokter, pelayanan kesehatan tradisional yang dilakukan oleh kesehatan seperti pusat kesehatan pengobatan tradisional selain dengan cara medis. pengobatan tradisional berupa praktik yang diselenggarakan dengan dimaksud dengan pasien. dicantumkan keterampilan seperti yang tercantum pada dalam undang undang angka undang undang nomor nomor tahun tentang kesehatan tahun tentang kesehatan mengenai perlindungan pasien setiap mengartikan bahwa pengobatan tradisional orang berhak menerima atau menolak adalah pengobatan dan atau perawatan sebagian atau seluruh tindakan pertolongan dengan cara dan obat yang mengacu pada yang akan diberikan kepadanya setelah pengalaman dan keterampilan turun menerima dan memahami informasi temurun secara empiris yang dapat mengenai tindakan tersebut secara lengkap. dipertanggungjawabkan dan diterapkan hubungan hukum antara pasien dan sesuai dengan norma yang berlaku pengobat tradisional adalah hubungan masyarakat. hukum antara konsumen dan penyedia jasa, pengobatan tradisional berdasarkan sebagaimana diatur dalam undang undang keputusan menteri kesehatan nomor nomor tahun tentang perlindungan menkes sk vi11 tentang konsumen undang undang perlindungan penyelenggaraan pengobatan tradisional konsumen). dalam angka adalah pengobatan dan atau perawatan undang undang perlindungan konsumen dengan cara, obat dan pengobatan yang disebutkan, konsumen adalah setiap orang mengacu kepada pengalaman, keterampilan pemakai barang dan atau jasa yang tersedia turun temurun, dan atau dalam masyarakat, baik bagi kepentingan pendidikan pelatihan, dan diterapkan sesuai diri sendiri, keluarga, orang lain maupun dengan norma yang berlaku dalam makhluk hidup lain dan tidak untuk masyarakat. diperdagangkan. sedangkan, pelaku usaha pengobatan tradisional ini terbagi adalah setiap orang perseorangan atau menjadi dua yaitu cara penyembuhan badan usaha, baik yang berbentuk badan tradisional atau traditional healing yang hukum maupun bukan badan hukum yang terdiri dari pada pijakan, kompres, didirikan dan berkedudukan atau akupuntur dan sebagainya serta obat melakukan kegiatan dalam wilayah hukum tradisional atau traditional drugs yaitu negara republik indonesia, baik sendiri menggunakan bahan bahan yang telah maupun bersama sama melalui perjanjian tersedia dari alam sebagai obat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam menyembuhkan penyakit. terjadinya berbagai bidang ekonomi angka pengobatan tradisional ini juga dari uraian atas, ruang lingkup dicantumkan pada penelitian ini adalah bahwa pelaku undang undang nomor tahun pengobatan tradisional, yang menyediakan tentang kesehatan yaitu berdasarkan cara jasa pengobatan tradisional, dapat pengobatannya, pelayanan kesehatan dikatakan sebagai pelaku usaha. sedangkan tradisional terbagi menjadi: pelayanan pasiennya, yang mendapatkan jasa kesehatan tradisional yang menggunakan pengobatan tradisional tersebut, dapat keterampilan, dan pelayanan kesehatan dikategorikan sebagai konsumen. dengan tradisional yang menggunakan ramuan. demikian, undang undang perlindungan pasien sebagai penerima pelayanan konsumen dapat diterapkan dalam kesehatan. undang undang kesehatan hubungan antara pasien dan pelaku tidak begitu jelas diterangkan apa yang pengobatan tradisional. pembahasan pada pranata hukum volume nomor juli penelitian ini lebih tepatnya pelayanan aturan hukum tersebut menjadi kesehatan tradisional yang menggunakan salah alasan perlindungan hukum yang keterampilan yaitu cara penyembuhan diberikan untuk pasien sebagai konsumen tradisional atau traditional healing yang agar dapat menghindari adanya praktik terdiri daripada pijakan, kompres, akupuntur yang tidak memiliki izin. praktik dan sebagainya. ruang lingkup sampel pengobatan tradisional praktik telah pengobatan pada penelitian ini bertempat memiliki dasar untuk menjalankan kota bandar lampung, dan jenis usahanya sehingga dapat dipertanggung pengobatan tradisional melalui jarum jawabkan perbuatannya, hal ini akan akupuntur, gurah tradisional, bekam ala menjaga ketertiban dan memberikan rasa rasulullah dan pengobatan melalui pijakan. aman bagi pasien yang akan berobat. bagi kesehatan merupakan hal yang praktik pengobatan tradisional izin dan penting bagi setiap manusia karena dengan peran peraturan yang melindungi tubuh yang sehat kita dapat melakukan penyelenggaraan pengobatan tradisonal ini segala kegiatan. dalam suatu negara akan membuktikan kepatuhan terhadap yang berlandaskan hukum, maka sesuatu aturan dan mendukung usahanya lebih hakekatnya, hukum sangat besar terpercaya bagi masyarakat. peranannya mengatur setiap hubungan berdasarkan uraian atas, maka hukum yang timbul baik antara individu masalah yang akan dibahas dalam dengan individu maupun individu ngen penelitian ini adalah apa saja peraturan masyarakat didalam berbagai bidang yang melindungi penyelenggaraan praktik kehidupan termasuk kesehatan. pengobatan tradisonal dan bagaimana kelemahan pasien sebagai perjanjian penyembuhan yang diberikan konsumen kesehatan yaitu pasien sering penyelenggara praktik pengobatan berada dalam posisi yang tidak tradisional terhadap pasien. menguntungkan karena hukum yang mengatur tentang hak hak konsumen ii. pembahasan indonesia belum berjalan dengan peraturan yang melindungi maksimal, tidak jarang pasien yang penyelenggaraan praktik pengobatan dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya tradisonal dalam berhubungan dengan penyedia negara indonesia berdasarkan atas pelayanan kesehatan, hampir dapat hukum rechsstaat) tidak berdasarkan atas dikatakan tidak mampu menuntut ganti kekuasan belaka machtsstaat) asas ini rugi dan atau menegakkan hak haknya a.z mengandung makna yang amat dalam nasution, usaha pengobatan dalam kehidupan bermasyarakat dan tradisional dengan masyarakat yang bernegara karena ini berarti bahwa negara menerima keberadaannya sama sama (termasuk dalamnya pemerintah, membutuhkan aturan hukum yang akan lembaga lembaga negara, dan lembaga menyeimbangkan, memberikan landasan pemerintah serta aparatur negara) dalam dan keamanan baik kepada pasien sebagai melaksanakan tugasnya senantiasa harus konsumen maupun usaha pengobatan mendasarkan diri pada hukum dan tradisional. kepentingan yang sama sama keadilan. ilham bisri, peraturan dijalani untuk menghidari kejadian buruk pengobatan tradisional tersebut dibentuk terjadi. sebagai upaya mendukung peningkatan analisis hukum perjanjian penyembuhan kepada pasien.( rossa ani martinouva) derajat kesehatan masyarakat selain medis. temurun secara empiris yang dapat kemenkes dipertanggungjawabkan dan diterapkan menkes sk vi1 tentang sesuai dengan norma yang berlaku penyelenggaraan pengobatan tradisional masyarakat. selanjutnya world health menyebutkan bahwa yang dimaksud organization who) pada tahun telah dengan pengobatan tradisional adalah menetapkan bahwa pengobatan tradisional pengobatan dan atau perawatan dengan adalah jumlah total pengetahuan, cara, obat dan pengobatan yang mengacu keterampilan, dan praktik praktik yang kepada pengalaman, keterampilan turun berdasarkan pada teori teori, keyakinan, temurun, dan atau pendidikan pelatihan, dan pengalaman masyarakat yang dan diterapkan sesuai dengan norma yang mempunyai adat budaya yang berbeda, baik berlaku dalam masyarakat. dijelaskan atau tidak, digunakan dalam tujuan pengaturan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan serta dalam pengobatan tradisional dirumuskan pada pencegahan, diagnosa, perbaikan atau dan kemenkes pengobatan penyakit secara fisik dan juga menkes sk vii tentang mental. vik pemuda indra sakti, penyelenggaraan pengobatan tradisional, praktik pengobatan tradisional tersebut bahwa tujuannya membina upaya menimbulkan beberapa permasalahan pengobatan tradisional, memberikan mengenai legal atau tidak nya praktik perlindungan kepada masyarakat, pengobatan tersebut. menginventarisasi jumlah pengobat jenis pembagian metode tradisional, jenis dan cara pengobatannya. pengobatan tradisional juga diatur dalam pengaturan pada kemenkes tersebut tahun secara tegas mengatur dan melindungi tentang kesehatan yaitu berdasarkan cara penyelenggara pengobatan tradisional dan pengobatan pelayanan kesehatan tradisional masyarakat selaku pasien. pemerintah yang terbagi menjadi dua, yaitu berupaya mewujudkan derajat kesehatan pelayanan kesehatan tradisional yang yang optimal bagi setiap orang. peraturan menggunakan keterampilan, pelayanan yang ada saat ini tidak mengatur secara jelas kesehatan tradisional yang menggunakan tanggung jawab, hak dan kewajiban dari ramuan. pengobatan tradisional dipilih pelaku pengobat tradisional itu sendiri. masyarakat pada umumnya dikarenakan kemenkes metode penyembuhannya tidak menkes sk v11 tentang menggunakan bahan kimia seperti penyelenggaraan pengobatan tradisional pengobatan medis dan sebagian besar tidak mengartikan pengobat adalah orang yang melalui proses operasi. pengobatan melakukan pengobatan tradisional tradisional yang dimaksud pada penelitian (alternatif), sedangkan mengenai definisi ini yang membuka praktik. pemerintah pasien tidak disebutkan dalam kemenkes menerbitkan berbagai peraturan untuk tersebut. menurut rumusan angka berupaya melindungi warga negara dan tahun yang sekaligus memberikan rasa aman. dimaksud dengan pengobatan tradisional pasien memiliki pengertian orang adalah pengobatan dan atau perawatan sakit (yang dirawat dokter), penderita dengan cara dan obat yang mengacu pada (sakit), yang memperoleh pelayanan tinggal pengalaman dan keterampilan turun atau dirawat pada suatu unit pelayanan pranata hukum volume nomor juli kesehatan tertentu. kamus besar bahasa tradisional lainnya yang metodenya sejenis. indonesia, penyelenggaraan pengobat tradisional pendekatan agama praktik pengobatan tradisional terdapat dua terdiri dari pengobat tradisional dengan pihak dalamnya yaitu pengobat pendekatan agama islam, kristen, katolik, tradisional dan orang yang meminta hindu, atau budha. pengobat tradisional pertolongan bantuan pengobatan yang supranatural terdiri dari pengobat dalam istilah kedokteran disebut sebagai tradisional tenaga dalam (prana), pasien. istilah pasien secara jelas paranormal, rezky master, gion, dukun disebutkan dalam angka kebatinan dan pengobat tradisional lainnya undang undang tahun yang metodenya sejenis dan klasifikasinya tentang praktik kedokteran bahwa pasien terlampir. adalah setiap orang yang melakukan pasien juga dilindungi dengan konsultasi masalah kesehatannya untuk dibuatkan catatan statusnya saat berobat memperoleh pelayanan kesehatan yang kemenkes diperlukan baik secara langsung maupun menkes sk vi11 tentang tidak langsung kepada dokter atau dokter penyelenggaraan pengobatan tradisional gigi. lebih lanjut angka undang merumuskan pengobat tradisional dapat undang tahun tentang rumah memberikan obat tradisional yang sakit bahwa yang dimaksud pasien adalah diproduksi oleh industri obat tradisional setiap orang yang melakukan konsultasi (pabrikan) yang sudah terdaftar serta masalah kesehatannya untuk memperoleh memiliki nomor pendaftaran dan obat pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik tradisional racikan. peraturan ini secara langsung maupun tidak langsung melindungi pasien dalam hal obat ramuan rumah sakit. apabila terjadi kesepakatan yang mendampingi penyembuhan harus maka antara pengobat dan pasien telah telah terdaftar dan nomor pendaftaran. terjadi suatu perjanjian. penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional menyatakan pengobatan tradisional didukung dengan bahwa pengobat tradisional diklasifikasikan beberapa peraturan diantaranya keputusan dalam jenis keterampilan, ramuan, menteri kesehatan pendekatan agama dan supranatural. menkes sk vi11 tentang kemenkes penyelenggara pengobatan tradisional dan menkes sk vi11 juga undang undang tahun merumuskan klasifikasi dan jenis tentang kesehatan. peraturan tersebut sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh pemerintah membuktikan meliputi: pengobat tradisional bahwa pengobatan tradisional mendukung ketrampilan terdiri dari pengobat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, semua tindakan pengobatan tradisional dukun bayi, refleksi, akupresuris, yang akan dilakukan terhadap pasien harus akupunktur, chiropractor dan pengobat mendapat persetujuan pasien dan atau tradisional lainnya yang metodenya sejenis. keluarganya. persetujuan dapat diberikan pengobat tradisional ramuan terdiri dari secara tertulis maupun lisan. peraturan pengobat tradisional ramuan indonesia tersebut merupakan upaya pemerintah jamu), gurah, tabib, shine, untuk melindungi pasien. homoeopathy, aromatherapist dan pengobat analisis hukum perjanjian penyembuhan kepada pasien.( rossa ani martinouva) perjanjian penyembuhan kepada pasien pengampunan, dan orang perempuan dari penyelenggara praktik pengobatan dalam hal ditetapkan dalam undang tradisional undang telah melarang membuat teori yang digunakan dalam perjanjian, penelitian ini adalah teori perjanjian dan suatu hal tertentu yang merupakan hal perlindungan hukum konsumen. perjanjian pokok atau obyek perjanjian berupa akan menimbulkan hak dan kewajiban prestasi dan atau benda sebagaimana antara pihak pihak yang harus dipenuhi diatur dalam dan berdasarkan yang diperjanjikan. kuh perdata suatu perjanjian haruslah pemenuhan kewajiban bertentangan dengan mempunyai obyek tertentu. suatu hal wanprestasi yang tidak boleh dilakukan tertentu sangat penting kaitannya dalam pihak pihak yang melakukan perjanjian. hal pengobatan. upaya pengobatan wanprestasi artinya tidak memenuhi tradisional harus memiliki standar kewajiban yang telah disepakati dalam pelayanan. pihak penyelenggara perikatan. abdulkadir muhammad, pengobatan tradisonal harus dapat salah satu perjanjiannya adalah menentukan dan menjelaskan serta perjanjian yang dibuat antara profesional memberikan informasi mengenai upaya dan klien, meliputi klausul klausul yang pengobatan yang dilakukan jika hal telah disepakati untuk dilakukan atau tersebut tidak dilaksanakan maka syarat dikerjakan oleh profesional. perjanjian perjanjian ketiga tersebut tidak dapat tersebut seperti informed content yang terpenuhi, dan mengatur perjanjian antara dokter dan syarat keempat perjanjian pengobatan pasien. wahyu sasongko, tradisional adalah suatu sebab yang perjanjian antara profesional dan klien halal. penyelenggaraan praktik dapat dibedakan menjadi perjanjian pengobatan tradisional jika sudah mendeskripsikan adanya interaksi dan disepakati maka harus mematuhi transaksi para pihak. kuh perdata suatu sebab adalah keabsahan perjanjian dalam terlarang. tujuan pengobatan jelas tidak penyelenggaraan pengobatan tradisional boleh bertentangan dengan undang harus digunakan kriteria yang terdapat undang, kesusilaan maupun ketertiban dalam ketentuan kitab umum. undang undang perdata kuh perdata). persyaratannya yaitu harus adanya: perjanjian pengobatan tradisional kesepakatan atau bersesuaian kehendak. atas, jelas bahwa jika dilakukan sesuai kesepakatan perjanjian pengobatan dengan prosedur yang ditentukan oleh tradisonal terwujud dalam bentuk undang undang meru pakan perjanjian yang persetujuan tindakan: sah dan mengikat para pihak pengobat kecakapan para pihak merupakan syarat tradisonal dan pasiennya. perundingan per yang dilakukan harus mematuhi aturan yang kedua dari perjanjian pengobatan tradisonal. kuh perdata, yang dirumuskan pada menyebutkan bahwa orang orang yang kemenkes tidak cakap untuk membuat suatu menkes sk v tentang perjanjian adalah: orang yang belum penyelenggaraan pengobatan tradisional. dewasa: merka yang ditaruh bawah pengobatan tradisional harus memberikan pranata hukum volume nomor juli informasi yang jelas dan tepat kepada tradisional tidak menjanjikan akan pasien tentang tindakan pengobatan yang mendapatkan hasil secara utuh seperti dilakukannya. informasi yang diberikan halnya perjanjian jual beli. perikatan yang secara lisan yang mencakup keuntungan dilakukan umumnya menjanjikan bahwa dan kerugian dari tindakan pengobatan proses dan pelaksanaan penyembuhan akan yang dilakukan. semua tindakan diupayakan dengan sungguh sungguh pengobatan tradisi nal yang akan untuk mencapai kesembuhan yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat diinginkan pasien. upaya melakukan persetujuan pasien dan ata keluarganya. proses pengobatan dengan baik kepada persetujuan dapat diberikan secara tertulis pasien dianggap telah memenuhi perjanjian maupun lisan. setiap tindakan pengobatan didukung oleh tindakan sesuai dengan tradisional yang mengandung resiko tinggi aturan hukum yang berlaku. bagi pasien harus dengan persetujuan konsultasi dan pengobatan yang tertulis yang ditandatangani oleh yang dilakukan pihak pasien kepada berhak memberikan persetujuan. penyelenggara pengobatan tradisional penawaran yang telah dirundingkan membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian oleh pihak pengobat tradisional dan pasien penyembuhan. perjanjian penyembuhan melahirkan perjanjian. perjanjian ini yang yang dilakukan adalah perjanjian dengan dinamakan sebagai perjanjian cara tradisional. persetujuan pada perjanjian penyembuhan (perjanjian terapeutik). penyembuhan tersebut, mengakibatkan perjanjian terapeutik adalah istilah lahirlah sebuah perikatan antara pelaku perjanjian penyembuhan yang berhubungan pengobatan tradisional dan pasien. dengan dokter namun hal tersebut juga pengobatan tradisional merupakan berlaku bagi tenaga pengobat tradisional penyedia jasa kesehatan bagi masyarakat. sebagai tenaga penyelenggara kesehatan. oleh karena itu kedua belah pihak harus perjanjian pengobatan tradisional dapat melakukan ketentuan ketentuan yang telah dikonstruksikan sebagai transaksi terapeutik disepakati bersama. pasien harus antara penyelenggara pelayanan kesehatan mendapatkan perlindungan haknya dengan dan pasien. cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu transaksi terapeutik, karakteristik sebelum melaksanakan pengobatan pernikahannya adalah perikatan usaha tradisional. (inspannings verbintenis), artinya perikatan selanjutnya. timbul pertanyaan apa yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan yang menjadi obyek perjanjian pengobatan tetapi didasarkan pada upaya sungguh tradisional? pihak pihak mana saja yang sungguh. veronica komalawati, terlibat dalam perjanjian tersebut? obyek perjanjian tersebut seperti informed content perjanjian pengobatan tradisional adalah yang mengatur perjanjian antara dokter dan pelayanan pengobat yaitu berupa upaya pasien. perjanjian tersebut dibuat untuk bantuan yang diberikan kepada seorang melakukan suatu pekerjaan karena adanya kelemahan fisik dan mental, (inspanningverbintenis), kriteria keterbatasan pengetahuan serta kurangnya keberhasilan dalah pada proses yang telah kemauan menuju kepada kemampuan ditempuh atau dilakukan, bukan hasilnya. melaksanakan kegiatan hidup sehari ha wahyu sasongko, secara mandiri. kelemahan fisik dan karakteristik perjanjian pengobatan pemulihan kesehatan salah satunya analisis hukum perjanjian penyembuhan kepada pasien.( rossa ani martinouva) dilakukan dengan pengendalian pihak lawannya itu. biasanya pihak lawan pengobatan. apabila ditelaah, perjanjian itu adalah seorang ahli dalam melakukan pengobatan tradisional mempunyai ciri ciri pekerjaan tersebut dan biasanya juga sebagai berikut: sudah memasang tarif utuk jasanya itu. adanya perjanjian antara dua pihak yaitu upahnya biasanya dinamai honorarium. pengobat dengan pasien, perjanjian ini lazim dimasukan antara lain pihak pasien karena keadaannya secara hubungan seorang pasien dengan seorang tidak langsung meminta jasa, dokter yang diminta jasanya untuk pengobat yang diminta jasa menyembuhkan suatu penyakit. hubungan pertolongannya tersebut adalah antara seorang pengacara (advokat) dengan seseorang, kliennya yang minta urus suatu perkara. sebagai imbalannya pasien, bersedia hubungan antara seorang notaris dengan membayar atau memberikan honorarium seorang yang datang kepadanya untuk berdasarkan tarif yang telah ditentukan dibuatkan suatu akta dan lain oleh pihak yang melakukan jasa sebagainya".( subjektif, tersebut, perjanjian untuk melaksanakan cara cara yang ditempuh untuk mencapai jasa jasa tertentu adalah perjanjian yang tujuan perjanjian pengobatan bersifat konsensual, oleh karena itu maka sepenuhnya diserahkan kepada pihak perjanjian pengobatan tradisional juga pengobat. merupakan suatu perjanjian konsensual arti jasa antaranya adalah akibatnya perjanjian ini merupakan memberikan pelayanan yang dapat perjanjian yang bebas bentuk. para pihak didasarkan pada prestasi dar penyedia jasa bebas untuk menuangkan pesepak mereka pelayanan yang menjamin mutu pelayanan dalam bentuk apapun. jadi perjanjian yang tinggikarena ahli dan memiliki pengobatan tradisional boleh dituangkan reputasi yang baik, antara lain misalnya dalam bentuk tertulis atau secara lisan. dokter, akuntan dan advokat. wahyu dengan kata lain, dalam perjanjian sasongko, pengobatan pengobatan tradisional terkandung asas tradisional menyelenggarakan jasa konsensualisme. artinya perjanjian pengobatan seperti halnya dokter. pengobatan tradisional tidak diadakan berdasarkan ciri ciri tersebut, dapat secara formal, tetapi cukup dengan disimpulkan bahwa perjanjian pengobatan kesepakatan kedua belah pihak. rossa termasuk dalam jenis perjanjian untuk ani martinouva, melakukan jasa jasa tertentu sebagaimana jenis perjanjian yang digunakan diatur dalam kuh perdata. oleh pihak pengobat tradisional dan pasien menurut subjektif yang dimaksud adalah perjanjian penyembuhan (perjanjian dengan perjanjian untuk melaksanakan terapeutik). perjanjian terapeutik adalah jasa jasa tertentu adalah: suatu perjanjian istilah perjanjian yang berhubungan dengan mana suatu pihak menghendaki dari dokter yang juga berlaku bagi tenaga pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan pengobat tradisional sebagai tenaga untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana penyelenggara kesehatan. perjanjian bersedia membayar upah, sedangkan apa penyembuhan dalam lingkup pengobatan yang akan dilakukan untuk mencapai tradisional saat ini belum didukung dengan tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pranata hukum volume nomor juli |
salinan naga breaderah dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu provinsi jambi perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaianketenagalistrikan ketenagalistrikan mineral logam dan pertambangan dan lin batubara energi sumber daya mineral usaha penyediaan rin usaha tenaga listrik pertambangan bupati). operasi produksi untuk penjualan izin operasi. iup operasi izin usaha jasa produksi untuk penjualan). penunjang tenaga listrik. iup ipk eksplorasi yang sertifikat laik tidak menemukan operasi slo). potensi surat izin sumberdaya pengambilan air mineral atau tanah. batubara dalam kegiatan eksplorasi. iup ipk eksplorasi yang telah mendapatkan persetujuan studi kelayakan. penerbitan perubahan susunan direksi dan atau komisaris badan usaha.. penerbitan, serta perpanjangan izin usaha jasa pertambangan jp).... penerbitan, serta perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi iup operasi produksi). penerbitan izin usaha pertambangan khusus eksplorasi ipk eksplorasi). penerbitan izin usaha pertambangan eksplorasi iup eksplorasi). persetujuan program kemitraan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.kelautan dan surat izin usaha pengelolaan ruang perikanan perikanan sup). laut sampai surat izin dengan mil penangkapan ikan luar minyak dan spi. gas bumi. surat izin kapal penerbitan izin dan pengangkut ikan pemanfaatan siki). ruang laut bawah mil luar minyak dan gas bumi. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil. pendaftaran kapal perikangelolaan penangkapan ikan wilayah laut sampailokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsirindustrian rekomendasi izin izin penimbunan usaha industri. tanki tanam. izin tanki tanam. izin usaha industri. izin perluasan. izin perluasan kawasan industri. rekomendasi izin usaha industri minuman beralkohol. perdagangan angka pengenal penertiban surat importir( api) izin usaha rekomendasi perdagangan perdagangan minuman beralkohol bahan berbahaya toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan sup bagi distributor.. surat pernyataan komisi penilai amdal kesanggupan kabupaten kota. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup spl). izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) untuk usaha jasa. izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) untuk penghasil. rekomendasi pengelolaan limbah untuk pengangkutan limbah b3. persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah b3. persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah b3. izin pembuangan air limbah. izin emisi. izin usaha zin pemanfaatan pemanfaatan kayu ipk) pada kawasan silva areal apl yang telah pantura pada dibebani izin hutan produksi peruntukan. dan hutan dan hpk yang lindung upk telah dikonservasi silvopastura). atau tukar menukar izin usaha kawasan hutan. pemanfaatan izin pemungut hasil kawasan silva hutan bukan fishery pada iphhbk) pada hutan produksi hutan hak. dan hutan lindung ipk lin pengumpul silva fishery). hasil hutan bukan &kin pemungutan kayu upah bk) pada hasil hutan kayu pada hutan persetujuan produksi. pembuatan koridor. izin pemungutan persetujuan hasil hutan bukan penggunaan koridor. kayu pada hutan rekomendasi dalam produksi dan hutan lindung. rangka permohonan izin pinjaman pakai izin usaha kawasan hutan pemanfaatan hasil pipih). hutan bukan kayu rekomendasi izin pada hutan usaha pemanfaatan produksi dan sa" hutan lindung. hasil hutan restorasi ekosistem izin usaha industri iuphhk hti) pada primer hutan kayu hutan produksi. uiphhk). rekomendasi izin usaha industri gubernur dalam primer hutan rangka tukar bukan kayu menukar kawasan iphhbk). hutan. perhubungan perhubungan darat: izin penetapan rencana penyelenggaraan induk jaringan prasarana lla provinsi. perkeretaapian penyediaan umum. perlengkapan jalan izin jalan provinsi. penyelenggaraan pengelolaan sarana terminal penumpang perkeretaapian tipe umum. pelaksanaan manajemen dan iin rekayasa lalu lintas penyelenggaraan untuk jaringan jalan pelabuhan sungai provinsi. dan danau. persetujuan hasil izin analisis dampak lalu penyelenggaraan pem jalan angkutan orang. audit dan inspeksi keselamatan lla penyelenggaraan jalan. pelabuhan penyediaan penyeberangan. angkutan umum izin usaha untukjasa angkutan angkutan sungai orang an atau barang antar kota dan danau. dalam (satu) persetujuan daerah provinsi. pengoperasian penetapan kawasan angkutan sungai perkotaan untuk dan danau lintas pelayanan angkutan antar propinsi| perkotaan yang melampaui batas dan atau antar (satu) daerah negara. kabupaten kota dalam (satu) persetujuan daerah provinsi. penyelenggaraan penetapan rencana terminal barang. umum jaringan persetujuan trayek antarkota pengoperasian dalam daerah kapal angkutan provinsi dan penyeberangan. perkotaan yang melampaui batas persetujuan hasil (satu) daerah analisis dampak kabupaten kota. lalu lintas. penetapan rencana pengoperasian umum jaringan angkutan barang trayek pedesaan khusus. yang melampaui (satu) daerah izin kabupaten dalam penyelenggaraan (satu) daerah pelabuhan sungai provinsi. dan danau. 11l. penetapan wilayah izin operasi angkutan orang engan has baik menggunakan taksi dalam kawasan izin perkotaan yang penyelenggaraan wilayah operasinya pelabuhan melampaui daerah penyeberangan. kota kabupaten sungai dan danau. dalam vin satu) rin usaha penerbitan izin angkutan penyelenggaraan akreditasi unit angkutan orang pelaksana uji dalam trayek lintas berkala kendaraan daerah bermotor. kabupaten kota dalam (satu) tanda daftar daerah provinsi. badan usaha penerbitan izin penyedia dan penyelenggaraan pembuat angkutan taksi yang perlengkapan wilayah operasinya jalan. melampaui lebih sertifikat uji tipe dari (satu) daerah sut). kabupaten kota dalam (satu) sertifikat daerah provinsi. registrasi uji tipe surut). penetapan tarif sertifikasi bengkel kelas ekonomi bbg. untuk angkutan orang yang melayani sertifikasi instalasi trayek antarkota rancang bangun dalam daerah pada kendaraan provinsi serta bermotor, angkutan perkotaan pengesahan dan perdesaan yang rancang bangun melampaui (satu) dan rekayasa daerah kendaraan kabupaten kota bermotor: dalam (satu) daerah provinsi. sertifikat rekomendasi penguji kendaraan rubah bentuk. rekomendasi bermotor. rubah sipat.. sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas. izin usaha angkutan orang dalam trayek. izin usaha angkutan tidak dalam trayek. izin trayek operasi angkutan umum. izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayaran antar provinsi dan lintas batas negara). .izin pembangunan pelabuhan penyeberangan (pelayaran antar provinsi dan lintas batas negara). izin pengoperasian pelabuhan penyeberangan (pelayaran antar provinsi dan lintas batas negara). perhubungan laut: iin pelabuhan umum. penerbitan izin ein usaha usaha angkutan laut angkutan laut. bagi badan usaha izin usaha yang berdomisili angkutan laut dalam wilayah dan pelayaran rakyat| beroperasi pada angkutan lintas pelabuhan perairan). antar daerah kabupaten kota izin usaha jasa dalam wilayah terkait dengan| daerah provinsi. angkutan perairan. penerbitan izin persetujuan usaha angkutan perusahaan laut pelayaran salvage dan rakyat bagi orang pekerjaan bawah perorangan atau air. badan usaha yang berdomisili dan yang persetujuan beroperasi pada kegiatan kerja lintas pelabuhan keruk dan atau antar daerah reklamasi. kabupaten kota surat izin dalam daerah membangun, provinsi, pelabuhan memindahkan antar daerah dan membongkar provinsi, dan bangunan pelabuhan. dan atau penerbitan izin trayek izin terminal penyelenggaraan khusus teks.penetapan rencana induk dan dlr dkp pelabuhan pengumpan regional. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. pembangunan dan penerbitan izi. penerbitan izin pekerjaan pengerukan wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. pendidikan izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada smk. operasional satuan pendidikan kerjasama spk). izin penyelenggaraan pendidikan nonformal. izin penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing. komunikasi dan izin informatika penyelenggaraan pos provinsi penelitian.( skp) sinta dana "usa kab kota pengumpulan uang atau barang rekomendasi undian gratis berhadiah rekomendasi pengumpulan uang atau barang surat tanda pendaftaran( tp) organisasi sosial yayasan m uks. surat tanda pendaftaran ulang sapu) organisasi sosial yayasan m uks.kni angka 13a, serta ditambah (satu) angka yakni angkaengan dpm ptsp adalah dpm ptsppenerbitan dokumen yang13a. rekomendasi teknis adalah rekomendasi dari instansi terkait tentang persetujuan untuk penerbitan izienis pelayanan adalah. waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan nonperizinan. standar pelayanan publik yang selanjutnya disingkat spp adalah acuan serta pedoman dalam suatu pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat soponline single submission yang selanjutnya disingkat oss adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan daerah dan pusat. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizinan secara administrasi dilaksanakan oleh dpm ptsp. pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada terintegrasi secara elektronik melalui oss. pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui non oss. izin non oss tetap diwajibkan mendaftar secara online untuk mendapatkan nib. daftar perizinan berusaha, perizinan, dan nonperizin: semua jenis perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. jenis perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sektor: penanaman modal ketahanan pangan pekerjaan umum dan perumahan rakyat ketenagakerjaan beroperasi, usaha kecil dan menengah pertanian perkebunan pariwisata dan kebudayaan kesehatan ketenagalistrikan pertambangan dan energi sumber daya mineral kelautan dan perikanan il. perindustrian perdagangan lingkungan hidup oo. kehutanan pp. perhubungan pendidikan komunikasi dan informatika ss. penelitian daerah pertanahan sosial ketentuan lampiran iiidelegasian kewenangan perizinan dan nonperzinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi jambi daftar perizinan berusaha melalui oss, perizinan dan non perizinan non oss rejo seok amutross tokoh pekerjaan umum sub. bidang bina dan perumahan marga rakyat c dan pipa. izin jalan khusus lintas provinsi. izin jalan bebas hambatan lintas kab kota. sub. sumber daya air pengusahaan sumber daya air. izin penggunaan sumber daya air. izin pengambilan air permukaan. ketenagakerjaan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh. beroperasi dan izin usaha simpan ukm pinjam. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam. pertanian sub bidang rekomendasi hortikultura kesesuaian izin usaha perencanaan makro tanaman pangan. pembangunan izin usaha perkebunan. hortikultura. rekomendasi sub bidang pemasukan peternakan dan atau izin pemasukan pengeluaran dan pengeluaran ternak potong sumber daya antar provinsi dan genetik. pulau. izin pemasukan rekomendasi dan pengeluaran pemasukan benih bibit dan atau ternak. pengeluaran unggas antar izin usaha provinsi pulau. peternakan. rekomendasi izin pemasukan pemasukan dan pengeluaran dan atau obat hewan. pengeluaran .kin pemasukan doc dod puu dan pengeluaran antar hewan peliharaan. provinsi pulau. rekomendasi rekomendasi pemasukan dan pembangunan pengeluaran laboratorium produk hewan. kesehatan hewan dan kesehatan izin pemasukan masyarakat dan pengeluaran veteriner bahan pakan asal daerah provinsi. hewan dan tumbuhan. persetujuan pendaftaran rekomendasi pangan segar pemasukan dan asal tumbuhan pengeluaran dalam negeri ternak ruminansia yang memiliki dan babi. sertifikat sub bidang jaminan mutu perkebunan ketahanan izin usaha pangan jmk). perkebunan. pariwisata dan tanda daftar izin operasional kebudayaan usaha pariwisata. pramuwisata. sertifikat usaha. izin membawa benda museum keluar daerah provinsi sama luar negeri. rekomendasi persyaratan dasar penggolongan kelas hotel. kesehatan sertifikat distribusi izin penyelenggaraan cabang farmasi. unit transfusi izin usaha kecil darah. obat tradisional. sertifikat cabang distribusi alat kesehatan. |
contents preface xiii nature services supporting the service encounter flows, bottleneck, and balance bottleneck space and time: layouts and variability making quality happen service standards, plans, schedules, and controls matching demand and supply managing inventories: time independent systems issues logistics, locations, and franchising dealing with capacity change managing projects tours project: peuple mars, inc. service factory: burger king restaurant service shop: ole tucker quick mass service: thalhimers cloverleaf mall store professional service: arthur andersen co. cases desrochers, inc. stickers driscoll: coping with themes valley controls sulfadyne corporation: corporate facilities department metropolitan transit system usa services: loan disbursements services exercises index |
contents module economics: ten powerful ideas module the role and method economics module scarcity and the economizing problem module supply and demand module markets motion module government and the economy module introduction the macroeconomy module economic growth module measuring economic performance module aggregate demand module aggregate supply and macroeconomic equilibrium module fiscal policy module money and the banking system module the federal reserve system and monetary policy module inflation, unemployment, and expectations module international trade one step beyond answer concept check questions glossary index |
daftar isi sambutan ketua setia lan xiii kata pengantar xiv pendahuluan bagian pertama: logika penelitian bab logika penelitian: suatu tinjauan umum bab permasalah penelitian bab iii kerangka teoritik bab metodologi penelitian bab analisis data bab kesimpulan penelitian bagian kedua: prosedur penelitian bab vii prosedur penelitian: suatu tinjauan umum bab viii perumusan permasalah penelitian bab perumusan kerangka teoritik bab penentuan metodologi bab penganalisis data bab xii penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan bagian ketiga: manajemen penelitian bab xiii manajemen penelitian senarai kata kata kunci daftar bacaan |
nas kala keputusan dekan fakultas hukum universitas lampung nomor un26. dt tentang pengangkatan dosen pembimbing akademik semester genap fakultas hukum universitas lampung program reguler semester genap ta. dekan fakultas hukum universitas lampung menimbang bahwa kegiatan perkuliahan semester ganjil ta. fakultas hukum universitas lampung telah berakhir: bahwa untuk itu pandang perlu mengangkat kembali dosen pembimbing akademik mahasiswa program reguler pada semester genap:, kepmenristekdikti m x,dosen pembimbing akademik mahasiswa fakultas hukum universitas lampung program reguler semester genap ta. kesatu mengangkat nama nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen pembimbing akademi mahasiswa fakultas hukum universitas lampung program reguler pada semester genap ta. kedua dosen pembimbing akademik wajib melaporkan dan menyampaikan hasil kerja kepada dekan dan wakil dekan melalui ketua bagian jurusan. ketiga keputusan ini terhitung sejak tanggal februari dan akan berakhir setelah kegiatan perkuliahan semester genap ta. selesai. mmo, peng edit pp, kal nip y96003101987031002 curah ntenssnnnnauamaa gaharu lampiran dekan fakultas hukum unila nomor un26. dt tanggal februari tentang pengangkatan dosen pembimbing akademik mahasiswa semester genap fakultas hukum unila program reguler t.a. (wo namamu c01 juarasiswa damanhuri warganegara, s.h., m.h. iv d rinaldi kevinsyah nip afin caffra reg reyhansyah renzi ananda dwi darmawan reza pahlavi adi kurniawan andi setiawan dona sopir sukma ari sanjaya putri ariyanto alpin pratama wind giuliani ville nila kristi ambar kayu novia palang nanda rizky syahputra septi bola value aliffira sekarningrum tasnya nurandea bemadeta manna sintang hanna sonia sintang sugiyantoro dandy rinaldi rio ardiansyah nico cholil tahlil isthofina naja berlian indah gramatika david anggriawan rito edgar simamora akhmad ghazali raja naluri budiarti akan yusuf arahan yeol hatigoran gembira sitorus muhammad zidan karimullah prof. dr. suharto, s.h., m.h. iv d alik ninja warga nip alexa maharaja amalia saraswati desa aunurrofik prabu abdul fatah belantika sintauli ilham akbar joshua edward ronaldo robin bella sabrina hadi muhammad ridho yusuf alamsyah hana insani anisandra jayanti mutiara ayu pengukir ardiansyah megawati yulia yahya antonius rahmad mater muhammad zumi agil farhan ramadhani pasha stevens shen vin muhammad doni saputra pirelli tania ramadhan amal achmad muhammad afif nugraha rinaldi akrab siti humairoh ghifari andriana siti maharani putri mayang sari angsa aulia fitri dr. heni siswanto, s.h., m.h. iv b devi sahid trendy nip dewi danny lestari dian dwi pratiwi dinda puspa antik eva indra medii ardiansyah endian husni mulai erland andreas dito agustin rizky rhamadanti farhan nisa karena delia puspitasari cindy arum sekarat ajeng lupita rizki pangestu bima pratama anwar nuri ariana fadli ratu agung dicky jafar mulyadi pope agenda apabila ahmad fajar syifa septa musica idea radha edi putri dr. amnawati, s.h., m.h. iv b solaris maulana nip bahasa rizki della ayu hilary dita annisa ramadhani dea prasasti sari find senja dinanti ratna kusumawati yuris oktaviyani warganegara alat manila rachmat ade putra annisa soleh zaky prasetyo rizki setiabudi eka bella amalia putri africa bella pratiwi dhani britama achmad jayawijaya saputra nurhasan firmansyah ega danu mahardika dewi mentari ika widianingsih kati israeli belmiro perisa keren hatilah rana sandy kurniawan carlos ivory butar butar haiti quran gitar alvin novarisky yuris noticia abdurrahman berupa ronaldo galang pratama dr. wahyu sasongko, s.h., hum. iv a clara yolanda nip dea natasha berliyansyah ridho intan pratama wulandari heiwa dewi wulandari hany fauzi sukarno sofiatun aliyah loli purnama sari charting febrian pratiwi familia kuliner salsabila haniifah harun anna martini nainggolan dr. h.s. tisnanta, s.h., m.h. iv a faisal ramadhan nip fisik khomarul frica tiara father nagari alami yunita dea milano dea zulfikar dedi faizal desi agustina donatur desa nathaniel dwi kisah pratiwi dwi ayu lestari marcellino aditya cindy ola putri prayoga riyanto romli raharja andri ardiansyah muhammad alami akhmad zaki barisan rekan adhitya ramadhan pratama dera you retina hasibuan rapi api putin atasnya siapa novelnya resmi dwi heldiyanti muhammad yudha bhakti kharismawan era febrian era indah sidauruk reza pahlavi lubis dr. muhammad fakih, s.h., m.s. iv a deka nanda prabowo nip desta dian melayani diah rahma dhani dimas satria senjata mania shabilla putri memoria sofia muhammad hari saputra desta risk fauzi egi fariz ardilla asyatama muhammad yoga juli rizki nurdiyanto rizgiaranti salsabila farhan adriano astatin ummu china hindi studi cinta febrilianti ridho limusin oci anggara dea amira kurniawan milik nur zubaidah muhammad niko kurniawan muhammad raza ari putra early febrian simorangkir muhamad ronaldo kimiawan kaidah novrizgi ratu nutfah miskin villa nargis, s.h., hum. iv a darul bilal afar nip faiz rabbi fajar hadid prasetyo fajar khalwat palestina shanty novena sitepu hadiah nurani yhobani ardiansyah turnya inang dewa meranti melayani putri satya gusti ivan hutasoit citra wira madani dwiki priambodo chindoliza tamara nation muhammad abdullah gotha putri ramadhani krisnawati dewi sherly putri pancar pribadi pada zamora muhammad pratama azhari kritis nissa ika putri yuris cahyadi safitri rina ginting yuga aragua khanna muhammad dimas aditya heru devin aprilia unik hadiah, s.h., m.h. iv a entri atom nip fahri sushi murni fairy @oly afifullah fikri ajeng piyama sari narestya aria delman diri sariawan aulia virginia iqbal tamara putra joshua nainggolan hadiah karier demi anas ichlasul bastian mentari liliana punyai muhammad roda areanya muhammad rizki mela neti siberian ganda aristomi raja tarra annisa sekar putri nadia apriliyawati didasari yoga ekvindo pipi muhammad daging azimattara dewi noviyanti mobil ikhwan ruling dipanggang sherina leanpuri antik edo nanang hasen muhammad rasyiddin mari sri sulastuti, s.h., hum. iv a yudha agung permana nip fernandes immanuel fikri hadean luthfi filia elfrizza pratiwi rika wanita rosario ivan darmawan annisa rizki putri yuri fadli romadhona china tiada arabi agung pangestu utara asia putri rahmad ardiansyah muhammad ilham nugroho asli raffi hafiz amin anugrah santoso teori abdi ramadhan vision galeri pratama achmad junio nugraha iqbal leonandha sona asnawi rustamtama basuki sukma khairul yusuf rizky maulana prasetyo kalbar yan situmorang tragis meisyafeli cahya putri biola berlin farida della nada aliran mukhlis fadli muhammad adib hasbullah kingpin wahyuningdyah, s.h., hum. iv a boy zaki nip lydia ned veronica kevin germany samar elsa ariezta kahaani indah cahyadi merasa amelia ariyanto rail jaya tamara rusticana usthuhlya dita trijayanti vivi hadiah alamiah kharisma mega puspa theffidy agung maulana silva angela amnesia mutiara sani aprilia matin rinaldo nova masa iqbal pasha suci manila robbed niko ardiansyah ainun sunda pratiwi fajar gustiawan ridho ananta pratama armenia dita larissa fadhil fatmawati fosfat berlian saha loan sitorus yuni anggiani mega noviyanti alif uwais ramadhan nabila mutia pusparini muhammad adji sutan rafi muhammad akmal ilyas cipta wahyu putra abdur rahman jury theresia gulita gersang diah gustiniati s.h., hum. iv a karel frames triage nip komang mahendra citra angustata fitri cincin suryadi fransisca veronica juli angelina rizki priohutomo supaya ananda carolina kahfi nadia safir rinaldi rendy mandala dwi putra mohammad wild kharisma sunda ekamarta rizky kimiawan elvis sendi pangestu ardiansyah muhammad agung maha saputra agil roti mohammad galih raditya gunawan jaya rangga anugrah hasyadinata dimas arya pratama anggar besi citra mutiara putri marvelino akan haider alvin lucky nadia bakal ahmadi kautsar firganefi, s.h., m.h. iv a sunda ekamarta nip imam tanjung indah permata putri intan wanita i@bal ramani january prabowo evi selain ibnu sina ida ayu made widhasani mira dimana sakti fuad abdullah galang syaelendra pendis grisea dimana septiawati syahrul mubarak nilam mega octatanny bagus maulana putra viola aliya puspita sari riza sitanala hafidz kurniawan beny kesuma jaya iifa nara tania putri rio ronaldo belia dwi permata putri sabrina evrilien putri fernanda ago lika nugraha fadel mohammad fires aprilianti, s.h, m.h. iv a farid kurniawan nip ferdinand zulkarnain gian aprilia syah gilang prasetyo gusman faizal muhammad fauzi abdul ghani desa cahya selnya diah puji lestari rizky devina andika kurnia wied febrian safitri nirmala ilham saputra kevin barasuara indah ayu kurniadi espa akikah sari halal wahyu ramadhan wayan andi sudiandika mulga darma jakarta rangga adhitya yogiswara merliyana kholillah aini zahra hanafi usul khotbah nadya syair yudha wayan kartini yeol daud benyamin muhammad fahri husain mutia maulida adele xenon kapal aria isabela dimana tunisia dena putri gunawan jatmiko, s.h., m.h. iv a akhmad feri ariyanto nip penting putri adha ananda tri alda adrian pranata angga antara mohamad alan rosi haryanto much. paco puji aditif muhamad amin hari muhammad akmal rangkuti mayang nagita anjani dea kahmadnani pratiwi ferry thong wibowo yudha dharma prawira aldo ketika vaara sandi agusta u1123u dio sukma pratama nafis julian muhammad rizki pratama intinya melania darmawan deva clouded fadli yudistiarani maya silvia dr. sunarko, s.h., hum. iv a gani muhammad nip akbar kardinal zu11zuu muhammad ardiansyah u112uz familia sri vevitasari tauhid turunan syah jir. harganya nurul safitri mayora putri muhammad iran maharaja bambang idno pratama u1121u kena fikri kajian valida pratama mia aprilianita bella septi lestari kaisar mahir leven zirah ariyanto agung permana farid hid rachman dea yulia fridafitri tahta rona yacob novita firdaus galang putra rahman khairul ahmad nurul insan intan sukawati rahma derlind abdul karim husni rahayu uefa indiana sacra never movie nuri agung hisyam kimia susanti serie gita pratama tasya heri sonya muhammad jalal hafidz afifullah dewi nabila sabana jennie agustin. mr. s.h., m.h. ih d marcella tawar nip mario praja mas adi eka nugraha muhammad jefrianto kemas rizky bulan rahman erwin bola nabiah elisa wulandari ayu safitri wahyu adi pratama dewi puspitasari septian indah yulamoga mutia sophia putri permata sari ilham patria syah gis tita trivia armando rizky rizal philippe gomes purba ahmad firotulanam muhammad kevin kurniawan della putri west patricia anni mega putri amanda aurora hula hafizhkumiawan akrab adinda salsabila muhammad wahyu adhitya albino ganda muhammad ramadhan abdul thalib tahap, s.h., hum. ih d made satria nugraha nip ibnu azas ibrahim lazuardi hermanto wayan satya wacana lolita krisna simanullang septi handayani manhwa satwa padilla alfa immanuel wijaya intan octavia putri xian saputra decay amendi bermutu intinya eka pertiwi sarana alma fossil maksiat rohani ridwan saputra mentari sevilla erizal rahma dani rasio valentino umar assam laksono m.a gumelar edo priadi sitio sastra ajeng saputra asal jason dickywahyudi fitri damayanti azzahra isyarat bohemia lemmuela cuti muhammad aziz khair samson egg bagus dwiganda silvando ananda sukma tri andrisman, s.h., m.h. iv a farid rianto nip ichsan syahputra oktan dirgantara loan ramadhan adnan nova aldo ronaldo alvin azh harian muji regina niscaya putri feri kurniawan indah cahaya ari candra wibisono trifida ratu putri felicia mohammad reza dhani fahrunnisa bela amas made agung pratama reg bagus ristiawan muhammad hafidz temannya vin anggita wibowo gilbert lucas siahaan syair syamsul, s.h., hum. manca kurniawan nip reza saputra ridho asyari sebarkan surya nathan syarif hiduplah indri komalasari hingga pages fuad dirasa vera monica firmansyah muhammad aziz ramadan febri fernando raffi agil prayoga aini puspa yulia damanik gigih danapranawa maulana yusuf ria dewi maharani rian agustanto richard gunawan nicki rizkullah ricky sebarkan albertus timbul demokrasi. dwi nanang saputra dahlan saiful ghazi brian reynolds pengundian melli permata resmi nadia damayanti ananda safitri raffi tajam ikhsan aborsi rida mumbai, s.h., hum. ii d helena merawat mana nip hikmah wati utami eka pratiwi marissa dwi lestari very sandro utama jody setiawan joko santoso agnes putri aria hikmah rufina khalimatus sa' diah yolanda indah maharani rail agustin andri purnayuda susanto widya clara ayu tamara kian teguh rafi satya andhika arit tri marzuki eugenia aliyah putra yoga putri nur aliah calvin cahya wibowo lander philothra made waka pustaka rizki melawan sandi pratama tri lestari eko okovi wayan surya dewantara dr. hamzah, s.h., m.h. iv a mohammad gawang nip mohammad reza muhammad dandy hertz muhammad dany setiawan muhammad fahri manggarai muhammad fari husada muhammad @ori ramadhan christian tarihoran indah cinta yolanda tia agustin malam anita awan yoga aji barasuara andina yunior christanti dinda andriana putri mutiara sering dinanti chairul imam bagus setianya fitri handayani adipati rachman antoni adinda yunior theresia adriani niangtyasgri kevin william hengky imelda santalova wanita susanto ghazi islami putra indria permata dinda azzahra reza alpharaby khalifah alfa salsabila dr. budiyono, s.h., m.h. sandra septian nip samuel napitupulu syahrul nika love muhammad ditata aldo dananya ariyanto kurniawan menari ricky diputar mutia kartika putri andi muhammad iqbal ebi haryanto pingsan retno andini nyantri umpu evi andriana ahmad dunia saputra charts andronikus gultom muhammad ramadhani fadel khairul wicaksana mustika fatmawati attallahsyah tani barel muhammad koran muhammad tepi setiawan anindya ariana rachman bayu pratama nesta cahya suci firman alia ariana sandra annisa nur azizah fahri muhammad rafi mubarak ahmad ardiansyah yusuf parline yohanes. deferred bintang ramadhan kendati dwiatin, s.h., hum. b1582 iddina merry nip marie alghafioi cristo wijaya bobby pratama militia agung putra ilham wiratama imam berdikari muhammad ridho natamenggala santri isi ramadhani tri rahayuningtyas feb ilham diana ayu putri galuh putri larasati novitasari sandra uswatun hasanah ayu melana dewi melinda dwi putri aktif abdur rafi hadi anandito nadila nurfebrianti utami nadia nurizzaty faizal made intan hitaloka milenia saudi situmorang naik siregar, s.h., m.h. dian antariksa nip sami say murad muhammad fadhil dak muhammad guntur ricky adhitya syariful hadi zia uddin ardilla ayu cahyadi erwin umara luh made putri paramita tangkas ramadhan akbar alpen deva ailendra saphira melinda shaun agil ratna dia achmad fadli alma gramatika dahlia safitri khans tanknya dimas tegar adi rizky setiyadi agus setiawan cindy ajeng didasari holmi akhmad fauzan zulfikar mahmud rizki anggiani syahrul arah dr. nikah rosita, s.h., m.h. vic ade muharram nip adhisty marissa adi susanto achmad gama haris rizky damar idaman anggun karantina damayanti besi kka wahyuni this bakal anugerah benny monica utama amanda nicolas z.a garin istrinya tio candi fase dewa april haryadi radio driffajatama dan ayu pitaloka dewi syamsudin puspita taiwan ellen kurnia anggur riyadi galuh citrina aldi setiawan galuh partai sakit azzahra alma faisal agil ramadhan anas roda hadir rahim devi afrianty shinta noor azizah is. charles jackson, s.h., m.h. iv c adi jaya saputra nip adinda akhsanal nigra aditif dwi saputra aditya pratama asli adanya ayu kartika putri madhuri anwar nadya ayu sandra pesta pariaman pakaian reza fernando amalia oktariawati muhammad rifai asli muhammad akbar candy pranata rito candi khans ramai revangra ilham muchtar mathit fahri syari bunga alkimia ket britania zurfyah malik muhammad rizkillah bukhari muhammad fernando asan muhammad arief laziz akhiri ahmad monica bintara armando mefriyansa yuni pangestuti eli ester andika iqbal ratna syamsiah, s.h., m.h. iv c ari hadi maras dina tarigan angsa indah suri surya akbar alauddin tania amelia ananda melania prasasti wid erdiyana nurullisa adipati iqbal syaifulhagur rahman syam ajeng andhika ayu mutia azzahra fitri annisa siti nurhasanah, s.h., m.h. muslim hiduplah nip anugrah drama nugroho andriana muhammad raka priatmaja dedi pratama shinta amelia andhika hiduplah mega sopiandi devi lia hindi safitri satria adhi guna setiawan muhammad latief erwin saputra nur rahma lestari wahyu hendri tirani kusuma putri ade rizky wulandari raksa varian fobia satwa pandora miranda hasan dea ryan rama amir aliran achmad syahputra giovanni perdana padangsambo ginting abad dermawan muhammad abdurrahman farida wahab align ati duniawi, s.h., m.h. inc reynolds nip learn gapeka rabbiyatussha barang rahmad setiawan radio widi nugraha ramadhani lil alamin fitri lili andini siska alma wanda taring jonathan ronaldo intan elisaputri andika saputra warisan natasha aritonang miranda dakika achmad jamaluddin irvan toby dinata saputra paksa leluasa villa chrystabel yudha aji prayoga iqbal fahrianthasya reno putra rambo dalam syah alam david levi agung muhammad fadel aulia merah hamzah natasha asmara afif mustafa abdul malala syarleyta simanjuntak muhammad fadel aziz annisa setyorini dwi puji prayitno, s.h., m.h. muhammad hasen nip muhammad iqbal wahyudi muhammad rezky m.a muhammad rizal akbar reza pahlavi akbar annisa dernovita akan muhamad baharuddin tommy perdana putra rini irma safitri indi fitria yoshi dynasty suharto rio pratama jessie perindo muhammad denis wiliyatma tegar niko ananda ella yuliantika ali kaharuddin basah siti rahma aliansi sri agung alif harits rahman hanya aditya rosyaadah galuh ridho pratama affan rizky yuni alpina m.khair raffi ahmad zamzam kepri liber sonata, s.h., m.h. lia maulana nip lorenzo bornelisto lulus soraya muhammad fadel hafiz muhammad fadhillul arsyad bima sandra endah dwi luciano rizky sukma laksamana bayu setya muda iran hanif munandar lisa amelia chandra dio divonis yoga kurniawan muhammad faris azhar putri indah asalnya nanda puspita dewi putu ayu membina sari periksa alvin naroda alessandro bintang utama rizky wilayah tomy dapat sunny salfareza ahmad muhammad padilla akbar bagus prayoga rendynothe yunanda rini fathanah, s.h., m.h. inc muhammad raffi' yolanda nip muhammad adinda jaya muhammad reg muhammad riasan riyadi prabowo pamungkas prisma fadli ahmad zaky iman aditya sutyansah yasmin nurjihan donny media latief aka andri afrizal width febby cahyadi suci fatmawati ramadhan ref meidiantama timur nilam sari billy ray kevin agustin ahyaudin alda aulia hindi arsyad kerja fitria virginia lida nurul aura rinaldi radiatus aaliyah maria immaculata hani emanuel final setiawan balqis amelia karangsari china permatasari rehulina, s.h., m.h. inc muhammad rizki saputro nip muhammad sendi muhammad trias aditya muhammad candi serangga muhammad zulfikar muhamad agung prabowo mukti jangkung putri surya utami abi hasan artis fadilah muhammad ivan azmi fauzan fajar dwicahya indy monica sari rizky amelia tha gabriela iris kintarti rangga reksa wisata desta edelfridita santri lucky purnama sari icha fahmi anas nathaniel sibarani adji kurniawan rinaldi franken dimas zakaria wahyu bangkit ahmad yani kartika maharani sept nadia saputra octyarus want naufal azhar alias diane eka rusmawati, s.h., hum inc orlando setiawan nip oka lista walgiaryo oka wijaya agung setia budi dengki lapisan nahiyah mukmin miftah ramadhan achmad ghazali nasi nanda kurnia pradana fitria angsa febrian ilham wicaksono adam hati ferdinand muhammad malik rizky munandar review rizky pratama sarah ayu putri andini bela muhdayani putri taiga andriatika kashmir tegar mulya dati kusuma danang faturrachman dwicahyo indra wijaya alazhar mugorrobin andri okta wijaya gusti revaliando alfa naufal rihanna hasil fariz maradona dipanggang faris gilang ramadhan fauna wirahadi angelina wanda rini karyawati, s.h., hum very susan nip pramudi eko prasetyo putri utami putu aditya paramitha harry mulia rachmat mahendra okta pelajari dirham fathurusi dodi wijaya nadya putri utami nafis fitria sari hanna agidatul ialah irfanuris kurniawan steven chen muhammad habibi putri emiliano muhammad rendy rizki putra abednego leonardo harahap fans subianto amelia dyah puspitawati indah kurnia anggiani label lima sabrina vikram fahri ramadhan royalti z.n melvin fransisca simbolon fried pribadi marut reza pratama ria firma putri, s.h., hum. i1 b sumaindra haryadi nip syahreza arriatama okta setiawan komang suniasih niko alexander beri muhammad alfathir muhammad rizky ramadan devi hermanto annisa nadya safir muhammad fitur irianto panca cahya kusuma benny elisabeth simanungkalit rahmah atika suri tanknya putri tiaranikita salsabila khairunnisa m.deni rico maesa naura amalia nadia alfainul entah mahmud muhammad ammar taufik zaky rafi gita noviyanti bima kurniadi akbar azizah febrian siregar shot khairunnisa akronim tri novriandi lucky setiawan dina luthfi im. iwan sariawan, s.h., m.h. i1 b rahmat septian nip raka romana ratu permata despite kurniawan desa aji dirgantara muhammad raditya nugraha candra aulia pasha muhammad marjorie marshal ester ariana manik rama fahri nanda calvin nusantara ridwan aida fitria irfan agung maulana wia septian rendy ade saputra sisi maudysari gilang roda opera yudha antoni van tri laksono antar rahutomo marina hotman parutan simanjuntak firman putra marusu gulo hindia kenny gaisha jose fernandes togatorop galih basilika rachman dinda kirana melawan ahmad abiyyu nutfah nurdin nurul rachman tilas anggraelito rahmania putra maharani permata kardianto putri unggul beasiswa suzuki charity aulia alan dona raisa monica, s.h., m.h. reki anata muda nip reza fadli ria lestari rian jaya saputra ricky lupa nugraha rika maida putri putri ayu sismawardani putri wulandari nur setiawan nurcahyati nurcahyo nyi ayu bryanti lis dimana sari ellen aprica gani affan ari ariani satriansyah luthfi aulia chandra alive tukarruzzaman imam hiduplah angga wijaya mohd. arahan engine arif yusuf tiri habib trihamzah jihane sabrina muda david setiawan ahmad agama najib nurdin budi rizki husin, s.h., m.h. i1 b rizki ananda nip ryan surya nadapdap rahim rizki amelia olan nata sidabutar prima melati davey oti dwi magisnya vila kharisma putri fatimah rodhatul nasikhin yudha mahendra rahmad yusuf sandra aprilia utami fully salsabila muammar ional trenggono salomon benyamin c.k rekan serta mahendra yudha rama sam aditya risk ramadhan achmad fahri pulau raya reffandho chonnery khairul anam idham khalid gamal fariz rasobayo muhamad data pandu kusuma muhammad jerry ramadhan siti azizah, s.h., m.h. nurlaila kartika putri nip rinaldi wira dharma rinaldi wira dharma rindu safir riyadi rizky dili rizki adipura rizki fauzan irham muhammad panji pangestu taufigurrahman ari pran desta iya pancaswuri nova ike safitri saya kusuma della bagas febrian lang jane rosalia rumbia muhammad hafiz dansa hanggar ramadhan sunan taufan kimiawan reza fachrian tiara sari ikhsan nadila susilo aaryan firma mks artha pandu mulia nabiah muhammad rinaldo layani fadilah nana putri haya anastasia azra familia indra setiawan lesbian br. dipanggang rosa damayanti denis aneka vira kamila azzahra rudy, s.h., llm., l.ld ummu haarisah nip sandi alif sonata wahyu desa nugroho wahyu sempurnadjaya faisal bagi monica ayuliantari riki galih anarki fans fasa pranala sekira syaifsabila yogi miranda savana daffazio acara putra ana noviyana mario daniel pariaman hutabarat muhamad octovyadi muhammad luthfi irawan akbar tri mahendra cindy sunrise aprilia fitri singgih rully aditya putra livia kusumadiani putri aris iskandar barrel irwansyah putra siti mariam aurita der igasaputri theodore putri sion rina kopi santi bagas perdana siregar wayan milenia saputra penanda safitri eka deviani, s.h., m.h. andika saputra nip rangga dwi saputra ratu bulan hendra sudah dunia sari davidi ramadhani rb. rosea handianto tabiat realita susilawati tahya kusuma yudha angga putra bayu nugroho istri linda wou mulai chaidir ali fossil sinaga singgih sutan dio rinaldi fadhil helmy yeti yuniarsih gilang ramadhan syatricko gigih donna indah arah tara fitria logika azzahra pahrinda noor lazio toto azmi rinaldi yudhatama reka maria pribadi yolanda sari idenya citra marisa gedi utama putra putri zaki rahman muhammad syahril nathan rizki pratama maria eka putri at, s.h., m.h. sell permata nip sinta utami fitria andika ramani bayu affandi madinah kamila febbiazka fauzan nugroho lutfi dikira barrel raffi pratama tasya lahir sonia balai tamara desa ayu octavia java setia vienna syaikh ardiansyah daniel pratama simbolon fikri yusuf cholil fernanda mirza farhan gaga muhammad iqbal junaidi saputra putri febrian bayu pratama galih enggan setiawan ida hafifatul fauzi tasya amanda maya sepa ratu china afifah hami ranting bintang mahacakri lisan putri ahmad saleh, s.h., m.h. shell melinda azwar nip shinta wahyu p.s siska silvia siti rayah murung materi eviyatun rubida shania christy core muhammad imbau sander lukman atmajaya putra muhammad naufal rakit anindya trisha putri rangka nur intan mutiara putra wicaksono maulana adinnawati dionisius muda pangestu edi junaidi regia prawira utama wira dika dinata mia rahma dina nur sarana muhammad syalamuddin dea fadli citrina aulia ade puspita charlie lady vienna agatha gurat aini aditya pattikraton rizki ardiansyah dandy tri jonathan mayang wahyu via fadhilatul amino kartini clara chelsea marie muhammad hidayah muhammad farid, s.h., m.h. i1 b dedy septian nip jie bagastova serena lestari wahyu ari saputra yes blantika yoga pratama yogi andika yudha anda pratama ashita reza maya putri remis maulana putra muhamad harian rasyid eki leonard andika mampu bolon putri numata salam muhammad haris rohmansyah rinaldi m.a idi purnama mas muhamad gigi kimia anyanuti koku siti yunita juliana muhammad farhan kurniawan mohammad fadel sasando mahoni, s.h., m.h. ih b dunia rajusima nip kana hadapi putra vera ginting nova dwi sandrianto novis ramadhan novita sari olan fernando frenchi irwini sulfa aulia naval syarat salina veronica dabukke abdul aziz rahmat adi kurniawan rizky dwi zaskia. muhammad ade iran harun rasyid pramana adi kusuma charge alya pratiwi fahmi ahmad patton annisa wulandari husein yusuf mulya kharismawan muhammad mario razia i.s.a amara yovitasari fatimah zahra upaya rahma salsabila joshua rinaldo hamonangan sihombing vila aslinya berkat muhammad human ghifari dinda soraya radi asa istana rohani, s.h., m.h., ph. fatimah nip julia cantika perdana farid muhammad nata sheila amelia galang ramadhan ros mita aprilia lit inti abdur roman hasen adrian yohanes gerard pandangan arum tema dinanti nasa syair ronaldo nagari akhmad rizki radian mania hakim ade fatmawati marina sari dwi murtiningsih farida muhammad aldi wiratama achmad reza alaihi rosa mulia dewi indah antasari bisa afrika syari ricky tonga marpahala siahaan abimanyu septiadji sungsang adil sabrina modesta wahyu prasetyo baru al andy cindy febri liana sahat septian claudia novandrea dewinida putri hendrajudy much ronaldo nadya syahrial ramadhan dea pranata aliyah rizki ayu utami nadya terima sari tengah andre wijaya advani gusyaros ade arif firmansyah, s.h., m.h. il b donny pendapatan nip binsar t.l.n. panjaitan nur atika kaidah melli norvegica sunday nadya rajin salmon razwadinata frissillia agustina rida rizki oki ariani ade irma fitria made intan saraswati intan bella prasticha eva yanti ester rina purba radon januar thomas suara yunita sara somalia tobing viola angga harman rika septian naga putri chira nova dwi lestari alvin perdana mulai geofanny astrid monica robi martadinata trisula kharnady aprica pandji dharma adrian yuka ananda mustika dewi hindari gilbert bram tampubolon muhammad audi paramayuga wijaya karin mega putri raihan iha mahendra ahmad biar alfarizi sulistiana sari annisa ramadhan nurfadhilah divisi erika tri handayani cintanya rizky putri siti khoiriah, s.h.i., m.h. i b ahli jenis fadel ramadhan nip widya ayu virginia senja nirwana darma rizal saputra maria agustina darmawan yuliansyah adrien bianca halim wahana sutrisno ahmad mustafa atom nurul hikmah fauzan azis maulana nissa dulu putri devi trijayanti nanda septian echa christi ari deny kimiawan feri andriasang arit kurniawan dewi mariana sukma fitri bela mutiara ganiviantara pratama ahmadiyah jaya nip ahmad media musisi adanya faisal dio asli afifah shakira agung wicaksono ahmad dedi suwardi ahmad eko saputra febri bayu suseno rahmat hid china khairunnisa widya saputra wati rahim ria, s.h. m.h. vic analisis mahacakri nip ayu fitrianingrum gunung maisaroh murid ahmad irwansyah novara naga pun io1zut1uz3 lima rini dewi uefa usia permata lirik karantina aria libya amelia dari arrestin sulistiani atan aulia ahmad danang pratama firstrank share miranda achmad nur rahim nurhaliza maharani shakira amelia cindy pane naufal irg syarif muhammad marvel setiawan hansen siahaan rico refiliansyah risk almira muhammad ilham image bagas adhitya ahmad akankah ahmad darmawan rizky prata hakim muhammad rishi made prof. dr. penyandi, s.h., m.s. iv d agung dian saputra nip ahmad tempo pelindo ahmad firman ahmad rinaldi saputra atika karangsari aulia imanullah amnesia kimia puspa herwoko yulia dwi larasati ashida zona florensis visa giofando anwar saputra body est prayoga abraham sosial penerus ria paramita tirai maharani reza pahlawan muhammad rizki gandhi niken sekar lestari khaki dea ariska agung darmawan choir mukkhoddaroh surya naufal anton rama susanto jaya hasilan lambang fernandes junior lubis mohammad bagas agy pangestu putri situmorang khans luthfi risa nurani toto agung laksono desire rahmayadi iqbal rinaldo akan octa renda manis marvel salim vira karina shaft cerita sastra ananda matthew marche aris yunita maya putri, s.h., m.h. i11 b fitrah nip melissa nabila hillary wind putri muhammad nur irwansyah rizki deli warlistiana aditya prima serangga febrillian kusuma raffi liberalis rosa monica olla sri love samarinda devi fatmawati ocha riyadi nadia ali istana gani prabowo rasyid fahmi andi yoga saputra resmi pratiwi nanda puspita sari frenzy winata utama sari army claudia valderama brilian nugraha rizki hadi kusuma ima fitriyani aprilia distant dewi anggita suharto wird aini danti fill tania octa renda manis marvel salim vira karina shaft cerita sastra ananda matthew marche aris emilia susanti, s.h., m.h. i11 b achmad ibrahim wijaya nip dini murina cairan azam dwi putra ghea sahara rahim siti nya gustfililaisya rizki adil putra diya iri tanda riza amalia dwi rahma novalianti lubis chanzia putri ayu elsa engeli putri ari tenang budi satrio arum roselinda resi permata negara devi permata sari riki prayoga suara rizky lili ramadhani fitri rohmadhanita uli khairani ramadan nabila faradiena adhitya shinta amanda putri eka wahyudi arit insani eka hindi februari salatiga radon muhammad nur ilahi mohammad raihan muhammad merapi agung perkasa sandra ahmad wijaya ramli aldo prawira bayu sujadmiko, s.h., m.h., ph. il b vida agustina nip rodi agung saputra anatolia atika putri jodi nanda rasmi rosa linda sri berganti mangunsong elia pesta panggabean reza iyatul kamar siti dian nata kanon hiro krisna kesumadiksa tiara lala kiki diah hafidz intan permata sari wafat imam globally muhammad rico ramadhan sufi mike rinaldi joni ardiansyah ref ade prasasti sani nur asih artista pangestuti skolastik for nadia cleoforcephine amin muhamad rizki fuji kamila sari aprica damayanti novitasari daniel triwibowo sidabutar andhika jati putro bima aulia wayan gita pratisthita muhammad fatwa ridho harum amanda ramadhan lisa nori angina tia mayang tika albaroya salsa nabila koen indian putranto im. wendy wijaya, s.h., hum. il b habis reformasi nip ridho ardiansyah danu hartawan razak syawalluddin rasyid aditya rahman algida rasa rahasia media iran bicara avi bangsawan rizki miedo tama toni hermawan nabila haris putri amanda bambang darmawan agung wira pradana agung rizki utama daffa damayanti hid bagas pribadi nabilasyafitri ravi age pratama rame yana turnir nicholas dimana febriansyah ilham bahwa griseldi ananda niken martini indra kusuma sanjaya try afriyandi made rama siswa aditya alfa karnilius masoni ziliao irawan pauli pranata novia nurdinsyah rizki saputra china salsabila nathaniel alexander rizki putri amelia faizal sujatmoko rinaldi raihan zaky elly nurlaily, s.h., m.h. il b kelima hongaria purba nip dyah ayu kusumawati rahayu eka dahlia dunia rizki fitria roshan anjani saragih abdurrahman roti agung kurniawan annisa tiara avionik china nabila muhammad ramadhan raga rahman dolly albedo mana indah nur haryanto hafizsyah muhannan nasution novita anggreyani mitra salsabila oktaputri age wanita grafika amelia putri jes octavia rivhaldho putra ariana dewi eza surya pratama nie shohibul jihad alfa tri permana livia nila elsarinda alwi juliantama juragan muhammad ilham leslie penanda purba syifa anastasia after vintage greatest wanita muhammad teguh arifiawan martha ananda, s.h., m.h. i1 b annisa trivia utara nip sabrina vanessa rizki ilaihi santo prasetyo sarinah sawaludin panggabean dwi nori haryanto sudah rosalia vira fauzi inti ria megawati serta cinta magdalena moenagistin nur novanto wahyu perdana muhammad noer grafik irani cahyaningrum rita sinta wind rahmawaty muammar arri ismail hanya billy rebro dewi megawati mana nurtifani zhafirasasi trisnawardani abelian sahara putri dedy mohamad ramadhan yoga aditya nugraha nita fadlliyah bayu putra efendi rinaldi boni fasis sitindaon muhammad hafidz sufi satria muhammad iqbal @ori dalil agustin sugandi rizky riyanto putra annisa desfitrianti achmad rizky wahyu putra pradana asmara rahman desy huruf aini, s.h., m.h. ill a sinta silvia nip tasya virginia syahid peta kisah tiara ratu puspita vismo jiwa agung ilham akbar berlian hewan ninik ayuhandika veni miranda rocky pradana firdaus adhi guna selena putri ganda usia tri pamungkas regina dwi kamala muhammad ilham harus adjie bagus prasetyo ichsan meridian dixit nurul halida muhamad dimas ardiansyah ari wijaya alex timotius jihan satwa lahir ari prabowo annisa romantika midi parsyah eka soraya riskiami miftahul jannah muhamad rizal syahputra raihan julian syaiful anastasia tessalonica ringo kesia wahana br. purba saadatul fadilah yulia kusuma wardhana, s.h., ll.m. ill a wahyu marginata nip wahyu saputro wanda rara aretha yoni partai zulfikril munir ksatria dirgantara len octavia leonardo akbar nabila tirani putri nadia nurmauli nadya dwi putri livia sepang megalenawati asia aditya elgidhea andrea ahmad distadiy dalam aueentya ayu cahyadi putri mohammad aditya permana yusuf alba wicaksana wild ardiansyah ahmad muzakki akhirudin demi aprilia wilhelm geino mulia ramadhan muhammad alfian gerald fauzi andini putri cahyadi desi puspita sari alma fifa maki muhammad agung hasbullah jodi ikhwan danu silvia oktavita, s.h., m.h. ill a febri tri santi nip segi juara rico evansi harmandi ridho arya pratama ridho indra cahya irwansyah rifai rico ontario riko nathan rinaldo ibnu awam tiba arif kusuma timothy esp tio riyanaji santang azmi rizky prima arya panji dwi pangestu rika uefa diana hasbullah wanita hayuning tyas danti yudistiara putu aditya sarjana africa berkah nika fatmawati dwi aziz aziz m.barrel firmansyah putra chandra mulya silaban istilah zaithalia muhammad revi yang sakti ilham martadinata dewi septian, s.h., m.h. ill a esaray abigail sinaga nip naiklah noor nanda aji nugraha nanda mitra riana tomy nurani trinity wulan sari vania belinda isyana dwi yunita wahyuni gani pasaribu haris januar tirta mahardika arif kimiawan andri setiawan saputra bagus kurniawan mohammad syafii halim bahagianya raka adjie pangestu bill clinton gigih akbar sarah nabila moz julia umar figli indah wahyu puspita ilham martadinata annisa tri wulan dari rohani saputra messy ariyanto dr. chandra perawat, s.h., m.h. ivd muhammad satria alam nip ridho father rizky semidang sandi erin franco muhamad adam darmawan akbar ibrahim widely dina windarty arum puja alfian diana sari riko simar pratama lila dana pink melinda mona febrian daud mausoni simanjuntak penting ibtidaiyah nurul restu bryanti mega modesta ahmad risk sabina fahiranisa haryanto romana simanjuntak azrieliani vira annisa hafid adam melissa ratna sari rully marian believer dipanggang benny fransisca febrian ricky sutrisno putra hansa amalia kevin danilo tesla azurea intan halida rahma anggun tasyanadita putri muhammad arif maulidino alan aladin rene rudi natamiharja, s.h., dea., ph. i b mustika maharani nip hays sanjaya ilham nugraha yasin anne piranti praktik wulandari safitri wulandari susi susanti diah kusuma dewi luh widnyani marika putri andika rinaldi audit putra anggara mania benefits ophelia putra hiduplah via api amanda pasti putri januari putri augustine rizky maulana dewi indah purnamasari ega zelafiara citra yuniartha butarbutar aulia balqis rezantio fauzan ismael prita latina anggiani juan patrick slavery sri cahyadi sudah jaya ningrat geo davis setiawan mutiara bella windiasty firdayanti amelia adriani wiki dhani prabowo uly katana nirmala rosa ananda puruhita hantu setiawan, s.h., m.h. i b dek jaka pratama nip hadiah rahmadanti rosa amanda gunawan putri muhammad aji pangestu muhammad ional pera antik titania aisha maria septian berbakti wahyu anugrah putra sulaiman ali muhammad rafi alaska surya pratama nanda bagas satyanatha distrik utami putri shaft rida hanumsari fariz rupanya akira urin ramadhani luthfi sepiansyah merah hamzah mayang salma surya jaya mohammad ridho dhani semenjak ridho url azmi syifa sevilla edgar yusuf nursyafera dwishafarinda fajar ditetapkan bandar lampung padatanggal: februari hamid, jan eni sana lvio fernando muhammad. alfarizzi nur della mustika alzumaizah ronald christian tersiar tarigan intan cahaya negara muhammad syarief dharmawan lady prasetya rifai irika ovi yanti lainya alfa syair prof. dr. susanto, s.h., hum iv c edi santoso nip eka rizky pertiwi eko saputra ridwan saleh nissa rose santoso aulia khatron nisa aulia ramadhan andri sambas luthfi widya putra adinda prima cell muhammad edy prison anggora herlambang ade riyanto nyi ayu ratna kharisma dinda novi esti barrel ayano around sulcatus sholihin muhammad rizky dwi fahruroza sofia anita ayu lestari natasha lady veronica christ arya maryudianto nadya alfa chandra murahan gian firzatullah amanda wahyu widianto ikhsan setiawan agung suryadi simbolon prof. dr. muhammad akb, s.h., m.h. iv d angga riyama dasa nip anofiktis jordan anugrah dwi setyo adhitya dwi kuncoro adi nursalim aditya achmad akbar aditya rizki agam pratama aka gilang ricardo bagas dewantara bambang abdul malik bangkit parutan ade elektris martha novia amanda lima nur laila salsa kadhafy alam fathullah barbie yudha dwi febri kesuma erik lesmana putra vila bagus pria hafiz akbar ramadhan thalia rizky amalia rina karantina purba muhammad hadi karim firmadeana mania manurung prio dwi cahya maya shaffina putri ahmad kartun harits dr. suara, s.h., hum iv c willy ariani nip budi anggriawan dea olivia wijaya iqbal rusdi azmi amanda wijaya sudiro eka mojo mesyithatul ummah gheovanny gerald shite median asri missy kimia azis yutta aprilia didik wijaya muhammad ridho ferialdy faisal risma monica tarigan arif wahyu saputra berlian nekat erriyanti samuhedah puteri muhammad irwansyah hamza hasan fikrullah yunus nurlaili husna ridho komando monika alamnya sabrina naira putri riyadi daffa elvaretta disha setya nugraha lanny rosea agung wiliantama achmad raja muzhaffar lulu fahri adzaningtyas hanya meilyanti muhammad zaki ditata prof. dr. gede pranata, s.h.,m.h. iv c alien aji junodi demang nip almira balita alventri sakura ifta ain azeri rahmatullah alvin vio pratama joko kurniawan annya guinea husin siti khalifah melayani fitri almunawaroh muhamad bahrain trisha febriansyah bunga ref yunita pramuka yudhatama windy kemala putri fadel bahasan nadia mutia gusmadini saputra adhitya pratama azhar nurul adalah yoga mulya utama nadia fans agustarini rizki belanda putra dina aulia kamila insani nur roman wahid st. dini millinitri puteri rizki aulia luthfi fauzi tita randy agus setiawan dr. mahoni, s.h., hum vib funky agustiawan nip anastasia rishi anggun tri mulyani ani lista anwar ariyanto nugroho anis kurnia hadi nugraha putra ida fitri atuzzapiroh weni rahma nadia mayang sari kadek ayu ganda sonia gea olivia three pasha muhammad iqbal rinaldi desi safitri arbor valensi muhamad rizki tanah wayan yolanda putri ayang handayani mulia aisyah putri coli alami brilliant laundry fernanda jordan ardian taruna panjaitan aditif fernando siti nada okfililaisya salsabila libya kapital yoga saputra angga ferdinand restu akbar msy anni andini dr. gunung rodliyah, m.a. vib bayu nusantara pala nip bima ariana body satya kotama borok mantra marbun budi setya nugroho anas asmara garin ramadhan nugroho dwi agassi aprilia. stefan minora laila nurlatitah babi kimiawan malaria amelia satir oktirianto febrian saputra gading chrisye sulistiyo saputro made galih pratama youngi andra karel vivi novitasari mutia rizki yulianto sultan alieftany dipantau salsabila radikal novrianda rizky faisal yusril arya siregar rico ghifari putra uefa rianz rajin muhammad adan hindari anugrah agung siberian muhammad naufal sariawan achmad aldo syara afif ahmad pasir pakpahan dr. eddy rica'l, s.h., m.h. iv b yudha prawira nip achmad russian marginata syahputra kusuma ari setia bekti wibowo arliwaman melly jani marcus dharma ahli rahma hendri wahyu nugroho ridho wijaya putri rachman sholeh febrian citra marta wardhana kharisma arif aladdin ega mamalia tringganis novanto wind nur amalia dhiya akan kirana ramadhani gigih zaky aziz dinda sativa @sorry kharisma sari muhammad anwar gading wira buana niko jaya kusuma rizki pratama abung radha aulia putri decay eka putra abby steven salatiga dr. ema dewi, s.h., m.h. iv b alya nurhaliza nip anasarach dea andri sofyan ardiansyah angelina hendra asta yuliyantara ayu kusuma warni muhammad sabikhi dina lanata amnesia kimia puspa herwoko yulia dwi larasati ayu permatasari merdu aditya putra defy aldiano saputra wayan arta pertiwi aulia natasha ghea febriliant salsabila robi iskandar jati airlangga nabila wilayah budiman billiansyah martadinata thory alga jaya aji tri cahya irvan juli alfredo manik muhammad irvan agil diana ratu ayu pahami halim cindy putri andini dea annisa setiawan calvin yudha tama melly aida, s.h., hum. iv b benny agung prabowo nip benny rachmansyah baton nard subarmata bibit widyantoro bidurrahmah kabilah disha pratama dewi nurhaliza tia popilaya dengki wibowo hikmah della sih distrik sylvia berlian debby anggiani achmad ailendra madani dunia adenium rizky restu jati jonathan hannsson togatorop mochtar hadi junarwin bill syafrendi mimbrandiano muhammad dandy abdul murad juan hisyam sudaryanto rendi meta sari putri muhammad fahmi irwansyah robbie fairly natasha nurhaliza much irfan setia nugroho pada fadli ras iha teori alhano agung nugroho chandra wiki pratama muhammad rajin mahardika aria damar septian echinata nagita blantika samuel gogo parutan eman eddy patra, s.h., m.h. iv b body firmansyah nip bella alberta aula adriani rifai saputra mutiara agung vanessa septa aris munandar nugra tri apriliando putra ria desa anggiani goridawati jurnalis merilis anggiani okta fitria roni saputra rizki aditif fariz lander ramli recno emiliano putri cahyadi rusli asal vito satria hanya luthfi emir prasetya ramli sandra aprilia vanessa toni loan simbolon muhammad bakal fahri johannis lahir nira sahara putri muhammad irfan ratu agung pratama sapta eko raharjo, s.h., m.h. vib febri setiawan nip arthayasa pratama christopher sitepu cici ariyanto lela setia singgih sri sukmayanti alvin fritz situmorang anya situmorang rizky akbar anie ilham gori ramadhan ayu hartanto zahrathia najlalinka agus iblis nusantara taurica putri insani ariani rizky pradana putra laksana panjaitan nurlianti devi adjie pandu pamungkas guntur kurniawan yeshiva rasykha gila jorge alif rizki ganti ruth thalia kartini nabila adilnya tuzzahidah andika kurniawan aisyah rizki rahadian nurmayani, s.h., m.h vib camila rizky ramadhani nip chairunnisa azhar cindy elviyany cindy juniasyam daniel jordi nugroho ahmad ridho mutasadaig harvinaz riki any wijaya elizabeth name sonia septian gusti merta yunanda rizki dwi yulianto hifsw eka safitri belia halnya latto neyditama yakni suryaputra deva pratama reza setiawan silalahi priscilla dwi putri handayani kimia mada sindh dellarosa windy adinda alloy indian citra alawi thalia rizky fahmi putri raka primaries putra muhammad ikhsan aji perdana padilla shamela sutan jorge laguna fauzan kurnia syah cynthia rahmawaty yoga android muhammad arisan akbar saathiya salsabila isi raihan afif permana ferosadi minta masduki indah damayanti yulia etta, s.h., m.h. iv b sony dilayani nip edits pratama parline petrus pratama putri amalia iqbal novads muhammad iqbal hasan muhammad fahri syah syair factory ardiansyah zahra humairoh riza claudia putri oditiansyah thalib iqbal setiawan mohammed gayi azhar feb angsa rico antonius fauzi joni kurniawan aditif pratama shandy sukma yutta anda risma sanjaya rizki wiranto ariana sari |
neauenasymenjadi dinas sosial pkb pipasekretaris adalah kepala sekretariatyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan seksi penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturansosial dan penanganan fakir miskin(l) seksi pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial yang dikepalai oleh kepala seksi pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial mempunyai tugas menyelenggarakan program pemberdayaan sosial dalam arti menyelenggarakan program pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, peningkatan kebudayaan sosial, dan pembinaan lembaga konsultasi, sosial masyarakat dan restorasi sosial mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi, cc. membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasikelembagaan, sosial masyarakatpembinaan dan monitoring, memfasilitasi serta mengevaluasi kelembagaan sosial sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai wahana kesejahteraan sosial masyarakat, melaksanakan bimbingan tenis, penguatan, pembinaan dan monitoring, memfasilitasi, serta mengevaluasi kelembagaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan bimbingan tenis, pembinaan dan monitoring, memfasilitasi serta mengevaluasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat restorasi sosial melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengurangi dampak sosial tengah masyarakatmberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan restorasi sosialdampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan yang dikepalai oleh kepala seksi pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakmbinaan serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan pelestarian nilai nilaipendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis program pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sebagai pedoman dan landasan kerja, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, upaya pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan, cc. penyelenggarandampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan,dampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungdampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungdampingan, bantuan stimulan dan penatamitraan, koordinasi dan mempersiapkan bahan untuk pendampingan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku agar tercapainya bantuan tepat sasaran, melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi potensi nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terwujudnya kelestarian nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan, melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penataan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar meningkatnya peran masyarakat secara sosial budayadampingan bantuan stimulan dan penataan lingkunganganan fakir miskin yang dikepalai oleh kepala seksi penanganan fakir miskin mempunyai tugas menyelenggarakan program program penanganan fakir miskin.usunan kebijakan teknis program penanganan fakir miskin sebagai pedoman dan landasan kerja, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran kegiatan penanganan fakir miskin, cc. penyelenggaraan program penanganan fakir miskin. merencanakan kegiatan pada seksi penanganan fakir miskifakir miskin, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi penanganan fakir miskinfakir miskin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan, melaksanakan monitoring, pengumpulan, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan basis data terpadu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan dalam penanganan kemiskinan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam penurunan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pks):anggulangan kemiskinlayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial yang dikepalai oleh kepala bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pelayanan dan bantuan sosial, penanganan masalah sosial, serta rehabilitasi dan jaminan sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial sebagai pedoman dan landasan kerja, penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, cc. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanganan masalah sosial, penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminanlayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan operasional lingkungan bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosiallayanan, penanganan dan rehabilitasi sosiallayanan dan bantunanganan masalahrehabilitasi dan jamin, penanganan dan, penanganan dan rehabilitasi sosiallayanan dan bantuan sosial yang dikepalai oleh kepala seksi pelayanan dan bantuan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan program program pelayanan dan bantuan sosial dalam arti menyelenggarakan pelayanan dan bantuan sosial untuk korban bencana alam dan bencana sosial dan penyandang masalah sosial. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanan dan bantuan sosial mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis program pelayanan dan bantuan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran,upaya pelayanan dan bantuan sosial: cc. penyelenggaraan program pelayanan dan bantuan sosiallayanan dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi pelayanan dan bantulayanan dan bantuan sosial, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pelayanan dan bantulayanan dan bantupihak terkait yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial, pengawasan dan pembinaan terhadap bantuan untuk masyarakat miskinpelayanan bantuan sosial bagi korban bencana alampelaksanaan kinerja lingkungan seksi pelayanan dan bantutugas dan fungsinya. seksi penanganan masalah sosial yang dikepalai oleh kepala seksi penanganan masalah sosial mempunyai tugas menyelenggarakan program. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penanganan masalah sosial mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis program penanganan masalah sosial, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, upaya penanganan masalah sosial, cc. penyelenggaraan, dan pelaksanaan fungsi yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. uraian tugas kepala seksi penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi penanganan masalahmasalah sosial, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi penanganan masalahmasalahpenanganan masalah sosial sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penanganan masalahpenanganan masalah sosial perorangan, keluarga dan masyarakat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penangananpenanganan masalahlain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi rehabilitasi dan jaminan sosial yang dikepalai oleh kepala seksi rehabilitasi dan jaminan sosial mempunyai tugas menyelenggarakan program rehabilitasi dan jaminan sosial dalam arti menyelenggarakan rehabilitasi dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dan berkebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan orang, dan korban penyalahgunaan napa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi rehabilitasi dan jaminan sosial mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis program rehabilitasi dan jaminan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja, penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, upaya rehabilitasi dan jaminan sosial: cc. penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminan sosial dalam arti menyelenggarakan penanganan masalah sosial perorangan, keluarga dan masyarakat, korban perdagangan orang, dan korban penyalahgunaan naprehabilitasi dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut merencanakan kegiatan pada seksi rehabilitasi dan jaminrehabilitasi dan jaminan sosialrehabilitasi dan jaminan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka rehabilitasi dan jaminandan memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan jaminan sosial bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan panti sosial berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kesejahteraanyang dikepalai oleh kepala pkb pipaerian dukungan, dan penganggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerahcc. pembinaan dan pelaksanaan tugaperempuan dan perlindungan anakperempuan dan perlindungan anakadvokasi dan fasilitasi pengarusutamaan genderdan perlindungan perempuperlindungan anaperempuan dan perlindungan anakkepala bidang adalah kepala bidangub bagian adalah kepala sub bagianeksi adalah kepala seksilapangan. kepala utd adalah kepalsual tata usaha adalah kasual tata usaha padkelompok jabatan fungsionaldudukan dinas sosial pkb pipa adalah unsur pelaksanasosial pkb pipsosial pkb pip dan penanganan fakir miskin, terdiri dari: melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan. seksi advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender yang dikepalai oleh kepala seksi advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan advokasi dan pengarusutamaan gender, melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup advokasi dan pengarusutamaan gender yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan advokasi dan pengarusutamaan gender. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gendermempunyai fungsi penyusunan program dan melaksanakan kegiatan seksi advokasi dan pengarusutamaan gender, penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan advokasi dan pengarusutamaan gender, cc. pemberian masukan yang perlu kepada kepala bidang, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan advokasi dan pengarusutamaan genderadvokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan genderadvokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan genderadvokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gendsosialisasi, evaluasi advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender sesuai dengan rencana aksi daerah sebagai peningkatan kesetaraan gender, merencanakan penganggaran yang responsif gender dan penyusunan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender berdasarkan aturan yang berlaku agar peningkatan kesetaraan gender dapat dicapai, melaksanakan penyusunan buku profil gender dan anak sesuai dengan data terpilih yang tersedia sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan, melaksanakan kelembagaan kelompok kerja pengarusutamaan gender dan focal point pengarusutamaan gender sesuai rencana kerja sebagai penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi dan pengarusutamaan gender dalam daerah dalam rangka penilaian anugrah paramita ekapraya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sehingga penguatan kelembagaan pengarusutamaan dapat tercapai, j .pelaksanaan kinerja lingkungan seksi advokasi dan pengarusutamaan gendlain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dikepalai oleh kepala seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan mempunyai fungsi penyusunan program dan melaksanakan kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan, penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuanperempuandan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi pemberdayaan dan perlindungan perempudan perlindungan perempuan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pemberdayaan dan perlindungan perempudan menyelenggarakan sosialisasi, fasilitasi dan evaluasi kegiatan terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan berdasarkan rencana kerja sehingga tercapai ketahanan keluarga, melaksanakan peringatan hari besar terkait perempuan berdasarkan rencana kerja sehingga menumbuhkan semangat perempuan dalam ketahanan keluarga: menyelenggarakan sosialisasi, fasilitasi dan evaluasi kegiatan terkait penguatan kelembagaan organisasi perempuan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai peran serta perempuan dalam pembangunan, menyelenggarakan sosialisasi, fasilitasi dan evaluasi kegiatan terkait perlindungan perempuan dan pemenuhan hal perempuan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai peningkatan kualitasmberdayarlindungan anak yang dikepalai oleh kepala seksi pemberdayaan dan perlindungan anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pemberdayaan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan anak mempunyai fungsi: penyusunan program dan melaksanakan kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan anak, penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan anakanakrlindungan anak sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi perlindungan anakrlindungan anak, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi perlindungan anak melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan gugus tugas kota layak anak, sosialisasi dan fasilitasi konvensi hak anak berdasarkan aturan yang berlaku sehingga tercapai kota yang ramah anak, melaksanakan pembentukan dan fasilitasi kota layak anak dan forum anak nasional capacity building berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai kota yang ramah anak, melaksanakan pemenuhan hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga terpenuhinya hak anak, menyelenggarakan sosialisasi, fasilitasi dan evaluasi kegiatan terkait konvensi hak anak berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terpenuhinya hal anarlindungyang dikepalai oleh kepala bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dkeluarga berencana dan pengendalian penduduk,, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk, dan pelaksanaan fungsi lain yang berikan atasan sesuai tugas dan fungsinyarencanakanngendalian penduduk dan keluarga berencanakeluarga berencana, advokasi dan menggerakpenduduk, informasi keluarga dan analisa programkeluarga sejahtera dan pemberdayaan keluargngendalian penduduk dan keluarga berencanakeluarga berencana, advokasi dan menggerakkan yang dikepalai oleh kepala seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakkan mempunyai tugas menyusun rencana program kerja dan pelaksanaan operasional kegiatan bidang keluarga berencana advokasi dan menggerakan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakkan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakkan, merencanakan kegiatan seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakkan, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakkan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakkankeluarga berencana, advokasi dan menggerakkan sebagaimana dimaksud pada merencanakan kegiatan pada seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakkkeluarga berencana, advokasi dan menggerakkankeluarga berencana, advokasi dan menggerakonitoring pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana pkb) dan penyuluh keluarga berencana pkb) serta kader, menyusun rencana pelayanan keluarga berencana dan pengelolaan gudang alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi sesuai standar pelayanan yang berkualitas dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, melaksanakan koordinasi, advokasi dan edukasi berdasarkan kegiatan yang telah disusun dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan lintas sektor terhadap kelancaran pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga, melaksanakan advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta membina institusi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mensukseskan program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga lapangankeluarga berencana, advopenduduk informasi dan analisa program yang dikepalai oleh kepala seksi pengendalian penduduk informasi dan analisa program mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan, penyelenggaraan tugas secara terpadu bidang pengendalian kependudukan informasi dan analisa program. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian penduduk, informasi dan analisa program mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan strategi bidang pengendalian kependudukan informasi dan analisa program, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penduduk informasi dan analisa program, cc. pelaksanaan pendataan pengolahan pemutakhiran menganalisa dan penyedia data keluargapenduduk, informasi dan analisa program sebagaimana dimaksud pada merencanakan kegiatan pada seksi pengendalian penduduk, informasi dan analisa programpenduduk, informasi dan analisa program, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pengendalian penduduk, informasi dan analisa programpenduduk, informasi dan analisa program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan, menyediakkeluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga berdasarkan hasil pendataan keluarga sebagai pedoman dalam penyusunan program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga, melaksanakan penyebarluasan informasi program kependudukan keluarga berencana, pembangunan keluarga dan data mikro kependudukan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku dalam upaya meningkatkan pencapaian target program, melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah sesuai rencana kerja daerah yang telah ditetapkan dalam rangka pengendalian penduduk, melaksanakan kegiatan perkiraan (parameter kependudukan) sesuai kondisi daerah sebagai acuan untuk menyusun program pengendalian pendudupenduduk, informasi keluarga dan analisakeluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang dikepalai oleh kepala seksi pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, melaksanakan, memfasilitasi dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga mempunyai fungsi pengelolaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, penyelenggaraan dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi keluargakeluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada seksi pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluargakeluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluargalolaan dan pengembangan kegiatan kesehatan reproduksi remaja melalui program pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya pernikahan usia dini, melaksanakan pembinaan, pengelolaan, koordinasi, kemitraan dan pengembangan program ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga sesuai dengan kondisi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, merencanakan dan melaksanakan program kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok pusat informasi remaja sekolah maupun luar sekolah sesuai prosedur yang berlaku untuk membantu dan membina remaja menyiapkan masa depannya terutama dalam perencanaan kehidupan berkeluarga serta merespon permasalah yang terjadi pada remaj berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hiduptujuh unit pelaksana teknis dinas pada dinas sosial pkb pipa dapat dibentuk utd.an ilina dengan aslinya kepala bagian rukam dan ham (pn. mean sh,mh pembina tki, nip. seksi pemberdayaan, kelembagaan, dan restorasi sosial: seksi pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan, dan seksi penanganan fakir miskin. bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial, terdiri dari: seksi pelayanan dan bantuan sosial, seksi penanganan masalah sosial, dan seksi rehabilitasi dan jaminan sosial. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. seksi advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender, seksi pemberdayaan dan perlindungan perempuan: dan seksi perlindungan anak. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari: seksi keluarga berencana, advokasi dan menggerakan, seksi pengendalian penduduk, informasi keluarga dan analisa program, dan seksi pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. utd, dan kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas sosial pkb pipsosial pkb pipa mempunyai fungsi: perumusteknis penyelenggaracc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatlain yang diberikan atasan sesuaikebijakan teknis dan rencana strategis pada dinas sosial pkb pipaerah untuk pencapaian target kerja sesuai dengan rencana, membina bawahan dilingkungan dinas sosial pkb pipa dengan cara pertemuan dan bimbingan secara berkala untuk memperoleh kinerja yang diharapkan, mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan lingkungan dinas sosial pkb piplayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial), merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakngendalian penduduk dan keluarga berencanasosial pkb pipa berdasarkan perbandingan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, il. melaporkan hasil pelaksanaan tugas lingkungan dinas sosial pkb pipa sesuai dengan rencana kerja dinas agar terwujud akuntabilitas kinerjakedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan. bagian kedua sekretariat sekretariat dikepalai olehsosial pkb pipadibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangcc.sebagai berikut: merencanakan operasional lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja dinas sosial pkb pipa) membagi tugas kepada bawahan lingkungan sekretariatsekretariatsekretariatrencanakan kegiatan padasosial pkb pipkinerja masa mendatang yang dikepalai oleh kepala sub bagian keuangketatausahaan keuangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan, dan cc.keuangan sebagaimana dimaksud pada adalah: merencanakan kegiatan pada sub bagian keuangan berdasarkan programrencanaan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku agar tercapai tertib administrasi ketatausahaan keuangan daerah, melakukan ketatausahaan keuangan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan, mengkoordinasikan, mengumpulkan, menghimpun, menyiapkan, menginventarisasi dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan sebagai bahan penetapan kebijakan pimpbidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan, melaporkan hasil kegiatantugas dan fungsinya. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang dikepalai oleh kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelapoevaluasi dan pelaporprogram dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. cc. pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. uraian tugas kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: merencanakan kegiatan pada sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelapormproses perencanaan sesuai dengan program kerja dinas sosial pkb pipa dalam pelaksanaan program untuk pedoman pelaksanaan tugas, melaporkan hasil kegiatan sub bagianyang dikepalai oleh kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidang pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penanganan fakir miskin yang meliputi pemberdayaan sosial, pemberdayaan kelembagaan dan kemitraan sosial, sertafungsi penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bidang pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial, penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bidang pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial, penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bidang penanganan fakir miskin,kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial sesuai dengan peraturanmpingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan, |
sp) ikan peraturan daerah kabupaten buleleng nomor tahun tentang pajak sarang burung waletpajak sarang burung walet dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buleleng, menimbang bahwa pajak sarang burung waletsarang burung waletrumah sarang burung walet adalah bangunan atau komplek bangunan yang permanen dengan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan penampungan sarang burung walet, usaha sarang burung walet adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pengusaha badan hukum perorangan) yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan sarang burung walet habitat alami dan luar habitat alamibulelengkab.go.idsarang burung walet dipungut pajak atas setiap pengambilan ddih.bulelengkab.go.id bab iii dasar pengenaan, tarif, dan cara pengulelekabupaten buleleng. bab masa pajak masa pajak adalah jangka waktu (satu) bulan kalender. bab penetapan jl)dih.bulelengkab.go.iuaidih.bulelengkab.go.id jl)adih.bulelengkab.go.idjjdih.bulelengkab.go.idjdih.bulelengkab.go.iizin usaha sarang burung waletsarang burung walet umumrupakan perubahan kedua kalinya dari undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak sarang burung walet dipisahkan yang mana sebelumnya merupakan penerimaan retribusi daerah. berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengoptimalkan pemungutan atas pajak sarang burung walet dimaksud maka sudah seyogyanya pajak sarang burung walet diatur daerah melalui penetapan peraturan pajakktp maa rea peraturan menteri pendidikan nasional nomor tahun tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, standarstandar, dan global. bagian keduaerat badan tinggi badan,,upagian ketiga,fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, menghormati, dan,:, dan mengenal sebab akibat, dan berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan,terdiri atas jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama, dan cc.,gian keempat standar proses standar proses mencakup: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,, dan budaya lokal. perencanaan pembelajaran meliputi: program semester rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan rencana pelaksanaan pembelajaran harianperkembangan daya imajinasi anak. menyenangkan sebagaimana dimaksud pada,dan...paling sedikit satu kali dalam satu bulan. bagian kelima penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian,.,,huruf dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan rencana penilaian.gian keenam(d iv) atau sarjana (: memiliki ijazah d ii. kompetensi guru pendamping muda,paling sedikitpaling sedikit (lima) tahun sebagai pamong belajar atau guru paud dan kepala satuan paud bagi penilik paud, memiliki pangkat paling sedikityang kompeten dan diakui pemerintah dan diakui, dan kompetensi evaluasi pendidikansedikityang kompeten dan diakui pemerintah,paling sedikityang kompeten dan diakui pemerintahkualifikasi akademik tenaga administrasi paud memiliki ijazah paling rendah sekolah menegah atas., dan kompetensi manajerial pendidik dan tenaga kependidikan dapat memperoleh insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuaitujuhk ra ba dan sejenisnya dengan persyaratan, meliputi: memiliki luas lahan paling sedikit::tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemarbagian kedelapanendidikan anak usia dini.k ra, ba, kb, tpa dan sps.. usia tahun: satu kali pertemuan minimal menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu.anak usia tahun: rasio guru dan anak usia tahun: rasio guru dan anak bagian kesembilan,ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kesepuluh, kecamatan, desa kelurahan, sampai rw rt. pelaksanaan sosialisasi program paud sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh opd yang membidangi pendidikan. percepatan sosialisasi program paud dapat bekerjasama dengan bunda paud, dewan pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan organisasi mitra. bab pendirian dan perizinan pemberian izin penyelenggaraan paud dilakukan dua tahap, yaitu tahap pemberian izin pendirian, dan tahap pemberian izin operasional. untuk mendapatkan izindalam hal semua persyaratan telah dipenuhi, izin diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut negeri oleh bupati, negeri dan swasta oleh kantor kementrian agama,dan tpa, kb, swasta dan sps oleh opd yang membidangi pendidikan. pemberian izin operasional berlaku selama (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin pendirian dan izin operasional paud sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab penyelenggaraan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pertanggungjawaban paud dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor kementerian agama, badan hukum penyelenggara pada pemerataan akses partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, cc.jawab terhadap penyelenggaraan paud meliputisesuai dengan kemampuan keuangan daerah, cc. pengelolaan dan penyelenggaraan negeri dan klb negeri, sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum: penetapan standar tingkat kabupaten, penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus aparatur sipil negara sesuai kebijakan, peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan anak usia dini, dan membantu lembaga terkait dalam pelaksanaan akreditasi lembaga paud dan sertifikasi pendidik. badan hukum penyelenggara yayasan mempunyai tanggungjawab terhadap penyelenggaraan paud, meliputi: membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek satu tahun pelajaran dan program jangka panjang empat tahun pelajaran mempunyai tanggungjawab meliputibutuhan hidup, memberikan layanan secara holistik dan integratifberkala. bagi badan hukum penyelenggara yayasan dan satuan pendidikan yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pengurangan atau penghentian bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah, cc. pembekuan izin, dannegeri dibiayai oleh pemerintah daerah. penyelenggaraan negeri dibiayai oleh pemerintahsa operasional satuan pendidikan. untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan pendidikan, yayasan penyelenggara tpa, kb, tk ra swasta dan sps dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa: iuran dari peserta didik atau orangtua wali peserta didik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat bab viii pengawasan, pembinaan dan pelaporan pengawasan penyelenggaraan program paud dilakukan oleh bupati melalui opd yang membidangi pendidikan. pengawasan penyelenggaraan program paud dalam lingkup kementrian agama secara keseluruhan dilakukan oleh kantor kementerian agama. pelaksanaan pengawasan paud formal tk) dan nonformal tpa, dan sps) secara keseluruhan dilakukan oleh pengawas penilik. pembinaan penyelenggaraan paud dilakukan oleh bupati melalui opd yang membidangi pendidikan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi peningkatan kompetensi profesional pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum, cc. pengelolaan proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi, dan pengelolaan administrasi dan keuangan. hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi. hasilbunda paud bunda paud adalah figur ibu yang merupakan tokoh sentral setiap jenjang pemerintahan. bunda paud sebagai simbol dan tokoh sentral setiap jenjang pemerintahan berperan dalam memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan menggerakan penyelenggaraan paud yang berkualitas. ketentuan lebih lanjut mengenai bunda paud diatur dengan peraturan bupati. bab ketentuan peralihan izin operasional penyelenggaraan paud yang telah diterbitmenteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang kurikulum tahun pendidikan anak usia dininomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikmenterian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten sukabuyang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenis dan jenjangindonesia. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat penyelenggaraan paud adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan anak usia dini atau program pendidikan anak usia dini pada jalur formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan dalam bentuk taman kanak kanak, taman kanak kanak luar biasa, caudatus athfal, kelompok bermain dan taman penitipan anak dan bentuk lain yang sederajat atau pendidikanpuluh delapan) hari, usia (satu) sampai dengan (duapuluh empat) bulan, dan usia (dua) sampai (enam) tahuayah.bagi anak usia tahun yang orangtuanya bekerja. kelompok bermain yang selanjutnya disingkat adalah salah satu lembaga paud bawah kewenangan opd yang membidangi pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia tahun dengan masa pendidikan paling lama tahun. taman kanak kanak yang selanjutnya disingkat adalah salah satu bentuk lembaga paud bawah kewenangan opd yang membidangi pendidikanraudhatul athfal yang selanjutnya disingkat adalah salah satu bentuk lembaga paud bawah kewenangan kementrian agama(dan tk, yang terintegralkan dengan berbagai layanan paud yang telah ada masyarakat seperti posyandu, taman posyandu, bina keluarga balita, taman pendidikan quran, atau layanan terkait lainnya. penyelenggara paud adalah pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, yayasan badan dan atau perorangan. pengelola paud adalah orang atau kelompok orang terdiri dari guru, guru pendamping, dan pengasuh, penyelenggara, pegawai administrasi, petugas kebersihan dan satuan pengamanan., baik jalur formalbundakabupaten sukabumi. bina keluarga balita yang selanjutnya disingkat bkb adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada orangtua keluarga pengasuh anak usia tahun dan usia tahun untuk kesiapan masuk sekolah dasar atau yang sederajat. tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangkaihasilkan secara nyata oleh penyelenggaramerintahan desa. tujuan penyusunan peraturan daerah penyelenggaraan paud, meliputi sebagai landasan bagi penyelenggaraan paud daerah, sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan paud, dan sebagai tolok ukur pengawasan dan instrumen dalam pengendalian, pencapaian kinerja dan penjaminan mutu penyelenggaraan paud. bab maksud, tujuan dan sasaran penyelenggaraan paud bagian kesatu maksud maksud diselenggarakannya paud yaitu untuk, emosional dan seni, danagama, budaya dan adat istiadat. bagian kedua tujuan tujuan penyelenggaraan paud yaitu untuk mengidentifikasi, memberikan pengasuhan dan pembimbingan untuk mendorong anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas tugas perkembangannya, menyediakan pengalaman yang beraneka ragam dan menghasilkan bagi anak usia dini, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar, dan cc. membantu meletakan kompetensi dasar arah perkembangan nilai nilai agama dan moral, motorik kasar dan motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial emosional yang diperlukanagian ketiga sasaran sasaran penyelenggaraan paud, yaitu anak sejak dilahirkan sampai usia (enam) tahun, satuan paud, sps, pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua dan masyarakat, dan mitra dan pemangku kepentingan. bab iii strategi penyelenggaraan paud bagian kesatu perluasan akses dan peningkatan mutu satuan paud strategi perluasan akses dan peningkatan mutu satuan paud dilakukan melalui: perluasan program layanan, pembuatan paud model dan percontohan, cc. penguatan pendidikan karakter, dan penguatan paud holistik integratif. strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan mutu satuan paud sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara konseptualisasi, penguatan, pemberdayaan serta revitalisasi dari semua potensi yang tersedia dengan prinsip kemandirian dan optimalisasi potensi yang tersedia. penguatan paud holistik integratif sebagaimana dimaksud pada huruf memuat tujuan, prinsip dan arah kebijakan penyelenggaraan, strategi, sasaran dan penyelenggaraan, cc. gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif' peran serta masyarakat, pelaporan, dan pembiayaan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan dan atau penguatan paud holistik integratif diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua peningkatan jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan paud peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dapat ditempuh melalui pendidikan, pelatihan, pemasangan, kursus, pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan inti, pertemuan gugus, studi banding, serta kegiatan ilmiah dan penelitian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan peraturan bupati. |
bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati bantul nomor tahun tentang perangkat daerah pemungut retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang: wa. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi daerah berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan perangkat daerah sebagai pelaksanangkat daerah pemungutretribusi tempat rekreasi dan olah dinas ketahanan pangan dan pertanian raga retribusi obyek wisata kabupaten bantul kebun buah bangunan, dling.atau benih tanamanternak retribusi penjualan produksi usaha dinas ketahanan pangan dan pertanian daerah hasil usaha daerah selain kabupaten bantul bibit atau benih tanaman dan bibit ternak retribusi penjualan produksi usaha dinas kelautan dan perikanan kabupaten daerah hasil usaha daerah berupa bantul bibit atau benih ikan retribusi pemakaian kendaraan dinas perhubungan kabupaten bantul retribusi perizinan retribusi persetujuan bangunan dinas pekerjaan umum, perumahan dan (raman mainan maen ana. retribusi izin tempat penjualan dinas koperasi, usaha kecil dan minuman beralkohol menengah, perindustrian dan perdagangan kabupaten bantul pasta dias perubahan kabupaten bantul retribusi penggunaan tenaga kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi pit bupati bantul, ttd abdul halim muslitera tera ulrangkat daerah pemungut retribusi daerah. bab ketentuan umum dalam peraturan bupatiungut retribusi daerah pemungutan retribusi daerah dilaksanakan oleh perangkpada melaksanakan pemungutan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang undangan. bab iii ketentuan peralihan perangkat daerah yang telah melaksanakan pemungutan retribusi daerah. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini berlaku maka, peraturan bupati nomor tahun tentang perangkat daerah pemungut semana lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tentang perangkat daerah pemungut retribusi daerah daerah pemungut retribusi jasa umum retribusi pelayanan kesehatan: dinas kesehatan kabupaten bantul pemeriksaan kesehatan pusat kesehatan masyarakat pemeriksaan kualitas air retribusi pelayanan kesehatan dinas ketahanan pangan dan pertanian pelayanan kesehatan hewan kabupaten bantul pusat kesehatan hewan retribusi pelayanan dinas lingkungan hidup kabupaten retribusi pelayanan parkir tepi dinas perhubungan kabupaten bantul sni masing retribusi pelayanan pasarngujian kendaraan dinas perhubungan kabupaten bantul retribusi penyediaan dan atau dinas pekerjaan umum, perumahan penyediaan kakus dan kawasan permukiman kabupaten bantul retribusi pengolahan limbah cair dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman kabupaten bantul retribusi pengendalian menara dinas komunikasi dan informatika telekomunikasi kabupaten bantul retribusi pelayanan tera tera ulanglayanan pemakaman dinas pekerjaan umum, perumahan dan (mn gambar evan retribusi pelayanan dinas koperasi, usaha kecil dan persamaan kebersihan pasar menengah, perindustrian dan perdagangan kabupaten bantul retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan dinas pekerjaan umum, perumahan dan retribusi pemakaian kekayaan dinas lingkungan hidup kabupaten daerah pemanfaatan laboratorium bantul lingkungan retribusi pemakaian kekayaan bagian umum dan protokol sekretariat daerah pemakaian tempat daerah kabupaten bantul penginapan gedung milik pemerintah daerah jakarta retribusi tempat pelelangan dinas kelautan dan perikanan kabupaten kong retribusi rumah potong hewan dinas ketahanan pangan dan pertanian retribusi tempat rekreasi dan olah dinas pariwisata kabupaten bantul raga retribusi obyek wisata pantai parangtritis, pantai depok, pantai sama, pantai waru, pantai baru dan sekitarnya, goa cerai, goa sekarang. retribusi tempat rekreasi dan olah dinas pendidikan, kepemudaan dan raga retribusi tempat olah olahraga kabupaten bantul ragabahwa,bab sasaran tpp pns tpp pns diberikan kepada pns, dan cons.:tpp pns bagi cons sebesar (lima puluh persen). tpp pns bagi pns yang mutasi dari luar instansi pemerintah kabupaten bantul, diperhitungkan setelah (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan keputusan bupati penugasan yang bersangkutan perangkat daerah kabupaten bantul. pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin pegawai dilakukan pengurangan tpp pns. pengurangan tpp pns sebagaimana dimaksud pada (satu) terdiri atas: tingkat hukuman disiplin ringan, tingkat hukuman disiplin sedang, dan tingkat hukuman disiplin berat. pengurangan tpp pns untuk tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kategori hukuman disiplin ringan teringan dilakukan pengurangan tpp pns sebesar (sepuluh persen) selama (enam) bulan, kategori hukuman disiplin ringan sedang dilakukan pengurangan tpp pns sebesar (sepuluh persen) selama (sembilan) bulan, dan kategori hukuman disiplin ringan terberat dilakukan pengurangan tpp pns sebesar (sepuluh persen) selama (dua belas) bulan. pengurangan tpp pns untuk tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kategori hukuman disiplin sedang teringan dilakukan pengurangan tpp pns sebesar 25y6 (dua puluh lima) persen selama (enam) bulan, kategori hukuman disiplin sedang sedang dilakukan pengurangan tpp pns sebesar 25y6 (dua puluh lima) selama (sembilan) bulan, dan kategori hukuman disiplin sedang terberat dilakukan pengurangan tpp pns sebesar 25y6 (dua puluh lima) selama (dua belas) bulan. pengurangan tpp pns untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari kategori hukuman disiplin berat teringan dilakukan pengurangan tpp pns sebesar (lima puluh persen) selama (enam) bulan, dan kategori hukuman disiplin berat sedang dilakukan pengurangan tpp pns sebesar (lima puluh persen) selama (sembilan bulan) bulan. pengurangan tpp pns dilakukan sejak keputusan hukuman disiplin pegawai diberlakukan. pejabat administrator yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) dan memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa dibuktikan dengan sertifikat pengadaan barang dan jasa, tpp pns diberikan tambahan sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. bab indikator tpp pns bagian kesatu umum tpp pnspns sebagaimana dimaksud pada terdiri atas penilaian disiplin kerja dengan bobot (tiga puluh persen), penilaian produktivitas kerja dengan bobot (tujuh puluh persen) terdiri atas pengisian buku kerja dengan bobot (enam puluh persen) dan capaian kinerja perangkat daerah dengan bobot (sepuluh persen). bagian kedua indikator penilaian disiplin kerja penilaian disiplin kerja dengan bobot (tiga puluh persen). penilaian disiplin kerja dihitung berdasarkanrja keterlambatan mencabut ketidakhadiran (menit) (menit) (menit) (menit) jumlah jam kerja pegawai kehadiran sebagaimana dimaksud padghitungan persentase kehadiran pegawai dihitung oleh petugas presensiperangkat daerah menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai dan disahkan oleh kepala perangkat daerahtempat kerjabantulkab.go.id. pengelolaan presensi untuk keperluan penghitungan tpp pns dilakukan dengan batas waktu yang diatur oleh badan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia bpsdm)indikator penilaian produktivitas kerja paragraf penilaian produktivitas kerja penilaian produktivitas kerja dengan bobot (tujuh puluh persen) terdiri dari pengisian buku kerja dengan bobot (enam puluh persen) dan capaian kinerja organisasi dengan bobot (sepuluh persen). masing masing pegawai mencatat pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dalam buku ktelah mendapat penilaian persetujuan dari atasan langsung masing masing pegawai. jumlah paling banyak poin pekerjaan yang dapat dikumpulkan setiap pegawaitugas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan,paragraf capaian kinerja organisasi capaian kinerja perangkat daerah dengan bobot (sepuluh persen). capaian kinerja perangkat daerahperangkat daerah yang dijadikan dasar penghitungan adalah capaian kinerja perangkat daerah yang terbaru pada saat dilakukan penghitungan tambahan penghasilan dalam setiap periodenya, dan dikeluarkan oleh sekretaris daerah. bagian keempat tambahan tpp pns bagi penjabat pj) sekretaris daerah, pelaksana tugas plt), dan pelaksana harian plh) pns yang ditunjuk sebagai penjabat pj) sekretaris daerah diberikan tpp pns sesuai dengan jabatanpns, ditambah (dua puluh persen) dari pagu produktivitas kerja tpp pnspns pada jabatan definitif. tambahan tpp pns bagi pnspp pns sebagai pejabat plt plh, dihitung pada bulan berikutnya. bagian kelima pengajuan pencairan tpp pns setiap pegawai menyusun penghitungan tpp pnspp pns sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan. setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab terhadap rekapitulasi penerimaan tpp pns sesuai dengan format sebagaimanayang telah disetujui dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, sebagai dasar untuk pengajuan spp spm pencairan tpp pns. kelebihan pembayaran tpp pns disetorkan kembali kas daerah. kekurangan pembayaran tpp pns tidak diberikan kecuali karena kesalahan teknis penghitungan dalam sistem aplikasipp pns pelaksanaan dan pengelolaan tpp pnssetiap,ns conspp pns dilakukan dengan batas waktu paling lambat (lima) hari berikutnya. verifikasi buku kerja oleh atasan dilakukan paling lambat tanggal (enam) bulan berikutnya. pemerintah daerah membatasi pemberian honorarium bagi pns cons, karena telah diberikannya tpp pns. honorarium bagi pns cons sebagaimana dimaksud pada tetap dapat diberikan kepada tim anggaran pemerintah daerah, tim pemeriksaan khusus penanganan kasus pengaduan, tim pemeriksaan reguler rutin, tim penyusun ipjp, rpm, rkd, kpj, lkj, dan laki, tim pelaksana pemungut retribusi pariwisataaparatur sipil negara, forum koordinasi pimpinan daerah, tim kuasa hukum pemerintah daerah dan atau pemerintah desa, tim pengarah dan tim pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dewan pengawas atau tim teknis pada perangkat daerah yang menerapkan ppk blue, il. dewan pengawas bumi, penanggung jawab pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah, dan pengelola kepegawaian, dan pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari atau dana lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang undangan atau petunjuk teknis. ketentuan mengenai pemberian honorarium bagi pns cons atau pejabat lain sebagaimana dimaksud padmonitoring, evaluasi dan pembinaan pegawai atasan langsung bertanggung jawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung. atasan langsung bermberikan pembinaan dan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kinerjanya masih bawah target capaian kinerja yang ditetapkan. segala bentuk manipulasi data dan. bab ketentuan peralihan pemberian tpp pns pada bulan januari berdasarkan kinerja pegawai pada bulan desember dengan mendasarkan pada jabatan dalam surat keputusan yang berlaku. bab ketentuan penutup sekretaris daerah pns cons pada perangkat daerah pemungut dan pengelola pajak daerah dan atau retribusi daerah, dapat memilih tpp pns atau insentif pemungutan pajak daerah dan atau retribusi daerah. permohonan pemilihan tpp pnsperangkat daerahpns cons yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada unit pengendali gratifikasi. ketentuan pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kelas jabatan untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan ditetapkan setara dengan kelas jabatan administrasi sebelumns yang telah mencapai usia batas pensiun, mutasi keluar daerah dan yang diberhentikan sebagai pns, menerima tpp pns yang diceritakan pada bulan berikutnya. pada saat peraturan bupati ini mulai berlakuin kepala bagian hukum ttd abe unaberdasarkan prestasi kerja ara jsaansada aas persia peangkatbeeannpe o o | feral perekat deeahtpe )o o | ' persia perngkatbeerahtpe o o | ami baai oo simbolis pangkat dasar tie o | pentas perangiatbewan tipe b)o o | letters perandiatbewan tipe )o o | uemgetaaaaan apa wastbamie akarmararah perangkat daerah tipe koordinator dpmptsp) @eeamammagananat meabarpanjatannag kemasan dengan dengan daerah pesemuds juupugt) agambasic tpp pns nama jabatan kelas jabatan basic tpp sekretaris daerah asisten sekretaris daerah, inspektur, sekretaris dprd, kepala perangkat daerah tan staf ahli bupati sekretaris perangkat daerah, panewu, kepala bagian sekretariat daerah, jft sensor madya, analis ketahanan pangan inspektur pembantu, kepala bagian sekretariat dprd, kepala bidang perangkat daerah, koordinator dpmptsp), jft ahli madya sensor sdm muda, pengelola pengadaan barang dan jasa, analis ketahanan pangan muda, kepala subbagian, subkoordinator, kepala seksi, kepala subbidang perangkat daerah, jawatan, kepala utd, jft ahli muda jft ahli pertama, jft terampil penyelia analis, bendahara, pengawas, penyusun, calon jft pertama, jft pelaksana lanjutan mahir pengelola, pengolah, ajudan, verifikator keuangan, jft pelaksana dan terampil nda pengadministrasi, pengemudi vip, petugas, pemelihara, operator, penjaga, pengawas, teknisi, penagih retribusi, montir pengemudi, juru pungutlaporan rincian harian presensi pegawai nama natetnntetnnnanan nip aeteaamaneaaan instansi paint papnnnpppppanpraan jabatan pranata periode makanknennaanaaa jam jumlah jam jumlah jumlah jumlah nama shift realisasi alasan realisasi pulang alasan tidak alasan tidak tanggal masuk keterlambatan pulang kehadiran kerja kedatangan terlambat kepulangan mendahului mendahului hadir hadir kantor (menit) kantor (menit) (menit) menit) mengetahui dan menyetujui, bantul, atasan langsung petugas presensi nama namresensi pegawai unit organisasi denaaaatanannnna aneka periode ana persentase hadir datang pulang nama jabatan kehadiran penuh tepat tepat cuti itb waktu waktuopd petugas presensiuku kerja pegawai nama pegawai bulan kode jenis pekerjaan yang dilaksanakan bukti pelaksanaan pelaksanaan tulis detail pekerjaan yang kuantitas poin tiap total pekerjaan sesuai dengan perlu) pekerjaan pekerjaan dilaksanakan) pekerjaan pekerjaan poin . a l . aaa. $?$? . ea mengetahui dan menyetujui bantul, . yang mengajukanpenghitungan tpp pns bulan nama pegawai nip pangkat gol ruang eselon jabatan instansi kelas jabatan basic tpp pns tpp beban kerja yox basic tpp pns tpp prestasi kerja yox basic tpp pns tpp kondisi kerja rupiah|| tpp kelangkaan profesi yox basic tpp pns pagu tpp pns .at10.bt10.ct10.d| penilaian disiplin kerja pagu penilaian disiplin kerja yox1 o.e| persentase kehadiran dalam bulan jumlah tpp pns disiplin kerja (1ll.ax11.b| penilaian produktivitas kerja pagu penilaian buku kerja pagu buku kerja jumlah poin tugas pokok jabatan jumlah poin tugas tambahan maksimal poin buku kerja yang diperhitungkan dalam penghitungan tpp jumlah poin yang diperhitungkan jumlah tambahan penghasilan buku kerja 10e 12a5 pagu penilaian capaian capaian kinerja pagu capaian kinerja 10e 12b1 jumlah tpp pns produktivitas kerja .a. .b. jumlah total tpp pns disiplin dan produktivitas| 11ct12c tambahan tpp sebagai plh plt 12c tambahan ppt administrator bersertifikat pbj potongan karena hukuman disiplin pns potongan karena berstatus cons jumlah tpp pns bupati bantul, ttd abdul halim muslim lampiran vbulan nama instansi pegawai jabatan jabatan penghasilan penghasilan potongan penghasilan yang tangan statis dinamis diterima mengetahui dan menyetujui bantul, oo. senna kepala . pengurus juru bayar gaji nama nama nip nip bupati bantul, ttd abdul halim muslimtambahan penghasilan pegawai bagi pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat tpp pns adalah tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang diberikan berdasarkan jabatan, kelas jabatan, penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerjpenilaian disiplin kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan penilaian kehadiran. penilaian produktivitas kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikbawahan yang dipimpinnypnspaparan atau uraian atas semua tugas jabatangadaian dan pengembangan sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat bpsdm adalah badan pegadaian dan pengembangan sumber daya manusiaraturan bupati ini bertujuan untuk mengatur tentang pemberian tpp pns lingkungan pemerintah kabupaten bantul. pemberian tpp pns menggunakan prinsip kepastian hukum, akuntabel, cc. proporsionalitas, efektif: keadilan: kesejahteraan, dan optimalisasi. pemberian tpp pnskriteria pemberian tpp pns kriteria pemberian tpp pns terdiri dari: beban kerja. prestasi kerja, kondisi kerja, dan atau kelangkaan profesi. kriteria tpp pns berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pns jam perbulan. besaran tpp pns berdasarkan beban kerja sebesar (tujuh puluh satu persen) dari besaran basic tpp pns kriteria tpp pnsns berdasarkan prestasiriteriapada kelompok kerja pengadaan barang dan jasa. besaran tpp pns berdasarkan kondisi kerja sebesar rp750. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. kriteriakabupaten bantul. besaran tpp pns berdasarkan kelangkaan profesi sebesar (tujuh puluh persen) dari basic tpp pns. bab iii penghitungan besaran tpp pns besaran tpp pns diperoleh dari basic tpp pns dengan mempertimbangkan tpp pns berdasarkan beban kerja, tpp pns berdasarkan prestasi kerja, tpp pns berdasarkan kondisi kerja, dan atau tpp pns berdasarkan kelangkaan profesi. besaran basic tpp pnspnsberdasarkan peta kapasitas fiskal daerah kfd), untuk kabupaten bantul dengan indeks kfd sebesar (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) termasuk kategori tinggi dengan nilai bobot (nol koma delapan puluh lima). indeks kejahatan konstruksi ikk) sebagaimana dimaksud pada merupakan indeks kejahatan konstruksi ikk) kabupaten bantul dibagi indeks kejahatan konstruksi ikk) kota jakarta pusat dengan nilai dibagi sama dengan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah ipad) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas komponen variabel pengungkit dengan bobot (sembilan puluh persen), terdiri atas opini laporan keuangan dengan bobot (tiga puluh persen), berdasarkan laporan badan pemeriksa keuangan tahun kabupaten bantul mendapatkan kategori wtp dengan nilai sehingga skor opini laporan keuangan solo) adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) dengan bobot (dua puluh lima persen), kabupaten bantul dari tingkat capaian skor kinerja ipad daerah, termasuk kriteria tinggi dengan nilai sehingga skor ppd (spp) adalah kematangan penataan perangkat daerah dengan bobot (sepuluh persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah kabupaten bantul dengan tingkat kematangan tinggi nilai sehingga skor kematangan penataan perangkat daerah skpd) kabupaten bantul adalah indeks inovasi daerah dengan bobot (tiga persen), kabupaten bantul mendapatkan kategori indeks inovasi daerah dengan nilai sehingga skor indeks inovasi daerah sid) adalah 3y6 prestasi kerja pemerintah daerah dengan bobot (delapan belas persen),abupaten bantul masuk dalam kategori rata rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja dengan prestasi kerja baik dengan nilai sehingga skor prestasi kerja pemerintah daerah skpd) adalah 18y6 rasio belanja perjalanan dinas dengan, kabupaten bantul masuk kategori besaran belanja dengan nilai sehinggga skor rasio belanja perjalanan dinas spd) adalah dan indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan bobot (dua persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, indeks reformasi birokrasi kabupaten bantul tahun adalah masuk kategori indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah dengan nilai sehingga skor indeks reformasi birokrasi pemda sirip) adalah komponen variable hasil dengan bobot (sepuluh persen), terdiri atas: indeks pembangunan manusia ipm) dengan bobot 6y6 (enam persen), nilai ipm diperoleh dari hasil survei badan pusat statistik tahun kabupaten bantul mendapatkan nilai dengan kategori sangat tinggi dengan nilai sehingga skor indeks pembangunan manusia sim) adalah indeks gini ratio dengan bobot (empat persen), nilai indeks gini ratio diperoleh dari hasil survei badan pusat statistik, kabupaten bantul mendapatkan nilai masuk kategori indeks gini ratio nilai sehingga skor indeks gini ratio( sig) adalah bobot untuk indeks penyelenggaraan pemerintah daerah ipad) kabupaten bantul adalah skipped variabel pengungkit variabel hasil variabel pengungkit solo spp skpd sid skpd spd sirip variabel hasil sim sig ) sippa t16 t28) (termasuk kategori indeks penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor atas nilai bobot besaran basic tpp pns untuk setiap nama jabatan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupatiapk hari il: selama, hayember 1a9 im kol: p, subjek lerenga nal bidang menuju pusat syariah tarif indonesia berpotensi besar menjadi ini tercermin dari keberadaan komite rasio pusat ekonomi dan keuangan syariah nal keuangan syariah knkt) yang dipimpin dunia. berbagai kebijakan, inisiatif, langsung presiden joko widodo. dan sinergi terus dibangun untuk kedua, besarnya ukuran ekonomi indo mewujudkan cita cita ini. kesia yang terindikasi dari jumlah pdb ter global islamic finance report gift) tinggi antara negara oki dan ditunjang yang menetapkan indonesia sering pertumbuhan masyarakat kelas menengah. kat pertama, menjadi salah satu barometer ketiga, dukungan regulator dalam men kita semakin dekat dalam mewujudkan indo ciptakan level playing field yang sesuai ka kesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. raster industri keuangan syariah. keempat, menjadi pusat keuangan syariah dunia perluasan cakupan ekosistem keuangan sya bukan hanya merupakan ambisi indonesia, rich yang meliputi antaranya wisata halal, melainkan juga negara mayoritas muslim zakat, dan penerbitan wage linked sukuk. lainnya, seperti malaysia, latar, uni emirat terakhir, kiprah pelaku industri kerang arab, bahkan negara liberal sekelas inggris. syariah indonesia yang semakin diakui bagaimana tidak, jumlah penduduk mus tingkat internasional. lim dunia yang saat ini miliar diproteksi kan melejit hingga miliar atau hampir ruang penyempurnaan sepertiga dari populasi dunia pada prestasi ini hendaknya tidak membuat pertumbuhan ini akan meningkatkan kita berpuas diri. masih ada beberapa ruang permintaan terhadap produk dan layanan penyempurnaan yang harus kita lakukan. halal secara signifikan, termasuk keuangan salah satu aspek yang masih perlu ditingkat syariah yang berpotensi mencapai kan dan menjadi masalah klasik adalah ukur miliar dolar pada mengacu pada dari industri keuangan syariah kita. laporan state global islamic economy nya, meskipun mayoritas masyarat kat indonesia adalah muslim dan industri dengan menjadi pusat keuangan syariah, keuangan syariah telah beroperasi lebih dari indonesia berpeluang menjadi destinasi dua dekade, pangsa pasar industri keuangan utama arus investasi syariah, khususnya syariah kita belum signifikan dibandingkan investor negara islam serta investor negara total industri keuangan. barat yang mencari investasi yang beruang berdasarkan statistik ojk, total aset ke gung jawab secara etis dan sosial. tangan syariah posisi agustus tercatat dalam mencapai ambisi itu, rekognisi triliun (di luar saham syariah), dari lembaga internasional merupakan salah terdiri atas perbankan syariah satu indikator esensial. baru baru ini, triliun), pasar modal syariah indonesia meraih peringkat pertama dalam triliun), dan lembaga keuangan nonblok gift yang diterbitkan cambridge syariah triliun). institute islamic finance cambridge l iif). jumlah itu masih berkisar delapan persen pencapaian ini adalah kontribusi dari dari total industri keuangan. sementara itu, semua penggerak keuangan syariah yang segmen perbankan syariah baru menguasai patut kita apresiasi, mengingat pada tahun persen dari total industri perbankan. sebelumnya indonesia posisi keenam dan angka ini tertinggal dari negara tetangga, sekarang menyalip malaysia yang mundo seperti malaysia yang telah mencapai lebih minami posisi teratas sejak gift diinisiasi dari persen. pada berdasarkan laporan itu, indo akar masalahnya, kapasitas industri kesia mendapatkan nilai dalam skala keuangan syariah yang masih terbatas dan atau meningkat poin dari tahun kurangnya permintaan atas produk keuangan sebelumnya. syariah. sektor perbankan, misalnya, be lompatan ini didorong lima aspek. per lum ada bank syariah yang masuk kategori tama, adanya komitmen kuat pemerintah bank umum kegiatan usaha buku) yang untuk mengembangkan keuangan syariah. memiliki modal inti atas triliun. ana sambungan him kol sumber hari tgl gel kan return asa enter aga bank man saat iii kai syariat sad fan: mal dalam penyalur molar hinga? ikal besar usg kata lam ki. intan untuk meningkatkan devel saya tie kena bae inisiatif dapat ditempuh. pertama, mem panen sea bete han gas ata saga timang mas ruang hih lebar gemar tali lintas kong 1s1 untu ten! ay. har umum ass kot! varval. aung tari kaget nee nona: ari bare sp" lan: rich, ini tidak tingkatkan kapas'e aan ale a men haa mardi hn: hanan ind siti ua: rich. ketus tana s9 pembentukan dar syafrlall. fakta bahwa mayoritas pangsa pasar sah perbankan mean, akin kenal tia minang hse part "ag bank bumn syariah a.n angan, eng ear arp era angan panas tas lem selain ing mars pena bea pet seru fan isa keuangan yang harus terus kita pacu, saban lema saan wana nenek kara" lrt tesis dea mta ine bpk metal ink inovasi, dan saluran gis usi produk san bal ency. ron ogan hari yang gan var: tah terus dik ayo sada nan nos lee selonsul dial kamera ng, npm yang: agar tar lebih sesuai dengan yai pen un, anak: menu harakat dibutuhkan harapkan masyarakat. nk: dan dia. sera tai gaya hidup nasa menyikapi! peru pan rakyat teng: pesatnya kemajuan teknolog, nur andrean 1g3 hanya lan angan: produk keuangan syariah ku? an ting kalah dari produk keu: pan konser bae antena tata raih dalam kesesuaiannya menuai kebun masyarat2z harus mudah glass punja) nia iker ana nge er to peer len ira trial men ika jala ag: ann da: padan bagi masyarakt untuk berinvestasi atal dini satu menikah dapati map oleh pembiayaan secara gall$. nya itu, penciptaan permiitac bea duk dan layanan keuangan syariah lensa jonan seta agrgngama kamar. nh dukasi dan sosialis (aa layanan aina varia imo terus dilakukan lebih jan desa yang maan emg dau ip hendak adl ktu isasi kan dalam naa sedang ann sei rea kan ain con goa jdi ana! kesehatan sehingga mam) naik ting eri pun peri pln eni, seo sana amalihiat mer adi amal perk latar sas raya men yai erp term asi dal halim memprontk ban anon arah un. penggunaan lembaga keuangan syariah un hadi pn: naa tai han tuk per bolaan anggaran pemerintah agama keadaan mag san sala seru sah aan diri eng ren ampla: nan t51 ara nan apaan" penktnnnan pit kena hun hai ana dan dan haji, serta kebutuhan lebat tuak bee ita neon dna paru seru kanan keuangan jain ya. men melengkapi upaya ini, sinergi yang lebih pnp anu domani tan aril ntar: industri di: lal, uang syariah, wong ika tip kun sen ana in!isasi keagamaan dapat tempe: spn tia pat terbang annya perm ata produk rana sirna wilaya. cualkgall syahid. pen inn eni dengan terbangunnya ekosistem ko bana panas sarira lam men home dan keu ngan karena serta ting8 kawat matan ani teo oomitmi dan sinergi large aneka ke maa bnn aral pentungan, niscaya cita cita menjadikan mdo bana perang sir kang kena rah india mn. ix hih$iji,i,i:i i , xhk$4x4x4xlx yi.,. n ly rxo hari tgl ratus november 20ng| him kol subjek clskalkm bidang pid greg rad kal sukacita radikalisme yang seiring waktu disampaikan pada awal telah mengalami pergeseran makna sehingga joko widodo diidentikkan dengan kekerasan. jika menilik jokowi) ma'ruf ami radikal adalah sikap yang mengakar, bisa sia kp: memiliki dua sisi, positif atau negatif. menjadi tema hangat yang dalam islam, misalnya, seorang muslim diperbincangkan luas yang berusaha menjalankan seluruh perintah media saat ini. sinyal ini terlihat agama setiap kesempatan, maka dikata jelas ketika presiden mengumumkan mengapa pen bypass formasi kabinet indonesia tau fenomena 'hijrah' yang saat ini esa map berkembang, dari perilaku suka mabuk dan pecandu narkoba kemudian berubah drastis ln: menjadi taat ibadah, suka hadir pengajian, menteri agama yang baru dilantik, face dan suka berbuat baik maka dikatakan ada rul razi, kesempatan terpisah, secarajelas perubahan mengakar, ini bisa dikatakan juga menyebutkan bahwa dirinya mendapat sebagai radikal sisi positif. .gerak jari yag babak namun sisi lain, radikalisme sering isme. ana pos menteri yang cukup banyak diisi pur dinotasikan negatif, yaitu sebagai sikap wirawan tni dan polri semakin member ekstremisme. penggunaan istilah radikalisme kuat dugaan sebagian pihak, ada keterkaitan ju8a sering diidentikkan dengan kekerasan dengan menguatnya isu radikalisme, tag tai dalah sikap fanatik termasuk dalam hal ini jabatan menteri berlebih, lebihan seri mba bas pihak agama yang selama ini diberikan kepada nu, hingga anggap bai kali ini diserahkan kepada seorang dika an lim mih mang sand jenderal purnawirawan tni. hee bagaimanakah menyikapi isu tesebut. ama paku, organisasi dan yang saat ini cenderung memanaskan suhu se. politik? pertanyaan ini menarik diperbin ngen ena gati p' apotmbbegte mereka tar fanatik voesidtak hadir. secara politik dipandang sangat kuat karena lai inai hanya didukung koalisi mayoritas partai diare nai hendaknya ida benda sta tah, mestinya perlu diperjelas agar tidak istilah radikalisme dan stigmatisasi atut balikan kepala roti kiki hak mba ira kita hate tali baut meski hal ini memang telah dibantah apa yang disebut sebagai radikal, agar tidak menkopolhukam bahwa pemerintah tidak terjadi mispersepsi, pada mulanya, istilah sma gan psa na. radikalisme tidak identik dengan kekerasan rak kelayakan komisi iii bagi han nba sidak atom pen radikalisme tidak bisa diidentikkan dengan maka itu, bisa diartikan, sikap radikal lia kesempatan lain, menag usa ae: sena abad fachrul belum lama ini membuat lontaran kaum liberal inggris pada sekitar abad ke pelarangan cadar dan celana cangkang yang kemudian jadi kegaduhan media sosial. sambungan sumber bulla hari tgi roku, nuvemborr ra0 kol disadari atau tidak, menag fachrul telah dimana menyikapi melakukan stigmatisasi radikalisme kepada ari den epa penyiapan umat islam dengan tangkapannya itu. secara bijak perlu untuk dilakukan. tentu jika stigmatisasi ini terus berjalan, yang saja pemerintah sebagai pemegang otoritas akan muncul adalah rasa saling curiga punya peran sentral dalam persoalan ini. tengah masyarakat. juga ada pihak yang akan dalam hal ini, ada beberapa yang perlu teraliri. dia bisa saja dikucilkan karenacara segera dilakukan untuk mencegah isu ini berpakaiannya yang diidentikan dengan menjadi kegaduhan yang malah akan radikalisme. menghambat kinerja pemerintah. pertama, maka itu, stigmatisasi radikalisme karena perlu diperjelas istilah radikalisme yang ketidakjelasan konsep pemerintah berpotensi dimaksud oleh pemerintah. melanggar hak hak warga negara. isu radikal hal ini agar istilah radikalisme tersebut lime yang terus dihembuskan tak dimungkiri tidak digunakan secara semena mena atau menimbulkan pertanyaan, dugaan, dan menjadi alat stigmatisasi terhadap pihak spekulasi tengah masyarakat. tertentu tanpa proses hukum yang objektif. beberapa opini berkembang dari para presiden pernah mengusulkan istilah tokoh, akademisi, hingga pengamat jalanan. manipulator agama, sementara menkopolhu mereka mencoba menerka apa motif balik kam menyebut definisi versi pemerintah isu radikalisme yang hangat pada awal pe sebagai paham yang ingin mengganti dasar riode kedua pemerintahan jokowi ma'ruf dan ideologi negara dengan cara melawan . aturan. pertama, ada gejala kecenderungan ingin akan sangat baik jika dalam pendefini menggunakan isu radikalisme, ekstremisme sian ini, pemerintah mengajak dialog pemuka dengan tendensi tertentu, dan yang dirasakan gama, akademisi, dan ahli hukum. adalah diarahkan kepada kalangan islam. kedua, kerja lembaga yang sudah ada, sebagaimana disampaikan seorangtokoh seperti bin, bnpt, densus dan kemenag nasional yang merasa ada lagu lama yang harus lebih menguatkan pendekatan dialog dulu pada awal orde baru dipakai, ekstrem dan humanis. kelompok kelompok yang kiri dan kanan, tetapi dengan menggunakan masuk kategori radikal perlu diajak secara bahasa lain, yaitu terpapar radikalisme persuasif untuk mau bergeser sikap lebih ana moderat kedua, isu ini dianggap sebagai labelisasi ketiga, perlu adanya paradigma dan pen terhadap berbagai pihak yang kritis terhadap dikata dalam salam gama pemerintah. isu perguruan tinggi kampus, sehingga lebih menyasar pada akar masalah. organisasi masyarakat, bahkan lingkungan persoalan ketidakadilan bidang ekonomi, lembaga pemerintah terpapar paham radikal politik, hukum, sosial, dan kemasyarakatan bukanlah barang baru. harus diselesaikan pemerintah supaya tidak isu ini beberapa kali mengarah kepada menjadi lahan tumbuhnya radikalisme. pihak pihak yang kritis terhadap pemerintah. tentu kita semua sependapat, radialis ketiga, sebagian pihak menyebut sini adalah bahaya dan harus diatasi. namun, adalah upaya pengalihan isu dari berbagai (pekerjaan rumah pemerintah yang lain juga persoalan serius yang sedang dihadapi meme perlu perhatian serius. lintah saat ini, seperti ekonomi yang stagnan, energi bangsa ini perlu dikelola secara amburadulnya pelayanan bpjs, kenaikan lebih konstruktif dan harmonis untuk mem iuran bpjs hingga persen, persoalan bangun peradaban indonesia yang lebih maju. papua, kebakaran hutan, dan lain lain. untuk itu, dibutuhkan sikap kenegarawanan tentu motif sebenarnya yang tahu adalah dalam mengelola berbagai persoalan. pemerintah, apakah ini dilakukan karena ancaman radikalisme sedemikian besar atau karena motif lainnya. jika motifnya karena besarnya ancaman radikalisme, tentu akan ada pertanyaan, bagaimana hal tersebut dapat berkembang selama lima tahun pemerintahan jokowi mengingat ada program deradikalisasi, kontra terorisme, dan program lainnya yang sejauh ini berjalan dengan anggaran yang cukup besarrua hari tgl com other him kol: subjek: perpu bidang strike rizky adiyudha, febrian survei, ini dilantik oleh de #keluarkan perppu karena banyak mayor masyarakat demonstrasi mahasiswa yang terjadi yang rejo kpk dalami menilai revisi survei angkatan pada revisi kpk kemarin," kata mar oktober melalui wawancara dani, kemarin. melemahkan kpk. telepon terhadap responden dia mengungkapkan, sejumlah nan bala ten paper hasil revisi melemahkan kinerja yang katanya dimiliki kpk. tiga poin yang dia soroti adalah jakarta dukungan terhadap hasil survei menunjukkan "pembentukan dekan pengawas oleh presiden joko widodo untuk menge persen masyarakat tahu tentang de presiden, penyadapan yang meter bai kan ana pek demonstrasi mahasiswa. sebanyak 'akan izin dewan pengawas, dan pe ganti undang undang perppu) 'ketahui gawai kpk yang harus jadi aparatur kian menguat. teranyar, hasil riset persen antaranya mengetahui (asn). kembali lembaga survei indonesia lsi) me 9demonstrasi dilakukan salah satunya sipil negara asn). kembalikan untuk menentang revisi nomor kpk) pada publik. seperti bank tunjukkan mayoritas masyarakat be indonesia) yang mandiri," kata rada belakang jokowi jika meter tahun tentang kpk yang av, dpr are baru dilantik ia! biakan perppu untuk menangguhkan baru disahkan dpr bersama meme hendri aan ini. komisi pemberantasan korupsi lintah. sebanyak persen respon tuli kedudukan panai lana kpk) tersebut den mengaku mendukung aksi ter yang kuat sebagai direktur eksekutif lsi djadi sebut toleransi kesalahan dala'n sur paw negara, soal koalisi partai hanan memaparkan, sebanyak vei diperkirakan persen pada dee perppu kpi mardaani persen masyarakat yang tahu suatu 'tingkat kepercayaan persen. lai partai politik harusnya tidak setuju agar presiden mengeluarkan pengalaman pilpres ine dalam posisi menekan kepal fak perppu kpk. sebanyak persen tunjukkan kalau metode ini bisa di menekan kepala jap responden menilai, revisi kpk andalkan untuk memperkirakan si presiden tidak boleh lemah dan ta telah melemahkan upaya penang politik pemilih," kata djadi. kyt padatekanan. sumpahnya hanya 'gulungan korupsi oleh lembaga juga menegaskan, survei dibiayai taat pada konstitusi dan rakyat antirasuah. sendiri lsi. indonesia," kata dia. dengan kata lain, ada aspirasi dukungan juga datang dari partai opsi menerbitkan perppu kpk publik yang kuat bahwa karena posisi. ketua dewan pimpinan pu kembali menguat setelah jokowi kpk hasil revisi itu melemahkan sat dpp) partai keadilan sejahtera bertemu sejumlah tokoh pada kamis kpk, maka akan melemahkan upaya (pks) mardaani ali sera menyebut, tuntutan yang dilakukan ma pemberantasan korupsi," kata dja jokowi perlu menerbitkan perppu mahasiswa, pelajar, dan pegiat antik jadi di jakarta, ahad kpk. saya mendukung presiden me erupsi menjadi pertimbangan mega sambungan sumber rupublitu hari tgl cena, oktober him kol sementara itu, peneliti icw kur . manah papa nia ramadhan mengatakan, ada se umumkan penerbitan perppu kpk. jumlah masalah yang akan dihadapi kamis, pekan lalu, menteri sek kpk dan pemerintah jika kpk retoris negara prayitno meminta se tidak ditangguhkan, antaranya, luruh pihak menghindari spekulasi penindakan kasus korupsi akan terkait penerbitan perppu dan me melambat karena prosesnya menjadi nunggu pengumuman resmi dari pre sangat birokratis. seperti punya side. tunggu, tunggu, tunggu. ka japan dan penyitaan aset harus seizin lau presiden sudah menyatakan se dewan pengawas," kata dia. suatu, nah, itu: sekarang kan belum," masalah selanjutnya, kpk tidak ujar praktik lagi sebagai institusi utama member kepala staf presiden moeldoko rantauan korupsi karena porsinya mengatakan, hingga jumat akan sama dengan polri dan sejak presiden jokowi belum memutuskan saan. ketiga, citra pemerintah akan menerbitkan perppu atau tidak. memburuk karena sudah terjadi pe menurut dia, situasi yang dihadapi olahan yang sangat keras dari ma pemerintah terkait revisi kpk syarikat. keempat, kepercayaan ma seperti dihadapkan pada 'buah.sima harakat pada jokowi akan menurun laksma'. nggak dimakan bawa mati, karena poin keempat nawacjta me dimakan ikut mati, kan begitu," kata sebutkan berkomitmen dalam pem mueidokb. berantakan korupsi. kelima, indeks tak persepsi korupsi indonesia turun. urgensi perppu kpk efeknya citra pemerintah mata koalisi masyarakat sipil save kpk internasional juga akan semakin menyatakan, setidaknya ada tiga menurun dalam hal pemberantasan alasan utama yang membuat perppu tindak pidana korupsi, kata dia. kpk patut diterbitkan. direktur ja keenam, presiden akan dinilai ringan dan advokasi pusat studi hu mengkhianati reformasi, yang meru kum dan kebijakan phk) fahri pakan ibu kandung kpk. terakhir, nursyamsi mengatakan, ketiganya penghargaan bung hatta anti adalah kpk hasil revisi burma corruption yang diterima jokowi salah secara formal, antaranya pada akan dipertanyakan. tidak pernah masuk dalam prolegnas bambang haryono ed: ilham tirta kedua, bermasalah secara sub stasi, antaranya pembentukan dewan pengawas dan kewenangan menerbitkan sp3. ketiga, kpk tidak dilibatkan secara institusi. sehingga, narasi penguatan yang selama ini digaungkan dpr dan pe perintah runtuh karena kpk tidak pernah diberikan ruang untuk terlibat lebih jauh dalam pembahasan," kata dia kantor ylbhi, jakarta, ke mariobotika hari tgl fum'ak, november uay| him kol subjek elo ara4 bidang slawi maman lida puspaningtyas novita intan surabaya ketidakstabilan kedudukankitamasihterhitung pemerintah perlu terus berupaya ekonomi global masih menjadi tan sebagai konsumen utama produk agar pengembangan ekonomi syariah tangan jangka pendek dan menengah halal dunia. namun, kita cukup optik mulai berfokus kepada inovasi dan bagi perekonomian indonesia. bank mistis indonesia dapat memainkan pencapaian kualitas yang lebih baik. indonesia bi) meyakini, arus baru peran yang lebih besar sebagai pro berpegang pada tiga pilar cetak penguat perekonomian ada pada dusun industri halal," kata body. biru ekonomi syariah, yaitu member ekonomi syariah. menjelaskan, indonesia bisa gaya ekonomi syariah, pendalaman deputi gubernur body budi memulai dengan mencukupi kebun pasar keuangan syariah, serta pe waluyo mengatakan, upaya untuk tuhan dalam negeri terlebih tahu 18uatanriset, penilaian, dan edukasi, menjaga momentum pertumbuhan lu. setelah itu, barulah memenuhi termasuk sosialisasi dan komunikasi. ekonomi nasional yang berkelanjutan pasar global. meskipun masih dalam ketiganya saling terintegrasi dan perlu terus dilakukan. ekonomi dan tahap substitusi, indonesia bisatetap tidak bisa dipisahkan satu samaran. keuangan syariah, kata dia, menjadi memulai ekspansi kekancahinter penguatan pilar pertama dapat sektor yang sangat potensial sebagai nasional. ditempuh melalui pengembangan penopang pertumbuhan ekonomi. anggota dpr komisi indah rantai pasok halal yang ditujukan perekonomian indonesia pada kurnia menilai, pelaksanaan festival haa menang penciptaan produk kuartal iti tumbuh persen 2pth ekonomi syariah sangat pen "ng usar: benar des (yoy), turun dari kuartal sebelumnya ting sebagai pengingatbahwa hanya bisa diandalkan dalam ne yang sebesar persen (yoy). menu pemerintah dan masyarakat seri, tapi juga memenuhi standar rut body, pertumbuhan ini masih (kontra arus melihat potensi yang internasional. bih baik dibandingkan negara negara dimiliki dalam negeri. kita pilar kedua terkait pendalaman tetangga yang jatuh lebih dalam. ket tidak perlu melihat luar pasar keuangan syariah, dapat dilas menjelaskan, perekonomian petak dulu, kita bisa kok memenuhi kanakan melalui ketersediaan pem indonesia ditopang permintaan do kebutuhan dalam negeri biaya syariah. ini sekaligus meng mesti yang tetap terjaga dan kinerja 4im dengan produk dari dalam diintegrasikan sektor keuangan komet sektor eksternal yang menguat negeri juga," kata dia. sial maupun sosial syariah dan did tengah permintaan dan harga komo indonesia sebagai negara dengan kung beragam instrumen yang mam dinas global yang masih menghadapi jumlah penduduk muslim terbesar menyasar jaringan investor tekanan. mendorong agarekonomi dunia memiliki potensi ekonomi yang dalam dan luar negeri. terkait pilar syariah bisa masuk pada tataran sangat menjanjikan. terutama untuk riset dan edukasi, kualitas yang lebih penguat karena sektor ini dipercaya mengembangkan enam sektor ung baik dapat dipenuhi melalui tersedia lebih tahan menghadapi ketidaksta bulan industri halal tanah air, se nya saba daya insani yang handal, bilan," kata dodysaatmembukaacara perti industri makanan halal, pari profesional, dan berdaya saing. festival ekonomi syariah besar) wisata halal, fashion muslim, industri dalam kesempatan terpisah, ke surabaya, rabu malam. kreatif, pertanian terintegrasi, dan pala departemen ekonomi dan ke body mengatakan, ekonomi dan energi terbarukan: tangan syariah suhardi menilai, keuangan syariah kini tidak hanya optimisme ini makin menguat se momentum kebangkitan ekonomi dikembangkan negara dengan mayo . iring prestasi yang baru saja ditaruh syariah sudah terlihat sejak tiga tahun ritus penduduk muslim. thailand, kan indonesia global islamic terakhir ini. hal ini terlihat dari du inisialnya, memiliki visi sebagai pe finance report gift) indo dungan pemerintah pusat member masuk makanan halal dunia. kesia meraih peringkat pertama tuk knkt. ina pun telah menjadi dunia dalam pengembangan eksis suhardi menambahkan, pemeran busana muslim tem keuangan syariah. tah daerah juga mendukung persen terbesar dunia. lalu, aus peringkat terbaru ini naik cukup tangan ekonomi dan keuangan sya thalia dan brasil menjadi pe knk signifikan dari tahun sebelumnya rich dengan mengonversi bank kon masuk daginghalal terbesar inovasi ya18 berada peringkat keenam. vensional menjadi bank syariah. dunia. sementara inggris, atas alasan itu, peluang untuk me ntb ingin melakukan konversi bank sudah lama dikenal sebagai tingkatkan kredibilitas indonesia daerah perbankan syariah. aceh pusat keuangan syariah mata dunia makin terbuka lebar. sudah lebih dulu. semangat kembang dunia. sambungan sumber: republika hari tgl funk, rosberg| hii kol kita kemajuan ekonomi syariah sedang tinggi," kata suhardi dalam konferensi pers gedung bi, jakarta, kamis ketua komite nasional keuangan syariah venue rahardjo menambah kan, pemerintah bertekad menjadi kan indonesia sebagai rujukan eko nori syariah global. hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah industri keuangan yang mulai memasuki lini syariah. regulasi sudah sangat bersama bat, semakin banyak stakeholder keuangan syariah yang terlibat dalam institusi, seperti perbankan, asuransi dan lainnya: may jen sutomo civilian jakarta timur sumber repubkwa hari tgl premier him kol: subjek len gamawan bidang cla ridwan lubis eragamasesungguhnya: institusi pemerintahan masa kolonial mana besok kepada pke ajaran selam, ang kegiatan keagamaan yang semata mata berada pada allah swt. lingkup ritual dibebaskan bahkan kembung niatan personality, pe kini akan diberi bantuan. bag nga pelet pengertian ajaran yang berada pada an, dan pengamalan ke bersamaan merambah aspek. #rakuptiual mencakup pelaksanaan yakin lebih luas yang kemudian beragama selalu didasarkan pada kecurigaan politik, telah menjadisubsistem sosial. salah satu rukun islam, yaitu haji, dipisahkan tag dari aspek ritual dan menjadi aspek sosial., karenaitu, beragama tidak hanya berta sebagai kegiatan sosial, pelaksanaan haji lian dengan sehidup pribadi tetapi jaga sekalipun dibebaskan tetapi diawasi karena kehidupan sosial, termasuk bagas berpotensi bergeser kepada bibit semangat ialah kerangka pemikiran bangsa indo patriotisme. selanjutnya: kategori islam yang kesia yang mendorong terbentuknya semen berdimensi politiksama sekali tidak diberi tarian agama pada masa awal kemerdekaan. peluang bergerak. dilihat dari sudut tugas dan fungsi ke perberiftah melulu bersenang telah me meng, tidak ada yang salah dengan rencana mengeluarkan aturan terkait majelis taklim me merumuskan kebijakan baru terhadap jalur pma nomor tahun pada rakan sosial, lag disebutkan, majelis taklim harus nya, pemerintah dora naa dipa peranan terdaftar pada kantor kemenag. dictum ini urusan manajemen keberagamaan, yaitu memancing reaksi berbagai pihak. regulasi, fasilitasi, dan proteksi. soal regulasi, kemenag mencoba mentetralisasi polemik pemerintah melakukan pengen untuk ini dengan menegaskan bahwa tidak ada ke lebih mendinamisasi kegiatan keagamaan. wajibkan majelis taklim mendaftar, juga tidak terkait fasilitasi, pemerintah memberi tapa yang tidak iban benda kan pelayanan untuk mendukung penguatan alam pengertian lain, hal ini lebih sebagai dan peningkatan partisipasi warga dalam imbauan guna kemudahan memberikan ban bernegara. selanjutnya, pemerintah mem tuan dan pembinaan. dalam kita berikan proteksi manakala muncul gangguan gunakan istilah harus, bukan wajib. harus peraga. sifatnya lebih administratif, kalau wajib diatas kerangka berpikir itulah meme berdampak sanksi, seperti dilansir laman lintah mengeluarkan peraturan menteri aga cmenapwo.id, sabtu solid). pma) nomor tahun namun, kemungkinan, persepsi kemenag tentang pma tersebut menimbulkan reaksi kata harus merujuk konsep mubah dalam pat elis taklim, pee men ika kategori hukum islam. sementara itu, peng diperkirakan saat merancang peraturan itu. gunakan kata harus dalam bahasa indonesia lalu, muncul pertanyaan, mengapa mun maksudnya ketentuan yang tidak bisa diabad cul reaksi? sejak zaman kolonial, kegiatan kan. lalu, mengapa masyarakat bereaksi? keagamaan menjadi salah satu aspek yang pertama, sekalipun bangsa indonesia te memperoleh perhatian dari kaum penjajah. merdeka tahun, tetapi trauma kbbi dalam pandangan kolonial, pengembangan akan kolonial yang melakukan pembatasan pemahaman, penahan, opi dante kegiatan keagamaan masih terus mamba keagamaan tidak berhenti sekadar yang bayangi peta memori masyarakat. me sosial, tetapi bisa melebar kegiatan diluar lalui pma ini, dikhawatirkan ada pengatur urusan ritual, terutama politik yang beaten kegiatan majelis taklim seperti tema'ka tangan dengan kepentingan kolonial. jian, kurikulum, kriteria pengajar, dan tujuan. sambungan sumber repupirus hari tgl seni, remember him kol selama ini apa yang disebut dengan ke niatan taklim tidak dirancang dalam polaris tematik baku. nya, topik bahasan pada umumnya bergantung pada bidang kajian dari pemahaman yang kuat pengajarnya. kedua, majelis taklim merupakan regia tan pendalaman ajaran islam dalam bentuk nonformal yang berasal dari kreativitas sosial tanpa model yang baku. nya, majelis tak lim merupakan aktivitas yang menjadi emba tan antara pesantren, madrasah, dan tabligh. majelis taklim merupakan kontekstualisasi upaya membangunsilaturahim, etos keilmuan, penguatan solidaritas mekanis, aktivitas eko nomi kecil kecilan, pengembangan seni budaya dan lain sebagainya. karena itulah, kualifikasi kajian keagamaan tidak terlalu mendalam melalui analisis yang rasional filosofis, tetapi mengacu kepada tema akidah, ibadah: dan akhlak secara elementer yang dijadikan ru bukan memetakan keberagaman masyarakat. pesertanya adalah kelompok ibu ibu ru mah tangga yang biasanya bertemu sekali se pekan pada pagi atau sore hari yang berupaya mengetahui dan mengamalkan fardhu ain melalui kegiatan secara sederhana untuk me nambah ilmu keislaman. karena itu, kecil se kali kemungkinan kegiatan majelis taklim bergeser kepada gerakan berdimensi politik atau radikalisme. nya, dalam majelis taklim, hampir tidak ada pembinaan sikap sikap militan sebagai gerakan (harakat) yang melahirkan radikalisme itu. ketiga, majelis taklim adalah kelompok .masyarakat yang terbiasa memahami agama secara sederhana tanpa kerumitan birokratis sehingga cenderung alergi dengan pendekat birokratis seperti pendataan, sertifikasi, dan restrukturisasi agenda kegiatan. biro kuantisasi agama bisa positif manakala dia hulu sosialisasi dan internalisasi karena majelis taklim murni kreativitas masyarakat. keempat, posisi kemenag berkenaan de ngan kepentingan pembinaan seluruh kamu nias agama sehingga wajar muncul serta nyaman mengapa harga kegiatan keislaman yang jadi pusat perhatian? sementara,, ham pir semua kelompok agama punya kreativitas melakukan pembinaan keagamaan umatnya. semestinya negara berada pada jarak yang sama terhadap semua agama. sebalik nya, semua umat beragama memiliki jarak yang sama terhadap negara. solusi paling sederhana persoalan ini adalah merajut kembali komunikasi meme lintah dan masyarakat. selayaknya, meme lintah berdialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan. bila komunikasi tidak lancar, akan ada distorsi komunikasi. karena itu, perlu upaya menghapus pe labela antara pemerintah dan umat islam khususnya, yaitu pandangan stereotip, pra sangka, maupun stigma. sebenarnya, ada agenda lain yang lebih penting dirancang pe perintah, yakni merumuskan strategi me pelihara kerukunan umat beragama. dengan demikian, satu sisi makin ter wujud kesetaraan pengamalan ajaran aga .ma, sedangkan sisi lain makin kuat tanggung jawab bersama memperkuat kerukunan hidup umat beragama menuju penguatan kerukunan nasional. |
departemen apa dan ham badan pembinaan hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur mea eamamnananansn eaa abu tol a17 mei ko: kok sumber hari tgl: mal la, hlm. kol: kode masa maha aam net arreraben sada soe man ann sby islam perkawinan wali uu. dalam kaitan itu, pokja pengurus puan non muslim dari kelompok ahlul alauddin wahid taman gender departemen agama kitab. tetapi perempuan muslim tidak ketua majelis pengurus pusat icmi membentuk tim kajian untuk menyusun boleh menikah dengan lelaki non mus counter legal drafting khi. tim kajian lim walaupun tergolong ahlul kitab. pen itu terdiri dari cendekiawan yang di dapat ketiga, membolehkan pernikahan perkawinan adalah sesuatu pimpin oleh prof siti mudah mulia antara muslim dan non muslim yang yang sakral, bahkan umat dan dibantu oleh cendekiawansebagai berlaku untuk perempuan dan lelaki islam menganggapnya seba kontributor aktif termasuk dua pengasuh muslim. indonesia mayoritas terma gaiibadah. perkawinannya pondok yaitu hasen muhammad suk kedalam kelompok kedua. lah sesuatu yang amat pen ponpes arjawinangun) dan amirudin kita melihat masih banyak terjadi ting bagi kehidupan kita ter musafir ponpes sebagus sukorejo). pernikahan antara muslimah dan lelaki abb agama. karenaitu usulan dari tim cld khi itu turnya non muslim. mereka tidak bisa menikah umat islam indonesia ingin agar per memancing osoba pi. kua dan kantor catatan sipil juga kawanan itu sah menurut hukum agama hak pena leto dari mut yang tidak bersedia melayani mereka. maka dan sah menurut hukum negara. untuk surat penolakan kepada menteri agama. mereka (yang mampu) melakukan per tujuan itu, sejak akhir an semua beberapa cendekiawan (seperti prof bahan luar negeri, baru setelah itu parpol islam memperjuangkan lahirnya huzaemah kanggo, prof kabilah mendaftar catatan sipil. yang mengakomodasi syariat islam lubis, dan prof hadiah derajat) yang mudah mulia menyatakan bahwa la yang partikular dalam masalah pernah tergabung dalam majelis internasional tangan pernikahan lintas agama bagi inan. perjuangan itu tidak berhasil. ilmuwan muslimah menyampaikan perempuan beragama islam sebenarnya pada tahun fraksi karya pem keberatan terhadap masalah kontrol telah menempatkan perempuan dalam bangunan fkp) mengajukan ruu per versi yang terkandung dalam cld posisi marjinal. menurutnya, tengah kawanan yang sama sekali mengabaikan kur, menteri agama math basuki situasi tersebut, negara terbukti gagal syariat islam. tentu parpol dan ormas membatalkan usulan tim cld khi. memberikan solusi'atas praktik pernik islam menolak ruu yang bertentangan komnas perempuan meminta asa mkn dengan syariat islam itu. berkat per mencabut pembatalan itu (mag han lintas agama. pernikahan lintas jangan para tokoh islam untuk meta tulisan ini tidak ingin bicara tentang yang dilakukan luar negeri ha ikan presiden soeharto, akhirnya perbedaan dalam hukum agama. tulis, uya bisa dilakukan oleh pasangan yang yang bertentangan dengan ini ingin mencoba melihat bagaimana. mudah mala anomi kuat. karena itu, syariat islam dihilangkan. maka kaitan hukum agama dan negara mudah mulia dkk mengusulkan kiper tahun tentang perkawinan men dalam masalah perkawinan, mana tea bolehkannya pernikahan lintas agama jadi pertama yang mengandung ke wilayah hukum agama dan mana batas ena akan tentukan partikular syariat islam. wilayah hukum negara tuan itu kedalam khi yang akan editing gia lanjutnya, lahirlah instruksi presi gambar efi tahun tentang penyebar luasan kompilasi hukum islam ke). sesali sama memilah milah masalah. mayoritas didalam khi ada tiga bidang hukum diajukan oleh cld khi ialah aan ulama dah umat islam menang gap islam yakni hukum perkawinan (muna: nya pernikahan lintas agama, aw, bahwa pernikahan muslimah dengan . akibat), pewarisan (mawaarits), dan per ani gagap tan ara non muslim dilarang oleh ketentuan makanan (wage) yang menjadi pedoman antara lain oleh ketiga semen lae papa bagi hakim agama dalam memutuskan disebutkan atas an itu telah naas makar aan sendirinya wa: perkara dan juga menjadi pedoman bagi menjadi bahan perdebatan dalam, hart apa bahwa ara umat islam dalam mengamalkan hukum islam. pada prinsipnya pan dapat menikah dengan lelaki non mus islam pada tiga bidang tersebut. open! hat mendes adalah hak asasi mereka sering sejak akhir an muncul berbagai tama, melarang secara kaji ena hormati kritik dari beberapa cendekiawan mus han mentaya muslim dan nan main bali tetapi dengan alasan stang bia lim terhadap khi yang dianggap men yang tergolong musyrik maupun ahlul pang san mena bandung banyak ketentuan yang tidak kitab. larangan itu juga berang bagi kaban rate un. sesuai dengan perspektif jender, plural perempuan maupun lelaki pernikahan lintas agamais. isme, dan demokrasi. beberapa tahun ter kedua, membolehkan secara bersua gan tea kian akhir muncul gagasan untuk menang rat, sejumlah ulama mem boleh dae aah gran katakan status khi dari inpres menjadi pikap ama tam. amarna. karena itu mereka rapat ,. men ahan aki muslim denganperem menikah depan kua. tindak.i nang sumber bun hari tgd 711m ye, mem. kol: kode: mna an, aan (an manan mamaumetamanin membuat yang mengijinkanpernika poligami harus dilarang. selain itu kiper hanlintasagamaberartiintervensioleh oleh begitu banyak fakta tentang negara terhadap ketentuan agama yang dampak buruk dari poligami. karena itu diyakini oleh mayoritas umat. islam yang mereka mengusulkan supaya poligami menolak pernikahan semacam itu. itu dilarang melalui uu. dari sudut pandang ham, negara secara pribadi saya bukan penganut harus menghormati hak asasi muslimah poligami, tetapi saya tidak sependapat yang ingin menikah dengan lelaki non dengan usul tentang pelarangan proliga muslim itu. soal penilaian boleh tidak itu. memang betul agama islam tidak nya dari sudut hukum agama menjadi menyuruh poligami, tetapi juga tidak hak pribadi yang bersangkutan, akibat melarang poligami. yang lebih utama itu yang timbul (masalah keluarga, dosa, tidak melakukan poligami, tetapi tidak dll) adalah urusan pribadinya dan bukan ada larangan terhadap poligami. me urusan negara. cara menghormatinya mang banyak terjadi dampak negatif da ialah kap. rana izin untuk men poligami, tetapi kita juga melihat ada daftar atau mencatat pernikahan itu nya pasangan keluarga poligami dimana kantor catatansipil. seating pencatatan para isteri bisa rukun dan memberikan itu tidak diterima oleh kantor catatan izin kepada suami untuk melakukan sipil karena dianggap bertentangan de poligami walaupun jumlah keluarga ngan perkawinan yang seperti itu tidak banyak. juga tidak dapat didaftarkan kantor poligami diizinkan dengan bersyarat catatan sipil ialah perkawinan antara yang sebenarnya berat dan sulit untuk pengikut agama luar agama yang resmi memenuhinya. jadi dapat dikatakan bah diakui oleh pemerintah seperti agama poligami itu adalah suatu jalan keluar kong chu, agama sunda, penganut dari keadaan darurat. tetapi kita melihat aliran kepercayaan, dan sebagainya. fakta bahwa banyak lelaki melakukan po kini sedang dimatangkan draf ruu liga padahal tidak dalam keadaan da tentang catatan sipil yang mengizinkan surat. jadi yang perlu dilakukan ialah pendaftaran kantor catatan sipil sel memberi persyaratan ketatterhadaplelaki ruh perkawinan yang dilakukan indo yang melakukan poligami. juga perlu besi, baik perkawinan lintas agama mau diberikan sanksi yang berat sebaiknya pun perkawinan pemeluk agama yang sanksi badan terhadap lelaki yang tidak secara resmi tidak diakui oleh negara. memenuhi syarat dan sanksi itu diserap diharapkan ruu tersebut akan segera kan secara tegas dan konsekuen, dibahas dpr dengan melibatkan ma kalau khi mengandung tertentu syarikat, diperkirakan debat tentang yang melarang poligami yang notabene asal vang mengatur pencatatanperka tidak dilarang oleh agama islam, maka pemda tangan yao pang ter. hal itu berarti kita membawa negara jadi pro kontra yang cukup tinggi. para untuk mengintervensi ketentuan agama penganjur ham akan mendukung ruu islam. intervensi seperti itu justru berupa itu tetapi pihak yanglebihmenguta kansesuatu yang ditolak oleh kawan ka makan hukum agama islam) mungkin wayang "pe cara yang untuk menangkal proliga esa enim ialah menumbuhkan etika dalam poligami kalangan islam yang menekankan bahwa usul lain yang diajukan oleh tim poligami itu bukan sesuatu yang utama cld khi adalah pelarangan terhadap menurut agama dan pada dasarnya agama poligami. menurut mereka,teks didalam islam mengandung pesan bahwa pernah alquran mengandung pesan bahwaprin inan menurut islam itu cenderung kearah sippernikahan itu monogami, karenaitu perkawinan monogami. rag jaga engan ana nana |
sssamber: epub ika ann sumber terbuka hari tgl: lor hlm kol subjek nmp7a cgt refadten bidang: menyambut aan t. salim umar ketua komisi fatwa mui ! jawa barat: dewan pengawas syariah rumah yatim ar roman indonesia: . ' ari12 bulan 'r7 a dalam oka kah oleh kaum muslimin yang keistimewaanlainpadabulan leader hi semula. dikuasai oleh orang ramadhan ialah barang siapa arah, ada sa orang kafir @quraisy. kelima, melakukan ibadah dan amal bulan lailatul radar, atau malam shaleh pada bulan ini diberi yang sangat |.penentuan yang sangatpenting pahala oleh allah swt beri: 'istimewa, yaitu bulan ke mana orang yang beribadah. pat lipat banyaknya. dalam yang bernama ramadhan: pada malam ini memperoleh sebuah hadis nabi juga dika mengapa bulan: ramadhan pahala yang sangat besar, yaitu akan: apabila orang orang 'menjadi sangat istimewa, an evi dari bulan, adalah mengetahui tentang kebaikan tara jain, karena banyak peri juga pada bulan ramadhan. 'kebaikan bulan ramadhani, 'tiwa'penting terjadi pada bu keenam, ramadhan adalah pastilah mereka menginginkan lan ini. peristiwa peristiwa satu satunya namabulanyang supaya bulan ramadhanber penting: itu ialah: pertama, disebut dalam alquran (surah langsung sepanjang tahun pada bulan ramadhan itu bayaran ). ketujuh, |. dalam hadis yanglaihjuga bunkan pertamakali al hadis nabijuga menjanjikan dikatakan: pada bulan' ra gurun kepada nabi muram kepada orang yang beriman madman pintu pintu surga di mad saw ketika beliau sedang berpuasa dan atau pelaksana buka dan.pintu pintu neraka |'berkhalwat di. gua hira. ke talk tarawih secara be . ditutup, setan setan terbilang dua, kemenangan besar yang cetakan hanya dim ohiyasiyat (gu, dan para malaikat berseru: diperoleh umat islam pada 121eh iman kepada allah.dan'") wahai para pencinta sebaik perang badar yang membantu. mengharapkan pahala, tanpa .bergembiralah, wahai 'ikan semangat juang yang ada motivasi lain, akan diam orang orang yang suka ber tinggi untuk maju berkehidu pun'semua dosa dosanyapada buat jahat, berhentilah selama pan yang'tenteram dan damai waktuyang lalu. nan bulan ramadhan. ungkapan jugaterjadi pada bulan rama || turunnya wahyu pertama, kalimat dalam hadis ini tentu dhan. ketiga, ditetapkannya yaitu surah al flag bersifat kiasan. maksudnya, puasa wajib pada bulan rama pada ramadhan adalah ju bulan ramadhan merupakan dian atas seluruh umat islam pengangkatan muhammad peluang besar bagi orang yang seperti diterangkan dalam al sebagai nabi dan rasul. alini inginmasuksurga danterhin gurun surah al bayaran berarti pengangkatan beliau') dar dari neraka. keempat, atau makkah, sebagai nabi dan rasul adalah alhamdulillah, proklamasi satu dikunsaln kota mak juga dalamibulan ramadhan. #.kemerdekaan indonesia oleh men mana nak gea sumber nan pan sana aan ena man anna below: 5d: pada hari data add dan hukuman serta siksa allah laksanakan shalat tar aib . ramadhan. alini tentu mem lebih pedih dan teramat sangat bersama a sama, membaca dan. beri berkah tersendiri 'bagi beratnya oleh karena itu, memahami alquran, member .'. bangsa dan rakyat indonesia anda lebih baik bertobat dan banyak sedekah, membantu ', : dalam perjuangannya meta jadilah orang yang baik baik, orang orang kir'dan miskin suki gerbang kemerdekaan un. selagi kesempatan masih ada. dengan manajemen dan penis | tuk mencapai cita cita masa kepada para penegak hu aturan yang baik tanpa me rakyat adil dan makmur kini yaitu kepolisian, sejak reka harus berdesak desakan kita akan memasuki bulan ra. saan, dan hakim hakim serta dan terinjak injak oleh tidak madman tahun hijriah, pengacara pengadilan, ber terbitnya penyampaian zakat, yaitu pada senin, agustus sahkan diri dianlembagapene infak, danisedekah. marilah .kita menuju khukumyangada,laksana kita buktikanbahwaukhu maghfirah dan ampunan allah kan tugas suci penegakan hu wah islamiyah adalah baik, ni swt dengan meningkatkan kum yang benar. anda kini ham atau aturan island ada ibadah dan amal saleh serta masih dipercaya, jangansia lah baik. mari kita laksanakan. mengingat. manga siakan amanah yang dicerca j' pergaulansesama muslim dan eni akan kepada anda. andalan juga dengan bukan muslim, iso an, era sudah tahu tugas dan kew yaitu dengan semua manusia juang kita ingin mem . tangan anda sebagai tiang secara ramah dan santun. bangun bangsa indonesian penegakan hukum negara kita ikuti akhlak rasul dengan semangat persatuan indonesia, yang masyarakat lah sebagaimana disebutkan jiwa dan semangat pancasila, .nya taat pada agama. bulan dalam alquran surah ali im , sertakitapertahankan himne ramadhan adalah bulan suci ran maka dengan tunggal ika dalam negara yang penuh berkah, yang! rahmat allah hatimu menjadi kesatuan republik indonesia penuh hidayah, dan ampunan lembut dan bersikap santun nkri) berdasarkan undang dari allah swt karena jika kamu bersikap undang dasar uud) kebijakan yang tidak pro kasar dan keras, pastilah me para koruptor harus meng rakyat harus dihentikan' hen .'f reka akan lari dari sekeliling hentikan kegiatan buruk me ' ikan pula jiwa dan sikap sa kamu. oleh karena itu, maaf reka yang menggerogoti uang. ling bermusuhan dan salah kalah kesalahan dan keke negara dan kemiskinan rak ' .menyalahkan,hentikan.tawar: .! tiruan mereka, bahkan minta yat. setop semua bentuk gratis wan mer aan kalah ampun kepada allah. fiksi dan suap menyuap. jika desa dan antarvelaian dosa dosa mereka. berusia . para koruptor pada bulan ra . antarpelajar, serta: warahlah dengan mereka da madman ini bertobat dan meng senang bulan ramadhan lam banyak persoalan: dan hentikankegiatan buruk mere fara bulan suci, bulan da jika kamu sudah membuat serta mengembalikan secara mai, bulan ibadah, dan bulan "keputusan (bulat pendapat), 'baik:baik uang hasil korupsi ate kebaikan. dos.) laksanakan danbertawakallah dan gratifikasi mereka, insya nilai kan seluruh umat islam, kepada allah. sungguh alah allah, tuhan akan meng . wana sambut bulan. ra mencintai orang orang yang ampun dosa dosa'mereka. madman dengan rasa bahagia bertawakal. apakah para koruptor tidak dan syukur. kita masih,perlu.' martabat ramadhan, takut pada hukum dan ketan | ? mine aka ibadah dan. selamat datang bulan rama tuan allah? anda tidak mung ana kia kita. kita laksana dhan, kami senang dansha kin dapat lepas dari hukum can shum ramadhan dengan gia menyambut kedatangan dan ketentuan allah. kalau penuh keimanan dan kotak :. bulan suci ramadhan. rama pun dapat lepas dunia, waan pada allah swt. kita, ' 9makarim,,bulan ramadhan akhirat anda tidak dapat lepas: 1yang indah dan mepub tua hari tgl: ten ,logam him kol subjek step setelah. ramadhan bidang glee raditya suasana imam wahyudi irawan ulan suci ramadhan telah ber ketiga, luasnya manfaat yang dapat di akhir dan kaum muslimin me capai melalui wakaf. pengelolaan wakaf se rambut hari raya idul fitri atau cara produktif, profesional, dan berkesinam lebaran dengan sukacita. hari bunga pada gilirannya akan membuka pe raya idul fitri sangat lekat de juang bagi manfaat yang luas bagi umat, ngan hari raya kemenangan, yakni meme khususnya terkait pembangunan kesejahte tangan atas berbagai ujian dan cobaan yang rain masyarakat. hal ini dapat dilihat pada mengarang selama ibadah puasa dan shalat berbagai sektor kehidupan dalam pengelola malam pada bulan ramadhan. namun, ujian wakaf produktif yang sudah berjalan. sesungguhnya bagi kaum muslimin adalah pada sektor pendidikan, wakaf telah dike justru setelah bulan suci ramadhan berlalu, nal sebagai instrumen pembiayaan pendidik ketika dunia kembali keadaan sedia kala, umat sejak dahulu. diantara contoh yang tetapi keimanan tetap terus dijaga. terkenalialah universitas al azhar kairo, menjaga momentum kemenangan ini pondok pesantren modern gontor harus tentu membutuhkan ikhtiar dan pengalaman salam ponorogo, hingga universitas islam berharga selama bulan ramadhan yang indonesia yogyakarta. salah satu hal yang dapat menjadi bekal dalam mengarungi hari menarik dari pengelolaan wakaf dalam bi hari pasca ramadhan. dalam hal ini, wakaf dang pendidikan ialah, skema pembiayaan adalah jalan yang penulis yakini dapat pendidikan berbasis wakaf ini, menurut menjadi amalan yang menjaga momentum sebuah studi oleh mzhamood dan rahman kemenangan tetap kuat setelah hari raya. ada pada telah mengilhami konsep dana sejumlah alasan mengapa wakaf menjadi sa abadi pendidikan atau endowment fund yang nat strategis untuk memperkuat momentum banyak digunakan kampus kampus elite kemenangan ini. pertama, ramadhan adalah dunia, seperti oxford, cambridge, dan har bulan yang lekat dengan sifat memberi. se vard untuk membiayai operasional sendi sangat untuk memberi, atau dalam istilah ikan dan riset mereka secara mandiri. hal modern filantropi dapat menjadi nilai dasar ini dimungkinkan karena dana abadi yang bagi kita untuk menjaga momentum ini. terkumpul akan diinvestasikan pada aset ke kedua, meskipun bagian dari sedekah, tangan untuk mendapatkan laba yang men wakaf memiliki spesifikasi tertentu yang jadi sumber pendanaan perguruan tinggi. membedakan dengan zakat. hal ini terkait pada sektor kesehatan, wakaf telah men dengan aspek keberlanjutan dari manfaat jadi fondasi bagi penyediaan layanan kesehatan yang diberikan kepada umat. zakat yang yang terjangkau, khususnya bagi masyarat bersifat wajib dan sedekah yang sunah me kat dhuafa. salah satu contohnya ialah ru lahirkan agar donasi segera diberikan kepa mah sehat terpadu yang digagas dompet penerima sehingga dapat dimanfaatkan. dhuafa, yang memberikan layanan kesehatan akan tetapi, wakaf memiliki perbedaan kare sekelas rumah sakit, tetapi secara cuma cuma harta yang diwakafkan tidaklah boleh di bagi masyarakat miskin. berikan begitu saja kepada penerima manfaat dalam hal ini, wakaf berperan bagi peng (maupun alaih), tetapi haruslah dikelola adakan lahan, pendirian bangunan, hingga terlebih dahulu sehingga menghasilkan laba pembiayaan layanan kesehatan dari pengelola yang kemudian bertransformasi menjadi jaan wakaf produktif. manfaat bagi umat. pengelolaan wakafyang pada sektor ekonomi, wakaf dapat meja dilakukan secara profesional akan memang motor penggerak perekonomian dan pe ikan manfaat tersebut menjadi berisi media lapangan kerja jika terkelola secara sambungan. optimal. pada masa klasik, universitas al sambungan fi tbi semi hlm kol sumber republika hari senin jum mn9 azhar kairo terkenal memiliki lahan pertani yang sangat luas seluruh mesir, yang menurut penelitian ahmad dan yakub pada mencapai ribu hektare. lahan per tangan inilah yang hasil pengelolaannya men jadi sumber pendanaan dan beasiswa bagi al azhar. universitas perlu mempunyai divisi yang mengelola dana endowment fund (wakaf) seperti halnya pusat pengelolaan dana sosial puspa) yang dimiliki oleh universitas air langga. bukan tidak mungkin apabila pence bolaan dana sosial ini sukses, setiap mahasiswa akan kuliah dengan gratis, bahkan mene rima beasiswa. pada masa kini, pengelolaan wakaf secara korporasi modern juga telah dikenalkan. sa lah satunya adalah hazard corporation, sebuah perusahaan farmasi dan herbal yang telah berdiri sejak delhi, india, dan telah tersebar tiga negara besar asia se lahan india, pakistan, dan bangladesh). masing masing negara, hazard telah mem diproklamasikan diri sebagai perusahaan wa kaf, dengan sebagian besar atau seluruh laba yang diperoleh disumbangkan untuk pem bangunan masyarakat, baik dari sisi sendi ikan, kesehatan, dan sosial dengan tetap menjaga kualitas sebagai salah satu per usahakan farmasi terbaik anak benua india. dari berbagai pemaparan atas, ada satu catatan yang ingin penulis ketengahkan. pe pengelolaan wakaf secara optimal memang ikan masyarakat secara luas untuk ber kontribusi bagi pembangunan secara suka rela, tetapi berdampak jangka panjang. hal ini dapat membantu pemerintah yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki ruang fis kal yang terbatas. pada gilirannya, jika wakaf mampu berkontribusi maksimal, bukan tidak mungkin utang pemerintah yang lekat de ngan bunga dihapuskan karena penyediaan barang publik telah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sehingga negara pun terre bas dari jerat riba. insya allah, inilah kiranya kemenangan yang dapat dipetik jika wakaf menjadi napas pembangunan yang tidak hanya selesai begitu ramadhan berlalu. selamat meraih kemenangan. tagaballahu minna minum. hari tgl senin, juni him kol: ana bidang # x7erxaseokar subjek: presiden.d di. bidang :#x7er. dian ardiansyah dani adapun debat terbuka perlindungan 'gg telah satu hari masyarakat sipil dalam konflik bersenjata indonesia menandai tahun pembahasan agenda mengemban presidensi perlindungan warga sipil dk, serta dewan keamanan tahun konvensi jenewa mengenai hukum perserikatan bangsa humaniter internasional. penekanan indon bangsa pbb). sia tegas: untuk memperkuat kemitraan in presidensi adalah jabatan amanah ega persatuan menempa dan merupakan kehormatan dea nasional. presiden berwenang situasi konflik. pertemuan ini monumen menentukan bobot pembahasan, red negara organisasi agenda persidangan, serta arah indonesia juga memprioritaskan per diskusi persoalan perdamaian dan jangan palestina dalam kesetiaannya keamanan dunia. bukan hal mudah pbb sebagai tanggungjawab moral historis mengemban jabatan presidensi. nya. berkolaborasi dengan kuwait dan afrika terlebih, ketika muncul berbagai selatan, indonesia pada mei menyerang konflik dan krisis kemanusiaan gerakan dengan format aria selama bulan mei. presiden formula membahas permukiman ilegal war dituntut haha israel tepi barat west bank) yang di dituntut mampu menjadi atan! pimpin langsung menlu retno maksud,dan pembahasan dan mencari jalan dihadiri oleh menlu palestina, riya al ma keluar atas berbagai situasi yang wiki. hadir sebagai narasumber perwakilan mengancam perdamaian dan ngo palestina gaza, akademisi ohio uni keamanan dunia. varsity, serta pengacara israel yang member tuangkan hak sipil masyarakat palestina. per temuan yang dihadiri oleh hampir seluruh mengawali presidensi yang bertemakan anggota pbb serta media dan lsm interna investing peace , indonesia menyerang signal, dimaksudkan untuk mendesak israel gerakan pameran foto guna menunjukkan sebagai occupying power untuk penghenti kontribusi indonesia sebagai negara penyu kan permukiman ilegal serta blokade yang bang pasukan perdamaian terbesar diantara sebabkan penderitaan rakyat palestina. pen aky: tina ah, makar pb, mna tema secara statistik, dalam presidensi indo. tersebut, indonesia menggagas dua open eiga telah diselenggarakan aktivitas sela debate (debat terbuka), yakni peningkatan hari kerja pbb bap mei. pbb kualitas pelatihan pemakan bere menghasilkan (sebelas) produk kebijakan perlindungan warga oka padasituasikonflik. vang terdiri atas resolusi, post, press pertemuan tebu amin peta statement, dan press elements. diselerig pemeliharaan perdamaian, memberikan pe gerakan pertemuan terkait wilayah afrika tekanan terhadap aspek pelatihan dan pem libya, republik afrika tengah, sudan, su bangunan kapasitas, serta peranpentingpa dan selatan, somalia, negara negara sadel), sukan perdamaian dalam merangkul masa pertemuan membahas isu timur tengah rakyat setempat (community engagement). yaman, suriah, irak, palestina, dll), per dalam pertemuan ini, indonesia penghasil mean terkait kawasan eropa siprus, bos kan suatu presidential statement post) nia herzegovina, dan ukraina), serta satu yang merupakan salah satu produk utama pertemuan masing masing terkait amerika kebijakan again resolusi dan pernyataan latin dan asia pasifik. pers. keberhasilan ini cukup menonjol ketika tidak terdapat produk konsensus peace keeping dalam beberapa waktu terakhir. sambungan sumber rev sus hari tgl semi, jum him kol: ketika situasi konflik memanas dlib, memahami negosiasi tidak selalu meja suriah, selaku presiden indonesia meng perundingan, indonesia menjadi pionir pe adakan pertemuan untuk mendorong des penyelenggaraan sofa talk. kegiatan ini dituju kasasi kekerasan dan pertolongan segera kan agar wakil tetap anggota dapat lebih pada wargasipil. indonesia juga terus mence terbuka membicarakan isu sensitif untuk bukan pihak yang berkonflik yaman, libya, mencapai solusi bagi kemajuan perdamaian dan venezuela untuk menghindari kekerasan yang sulit dicapai dalam pembahasan formal. serta mengutamakan perlindungan dan pe selama presidensi indonesia juga dilakukan menahan kebutuhan masyarakat yang di horizon scanning untuk mengindentifikasi landa krisis kemanusiaan. khusus libya, kemungkinan konflik yang berkembang presidensi indonesia berhasil menyepakati berbagai wilayah, dalam format jamuan per press elements yang menyerukan gencatan temuan informal antara anggota dengan senjata dan dukungan terhadap utusan khu sekjen pbb. senada dengan hal tersebut dan sus sekjen pbb. terkait lebanon, indonesia menyadari pentingnya kerja sama dengan berhasil menyatukan pandangan anggota organisasi regional, indonesia menyerang dalam bentuk press elements untuk menjaga gerakan pertemuan antara anggota kedaulatan lebanon dan menyerukan perlu dengan negara anggota uni eropa. hutan senjata terhadap kelompok bersenjata. patut dicatat bahwa indonesia member untuk kawasan eropa, dalam masa pre oleh apresiasi bukan hanya dari segi sub lisensi indonesia pbb berhasil menyepi stasi dan kepemimpinan dalam bersidang amati press elements siprus guna mendorong an, melainkan juga karena dianggap berhasil pihak yang bertikai untuk duduk meja pe menonjolkan warna baru dalam metode kerja ruridingan dan mencari penyelesaian kom pbb. hal ini tercermin dari sikap kepe prehensil. press elements ini cukup penting pimpinan indonesia yang terbuka dan me mendorong perdamaian setelah beberapa began. pakem formalitas dk. penggunaan atik dalam pertemuan formal oleh delegasi ade belum dapat menghasilkan indonesia dan diikuti diplomat diplomat terkait ika, menghasilkan resolusi anggota membawa suasana yang lebih perpanjangan mandat tunisia bayi), dl! guna mencari solusi atas tantangan per nami irak), amino somalia), dan ko. damian. menutup presidensi, indonesia mite sanksi sudan selatan. juga me selenggarakan resepsi dengan menggelar tari dusun press elements terkait misi pbb saman untuk menekankan pentingnya rei darfur named) dan mali manusia) kekompakan dan keserasian antara anggota serta kemajuan merasionalisasi sadel untuk melaksanakan mandat menjaga joint force, pasukan bersama yang terdiri perdamaian, atas lima negara afrika mali, burkina faso, masih ada sekitar hari keanggotaan niger, mauritania, dan chad) untuk meme indonesia pbb. indonesia tidak akan rangi terorisme. berhenti untuk berkontribusi dalam menjaga mengenai terorisme, kebetulan indon perdamaian'dan keamanan dunia sebagai sia telah menggagas pertemuan 3badansub mana amanat konstitusi. sider yang menangani terorisme bawah pbb. wakil tetap pbb sebagai ketua komite sanksi al ganda isil komite taliban komite dan komite non pro literasi dan senjata pemusnah masal komite telah berkolaborasi dalam penanganan terorisme dengan atap peru sebagai ketua counter terrorism committeseni februari hlm kol: subjek: p27o res kkegordan bidang 47x ketidakadilan dalam demokrasi zennishelen dosen hukum tata negara fakultas hukum universitas eksakta, advokat rumah bantuan hukum, dan pengurus apt han sumatra barat asis pemerintahan dan kekuasan kepentingannya. iapun berpesan agar dalam apapun yang dimiliki sebuah mengurus kepentingannya tersebut, uud negara selalumengandungsisi nri tahun selalu dijadikan pedoman. 'kelebihandankelemahan. indo kedua, ditemukan dalam kesia menganut pemerintahan uudnri tahun yang menyatakan, demokrasi sebagaimana tertuang dalam gubernur, bupati, dan wali kota masing undang undang dasar negara republik in masing sebagai kepala pemerintah daerah indonesia tahun provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara negara hukum pun sering disebut dengan demokratis." negara hukum yang demokratis,selalupula kata kata demokratis dalam ketentuan memiliki kelemahan. dua kata (baca: ket atas kita makna dipilih langsung oleh rak dakadilan dan demokrasi) sebagaimana kunci yat. merujuk pada dua ketentuan yang telah judul tulisan atas menarik dicermati. dipaparkan atas, kita dalam kegiatan pe sebab, tidak berapa lama lagi bangsa ini pemerintahan, pemilu dan negara hukum se akan menghemat pesta demokrasi elektoral kalian selalu menempatkan kata demokrasi. yang menggabungkan dua pemilihan dalam dalam artian, demokrasi selalu dijadikan satu hari, yakni pemilihan umum legislatif basis kita. ketika pilihan itu kita ambil maka dan pemilu presiden dan wakil presidenpada rakyat selalu ditempatkan pada posisi penting april mendatang. nah danmenentukan. tulisan ini hendak mengisi dua hal pen menurut plato, dalam buku irvan mawar ting. pertama, bagaimanawajah ketidakadilan di, paradigma baru ptun respon peraih dalam sistem demokrasi? apakahrisiko administrasi terhadap demokratisasi nya bagi rakyat? duapertanyaanitupenting negara dengan basis demokrasi dijawab karena setiap pilihan pasti ada isi mengandung kelemahan, yakni hadirnya kenya. ketika telah diambil dan diputus ketidakadilan dalam bentuk kepemimpinan kan, seluruh elite negeriinidantakyatharus orang orang yang tidak terdidik dan keren siap menanggung dampaknya. dungan penonjolan interest pribadi para his wakil dilembagaperwakilan. wajah ketidakadilan barangkali bis kita lihat sekarang. bagai dasarkonstitusional menunjukkannya mana caleg caleg yang sudah terdaftar daf indonesiasebagainegarademokrasidapat tar calontetap dct) partai politik yang ada ditemukan: pertama, dalam saat ini, banyak yang tidak memiliki kapasitas uud nri tahun yang menyatakan, sebagai pengemban amanat rakyat. kedaulatan berada tangan rakyat dan di belum berapa lama partai, tahu tahu laksanakan menurut undang undang dasar." sudah.menjadi caleg. akibatnya, mereka ti ketentuan.ini menegaskan, pemegang dak memiliki nilai nilai yang hendak kiper kedaulatan rakyattak lagi dimonopoli majelis tuangkan. saat bertemu masyarakat daerah permusyawaratan rakyat mpr), tetapi pemilihan, tanpa rasa malu mengatakan akan sudah tersebar pelbagai lembaga negara memberikan itu dan membangunitu: yang diatur dalam uud nri tahun rakyat memberikan kekuasaan kepada lembaga negara itu untuk mengurus sambungan ket sumber rey bka hari tgl gem tebar him kol dan apa yang akan dilalui setalah lan das puntidakjelas. aan pad por nama tengah tengah masyarakat pun tidak len seo ari enu our empat, pee ema eat nan ten mom paus ann gan kebijakan." mag snn dab dki din jis basa ika per tana ane pan mua aan japan agar) ora bip dag kmp mina gaga men didata bala pea' maka upa menjanjikan ban kepe sar latar garam bentuk lainnya. budak gan uu tea, ban sun nae cia dba 'at rta men peran kal kanak perang program yang akan disampaikan kepada men eaa sita aau papa! pemerintah ketikaterpilih. caleg pun mbl jalan pin! menata dah lemah eti pemulihan datang. var sena sar pak ana al. hal, santan. kpr mti naa beat biak uan aga gi! masyarat bini pan mana tarik thank koi gem aga anti iming templat comuni aren bidan nc. gea pak aing pang cukup atau jan orang tua menyeka: per aas mea pandang gia krama sena aan sae san rakyat didirikan ben kan saat nat tang genta bana tatanan gun ng, adang tata sasak blog sa) sal utara ruins telagonsti kemanan pen har kemenag didi hva langsung gua risiko bae den bag agak yang tidak ringan. pertama, yang akan hadir kampar iri map teen pecaplrei are maka tai rar gay dean asha lan ken ken asa aam ola antena konektor abi bai tang keruh abi ketika oral yang tidak terdidik me berat kan tur teka dung ant, pimpin dak: jabatan politik apa pun, jama per sta sara aeon jan mere ron sab nba upin leneiitinganirabat:e dag pena mta pane taa saha apa pun risikonya harus kita tanggung tee ata ban cat men lol rms roe kala oran cilik menimpa) lini? waktu: menjawab negeri ini? akulah yang aran menjawab nya. walau ala . ium |
eerrrrrblika hari tgl kami 2era| him kol: subjek: lee lau seo bidang arie lukihardianti batas umur lanjut usia ana eam jain nga terus bertanah ban. sea dari merek: mensos berencana memberikan akan diubah men) adi yang belum masuk kategori lansia. tambahan dana bagi penerima prog tahun ayah saya tahun, alhamdulillah ram keluarga harapan pkh) bagi telan aktif, menurut keluarga yang memiliki lansia. us, revisi tersebut bukannya berdasarkan data dari kemensos, masa moti ank obati tampak terkait batasan isi tahun silam telah tania gam maha na ita pend doel mita berencana mengkaji ulang un dang undang uu) nomor tahun data jan agus, magi api pasa aa. tentang kesejahteraan lanjut kan sen asa dam nana yai per ber sega saga usia. kementerian sosial kemensos) indonesia ear penduduk paru, setara ida mendorong agar kategori lanjut usia kempen uang sisi lain, ada. dong lali lansia) yang ditetapkan dalam ann para untuk boa pat tersebut direvisi, yakni dari men penduduk lansia de pra mean pan jadi tahun. abad ngan lansia, kata agus, metil nanti jum penduduk lansia men saya akan mendorong untuk me mean lan seperti masa gaga netepkak sifat tenaga menjadi be, satu miskin, bahkan hen jatuh mis| sang anak mugen aan. bengaialingi pen sak kah bentet pemain ekampetimbangkan batik aya tan, dasar untuk revisi usia, kata gua: apr odi bat usialansia tetap nanya bagan yang memiliki ja pada perayaan hari lanjut usia inang kan jawa penta s0bud jaminan pen signal (hyun) bandung, ra papan ang hidup sil n," kata agu agus berpendapat, laba kata achievement luar biasa, nyak menemukan, yang berusia keputusan untuk melekuk atas tahun masih sangat produktif. revisi umur lansia bmn hidangan hal tersebut menjadi alasan terkuat: bantuan masakan saji gan untuk melakukan revisi batasusia 6s, pasar alah ari semen untuk lansia. nya, jumlah lansia indo j ' mrh nneeeerrrl sambungan sumber: regubhwe hari tgl ram. jun him koldepublruwa hari tgl seni november im kol 1yy cuti subjek pencerahan musang bidang roni taron penetapan abdul kahar pengabdian muhammadiyah, selain turut mudzakir sebagai pah memerdekakan negara ini dengan meja lawan nasional meru ikan kader kader terbaiknya sebagai tim kpr perumus persiapan kemerdekaan, juga mem pakan penghormatan bantu negara dalam mempertahankan ke atas sosok anak bangsa kemerdekaan dari sisi militer. yang telah berkontribusi jenderal sudirman merupakan salah untuk kemerdekaan indon seorang kader muhammadiyah yang berjuang sia. secara bersamaan, kegembiraan sisi jang aspek yang lain, itu juga dirasakan oleh pengabdian muhammadiyah dalam mem mia mhiarii penyambutan berikan kontribusinya sebelum kemerdekaan mag tempat mana adalah mencerdaskan kehidupan bangsa beliau juga mengabdikan hidupnya. secara praksis, ahmad dahlan me rintis lembaga pendidikan dengan konsep bagi muhammadiyah, peristiwa verse yang lebih modern pada saat itu. dengan but merupakan bentuk pengakuan negara pendidikan, muhammadiyah secara konkret atas jasa kader persyarikatan yang didi sudah menyiapkan sumber daya manusia ikan oleh ahmad dahlan, tanjakan ber sr) hebat untuk menyambut negara yang ulang tahun ke tahun pada bulan ini. lahir sebagai bangsa yang besar dan maju. asi tedtagua diri, capaian ini tidak bisa dibayangkan bagaimana se agi muhammadiyah merupakanbentuk pe bangsa baru lahir tanpa sdm ber pengabdian terhadap bangsa yang akan dia pendidikan. karena itu, jauh sebelum negara hariannya padasaat itu. dengan turut mem ini merdeka, muhammadiyah sudah berpikir bidang bangsa yang besar lang muhammad secara beyond melampaui zamannya. iyah tidak diragukan lagi sebagai arema kontribusi tersebut sudah konkret jauh keagamaan yang memiliki kontribusi besar gepejum mimpi kemerdekaan itu ada. mu tegangan bangga indonesia, ket muhammadiyah sadar secara penuh bahwa aan etika kemajuan bangsa tidak bisa dicapai jika pen dakwa tea rakyatnya tidak cerdas, sedangkan kece usat muhammadiyah awal tahun @asan tidak turun dari langit tetapi harus muhammadiyah merupakan salah satu melalui upaya panjang dan konsisten. komisaris bangsa ini karena telah menanam dalam konteks inilah sebenarnya muram kan peni sejak awal kemerdekaannya. ,aliyah sejak awal sudah mengatakan diri abdul kahar mudzakir merupakan sa ahir dan tumbuh sebagai pergerakan yang samping sekian banyak pahlawan: concern dalam dakwah nonstruktural, seperti nasional lainnya yang telah diberikan peng pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. harga oleh negara dari persyarikatan y,muhammadiyah tidak pernah menjadi ini. bagi muhammadiyah, memberikan organisasi politik walaupun kader kadernya kontribusi bagi bangsa dan masyarakat ersebardi berbagai partai politik dan jabatan aka ryan iyah struktural negara: asamnya, nya penguat muhammadiyah sejak awal tidak alergi dian merupakan makanan sehari hari. setiap politik. bahkan, khitan denpasar tahun kader yang ada dalamnya doktrin untuk selalu memberikan sebanyak banyaknya bagi bangsa dan negaranya, dituntut untuk selalu berkhidmat bagi umat tanpa memandang buludanlatarbelakang. sambungan sumber rerubtska hari tgl conan november him kol menegaskan kembali pentingnya politik sebagai sarana dakwah. namun, yang tidak bisa ditawar adalah muhammadiyah sebagai persyarikatan yang bergerak luar struktur kekuasaan tetapi selalu memberikan kontrib busi pemikiran dan mewakafkan kader kader terbaiknya jika diperlukan. sebagai organisasi keagamaan yang ahli bidang pendidikan, sosial, dan kepe 'hutan, muhammadiyah menjadi mitra stra tenis pemerintah dalam membangun sdm unggul. keinginan pemerintah tidak akan terwujud jika rakyatnya tidak sehat, tidak sejahtera, dan tidak cerdas (berpendidikan). komitmen kebangsaan muhammadiyah tidak diteriakkan dalam pidato dari podium podium tetapi dikerjakan secara konkret. komitmen kebangsaan itu melahirkan kerja pikir dan kerja nyata. hamparan amal usaha yang terus ber tambah setiap harinya dibaktikan sepenuh nya untuk kemajuan bangsa indonesia. pelayanan yang diberikan setiap amal usa hanya bukan untuk warga muhammadiyah melainkan bagi siapa saja tanpa kecuali. gerakan internasionalisasi muhammad iyah, dengan mendirikan cabang istimewa berbagai negara dunia, telah melahirkan berbagai kegiatan dan karya nyata, sesuai kan dengan keahlian dan kebijakan negara masing masing. namun, yang dilakukan muhammadiyah 'di mancanegara pun semuanya bermuara pada pengabdian kepada bangsa dan ke manusia universal. gerakan pencerahan muhammadiyah tidak akan berakhir. selama matahari terbit dari timur, sela itu pula pengabdiannya terus bergulir. mu muhammadiyah tidak pernah meminta atau me melas kepada negara atas kontribusinya itu. namun, pengertian dari negara seperti pemberian penghargaan terhadap kader ka dirinya yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional merupakan sebentuk feedback yang wajar karena muhammadiyah sudah jauh lebih banyak memberikan kontribusinya bagi bangsairue hari tgl senin, november him kol: ve a subjek: mebctrcgunan pofelarcan bidang wen metamorfosis pembangunan perikanan yonvitner pembangunan kelautan saat ini pencegahan kapal asing masuk dan me bukanlah antitesis dari masa lalu, rangkap perairan indonesia harus dite melainkan metamorfosis yang ha ruslan. penenggelaman yang telah melebihi rus disempurnakan. setiap men kapal sebagai bentuk efek jera sangat teri ada masa jayanya sehingga tepat sehingga pada saat ini yang diberikan tidak apple apple pijakan pembangunan prioritas lebih adalah jumlah hari pengawasan. perikanan dilakukan sebagai narasi negatif tidak mungkin mencegah illegal fish dari masa lalu. untuk itu, pembangunan ing kalau hari layar kapal pengawas hanya perikanan harus diletakkan pada posisi yang hari, termasuk tentunya penguatan ar tepat sesuai mandat konstitusi. mada pengawasan udara yang jika memang komitmen pemerintah baru, yaitu men ikan minimal hariterbang. dorong sektor perikanan tumbuh minimal kondisi agak berutang mengalami,fis persen pada harus disikapi secara bijak. hal ini bukan tidak miinekik oki erupsi pada sistem tata kelola saat ini adalah namun, yang perlu dimaknai adalah realitas data perikanan. disrupsi terstruktur karena perikanan saat ini. kebijakan dan disrupsi konstruktor karena sektor perikanan sebagai primemover eko lambatnya adaptasi manajemen sistem satu nomi bangsa yangdituntut mampu mencit ata. eka akan masyarakat nelayan yang lebih sejak kebijakan tata kelola wilayah pesisir tera, berkeadilan, berkedalaman, serta ber termasuk aset per landing base yang kelanjutan merupakan keniscayaan. platform terdisrupsi karena implementasi no1 pembangunan perikanan depan harus tahun tentang pengelolaan pesisir dan jelas, terukur, dan evidence base. laut telah mengamputasi sistem regnum bulan data tpi. kondisi seating petugas data atau penyuluh lapang praktik tata kelola yang terdisrupsi suatu multicast yang selama ini dikelola kabu sistem yang secara global mengalami disrupsi paten kota berhenti melaksanakan tugas dan harus mendapat perhatian khususnya ke belum terkelola kembali dengan baik. per menteri sekarang. interpretasi terhadap jalannya sederhana, yaitu koordinasi dan ide dan gagasan membangun dari pinggiran keuangan yang belum jelas titik terangnya. pada masa lalu bukan tidak bagus. namun, nan pan daa pusat nya hal ini harus tetap dalam koridor yang ter barah kendali dan terusir jadi diskursus yang memakan waktu sehingga pembangunan sentra kelautan danger sistem tata kelola data tidak berjalan baik. kanan terpadu skt) sebagai bentuk perlu disadari oleh kementerian kelautan respons tingginya kebutuhan untuk mencit dan perikanan bahwa peta kerja sektor ke akan pertumbuhan baru berbasis perikanan lautan dan perikanan depan bukan ber kawasan terluar dan tertinggal sha basis euforia antitesis masa lalu, melainkan tuanya direspons secara komprehensif. skenario pembangunan perikanan seng karena faktor sistem logistik, sarana presisi tentu harus dimulai dengan pre prasarana pendukung seperti air bersih dan ss! data, lot ha, presisi daya dukung, listrik masih menjadi kendala. selain itu, presisi bahan baku, industri, dan penting untuk menciptakan sinergi dengan hening konsumsi. untuk itu, pembangunan rencana pembangunan daerah provinsi agar perikanan presisi tentunya harus dengan konsolidasi program berjalan baik. platform yang operasional dan futuristik. begitu juga interpretasi terhadap weber lanjutan yang bias proteksi harus juga dulu platform perikanan ruslan kembali. proteksi penting, peta penis penata pine kelautan menjaga keseimbangan ekologi dan eko dan perikanan depan san paham nomi merupakan seni manajemen yang harus tata kelola perikanan presisi. jika perikanan dimainkan secara terukur terukur dengan baik walaupun sebagai sumber daya yang dinamis, kontribusi eko nomi dapat kalkulasi dengan baik. sambungan sumber: urublrha hari tgl ceng november tng| him kol gagasan pemimpin kementerian pelaut jadi, dapat dipetakan pembagian kew dan perikanan yang baru, yaitu harm tangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten isasi pemangku kepentingan dan percepat dalam tata kelola aset pelabuhan, tempat pembangunan budi daya, harus dinilai pelelangan ikan, sumber daya penyuluh, sebagai suatu yang positif. namun, perlu sumber daya pengumpul data, serta meka dilihat secara matang kebutuhan pembangun nisme pembagian belanja program dan pen perikanan depan secara komprehensif. dapatan. 2gp penulis melihat bahwa langkah majus banyak kabupaten kota selama ini mene tor perikanan harus dirangkai dalam sebuah takkan kinerja sektor perikanan berdasarkan platform kerja yang terstruktur. untuk pendapatan dari proses pelelangan ikan itu, penulis menyarankan platform sektor tpi. harmonisasi ini juga sekalian untuk perikanan kelautan depan adalah harm menghindari redundant program dan pem isasi pemangku kepentingan, harmonisasi biaya serta menciptakan efisiensi belanja. data, dan harmonisasi program. ketiga, harmonisasi program dan kinerja pertama, harmonisasi pemangku keren pemerintah. adanya harmonisasi antarpihak tangan harus dilihat secara komprehensif dari tentu mendorong efisiensi pengelolaan ang seluruh pemangku kepentingan berikan garan karena akan melahirkan program an. mereka tidak sich pengusaha berikan sinergis, bukan tumpang tindih. an, tetapi dalamnyatermasukpemda,per program yang sinergis dan terukur tu gurun tinggi, lsm, masyarakat, kelompok tuannya dan output nya tentu akan lahir pengusaha perikanan, pemerintah pusat kan dampak siginifikan. dalam mencapai termasuk kementerian, serta lembaga riset. keharmonisan atas, platform yang penulis harmonisasi harus mengedepankan tawarkan adalah harmonisasi kebijakan, prinsip kebersamaan dan kepercayaan. sinergi kelembagaan, dan presisi tata kelola. nya, pada tingkat pemerintahan biasanya harmonisasi kebijakan penting kare harmonisasi sulit dan tingkat bawah (pe menentukan laju aktivitas kelembagaan usaha dan masyarakat) ikut terdampak. perikanan. untuk itu, perlu pemetaan ke pijakan pada semua level. pemetaan juga persoalan lambatnya pembangunan perlu untuk memetakan risiko dan dampak skt adalah kurang sama dan tajam dari setiap kebijakan yang ada. nya sense dari kementerian dan lembaga. momentum penyederhanaan struktural kementerian pupr harus melihatprasarana menjadi salah satu bagian penting dalam skt perlu didukung, begitu juga listrik operasional kebijakan. kebijakan yang sudah oleh kementerian bumn. tepat pada masa lalu harus tetap dilanjutkan skt daerah terpencil harus disubsidi dan diperkuat agarterciptakoherensi. pemerintah agar berjalan karena tak mungkin kebijakan yang lemah atau berlawanan mengandalkan mekanisme bisnis murni. un . dengan semangat kebangkitan perikanan tuk itu, pembangunan perikanan harus dilihat harus disempurnakan sehingga tercipta bersama oleh kementerian lain samapenting sinergi kelembagaan dengan data yang nya agar sektor ini menjadi berdaya saing. presisi dan terukur. apabila kemudian skt juga dijadikan jadi, pembangunan perikanan harus sebagai simpul pertahanan dan keamanan dijalankan dengan semangat continues im negara, akses dan logistik harus memadai. movement sebagai metamorfosis dari masa dalam hal ini, sinergi dengan pertahanan dan lalu, bukan sebagai antitesis. keamanan juga penting dalam memperkuat kedaulatan laut. kedua, harmonisasi tata kelola data per kanan. harmonisasi kabupaten kota de ngan provinsi harus diwujudkan dengan ke pijakan turunan dari nomor ta huuna suman (fp tgl (hem. kol: kode: irfan koh ku buku, wawancara, termasuk juga dari udara bebas, meninggalkan sel penjara mea dokumen (informasi) intelijen. bagi me setelah menjalani vonis bulan, pada reka yang berada lapangan ketika april lalu, aparat polisijustru menge . nan anankalis mujahidin, membaca laporan yang diterbitkan icg, kandangnya secara data dari rutan meski perlu sedikit waktu, namun tetap selembar, sehingga menyebabkan bentuk bisa dirasakan bagian bagian melayang berdarah antara polisi dan massa yang kidney jones, direktur icg inter berasal dari dokumen (informasi) inte hendak menyambut kebebasan beliau. national crisis group)untuk in wijen, mana informasi yang jelas faktanya susilo bambang yudhoyono sby) yang indonesia, tersandung masalah, ka gan mana yang hanya fiktif belaka. la ketika itu menjabat menko polkam, men rena sebagai orang asing kehati peran icg tentang terorisme, sebenarnya dapat keuntungan. sby mendapat toast annya tidak lagi dikehendaki negeri kebanyakan berasal dari dokumen (in langsung dari wolfowitz serta applause ini. alasan pengusiran itu, menurut ke formasi) intelijen lokal. meriah dari petinggi lainnya, ketika pala bin badan intelijen negara) maka, ketika baru baru ini, laporan icg berkunjung washington dc, seraya hendropriyono, disebabkan oleh lapor berkenaan dengan terorisme mendapat melaporkan keberhasilannya menangkapi an laporan yang dipublikasikannya ber sorotan negatif dan dinilai memfitnaholeh para aktivis masa yang diduga terkait kencan dengan terorisme jamaah isla badan intelijen negara bin), justru terorisme. kini sby melenggang masuk menikah dikategorikan bias atau bersifat mengundang tanda tanya besar. dengan bursa pencalonan presiden. fitnah. mengatasnamakan pemerintah dan me tampaknya ada semacam tradisi membaca ran minta dukungan komisi dpr ri, kepala kalangan pejabat indonesia untuk selalu sampaikan ada bin hendropriyono melakukan mengikuti perintah as. bahkan ada niscaya membuat banyak orang terre. upaya upaya yang dianggap tepat, yaitu semacam klenik politik, bahwa tanpa coh. tapi, bagi kalangan aktivis merger mengusir sidney jones sebagai orang yang dukungan tidak mungkin seorang akan, laporan itu haruslah disikapi de tidak disukai oleh bangsa indonesia. putra indonesia bisa melaju mulus dan ngan waspada dan hati hati. ketika se bisa bertahan kanak menduduki kursi kelompok orang mendesak untuk me mengapa baru sekarang? presiden indonesia. tanggapi beberapa laporan yang sudah sekiranya laporan laporan icg me megawati soekarnoputri, selain me benpunsiduk jua dikenai jamaah islamiyah jl) dan ter terbitkan anti teramat aan rasa kaget: ini hanya sebuah permain . terorisme, khususnya yang berkaitan de kita tidak mungkin melawan an. saya percaya, sidney jonesadalah ngan indonesia dinilai menyebarkan be as. melawan, kita tidak akan bisa seorangilmuwan, sembari berharap, ce rita bohong, mengapa baru sekarang di bertahan walau hanya seminggu pat atau lambat, akan kembali kepada ungkapkan? betapa lambatnya kerja dai irene seba dari golkasssna kiprahnya sebagai ilmuwan, yaitu meng aparat intelijen. keyakinan serupa. da utamakan kebenaran serta menjunjung karena itu, wajar manakala berke lam, materi kampanyenya swasta, tinggi kejujuranintelektual. bang opini, ketika hal yang bias tadi ha wiranto menampilkan sosok paul wol sejak tahun an, ketika merebak nya merugikan umat islam, hanya meru owicz deputi menhan as, seorang arsip kasussubversi yang diidentikkan dengan ikan ustadz abu bakar ba'asyir, mere tek pembantaian dan pemusnahan mas gerakan islam radikal, danketika banyak diam saja. bahkan menikmati buah sal terhadap rakyat irak). belum lea aktivis islam ditahan dan mendapatper yang dihasilkan dari kebijakan politik ini wiranto lakukan tidak wajar dari pemerintah orde stick and carrot presiden george boyer jahat ane nen baru, sidney jonesdengaribendera am bush. sempat benda peran mesti internasional tampil sebagai pembela kenyataan yang tidak mungkin itu sebuah aib ena yang simpatik dan manusiawi. banyak tup tutupi lagi, bahwa polisi mistakukan mendokumentasikan berbagaiprosespe penahanan paksa terhadap ustadz abu, ane pengadilan, dokumen persidangan, danger bakar ba'asyir,lalumembawanyakepro dak bagaidatalainnya. semuanyaitu,turnya ses pengadilan, hingga tingkat ma,se hasan tenor, menjadibarangberhargapasca tragedi benarnya didasarkan pada laporan bias hati aida ban baut fiona wtc suatu hal yang barangkalitidak tadi. hasilnya bagi polisi cukup pahit, fak pisan sita diketahui diduga,bahkanoleh sidney jonessendiri. yang terungkap pengadilan mence amar yang pada akhirnya aah upaya besgpoulan jap nangka, ustadz ba'asyirhanyabisadi pohon' yang sidney jonesdan kemudi jerat untuk kasus pemalsuan identitas dan dipublikasikan dalam bentuk laporan peak kedhlahani prosedur keimigra sat pg. selalu berkala, tidak perlu dibantah. lumayan sian. artinya, jauh dari aroma terorisme. apa nadi nata berpengalaman bidang itu. namun, hal dengan bersandar pada laporan yang dul yangjugatidak bisadibantahadalahada bias tadi, polisi jugamenangkap aktivis bank datodibatx dar ban mtgnetbaras nya kepentingan intelijen yang menyertai muslim, bahkanadayangmendapatsik @ada southeast asia: haruki net gerak langkahnya, terutama masapro saan, ditelanjangi lalu diminta pemain c. work' indonesia , antara lain dipesan pamanda anti terorisme dilancarkan as. kan alat viralnya sambil ditekan video kan bahwa penulis dan agus dwiwarna baik itu intelijen asing.seperti cia, yang porno dan aneka perlakuantidak wajar (kini menjadi terpidana tahun penjara tentu saja bekerjasama denganlembaga lainnya, sepertidialami tahanankasuste filipina), sudah berkawan sejak lama, intelijenmaupun lokal indonesia. boris bali. juga, melakukan upaya eva semenjak menjadi sesama aktivis senen setiap laporan yang dipublikasikan, kuasipaksaterhadap ustadz ba'asyirdari tang asas tunggal pancasila. padahal, dilengkapi dengan catatan kaki, marawi' '')' pku muhammadiyah solo ketahanan penulis pertama kali berjumpa dan kenal (merujuk) yang jelas dan terangsumber mabes polda jakarta. bahkan ketika agus dwiwarna pada agustus ke sumbernya, baik dari media massa, bu ustadz ba'asyir seharusnya menghirup tika membawa banyak partisipan darim curi kaka, hari tg ym? bt, hlm. kol jw) kode: makassar mengikuti kongres mujahidin hashi gedong. laporan gjugamenye dari pku solo, disel, dan dhu: yang diadakan yogyakarta. bukan bahwa abu jihad pernah ber (,m, setelah menjalani proses peradilan agus dwiwarna adalah aktivis kpps temu dengan al famous, kembali, dan yang panjang, ternyata beliau tidak tart komite persiapan penegakan syariah sebagainya. tetapi icg sama sekalitidak bukti terlibat dalam kasus peledakan islam) sulawesi selatan, jauhsebelum melaporkan, bahwa sejak seperti alam natal tahun kongres mujahidin berlangsung. kamu dinyatakan sebuah sumber yang dekat berbeda dengan ba'asyir, sosok dian, agus dwiwarna menjadi wskilse dengan lamtaruna, putra tengku fauzi, janganlah tersentuh proses hukum, sekretaris tanah tanfidziyah majelis bahwa abu jihad sudah bekerja untuk disebut sebut saja tidak oleh sidney mujahidin periode tni dalam memerangi gerakan se jones. inilahsalahsatukejanggalanyang patut dipertanyakan, dari mana sid paradis aceh. laporan ituhanyamem mat luarbiasa telanjang. ney jones mendapat informasi itu? ke berikan kesan bahwa tengku fauzi meski sudah mendapat ampunan dari mungkin dari dokumen (informasi) hashi alias abu jihad yang terbunuh fe. dregideih habibie, ustadz ba'asyir tetap badan intelijen. sebab, bila melawan berlari ambon ketika sedang diproses dan divonis bulan dilema cara penulis atau agus, pastilah tidak menjalankan tugas dari lembaganya untuk kasus pelariannya malaysia. akan ada kesalahan laporan seperti itu. adalah tokoh islam garis keras dari aceh. bandingkan dengan wahidin, salah satu contoh lain, masih pada laporanyang berkenaan dengan kasus umroh, la gara empat serangkai provokator kasus sama, adalah informasi tertangani peran icg agustus sangat seleb lampung, yang hingga kini bebas me thalib alias abu fatihialias aan tif, entah dengan maksud apa. laporan senggang sana mari bersama nh, ashari, menurut laporan itu, dullah itu sama sekali tidak mencantumkan padahal dulu buron sejak kasus ansharialias ibnu thalib alias abu fa nama nur hid nh). malahan, yang januari, lampung, tih pada juni berada ci . selalu disebut sebut, selain abdullah begitu banyak kejanggalan dari bias pinang.lamendekamdi denganvonis sungkar adalah ibnu thohir alias abu ,peran tentang terorisme. apakah pan tahun untuk kasus umroh, dan tetap fatih alias abdullah ashari serta be tasik karena itu polisi menguras te mendekam hingga bebas tahun berapa nama lainnya. padahal sosok naga, berdarah, dan mengalami ulama, dengan data palsu semacam itu, ini begitu penting padamasaitu, bahkan seorang tua yang bahkan melalui sidang icg kemudian membuat kesimpulan sa tetap penting pada masa masa berikut pengadilan pun tidak terbukti bersalah? lah dan fatal, seakan akan majelis mu nya (tahun an). sekalipun terlambat, akhirnya meme wahidin yang dipimpin ba'asyir meru ketika ucapan yang ditujukan kepada, lintah indonesia menyadari telah diplo pakan embrio di tii dan menjadi organ ibnu thalib tidak mempan, ternyata vokasi lsm asing. oleh karena itu, jika isasi payung bagi jamaah islamiyah jx. umpan itu ditelan oleh nh. kemudian kesadaran pemerintah ini muncudalam padahal ji, seperti diceritakan ustadz meledakkan kasus lampung yang terjadi kerangka membangun indonesia yang iqbal abdurrahman alias abu jibis yang februari sosok ini juga berger lebih bermartabat, maka keteledoranini dideportasi pemerintah malaysia penting menjelang kejatuhan rezim hendaknya didukung tindakan konkret. indonesia, mei adalah istilah soeharto khususnya yang ber pertama, mahkamah konstitusi segera yang dibuat polisi malaysia. ketika se kaitan dengan pembentukan pam swa menghapus tahun tentang jumlah pemuda islam malaysia ditahan, karsa. anti terorisme dan 'tahun bawah keamanan dalam pada tahun kasus peledakan ma pencabutan ini tidak akan mence negeri isa) dalam interogasi polisi me lam natal, sosok juga menjadi buah bahkan kekosongan hukum (rechtsvaku tanyakan: siapa guru kalian? ustadz: bibir. beberapa saat setelah kasus um) karenabentuk bentuk kejahatan abu bakar ba'asyir dan ustadz iqbal, ledakan malam natal tahun terjadi, dalam itu telah diatur dalam perata jawab mereka. apa nama kumpulan ka kepada seorang tokoh islam asal bekasi, hukumpidana ri. lian? kami hanya jamaah mengatakan via telepon, bahwa kedua, dengan berbagai kebohongan biasa, tidak ada namanya. kalau be peledakan itu dilakukan oleh orang pemerintah as, bangsa indonesia harus gitu kalian disebut jamaah islamiyah sa orang kita. meyakini tentang kebobrokan konsepsi ja. kemudian, persis seperti yang dia pada harian rakyat merdeka, edisi terorisme, karena itu pemerintah harus bukan ali moertopo dengan mencipta januari mengatakan bahwa mundur dari traktat anti terotisrhe kari istilah kompi komando jihad) tahu akan terjadinya peledakanmalam pbb. ketiga, aparat keamanan yang te masa orde baru, yang kemudian djadi natal dari seorang kawannya asal jah menangkap ulama dan aktivis islam kan alasan menangkap eksponen di tii ban bahkan sang kawanitu ber menggunakan data bohong tentang ter dengan tuduhan subversi. usaha haknya namun menolak. terorisme jamaah islamiyah harus diman pada laporan icg desember2002, persnya itu,$ harusnya bisamienjadi tai pertanggungjawaban dan diseret indonesia backgrounder: how the alasan bagi kepolisian untuk menindak sidang pengadilan sebagai pelaku per jemaah islamiyah terrorist network nh. tapi halit tidak dilakukan polisi. anggaran ham berat. keempat, tidak operates, antara lain disebutkan bahwa sementara ustadz abu bakar ba'asyir, ada lagi alasan untuk menahan ulama tengku fauzi hashi alias abu jihad, hanya akibat 'pengakuan' al famous ke dan aktivismuslim yang ditahan dengan paman chaidir, mengenal dan pernah pada majalah tie edisi september tuduhan terorisme. bebaskan mereka. bertemu tokoh abdullah sungkar maupun pengakuan bap) faiz abu melalui bapaknya almarhum tengku bakar bafana, beliau dibawa secara pak nita ana sea anna sani ana man ana makan ana ana kename las ag, sumber ws, iloilo hari tgl: g7, ag, mm. ikon: kone: ana dar rar mama sya: "2a korupsi safir peeturnpung derlind ksi dal efx angan aksi gala romli atmasasmita aan). apabila kita memiliki persepsi yang gta uan sama dalam memandang perbuatan suap guru besar unpad bandung sebagai suatu mata rantai dari perbuatan korupsi dan tidak merupakan perbuatan yang berdiri sendiri (pandangan lama yang asus mulyana susu dianut oleh kuhp) maka perbuatan suap mah (mwk) telah me pada abad ini sudah mengalami perupa munculkan pro dan kon han makna dan implikasi hukumnya yang tra tentang perlu tidaknya berbeda secara mendasar dengan abad ke perlindungan hukum perubahan makna dan implikasi per orang yang aktor se buatan suap sebagai mata rantai dari ko perkara ko . berikan sanksi bagi iga sana telah usulan tempo debian pasa sehingga dapat diketahui sel pemberi dan penerima suap harus diatasi dan yang terlibat dan diketahui be kan dalam konteks yang lih tas ana yang korupsi dan aliran bagaimana memenangkan perang term dna instansi atau seorang dap korupsi. referensi kriminologi dan hu jika strategi ini akan tetap dip: ampar dikenal istilah crime doesn't kan maka perlu ada apa tetapi dibantah dengan kenya dalam menghadapi pelaku korupsi dan pun kejahatan uny ban san pae minal koruptor seksiniga tidak ada diberikan sanksi. satupun koruptor yang lol |. perkembangan kebijakan hukum hutan. yang lolos dari penuh bahan taktik dal memberikan sanksi baik terhadap os . apem daa. pe memenangkan perang terhadap nak dan penerima suap menjadikan ini antara lain, hakan mua hanya penegakan hukum ter .an hukum terhadap pelaku suap patas segan bata bal kuhp akan eg pemberi) yang pertama melapor anya memberikan kepada penegak huk sanksi terhadap penerima sua hukum termasuk (suap kotak tentang terjadi enggan negara pns), akan pemberian sejalan tindak dina odong. them harus loan pem ap, maka pemberi suap asian sehingga hanya telah daan kemhan kemudian berita track record. nya sana teruji baik yang berhak menteri tentang pmb menerimanya. sap sakura tindak bidang java perserikatan bangsa bangsa ente dat perbuatan suap terma menentang korupsi tahun yang saat dalam kategori korupsi. (ant akan diratifikasi oleh bit dna tan kesia, telah mengadopsi il: ng, selektif mengadopsi pemikiran peri iti kiran para ahli hukum abad ke data hukum pidana dalam baik dari sistem civil law maupun hukum yan hae keran ini memiliki akibat mon law yang menyepakati bahwa terra lakukannye nana pemaibajon dap para pelaku korupsi yang memberikan setsu aran uan yang sangat substansial suap dalam kuhp telah ketika aksial (sub ngan arti spatial cooperate: kamen sebagai tindak pidana diberikan kering arm etgemasg ndak mainkan harus diartikan sebagai belasan dari penuntutan. ra plane ana khusus. dengan demikian, melihat substansi konvensi pbb da tindak pidana kerupknea adalah lam kaitan perlindungan hukum ini tam lag perbuatan pak adanya standar ganda, suap harus diartikan sebagai mat kepada banda, satu sisi, dari suatu tindak pidana kru abe pada koruptor harus dihukum dan ti psi. kedua dak lolos dari penuh tap jeleperbuatan padan aj, dari penuntutan, tapi isi) pe pera pelaku pelaku korupsi yang cooper aktif sis idi :bangko.doc punk perca proses penyidikan. namun, kirpar pee sumber report lalu hari tgl: akun hlm. kol: kode: subjek ara aan lagu mang .ya diperluas sebagaimana pernah digunakan ini karena kru jadi dalam sejarah peradilan belanda, pakan sumber kemiskinan dan telah dan kemudian dianut indonesia, yaitu merupakan kejahatan sistematik dan menafsirkan arus listrik sebagai suatu ba meluas sehingga merupakan kejahatan rang yang dapat dicuri. yang sulit pembuktiannya. pernyataan dalam doktrin dan praktik hukum pi pbb ini merupakan paradigma baru dana disediakan berbagai macam penai yaitu melindungi kepentingan yang lebih siaran hukum. indriyanto dalam mem besar yaitu masyarakat, bangsa dan berikan pendapatnya atas kasus mwk negara, dari jurang kemiskinan. kompas, april lebih senang gerakan tutup mulut lingkungan bi menggunakan penafsiran gramatikal dan lokasi dalam sistem pemerintahan yang pendekatan megalitik semata mata akan berbudaya materialistik merupakan tetapi kurang menggunakan penafsiran karakteristik yang sangat menonjol. bert historis, teleologis, dan penafsiran sistem rus terang tentang siapapenerima suap najis. sedangkan penulis lebih yakin la dan siapa pemberi suap merupakan aib dengan perpaduan penafsiran gra kolektif yang harus ditanggung oleh inti matikan dalam konteks yang lebih dina fusi. belum lagi ada ancaman pemecatan mis dengan menerima penafsiran telefoto dan mutasi terhadap siapa yang meniup gis dan historis dengan menggunakan peluit (whistle blower). ancaman ter pendekatan pragmatic legal realism. hadap nyawa dan jiwa pelapor juga hanya dengan perpaduan tersebut, ru bukanlah sesuatu yang mustahil dalam muson ketentuan perundang undangan menghadapi mafia korupsi yang mer menjadi lebih bermakna dan memiliki tambah kepada institusi penegak hukum dinamika serta sejalan dengan napas ke dan institusi yang bertugas pelaksana hidupkan aktual sehingga dapat mengaku secara benar perubahan dan persen kan pelayanan kepada publik. kepada daring cibgaa tangan pejabat jika ada yang berani meniup yang terjadi dalam karena apa seluk beluk mo pas yang sedang berkembang. operandi mafia korupsi itu. buatan suap dalam kasus mwk ha rus dilihat dari sudut pandang dan paradigma baru sigma sebagaimana diuraikan atas jika kita dan pemerintah sudah bert sehingga para ahli hukum indonesia kad untuk membongkar habis kejahatan tidak lagi hanya menjadi menara gading area bahkan una tag sega akan yang meru musuh bangsa indonesia, pa mbang cepat mencari nge haru far paw baba menemukan jati dia taajkaa dapat atas haruslah dijadikan landasan ber resik bebas dari kkn. bangsa in pikir dan bertindak. kita tidak bisa lagi posnya sepuluh tahun de selalu berpikir megalitik dengan para yen para ahli ana rasio nee apaan visi yang jelas dan cermat menjabat tani untuk pwngnanpka iman tian agar wing ber pemberantasan korupsi dengan selalu bagaimana hukum harus mengikuti perkembangan modus ope abdi (ditafsirkan) menghadapi randi dan karakter mafia korupsi ta dada nppepnsa mna yang berkembang air. mati tits waktu tertentu. berati menanam mehenihann pelekatan aliran promosi fenol bahwa suatu sudah biarawan berupa 7realism tampaknya lebih tepat dan re kan budaya masyarakat kita. evan untuk menganalisis perkembang strategi dan taktik pemberantasan suap mega korupsi indonesia, daripada salep indonesia yang sega pelek tan jaga! mwk adalah merupakan ray tegaskan kasus mwk bukan kasus penis harapkan kota har tap. map kata angsa atu konsisten men strategi ini sesuai dengan prosedur yang diatur mean hasil positif dari state dalam uu. tidak ada yang salah dan taktik pia basa perang ter melanggar hukum dalam strategi dan har lap appa taktik tersebut, begitu pula tidak ada dai pelanggaran hak asasi tersangka dalam cocok untuk membongkar gerakan tutup jar mulut dalam lingkungan budaya pater strategi dan taktik itu karena semua itu han balistik dan kkn tubuh penyelenggara mung, hajat yang taat negara saat ini. keduastrategi lantak bolehkah penggunaan metoda penafsiran tang# egi tik baik yang dilakukan kotak untuk lan ccpama! sumber republika hari tgl hlm. kol: kode: subjek eta menangkap mwk maupun dari mwk serta kpu untuk menyuap khairiansyah dari bpk, memang merupakan perencana naan (bukan konspirasi), akan tetapi ke dua strategi tsb memiliki perbedaan tuju yang mendasar yaitu mwk dan kpu bertujuan menghilangkan indikasi korupsi dalam laporan audit bpk sedangkan kotak bertujuan menemukan bukti bukti indikasi korupsi dalam laporan audit bpk mana pembuktian kasus suap me rupawan pintu masuk untuk menguak le bar lebarindikasi korupsi kpu. strategi dan taktik mwk dan kpu merupakan pelanggaran hukum sedang kan strategi dan taktik kpk merupakan langkah penegakan hukum. oleh karena itu kita patut bertanya apanya yang salah dalam penangkapan dan penahanan mwk? harapan masyarakat adalah kotak dapat menuntaskan seluruh ka sus suap dan indikasi korupsi jajaran kpu dengan bukti bukti kuat sehingga proses penegakan keadilan berjalan sesuai dengan harapan dan komitmen presiden sby dalam percepatan pemberantasan korupsi. naa aan anna c:bangko.doc pondok |
departemen akan han badan pembina: hukum nasional jl. mayor jenderal sutomo civilian jakarta timur s5l50m nama beng: kode: sumber kupu bling martil: sobti, p4, mlm. ob: sub k teroris eng btp terorisme muncul pada akhir abad ke g0. nadjamuddin rally 19an menjulang eny pera jadi seluruh ketua dpp knpi dan pemuda muhammadiyah this eon daun aida tahun an aksi terorisme armenia hery sucipto bermata aba melawan pemerintah turki, yang ber d0. meter muhammadiyah, direktur dian teman pun sal terhadap warga armenia pada pdi. umi indonesia terus dilanda pada dekade aksi terorisme dividen aksi teror bom. dalam empat' takkan sebagai bagian dari gerakan sayap tahun terakhir, tindak biadab' kiri yang berbasiskan ideologi. itu melanda negeriini,mene pasca perang dunia ii, dunia tidak lan ratusan korban. yanga ' pernah mengenal warnai. berbagai pergi ling mutakhir adalah teror bom ha akan berkembang dan berlangsung se laman rumah salah satu aktivis islam cara berkelanjutan. konfrontasi negara abu jibis, rabu silam meskitak adikuasa yang meluas menjadi konflik menimbulkan korban, banyak kejang timur barat dan menyeret beberapa ne jalan atas aksi tersebut. gara dunia ketiga dalamnya mence sebelumnya, pada oktober bom bahkan timbulnya konflik utara se meluluhlantakkan bali mengakibatkan lahan. perjuangan melawan penjajah, orang meninggal, dan setahun kamu pergolakan rasial, konflik regional yang dian bom mengguncang hotel mar menarik campur tangan pihak ketiga, riot. puluhan nyawa melayang. disusul pergolakan dalam negeri sekian ba pada bom berkekuatan cukup nyak negara dunia ketiga, membuat du sar meledak kuningan, sedikitnya nia labil dan ber gejolak. orang tewas, serta bom yang meledak ketidakstabilan dunia dan rasa frus pusat keramaian, pasar tentera, poso, tasi dari banyak negara berkembang da akhir mei lalu, menewaskan lam perjuangan menuntut hak hak yang orang. itu belum termasuk kerugian dianggap fundamental dan sah, mem serial. deretanaksi tak bertanggung buka peluang muncul dan meluasnya te wab itu semakin menguatkan sinyal terorisme. fenomena terorisme itu sendiri men bahwa keamanan negeri ini kian merupakan gejala yang relatif baru, yaitu mahal dan aksi terorsemakin menjadi ' sesudah perang dunia dan meningkat ancamanpaling menakutkan masa. sejak permulaan dasa warsa an. masa mendatang. terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme aga sejarah terorisme ma, perjuangan kemerdekaan, member sejarah panjang terorisme berke tindakan, gerilya, bahkan juga oleh ne. bang sejak berabad lampau. hal ini di perintah sebagai cara dan sarana mene tandai dengan bentuk kejahatan murni takkan kekuasaannya. banyak kasus un berupa pembunuhan danancaman yang tuk ini, seperti spanyol dengan kolom bertujuan mencapai sasaran tertentu. pok separatis eta, dan lain sebagainya. perkembangannya bermula dari bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang ke akar masalah indonesia median berubah menjadi pembunuhan, meski kerap menjadi korban sekeras baik yang dilakukan secara perorangan an, hingga kini penanganan terorisme maupun oleh suatu kelompok terhadap indonesia belum juga menunjukkan titik penguasa yang dianggap sebagai tiran. terang. malahan yang ada teror bom su pembunuhan terhadap individu ini su. sul menyusul mencari sasarannya. salah dah dapat dikatakan sebagai bentuk satu sebab mengapapenanganansoalteror murni dari terorisme dengan mengacu belum berhasil seperti diharapkan, adalah pada sejarah terorisme modern. karena aparat gagal mengungkap akar wmumwnmwena keenam min nan men permasalahan munculnya terorisme itu. cgublish hari tgl: utan. ito: kode: subjek www ada beberapa hal yang menjadi akar cara sempit. jihad misalnya, diartikan se hape bongkah tindak untuk tujuan kekerasan adilan krim bata kelopuaie kekedera arba dan membunuh orang lain yang tak isu bagai bentuk ketidakadilan global me eget mang tak menjadi monopoli memandang kai. padahal makna jihad sangat luas dan andi indonesia saja, tapi juga terjadi suci, tak setempat membunuh orang misal banyak negara. yang paling nyata adalah nya. pola pemahaman artifisial inilah yang kekerasan timur tengah, mana ke menyebabkan lahirnya bentuk bentuk halaman terhadap rakyat palestina oleh radikalisme yang kemudian menjustifikasi segala cara dalam mencapai tujuannya. israel membuat bisu para penting solusi dunia, utamanya dan sekutunya. mereka tungkai merilis bahasa kaka, beta penguna penulis kenny mengawini tindak kejahatan kemamusia negeri ini hanya bisa diatasi bila akar yang dilakukan oleh aparat israel. oma ina rena diungkap akibat diskriminasi kebijakan pemeran. secara tuntas. berdasar fakta atasi tah terhadap dunia islam, juga meng lah, setidaknya beberapa hal berikut per diakibatkan berakhirnya osama bin laden, aan dana mengancam tempat tempat vital dan mengatasi tindak teror. pertama, adanya sekutunya dunia. good governance. pemerintahan yang indonesia, diskriminasi menyebar bet dan bersih dari kkn, sebagiiraana kan ketidakadilan pada rakyat pinggiran yangtasah galak segi ora aan yang kerap menjadi kambing hitam da oran kas sajak lam aksi teror selama ini. korban (tum page) dekat, "niaga kepercayaan bal) ini juga kerap dialamatkan kepada yang ana adan enya) #anual kelompok agama tertentu yang belum ten tumbuh mengiringi langkah pemerintah. terbukti bersalah, namun telah divonis heo, dea pada eka bersalah atau terlibat. jadi ketidakadilan menag tai penawaran daan baja inilah yang menyebabkan mereka frus taat aan aan mati, rasi dan putus asa, sehingga mengambil pon kana mary penegakan jalan pintas melakukan teror indonesia. umum tanpa pandang bulu (hukum se kedua, tidak berjalannya penegakan bagai panglima) dengan sendirinya akan hukum bagi semua. kita tahu negeri ini jaranan jemaah laba der hamu daa sarat dengan masalah, namun, sayang hae bag kai una oni mena nya aparat penegak hukum seakan pilih berbagai serak yang mana akan oleh kasih dalam menegakkan hukum. se kecemburuan sosial dan politik akibat hingga alini menimbulkan cemburu temanya penjagaan ukur. sosial dan politik yang bisa saja mem ketiga, sinergi kebijakan antardepar buat mereka mengambil jalan pintas me ana cat tea rata ine lakukan tindak kekerasan. soal peng peak, bepattenian seal, depan urutan korupsi misalnya, bagaimana pa temen dalam negeri. selama ini, khusus koruptor kelas kakap masa lalu nya yasa konser mere uan termasuk kasus babi yang telah mem ambon, masyarakat menilai tidak adanya bangkitkan negara maupun kini be penanganan masalah menilik secara ter bas berkeliaran menikmati hasiljarahan p2gu dari ketiga instansi pemerintah verse nya. sementara kasus kasus kecil cepat du, panen koma poso, dan terakhir ditindak tegas dan pelakunya dijebol kasur rak dna menyuap tuan kankepenjara. khusus dari publik dan wilayah itu ada ketiga adalah adanya krisis perca mada hae yelalire nan. aan masyarakat, baik terhadap aparat lala ran ment haag jeng, keamanan dan hukum, maupun terhadap tensil raga dendam yang ddptatbrlakangi pemerintah sendiri. hal ini timbul lan gerak bas jera terhadap taran masyarakat merasa bosan dan lelah nagita lansia sageeukekga lorena melihat laku mereka yang tak sesuai mangga mena alay pmeeeaborn: dan antara ucapan dan tindakan. kebijakan brake mason dada saga yang tak populis memihak rakyat juga teror bom bukan hanya kewajiban atau menjadi sebab terjadinya krisis kiper angan mena aga maa canaan. selain itu, penegakan hukum dan juga memiliki kewajiban membran janji janji manis lainnya misalnya, tak yah mera heme halangan lebih sekadar pintu pemanis meredam tiny papa sean pesimisme rakyat terhadap pemerintah. uud bgm dog dan keempat, sempitnya pemahaman sabda terhadap agama. diakui memang ada se awam plan kecil masyarakat kita (penganut. menanam namanya aman c:bangko, doc pun ami jaran islam se. nawa. fo. sumber republika hari tgi seruni him kol: subjek: #tan gara, yak use bidang arus nae haa ismail susanto. juru bicara han ribut tahrir indonesia hti) pp .eski be . dinyatakan, umum yanga bi. dah tasharraful mami manah (um dite umumihima lam yard dalil bil mashlahah tindakan , takkan this lafaz umum tetap de . kebijakan imam' terikat sebagai ngan konotasi.keumumannya dengan kemaslahatan rakyat) uu. fatwa,. selama tidak ada dalil yang tidak bisa diterima." ma' men katakan kekhususannya)., tindakan (tasharruf) meme ruf amien beberapa hari lalu. ||" tidakadasatudalilpunyang tah dalam hal ini harus di menjawab pertanyaan warta ||' mengecualikan kerumunan bedakan, antara tari'i (legis wan dunia menyebut berdosa: faz dalil tersebut. aka, mela: lasi) dan jera'i'administratif): bila orang kaya mengonsumsi, bukan takhshish (pengkhususan mengubah kepemilikan yang bbm bersubsidi karena siang an) tanpa'adanya mukhashish diatur syariahdari ketemu gap. mengambil hak orang. (lafaz dalil yang menghunus ikan umum misalnya menjadi miskin: benarkah? dalam per . kan) jelastidak boleh: dengan milik individu (privatisasi)je selektif islam, minyak dan gas demikian, 'mengkhususkan laimenyimpang dari tertentu merupakan hak milik umum, bbm bersubsidi hanya untuk ansyariahkarena telahmeng .|' baik orang kaya maupun orangmiskinsamadenganme ubah ketentuanhukum. demi miskin. ini ditegaskan nabi lakukan takhshish tanpa ada kianjuga membatasi bbm ter: dalam sejumlah hadis, antara nyamukhashish. ti tentunya untuk oranges lain, manusia bersyarat maka,pandanganyangme kin juga menyimpang dari (secara bersama memiliki) tiga nyatakan bahwa bbm (ber ketentuan syariah: hal:padang, air, danai. (hr. subsidi)merupakanhak orang |l berbeda degan tindak ahmad dan abu dawud). miskin dan karenanyaorang (tasharruf) pemerintah'da karena ini merupakan mi kaya harammengonsumsinya jam halidministratif, seperti lik umum, setiap orang, baik jelastidakbisa diterimakare . beraturan lalu lintas, sim,.' kaya maupun miskin, sama: dalilsyara' menyatakan ktp dan.sebagainya, maka sama berhak untuk menikmati mua orang mempunyai hak tindakan ini merupakan ben . barang milikmu tersebut: sanggama, baikkayamaupun tuk pengaturan yang boleh keumumanlafaz an nas te miskin. alasan bahwapemba . kan. mengikuti dan meta . tap'berlaku dengankonotasi taman bbm bersubsidi ini me artinya wajib'karena ini meru . "umum selama tidak ada dalil: rupawan bentuk pengaturan ||. pakan masalah administratif. yang mengembalikannya, se pemerintah untuk. kemala bagaimana kaidah.yang me .| hutan publik sebagaimanakai: ber: bam. blk akar masalah i |. jikaharusdikeluarkanfat tidak bisa berjalan mulus. wa, semestinya fatwa menge meski kenaikan bbm 'terus nai haramnyaliberalisasisek merangkak sejak era mega tor migas. rencana menghapus, wati, kemudian dilanjutkan subsidi bbm berisi premium, pada era sby jk dengan dari tengah masyarakatinise menaikkan persen lebih, benarnya merupakan bagian terry ata masih belum cukup dari liberalisasi migasdimana bagipemain asing untuk men alini sudah dirancangoleh jalankan bisnis mereka. .: pemerintah sejak kementerian. mereka punterusmendesak esdm dijabat oleh purnomo sby boediono untuk men yusgiantoro dan bekerjasama jalankan agenda liberalisasi dengan dpr kala itu'hingga migas ini, antara lain, dengan lahir mencabut subsidi bbm dan: undang undang ini sendiri menghapus bbm premium. didanai, aid, seperti dalam berbagai, dalih pun dibuat, pengakuan mereka, usaid seperti subsidi hanya untuk telah membantu,pembuatan. miskin , haram orang kaya draf migas yang diajukan. mengambil hak orang miskin . ke' dpr pada oktober2000. liberalisasi pengelolaan utersebutakanmeningkat migasjelas bertentangan de . kankompetisi danefisienside . ngan ketentuan arah. ba ngan' mengurangi peran rang barang milik umum ini bumn dalammelakukaneks semestinya tidak boleh dialih |'migrasi diproduksi. kan, baik sebagai milik negara ternyata,semua kebijakan (nasionalisasi) maupun 'indi penghapusan' bbm jenis pre vid (privatisasi). negara jadi minum'ini merupakan dampak: pengelola hak milik umum ini dari pencabutan'subsidi bbm agar sampai kepada pemilik . yang bertujuan untuk elite |. nya dengan murah dan ter realisasi sektor migas. semua . jangkau. naa nya'ini tak lain merupakan secarasyari,memangtidak syarat dari utangyangdiberi .'|.ada larangan bagi negara kan bank dunia.sebagaimana untuk menetapkan harga mi yang mereka rilis, utang gas mengikuti harga. pasar utang untuk reformasi kbbi atau harga tertentu yang ra akan memang merekomenda signal, tetapi seluruh kebijakan 'ikan langkah seperti'private tersebut bukan untuk ke sasi dan pengurangan subsidi" hitungan pemerintah (negara) indonesia country assistance atau asing (privat) karena strategy world bank, arang tersebut bukan milik. dengan senang'hati, peter. mereka: aan indah ketika itumengikutinya jika pemerintah (negara) sebagaimana tertuang dalam harus menempuh kebijakan memorandum economic yang kedua ini, hasilnya harus and financial policies lol' dikembalikan kepada rakyat imf, jan juga dite melalui penyediaan layanan akan dalam memorandum pendidikan, kesehatan, dan economic and financial po keamanan, termasuk jaminan licien lol imf, juli pe terpenuhinya sandang, papan, perintah indonesia) 'ber yan pangan melalui pembuka: 'komitmen penuh untuk .mere "an lapangan kerja yang me formasi sektor energi yang badai. bana dicantumkan pada mebp berbagai kebijakanliberal isasi migas yang digulirkan sejak tahun memanggegawttea partai ratu9 aoa him ko: fl) subjek akasia ge, bidang kara. pidato arif satrio nugroho meski kepolisian mengakui terjadi kampung bali, tanah keluar korban aksi berlangsung damai, yang lu jakarta pusat. sama se disebut menanti put dari penjelasanpolisiadalah kali kita tidak kajang pen mengungkapkan publik belasan terkait insiden dugaan kep asian. terkait pelaku penembakan yang dean kekuatan yang ber mengakibatkankorbantewasdi lebihan tersebut," ujar usman. pihak masyarakat. narasi yang kerusuhan beruntun terjadi jakarta amnesty inter beredar hari ini terkesan meng sejumlah lokasi jakarta pa national menyebut penjelasan arahkan wacana bahwa semua da21, dan mei. pada kepolisian republik indonesia korban yang tewas adalah peru mei, aksi menolak hasil pilpres terkait aksi kekerasan gangster suh dan seakan inginmewajar berlangsung tertib dan damai jadi pada mei lalu dalam kan kematian mereka sebagai sejak siang sampai sekitar pukul konferensi pers pada selasa konsekuensi logis yang dari wib namun, setelah mas tidak menyeluruh. pence tindakan mereka dalam insiden bubar, sekitar pukul alasan itu juga dinilai gagal meng kerusuhan," kata usman. wib, datang sejumlah massa ungkap fakta sembilan korban menurut usman,seharusnya lain yang memicu kericuhan de tewas dalam peristiwa tersebut. polisi mengungkapkan bukti ngan merusak fasilitas peng . sangat mengecewakan bukti yang memadai tentang amanat dan melempari petugas lihat bahwa alih alih menunjuk sebab kematian mereka terle kepolisian. kan perkembangan penyidikan dahulu, lalu mengumumkan aparat kepolisian tampak tentang sebab musabab korban siapa siapa yang patut diduga menoleransi kelakuan perusuh yang tewas dan pelaku yang ha sebagai pelaku penembakan ter yang datang belakangan tersebut rus bertanggung jawab, narasi hadap mereka. ini menyakitkan hingga tengah malam. selepas yang dapat berkembang dari pagi keluarga korban," kata us itu, keluar perintah penangkap konferensi pers hari ini malah man. terhadap perusuh dari luar mengarah pada wacana 'perusuh mengatakan, telah mene daerah. aparat kepolisian juga polisi', kata direktur eksekusi sejumlah keluarga korban mulai penembakan gag air ma tif amnesty international indo dan mereka mengungkapkan ha ta. sebagian massa kemudian kesia, usman hamid, dalam japan mereka bahwa pelaku berlari menuju pasar tanah keterangannya, selasa pembunuhan itu ditemukan abang, dan lainnya menyelinap amnesty international indo tuk kemudian dibawa peng kedalaman. kesia mengakui, kepolisian ber adilan. sebagian mereka berhasil ada dalam kondisi yang tidak hal lain yang luput dari pen mudah ketika menjadi target belasan kepolisian kemarin ada penyerangan oleh sekelompok jah akuntabilitas atas pengguna massa setelahaksidamaipada san kekuatan berlebihan oleh mei malam. halit tampak sejumlah aparat kepolisian da pada adanya banyak petugas jar aksi tersebut: salah satunya kepolisian yang terluka. adalah dugaan penyiksaan yang sambungan sumber: jolie hari tgl rabu, tni him kol hin meng aa: haepub ixa hari tgl jimat juli him kol: subjek #rx pan bidang :(f per dara oksidan. ein, juli digelar focus masi merek ian nasi perekonomian nasional. pup discussion fgd) oleh ba negara industri maju sudah lama mene san amp hukum nasional rapikan kebijakan itu dalam menjawab per sea melibatkan pemerintah, masalah pembangunan bangsanya. praktisi, dan akademisi. salah satu kebijakan yang banyak item setelah fgd tersebut rencananya dada puh negara asing adalah meningkatkan pen kan diskusi publik pada juli dayagunaan teknologi dalam sektor produksi undip. temanya, rencana amendemen untuk peningkatan perekonomian nasional nomor tahun tentang paten uup dan penguatan teknologi dalam negerinya. kedua forum ini bertujuan mengirim indonesia perlu regulasi yang dapat masukan untuk penyusunan naskah melindungi kepentingan nasionalnya. itulah demi rancangan perubahan uup dulu yang mendasari perubahan uup tuntutan negara industri maju yang yang melahirkan uup warganya banyak memiliki paten, terutama uup memasukkan klausul yang as, salah satu faktor pendorong agar uup lebih memperhatikan kepentingan nasional segera diamendemen. indonesia selalu tanpa melanggar prinsip hukum internasio kehabisan jawaban setiap kali ada cemaran aj, baru ini disesuaikan dengan standar aan tentang uup pengaturan dalam tri agreement the ususnya, mengenai norma dalam agreement trade related aspects in yang mengharuskan pemegang paten sellectual property rights). membuat produk atau mengerjakan proses diskursus ini diawali dari redaksi indonesia: norma ini dianggap diskrit uup pemegang paten wajib pai singa menghambat perdagangan membuat produk atau menggunakan proses pena pena angan dengan article indonesia. membuat produk atau tuli agreement. menggunakan proses sebagaimana dimaksud ati bad paling pak ingin berbagi harus menunjang transfer teknologi, pemahaman, satu sisi kepentingan bangsa penyerapan investasi dan atau penyediaan harus atas segalanya, tetapi dalam lapangan kerja. pergaulan internasional, indonesia juga bagi pemegang paten asing, redaksi panai mum kepentingan global ini dirasakan menghambat gitahtaran (thi glo dengan lam akan usahanya dan bertentangan dengan prinsip nya dengan kepentingan lokal (act locally). hukum benda (droit suite atau zaakge vol) yang memberi pelindungan kepada amanah konstitusi pemegang hak mana pun benda itu berada indonesia sebagai negara diamanatkan dan kepadanya diberi kebebasan mengguna oleh konstitusi untuk melindungi segenap kan atau tidak menjalankan hak tersebut. mna darah indonesia dan memajukan harus ada tindakan penyeimbang kalau kesejahteraan umum sebagaimana ternak uup itu mau dipertahankan. sae sebagai ama untuk mencapai melawan arus. tak ada yang bisa dilakukan juan negara dan kemandirian. indonesia jika pemegang paten asing tidak penelitian menjadi basis dan unggulan melaksanakan patennya indonesia utamanya karena perkembangan teknologi norma dalam uup das se terhadap pembangunan nasional hanya da penanya tidak bertentangan dengan article pat berlangsung jika sistem inovasinasional tri agreement. tak ada diskrit agen lembaga ane nasi dalam itu. satu sisi, indonesia appa akan hasilkan inovasi ingin melindungi kepentingan nasionalnya, dilindungi sebagai paten tetapi kita tak mampu men menekannya, yang menjadikan mendorong transfer pihak lain, kita ingin pemegang paten asing mmm sambungan saba kota hana furatajur himikol: ghstub t tbi seni, mass 2ag him kol: subjek jaka keju bidang 14x kun sdm wakaf (rr, raditya suasana, imam wahyudi irawan bawah haji merupakan kita bisa belajar dari wakaf habib budak asli impian semuaumat islam yang manfaatnya masih dirasakan oleh dunia, termasuk indonesia. yang lalu, seorang rukun ulama aceh bernama habib budak membeli .mensyaratkanadanya tanah makkah, yang saat itu masih dika kemampuan bagi yang ingin sai kesultanan turki utsman, dalam rangka melaksanakannya, baik dari sisi fisik, membantu jamaah haji dari aceh yang pergi mental, ilmu, maupun harta. alini makkah. dari aset wakaf yang awalnya mendorong masyarakat kecil dan hanya mencakup pemogokan se berbusana dendang berat tokajasi mandi wafat mengukur mempersiapkan diri near dapat yang terdaftar kerajaan arab saudi serta bersegera menuju bantulah. antusiasme masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi menimbulkan dampak yang luar biasa, yakni waktu antre haji reguler yang begitu panjang. jika indonesia, waktu wakaf dapat antre haji reguler mencapai sekitar 20tahun. sementara itu, malaysia dengan populasi men) adi mekanisme lebih sedikit dan tingkat ekonomi yang lebih untuk tembi aya baik, waktu antrean dapat mencapai lebih daritootahun. dan pengelolaan penantian yang begitu panjang untuk dapat bertamu tanah suci akan terbayar se) jumlah layanan seiring tibanya jamaah tanah suci dan memulai rangkaian ibadah haji. namun, hal aj. tersebut sering mencederai dengan pelayanan yang belum optimal dari otoritas penyu . mencakup lima aset kelolaan. tenggara haji, dengan masih adanya keluhan pertama, hotel leaf syair, sebuah ho jamaah pada pelayanan haji, baik disisi ref bintang lima berisi kamar yang ber katering, transportasi, maupun akomodasi. jarak meter dari masjidil haram maka, diperlukan perbaikan dari waktu wilayah aliyah mushaf. kedua, hotel ra waktu. pada saat yang bersamaan, makin nada, sebuah hotel bintang lima lainnya yang besarnya populasi muslim juga berantakan juga berada daerah aliyah mushaf tetapi meningkatkan jumlah jamaah haji dari waktu dengan kapasitas lebih besar, yakni mencapai waktu. pada gilirannya, peningkatan la goo kamar, kanan haji merupakan sebuah keniscayaan ketiga, hotel wakaf habib budak asli meskipun pelayanan haji telah dianggap azizah yang dapat menampung jamaah optimal. haji. keempat, sebuah gedung perkantoran melihat urgensi untuk meningkatkan seluas meter persegi azizah yang kualitas pelayanan haji secara berkelanjutan, menjadi kantor wakaf habib budak asli penulis wakaf dapat menjadi makkah. mekanisme untuk pembiayaan dan pengelola sejumlah layanan haji. dalam hal ini, sambungan sumber rep hari tgl sen hasi tag him kol: kelima, sebuah gedung syaikiyah yang menjadi tempat tinggal orang aceh arab saudi atau warga saudi keturunan aceh. ge dung ini tidak dipungut biaya dan tanpa batas waktu. hasil pengelolaan wakaf produktif ini hingga saat ini masih dirasakan manfaatnya. salah satunya adanya pemberian dana man faat wakaf bagi setiap jamaah haji asal aceh yang mencapai riyal atau sekitar juta. padahal, jumlah jamaah haji tidaklah sedikit, yakni mencapai sekitar jamaah. belajar dari pengalaman wakaf habib budak tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dapat menjadi sarana penyediaan sarana publik pelayanan haji dan memberikan manfaat secara luas bagi jamaah haji. dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi seluruh jamaah haji indonesia, wakaf dapat dioptimalkan dengan sejumlah mekanisme. pertama, kita desain gabungan sukuk dengan wakaf atau sering disebut dengan sukuk linked wakaf. dana yang didapat dari penerbitan sukuk akan digunakan untuk membangun bangunan atas tanah wakaf. atau bisa juga didesain sedemikian rupa bahwa sebagian dana yang terkumpul akan digunakan untuk membeli tanah yang kamu dian diwakafkan dan sebagian dana yang lain digunakan untuk mendirikan bangunan hotel atas tanah wakaf tersebut yang berlokasi makkah, madinah, dan sekitarnya untuk melayani jamaah indonesia pada musim haji. kedua, aset dikelola sebagai wakaf pro aktif dengan nazir yang kemudian mence bahkan operasi komersial aset kepada peru fahaargsna daa berupa konsorsium an tara perusahaan asal indonesia bumn maupun swasta) dan perusahaan lokal arab saudi. ketiga, hendaknya aset tersebut dapat terus produktif meskipun bukan musim haji. misalkan, hotel dapat digunakan oleh jamaah umrah dari indonesia pada saat bukan musim haji. keempat, manfaat dari pengelolaan wa kaf produktif tersebut hendaknya dirasakan oleh jamaah haji. hal ini dapat berupa uang tunai seperti pada wakaf habib budak yang ditujukan bagi jamaah haji asal aceh maupun digunakan untuk mendanai keperluan ja math selama arab saudi, seperti katering dan transportasi. pada dasarnya, pengelolaan haji telah ditanggung pendanaannya melalui bpi (biaya perjalanan ibadah haji) yang dibayar jamaah haji. namun, sebagaimana wakaf habib budak yang memberikan manfaat lebih bagi jamaah haji asal aceh, sepatutnya pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk memberikan manfaat ekstra bagi jamaah haji asal indonesia se hingga diharapkan layanan ibadah haji makin baik, ibadah makin nyaman, dan manfaat dari sisi ekonomi didapatkan.#rabu, september him ko1 sejati mata uang mila" tukar ronny psasmita direktur eksekutif economic action indonesia econ act) pemerintah masihharus tewas artinya, peluang kenaikan inflasi akan pada volatilitas rupiah sampai semakin besar yang diperkirakan diikuti akhir tahun. penguatan yang rencana lanjutan kenaikan suku bunga the terpantau beberapa: hari ini, fed. sebelumnya, yield treasury ta setelah rupiah menembus level huruf masih diperdagangkan pada level rp15 ribu per dolar as, disha persen. hadirkan hanya sebagai gerak koreksi (re perkembangan imbal hasil ssb placement), bukan perubahan tren. tersebut, memberikan sinyal kepada pelaku karena sebagaimana biasanya, tekanan pasar keuangan dunia bahwa perekonomian terhadap nilai tukar rupiah biasanya masih sedang berada dalam kondisi baik. arti besar setelah kuartal lainnya, potensi kenaikan inflasi depan setelah tekanan pembayaran kewajiban juga semakin besar. pemerintah keluar negeri, ancaman peni data personal consumption expenditure "pisan cadangan devisa, dan kenaikan suku pce) yang biasanya mengindikasikan bunga acuan bank sentral amerika serikat persen gdp as, tercatat naik menjadi federal reserve the fed) yang diperkirakan persen per april (naik dibandingkan sekitar sekali sampai dua kali lagi sudah akhir yang tercatat persen), menanti. begitu pula, angka consumer price index pada kuartal tahun ini,tekanan datang cpi), indikatordain untuk proyeksi inflasi dari sisi current account (transaksi berjalan). yang menggambarkan pengeluaran kon pada kuartal it, tekanan dari sisi pembayaran semen, juga naik menjadi persen dari kewajiban pemerintah luar negeri dan sebelumnya tercatat persen (akhir pada kuartal iii dan juga tak lebih baik. kondisi tersebut diperkuat hasil perti tekanan datang dari turunnya cadangan mean federal reserve bulan mei yang visa akibat aksi menahan pelemahan cenderung menoleransi kenaikan inflasi rupiah kuartal serta rencana aksi the depan, sehingga memunculkan keyakinan ang irinkaksi bara bahwa kebijakan moneter akan con lan telah memakan mestitgiktninds ogan arah kenaikan siku bunga news pada (hawking: semakin kuat dan baik), sampai pada kuartal dibandingkan kuartal karena akhir yang diperkirakan naik dua kali imbas pembayaran bunga utang pemerintah lagi dan utang swasta luar negeri. selain itu, me, pada kuartal ada pembagian dividen. aa tapa deru kekhawatiran tekanan terhadap rupiah lanjut. lantas pertanyaannya, seberapa kuat tersebut tentu bukan tanpa alasan, berkaca fundamental ekonomi mampu menopang pada misalnya, defisit transaksi kerja rupiah? lan kuartal tercatat sebesar miliar cadangan devisa yang kian tipis meski mer ena kuartal sebelumnya dinilai atas standarglobal, laju inflasi aji notasi yang terkendali, defisit neraca pembayaran, pada saat bersamaan, neraca ana defisit transaksi berjalan, dan pertumbuhan aer menyumbang kenaikan defisit dari ekonomi yang terbilang sedang sedang saja, anda dolar menjadi miliar dolar semestinya membuat pemerintah lebih sementara dari sisi amerika, sisa tahun #hogptndas term ade mahesa eididendt ini akan merongrong oleh data data ekonomi dal bra paisoekati #teroris: walionitarn yaa akar dirilis uang domestik terhadap mata uang asing tabel sea jera pata set dapat dijelaskan dari tiga pendekatan. dartmitan genoa our jab pendekatan paling sederhana adalah paritas makin membaik pada jumat lalu. daya beli (purchasing power parit). pal sambungan sumber republika hari tgl rabu, sept him kor: t . teori yang satu ini menegaskan, nilai biasanya para ekonom akan melengkapi tukar sebagai cerminan dari perbedaan daya analisisnya dengan pendekatan portofolio beli mata uang kedua negara. konsep yang mengasumsikan instrumen investasi dasarnya, suatu barang sejatinya memiliki memberikan return tidak hanya berupa per harga yang sama karena biaya produksinya bahkan, tetapi juga produk finansial lainnya, diasumsikan sama. seperti surat utang, saham, dan obligasi. perbedaan harga yang dinilai berdasar sementara terkait suku bunga tadi, kan mata uang masing masing negara de terbukti dalam tiga tahun terakhir the fed ngan sendirinya menunjukkan nilai tukar. sudah menaikkan ffr lima kali. sementara hukum satu harga (the iaw one price) itu, malah menurunkan suku bunga menjamin nilai tukar mengikuti transaksi acuannya delapan kali. barang yang menjadi underlying nya. artinya, proposisi suku bunga diferensial daya beli uang terhadap banyak komedi tidak berjalan sebagaimana identitas teoretis tas direpresentasikan oleh indeks harga kon nya. persoalan kian kompleks saat ketiganya semen. dan kenaikan relatif indeks harga berinteraksi. konsumen dikenal sebagai inflasi. karenaitu, secara normatif, jika pergerakan inflasi teori ini memberikan resep nilai tukar akan terjaga, suku bunga acuan akan stabil, stabil jika laju inflasi masing masing sehingga nilai tukar juga akan stabil. dengan negara terkendali. alur ini, laju inflasi seharusnya sebanding dengan alur logika ini pula, meng dengan depresiasi. faktanya, laju depresiasi anggap depresiasi rupiah hanyalah gejolak persen) ternyata lebih tinggi dibanding sementara. pendekatan paritas daya beli kan inflasi bulanan persen), dan baru secara implisit mengasumsikan uang semata menaikkan suku bunga dua kali menjadi mata hanya sebagai alat tukar (medium persen (kenaikan persen). exchange). kondisi semacam ini berakibat demi pelaku ekonomi diasumsikan hanya wiki kesulitan dalam menentukan besaran memiliki dua alternatif aset, pegang uang suku bunga acuan. tepatnya lagi, akan tunai atau barang. pada kenyataannya, uang dikembangkan opsi apakah akan berorientasi bisa juga dipakai sebagai media spekulasi dalam (inflasi) atau berorientasi keluar untuk mendapatkan imbal hasil (return). (suku bunga the fed)? pertimbangannya, jika memegang uang jika dipaksakan berorientasi luar, tunai, pelaku ekonomi akan likuid untuk diperkirakan akan terhalang perang dagang bertransaksi barang jasa. namun begitu, dengan cina. artinya, lalu lintas barang memegang uang tunai tidak memberikan jasa yang menjadi landasan berpijak dalam imbal hasil dibandingkan jika disimpan menentukan nilai tukar bisa semakin seret perbankan, misalnya. dan akan membuat nilai tukar tidak lagi artinya, suku bunga (domestik dan luar mencerminkan kinerja perekonomian yang negeri) menjadi determinan penting dalam sesungguhnya: menentukan nilai tukar. imbal hasil perban jika berorientasi dalam, disparitas merujuk pada suku bunga acuan yang di suku bunga diferensial juga terancam me tetapkan bank sentral. perbedaan suku bunga lebar yang bisa membuat rupiah semakin lintas negara disebut suku bunga diferensial. seok. . oleh karena itu, muncul pendekatan ke terkait perang dagang, tim perunding as: dua yang menyarankan, nilai tukar akan sta menggunakan ancaman tarif lainnya untuk bil jika selisih suku bunga antarnegara dijaga menekan cina agar kebijakan transfer tekno dalam rentang yang kokoh. logi perusahaan yang akan beroperasi beranjak dari tesis ini, kenaikan fed cina dihapuskan. fund rate dari the fed, bank sentral kalau itu berhasil, dan perusahaan amerika, tanpa diikuti kenaikan suku bunga .yang melakukan bisnis cina tanpa dipaksa acuan day reverse repo rate( rrr), membayar ongkos kompetisi yang sangat misalnya, niscaya akan memperbesar suku mahal, kebijakan ancaman tarif segera akan bunga diferensial. menjadi alat kebijakan perdagangan interna alhasil, diperkirakan dana dinamakan signal yang sangat mujarab. mengalir sebagaimana kekhawatiran tentu kebijakan tersebut akan berdiam banyak pihak. akibatnya, likuiditas pasar pak pada perekonomian nasional. produk uang domestik akan menipis karena pem produk cina yang tidak dapat masuk belian dolar yang meningkat, kemudian ca akan mengalir negara lain, termasuk indo dangan devisa akan terkuras yang pelanjut mes nya akan mengapresiasi kembali nilai tukar artinya, jika ekspor indonesia belum rupiah. mampu mengimbangi impor yang terus naik teori teori tersebut dalam taraf tertentu akibat kenaikan belanja modal domestik mampu menjelaskan perilaku nilai tukar sebagai pertanda bergeliatnya sektor pro tapi meski masih dianggap kurang me aktif dalam negeri, defisit perdagangan luaskan. akan berlanjut. risikonya kemudian, daya tahan rupiah akan semakin rapurepublika hari tgl jumat. oktober him kol subjek: param sata bidang: meraup devisa pariwisata demon samoa analis bank indonesia menarik menyimak persnya sementara itu, americas merupakan fa than menteri pariwisata sivitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan menpan), arief yahya, wisman. aspek ini acap dikaitkan dengan sela sela rakernas semen fasilitas restoran dan akomodasi. atas tarian pariwisata semen kertas, ketiganya terbilang sudah mencakup par) akhir bulan lalu. menpan menyebutkan, hampir seluruh permasalahan pariwisata pariwisataadalahindustriyangpalingmudah tanah air. dan murah meng akan devisa: namun, ibarat perusahaan, strategi data statistik menunjukkan, industri pa hanya menjawab pertanyaan produk apa wisata seating menduduki peringkat kedua yang dijual. setidaknya, masih ada dua per penyumbang devisa terbesar setelah cpo, sialan lain yang harus diperhatikan. pertama, tak ayal, sektor pariwisata membawa angin berapa biaya mengolah bahan baku. segar tengah problematika defisit transaksi permasalahan ini terkait erat dengan berjalan yang masih berlangsung. jumlah modal yang diperlukan untuk mem sepanjang januari juli kemenpar persiapkan aspek berdasarkan kalkulasi mengklaim total pundi pundi devisa diraih pemerintah, kebutuhan investasi sektor mencapai miliar dolar as. nilai tersebut di pariwisata untuk lima periode mendatang dukung realisasi kunjungan wisatawan man sebesar rp500 triliun. negara (wisman) sebanyak juta atau dana tersebut akan digunakan untuk tumbuh persen dibandingkan tahun lalu. membangun ribu kamar hotel, ribu dengan tren pertumbuhan yang konsisten restoran, taman rekreasi berstandar in dua digit, tak heran pemerintah optimistis internasional, operator selam, marina, mampu membidik kunjungan wisman seba kawasan ekonomi khusus kek) pari nyak juta pada dan juta pada wisata, serta americas pariwisata lainnya. secara historis, kinerja industri pariwisata namun, derap langkah investasi meme memang terbilang cukup memuaskan. lintah sektor pariwisata belum seirama kemenpar mencatat kontribusi sektor ini dengan pelaku bisnis pariwisata. terhadap pdb mencapai persen, kucuran anggaran ratusan triliun rupiah terus meningkat hingga persen pada untuk membangun destinasi pariwisata pencapaian ini diikuti pula penyerapan prioritas dpp) dan kawasan strategis tenaga kerja dari juta orang pada pariwisata nasional espn) nyatanya belum menjadi juta orang dua tahun berselang. @diimbangi laju investasi swasta. kemenpar memproyeksikan, industri bkpm merilis, total investasi pariwisata pariwisata mampu menyumbang5,25persen sejak hingga paruh pertama men dan persen terhadap pdb dan capai triliun. nilai tersebut ekuivalen untuk mencapai target itu, pemerintah dengan tiga persen dari total investasi rasio menyusun strategi pengembangan tiga nal. khusus lokasi destinasi bali baru, aspek utama pariwisata. total investasi yang telah masuk mencapai aspek itu dikenal dengan yaitu akses, triliun atau persen dari total atraksi, dan americas. konektivitas trans investasi pariwisata. sortasi destinasi wisata merupakan poin salah satu solusi guna mengakselerasi fundamental aspek akses. ini mengapa biaya penanaman modal sektor pariwisata, perjalanan, terutama kawasan timur indo sekaligus menjaring wisman dalam jumlah kesia lebih mahal daripada negeri tetangga. masif ialah mempercepat proses mengoper dari sisi atraksi, pemerintah dituntut sian kek pariwisata. kreatif meramu paket wisata yang variatif hingga akhir pemerintah menetap untuk memperpanjang waktu tinggal wisman. kan tiga kek pariwisata, yaitu kek tanjung produkutama destinasi wisata, sepertikein lesung banten), kek morotai malut), dan dahan alam dan budaya lokal wajib dipadu kek mandalika ntb). kisah sukses kek padanan dengan berbagai event menarik. tanjung lesung barangkali bisa memberikan inspirasi bagi pemda lain. sambungan sumber republika hari rgl j67?2t, y4 him kol rata catania sian gapos him. kol: kode subjek p lada . oo. ismail utt uci ail telah dialami memilih. seperti adanya orang yangsudah da. sehingga setelah keluarnya fatwa itu, moh jumhur hid ana atau anak kecil yang tetap putusan jabar harus batal demi hu memiliki hak suara: sekelompok orang kum danpersidangan itu dianggap tidak vagonpoabilagenai yang tidak boleh mencoblos karena pernah ada. berbagai hal, dan juga adanya anggapan ketiga, jika dengan berbagai alas pengerahan warga daerah lain yang tidak mengeluarkan fatwa, atau me keputusan pengadilan tinggi diberikan hak mencoblos dan sebagainya. mengeluarkan fatwa tapi membingungkan pt) jawa barat jabar) atas berbagai kesalahan dalam pendaftar dan masih mengundang interpretasi perkara pemilihan kepala dae pemilih tadi, seharusnya tidak boleh interpretasi lain, maka upaya hukum lain rah (pilkada) kota depok pada dipakai sebagai alat bukti untuk meng adalah dengan mendesak presiden agustus lalu, benar benar telahmem generalisasi bahwa telah terjadi peng untuk mengeluarkan peraturan meme buat gempar jagat politik indonesia. gelembung suara satu sisi, dan lintah pengganti (perppu). dengan bahkan, tak mustahil pula kejadianitu penggembosan suara sisi lain. apalagi perppu inilah diamond bisa mengubah konstelasi perpolitikan generalisasi itu menyebabkan pemain men untuk menyatakan keputusan peng nasional, mengingat kedua calon wali dahan suara yang mencapai ribuan, adilanatas sengketa pilkada tidak berisi kota depok berasal dari duapartai yang sehingga terjadi perubahan peringkat fat final dan mengikat tapi bisa ditebus sama sama menopang kekuasaan meme hasil pilkada. kan tingkat yang lebih tinggi. lintah pusat. seharusnya kesalahan kesalahan pen kemudian, sidang atas sengketa hasil terlepas dari perkiraanitu, disini dataran pemilih cukup dipakaisebagai pilkada depok digelar ulang. dan untuk kali lagi rasa keadilan masyarakat kan catatan penting bahwa kualitas pilkada menghindari adanya keajaiban ajaib das oleh ketukan palu hakim. atas pu masih belum sempurna danperlu diset an' yang merusak akal budi, sebaiknya tuan yang janggal ini, memang harus gunakan masa mendatang. persidangan tersebut digelar terbuka, ada upaya hukum lain, sampai rasa ke bahkan bila perlu diliput secara live oleh adilan yang setinggi tingginya dirasakan upaya hukum stasiun televisi. oleh masyarakat. upaya hukum memang harus terus di lakukan, karena pertama, keberatan da kegagalan reformasi hukum proses pembuktian pihak badrul kamal disampaikan le salah satu kegagalan reformasi hukum dalam sengketa pilkada ataupemilih bih dari tiga hari sejak kpud menetap adalah karena tidak adanya pergantian umum (pemilu), alat bukti yang paling kan hasil pilkada depok, bertentangan aparat penegak hukum sejak reformasi penting dan utama adalah formulir hasil dengan undang un digulirkan pada tahun karenanya, penghitungan suara yang ada ditangan dang uu) tentang meme walaupun gerakan reformasi telah meng saksi tps. formulir itu telah titan rintihan daerah. hasilkan penyempurnaan penyempurna ditangani oleh semua pihak yang berke perlu diketahui bahwa penetapan baik dalam bidang substansi hukum pentungan, termasuk petugas tps. kpud dilakukan pada juli, sementara maupun kelembagaan hukumnya adapun formulir formulir rekapitu keberatan diajukan pihak badrul kamal penegakan hukum masih seperti 'meng lasi yangadaditingkatatasnya, seperti pada juli. ini berarti, syarattiga hari gantangasap' atau 'melukis diatas air . tingkat panitia pemungutan suara telah terlampaui, karena waktunya men masih banyak aparat hukum atau pps), panitia pemilihan kecamatan jadi enam hari. sumberdaya manusia bidang hukum kita ppk), maupun kpu daerah, bisa dika kedua, proses pengadilan yang male yang bermental 'penyembah' materi dan teoriwan sebagai alat bukti tambahan biji dari batas waktu yang seharusnya kekuasaan. bukan rahasia lagi bahwa saja. karena formulir formulir tersebut yaitu hari sejak berkas keberatan seringkali keadilan yang ditegakkan merupakan penjumlahan dari hasil peng diterima pengadilan adalah beaten oleh polisi, jaksa dan hakim adalah fung hitungan suara dari tingkat tps. tangan dengan dari uang atau kekuasaan. kalaupun diperlukan pembuktian ke karenanya kita tidak heran jika besaran dari isi formulir tps, hal paling bila berkas keberatan diajukan juli kuhp kemudian disingkat menjadi jauh yang bisa dilakukan adalah dengan maka keputusan hakim seharusnya pada kalau ada uang habis perkara. atau membuka kembali kotak suara dan tanggal juli. tapi jabar memutus seperti pengalaman penulis yang pernah kemudian menghitung ulang suratsuara. kan perkara atas pilkada depok pada4 mendekam penjara hampir tiga tahun dalam kasus persidangan jabar agustus, atau ada keterlambatan selama karena melawan orde baru, vonis bagi terhadap perkara sengketa hasilpilkada hari. para terdakwa dipersamakan dengan kota depok, proses itu dengan nyata te jadi, mahkamah agung ma) harus fungsi 'berapa d'. kalau mereka manga lah diabaikan. majelis hakim hanya mengeluarkan fatwa bahwahasilpeng akan habis artinya habis juta, mengandalkan kesaksian atas adanya ke adilan itu telah melanggar artinya juta, dan seterusnya. malahan kesalahan dalam pendaftaran dan tentang pem makin besar jumlah uangnya, makin aan anna map hmd nai hewanepublika hari tgl: 'z hm. kol: vi, lambung ob: subjek tel bukan sidik bangko. dor pondok rata kan mal aaa era perr bana unn sumber roku lika harus jannah hlm. kol: kode: subjek pilkada reply harun terobosan hukum dalam undang undang pun bisa dike bea apa namun, bila ketidak adilan begitu sampingan (set aside). dosen hukum tata negara nyata dan mencengkeram akal sehat, sa yurisprudensi itu antara lain me . universitas indonesia esa unggul sekali tidak keliru bila ada upaya un menyangkut ketentuan tuk mencari terobosan hukum (legal kurap). tersebut terjun breakthrough). yi: terhadap putusan perkara pidana berbeda dengan mahkamah konstitusi yang diberikan pada tingkat terakhir mk), mahkamah agung ma) menge oleh pengadilan lain selain daripada camilan dan kepastianhukum lembaga baik untuk medan mahkamah agung, terdakwa atau pe adalah dua sisi dari satu ke pidana maupun perdata. secara umum buntut umum dapat mengajukan per ping mata uang sanggama dimintakan bila ada bukti baru mantan pemeriksaan kasasi kepada (two sides the same coin). (ovum) yang tidak terungkap dalam si mahkamah agung kecuali terhadap pu keduanya diharapkanselalu dang sebelumnya. andai terungkap,ma tuan bebas. berjalan beriring. namun, tidak jarang sangat mungkin putusannya akan faktanya, frasa kecuali terhadap sering berseberangan. bila hal itu terjadi, berbeda. putusan bebas itu sudah diterobos ber akan muncul pertanyaan klasik, mana dalam perkara pidana, bisadimin kali kali oleh ketika menerima yang harus didahulukan, keadilan atau akan salah satunya apabila putusan permohonan kasasi dari jaksa penuntut kepastian hukum? itu dengan jelas memperlihatkan suatu umum dalam beberapa perkara pidana. bila terpaksa harus memilih, mahasiswa kekhilafan hakim atau suatu keliru antara lain perkara korupsi yang telah hukum dan mereka yang berkecil yang'nyata huruf kitab membebaskan terdakwa. demi kerdil pung dunia penegakan hukum selalu menasihatkan untuk mendahulukan yang pertama. dalam perspektif inilah saya ingin menggaris bawahi rencana komisi pemilihan umum daerah kpud) jawa bila ketidakadilan begitu nyata dan mencengkeram barat untuk memintakan peninjauan kembali pk)atas putusan pemilihan akal sehat, sama sekali tidak keliru bila ada upaya un pala daerah (pilkada) depok peng dilan tinggi jawa barat republik, suk mencari terobosan hukum (legal breakthrough). adalah jalan damai, jalan hukum, jalan konstitusional. secara teoretis, jalan ini memang kontroversial. sebab lima instrumen uta yana menpatiir pilkada sama sekali "ni apaan tidak mengenal lembaga pk. kelima instrumen itu adalah undang undang undang hukum acara pada an, mengesampingkan aturan tersebut undang uu) tentang meme na kurap). telah dibenarkan. rintihan daerah, peraturan pemerintah dalam perkara perdata, bisa di bila yang dilarang saja bisa diterobos, pengganti perppu) ten mintakat antara lain bila putusan tentu tidak ada alasan untuk menolak tang perubahan atas didasarkan padasuatu kebohonganatau pengajuan dalam sengketa hasil peraturan pemerintah pp) tipu muslihat pihak lawan yang dike pilkada yang jelas jelas tidak dilarang. tentang pemilihan, pengesahan, peng tahun setelah perkara diputus, atau angkatan, dan pemberhentian kepala didasarkan pada bukti bukti yang kamu yang mengajukan daerah dan wakil kepala daerah, dian oleh hakim pidana dinyatakanpal lalu, siapa yang harus mengajukan tentang perubahan tentang su. juga bisa diajukan bila setelah pk? saya lebih sepakat bila yang meng dan peraturan mahkamah perkara diputus ditemukan surat surat ajukan adalah kpud depok sendiri, ti agung perma) tentang tata bukti yang bersifat menentukan, yang dak dikatakan kepada kpud jabar. cara pengajuan upaya hukum seberat pada waktu perkara diperiksatidak da selain secara faktual yang dipersoalkan terhadap penetapan hasil pilkada pat ditemukan adalah keputusan kpud depok, pelak dan pilkada dari kpud provinsi dan tentang mahkamah agung). sana pemilihan dalam pilkada masing kpud kabupaten kota. kendati rezim sengketa hasil pilkada masing pemilihan berdiri sendiri. ti putusan pengadilan atas sengketa pil tidak mengenal (belum dikenalkan), dak memiliki keterkaitan antara satu kada, seperti halnya sengketa pemilihan dua hal penting perlu dicatat. pertama, lembaga dengan lembaga lainnya, baik "umum (pemilu), bersifat final dan tentu dalam kelima instrumen pilkada yang secara vertikal maupun horizontal. da bilang saja mengikat. tidak ada upayahukum telah disebutkan, tidak ada larangan lam rezim pilkada, kpud depok bukan yang bisa dilakukan setelah sebuah seng bagi pihak yang berperkara untuk meng merupakan bawahan' kpud jabar. kota hasil pilkada diputuskan, baik oleh ajukan pk. hal tersebut berbeda dibandingkan sendiri maupun oleh pengadilan kedua, kendatipun misalnya ada la dengan sengketa hasil pemilu. didepan tinggi yang menerima delegasi.kew tangan, yurisprudensi telah manga sidang sengketa hasil pemilu mk, bap (delegation authority) dari ma. 'bahkan bahwa larangan yangtercantum hanya disatu pelaksana pemilihan, yai skak) han. "ena ran mat sumber klub jika hari tgl: hlm. kol: sembcyayon kode: subjek c:bangko. d0or padpubtslea hari tgl: kau. november gt9| him kol subjek: t#du stry metro tepi9 afar for mon elon bidang irg riset, industri strategis badr!i munir sekoci alampidatopeng dengan pengeluaran rata rata1. dolar angkatannya sebagai per turis, nilai ekonomi dari sektor pari presiden, joko wi wisata ini sebesar miliar dolar as, se tara dengan triliun atau seperti kangen leto puluh dari apbn indonesia tahun ona kondisi inilah yang menjadikan korea bis. salah satunya selatan terlepas dari middle income trap adalah transformasi ekonomi, yakni sejak hingga sekarang. kesuksesan berubah dari ketergantungan pada mereka tentu tidak datang tiba tiba, tetapi sumber daya alam manufaktur melalui proses yang panjang dan kompres dan jasa modern yang berdaya saing tai meskipun awal mereka mengiritasi juga bernilai tambah tinggi. jepang, baik industri musik, film, maupun . teknologinya, lambat laun inovasi yang di han tinggi hasilkan menjadi acuan dunia. anakan kaneko bag indonesia un, tentu dukungan riset yag fokus pada dicanangkan pemerintah jalin menarik trik cah biloba pang ntegngai esa takokak moheneah nasional dengan industri, menjadi salah satu tulang bnn boa abad punggung keberhasilan ekonomi kreatif mereka. pen eng lia menyatakan. sebagai contoh, topik ptoocatalysi bil artificial intelligence ai), dan cognitive pia bad rasio masi ke dio menjadi topik riset terbanyak yang ketergantungannya dari sumber daya alam, dihasilkan korea selatan dalam tahun murahnya pekerja, dan modal yang dimiliki terakhir. menjadi ekonomi kreatif. tidak hanya terbatas pada teknologi, peta hasilnya, world intellectual property juga yang terkait dengan seni, budaya,atau organization wipo) mencatat paten yang layanan baru. masing masing negara demi dihasilkan korea selatan, terbanyak menge wiki strategi dalam membangun ekonomi hai komunikasi digital, lalu electrical machi kreatifnya. salah satunya, korea selatan. very and energy, teknologi komputer. negara ini sejak an mengembang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kan industri musik dan filmnya. saat ini, me indonesia agar produk lembaga riset ataupun reka mengembuskan hallyu (demam korea) perguruan tinggi align dan mendukung seluruh dunia. transformasi ekonomi kreatif indonesia? tidak hanya budaya, merekajugasuperi dalam teknologi tinggi, yakni komunikasi riset indonesia digital dan ikatannya, ataupun bedah plastik salah satu key performance indicator dengan bintang film dan musik sebagai kementerian riset, teknologi, dan pen endorses nya. imbasnya juga terasa pada didikan tinggi menristekdikti) pada ka sektor pariwisata. biner kerja adalah menempatkan ini terjadi melalui kunjungan juta lima perguruan tinggi indonesia top turis mancanegara yang tertarik dunia. indikator yang memiliki bobot ter dengan taka drama korea atau linear apa lembaga decora bov girl band lagi hits. populer baik guacguarelli simo rare times higher education adalah kualitas riset yang terindeks pada basis data scotus. sambungan sumber regu wa hari tgl radon, november sa0 layan hal tersebut menjadi fokus utama ke tidak mengherankan, paten yang diadu menristekdikti untuk meningkatkan kuan kan cina terbesar pada bidang komunikasi titan publikasi dari perguruan tinggi. melalui digital serta teknologi komputer, dan total peraturan menristekdikti nomor tahun paten yang diajukannya tiga kali lipat dian semua guru besar dan rektor kepala dengan yang diajukan (sebesar diwajibkan melakukan publikasi padajurnal paten pada wipo). jurnal yang terindeks scotus. bahkan, rektor pada yang ditargetkan penutup masuk top dunia bergerak lebih dulu, apresiasi yang tinggi perlu diberikan dengan mewajibkan semua lulusan dan kepada menristekdikti periode sebelumnya sg nya memiliki publikasi scotus: karena berhasil menginstitusionalisasi bu kondisi ini memancing pro dan kontra daya riset yang sebelumnya relatif terabaikan. kalangan civitas academica, tetapi sco namun, kondisi atas juga menjadi pasivasi tetap berjalan. dengan insentif pub tantangan bagi menristek brin baru untuk lokasi yang bervariasi, tapi menggembirakan, memberikan arah yang jelas dan terfokus memudahkan rektor dalam mengarahkan agar riset dapat menopang transformasi eko akademisnya untuk melakukan publikasi. nomi indonesia. hasilnya? terdapat lonjakan publikasi saat ini, dana riset indonesia terhadap luar biasa, khususnya pada kluster versi gdp relatif rendah persen). sebagai menristekdikti. lima perguruan tinggi perbandingan, pengeluaran r&d cina men its, unair, ub, undip, dan uns) meng capai persen dari gdp (tahun dan hasilkan persen dari total publikasi se memiliki persen). cina akan menang panjang berdirinya dalam lima tahun ter katakan dana risetnya hingga persen dari akhir. gdp nya pada (setara dengan bahkan, sekelas ui, itb, dan ugm, lebih miliar dolar as). dari persen dari total publikasinya terjadi dengan dana riset belum terlalu besar dalam lima tahun terakhir. meskipun seba dan hampir sepenuhnya mengandalkan gian besar masih mengandalkan proceeding pemerintah, sudah waktunya menristek yang terindeks scotus persen milik brin mengarahkan topik riset yang akan uns, its, dan itb), lebih dari persen menopang tumbuh kembangnya industri dari total publikasinya. strategis baru andalan indonesia pada masa mengejutkannya, belum ada fokus dari mendatang. riset yang ada dan tersebar dengan beragam industri strategis apa yang akar disasar topik. lima besar topik riset yang dilakukan dan memerlukan dukungan riset yang akademisi indonesia (lebih dari seribu publi paripurna? kasi) adalah indonesia, malaysia, thailand apakah topik riset yang hot saat ini perlu diikuti industry, research, marketing, algo disasar indonesia (misalnya al, galaxies, rights, computer vision: students, science, simo systems, dan lainnya) agar situasi and learning: dan corporate social res didapat dan martabat bangsa terangkat, possibility and corporate governance. tetapi peralatan dan relevansinya terbatas? topik riset lainnya menarik dan penting, atau topik topik riset yang relevan khususnya terkait teknologi, tetapijumlahnya masyarakat, tetapi tidak seksi bagi editor top relatif kecil. beragamnya topik tersebut ka tier journals sehingga impian menempatkan rena pemerintah ataupun perguruan tinggi ui, itb, atau ugm top dunia men membebaskan topik riset yang dilakukan, jauh? atau topik riset yang mengompromi sepanjang bisa terindeks scotus. kan semua pihak, semuanya boleh diteliti se tentu, ini berbeda dengan yang dipaku panjang pertanggungjawabannya (khususnya kan negara lain, misalnya cina. sejak mena keuangan) dapat diterima? nangka made china ditetapkan memang banyak pertanyaan yang perlu industri strategis yang menjadi lokomotif jawaban. namun, pertanyaan utamanya pertumbuhan ekonomi agar terlepas dari perlu dikembalikan kepada bidang riset apa middle income trap. yang akan mendukung transformasi ekonomi data social, basis data publikasi ilmiah indonesia yang berdaya saing dan bernilai dengan cakupan ribu lembaga riset, tambah tinggi. apa lara sebagaimana michael porter sam naa pia saya o . .pakan, inti strategi adalah fokus pada akti pik, menunjukkan, pada bidang itu, kuan dalam hal ini toniedaebi tertaut titan publikasi ilmuwan cina sangat dominan. vitas rush ngk jas (b: kar untuk al, dihasilkan karya ilmiah nara selada aa, sepanjang sebagai berbanding indah dari mediocrecity dan berdaya saing an, semua topik karya ilmiah yang dihasilkan ilmuwan indonesia pada periode yang sama, buah. karya ilmiah, adapun india hanya setengahnya as. chinese academy sciences memiliki kontribusi terbesar, diikuti ministry edu cation china, baru universitas universitas yang ada tionghua, bidang, dan lainnya). saat ini, tiga persen dari karya ilmiah ilmu wan cina digunakan oleh perusahaan. wv |
hukum perdata karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga selain kan ganti rugi, judex facts tidak terikat pada yurisprudensi ten tang bunga setahun, putusan mahkamah agung tgl. sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang hu kusumah, tinggal jalan pinangki jakarta barat lam hal ini memberi kuasa kepada w.a. saleh sh, pengacara beralamat jalan imam bonjol jakarta, penggugat penggugat untuk kasasi dahulu tergugat tergugat pembanding: melawan p.t, bank umum nasional, beralamat jalan pintu kecil jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada isaac leihitu sh, partikular bertempat tinggal jalan menteng raya jakarta, tergugat. dalam kasasi bahwa pada tanggal oktober para tergugat asli meminjam uang kepada penggugat asli berupa kredit sebesar rp. dengan syarat para tergugat asli membayar dengan kali angsuran, setiap bulan sebesar rp. sudah termasuk bunga sebesar yang harus lunas pada tanggal oktober bahwa sebagai jaminan atas kredit tersebut adalah tanah dan rumah yang terletak blok taman solo, cempaka putih, jakarta: bahwa para tergugat asli hanya membayar beberapa kali saja, kemudian tidak melakukan angsuran anggarannya walaupun sudah di tagih, hanya janjidanji saja: bahwa penggugat asli khawatir para tergugat asli akan mengalir kan hak atas tanah dan rumah yang dijadikan tersebut karenanya mohon diletakkan terlebih dahulu conservation besar atas tanah dan rumah tersebut: bahwa hutang para tergugat asli sampai tanggal pebruari setelah dikurangi angsuran, masih berjumlah rp, dengan perincian seperti disebut dalam surat gugatan:eputusan sebagai berikut:: kanan): secunda mengadili perkara ini menurut keadilan yang patut, adil dan benar, biaya perkara menurut hukum: bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh para tergugat asli yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh penggugat asli kepada soegiarso. dan ramuan saleh sh, bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana dihapus : kan oleh surat edaran mahkamah agung tahun tanggal gal oktober kadir pmk p (bukti p.iii), berikut surat aksesnya tertanggal oktober kadir pmk (bukti p.iv), dengan syarat syarat dan ketentuan ketentuan antara lain sebagai berikut bahwa jangka waktu kredit itu adalah berlaku dari tanggal okto ber bahwa para tergugat diwajibkan membayar bunga sebesar per bulan tanwin dari jumlah besarnya kredit. bahwa kredit itu harus dikembalikan dalam kali angsuran, dipaku kan tiap bulan dengan angsuran tiap kali sebesar rp. (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sudah termasuk bunga, terhitung dari bulan november bahwa sebagai jaminan atas kredit tersebut adalah tanah rumah tinggal type hs, berikut segala hal yang ada dan yang akan ada atas tanah yang terletak blok taman soto, cempaka putih, jakarta pusat. bahwa angsuran pembayaran oleh para tergugat itu hanya ber jalan beberapa kali saja, setelah mana para tergugat tidak lagi pelaku kan angsuran anggarannya. bahwa jawaban para tergugat atas peringatan yang berulang kali untuk melunasi hutangnya (bukti p.v, p.vi, p.vii, prvi), ternyata hanya janjijanji saja, tidak menunjukkan, bahwa akan menepati janjinya. bahwa tidak ada jalan lain bagi penggugat selain dari pada mengajukan gugatan ini kepada pengadilan negeri jakarta barat sela tan, sebagai usaha terakhir penggugat untuk menarik kembali kredit tersebut dari para tergugat. nn, bahwa dikhawatirkan para tergugat akan mengalihkan hak peng dunianya dan akan mengambil langkah langkah yang merugikan peng gugat dengan menjual rumah jaminan tersebut maka penggugat mohon agar supaya jaminan yang terletak taman solo, blok cem pada putih, jakarta pusat, dapat dijalankan sita jaminan (conservation besar). bahwa hutang para tergugat sampai dengan tanggal pebruari setelah dikurangi angsuran anggarannya. masih berjumlahyaitu terdiri dari sisa hutang pokok rp. (dua puluh satu juta dua ratus dua. puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan bunga terhitung dari tanggal september s d pebruari yaitu sebesar rp. (sembilan juta tiga ratus lima puluh lima tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). maka berdasarkan hal hal tersebut atas dengan ini penggugat pohon kepada pengadilan negeri jakarta barat selatan, majelis hakim yang memeriksa perkara ini sudi memberi keputusan... secunda mengadili perkara ini menurut keadilan yang patut, adil dan benar: biaya perkara menurut hukum: menimbang, bahwa pada sidang sidang yang telah ditentukan, penggugat diwakili oleh sdr. soegiarso berdasarkan surat kuasa. tertanggal pebruari dir s.k sedangkan tergugat dan tergugat diwakili oleh seri. sri soenarsih bisma berdasarkan surat kuasa tertanggal apri" gugatan dibacakan dan peng gugat tetap pada gugatannya: menimbang, bahwa tergugat dan tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut tek dalam eksepsi kana mengenai surat kuasa penggugat pan mnet bahwa surat kuasa yang diberikan oleh penggugat i:c. kaharuddin ongkos untuk dan atas nama p.t. bank umum nasional kepada segar dan ramuan saleh untuk mengajukan dan: menandatangani surat gugatan ini bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana rang diharuskan surat edaran mahkamah agung r.i. tahun in: tertanggal januari sebab dalam surat kuasa tersebut hanya menyebutkan tentang hal hal sebagai berikut pknnakeneanaekaaa dengan ini memberi kuasa kepada soegiarso sh, ramuan saleh sh, kedua duanya adalah pegawai staf p.t, bank umum nasional, kantor pusat, jalan pintu kecil jakarta, baik bersama sama atau masing masing tersendiri, dengan hak untuk memilih penggantinya substitusi nya khusus untuk mengajukan gugatan hutang piutang pengadilan negeri jakarta barat selatan. dalam surat edaran mahkamah agung r.i. tahun tertanggal januari itu ditegaskan bahwa seharusnya dalam surat kuasa yang menurut kehendak pembuat undang undang harus bersifat khusus itu dicantumkan dalam surat kuasa itu hanya akan dipergunakan untuk satu kepentingan saja, misal nya dalam perkara perdata antara sebagai penggugat dan sebagai tergugat mengenai soal warisan atau hutang piutang tertentu: oleh karena itu nyata bahwa surat kuasa penggugat (bukti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang: maka berdasarkan surat kuasa yang tidak bersifat khusus ini saja gugatan penggugat yang diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa penggugat soegiarso harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. bahwa selain dari pada hal tersebut atas, juga dalam surat kuasa penggugat tidak diberikan kuasa untuk memohon penistaan jaminan dan atau untuk memohon pelaksanaannya, oleh karena itu tindakan kuasa penggugat jarig memohon pelaksanaan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat (rumah blok taman solo, cempaka putih) adalah tidak ada dasar hukumnya dan melampaui wewenang (overbodig), oleh: karena permohonan penggugat tersebut harus ditolak. maka berdasarkan hal hal tersebut atas, kami mohon agar majelis sudi kiranya menolak gugatan penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima, dan andaikata pengadilan tidak sependapat dengan para tergugat terhadap eksepsi tersebut atas, perkenankanlah kami mengajukan jawaban atas pokok perkara, dalam pokok perkara bahwa apa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisah kan dengan jawaban dari pokok perkaraini. bahwa tergugat dan atau tergugat menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan nyata diakui. bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat dan atau tergugat didasarkan kepada pada tanggal oktober tergugat dan atau tergugat te lah meminjam uang dari penggugat sebesar rp. dengan kewajiban mengembalikan dalam kali angsuran: setiap bulan rp. sudah termasuk bunga yang harus lunas pada tanggal oktober bahwa angsuran pembayaran oleh tergugat dan atau tergugat hanya berjalan beberapa kali saja. hutang para tergugat sampai dengan tanggal pebruari setelah dikurangi angsuran anggarannya masih berjumlah sebesar rp. pan bahwa benar dalil penggugat pada titik yang menyatakan bahwa para tergugat telah meminjam uang berupa kredit dari penggugat dengan jaminan tanah rumah tinggal blok taman solo, cempaka putih, jakarta pusat, akan tetapi tidak benar kalau penggugat menyatakan bahwa para tergugat membayar angsuran hutangnya hanya beberapa.kali saja, sebab nyatanya para tergugat telah membayar dalam (enam belas) kali angsuran yang berjumlah seluruhnya rp. , is d aan bahwa sama sekali tidak benar dalil penggugat titik dan disangkal dalil penggugat dalam titik surat gugatan yang antara lain berbunyi: ternyata hanya janji janji saja, tidak menunjukkan usaha yang meyakinkan bahwa akan menepati janjinya , terbukti atas pinjamannya tersebut para tergugat telah me lakukan penyetoran penyetoran angsuran yang seluruhnya berjumlah rp. , . bahwa tidak benar dan oleh karena itu ditolak dalil penggugat titik dan dalil pada gugatannya titik yang menyatakan bahwa sisa hutang para tergugat ditambah' bunga sampai tanggal pebruari adalah sebesar rp. karena para tergugat. telah merasa membayar angsuran sampai sejumlah: rp. , , oleh karena itu kami sopir penggugat untuk membuktikan dalilnya: bahwa dengan adanya penyetoran angsuran oleh para tergugat, maka cukup membuktikan adanya itikad baik para tergugat: untuk me lunasi hutangnya kepada penggugat, sehingga tidak beralasan sama sekali dalil penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas rumah para tergugat yang terletak taman solo dengan dalih "disha hadirkan para tergugat akan mengalihkan hak penggunaannya dan akan mengambil langkah langkah yang merugikan penggugat . selain kekhawatiran penggugat tersebut tidak beralasan sama sekali juga dalam surat kuasa penggugat tidak diberikan hak wewenang ke pada kuasa penggugat untuk mengajukan permohonan sita jaminan, oleh karena itu permohonan penggugat tersebut harus ditolak. juga tuntutan penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding atau verzet dan kasasi, tidak dapat diajukan, karena dalam surat kuasa penggugat tidak mence bukan pemberian kuasa dalam hal tersebut, juga permohonan peng gugat tidak memenuhi surat edaran mahkamah agung tentang uitvoer baar bij voorraad, maka dari itu harus pula ditolak. maka berdasarkan hal tersebut atas, para tergugat mohon sudi kiranya pengadilan memutuskan dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan atau tergugat ii: menolak gugatan penggugat seluruhnya setidak tidaknya menyatu kan sebagai tidak dapat diterima. dalam pokok perkara menolak seluruh gugatan penggugat: membebankan biaya perkara kepada penggugat. menimbang, bahwa kemudian para pihak telah melanjutkan per jabatannya sebagai berikut penggugat menyerahkan replika tertanggal mei kesimpulan tertanggal juli kesimpulan akhir tertanggal agustus tergugat menyerahkan publik tertanggal juni kesimpulan tertanggal juli menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyerahkan bukti bukti berupa p.i. surat kuasa tertanggal pebruari p.ii formulir permintaan kredit perpanjangan kredit tertanggal ok tower p.hi surat perjanjian pinjam uang tertanggal oktober air pmk p akses tertanggal oktober kadir pmk p otr tagihan hutang pada bun (tagihan ke ii) tertanggal september ikt sk humas z. surat p.t. bank umum nasional cabang jakarta. kota kepada dr. khu kusumah tertanggal november kt sk z. maa vil surat tagihan hutang pada bun tertanggal! desember lo. jkt sk vii tagihan hutang pada bun (tagihan ke 1i) tertanggal dekem ikt sk m 9s z. 'ix surat penyelesaian hutang sdr. tertanggal agustus kt jawaban surat tertanggal agustus jkt hal perdamaian perkara rp! tertanggal juni daftar perhitungan setoran setoran debitur khu kusumah c.v. setia budi tertanggal mei xii surat perdamaian perkara rol. menimbang, bahwa selanjutnya tergugat menyerahkan bukti bukti berupa tang t i. kwitansi dari bank umum nasional tertanggal! desember kadir krd kas kit kwitansi dari bank umum nasional tertanggal april yo, kadir krd billet giro kit kwitansi dari bank umum nasional tertanggal april yo. kadir krd pg kit kwitansi dari bank umum nasional tertanggal mei no, kadir krd kas kit kwitansi dari bank umum nasional tertanggal juni kadir krd kas wit pan kwitansi dari bank umum nasional tertanggal juni kadir krd bg mean kwitansi dari bank umum nasional tertanggal juli kadir krd kas kit kwitansi dari bank umum nasional tertanggal november kadir krd kas kit no, pan kwitansi dari bank umum nasional tertanggal november kadir krd bg kwitansi dari bank umum nasional tertanggal november kadir krd kas t i1l kwitansi dari bank umum nasional tertanggal september kt krd kwt surat dari c.v. setia budi tertanggal desember no, dir sb tag surat dari c.v. setia budi tertanggal juni dir sb menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian ke an persidangan dalam perkara ini: menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan: tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi menimbang, bahwa tergugat dalam jawaban tertanggal mei telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut il. bahwa surat kuasa yang diberikan oleh penggugat i.c. kaharuddin ongkos untuk dan atas nama p.t, bank umum nasional kepada sugar dan ramuan saleh untuk mengajukan dan menandatangani surat gugatan ini bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana yang diharuskan surah edaran mahkamah agung tahun tanggal januari bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan: "diberi kuasa untuk memohon sita jaminan : menimbang, bahwa penggugat mengenai eksepsi tersebut telah mengemukakan sebagai berikut bahwa surat kuasa penggugat tersebut tertanggal pebruari dir s.k ! adalah merupakan surat kuasa khusus, seperti yang dimaksud dengan surat edaran mahkamah agung karena dalam surat kuasa tersebut jelas disebutkan mengenai. hutang piutang pengadilan negeri jakarta barat dan selatan, dengan khu kusumah selaku tergugat dan c.v. setia budi selaku tergugat lawan p.t. bank umum nasional selaku penggugat. bahwa dalam surat kuasa tersebut tak perlu dicantumkan mengenai hal kuasa untuk memohon sita jaminan: menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut pengadilan berpendapat sebagai berikut bahwa surat kuasa penggugat tertanggal pebruari dir s.k tersebut adalah merupakan surat kuasa khusus se suai dengan surat edaran mahkamah agung. oleh karena dalam'surat kuasa tersebut jelas disebutkan nama para pihak yang ber perkara, pengadilan negeri jakarta barat dan selatan dan mengenai hal tertentu yaitu gugatan hutang piutang: menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi dari para tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak: menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari tergugat, pengadilan berpendapat bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut tidak perlu diperinci lagi mengenai kuasa untuk memohon sita jaminan, karena ha! tersebut telah tertangkap dalam kata kata: "melakukan semua per buatan perbuatan untuk memenangkan perkara tersebut , sehingga eksepsi tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan dan harus di tolak, menimbang, bahwa dari pengakuan kedua belah pihak dan dari surat surat bukti yang diajukan persidangan terbukti bahwa pada tanggal oktober para tergugat telah meminjam uang berupa kredit dari penggugat sebesar rp. dengan kewajiban mengembalikan dalan kali angsuran setiap bulan rp. (sudah termasuk bunga yang harus lunas tanggal oktober bahwa sebagai jaminan adalah sebuah bangunan rumah tinggal, type . h.s3 berikut segala hal yang ada dan akan ada atas tanahnya terletak blok. taman solo cempaka putih, jakarta pusat, bahwa tergugat telah membayar angsuran kreditnya sebanyak angsuran yang mencapai jumlah rp. s d tx) yakni berupa hutang pokok rp. dan bunga rp: bahwa sisa hutang pokok tergugat pada penggugat tanggal septum ber adalah sebesar rp. pula), bahwa penggugat telah menegur para tergugat untuk membayar sisa' hutangnya pv, vi, vii, vii): menimbang, bahwa dalam petit primaire sub telah minta agar tergugat dihukum membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar rp. ditambah dengan bunga dari jumlah tersebut terhitung dari tanggal maret sampai seluruh hutangnya dibayar lunas, menimbang, bahwa para tergugat telah membantah bahwa hutang para tergugat pada tanggal pebruari adalah sebesar rp. karena para tergugat telah membayar cicilan hutangnya pada penggugat sejumlah rp. , . dengan mengajukan bukti s d txi: menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya telah meng ajukan bukti bukti s d p12: menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan sekarang ialah mengenai jumlah bunga rp. yakni bunga sebulan dari tanggal september s d pebruari dan bunga se lanjutnya sedangkan mengenai jumlah hutang pokok pada tanggal september sebesar rp. sudah tidak disengketakan lagi: menimbang, bahwa dalam surat perjanjian pinjaman uang antara penggugat dan para tergugat (bukti pii), fasal ditentukan bahwa tergugat diwajibkan membayar bunga sebesar sebulan kepada penggugat. .bahwa bunga sebulan yang dimaksud dalam fasal berjanji pih tersebut adalah untuk masa oktober s d oktober sedangkan untuk jangka waktu sesudah oktober tidak diatur dalam perjanjian tersebut, hingga kami akan menentukan sebesar yang kami anggap layak yaitu sebulan mulai november s d seluruh hutangnya tergugat dibayar lunas. menimbang, bahwa mengenai petit penggugat primaire sub oleh karena tidak ada bantahan dari pihak tentang sita jaminan yang telah dilakukan oleh panitera abdul karim menurut berita acara penyitaan tanggal agustus rol ms, maka petit tersebut dapat dikabulkan: menimbang, tentang petit sub oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup, seperti yatim ditentukan dalam undang undang, maka petit tersebut harus ditolak: menimbang, balita tentang biaya perkara oleh karena para terigu ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dikabulkan kepadanya: mengingat undang undang yang bersangkutan: mengadili29h sebulan mulai november s d seluruh hutangnya terbayar lunas:g.bs.puluh lina rupiah): menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: demikianlah ditetapkan pada hari ini rabu tanggal oktober dan pada hari itu juga diucapkan muka umum oleh kami ny. fatimah charselijono dan ny. noersjamsoe rustam serta dihadiri oleh kedua pilihan dan panitera pengganti ny. gengsi. januari dan. dalam surat kuasa tersebut tidak diberikan kuasa untuk memohonkan conservation besar atau pelaksanaannya, karena: itu tindakan kuasa penggugat asli jarig mohon conservation besar atas harta kekayaan para tergugat asli tidak ada dasar hukumnya dan malam pagi wewenang: bahwa berdasarkan itu para tergugat asli menuntut kepada peng adilan negeri jakarta barat dan selatan agar memberikan keputusan yang menolak atau setidak tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima:i oktober yang kamarnya berbunyi sebagai berikutsebulan mulai november s d seluruh hutangnya terbayarlunas: ten menyatakan syah dari berharga sita jaringan yang telah dilakukan oleh panitera abdul karim menurut berita acara jaminan tanggal agustus tol g.b8s'puluh lima rupiah): menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: keputusan mana dalam tingkat banding 'atas permohonan ter gugat tergugat telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi jakarta dengan. keputusannya tanggal november pt. perdata: bahwa sesudah keputusan terakhir ini. diberitahukan kepada ke dua belah pihak pada tanggal maret kemudian. terhadapnya oleh tergugat tergugat pembanding (dengan perantaraan. kuasanya. khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret diadu kan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada: tanggal: april sebagaimana ternyata dari surat keterangan kas g., yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri jakarta barat permohonan mana disertai dengan memori alasan alasan nya yang diterima. kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal april itu juga: bahwa setelah itu oleh penggugat berbanding yang pada tanggal april telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat tergugat pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri jakarta barat!'guo beserta.'judex facts salah menerapkan hir yang dijelaskan dengan surat edaran mahkamah agung tanggal januari karena surat kuasa tergugat dalam kasasi kepada pe gawai staf tergugat dalam kasasi yang bernama soegiarso sh, dan ram dan saleh sh, yang menjadi dasar bagi kedua ahli hukum tersebut un tuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan hir, bahwa judex facts keliru menetapkan suku bunga sebesar sebulan sejak bulan november sebab penetapan suku bunga yang dibenarkan oleh undang undang ialah sebesar 69o setahun dan bukan setahun: mengenai bunga yang belum diselesaikan, penggugat untuk kasasi telah minta pada tergugat dalam kasasi agar menurunkan suku bunga kredit biasa seperti ditentukan bank indonesia yaitu paling tinggi sebulan. semenjak berakhirnya waktu kredit november penggugat untuk kasasi mohon penghapusan beban bunga pada tergugat dalam kasasi karena perusahaan menghadapi kebangkrutan dan pada prinsipnya telah disetujui tergugat dalam kasasi, tetapi penggugat untuk kasasi harus melunasi hutang pokok sekaligus, hal mana ditolak karena keadaan perusahaan penggugat untuk kasasi tidak mungkin kan pembayaran sekaligus. meskipun tergugat dalam kasasi telah me menyetujui penghapusan bunga seluruhnya, tetapi pengacara tergugat dalam kasasi tetap menuntut bunga 2149b sebulan dan dikabulkan secara keliru oleh judex facts sebesar sebulan: menimbang mengenai keberatan. bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facts tidak salah menerapkan hukum, ka. mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena. hal ini hanya merupakan alasan untuk memperbaiki putusan dan bukan me rapikan alasan untuk membatalkan putusan. dalam perkara ini pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti. rugi, sehingga. dalam hal ini judex facts tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga: setahun: menimbang,. : khu kusumah dkkiri penggugat untuk kasasi kusumah dan c.v. setia budadi tanggal april oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh adi kanojo soetjipto dan soehono senja shratusan pengadilan tinggi #jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai bawah ini dalam perkara l. khu kusumahnya ny. sri soenarsih bismasekarang pembanding dan atau nya ny. sri soenarsih bisma.hi, sekarang berbanding ii, melawan p.dahulu penggugat, sekarang terbang oktober yang kamarnya berbunyi sebagai berikut tossungai sebesar sebulan mulai september s d oktober dan bunga sebesar sebulan mulai november s d seluruh utangnya. terbayar lunas,bs. menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar rp. (sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah): menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: bea menimbang, bawa para pembanding tergugat pada tanggal oktober telah memohon peradilan bandingan terhadap putus tersebut atas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pi hak lawan pada tanggal juli tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang undang, dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada para ter banding tergugat dan juga syarat syarat lain telah dipenuhi, maka per pohonan banding tersebut dapat diterima, menimbang, bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tersebut telah benar dan menurut semestinya dan pendapat pengadilan tinggi serupa itu pula sehingga keputusan pengadilan negeri tersebut dapat dikuatkan, menimbang, bahwa oleh karena para pembanding tergugat ada pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini harus dibebankan kepada mereka) mengingat dari undang undang yang bersangkutan), mengadili menerima permohonan banding tersebut, menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta barat dan selatan tanggal oktober yang dimohonkan banding tersebut: menghukum paratingkat banding diperkirakan sebesar rp. (seribu tiga ratus dua puluh lima rupiah): demikianlah diputuskan pada hari kamis tanggal november tujuh puluh sembilan, oleh kami, skenario hardjomartono sh, hakim, ny. attr nainggolanl. keputusan demikeadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri jakarta barat dan selatan, mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah men beri keputusan sebagai tersebut bawah ini, dalam perkara antara pselanjutnya disebut sebagai penggugat, lawan khu kusumah, bertempat tinggal jalan pinangki jakarta barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat atau cv,selanjutnya disebut sebagai tergugat li: kami, hakim ketua majelis pengadilan negeri jakarta barat dan selatan: setelah mendengar kedua belah pihak: pan setelah membaca surat surat dalam perkara yang bersangkutan: tentang duduknya perkara! menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal maret dibawah g., telah mengemukakan hal hal sebagai berikut nan tan il. bahwa penggugat berdasarkan permohonan para tergugat sc bagai ternyata pada suratnya tanggal oktober (bukti p.ii) telah memberikan kredit persekat sebesar rp. , (enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah): pinjam meminjam mana dikuatkan dengan surat perjanjian pinjam uang spp) tentang |
hukum acara pidana, terhadap suatu putusan pengadilan yang mengandung pembebasan tertuduh dari segala tuduhan, tidak dapat diajukan permohonan kasasi. undang undang mahkamah agung indonesia! undang: undang tahun mikha putusan mahkamah agung: tg. kr demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung bai mengadili. perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut: mahkamah. agung tersebut, wen membaca putusan pengadilan negeri bandung tangga! oktober singkat dalam putusan mana tertuduh: cornelis thimorheus sitaniapessy, umur tahun, lahir maluku, pekerjaan pegawai telkom, tempat tinggal jalan r.e. martadinata bandung, tertentu kasasi (berada dalam tahanan sejak tanggal pebruari sid tanggal april karena dituduh: primaire: bahwa terdakwa, cornelis thimotheus sitaniapessy, pada hari hari wak punya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi, sekitar dalam waktu waktu tahun tahun dan sampai bulan oktober serta bert rutturut tiap bulan sejak bulan mei atau setidak tidaknya waktu waktu lain dalam waktu waktu bulan tahun dan sampai bulan oktober serta bulan mei rumah jalan riau (sekarang . laksamana laut r.e. martadinata) bandung, atau setidak tidaknya tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri bandung, dengan mak sud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat dan maupun dengan karangan perkataan perkataan joong telah membujuk saksi saja syarief hidayat alias tau untuk menyerahkan uang kontan secara berturut turut, masing masing tanggal agustus sebesar rp. n00. uang lama rp. , uang baru) tanggal september sebesar rp. uang baru atau rp. uang lama'tanggal oktober sebesar rp. uang baru rp. uang lama) dan secara berturut tu'ut pula sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) tiap bulan sejak bulan mei dan seterusnya sehingga berjam lah. rp: uang manis diminta oleh terdakwa untuk membeli rumah di. jalan, riau (laksamana l.r.e. martadinata) bandung untuk saksi saja syarief hidayat alias hijau dengan mempergunakan .dan atas nama terdakwa kepada pemerintah melalui p3m.b panitia penyelesaian: perumahan milik orang belanda) dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: bahwa 'ia terdakwa, sekitar dalam .tahun:. telah mendatangi saksi saja syarief hidayat 'alias tau tempatnya dengan: mengemukakan: bahwa: rumah 'induk jalan riau no, .yang .ditempati oleh .terdakwa' dan para penghuni. lainnya akan dioleskan kepada orang lain yang: mau memberi ganti kerugian dan. ongkos pindah yang tinggi penawarannya, selanjutnya ter dakwa berkata, kalau saksi mau mengovsrnya, terdakwa nanti sanggup menu ruslan pembelian persil dan rumah jtu kepada pemerintah melalui p3m.b (karena rumah asing) untuk saksi dengan dan atas nama terdakwa, asa! saksi nantinya sanggup mengeluarkan biaya pembelian rumah itu serta: ongkos or kos ganti kerugian dan pindah para penghuni rumah induk tersebut termasuk terdakwa dan ongkos lainnya untuk menerus.annya. sedang "atas jasajasa ter dakwa ini supaya diberi ganti kerugian sew tanya bonita karena adanya" kata kata penawaran jasa jasa terdakwa ini danshi mang saksi memang berniat untuk membeli rumah, disebabkan tempat tinggal saksi terlampau sempit paviliun rumah: itu, dalu saksi tergerak dan: tertarik hati nya up? yang diusulkan terdakwa tersebut. dengan kepercayaan: yang penuh akan kejujuran atas ucapan dan bujukan terdakwa.ini, di mang akan 'memberi jasajasa baiknya saksi membeli rumah itu untuk saksi, dalu:saksi menyetujui. nya memberi ganti kerugian dan ongkos ongkos: pindah suntuk: para peng: harinya induk tadi termasuk terdakwa sendiri sebesar uang lama (enam juta lima ratus ribu rupiah lang lama) dan setelah para penghuni ramah induk itu berunding untuk menetapkan hak haknya masing masing, kc median lalu saksi memberikan ganti kerugian dan ongkosangkos pindah itu pada masing masing fihak, selanjutnya setelah rumah induk dikosongkan oleh para penghuni rumah tadi dan pindah.ke mpa! masing masing. ses. kitar tahun terdakwa jalu mendatangi saksi lagi.meminta pat terdakwa tetap tinggal rumah tersebut dulu. sebab rumah'itu: telah diajukan terdakwa untuk dibeli untuk saksi atas nama: terdakwa. .mana supaya 'mudah menu rekannya. don nan dan karena saksi percaya. walaupun says! telah memberi ganti kerugiannya dan ongkos pindah sebesar , uang: lama pada terdakwa lalu saksi memberi tempat lain kepada terdakwa bagian garasi rumah 'itu setelah beberapa bulan terdakwa bersamasams saksi mengurutkan rumah itu p3.m.b. dengan ongkos dari sisi pada pertengahan tahun terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa permohonan pembelian persil dar rumah jalan riau melalui p3m.b telan dikabulkan dengan keputusan deputy menteri kepa:s departemen agraria tanggai juli peta d 210f6. dengan harga seluruhnya sebesar rp: , . dan karena. memoir.a. . '. saksi supaya: pembayaran persil dan rumah itu pembayarannya dilakukan tiga " 'kali, maka lalu saksi membayar harga rumah itu sebagaimana. kehendak ter dakwa, masing:masing pada tanggal agustus sebesar rp. uang lama tanggal september sebesar rp. uang baru dan tanggal oktober sebesar rp. uang baru. tetapi setelah beberapa lama ditunggu oleh saksi penyelesaian. surat itu dari terdakwa, juga tidak ada penyu desainnya lalu saksi mendesak terdakwa agar segera menyerahkan sebagai mana dijanjikan terdakwa itu, tetapi oleh terdakwa dengan segala akal dan tipu melihatnya, selalu memberikan segala macam alasan mana belum selesai surat suratnya "untuk gugur gugur waktu, dan dalam bulan mei ternak menemui saksi lagi dan mengatakan supaya rumah itu bisa menjadi hak milik saksi, terdakwa' meminta lagi kepada saksi supaya mengeluarkan uang se besar rp. dan harus dibayar setiap bulan sebesar rp. dan ka rena terdakwa percaya dan agar bisa cepat selesai persoalan rumah itu, lalu memberikannya rp. tiap bulan sebagaimana kehendak permintaan terdakwa, tetapi walaupun permintaan terdakwa itu selalu dipenuhi saksi untuk penyelesaian rumah tadi, tetapi dari terdakwa tetap tidak ada penyu desainnya, tetapi setelah saksi menunggumunggu dengan sabar tentang penyu besaran rumah itu dari terdakwa tetap juga tidak ada, tiba tiba pada tanggal april terdakwa mendadak menagih sewa rumah itu kepada saksi ka rena kata terdakwa rumah telah menjadi hak miliknya dan rumah itu baru akan diserahkan kalau saksi mau membelinya seharga rp. dan monde nga: permintaan terdakwa tersebut saksi benar benar merasa kaget dan merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa selama ini, mana pembelian rumah tersebut baik ongkos ongkosnya saksi sendirilah yang mengeluarkannya seluruhnya, maka berdasarkan hai perbuatan terdakwa tersebut atas, terdakwa di tuduh telah melakukan tindak pidana k.u.h.p. subsidiari: nan bahwa tersangka, pada waktu waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primaire, dengan sengaja hendak memiliki dengan cara melawan hukum, telah memiliki uang secara berturut turut masing masing pada tanggal agus tus: sebesar rp. uang lama tanggal september sebesar rp. uang baru tanggul oktober sebesar rp. uang baru atau jumlah seluruhnya. rp. uang lama rp. uang baru dan secara berturut turut sebesar rp. tiap bulan sejak mei dan seterusnya, sehingga berjumlah rp. langsung muna baik untuk seluruhnya dan ataupun sebagian adalah kepunyaan saksi saja syarief hidayat alias tau atau setidak tidaknya kepunyaan orang lain dari pada terdakwa dan uang tersebut ada pada terdakwa bukan karena' berasal dari kejahatan, akan tetapi sebagai titipan pada terdakwa untuk: membayar pem belian: rumah: di' jalan riau. laksamana l.r.e. martadinata) no, ban dung denganatas' nama terdakwa untuk saksi, tetapi setelah taksi incitibayar seluruhnya pada terdakwa pembelian persil dan rumah melalui terdakwa, oleh terdakwa tidak diserahkannya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, de ngan cara cara dan perbuatan sebagai berikut: bahwa ia, terdakwa sekitar dalam tahun telah mendatangi saksi saja syarief hidayat alias tau tempatnya mana mengemukakan bahwa rumah induk jalan riau bandung) yang ditempati oleh ter dakwa .dan para penghuni lainnya akan dioleskan kepada orang yang mau memberi ganti kerugian tertinggi, dan' selanjutnya terdakwa berkata, kalau saksi mau, nanti rumah itu dapat diajukan untuk dibeli untuk saksi dengan meta kal dan atas nama terdakwa, asal nanti mau membayar pembelian persil dan ru mah itu termasuk ongkos untuk mengharuskannya dan sedangkan pada terdakwa atas jasa jasanya ini diberi ganti kerugian yang sewajarnya dan karena saksi saja syarief hidayat alis tau percaya akan kata kata terdakwa tadi, lalu saksi mengambil over rumah induk itu dengan memberikan ganti kerugian dan ongkos pindah sebesar rp. , untuk seluruh penghuninya dan mang termasuk bagian terdakwa dan telah mendapat bagian sebesar rp. , uang tama, selanjutnya setelah persil dan rumah itu diajukan permohonannya untuk diberi kepada pemerintah melalui p3.m.b. sekitar dalam tahun terdakwa datang lagi pada saksi dengan mengatakan bahwa permohonan pembelian persil dan rumah untuk saksi tersebut melalui p3.m.b. telah dikabulkan berdasarkan surat deputy menteri kepala agraria tertanggal juli peta dengan harga rp. untuk itu agar saksi siapsiap untuk membayarnya sebagaimana permintaan tenda'wa nanti, maka dengan adanya pemberitahuan terdakwa tadi, lalu saksi secara berturut turut memberi uang itu kepada terdakwa sebagaimana permintaannya, untuk dibayarkan b.k.t.n, yaitu pada tanggal agustus sebesar rp. uang lama rp. yang baru) pada tanggal september rp. uang baru rp. , ) uang lama pada tanggal oktober sebesar rp. uang baru rp. uang lama). tetapi setelah beberapa lama saksi menunggu nunggu penyelesaian surat surat persis dan rumah its dari terdakwa tidak ada juga, lalu saksi mendesak terdakwa agar sepeda menyerah kan suratsurat rumah itu, tetapi oleh terdakwa selalu diulursulurkannya, dan selanjutnya pada bulan mei terdakwa mendatangi saksi lagi tempatnya dengan mengatakan, bahwa agar surat surat rumah itu bisa menjadi hak milik saksi, saksi harus membayar sebesar rp. lagi dan uang ini agar dapat diberikan oleh saksi tiap bulannya, sebagaimana nantinya kalau terdakwa memintanya, dan karena saksi percaya lagi dengan kata kata terdakwa tersebut lalu saksi memenuhinya dan mana oleh saksi untuk pertama kalinya diberi kan sebesar rp, tiap bulannya sampai seterusnya, sebagaimana verse but dalam kwitansi, tetapi setelah saksi nanti surat pembelian persil dan rumah itu dari terdakwa tiba tiba terdakwa pada tanggal april menagih sewa rumah itu pada saksi dengan mengatakan bahwa rumah itu adalah rumah terdakwa dan baru mau menyerahkan rumah tadi ada saksi sebagaimana dikatakannya dulu itu apabila saksi mau membelinya seharga rp. , mendengar kata kata terdakwa ini, saksi merasa kaget sekali karena uangnya yang selama ini diberikannya kepada terdakwa untuk rumah itu, telah die lapan oleh terdakwa begitu pula ongkos ongkos penyelesaiannya. maka berdasarkan hal perbuatan terdakwa tersebut atas terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana k.ulh.p. kejahatan mana diancam hukuman dan diatur dalam k.u.hp, dan subsidiari k.u.h.p. dengan memperhatikan dari k.u.hl sebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa terdakwa yang bernama cornelis thimotheus titania pussy tersebut atas bersalah melakukan kejahatan penipuan. menghukum oleh karena itu dengan hukuman penjara selama (delapan) bulan, menetapkan bahwa lamanya hukuman itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan waktu selama ditahan. menghukum terdakwa harus membayar biaya biaya dalam perkara ini: menetapkan bahwa. barung bukti yang berupa rumah berikut tanahnya ter letak jll.lr.e. martadinata jalan riau) bandung diserahkan ke . pada direktorat agraria p3.m.b. mengembalikan barang bukti lainnya berupa (tiga) lembar tanda bukti penerimaan dari saksi tuu kepada terdakwa masing masing tertanggal agustus september oktober sebagai tanda pemda saran rumah jalan rsu ne. (satu) kwitansi tanda bukti penerimaan dari saksi kepada terdakwa tanggal mei berupa kwitansi sebagai tanda penerimaan uang unt pengodean v.b. dikembalikan pada saksi tau dan surat kainnya tetap terlampir dalam berkas.april no, pid p.t.b, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut! menyatukan kesalahan terdakwa: cornelis thimotkevs sitaniapessy tersebut tidak terbukti dengan syah menurut hukum dan keyakinan. membebaskan terdakwa cornelis thimotheus sitaniapessy tersebut dari se mus tuduhan. menentukan ongkos perkara ditanggung oleh negara. memerintahkan barang buku berupa: rumah berikut tanahnya terletak jalan l.l.r.e. martadinata (alan risu) nu. bandung dikembalikan kepada terdakwa. kan (tiga) lembar tanda bukti penerimaan dari saksi tau kepada ter lita masinpsmusing tertanggal agustus september ok lo. sebagai tanda pembayaran rumah jalan' riau (aku) iss tanda bukti penerimaan dari saksi kepada terdakwa tanggal mei dan kwitansi kwitansi lainnya sebagai tanda penerimaan uang untuk pengodean: v.b. dikembalikan kepada saksi tau dan surat lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara. mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal agustus jaksa pada kejaksaan negeri bandung telah mebandung september dari jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri bandung pada tanggal september nan melihat surat:surat yang bersangkutan: das enamulai '. berlaku lagi, namun baik karena r::masih perlu menggunakan 'ketentuan ketentuan dalam undang undang mahkamah agung indonesia undang undang tahun tersebut: . oo. menimbang, bahwa permohonan:: kasasi ini diajukan oleh jaksa pada kex paksaan negeri bandung akan tetapi tidak nyata, bahwa jaksa" tersebut mendapat kuasa khusus dari jaksa agung suntuk'mengajukan' permohonan kas telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri bandung pada tanggal septemberal dapat diterima: menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan terhadap suatu putusan pengadilan yang dengar jung pembebasan terdakwa sekarang tertentu kasa dari segala tuduhan. menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya diterima permohonan kasasi sis serupa itu, mahkamah agung berpendapat sebagai berikut: . bet gagal bahwa undang undang mahkamah agung indonesia itu tetap harus diperlakukan dalam perkara ini berdasarkan alasan alasan? . taat bahwa tersebut pada hakekatnya: sangat. erat hubungannya de ngan bab fy undang undang. mahkamah agung indonesia," yang mengatur. hukum 'acara mahkamah: agung, yang menurut intinya merupakan peraturan pelaksanaan dari tersebut dan masih dianggap perlu, bahwa sebaliknya lagi, undang undang no: tahun yang merupakan peraturan yang bermaksud untuk menggantikan un #. dang undang mahkamah agung indonesia, belum dibuat peraturan pelaksana annya. meniriibang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan undang undang mahkamah" agung indonesia tersebut, permohonan kasasi jaksa terhadap pu. tuan pengadilan tinggi mengenai terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak: dapat diterima, memperhatikan. undang undang yang bersangkutan, dena memutuskan: menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi!" jaksa pada kejaksaan. negeri bandung tersebut: membebankan. biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada' negara: demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. pada: hari kamis .tang juni dan diucapkan dalam sidang terbuka .pada.hari ini.juga oleh prof. gemar seno adji s.h. ketua, dengan dihadiri oleh, purwosunu s.h. dan busthanul arifin s.h. hakim hakim anggota, tidak dihadiri oleh. famili sastrawidjaja s.h, jaksa agung mudi karena berhalangan dan dihadiri oleh ny. kardinal subroto s.h. panitera pengganti luar bisa, serta, tidak di hadiri oleh penuntut kasasi. ant uan dota bee oon dangan hama mati |
hukum sipil jual beli tanah rumah tersebut tidak mungkin sah, karena ternyata dari kesaksian kuasa penjual sendiri para tergugat asal bukan pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya dipinjam nama nya saja, sedang pembeli yang sebenarnya adalah: penggugat asal yang pada waktu itu masih seorang. warga negara asing. dengan demikian, yaitu ingin penyelundup ketentuan larangan tersebut dalam undang undang pokok agraria. putusan mahkamah agung tgi. sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan "e then, tinggal jalan ais gang x1 sura baya, hong wan, tinggal jalan kedondong lor. gang surabaya, penggugat penggugat untuk kasasi dahulu: tergugat tergugat pembanding: melawan bintaro suharto (dh. khong bing), tinggal jalan: adas no, surabaya, tergugat dalam kasasi dahulu. penggugat berbanding: mahkamah agung tersebut: kjsurabaya pada pokoknya atas dalil dalil (bahwa pada tahun antara penggugat asli dengan kuasa pe milik rumah persil jalan adas dan surabaya, telah terjadi |persetujuan jual beli atas kedua rumah persil tersebut: bahwa oleh karena pada saat itu penggugat asli masih warga ne gara asing) maka atas' safari tergugat asli jual beli rumah persil seng kota tersebut diatas namakan tergugat'asli dan tergugat asli il, sering kemudian lahirlah buah akte notaris perjanjian jual beli pura pura dan tanggal september antara kuasa pemilik .rumah persil sengketa dengan tergugat asli dan bahwa sebagai bukti akte dan tersebut bukan per janjikan sebenarnya maka hingga tahun jual beli tersebut tidak dibalik namakan: agus bahwa kini tergugat asli dan masing masing bermaksud me .menguasai memiliki persil rumah sengketa tersebut: sue bahwa banyak saksi saksi yang mengetahui persil rumah sengketa tersebut sebenarnya adalah hak milik penggugat asli dan bahwa tergugat asli. dan il hanya sekedar dipinjam namanya saja! .bahwa secara damai penggugat asli telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut namun selalu tidak berhasil, .bahwa oleh karena itu penggugat asli mohon agar diletakkan 'conseryatoir besar lebih dahulu atas persil rumah sengketa serta me buntut, pengadilan negeri surabaya agar mengambil keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut ie. menyatakan menurut hukum, bahwa.. il. menyatakan, bahwa akte jual beli dan tang , adas surabaya dan persil rumah jalan adas no, sura baya, adalah hanya pura pura, dan oleh karenanya batal. h dalam buku tanah yang bersangkutan mengenai persil rumah jalan adas surabaya dan persil rumah jalan adas surabaya, atas nama masing masing tergugat dan tergugat ii, bilamana: pem balikan nama itu telah dilakukan. bunyi sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian:surabaya: tang menyatakan bahwa akte jual beli dan tentang gal september yang menyebutkan masing masing: tergugat dan tergugat sebagai pembeli dari pada masing masing persil rumah jalan adas dan surabaya adalah merupakan perbuatan oleh karena itu maka akte dan dinyatakan batal: menyatakan sah'dan berharga penyitaan konservatori yang telah diadakan: tan ang dalam rekonpensi bara menolak gugatan penggugat rekonpensi: dalam konvensi dan rekonpensi menghukum para tergugat konvensi untuk membayar biaya per kara ini yang hingga putusan ini diambil ditaksir sebesar: rp.' (tiga ribu seratus lima putih rupiah): membaca surat pernyataan yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri surabaya tanggal november no: pdt, parish effendi sebagai kuasa dari para tergugat tergugat liem sie then, tergugat hong wan, para tergugat dalam'kon pensi penggugat dalam rekonpensi pembanding, mengajukan pero conan agar supaya perkaranya melawan pihak lawannya yang. diputus oleh pengadilan negeri surabaya tertanggal november kat banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama: aan menimbang, bahwa dalam perkara ini baik para tergugat:.dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi pembanding maupun penggugat dalam konvensi tergugat dalam rekonpensi berbanding: tentang hukum nan menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan' dalam tingkat banding dari para tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan'dengan cara yang ditetapkan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut dapatlah diterima, menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi penggugat dalam re konvensi pembanding dan penggugat dalam konvensi tergugat dalam re #konvensi berbanding tidak mengajukan memori banding terhadap pu tuan pengadilan negeri surabaya tanggal november menimbang, bahwa pengadilan tinggi berpendapat: dengan nilai pertimbangan. hukum pengadilan negeri surabaya dalam perkara ini adalah sudah tepat'dan benar dan oleh karenanya secara "3statis mu .tandus pertimbangan pertimbangan hukum pengadilan negeri surabaya "tersebut dianggap" pula tercantum sebagai pertimbangan hukum peng adilan tinggi sini, kanan ada menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam petit gugatan mohon dinyatakan sebagai pembeli. yang sebenarnya sedangkan dictum pengadilan negeri. surabaya. menyatakan penggugat sebagai pemilik yang benarnya, sehingga pengadilan tinggi akan memperbaiki bunyi dictum pengadilan negeri surabaya tersebut: menimbang, bahwa. berdasarkan pertimbangan tersebut.di atas keputusan pengadilan negeri surabaya pdt tanggal nopeinber dalam konvensi harus dikuatkan,.akan tetapi dengan perbaikan sehingga kamarnya berbunyi sebagaimana tersebut bawah inieess dalam 'rekonpensi menimbang, bahwa pengadilan tinggi berpendapat pertimbangan pertimbangan: hakim tersebut atas secara mutasi mutans dianggap pula :tercantum sebagai. .pertimbangan pertimbangan: hukum.:di sini, menimbang, oleh karena itu jelas bahwa gugatan.rekonpensi harus pula ditolak.dan keputusan pengadilan negeri surabaya tanggal no member pdt dalam rekonpensi dikuatkan:. menguatkan keputusan pengadilan negeri surabaya. tanggal november. pdt: dalam konvensi dan rekonpensi kanan . menimbang, bahwa: para. tergugat dalam konvensi penggugat da lam.rekonpensi pembanding.ada di pihak:yang.kalah, maka seharusnya . lah kepadanya dibebani. ongkos perkara: baik dalam. tingkat pertama maupun dalam tingkat banding: memperhatikan hasil perundang undangan yang bersangkut an: mengadili menerima permohonan akan: pemeriksaan: dalam:ptk hpp ya. memperbaiki keputusan: konvensi: pengadilan. negeri: surabaya tanggal november pdt, sehingga diutusnya ber bunyi sebagai berikut agama mengabaikan gugatan penggugat.untuk sebagian5. menyatakan menurut hukum bahwa: penggugat adalah: pembeli yang sebenarnya dari persil rumah jalan adas dari no: surabaya: ipa menyatakan, bahwa akte jual beli dan tertanggal september yang menyebutkan masing masing tergugat: i'dan tergugat sebagai pembeli dari pada masing masing persilrumih jalan adas dan surabaya adalah merupakan:perbuatan pura pura: ser senar oleh karena itu maka akte dan: 'dinyatakan batal: nga rea menyatakan sah dan berharga penyitaan konservatori' yang telah diadakan) menolak gugatan selebihnya: endang dalam rekonpensi dae menguatkan keputusan rekonpensi pengadilan negeri surabaya tanggal november perdata, atas dalam konvensi dan'rekonpensi menghukum 'para tergugat dalam konvensi penggugat" dalam" re konvensi pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam ting kat pertama maupun dalam' tingkat banding yang'sampai sekarang di rencanakan sebesar rp. (seribu lima'puluh:rupiah) demikianlah diputus pada hari senen, tanggal april: tujuh puluh delapan, oleh kami mukmin sh, hakim tinggi pada pengadilan tinggi tersebut sebagai hakim tunggal dan pada hari serta tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalang sidang'terbuka'untuk umum dengan dihadiri oleh ny. koesroemi, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak yang berperkara, putusan pengadilan negeri surabaya tgl. no, demikeadilan berdasarkan ketuhanan yang. men dapat maha esa gau pengadilan negeri. surabaya. yang: mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan sc bagai berikut dalam 'perkaranya (tp bintaro suharto (d h. go' khong bing,) bertempat tinggal surabaya, jalan adas selanjutnya disebut penggugat, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum sura baya, jalan dharmawangsa dalam yaitu kantor kuasanya wibisono' s.h., yang berdasarkan surat kuasa tanggal juni untuk dan atas nama penggugat membuat, me nanda' tangani dan memasukkan surat gugatan ini, penggugat: map melawan liem sie then, bertempat "tinggal di surabaya, jalan we ais gang x1 tergugat'i, hong wan, bertempat tinggal surabaya, jalan keton dong lor gang tergugat ii. pengadilan negeri surabaya) ona .: telah.memeriksa surat surat dalam perkara). telah mendengar pihak pihak: telah'mendengar keterangan paralaks: . . tentang duduknya perkara (konvensi) menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal juli telah mengemukakan sebagai berikut: . bahwa pada kira kira tahun. saudara tan die teng selaku kuasa pemilik persil rumah jalan adas dan jalan adas. surabaya, datang kepada penggugat, menawarkan persil rumah. jalan adas dan jalan adas surabaya kepada penggugat untuk dibeli: bahwa antara penggugat dengan kuasa pemilik rumah setelah terjadi. tawar: menawar, akhirnya: disetujui harga penjualan pembelian persil rumah jalan adas i dan jalan adas no: surabaya kepada penggugat: bagan nan 1n9 bahwa oleh karena penggugat pada saat:itu masih berstatus sebagai warga negara asing, oleh karena permohonan menjadi warga negara in indonesia belum dikabulkan, maka: penggugat memperoleh davis untuk mencari familia atau kenalan warga negara indonesia yang baik untuk dipinjam namanya, bahwa oleh karena hubungan antara penggugat dengan tergugat pada saat itu adalah baik, penggugat minta bantuan dari pada tergugat untuk pinjam nama tergugat dalam jual beli dua buah rumah persil jalan adas dan jalan adas. surabaya yang: dimaksud, bahwa atas saran tergugat maka jual beli rumah.yang dimaksud, sebuah diatas namakan tergugat dan sebuah bagi. diatas. namakan tergugat ii: lana bahwa oleh karena itu, lahirlah dua buah perjanjian pura pura di' hadapan notaris, yaitu akte perjanjian jual beli tanggal sep member dan akte perjanjian: jual beli tanggal septum ber antara kuasa pemilik rumah dengan masing masing'tergugat dan tergugat ii, yang hakekatnya adalah suatu perjanjian jual beli an tara kuasa pemilik rumah dengan penggugat: kane bahwa penggugat mohon dicatat, sebagai bukti bahwa akte jual beli dan. tanggal september adalah bukan perjanjian sebenarnya, maka oleh karena itu hingga tahun jual beli itu tidak dibalik namakan: era bahwa akan tetapi tidak terduga, kini tergugat i'dan tergugat masing masing bermaksud tidak baik dan bermaksud untuk menguasai memiliki masing masing persil rumah jalan adas dan persil rumah jalan adas surabaya bahwa penggugat untuk 'ini pernah minta bantuan pada bapak tojo (d h kwee thing piet) untuk berunding dengan tergugat dan tergugat ii, agar tergugat i'dan tergugat mati mengakui hak hak'peng gugat, akan tetapi dengan tidak terduga, walaupun hak hak penggugat itu diakui, tergugat' dan tergugat. ii' minta' uang dalam jumlah besar dari penggugat . bahwa oleh karenanya terpaksa penggugat kini mengajukan per kara ini ke'hadapan pengadilan negeri surabaya, agar penggugat mem peroleh kebenaran dankeadilan: bahwa penggugat mohon dicatat, bahwa dalam perkara ini ada ber bagai saksi saksi. yang mengetahui bahwa persil rumah jalan adas dan adas surabaya itu sebenarnya adalah milik peng gugat, dan bahwa tergugat dan tergugat itu hanya sekedar dipinjam nan, bahwa khawatir bahwa gugatan penggugat nanti akan sia sia be haka, maka penggugat mohon agar'atas persil rumah jalan adas dan jalan adas' surabaya diadakan penyitaan konservatori ter lebih dahulu, . makaberdasarkan atas semua alasan alasan yang diuraikan atas, sudah bapak ketua pengadilan negeri surabaya memerintahkan penyitaan konservatori atas persil rumah jalan adas surabaya dan persil rumah jalan adas' surabaya, dan selanjutnya agar pengadilan negeri surabaya memberikan. suatu keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan 'atau banding menyatakan menurut hukum, bahwa : il': menyatakan, bahwa akte jual beli dan tang . adas surabaya dan persil rumah jalan adas sura baya, adalah hanya pura pura, dan oleh karenanya batal: .i ii:, dalam buku tanah yang bersangkutan mengenai persil rumah jalan adas no: surabaya dan persil rumah jalan adas sura (baya, atas nama masing masing tergugat dan tergugat ii, bilamana pembalikan nama itu telah dilakukan: bana iv, menyatakan sah dan berharga penyitaan konservatori yang telah diadakan itu, tn, 'v. menghukum tergugat dan tergugat membayar seluruh biaya.perkara: setidak tidaknya memberikan keputusan yang dirasakan adil dan patut dalam suatu peradilan yang baik: menimbang, bahwa pengadilan negeri telah berusaha menamai kan pihak:pihak, tetapi'seasia belaka, memperhatikan dan mengambil! segala yang terurai dalam berita acara pemeriksaan. bnn tentang hukum (dalam konvensi) menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah. sebagai. tertera da lam surat gugatan tanggal juli daftar pdt. menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya mengajukan tangkisan yang pada pokoknya ialah bahwa tergugat i.tidak tahu me tahu tentang hal hal kejadian kejadian yang dialihkan oleh penggugat dalam dalil dan dari surat gugat dan oleh karenanya tergugat tidak menanggapinya: menimbang, bahwa pada tanggal oktober dengan melalui kantor notaris anwar kaharuddin, tergugat telah mengajukan per pohonan kepada menteri agraria untuk mendapat izin pemindahan hak menurut undang undang persil rumah yang terletak jalan adas surabaya: nan menimbang, bahwa tergugat tidak kenal dan belum pula pernah mengadakan hubungan apapun dengan penggugat, oleh karena itu'tidak masuk akal bilamana nama tergugat dipakai untuk perjanjian jual beli rumah seperti dialihkan oleh penggugat dalil surat gugatan, menimbang, bahwa tergugat pada tahun telah meng: ajukan permohonan balik nama atas persis hak eigendom responding yang terletak jalan adas |. menimbang, bahwa untuk menguatkan pangkalannya para tergugat mengajukan bukti bukti, yaitu mat tel. surat panggilan kota praja surabaya kepada 'tergugat yaitu untukia t ii. perjanjian jual beli t ili. turunan ekpedisi surat permohonan :kepada' menteri agraria untuk mendapat izin pemindahan hak. perjanjian jual beli no, i1: perjanjian jual beli t il. turunan ekpedisi surat permohonan kepada menteri agraria untuk mendapatkan izin pemindahan hak: aan t il2, perjanjian jual beli t i. permohonan kepada kantor pendaftaran dan pengawasan pen dataran tanah untuk peralihan hak guna bangunan. adas surabaya dengan nana hong wan (tergugat. ii) yaitu akte tan mat sedang menurut keterangan tan die. teng sebelumnya sama sekali tidak pernah kenal dengan para tergugat kalibaru tahu sewaktu peran tanganan akta jual beli hadapan notaris anwar kaharuddin, dengan demikian maka apabila tergugat h dalam pangkalan.mengemuka kan, bahwa tidak kenal dan belum pernah berhubungan.dengan peng gugat adalah sudah sesuai: dengan keterangan saksi tan die teng, karena tergugat dipakai namanya atas penunjuk dari tergugat ka rena tergugat adalah teman baik dari tergugat ana pula saksi tan die teng tidak pernah menawarkan rumah:rumah ter sebut kepada orang lain, selain hanya kepada penggugat dan belum pernah melihat atau kenal kepada kedua tergugat sebelum penanda tanganan akte muka notaris. tan bahwa saksi untung soenarjoko menerangkan sebagai berikut bahwa (saksi) sebagai penghuni rumah jalan adas .mengeja hui bahwa rumah yang dialaminya itu adalah milik dari firma wan ho. tetapi pada tahun ketika membayar uang sewa rumah, di tolak oleh firma wan dengan alasan, bahwa rumah tersebut telah dijual kepada penggugat. ala untuk ini saksi minta keterangan tertulis dari firma wan ho. tetapi keterangan tersebut tertulis bahwa pembeli rumah' tersebut adalah hong wan. kemudian dimintakan penyelesaian "kepada kuasa firma wan ho, yang menerangkan bahwa karena pembeli (penggugat) masih berstatus w.n.a. maka dipakaikan nama orang lain yaitu hong wan. bahwa saksi tan liam menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal.baik dengan penggugat maupun dengan pemilik rumah jalan adas dan yaitu die hwa tien nio firma wan ho)! maka oleh karena itu tahu betul bahwa yang membeli rumah tersebut adalah penggugat. tetapi karena penggugat pada waktu iti masih berstatus w.n.a. maka terpaksa panjang nama orang lain yang menurut anggapan nya dapat dipercaya. dalam hat ini yaitu liem sie toen dan hong wan (tergugat dan tergugat). saksi diberitahu pula oleh kuasa firma wan bahwa pembelian ter sebut 'telah dibayar lunas oleh penggugat, dan pembayaran langsung: kan pasar bong. kemudian sekitar bulan mei saksi tahu bahwa ada cekcok antara penggugat dengan liem sie toen (tergugat yang minta supaya penggugat membeli rumah jalan: adas dan dengan harga t li: surat pernyataan dari tergugat yang menyatakan tidak ke beratap bahwa oleh penghuni (penggugat) diadakan perbaikan (per bahan) tambahan bangunan pada rumah jalan adas no, surabaya. wet ii pajak jalan yang dikenakan terhadap tergugat th, t kwitansi pembayaran pajak ver' dan pajak jalan dan untuk persil jalan adas responding t:l3. poswesel tentang sewa rumah dari penghuni jalan adas yang dikirimkan kepada tergugat il. t l4. pajak jalan yang dikenakan terhadap tergugat ii. fti. kwitansi pembayaran pajak responding dan pajak jalan dan untuk persil jalan adas no: responding poswesel pembayaran sewa rumah dari penghuni jalan adas no: kepadastergugat dan tergugat ii. menimbang bahwa penggugat atas adanya jawaban para tergugat tersebut. gun. menguatkan dasar gugatannya telah mengajukan saksi saksi ian die teng. untung sunarko dan tan liam menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh :.para tergugat tergugat dihubungkan kesaksian dari para saksi saksi yang diajukan, oleh .pihak penggugat maka pengadilan berpendapat sebagai berikut. see bahwa dan die. teng menerangkan sebagai. berikut bahwa sebagai kuasa dari pemilik rumah jalan adas dan yaitu ny: die. hwa. tien nio firma wan ho) sudah kenal lama dengan peng .gugat, daripada tahun saksi datang pada penggugat untuk mena .waran rumah. jalan adas no: dan dimana penggugat sebagai penghuni rumah jalan adas il. na. kemudian terjadi jual beli antara. penggugat dengan saksi dengan ke .tentukan harga rp: dan. silsilah yang menerima pembayaran harga tersebut. dari tangan penggugat sebelum diadakan perjanjian muka notaris tetapi.karena terbentur pada peraturan pemerintah bahwa w.n.a. ti .dak boleh: membeli rumah, maka penggugat akan meminjam memakai nama.orang lain yaitu teman baiknya yang bernama liem sie toen : tergugat i dan atas saran dari liem sie toen ini supaya untuk rumah yang satunya dipinjam nama kawan liem sie toen yaitu hong wan (tergugat !), dengan demikian maka muka notaris perjanjian dibuat.dengan nama tergugat liem. sie. toen) yaitu untuk rumah jalan adas surabaya yaitu akte sedang rumah jalan menimbang, bahwa sebaliknya pihak tergugat dalam jawabannya (menyatakan bahwa'ia tidak tahu menahu.tentang apa yang didalilkan 'oleh penggugat:dalam penuntutan punt (yaitu proses sampai terjadinya jual:beli.rumah jalan adas. dan ):, para tergugat berpegang pada akte notaris no: dan: tetapi maldini dilumpuhkan.oleh:keterangan saksi: tan die teng sebagai .kuasa dari pihak rumah jalan adas dan :yangsmelakukan jual beli rumah tersebut dengan penggugat.: dari menerima uang harga #rumah tersebut juga dari penggugat. sedangkan terhadap'kedua tergugat sebelumnya: tidak: kenal: sama sekali: baru mengenalnya pada waktu diadakan perjanjian jual beli muka notaris. adapun, mengapa: yang mengadakan: perjanjian notaris bukan antara pembeli dengan penjual, melainkan antara penjual dengan' orang lain, maka menurut keterangan saksi ialah karena pembeli penggugat pada waktu itu masih berstatus w.n.a, sehingga harus.meminjam nama orang lain yang dianggapnya dapat.dipercaya (yaitu para tergugat). menimbang, bahwa adapun pajak jalan yang ditulisatas nama para tergugat, hal ini belum dapat .dijadikan dasar bahwa.mereka adalah pemilik dari.rumah tersebut,. karena apabila.akte'jual beli itu.atas nama begitu pula. dengan bukti surat.permohonan kepada. menteri: agraria untuk mendapatkan 'izin. pemindahan hak, tidaklah pula'dapatdiguna kan sebagai pegangan bahwa mereka adalah yang mempunyai hak atas bangunan tersebut, selama hak tersebut belum tertulis atas nama me menimbang, bahwa'untuk menambah keyakinan, maka pengadilan memandang: perlu "memerintahkan pada penggugat untuk mengangkat sumpah (ea menimbang, bahwa bukti bukti yang diajukan oleh para tergugat dihubungkan dengan keterangan:keterangan bawah sumpah dari para'saksi ditambah dengan sumpah dari pada penggugat maka peng adilan berpendapatbahwa'sebagai pembeli. yang sebenarnya dari persil (rumah) jalan adas no: dan surabaya'adalah penggugat, menimbang, bahwa gugatan penggugat terhadap para tergugat ada jah terbukti maka gugatarpenggugat patut dikabulkan sebagian, menimbang, bahwa'para' tergugat berada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya, aan iv. menyatakan sah. dan berharga penyitaan: konservatori yang telah'diadakan'itu. menghukum tergugat dan tergugat membayar seluruh biaya perkara. setidak tidaknya memberikan keputusan yang dirasakan. adil dan patut dalam status peradilan yang baik. bahwa sebaliknya terhadap gugatan tersebut bahwa tergugat tergugat asli adalah pemilik sah dari persil rumah sengketa sebagaimana dibuktikan dengan akte jual beli dan bahwa sebelum tergugat asli membelinya, persis rumah sengketa tersebut telah dihuni oleh penggugat asti dan setelah dibeli oleh tergugat asli, rumah persil sengketa tersebut telah dipinjamkan dengan cuma cuma untuk ditempati oleh penggugat asli: bahwa karena tergugat asli memerlukan rumah, maka rumah persil sengketa tersebut akan dijual untuk membeli rumah lain dan penggugat asli menyatakan akan membeli sendiri rumah persil tersebut, akan te tapi sampai kini tidak dibelinya malahan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri surabaya, kanan bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas tergugat:asli menuntut kepada pengadilan negeri surabaya agar mengambil keputusan dalam rekonpensi yang dapat dijalankan lebih dahulu: sebagai berikut . menyatakan penggugat sebagai pemilik yang 'baya dalam keadaan kosong dan siap untuk ditempati kepada penggugat. menyatakan bahwa putusan.ini dalam perkara ini dapat dijalan kan lebih dahulu sekalipun diajukan permohonan banding kasasi atau pun diajukan perlawanan. ben una "aan menghukum penggugat dalam konvensi dan tergugat dalam re konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini. bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan: negeri surabaya telah. mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal november pdt., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi anda ust tekonpensi menimbang, bahwa penggugat dalam 'rekonpensi, tergugat dalam gugatan asli, mengemukakan. gugatannya sebagai berikut! bahwa penggugat dalam rekonpensi selanjutnya disebut peng: gugat " mohon agar supaya segala sesuatu yang telah dikemukakan lam konvensi' dianggap: termasuk pula dalam 'bagian tekonpensi ini: bahwa penggugat dalam rekonpensi penggugat: adalah pemilik yang sah dari persil rumah jalan adas surabaya sebagaimana dengan ini dibuktikan dengan akte tanggal' september no: notaris anwar kaharuddin yang turunannya dilampirkan bersama ini (bukti t i1. merah): nat tan bahwa persil rumah tersebut atas sebelum penggugat beli menjadi milik penggugat telah ditempati dihuni oleh tergugat dalam rekonpensi selanjutnya disebut "tergugat : nan bahwa olah karena hat tersebut atas, mengingat pula penggugat telah kenal kepada tergugat, maka setelah. menjadi milik penggugat rumah tersebut masih. tetap penggugat pinjamkan kepada tergugat dengan cuma cuma untuk ditempatinya: bahwa oleh karena penggugat sendiri membutuhkan rumah, maka penggugat bermaksud menjual rumah penggugat yang dipinjam secara cuma cuma tersebut atas, agar supaya dapat menggunakan uang hasil penjual rumah tersebut untuk membeli rumah lain: bahwa maksud penggugat tersebut atas pada pertengahan bulan mei penggugat beritahukan kepada tergugat: mak bahwa atas pemberitahuan penggugat kepada tergugat tersebut atas, tergugat menyatakan berhasrat membeli sendiri rumah tersebu! asal cocok harganya dan mohon waktu untuk berfikimfikir: bahwa akan tetapi kemudian ternyata bahwa tergugat bukan saja tidak membeli rumah tersebut akan tetapi bahkan berusaha member sulit penggugat dalam usahanya akan menjual rumah hak miliknya yang sedang dipinjam, oleh tergugat itu. dengan jalan "mengajukan gugatan yang penuh kebohongan dan. yang sama sekali tidak masuk akal sebagai mana ternyata dalam perkara terdaftar i288 perdata pengadilan negeri surabaya . balita dari uraian tersebut atas kiranya pengadilan telah dapat memperoleh gambaran tentang latar belakang: dari pada gugatan peng: gugat yaitu tak lain ialah dengan. maksud semata mata mempersulit penggugat untuk meminta kembali persil rumah hak miliknya' yang telah dipinjaninya dengan cuma cuma itu dan sekaligus menunjukkan sifat tidak mengenal budi baik tahu budi dari tergugat,. bahwa oleh karena itu terpaksa sekarang penggugat mohon kepada pengadilan agar supaya.tergugat diperintahkan. untuk menyerahkan bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas surat bukti yang ti dak dapat tidak "mungkin dapat. disangkal oleh. tergugat.maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan"lebih dahulu sekalipun diajukan. 'permohonan banding kasasi atau perlawanan: . berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan di atas, maka ter gugat dalam konvensi dan penggugat dalam rekonpensi mohon sudilahi kiranya pengadilan: negeri'di surabaya memutuskan . menyatakan penggugat sebagai.pemilik yang. baya dalam keadaan kosong dan siap untuk ditempati. kepada peng: gugat." bina bata tan si menyatakan bahwa putusan dalam.perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun diajukan permohonan banding kasasi ataupun diajukan perlawanan. san aan menghukum penggugat dalam 'konvensi dan tergugat dalam re konpensiuuntuk membayarseluruh biaya perkaraini. menimbang, bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi sia sia belaka: menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini perhatikanlah keterangan tentang keadaan:keadaan yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara'ini. pertimbangan tentang hukum menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan rekonpensi yang di ajukan oleh tergugat konvensi sebagaimana tercantum dalam surat jawabannya tanggal oktober yang selanjutnya guna mending kat dapat'dianggap diulangi lagi sini selengkapnya: menimbang, bahwa gugatan rekonpensi, tersebut karena tidak ada dasar alasan hukumnya maka harus dinyatakan ditolak: mengingat akan dari undang undang yang bersangkut an: kanan mengadili: dalam konvensi: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian) benua menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik yang sebenarnya dari. pada persis rumah jalan adas dan surabaya: menyatakan bahwa akte jual beli dan :tertanggal september yang menyebutkan masing masing tergugat i dan tergugat sebagai pembeli dari pada masing masing persil rumah jalan adas dan surabaya adalah. merupakan perbuatan: pura ura: oleh karena itu maka akte dan dinyatakan batal, menyatakan sah dan berharga penyitaan konservatori yang telah diadakan: dan saga dalam rekonpensi menolak gugatan penggugat rekonpensi, oia nama dalam konvensi dan rekonpensi nata menghukum para tergugat konvensi untuk membayar 'biner kara ini: yang hingga putusan ini diambil, ditaksir sebesar rp: (tiga ribu seratus tima puluh rupiah). demikianlah, diputus hari ini senen tanggal november oleh kami ny. seksi ba, hakim pengadilan negeri: surabaya dan di hadiri oleh ny. soewarnianto, panitera. pengganti pada pengadilan negeri tersebut, juga dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat. mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,menyatakan bahwa akte jual beli dan tertanggal september yang menyebutkan masing masing tergugat dan. tergugat sebagai pembeli dari pada masing masing persil rumah alan adas no: i1 dan' surabaya adalah merupakan perbuatan pura pura oleh karena itu maka akte dan dinyatakan batal see menyatakan sah dan berharga penyitaan konservatori yang telah dalam rekonpensi menolak .gugatan penggugat rekonpensi: dalam konvensi.dan rekonpensi menghukum para tergugat konvensi untuk. membayar biaya per kara ini, yang hingga putusan ini diambil, ditaksir sebesar rp. (tiga ribu seratus lina puluh rupiah), keputusan'mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat tergugat telah 'diperbaikioleh pengadilan tinggi surabaya dengan ke putusannya tanggal april perdata, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut meherinia permohonan akan pemeriksaan dalamnana aan memperbaiki keputusan konvensi pengadilan negeri. surabaya tanggal november pdt, sehingga diutusnya berbunyi sebagai berikut mengabaikan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pembeli yang sebenarnya dari persil rumah jalan. adas dan surabaya, menyatakan, bahwa akte jual beli dan tentang pal september yang menyebutkan masing masing tergugat dan tergugat sebagai pembeli dari pada masing using persil rumah jalan adas no, dan surabaya adalah merupakan perbuatan pura pura: oleh karena itu maka akte dan dinyatakan barat, menyatakan sah dan berharga penyitaan. konservatori. yang tel diadakan: pal haa menolak gugatan selebihnya: dalam rekonpensi menguatkan keputusan rekonpensi pengadilan negeri suara tanggal november perdata: dalam konvensi dan rekonpensi tag menghukum para tergugat dalam konvensi penggugat. dalam konvensi pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tin kat pertama maupun dalam tingkat banding yang sampai sekarang rencanakan sebesar rp. (seribu lima puluh rupiah): bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada dua belah pihak pada tanggal juli kemudian terhadapnya oleh tergugat tergugat pembanding (sebagaimana ternyata dari surat keterangan kasa: yang dibuat oleh wakil panitera pengadilan negeri surabaya: perc conan mana dengan disertai oleh memori alasan alasannya yang diberi kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal jul itu juga, lan bahwa setelah itu oleh penggugat berbanding yang pada: tangga agustus. yang diterima: kepaniteraan pengadilan negeri surabaya pada tanggal agustus: den#ata kasasi yang harus dipergunakan: puri. m. undang undang tahun sekedar tidak bertentangan dengan undang: undang tahun nan.kan dalam undang undang, maka oleh karena itu dapat diterima, menimbang, bahwa 'keberatan keberatan yang diajukan oleh peng gugat untuk kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada: pokoknya ialah: . ada house bahwa pengadilan tinggi pengadilan negeri: telah salah me ngetrapkan hukum: karena pembeli .dengan tujuan: memiliki persil rumah jalan adas dan surabaya. adalah dilarang ber pasarkan jo. undang undang pokok agraria yang berbunyisebagai.berikut: bidang undang pokok agraria hanya warga negara indonesia'dapat mempunyai hak milik. undang undang pokok agraria setiap jual beli, penukaran, .penghinaan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan perbuatan 'lain.yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada. orang asing, kepada seorang warga negara" yang di samping keluarga negarawan indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing oleh pemerintah termaksud dalam adalah:bata! karena hukum. bahwa pengadilan tinggi pengadilan negeri telah salah dengan berani menyatakan tergugat dalam kasasi sebagai pembeli sebenarnya padahal kong bing tergugat dalam kasasi pada' saat berstatus warga: negara asing (pada saat tahun dan untuk pembelian ter sebut tidak diperkenankan oleh undang undang. bahwa alat bukti akte notaris dari penggugat untuk kasasi 'di tumpukan oleh saksi dan sumpah suppletoir dari tergugat dalam kasasi jadi bukan dilumpuhkan oleh alat bukti tulisan yang lain. lagi pula alat alat bukti tergugat dalam kasasi tersebut merupakan alat bukti untuk melanggar hukum (yaitu agar hakim menyatakan tergugat haag dalam kasasi warga negara asing. sebagai pembeli: yang: sebenarnya) dan ini:merupakan pelanggaran dalam hukum pembuktian. | . bahwa pengadilan tinggi telah salah melanggar. hukum pem buktikan sehingga berakibat berat.sebelah cenderung membenarkan alat bukti yangdemah sebagai bukti: bukti akte: notaris jual beli :dan: dilumpuhkan dengan 'dinyatakan pura pura dan batal oleh kesaksian dar sumpah tambahan. anta dari alat alat bukti penggugat untuk kasasi yaitu bukti bukti! t1k3 perjanjian jual beli akte notaris (bukti til2 s:d.a. akte notaris no: (bukti k1) kena il3 surat. tindakan' pernyataan dari tergugat i penggugat untuk kasasi yang menyatakan tidak keberatan bahwa oleh penghuni per gugat mengadakan perbaikan tambahan bangunan pada rumah jalan adas surabaya (bukti iii) bukti merah, mengenai penyelesaian permohonan izin pemindah ari hak atas tanah bekas hak eigendom responding no, jalan adas surabaya, sea bahwa"dari segala alat alat bukti penggugat untuk kasasistersebut:di atasmenunjuk pada kewajiban kewajiban hukum dari penggugatuntuk: kasasi' yang! telah: dilakukan secara. wajar pada pemilik: persil rumah sengketa tersebut:. ban engan bahwa jika benar benar tergugat dalan kasasi mengaku pembeli: sebenarnya, "dan penggugat untuk. kasasi hanya dianggap pura pura membeli atas mama. tergugat dalam kasasi, mengapa'after'jualibeli. dan. no: tidak lantas diambil dari tangan. para penggugat untuk kasasi oleh.tergugat dalam kasasi setelah selesai "perjanjian jual: beli dimuka notaris? bahan bahwa pengadilan tinggi salah menetapkan hukum dengan mengatakan bahwa akte akte jua beli. dan no:: dinyatakan batal sehingga keputusan pengadilan tinggi: tersebut. men gandungskon : tradisi hukum karena akte akte tersebut" dianggap pura pura dan dibatalkan sedangkan tergugat dalam kasasi dinyatakan sebagai'perjibeli: sebenarnya mengena keberatan keberatan ad: dan2 |. dilan tinggi surabaya telah salah menerapkan hukum, le. undang: 'undang pokok agraria tahun bahwa walaupun akta jual beli dan harus dinyana kan batal, karena terbukti rumah dan tanah sengketa bukan milik ter gugat asal dan tergugat asal ii, namun penggugat asal tidak dapat di dinyatakan sebagai pemilik tanah dan rumah sengketa karena dengan dibatalkannya akte jual beli berarti rumah dan tanah seng kota kembali kepada pemilik semula. pada waktu diadakan perjanjian jual beli, penggugat asal masih ber status warga, negara. asing sehingga tidak mungkin membeli tanah hak . . bahwa lagi pula jual beli tanah rumah sengketa tersebut tidak mungkin sah,'karena ternyata dari kesaksian kuasa penjual sendiri yang menyatakan bahwa. para tergugat asal bukan pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya dipinjam namanya saja, karena pembeli sebenarnya adalah penggugat,asal yang pada waktu itu masih seorang warga negara asing. sehingga dengan begitu yaitu ingin nienyelundupi ketentuan larangan. yang tersebut dalam 9jo undang undang pokok agraria: "' menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter sedikit atas, dengan tidak perlu "mempertimbangkan alasan alasan kasasi lainnya, gugat penggugat untuk kasasi liem sie then dk. tersebut dan untuk membatalkan keputusan pengadilan tinggi surabaya sekedar mengenai. amar dan memperbaiki amar amar lainnya tersebut: menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat penggugat untuk kasasi tergugat tergugat asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan harus membayar semua ongkos ongkos perkara, baik yang jatuh dalam ting kat pertanda dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi: memperhatikan undang undang tahun undang undang no, tahun dan undang:undang tahun memutuskan menerima permohonan kasasi dari penggugat penggugat untuk kasasi: liem sie then hong wan tersebut: membatalkan keputusan pengadilan tinggi surabaya tanggal april perdata dan keputusan pengadilan negeri surabaya tanggal november pdt. tersebut dan dengan mengadili sendiri! dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian: menyatakan batal akte jual beli: dan' tanggal september menyatakan batal pembalikan warna dalam buku tanah yang ber angkutan mengenai persil rumah jalan adas surabaya dan persil rumah jalan adas surabaya atas nama masing masing tergugat dan tergugat ii: menyatakan sah dan berharga conservation besar yang telah di adakan: menolak gugatan penggugat yang lain danselebihnyay dalam rekonpensi menolak gugatan penggugat dalam mekongensis dalam konvensi dan rekonpensi eng menghukum penggugat penggugat untuk kasasi tergugat tergugat dalam konvensi penggugat penggugat dalam rekonpensi untuk mem bayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, maupun tingkat banding dan tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak rp. (dua ribu seratus tiga pu tah rupiah): demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pad4 hari kamis tanggal september dengan indroharto sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketuabuka pada hari sabtu tanggal oktober oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh sri widoyati wiranto soesilo dan hendro tomo hakim hakim anggota, dan nawangsih soetardi sh, pante pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak . ". putusan pengadilan tinggi surabaya tgl. putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang pengadilan tinggi jawa timur surabaya, meng: adilnya sona 1k liem sie then, bertempat tinggal jalan ais x1 atas surabaya, .le. hong wan, bertempat tinggal jalan kedondong lor surabaya, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum kantor parish effendi, pengacara bertempat.tinggal jalan sous urban: tengah surabaya sebagai kuasa mengajukan dan s 4menanda tangani surat permohonan ini, selanjutnya disebut sebagai para tergugat dalam konvensi penggugat. dalam rekan pensi pembanding, melawan : hl. bintaro suharto (d h khong bing), bertempat tinggal selatan adas surabaya, dalam hal ini memilih tempat . s.kediaman hukum kantor soetejo prawirohamidjojo, . sh. wibisono sh, pidada pustaka sh, pengacara ber tempat tinggal jalan dharmawangsa dalam sura baya, sebagai kuasa mengajukan dan menanda tangani surat permohonan ini selanjutnya disebut sebagai penggugat dalam 'konvensi tergugat dalam rekonpensi berbanding,kejadian kejadian mengutip uraian uraian tentang hal ini yang termuat dalam turun putusan dijatuhkan oleh pengadilan negeri surabaya dalam per karyanya :kedua belah pihak yang 'di muka umum. hadapan mereka, tertanggal november no,: pdt, yang kamarnya ber |
bukan pidana dona lean migran perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan primaire yaitu memenuhi semua unsur unsur kuhp juga putusan pengadilan tinggi'yang membawa kan putusan. pengadilan negeri hanya. didasarkan pada pertimbangan :. bahwa pengadilan tinggi akan berpendapat lain dan lebih condong apabila terdakwa tsb. dituduh dan dipersalahkan melakukan kejahatan berdasar kuhp pertimbangan mana menurut pendapat. mahkamah agung adalah sangat kurang beralasan, log meal sen adalah. tidak tepat, bila lamanya. terdakwa berada dalam: tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat. beban sea putusan mahkamah agung tgl. k k1 . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung mengadili perkara'pidana'dalam tingkat'kasasi'telah mengambil putusan sebagai berikut # : batas nasa ana membaca putusan pengadilan negeri magelang 'tanggal oktober srn., dalam putusan mana terdakwa soemarmo into' pages doeloe, berumur kiraikira tahun, dilahirkan surakarta dan: bertempat tinggal terakhir fi'di dik pengupasan nor magelang, pekerjaan: pegawai inspeksi pajak magelang #tertentu kasasi (berada dalam tahanan sejak: tgl. d:tal seba bea pama yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri'tersebut: karena dituduh: .bahwa ia. sebagai pegawai: negeri :yaitu sebagai pesawat pada" kantor: inspeksi pajak. magelang menurut surat pengangkatan:dari menteri: keuangan republik indonesia tanggal d. .:.pgw: pada:hari:dan tanggal yang. sudah tidak: dapat.ditentukan lagi. dengan pasti .dalam .waktu waktu antara bulan april sampai bulan juli. setidak tidaknya didalam. tahun atau disekitar tahun dijalan pengupasan no: magelang atau setidak tidaknya disuatu tempat didalam wilayah hukum pengadilan negeri magelang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dan.atau orang lain dengan melawan hukum telah memaksa beberapa orang wajib pajak ialah: dana live: feng tjoe san naa alan oon lem tiong gen, dengan menyala gunakan kekuasaannya sedemikian rupa sehingga. wajib pajak live feng tjoe memberi uang kepadanya sebesar rp. dua ibu rupiah), wajib pajak jap jan tan memberi uang kepada terdakwa sebesar rp. (tiga ribu lima ratus rupiah), wajib pajak liem tiong' gen memberi uang kepada terdakwa sebesar rp. (dua ribu rupiah) yaitu dengan dara pada waktu para wajib pajak tersebut mendatangi terdakwa dirumah terdakwa atau tempat lain dalam wilayah. hukum. pengadilan. negeri magelang untuk minta keringanan atas pembayaran uang cicilan pajak, terdakwa telah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu baik. dengan. kata kata, isyarat atau sikap atau perbuatan yang lain yang mewujudkan kemauan terdakwa untuk tidak akan mengabulkan permintaan para wajib pajak tersebut jika para wajib pajak tidak memberikan sesuatu kepada terdakwa baik berupa uang ataupun barang lain: subsidiari bahwa. terdakwa. sebagai. pegawai. kantor. inspeksi pajak. magelang: menurut surat keputusan dari menteri keuangan tanggal pgw. pada waktu dan tempat seperti yang telah disebut didalam tuduhan primaire telah menerima hadiah.berupa.uang sejumlah cah rp.: dua. ribu rupiah).dari lice feng tjoe,: rp. (tiga ribu.lima ratus rupiah) dari jap jan tanj n3is. rp. (dua.ribu rupiah) dari. liem tiong gen, sedang diketahuinya atau selayaknya harus dapat diduga bahwa uang tersebut diberikan kepada: terdakwa' karena berhubungan: dengan: jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan uang tersebut karena ada hubungan nya dengan jabatan terdakwa melanggar :fasal kuhp: jo: perpu. fasal 1c. fasal subs. fasal kuhp. jo. perpu. fasal 1c. jo. fasal dengan memperhatikan kitab undang undang hukum pidana'jo. perpu no:' dan hir" yang bersangkutan' telah dinyatakan" bersalah melakukan" kejahatan seperti tercantum" dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: menetapkan, bahwa terdakwa soemarmo into pages doeloe tersebut bersalah melakukan kejahatan sebagai pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan din sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyala gunakan kekuasaannya memaksa orang'lain untuk memberikan sesuatu menghukum terdakwa sogjatmo into pages doeloe tersebut dengan pidana penjara selama (tiga tahun, menetapkan, bahwa waktu selama terdakwa soemarmo into. pages doeloe'terdakwa tersebut menetapkan "supaya terdakwa soemarmo into pages. doeloe membayar biaya dalam perkara ini? menetapkan supaya barang bukti berupa. secarik kertas dilampirkan dalam berita acara, . . oo. dee tiga akhir pajak kembali kepada pemiliknya masing masing: os putusan .mana 'dalam .pemeriksaan . tingkat. banding telah. diperbaiki oleh pengadilan tinggi semarang.dengan putusannya tanggal: januari pid. smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai: berikut : menerima. permohonan pemeriksaan perkara .pada peradilan tingkat banding dari terdakwa soemarmo. into pages doekogh:tersebut memperbaiki keputusan pengadilan negeri di magelang: tertanggal:: oktober sm, yang:dimohonkan :banding:itu membebaskan :terdakwa tersebut :dari tuduhan"primaire:dan menyatakan, bahwa terdakwa tersebut bernama::::: scejatmo into pages: doeloe, bersalah .melakukan tindak pidana: ask sebagai pegawai negeri menerima:hadiah, sedang dapat diketahui, bahwa hadiah tersebut ada hubungannya dengan'pekerjaannya ape menghukumsterdakwa' oleh'karena tu dengan pidana penjara "selama "satu tahun enam bulan panggilan'dalam masa'percobaan satu tahun menentukan, bahwa 'secara terdakwa 'berada didalam tahanan sementara sebelum keputusan'ini mendapat kekuatan'pasti, seluruhnya akan dikurangkan dari hukuman dijatuhkan kepadanya menghukum terdakwa' pula' untuk "membayar biaya perkara ini, kecuali biaya perkara yang karena pembebasan 'ini dibebankan" kepada" negara menentukan, bahwa terdakwa'akan'tetap berada diluar tahananyang bersangkutan 'kepada pengadilan negeri magelang : mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri" magelang yang menerangkan, bahwa pada tanggal agustus jaksa pada kejaksaan negeri tingkat magelang telah mengacu kan permohonan kasasi atas putusan pengadilan negeri tersebut: memperhatikan risalah kasasi tertanggal magelang agustus mg. dari jaksa sebagai penuntut kasasi yana diterima dikepang terapan pengadilan negeri, magelang, pada tanggal. agustus. . melihat surat surat yang bersangkutan :. maman menimbang terlebih dahulu, bahwa. meskipun. berdasarkan. pasai. dari undang undang tahun sejak undang undang tersebut. mulai berlaku pada.dari undang undang tersebut. hanya mengatur kedudukan, susunan. dan..:oleh: karena! mana" hal hal" yang mengerjai acara kasasi" mahkamah agung masih perlu menggunakan ketentuan ketentuan dalami undang: undang mahkamah agung indonesia tersebut: nia menimbang,i bahwa permohonan kasasi' ini' adalah diajukan oleh" jaksa berdasarkan surat kuasa menteri, jaksa agung tanggal desember akan tetapi karena surat kuasa tersebut berlaku secara umum jadi bukan "merupakan surat kuasa khusus' seperti yang dimaksud oleh" undang undang mahkamah agung: indonesia, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus. dianggap. sebagai: permohonan: kasasi pihak parti cassette) menimbang, bahwa putusan pengadilan tinggi telah diberitahukan kepada jaksa sebagai: penuntut kasasi pada tg. agustus dan jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada: tanggal agustus serta risalah kasusnya: diterima:.kepaniteraan pengadilan negeri magelang pada tanggal agustus1969, dengan demikian permohonan kasasi:tersebut beserta alasan alasan .telah. diajukan. dalam. tenggang tenggang. dan dengan: cara menurut, undang undang oleh karena, mana permohonan.kasasi tersebut formil dapat diterima denting ts. menimbang, bahwa.keberatan keberatan yang diajukan oleh. jaksa sebagai penuntut kasasi. pada pokoknya adalah : . . o. pan bahwa. berdasarkan. pemeriksaan. pendahuluan .dan sesuai. dengan keterangan saksi, serta. dengan. adanya. barang barang bukti, maka. terra gap terdakwa lebih tepat bila dituduh dan dipersalahkan melanggar. . kitab undang undang hukum pidana jo. dan perpu tahun bahwa pengadilan tinggi telah melanggar 14a kitab undang menimbang. oo. been aan mengenai keberatan ad. . enu nee . keberatan. tersebut dapat dibenarkan karena selainnya bahwa perbuatan yang dilakukan'oleh terdakwa adalah sesuaidengan perbuatan yang'dituduhkan dalam tuduhan primaire yaitu memenuhi semua unsur unsur kitab undang: undang: zukuri pidana'juga putusan pengadilan tinggi.yang' mamba takkan putusan pengadilan negeri hanya didasarkan pada pertimbangan "bahwa pengadilan tinggi akan berpendapat lain dan lebih. condong apabila terdakwa tersebut dituduh'dani dipersalahkan melakukan kejahatan berdasarkan kitab undang bidang: hukum: pidana :pertimbangan mana menurut pendapat mahkamah agung adalah sangat kurang beralasan mengenai keberatan ad. . coco. . keberatan ini juga. dapat: dibenarkan karena memang tidak tepat bila lamanya terdakwa berada dalam'tahanan turut diperhitungkan: dalam hukum bersyarat anaalnesa ahli dan menimbang, bahwa berdasar atas alasan alasan terurai diatas: mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan. tinggi semarang tanggal januari pid. smg., tidak dapat dipertahankan, oleh karena mana harus dibatalkan paman . menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tinggi tersebut dibatalkan maka. mahkamah agung akan mengadili sendiri. dengan menguatkan putusan pengadilan negeri magelang tanggal oktober sm: . memperhatikan. undang undang mahkamah, agung indonesia dan dari undang undang.yang bersangkutan . shen sun memutuskan? menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi jaksa pada kejaksaan negeri magelang tersebut, membatalkan putusan pengadilan tinggi semarang tanggal januari pid. smg. tersebut: gandengan mengadili sendiri, . si: taste menguatkan putusan pengadilan negeri magelang tanggal. oktober membebankan biaya perkara dalam tingkat :ini.kepada negara: demikianlah diputuskan salam:rapat permusyawaratan. pada hari rabu, tanggal november: .0leh prof. subjektif,: ketua d.h. lumbanradja, dan indroharto,: sh,. hakim hakim. anggota dan diucapkan 'dalam sidang terbuka pada hari rabu, tanggal. desember. oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh dh. lumbanradja, dan indroharto, sh, hakim.dan putusan pengadilan: tinggi: semarang no: pid: smg ape demi: keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha e sa: siapengadilan tinggi di semarang, yang mengadili perkara per kara:pidana dalam:peradilan:tingkat banding,: dilakukan dalam sidang perlu syawaratam telah:men jatuhkan' keputusan seperti:tersebut:.di bawah :ini, dalam perkaranya terdakwa ena ada pet dana penahan seejatmo into pages doekoehp ses ganas berumurkira:kira: :tahun, dilahirkan di surakarta, gan bertempat tinggal yang terakhir di jalan: pengupasan: no: dalam: kota: magelang, pekerjaan: pegawai inspeksi pajak magelang f !i): tee terdakwa'berada didalam tahanan:sejak tgl. juli d:tgl. juni tee pengadilan tinggi'tersebut pai nba teo gem wadmbiada pos job seri zea sora berita berita. acara .pemeriksaan persidangan pengadilan negeri ' magelang dalam perkaranya terdakwa' tersebut berikut keputusannya tertanggal oktober sm., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: her menetapkan| bahwa terdakwa soemarmo into' pages dogkoeh tersebut bersalah melakukan kejahatan: sebagai pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyala guna kan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu" menghukum terdakwa soemarmo into pages doeloe tersebut . engan pidana penjara selama (tiga) tahun: . menetapkan, bahwa selama terdakwa soemarmo,. into pages doeloe mekterdakwastersebut: bana meibngas bam menetapkan supaya terdakwa soemarmo into pages doeloe' membayar biaya dalam:perkarasini dea aki akas menetapkan supaya barang bukti berupa secarik kertas'dilampirkan'dalam berita'acara ang ega akhir pajak kembali kepada' pemiliknya masing masinganggal oktober terdakwa tersebut mengajukan permohonan banding terhadap keputusan tersebut para nan risalah banding dengan tambahannya yang diajukan dan ditanda. tangani oleh terdakwa tigi. januari surat kawat: ketua: pengadilan tinggi:di: semarang: tgl: juni no: ne) av tentang:perintah'keluar tahanan: insan dak raha menimbang, bahwa" permohonan terdakwa tersebut untuk membanding terhadap keputusan tersebut diatas diajukan dalam tenggang. waktu dan dengan cara menurut: undang undang) oleh":karena: itu dapat diterima: menimbang, bahwa 'risalah'banding "yang diajukan' oleh terdakwa, pada pokoknya hanya'mengulang pasang pernah diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri dan tidak mengandung hal: yang baharu: yang dapat mempengaruhi keputusan dalam perkara ini, sehingga. oleh: karena itu'tidak perlu dibahas dan harus dikesampingkan saja menimbang, bahwa terdakwa tersebut oleh pengadilan negeri magelang telah dituduh melakukan kejahatan: primaire kitab undang undang hukum pidana jo: perpu: no:: jo : dani subsidiari ' kitab undang undang hukum' pidana'jo. perpu: no:" tersebut, kemudian'terdakwa' dipersalahkan melakukan:tindak pidana' tersebut tuduhan primary kitab" undang undang hukum pidana! dengan alasan alasan sebagaimana.yang dikemukakan. oleh hakim pertama:seperti:yang dipertimbangkan dan digunakan sebagai dasar. keputusannya itu5. nia menimbang, bahwa setelah pengadilan: tinggi membahas: isi berkas perkara terdakwa yang dimohonkan banding itu dengan seksama dan cermat ceritanya berpendapat, bahwa pengadilan tinggi tidak sependapat dengan keputusan hakim pertama, karena terdakwa tersebut telah dituduh berdasarkan . dan.: kitab undang undang hukum pidana: jo, perpu' ldan dan kemudian:dipersalahkan melakukan tindak pidana' kitab. undang undang. hukum: pidana seed ndummesi :a menimbang, bahwa. sesuai dengan keterangan: saksi saksi:dan':bukti bukti lain dalam perkara ini, pengadilan tinggi akan: berpendapat lain dan lebih: condong :apabila.terdakwa.tersebut. dituduh.dan: dipersalahkan melakukan kejahatan berdasarkan.:: kitab: undang undang hukum: pidana::: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas: keputusan pengadilan. negeri magelang,tertanggal. oktober. sm., perlu diperbaiki yaitu. dengan membebaskan, terdakwa dari tuduhan primaire kitab undang undang hukum pidana dan perpu 1c'dan dan mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana berdasar. kan tuduhan subsidiari kitab undang undang hukum pidana, menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam tuduhan subsidiari kitab undang undang hukum pidana, maka pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya perlu pula diperbaiki seperti yang akan disebutkan dibawah ini, sedangkan mengenai keputusan pengadilan negeri tersebut untuk selainnya dapat dikuatkan menimbang, bahwa dalam memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, pengadilan tinggi akan mempergunakan dasar yang serangan ringannya, mengingat, bahwa: terdakwa: sebagai: pegawai: negeri. dari jawatan pajak dan telah memiliki masa.kerja yang cukup: lama: terdakwa" pernah ditahan dan. dari: kejahatan ini. nilai dari kerugian tidak:seberapa besarnya.::. s5 menimbang: bahwa: perpisahan keluarga selama: terdakwa: berada: dalam tahanan: sementara sudah. merupakan. pidana penjara bagi terdakwa . menimbang, bahwa':.oleh karena: terdakwa. dijatuhi: hukuman, maka terdakwa"harus juga dipidana untukmembayar biaya: perkara, kecuali. biaya berhubung: dengan pembebasan ini dibebankan kepada negara: mengingat: akar: dari. undang undang. yang: bersangkutan menerima: permohonan. pemeriksaan perkara. padas peradilan: tingkat banding dari. terdakwa: soemarmo: into pages doeloe, tersebut: . memperbaiki: keputusan pengadilan negeri:.di magelang: tertanggal: oktober sm. yang:dimohonkan:banding itu asus membebaskan terdakwa tersebut dari tuduhan 'primaire,'dan menyatakan, bahwa terdakwa tersebut bernama soekarno" into" pages doeloe, bersalah melakukan'tindak pidana ganda donna bun ., sebagai pegawai negeri menerima. hadiah, sedang dapat diketahui bahwa (hadiah tersebut ada hubungannya dengan pekerjaannya : . menghukum terdakwa oleh karena itu dengan:pidana penjara'selama satu tahun.enam bulan, panggilan dalam: masalah percobaan' satu' tahun: menentukan, bahwa selama terdakwa berada didalam tahanan sementara sebelum keputusan:ini mendapat kekuatan pasti, seluruhnya akan' dikurangkan dari hukuman dijatuhkan kepadanya bagan tes menghukum terdakwa pula "untuk membayar'biaya "perkara ini, kecuali biaya" perkara yang 'karena' pembebasan ini dibebankan kepada negara menentukan, bahwa' terdakwa' akan tetap'berada diluartahanan ?loan kepada pengadilan negeri. magelang demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari rabu, tanggal januari oleh kami, b.r.m. sapporo wresniwiro hadiwidj ojo, sh, ketua, hadipoernomo,' dan ny. soerjani soerjotjaroko, masing masing sebagai hakim anggota, keputusan mana pada hari itu juga terus diucapkan muka. umum oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh soesilo, panitera |
hukum perdata. panai pemisahan harta. peninggalan dalam perkara ini tidak ter masuk wewenang camat. putusan mahkamah agung tgl. juni sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yangiko hasan, bertempat tinggal kampung hepuhulawa, ke catatan limboto, kabupaten gorontalo, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pembanding melawan pr, anti hasan, bertempat tinggal kampung hepuhulawa tersebut, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat berbanding: dan umi hasan. jurus: hasan, kedua duanya bertempat tinggal kampung hepuhulawa tersebut karim bisa. sude sudah temen mariana. jusuf ali. abu panel. moda kayu. john harman. kue temui rohani. abdullah salam alias dukun turut tergugat dalam kasasi, dahulu turutisi telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat tergugat dalam ka sasi. sebagai tergugat tergugat asli dan turut tergugat tergugat asli muka persidangan pengadilan negeri gorontalo pada pokoknya atas dalil dalil mana bahwa penggugat asli adalah janda dari almarhum djafar hasan, dimana dalam perkawinan mereka tidak diperoleh. seorang ataupun, tetapi telah mengangkat orang anak yaitu tergugat asli dan thruster gugat asli dan bnn bahwa samping itu almarhum djafar hasan ada meninggalkan harta bersama dengan penggugat asli yaitu berupa sawah sawah. kebun, kental dan 'hari harta lainnya yang perincian tentang letak, luas dan batas batasnya seperti tersebut pada sub sampai dengan dalam surat gugatan bnn bahwa semua harta peninggalan almarhum djafar hasan tersebut telah dikuasai oleh penggugat asli, kecuali harta harta yang telah di bahkan oleh penggugat asli bersama suaminya almarhum djafar hasan tersebut kepada (tiga) orang anak angkatnya tersebut. yang rinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan bahwa akan tetapi akhir akhir ini ternyata tergugat asli telah me miliki sebagian besar peninggalan tersebut. berdasarkan atas suatu penetapan pengadilan negeri gorontalo tanggal oktober hn. pdt, yang menetapkan. pihak .tergugat asli sebagai anak angkat almarhum djafar hasan tersebut ang bahwa penetapan tersebut tidaklah dapat merubah adanya pegang an penguasaan penggugat asli atas harta peninggalan almarhum djafar hasan tersebut, karena memang para anak angkat tersebut telah diberi kan hibah sesuai dengan hukum syarak yang berlaku bahwa apa yang menyangkut sebagai bundel bersama antara peng gugat asli dengan almarhum djafar hasan tidak. dapat dibagikan kepada anak angkat dan jika menurut hukum anak angkat ini dapat mc warisi, maka. harus ditempuh cara cara menurut hukum, umpamanya melalui gugatan pengadilan agama gorontalo untuk menentukan yang menjadi bagiannya dan kemudian menyerahkan pelaksanaannya pengadilan negeri gorontalo and bahwa cara cara ini tidak ditempuh oleh tergugat asli melainkan telah memperalat pemerintah setempat untuk melakukan pembagian tersebut dimana penggugatasli sama sekali tidak mengetahuinya putusan pengadilan negeri gorontalo tgl. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri gorontalo yangdari:. jalan riko hasan, tinggal kampung hepuhulawa, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo, sebagai tergugat dan umi hasan: jurus hasan, keduanya tinggal kampung hepuhulawa, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo: serta karim bisa, sude sudah terner mariana, jusuf ali, ketiganya tinggal kampung hepuhulawa, kaca matan limboto, kabupaten gorontalo: abu panel, tinggal kampung kayubulan, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo: moda kayu, tinggal kampung kayubulan tersebut: john harman, tinggal kampung mepuhulawa, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo: le, tinggal kampung kayumerah, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo: tan temui rohani, tinggal kampung pone kecamatan limbo to, kabupaten gorontalo: abdullah salam alias dukun, tinggal kampung dutulanaa, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo: sebagai turut tergugat kemudian. pengadilan negeri tersebut: telah membaca surat suratan dalam perkara inidaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri gorontalo pada hari itu juga dibawah nomor hn pdt, pada pokoknya memajukan hal hal sebagai berikut: bahwa penggugat adalah satu satunya janda dari alm. djafar hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal juli bahwa dari perkawinan penggugat dengan alm. djafar hasan verse but tidak diperoleh turunan anak, akan tetapi semasa hidupnya alma hum telah diangkat tiga orang anak yakni dua. orang laki laki dan seorang perempuan, masing masing riko hasan, tergugat: jurus hasan dan pr. umi hasan. para turut tergugat: bahwa sepeninggal alm. djafar hasan tersebut pada tanggal juli telah diperoleh sebagai harta pendapatan bersama dengan peng: gugat yang terdiriatas il. tiga petak sawah terletak kampung hepuhulawa, kecamatan limboto, sipat sifatnya: utara, bersifat dengan sawahnya marak, timur bersifat dengan sawahnya musa: selatan bersifat dengan sawah nya pulu dan barat bersifat dengan sawahnya ari: ii. dua petak sawah terletak kampung dutulanaa, kecamatan limboto, sipat sipat: utara dengan sawahnya sun, timur dengan sawahnya sun, selatan dengan sawahnya mari, barat dengan sawahnya marak, iii. tiga petak kebun kampung hepuhulawa tersebut: . satu petak, batas batasnya: utara dengan kebunnya ismail, timur dengan kebunnya guru karim, selatan dengan kebunnya pr. uji, barat dengan kebunnya ismail: b.satu petak, sipat sifatnya: utara dengan kebunnya mulia, timur dengan kebunnya jong, selatan dengan kebunnya penggugat, barat dengan kebunnya duo: cc. satu petak kebun nama loturigo, sipat sifatnya: utara dengan kebunnya tangga, timur dengan kebunnya riko, selatan dengan ke bunny pulu: aan iv. dua tempat kebun kampung dutulanaa tersebut, batas batas nya: naa satu petak kebun nama tiada, sipat sifatnya: utara dengan kebunnya pr. mani timur dengan kebunnya imam rina, selatan dengan kebunnya telet latu, barat dengan kebunnya pr. jong, satu petak berisi pohon kelapa, sipat sifatnya: utara dengan kebunnya motto, timur: dengan jalan air, selatan dengan kebunnya barat dengan kebunnya nur hasan: satu petak kebun kampung kayubulan kecamatan. limboto, sipat sipat: utara dengan kebunnya major motel, timur dengan kebun nya tato due, selatan dengan kebun lantai, barat dengan kebunnya mamalia: vi. empat petak sawah kampung kayubulan, sipat sifatnya: utara dengan sawahnya afifullah, timur dengan sawahnya pata, selatan dengan sawahnya manggarai, barat dengan sawahnya haji molo vii. satu cintai berdiri sebuah rumah batu atap seni' kampung hepuhulawa, sipat sifatnya: utara dengan kebunnya. due, timur dengan kentalnya aru, selatan dengan jalan raya, barat dengan kental nya due: vhi, pohon kelapa terdapat kampung kampung: kampung hepuhulawa, kecamatan limboto, terdapat kebunnya: pohon kebunnya hasan dan pr. laid: pohon kebunnya hoya: pohon kebunnya moto: pohon kebunnya bantuan papaya: pohon kebunnya muda: pohon kebunnya kong: pohon kebunnya topik: pohon kebunnya naki temui raksa: pohon kebunnya temui buka: pohon kebunnya temui salim tuli: pohon kebunnya bekas kebun molina: pohon kebunnya suma maharani: pohon kebunnya dj. hasan: pohon kebunnya dj. hasan: pohon kebunnya gr. karim saleh, pohon kebunnya pr. tane tile salami: pohon kebunnya bena ismail: pohon kebunnya oli! pagi): pohon kebunnya ranjau: pohon di.kebunnya temui artis: pohon pohon kebunnya adam nya: pohon kebunnya hasil waduk: pohon kebunnya samu ali, pohon kebunnya arabia tina, pohon kebunnya nya: kan . pohon kebunnya due, kampung dutulanaa, kecamatan limboto terdapat ke bunny: pohon kebunnya kurus total: pohon kebunnya pr, pohon kebunnya siyo: pohon kebunnya tanggalnya: pohon kebunnya agung motto: kan pohon kampung kayubulan, kecamatan limboto, terdapat di ke . bun kental: pohon kebun hasan, pohon kebun temui pulu: pohon sawah pulu hasan: pohon sawah toba: kata kan pohon kental nau pohon (jumlah pohon pohon kelapa yang tersebut pada sub blanc pohon). ix, perabot rumah terdiri atas: dam, lusin piring, dua buah tempat tidur: kan dua buah ruslan: dua buah lampu petronas satu gilingan jagung: sebuah sepeda: kan kanan dua buah roda, inn nan satu buah hasi roda: eni satu buah buket kaca: kan satu buah lemari buku, dasa satu buah radio transistor: naa empat stel kursi: bonar bahwa ternyata dari seluruh harta ini setelah meninggalnya suami penggugat tersebut berada dalam penguasaan penggugat sebagai satu satunya janda (ahli waris) dari alm. djafar hasan, mengecualikan yang telah dihibahkan kepada ketiga anak angkat penggugat bersama alm. dj. hasan tersebut yang berupa: pohon kelapa kampung bongohulawa dan dua petak sawah kampung kayubulan kepada riko hasan (tergugat), pohon kelapa kampung hepuhulawa kepada jurus. hasan, turut tergugat dan pohon kelapa kampung hepuhulawa kepada pr. umi hasan, turut tergugat: bahwa dengan demikian adalah menjadi persoalan dalam perkara ini bahwa ketiga anak angkat tersebut hanya berhak memperoleh hiba wasiat dari alm. dj. hasan, dan hal ini telah terlaksana setelah alm. dj. hasan meninggal, akan tetapi pada akhir akhir ini oleh pihak terigu gat riko hasan telah menguasainya sebahagian dari harta ini, seolah olah dialah sebagai pemiliknya: bahwa atas hal pemilihannya sebahagian besar harta peninggalan ini didasarkan suatu penetapan pengadilan negeri gorontalo tertanggal oktober hn. pdt. yang menetapkan pihak riko hasan sebagai anak angkat dari djafar hasan: bahwa dengan ditetapkannya riko hasan tersebut sebagai anak angkat dari alm. djafar hasan, menurut hukum tidak dapat merubah adanya pegangan penguasaan penggugat atas harta peninggalan alm. djafar hasan yang diperolehnya sebagai harta bersama dengan pengguna gat, karena seperti telah disebutkan atas para anak angkat ini me mang sudah dihibahkan sesuai dengan hukum syarat yang berlaku, sedang apa yang menyangkut sebagai bundel bersama antara penggugat dengan djafar hasan, tidak dapat dibagikan kepada anak angkat, dan jika menurut hukum anak angkat ini dapat mewarisi, hal mana harus ditempuh cara cara proses menurut hukum, umpamanya.kepada tergugat harus memajukan gugatannya pengadilan agama gorontalo menyuruh untuk ditetapkan seperberapa yang menjadi bahagianya, sedangkan untuk menentukan bahagian tiap ahli waris oleh pengadilan again memohon serta menyerahkan pelaksanaannya kepada peng adilan negeri gorontalo: bahwa cara cara semacam ini tidak pernah ditempuh oleh pihak tergugat, malah tergugat dengan memperalat pemerintah setempat telah bertindak melakukan pembagian yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh penggugat, dan walaupun pernah diberitahukan, tetapi harus melalui suatu paksaan fisik: bahwa oleh karena demikian, mengingat penggugat sebagai satu satunya janda yang masih memerlukan suatu kelangsungan hidup, maka pada tempatnya hal ini disalurkan melalui pengadilan negeri, agar benda benda yang telah dirampas oleh tergugat, dapat dipulihkan penguasaannya kepada penggugat (revindicatie), dan selanjutnya memberikan suatu keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu biar verzet atau bandingan diajukan: primaire menyatakan bahwa benda benda yang tersebut pada angka' s d adalah harta pendapatan bersama dari alm.. djafar hasan yang seharusnya menguasai terus benda seng: kota, iii. memulihkan pegangan penguasaan penggugat atas benda benda:, iv. ongkos ongkos pemulihan menurut hukum, subsidi menetapkan menurut hukum penggugat adalah satu satunya janda dari alm.. djafar hasan tersebut, ce. mengesahkan adanya hiba yang telah dilakukan kepada ketiga anak angkat tergugat dan para turut tergugat),, menyatakan tidak syah dan berharga adanya semua surat surat yang dibuat oleh badan yang tidak berwenang yang telah ber tindak melakukan pembagian dalam bundel ini, menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang.ga bila perlu dengan bantuan tangan besi: kana menyatakan keputusan sudah boleh dijalankan terlebih dahulu biar verzet atau bandingan diajukan, menyangkutkan pihak pihak jain yang timbul dalam perkara ini, menghukum kepada para turut tergugat untuk tunduk dalam keputusan ini, ongkos perkara menurut hukum, menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah dibentuk kan penggugat menghadap sendiri dan dimuka persidangan memberikan kuasa secara lisan kepada hilumalo, tinggal kampung hepuhulawa, kecamatan limboto kabupaten gorontalo, pekerjaan tani, sedang un tuk para tergugat dan turut tergugat dan masing masing menghadap sendiri. menimbang, bahwa. untuk mempersingkat uraian putusan ini perhatikanlah keterangan keterangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini: tentang hukum menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagai'nana diuraikan atas: menimbang, bahwa benda benda perkara adalah sebagaimana nya dalam gugatan penggugat tertanggal november yang sudah di sempurnakan dengan pemeriksaan setempat sesuai berita acara tentang gal pebruari perdata no, hn. menimbang, bahwa menurut gugatan penggugat bahwa benda benda tersebut adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan suaminya djafar hasan: bahwa bahagian dari benda benda tersebut telah dicabut diambil dari tangannya dan sudah berada dalam pemilikan tergugat: bahwa oleh karena itu memintakan supaya benda benda sangke tersebut dipulihkan kembali kepada penguasaannya sebagai satu satunya janda dari alm. djafar hasan: menimbang, bahwa tergugat menolak gugatan penggugat dengan alasan bahwa tergugat adalah sebagai anak angkat yang berhak ber sama sama penggugat mewarisi dan menikmati harta peninggalan djafar hasan: bahwa bahagian yang diperolehnya dari benda benda tersebut adalah berdasarkan pada: penetapan hakim pengadilan negeri gorontalo tertanggal perdata hn. pat (bukti t.iii) surat ketua pengadilan negeri gorontalo tertanggal desember. pn (bukti t.viii) yang disusul dengan. surat berupa ralat dari ketua pengadilan negeri gorontalo tertanggal: desember pn (bukti t.ix), dimana ditetapkan bahagian tergugat sebesar bahagian: berita acara penyerahan oleh team pembagi pemisah tertanggal maret (bukti t.v) yang telah disampaikan kepada bapak ketua pengadilan negeri gorontalo dengan surat kepala kecamatan limboto: tertanggal april menimbang, bahwa sebelum meninjau dasar pembagian tersebut. maka pengadilan negeri harus menyelidiki apakah benda benda tersebut benarsadalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan suaminya alm. djafar hasan: menimbang. bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa: penggugat adalah satu satunya isteri dari alm. djafar. hasan: benda perkara adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan alm. djafar hasan: bahwa perkawinan mereka tidak menghasilkan anak: bahwa djafar hasan telah meninggal dunia pada tanggal juli bahwa dari benda benda tersebut ada beberapa yang sudah dike cuplikan yakni: pohon kelapa dan (dua petak sawah sudah dihibahkan kepada tergugat semasa hidupnya alm. djafar hasan. wat pohon kelapa dihibahkan kepada turut tergugat pohon kelapa dihibahkan kepada turut tergugat menimbang, bahwa dengan demikian dengan meninggalnya alm. djafar hasan maka penggugat sebagai isterinya berhak menguasai benda benda tersebut sampai ada suatu tindakan hukum atas harta peninggalan tersebut: menimbang. bahwa yang menjadi pegangan tergugat dalam mem pertahankan pemilihannya atas bahagian dari benda benda seng kota adalah: surat keputusan pengadilan negeri gorontalo oktober perdata hn. pdt (bukti yang menetapkan ter gugat sebagai anak angkat yang syah'dari aim. djafar hasan! surat bapak ketua pengadilan negeri' gorontalo tertanggal desember pn (bukti t.vih) yang menyuruh menyerahkan kepada kepala kecamatan limboto sebesar baha pian dari harta peninggalan alm. djafar hasan kepada tergugat: surat ketua pengadilan negeri gorontalo tertanggal desainer pn 197d (bukti t.i xy:yang meralat bahagian menjadi bahagian: ta, send berita acara penyerahan oleh team pembagi pemisah tertanggal maret (bukti t.v): menimbang, bahwa apakah surat surat yang menjadi pegangan tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat lemak sakan penggugat untuk menyerahkan benda benda tersebut: menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ini maka baik lah dipertimbangkan satu demi satu akan kekuatan surat surat ter sebut: menimbang, bahwa dari surat suratan yang dimajukan oleh terigu gat tersebut ternyatalah hal hal sebagai berikut: pada tanggal oktober tergugat disyahkan sebagai anak angkat dari alm, djafar hasan menurut jones pengadilan, negeri go gorontalo, perdata hn. pdt (bukti tm): dengan surat bapak ketua pengadilan negeri gorontalo tanggal desember pn (bukti t.viii) diperintahkan kepada kepala kecamatan limboto untuk menyerahkan bahagian dari harta peninggalan alm. djafar hasan kepada tergugat: dengan surat bapak ketua pengadilan negeri gorontalo tertanggal desember no, pn (bukti t.lx) diadakan ralat mengenai bahagian menjadi bahagian): kemudian berdasarkan surat surat pengadilan negeri tersebut di bentuk team yang dipimpin oleh kepala kecamatan, meninjau stem pat atas harta peninggalan alm. djafar hasan: pada tanggal maret team tersebut mengadakan peri bahan harta peninggalan tersebut: pada tanggal maret diadakan penyerahan bahagian dari penggugat dan tergugat: menimbang, bahwa kini dipertimbangkan mengenai kekuatan surat surat tersebut. menimbang, bahwa mengenai bukti t.iii: bahwa bukti tersebut adalah keputusan pengadilan negeri boron talo tertanggal oktober perdata hn. pdt: bahwa keputusan tersebut hanyalah menetapkan bahwa tergugat adalah anak angkat yang syah dari alm. djafar hasan yang turut berhak mewarisi harta peninggalannya disamping isterinya, menimbang, bahwa dengan demikian maka keputusan tersebut tidaklah menyinggung mengenai harta peninggalan aim. diajar hasan 3maupun yang menjadi bahagian tergugat" menimbang, bahwa mengenai surat bukti t.viii: kan bahwa isi surat tersebut memerintahkan kepada kepala kecamatan limboto untuk menyerahkan bahagian dari harta peninggalan alm: djafar hasan kepada tergugat, yang kemudian diralat dengan surat bukti ix, dimana bahagian menjadi bahagian, bahwa tindakan pengadilan negeri tersebut didasarkan pada ke putusan pengadilan negeri tentang penetapan anak angkat (bukti t.iii), bahwa ternyata dari bunyi surat tersebut benda benda sengketa. berada dalam penguasaan penggugat, . . oo menimbang, bahwa bila perintah penyerahan tersebut didasarkan kepada keputusan pengadilan negeri tersebut, maka adalah suatu hal yang keliru karena: maha nasa tersebar pena keputusan tersebut semata mata hanya .merupakan keputusan declaration yang menyatakan dan menetapkan tentang sesuatu keadaan, keputusan tersebut tidak menentukan harta warisan dari alm. djafar hasan, mhs bagan saat iii. bahwa keputusan tersebut tidak menentukan besarnya bahagian masing masing dari harta peninggalan tersebut, iv, bahwa keputusan tersebut .tidak mewajibkan penggugat untuk menyerahkan benda sengketa atau yang menjadi bahagian"tergugat, menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka surat surat pengadilan negeri tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk memerintahkan" penyerahan bahagian kepada tergugat, apalagi pengadilan negeri sendiri menunjukkan adanya keragu raguan dalam tindakannya, sebagaimana nyata dengan tegas didalam suratnya masing masing tertanggal desember pn bahagian terakhir, dan surat tertanggal maret yang bahwa bilamana yang bersangkutan tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan gugatannya pengadilan negeri gorontalo, menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak adanya dasar hukum atas surat surat tersebut, "maka dengan sendirinya pelaksanaan atas bunyi surat surat tersebut yakni pemisahan bundel dan sekaligus penyerahannya sesuai dengan bukti t.iv dan t.v batal demi hukum. menimbang, bahwa seharusnya pengadilan negeri dalam menetap kan bahagian tergugat maupun penggugat dan sekaligus .menyuruh menyerahkannya haruslah berdasarkan suatu keputusan yang mene takkan tentang hal hal itu, sedang untuk penyerahannyapun harus di dahulu dengan suatu penetapan ketua pengadilan negeri, dan bukan merupakan surat biasa seperti bukti t.viii: menimbang, bahwa dalam berkas. perkara ini maupun dalam berkas tergugat yang ada dalam arsip pengadilan negeri tidak ter bahwa demi kelangsungan hidup penggugat asli maka mohon terlebih dahulu diletakkan sita (c.b) atas harta harta yang telah di rampas tergugat asli tersebut bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri gorontalo supaya memberikan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut primaire menyatakan bahwa benda benda yang tersebut pada angka s d adalah harta pendapatan bersama dari almarhumarhum djafar hasan yang seharusnya menguasai terus benda sengketa: ifl. memulihkan pegangan penguasaan penggugat atas benda benda: iv. ongkos ongkos pemulihan menurut hukum, subsidi: menetapkan menurut hukum penggugat adalah satu satunya janda dari almarhumarhum djafar hasan tersebut: mengesahkan adanya hiba yang telah dilakukan kepada ketiga anak angkat (tergugat dan para turut tergugat): menyatakan tidak syah dan berharga adanya semua surat surat kang dibuat oleh badan yang tidak berwenang yang telah bertindak melakukan pembagian dalam bundel ini: menghukum kepada tergugat atau siapa saja yanga bila perlu dengan bantuan tangan besi: .f. menyatakan keputusan sudah boleh dijalankan terlebih dahulu biar verse atau bandingan diajukan: menyangkutkan pihak pihak lain yang timbul dalam perkara ini: kama nyata bahwa tergugat telah mengajukan gugatan maupun permohonan tentang ini: menimbang, bahwa selanjutnya penggugat sebagai janda dari djafar hasan yang selama tahun hidup bersama sebagai suami isteri yang selama perkawinan telah menghasilkan kekayaan berupa benda benda sengketa, maka kedudukan penggugat sebagai janda sewajarnya harus dihormati dan pantas mendapat perhatian: menimbang, bahwa menurut dr. wirjono prodjodikoro dalam bukunya hukum warisan indonesia halaman bahwa: "pada umumnya dalam suatu perkawinan hubungan lahir dan bathin antara oknum suami dan oknum isteri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara wafat dan para sesama darah asal, maka kenyataan ini menimbulkan suatu rasa keadilan dalam perihal warisan wafat, harus memberi kepada janda perempuan suatu kedudukan yang pantas disamping kedudukan anak anak keturunan wafat : menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan pengadilan negeri dalam mengambil atau mencabut dari tangannya bahagian dari harta mereka bersama tanpa melalui pemeriksaan atau memberi kesempatan untuk membela diri adalah tidak wajar: menimbang, bahwa tergugat dimuka sidang sebagai pembelaan nya menyatakan bahwa membanting tulang membantu djafar hasan. memperoleh dan mempertimbangkan harta djafar hasan tersebut, namun hal itu tidak menjadi alasan tindakan tergugat, karena tergugat yang mengaku telah diangkat anak dan dalam segala galanya diperluas bukan sebagai anak kandung oleh suami isteri tersebut, maka berke wajibkan untuk membantu mereka dalam setiap pekerjaan sebagaimana lazimnya pengabdian anak kepada orang tua: menimbang, bahwa tergugat sebenarnya harus menyadari bahwa. turut bertanya disamping penggugat atas harga peninggalan alm. djafar hasan karena adanya tergugat sebagai anak angkat yang adalah. sebagai seorang yang bukan turunan suami isteri tersebut, apalagi benda benda tersebut adalah harta pendapatan bersama antara peng gugat dan djafar hasan: menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas demi mengembalikan keadaan ini seperti keadaannya semula, maka benda benda sengketa harus dipulihkan kembali kepada penguasaan penggugat sebagai janda dari alm. djafar hasan dar oleh karenanya gugatan penggugat dapatlah diterima: aan pai menimbang, bahwa demikian pula permintaan penggugat untuk menjalankan keputusan ini lebih dahulu meskipun ada verzet atau ban dengan diajukan, oleh karena beralasan dapatlah pula diterima, menimbang, bahwa dengan demikian maka semua jual beli dan penggantian yang berlaku antara tergugat dan: karim bisa mengenai pohon kelapa dikampung hepuhulawa, sude sudah mengenai pohon kelapa kampung kayubulan, jusuf ali mengenai pohon kelapa kampung hepuhulawa, abu panel mengenai dua petak sawah kampung kayubulan, moda kayu mengenai pohon kelapa kampung hepuhulawa, kue mengenai satu buah gilingan jagung, temui rohani mengenai sebuah sepeda, abdullah salam alias dukun mengenai sebuah roda, serta pembelian pohon kelapa oleh john harman dari team peraba hari pemisah harta peninggalan alm. djafar hasan haruslah dibatalkan, menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ini. hanya merupakan gugatan untuk pemulihan kembali penguasaan benda benda sengketa maka gugatan reconvensi yang dimajukan oleh turut tergugat dan tidak pada tempatnya dipertimbangkan dalam perkara ini, menimbang, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, dan para turut tergugat dan turut tergugat kemudian harus tunduk dalam keputusan ini, mengingat akan element untuk daerah seberang style. nomor mengadili. djafar hasan. menetapkan bahwa penggugat adalah satu satunya isteri (janda) dari alm. djafar hasan,ra turut. serta antara.: dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet atau bandingan diajukan. menghukum kepada para turut tergugat dan para turut tergugat kemudian tunduk dalam keputusan ini, demikianlah putusan ini telah diucapkan dimuka umum pada hari sabtu tanggal agustus tujuh puluh empat oleh kami ny. tahir, hakim pada pengadilan negeri gorontalo, dengan dihadiri oleh muh. arthur lahan, panitera pengganti ibs. pada pena dilan negeri tersebut serta kedua belah pihak yang berperkara, maan ema ongkos perkara menurut hukum, bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri gorontalo telah: mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal agustus hn. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: ". menerima gugatan penggugat: menetapkan bahwa berada benda sengketa adalah harta pendapatan bersama antara penggugat dan almarhum djafar hasan: menetapkan bahwa penggugat adalah satu satunya .isteri (janda) dari'almarhum djafar hasan: menetapkan pemulihan kembali benda benda sengketa: kepada penguasaan penggugat kecuali yang sudah dihibahkan kepada tergugat dan par. moda kayu. kue, temui rohani, abdullah salam .alias dukun serta antara team pembagi pemisah harta peninggalan alma hum djafar hasan dengan john harman::: menghukum kepada 'para turut tergugat dan para turut tergugat kemudian tunduk dalam keputusan ini. kanan menghukum kepada: tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggap sebesar rp, (sembilan ratus tujuh puluh limarupiah):manado dengan keputusannya tanggal april pt ag. bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada ter gugat pembanding dan turut tergugat tergugat berbanding pada tanggal juni kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan :kasasi secara lisan pada tanggal juli sebagaimana ternyata dari surat keterangan in pdt yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri gorontalo, per pohonan mana kemudian disusul. oleh memori 'alasan alasannya yang diterima dikepaniteraah pengadilan negeri. tersebut 'pada tanggal agustus bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal agustus telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak lawmlu twaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang maka olah karena itu dapat diterima!putusan pt pn bukanlah putusan akhir yang menentu kan tentang hukum dalam soal ahli waris dan warisan almarhum djafar hasan melainkan putusan deklarator yang menetapkan pemulihan pe gangan atas seluruh harta peninggalan almarhum djafar hasan kepada janda anovi hasan: bahwa alasan yang dipakai dalam pertimbangan pengadilan ne seri bertentangan dengan hukum, sebab menurut kaidah hukum yang berlaku, bahwa terhadap harta peninggalan semua ali waris mempu nyai hak yang sama dan diakui syah sebagai orang yang sama haknya untuk menguasai harta peninggalan .itu dan tidak dibenarkan: harta peninggalan itu dimonopoli oleh'satu ahli waris saja: " bahwa menurut penetapan pengadilan negeri gorontalo tanggal oktober hn. pdt., sebagai ahli waris almarhum djafar hasan adalah tergugat dalam kasasi penggugat asal dan penggugat untuk kasasi tergugat asal dan bila kemudian timbul perkara mengenai penguasaan atas sebagian harta warisan almarhum djafar hasan oleh penggugat untuk kasasi tergugat asal seharusnya dibuktikan bahwa penggugat untuk kasasi tergugat asal bukan ahli waris yang berhak untuk mewarisi peninggalan almarhum djafar hasan, dan disamping itu penguasaan penggugat untuk kasasi tergugat asal atas sebahagian harta. tersebut berdasarkan pemisahan yang dilakukan oleh camat limbata tanggal maret bahwa secara hukum wewenang carat dalam hal pemisahan tersebut telah tepat adanya, atas dasar ketentuan ketentuan dalam s d elemen yang dibaharui yang sembunyi dengan r.o: bahwa bila gugatan tergugat dalam kasasi penggugat asal hanya merasa tidak puas atas pemisahan tersebut maka tergugat dalam kasasi hanya dapat menuntut peninjauan kembali atas pemisahan tersebut dalam atasan alasan yang masuk akal dan syah menurut hukum dan tidak meminta untuk menguasai kembali keseluruhan harta pening jalan tersebut, hal mana bertentangan dengan hukum waris yang sekarang berlaku indonesia: bahwa seharusnya penggugat untuk kasusiftergugat asal sudah dapat dianggap sebagai pihak pemegang terakhir utas sebahagian atas harta peninggalan tersebut dan tergugat dalam kasasi barus cianjur kan memajukan gugatan secara perdata biasa dalam perkara ini. terbatas dalam perkara mengenai tuntutan haknya sebagai ahli waris almarhum djafar hasan, jadi tidak dengan maksud menguasainya sendiri: menimbang mengenai keberatan keberatan ad. s d dan bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan. karena judex active tidak salah menerapkan hukum. mengerjai keberatan ad. bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena pemisahan harta peninggalan dalam perkara ini tidak termasuk wewenang camaundang undang, naka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi riko hasan tersebut harus ditolak: memperhatikan undang undang tahun undang undang na. tahun dan undang undang tahun memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi riko hasan,seratus lima shni dengan brm. anindya poetry sosropranoto sh, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua si dang, polri radja siregartelah pihak, mma putusan pengadilan tinggi manado tgl. p:t. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi manado yang mengadili perkara per data dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan keputusan dalam perkara: riko hasan, tinggal kampung hepuhulawa, kecamatan kim bot, kabupaten gorontalo, sebagai tergugat pembanding lawan berbanding. dan bnn panai umi hasan, beban ena jurus: hasan, keduanya tinggal kampung: hepuhulawa. tersebut diatas, sebagai turut tergugat berbanding. serta karim bisa, sude sesaji temen mariana, jusuf ali, ketiganya tinggal kampung hepuhulawa tersebut atas, abu panel, tinggal kampung kayubulan kecamatan limboto tersebut diatas, moda kayu, tinggal kampung kayubulan tersebut, john harman, tinggal kampung hepuhulama, kecamatan limboto, kabupaten tersebut atas, kue, tinggal kampung kayumerah, kecamatan limboto, temui rohani, tinggal pone, kecamatan limboto, abdullah salam alias dukun, tinggal dutulanaa kecamatan limboto tersebut atas, sebagai turut tergugat kemudia turut berbanding. nan pengadilan tinggi tersebut, telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, setelah membaca surat penetapan ketua pengadilan tinggi mana do, tertanggal april perdata pt yang menetap kan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diputus oleh satu orang hakim tinggi, tentang kejadian kejadian memperhatikan dan menerima keadaan keadaan yang. termuat dalam keputusan pengadilan negeri gorontalo tertanggal agustus yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:arhum djafar hasan. menetapkan bahwa penggugat adalah satu satunya isteri (janda) dari almarhum djafar hasan.d, serta. antara.. menimbang, bahwa menurut catatan panitera pengadilan negeri gorontalo tergugat pada tanggal agustus telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dan hal tersebut "telah diberitahukan pada pihak pihak berbanding tertanggal agustus menimbang, bahwa pihak pembanding tidak mengajukan memori banding: tentang hukum menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan dalam tingkat serta dengan sempurna telah. diberitahukan pada pihak berbanding maka permohonan banding tersebut dapat diterima |. menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah mempelajari akan keseluruhan berkas perkara ini pada prinsipnya dapat mengikuti dan menyetujui pertimbangan pertimbangan dan kesimpulan yang diambil oleh hakim pertama, maka pertimbangan pertimbangan dan kesimpulan tersebut diambil alih oleh pengadilan tinggi sebagai dasar memutus perkara ini dalam tingkat banding, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan ter sebut diatas maka keputusan pengadilan negeri gorontalo tertanggal agustus perdata wajib dikuatkan, menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan: mengingat undang undang yang bersangkutan: mengadili menerima permohonan banding: menguatkan keputusan pengadilan negeri gorontalo tertanggal agustus perdata hn: menghukum tergugat pemberjumlah rp. (empat ratus rupiah). demikianlah telah diputus manado pada 'hari senin tanggal april tujuh puluh lima oleh kami soedirjo sh, hakim tinggi pada pengadilan tinggi manado, sebagai hakim tunggal dan diucapkan depan umum pada hari rabu tanggal april tujuh puluh lima oleh hakim tersebut, dengan dihadiri oleh seon, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. |
paw masin binti sakit nomor register pdt tanggal putusan januari majelis hakim dr. arifin jumpa, sh., mh. andar purba, s.h. prof. dr. valerie jl. kriekhoff, sh., ma. klasifikasi fotokopi sebagai alat bukti kaidah hukum: pada tahun tergugat iii dalam keadaan tertentu, fotokopi dari mendapat izin prinsip persetujuan dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. gubernur pki jakarta untuk dalam perkara ini, majelis hakim membebaskan tani masyarakat seluas tingkat pertama menggunakan alat kodon untuk, uta barat. bukti fotokopi untuk menunjang dalamrangka pembebasan, surat lirik pengakuan memohon kasasi tergugat tanah masyarakat diminta oleh tergugat iii, bahwa tanah sengketa semula milik untuk dibuatkan akta pelepasan hak orang tua pemohon kasasi penggugat yan& aan diajukan kepada tergugat yang setelah beralih tangan untuk men apat uang pem ajaran, memohon kasasi tergugat sampai ibu penggugat meninggal kemudian dibeli oleh memohon tahun belum ada penyelesaian kasasi tergugat iii. pembayaran anah milik penggugat rupanya hal itu terjadi karena kecurangan untuk membuktikan apakah jual beli tergugat yang mengaku men dapat tanah sengketa terjadi dengan cara kuasa menjual dari almarhum sakit yang benar, berdasarkan asas dengan surat kuasa tertanggal juni billijkheid begins, maka yang harus kemudian mengalihkan hak atas membuktikannya adalah pembeli (ic. tanah tersebut kepada tergugat ii. memohon kasasi terigu sat hid, karena akibat perbuatan tergugat apabila ena tela membeli tan penggugat menderita kerugian materiil. tersebut, maka akan lebih mudah maka patut apabila para tergugat secara untuk membuktikannya. tanggung renteng dihukum untuk duduk perkara: mengganti! kerugian yang diderita penggugat dan keuntungan yang penggugat adalah satu satunya ahli seharusnya diperoleh penggugat. waris dari almarhum sakit yang telah meninggal pada tahun dengan pertimbangan hukum: meninggalkan harta warisan antara lain alasan alasan kasasi dapat dibenarkan, berupa tanah basah seluas m?. oleh karena pengadilan tinggi jakarta yurisprudensi mahkamah agung telah salah menerapkan hukum, dengan bahwa perjanjian itu dibuat pada saat pertimbangan sebagai berikut: tergugat belum mempunyai hak tanpa melihat konteks, pengadilan apapun terhadap objek sengketa. tinggi membatalkan putusan dengan pertimbangan itu, mahkamah pengadilan negeri atas dasar bahwa agung menyatakan penggugat adalah putusan didasarkan pada bukti pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, yang tidak sah. menurut majelis sedang tergugat tergugat dan kasasi, telah salah menerapkan tergugat iii telah melakukan perbuatan hukum atas dasar pertimbangan yang melawan hukum. tidak cukup (onvoldoende gemari veer). sebab, menggunakan alat amar putusan: bukti fotokopi untuk menunjang mengabulkan permohonan kasasi pengakuan tergugat iii, bahwa tanah dari pemohon kasasi. sengketa semula milik orang tua membatalkan putusan pengadilan pemohon kasasi penggugat yang tinggi jakarta. setelah beralih tangan tergugat kemudian dibeli oleh tergugat ihi. mengambil sendiri: bukti bukti yang diajukan oleh memohon kasasi tergugat iii sebagai dalam eksepsi: dasar telah beralihnya hak atas tanah menolak eksepsi tangkisan yang sengketa kepada memohon kasasi diajukan oleh pihak tergugat tergugat iii mengandung cacat yuridis, tersebut, karena: berdasarkan keterangan saksi saksi, dalam provisi: pemilik semula (orang tua menolak gugatan dalam provisi dari penggugat) telah meninggal tahun penggugat untuk seluruhnya, sehingga tidak mungkin dalam pokok perkara: memberi kuasa kepada tergugat pada tahun mengabulkan gugatan penggugat akta perjanjian antara tergugat untuk sebagian, dan tergugat menunjukkan dst, yurisprudensi mahkamah agung setiap bulan sebesar (tiga persen) dengan perhitungan bunga majemukmenghukum tergugat tergugat dan tergugat iii secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil penggugat sebesar rp1. (satu milyar rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara guo: memerintahkan kepada turut tergugat dan turut tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan guo, menyatakan agar petit butir dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun keberatan lainnya: membebankan biaya perkara pada tergugat tergugat dan tergugat it, menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat iii telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut: bahwa gugatan penggugat nobis idem, karena subjek dan objek perkara ini sama dengan subjek dan objek perkara pdt. pn. jkt. pst. yang telah diputus oleh pengadilan negeri jakarta pusat dengan putusannya tanggal mei bahwa pengadilan negeri jakarta pusat secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena objeknya yang berupa barang tetap tersebut terletak wilayah hukum pengadilan negeri jakarta barat: bahwa gugatan penggugat kabur, karena uraian tentang batas batas tanah sengketa tidak jelas sama sekali, terlebih lebih batas sebelah barat yang dinyatakan berbatasan dengan persil tanpa menyebutkan nomor liriknya, sehingga objek sengketa tidak jelas: bahwa gugatan penggugat salah alamat (error persona), dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa antara orang tua penggugat dan tergugat hubungan hukumnya adalah pemberian kuasa oleh orang tua penggugat kepada tergugat untuk melepaskan hak atas tanah sengketa sesuai dengan surat kuasa bawah tangan tanggal juni yang dilekatkan pada akta pelepasan hak dengan pemberian ganti rugi tanggal juni yang dibuat hadapan notaris ambisius sitompul, s.h., jakarta: bahwa antara tergugat dan tergugat ii, hubungan hukumnya adalah jual yurisprudensi mahkamah agung beli pelepasan hak atas tanah lirik berdasarkan akta pelepasan hak dengan pemberian ganti kerugian tanggal juni yang dibuat hadapan notaris ambisius sitompul, s.h., jakarta, bahwa antara tergugat dan tergugat ii, hubungan hukumnya adalah jual beli tanah guo, sesuai dengan akta notaris dan akta plat januar hamid, s.h., yaitu akta tangga! mei dan akta perubahan tanggal oktober bahwa dengan demikian jelaslah tidak ada hubungan hukum langsung antara tergugat iii dan penggugat, dan hubungan hukum yang melibatkan tergugat iii dengan tanah guo hanyalah sebatas jual beli tanah antara tergugat dan tergugat iii berdasarkan akta jual beli tanah hadapan januar hamid, s.h., notaris jakarta, sesuai dengan akta tanggal mei dan akta perubahan tanggal oktober bahwa dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi atas tanah milik sakit bin kiri antara tergugat dan tergugat ii, tergugat tidak bertindak untuk dan atas nama tergugat iii, namun diwakili oleh raden mas dewandono bambang irawan selaku presiden direktur tergugat ii, yang bertindak untuk dan atas nama tergugat sendiri, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar persero yang dimaksud, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, tidak tepat apabila tergugat harus bertanggung jawab atas tindakan tergugat dan sebagaimana dituntut oleh penggugat kepada tergugat iii, bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan sakit bin kiri adalah tergugat dan ii, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada tergugat dan ii, bukan kepada tergugat iii, dan tergugat iii adalah pembeli beritikad baik, maka sudah sepatutnya dilindungi undang undang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, tergugat mohon agar gugatan penggugat ditolak, menimbang pdt. pn. jkt. pst. tanggal desember yang kamarnya sebagai berikut: dalam eksepsi: menolak eksepsi tangkisan yang diajukan oleh pihak tergugat iii tersebut, yurisprudensi mahkamah agung mm" dalam provisi: menolak gugatan dalam provisi dari penggugat untuk seluruhnya: dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian::lirik: sebelah timur: tanah dengan lirik tanggal juni seluas mp, atas nama almarhum amit bin kiri (pecahan dari tanah dengan lirik no, seluas m3): sebelah selatan: jalan duri raya, sebelah barat: tanah persil seluas m2, atas nama almarhum amit bin kiri:ukurannya terhadap hak milik penggugat tersebut:tanah sengketa tersebut,i: yurisprudensi mahkamah agung memerintahkan kepada turut tergugat dan turut tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini, membebankan kepada tergugat tergugat dan tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung sebesar rp659. (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan tergugat iii, putusan pengadilan negeri tersebut telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi jakarta dengan putusan pdt pt.dki. tanggal september yang kamarnya sebagai berikut: menerima permohonan banding dari tergugat il pembanding: membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat tanggal desember pdt. pn. jkt. pst., yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri: menolak gugatan penggugat berbanding untuk seluruhnya, menghukum penggugat berbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar rp300. (tigapdt. kas pn, jkt. pst. pdt. pn. jkt. pst. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri jakarta pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan alasannya, yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal maret menimbang, bahwa setelah itu oleh tergugat iiirtimbangan hukum pengadilan tinggi jakarta telah keliru dan salah menerapkan hukum perundang undangan untuk menentukan keabsahan alat bukti berupa fotokopi dari fotokopi, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tinggi jakarta dalam putusannya halaman alinea telah keliru dan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum acara dan hukum pembuktian yang berlaku, karena menerapkan kuh perdata dan yurisprudensi putusan mahkamah agung sip tanggal april untuk menyatakan bukti bukti guo tidak sah dan harus dikesampingkan, dengan alasan sebagai berikut: pengadilan tinggi jakarta telah keliru dan salah menerapkan kuh perdata: menurut hukum perundang undangan sebagaimana dalam kuh perdata huruf fakta fakta hukum yang terungkap persidangan, dalam acara pembuktian, bahwa atas perintah ketua majelis hakim kepada para pihak untuk saling memperlihatkan dan menyerahkan alat bukti masing masing, maka pemohon kasasi penggugat telah menyerahkan bukti berupa fotokopi dari asli dengan memperlihatkan aslinya, yaitu bukti dan sedangkan bukti p 7a, p 7b dan merupakan fotokopi dari fotokopi, karena aslinya ada pada memohon kasasi tergugat iii, oleh karena itu bukti bukti tersebut tidak disangkal, bahkan diterima baik sebagai bukti yang sah oleh memohon kasasi tergugat hl: menurut doktrin hukum pembuktian, bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai surat bukti palsu atau dipalsukan, adalah juga merupakan alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pendapat dari ahli hukum prof. subjektif, s.h., dalam bukunya berjudul hukum pembuktian , terbitan perannya paramita jakarta, cetakan ke halaman pengadilan tinggi jakarta telah keliru dan salah menerapkan yurisprudensi putusan mahkamah agung sip tanggal april terhadap bukti p 7a, p 7b dan yurisprudensi mahkamah agung bahwaasli dari bukti p 7a, p 7b dan bukannya tidak ada, tetapi semuanya ada pada memohon kasasi tergugat iii, dan ketika pengadilan negeri jakarta pusat menanyakan aslinya, pemohon kasasi penggugat menerangkan bahwa asli dari bukti bukti tersebut ada pada memohon kasasi tergugat iii tidak dibantah, sebab memang benar bukti bukti tersebut ada pada memohon kasasi tergugat iii, dan bukti bukti tersebutlah yang dipergunakan memohon kasasi tergugat iii mengaku sebagai pemilik atas objek tanah sengketa, bahwabukti dan p 7a menggambarkan tanah masyarakat yang diserahkan memohon kasasi tergugat kepada memohon kasasi tergugat iii, sedangkan bukti p 7b menggambarkan tanah yang dikuasai memohon kasasi tergugat berdasarkan penyerahan memohon kasasi tergugat ii, maka bukti bukti tersebut bukan alat bukti yang substansial, sebab yang substansial adalah mengenai sah atau tidaknya bukti t.iii sedangkan bukti p 7a, p 7b dan adalah perbuatan urutan dari bukti bahwa pertimbangan hukum pengadilan tinggi jakarta tidak melaksanakan (melanggar) atau salah melaksanakan (menerapkan) peraturan hukum yang berlaku tentang hukum warisan, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tinggi jakarta dalam putusannya halaman alinea terakhir dan halaman alinea telah keliru dan salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut: bahwa walaupun surat penetapan waris yang diterbitkan pengadilan agama (bukti dan surat keterangan waris yang dibuat sesuai sema tentang petunjuk pembuatan surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan (bukti bersifat della tour, tetapi mempunyai kekuatan hukum terhadap siapa saja sepanjang untuk menjalankan hak dan kewajiban pewaris yang ditinggalkan, bahwa menurut asas hukum waris, timbulnya hak waris adalah karena hukum, sehingga hak dan kewajiban pewaris melekat kepada ahli warisnya untuk menjalankan hak dan kewajiban orang yang meninggal pewaris, dengan kata lain, menurut prof. haryono prodjodikoro, s.h., dalam bukunya hukum warisan , pewarisan adalah satu keadaan yang menimbulkan keadaan hukum yang baru bagi pewaris terhadap keseluruhan hak dan kewajiban pewaris, yurisprudensi mahkamah agung bahwa menurut kuh perdata, terbukti pertimbangan hukum pengadilan tinggi jakarta yang menyatakan surat penetapan waris surat keterangan waris tidak mengikat pada pihak jain adalah keliru dan salah, karena itu mohon majelis hakim agung memperbaikinya, bahwa pertimbangan hukumnya telah ternyata kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban berbicara dan atau melanggar hukum acara, karena tidak mempertimbangkan sama sekali perbuatan memohon kasasi tergugat ifi yang telah menguasai tanah milik pemohon kasasi penggugat dengan alat bukti yang cacat hukum dan atau dibuat berdasarkan surat kuasa palsu sejak tahun sampai sekarang tahun): bahwa pemohon kasasi penggugat telah membuktikan tanah sengketa seluas adalah sah miliknya, yang diperoleh berdasarkan warisan peninggalan orang tuanya dengan bukti hak yang sempurna berupa surat lirik persil yang masih atas nama amit bin kiri (orang tua pemohon kasasi penggugat), dan berdasarkan bukti yang diajukan persidangan, yaitu berupa fotokopi karena aslinya ada pada memohon kasasi tergugat iti oleh karena penyerahan dari memohon kasasi tergugat ii, sebagaimana dalam akta perubahan tanggal oktober jo. akta perjanjian tanggal mei (vide bukti t.iii dan t.iii sedangkan memohon kasasi tergugat mendapatkan penyerahan dan atau kebolehannya dari memohon kasasi tergugat sebagaimana dalam akta pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi tanggal juni yang dibuat berdasarkan surat kuasa menjual dari amit bin kiri (meninggal dunia tahun bukti dan dikuatkan keterangan (dua) orang saksi yang diberikan bawah sumpah persidangan, bahwa oleh karena menurut hukum hak kepemilikan pemohon kasasi penggugat atas tanah sengketa seluas tersebut tidak terbantahkan, yang sekaligus telah membuktikan penguasaan memohon kasasi tergugat iii atas tanah guo yang telah berlangsung selama tahun dilakukan dengan alas hak yang cacat hukum karena dibuat dengan perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum dan rasa keadilan wajib mendapat ganti rugi yang ditanggung renteng para memohon kasasi para tergugat secara proporsional sebagaimana dituangkan dalam petit gugatan pemohon kasasi penggugat bukti 10s d menimbang, bahwa terhadap alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendapat: yurisprudensi mahkamah agung mengenai alasan ke dan bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena pengadilan tinggi jakarta telah salah menerapkan hukum, sebab pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa pengadilan tinggi jakarta membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat atas dasar bahwa majelis hakim tingkat pertama menerima sebagai bukti fotokopi dari fotokopi yang ternyata tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga putusan tersebut didasarkan pada bukti yang tidak sah, bahwa pertimbangan pengadilan tinggi jakarta tersebut tidak melihat dalam konteks apa bukti tersebut diterima oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat: bahwa menurut majelis hakim, pertimbangan pengadilan tinggi jakarta tersebut adalah keliru, karena pengadilan negeri jakarta pusat menggunakan alat bukti fotokopi itu untuk menunjang pengakuan memohon kasasi tergugat iii dalam jawabannya tanggal juli yang mengakui tanah sengketa berasal dari milik sakit alias amit bin kiri yang setelah beralih tangan memohon kasasi tergugat kemudian dibeli oleh memohon kasasi tergugat iii: menimbang, bahwa pemohon kasasi penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tanah milik pemohon kasasi penggugat tersebut belum pernah diganti rugi oleh memohon kasasi tergugat ih, menimbang, bahwa sudah tidak menjadi perselisihan, bahwa tanah sengketa semula adalah milik sakit alias amit bin kiri, orang tua pemohon kasasi penggugat, sehingga yang menjadi perselisihan adalah apakah tanah tersebut telah dibeli oleh memohon kasasi tergugat iii dengan cara yang benar, maka berdasarkan asas billijkheid begins, yang harus membuktikan hal tersebut adalah memohon kasasi tergugat iii, karena apabila telah membeli tanah tersebut, maka akan lebih mudah untuk membuktikannya: menimbang, bahwa para memohon kasasi para tergugat dalam bukti bukti yang diajukan, ternyata: bahwa memohon kasasi tergugat iii memperoleh tanah sengketa dari memohon kasasi tergugat berdasarkan perjanjian tanggal mei (bukti t.i1i bahwa memohon kasasi tergugat iii membeli tanah tersebut dari memohon kasasi tergugat berdasarkan akta pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi tanggal juni (bukti t.mi yurisprudensi mahkamah agung bahwa memohon kasasi tergugat memperoleh tanah tersebut dari memohon kasasi tergugat berdasarkan pelepasan hak memohon kasasi tergugat yang melepaskan hak kepada memohon kasasi tergugat didasarkan pada surat kuasa tanggal juni dari sakit bin kiri kepada memohon kasasi tergugat walaupun surat kuasa tersebut tidak diajukan persidangan, namun hal tersebut harus dianggap benar karena sudah dituangkan dan dinyatakan dalam akta otentik (bukti t.ni menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut, yang dipandang oleh memohon kasasi tergugat iii sebagai dasar telah beralihnya hak atas tanah sengketa kepada memohon kasasi tergugat iii, akan tetapi menurut pendapat majelis, pada bukti bukti tersebut terdapat cacat yuridis, yaitu: bahwa dalam akta (bukti t.iti tanggal juni memohon kasasi tergugat yang bertindak sebagai kuasa dari sakit bin kiri mengalihkan tanah tersebut kepada memohon kasasi tergugat jl, berdasarkan keterangan saksi aceh dan amir bin musa, ternyata sakit bin kiri telah meninggal dunia pada tahun sehingga tidak mungkin dapat memberi kuasa pada tahun bahwa akta perjanjian (bukti t.ii yang dibuat tanggal mei antara memohon kasasi tergugat dan memohon kasasi tergugat iii menunjukkan bahwa perjanjian itu dibuat pada saat memohon kasasi tergugat belum mempunyai hak apapun terhadap objek sengketa, karena hak dari memohon kasasi tergugat baru ada pada tanggal juni sesuai dengan akta (bukti t.ii dibuat: bahwa dengan demikian bukti bukti yang diajukan oleh memohon kasasi tergugat iii adalah cacat hukum, sehingga dipandang tidak mampu membuktikan alas haknyamasin binti sakit amit tersebut, dan membatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta pdt pt.dki. tanggal september tersebutjakarta pusat pdt. pn jkt. pst. tanggal desember yang dipandang telah tepat dan benar, dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan bawah ini: menimbang, bahwa oleh karena para memohon kasasi para tergugat yurisprudensi mahkamah agungemohon kasasi: masin binti sakit amit tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta pdt pt.dki. tanggal september mengadili sendiri: dalam eksepsi: menolak eksepsi tangkisan yang diajukan oleh pihak tergugat iii tersebut, dalam provisi: menolak gugatan dalam provisi dari penggugat untuk seluruhnya, dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,,grid, yurisprudensi mahkamah agung putusan nomer:: masin binti sakit amit, bertempat tinggal kampung uji, rw kelurahan duri kepa, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: berimbang, s.h., dan timbul gultom, s.h., para advokat, berkantor jalan suryopranoto jakarta pusat, pemohon kasasi, dahulu penggugat berbanding: melawan: kayu kesuma, dahulu bertempat tinggal rt. rw. kelurahan kayu putih, jakarta, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, mastrading company (pt mastraco), dahulu berkedudukan jalan baru cimahi, jawa barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya: pertamina tbk., berkedudukan jalan medan merdeka timur jakarta pusat: para memohon kasasi, dahulu tergugat il para turut berbanding dan tergugat ni pembanding, dan: iwan halim, s.h., notaris, berkedudukan green garden blok jakarta barat, ilyas zaini, s.h., notaris, berkedudukan hias rias plaza, jalan cikini raya jakarta pusat, para turut memohon kasasi, dahulu para turut tergugat para turut berbanding, yurisprudensi mahkamah agung sebelah timur: tanah dengan lirik tanggal juni seluas m?, atas nama almarhum amit bin kiri (pecahan dari tanah dengan lirik seluas m?): sebelah selatan: jalan duri raya: sebelah barat: tanah persil seluas m?, atas nama almarhum amit bin kiri, menyatakan tergugat tergugat dan tergugat ij tersebut,dari tanah sengketa tersebutj, memerintahkan kepada turut tergugat dan turut tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini: menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya: rabu, tanggal januari oleh dr. arifin jumpa, s.hl, m.eh., hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, andar purba, s.h., dan prof. dr. valerie kriekhoff, s.h., m.halimah distiyawati, dahulu sebagai penggugat, telah menggugat sekarang para memohon kasasi dan para turut memohon kasasi, dahulu sebagai para tergugat dan para turut tergugat, muka persidangan pengadilan negeri jakarta pusat, pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa penggugat adalah satu satunya ahli waris dari almarhum sakit alias amit bin kiri yang telah meninggal dunia pada tahun sedangkan istrinya bernama siti binti keri meninggal dunia tahun sebagaimana termaksud dalam salinan akta pembagian warisan apw pa jb. tertanggal oktober (bukti dan surat keterangan waris tertanggal mei (bukti bahwa almarhum sakit alias amit bin kiri meninggalkan harta warisan kepada penggugat, antara lain berupa tanah basah seluas me, persil dari lirik yang letak dan batas batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan (bukti bahwa pada tahun tergugat iii mendapat izin prinsip persetujuan dari gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta untuk membebaskan tanah masyarakat seluas ha. kampung uji, kelurahan duri, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat, dan selanjutnya menunjuk tergugat selaku rekanan tergugat iii untuk pembebasan tanah tersebut, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah tanah masyarakat tersebut, setelah tergugat bersama sama aparat dari kantor kecamatan dan kelurahan duri kepa memberikan penyuluhan dan penjelasan pada seluruh pemilik tanah yang akan dibebaskan, kemudian surat liriknya diminta oleh tergugat untuk dibuatkan akta pelepasan hak yang akan diajukan kepada tergugat iii untuk mendapatkan uang pembayaran, dan setelah diterima uang pembayarannya dari tergugat iii barulah tergugat melakukan pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah tersebut, bahwa sesuai dengan prosedur tersebut, maka ibu penggugat menyerahkan surat lirik tanahnya, yaitu atas nama sakit bin kiri, kepada tergugat yang datang bersama sama aparat dari kantor kelurahan duri kepa, akan tetapi hingga tanah masyarakat sekitar seluas ha, termasuk dalamnya tanah milik penggugat seluas tersebut, dilakukan pengukuran pada yurisprudensi mahkamah agung sekitar tahun oleh tergugat iii, ibu penggugat belum juga menerima pembayarannya dari tergugat ii, dan berkali kali ibu penggugat bersama sama dengan keponakannya gentong sapi) menanyakan pembayaran tanah penggugat tersebut kantor kelurahan, selalu mendapat jawaban nanti akan dibayar, setelah uangnya turun dari tergugat dan kepada ibu penggugat juga dijelaskan bahwa tanah penggugat yang terletak persil dari lirik tidak seluruhnya dibebaskan, melainkan saja, dan kemudian ibu penggugat diberikan surat lirik atas nama sakit bin kiri dengan luas tanah m?, dan karena ibu penggugat yang buta huruf percaya saja terhadap penjelasan lurah tersebut, karena memang masih banyak masyarakat yang belum mendapat pembayaran, hampir separo dan sampai sekarang pun lebih dari tanah masyarakat belum dibayar, namun tanah tersebut tidak dikuasai tergugat iii, dari dinas yang direncanakan untuk dibebaskan, hanya sekitar yang dikuasai dan atasnya telah dibangun rumah rumah oleh tergugat, kecuali atas tanah milik penggugat: bahwa surat lirik persil yang diberikan lurah kepada ibu penggugat merupakan lirik pecahan dari luas tanah m?, karena ternyata luas tanah milik penggugat tersebut yang akan dibebaskan oleh tergugat hanya seluas m?, sehingga kemudian liriknya dipecah menjadi: lirik tanggal juni luas tanah m?, tertulis atas nama almarhum amit bin kiri (bukti gimik tanggal juni luas tanah m?, tertulis atas nama almarhum sakit bin kiri (bukti p s), dengan batas batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya asli lirik atas tanah seluas tersebut diberikan kepada tergugat untuk diproses pembayarannya dari tergugat iii: bahwa selama hidupnya, ibu penggugat, seorang janda yang buta huruf, orang kampung yang tahunya hanya rumah, tidak tahu kepada siapa meminta pembayarannya, sehingga dengan keponakannya gentong sapi) telah berulang kali mendatangi kantor kelurahan untuk menanyakan pembayaran tanahnya yang sudah diurus dan dipugar kawat oleh tergugat th, akan tetapi selalu tidak berhasil, apalagi menurut keterangan pegawai kelurahan, tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya: akhirnya sampai ibu penggugat meninggal dunia pada tahun belum ada penyelesaian pembayaran tanah milik penggugat tersebut: bahwa penggugat terkejut dan kaget ketika belakangan mengetahui bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh timu stamina sesi vi yurisprudensi mahkamah agung bakorstanas terhadap tanah masyarakat kelurahan kepa duri, kecamatan kebon jeruk, jakarta barat, yang dibebaskan tergugat iii, diperoleh keterangan bahwa tidak dilakukan pembayaran tanah milik penggugat oleh tergugat disebabkan dalam akta pelepasan hak atas tanah seluas dilakukan dengan kecurangan oleh tergugat yang mengaku mendapat kuasa menjual dari almarhum sakit alias amit bin kiri dengan membuat surat kuasa tertanggal juni kemudian dengan surat kuasa tersebut telah mengalihkan hak atas tanah penggugat tersebut kepada tergugat sebagaimana dituangkan dalam akta tentang pelepasan hak dengan pembayaran ganti kerugian tertanggal juni yang dibuat hadapan ambisius sitompul, wakil notaris (bukti yang kemudian setelah notaris tersebut meninggal dunia sebagai protokolnya adalah antony djoenardi, s.h., c.n., dan terakhir digantikan oleh turut tergugat sebagai protokol notaris pemegang asli akta almarhum ambisius sitompul tersebut, bahwa sakit alias amit bin kiri meninggal dunia pada tahun sebagaimana dituangkan dalam akta pembagian warisan apw ajb. tertanggal oktober (vide bukti dan surat keterangan waris tertanggal mei (vide bukti yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang dapat diyakini kebenarannya (saksi mana akan penggugat ajukan dalam acara pembuktian), bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin almarhum sakit alias amit bin kiri, yang sudah meninggal dunia sejak tahun kemudian memberikan kuasa kepada tergugat untuk mewakili almarhum sakit alias amit bin kiri melepaskan haknya atas tanah seluas miliknya tersebut kepada tergugat seperti yang dituangkan dalam akta tentang pelepasan hak dengan pembayaran ganti kerugian tertanggal juni tersebut, maka terbukti bahwa surat kuasa almarhum sakit alias amit bin kiri tersebut adalah cacat hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum: bahwa berdasarkan surat tergugat iii m00000 so tanggal juni yang ditujukan pada penggugat melalui kuasa hukum r.e. berimbang, s.h. rekan (bukti yang dikuatkan dengan pengakuan tergugat iii dalam pemeriksaan perkara pdt. pn. jki. pst, diperoleh keterangan bahwa tergugat iii memperoleh tanah guo dari tergugat sebagaimana termaksud dalam akta tanggal juni (vide bukti )jo. akta tanggal mei (bukti yang telah diubah dengan akta tanggal oktober (bukti hadapan notaris januar yurisprudensi mahkamah agung hamid, s.h., yang telah pensiun, dan sebagai protokolnya adalah santoso dan terakhir digantikan oleh turut tergugat sebagai protokol pemegang asli akta januar hamid, s.h., tersebut: bahwa berdasarkan penjelasan butir dan gugatan atas, maka akta tentang pelepasan hak dengan pembayaran ganti kerugian tertanggal juni (vide bukti oleh karena terbukti dibuat dengan dasar mempergunakan surat kuasa yang cacat hukum sebagaimana diatur dalam dan kuh perdata yang mengatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, dan hal ini terbukti almarhum sakit alias amit bin kiri tidak pernah memberikan kuasa kepada tergugat untuk mengalihkan haknya atas tanah milik penggugat seluas tersebut kepada tergugat ii, maka konsekuensi hukumnya mengakibatkan akta tanggal juni serta perbuatan hukum lainnya menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum: bahwa hingga gugatan guo diajukan, asli surat lirik tanggal juni dengan tuas m?, atas nama almarhum sakit alias amit bin kiri, berada tangan tergugat dengan cara melawan hukum, oleh karena itu tergugat iii diperintahkan pula untuk segera mengembalikan asli surat lirik tanah seluas atas nama almarhum sakit alias amit bin kiri tersebut kepada penggugat tanpa syarat apapun juga, bahwa sebagai akibat dikalahkannya tanah guo oleh tergugat kepada tergugat dengan akta tentang pelepasan hak dengan pembayaran ganti kerugian tertanggal juni tersebut, maka tanah guo sejak tanggal juni telah dikuasai oleh tergugat ii, dan selanjutnya dengan akta tanggal oktober oleh tergugat (vide bukti dialihkan pada tergugat iii, sehingga patut secara hukum agar tergugat iii segera mengembalikan tanah milik penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada penggugat: bahwa tanah guo sejak tahun telah dikuasai dan dipugar kawat oleh tergugat iii dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan didirikan bangunan secara permanen, bahkan akan dialihkan kepada pihak lain, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan eksekusinya, dan juga agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap tergugat iii untuk membayar penggantian pendapatan yang seharusnya diperoleh penggugat dari pemanfaatan tanah tersebut, maka patut secara hukum agar dikeluarkan putusan provisi, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung,bahwa dikalahkannya tanah guo oleh tergugat pada tergugat sejak tanggal juni (tanggal dibuatnya akta guo) yang kemudian dialihkan pada tergugat iii dengan akta tanggal oktober (vide bukti telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil yang besar, sehingga sesuai dengan kuh perdata, maka patut kiranya apabila tergugat dan iii dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penggugat sebagaimana secara terperinci bawah ini, bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat yang telah mempergunakan surat kuasa yang tidak sah secara hukum, telah menyebabkan tanah guo dikuasai oleh tergugat dan iii, yang telah mengakibatkan penggugat menderita kerugian materiil yang tidak sedikit, mengingat letak tanah guo sangat strategis pinggir jalan yang sekitarnya dipergunakan untuk bangunan tempat usaha, maka patut apabila para tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk mengganti kerugian yang diderita penggugat dari pemanfaatan tanah tersebut yang ditaksir berdasarkan harga sewa sebesar rp200. per meter persegibahwa mengingat para tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara sukarela, sementara apabila uang hasil sewa tanah guo dipergunakan penggugat untuk usaha, tentunya akan memperoleh keuntungan, maka patut pula apabila para tergugat secara tanggung renteng dibebankan diwajibkan untuk menggantikan keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat setiap bulan sebesar dengan perhitungan bunga majemuks yurisprudensi mahkamah agung sasardan sebagai referensi perlu disampaikan putusan mahkamah agung pk pdt tanggal april yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang telah dikabulkannya gugatan ganti kerugian dengan perhitungan bunga majemuk (bukti bahwa demikian pula dengan kerugian materiil penggugat yang disebabkan perbuatan melawan hukum para tergugat, yakni berupa hilangnya sebagian waktu, tenaga maupun pikiran hilangnya konsentrasi penggugat yang tidak bisa dinilai dengan jumlah uang, namun demikian untuk kepastian hukum, maka patut kiranya agar para tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian immaterlil penggugat sebesar rp1. , (satu milyar rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus: bahwa mengingat tindakan tergugat yang mengakibatkan tanah guo dikuasai oleh tergugat dan iii telah berlangsung cukup lama tahun), maka patut pula secara hukum agar para tergugat dibebani pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing masing sebesar rp3. (tiga juta rupiah) setiap hari apabila para tergugat lalai melaksanakan kewajibannya hingga dilaksanakannya seluruh isi putusan guo, bahwa para turut tergugat diikutsertakan dalam perkara ini semata mata untuk mendudukkan hukum sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, dan selanjutnya agar tunduk dan patuh pada putusan ini: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, penggugat mohon kepada pengadilan negeri jakarta pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik para tergugat yang nantinya akan diajukan secara sendiri dalam persidangan ago, dan selanjutnya menuntut kepada pengadilan negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut: dalam provisi::yurisprudensi mahkamah agung dalam pokok perkara: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah penggugat yang beritikad baik, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini, menyatakan bahwa surat kuasa almarhum sakit amit bin kiri pada tergugat tanggal juni batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum: menyatakan akta tentang pelepasan hak dengan pembayaran ganti kerugian tertanggal juni dan akta akta turunannya yang dibuat berdasarkan akta tanggal juni serta perbuatan perbuatan hukum lainnya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah seluas m?, dengan batas batas sebagai berikut: sebelah utara: eks tanah musim yang dijual pada pertamina, sebelah timur: tanah amit bin kiri luas m4, sebelah selatan: jalan duri raya: sebelah barat: tanah milik penggugat, persil dj,: menghukum tergugat iii agar segera mengembalikan asli lirik tanah seluasiii agar segera mengembalikan tanah milik penggugat seluas dengan liriktergugat dan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar rp200. , m?menghukum tergugat tergugat dan tergugat iii secara tanggung renteng untuk mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung kaidah hukum purchase order yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang undang yang mengikat kedua belah pihak. nomor register pdt2002 tanggal putusan september majelis iskandar kamil, sh. prof, mengena purba, sh.ms. prof. dr. fuchsia, sh, klasifikasi perikatan tea duduk perkara bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perikatan berdasarkan purchase order yang diatur dalam k.lu.h. perdata, dan sah serta mengikat bagi penggugat dan tergugat sebagai undang undang. bahwa untuk pengiriman sampai vii tergugat macet membayar harga kayu telah diterimanya dan sebagian pesanan telah tersedia gudang penggugat juga belum dibayar, maka berdasarkan k.u.h. perdata tergugat wajib membayar yang telah dipesan yaitu sebesar usd. bahwa tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, akibatnya penggugat dirugikan sebesar usd ditambah keuntungan yang diharapkan sebesar tiap bulan terhitung sejak tergugat lalai membayar kewajibannya dan juga ganti rugi moril sebesar rp. , . pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa pemohon kasasi dengan memohon kasasi terikat dalam purchase order p.o.) tanggal februari dan ditanda tangani kedua belah pihak. berdasarkan k.u.h. perdata po. merupakan kesepakatan dan berlaku sebagai undang undang yang mengikat kedua belah pihak. yurisprudensi mahkamah agung dalam purchase order disepakati jumlah barang yang disorder. pembayaran yang dilakukan maksimal minggu setelah barang diterima. komplain atas mutu dan lain sebagainya dilakukan penerima barang selambat lambatnya minggu. pemohon kasasi telah melaksanakan pengiriman sejak februari sampai dengan april memohon kasasi telah menerima barang. tidak ada bukti keberatan selama hari setiap pengiriman barang dari memohon kasasi. memohon kasasi tidak membayar sejak februari sampai dengan april berdasarkan pertimbangan s d maka memohon kasasi telah wanprestasi. barang yang disorder berdasarkan p.o. sudah disediakan. amar putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan kasasi dari pt. gregis jaya, membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung tanggal mei pdt pt. bdg. yang telah menguatkan putusan pn. bekasi tanggal november pdt. pn. bks.: mengadili sendiri mengabulkan gugatan pemohon kasasi penggugat untuk sebagian, menyatakan memohon kasasi tergugat asal telah wanpretasi, menyatakan purchase order api gsj tanggal pebruari sah menurut hukum:per unit mesin bubut, unit mesin auto sander dan kayu sebanyak yang telah diletakkan oleh pengadilan negeri bekasi, menolak gugatan pemohon kasasi penggugat asal selain dan selebihnya, yurisprudensi mahkamah agung dan tidak teliti atau juga tidak sama sekali mempelajari berkas perkara sehingga ada kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak mengandung rasa keadilan, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan judex active yang mengutip kuh perdata, dan kuh perdata, merupakan pertimbangan hukum yang direkayasa dan dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kebohongan dalam penerapan hukum demi kepentingan secara sepihak atas dasar kekuasaan yang dimiliki, kenapa dalam hal ini pemohon kasasi menyampaikan analisa sebagai berikut pemohon kasasi telah mengirim barang kepada memohon kasasi sesuai dengan purchase order po. api gsj barang mana sebahagian telah dinikmati oleh memohon kasasi dan diekspor luar negeri, sebahagian lagi masih berada gudang memohon kasasi dalam keadaan utuh, bahwa barang pemohon kasasi yang dikirim kepada memohon kasasi telah diterima dengan baik dan tidak ada komentar sama sekali terhadap barang barang tersebut dan dengan demikian tidak ada alasan hukum dikemudian hari menyatakan cacat terhadap barang barang tersebut, bahwa setelah beberapa waktu pada saat pemohon kasasi mengajukan tagihan kepada memohon kasasi yang jumlahnya sebesar us$ oleh memohon kasasi menolak dengan alasan yang tidak logis yaitu barang pemohon kasasi reject atau tidak baik, dan kemudian memohon kasasi secara sepihak menyatakan setuju membayar sebesar us$ sehingga dengan demikian jelas memohon kasasi telah berlaku tidak beritikad baik untuk tidak membayar kewajibannya kepada pemohon kasasi atau telah melakukan perbuatan ingkar janji, bahwa karena barang pemohon kasasi yang dikirim kepada memohon kasasi yang saat ini masih berada gudang memohon kasasi secara utuh, maka tidaklah beralasan hukum dinyatakan reject tanpa ada pembuktian terlebih dahulu, maka alasan judex active yang membenarkan dan menyatakan barang pemohon kasasi reject atau afkir tanpa pembuktian terlebih dahulu adalah bertentangan dengan hukum dan patut untuk ditolak dan putusan judex active harus dibatalkan demi hukum, menimbang, bahwa atas keberatan keberatan kasasi tersebut, mahkamah agung berpendapat hubungan hukum antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi terikat dalam purchase order po) tanggal pebruari yang ditandatangani kedua belah pihak. berdasarkan kueh perdata, merupakan kesepakatan (berlaku sebagai undang undang) yang mengikat kedua belah pihak: dalam purchase order po) disepakati jumlah barang yang disorder (termasuk jenis dan klasifikasi), yurisprudensi mahkamah agung pembayaran dilakukan maksimal (paling lambat) minggu setelah barang diterima: komplain atas mutu dan lain sebagainya dilakukan oleh penerima barang selambat lambatnya minggu, pemohon kasasi telah melaksanakan pengiriman sejak pebruari sampai dengan april s d p9), memohon kasasi telah menerima barang ts, t7), tidak ada bukti keberatan selama hari setiap pengiriman barang dan memohon kasasi (tentang reject), memohon kasasi tidak ada membayar sejak pebruari sampai dengan april (wajib minggu): berdasarkan pertimbangan sampai dengan maka dengan demikian memohon kasasi telah wanprestasi (cidera janji): barang yang order berdasarkan sudah disediakanbandung tanggal mei pdt pt. bdg, yang menguatkan putusan pengadilan negeri bekasi tanggal november pdt. pn, bksdibawah ini, menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dan pemohon kasasi dikabulkan, maka memohon kasasi tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk, mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi pt. gregis jaya tersebut: membatalkan putusan pengadilan tinggi bandung tanggal mei pdv' pt. bdg. yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri bekasi tanggal november pdt. pn. bks. yurisprudensi mahkamah agung mengadili sendiri mengabulkan gugatan pemohon kasasi penggugat asal untuk sebagian: menyatakan memohon kasasi tergugat asal telah wanprestasi, menyatakan purchase order api gsj tanggal pebruari sah menurut hukum,(enam proses) per(empat) unit mesin bubut, (tiga) unit mesin auto sander dan kayu sebanyak (tiga puluh delapan kubik enam ratus lima puluh empat mili meter) yang telah diletakkan oleh pengadilan negeri bekasi tersebut, menolak gugatan pemohon kasasi penggugat asaliskandar kamil, s.h. ketua muda yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, prof. mengena purba, sh.ms. dan prof. dr. fuchsiaakim hakim anggota tersebut, dan sutedjo bomantoro,rof. mengena purba, sh.ms. iskandar kamil, sh. tid. prof. dr. fuchsia, sh. panitera pengganti. ttd, sutedje bomantoro, sh.mh. yurisprudensi mahkamah agung biaya kasasi melerai .oooonontenanaan rp, redaksi mrenaverern ane erereeanan administrasi kasasi . rp. jumlah rp. catatan tidak dihampiri dengan putusan banding pt) dan putusan tingkat pertama pn). yurisprudensi mahkamah agung. agung putusan: nomor pdt demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung dalam memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara pt. gregis jaya, yang diwakili oleh h.m. raharjo, sebagai direktur utama, beralamat jalan raya gregis surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ariana sitorus, bac, sh. dan sabas sinaga, advokat pengacara, beralamat jalan gunung sehari raya blok d2f lt. jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli pemohon kasasi, dahulu pembanding penggugat: melawan pt. amino pacific industries, beralamat jalan cikarang cibarusah, desa sukaresmi, lemah abang, bekasi: memohon kasasi, dahulu berbanding terbekasi pada pokoknya atas dalil dalil bahwa antara penggugat asli dan tergugat asli telah terjadi suatu perikatan berdasarkan purchase order api gsj tanggal pebruari sebagaimana diatur dalam kuh pdt: bahwa berdasarkan hal tersebut maka purchase order tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi penggugat asli dan tergugat asli sebagai undang undang sesuai kuh perdata: bahwa berdasarkan purchase order, penggugat asli telah mengirimkan kayu yang telah dikelola pada pabrik penggugat asli sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung spesifikasi yang disetujui dalam purchase order dalam (tujuh) kali pengiriman, pengiriman mana telah diterima oleh tergugat asli dengan baik: bahwa pengiriman kayu yang (pertama) oleh penggugat asli telah dibayar dengan baik oleh tergugat asli sebagaimana mestinya sesuai perjanjian yaitu sebesar tanpa cacat dan teguran mengenai kuantitas maupun kualitas, bahwa kemudian untuk pengiriman (kedua) sampai ke vii (ketujuh), yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat asli telah terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat, kayu telah dikirim penggugat asli dan telah diterima 'baik oleh tergugat asli dengan berbagai alasan alasan yang tidak masuk akal, alasan alasan tersebut adalah tidak sesuai dengan spesifikasi order, padahal kayu milik penggugat asli yang dikirim dan surabaya dan telah diterima baik oleh tergugat asli, bahwa adapun perincian kayu yang telah dikirim oleh penggugat asli dan yang telah diterima tergugat asli dan belum dibayar oleh tergugat asli adalah sebagai tersebut dalam gugatan, yang untuk pengiriman iii yang harus dibayar adalah usd. usd. pengiriman yang harus dibayar adalah usd. usd. pengiriman vii yang harus dibayar adalah usd. usd. bahwa sebahagian dari kayu ramin s4s yang telah tersedia gudang penggugat asli dan yang telah dipesan supaya segera dikirim oleh tergugat asli sesuai dengan purchase order no: api gsj belum juga dibayar oleh tergugat asli, maka berdasarkan pasar kuh pdt, keseluruhannya adalah kewajiban tergugat asli untuk membayar kepada penguat asli yang ukurannya sebagaimana tersebut dalam gugatan dan total yang harus dibayar adalah usd. bahwa akibat perbuatan tergugat asli dengan alasan alasan yang tidak masuk akal, penguat asli telah mengalami kerugian sejumlah dan kerugian penggugat asli tersebut adalah tanggung jawab tergugat asli seluruhnya disamping kerugian kerugian lain, bahwa terhadap perbuatan tergugat asli yang telah mengakibatkan kerugian penggugat asli, penggugat asli telah berusaha untuk mengingatkan tergugat asli akan kewajibannya, demikian juga pengacara penggugat asli telah mengingatkan tergugat asli tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dan tergugat asli, bahwa berdasarkan hal tersebut atas, tergugat asli telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu penggugat asli yurisprudensi mahkamah agung disamping kerugian secara nyata atas sebagai pengusaha berhak mendapat keuntungan yang diharapkan sebesar (lima persen) tiap bulan dihitung sejak tergugat lalai membayar kewajibannya kepada penggugat asli disamping kerugian moril yang susah untuk dihitung tetapi jumlahnya tidak kurang dari rp. (lima ratus juta rupiah), bahwa sebagai jaminan dan gugatan penguat asli ini dan menjaga agar tergugat asli tidak menjual mengalihkan membalik nama asset asset milik tergugat asli, penguat asli mohon agar diletakkan sita jaminan (conservation maupun revindicatoir besar) atas tanah berikut bangunan diatasnya beserta seluruh isinya berupa mesin mesin dan kendaraan kendaraan milik tergugat asli yang terletak dan dikenal dengan jalan cikarang cibarusah, desa sukaresmi, lemah abang bekasi: bahwa dikarenakan bukti bukti dalam perkara ini bukti authentic dan tidak diragukan kebenarannya, mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun tergugat melakukan upaya banding, verzet maupun kasasi, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas penggugat mohon agar ketua majelis berkenan memutuskan sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ingkar janji: menghukum tergugat untuk menerima barang sebanyak pcs atau sebanyak yang telah dipesan tergugat dan penggugat sesuai dengan purchase order api gsj tanggal pebruari menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada penggugat uang sebesar us. ditambah dengan (lima persen) perbulan berupa keuntungan yang diharapkan dimulai sejak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada penggugat asli sampai perkara ini diputus, menghukum tergugat asli untuk membayar kepada penggugat asli berupa kerugian immateriah sebesar (lima ratus juta rupiah), menyatakan sita jaminan (conservation maupun revindicatoir besar) yang diletakkan terhadap harta milik tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan atasnya beserta seluruh isinya berupa mesin mesin dan kendaraan milik tergugat yang terletak dan dikenal dengan jalan cikarang cibarusah, desa sukaresmi, lemah abang, bekasi, sah dan berharga, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun tergugat banding, verzet maupun kasasi, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ago bono): yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil dalil dalam konversi bahwa tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi menolak dan menyangkal seluruh dalil dalil dalam gugatan penggugat tertanggal agustus kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh tergugat dalam konvensi penggugat dalam rekonpensi, dalam eksepsi bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam tersebut seharusnya tertanggal maret dan maret penggugat telah mengirimkan kayu kepada tergugat seluruhnya sebanyak (seratus empat belas kubik tujuh ratus lima puluh delapan mili meter), bahwa terlepas dan sesuai atau tidaknya spesifikasi dan kayu kayu yang dikirimkan oleh penggugat, ternyata terbukti hingga saat ini penggugat baru mengirimkan dan atau tergugat baru menerima pengiriman sebanyak (empat puluh sembilan kubik sembilan ribu empat ratus dua puluh dua mili meter bahwa hal tersebut juga secara eksplisit diakui oleh penggugat, penggugat meminta pengadilan negeri bekasi untuk menghukum tergugat menerima barang sebanyak pcs atau sebanyak yang telah pesan tergugat dan penggugat sesuai dengan purchasing order api gsi tanggal pebruari:dalam petit, bahwa karenanya terbukti dengan belum selesainya prestasi yang harus dilakukan oleh penggugat kepada tergugat sebagaimana purchasing order api gsj tertanggal pebruari maka secara yuridis tuntutan hukum yang diajukan oleh penggugat dengan alasan wanprestasi adalah belum waktunya diajukan (prematur), bahwa pada bagian polita gugatan penggugat telah nyata penggugat mendasarkan gugatan wanprestasi pada perikatan hukum sebagaimana purchasing order po) api gs7 tertanggal pebruari bahwa berdasarkan purchasing order po) api gsj tertanggal pebruari disepakati tanggal penerimaan kayu kayu tersebut, yurisprudensi mahkamah agung bahwa adalah suatu yang tidak masuk akal, kesepakatan sebagaimana purchasing order po) api gsj baru disetujui atau disepakati pada tanggal pebruari namun untuk memenuhi purchasing order po) tersebut penggugat mendalilkan telah mengirim kaya kayu kepada tergugat pada tanggal desember dan tanggal desember sebagaimana surat jalan surat jalan tersebut, bahwa dengan demikian nyata terbukti telah terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan atau tidak jelas (obseuur libel), il. bahwa berdasarkan hal hal yang tergugat uraikan tersebut atas, tergugat mohon agar pengadilan negeri menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard): apabila pengadilan negeri bekasi berpendapat lain, maka tergugat akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal hal yang telah tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi atas, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban tergugat dalam pokok perkara ini, dalam rekonpensi bahwa antara penggugat rekonpensi selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu ekspor dengan tergugat rekonpensi selaku supplier kayu telah terikat dalam suatu . (pertama) diterima ditempat (receiving date) tanggal maret lot (kedua) diterima ditempat (receiving date) tanggal april sedangkan jumlah dan ukuran adalah seperti tersebut dalam gugatan rekonpensi, bahwa secara publikasi sampai dengan tanggal maret dan maret tergugat rekonpensi seharusnya telah mengirimkan kayu kayu seluruhnya sebanyak namun terlepas dan dapat diterima atau tidaknya kayu kayu sesuai po, ternyata terbukti tergugat rekonpensi baru mengirimkan kayu kayu sebanyak m3: bahwa dengan tanpa mempertimbangkan kewajiban kewajiban sebagaimana ternyata dengan serta merta tergugat rekonpensi mengajukan gugatan perdata terhadap penggugat rekonpensi sebagaimana perkara perdata yang terdaftar dalam register pdt. pn. bks: bahwa menindaklanjuti gugatan tersebut, tergugat rekonpensi juga telah mengajukan permohonan sita jaminan juga terhadap mesin mesin untuk menjalankan usaha penggugat rekonpensi. dan sesuai dengan putusan mahkamah agung sip tertanggal januari pihak yang memohon sita terhadap obyek tersebut dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan buku: bahwa dengan demikian terbukti gugatan perdata pdt. pn. bks, telah menimbulkan kerugian secara materiel dan materiel bagi penggugat yurisprudensi mahkamah agung rekonpensi yang keseluruhannya berjumlah rp. (satu milyar dua ratus juta rupiah), bahwa atas kemungkinan terjadinya tindakan tindakan tergugat rekonpensi yang berakibat beralihnya hak kepada pihak ketiga atau terjadinya pembebanan hak tertentu atas harta kekayaan tergugat rekonpensi, dengan tujuan menghindar atau melepaskan diri dari kewajiban kewajiban yang diletakkan oleh putusan dalam perkara guo. maka penggugat rekonpensi mohon pengalihan negeri bekasi meletakkan sita jaminan conservation besar) atas harta kekayaan milik tergugat rekonpensi berupa sebidang tanah berikut bangunan atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada jl. raya gregis no, surabaya jawa timur, harta harta kekayaan tergugat rekonpensi lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang rinciannya akan penggugat rekonpensi sampaikan kemudian. dan karenanya, penggugat rekonpensi mereservir haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta kekayaan lainnya milik tergugat rekonpensi yang akan dimohonkan sita jaminan melalui pengadilan negeri bekasi, bahwa karena gugatan rekonpensi yang penggugat rekompensi ajukan dilandasi oleh fakta fakta yuridis yang tidak tersangka kebenarannya, maka mohon agar putusan dalam gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar voorraad), menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pengadilan negeri bekasi telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal november nomor pdt. pn, bks, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menyatakan bea dalam konvensi dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, dalam pokok perkara aan menolak gugatan penggugat seluruhnya, memerintahkan agar sita jaminan (conservation. besar) terhadap mesin bubut sebanyak mesin, mesin auto sander sebanyak (tiga mesin) dan kayu sebanyak tiga puluh delapan kubik enam ratus lima puluh empat mili meter), diangkat, dalam rekonpensi aan menolak gugatan penggugat seluruhnya, yurisprudensi mahkamah agung dalam konvensi dan rekonpensi menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara ini masing masing untuk separuhnya yang hingga kini sebesar rp. (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pembanding penggugat telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi bandung tanggal mei pdi pt. bdg: menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat pembanding pada tanggal julijuli sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi pdt. 200wpn. bks, yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri bekasmenimbang, bahwa setelah itu oleh tergugat berbanding yang pada tanggal agustusbekasimajelis hakim pengadilan tinggi bandung, yang menyatakan bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara salinan resmi putusan pengadilan negeri bekasi tanggal november nomor pdt. 200wpn. bks, yang dimohonkan banding tersebutyang terurai dalam pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan pertimbangan hukum sendiri dan pengadilan tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini , bahwa melihat kepada pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tinggi bandung yang langsung mengambil sikap sesuai kepada putusan judex active, menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara guo pada dasarnya tidak cermat yurisprudensi mahkamah agung |
hukum acara pidana. keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, bahwa majelis telah lebih dulu memeriksa tertuduh dan baru kemudian saksksaksi, tidak dapat dibesar kan, karena dalam sidang perkara pidana, hatilah yang berwenang senen tukan bagaimana pemeriksaan akan dilakukan berikut mahkamah agung tersebut, membaca putusan pengadilan negeri istimewa jakarta tanggal mei ordering pidana dalam putusan mana tertuduh liem time sian al. bernard romano al. roy manaf bob liem), umur tahun, lahir kediri, tempat tinggal terakhir jln radio gg. kebayoran baru, jakarta, pekerjaan dagang, tertuduh penuntut kasasi berada dalam tahanan sementara sejak tanggal junihari jum'at tanggal (delapan) bulanruang tamu ataupun setidak tidaknya dalam wilayah pemerintahan hongkong dengan direncanakan terlebih dahulu antara lain dengan cara cara pengontrolan green view. pembelian pisau pisau kecil dan besar. pembawaan alat alit perkakas mobil atas flat dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anak laki laki bernama iwan kartika alias tiong hian dengan jalan memukulnya dengan keras dan ataupun membanting atau membenturkan kepalanya pada suatu benda keras, serta de ngan sengaj. ulang kali dengan alat perkakas mobil ataupun dengan. sesuatu benda keras sehingga mengenai badan dan kepala perempuan tersebut ataupun setidak tidaknya telah membanting dan membenturkan kepala korban pada sua.: benda keras sehingga kedua korban tersebut atas meninggal seketika. subsidiari: bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan nyawa atau nyawa nyawa dari orang orang tersebut. pada tuduhan primaire yang diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana berturut tu rut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua dalam kamar hakan ataupun 'di dalam salah satu ruangan: dari flat tersebut atas dan setelah dilakukannya pemotongan pemotongan tersebut .menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu bata bawah di dalam .meja kompor yang terletak dan didikannya (kisi kanan. pintu dapur dari flat tersebut atas. subsidiari lagi: bahwa terdakwa pada waktu, tempat dan dengan cara cara seperti verse but dalam tuduhan primaire dengan sengaja telah menghilangkan nyawa kedua orang tersebut atas atau.dengan ataupun tanpa direncanakan terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan berat ataupun penganiayaan biasa yang mengakibatkan ataupun tidak mengakibatkan matinya kedua atay salah satu orang tersebut dalam tuduhan primaire dan diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana seperti tersebut dan diuraikan dalam tuduhan subsidiari. il. dengan maksud hendak menyembunyikan matinya kedua orang tersebut dia terdakwa pada hari dan tanggal tersebut pada tuduhan primaire.angka berturut turut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua tersebut dalam kamar makan ataupun dalan salah satu ruangan dari flat tersebut atas, dan setelah dilakukannya pemotongan pemotongan tersebut menguburnya dengan adukan semen, pasir dan batu 'bata di: bawah di dalam meja kompor yang terletak dan didikannya kiri kanan pintu 'dapur dari flat tersebut atas, boa sedangkan kedua perbuatan yang disebutkan dalam tuduhan tuduhan primaire, subsidiari, ataupun subsidiari lagi dan dalam tuduhan sub tersebut atas harus dipandang sebagai perbuatan yang masing masing berdiri sendiri sendiri 'dai terkena ancaman hukuman pokok yang semacam. melanggar .dan jo. kuhp. dengan memperhatikan dan kuhp mei ordering, yang dibuat oleh semadi, keduanya panitera pengganti pada pengadilan negeri istimewa jakarta, yang menyatakan, bahwa tertua duh tersebut dan jaksa, masing masing pada tanggal dan mei telah me mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan negeri istimewa bakar tersebut: menimbang, bahwa hakim pertama telah membebaskan tertuduh dari tuduhan primaire, oleh karena perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti seca syah dan meyakinkan, menimbang, bahwa jaksa dalam memori bandingnya tanggal juni justru berpendapat, bahwa tertuduh telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di tuduhan kepadanya dalam tuduhan primaire itu, menimbang, bahwa jaksa hanya dapat mohon banding bila dapat membuat kan bahwa putusan bebas itu tidak murni, tetapi merupakan pelepasan dari tuntut yang terselubung (bebek ontslag van rechtsvervolging), bahwa oleh karena itu permohonan banding jaksa terhadap tuduhan primaire ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan undang undang darurat tahun menimbang, bahwa permohonan banding tertuduh diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu dapat diterima, telah membaca memori banding tertuduh bertanggal oktober menimbang, bahwa hakim pertama tidak memberi keputusan mengenai eksepsi, yang diajukan oleh tertuduh, oleh karena mana majelis akan memberikan putusan nya mengenai ini: menimbang, bahwa tertuduh menyatakan, bahwa pengadilan negeri istimewa jakarta tidak berwenang mengadili perkaranya, oleh karena perbuatan yang dituduh kan kepadanya itu terjadi diluar negeri, yaitu hongkong: bahwa berdasarkan "action nationaliteitsbeginsel yang dituangkan dalam k.u.h.p. pengadilan negeri istimewa jakarta berwenang mengadili perkara ter tuduh: bahwa syarat yang diminta oleh dari tersebut telah dipenuhi, yaitu bahwa tertuduh sebagai warga negara indonesia dituduh melakukan kejahatan pem bubuhan hongkong, kejahatan mana (pembunuhan) hongkong juga diancam dengan hukuman: bahwa oleh karena itu eksepsi tertuduh harus ditolak: menimbang, bahwa oleh karena. hakim pertama telah membebaskan tertuduh dari tuduhan primaire (vrijspraak), terhadap tuduhan mana tidak dimohonkan ban ging seperti diuraikan diatas, maka majelis akan memeriksa dan memberikan putus annya hanya mengenai tuduhan subsidi atau subsidi lagi dan tuduhan menimbang, bahwa hakim pertama, walaupun berpendapat bahwa tertuduh ti dak terbukti bersalah menurut undang undang dan keyakinan telah melakukan per buatan. yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan i subsidi, tetapi dalam amar keputusannya tidak membebaskan tertuduh dari tuduhan'ini, oleh karena ma na. majelis masih berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusannya menge nai tuduhan ini, boa bahwa, hakim pertama juga telah mebuat kekeliruan lain, yaitu telah menu kum tertuduh dengan (duapuluh) tahun penjara karena dipersalahkan melakukan kali pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yaitu melanggar pa sal jo. k.u.h.p, sedangkan menurut ini tertuduh hanya da pat dihukum setinggi tingginya dengan (lima belas) tahun penjara, oleh karena mana putusan hakim pertama mengenai penghukuman'ini harus diperbaiki, menimbang, bahwa tuduhan subsidi dan subsidi lagi masing masing me mengandung tuduhan yang dituduhkan secara subsidi pula, yaitu tuduhan subsid dair mengandung tuduhan secara subsidi pembunuhan 'atau pembunuhan yang diikuti suatu tindak pidana, sedangkan tuduhan subsidi lagi mengandung tuduhan secara subsidi. pembunuhan atau penganiayaan biasa yang direncanakan lebih du dengan mengakibatkan matinya orang, naa bahwa, oleh karena itu, baik tuduhan subsidi maupun tuduhan subsidi lagi. memuat tuduhan yang sama yaitu pembunuhan kuhp), bahwa, akan tetapi tuduhan pembunuhan dalam tuduhan subsidi adalah kabur (obscura libel), oleh karena tidak dijelaskan cara cara pembunuhan 'itu dipaku kan, oleh karena mana tuduhan pembunuhan harus dinyatakan batal, bahwa, dalam tuduhan pembunuhan dalam tuduhan subsidi lagi ada dijelaskan bagaimana pembunuhan itu dilakukan. yaitu cara caranya seperti diterangkan dalam tuduhan primaire, oleh karena mana tuduhan subsidi lagi inilah akan menjadi dasar pemeriksaan majelis mengenai tuduhan pembunuhan: menimbang, bahwa atas keterangan keterangan tertuduh dan saksi saksi (visum pah) persidangan ternyata, bahwa: untaian tertuduh bersama lily kartika dewi dan iwan pada tanggal. agustus telah berangkat dari jakarta .ke hongkong .dengan kapal terbang. jal (keterangan tertuduh dan saksi rahim sutan) dengan membawa kotor pakaian (keterangan tertuduh). mereka tiba hongkong pada tanggal' agustus 1967setelah: menginap dua hari singapore (keterangan tertuduh: keterangan saksi chau wai kaban bahasa tertuduh menyewa flat tingkat green view mansion:terhitung mulai tanggal september yang mana sewanya telah dibayar sebesar: h.k. untuk dua bulan dengan memakai nama liem tie siang! te. beberapa hari sebelum tangga!" oktober tertuduh memberitahukan bahwa akan pergi bangkok dan membayar'sewa'untuk dua bulan lagi sebesar hk. . pada akhir bulan oktober: tertuduh memberitahukan bahwa baru saja kembali dari bangkok dan akan meninggalkan hongkong dalam waktu dekat dan bahwa telah menukar namanya dengan menyebut namanya yang baru itu: saksi tidak ingat lagi nama yang baru tertuduh itu: dalam bulan maret. flat yang disewa oleh tertuduh itu dengan perantara juru sita pengadilan dimasuki dengan paksa dengan cara merusak pintu untuk ,memiliki kembali flat itu,.karena tertuduh tidak membayar lagi sewanya flat itu kelihatannya sudah jama tidak dipakai dipergunakan, . . dalam flat itu dijumpai macam macam barang dan satu keranjang bambu kei berisi:sendok untuk amendemen (travel) dan alat alat lain tukang batu, dalam dapur dijumpai satu tempat kompor tambahan yang sebelumnya tidak ada: tertuduh adalah penyewa pertama dari flat itu karena baru dibuat: keterangan saksi. chong wai chai saksi memasuki flat.tertuduh dengan cara merusak pintu pada tanggal maret atas surat perintah hakim dengan ditemani oleh dua penjaga resmi dan seorang wakil dari luan tun investment company limited: b. flat itu kelihatannya sudah lama ditinggalkan: dalam kamar tidur dijumpai satu kotor plastik berisi beberapa potong pakaian lakilaki dan dalam kamar tidur jain dijumpai beberapa potong pakaian dalam laki laki, beberapa potong kemeja model hawai: barang barang yang dijumpai dalam flat itu kepunyaan penghuni flat itu di sita, kemudian dilelang dan menghasilkan h.k. uang mana diberikan kepada luan tun investment company limited tersebut: keterangan saksi lau wai hei pada tanggal september saksi menyerahkan kepada tertuduh kunci dari fat tingkat green view mansion karena disewa oleh tertuduh: tertuduh datang bersama lily kartika dewi dan iwan, cc. kira kira hari kemudian saksi membantu tertuduh mengangkat sepuluh zak semen ke' flat tertuduh, sehari sesudah .itu saksi membantu lagi tertuduh mengangkat empat zak pasir flat tertuduh: satu hari kemudian saksi melihat tertuduh bersama beberapa pekerja meng angkat empat keranjang batu bata: keterangan saksi oza seriawan alias tao tie pada tanggal september tertuduh berangkat dari hongkong dengan kapal terbang indonesia via' bangkok dengan membawa kotor (dan satu kantong plastik titipan. saksi untuk isteri saksi): saksi turut mengantar tertuduh airport: keterangan saksi rahim sutan: ' tertuduh pada tanggal oktober berangkat dari jakarta dengan jal hongkong dengan memakai nama roy manaf: saksi turut mengantar airport kemayoran. disana tertuduh bertanya kepa saksi apakah saksi tidak mendengar apa apa tentang tertuduh, keterangan saksi oza seriawan'alias jos tao tier tertuduh tiba airport katak, hongkong pada tanggal. .atau oktober kira kira pukul atau malam dan menipu saksi apakah ja, tertuduh boleh menginap ditempat kediaman: saksi windsor mansion. saksi tidak keberatan. sehingga tertuduh tinggal disana sampai tanggal oktober pada tangga! oktober saksi berangkat indonesia: keterangan saksi lic sai tung pada tanggal atau atau oktober pada malam hari tertuduh tiba hongkong dari indonesia dan menginap windsor mansion bersama oza sejawat dan saksi: tertuduh tinggal disitu kira kira hari dan pindah dari situ setelah oza seriawan kembali jakarta dan tidak diketahui kemana pindahnya: pada tanggal atau oktober tertidur kembali jakarta diantar saksi airport, keterangan saksi humayun abdurarak: pada tanggal mci dilakukan pembongkaran atas 'dua tempat kompor dalam dapur flat tingkat green' view mansion karena didalamnya terdapat bagian bagian yang sudah terpotong potong dari. seorang perempuan dewasa dan seorang anak, keterangan dr. frederick ong pada tanggal mei dijumpai dalam dua tempat kompor dalam dapur fat tingkat green view mansion seorang dewasa dan seorang anak: pada tanggal juni tuan dan nyonya ujung kim seng datang melihat dan mengenai dua tengkorak dari m m itu tengkorak lily kartika dewi dan iwan, anak dan cucu mereka: pa. cc. dikenal mereka dari crown jacket dibagian atas kanan dari salah satu teng kotak itu sebagai tengkorak lily kartika. dewi, dan satu lagi dari tengkorak itu se bagai tengkorak iwan dari dahi yang. menonjol, sewaktu saksi tunjukkan tengkorak kartika dewi pada dokter gigi sogi kwan hien jakarta pada tanggal juni dikenal dokter gigi itu crown jacket disebelah kanan bagian atas gigi'incisa pertama sebagai crown jacket yang dibuatkan untuk lily kartika dewi: baba pada tanggal juni sewaktu saksi menanyakan d. steinhardt babak jakarta, steinhardt mengakui telah membuat crown jacket itu untuk lily kartika dewi, yang dipesan oleh dr. sei pada bulan agustus statement report e crb tanggal juni dari dr, frederick ong yang menyatakan sebagai hasi! pemeriksaannya atas m m tersebut victoria public mortar, bahwa mengenai: orang perempuan mati karena pecah batok kepalanya (depressed skull): mana ma. tpa seorang anak, kematiannya tidak dapat dipastikan, keterangan saksi dr, soci kwan hien pada tanggal agustus: saksi telah diminta untuk membuatkan jacket crown untuk gigi lily kartika dewi, jacket crown pada gigi tengkorak tanda bukti yang diperlihatkan polisi hongkong padanya dikenal saksi sebagai yang dipesan oleh lily kartika dewi pada tanggal: agustus keterangan dicky steinhardi atas permintaan dr. sei hwan hien saksi telah membuat jacket crown untuk gigi atas kanan buat lily kartika dewi, jacket crown selesai dibuatnya pada tanggal agustus dan diserahkan nya kepada dr. sei kwan hien: jacket crown pada gigi tengkorak tanda bukti adalah jacket crown yang di buatnya dulu untuk lily kartika dewi atas permintaan dr. sei kwan hien: keterangan saksi soebyakto adinegoro alias kec bic liong pada. permulaan tahun tertuduh menawarkan pakaian anak anak yang di bawahnya dari hongkong untuk dijual: keterangan saksi christina soelistyowati ong kim hwa): saksi menjual beberapa. potong pakaian anak anak yang dititipkan tertuduh ke padanya. untuk dijual pada kira kira bulan pebruari v7. keterangan saksi nurbaiti taher sejak tanggal januari saksi dan tertuduh hidup bersama peta vij jakarta: pada tanggal mei tiba tiba tertuduh berwarna saksi berangkat ke palembang melalui merak serang, c.pada tanggal mei tertuduh berangkat dengan kapal tanjung pinang, sedang saksi kembali jakarta: dalam perjalanan antara panjang dan merak saksi membaca koran berita muda yang memberitakan, bahwa tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap lily kartika dewi dan iwan hongkong: saksi menerima dua kali surat dari tertuduh yang dikirim dari tanjung pinang dengan memakai nama: wak ani: keterangan saksi gho teng kios alias goals pertama kali saksi mendapat kabar tentang pembunuhan hongkong yang lakukan oleh tertuduh pada tanggal mei dari surat kabar hongkong bernama sing tao jet pao sing tao daily news), lengkap dengan foto tertuduh dan tanda tangannya, yang diterimanya dari hongkong dikirim oleh teman saksi: keterangan saksi agar marun tertuduh waktu ditangkap tanjung pinang pada tanggal juni memakai peci hitam, rambutnya sedikit panjang dengan memakai nama bob roshan: menimbang, bahwa dari hal hal peristiwa peristiwa yang diuraikan dalam sampai dengan tersebut terbukti bahwa: tertuduh bersama lily kartika dewi dan iwan pada tangga! agustus telah berangkat dari jakarta hongkong dengan kapal terbang dengan mem bawa kotor pakaian, tertuduh menyewa flat tingkat green view mansion terhitung mulai tanggal september mula mula untuk dua bulan, kemudian ditambahkan dua bulan lagi, yang mana .sewanya untuk empat bulan telah dibayar sebesar hk. hk. naa tertuduh bersama lily kartika dewi dan iwan sejak tanggal september tinggal flat tingkat green view mansion, kira kira beberapa hari kemudian tertuduh mengangkut zak semen. rak pasir dan keranjang batu bata alatnya, pada tanggal september tertuduh kembali sendirian jakarta dengan membawa kotor pakaian pada tanggal oktober tertuduh berangkat hongkong dengan kapal terbang dengan memakai nama lain, yaitu roy manaf, sebelumnya memakai nama liem tie sian: tertuduh bertanya kepada saksi rahim sutan yang turut mengantarnya airport kemayoran pada tanggal oktober apakah saksi ada mendengar apa apa tentang tertuduh: nan setia hongkong pada tanggal atau oktober tertuduh meng: inap ditempat kediaman saksi oza seriawan alias tao tic windsor mansion. sampai tanggal oktober walaupun tertuduh mempunyai tempat kediaman sendiri hongkong, yaitu flat tingkat green view mansion yang siswanya untuk empat bulan terhitung tanggal september hi. pada tanggal atau oktober tertuduh kembali indonesia dengan diantar airport oleh saksi lie sai tang: sejak tanggal januari tertuduh hidup bersama dengan 'says nurbaiti taher tojo vij jakarta, pada permulaan tahun tertuduh morita tolong saksi saksi soebyakte adinegore alias kwee bie liong dan christina snelistyowati ong kim hwa) untu penjualan pakaian anak anak, sedang tertuduh bukan pedagang pakaian, pada tanggal mei dalam tempat kompor dalam dapur fat ting green view mansion kedapatan m m lily kartika dewi dan iwan: m. lily kartika dewi mati karena pecah batok kepalanya (depressed skull) surat surat kabar hongkong menyiarkan tentang pembunuhan lily kartik: dewi dan iwan dan disangka yang melakukannya tertuduh, diantaranya surat kaba sing tao daily news diterima saksi gho teng hive alias herman goals jakarta pada tanggal mei pada tanggal mei tiba tiba tertuduh mengajak saksi nurbaiti the berangkat palembang melalui merak serang, pada tanggal mei tertuduh berangkat dengan kapal dari pa lembang tanjung pinang: selama tanjung pinang tertuduh mengirim dua kali surat kepada says nurbaiti taher dengan nama samaran wak ani: ir. pada tanggal juni sewaktu ditangkap tanjung pinang tertuduh memakai pici hitam, rambut sedikit panjang, dan memakai nama samaran bob romano, menimbang, bahwa walaupun tertuduh persidangan mencabut kembali pena tuannya telah membunuh lily kartika dewi dan iwan, yang diberikannya dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh soewarsi, arjun komisaris besar polisi pada direktorat reserse kriminal babak atas sumpah jabatan tanggal juni dan oktober pengakuan mana disertai secara terperinci tentang cara cara melakukan pembunuhan itu dan cara cara memotong motong dan monyet bunyian m m lily kartika dewi dan iwan dalam tempat kompor didaur, yang telah dicabut tanpa memberikan alasan alasan yang kuat yang dapat diterima dan ini dihubungkan dengan peristiwa peristiwa hal ha! yang diuraikan dalam sub sampai dengan diatas, hubungan mana satu sama lain saling menguatkan, maka majelis berkeyakinan berdasarkan bukti bukti yang syah, bahwa tertuduh telah bersalah melakukan kejahatan pembunuhan, yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan subsidiari lagi dan tuduhan dengan pengertian, bahwa pembunuhan itu dilakukan dua kali berturut turut, yang mana ditentukan dan diancam dengan hukuman dalam dan kuhp. menimbang, bahwa kesalahan tertuduh melakukan pembunuhan dengan diikuti dengan suatu tindak pidana seperti yang dituduhkan kepadanya dalam tugu han subsidi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, oleh karena mana harus dibebaskan dari tuduhan itu, terhadap tuduhan mana hakim pertama tidak memberikan "putusannya: menimbang, bahwa oleh karena tertuduh telah dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan seperti diterangkan diatas, maka tuduhan lain sebagai tuduhan pengganti tidak perlu diterangkan lagi: menimbang, bahwa mengenai berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan majelis berpendapat, bahwa hukuman seperti ditetapkan dibawah ini adalah se timbal dengan perbuatan tertuduh dengan alasan alasan seperti yang dipertimbang kan hakim pertama, yang mana dijadikan pertimbangan pertimbangan majelis sen diri: menimbang, bahwa putusan hakim pertama, walaupun atas pertimbangan pertimbangan lain, harus dikuatkan dengan perbaikan mengenai gualificatienya: memperhatikan undang undang yang bersangkutan: mengadili menyatakan permohonan banding jaksa terhadap tuduhan kes primaire tidak dapat diterima: menerima permohonan banding dari jaksa dan tertuduh terhadap tuduhan tu tuhan lainnya: menolak exeptie tertuduh mengenai tidak wewenangnya pengadilan negeri 1s time jakarta mengadili perkara tertuduh: menyatakan kesalahan tertuduh atas kejahatan lainnya yang dituduhkan kepada nya dalam tuduhan ke l subsidi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, membebaskan oleh karena itu dari tuduhan itu: nan memperbaiki putusan pengadilan negeri istimewa jakarta tanggal mei ordering pidana sekedar mengenai gualificatienya, sehingga berbau nyi: pembunuhan (doodslag) yang dilakukan kali berturut turut ii. menyembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang, menguatkan putusan ini untuk selebihnya, asa menghukum tertuduh membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini,.keju . ali mengenai tuduhan dimana dibebaskan, biaya mana dibebankan kepada negara. demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari selasa, tanggal satu agustus tujuh puluh dua oleh kami achmad sulaiman s.h, ketua, bastian tapal s.h. dan poerbowati djokosoedomo s.h, hakim hakim anggota pe tersebut dan jauhari, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh tertuduh, putusan pengadilan negeri istimewa jakarta tgl. ordering pidana. ada tingkat serta perkara perkara kejahatan secara ordering biasa gedung yang ditentukan untuk itu, terletak jalan gajah mada jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa liem tie sian al. bernard romano al, roy manaf, dengan nama panggilan bob liem umur tahun, dilahirkan kediri, bertempat tinggal terakhir jalan radio gang dan jalan tojo .j. jakarta, pekerjaan dagang, berada dalam tahanan sejak tanggal juni pengadilan negeri tersebut, terdiri dari (tiga) hakim yaitu ed, johannes ane atom rena camera menara ketua, rs. ditinjau s.h. .oooooooooooomooo one hakim anggota, resmi s.h, lao mencnneeeneen hakim anggota, yang selanjutnya dalam putusan ini akan disebut majelis: membaca surat surat pemeriksaan perkara terdakwa liem tie sian (g) al. ber nard romano al. roy manaf: mendengar terdakwa, saksi saksi dan saksi saksi ahli, mendengar reguisitor tuntutan jaksa penuntut umum yang kesimpulannya, supaya terdakwa dihukum dengan hukuman mati, oleh sebab telah terbukti menu rut undang undang dan keyakinan kesalahan terdakwa terhadap apa yang dituduh kan dalam tuduhan primaire dan tuduhan dengan menyerahkan barang barang bukti yang berupa kedua tengkorak kepada saksi tiong kim seng dan mobil mer codes dikembalikan kepada p.t. bank dirgahayu sebagai pembeli terakhir yang ber itikad baik: mendengar pembelaan pembelaan terdakwa dan kedua membelanya. mendengar replika jaksa penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya, mendengar publik terdakwa: menimbang, bahwa kepada terdakwa oleh jaksa dituduhkan il, primaire bahwa terdakwa pada hari jum'at tanggal (delapan) bulan septumdiruang tamu ataupun di, setidak tidaknya dalam wilayah pemerintahan hongkong dengan direncanakan lebih dulu antara lain dengan cara cara pengontrolan green view", pembelian pisau pisau kecil dan besar. tan pembawaan alat alat perkakas mobil keatas flat. dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anak laki laki bernama iwan kartika alias tiong nian dengan jalan memukulnya dengan keras dan ataupun mem banting atau membenturkan kepalanya pada suatu benda keras serta dengan se ngad ulang kali dengan alat perkakas mobil ataupun dengan sesuatu benda keras sehingga mengenai badan dan kepala perempuan tersebut ataupun. setidak tidaknya telah membanting dan membenturkan kepala korban pada suatu benda keras sehingga kedua korban ter sebut diatas meninggal dunia. subsidi bahwa terdakwa pada waktu dan tempat tersebut telah dengan sengaja menghilangkan nyawa dari orang orang tersebut pada tuduhan primaire yang diikutinya dengan atau tanpa suatu tindak pidana berturut turut beberapa hari setelah itu, telah menyembunyikan kedua tersebut didalam kamar makan ataupun didalam salah satu ruangan dari flat tersebut diatas dan setelah dilakukannya pemotongan pemotongan tersebut,bukanya dikirim kanan pintu dapur dari flat tersebut diatas. subsidi lagi bahwa terdakwa pada waktu, tempat dan dengan cara cara tersebut didalam tuduhan primaire dengan sengaja telah menghilangkan nyawa kedua orang tersebut diatas, atau dengan ataupun tanpa direncanakan terlebih dahulu telah melakukan penganiayaan biasa yang mengakibatkan matinya kedua atau salah satu orang tersebut didalam tuduhan primaire dan diikutinya dengan ataupun tanpa suatu tindak seperti tersebut dan diuraikan dalam tuduhan subsidi. ii. dengan maksud hendak menyembunyikan matinya orang tersebut, dia ternak pada hari dan tanggal tersebut pada tuduhan primaire angka berturut turut beberapa hari setelah itu telah menyembunyikan kedua tersebut didalam salah satu ruangan dari flat tersebut diatas, setelah dilakukannya pemotongan tersebutdikannya dikirim kanan pintu dapur dari flat tersebut diatas. menimbang, bahwa terdakwa menyangkal bersalah telah melakukan apa yang,, jl. menguburkan menyembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang: sebuah mobil merce kakas' mercedes, dua bungkus semen yang sudah membeku serta alat alat perkakas mobil mercedes dirampas untuk dimusnahkan, sebuah tas berisi pakaian, perkara. menghukum terhukum membayar biaya perkara, kecuali biaya bahagian per kara mana dibebaskan, yang harus ditanggung oleh negara. terhadap putusan mana telah. diajukan permohonan: banding oleh jaksa dan tertuduh, permohonan permohonan mana telah diputus oleh pengadilan tinggi jakarta dengan putusannya tanggal agustus pt. pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan permohonan banding jaksa terhadap tuduhan primaire tidak dapat diterima, menerima permohonan banding dari jaksa dan tertuduh terhadap tuduhan tuduhan lainnya: menolak exeptie tertuduh mengenai tidak wewenangnya pengadilan negeri ist jakarta mengadili perkara tertuduh, menyatakan batal tuduhan subsidiari mengenai tuduhan pembunuhan, menyatakan kesalahan tertuduh atas kejahatan lainnya yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan subsidiari tidak terbukti secara syah dan me meyakinkan: membebaskan oleh karena itu dari tuduhan itu: memperbaiki putusan pengadilan negeri ist jakarta tanggal mei ordering pidana sekedar mengenai gualificatienya, sehingga ber bunyi pembunuhan (doodsfag) yang dilakukan dua kali berturut turut: dituduhkan padanya dengan memberi keterangan sebagaimana tertera dalam berita berita acara persidangan yang bersangkutan yang untuk singkatnya dianggap ter masuk dalam putusan ini, menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar atas sumpah saksi saksi: tiong kim seng, gou han nio berths al. henry gumulja, gou teng kios alias herman goals, tjong beng ban, nurbaiti taher, nyonya kornengsih backer, halim susilo alias liem tie liang, jasa seriawan alias tau tie, lena haus lian hoa, liem gian tie alias budi slayer windy, mh. dr. sei kwan hien, cristina sulistyawati, dicky steinhardt, lie sai tung, subianto adinegoro, rohani sutan, handrijanto sandiaga, darmawan saputra, agar arjun, anggiarto, chau wai ki, lau wai hei, chong wai chai, dr. frederick ong, humayun abdurazak, adalah dr. frederick ong didengar sebagai saksi ahli, dan telah dibacakan keterangan saksi saksi siauw joan beng al, nazar sulaiman, hasyim khan, sit kuen, wong mei, ny. susan kwok, devin. jose antonio parva, yang kesemuanya untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusanini, adalah keterangan saksi tersebut dibacakan untuk menyempurnakan pemeriksaan dalam persidangan, menimbang, bahwa oleh keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh ketela ngan keterangan saksi saksi atas sumpah telah dapat dipastikan fakta fakta sebagai berikut pada tanggal agustus terdakwa" bersama nyonya lili kartika dewi alias nyonya beng lie nio dan anak laki lakinya bernama iwan kartika alias tiong hian yaitu korban korban yang disebut dalam surat tuduhan, berangkat dengan kapal terbang ja?" japan airlines) dari kemayoran airport jakarta menuju hongkong hongkong menyewa sebuah flat green view mansion tingkat daerah happy rally, yaitu tempat tersebut dalam surat tuduhan, untuk waktu enam bulan lamanya. pada tanggal oktober terdakwa sendiri pulang indonesia, pada tanggal oktober hongkong lagi dan pada tanggal november kembali indonesia. pada waktu berada hongkong bersama sama lili kartika dewi dan iwan kartika, telah membeli sebuah mobil sedang merk mercedes polisi bersama alat alat. perkaranya, sekarang polisi yang di hadapan dalam persidangan sebagai barang bukti. sekembalinya dari hongkong pada penghabisan kali, terdakwa hidup bersama dengan saksi nurbaiti taher betty).di jalan tojo v.l4. v $ jakarta dan dalam bulan mei, sesudah disiarkan berita dalam surat surat kabar di indonesia tentang pembunuhan rangkap hongkong, lekas lekas palembang bersama sama saksi betty tersebut untuk kemudian melanjutkan perjalanannya tanjung pinang. terdakwa akhirnya ditangkap hotel surya tanjung pinang oleh saksi komisaris polisi agar arjun pada tanggal juni dan kemudian transport jakarta untuk ditahan lebih lanjut. menimbang, bahwa keterangan saksi saksi dan saksi ahli dari hongkong 'atas sumpah, keterangan keterangan mana dapat dipercaya sepenuhnya oleh majelis, bukankah mereka tidak mempunyai alasan sedikitpun untuk memberatkan terdakwa demi kepentingan mereka, serta keterangan keterangan atas sumpah dari saksi saksi tjong kim seng, bapak lili kartika dewi dan kakek iwan kartika, teng kios bekas suami lili kartika dan bapak iwan kartika, dr. sei kwan hie dan dicky stenhardt dan keterangan keterangan saksi saksi yang dibacakan dalam persidangan yaitu hasyim kan dan wong mie informandum, telah ternyata pula bahwa diketemukan pada tanggal mei sisa sisa yaitu seorang dewasa dan seorang anak dipotong potong dalam dan bahagian, yang diesel dalam stand store tempat kompor didaur flat green view mansion (lihat bukti photo dalam berkas pemeriksaan pendahuluan). kedapatan pula ditempat tersebut beberapa bilah pisau (lihat bukti photo. kalam berkas yang sama), yang dihadapkan dalam persidangan sebagai barang bahwa kedua tengkorak yang satu berbentuk lebih besar dari pada yang lain, yang dihadapkan dalam persidangan berasal darrkedua korban tersebut dalam surat tuduhan, yaitu lili kartika dewi dan iwan kartika. menimbang, tentang tuduhan primaire dan subsidi, bahwa majelis berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa tentang apa yang dituduhkan padanya tidak terbukti menurut undang undang dan keyakinan oleh sebab mana harus dibebaskan dari tuduhan itu, oleh sebab bertentangan dengan pendapat jaksa, menurut pendapat majelis unsur rencana lebih dahulu tidak terbukti menurut undang undang dan keyakinan. menimbang, tentang tuduhan bahagian subsidi lagi, yaitu tuduhan pembunuh an, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka polisi maupun dia dapat jaksa pemeriksa telah mengaku, bahwa pada tanggal september waktu pulang dari kota kira kira jam atau sore masuk alatnya green view mansion flat menemukan lili kartika dewi dan iwan kartika bercakap cakap diruang tamu, melihat mereka dalam pakaian berpergian, menanyakan, me reka hendak kemana, maka dijawab bahwa mereka baru saja datang dari seorang te man, bahwa atas pertanyaan kepada lili, teman siapa dan dimana, laki laki atau wanita, tidak diberi jawabannya, dan waktu terdakwa tanyakan hal itu kepada iwan, iwan dilarang keras oleh ibunya untuk memberi jawabannya. melihat kada demikian terdakwa mengangkat iwan, dan karena tidak dijawab pertanyaannya, menjadi khilau dan membanting iwan lantai, kepalanya jatuh terlebih dahulu diatas lantai, lalu tidak bergerak lagi, lili segera bangun dari kursi tetapi karena terdakwa masih dalam keadaan khilau, langsung' memukulnya dengan kantong yang berisi dengan alat alat mobil mercedes menyeret dan mendorongnya sampai jatuh tergantung pada ujung meja disebelah sofa dan mengeluarkan banyak darah. melihat darah itu, sadarkan diri dan merangkul badan lili dan membagikannya, tetapi tak sadar kembali dan menghembuskan. nafas yang penghabisan. lalu merangkul badan iwan dan melihat banyak darah keluar dari bahagian belakang kepalanya, juga tak bernyawa lagi, lalu letakkan tubuh iwan diatas kursi. da lam keadaan panik dan gugup meninggalkan ruangan tersebut dengan mengendap rai mobil mercedesnya menuju peak . pada malam harinya kembali flat nya dan menemukan kedua tersebut masih tetap pada tempat tinggalkan sore hari. mengangkat kedua tersebut dan diletakkan ruangan makan. pada esok harinya baru dapat pikiran untuk menguburkan kedua itu ru angan dapur. lantas membeli semen, bata, pasir dan jalu menguburkan kedua ma yat tersebut didalam kompor sebab kurang posnya tempat kompor tersebut kedua itu dipotong dalam beberapa bagian yang tidak ingat lagi. tidak melapor kan lili dan iwan, karena tidak kehendaki hal itu diketahui oleh polisi. menimbang, bahwa pengakuan tersebut diluar pengadilan telah dicabut olehnya dalam persidangan dengan alasan, bahwa ia, baik dimuka polisi verbalisan maupun dimuka jaksa pemeriksa telah memberi pengakuan demikian oleh sebab tidak tahan siksaan lahir bathin oleh mereka, alasan mana tidak dapat diterima oleh majelis, bukankah undang undang kita melarang, alat alat negara, invasi polisi dan jaksa yang bersangkutan untuk melakukan kekerasan dalam pemeriksaan perkara tersangka lagi pula jika mengingat bahwa pengakuan itu disusun secara rapih. dan fakta yang diungkapkannya adalah berhubungan satu dengan yang lain demikian rupa, sehingga dapat diterima oleh akal manusia malah majelis dapat naik kesimpulan bahwa terdakwa yang memberi pengakuan itu benar benar mengetahui tentang apa yang disebut olehnya misteri peristiwa hongkong dalam pembelaannya. menimbang, bahwa oleh sebab itu, oleh pengakuan terdakwa diluar pengadilan, yang dicabut dalam persidangan tetap merupakan petunjuk tentang kesalahan ter dakwa terhadap apa yang dituduhkan dalam tuduhan bahagian subsidi lagi, yang dikuatkan oleh keterangan keterangan atas sumpah dari saksi saksi indon sia, saksi saksi dari hongkong dan saksi ahli dr. frederik ong dari hongkyakinan, bahwa terdakwa ber salah telah melakukan apa yang dituduhkan dalam tuduhan termaksud diatas. menimbang, bahwa berhubung dengan terbukanya tuduhan itu menurut undang undang dan keyakinan maka tuduhan tuduhan alternatif lainnya tidak lagi meter bukan pembahasan lebih lanjut. menimbang, tentang tuduhan ii, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ten tang tindak lanjutnya, setelah membunuh lili ketika dan anaknya dalam meme siksaan pendahuluan, yang dicabutnya dalam persidangan dengan alasan alasan yang tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan diatas, sehingga tetap merupakan petunjuk tentang kesalahannya dan keterangan atas sumpah dari saksi saksi dari hongkong yaitu lau wai ki, laut wai hei, yaitu orang orang yang membantu terdakwa mengangkut pasir dan semen dari mobil mercedes flat ter dakwa, juru sita ching wai chai, inspektur polisi humayun abdurazak dan saksi ahli dr. frederik w yasinan, bahwa terdakwa bersalah telah melakukan apa yang dituduhkan padanya tuduhan ii. menimbang, bahwa apa yang telah terbukti itu menghasilkan kejahatan pejabat sebagai mana termaktub dalam jo. dan kuhp oleh sebab mana terdakwa harus dipersalahkan dan wajib pula dihukum. menimbang, dalam hubungan ini bahwa walaupun tidak disebut dalam surat tuduhan, terdakwa pada hakekatnya telah melakukan dua tindak pidana ter itu terhadap lili kartika dewi dan anaknya iwan kartika seperti juga telah diurai kan dalam tuduhan lagi subsidi berhubungan demikian erat'satu dengan yang la in, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan yoortgezette handel ing). menimbang, bahwa sekalipun terdakwa dan membelanya mr. thiam joe kian adalah yang pertama. tidak dengan. tegas menurunkan eksepsi tentang tidaknya ber wenang pengadilan negeri untuk mengadili perkara terdakwa, oleh sebab apa itu bukan padanya terjadi diluar. negeri, perlu dikemukakan disini bahwa ketentuan ketentuan undang undang pidana indonesia berlaku, terhadap setiap warga negara indonesia, yang bersalah melakukan suatu perbuatan luar indonesia yang menu tut ketentuan undang undang pidana indonesia itu dianggap sebagai kejahatan, per buatan mana menurut undang undang yang berlaku negeri dimana perbuatan itu dig'lakukan diancam dengan hukuman, oleh sebab mana pengadilan negeri ini ber menang mengadili perkara terdakwa berdasarkan pengetahuan majelis sendiri, bah perbuatan yang dituduhkan pada terdakwa itu pula diancam dengan hukuman hongkong dimana ditegaskan: pula dalam persidangan oleh saksi inspektur polisi humayun abdurazak. menimbang, tentang permintaan pembela tersebut diatas mengenai seorang phy chapter (ahli penyakit jiwa) untuk memeriksa kesehatan jiwa terdakwa yang dengan gigih ditolak oleh. terdakwa sendiri, majelis tidak melihat alasan yang cukup untuk kabulkan permintaan itu, sebab oleh terdakwa selama persidangan berlaku sebagai orang yang normal, yang sama sekali tidak terganggu keadaan jiwanya (geestesstoor nis) malahan dalam menangkis pertanyaan majelis, jaksa penuntut umum dan pem bela membelanya untuk mencapai "de materiel waarheid menunjukkan suatu ke jernih jiwanya (helderheid yan guest) dan ketangkasan yang mengagumkan, hal mana antara jain ternyata dari tanya jawab pembela thiam joe kiam apakah memukul lili kartika dengan tangan kiri atau kanan pertanyaan mana tiba tiba di ajukan kepada terdakwa, terdakwa segera menjawab, bahwa sama sekali tidak. memukulnya. menimbang, bahwa permintaan mengenai seorang psychiatry oleh pembela peng acara advokat kawakan itu menurut pendapat majelis adalah satu satunya jalan da lam pemikiran mr. thiam joe kiam itu untuk meluputkan terdakwa dari hukuman sesudah mempelajari berkas perkara pemeriksaan pendahuluan dengan sekian ba nyak saksi yang memang memberi keterangan keterangan yang memberatkan ter dakwa. menimbang, tentang ukuran hukuman, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa kendatipun sebagai terdakwa mempunyai hak penuh untuk membela diri dalam persidangan menyangkal terus menerus tanpa alasan, jadi menyangkal asal menyangkal sehingga sangat menyulitkan lancarnya pemeriksaan dalam bersidang an, bahwa walaupun lili kartika telah menolong dia antara lain dengan perumahan jalan radio gang kebayoran baru sebagai ganti kamar yang kecil jalan gunung sehari . dengan tidak segan segan telah merenggut jiwa lili kartika dan jiwa anaknya, bahwa dengan tampaknya yang ganteng dan pembawa annya yang menarik dengan bujuk rayu yang manis telah mencuri hati lili kartika sehingga lili tinggalkan. suaminya untuk tidur berkasih kasihan dengan dia ter dakwa dalam hubungan suami istri yang tidak syah, sehingga dapat dianggap se orang playboy perusak rumah tangga, bahwa dia selama berbulan bulan hidup bersama dalam cinta kasih yang mesra telah menghilangkan jiwa kedua korban ter sebut diatas dan masih sampai hati memotong m m lili kartika dan iwan, anak mana pernah menyebutnya deddy , dalam beberapa potong seolah olah ma yat m.dua ekor hewan dan bukan manusia, mahluk yang tertulis dimuka bumi ini, hal mana menandakan bahwa terdakwa mempunyai watak yang tidak tahu ba makasih, kejam dan tidak berperikemanusiaan, kena bahwa sesudah misteri "peristiwa hongkong kemudian hidup bersama dengan dengan nurbaiti taher alias betty seakan akan tidak pernah hidup bersama dengan seorang wanita bernama life kartika yang perah rangkul dalan penuh cinta kasih, hal mana menunjukkan suatu moral yang bejat. bahwa wajahnya tidak berubah sedikitpun (geen spider yan zijn bericht verteks) ketika ditunjukkan kepadanya kedua tengkorak, asal lili kartika dan iwan kartika, sedangkan pernah hidup sekamar dan sepanjang dengan lili kartika pada hal teng kotak tengkorak itu yang menyeramkan dan mengerikan adalah hasil perbuatan terdakwa sendiri, menandakan bahwa sama sekali tidak punya deretan (geweten loss). menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, ma majelis tanpa ragu ragu akan menjatuhkan hukuman maksimum yang diancam dalam kuhp yang bersangkutan yang akan ternyata dalam dictum pu tuan ini, menimbang, tentang barang barang bukti, bahwa harus diperintahkan sesuai dengan tuntutan jaksa, supaya sebuah mobil mercedes polisi harus di kembalikan kepada bank dirgahayu sebagai pembeli yang ber itikad baik, dua teng kotak dikembalikan kepada orang tua kakek lili kartika dan iwan kartika, pisau pisau, alat perkakas mercedes, semen yang sudah membeku, serta alat alat tukang batu dirampas untuk dimusnahkan, sebuah tas berisi pakaian sebuah pici dan kaca mata hitam dikembalikan kepada terhukum dan surat surat bukti dilampirkan dalam berkas perkara. menimbang, bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa, kecuali biaya sebahagian perkara dimana dibebaskan yang harus dipertanggungkan ke pada negara. memperhatikan kecuali tersebut diatas, ketentuan bantuan undang udang tain yang bersangkutan. mengadili. menyatakan terdakwa bersalah atas pembunuhan (dua) kati dilakukan seba gai suatu perbuatan yang diteruskan. ii. menguburkan menyembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan matinya orang sebuah peci serta sebut kaca. demikianlah dibuat dan diumumkan putusan ini oleh kami e.d. johannes, hakim ketua, r.s. ditinjau s.h. hakim anggota dan resmi s.h. hakim anggota pada hari kamis tanggal mei dihadiri oleh soedarsono s.h., jaksa, jones, panitera pengganti, terdakwa dan kedua pembela. ii. menyembunyikan dengan maksud untuk menyembunyikan mati nya orang menguatkan putusan itu untuk selebihnya, menghukum tertuduh membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini, kecuali mengenai tuduhan mana dibebaskan, biaya mana dibebankan kepada negaraistimewa jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal oktober penuntut kasasi (tertuduh)oktober dari mr. yap thiam hienoktober. dan risalah kasasi dari penuntut kasasi sendiri, risalah risalah kasasi mana telah diterima kepaniteraan pengadilan negeri istimewa jakarta pada tanggal oktober.: dipergunakan, bahwa mengenai hal ini berdasarkan undang undang tahun maka undang undang ': tahun kecuali "istimewa: jakarta pada tanggal oktober dengan demikian permohonan kasasi tersebut t6' sebut: formil. dapat diterima, menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi, pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa polisi telah tidak atau salah menerapkan hukum karena pemohon kasasi sejak ditangkap oleh dan berada dalam tahanan kepolisian dari sejak tanggal juni sampai dengan desember bulan) tidak memberi ijin kepada pemohon kasasi untuk menghubungi anggota keluarga dan atau seorang advokat, hal mana adalah bertentangan dengan: undang undang pokok kepolisian ps: undang undang pokok kekuasaan kehakiman tahun yo ps. dan ps. demikian juga jaksa telah mengambil sikap yang sama, jadi jaksa telah me langgar. undang undang pokok kejaksaan dalam pemeriksaan pendahuluan polisi telah melakukan siksaan "lahir dan bathin terhadap pemohon kasasi sehingga: pemohon kasasi karena tidak dapat menahan: siksaan telah. memberi. pengakuan dari kesalahannya dalam berita acara, perlakuan mana adalah bertentangan dengan undang undang pokok depo lisan negara serta undang undang kekuasaan kehakiman dan bahwa baik bliss maupun jaksa telah melanggar ketentuan dari hir karena telah melalaikan kewajibannya untuk menanyakan kepada pemohon kasasi apakah ingin dibantu oleh seorang ahli hukum, karena atas kejahatan pembunuhan diancam hukuman mati. bahwa baik polisi maupun jaksa pada pemeriksaan pendahuluan telah melanggar salah atau'tidak menerapkan karena tidak menanyakan kepada tersangka pemohon kasasi apakah hendak mengajukan saksi saksi untuk dapat membebaskannya dari tuduhan polisi atau jaksa hir) atau hendak mengajukan alibi hir). baik polisi maupun jaksa telah melanggar atau tidak menerapkan hir karena sewaktu ditangkap dan ditahan, polisi tidak menyerahkan salinan surat penangkapan dan atau menahannya, juga tidak menyerahkan per pandangan: penahanan kepada pemohon kasasi, demikian pula pada waktu menjadi tahanan jaksa, jaksa tidak menyerahkan salinan salinan. dari surat perpanjangan penahanan ketua pengadilan negeri istimewa kepada pemohon kasasi. polisi telah melanggar ketentuan dari hir karena telah menyita (dua) surat bawah :saksi yang diduga dikirim dari tersangka tanpa mendapat izin dari ketua pengadilan. ketua pengadilan dalam ketenarannya yang menyerahkan perkara kepada pengadilan tidak menetapkan seorang akhir hukum untuk memberi bantuan hukum kepada pemohon kasasi dalam persidangan, hal mana adalah bertentangan pelanggaran hir. hakim pertama tidak berwenang mengadili terhukum pemohon kasasi karena perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya terjadi hongkong, 'di luar wilayah hukum republik indonesia, dan seharusnya diadakan di tempat wilayah peristiwa terjadi (di hongkong) dan tidak. indonesia hal mana bertentangan dengan hir. tag bahwa majelis telah mengadakan melaju'kan pemeriksaan sidang sidang dalam memeriksa perkara terhukum pemohon kasasi tanpa dihadiri oleh seorang pembela (setelah pembela mr. thiam joe khan "desavoueer oleh demo hon kasasi pada sidang ketiga tanggal mei dan telah menolak syarat: syarat yang diajukan oleh pembela hal mana adalah pengurangan hak pembelaan seorang tersangka yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hal mana adalah bertentangan dengan hir. bahwa majelis telah salah menerapkan ketentuan ketentuan hir yaitu. sal sampai dengan hir karena majelis lebih dahulu memeriksa tertua duh pemohon kasasi dan kemudian saksi saksi tetapi menurut tafsiran pemohon, pembela kasasi seharusnya memeriksa saksi saksinya dulu dan kemudian baru tertuduh pemohon kasasi, bahwa hakim majelis tidak mengadakan pemeriksaan: tentang. keterangan pemohon kasasi bahwa pengakuan pengakuannya dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatnya dalam siksaan dan oleh karena itu keterangan tersebut tidak dan bukan merupakan alat bukti yang syah. hat pengadilan pertama seperti juga pengadilan tinggi dalan putusannya sama sekali tidak memberi penjelasan atas dasar alat pembuktian syah yang mana peng adilan telah tiba pada keyakinan bahwa pemohon kasasi adalah bersalah karen: itu putusan pengadilan pertama dan pengadilan tinggi jakarta adalah bertentangan dengan hir hir. pengadilan tinggi jakarta telah melanggar tidak atau salah .menerapkan hukum karena telah memutus perkara pidana tanpa hadirnya tertuduh dan tanpa: hadirnya seorang penuntut umum. oleh karena itu pengadilan tinggi telah langgar, tidak dan salah menerapkan dan pasa! dari undang undang hera pengadilan tinggi telah memeriksa dan memutus perkara pemohon kasus tidak dalam sidang terbuka untuk umum tetapi "op tekken dalam sidang tertutup, setidak tidaknya yang tak diumumkan adalah terbuka untuk umur termasuk pemohon kasasi, dan oleh karena itu putusan pengadilan tinggi tersebu adalah batal menurut hukum undang undang tahun bahwa pengadilan tinggi jakarta tidak menunjuk seorang ahli hukum bag pemohon kasasi untuk memberi bantuan hukum kepadanya dalam tingkat banding seperti dinyatakan oleh undang undang bagi kejahatan kejahatan jarig diancam dengan hukuman mati. pengadilan tinggi dengan memberi hukuman tahun sebagai hukuman telah salah menerapkan kuhp, sebab apabila hendak menentukan hukuman maximal atas tuduhan terbukanya subsidiari lagi kuhp) dan tuduhan kuhp) maka seharusnya hukuman maximal itu ialah untuk tahun maximal untuk bulan maximal total tahun bulan dan jumlah ini tidak melebihi tahun dari hukuman terendah tahun. baik hakim pertama maupun hakim banding mengajukan dalam putusannya alasan alasan yang tidak dapat diterima dalam hukum sebab yang dikemukakan hanya circumstantial evidence , sedangkan circumstantial evidence evidencead. bahwa keberatan ini tidak dapat diterima sikap polisi maupun jaksa yang de makian tidak merupakan salah menetapkan hukum, oleh karena menurut hukum positif, antara lain undang undang polisi maupun jaksa dapat melarang tersangka untuk berhubungan dengan siapapun demi kepentingan pemeriksaan, lagi pula dalam menyelidiki mengusut perkara pidana, polisi maupun jaksa selalu terikat kepada ketentuan ketentuan hukum acara pidana (lihat undang undang pokok kepolisian dan undang undang pokok pelaksanaan sedangkan hukum acara pidana yang berlaku hir pada memperbolehkan polisi dan jaksa untuk mengambil sikap demikian terhadap tersangka. mengenai keberatan dpelaksana kan peraturanterima, oleh karena kelalaian polisi maupun jaksa tidak menanyakan tersangka ingin dibela oleh seorang pengacara, tidak menyebabkan batasnya putusan pengadilan negeri pengadilan tinggi, karena dalam berita acara sidang menyebutkan bahwa sejak sidang pertama, tersangka tertuduh telah dibela oleh seorang pembela, mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak ditanyakannya kepada tersangka apakah hendak mengajukan saksi saksi yang dapat membebaskan ter sangka dari tuduhan atau hendak mengajukan alibi pada pemeriksaan pendahuluan, tidak mengakibatkan dibatalkannya putusan judex facts, karena sifat pemeriksaan pendahuluan adalah tidak menentukan (niet doorslaggevend). kekurangan itu bil ternyata ada dapat disempurnakan dalam pemeriksaan sidang, mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena tidak diserahkannya surat penangkapan penahanan serta perpanjangan kepada tersangka idak berakibat dapat dibatalkannya putusan pengadilan tinggi: mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena pejabat penyidik hulpmagistraat dalam keadaan mendesak dapat menyita surat surat walaupun tanpa izin dari ketua pengadilan asal hir): mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena hal tersebut bertentangan dengan hir, karena .tersebut menyebutkan bahwa pe nunukan penasehat hukum dapat dilakukan selama pemeriksaan sidang belum selesai, sedangkan menurut berita acara sidang, terdakwa telah didampingi oleh pembela yang diberi kuasa sendiri oleh tersangka, mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh: karena hakim pengadilan berwenang mengadili pemohon kasasi berdasarkan ketentuan kuhp mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena hal itu tiada berakibat dapat dibatalkannya putusan, karena tiada hadirnya pembela yang telah ditunjuk adalah bukan karena kelalaian pengadilan terhadap permohonan tertuduh yang bersumber kepada hir., hakim mempunyai wewenang untuk menerima atau menolaknya, mengenai keberatan bahwa keberatan ini harus dikesampingkan, karena judex facts telah dapat dalam melaksanakan hukum acara pidana yang berlaku (lihat hir4 dan se lanjutnya dalam sidang perkara pidana hakim jah yang berwenang menentukan bagaimana pemeriksaan akan dilakukan: mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena pengadilan tinggi di izinkan memutus perkara tanpa hadirnya tertuduh maupun penentu umum. ber pasarkan dan undang undang undang undang drt mengenai keberatan dan ad. bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena berdasarkan undang undang undang undang no, drt pengadilan tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkan berkas yang ada, sedangkan syarat bahwa putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka undang undang no: ternyata telah dipenuhi mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena mengenai ukuran hukum dalam perkara ini adalah wewenang judex facts yang tidak tunduk pada kasasi kecuali kalau judex facts tersebut menjatuhkan suatu hukuman yang melampaui batas maximum yang ditetapkan oleh undang undang: mengenai keberatan ad, bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena kekurangan menyebut dari undangundang mana (dalam tuduhan), tidak menyebabkan dapat dibatalkan nya putusanliem tie sian al. bernard romano al. roy manaf bop liem)nin. tanggal maret oleh busthanul arifin sh,sebagai ketua, purwosunu dan kabul arifin sh,. hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal juni oleh busthanul arifin sh. sebagai ketua, dengan dihadiri oleh purwosunu dan kabul arifin sh. hakim hakim anggota, dihadiri oleh h.r famili sastrawijaya jaksa agung muda dan dihadiri oleh eddy junaidi s.h. m.c.j. panitera pengganti luar biasa, serta tidak. dihadiri oleh penuntut k putusan pengadilan tinggi jakarta tgl. p.t, pidan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam per kara tertuduh liem time sian al. bernard romano al. roy manaf dengan nama panggilan bob liem, umur tahun, lahir kediri, tinggal terakhir jalan radio gang no, pekerjaan dagang, dalam tahanan sejak tanggal juni pengadilan tinggi tersebut: telah membaca surat surat pemeriksaan serta putusan pengadilan negeri time jakarta tanggal mei ordering pidana dalam perkara tersebut, yang nya dalam tuduhan primaire tidak terbukti sepanjang undang undang dan semakin an. membebaskan dia oleh sebab itu dari tuduhan tersebut: . ll. menguburkan menyembunyikan dengan maksud untuk monyet bunyian matinya orang . menghukum oleh sebab itu dengan hukuman penjara lamanya (duapuluh) tahun dikurangi dengan waktunya selama berada dalam tahanan sementara,tan . telah membaca pula akte akte permohonan banding masing masing bertanggal mei. ordering, yang dibuat oleh jones, dan bertanggal |
khususnya jawa barat, "hanya dikenal arakan milik dan sus wakaf jama'jadi bukan wakaf rahib boss putusan mahkamah agung tg. nop: no: sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mengadili dalam: tingkat. kasasi telah atukikan putu san sebagai berikut:dalam perkara: cus dana ber mna yayasan keluarga sukamara ks), berkedudukan tasik malaya, gang kebonmanggu (sekarang ketika umumnya raden demang wirahadikusumah, tinggal di: jalan kencana ben raden h. aju ratnapuri, tinggal di jalan: bengkayang nov' # sang selaku ketua' umum legislatif yayasan keluarga sukamara, . penggugat penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat tergugat iii ibrohiih, tinggal kampung! tambakbaya desa lewi lenkuseke sudah, kecamatan sukaraja, kabupaten tasikmalaya, kanoman men diaonuklin' seal kampung udara, desa lerwibudah penemu, sebagai kuasa dari: penjara ena suri, nabi, tico, isro seni aina, nyi hati emo, katib djukandi, t0 djahimip samsudin, kumar, is. odin, waris, emas, wahidin umr, ls. (pi loh, nyi amanah, sholihin, nvi roh, nyi ere, nyi ento, umum, nyi nana, cheng, endo, djahudin, nyi bijih, supera, entire, injured, ule, la. nyi kalah, nyi diah, lineup, nyi enak, nyi admiral,: dengkur, nyi pns dasa tergugat tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat penggugat ter cakap. pusaka sukamara wps), berkedudukan. di: bandung, jalan ciliwung.no: :atau tempat lain dalan kota bandung, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat pembanding: mahkamah agung tersebut, tan genus amat melihat surat surat yang bersangkutan, menimbang bahwa dari" surat surat tersebut ternyata, bahwa sekarang "gai tergugat asli di.muka pengadilan negeri tasikmalaya pada pokoknya atas dalil dalil: a15 bahwa! "kira kira" tahun yang lalu di desa leuwibudah kecamatan sukaraja, kabupaten tasikmalaya telah meninggal dunia seorang bernama tjandra. bima dengan meninggalkan keturunan penggugat penggugat asli s d xxxx sebagai ahliwarisnya, bahwa almarhum tjandra: bima: pada waktu masih hidupnya telah memakai ramaikan kepada dalem abdul, bupati sukamara" pada waktu itu, sebidang sawah. terletak blok pesanggrahan, desa leuwibudah tersebut terdiri dari persil s.iv, luas ik. .ha dan persil siti, luas ik. (merupakan satu weblog) dengan batas batas seperti disebut dalam surat gugat dengan perjanjian apabila turunan dalem abdul bupati' sukamara tidak lagi menjabat sebagai bupati singapura, maka sawah rahib tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal atau: ahliwarisnya,. dalam. hal ini penggugat penggugat asli: bahwa sebutan dalem sukamara sejak lama telah tidak ada dan diganti menjadi bupati tasikmalaya dan yang. menjadi bupati tasikmalaya sekarang sejak ik. tahun. bukan. lagi keturunan dari dalem abdul dalam sukamara, maka wakaprahab itu menjadi gugur dan sawah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal atau ahliwarisnya, yaitu penggugat penggugat asli: bahwa setelah keturunan dalem abdul dalem sukamara tidak. lagi: menjabat sebagai bupati tasikmalaya, sawah itu dipegang. oleh. bekas bupati tasikmalaya turunan: dalem sukamara bernama rta suara. yang kini telah. meninggal dunia dan kemudian dipegang oleh pengurus cakap pusaka sukamara, yang diketuai oleh raden wirahadikusumah dan kini oleh tergugat asli rd. sukrowidjaja sumantri): bahwa tergugat asli iii dengan surat keterangannya tanggal november telah mengakui bahwa antara sawah sawah yang terletak desa leuwibudah adalah rahib di antaranya dari tjandra bima dan bila turunan. dalem: abdul tidak lagi menjabat bupati tasikmalaya maka rahib tersebut harus diserahkan kembali kepada ahliwaris pemilik asal: bahwa .penggugat penggugat asli sebagai ahliwaris tjandra bima telah. minta kepada tergugat tergugat asli untuk menyerahkan sawah sengketa kepada penggugat penggugat asli, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan alasan alasan tersebut penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri tasikmalaya memberi putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat," mada ape anna menetapkan bahwa penggugat penggugat adalah ahliwaris tjandra bima almarhum: )s menetapkan: bahwa sawah sengketa adalah harta peninggalan tjandra bima almarhum: yang semasa hidupnya pernah dipakai pena umar, tinggal kampung tambakbaya tersebut, inch, tinggal kampung tambakbaya tersebut, seni s19 nji amanah, tinggal kampung ambakbaya tersebut,. mak sholihin, tinggal kampung tambakbaya tersebut, kan sns njidroh, tinggal kampung tambakbaya, nji ere, tinggal kampung tambakbaya tersebut, gos28. ento, tinggal kampung tambakbaya tersebut, umum, tinggal kampung wangsa, desa cilamajang, hse nji nana, tinggal kampung tambakbaya tersebut, hantu cheng, tinggal kampung tambakbaya tersebut, un2t. endo, tinggal kampung ambakbaya tersebut, .: . djahudin tinggal kampung kincir.tersebut, kuno28. nji iii, tinggal kampung tambakbersebut, wali sempena, tinggal kampung digantung, desa lewi budahtersebut,: ina! nan ams entre, tinggal kampung tambakbaya tersebut,. injured, tinggal kampung pesanggrahan, desa lewi. teen sudah tersebut, ule, tinggal kampung pesanggrahan tersebut, | . nji kalah, tinggal kampung tambakbaya tersebut,. . . wajah, tinggali kampung tambakbaya tersebut, engcup, tinggal kampung tambakbaya tersebut, sebagai. onuslomen wali, dari anaknya.yang belum dewasa. bernama, solid,: . enbs8 enak, tanggal kampung tambakbaya tersebut, . nji admiral, tinggal kampung tambakbaya tersebut, dengkur,. tinggal di. kampung pembedahan .desa: konten gibalanarik, kecamatan sukaraja tersebut, nji dengki, tinggal kampung kincir tersebut, sebagai. . pom wali dari cucunya yang belum dewasa bernama. suherman, tinggal kampung kincir tersebut, pengadilan tinggi tersebut, aan asa ngs telah membaca surat surat mengenai perkara.tersebut: (su telah: memperhatikan surat pembelaan (memorie) dalam bandingan dari. para.pembanding dan surat perlawanan contra memorie) banding: yang diajukan oleh pihak berbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya menurut segala aturan yang bersangkutan: tentang duduknya perkara? mengutip segala pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri tasikmalaya tanggal agustus no, sip. tsm yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: naa hara mengabaikan gugatan penggugat penggugat seluruhnya: menetapkan bahwa penggugat penggugat adalah ahliwaris tjandra . des menetapkan, bahwa sawah sengketa adalah kepunyaan tjandra bima yang semasa hidupnya pernah diwakaprahabkan kepada dalem abdul bupati sukamara dan keturunannya. yang menjadi dee bupati tasikmalaya dan kini karena bupati tasikmalaya. bukan does lagi keturunan bupati sukamara, sawah tersebut. harus kembali langs kan kepada ahliwaris tjandra bima yaitu penggugat penggugat, menghukum tergugat tergugat untuk mengosongkan sawah seng metal. dengan segala hak milik mereka atau hak orang lain yang karena tergugat tergugat ikut.menguasainya dan kemudian mence rekannya kepada ahliwaris: tjandra bima yaitu penggugat peng menghukum tergugat tergugat:rupiah) wana bijuu menimbang, bahwa para pembanding dulu tergugat pada tanggal sal agustus telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut,:.permohonan mana .telah diberitahukan kepada .pihak jalan (. padatanggal agustus |". menimbang, bahwa: 'permohonan untuk peradilan bandingan terhadap putusan tersebut atas diajukan dalam tenggang. dan dengan cara. menurut undang undang, oleh karena mana permohonan itu dapat menimbang, bahwa penggugat asi berbanding pada pokoknya mendalilkan, bahwa tanah sengketa adalah milik.orang orang asal keturunan: dari tjandra bima, dan mereka semua adalah asal keturunan tersebut naa dubes pub . bahwa tanah sengketa pernah diwakaprahabkan, kepada dalem sukamara turun.temurun, selama yang menjadi dalem sukamara itu masih turunan dari dalem abdul bahwa sekarang dikuasai oleh tergugat: tergugat pembanding, karenanya mohon dikembalikan, aan menimbang, bahwa tergugat asli pembanding bertahan dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah tanah cakap yang harus tetap dalam keadaan itu perasaan bee tea ein gen menimbang, bahwa. ,menurut. penggugat. asli berbanding tanah sengketa. bukan tanah cakap: sebagai: yang dimaksud tergugat pem banding, karena tidak pernah dilepaskan oleh pemiliknya: hanya sebagian ari hasilnya diserahkan kepada dalem sukamara turunan dalem abdul: menimbang, bahwa dari keterangan saksi endif sutisna dan lain airi dapat. diketahui. bahwa.sebagian .dari. penggarap penggarap: tanah sengketa, adalah anak cucu dari tjandra bima, hal mana dapat.diterima sebagai petunjuk petunjuk yang. membuktikan 'kebenaran' dalil dari penggugat bahwa asal mulanya, pemilik tanah sengketa ialah orang asal asal keturunan tjandra bima, karena umumnya, pemilik tanah, menggarap sendiri atau mengerjakan sendiritanahnya:. kanan menimbang, bahwa. menurut pendapat pengadilan tinggi, yang dinamakan tanah cakap, ialah tanah yang sudah dilepaskan sama serah oleh pemiliknya, dan diredakan untuk dipergunakan guna tujuan ibadah dan amal: bahwa tanah cakap di indonesia'ini umumnya dipakai untuk tempat mendirikan mesjid mesjid,: madrasah madrasah dan: lain lain menimbang, bahwa dengan demikian, tanah sengketa jelas bukhari . tanah: cakap sebagai: yang dimaksud. menurut hukum islam yang sudah diterima oleh: hukum adat, karena hanya sebagian dari hasilnya . diberikan: kepada dalem sukamara turun temurun, sedangkan tanahnya tetap dalam tangan orang orang keturunan tjandra bima, koma menimbang, bahwa yayasan keluarga sukamara dan cakap pusaka . sukamara adalah bentukan baru' sesudah tahun oleh pihak. tergugat, yang menguasai tanah sengketa dengan dalihtanah cakap:. menimbang, bahwa dalil. tergugat pembanding yang mengatakan. tanah sengketa adalah tanah cakap,sangat diragukan kebenarannya: menimbang, bahwa ada cukup petunjuk'petunjuk yang dapat membenarkan dalil penggugat berbanding bahwa tanah sengketa' milik orang orang asal keturunan tjandra bima, dan bukan tanah cakap: menimbang, bahwa berhubung alasan alasan tersebut atas, putusan pengadilan negeri tasikmalaya dapat disetujui dan dikuatkan: memperhatikan undang undang yang bersangkutan: . menerima permohonan bandingan tersebut: mean menguatkan putusan pengadilan negeri tasikmalaya tanggal . agustus no: sip: tam. yang dimohonkan bandingan menghukum para" tergugat pembanding. untuk. membayar biaya perkara ini. dalam kedua tingkatan, biaya mana dalam peradilan :. bandingan. sebanyak rp. (dua ribu dua ratus lima puluh lima demikianlah diputuskan pada hari jum'at, tanggal desember. nani. puluh, delapan oleh kami:. andi walisongo, sh, hakim. anggota pengadilan tinggi jakarta yang ditunjuk oleh ketua sebagai . hakim tunggal "untuk memeriksa perkara ini dalam bandingan dan . diucapkan oleh kami sidang terbuka pada hari ib putusan pengadilan negeri tasikmalaya no: sipil tem atas nama keadilan dansa sebe berdasarkan ketuhanan yang maha. esa." man putusan: alas ara ina alel pengadilan negeri di. tasikmalaya: yang: mengadili perkara perkara sipil dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan didalam perkaranya: (on asalkan ibrahim, tinggal kampung: tambahnya, desa. lewi: has sudah, kecamatan sukaraja, kabupaten tasikmalaya, r33 aeni djaenudin, tinggal kampung kidang, desa leuwibudah tersebut nan anna asa sebagai kuasa dari" ain ane asa ulir, tinggal kampung tambakbaya, desa leuwibudah tersebut, nabi, tinggal kampung tambakbaya tersebut, #egenus asia'i, tinggal kampung tambakbaya.tersebut,. .: o00suns nyi singh, tinggal kampung tambakbaya tersebut, nyi harian, tinggal kampung tambakbaya:tersebut,:. danar emo, tinggal kampung tambakbaya tersebut, katib, tinggal kampung tambakbaya tersebut, djuhandi, tinggal kampung tambakbaya tersebut, dijahili, tinggal'di kampung tambakbaya tersebut samsudin, tinggal kampung cipatujah, kecamatan karang tunggal, kabupaten' tasikmalaya, kumar, tinggal kampung tambakbaya tersebut, odin, tinggal kampung tambakbaya tersebut, wed. haris, tinggal kampung. tambakbaya tersebut,: . emas, tinggal di kampung kincir, desa leuwibudah: tersebut, dust8 djadi, tinggal kampung tambakbersebut, . . umar, tinggal kampung tambakbaya tersebut, nyi inch, tinggal kampung tambakbaya tersebut, nyi amanah, tinggal kampung tambakbaya tersebut, sholihin, tinggal kampung tambakbaya tersebut, aan roh, tinggal kampung tambakbaya tersebut,. . nyi ere, tinggal kampung tambakbaya tersebut, . jan nyi ento, tinggal kampung tambakbaya tersebut, umum, tinggal kampung wangsa, desa cilamajang, was kecamatan kawal, kabupaten tasikmalaya, nyi nana, tinggal kampung tambakbaya tersebut, r6. cheng, tinggal di.kampung tambakbaya tersebut, endo, tinggal.di kampung tambakbaya tersebut," djahudin, tinggal kampung kincir tersebut, pilih,tinggali kampung tambakbaya tersebut, sumpenass tinggal kampung digantung, desa leuwibudah see tersebut, dani entre, tinggal kampung tambakbaya tersebut, injured, tinggal kampung pesanggrahan, desa leuwibudah jne tersebut ham ule, tinggal kampung pesanggrahan tersebut, . suu34 nyi kalah, tinggal kampung tambakbaya tersebut, . nyi wajah, tinggal kampung tambakbaya tersebut, engcup, tinggal kampung tambakbaya tersebut, sebagai wali. dari anaknya yang belum dewasa bernama solid, tinggal di. kampung tambakbaya tersebut, npi enak, tinggali kampung tambakbersebut, nyi admiral, tinggal kampung tambakbaya tersebut, nyi dengkur,' tinggal di kampung kebidanan, desa cibalanarik,. :. kecamatan sukaraja tersebut, nyi dengki, tinggal kampung kincir tersebut sebagai wali dewa sari cucunya yang belum dewasa bernama suherman, tinggal. di.kampung kincir tersebut, kan pin sebagai penggugat penggugat, a.n " yayasan keluarga sukamara yks) berkedudukan tasik . (es malaya, gang kebonmanggu (sekarang ketua umumnya. rd. suro widjayasomantri), jalan ciliwung atau tempat lain dalam kota bandung. raden demang wirahadikusumah, tinggal 'di jalan kencana . bandung, dan asa raden aju ratnapuri, tinggal jalan bengkayang bandung, selaku ketua. umum legislatif yayasan keluarga. sukamara, pengadilan negeritersebut, telahmembacasuratsurat perkara telah mendengar keterangan kedua fihak dan saksi saksi, | . menimbang, bahwa penggugat penggugat berdasarkan surat gugat . yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri tasikmalaya tanggal oktober telah memajukan gugatan terhadap tergugat tergugat. . sebagai berikut: bahwa dikira tahun yang lalu telah meninggal dunia desa leuwibudah tersebut seorang bernama tjandra bima dengan meninggal . kan keturunan sebagaiberikut | . tjandra bima tersebut. mempunyai orang anak bernama: bima. widjaja dan birma. kedua orang anak tjandra bima itu telah meninggal pula dengan bima widjaja tidak meninggalkan "keturunan, sedangkan birma mempunyai seorang anak bernama djalidin, djalidin yaitu cucu tjandra bima telah meninggal dengan meninggalkan: orang anak. bernama: djuhom,. sumatrana, nyi induk. semua anak anak djalidinpun telah .meninggal' dengan sumatrana tidak meninggalkan keturunan, "sedangkan djuhom dan nyi induk: masing masing mempunyai dan orang anak, yaitu: anak anak djuhom: suri (penggugat), lokasi, get san mulai: meninggal dalam tahun: :dengan meninggalkan. seorang mayasari, meninggal dalam' tahun dengan' meninggalkan" orang anak bernama: isra'i (penggugat nyi aina (penggugat nyi hadiah (penggugat nyi rate, meninggal dalam tahun dengan meninggalkan seorang anak bernama emo (penggugat nyi sampah, meninggal dalam tahun, dengan meninggalkan seorang anak bernama. katib (penggugat: ),. aus anak anak nyi induk: kan bean oke mandagi, (on bean ban apaan babe nyi suri ann pan ewe nyi bodoh, lataisen era dau ata masi semua anak anak nyi induk telah meninggal yakni: januari: meninggalkan orang anak bernama: djuhandi (penggugat nyi ema, dijahili (penggugat nyi ema meninggal. dalam tahun dengan meninggalkan orang anak bernama: samsudin (penggugat: kumar (penggugat odin (penggugat haris (penggugat14)) asa asah rta bean ale nyi suri meninggal dalam. tahun.: dengan meninggalkan orang anak: emas (penggugat djadi (penggugat nyi iti. meninggal dalam. tahun dengan mempunyai orang anak yaitu: umar (penggugat: nyi inch (penggugat ),: nyi amanah (penggugat sholihin (penggugat ),. nyi. roh goa (penggugat nyi merah (penggugat. nyi ento (penggugat nyi uti, cheng (penggugat. endo (penggugat sedangkan nyi uti meninggal dalam tahun dengan meninggalkaari orang anak: umum (penggugat dan nyi nan (penggugat nyi bodoh meninggalkan sorang anak: djahudin (penggugat nyi bijih (penggugat dari, entre (penggugat nyi ijo, nyi. enak.(penggugat. nyi admiral (penggugat dengkur (penggugat nyi anah, dari, nyi ijo dan nyi' anah semua. telah meninggal yaitu: dari meninggal dalam .tahun dengan meninggalkan seorang ,anak bernama: supera (penggugat |". nyi ijo meninggal dalam tahun dengan meninggalkan orang anak yaitu: injured (penggugat ule (penggugat nyi kalah (penggugat nyi diah: (penggugat ) dan solid (penggugat nyi anah meninggal dalam tahun dengan meninggalkan seorang . anak bernama: suherman (penggugat bahwa berdasarkan uraian. atas, maka'ternyata bahwa penggugat penggugat adalah ahliwaris tjandra bima tersebut, wibawa almarhum, tjandra. bima selain meninggalkan ahliwaris tersebut.di.atas, semasa hidupnya ada mewakaprahabkan: s0 sebidang sawah terletak blok pesanggrahan, desa leuwibudah, kecamatan sukaraja, kabupaten tasikmalaya, persil s.iv luas ik. ha dan persil s.iii luas ik. yang merupakan satu weblog dan berbatas:s laga dalan desa selatan '": 'sawah:sawah djarkasih, anda, mukerji dan selokan, sasis barat: .: selokan dan sawah peninggalan dalem abdul, uu kepada dalem abdul yang menjadi dalem bupati) sukamara dan : dalem dalem berikutnya .keturunan. dalem abdul dalen sukamara dengan perjanjian: bila turunan dalem abdul dalem sukamara.tidak lagi. menjabat bupati sukamara, maka sawah rahib tersebut harus diserahkan. kembali kepada "pemilik: asal" atau ahliwarisnya,: dalam hal ini (bahwa sebutan dalem sukamara sejak lama telah tidak ada dan. diganti menjadi bupati tasikmalaya dan yang menjadi bupati. tasikmalaya sekarang, sejak kiraikira tahun bukan lagi keturunan dalem abdul dalem sukamara, maka wakaprahab itu menjadi gugur dan sawah tersebut harus dikembalikan pada pemilik asal atau ahliwarisnya:. bahwa setelah keturunan dalem abdul dalem sukamara tidak lagi. menjabat bupati tasikmalaya, sawah itu dipegang oleh bekas bupati. tasikmalaya turunan dalem sukamara bernama r.t.a. suara yakini telah meninggal, kemudian dipegang oleh pengurus cakap pusaka sukamara wps). yang diketuai (waktu itu) oleh raden demang wirahadikusumah dan kini dipegang oleh tergugat bahwa tergugat iii 'dengan surat keterangannya tanggal . november: telah "mengakui bahwa di antara sawah sawah yang. terletakrdi'desa leuwibudah (termasuk sawah sengketa) adalah rahib, di. antaranya dari tjandra. bima dan bila.turunan dalem abdul tidak lagi menjabat bupati tasikmalaya, maka rahib tersebutharus diserahkan". kembali kepada ahliwaris pemilikasah bahwa kini penggugat penggugat menuntut supaya sawah sengketa tersebut oleh tergugat diserahkan kembali kepada ahliwaris tjandra bima (us sebagai pemilik asal yaitu penggugat penggugat, #sengketa ini dengan jalan damai, akan tetapi selalu gagal: berdasarkan uraian atas, maka penggugat penggugat' mohon supaya pengadilan negeri tasikmalaya memutuskan: "ob menetapkan bahwa penggugat penggugat adalah. ahliwaris tjandra bimaalmarhum menetapkan bahwa sawah sengketa adalah harta peninggalan tjandra bima almarhum yang semasa hidupnya pernah diwakaprahabkan #kepada bupati abdul bupati sukamara dan bupati bupati tasikmalaya .: keturunan: bupati abdul bupati: sukamara dan 'kini 'karena' bupati ses tasikmalaya bukan lagi, keturunan bupati abdul bupati. sukamara, sawah tersebut harus dikembalikan, kepa. ahliwaris pemilik asal yaitu penggugat penggugat, menghukum tergugat tergugat "untuk mengosongkan sawah sengketa tersebut dengan segala: hak milik mereka atau hak orang: lain: yang karena tergugat tergugat ikut menguasainya dan kemudian menyerah deng kannya kepada ahliwaris tjandra bima yaitu penggugat penggugat: j0) menghukum tergugat tergugat supaya membayar ongkos ongkos tan . atau ena menjatuhkan putusan lain yang sekiranya adil dan 'boleh diadakan menimbang, bahwa pada hari sidang yang. diperuntukkannya,:kedua pihak datang menghadap yakni. untuk penggugat penggugat. datang menghadap .kuasa kuasa. mereka ibrahim, dan aen. djaenudin berdasarkan surat surat kuasa khusus tanggal agustus untuk tergugat datang menghadap rd. suro widjajasomantri yang kemudian wan disertai penasehat hukumnya nail datuk, sh, untuk tergugat datang menghadap kuasanya rd. sulaeman wirahadisurja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november untuk tergugat datang menghadap kuasa kuasanya rd. suro widjajasomantri dan rd. sulaeman wirahadisurja berdasarkan surat kuasa tanggal januari sedangkan tergugat tidak datang menghadap meskipun telah es dipanggil dengan: sempurna, karena menurut. tergugat wps diketuai olehnya kini telah tidak ada, tercantum dalam surat panggilan yang ne dibuat oleh wakil jurusnya pengadilan negeri bandung, st. rachman tanggal akan tetapi mereka tidak. dapat.didamaikan.dan (see. karenanya dibacakan surat gugat dari penggugat penggugat tersebut: fanaa menimbang, bahwa 'penggugat penggugat menyatakan tetap'pada gugatannya, sedangkan tergugat tergugat, kecuali: tergugat dengan bahwa! tanah tanah yang digugat oleh penggugat cs., yang terletak di). blok pesanggrahan, desa leuwibudah, kecamatan sukaraja, kabupaten tasikmalaya, persil s.iv seluas1k. dan persil s.iii seluas ik. dengan batas: |. utara. selokan, pen dalan desa, selatan", sawah sawah djarkasih, anda, sukaedji dan selokan, barat selokan dan sawah peninggalan dalem abdul, mean adalah merupakan tanah tanah cakap: buktisbukti terhadap ini dapat kitalihat: keterangan lurah desa leuwibudah kecamatan sukaraja, kafe: |kanan singapura, kabupaten tasikmalaya, yang diperkuat asisten. wedana sukaraja tanggal juli b keterangan kantor urusan agama daerah tingkat tasikmalaya . berdasarkan salinan daftar cakap tiap tiap kecamatan seluruh kabupaten tasikmalaya, propinsi jawa barat tahun tanggal agustus . akte notaris meister raden senja bandung janji tentang surat ketetapan tentang barang barang cakap pusaka . akte notaris rion rowspan tasikmalaya april keputusan panitia landreform daerah tingkat tasikmalaya no: viii, tanggal september tentang surat tanda penerimaan penyerahan hak dan pemberian ganti .rugi atas. tanah tanah kelebihan dan batas maximum. surat ketetapan pajak hasil bumi desa leuwibudah, kecamatan sukaraja, kabupaten tasikmalaya no: akhir bahwa sekarang dalam hukum yang berlaku indonesia lembaga cakap ini tetap berlaku dan dijamin hak hidupnya, malah akan dipertimbangkan sesuai dengan cita cita bangsa indonesia tentang. masyarakat pancasila, dimana sila pertama adalah ketuhanan yang. ss&: maha esa, sehingga dicantumkan dengan tegas. dalam hukum positif, yaitu dalam undang undang pokok agraria 'th. ). yang berbunyi: percakapan tanah milik. lindungi dan diatur dengan peran bem suami "bethtibung sampai sekarang belum dikeluarkan peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan terhadap a49 rupa ini: maka peraturanrperaturan dan kebiasaan kebiasaan. yang berlaku sebelumnya tetaplah berlaku dan untuk jawa barat berdasarkan instruksi bersama gubernur kepala daerah. propinsi dan kepala: kantor urusan agama jawa barat tanggal september (oa bahwa lembaga cakap ini adalah "suatu lembaga dalam hukum: adat yang mendapat pengarah dari hukum islam, maka menurut prinsip hukum berbeda. dengan, tanah milik. biasa,.maka tanah ss cakap. ini sudah tidak .dapat diganggu gugat. lagi: untuk dipindahtangankan, seperti diperjualbelikan, dihadiahkan, diubah kan atau diwariskan, karena: tanah. tersebut: dikeluarkan: untuk selama lamanya dari lalu lintas perdagangan, karena kekal catnya, tiada dapat dilepaskan, dianggap kepunyaan allah (vide bukunya roestandi ardiwilaga, hukum agraria indonesia dalam teori' dan praktek hal:. bukunya' naziroedin rachmat, harta cakap hal. bahwa tanah tanah yang digugat" oleh" penggugat cs. ini adalah kepunyaan. dalem satjapati.dan: dalem: abdul, yang: diwakafkan ntuk turunan bupati sukamara. dengan demikian kami menolak bahwa tanah tersebut adalah. milik tjandra bima (waktu itu bangsa' indonesia belum. mengenai hal.milik), tapi yang benar adalah kepunyaan dalem abdul. . sebab kalau tanah tersebut bukan kepunyaan dalem abdul, tentu syarat mutlak untuk mewakafkan suatu barang adalah bahwa pihak pemberi cakap haruslah berkuasa penuh dan berhak atas: barang tersebut. (vide mr. ter haar dalam bukunya azas azas dan susunan hukum: adat: ::hal. naziroedin rachmat. dalam bukunya harta cakap:hal: sana plant dengan demikian kami juga menolak bahwa tanah tersebut adalah cakap tahap "dari tjandra bima kepada" dalem abdul: dengan perjanjian kalau keturunan dalem abdul tidak lagi menjadi bupati, maka harus dikembalikan kepada pemilik.asal (ahliwaris) sebab: @d) baik dahulu maupun sekarang, baik menurut hukum tak tertulis # maupun dalam hukum. .tertulis tidak pernah ada suatu lembaga hukum yang bernama cakap rahib: sean aan yang ada adalah: mag bei . cakap yang diperuntukkan buat perumahan surau dan mesjid, cakap yang diperuntukkan bagi anak cucu hasilnya. (vide ter haar hal. dan tanah yang digugat. oleh penggugat adalah ssi! cakap: hari, yaitu: cakap: yang tegas bersifat keagamaan atau bersifat kemasyarakatan. moe cakap ahli cakap zuri), yaitu" cakap yang bersifat kekeluargaan. (vide naziroedin zukuri rachmat hal. sea dan tanah. yang digugat oleh. penggugat. cs. adalah. merupakan hee akan ahh pan tune br dalam cakap tidak ada perjanjian mengenai lama berlakunya, sebab menurut prinsip cakap adalah terus menerus, tiada putus putusnya dan tak dapat ditarik kembali: matikan kepada bupati abdul bupati sukamara dan bupati bupati. tasikmalaya keturunan: bupati abdul bupati sukamara dan kih karena bupati tasikmalaya bukan lagi keturunan bupati adi. bupati sukamara, sawah tersebut, harus dikembalikan kepada. ahliwaris pemilik asal yaitu penggugat penggugat,. menghukum tergugat tergugat untuk mengosongkan sawah sengketa " tersebut. dengan 'segala hak milik mereka'atau hak orang lain yang. karena tergugat tergugat ikut menguasainya dan kemudian mence.' rekannya kepada ahliwaris tjandra bima yaitu, penggugat) menghukum tergugat tergugat supaya membayar ongkos ongkos perkara adtintss usat kesan cokelat dansa edan bahwa terhadap, gugatan. tersebut. pengadilan. negeri tasikmalaya telah:mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal agustus. sip: tsi yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: . ,,i) mengabulkan gugatan penggugat penggugat seluruhnya: hoo menetapkan bahwa penggugat penggugat adalah ahliwaris tjandra. menetapkan, bahwa sawah sengketa adalah kepunyaan tjandra bima yang semasa hidupnya lemah diwakaprahabkan kepada. hai dalem abdul bupati sukamara dan keturunannya yang menjadi bupati tasikmalaya dan kini karena bupati tasikmalaya bukan. lagi keturunan bupati sukamara, sawah tersebut harus kembali .kan kepada ahliwaris tjandra bima yaitu penggugat penggugat, enehuku tergugattergugat untuk mengosongkan sawah seng: (os kota dengan segala hak milik mereka atau hak orang lain yang karena tergugat tergugat ikut menguasainya dan kemudian mence ikannya kepada ahliwaris tjandra bima, yaitu penggugakpenglu . menghukum tergugat tergugat 'supaya membayar ongkos ongkos perkara yang dihitung hingga keputusan ini ada sejumlah png laws seribu empatratuslima puluh satu rupiah). letusan' mana dalam tingkat 'banding atas permohonan tenggat terpusat blah dikuatkan oleh' pengadilan tinggi jakarta dengan putusannya. tanggal desember no! pdt, tea bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat dan iit pembanding pada tanggal desember dan 'kepada tergugat pembanding pada tanggal januari kemudian terhadapnya: kanan oleh tergugat dan 'pembanding (tergugat pembanding) hiu dengan: perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pat pemeriksaan' kasasi secara lisan: masing masing tergugat i.pembanding bada tanggal desember tergugat tii pembanding pada tanggal bara desember: dan tergugat pembanding pada tanggal januari sebagaimana ternyata" dari surat surat keterangan bahwa tanah 'yang'digugat oleh penggugat tersebut setelah keturunan dalem abdul tidak menjadi bupati tasikmalaya lagi dikuasai oleh: .& suatu badan hukum yang bernama cakap pusaka sukamara wps) dengan ketuanya r.t.a: suara, kemudian setelah r.t a suara '7meninggal "dunia berdasarkan hasil musyawarah dan keputusan rapat para famili sukamara pada tanggal oktober rumah ses layar suria:: nata armada: ini: bengkayang: bandung, #diserahkan pemeliharaannya kepada: dat sanga hb, suatu badan hukum yang bernama yayasan keluarga sukamara yks) yang ketua umumnya waktu itu tergugat sendiri dan sekarang. nyonya r.h.a: suria nata armada. poni maka: dengan: demikian adalah tidak. benar 'keterangan tergugat alam surat gugatannya bahwa tanah tersebut. mulanya dipegang oleh r.t.a. suara, kemudian oleh dengan ketuanya rd. demang wirahadikusumah dan terakhir tergugat sendiri, adalah tidak benar bahwa rd. demang wirahadikusumah pernah menjadi ketua wps! terhadap penggugat adalah menjadi pertanyaan bagi kami dengan bukti bukti apakah penggugat cs. berani. mengarang 'suatu dongeng yang sudah: 'berlalu: tahun lamanya.: tentu saja: bukti bukti yang sah menurut hukum seperti tercantum dalam pasa1164 hir bukti bukti tertulis tentu tak.mungkin,mana.ada dokumen dokumen authentic sekarang yang telah berusia tahun. begitu'juga bukti saksi, sebab dimanakah ada manusia sekarang yang sudah berumur 'tahun. kemudian kami mohon kepada bapak: hakim yang terhormat mengenai lewat waktu (dasawarsa). biarpun lembaga lewat: waktu:ini hanya:nyata nyata ditegaskan. dalam buku iv, yang hanya berlaku untuk orang eropa dan:yang gipersamakannya, tapi itu bukanlah berarti bangsa indonesia dalam suasana hukum adatnya tidak mengenal suatu lembaga yang hampir sama dengan lembaga lewat tersebut. din dalam hukum adat yang berlaku"untuk bangsa indonesia disebut pengaruh namanya waktu yang menyebabkan suatu hak :dapat menjadi timbul atau lenyap (vide ter. haar hal. ). asa berhubung, tanah sengketa itu sudah dikuasai beraturyatus tahun lamanya (bukan hanya tahun seperti menurut penggugat cs.), yaitu sejak dalem. sukamara pertama, yaitu dalem tarawangsa, yang mendapat, hak,:dari mataram, maka sudah lewat. waktunya .untuk sebab mengenai lembaga lewat waktu 'ini khusus untuk bangsa indonesia sekarang berhubung dengan belum terbentuknya kodifikasi apalagi unifikasi hukum bagi bangsa indonesia dalam hukum sipil atau perdata, adalah merupakan suatu kebutuhan dalam haknya untuk tercapainya kepastian hukum, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat ordo eee ane ama kalau tidak ada jaminan demikian siapa tahu segolongan orang yang menamakan dirinya keturunan sultan jayakarta mencoba menggugat tanah tempat berdirinya sekarang kantor mahkamah agung republik monsta indonesia dan istana penjabat presiden. neo des bukankah tahun yang lalu jan pieterzoon coen juga merampas adalah sultan jayakarta, membikin rata dan mendirikan kota batavia geo yang kita kenal sekarang dengan nama jakarta raya. berdasarkan hal hal tersebut atas, maka kami tergugat mohon gus dengan: hormat, agar pengadilan negeri tasikmalaya menolak gugat penggugat cs. dan menetapkan tanah sengketa tersebut sebagai tanah cakap sukamara? moo menimbang, bahwa" karena" pinggiran'. tergugat:tergugat, maka terletak kewajiban kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya: menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan gugatannya ada )sehelai surat keterangan. dari r.a.a. wiradiputra,. bupati. pensiun h0. tasikmalaya, tanggal maret merah). "0x . (005p) sehelai surat dari ins. wps: tanggal. pebruari wps dos sehelai surat dari kepala pengurus wps tanggal: desember: kami merah). asas @sehelai notice tanggal oktober p iv merah). se)sehelai surat. keterangan yang dibuat oleh ketua wakaf pusaka sukamara tanggal november p.v. merah). &2i)sehelai surat. dari' kepala pengurus. wps .tanggal september sg)sehelai surat dari kepala pangeran wps" leuwibudah tanggal kan oktober p.vit merah). bra ane jean .ih)sehelai surat dari lurah leuwibudah tanggal januari p.viii ane memakannya 'disebelah surat: keterangan buatan, lurah desa leuwibudah tanggal dan memperdengarkan saksi saksinya yaitu sumadiredja, moti, "ss endif sutisna dan. wira: yang setelah 'disumpah masing masing (memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa 'saksi dilahirkan 'dan dibesarkan 'serta senantiasa tinggal kampung tambakbaya desa leuwibudah tersebut. ta bahwa ayah saksi penduduk kampung tambakbaya sebagai petani dan .samping mengerjakan tanah sendiri ayahnya juga menggarap sebagian sawah dalem tanuningrat yaitu yang kini jadi sengketa." . setelah ayahnya meninggal sawah, garapannya digarap oleh saksi. saksi menggarap sawah itu terakhir waktu sawah itu dipegang .oleh dalem keamanan saksi mon 'bahwa sawah sengketa yang saksi tahu betul letaknya yaitu desa leuwibudah tetapi tidak: tahu pasti luas dan batas batasnya, menurut: orang suatu yaitu rd. sura'dan madhuri, semua penggarap sebagian cari sawah itu masing masing pernah memberitahukan kepada saksi yakni. rd. sura dalam. tahun dan madhuri dalam tahun bahwa '. sawah sengketa, yaitu sebagian dari sawah yang dikuasai oleh dalem yang: luas seluruhnya ik. ada kepunyaan orang yaitu dalem abdul, tjandra bima dan alasan yang oleh mereka dirayakan kepada dalem sukamara dan dalem dalem berikutnya turunan dalem sukamara, dah bahwa menurut mereka, jika turunan dalem sukamara tidak lagi menjadi dalem, sawah itu supaya dikembalikan kepada ahliwaris pemberi rahib: bahwa orang orang tuanya memberitahukan hal itu kepada saksi agar saksi mengetahuinya mungkin karena saksi menjadi dengan yang mereka. anggap termasuk orang suatu didesa? bahwa saksi dalam tahun sudah menjadi dengan: saksi endif sutisna: bahwa saksi dilakukan dibesarkan desa leuwibudah:dan:sejak kecil . mendengar cerita dari orang tua tua desa leuwibudah terutama kakek: saksi madhuri sering mengatakan bahwa sawah yang dikuasai dalem terletak desa leuwibudah dan sebagian digarap oleh kakek madhuri bawakan kakek madhuri menjadi kepala dari seluruh penggarap ada. kepunyaan orang yaitu alasan, tjandra bima dan dalem abdul yang dirayakan kepada dalem sukamara serta bila turunan dalem sukamara tidak. menjadi dalem, supaya dikembalikan kepada ahliwaris orang itu. alasan ada leluhur saksi. sawah itu penggarapannya selalu digarap oleh anak cucu yang orang itu: terutama alasan dan tjandra bima dan . penghasilannya sebagian: diserahkan kepada dalem' yang banyaknya diatur sekehendak kakek madhuri: setelah kakek madhuri meninggal, datang desa leuwibudah rd. suasana 'atas suruhan dalem menjadi kepala penggarap sawah itu, tetapi rd. supaja bertindak" sekehendak hati, yakni penggarap keturunan . alasan" dan tjandra bima secara turun temurun, diberhentikan dan waktu itu jaman fungsi pendudukan belanda" bahwa'karena itu maka saksi dengan disertai ayahnya menghadap dalem r.a. wiradiputra tempatnya mengungsi pemijahan. setelah saksi dan ayahnya mengemukakan tindakan rd. supaja, maka dalem memberikan ijin kepada ayah wiriadisastra menggarap seluas bau. sebagai sawah perdikan. ijin itu atas permintaan saksi oleh dalem dibuat surat keterangannya (bukti p.i. merah). ana sejak itulah maka "saksi mulai "berusaha agar sawah sawah 'itu dikembalikan kepada 'ahliwaris yang orang itu terutama ahliwaris alasan dan tjandra bima. dalam tahun untuk melanjutkan tuntutan ahliwaris alasan dan tjandra bima, saksi bersama ayahnya: dengan membawa surat dari. arah leuwibudah, menghadap dalem. r .t.a. suara bandung dan. setelah: saksi menerangkan maksud: kedatangannya'dengan menerangkan cerita leluhur. saksi itu, beliau memberi. surat. untuk.disampaikan kepada murah. desa leuwibudah, surat. mana ditulis diatas kartu lebaran dan tidak beramplop yang isinya diantara lain: lurah, biaya.tanah rakyat gelap,: pek. panguruskeun, ulah aya tanah. rakyat. gelap. dina tanah kula lurah, jika ditanah rakyat yang terselip supaya diurutkan jangan: sampai: ada. tanah. rakyat. yang. terselip dalam: tanah. saya). dan mengatakan pula kepada.saksi enya bener guru itu kolot kolot.baheula .mah:tanaman euweuh.suratan, tapi cukup.ku, iman da. kula teu boga suratan kegunaan eta tanah.teh (betul begitu guru.orang.tua dahulu meskipun. tidak ada. surat surat tapi.cukup karena'iman dan. saya sendiri tidak: punya surat surat. bukti mengenai tanah itu). waktu.itu dalem berkata pula kepada saksi bahwa beliau segera akan datang desa leuwibudah suntuk mengurutkan tanah itu. dan bermaksud: menginap. . hotel tanjung jalan paser tasikmalaya, serta. mengatakan pula, jika beliau tidak ada, untuk mengurutkan.tanah itu supaya saksi berhubungan dengan demang. yang. beliau maksud adalah rd. demang wirahadi bahwa saksi sampai kali menghubungi rd. demang wirahadikusumah dan dari demang saksi menerima helai surat, (di antaranya p.v merah), karena tanah alasan telah dikuasai oleh jawatan agraria dengan membawa surat. dari lurah desa leuwibudah dan dari rd. demang, saksi menghadap kepada" agraria yang .atas' penjelasan saksi, baik kepala agraria tasikmalaya maupun kepala inspeksi agraria bandung, tidak menaruh keberatan tanah itu dikembalikan kepada ahliwaris alasan serta kini dengan putusan. pengadilan negeri tasikmalaya, tanah alasan itu telah dikembalikan kepada ahliwarisnya, saksi wira: aan komik bangau una lina bahwa saksi tidak kenal akan surat dan merah: saksi tidak fahusapa apa dalam perkara: ini. betul saksi. pada: tanggal juli pernah datang rumah kuasa penggugat ibrahim, tetapi tidak pernah mengatakan, bahwa sawah: dalem:.yang .berada leuwibudah ada kepunyaan orang: yaitu. dalem: abdul, alasan dan. tjandra bima dan kepunyaan dalem abdul luasnya hanya bau, sedangkan pemegang sekarang yaitu yks adalah nekolim3 ie bovesteeis senin esai "ss! menimbang: bahwa:tergugat tergugat untuk. menguatkan posisinya, memajukan sebagai bukti! sentimen besi sehelai surat dari rd. than tanggal merah), b)sehelai: surat pernyataan dari, penggarap penggarap.sawah .wps dan lurah desa leuwibudah tanggal t.it merah), . sehelai surat:keterangan buatan lurah desa. leuwibudah' t.i merah), sehelai surat keterangan buatan lurah desa leuwibudah tg. juli sehelai surat pernyataan dari sunda, ardi dan abas, tanggal oem merah), sehelai surat ketetapan tentang barang barang cakap pusaka sukamara buatan notaris'di' bandung near, tanggal januari merah) nah g)sehelai akte yayasan keluarga sukamara buatan wakil notaris tasikmalaya rion: roeslamy, tanggal april no: merah): ena pada pena maan san sendiri surat ingin mengerjakan (menggarap) tanah dasi panitia landreform daerah tk. tasikmalaya tgl. oktober no: berikut laporannya. merah), stm mes bela :sehelai' surat ketetapan: pajak "hasil .bumi atassnania wps:rohit sehelai surat serah terima tentang barang barang pusaka dan tanah karbon sukamara dari ny, rd. hadiah tanggal januari merah), akan ant sehelai surat keterangan buatan rd. demang wirahadikusumah tanggal november merah), laga tanah bandana sehelai salinan surat keterangan buatan rd. hasan. selama dan moh. humor sanusi tanggal agustus .merah), mi) sehelai surat keterangan buatan r.h: achmad sanusi. tanggal no: member merah), inn pen, sehelai surat keterangan buatan sup bin djaja dan junaidi bin nur tanggal. merah), loe ana o)sehelai surat keterangan tentang cakap karbon sukamara buatan tta suara tanggal juni merah), (nit betul sebal sehelai' surat 'dari mr. arjun' wirahadikusumah tanggal juli merah), sea mappa ana g)sehelai salinan piagam dikutip dari buku dr. susanto#' meninjau hukum adat indonesia. diterbitkan.oleh penerbit. soeroengan perenungan jakarta: halaman merah), ian sehelai salinan kutipan dari buku pangelingngeling tahun ngadegna kabupaten sukamara tasikmalaya) halaman t:19a s), sehelai. salinan. .kutipan: dari: buku: angelina nguling tahun ngadegna kabupaten sukamara tasikmalaya) halaman t.19b merah), dan. memperdengarkan saksi saksi: suki, haji basuki, master, lili. dan parodi yang setelah disumpah lebih dahulu masingmasing". memberikan keterangan sebagai berikut: aka saksi' suki: hah geni bada asha lapan !gssbahwa!saksi dilahirkan, dibesarkan dan bertempat tinggal senantiasa di'kampung' kebonkalapa,desa' ciblanarik. kira kira dalam tahun. saksi mendengar:'dari kakek aliwidjaja, bahwa yang membuat selokan ciramadjaja adalah dalem abdul dibantu. oleh: lembah human dan lembah djakobah.: selokan.itu dibuat .sampai di hutan.bundar, desa lewwibudah untuk mengairi hutan yang akan dijadikan sawah yang kini dialihkan sengketa. menurut kakek, sawah ibu kepunyaan dalem abdul. bahwa saksi tidak tahu luas sawah itu hanya letaknya tahu betul tetapi tidak mendengar bahwa sawah itu cakap dari tjandra bima, juga saksi. tidak tahu siapa yang menggarap sawah itu sekarang. dalam tahun . yang menjadi bupati sakura adalah dalem abas, | . saksi2. hari masuk bahwa saksi sewaktu belum beristeri ketika sedang mengerjakan: pekerjaan desa mewakili ayahnya, lurah abdurrahman pernah berkata bahwa sawah kepunyaan dalem abdul baik leuwibudah, maupun sukaraja adalah cakap, saksi tahu. betul letak sawah sawah itu, tetapi tidak tahu berapa dinasnya. yang diangkat menjadi mandor sawah itu bernama mas mohamad huri yang saksi kenal dan. mendapat nipah bata. mas mohamad huri kini telah meninggal: saksi3. master: bahwa taksi mendengar dari ayah, bahwa selokan ciramajaya dibuat (oleh dalem abdul untuk mengairi sawah cakap yang berada di. leuwibudah, tetapi saksi tidak tahu luas sawah itu bahwa saksi lemah melihat surat t ii merah oleh karena saksi ikut menanda tangannya. isinya saksi maksud menurut keterangan orang diperiksa oleh lurah leuwibudah mengenai tanda tangannya .di (paha saksi pernah melihat surat tni merah ketika menaruh tapak jempol atasnya atas perintah aom nana. juga atas perintah aom nana saksi memanggil suhani, sup dan dati supaya mereka menaruh tanda mangan ata tapak jempolatassurabitu, tangani menurut aom nana supaya semua penggarap menanda tangani atau untuk maksud apa surat itu dibuat, saksi tidak tahu, juga saksi tidak tahu apa isi surat itu, karena saksi buta huruf, sedangkan aom mana tidak memberitahukannya, rikwibudah dan kepadanya saksi menerangkan, bahwa rakyat yang sake. telah periksa, semua menerangkan 'bahwa mereka tidak tahu sawah iuewibudah itu kepunyaan siapa, hanya setahun kepunyaan dalem." menimbang, bahwa oleh pengadilan, karena jabatannya pernah diperiksa sebagai saksi ahli haji mahmud, pensiun penghulu kabupaten. tasikmalaya yang setelah disumpah lebih dahulu menerangkan pada bahwa dalam bahasa arab istilah cakap rahib tidak ada, tetapi). berbagai wakaf' bisa'terjadi dalan istilah seat. artinya cakap itu terjadi . dengan "perjanjian pemberi cakap ketika mewakafkan barangnya. cakap: boleh terjadi kalau .si: pemberi cakap mewakafkan barangnya kepada seorang wedana: dengan perjanjian bahwa wedana 'itu boleh mengambil hasil dari barang yang: diwakafkan selama jadi wedana tetapi jalan 'ia telah tidak. menjadi: wedana lagi, maka barang itu harus dikembalikan: kepada. si. pemberi cakap, atau ahli warisnya, yakni tergantung kepada seats menimbang, bahwa kemudian kedua fihak masingsmasing'menyatu kan bahwa mereka tidak akan mengemukakan:suatu apalagi dan mohon putusan mengutip lebih lanjut uraian kedua fihak sebagai tercantum dalam catatan acara dari pemeriksaan perkara ini: (oo nana mas maa renang kulkas : menimbang, bahwa sawah sengketa yang ternyata termasuk dalam yang disebut tergugat tergugat tanah cakap sukamara . menimbang, bahwa: yang disebut. tergugat tergugat: tanah. cakap sukamara di dalam buku desa tercatat atas nama r.t.a. suara, menimbang, bahwa sebagai diakui. masingmasing tidak r.t.al suara'adalah bupati tasikmalaya yang terakhir dari keturunan sukamara: menimbang, bahwa tidaklah benar pendapat tergugat tergugat pada tahun yang lampau bangsa indonesia dalam hukum adat belum. mengenal hak milik atas tanah, karena domain verklaring tbl. no: yang dimaksud tergugat:tergugat, tidak memberikan 'hak milik'atas '.: tanah kepada penduduk bumi putra akan tetapi hanya bermaksud . pengakuan pengesahan hak milik atas tanah:dari penduduk bumi putra, jadi dapat disimpulkan penduduk bumi putra sebelum adanya domain. verklaring telah mempunyai lembaga hak milik atas.tanah ' hen menimbang, bahwa menurut dalil penggugat penggugat, gugatanini berdasarkan 'alasan karena adanya cakap rahib tersebut. yang berlaku. terhadap keturunan sukamara sudah tidak menjadi bupati tasikmalaya. bagi dan .hal keturunan sukamara tidak jadi bupati tasikmalaya terjadi sejak tahun ik: sehingga tidaklah dapat dikatakan penggigatpeng gugat telah melepaskan haknya untuk menggugat, karena hak . penggugat penggugat untuk menggugat lahir sejak.tahun ik. . menimbang, bahwa adalah sebagai hal yang tidak mungkin untuk membuktikan dengan saksi saksi yang betul betul mengetahui tentang adanya cakap rahib tersebut karena hal tersebut terjadi tahun yang. menimbang, bahwa" dari bukti tertulis yang telah diajukan tergugat tergugat yang menyangkut: soal sawah tersebut. 'adalah kesemuanya terjadi 'sesudah tahun sehingga tidak ada satu: buktikan yang: dapat menyangkal. dalil penggugat penggugat tentang adanya wakaprahab: menimbang, bahwa dari keterangan saksi haji mahmud, pensiunan penghulu kabupaten tasikmalaya, menyatakan: bahwa .cakap rahib adalah mungkin terjadi dengan menitik beratkan kepada.rasanya:: '. $ menimbang, bahwa dari saksi saksi sumadiredja, dengan mori, dan endif' sutisna yang kesemuanya berasal dari desa leuwibudah' mana barang sengketa ada terletak: berdasarkan amanat dari. orang suatu' desa leuwibudah, menguatkan apa yang didalilkan oleh penggugat penggugat yaitu adanya cakap ramah atas sawah sengketa dari tjandra bima kepada: dalem abdul dan keturunannya'yang menjadi menimbang, bahwa saksi tergugat: suki, haji basuki: master adalah ketiga tiganya'. penduduk. desa cibalanarik, dari keterangannya' tidak betul betul:mengetahui tentang sawah sengketa karena hanya tahu bahwa sawah yang terletak desa leuwibudah: adalah sawah dalem, padahal tidak seluruh sawah dalem yang berada leuwibudah yang digugat oleh penggugat penggugat.sekarang, tetapi'hanya sebagian saja, menimbang, bahwa: saksi saksi wira, lili dan parodi, karena semuanya adalah penggarap: sawah sengketa, jadi secara tidak langsung mempunyai kepentingan terhadap: tergugat tergugat, maka keterangan nya. yang juga tidak. menyangkut: langsung: terhadap: sawah sengketa, harus dikesampingkan:.:: nasi memang nang pan cs" menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas yang dikuatkan juga oleh bukti bukti surat p.i., p.ii, dan p.v merah, maka terbukti bahwa: sawah .sengketa. yang: terletak. blok pesanggrahan::. desa. leuwibudah,. kecamatan. sukaraja, kabupaten tasikmalaya persil no : s:iv luas.!k. ha: dan persil s.tii luas ik : yang merupakan satu weblog dan.berbatas:. utara" selokan anlonhssg akan finas selatan " ' sawah sawah djarkasihi, anda, sukaedjidan selokan,: barat : selokan dan sawah peninggalan dalem abdul, 'adalah "sawah kepunyaan tjandra bima' yang. semasa hidupnya pernah 'diwakaprahabkan kepada dalem bupati) abdul bupati: sukamara dan keturunannya yang menjadi bupati tasikmalaya, menimbang, bahwa sebagai diakui, setidak tidaknya tidak disangkal oleh tergugat tergugat, maka terbukti menurut hukum bahwa penggugat penggugat adalah ahliwaris tjandra bima, . menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, maka gugatan penggugat penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan menghukum tergugat tergugat membayar ongkos ongkos perkara: mengingat akan peraturan peraturan dan. undang undang yang menetapkan bahwa penggugat penggugat adalah ahliwaris tjandra. bima almarhum bea menetapkan, bahwa sawah. sengketa 'adalah kepunyaan tjandra bima yang semasa hidupnya pernah cakap ramaikan kepada dalem. abdul bupati sukamara dan. keturunannya yang menjadi bupati tasikmalaya dan kini karena bupati tasikmalaya bukan lagi keturunan bupati sukamara, sawah tersebut harus dikembalikan kepada ahliwaris tjandra bima yaitu penggugat penggugat: menghukum tergugat tergugat untuk mengosongkan sawah sengketa" dengan segala hak milik mereka atau hak orang 'lain yang karena tergugat tergugat ikut menguasainya dan kemudian menyerahkannya kepada ahliwaris tergugat tergugat rupiah), demikianlah diputuskan pada hari selasa, tanggal agustus tang oleh pengadilan negeri tasikmalaya di bawah pimpinan hakim te, pengadilan negeri tersebut syamsudin, dan pada hari serta tanggal . itu juga diucapkan hadapan umum oleh hakim tersebut dengan: dihadiri oleh panitera pengganti edi kurniadi dan kedua pihak, kecuali kuasa tergugat ana ha. ass perd, dan perd., yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri tasikmalaya, permohonan mana kemudian disusul oleh memori s@alasan alasannya yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri (es tersebut masing masing dari tergugat pembanding pada. tanggal januari dari tergugat iii pembanding pada tgl. januari dan geo dari tergugat pembanding pada tg.i21 januari sumo (algapermohonan'kasasi dari tergugat tergugat pembanding diajukan: jawaban memori 'kasasi: yang diterima.di kepaniteraan pengadilan negeri tasikmalaya pada tanggal ndamuari o95 ban sedan menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan' dari undang undang tahun sejak undang undang tersebut mulai, berlaku: pada: tanggal juli undang undang mahkamah agung indonesia dinyatakan tidak berlaku'lagi, namun baik karena bab iv. dari undang undang tersebut hanya mengatur kedudukan susunan dan kekuasaan mahkamah agung, maupun karena undang undang yang menurut dari' undang undangiitu mengatur acara kasasi (gs lebih lanjut belum.ada, maka mahkamah agung. berpendapat bahwa dari. undang undang tersebut atas harus ditafsirkan sedemikian, l450", menggunakan ketentuan ketentuan dalami undang undang mah menimbang bahwa. permohonan kasasi dari yayasan keluarga sukamara yks) dan raden demang wirahadikusumah tidak dapat diterima karena. ternyata 'memori memori' kasasi "mereka diterima terlambat, yaitu permohonan kasasi yayasan keluarga sukamara diterima pada tanggal desember sedang memori kasusnya diterima baru pada tanggal. januari. dan. permohonan. kasasi dari. raden demang wirahadikusumah diterima pada. tanggal desember sedang memori kasusnya diterima pada tanggal januari menimbang. bahwa permohonan kasasi dari raden aju ratnapuri (beserta alasan alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan menimbang bahwa: keberatan keberatan.,. yang: diajukan. .oleh penggugat untuk kasasi raden' aju ratnapuri dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknyaiialah: li bahwa hakim pengadilan negeri (yang putusannya: dikuatkan oleh pengadilan tinggi) telah menarik penggugat "untuk kasasi sebagai tergugat dalam perkara'tanpa permohonan dari para penggugat sli tergugat dalam kasasi, sedang penarikan itu 'bukan bersifat (es voting, tusschenkomst atau vrijwaring) (aa .'bahwa dalam. memori banding: penggugat untuk kasasi telah . mengajukan bahwa penggugat asli suri telah meninggal dunia. sewaktu perkara. masih berjalan (di muka pengadilan negeri) akan. tetapi hal ini tak lemah singgungsinggung dalam keputusan. pengadilan negeri, pun juga pengadilan tinggi tidak menghiraukan akan salin ban bahwa pengadilan tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum: tentang pernah adanya tjandra bima dan bahwa para penggugat asli (adalah @hilaris tjandra bima bahwa pengadilan tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum. tentang benarnya istilah wakaprahab, bahwa" pengadilan: tinggi tidak: memperhatikan bahwa saksi suma dieja adalah suami dari tio (penggugat ili) bahkan menguatkan .kesaksiannya:. jana beta bahkan kala bahwa pengadilan tinggi salah mempergunakan dalil bahwa penggarapan tanah sengketa memberikan petunjuk bahwa penggarap tersebutadalah pemiliknya, bahwa pengadilan tinggi salah mempergunakan hukum tentang waka? dengan'berpendapat bahwa tanah wakaf indonesia (hanya) dipakai . untuk mendirikan mesjid dan lain lain tempat ibadah, padahal masih. ada bentuk wakaf lain, yaitu wakaf ahli, (wakaf zumi) bentuk wakaf. yang bersifat kekeluargaan, wakaf yang dipergunakan untuk keperluan. anggara keluarga (anak anak, cucu, buyut atau keluarga lainnya) yang "miskin, anak anak yatim kalangan keluarga itu, misalnya untuk. (melanjutkan pelajaran anggota keluarga itu: bahwa tidaklah benar bahwa wakaf pusaka sukamara adalah bentukan menimbang: kan ine manesune mengenai keberatan mena banana pena bahwa keberatan dapat dibenarkan, karena memang menurut. anggaran dasarnya tergugat mewakili yayasan. keluarga sukamara, maka seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat tv, akan'tetapi dalam sidang pengadilan negeri tanggal november (halaman ). penggugat penggugat asli menolak tidak mengakui tergugat sebagai yang mewakili yayasan! bahwa kemudian pengadilan negeri menarik penggugat untuk kasasi sebagai tergugat iv.karena dianggap hal ini perlu (secara jabatan), akan tetapi dalam keputusannya tidak dipertimbangkan atas dasar hukum apa penarikan itu dilakukan, pun juga pengadilan tinggi tidak memberikan". pertimbangannya: haa bahwa menurut pendapat: mahkamah agung penarikan dalam. perkara secarajabatan dalam hal ini tidak mungkin dilakukan, karena . penggugat tidak menghendakinya, ten dana mengenai keberatan bahwa! keberatan ini juga dapat dibenarkan, 'karelia dalam contra memori banding penggugat memang mengakui hal ini . bahwa surat kuasa khusus yang kemudian diberikan oleh para ahliwaris dari penggugat suri dan emas (penggugat xv), dalam berkas tidak ada, tanggal september sedang keputusan: pengadilan negeri dijatuhkan pada tanggal agustus dengan demikian selama sidang pengadilan negeri mereka tidak diwakili bahwa lagi pula pengadilan negeri tidak mempertimbangkan bahwa tico: (penggugat. iii). dan emas telah meninggal dunia, bahkan l. menganggapnya bahwa mereka masih hidup: ust manah bahwa juga pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan, bahkan dalam putusan pengadilan tinggi tidak disebut adanya' memori banding bahwa: samping itu memori: banding tidak dapat diketemukan dalam: berkas,: tetapi'hanya kontra memori banding yangsadaj soo .,bahwa. keberatan :.ini. pula.dapat.diterima. karena. keputusan pengadilan negeri yang dikuatkan oleh. pengadilan tinggi memuat suatu pertentangan. satu .dengan. yang. lain. (tegenstrijdigheid) yaitu. pada halaman sub, dikatakan bahwa.tergugat menganggap adanya tjandra bima yang hidup. tahun. yang lalu sebagai. suatu. karangan.dan @ngengat, hal mana pada hakekatnya berarti tergugat menyangkal adanya tjandra bima, (akan. tetapi. kemudian. pada halaman. alinea terakhir dipertimbangkan bahwa. tergugat tergugat :tidak menyangkal atau mengakui. para penggugat sebagai ahliwaris tjandra: bima: bahwa juga selama sidang 'tidak pernah diadakan pemeriksaan perihal keadaan ahliwaris seperti yang diajukan oleh para penggugat: sensus mengenai keberatan bunga ara bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena sudahlah cukup apabila. pengadilan. tinggi menyatakan. telah menyetujui, pertimbangan pengadilan negeri . emas pemain ena naas mengenai keberatan (bahwa. keberatan, ini dapat dibenarkan, karena tentang. hal ini memang telah dikemukakan oleh penggugat .untuk: kasasi dalam kesimpulannya. pada. sidang pengadilan negeri. pada tanggal april yaitu: bahwa keterangan saksi. sumadiredja adalah tidak sah menurut hukum karena sumadiredja adalah suami dari penggugat tico, akan tetapi tentang hal itu tidak diadakan penelitian sama sekali mengenai keberatan.ad ana sepat "bahwa: keberatan ini: tidak.dapat:.dibenarkan karena pengadilan tinggi. dalam pertimbangannya menyatakan pada umumnya? . hal mana berarti tidak selalu demikian: base nun mengenai keberatan dan banana ben bar bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan karena pengadilan. tinggi memang salah 'menetapkan: hukum atau pengertian tentang. cakap indonesia: 0st beda bahwa' yayasan keluarga sukamara dan wakaf sukamara adalah wakaf. atau badan hukum untuk mengurus tanah sawah yang diwakafkan pada zaman dahulu, ie bahwa pengertian dari wakaf (wakaf) ialah perbuatan 'hukum: itu sendiri, dengan perbuatan: mana suatu 'barang atau barang barang telah .: dikeluarkan diambil. dari keadaan kegunaannya, dalam, lalu lintas. masyarakat semula, guna kepentingan seseorang orang orang tertentu . atau guna sesuatu .maksud tujuan, yang telah ditentukan,. barang barang barang, yang, berada ,dalam.tangan .mati, (lihat. moh. rome stichting halaman? 'bahwa khususnya jawa' barat 'hanya dikenal wakaf milik dan. wakaf .jama',:jadi bukan wakaf rahib (lihat pandecten adatrecht. bahwa"justeru tasikmalaya terdapat barang barang wakaf yang. sebagian besar terdiri dari tanah'darat dan tanah sawah (yang berupa bangunan. hanya: buah), tegasnya tidak hanya untuk mendirikan . mesjid mesjid dll. (lihat village sub moh. rome stichting): menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan 'dan'" mahkamah agung. akan mengadili sendi perkara iniseperti yang dipertimbangkan bawah: an menimbang bahwa penggugat suri) dan penggugat emis). karena telah meninggal dunia dan tak'ada surat kuasa harus dianggap. tidak ikut menggugat, bahwa tergugat tergugat dan tji tidak mempunyai wewenang. untuk mewakili,,. yayasan. sehingga:.terhadap mereka gugatan harus. bahwa karena:dalam kontra memori banding penggugat penggugat . . menyetujui gugatan diajukan terhadap tergugat iv, maka harus dianggap. gugatan ditujukan kepadanya, elsa menimbang bahwa pernyataan penggugat penggugat bahwa mereka adalah ahliwaris dari tjandra bima disangkal oleh tergugat dan tak. pernah diadakan: pemeriksaan. tentang gambaran tentang ahliwarisnya seperti yang diajukan oleh penggugat penggugat, tidak terbukti: bahwa pun keterangan saksi saksi yang menyatakan menurut cerita. orang orang tua adalah terlampau samar samar, karena saksi sakti itu. . tidak dapat memberikan perincian umpamanya bahwa menurut bukti pi . djuhom adalah. anak: djalidin, djalidin adalah anak birma, dan birma '.:: bahwa samping itu kalau benar tjandra bima hidup tahun. yang: lalu adalah:sulit atau tidak mungkin untuk membuktikan bahwa. penggugat penggugat adalah benar benar ahliwaris dari tjandra bima, |. menimbang tentang wakaf: bahwa karena: disangkal maka . penggugat penggugat harus membuktikan dalilnya itu::. bahwa. sebenarnya wakaf: keraton sukamara merupakan suatu ang nomor: feat (hal:yang: tidak perlu dibuktikan: karena .diketahui oleh umum) dalam: daerah tersebut (lihat: moh. rome stichting) yang bersal dari zaman mataram, basa bahwa judex facts.dalam hal.ini tidak memeriksa kepala kepala adat setempat: hii ngan sedan naa bata kena senna kah jab menimbang bahwa menurut pendapat mahkamah agung surat surat bukti yang diajukan oleh penggugat penggugat tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti dari surat surat bukti lawan tergugat iv, khusus" merah), terlebih lagi "setelah ditambah dengan surat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi, surat bukti mana dapat dipertimbang kan karena'dalam hal:ini mahkamah agung mengadili sendiri, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan' ter akhir ini gugatan penggugat penggugat terhadap tergugat tergugat dan lil: tidak. dapat diterima, sedang: gugatan. penggugat penggugat terhadap tergugat.iv harus ditolak: uh. jupe ana menimbang bahwa "karena penggugat penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara baik yang jatuh dalam'tingkat pertama dan tingkat. banding. maupun: yang jatuh, dalam: tingkat. kasasi harus dibebankan kepada penggugat penggugat tergugat tergugat dalam kasasi: memperhatikan " " undang undang" yang bersangkutan, peraturan mahkamah, agung indonesia i.tahun. dan. undang undang no:.13tahun menyatakan" bahwa permohonan kasasi dari "penggugat penggugat untuk kasasi: yayasan. keluarga sukamara ks) tasikmalaya dan pen raden' demang wirahadikusurnah tidak dapat.diterima, aan menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: raden . membatalkan putusan pengadilan tinggi jakarta: tanggal desember pt' perdata dan putusan pengadilan negeri tasikmalaya tanggal agustus sip. tsm.s. . menyatakan :gugatan penggugat penggugat' terhadap tergugat ter gugat ii.panini tidak. dapat dibetimay. edan bas menolak gugatan penggugat terhadap tergugat iv: . menghukum. penggugat penggugat tergugat tergugat dalam.rp. (empat ratus sembilan puluh rupiah). nee ben a03 demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah. agung pada hari sabtu, tanggal oktober dengan prof. . subjektif, sebagai ketua, miskin kusumah armada, dan. indroharto, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang"terbuka: pada hari rabu, tanggal november oleh ketua tersebut, dengan: dihadiri oleh miskin kusumah armada, sh: dan indroharto, sh, hakim hakim anggota dan moekandar, panitera pengganti lb., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak . demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa utusan. ". perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai bawah ini dalam perkara: nee kanan! yayasan keluarga sukamara yks), berkedudukan tasik malaya,. gang kebonmanggu (sekarang ketua umumnya rd. suro widjajasomantri), cakap pusaka: sukamara wps) berkedudukan di bandung, pesan dalan! ciliwung no: atau tempat lain dalam kota bandung. raden demang wirahadikusumah, tinggal jalan kencana bandung, dan kan raden aju ratnapuri, tinggal jalan bangbajang bandung, selaku ketua umum legislatif yayasan keluarga mana sukamara, dulu para.tergugat tergugat, sekarang para pembanding, ibrahim, tinggal di' kampung tambakbaya desa lewi donna sudah, kecamatan sukaraja, kabupaten tasikmalaya, ooo den djaenudin, tinggal kampung kurang, desa leuwibudah pan tersebut, sebagai kuasa dari:' dah suri, tinggal kampung tambakbaya, desa leuwibudah tersebut, nuw, tinggal kampung tambakbaya tersebut, tiga, tinggal kampung tambakbaya tersebut, isro', tinggal kampung tambakbaya tersebut, aina, tinggal kampung tambakbaya tersebut, nji hadiah, tinggal kampung tambakbaya tersebut, gene emo, tinggal kampung tambakbaya tersebut, (lesu katib, tinggal kampung tambakbaya tersebut, mal ek. djukandi, tinggal kampung tambakbaya tersebut, dijahili, tinggal kampung tambakbaya tersebut, il. samsudin, tinggal: kampung: cipatujah kecamatan senen karangnunggal, kabupaten tasikmalaya, kumar, tinggal.di kampung. tambakbaya tersebut, wee b, odin, tinggal di kampung tambakbaya tersebut, m3. haris, tinggal kampung tambakbaya tersebut, deo leukndb emas, tinggal' kampung kincir, desa. leuwibudah web los djadi, tinggal kampung tambakbaya tersebut, |
putusan k pid.susanis almaghraby alias anis, tempat lahir klungkung bali) umur tanggal lahir tahun mei jenis kelamin laki laki kebangsaan indonesia, tempat tinggal perumahan nongsa asri blok nomor batu besar, kecamatan nongsa kota batam agama islam, pekerjaan acting resident manager dan pimpinan hotel batam view beach resort: memohon kasasi terdakwa berada luar tahanan yang diajukan muka persidangan pengadilan negeri batam karena didakwa pertama: sejak hari selasa tanggal april sampai dengan hari sabtu tanggal januari sekira jam wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu sejak bulan april sampai dengan yuntopnadenei mahkamah ajang bulan januari atau setidak tidaknya pada suatu waktu sejak tahun sampai dengan tahun'eta!!tapradenet halaman agung characteristic teaching.bawah ambang batas bakua,disamping itu sifat karakteristik oli.yeriopradenei halimah ajang oksigen tidak dapat masuk kedalam air dan berpengaruh terhadap biota laut sekitar, limbah minyak oli bekas tersebut juga akan mencemari maros.: atau ketiga bahwa terdakwa anis almageraby alias anispada waktu dan tempat sebagaimana yang telah. diuraikan dalam dakwaan pertama diatas,yunioprudenai halimah agung paigyaniapradenai mahkamah agung! september mr. sein moldskred mengundurkan diri dan posisi mr. sein moldskred digantikan oleh mr. sein moldskred,da kepri menemukan pembuangan sampah limbah yang yaniopoadenee halaman agung sebagian limbah diduga mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) berupa beberapa karung plastik yang berisikan minyak oli bekas.il dan mengandung bekas cat tempat pembuangan sampah tps) yang terletak kampung oral. lai mengandung limbah atau.dana tanyaniopradenoi mahkamah agung bli oreh.ll yaitu (satu) eigen plastik ukuran (satutipewoprudenai mahkamah gangkekamahkamah agung tersebut membaca tuntutan pidana jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri batam tanggal april sebagai berikut periopredenei mahkamah agung menyatakan terdakwa anis almaghraby alias anis bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam jo. ate undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup huruf jus peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan atas . . peraturan: pemerintah: nomor tahun tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ke kuhp jo. kuhp menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anis almaghraby alias anis dengan pidana penjara selama (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah) subsidi (enam) bulan kurungan naipan4satu) buah roller cat bekas pakai yang terbungkus plastik dengan sesaat: (satu) eigen plastik ukuran yang berisi minyak makan bekas pakai,yiniatmadeasi mahkamah gang (satu) unit kapal ompong kayu ukuran ton dengan merk mesin danmark pk: dirampas untuk negara (dua bel:"nilai nominal sebesar rp. ,(tiga juta rupiah) per bulanyeriopradenee mahkamah ajang (sebelas) lembar kwitansi: pembayaran uang komisi pengangkutan sampah kepada saudara ridwan,(satu juta lima ratus rupiah) per bulan dikembalikan kepada yang berhak yakni andi abdullah alias lai:, nomor. tanggal november oleh notaris sogyuntopnudensi mahkamah agung'!!yuniopradenci halaman agung dikeluarkan oleh pusat laboratorium forensik polisi republik indonesia jakarta tetap terlampir dalam berkas perkara menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. (lima ribu rupiah) membaca putusan pengadilan negeri batam pid.b pn. btm tanggal juni yang amar lengkapnya sebagai berikutmenyatakan barang bukti berupa (satu) buah roller cat bekas pakai yang terbungkus plastik dengan sisa cat:demi bekas pakai: naa dirampas untuk dimusnahkan yunioprudenoi mahkamah agung (satu) unit kapal ompong kayu: ukuran: ton dengan merek mesin danmark pk, dirampas untuk negara beres (dua beb:bpak jani oknum dinas kebersihan kota batam) periode bulan pebruari sampai dengan cbs bulan desember dengan nilai nominal sebesar rp: tiga juta rupiah) perbulan: (sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang keamanan p angkutan sampah kepada pak budi (oknum tni lanal batam) periode bulan pebruari sampai dengan desember dengan nilai nominal sebesar rp. (satu juta rupiah), (sebelas) lembar kwintal pembayaran uang komisi pengangkutan sampah kepada saudara ridwan periode bulan yantopradenai mahkamah agung pebruari sampai dengan bulan desember dengan nilai nominal sebesar rp. (tiga juta rupiah) per bulan, (sebelasong trai nongsa kota batam) periode bulan pebruari sampai dengan bulan desember dengan nilai nominal sebesar rp. satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi andi abdullah alias lai,, (satu) berkas foto copy surat akta perubahan perseroan terbatas pt. horizon bandar bahru, nomor tanggal november oleh notaris socpolisi republik indonesia jakarta, tetap terlampir dalam berkas perkara membebankan ongkos perkara kepada negara mengingat akan kata tentang permohonan kasasi akta pid pn. btm yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri batam yang merangkap, bahwa pada tanggal juni taksa penuntut umum pada kejaksaan negeri batam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan negeri tersebut ipenioprudenai mahkamah ayang memperhatikan memori kasasi bertanggal juni dari jaksa penuntut umum sebagai pemohon kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan need batam pada tanggal juni membaca surat surat yang bersangkutankejaksaan negeri batam pada tanggal juni dan pemohon kasasi jaksa penuntut umumbatamkurap kitab undang undang hukum acara pidana)murni sifatnya, maka sesuai ketentuan kurap kitab undang undang hukum acara pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterimayuniopradenti hakkamak agungkewenangannya meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasibahwa amar putusan yang membebaskan memohon kasasi terdakwa dari semua dakwaan bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni (onzuivere vrijspraak), dalam hal ini dapat dikatakan demikian karena judex facts pengadilan negeri), berpendapat bahwa unsur setiap orang barang siapa" tidak terbukti, akan tetapi pemohon kasasi jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tidak terbukanya unsur ini karena judex facts pengadilan negeri) telah salah atau tidak tepat dalam menafsirkan unsur delik dan judex facts pengadilan negeri) juga salah dalam menafsirkan hukum pembuktian, bahwasesuai dengan surat ketua muda mahkamah agung republik indonesia bidang hukum pidana umum tanggal agustus nomor pmb perihal pemberitahuan penolakan permintaan kasasi, yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri palu yang berisikan teguran sehubungan dengan penolakan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh penuntut umum. jadi walaupun semula .berdasarkan kurap terhadap putusan bebas tidak dapat dikuasai, namun kini dengan adanya surat mahkamah agung republik indonesia tersebut putusan bebaskan dapat diajukan atau dimintakan kasasi ipeniopradenei mahkamah ajang sus berdasarkan keputusan menteri: kehakiman republik indonesia lens nomor pw. tahun: tanggal desember (tentang tambahan pedoman pelaksanaan kurap) butir menyatakan bahwa, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi yurisprudensi yang dapat diajukan sebagai dasar bahwa putusan bebas dapat diajukan dimintakan kasasi diantaranya yaitu putusan mahkamah agung reg. no: pid tanggal desember menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebasputusan mahkamah agung reg. pid tanggal desember menyatakan bahwa mahkamah agung wajib memeriksa apabilnya itu putusan mahkamah agung reg. no: pid tanggal januari menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi d010 putusan mahkamah agung reg. no: pid tanggal mei menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusanbahwa judex facts pengadilan negeri) tidak mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan atau dengan kata lain judex facts kurang yuntoprmdenat ulahkamak agung pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, dengan demikian judex facts pengadilan negeri) telah salah melakukan: .yakni dalam hal il. judex facts pengadilan negeri) tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan, atau dengan kata lain judex facts kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara", bahwa judex facts pengadilan negeri). dalam pertimbangan hukumnya tidak. menafsirkan secara tepat penggunaan hukum pembuktian dalam unsur setiap orang barang siapa, dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi judex facts pengadilan negeri) berpendapat kurang. adapun alasan kami sebagai berikut sesuai dengan fakta persidangan unsur unsur yang dibawakan yaitulah terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut ad. unsur "barangsiapa". did bahwa unsur "barang siapa" menurut judex facts pengadilan negeri) tidak terpenuhi, maka. pemohon kasasi jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan judex facts tersebut, menurut kami unsur barang siapa telah terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut bahwa pengertian barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan. pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. yuniopradenci mahkamah agung bahwa memohon kasasi terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan terdakwa tidak keberatan dengan isi dari surat dakwaan, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi rawan, saksi viva morita adel, sh, saksi berlandi, saksi andi . abdullah als lai dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar. benar hotel batam view dipimpin oleh memohon kasasi terdakwa selaku acting resident manager hotel batang view. benar memohon kasasi terdakwa mempunyai kewenangan untuk "menghentikan kontrak kerjasama antara andi abdullah alias te, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh tertnyang menaikkan upah saksi andi abdullah alias lai untuk mengangkut sampah dari kapal pesiar leisure world tempat pembuangan sampah kampung trai nongsa dari sgd menjadi sgd adalah memohon kasasi terdakwa benar bahwa direksi perusahaan hotel batam view tidak pernah ada batam yang ada hanya komisarisnya saja, sehingga seluruh kegiatan operasional hotel batam view diserahkan kepada memohon kasasi terdakwa berdasarkan rapat intern yantoprudenat mahkamah agung management hotel batam view (berdasarkan keterangan saksi viva morita adel, sh). bahwakarena adanya permintaan dari management hotel batam view yang pada tanggal april dituangkan dalam kontrak kerjasama antara andi abdullah alias als lai dengan management hotel batam view yangdan kontrak kerjasama masih berjalan walapun mr. sein moldskred sudah tidak bekerja lagi hotel batam view karena telahdan memohon kasasi terdakwa selaku acting resident manager hotel batam view yang mana segala kegiatan operasional termasuk pembuangan limbah dari kapal pesiar leisure world adalah bawah kendali memohon kasasi terdakwa, dan terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama tersebut namun termchon kasasi terdakwa tidak menghentikannya melainkan terus melanjutkan kontrak tersebut. bahwa menurut pertimbangan judex facts memohon kasasi terdakwa tidak berhak mewakili perusahaan, hal tersebut tidaklah benar karena terbukti persidangan berdasarkan yurtoprudenei mahkamah agung keterangan saksi saksi (saksi viva morita adel, dan saksi rawan) dan pengakuan memohon kasasi terdakwa bahwa memohon kasasi terdakwa mempunyai kewenangan untuk menghentikan kontrak kerjasama untukdikarenakan pada awal ditemukannya limbah kampung trai nongsa jabatan memohon kasasi terdakwa merupakan pimpinan tertinggi hotel batam view dan yang memegang kendali seluruh kegiatan hotel batam view serta tidak lagi orang lain yang jabatannya lebih tinggi dari memohon kasasi terdakwa sehingga memohon kasasi bertakwalah orang paling bertanggung jawab sehingga penyidik menetapkan anis alaaghraby alias anis sebagai tersangka. bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi viva morita adel, selaku manager hrd hotel batam view dan pengakuan memohon kasasi terdakwa yang menerangkan bahwa seluruh kegiatan operasional hotel batam view termasuk kontrak pembuangan sampah dari kapal leisure world untuk dibuang tempat pembuangan sampah kampung trai nongsa batam antara andi abdullah alias lai dengan hotel batam view ada dibawah kendali memohon kasasi terdakwa, sehingga jelas disini kontrak pembuangan sampah dari kapal leisure world tersebut menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab memohon kasasi terdakwa bahwa berdasarkan keterangan saksi andi abdullah alias lai dan pengakuan memohon kasasi terdakwa persidangan bahwa setiap bulannya saksiipeniapnudenet halimah agung: beracun (b3) berupa beberapa karung di02 rw.0syancapnadenei hialikamak agung, hal ini terlihat bahwa betapa besar kewenangan memohon kasasi terdakwa dan betapa besar pula andi! memohon kasasi terdakwa dalam pelaksanaan kontrak pembuangan limbah dari kapal leisure world tempat pembuangan sampah kampung trai nongsa batam, hal ini terlihat karena tanpa persetujuan memohon kasasi terdakwa, saksi andi abdullah alas lai tidak akan mendapatkan upahnya dan karena kewenangan yang dimiliki oleh memohon kasasi terdakwa, maka terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya pada bulan januari menaikkan upah gaji saksi andi abdullah alias lai dari sgd menjadi sgd untuk sekali angkut sampah limbah dari kapal pesiar leisure world, bahwa terdakwa berani menaikkan upah gaji saksi andi abdullah alias lai menunjukkan bahwa memohon kasasi terdakwa sangat berperan penting dalam kontrak pembuangan sampah dari kapal leisure world tersebut dan dengan dimainkannya upah gaji saksi andi abdullah alias lai menunjukkan bahwa memohon kasasi terdakwa mendapatkan keuntungan dari kapal pesiar leisure world, karena jika tidak ada keuntungan mana mungkin upah gaji saksi andi abdullah alias lai dinaikkan oleh memohon kasasi terdakwa dan tentunya terdakwa juga merasakan keuntungan tersebut sehingga berani membayar saksi yuntopradenei mahkamah ageng andi abdullah alias lai bahkan menaikkan gaji wani upahnya duke bahwa berdasarkan undang undang republik indonesia nomor' tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup mess dilakukan oleh atau atas nama suatu badan buku, perseroan, hani perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda belas diperbesar dengan sepertiga. dengan demikian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sana pengelolaan lingkungan hidup ini hanyalah untuk memperberat dendamnya sajleah bahwa adanya alat bukti surat berupa surat pernyataan tanggal seh desember yang dibuat oleh memohon kasasi 0s.lost view hotel menyatakan bahwa pt, horizon bandar bahru batam view beach bekheat . andi bangun wahana sebagai tempat penampungan sampah kun dari kapal leisure world haa bahwa: pt. horizon bandar bahru batam view beach lee resort) akan melakukan pengelolaan sampah atau limbah tan sesuai dengan ketentuan yang berlaku surat pernyataan terlampir) yaniapradenet hakkamak agung menunjukkan bahwa memohon kasasi terdakwa mengetahui dan bertanggung jawab terhadap limbah yang dibuang oleh andi abdullah alias tie lai tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa kota batam, dan oleh karena memohon kasasi terdakwa merupakan penanggung jawab hotel batam view, maka terdakwa membuat pernyataan akan melakukan pembersihan. hal ini dapat juga sebagai alat bukti petunjuk yang menerangkan bahwa limbah yang dibuang oleh andi abdullah alias lai dari kapal leisure world merupakan tanggung jawab memohon kasasi terdakwa bahwa andi abdullah alias lai dalam putusan judex factsunioprudenei mahkamah ajanglai dinyatakan bersalah oleh judex facts pengadilan negeri) dan dijatuhi hukumann dapat dikatakan atas perintah dari managemen hotel batam view yang dituangkan dalammemohon kasasi terdakwa dan dalam kontrak kerja dan andi abdullah alias lai atas perbuatannya tersebut mendapat upah dari managemen hotel batam view yang dipimpin oleh memohon kasasi terdakwadengan diputus bebasnya memohon kasasi terdakwa dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dikarenakan andi abdullah alias lai orang yang disuruh untuk membuang limbah dari kapal pesiar leisure world tempat yuriopradenei mahkamah ajang pembuangan sampah kampung trai nongsa batam dijatuhi hukuman sedangkan orang yang menyuruh serta membayar andi abdullah alias lai yakni memohon kasasi terdakwa malah justru dibebaskan. bahwa sampah limbah dari kapal pesiar leisure world yang dibawa oleh andi. .abdullah alias lai tempat pembuangan sampah kampung trai nongsa kota batam berlangsung sejak april sampai dengan januari dan andi abdullah alias lai mengangkut sampah limbah tersebut satu kali setiap harinya setiap pukul wib dan sampah tersebut satu kali angkut bisa mencapai (satu) ton, dapat dibayangkan selama (empat) tahun negara kita dikirimi sampah. limbah setiap harinya (satu) ton dan selama (empat) tahun berarti sudah ber ton ton sampah limbah yang masuk negara tercinta indonesia dan sampah limbah tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa hasil. analisa laboratorium forensik ada yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun b3). dan berdasarkan: hasil analisa laboratorium forensik serta berdasarkan keterangan ahli dinyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan .di tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa kota batam tersebut, hal tersebut dapat dihindarkan seandainya memohon kasasi terdakwa sebagai pimpinan hotel batam view yang mempunyai kewenangan "untuk menghentikan: kontrak kerja sama pembuangan limbah dari. kapal leisure world menghentikan kontrak kerjasama tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh memohon kasasi terdakwa'melainkan memohon kasasi terdakwa malah menaikkan gaji upah andi abdullah alias lai: bahwa memohon kasasi terdakwa, yang dihadapkan persidangan dengan berdasarkan fakta fakta yang terungkap yuniopradenai mahkamah ajang mesa ese "persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, surat, pang barang bukti dan keterangan memohon kasasi terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan pemohon kasasi jaksa penuntut umum, maka memohon bee kasasi terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah anis base almagehraby alias anis sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ad. unsurkekarena unsur dalam ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dalam ini terpenuhi dan terbukti, maka unsur anda dalam ini dianggap telah terbukti lo. bahwa dari fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan s0. keterangan saksi saksi, keterangan ahli dan keterangan memohon ana kasasi terdakwa, yaitu keterangan saksi suwardi, yang menyatakan bahwa benar bahwa yang mengelola lokasi tempat pembuangan sampah kampung trai adalah andi abdullah alias lai: benar bahwa sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampahutoprudenet ualkkamah agung benar bahwa selain sampah kering dan basah, saksi juga pernah melihat sampah berupa minyak goreng bekas pakai.kampung trai nongsa diangkut saksi tempat pembuangan akhir tpa) telaga anggur benar bahwa saksi mengangkut sampah limbah dari tempat pembuangan sampah kampung trai nongsa (satu) kali dalam (dua) hari keterangan saksi senoandi abdullah alias lai menyewa lahan milik saksi sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu dapat ompong kayu ukuran ton yunioprudenai mahkamah agung keterangan saksi abdul kadir. li. benar bahwa saksi merupakan terong pengemudi kapal ompong yang dipekerjakan oleh andi abdullah alias lai untuk membawa kapal ompong kayu. benar bahwa saksi membawa kapal ompong kayu tersebut untuk mengangkut sampah dari kapal pesiar leisure world tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa kota batam benar bahwa kapal pesiar leisure world berlayar perairan bebas darieran, potongan kartu remi, minyak goreng bekas pakai, dan lain lain sampah kering maupun basah keterangan saksi muhamad marahyuncoprudenat mahkamah agung benar bahwa andi abdullah:keterangan saksi rawan, yang menyatakan bahwa, nongsa berasal dari kapal pesiar leisure world:, keterangan saksi viva morita adel, sh, yang menyatakan bahwa:yunopradenei mahkamah ajang da5 persetujuan dari memohon kasasi terdakwa selaku pimpinan hotel batam view:,' dan sampai saat ini kontrak tersebut masih berjalan walaupun mr. sein moldskred sudah tidak bekerja lagi hotel batam view,dengan hotel batam view mengenalmemohon kasasi terdakwa menjabat sebagai acting resident manager hotel batam view sejak bulan agustus keterangan saksi berlandi, sik3:yiniepnudensi mahkamah agkp tempat kejadian perkarail dan cat dalam kantong plastik tempat sampah dengan kode (satu) kantong plastik jmaa air sumur penduduk untuk. semua parameter. masih bahwa ambang batas baku mutu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun teadi.eyuriapradenoi mahkamah ajang .bekas , benar bahwa sampah limbah jari.dan dibuang kampung trai nongsa ada . juga yang berupa sisa sisa makanan, buah.e benar bahwa yang menyuruh terdakwa. untuk mengangkut dan membuang seluruh sampah dari kapal pesiar,. view. beach resort. berdasarkan . kontrak kerjasama antara andi abdullah alias te.lai dengan hotel batam view yang sudah berlangsung sejak tahun benar bahwa sampah sampah dari kapal: pesiar. leisure world diangkut dengan kapal ompong kayu satu kali 'setiap harinya sedangkan kapal. pesiar leisure world tetap berada. perairan internasional selat malaka daan sean aan benar bahwa .setelah saksi menemukan limbah: b3 di tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa, saksi langsung mengajak saksi saksi yang .ada sekitar tempat: pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa pada saat itu diantaranya saksi yariopradenci mahkamah agungriandi abdullah alias lai adalah managemen hotel batam view: keterangan saksi ir, lebatoleh pihak kepolisian yentapradenai halimah agung 0s. benar.saksi merupakan ketua. lsm amdal.: . data benar bahwa letak tempat: pembuangan sampah tps) kampung frac nongsa. batam berada berbatasan langsung dengan bibir pantai sehingga jika hujan atau jika air laut.keterangan saksi andi abdullah alias lai, yang menyatakan bahw.. kecamatan: nongsa kota batam ditemukan limbah oleh pihak kepolisian: :.tersebut eta benar bahwa sampah limbah yang berada'di lokasi kampung trai nongsa seluruhnya berasal dari kapal pesiar leisure world yunispnudenei mahkamah agungkarena ada permintaan dari saksi yang meminta upahnya dinaikkan, makayeniopradeuci hakkamak agung terdakwa membayar saksi sesuai dengan inavoice yang dialihkan saksi, keterangan terdakwa, yang menyatakan bahwabatam view termasuk masalah pengangkutan sampah dari kapal leisure world tempat pembuangan sampah tps).yantaprudenei mahkamah ajang karena ada permintaan dari andi abdullah alias lai yang meminta upahnya dinaikkan, maka:memohon kasasi terdakwa mengakumemohon kasasi terdakwa mengakuyenopradenai uakkamak agung memohon kasasi.te. keterangan saksi ahh muhammad hiduddin, st, yang menyatakan bahwa,: benar bahwacaketerangan saksi hartono adinoegroho, yang menyatakan bahwa yariopradene:keterangan saksi syahrial hasibuan, yang menyatakan bahwa:yaniepnadenei mahkamah agung . benar bahwa jika ada. penumpang dari kota batam yang akan menikmati liburan kapal pesiar leisure world. penumpang tersebut dapat naik melalui pelabuhan.berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan memohon kasasi terdakwa tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa bersama sama dengan andi abdullah alias lai telah dengan sengaja membuang zat atau komponen yang beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, mengangkut bahan atau zat tersebutbahwa andi abdullah alias lai telah dengan sengaja dan sadarbahkan telah dibuatkan kontrak kerjasama antara andi abdullah alias lai dengan managemen hotel!!l pesiar leisure world tempat pembuangan sementara tps) kampung trai nongsa kota batam padahal andi abdullah alias lai mengetahui bahwa dia tidak ada izin sama sekali untuk mengelola tempat pembuangan sampah tps) kampung trai tersebut dan andi abdullah alias lai mengetahui limbah yang dibuang dari kapal pesiar leisure world ada yang berupa sisa sisa cat dan minyak makan bekas pakai. dari managemen hotel batam view dan adanya kontrak kerjasama antara andi abdullah alias yurisprudensi mahkamah agunglimbah yang diangkut oleh andi abdullah alias lai dari kapal pesiar leisure world untuk dibuang tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa ada yang berupa minyak goreng bekas pakai dan sisa sisa cat, yang mana minyak goreng bekas pakai adalahdan sisa sisa cat jugabahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium, makae limbah tersebut limbah b3, artinya lingkungan tempat pembuangan sampah tps) kampung trai yantapradenat mahkamah agungil: limbah padat berupa sludge oiltee daftar limbah dari sumber spesifik dengan kode limbah d216 yuriopradenat hakkamak agungbahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium, lingkungan hidup lokasi tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa telah menurun kualitasnya dan berdasarkan definisi dari pencemaran lingkungan hidup menurut undang undang nomor tahun tentang pengelolaehingga dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup lokasi tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa, maka dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup lokasi tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa kota batam dan kapal pesiar leisure world sejak tahundan limbah yang diangkut oleh andi abdullah alias lai berasal dari kapal pesiar leisure world tersebut, sehingga dengan diangkatnya limbah sampah dari kapal pesiar.abdullah alias lai dan andi abdullah alias yuntopnudenei mahkamah agung lai mengakui bahwa limbah yang diangkut dari kapal pesiar leisure world untuk dibuang tempat pembuangan sampah tps) kampung trai adalah sebanyak (satu) ton per hari, dan berdasarkan undang undang tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa, serta berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa memasukkan limbah dari luar wilayah indonesia dalam wilayah indonesia adalah termasuk pencemaran lingkungan, dengan demikian perbuatan andi abdullah alias laiberdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka perbuatantps) kampung trai nongsa kota batam yang mana diantara limbah yang diangkut oleh andi abdullah alias lai tersebut ada yang termasuk kategori limbah sehingga perbuatan andi abdullah alias lai tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidupri managemen hotel batam view dan adanyayertopradensi hakkamak agung . abdullah alias te.lai menjadi sgd untuk sekali: angkut sampah limbah dari kapal pesiar leisure world bahwa andi abdullah alias lai dalam putusan judex falllu diketahui.te lai dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan negeri batam dan dijatuhi hukuman, namun demikian andi abdullah alias .te lai melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan adanya permintaan dari managemen hotel batam view yang dituangkan dalam kontrak.dan dalam kontrak kerja sama. tersebut:. sementara tps) kampung trai nongsa kota batam dan andi abdullah alias yuntoprudenai mahkamah agung lai atas perbuatannya tersebut mendapat upah dari managemen hotel batam view yang dipimpin oleh terdakwa, danabdullah alias laj menjadi sgd untuk sekali angkut sampah limbah dari kapal pesiar leisure world bahwa adanya surat pernyataannya, horizon bandar bahru : bahwa pt, surat pernyataan terlampir) menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui adanya limbah tempat pembuangan sementara tps) kampung trai nongsa kota batam yang dikelola oleh andi abdullah alias lai berdasarkan uraian dan fakta fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti. yartopradenec hakkamak agung ad. unsur yang dilakukan oleh atau atas nama suatu: badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain: bahwa berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwancaman pidana denda diperbesar dengan sepertiga bahwa adanya surat pernyataannya yang.view hotel. surat pernyataan terlampir) bahwa dari fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa kontrak kerjasama antara andi abdullah alias tie lai dengan management hotel batam view mengenai pengangkutan. batam adalah dengan menggunakan suatu badan hukum, yaitu antara cv. andi bangun wahana yang dipimpin oleh andi abdullah alias tie lai dengan pt. horizon bandar bahru yang merupakan badan hukum dari hotel batam view yang dipimpin oleh memohon kasasi terdakwa bahwa undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup tersebut hanyalah sebagai pemberat hukuman denda jika dilakukan oleh suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dengan demikian unsur ini telah terbukti. yanioprudenet halaman agung ad. unsur setiap:: karena kapal pesiar leisure world adalah kapal berbendera asing maka tidak ada data mengenai kapal tersebut kantor pelabuhan otorita batam karena kapal pesiar leisure world ada bentuk permainan judi dan indonesia judi termasuk perbuatan yang dilarang maka sejak tahun kapal pesiar leisure worldbahwa pada saat terdakwa mengangkut limbah dari kapal pesiar leisure world, terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan kapal ompong kayu dengan cara kapal ompong kayu milik terdakwa tersebut merapat kapal pesiar leisure world, sedangkan kapal pesiar leisure world tetap berada perairan internasional bahwa limbah yang diangkut oleh terdakwa untuk dibuang tpsdasarkan keterangan saksi saksi tersebut maka dengan diangkatnya limbah sampah dari kapal pesiar leisure world sebagai pelaksanaan dari kontrak kerjasama antara andi abdullah alias lai dengan management hotel batam view untuk mengangkut limbahyuriopnadenat hakbamah agung . abdullah alias. lai dan management hotel batam view yang mana memohon kasasi terdakwa sebagai penanggung jawab dan pimpinan tertinggi dari hotel batam view, dengan demikian perbuatan andi abdullah alias lai dan management hotel batam view yang mana terdakwa sebagai penanggung jawab dan pimpinan tertinggi dari hotel batam view telahdengan demikian unsur ini telah terbukti. ad. unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan (secara bersama sama): bahwa dari fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa, yaitusehingga terjadilah kontrak kerjasama untukach resort: pan berair bahwa kontrak kerjasama untuk membuang 'yeioprudenct mahkamah agung rai nn,benarterdakwa selaku pimpinan hotel batam views. pembuangan sampah tps)..limbah, lalu. memberikan persetujuan untuk menaikkan upah andi abdullah alias lai menjadi sgd (seratus sepuluh dolar singapura) untuk. sekali mengangkut sampah limbah benar bahwa kontrak antara andi.. selaku hotel batam view,yentaprnadenat mahkamah ayang ppi,haa posisi pimpinan hotel batam view dipegang oleh memohon kasasi terdakwa manisan' world untuk dibuang tempat pembuangan. sampah tps) kampung trai nongsa batam, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh memohon. kasasi terdakwa tantelat. menurut pendapat mr. tirtaamidjaja dalam buku "pokok pokok hukum pidana" mengutarakan antara lain "suatu syarat mutlak bagi "bersama sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang orang yang bekerja bersama sama itu". dengan perkataan lain mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing masing. dalam sementara itu tidak diperlukan haa ben crooibaaat makbnunh karun a07 bahwa lama'sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka itu berdasarkan pendapat mr. tirtaamidjaja dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan memohon kasasi terdakwa tersebut diatas, maka dapat dibuktikan bahwa telah terjalin kerjasama antara cv. andi bangun wahana yang dipimpin oleh andi abdullah als lai dengan pt. horizon bandar bahru hotel batam view yang dipimpin oleh memohon kasasi terdakwa, sehingga kegiatan pengangkutan limbah yang diantaranya terdapattersebut terjalin kerjasama antara andi abdullah alias lai selaku direktur cv. andi bangun wahana bekerjasama dengan pt. horizon bandar bahru hotel batam view yang dipimpin oleh memohon kasasi terdakwa selaku acting resident manager hotel batam view dan memohon kasasi terdakwa sebelum kegiatan pengangkutan limbah tersebut diketahui oleh pihak kepolisian tidak menghentikan kontrak kerjasama tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti ad. unsur yang dilakukan secara berlanjut bahwa menurut pendapat drs. p.a.f. lintang, dan disamai samosir, dalam buku hukum pidana indonesia" cetakan ketiga terbitan sinar baru bandung pada halaman menjelaskan mengenai kuhp yakni soal perbuatan berlanjut atau voortgezeite handling" itu hanyalah mengenai soal penjatuhan hukuman (straftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan. berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut hanyalah soal penjatuhan hukuman saja (pemberkatan atau peringatan hukuman) dan perlu diketahui berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan yertoprudenai mahkamah ajang p9) perbuatan terdakwa sebagaimana diatur.atau: kedua bahwa terdakwa anis almaghraby alias anis selaku acting resident manager dan pimpinan hotel batam. view beach resort yang memiliki nama perusahan badan hukum pt:tie lai (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) selaku direktur cv. andi bangun wahana pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama di atas,.:ul pesiar) leisure world yang berlayar perairan internasional selat malaka yuniogradenei mahkamah ajang keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa bahwa kontrak kerjasama untuk membuang sampah limbah yang diantaranya ada limbah dari kapal pesiar leisure world untuk dibuang tps kampung trai nongsa kota batam antara andi abdullah alias lai dengan: management hotel batam view berlangsung sejak tanggal april sampai dengan hari sabtu tanggal januari sekira jam wib, dan sejak hari senin tanggal agustus sampai dengan hari sabtu tanggal januari posisi pimpinan hotel batam view dipegang oleh memohon kasasi terdakwa dengan demikian sejak tanggal agustus secara berkelanjutan hingga tanggal januari atau setidak tidaknya sejak tahun hingga tahun terdakwa sebagai pimpinan hotel batam view telah melakukan kerjasama dengan and! abdullah alias lai untuk melakukan kegiatan mengangkut sampah limbah yang diantaranya ada limbah dari kapal pesiar leisure world yang berada luar wilayah indonesia untuk dibuang tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa kota batam indonesia dengan demikian unsur ini telah terbukti. berdasarkan penjelasan unsur unsur darirsebut atas, maka judex facts pengadilan negeri) dalam pertimbangannya ketika memeriksa dan mengadili perkaranya telah salah menafsirkan hukum pembuktian karena judex facts pengadilan negeri) tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar" dengan kata lainwpeiopnadenai habikamak agung iii. bahwa: majelis: hakim pengadilan negeri batam dalam pertimbangan hukumnya tidak. menafsirkan" secara tepat: kurap yang menyatakan alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. dalam fakta persidangan alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi berdasar kurap keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, dalam perkara ini saksi saksi yang memberikan keterangan muka sidang pengadilan adalah sebagai berikut saksi suwardi, padang sumbar) tanggal juni tahun, agama islam, pekerjaan sopir truck pengangkut sampah dari dinas pasar dan kebersihan kota batam, tempat tinggal bengkong kodim blok batu ampar kota batam, pendidikan kelas sma bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya. menerangkan antara lain sebagai berikut: saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga benar bahwa saksi adalah sopir yang mengangkut sampah lokasi tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa kota batam: benar bahwa tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa sudah ada sejak saksi bekerja dinas pasar dan kebersihaeriopradeuet mahkamah agung benar bahwa selain sampah kering dan basah, saksi juga pernah ost melihat sampah berupa minyak goreng bekas pakaitps) kampung trai nongsa diangkut saksi tempat pembuangan akhir tpa) telaga anggur . benar bahwa saksi mengangkut sampah limbah dari tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa (satu) kali dalam (dua) har saksi seno, kampung teduh kota batam tanggal desember tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal kampung trai rt. rw. nongsa kota batam, pendidikan sd, ahpihak kepolisian benar bahwa saksi merupakan pemilik lahan tempat pembuangan sampah tps) kampung trai, kelurahan! sambal, kecamatan nongsa kota batam dan lahan milik saksi tersebut disewa oleh terdakwa untuk dijadikan tempat pembuangan sampah tps) yuniopnedenei mahkamah agung benar bahwa andi abdullah alias lai menyewa lahan milik saksi tersebut sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu:,ti setiap harinya dan yang mengemudikan kapal ompong tersebut adalah saksi abdul kadir .bdul kadir, batam tanggal desember tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal kavling sambal blok nomor kota batam, pendidikan tidak ada, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut kanyentepradenai hakkamak atau kelurahan sambal kecamatan nongsa kota: batam ditemukan . limbah sampah oleh pihak kepolisian s0. benar bahwa saksi merupakan terong pengemudi kapal ompong os. yang dipekerjakan.oleh andi abdullah alias lai untuk lx. membawakapalpompong kayu, benar bahwa saksi membawa kapal ompong kayu tersebut untuk cl. mengangkut sampah dari kapal pesiar leisure world tempat (es pembuangan sampah tps) karripung trai nongsa kota batam benar bahwa kapal pesiar leisure world berlayar perairan bebas .. dart: tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa berupa sisa sisa makanan, . buah buahan, kotak botol plastik kertas kemasan makanan dan "minuman, busa, kotak karton, koran, potongan kartu remi, minyak goreng bekas pakaseberat ton, benar bahwa saksi digaji.oleh andi abdullah alias lai (satu) bulan sebesar rp. (tujuh ratus ribu.rupiah) benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan yuniopnadenoi hakkamak ajang atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya saksi muhammad marah, kampung batam kepri) tanggal desember tahun, agama islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal kampung trai sambal."dan yang mengemudikan kapal ompong tersebut adalah saksi abdul kadir yuopnadenei mahkamah agung benar bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan, atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya. saksi rawan, teluk mata ikan batam kepri) tanggal juni tahun, agama islam, pekerjaan bell boy hotel batam view, tempat tinggal kavling nongsa rt. rw.saksi merupakan bell boy hotel batam view beach resortps kampung trai nongsa kota batam atas permintaan pihak hotel batam view beach resort, benar bahwa saksi yang merekomendasikan andi abdullah alias lai kepada pihak hotel batam view untuk melakukan pembuangan sampah dari kapal pesiar leisure world untuk dibuang tempat pembuangan sampah tps) kampung trai, benar bahwa sekira tahun pihak management hotel batam view meminta saksi untuk mencarikan orang untuk dikontrak untuk melaksanakan pembuangan sampah dari kapal pesiar leisure world, lalu saksi menghubungi andi abdullah alias lai dan andi abdullah alias lai menyanggupi untuk melakukan pembuangan sampah tersebut sehingga saksi yerapradenci hakkamak agung merekomendasikan andi: abdullah alias: lai management hotel batam view dan managemen hotel batam view menyetujuinya sehingga terjadi kontrak. antara andi abdullah alias lai dengan management hotel batam view yang pada saat itu diwakili oleh mr. sven moldskred selaku hotel batam view: benar bahwa.saksi mendapat komisi sebesar sing (lima ratus dolar singapura) per bulan dari andi abdullah alias lai atas jasa saksi telah merekomendasikan terdakwa kepada pihak management hotel batam view::viva morita adel, sh, bukit tinggi sumbar) tanggal maret tahun, agama islam, pekerjaan manager hrd hotel batam view, tempat tinggal tiban koperasi rt. rw. sekupang kota batam, pendidikan hukum, dibawah sumpah yaniepnadenei mahkamah agungdan saksi merupakan bawahan memohon kasasi terdakwa benar bahwa saksi merupakan manager hrd hotel batam view beach resort kota batam sejak bulan april, sebab hotel batam view merupakan jenis usaha milik dan berada dalam perusahan pt. horizon bandar bahru dengan kata lain hotel batam view secara hukum adalah pt. horizon bandar bahru, jadi hotel batam view adalah merek dagang dari pt. horizon bandar bahr benar bahwa secara operasional hotel batam view dipimpin oleh resident manager yang sepenuhnya bertanggung jawab tehadap yeriopnudenci mahkamah agung hoa seluruh kegiatan hotel batam view, dan karena hotel batam view tidak memiliki resident manager maka secara struktural dan secara otomatis yang menjabat posisi tersebut pejabat operasional manager atau acting resident manager yang dijabat oleh memohon kasasi terdakwa(eos:benar bahwa memohon kasasi terdakwa selaku acting resident manager hotel batam view tidaps kampung trai nongsa batamyaniopradenei hakkamak agungod,il(nasi basi dan lain lain. kemudian pada tanggal september mr. sein moldskred mengundurkan diri dan yuntopnudenei mahkamah agung benar bahwa memohon kasasi terdakwa menjabat sebagai acting naa resident manager hotel batam view sejak bulan agustus benar bahwa presiden direktur pt. horizon bandar bahru adalah chen chee (warga negara singapura), dan tiga orang direkturnya adalah sio ion kuan (warga negara macau), mr. ming chi charles (warga negara hongkong) dan edward wijaya (wni) benar bahwa sejak saksi bekerja hotel batam view tidak pernah bertemu dengan president direktur maupun direktur pt. horizon bandar bahruberlandi, sik, jakarta tanggal oktober tahun, agama islam, pekerjaan anggota polisi, tempat tinggal asrama polisi bali blok kota batam, pendidikan ilmu kepolisiannar bahwa yang melakukan.yeropnudenat mahkamah agung 'bekas warna hitam, beberapa kaleng berisi cat::tngyang menyuruh andi abdullah alias laandi abdullah alias lai dengan hotel batam view yang sudah berlangsung sejak tahudangkan kapal pesiar leisure world tetap berada perairan internasional selat malaka benar bahwa setelah saksi menemukan limbah tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa, saksi langsung yuntopradenei hakkamak agung mengajak saksi saksi yang ada sekitar tempat pembuangan .irsebut benar bahwa yang memberi upah andi abdullah alias tib lai adalah managemen hotel batam viewyeniopradenai mahkamah agung saksi ir. lebat, lubuk jantan sumbar) tanggal jung tahun, agama islam, pekerjaan ketua lembaga swadaya masyarakat lsm) amdal batam, tempat tinggal perumahan cendana blok rt. rw. kode batam, pendidikan si, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut .# saksi kenal dengan memohon kasasi terdakwa tollbenar bahwa saksi merupakan ketua lembaga swadaya masyarakat lsm) amdalyuriopnadensi mahkamah agungposko lembaga swadaya masyarakat lsm) amdal yang saksi pimpin berada dekat lokasi tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa batam benar bahwa letak tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa batam berada berbatasan langsung dengan bibir pantai sehingga jika hujan atau jika air laut ndi abdullah alias lai, batam kepulauan riau) tanggal juni tahun, agama islam, pekerjaan direktur cv. andi bangun wahana, tempat tinggal kavling sambal blok kelurahan sambal, kecamatan nongsa kota batam, pendidikan kelasyunioprudena hakkamak ageng kelurahan sambal,ra tersebut benar bahwa sampah limbah yang berada lokal kampung trai nongsa seluruhnya berasal dari kapal pesiar leisure worldiperiepradenci hakkamak agungwoman juta ariana setelah mendapat persetujuan dari memohon kasasi terdakwa membayar saksi sesuai dengan inavoice yang dialihkan saksi benar bahwa petugas kebersihan dari dinas pasar dan kebersihan baru mengangkut sampah tempat pembuangan sampah tps) kampung trai nongsa sekira jam wibberdasarkan keterangan saksi saksi muka persidangan tersebut diatas maka majelis hakim pengadilan negeri batam dalam pertimbangannya mengadili yang dituangkan dalam putusannya "telah salah menafsirkan hukum mengenai alat bukti keterangan saksi atau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya". keterangan ahli. tan saksi ahli muhammad hiduddin, st, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut yuniopnadenai mahkamah agung benar bahwa saksi lulusan: teknik: kimia universitas syahkuala banda aceh tahun dan pada tahun saksi diangkat sebagai pegawai negeri sipil bipedal wilayah sumatera pada kantor kementerian lingkungan hidup di pekanbaru pada bidang pengendalian pencemaran sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3). pada tahun saksi menjabat sebagai kepala sub bidang peningkatan kapasitas pusat pengelolaan lingkungan hidup plh) regional sumatera yang berada dibawah bidang penataan lingkungan dan peningkatan kapasitas dan saksi pernah mengikuti pelatihan khusus tentang pengelolaan lingkungan hidup benar bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup menurut undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup,:. benar bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium yang diperlihatkan kepada saksi, maka. yang telah melampaui standar baku mutu tplyarntopradenei mahkamah gang benar bahwabagi dipergunakan sebagaimana peruntukannya secara alami benar bahwabenar bahwa benar bahwa untuk limbah padat yang diambil dari dalam karung tkp (kode iv) terdapat beberapa parameter logam berat yaitu seng zn) dan timbal pb) yang melebihi standar baku mutu yakniyurisprudensi ualkamak ajang untuk parameter seng zn) adalah sehingga parameter seng zn) telah melebihi standar baku mutu sebesar mg hasil analisa terhadap parametersehingga parameter timbal pb) telah melebihi standar baku mutu sebesar mg l: benar bahwa untuk limbah padat berupa sisa oli bekas dan cat yang diambil tempat kejadian perkara tkp) (kode vi) terdapat parameter logam berat yaituimg sehingga parameter timbal pb) telah melebihi standar baku mutu sebesar benar bahwa untuk limbah padat berupa tanah yang bercampur limbah berwarna hitam yang diambil pantai tempat pembuangan sampah tkp) (kode vii) terdapat parameter logam berat yaitu seng zn) yang melebihi standar baku mutu.untuk parameter seng zn) adalah sehingga parameter seng ( n) telah melebihi standar baku mutu sebesar mg benar bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium forensik, maka sesuai dengan pengetahuan yang saksi miliki, maka telah terjadi pencemaran lingkungan tempat pembuangan sampah sementara tps) kampung trai nongsa tersebut keterangan saksi tambahan saksi hartono adinoegroho, bawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut benar bahwa saksi merupakan karyawan swasta pada perusahaan agen pelayaran pt. daya pratama tripura jakarta yuniopradenei mahkamah agung beracun b3) berupa beberapa karung ..g dikelola oleh saksi andi abdullah yuriopradendibenar bahwa setahu saya tidak ada satupun kapal pesiar yang berlayar perairan pulau batam saksi syahrial hasilkan, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut: benar bahwa saksi merupakan pegawai pada kantor pelabuhan otorita batam dan bidang tugas saksi adalah sebagai pengawas wilayah perairan nongsa dan sekitarnya benar bahwa setiap kapal yang berlayar perairan indonesia khususnya perairan pulau batam pasti ada datanya kantor pelabuhan otorita batam yurisprudensi halaman agungbenar bahwa jika ada penumpang dari kota batam yang akan menikmati liburan kapal pesiar leisure world, penumpang tersebut dapat naik melalui pelabuhanketerangan memohon kasasi terdakwa. memohon kasasi terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut memohon kasasi terdakwa mengerti dakwaan memohon kasasi terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum persidanganyunopradenai halikamak agung batam antara andi abdullah alias tie:: memohon kasasi terdakwa mengak:atom view termasuk masalah pengangkutan sampah dari kapal leisure world tempat pembuangan sampah tps)yurcopradenat mahkamah ajangmes, sein moldskred selaku hotel batam view: memohon. kasasi terdakwa. mengaku benar. bahwa sampai saat ini kontrak mengenai pengangkutan sampah dari kapal pesiar leisure. world . untuk dibuang ke: tempat pembuangan sampah. tps) kampung trai nongsa. batam: masih berjalan walaupun. mr, sein moldskred sudah tidak bekerja lagi hotel batam view, .$. memohon kasasi terdakwa mengaku benar bahwa pada tanggal . september mr. seve.memohon kasasi terdakwa mempunyai wewenang untuk. menjalankan seluruh kegiatan . operasional hotel batam view dan tetap melanjutkan kontrak kerjasama antara. pihak hotel batam view denganmemohon kasasiyantopradenai mahkamah agung: memohon kasasi terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan surat berdasarkan hasi! pemeriksaan pusat laboratorium forensik polri dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara tkp) tempat penampungan limbah sementara tpl) dengan lab. ktf tanggal maret yang ditandatangani oleh kombes yulianto, sc. dipl. akbp. dr. nursamran sugandi, si, akbp drs. masdianto, dan dra. coords selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan barang bukti pemeriksaan tempat kejadian perkara tkp) dan pengambilan barang bukti tim pemeriksa dari puslabfor polri bersama sama dengan tim sat serve polisi daerah kepolisian republik indonesia, bold dan disaksikan ketua rw, dan warga kampung trai nongsa telah melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara tkp) dan pengambilan barang bukti pada tanggal pebruari data dan informasi serta hal hal penting lainnya yang diperoleh pada kegiatan tersebut adalah pemeriksaan lapangan tempat pembuangan limbah sementara tpl) kampung trai nongsa kota batam menampung semua jenis limbah sisa makanan dari kapal pesiar singapura. limbah minyak goreng bekas ditumpuk dalam drum ada yang tertutup ada yang terbuka, yuncepradenai mahkamah agung sehingga' bila hujan atau air laut: pasang minyak minyak goreng bekas tersebut masuk laut, sementara sisa sisa nasi dan makanan lainnya digunakan untuk makanan ternak itik selain membuang limbah tesebut diatas, kapal pesiar ini juga membuang semua kotoran dari badan kapal (sisa pengecekan dan kotoran dinding kapal, pita kaset bekas, baju bekas, cat bekas dan juga kantong plastik besar yang berisi sludge oli bekas tempat kejadian perkara tkp) temukan beberapa kaleng bekas cat ukuran yang sudah mengalami korosif berisi limbah padat bekas elektronik. dan besi tua bercampur sludge oli bekas sekitar tpl tempat pembuangan limbah sementara) tampak hitam terkena limbah termasuk pasir tepi pantai sepanjang pantai kampung trai nongsa juga ditemukan banyak sekali berserakan pita kaset bekas dipinggir bak pembuangan sampah juga ditemukan tumpukan karung berisi berbagai jenis limbah padat dari elektronik bekas dan sludge berwarna hitam kecoklatan pengambilan sampel barang bukti sampel limbah padat dan contoh air laut, pasir pantai yang terkena limbah dan pasir pantai yang belum terkena limbah, air laut sebagai pembanding dan air sumur penduduk diambil dari beberapa titik hh. kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan hasi! analis laboratories kriminalistik atas, pemeriksa berkesimpulyintapnadensi mahkamah ajangnl mutu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun ta7), kadmium cd: surat pernyataan tanggal desember yang dibuat oleh memohon kasasi'di, yeniapradenci mahkamah agung bahwa pt.. petunjuk: bahwa mengenai alat bukti petunjuk diatur dalam kurap yang berbunyi petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena bersesuaian baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam dapat diperoleh dari saksi saksi, surat, keterangan memohon kasasi terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan memohon kasasi terdakwa surat dan barang bukti telah terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling bersesuaian, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan memohon kasasi terdakwa iv. didalam pertimbangan judex facts dalam putusannya yang menyatakan judex facts"dua alat bukti yang sah" dan atas keterbukaan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula memperoleh keyakinan" (beyond reasonable doubt) bahwa. tindak pidana benar benar terjadi dan memohon kasasi bertakwalah yang bersalah melakukannya (sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kurap) tetapi dalam perkara ini judex facts pengadilan negeri) tidak menafsirkan secara tepat kurap, hal ini ditunjukan dengan pertimbangan pertimbangannya dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana didalam fakta persidangan didapat (lima) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan kurap yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan memohon kasasi terdakwa, surat dan petunjuk yang mana kesemuanya telah dijelaskan yeiapradenei mahkamah agung diatas sehingga dalam .hal ini judex fad pengadilan negeri),"" jadi jelas bahwa judex facts pengadilan negeri) telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta, keadaan dan petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang tertera dalam amar putusan tersebut atas menimbang, bahwa: terhadap alasan alasan tersebut. mahkamah agung berpendapat bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facts telah salah dalam menerapkan hukum,"perusahaan, sedangkan antara kapal leisure world yeriapradenet mahkamah agung kapal pesiar: leisure world yang berada di dolar singapura pada lai untuk jasa ini.y, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli muhammad hiduddin, st, telah terjadi pencemaran sekitar tempat kejadian perkara tkp) kampung trai nongsa batam bahwa terdakwa sebagai acting resident manager, walaupun mempunyai kewenangan untuk menarik membatalkan perjanjian antara hotel batam view dengan andi abdullah alias lai, tetapi terdakwa tidak melakukannya: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri batam dan membatalkan putusan judex facts pengadilan negeri) yertopradenat mahkamah agung alias.tesediandiotpembuangan sampah tkp) diambil secara acak) untuk parameter satempat sampah dengan kode (satu) kantong plastik sludge bekas cat dan oli bekas bersama coklat kehitaman) untuk parameter timbal pb) telah melampaui ambang batas baku mutu tpl toxicity eniuprudensi mahkamah agung padi menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana mahkamah agung akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan hal hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat hal hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum terdakwa bersikap sopan persidangan adanya surat pernyataan bahwa hotel batam view akan melakukan pembersihan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) yang terdadan akan menghentikan kerjasama pengangkutan sampah dari kapal leisure worldtam pid pn. btmdinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilanyantapradenci mahkamah ageng mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri batam tersebut membatalkan putusan pengadilan negeri batam pid.b pn. btm tanggal juni mengadili sendiri: menyatakan terdakwa anis almaghraby alias anis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran lingkungan hidup" menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tiga) tahun dan denda sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama (enam) bulan cat yang sudah beku serta (satu) sarung tangan kerja bekas pakai (satu) kaleng ukuran yang berisi cat yang sudah beku (satu) buah roller cat bekas pakai yang terbungkus plastik dengan sisa cat(satu) unit kapal ompong kayu ukuran ton dengan merk mesin danmark yuniapnadensi mahkamah maung dirampas untuk negara: hanan (dua belas) lembar inavoice penagihan uang pengangkutan sampah kapal judi ra view resort nongsa kota batam dari cv,(sebelas) lembar kwitansi pembayaran uang komisi pengangkutan sampah kepada sdr. ridwan periode bulan yuniapnadenei mahkamah agunglima ratus ribu rupiah) per bulan dikembalikan kepada yang berhak yakni andi abdullah alias lai,. nomor tanggal november oleh notaris soehendro gautam,kepolisian republik indonesia jakarta dilampirkan dalam berkas perkara yeriopradenet mahkamah agung .artid allstar, sh. llm. hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, imam haryadi, sh. dan mansur kartayasa, sh.mh. oleh ketua majelis beserta hakim hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ny. mariana sandang m.p, sh.m, ketua a00. ttd. imam haryadi, sh. ttd., ttd.f mansur kartayasa, sh.mh. . dr. artid allstar, sh.llm. panitera pengganti ha, yunioprudenai ualikamah agung pid. sus mahkamah agung berwenang menilai putusan bebas murni demi kepentingan hukum dan keadilan kasus posisi,disamping itu tperioprndenei utahkamak agung:.tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana peruntukannya secara alami: dakwaan pertama perbuatan terdakwa didutigyuniopradenot mahkamah agung hurufbahwa putusan pengadilan negeri batam pid.b pn. 'btm tanggal juni yang kamarnyaputusan pid. sus tanggal januari membatalkan putusan pengadilan negeri batam pid.b pn. btm tanggal juniyunioprudenet mahkamah ajang fpi perusahaan,. sedangkan antara kapal leisure world .kapal pesiar leisure world yang berada. dollar singapura pada lai untuk jasa ini,kanakaedah hukum. yuneprndenei mahkamah agung bahwa mahkamah agung dapat membatalkan putusan bebas murni demi: kepentingan hukum dan keadilan, bilamana terbukti judex facts terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan terlebih dahulu jaksa penuntut: umum membuktikan bahwa pembebasan terhadap terdakwa tersebut bukan bebas tidak murni, sebagai upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum. " putusan pengadilan negeri batam pid.b pn. btm tanggal juni :. putusan pid. sus tanggal januari majelis kasasi: dr. artid allstar, sh.llm., ketua majelis) imam haryadi, sh. ba, anggota majelis) mansur kartayasa, sh mh. anggota majelis) ny. mariana sandang m.p, sh.mh. panitera pengganti) sunarko, sh. mh) yeriotradenei halaman agung |
hukum acara perdata. hal yang belum pernah diajukan pada pemeriksaan lingkar pertama dan tingkat banding (ovum) tidak dapar dipertimbangkan pada tingkat kasasi. putusan mahkamah agung tgl. sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang haa maha fsa dusan gelar tan perak suku jamak, bertempat tinggal simpang tiga negeri bungsu, mamak kepala waris dalam kaumnya, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat pembanding: melawan djanueddin alias patih malawi glr. malin basa, suku jamak, bertempat tinggal katimbalun negeri bungsu, mamak kepala waris dalam kaumnya, tergugat dalam kasasi,"#s dangan pengadilan negeri padang pada pokoknya atas dalil dalil: ser bahwa kaum penggugat asli ada mempunyai harta pusaka tinggi (dua) tumpuk sawah dan sebidang tanah perarakan, yang perincian tentang letak, luas dan batas batasnya seperti tersebut dalam surat spin asal peninggalan mamak penggugat asli yang bernama alasan gelar radio ganda almarhum: bahwa harta pusaka tinggi kaum penggugat asli tersebut dengan tidak ada hak apapun telah dikuasai oleh tergugat asli, dan penggugat asli telah berusaha untuk memintanya tetapi tidak berhasil: bahwa karena perbuatan tergugat asli tersebut penggugat asli telah menderita kerugian yaitu berupa hasil sawah dan tanah sengketa selama tahun (seratus) karung padi (dua:ribu:dua ratus:karung padi: bahwa berdasarkan hal hal tersebut, maka penggugat asli menuntut kepada pengadilan negeri padang supaya memberi keputusan sebagai berikutengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas kedua.tumpak sawah dan sebidang tanah perarakan tersebut dan s#te 'padi atau dengan uang menurut harga pa saran.yang dianggap alur dan patut oleh pengadilan negeri: menyatakan putusan dapat dijalankan sewaktu waktu dengan tidak menunggu bandingan ataupun kasasi: menghukum tergugat membayar ongkos ongkos perkara: bahwa terhadap gugatan. tersebut pengadilan negeri padang telah mengambil keputusan. yaitu keputusannya tangga! agustus pdg., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima gugatan penggugat seluruhnya: mensahkan tergugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya: menghukum tergugat mengosongkan kedua tumpak sawah dan sebidang tanah perarakan yang diperkarakan dengan cara mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberikan hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah perarakan tersebut sebagai ternyata pada berita berita acara. pemeriksaan tempat tanggal juli dan setelah kosong diserahkan kepada penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaum, untuk leluasa' dikuasai dan dimiliki: jika ter . tahun karung padi karung padi atau dengan.uang menurut harga pasaran yang dianggap alur dan patut: han mensahkan bahwa sawah sawah dan "tanah perarakan yang diperkarakan adalah harta pusaka: penggugat yang diwarisi dari angka penggugat nama alasan gir. radio ganda, dan mematikan segala surat surat yang ada pada tergugat yang berhubungan dengan sawah dan tanah yang diperkarakan. lan putusan pengadilan negeri padang tgi. padang. keputusan pengadilan negeri padang: bersidang gedung yang di tentukan buat itu ibu kota padang, mengadili perkara perkara perdata pada tingkatan peradilan pertama, telah memberi keputusan sebagai berikut dalam perkara: ana djanveddin alias patih malawi gelar malin basa suku dampak, tinggal katimbalun negeri bungsu, mamak kepala waris da lam kaumnya. pekerjaan tani, penggugat, berlawanan dengan doosan gelar tan perak, suku dampak, tinggal simpang tiga negeri bungsu, mamak kepala waris dalam kaumnya, tergugat. pengadilan negeri tersebut: telah membaca surat surat perkara: telah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang beranggal juni' memajukan gugatan sebagai berikut bahwa adalah tumpak sawah beserta sebidang tanah perarakan yang berasal lari harta pusaka tinggi kepunyaan kaum penggugat yang bernama alasan gelar radio ganda, tempatnya kampung pinang negeri bungsu. yang terdiri setumpuk banyak piringan piring besar kecil, yang berbatas sepadan sebelah timur dengan sawah pasir. barat dengan sawah tinjau: selatan dengan sawah dijalin dan utara dengan jalani: setumpuk banyak piringan piring besar kecil yang berbatas sepadan sebelah timur dengan sawah mak diam suku koto, barat dengan sawah tingkat, utara dengan sawah mak djam tabuh dan sawah pancarulun, selatan dengan jalan, kedua tumpak sawah tersebut adalah berhasil kira kira karung padi setahun, :sebidang tanah perarakan yang' berbatas sepadan sebelah selatan dengan tanah perarakan sarin, utara dengan tanah imam tigo belang timur dengan tanah penghulu mak nun, barat dengan tanah sarin diatasnya tumbuh batang kelapa: bahwa kedua tumpak sawah dan sebidang tanah perarakan yang perkirakan sedari meninggalnya mamak penggugat nama alasan gelar radio ganda pada tahun dengan tidak ada hak sedikit juga te lah dikuasai saja dengan cara kekerasan oleh tergugat: bahwa penggugat telah mendatangi tergugat secara baik dan damar agar kedua tumpak sawah serta sebidang tanah perarakan yang kiper katakan dikembalikan saja kepada penggugat untuk dimiliki secara syah akan tetapi tergugat tidak memindahkannya dan seakan akan sawah dan parak tersebut adalah harta pusakanya: bahwa dari tindakan dan perbuatan tergugat itu penggugat dengan sendirinya telah mendapat kerugian yaitu dari hasil pertigaan sawah se lama tahun karung padi sama dengan karung padi: bahwa mengingat akan perbuatan tergugat itu agar penggugat jangan sampa! banyak mendapat kerugian dengan ini menuntut dan selanjutnya berpohon kehadapan pengadilan negeri padang. sudi kiranya akan memanggil kami pada suatu hari sidang yung akan dibentuk kan dan selanjutnya akan menghukum tergugat dengan polisangkat se gala hak miliknya dan hak milik orang lain vang diberinya hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah perarakan tersebut. dun setu lah kosong diserahkan kepada penggugat selaku manuk kepala waris dalam kaum. untuk leluasa dan dimiliki. jika tergugat ingkar dengan pertolongan polisi: nana oleh pengadilan negeri: menyatakan putusan dapat dlijakunkan sewaktu waktu dengan tidak menunggu bandingan ataupun bantahan: menghukum tergugat membayar ongkos perkara: menimbang, bahwa pada sidang tanggal juli untuk peng gugat hadir wakilnya nazar gelar lembang alam, sebagaimana ternyata pada guru kuasa yang diperbuat dihadapan panitera pengadilan negeri padang tanggal juni surat kuasa mara setelah itu dilampirkan dalam berkas perkara, dan, tergugat hadir sendiri: menimbang, bahwa pada sidang tanggal agustus dan si dang sidang berikutnya, untuk penggugat hadir wakil subsitutienya mr. st. harden rasjid, dan untuk tergugat hadir wakilnya mr. iskandar amal mr: ang kwan), sebagaimana ternyata pada gurat surat kuasa yang diperbuat dihadapan panitera pengadilan negeri padang, masing masingnya tanggal agustus dan tanggal agustus surat kuasa mana setelah itu dilampirkan dalam berkas perkara: menimbang, bahwa pengadilan negeri telah menganjurkan perda makan antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak . berhasil, sesudah mana dibacakan surat gugatan tanggal juni atas mana wakil penggugat menerangkan bahwa didalam surat gugatan penggugat ada sedikit kekurangan dan oleh karena itu akan melakukan penambahan yang antara lain berbunyi mensahkan bahwa sawah sawah dan tanah yang diperkarakan adalah harta pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angka angka penggugat bernama alasan gelar radio ganda, dan mematikan segala surat surat yang pada tergugat yang berhubungan dengan sawah sawah dan ta nah yang diperkarakan, dan selanjutnya menerangkan tetap pada gu atasnya, menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan dari penggugat dengan mengemukakan bahwa gugatan penggugat batal karena jumlah piring sawah yang tersebut adalah berlainan: menimbang, bahwa pengadilan negeri padang menanggap perlu me lakukan pemeriksaan tempat atas sawah sawah dan tanah perarakan yang diperkarakan, yang mana pada tanggal juni telah dipaku kan pemeriksaan tempat atas sawah sawah dan tanah yang diperkarakan oleh syamsiroeddin gelar setan bagindo dan amiroeddin gelar radio bandori, keduanya pegawai pengadilan negeri padang: menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan dari penggugat dan mengemukakan bahwa tergugat mengurai jauh lebih dimuka tahun sampai sekarang berarti yang dapat dibuktikan yang sudah berkuasa tahun berturut turut mulai putusan landraad dan dikuatkan oleh putusan raad van justice, .bahwa sejak tahun sudah ada putusan yang menguatkan pendirian tergugat dan sekarang dimulai lagi oleh pihak ketiga yaitu pihak penggugat sekarang, sehingga tergugat tak dapat diamati sampai sekarang sungguhpun putusan landasan: telah dikuatkan oleh putusan raad.van justice pada tahun dana bahwa jurisprudence deel bahagian halaman mengapa kan:jika seseorang berkuasa disitu yang.tidak dituntut bertahun tahun haknya:lenyap untuk dituntut: bahwa jurisprudence demi. bahagian halaman mengapa kan, hak untuk menuntut lewat berdasarkan adat mengatakan takluk kehilangan, tak adil nagari kalah: bahwa tijdschrift deel halaman yaitu putusan raad van justice desember. yang mengatakan pada pokoknya "kalau satu orang tidak memprotes ada orang yang berkuasa tahun ber turut turut haknya:untuk menuntut hilang : pam bahwa majalah hukum dan halaman yang me nyatakan. melarang salinan .dalam ini hal. fotokopi dipakai. bahan pembuktian tanpa diperlihatkan.aslinya kepada orang. yang meme raksa. berhubungan sering kali terjadi hanyalah gunakan tentang salinan salinan : dana bahwa tijdschrift halaman. yaitu putusan. raad van justicia tanggal april mengatakan "kemenakan yang memiliki sawah dari pihak ketiga tidak dianggap sebagai penebusan sawah oleh karun. tetapi sebagai orang pengganti, mamak kepala waris berkewajiban untuk: membayar uang gadai itu kembali pada kemenakan setelah mamak atau kaum dapat berkuasa atas tanah pusaka 'in cast kemeja kan dianggap sebagai orang yang memegang . menimbang. bahwa penggugat membantah keterangan dari ter gugat dengan mengemukakan ang aha bahwa mengenai dengan ringkasnya disebut kadaluarsa dalam bahasa asingnya terjaring bukan kami tidak. tahu adanya. jurisprudentic seperti itu, tetapi putusan insidentil yang seperti ini hanya dipertuan kan oleh landraaden dan raad yan justice dulu dalam hal halang ka . bur. jika ada bukti yang tegas dari pihak penggugat bahwa sungguh nya sesuatu harta pusaka dari kaum tergugat. maka biarpun seratus tahun lamanya berada ditangan tergugat yang penggugat menggugat itu akan diterima: bahwa putusan putusan seperti ini jumlahnya ribuan buah, tetapi tiada dipoebliswer didalam majalah majalah, tetapi tersimpan dalam arsip arsip setiap andrade c.g pengadilan negeri negeri indonesia dalam khusus perkara ini tiada dibuatnya sawah pusaka alasan'seperti telah diterangkan disidang tanggal agustus disebutkan bahwa karena ragu ragu atau kabur kabur, tetapi karena anggota kaum yang di tinggalkan pada waktu itu masih berusia muda dam financial tidak mampu: bahwa mengenai seorang kemenakan mempunyai hak pegang kalau menebus kembali satu potong harta pusaka yang terhadap itu @alah soal nama, majalah hukum menamakannya itu memperoleh hak papan pula tetapi hakikatnya usaha kemenakan yang sedemikian ialah mengembalikan kembali bahagian pusaka yang termuda pada orang jain kedalam lingkungan kaum: bahwa dalam hal yang dihadapkan pengadilan sekarang menurut surat bukti yang diserahkan, pihak tinju dan jurus berkata "satu tumpak sawah nan dipasang dari alasan yang telah meninggal dunia tahun yang lalu" jadi bukan disebutnya pusaka kami yang telah ka terus dan sekarang kami gadai pula, pun tidak disebut setelah ma nak kepala waris kami, sebab mereka yang dua tersebut menganggap hanya melaksanakan apa yang dinamakan dover padding sama dengan menggadaikan terus barang yang telah dipegangnya satu perbuatan hukum yang lazim dilakukan, oleh karena pihak yang punya pusaka sendiri tolak mampu menebus dari sipemagang: menimbang. bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat. penggugat harus membuktikan gugatannya, yang mana peng gugat dipersidangkan menyerahkan surat surat bukti yang terdiri dari: p,l. yaitu rani keturunan penggugat tanggal juli pil yaitu salinan surat padang gadai tanggal mai antara towndjoe dengan nadia: dan selain dari itu mengemukakan lima orang saksi saksi yang mana diatas sumpah memberikan keterangan keterangan sebagai dibawah: saksi kel dalih gelar peta radio: bahwa tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini yaitu perkara dua tumpak sawah tempatnya katimbalun negeri bungsu: bahwa saksi tahu yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah tergugat: bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat menguasai:sawah yang diperkarakan ini: bahwa saksi, hanya tahu bahwa sawah yang diperkarakan sebahagian dipasang oleh maraknya nama enam kindai dari alasan, sawah mana telah ditebus oleh salin pada waktu jepang, salin mana adalah famili dari tergugat, bahwa sawah yang dipasang itu adalah sebahagian dari yang kiper katakan sekarang ini, sawah yang dipasang itu telah diperebutkan ke pada salin, makanya berani memperebutkan sawah itu kepada salin adalah disebabkan karena pada waktu itu telah mempunyai vonis: bahwa ia, saksi, pada waktu memperebutkan sawah yang dipasang oleh maraknya dari alasan itu, pada waktu memperebutkan itu tidak mengetahui bahwa waris dari alasan masih ada, bahwa pada waktu sawah yang dipasang oleh maraknya itu di perebusan kepada salin tidak pernah datang orang lain untuk mem bantah, bahwa surat padang gadai antara maraknya dengan alasan telah diambil oleh salin dan jurus, pada waktu penebusan itu dilakukan: bahwa saksi masih ingat bahwa didalam surat padang gadai antara maraknya imam kedai dengan alasan ada tertulis nama yang meng gadai alasan, akan tetapi mengenai tahun surat itu tidak menge tahunnya lagi: bahwa ia, saksi, mulai kenal dengan sawah yang diperkarakan ini sedari mulai berumur kira kira antara dan tahun yaitu pada kira kira tahun yang lalu, dan sawah itu dikuasai oleh kaum tergugat tahu sewaktu berumur kira kira tahun, bahwa ia, saksi, tidak mengetahui apakah hubungan antara terigu gat dengan alasan, saksi ii, kalau gelar datuk bagindo sati bahwa tahu perkara antara kedua" belah pihak sekarang ni: yaitu perkara sawah tempatnya kampung pinang negeri bungsu, akan tetapi berapa banyak tampaknya sawah itu tidak tahu, bahwa tahu bahwa yang menguasai sawah tersebut sekarang adalah tergugat, dan yang sebelumnya tergugat dikuasai oleh tebak, dan sesudah tebak dikuasai oleh jurus, bahwa yang ketahui adalah karena sebahagian dari sawah yang diperkarakan ini dulunya terhadap kepada maraknya nama elang, dan yang menggadaikan pada waktu itu adalah alasan gelar radio ganda: bahwa makanya sawah itu sekarang berada ditangan tergugat adalah disebabkan karena sawah ini telah ditebus oleh jurus dari ma makna elang: kan bahwa tidak mengetahui apakah hubungan antara alasan dengan jurus: bahwa tidak ingat lagi pada tahun berapakah sawah itu ditebus oleh jurus dari maraknya elang: bahwa sawah ini pernah pula oleh jurus digadaikan kepada mak sirip dan kemudian ditebus oleh jurus kembali dari mak sirip, bahwa surat padang gadai antara alasan dengan 'maraknya elang tidak ada lagi padanya, begitu juga tidak tahu apakah surat padang gadai itu masih ada, bahwa tahu dengan sawah yang diperkarakan ini sejak masih kecil: bahwa yang berkuasa atas sawah yang diperkarakan ini sekarang adalah tan perak (tergugat): bahwa sawah yang diperkarakan ini diperebutkan oleh maraknya lang kepada jurus adalah pada kira kira tahun sebelum jepang: saksi iii mak djam gelar datuk tan bagindo: bahwa tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini, yaitu perkara sawah tempatnya kampung duku bungsu, maka tahu adalah disebabkan karena sawahnya bertepatan dengan sawah yang diperkarakan ini: bai.wa tahu yang menguasai sawah yang diperkarakan ini suku rang adalah tergugat: bahwa dulunya tahu bahwa sawah yang diperkarakan ini dahulu nya digadaikan oleh kartu kepada radja, kejadian itu adalah pada wak pendudukan belanda, yang mana pada waktu berumur kira kira tahun: bahwa sawah mana telah ditebus kembali oleh kartu dari radja, sampai sawah yang diperkarakan ini tetap ditangan tergugat yaitu kaum dari kartu bahwa sawah yang diperkarakan sekarang ini adalah harta pusaka . selesai, dan kartu adalah kemenakannya: bahwa tidak mengetahui bahwa sawah yang diperkarakan ini: dahulunya pernah digadaikan oleh satuan kepada orang lain: bahwa jika diperlihatkan surat padang gadai antara kartu dengan" radja masih ingat: bahwa tidak tahu dengan kuburan alasan: saksi darin gelar sangka basa: bahwa tahu perkara antara kedua betah pihak sekarang ini yaitu perkara sawah tempatnya kampung duku negeri bungsu, se . bab tahu adalah disebabkan karena sawah yang diperkarakan ini ena adalah bertepatan dengan sawahnya sebelah utara: bahwa tahu yang menguasai sawah yang diperkarakan ini seka rang adalah tergugat: bahwa menurut keterangan maraknya bahwa sawah kaumnya adalah bertepatan dengan sawah alasan, yang dimaksud sawah alasan itu adalah sawah yang diperkarakan sekarang ini: bahwa selain dari tergugat sendiri pernah melihat pak duha lang ada mengerjakan sawah yang diperkarakan ini: bahwa tidak mengetahui bahwa dulunya sawah yang diperkaya: kan sekarang ini pernah terhadap kepada orang lain: bahwa menurut keterangan maraknya, sawah ini berada ditangan tergugat adalah karena menang perkara, sehingga itu pindahkan sawah ini kepada tergugat: bahwa tidak mengetahui apakah subur.gan antara alasan dengan tergugat: saksi pasir gelar radio kuasa bahwa tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini yaitu perkara sawah tempatnya bungsu. sebabnya tahu adalah karena sawahnya bertepatan dengan sawah yang diperkarakan sekarang ini se belah timur: bahwa sekarang sawahnya itu adalah bertepatan dengan tan perak yaitu tergugat sekarang, dan sebelumnya bertepatan dengan alasan gelar radio ganda: bahwa apakah sebabnya sawah yang diperkarakan ini telah pindah watas kepadanya dari sawahnya tidak tahu. yang nyata baginya dulu sawahnya bertepatan dengan sawah alasan gelar radio ganda dan sekarang bertepatan dengan tergugat: bahwa tidak tahu bahwa sawah yang diperkarakan ini dulunya pernah terhadap orang jain: bahwa tidak pernah melihat kaum penggugat menguasai sawah yang diperkarakan sekarang ini: menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan pendiriannya di persidangan telah menyerahkan suratsurat bukti yang terdiri dari: t.i, yaitu salinan vonis landareal padang ii, yaitu salinan vonis appel raad van justice padang no, civil appel iil surat padang gadai tanggal mei antara kartik dengan kiriman: maa iv, yaitu surat padang gadai tangga! mei antara kartik .cs dengan pik jatim: yaitu surat padang gadai tanggal juni antara kartik dengan mak ali, yaitu surat padang gadai tanggal mei antara kartik dengan mak sirip: vii yaitu pandji keterangan kaum tergugat: dan selain dari itu mengemukakan seorang saksi yang mana diatas sumpah memberikan keterangan sebagai dibawah saksi tambo gelar datuk radio alam bahwa tahu perkara antara kedua belah pihak sekarang ini yaitu perkara sawah tempatnya bungsu, berapa tumpak sawah itu tidak mengetahui, bahwa yang menguasai sawah itu sekarang adalah tergugat, sebe lum tergugat menguasai, yang menguasai adalah kartu dan sebelum kartu adalah yang menguasai alasan gelar radio ganda: bahwa pernah bertemu dengan alasan dan kartu, selagi mereka itu masih kecil: bahwa antara tergugat dengan tebak adalah bersaudara, dan antara kartu dengan tebak adalah bersama dan berkemenakan: bahwa tidak tahu apakah hubungan antara kartu dengan alasan, hanya saja lihat kartu mendiami tanah kepunyaan alasan dan begitu juga ibu dari kartu nama. mina pernah mendiami tanah kepunyaan alasan: bahwa tidak mengetahui apakah hubungan antara alasan dengan mina: bahwa tidak tahu apakah sebab tanah alasan didiami oleh mina, bahwa tahu hanya sewaktu alasan masih hidup pernah mangga kaikan sebahagian dari sawah yang diperkarakan ini kepada elang, akan tetapi tidak ada melihat surat gadai itu, begitu juga tahu ". & bahwa sawah yang dipasang oleh elang tersebut telah ditebus oleh kartu: bahwa tahu bahwa sawah yang diperkarakan ini dulunya pernah digadaikan oleh kartu kepada mak sirip, dan kemudian telah ditebus oleh ones: bahwa memang ada" menanda tangani surat padang gadai antara tunduk dengar radja. dan pada waktu itu adalah bertindak: selaku saksi penghulu suku dampak: bahwa. yang menguburkan alasan adalah kartu, karena'ia, selesai. meninggal dirumah mina: agni bahwa sewaktu masih kecil pernah. melihat sawah: yang piring.dari sawah yang diperkarakan sekarang ini dikuasai oleh kartu dan yang selebihnya dikuasai oleh alasan, bahwa sawah yang piring yang dikuasai oleh kartu tersebut ada lah setelahnya alasan meninggal dunia, bahwa sawah yang terhadap kepada elang telah ditebus oleh ter gugatatau kaumnya, bahwa kaum penggugat tidak pernah menguasai sawah yang di perkirakan sekarang ini, mengambil selanjutnya segala peristiwa perkara sebagaimana ter nyata dalam berita berita acara yang dilakukan dalam perkara ini, tentang hukum menirribang, bahwa gugatan penggugat adalah berwujud seperti tersebut diatas: menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan dari penggugat dan mengemukakan bahwa sawah yang diperkarakan ini telah dikuasai oleh tergugat sejak dari tahun dengan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain: bahwa sawah yang diperkarakan ini adalah harta pusaka kaumnya tergugat yang diwarisi dari mamak maraknya nama alasan, menimbang, bahwa penggugat membantah keterangan yang dike makanan oleh tergugat dengan mengemukakan bahwa sawah dan tanah yang diperkarakan ini adalah berasal dari harta pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angka angka penggugat nama alasan gelar radio gandum, dan bukanlah angka angka dari tergugat, sedangkan tergugat berkuasa atas.sawah yang diperkarakan sekarang ini adalah disebabkan karena dahulunya sawah yang diperkarakan ini sebanyak piring pernah digadaikan oleh angka penggugat nama alasan gelar radio ganda kepada mamak tergugat nama toendjoe dan venues, menimbang, bahwa penggugat untuk: menguatkan dalil dalilnya telah mengemukakan surat surat bukti yaitu dan pi, sedangkan ter gugat untuk menyangkal kebenaran' dari penggugat telah mengemuka: kan surat surat bukti ti, tii, tiv,tv,t vi, dan vi! menimbang, bahwa selain dari hal tergugat tersebut diatas bahwa kedua belah pihak yang berperkara mengemukakan bahwa memang tanah dan sawah yang diperkarakan ini adalah berasal dari alasan gelar. radio gandum hal'itu dikuatkan pula oleh bunyinya surat bukti menyatakan dan membuktikan bahwa toendjoe dan venues ada, sampai hari ini. berjumlah rp. (dua ribu tujuh ratus rupiah):.padang, dengan keputusannya tanggal november pt.bt.: bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada ter gugat pembanding pada tanggal januari kemudian terhadap nya oleh tergugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus: negeri padang, permohonan mana kemumaret bahwa setelah:itu oleh penggugat berbanding yang pada tanggal maretite rain pengadilan negeri padang pada tanggal april. dengan undang undang tahun bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum:acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam undang undang no, tatum sekedar tidak bertentangan dengan undangundang tahun menimbang, bahwa permohonan kasasi guo beserta.alasan lah dua orang yang menggadaikan setumpuk sawah yang dipegangnya pula dari orang lain yang bernama alasan gelar radio ganda, ini ter bukti: dari kalimat, "kami" telah menggadaikan satu" tampak sawah kami nan dipasang dari alasan gelar radio ganda suku dampak nan sudah mati kira kira tahun lamanya yang:dikuatkan pula oleh ke terangan saksi dan dari penggugat yang mengemukakan. bahwa se : bahagian. dari sawah. yang. diperkarakan sekarang ini pernah dipasang masing masing oleh maraknya dan alasan gelar radio ganda sebagai sipenggadai dan ditambah pula keterangan saksi dan penggugat yang menyatakan bahwa sawah mereka dulu bertepatan dengan sawah alasan gelar radio ganda yaitu sawah yang diperkarakan sekarang serta pula ditambah dan diperkuat dengan keterangan dari saksi ter gugat yang mengemukakan bahwa tahu yang sebahagian sawah yang. diperkarakan sekarang pernah dipasang oleh seorang yang bernama elang dari alasan gelar radio ganda, menimbang, bahwa oleh karena hal hal tersebut diatas maka bagi kami: tidak ada keraguan lagi dari siapa tanah dan sawah yang kiper katakan berasal, yaitu dari batasan gelar radio ganda: menimbang, bahwa yang menjadi. pokok perselisihan lagi dalam perkara ini adalah .mengenai waris, yaitu siapakah yang.menjadi waris dari alasan gelar radio ganda, apakah kaum pihak penggugat atau pihak kaum tergugat, . . menimbang, bahwa menurut. bunyinya surat bukti. yaitu ranji keturunan dari kaum penggugat bertanggal juni. kangana ter nyata dan terbukti bahwa kaum penggugat adalah sekam dengan. sala sai gelar. radio. ganda,. dan surat bukti mana adalah dikuatkan pu oleh. ninik mamak cerdik pandai dalam negeri bungsu serta dikota hui pula oleh penghulu penghulu suku chaniago, sepanjang, suku mela . dan suku dampak, pun diketahui oleh kepala kampung. pinang negeri bungsu dan kepala negeri bungsu: menimbang, bahwa menurut bunyinya surat bukti il.yaitu sa . . final surat padang gadai tanggal mei. dimana ternyata dan ter: ., bukti bahwa sebahagian dari sawah yang diperkarakan: sekarang:ini. sebanyak piring pernah digadaikan.oleh toendjoe dan.si venues: kepada orang lain yaitu kepada radja, yang mana dalam surat.bukti pil itu dicantumkan. pula dengan kata kata "kami telah menggadaikan: 'satu.tumpak sawah kami nan dipasang dari alasan gelar radio ganda. saku dampak nan.sudah, mati kira kira tahun lamanya , dan dengan itu nyata sekali bahwa antara mamak tergugat nama toendjoe dan. venues sepihak dan alasan gelar. radio ganda dilain pernah terjadi paganggadai, kan . menimbang, bahwa menurut adat minangkabau yang masih ber laku sekarang dimana antara mamak dengan kemenakan, yaitu antara orang satu kaum yang solok gadai dan sepadan sepakuburan, tidak dapat melakukan padang gadai atas harta pusaka sendiri, yang ha nya boleh antara mamak dengan kemenakan melakukan pasangan atas sawah sawah orang lain, maka kami berpendapat bahwa dengan adanya padang gadai yang terjadi tahun itu antara toendjoe dan seri bes sepihak dan alasan gelar radio canda dilain pihak, membuktikan ke pada kami bahwa mereka tidak sekam: menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adat minangkabau, bahwa kemenakan dapat menebus sawah sawah yang berasal dari harta pusaka mereka yang @digadaikan oleh mamak kepala warisnya, dengan ketentuan bahwa selagi uang tebusan yang dilakukan dibayar oleh ke teriakan itu belum lagi dikembalikan oleh mamak kepala waris, ke memakan dapat menguasai sawah itu sebagai hak padang, akan tetapi dalam hai ini tidaklah begitu kejadiannya yang mana. nyatenyata di sebutkan dalam surat bukti bahwa sawah yang diperkarakan ini adalah dipasang oleh mamak tergugat nama toendjoe dan venues dari alasan gelar radio ganda, dan dengan itu kami yakin bahwa antara tergugat dengan alasan gelar radio ganda tidak sesosok sebagai dan tidak pula seharga pusaka, yang hanya saja sepasukan saja yang sama sama bersuku dampak: maan menimbang, bahwa tergugat tetap berpendirian bahwa sawah yang diperkarakan sekarang ini adalah berasal dari angkanya nama alasan gelar radio ganda dan untuk itu telah menyerahkan surat surat bukti ti, ti, fil, tiv,tv,t bidan vii nan menimbang, bahwa menurut surat:bukti tidak ada satupun yang menyatakan bahwa tergugat adalah sekam dengan alasan gelar radio . ganda, yang hanya saja ternyata bahwa pada tahun pernah terjadi perkara antar ata gelar malin emas dengan kartu alias engkau labuh yaitu mamak dari tergugat sekarang, yang pada waktu itu dika dari ata gelar malin emas ditolak oleh. pengadilan negeri padang, keputusan mana dikuatkan pula oleh keputusan pengadilan tinggi padang, data menimbang bahwa surat surat bukti ni, iv,:t v,:t vfijuga. . dak membuktikan bahwa antara tergugat dengan alasan gelar radio ganda adalah sekam, yang hanya saja tergugat atas kaumnya pernah menggadaikan sawah yang diperkarakan kepada orang lain) menimbang, bahwa surat bukti vii, yaitu bandar. keturunan kaum tergugat, dimana. ranji tersebut tidak dapat kami terima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti, karena ranji dari tergugat itu tidak diketahui dan dibenarkan oleh ninik mamak jang berjenis adat dalam negeri bungsu pun tidak diketahui oleh penghulu, dalam suku dampak:.dan dengan itu kami hubungkan dengan janji'yang di serahkan oleh penggugat adalah benar, setelah dihubungkan dengan surat bukti ii, dan dengan .itu kami berkesimpulan bahwa peng adalah sekam dengan alasan gelar radio ganda: menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan ternyata bagi kami siapa yang sebenarnya waris dari salasais apakah kaum peng gugat ataupun kaum tergugat, dan dengan itu kami merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan surat surat bukti dari tergugat yang lain, karena penggugat telah cukup membuktikan bahwa penggugat adalah waris dan sekam dengan alasan gelar radio ganda sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat adalah waris dan sekam dengan alasan gelar radio ganda, dan oleh sebab jitu surat bukti yang lain dari tergugat itu kami singkirkan saja: menimbang, bahwa penggugat telah cukup terbukti untuk mem buktikan dalil dalilnya, sedangkan tergugat tidak dapat melemahkan alat alat bukti yang telah diserahkan oleh penggugat, maka gugatan yang dimajukan oleh penggugat dapat dikabulkan seluruhnya: menimbang, bahwa mengenai permintaan penggugat agar putusan dapat dijalankan sewaktu waktu, menurut kami dapat dikabulkan ka rena mengingat agar penggugat tidak sebegitu banyak menderita ke bagian dari hasil sawah yang diperkarakan: menimbang, bahwa oleh karena tergugat adalah dipihak yang di kalahkan dapat pula dihukum. untuk membayar ongkos ongkos yang. timbul dalam perkara ini: tan memperhatikan dari peraturan hukum tanah seberang memberi keadilan menerima gugatan penggugat seluruhnya: mensahkan penguat adalah mamak kepala waris dalam kaum nya, bsaegala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas kedua tumpak sawah dan sebidang tanah perarakan tersebut sebagai ternyata pada berita. acara pemeriksaan tempat tanggal juli dan .seted0, mensahkan bahwa sawah sawah dan tanah perarakan yang di perkirakan adalah harga pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angka penggugat nama alasan gelar radio ganda, dan mematikan segala surat surat yang ada pada tergugat yang berhubungan dengan sa wah dan tanah yang diperkarakan:. (dua ribu tujuh ratus rupiah: demikianlah diputuskan pada hari jumat tanggal agustus enam puluh dua, oleh kam: alfa jusuf, hakim pengetikan negeri padang dan pada hari itu juga diumumkan oleh hakim tersebut didalam persidangan umum dihadiri oleh panitera pengganti amiloid din gelar radio benar dan kedua belah pihak yang berperkara. minuta hap alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara yang ditentukan dalam bi: oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokok nya ialah hat ula, bahwa lokasi sawah sengketa:yang digugat tergugat dalam kasasi adalah keliru dengan kenyataannya, jadi jelas bahwa tergugat dalam kasasi tidak mengetahui benar lokasi sawah yang disengketakan, bahwa patih gelar malin basa tergugat dalam kasasi penggugat asal sudah meninggal dunia tahun bahwa penggugat untuk kasasi dikatakan menguasai sawah sengketa dengan kekerasan adalah tidak benar, bahwa alasan gelar radio ganda adalah mamak kami dan kami adalah mamak peng gugat untuk kasasi, demikian pula sawah sengketa pusaka alasan tiv) telah diwarisi oleh kami kemenakan dari salami gelar radio ganda sebelum tahun nan bahwa sawah sengketa tersebut turbin temurun dikuasai oleh peng gugat untuk kasasi sejak tahun dan tidak pernah ada yang meng gugat: bahwa saksrsaksi tergugat dalam kasasi telah menyatakan bahwa sawah dan perarakan sengketa yang menguasai adalah kaum penggugat untuk kasasi yasan gelar tan buah, bahkan saksi mak jam mengatakan sawah tersebut adalah harta pusaka alasan dan kami adalah kemenakannya, dia adalah saksi sepadan, jelas alasan dan kami seharga pusaka, bahwa ranji keturunan tergugat dalam kasasi dibuat dan dada kan tahun ranji keturunan yang lama jelas tidak ada. bahwa kebenaran ranji ini tidak dapat diyakini walaupun ditanda tangani apa yang menandakan dirinya ninik mamak. sebuah ranji keturunan seperti tergugat dalam kasasi harus kiper bincangkan dan diperdebatkan dengan teliti oleh kerapatan adat negeri bungsu, bahwa penanda tangan ranji didapati dengan cara paksa dan ti dak menurut prosedur yang sebenarnya. hai ini dilakukan oleh nazar tergugat dalam kasasi yang waktu itu tugas kodim padang. bahwa saksi sepadan bachtiar pernah didatangi oleh nazar di rumahnya untuk menanda tangani ranji tersebut, tetapi tidak bersedia karena tidak melalui prosedur yang sebenarnya, bahwa bukti p.ii tidak menyebut nyebut tergugat dalam kasasi janoeddin sebagai ahliwaris. alasan, surat bukti ini muncul bukan surat aslinya, tetapi salinan yang ditulis diatas kertas meterai jadi patut tidak diyakini: menimbang mengenai keberatan dan bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal itu belum pernah diajukan baik dalam sidang pengadilan negeri maupun dalam tingkat banding (ovum), sehingga tidaklah pada tempatnya hal dipertimbangkan dalam tingkat kasasi:" mengenai keberatan keberatan dan bahwa keberatan keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena judex facts tidak salah menetapkan hukum: mengenai keberatan keberatan dan bahwa keberatan keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena judex facts tidak salah menetapkan hukum, bagi pula keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasi!.oosan gelar tan perakosan gelar tan perakiga belas ribu seratus lima rupiah): demikianlah diputuskan dalam rapat. persyaratan mahkamah agung pada hari sabtu tanggal mewiranto soesilo dan hendrotomo sh, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang ter buka pada hari kamis tanggal mei oleh ketua sidang tersebut. dengan dihadiri oleh sri widoyati wiranto soesilo. dan hendro sh, hakim hakim anggota dan t.s. alamiah. sulaeman sh, pani tera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan pengadilan tinggi padang tgl. no, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi sumbar riau padang manga dili perkara perkara perdata dalam tingkat. banding dalam sidang per musyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya: doosan gir. tan perak. suku dampak tinggal simpang tiga negeri bungsu, mamak kepala waris dalam kaumnya dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya mr. iskandar kemal, tinggal berkantor dijalan imam bonjol padang atas dasar surat kuasa tanggal agustus dahulu tergugat sekarang pembanding: berlawanan dengan djanoeddin alis patih malawi gir. malin basa, tinggal yatim alun negeri bungsu, mamak kepala waris dalam kaumnya, da lam perkara ini diwakili oleh kuasa subsitutienya mr. harden rasjid dan gemar ali berkantor dijalan cendana no, padang atas dasar surat kuasa tanggal agustus dahulu penggugat sekarang berbanding: pengadilan tinggi tersebut: telah membaca berkas surat surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini: tentang duduknya perkara . mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam salinan putus pengadilan negeri padang dalam perkara antara kedua belah pihak dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan mereka tertanggal agustus perdata pdg. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima gugatan penggugat seluruhnya: mensahkan penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum nya,c gala hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak atas ke dua'tumpak sawah dan sebidang tanah .perarakan tersebut sebagai ter . nyata pada berita acara pemeriksaan tempat tanggal juli .dan setelah kosong diserahkan kepada penggugat "selaku mamak .kepala waris: dalam kaum, untuk leluasa dikuasai dan dimiliki. jika tergugat engkau dengan'pertolongan polisi: . rung padi karung padi atau:dengan uang menurut harga pasaran yang dianggap alur dan patut: . tan mensahkan kedua sawah sawah dan tanah perarakan yang kiper . katakan. adalah harta.pusaka kaum penggugat yang diwarisi dari angka penggugat nama salami gelar radio ganda, 'dan "mematikan: segala surat surat yang ada pada tergugat'yang berhubungan dengan sawah ilan tanah yang diperkarakan: men anna aia aan menyatakan putusan dapat dijalankan sewaktu waktu dengan tidak menunggu banding ataupun bantahan. . haa: (dua ribu' tujuh ratus rupiah): ln: ata hala dasa membaca surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri padang yang menyatakan bahwa pada tanggal agustus mr, iskandar kemal. berdasarkan surat kuasa tertanggal agustus selaku kuasa dari doosan gir. tan perak. tergugat, manga bukan permohonan agar supaya perkaranya: melawan dianoeddin alias patih malawi gir. malin basa penggugat. yang diputus oleh pengadilan. negeri padang dengan putusannya tanggal agustus perdata: pdg. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan: guna menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam peraih tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan nya dengan seksama pada tanggal september . tang menimbang. bahwa selanjutnya oleh para pihak dalam perkara ini telah diajukan surat surat penjelasan banding (memorie cn contra mc mori van appel) masing masing tertanggal november dan tang gal desember surat surat mana salinannya telah diserahkan kepada masing masing pihak lawannya dengan seksama pada tanggal november jan tunggal desember tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam peraih tingkat banding dari tergugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang undang maka permohonan tersebut dapatlah diterima: menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah mempelajari berkas pemeriksaan perkara dan keputusan pengadilan negeri padang tanggal agustus perdata padang berpendapat, bahwa keputusan pengadilan negeri padang yang telah menerima gugatan penggugat berbanding berdasarkan alasan alasan yang diuraikan dalam pertimbangannya pada hakekatnya adalah sudah tepat dan benar, kare itu dapat dikuatkan, menimbang, bahwa risalah banding yang diajukan oleh tergugat pembanding tanggal november tidaklah memuat hal hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pengadilan negeri padang. seperti yang diinginkan tergugat pembanding, bahkan sebalik nya dari surat bukti tambahan berupa kebulatan kerapatan adat negeri bungsu a b yang terlampir dalam risalah banding tersebut, ternyatalah bahwa tergugat pembanding tidaklah bertali darah tengah alasan gir. radio ganda seperti yang hendak dibuktikan oleh tergugat pembanding dengan surat bukti t.v.ii biru, oleh karena dalam surat kebulatan kerapatan adat negeri bungsu tersebut, jelas teran tum bahwa tergugat pembanding sendiri hanyalah memohonkan kepada kerapatan adat agar dinyatakan ada bertali budi dengan alasan gir. radio ganda: menimbang, bahwa khusus mengenai amar keputusan pengadilan negeri padang yang menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan se waktu waktu dengan tidak menunggu bandingan ataupun bantahan, menurut pendapat pengadilan tinggi sebenarnya adalah tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini sudah melewati proses banding dan mengenai bantahan ternyata tidak ada, maka hal ini menjadi tidak re levant bagi, menimbang, bahwa karena tergugat pembanding dikalahkan dalam perkara ini maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara da kun tingkat banding: mengingat akan pasak dari undang undang alan peraturan peraturan hukum yang bersangkutan: mengadili menerima permohonan banding dari tergugat pembanding: menguatkan keputusan pengadilan negeri padang tanggal agus tus perdata padang antara kedua belah pihak yang dimintakan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingan: menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara yang,jatuh dalam peradilan tingkat banding yang sampai pada saat pu tuan ini ditaksir sebanyak rp. (seribu tiga ratus sepuluh perpadang: demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari senen tanggal november tujuh puluh sirna oleh kami sutan mansur mahmud s.h, ketua. zakir s.h. dan mohd. djenis s.h, hakim hakim. anggota pada pengadilan tinggi sumbar riau padang, dan ji ucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut diatas dan nurhisbah, panitera pengganti. dan dengan tidak dihadiri oleh ke dua belah pihak dalam perkara tersebut. |
po. pengadilan tinggi tidak: berwenang untuk secara jabatan: tanpa: meme .siksaan ulangan menempatkan. seorang: yang: tidak digugat: sebagai salah seorang tergugat, karena. tindakan. tersebut bertentangan dengan. azas acara (perdata yang. memberi wewenang: tersebut: kepada penggugat "untuk me bentukan siapa:siapa yang akan dibuatnya. lgi debat setan putusan mahkamah agung tg.: juni no: sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung: li. ketua prof. sarwono hakim anggota ws sri' biodjati wiranto soesilo s.hl, seissbeale seb busthanul arifin sih mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut kanan. rizal, bertempat. tinggal dipasar if kebun sayur, air woman, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat pembanding, bahasa tah pat aang bana hans! salinan, bertempat tinggal dipasar il air teman, kecamatan dan kabupaten air woman, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat berbanding mahkamah agung tersebut. soo istana melihat surat surat yang bersangkutan. css aas . menimbang:bahwa dari.surat surat tersebut.ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi. sebagai, penggugat asli :telah, menggugat sekarang. tergugat. dalam kasasi. sebagai tergugat asli. dimuka. pengadilan negeri tanjung balai pada. pokoknya. atas. dalil dalil: sos had hasan bahwa almarhum ibu penggugat asli.dan tergugat asli. yang bernama hinem meninggalkan serba sedikit.mas perhiasan dan sebidang tanah yang letak dan batas batasnya seperti.disebut dalam.surat gugat: bahwa sesudah ibu penggugat asli tersebut meninggal dunia. pada.tahun penggugat asli telah minta: pada. adik penggugat asli, yaitu tergugat asli agar. harta harta tersebut dibagi bagi sebagaimana mestinya, tetapi tergugat asli tidak membagikannya, malahan sekarang tanah tersebut:tanpa sepengetahuan penggugat asli telah diberikan oleh tergugat asli kepada adik penggugat asli yang lain yang bernama marido: .an list see ena bahwa pemberian tanah tersebut kepada marido sebenarnya tidak mungkin, karena marido tersebut sudah sejak kecil tidak waras pikirannya, bahwa berdasarkan hal hal' diatas dan karena penggugat asli sudah sering minta didamaikan tetapi ditolak oleh tergugat asli, maka dengan permohonan. agar terhadap tanah tersebut "diletakkan sitaan:conservation lebih dahulu, penggugat asli menuntut supaya pengadilan negeri tanjung balai memberi putusan sebagai berikut: (ordo sei . membatalkan pemberian mendiang ibu penggugat:tersebutpada ter |. gugat sebab bertentangan dengan, hukum legitieme parties: mensahkan tanah .tersebut adalah tanah pusaka dari. mendiang 'ibu penggugat yang bernama hinem: menetapkan cagar: sedari tanah tersebut adalah bagian penggugat, bagian tergugat dan lagi 'bagianvadik penggugat tergugat' yang mes tidak waras'pikirannyastersebut yang bernama marido dan'demikian pula atas:harta:mas:peninggalan ibu"penggugat tersebut dan'demikian mespulasagar.tergugat menyerahkan 'dari hasil "yang diterima tergugat wesiselamanya: ini agar diserahkan pada penggugat (hasil kebun kelapa tersebut): tanpa tan maa daa bea menetapkan penggugat adalah wali pengampu dari adik penggugat tergugat yang tidak waras pikirannya tersebut cos menetapkan pemeliharaan adik penggugat marido 'tersebut dibawah atas tanggung jawab penggugat dimana harta bagian tanah bagian '.d marido tersebut didalam dibawah kuasa' penggugat:untukmengurus .kan mengutipshasilnyas sesat anal bad .:. menguatkan: sitaan conservation tersebut serta menjalankan lebih dahulu putusan tersebut:kendatipun tergugat" mengadakan verzet appel menghukum ::tergugat untuk menanggung segala: ongkos ongkos perkara ini: anna bru ata segi bahwa gugatan tersebutdinyatakan'tidak'dapat diterima oleh pengadilan .an negeri tanjung balai, yaitu dengan'putusannya tanggal oktober no: naples some sabda gal dosa ana ang putusan mana dalam, tingkat, banding atas permohonan. penggugat telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi medan: dengan. putusannya: tanggal juli. no, ,.yang kamarnya:berbunyi. sebagai berikut: menerima banding dari penggugat: lgi . membatalkan keputusan pengadilan. negeri. tanjung. balai.tanggal oktober no, yang dibanding. dion meh dam mengadili sendiri pete menempatkan adik dari pembanding dan berbanding bernama marido sebagai tergugat il) ena nan asap mengabulkan gugatan penggugat pembanding sebahagian yaitu: membiitllkan pemberian ibu mereka mendiang hinem kepada marido sepanjang mengenal dari tanah sengketa: 'b. menyatakan dari tanah sengketa adalah pusaka dari periang ibu menetapkan bahwa bahagian dari penggugat pembanding didalam pusaka tersebut'adalah bahagian! :.menetapkan agar: dari tanah tersebut adalah bagian penggugat .bagian tergugat dan lagi bagian adik penggugat tergugat yang tidak waras pikirannya tersebut yang bernama marido dan demikian pula atas.harta mas peninggalan ibu penggugat tersebut dan demikian pula agar tergugat menyerahkan dari hasil yang diterima. tergugat. selamanya ini.agar diserahkan pada. penggugat hasil kebun kelapa tersebut). ld. agar: memutuskan. penggugat adalah. wali pengampu dari adik penggugat tergugat yang tidak waras pikirannya tersebut. . agar memutuskan pemeliharaan adik penggugat marido tersebut dibawah atas tanggung jawab. penggugat dimana harta bagian tanah bagian marido.tersebut didalam dibawah kuasa penggugat untuk mengurutkan mengutip hasilnya. agar sita vonis tersebut dapat dijalankan terus dan dikuatkan kendatipun tergugat. mengadakan verse appel. ataupun kasasi. agar tergugat menanggung segala ongkos ongkos perkara. menimbang, bahwa didalam perkara ini telah dilakukan penyitaan yang dijalankan oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri tanjung balai, bertanggal. september yaitu menurut surat pernah hakim madya tingkat bertanggal agustus p.n., seterusnya menilik hal hal yang lebih jauh diuraikan dalam berita acara persidangan. anal use. tentang hukumnya menimbang, bahwa umumnya dakwa adalah seperti yang telah diuraikan dinas, ana menimbang, bahwa terdakwa memungkiri benarnya dakwa dari pen dakwa dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut bahwa tanah kebon berperkara sekarang ini adalah kepunyaan adik kedua belah pihak yang berperkara yang bernama marido yang diserahkan mendiang ibu mereka hinem semasa hidupnya dan hal ini terbukti dengan surat keterangan yang diperbuat oleh kepala kampung lubuk palas kanan marino tertanggal juli yang dibubuhi dengan tanda merah. bahwa terdakwa hanya membantu adik mereka marido untuk meng usahakan tanah kebon berperkara atas permintaan adik mereka marido lagi pula marido sendiri mengikuti. terdakwa bersama sama tinggal satu rumah sebagai satu keluarga. . . bahwa sekali kali terdakwa tidak ada bermaksud untuk memiliki sen diri tanah kebun berperkara menimbang, bahwa persidangan telah didengar saksi kanan marino diatas sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa mario tersebut diatas menurut pandangan saksi adalah tidak waras karena nampaknya. macam yang bodoh bodoh.saja:. . bahwa oleh karena marido. macam yang bodoh bodoh saja maka mendiang ibu mereka hinem memberikan tanah kebun berperkara kepada nya untuk bekal hidupnya dihari depan dan hal ini saksi ketahui dari mendiang hinem semasa hidupnya: menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas pengadilan negeri berpendapat bahwa hal yang demikian itu belum. dapat dipastikan bahwa marido tersebut tidak waras man ara menimbang, bahwa untuk membuktikan waras tidaknya marido ter sebut persidangan telah diajukan pertanyaan pertanyaan langsung kepada marido tersebut sebagaimana didalam berita acara persidangan. menimbang, bahwa dari jawaban marido atas pertanyaan tersebut pengadilan negeri berpendapat bahwa marido belum dapat digolongkan kepada orang yang tidak waras: menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan negeri berpendapat bahwa benar tidaknya dakwa dari. pendakwah tidak perlu diselidiki lebih lanjut oleh karena dalan perkara ini pendakwah seharusnya turut mendakwa adik mereka marido tersebut dan oleh karena mana dakwa dari pendakwah harus dinyatakan pada hukum tidak diterima serta menghukum pendakwah membayar ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini. memperhatikan peraturan peraturan dan undang undang yang ber kencan dalam perkara ini. memutuskan. . dan tidak menerima dakwa dari pendakwah: menyatakan sita tanggungan .yang dijalankan oleh. panitera peng: ganti pada pengadilan negeri tanjung balai, bertanggal sep member s.p.n. tidak berharga dan harus di angkat: menghukum pendakwah membayar ongkos perkara tamah ongkos sita pada hari ini banyaknya rp. sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah): demikianlah diperbuat putusan hukum ini.pada hari: kamis, tanggal oktober oleh kami hatorangan. tambunan, hakim. madya tingkat pengadilan negeri di. tanjung, balai.keputusan hukum mana diucapkan oleh hakim madya.tingkat tersebut .pada. hari. tersebut persidangan terbuka, yang mana dihadiri oleh batara siregar, panitera pengganti dan kedua belah pihak. seen sia anang menghukum tergugat tergugat menyerahkan dari tanah kepada mak :1p emban ding: sal pan hat ang ker menolak gugatan untuk yang selebihnya! msi uan menghukum. kedua: belah pihak secara tanggung menanggung mem bayar ongkos ongkos' perkara ini dikedua tingkatan" masing masing sebesar rp, (sebelas ribuempat ratus lima belas rupiah dua puluh lima mausnbahwa sesudah putusan terakhir. ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada. tanggal desember kemudian terhadapnya: oleh peng gugat pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara . tulisan pada tanggal desember sebagaimana ternyata 'dari surat keterangan yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri tanjung balai permohonan mana diikuti:oleh memori alasan alasannya yang diterima dikepaniteran pengadilan negeri tersebut pada tanggal desember bahwa pada tanggal: desember : telah diberitahu: tentang per pohonan, kasasi dari. penggugat pembanding kepada: pihak:lawan dengan .saksama. aan men dig mendata nan basa menimbang. terlebih..tidak berlaku: lagi: namun baik: karena bab dari undang undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuas: agung berpendapat bahwa pasak: dari undang undang tersebut diatas harus.'dan kekuasaan: mahkamah agung oleh karena mana hal::. ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu dapat diterima.atas tanah sengketa ada batang pohon kelapa yang meng hasilkan buah kelapa yang setiap tahun dapat menghasilkan kali, jadi buah buah, dan dalam tahun jumlahnya buah buah, yang harganya rp. jadi rp. s, rp. , sehingga penggugat untuk kasasi masih harus menerima dari tergugat dalam kasasi rp. (tiga puluh empat ribu rupiah) lagi: mean . bahwa penggugat untuk kasasi tidak setuju dengan putusan pengadilan tinggi yang menolak permohonan ganti rugi hanya kelapa saja, karena pada tergugat dalam:kasasi ada itikad buruk, menimbang bahwa keberatan keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena.: . menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut menurut pen dapat mahkamah agung, pengadilan tinggi medan telah salah, dengan alasan alasan lain karena: dengan secara jabatan menempatkan marido yang tidak digugat sebagai tergugat asal ii, karena hal itu bertentangan dengan azas acara perdata yang menetapkan bahwa penggugat asal yang berhak menentu kan siapa siapa yang akan digugatnyaj bnn pan: bahwa apalagi pengadilan tinggi hanya menempatkan marido sebagai tergugat asal dengan begitu saja ditingkat banding tanpa pemeriksa ulangan: tana: menimbang, bahwa berdasarkan,menurut pendapat mahkamah agung telah tepat dan benar, menimbang bahwa penggugat untuk kasasi sebagai pihak yang dialah kan dalam perkara inikanan rizal tersebut: hana dana membatalkan putusan pengadilan tinggi medan tangga! juli no, dan dengan mengadili sendiri. menguatkan putusan pengadilan negeri tanjung balai tanggal oktober p.n.: oam ama menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara baik jarig jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun.yang jatuh dalam 'tingkat kasasi: dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak rp. (tig. mei dengan prof. sarwono sh., wakil ketua sebagai ketua, sri biodjati wiratmio positivo sh., dan busihanul arifin sel, sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal jual oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh sri biodjati wiranto soesilo s.h., dan busthanul origin s.h. sebagai hakim hakim anggota dan t,s. alamiah salaman sh, panitera pengganti .b. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, ditingkat banding, telah memberikan keputusan sebagai berikut didalam perkaranya: kanan rizal, pekerjaan bertani, tinggal pasar kebun sayur air woman dahulu sebagai pendakwah sekarang pembanding lawan: samin, tinggal pasar air woman, kec, air woman tergugat sekarang berbanding marido, dahulu tergugat sekarang berbanding hi. pan memperhatikan surat surat tersebut)tanjung balai tanggal oktober yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: tidak menerima dakwa dari pendakwah'': menyatakan sita tanggungan yang dijalankan oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri tanjung balai bertanggal september spn tidak berharga dan harus diangkat, menghukum pendakwah membayar ongkos perkara tambah ongkos sita sampai pada hari ini banyaknya. rp. surat catatan yang dibuat oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut tangga! november yang menyatakan bahwa peng gugat telah meminta agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam pemetik saan ditingkat banding, yang telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya yaitu tergugat, menang balkan menimbang bahwa permohonan untuk banding karena dimajukan da lam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditetapkan undang undang dapat diterima bea menimbang bahwa penggugat pembanding mendalilkan bahwa ibunya bernama hinem. semasa hidupnya telah.memberikan. sebidang tanah yakni yang dipersengketakan sekarang kepada adik pembanding yang sejak kecil nya sudah tidak waras pikirannya bernama marido) bahwa tergugat berbanding adalah saudara kandung dari pembanding: bahwa marido.tinggal bersama sama dengan berbanding: bahwa pembanding mendengar khabar tanah sengketa tersebut seka rang sedang diusahakan oleh berbanding untuk menukar nama atas nama anaknya bernama jaman, bahwa penggugat pembanding tidak ada menerima apa apa sebagai pusaka dari mendiang ibunya: bahwa ibu pembanding zda meninggalkan sedikit banyaknya barang barang perhiasan mas, oleh sebab itu sekarang pembanding menggugat, agar pdk. tuan hakim membatalkan pemberian mendiang ibu pembanding tersebut kepada marido sebab. bertentangan dengan hukum legitimate porsi: kerajaan mandat mensahkan tanah tersebut adalah tanah pusaka dari.ibu emban ding yang bernama hinem: naa pen menetapkan agar dari tanah tersebut adalah bahagian emban ding, bagian berbanding dan. lagi bahagian marido:.dan demikian pula atas harta mas peninggalan ibu pembanding dan demikian.pula agar berbanding menyerahkan dari hasil yang. diterima berbanding selama ini agar diserahkan kepada pembanding (hasil kebun kelapa tersebut): kan agar memutuskan penggugat adalah. wali pengampu dari adik pem banding berbanding bernama marido: agar memutuskan pemeliharaan adik penggugat pembanding ber nama marido tersebut dibawah atas tanggung jawab pembanding dimana harta bahagian marido tersebut didalam dibawah kuasa penggugat pembanding untuk mengurutkan mengutip hasilnya. . agar sita vonis tsb. dapat dijalankan terus dan dikuatkan kendati , pun berbanding mengadakan verzet appel ataupun kasasi: agar tergugat menanggung segala ongkos perkara: ngan menimbang, bahwa berbanding menjawab sebagai berikut: mengakui pemberian hinem kepada marido (lihat surat keterangan kepala kampung lubuk palas, kasanwaromo tanggal juli berbanding hanya membantu marido mengusahakan tanah sengketa atas permintaan marido'sendiri benar bahwa marido tinggal bersama sama berbanding: tidak benar bahwa berbanding akan memindah namakan tanah sangke tersebut atas nama anaknya bernama siamang oo menimbang, bahwa persidangan pengadilan telah didengar keterangan kepala kampung lubuk palas kasanwarimo tersebut yang pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa marido menurut pandangan saksi ini adalah tidak waras karena nampaknya macam orang yang bodoh bodoh saja bahwa oleh karena marido macam orang yang bodoh bodoh saja maka mendiang ibu mereka bernama hinem: memberikan tanah kebun terner kara kepada anaknya itu untuk bekal hidupnya dihari depan dan hal ini saksi ketahui dari meridian hinem sendiri semasa hidupnya. menimbang, bahwa pengadilan negeri telah mendasarkan keputusan nya bersendikan hal hal sebagai berikut: berdasar tanya jawab dengan marido pada persidangan pengadilan negeri, pengadilan berkesimpulan bahwa marido belum dapat digolongkan kepada orang yang tidak waras, berdasarkan alasan sub pengadilan negeri berpendapat bahwa benar tidaknya gugatan tidak perlu diselidiki lagi, sebab seharusnya marido turut didakwa: menimbang bahwa pengadilan tinggi tidak sepaham dengan pendapat pengadilan negeri tersebut, sehingga keputusan pengadilan negeri itu tidak dapat dipertahankan: menimbang bahwa terlebih dahulu tentang soal kendaraan, bahwa pengadilan tinggi menganggap perlu untuk menempatkan marido sebagai tergugat dalam sikap mana tercakup bersesuaian paham pengadilan tinggi dengan pengadilan negeri, bahwa marido belum dapat digolongkan kepada orang yang tidak darah: naa bahwa penempatannya sebagai tergugat dipandang perlu, oleh kare seandainya tidak dapat menerima keputusan pengadilan tinggi yang akan segera diuraikan dibawah ini, dia dapat memajukan kasasi maka mah agung: bahwa penambahan jumlah tergugat secara convensioneel tiada di benarkan, tetapi khusus didalam perkara yang dibanding ini, pengadilan tinggi memandang ada alasan untuk melangkahi faktor convensioneel ter sebut, mengingat kepada faktor mempercepat putusnya perkara dan faktor tidak menambah ongkos perkara yang tidak perlu: menimbang, bahwa tentang barang mas yang digugat, pengadilan negeri tidak melakukan pemeriksaan, oleh sebab mana tentang hal itu pengadilan tinggi belum mengambil kesimpulan sehingga penggugat pembanding masih bisa melakukan gugatan baru tentang hal itu, oleh sebab itu pembanding harus dinyatakan tidak bisa diterima dengan giatnya tentang hal itu, pen menimbang, bahwa tentang hasil kebun yang digugat, gugatan itu harus ditolak oleh karena pada berbanding terdapat etika baik, menimbang tentang pokok sengketa. adalah sebagai berikut: . gugat sub pemberian hinem kepada marido mengenai tanah sengketa tidak dapat dibenarkan sepanjang pembanding telah dirugikan, sebab se orang ibu menurut hukum adat, semasa hidupnya boleh. membagi bagikan hartanya.kepada anak anaknya, tetapi tiada boleh sedemikian rupa sehingga seorang anak, tidak.mendapat sesuatu apapun, invasi pembanding: . "ek bahwa' menurut hukum adat pembagian sebagai yang dimaksud, .ter batas kepada y4 dari harta, sehingga dari harta yang tinggal harus ditinggalkan sebagai pusaka, dalam bahagian mana pembanding sebagai seorang anak antara orang anak mempunyai:hak atas y4:x bahagian, tentang gugat sub berhubung dengan pertimbangan dalam sub maka gugatan sub dapat diterima sebahagian, gugat sub serupa halnya dengan: sub . . ane gugat sub berbanding sebagai saudara kandung dari marido, tidak ter bukti mempunyai sifat sifat yang membawa kesimpulan bahwa dia harus dinyatakan tidak sanggup menjadi wali pengampu dari adiknya nama mari dio, oleh sebab mana gugat sub patut ditolak gugat sub berdasar pertimbangan sub' maka sub juga harus ditolak, gugat harus ditolak sebab bertentangan dengan surat. edaran dari mahkamah agung, gugat sub ada alasan untuk membagi dua ongkos ongkos perkara ini, memperhatikan dan titel vii dari kitab undang undang hukum acara perdata dan undang undang no, tahun s1.jo undang undang tahun dan undang undang tahun mengadili menerima banding dari penggugat, membatalkan keputusan pengadilan negeri tanjung balai tanggal oktober yang dibanding: dan mengadili sendiri menempatkan adik dari pembanding dan berbanding bernama marido sebagai.tergugat tan inn mengabulkan gugatan penggugat pembanding sebahagian yaitu membatalkan memberikan ibu mereka mendiang hinem kepada mari djo sepanjang mengenai .dari tanah sengketa: . menyatakan dari tanah sengketa adalah pusaka dari mendiang ibu mereka bernama hinem: kana ce. menetapkan bahwa bahagian dari penggugat pembanding didalam pusaka tersebut adalah bahagian: menghukum'tergugat tergugat, menyerahkan dari tanah itu kepada pembanding: nan, menolak gugatan untuk yang selebihnya, menghukum kedua belah pihak secara. tanggung menanggung mem bayar ongkos ongkos perkara ini dikedua tingkatan masing masing sebesar rp. (sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah). demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari satu tanggal jani oleh kami mahdi sn, ketua, mahmoud rem adan lambanradja hakim hakim anggota, dan keputusan .ini dinyatakan dalam'sidang'terbuka:pada hari senin, tanggal: juli. oleh ketua tersebut: dengan: dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut serta hatomonm zein siregar panitera" pengganti pada pengadilan tinggi di medan'dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. putusan pengadilan negeri tanjung balai spn. atas nama keadilan. pengadilan negeri tanjung balai, kabupaten asahan, propinsi sumatera utara, mengadili perkara perdata dalam tingkatan per tama, telah memberi keputusan hukum dalam perkara antara kanan rizal, pekerjaan bertani, tinggal pasar kebun sayur air woman, lawan samin, tinggal pasar air woman, kecamatan air woman, pengadilan negeri tersebut. telah melihat surat surat perkara. telah mendengar kedua belah pihak. tentang duduknya perkara. menimbang, bahwa dengan surat dakwa tanggal agustus kuasa pendakwah telah memajukan dakwahnya seperti berikut bahwa mendiang ibu penggugat yang bernama hinem ada meninggal kan serba sedikit mas perhiasan dan sebidang tanah yang letaknya batu viii air woman, kepenghuluan lubuk palas kecamatan air woman yang berbatas, sebelah utara dengan mangun ki, timur kacung kl. selatan bandar kampung kl. barat pendorong ki. bahwa sesudah ibu penggugat tersebut meninggal pada tahun yang lalu maka penggugat telah minta pada adik penggugat yaitu tergugat samin agar harta dari mendiang tersebut kami bagi bagi sebagaimana mestinya. tetapi tergugat tidak satupun dari harta tersebut yang sedia mem bagiannya demikian pula atas' sebidang tanah" tersebut sudah: diberikan oleh mendiang ibu penggugat: ketika' hidupnya.pada: seorang adik penggugat yang sejak kecilnya tidak waras: pikirannya" yang bernama marido. pen tas pai pes dad bahwa hal yang demikian ini sungguh sungguh mengejutkan penggugat karena pemberian yang demikian itu selain diluar pengetahuan penggugat juga tidak mungkin karelia adik penggugat yang tidak waras pikirannya 'itu tidak akan mung kin dapat mengurutkan tanah tersebut jika tidak dengan maksud maksud tertentu, terutama atas bujukan tergugat pada mendiang ibu penggugat demi dengan iktikad buruk yaitu agar kebun ter sebut dapat dimiliki'oleh tergugat, oleh karena adik penggugat yang bernama marido tersebut tinggal bersama tergugat maka ter gugat yang memiliki menguasai kebun tersebut. hal yang dewiki itu terbukti karena penggugat mendapat kabar dari orang yang layak dipercayai yang memang kebun tersebut sekarang sedang dirumahnya dari nama adik penggugat yang tidak waras tersebut keatas nama anaknya yang bernama syaman. yang masih belum dewasa. tidak mungkin yang demikian itu sebab penggugat tidak ada menerima apapun dari pusaka mendiang ibu penggugat tersebut tetapi semuanya dengan demikian dimiliki seluruhnya oleh: ter gugat sendiri dengan berkedokkan nama adik penggugat yang tidak waras tersebut. cc. bahwa tanah tersebut tidak pernah diberikan pada adik penggugat yang tidak waras tersebut terbukti hasil hasil kebun tersebut hing meninggalnya tetap dikutip oleh mendiang ibu penggugat ter sebut atau jika tidak demikian maka tentu tergugat dengan iktikad buruk telah membujuk mendiang ibu penggugat tersebut untuk menghindarkan hak hak penggugat atas tanah tersebut. bahwa dengan alasan alasan seperti tersebut diatasdan karena pengguna gat sudah sering minta didamaikan tetapi ditolak oleh tergugat maka penggugat dengan ini mohon kehadapan pdk. tuan hakim agar sudi kiranya untuk sebelum perkara disidangkan conservatotr besar 'atas tanah tersebut dibawah pengawasan penjagaan penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut sekarang menurut salah seorang pegawai agraria yang dapat dipercaya sedang hendak dirumahnya menjadi atas nama anaknya hingga kelak hal ini dapat merugikan penggugat. bahwa seterusnya mohon agar kedua pihak dipanggil! pada suatu hari yang tuan tentukan untuk menghadap didepan persidangan. bahwa untuk itu mohon agar pdk. tuan hakim sudi kiranya memutus kan menetapkan bae agar pdk. tuan hakim membatalkan.pemberian mendiang ibu penggugat tersebut pada tergugat sebab bertentangan dengan hukum legitiemi port. maa mensahkan tanah tersebut adalah tanah pusaka dari mendiang ibu penggugat yang bernama hinem. was |
hukum acara perdata. pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat '| hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain. putusan mahkamah agung tanggal sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang aan maha esa maa ana mahkamah agung . mengadili dalam. tingkatkasasi telah menjatuhkan keputusan' sebagai 'berikut dalam perkara: mna nga abdul majid bin: saman, tinggal kampung tengah, keramat can pelayanan kotamadya jambi, penggugat untuk kasasi da hulu tergugat pembanding, mention asu melawan: tan yahyabin dahlan. laga ie. somad bin dahlan ses mhd amin hiu dahlan bana abs ush rahman bin mas'ud. hhe pri salah binti mas'ud pr.i khalifah binti mas'ud fatimah binti mas'ud hatilah binti hh. hasan pr, maimun binti hasan, sama tinggal kampung ulu gedong, kecamatan danau teluk, kotamadya jambi, tergugat tergugat dalam kasasi dahulu penggugat berbanding, mahkamah. agung tersebut: ann melihat surat surat yang bersangkutan,. ka. . menimbang, bahwa'dari surat surat tersebut ternyata bahwa seka rang tergugat tergugat dalan kasasi sebagai penggugat penggugat asli te lah, menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan pengadilan negeri jambi pada pokoknya'atas dalil dalil: bes tan bahwa 'sebidang'tanah dar kebun parah yang perincian mengenai letak, luas dan batas batasnya seperti disebut dalam surat gugatan ada lah peninggalan dari datuk penggugat asli: bahwa tergugat asli telah menguasai tanah tersebut secara diam diam tanpa alasan dan telah pula membuat surat surat kebun tersebut atas nama tergugat asli: bahwa perbuatan tergugat asli tersebut telah menimbulkan merugi bagi penggugat penggugat asli, bahwa dengan alasan alasan tersebut penggugat penggugat asli me buntut kepada pengadilan negeri jambi agar memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan'lebih dahulugugat pada tanah sengketa tersebut diatas tidak syah: membatalkan surat keterangan tanah yang dimiliki oleh tergugat selama ini: kan menghukum tergugat untuk mengembalikan sebahagian tanah kepada penggugat, bel menghukum tergugat untuk membayar kembali: harga: jambi:agar dapat di jalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding, kasasi'dan sebagainya atau dengan upaya hukum untuk menentang putusan termaksud) menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini, bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri. jambi telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal.' maret pn perdata yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan. penggugat sebagian.' menyatakan surat keterangan hak milik t.i) tanggal dekem ber. reg. kb batal demi'hukum, demikian pula su rat surat lainnya yang bersumber pada surat keterangan t.i: ion a4. menghukum tergugat untuk menyerahkan sebagian' dari tanah. berperkara kepada penggugat penggugat, oo s5. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang tag sebidang kebun parah yang terletak kampung pasir putih, yang mana tanah perkebunan tersebut dari mulai menebas dan menebang rimba hingga menanam anak getah parah sebanyak batang: sewaktu penggugat belum lahir datuk penggugat penggugat asli telah meninggal dunia dan meninggalkan orang anak yaitu orang lakilaki dan orang perempuanjelasnya: mohd. saman bin asyik, pr. jami'a binti asyik, pr. lama binti asyik dahlan bin asyik, sesuai dengan putusan pengadilan agama tersebut atas dan dalam perkara ini akan kami buktikan: setelah meninggalnya almarhum: asyik bujang tersebut, maka ta nah perkebunan parah itu diurus oleh anak anaknya dan. yang tertua mengurusnya adalah nama mohd. saman (ayah tergugat) sebab anak anak almarhum yang lain masih kecil kecil: . setelah meninggal pula anak anak asyik gelar bujang almarhum, maka secara diam diam tergugat telah menguasai seluruh tanah perk bulan parah itu dengan tanpa alasan apa apa, sekaligus telah membuat surat tanah atas nama tergugat pula dengan mempergunakan keterangan dari orang yang berbatas dengan tanah kepunyaan asyik tersebut atas: akibat. dari pada perbuatan tergugat telah memiliki surat tanah tersebut, maka sudah banyak tanah tersebut dijual kepada jain orang, berikut pula dengan menerangi batang parah yang masih dapat disadap dan diambil getahnya dan kayu batang parah yang ditebang itu dijual kepada lain orang: ann bhn yang penggugat ketahui batang parah jumlahnya batang yang masih utuh tumbuhnya, ketika sebelum ditebang oleh tergugat tersebut. oleh karena tindakan tergugat sebagaimana penggugat uraikan diatas, maka penggugat mengusahakan dengan baik untuk berdamai se cara kampung tetapi tergugat tidak mau justru menolak kesemuanya itu: lam nan oleh sebab perbuatan tergugat sedemikian rupa, maka penggugat telah dirugikan oleh tergugat yaitu: sebidang tanah dan kebun parah yang maria ukuran tanah ter sebut: utara dengan tanah lebih (asal) ukuran meter, selatan dengan tanah rd. mas (asal ukuran meter: . : timur dengan tanah somad fasal ukuran meter dan: barat dengan:tanah talib (asal) ukuran meters . sebanyak batang parah yang telah ditebang tergugat de ngan taksiran serendah rendahnya berbatang rp. karena segala sesuatu yang berkenaan dengan harta peningkatan almarhum asyik tersebut telah penggugat uraikan, maka penggugat mo hon kepada bapak hakim mengabulkan dan menerima gugatan pengguna gat dan memanggil kedua belah pihak pada hari persidangan yang akan diadakan ditetapkan dengan memberikan keputusanbuat pada tanah sengketa tersebut atas tidak syah: membatalkan surat keterangan tanah yang dimiliki oleh tergugat selama ini: menghukum tergugat untuk mengembalikan sebahagian tanah kepada penggugat: menghukum tergugat untuk membayar kembali harga, jambi agar dapat di jalankan lebih dahulu walaupun tergugat banding, kasasi dan sebagainya atau dengan upaya hukum untuk menentang putusan termaksud: menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara:ini: menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal pebruari datang menghadap muhamad bin hasan yang dengan: surat. kuasa khusus tanggal januari bertindak sebagai mewakili pihak peng gugat penggugat, sedangkan pihak tergugat datang menghadap sendiri, menimbang, bahwa telah kami usahakan untuk mendamaikan per sengketa antara kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil: menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada isi.gugatan nya, menimbang, bahwa tergugat telah menjawab gugatan penggugat se cara lisan yang isi pokoknya sebagai berikut: bnn bahwa para penggugat dalam perkara ini belum lengkap karena:ma sih ada cucu dari datuk kakek tergugat yang berhak yaitu pr. aliya, pr. sudah dan pr. zainal pr. aminah.: bahwa tanah berperkara yang dikuasai tergugat diterima dari orang tuanya nama mohd. saman: menimbang, bahwa penggugat atas jawaban tergugat itu, memberi kan tanggapan 'secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut" bahwa mereka pihak penggugat membenarkan para penggugat dalam perkara 'ini masih ada yang belum termasuk yaitu pr. aliya, sudah, zainal dan aminah anak anak dari saman bin asyik tegasnya adalah saudara saudara kandung dari tergugat majid jawaban selengkapnya tercantum dalam surat jawaban tanggal pebruari menimbang, bahwa pada persidangan tanggal pebruari ha dir rd: tahu harafiah yang bertindak mewakili tergugat majid bin santan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal pebruari yang di daftarkan pada notaris jambi napitupulu dibawah 197b kuasa tergugat menyerahkan surat jawaban yang isi pokoknya se bagi berikut: bahwa memang benar bahwa para penggugat dan tergugat adalah 'ahli waris dari asyik alias bujang almarhum, akan tetapi mengenai la 'nah bekas kebun parah berperkara, sama sekali tidak ada hubungan de ngan penggugat penggugat, sebab tanah berperkara bukanlah milik asyik, akan tetapi adalah milik saman bin asyik (ayah tergugat) jawab selengkapnya tercantum dalam surat jawaban tanggal pebruari menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil dalil gugatannya, penggugat .telah menyerahkan sebuah surat keputusan pengadilan agama mahkamah syariah jambi tentang penetapan ahli waris tanggal januari menimbang, bahwa kemudian penggugat telah mengajukan saksi saksinya yaitu somad bin ali, pr. timah binti mahmud, yang se telah diambil sumpahnya masing masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: il. somad bin ah: bahwa saksi mengetahui tanah berperkara dan benar kepunyaan asyik gelar bujang, sebab saksi ada melihat asyik sendiri yang mengerjakan tebas tebang untuk dijadikan kebun parah: bahwa saksi pada waktu asyik membuat kebun tersebut sudah berusia tahun, sedangkan asyik sudah berkeluarga, bahwa saksi ada mempunyai sebidang kebun yang bertepatan dengan tanah kebun berperkara, lz. yan binti mahmud: bahwa saksi mengetahui tanah berperkara adalah kepunyaan asyik tuk dari penggugat dan tergugat, karena pada waktu asyik membuat bun para dimaksud saksi pernah menumpang pada asyik menanam pada tanah berperkara: bahwa saksi setelah bersuami ada pula membuat kebun para yang letak: nya agak jauh dari kebun kepunyaan asyik: bahwa saksi mengetahui bahwa asyik ada mempunyai anak anak yaitu: saman, pr. jadilah, pr. lemah dan dahlan: menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, ter gugat telah mengajukan sebuah surat keterangan bupati kepala daerah kabupaten batang hari tertanggal desember reg. kb dengan laporannya berupa schetkaart, yang isinya menerangkan bahwa tanah berperkara adalah milik majid bin saman (tergugat ti): menimbang, bahwa selain itu tergugat juga mengajukan saksi saksi yaitu pr. hadiah binti kromoprawiro, somad bin abd. rahim, lihat bin ali muhamad, saksi saksi tersebut setelah disumpah mem berikan keterangan sebagai berikut: pr. hadiah binti kromopawiro: bahwa saksi berasal dari jawa datang jambi bersama suaminya seki tar tahun dan jambi bekerja sebagai penyadap getah pada ke bun milik saman: bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kebun getah yang dihadapinya itu sebenarnya, tetapi selama bekerja menyadap getah pada tanah kebun para berperkara saksi hanya berhubungan dengan saman dan setelah saman meninggal dunia kebun tersebut diurus oleh anaknya nama majid (tergugat). somad bin abd. rahim bahwa saksi ada punya tanah bertepatan dengan tanah berperkara, bahwa saksi mengakui ada menanda tangani gambar tanah (schetskaart) lampiran t.i., sebagai salah seorang yang bertepatan dengan tanah ter perkara: bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah berperkara hanya'dari majid (tergugat) saksi ada mendengar bahwa tanah tersebut berasal dan diterimanya dari orang tuanya nama saman bin asyik lebam bin ali muhamad. man bahwa saksi mengetahui tanah berperkara kepunyaan saman karena'sak perah bekerja sebagai penyadap getah pada tanah berperkara hanya berurusan dengan saman dan setelah saman (ayah tergugat) meninggal dunia yang mengurus tanah bekas kebun para tersebut adalah majid tergugat). menimbang, bahwa majelis dengan dihadiri kedua belah pihak dan saksi saksi telah pula mengadakan sidang ditempat, langsung mengada kan pemeriksaan pada tanah berperkara, luang menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan perkara ini, majelis hanya mengutip sekadarnya uraian uraian sebagaimana telah jelas ter cantik dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan, kan tentang pertimbangan hukum. menimbang, bahwa maksud gugatan adalah seperti tersebut atas: menimbang, bahwa terhadap gugatan itu, tergugat asli majid) mengajukan tangkisan dengan menyatakan bahwa belum dapat mene rima gugatan penggugat karena masih ada ahli waris'yang berhak meng gugat tidak ikut dalam perkara ini, menimbang, bahwa menurut majelis sebelum mempertimbangkan pokok perkara, harus ditentukan terlebih dahulu apakah pemeriksaan perkara ini atas dasar surat gugatan tersebut dapat diteruskan atau tidak: menimbang, bahwa pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah bekas kebun parah yang dikuasai tergugat adalah dalam kwalitas sebagai ahli waris dari asyik alias bujang almarhum, menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan tergugat kiper hidangan yang dikuatkan dengan adanya surat keterangan ahli waris p.i, ternyata benar masih ada beberapa nama pewaris tidak tercantum da jam surat gugatan sebagai penggugat, menimbang, bahwa para penggugat hanyalah menuntut sebagian dari tanah perkara yang menjadi haknya dan selain itu tidaklah terdapat ketentuan yang mengharuskan bahwa menuntut harta warisan haruslah ikut semua ahli waris, maka berdasarkan alasan tersebut atas, menu rut majelis bantahan tergugat sebagaimana telah diuraikan tidak dapat diterima dan pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan: menimbang, selanjutnya mengenai pokok perkara pihak penggugat menyatakan bahwa tanah bekas kebun para berperkara adalah harta warisan dari asyik yang belum dibagi antara ahli waris:. menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi penggugat somad bin ali dan pr. timah binti mahmud telah ternyata: bahwa tanah berperkara asal mula dari hutan yang ditebang.tewasnya di kerjakan oleh asyik: bahwa asyik pada waktu mengerjakan kebun parah berperkara sudah tua: tegasnya sudah berkeluarga dan mempunyai beberapa orang anak, bahwa saman bin asyik almarhum ayah tergugat majid adalah anak laki laki tertua dari asyik alias bujang almarhum: menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tergugat, lebam dan pr. hadiah yang mengatakan bahwa pada sekitar tahun be kerja menyadap getah pada kebun berperkara, bila dikaitkan dengan ja wabah tergugat yang menerangkan bahwa kebun para berperkara selesai ditanami pada tahun dan mulai disadap pada tahun maka sudah jelaslah para saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang mem buat kebun berperkara: menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tergugat pr. hadiah dan lebam yang menerangkan bahwa sewaktu menyadap para pada ke bun berperkara hanyalah berhubungan dengan saman: demikian juga ke terangan saksi somad, menurut pendapat majelis belumlah dapat di . artikan bahwa tanah kebun berperkara pemiliknya adalah saman bin asyik (ayah tergugat): menimbang pula, mengenai jawaban tergugat. yang menyatakan bahwa pada tahun kebun berperkara mendapat common yang ter daftar atas dan pemiliknya yang mengurus dan mengambil common adalah saman bin asyik, menurut majelis adalah lazim terjadi, dan dalam hubungan perkara ini jika diperhatikan usia asyik pada wak itu sudah tua, sedangkan saman bin asyik ternyata merupakan anak laki laki yang paling tua, maka majalah saman bin asyik bertindak se bagai wakil dari ayahnya asyik dan saudara saudara yang.lain: menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat asli majid bin asyik persidangan tanah berperkara berstatus sebagai tanah waris yang diterima dari ayahnya (alm. saman bin asyik): menimbang, bahwa sehubungan dengan pengakuan tergugat ter sebut diatas terbukti bahwa surat keterangan hak milik atas nama majid bin saman reg s kb (t.l) adalah tidak syah, karena nya tidak dapat diterima sebagai bukti hak milik untuk tergugat dalam perkara ini: menimbang, mengenai alasan tergugat bahwa tanah berperkara te lah: selama: tahun dikuasai oleh tergugat tidak pernah terjadi ada ganggu pusat dari anak cucu asyik almarhum, menurut majelis tidak da pat diterima sebagai sebab yang dapat menghilang hak sesuai dengan hu 'kuil' yang lazim dan berlaku adat) bahwa terhadap benda yang sudah jelas, tidak ada batas waktu (dasawarsa) penunjukannya, menimbang, selanjutnya majelis berpendapat bahwa tidak terlihat petunjuk. yang dapat menerangkan suatu kemungkinan cara pemilikan 'atas tanah berperkara oleh saman bin asyik, selain diterima sebagai wa lisan dari ayahnya asyik alias bujang, |. menimbang, bahwa berdasarkan hal hal serta pertimbangan seperti .terurai atas, maka majelis menganggap pihak penggugat penggugat te lah dapat membuktikan dalil dalilnya sehingga gugatan penggugat kira nya patut dikabulkan sebagian sebagaimana yang akan ternyata ba wwahini, menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang sudah terbukti itu, jelaslah bahwa tanah bekas kebun berperkara adalah harta warisan yang harus dibagi antara semua ahli waris dari asyik alias bujang almarhum yaitu para penggugat, termasuk tergugat dan saudaranya pr, zainal, pr. sudah, pr. aliyah dan pr. amanah), berimbang lagi, mengenai permohonan tuntutan pada petit dan ternyata selama pemeriksaan persidangan pihak penggugat telah tidak berusaha membuktikannya, karenanya harus ditolak, menimbang, bahwa tentang tuntutan agar keputusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi, menurut majelis, permohonan ini tidak cukup beralasan oleh sebab itu tuntutan ini harus pula ditolak menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini ada dipihak yang di kalahkan maka biaya biaya yang timbul patut dibebankan kepadanya, memperhatikan ketentuan undang undang dan peraturan yang bersangkutan.: mengadili mengabulkan gugatan penggugat sebagian: menyatakan surat keterangan hak milik t.i.) tanggal dekem ber reg kb bata! demi hukum, demikian pula: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yard sampai keputusan ini ditaksir sejumlah rp. (tujuh ribu lima tus rupiah), menolak gugatan yang selebihnya. demikianlah diputuskan pada hari ini, kamis tanggal: mare tujuh puluh enam oleh kami achmad hakim ketua: majelis dar atik karim, wani majid masing masing sebagai hakim anggota pengadilan negeri jambi, keputusan mana diucapkan dimuka umum ngan dibantu oleh suis dahlan, panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat asli. sampai keputusan ini ditaksir sejumlah rp. , (tujuh ribu jima menolak gugatan yang selebihnya, sasa keputusan mana dalam tingkat banding alas permohonan tergugat .telah diperbaiki.oleh pengadilan tinggi palembang dengan keputusannya (tanggal oktober pt. perdata yang kamarnya ber bunyi sebagai berikut: bnn nan menerima permohonan banding dari pembanding tersebut, memperbaiki keputusan pengadilan negeri jambi tanggal maret no: pn perd. tersebut, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut, 31sreg: kb (t.l5, menghukum 'tergugat pembanding untuk menyerahkan sebagian (dari tanah berperkara kepada penggugat penggugat berbanding terbang ding berdasarkan surat penetapan ahli waris pengadilan agama mah kalah syar'iyah jambi tanggal januari no: p1), menyatakan gugatan terhadap petit ad, tidak dapat diterima: menolak gugatan selebihnya. menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan biaya mana dalam tingkat banding. sejumlah rp. (seribu tujuh puluh lima rupiah):: nyata dari surat keterangan pn perdata yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri jambi permohonan mang. .memori kasasi dari ter buat pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dike panitera pengadilan negeri jambiju asian kehakiman, yang telah mencabut undang bidang tahun tentang ketentuan ketentuan. pokok. kekuasaan kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang:dimaksudkan dalam undang undang 3yunnan bahwa mengenai hal ini berdasarkan undang:undang tahun maka undang undang .tahun ha rus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan'diatur: dalam undang undang tahun kecuali kalau bertentangan dengan. undang undang tahun sah.ean bahwa pengadilan tinggi palembang telah membatalkan:surat hak milik t.:) tanggal desember reg. no, kb sebab menurut undang undang yang berhak membatalkan. adalah. instansi yang bersangkutan: dahan bahwa pengadilan tinggi telah menambah dan merubah gugatan terhadap petit.ad. yang sebelumnya tidak ada. kata kata berdasar kan surat penetapan waris pengadilan agama mahkamah' syar'iyah jambi tanggal desember bahwa saksi yang didengar masih ada hubungan famili dekat baik dengan penggugat untuk kasasi maupun dengan tergugat dalam kasasi, padahal menurut hukum acara saksi tersebut:tidak dapat di sumpah: dudu bahwa pengadilan tinggi palembang telah mengabulkan gugatan yang abstrak, seharusnya point harus ditolak sebab tidak ada dasar hu umumnya, terkecuali pada gugatan ada diminta'disyahkan putusan mah kalah syar'iyah, dan aan bahwa pengadilan negeri palembang:menguatkan putusan pe pengadilan negeri, yang seharusnya tidak berhak. menggugat.penggugat untuk kasasi, yang. berhak menggugat adalah ahli waris saman bin say dan pan renata mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan negeri jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dike urakan oleh instansi lain: .mengenai keberatan'keberatan ad, dan bahwa keberatan keberatan inipun dapat dibenarkan, karena pe 'adilan tinggi palembang telah mengabulkan lebih banyak dari pada yang dituntut penggugat asal. lagi pula karena dalam perkara ini belum 'semua ahli waris'almarhum dt. asyik turut serta dalam gugatan, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keberatan seberat kasasi'ad. dan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertim bangka keberatangat untuk kasasi abdul majid bin: saman tersebut dan untuk. membatalkan keputusan pengadilan tinggi palembang se hingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan me nyatakan bahwa gugatan penggugat asal tidak dapat diterima, menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat tergugat dalam ka sasi penggugat asal sebagai pihak yang dikalahkan, harus membayar se mua ongkos perkara baik yangabdul majid bin saman, tersebut: membatalkan keputusan pengadilan tinggi palembang, tanggal oktober pt. perdata tersebut: dan dengan mengadili sendiri: menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat penggugat sekarang tergugat tergugat lam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh "lam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasus dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar rp. (empat ribu seratusanuari dengan dr. santoso poedjosoebroto sh., wakil ketua sebagai ketua, poerwoto sehari gandasoevrata sh, dan samsoeddin abubakar sh., sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari kamis tanggal februari oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh poerwoto sehari gandasoebrata sh, dan samsoeddin abubakar sh., hakim hakim anggota, saloon siregar siagian sh.anggal p.t.' perdata. demi keadilan berdasarkan:ketuhanan yang putusan. pengadilan tinggi palembang,mana tertera dibawah ini dalam perkara: angle raden tahu harafiah, pekerjaan pengacara membela, tempat ha. tinggal. rt. lorong telaga solok sipil koda jambi, kuasa sdeuodari abdul majid bin saman, pekerjaan tani, bertempat tinggal "sesat kampung tengah kecamatan palembang kotamadya jambi, dahulu tergugat, sekarang pembanding, lawan yahya bin dahlan, seni somad bin dahlan, mohamad amin bin dahlan: rahman bin mas'ud: salah binti mas'ud: pr, kholojah binti mas'ud: fatimah binti mas'ud, meh pr, hatilah binti hasan, pr. maimun binti hasan: kesemuanya bertempat tinggal dikampung ulu gedong kaca matan danau teluk kotamadya jambi, dahulu penggugat peng gugat, sekarang pembanding pem: mengutip segala uraian yang termuat dalam keputusan pengadilan negeri jambi tanggal maret daftar perd., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat sebagian: menyatakan surat keterangan hak milik t.i.) tanggal dekem: ber reg kb batal demi hukum, demikian pul: menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai keputusan ini ditaksir sejumlah rp. (tujuh ribu lima ra tus rupiah): menolak gugatan yang selebihnya: menimbang, bahwa menurut akte pernyataan banding yang dibuat syamsulbahri hasan, panitera pengadilan negeri jambi, menerangkan bahwa pada tanggal maret rd. tahu harafiah, kuasa tergugat pembanding telah mengajukan permohonan peradilan dalam tingkat banding atas keputusan tersebut atas, permohonan mana telah diberi tahunan pada pihak lawannya pada tanggal maret memperhatikan memori banding dari kuasa pembanding tanggal april dan kontra memori banding dari kuasa khusus pengguna gat penggugat berbanding berbanding tanggal mei tentang hukumnya menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat ban ding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang undang oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa hakim banding dalam menjatuhkan keputus annya memperhatikan hal hal yang dikemukakan oleh pembanding da lam memori bandingnya dan oleh berbanding dalam kontra memori ban dirinya, basi menimbang, bahwa hakim banding pada pokoknya dapati mence tujuh pertimbangan dan keputusan hakim pertama dan dijadikan per sumbangannya sendiri, kecuali mengenai petit ad. menimbang, bahwa jual beli tanah sengketa antara tergugat dengan orang tidak dapat dibatalkan, tanpa diikut sertakan orang tersebut sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan. me mengenai petit ad. harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat pu tuan mahkamah agung tgl. sip j:: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keputusan atas keputusan pengadilan negeri jambi tanggal maret daftar rg. no, pn ! perd. haus diperbaiki sebagaimana yang disebutkan da dam amar putusan dibawah ini: menimbang, bahwa oleh karena tergugat pembanding sebagai pi hak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua'tingkatan: mengingat dari undang undang yang bersangkutan: mengadili menerima permohonan banding dari pembanding tersebut: memperbaiki keputusan pengadilan negeri jambi tanggal maret pn perd. tersebut, sehingga seluruhnya berbunyi se bagai berikut:ss kb (t.i): menetapkan tanah bekas kebun para berperkara sebagai harta wa lisan dari almarhum asyik alias bujang: menghukum tergugat pembanding untuk menyerahkan sebagian dari tanah berperkara kepada penggugat penggugat berbanding terbang dingsberdasarkan surat penetapan ahli waris pengadilan agama maka ma!: syar'iyah jambi tanggal januari no, pd): menyatakan gugatan terhadap petit tidak dapat diterima: menolak gugatan selebihnya:tingkat banding sejumlah rp. (seribu tujuh pukul jima rupiah). demikianlah diputuskan pada hari ini, sabtu tanggal oktober tujuh puluh tujuh, dalam sidang tunggal oleh kami: mohamad syarief: il., berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan tinggi pa lembang tanggal maret p.t. perdata, untuk meme raksa dan memutus perkara dalam tingkat banding, keputusan mana pada hari .itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, de ngan dihadiri oleh ny. rusli hamid, panitera pengganti, akan tetapi ti dak dihadiri oleh kedua belah pihak. putusan pengadilan negeri jambi tgl. pn perdata. keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri jambi jambi yang mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai tersebut bawah ini dalam perkara antara: yahya bin dahlan: somad bin dahlan: mhd. amin bin dahlan, rahman bin mas'ud: pr, salah binti mas'ud) br. khalifah binti mas'ud: pr. fatimah binti ma''ud: pr. hatilah binti hasan pr. maimun binti hasan: kesemuanya bertempat tinggal kampung ulu gedong, kaca matan danau teluk, kotamadya jambi, penggugat penggugat. lawan: abdul majid bin saman pekerjaan tani, bertempat: tinggal kampung tengah, kecamatan pelayanan, kotamadya jambi, tergugat. pengadilan negeri tersebut: membaca surat surat perkara: setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi tentang peristiwa perkara nan menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tang gal januari yang didaftar kepaniteraan pengadilan. negeri jambi dibawah pn perdata mengemukakan hal hal sebagai berikut: waktunya datuk penggugat masih hidup, beliau ada membuat |
Subsets and Splits